Datasets:
just-108
/
C2

Dataset card Data Studio Files Community
1
text
stringlengths
0
4.35M
salinan peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun tentang izin pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang bahwa kegiatan pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas yang tidak terkendali dan tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai sarana atau peralatan yang masih berfungsi, bahwa sebagai akibat dari pengumpulan dari penampungan sementara besi tua dan barang bekas dapat menganggu kebersihan, kesehatan keindahan lingkungan maupun keamanan masyarakat, bahwa untuk mengendalikan dan menertibkan pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas perlu atur perizinannyagumpulan dan pengiriman logam tua dan barang beka.dari hasil tambang yang keras, baik berupa besi, baja timbal, kuningan tembaga maupun alumipakai maupun dalam keadaan rusak sehingga yang mengakibatkan tidak pergunakan tujuan semula baik berupa plastik maupun kaca beling serta material lainnya. pengumpulan logam dan barang bekas, selanjutnya disebut pengumpulan adalah kegiatan untuk mendapatkan atau memperoleh logam tua dan barang bekas dalam jumlah tertentu baik untuk dipakai sendiri maupun untuk tujuan komersil. pengiriman logam tua dan barang bekas adalah pengangkutan logam tua dan barang bekas keluar kabupaten bangka, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk tujuan komersil. izin pengumpulan danpengiriman logam tua danbarang bekas. retribusi izin pengiriman yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan setiap pengiriman logan tua dan barang bekas sebagai pembayaran atas pemberian izin pengiriman logam tua dan barang bekas. surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebutretribusi terutang. penyidik umum adalah pejabat polisi negara republik indonesiagumpulan dan pengiriman setiap kegiatan atau usaha pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas wilayah daerah wajib memiliki izin dari bupati. izin sebagaimana dimaksud berupa: izin pengumpulan izin pengiriman (dl) izin pengumpulan logam tua dan barang bekaspengumpulan logam tua dan barang bekas tidak didaftar ulang, izin tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus membuat izin yang baru. izin pengiriman logam tua dan barang bekas diberikan untuk jangka waktu tertentu dan hanya berlaku pada saat pengiriman logam tua dan barang bekas. jl) permohonan untuk mendapatkan izin pengumpul dan barang bekas, wilayah pengumpulan, maksud dan tujuan pengumpulan, lokasi tempat penampungan, surat izin tempat usaha. permohonan untuk mendapatkan izin pengirim, barang bekas, lokasi atau wilayah asal logam tua dan barang bekas, tempat penyimpanan atau penampungan, cara pengiriman, alamat tempat tujuan pengiriman, izin pengumpulan, melampirkan bukti lunas pembayaran retribusi. izin pengumpulan dan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam (dua) peraturan daerah ini dapat diberikan kepada: usaha perorangan, badan. (l) setiap izin pengumpulan yang diterbitkan bupati dikenakan biaya sebagai berikut: izin awal sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah), pendaftaran ulang izin pengumpulan dikenakan biaya sebesar (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana maksud huruf atas. setiap izin pengiriman dipungut retribusi. bab iii berakhirnya izin (d) izin pengumpulan logam tua dan barang bekas berakhir, apabila tidak didaftar ulang, izin dikembalikan oleh pemegang izin, dicabut atau dibatalkan. izin pengiriman logam tua dan barang bekas berakhir, apabila habis masa berlakunya, izin dikembalikan oleh pemegang izin, dicabut atau dibatalkan. izin pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah, terjadi pemindahan tempat penyimpanan atau penampungan, cc. pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi dan atau kewajiban lainnya, melanggar ketentuan yang berlaku. bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi izin pengiriman logam tua dan barang bekas dipungut retribusi yang dikenakan setiap pengiriman logam tua dan barang bekas sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pengiriman logam tua dan barang bekas. objek retribusi adalah setiap pemberian izin pengiriman logam tua dan barang bekas. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pengiriman logam tua dan barang bekas. bab golongan retribusi izin pengiriman logam tua dan barang bekas dalam daerah ppengiriman logam tua dan barang bekasgumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi (l) dasar pengenaan retribusi adalah nilai jual logam tua dan barang bekas. nilai jual sebagaimana dimaksud pada diatas adalah jumlah volume pengiriman logam tua dan barang bekas dikalikan dengan nilai pasar. nilai pasar sebagaimana dimaksud pada pada logam tua dan barang bekas ditetapkan oleh bupati sesuai dengan harga rata rata yang berlaku dilokasi setempat. besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar (lima persen) bab viii wilayah pemungutan dan cara penghitungan retribusi retribusi yang berhutang dipungut wilayah daerah. besarnya retribusi yang berhutang hitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dalam bab masa retribusi dan saat retribusi terutang masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin pengiriman logam tua dan barang bekas. saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya skr atau dokumen sah lainnya yang persamaan. bab instansi pemungut instansi pemungut ditetapkan oleh bupati pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan untuk melaksanakan peraturan daerah ini lakukan oleh bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk. pemegang izin pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan sekali pada bupati atau pejabat lainnya yang tunjuk. bab xiii sanksi administrasi pemegang izin pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas atau wajib retribusi yang melanggar ketentuan akan cabut izinnya dan tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas. bab xiv ketentuan pidana jl) pelanggaran terhadap peraturan daerah ini
salinandinamis,serasiizin pengelolaan air bawah tanah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, bahwa dalam rangka pembinaan,,maka dipandang perlu membentuk suatu pengaturan dibidang pengelolaan air bawah tanah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, perlu ditetapkan izin pengelolaan air bawah tanahpertambangan dan energi adalah dinas pertambangan dan energi kabupaten bangkaperizinan,pembinaan,pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutupair ke, yang selanjutnya disebut sip yang selanjutnya disebut sisa adalah izin pengambilan air yang selanjutnya disebut sippa adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan: izin juru bor air bawah tanah yang selanjutnya disebut fijb adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badanbabumum dan menjaga kelestarian lingkungan. bab iii perizinan (l) setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah wajib memperoleh izin dari bupatdiri dari izin pengeboran air bawah tanah sip), izin pengambilan air bawah tanah sisa), izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah sippa), izin juru bor fijb),adalah sebagai berikutse,, keperluan peribadatan, keperluan penyelidikan,. terhadap pemindahan atau pengalihan izin sebagaimana dimaksud di,(l) izin pengelolaan air bawah tanah berakhir, apabila, terjadi pemindahan letak atau lokasi, cc. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban kewajiban, pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, tidak melakukan daftar ulang, tidak sesuai dengan upl, ukl atau amdal. bab membayar retribusi kas daerah, mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin, memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan, melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap (enam) bulan sekali untuk sisa, sippa dan fijb, serta setiap (satu) bulan sekali untuk sip mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan air bawah tanah, upl, ukl atau amdal (l) setiap badan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanahatas diatur lebih lanjut oleh bupati. bab pembinaan dan pengendalian (l)dengant dan uji pemompaan, pembatasan debit pengambilan air, penataan teknis dan pemasangan alat ukur, volume pengambilan air bawah tanah,bab nama, subyek dan obyek retribusi dengan nama retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dipungut retribusi. (l) subyy. bab vii golongan retribusi dan wilayah pemungutan retribusi izin pengelolaan air bawah tanah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. retribusi izin pengelolaan air bawah tanahncetakan blank, survey, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan air bawah tanah. bab struktur dan besarnya tarif retribusi (l) besarnya retribusi terhadap setiap sip adalah sumur bor atau penerapan mata air sebesar rp. (satu) titik bor, sumur pasak sebesar rp. (satu) titik bor, sumur gali sebesar rp.(satu) izin, sumur bor dengan pipa bergaris tengah sampai dengan (dua) inchi sebesar rp.(satu) orang,(satu) orang,peraturan daerah ini adalah sebesar dari tarif permohonan izin baru. bab tata cara penetapan (dl)i tata cara pembayaran jl)dilakukan kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan skr,skr jabatan atau skr tambahan. dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, anakmaka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dua keseratuskeseratus bulantentuan pidana (l)viibuangan air limbah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang :a.pengendalian pengawasan dan penertibanmbuangan air limbair limbah adalah setiap bahan cairbadan sungai dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang tidak menyebabkan perubahan kualitas air. baku mutu air limba adalah batasair adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut. sumber air adalah tempat dan wadah wadah air yang terdapat atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuangberhutang. bab maksud dan tujuan jl) pengendalipengendalierian, bentuk dan masa berlaku izin (l) setiap kegiatan pembuangan air limbah wajib memiliki izin dari bupati. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pemohon harus memenuhi persyaratan memiliki lokasi pembuangan, memiliki rekomendasi teknis dari instansi terkait: pembuangan air limbah harus memenuhi baku matu air limbah, pembuangan air limbah harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan unsur debit air. proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh bapedalda. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan air limbah badan sungai. s5) wajib rekomendasi dari badan tenaga atom limbah radiologi. (l) izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diberikan dalam bentuk keputusan bupati. izin pembuangan air limbah berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan. setiap (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang. tata cara prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ini lebih lanjut ditetapkan oleh bupati. bab tata cara memperoleh izin jl) permohonan izin pembuangan air limbah daerah disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi meterai secukupnya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air dengan skala gambar konstruksi instalasi pengolahan air limbah ipar) serta saluran pembuangan limbah, hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan dibuang dari laboratorium rujukan, surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah, surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit untuk pembuangan limbah:alir limbah yang telah ditetapkan,:setiap (tiga) bulan sekali, surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah dalam tanah. persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat lambatnya (empat puluh lima hari) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. setiap pemegang izin diwajibkan untuk mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan, tidak melakukan pengenceran, melaporkan apabila terjadi perubahan kegitan, memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis, tidak membuang air limbah kedalam tanah, mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan dalam keadaan darurat. (d) izin tidak berlaku karena kegiatan usaha berakhir, pencabutan izin, tidak melaksanakan daftar ulang,: melakukan pelanggaran yang berkaitan dengperaturan daerah iniini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara pembekuan) kegiatan pembuangan air limbah untuk jangka waktu (tujuh) hari. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin tersebut dicabut. izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum, memperoleh izin dengan cara tidak sah, bab nama, obyek dan subyek retribusi serta golongan retribusi jl) dengan nama retribusi izin pembuangan air limbah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuangan air limbah. obyek retribusi adalah pemberian izin pembuangan air limbah kepada badan atau orang pribadi guna melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. subyek retribusi adalah badan atau orang pribadikepada setiap pemegang izinpada ini adalah retribusi izin pembuangan air limbah. (l) besarnya tarif retribusi izin pembuangan air limbah ditetapkan sebagai berikut: industri usaha industri usaha kecil rp. per lokasi industri usaha sedang rp. per lokasi. industri usaha besar rp. per lokasi. rumah sakit kelas rp. per lokasi kelas rp. per lokasi kelas rp. per lokasi kelas rp. per lokasi kelas rumah sakit swasta rp. per lokasi poliklinik industri farmasi rp. per lokasi pemukiman real estate jumlah rumah unit rp. per lokasi jumlah rumah unit rp. per lokasi perusahaan ipar ipar kecil rp. per lokasi ipar sedang rp. per lokasi ipar besar rp. per lokasi besarnya tarif retribusi daftar ulang ditetapkan sebesar (lima puluh persen) dari jumlah tarif sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini. wajib mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dan peraturan daerah ini adalah: untuk kegiatan yang berbentuk badan usaha adalah pimpinan dan atau pemilik badan usahanya, untuk yang bukan badan usaha adalah orang yang bersangkutan. (l) setiap keterlambatan pembayaran lebih dari hari terhitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesarupati dapat memberikan keringanan dengan alasan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. dalam hal tunggakan pembayaran jl) semua hasil penerimaan dan biaya perizinan dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini disetorkan secara bruto kas daerah. tata cara penetapan, pemungutan dan penyetoran biaya perizinan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. bab vii penetapan dan pembayaran (l) atas dasar jumlahndataan, pencatatan dan perhitungan jumlah air limbah dibuang dilakukan oleh bapedalda. penerbitan ketetapan retribusi, penagihan dan penyetoran retribusi dilakukan oleh bapedalda. tata cara pendataan, pencatatan perhitungan, penerbitan surat ketetapan retribusi, penagihan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh bupati. pembayaran retribusi dilaksanakan paling lambat (empat belas) hari sejak surat ketetapan retribusi diterbitkansecara teknis operasional dilaksanakan oleh bapedaldabupati. (l) setiap pembuangan air limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksudpengawasan atau pelaksanaan peraturan daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada bapedalda bersama instansi terkait lainnyalain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada dapat diancam sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. babperundangan undangan yang berlaku. bab ketentuan peralihdan harus segera dissemudengan semakin meningkatnya volume pembangunan wilayah kabupaten bangka yang mengakibatkan terjadinya sisa hasil produksi yang tidak terpakai berupa limbah padat, maka pengelolaan, distribusi dan perdagangan limbah padat perlu adanya upaya pemerintah daerah melalui pengendalian, pengawasan dan penerbitannya bahwa pengelolaan limbah padat yang tidak berasal dari bahan berbau,dimanfaatkan sebesar besarnylimbah padpengelolaan limbah padat adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang badan usaha dan atau perusahaan industri pabrik yang melaksanakan kegiatan pembuangan, penjualan dan pembelian limbah padat. limbah padatku mutu limbah padat adalah batas batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditentang adanya dalam limbah padat untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu sludge adalah limbah pada atau lumpur yang dihasilkan melalui pengolahan limbah cair dari sumber yang spesifi(l) izin pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan limbah padat. pengelolaan limbah padat bertujuan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan guna memenuhi berbagai kebutuhan bagi kesejahteraan masyarakat daerah, sehingga selain bernilai ekonomis juga berfungsi melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang terdapat pada badan sungai, tempat pembuangan sampah, tanah dan kualitas sumber air bagi kelangsungan hidup manusia. bab iii sumber dan karakteristik limbah padat (l), limbah dari sisa proses produksi (pabrikasi), limbah yang cara pemilahan bahan buangan masih dapat dipergunakan kembali (re use) atau daur ulang (re cycling). karakteristik limbah padat sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini adalah limbah padat tidak mudah terbakar limbah padat tidak mudah meledak limbah padat tidak bersifat reaktif limbah padat tidak menyebabkan infeksi limbah padat tidak korosi, limbah padat bukan radioaktif, limbah yang mengandung organik, anorganik atau unsur kimia lainnya yang dikategorikan tidak berasal dari atau tidak merupakan atau mengandung unsur bahan berbau, berbahaya dan beracun bab perijinan usaha dan masa berlakunya jl) setiap kegiatan pengelolaan limbah padat setiap perusahaan industri pabrik wajib mendapatkan izin dari bupati. setiap orang badan usaha badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan limbah padat harus memiliki izin dari bupati. bupati menunjuk pejabat yang menangani pengendalian limbah dan pengawasan limbah pada sesuai dengan kewenangannya. ijin diberikan dalam bentuk keputusan bupati yang ditanda tangani pejabat sebagaimana tersebut atas nama bupati. s5) tata cara dan prosedur pembuatan ijin sebagaimana dimaksud pada diatur kemudian oleh bupati. (dl) untuk menjamin terwujudnya manfaat limbah padat bagi kesejahteraan masyarakat daerah terutama sekitar lokasi industri, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan limbah padat harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. setiap perusahaan sebagaimana dimaksud aya diatas, hanya melayani pengelola limbah padat yang memiliki izin sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. untuk jenis limbah padat tertentu sebagaimana dimaksud yang pembuangannya mendistribusikannya dilaksanakan melalui kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah desa setempat dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini. (l) izin berlaku selama pemegang izin masih melangsungkan usahanya dan selama kondisi bahan limbah padat masih memungkinkan untuk dikelola. setiap (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang registrasi. setiap pemegang izin diwajibkan untuk mentaati ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang pengelolaan limbah padat. tidak mencemari badan air, jalan, saluran air (sanitasi) kualitas tanah dan ekosistem lingkungan. mempunyai gudang tempat penyimpanan penampungan materi limbah. memperhatikan sistem pengelolaan limbah yang meliputi peradaban, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan sampah limbah tempat pembuangan akhir tpa). menyediakan alat pemadam api ringan (agar) melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan. (d) izin tidak berlaku karena kegiatan usaha tidak diteruskan berakhir tidak melaksanakan daftar ulang pencabutan ijin oleh bupati. izin dicabut apabila tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu (enam) bulan sejak tanggal izin dikeluarkan melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan dalam peraturan daerah ini bertentangan dengan kepentingan umum dan atau telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. bab retribusi dan tata cara pembayaran jl) kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dan dikenakan retribusi. retribusi sebagaimana dimaksud ini merupakan jenis retribusi perijinan tertentu sebagai bentuk pengawasan pengendalian distribusi (peredaran) limbah padat dan dampaknya bagi kelestarian lingkungan hidup daerah. retribusi izin pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini terdiri dari retribusi izin pembuangan dan atau penjualan limbah padat dikenakan kepada setiap perusahaan industri sebesar (empat persen) dari harga penjualan berdasarkan pembuangan penjualan lelang limbah padat retribusi izin pengelolaan limbah padat dikenakan kepada setiap orang badan usaha badan hukum yang melaksanakan pembelian limbah padat sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). besarnya retribusi daftar ulang izin pengelolaan limbah padat sama dengan retribusi sebagaimana dimaksud huruf diatas. (l) retribusi sebagaimana dimaksud dipungut berdasarkan skr sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tata cara pembayaran dan penyediaan retribusi diatur dengan keputusan bupati. hasil dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ini disetorkan kas daerah bab pembinaan dan pengawasan (l) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah padat termasuk sludge merupakan tanggung jawab bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh bapedalda dan atau dinas instansi lainnya sesuai dengan kewenangannya. bapedalda sebagaimana dimaksud ini, wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati secara periodik setiap triwulan sekali bab vbab viiiijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku dan segera disesuaikan dengagang kaki lima dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang bahwa pembangunan daerah kabupaten bangka khususnya usaha usaha sektor informal merupakan bagian pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah merupakanritual berdasarkan pancasila dalam wadah negara kesatuan republik indonesia bahwa guna meningkatkan usaha sektor informal daerah, tercakup didalamnya pedagang ka, makabadan eksekutif daerah. bupati adalah bupati bangka. pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa ditempat umumbab tempat usaha pedagang kaki lima jl)inidaerah yang berlaku. (l) setiap pedagang kaki lima harus menjagatertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan tempat usaha sebagaimana dimaksud bupati menetapkan persyaratan persyaratan lebih lanjut. bab iii perizinan (l)penuhi. persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh bupati. izin sebagaimana dimaksud pada tidak boleh dipindahtangankan dengan cara apapun dan kepada siapapun. s5) izin sebagaimana dimaksud pada dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin,setelahbupati. biaya pembuatan tanda bukti izin sebagaimana dimaksud diatas dibebankan kepada penerima izin sebesar rp. (lima ribu rupiah). jzinwaktu satu kali dua puluh empat jam, yang bentuk tata cara dan tenggang waktunya diatur oleh bupati. apabila dalam waktu (enam) hari surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud belum juga dilaksanaydengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang bahwa lembaga tehnis daerah kabupaten bangka yang dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun dan telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun perlu diadakan perubahan kembali bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf diatas guna membentuk badan keluarga berencana daerah sebagai lembaga tehnis daerah kabupaten bangka yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang harus diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah: cc. bahwa perubahan dan pembentukan badan keluarga berencana daerah2001iubah sebagai berikut ketentuan setelah huruf ditambah dan harus dibaca badan keluarga berencana daerah. diantara bab iii dan bab disisipkan bagian kesembilan, sebagai berikut bagian kesembilan badan keluarga berencana daerah badan keluarga berencana daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. badan keluarga berencanakeluarga berencana daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bidangbadan keluarga berencana daerah mempunyai fungsi perumusan kebijaksanaan tehnis sesuai dengan lingkup tugasnya, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. susunan organisasi badan keluarga berencana daerah terdiri dari kepala badan, (satu) sekretariat, (tiga) bidang, (tiga) sub bagian, (sebelas) sub bidang. bagan badan keluarga bersebagai berikut organisasi dan tata kerja badan keluarga berencana daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini berlaku efektif dan dilaksanakan setelah adanya penyerahan personalia, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi p3d)struktur organisasi badan keluarga berencana daerah kepala jabatan subbagian sub perencanaan dan tata keuangan kepe( bidang bidang informasi keluarga dan pengendalian keluarga berencana analisis program dan kesehatan reproduksi subbidang sub bidang pengolahan pelayanan peningkatan partisipasi pria inen act nan dnalitimenta sub bidang remaja dan perlindungan hak hak sub bidang gamenainah sub bidang jaminan dan pelayanan keluarga subbidang w sub bidang penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu,badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bangka kelompok jabatan fungsional inn sub bagian perencanaan dan pelaporan bidang pendataan, penelitian dan pengembangan bidang bii ekonomi sosial sub bidang sub bidang sub denpsiimdiil anal ica dan pertanian dan mesej peternakan, sos sub bidang kehutanan dan desde pfi peran statistik dan doki imitasi tt. et:
salinan peraturan daerah kabupaten bangkabangka, bahwa tata cara penghapusan piutang pajak, tambahan lembaran negara nomor ):badan pengawas daerah adalah badan pengawas daerah kabupaten bangka. dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bangkakpd. skpd. skpdkbt.nas pendapatan daerah, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagpajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang.kr. std retribusi yang terutang yang menurut data administrasi pada dinas pendapatan daerah.retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang.(d0) untuk memastian yang terdiri dari: dinas pendapatan daerah, dinas pengelola pajak dan atau retribusi daerah, dinas instansi lainnya yang terkaittata cara penelitian dan tugas tugas tim akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati pendapatan daerah dan atau dinas instansi terkait, disertai alasan tentang kesulitan penasihatnya. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf ini, diaudit oleh badan pengawas daerah. hasil audit disampaikan kepada kepala dinas pendapatan daerah. kepala dinas pendapatan daerah menyampaikan usul penghapusan piutang pajak daerah dan atau retribusi daerah dan atau retribusi daerah tersebut kepada bupati bupatibupati. dengan berlandaskan keputusan bupati sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, kepala dinas pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaoperasional pendidikan boppada negeri dan satuan pendidikan dasar dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal. biaya operasional pendidikan adalah nilai rupiah yang disediakan dan atau diperlukan untuk kegiatan operasional pendidikan yang meliputi biaya personalia dan non personaliasatuan pendidikan taman kanak kanak tk) negeri yang selanjutnya disebut negeri adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan anak usia dini pada kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan formal. pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, atau narasumber teknissatu tahun depan yang disusun berdasarkan rencana kerja sekolah rks)ketentuan peraturan perundang undanganekolaholeh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. peraturan bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan dan pertanggungjawaban bop pada satuan pendidikan jenjang negeri, sd mi dan smp m ts. peraturan bupati ini bertujuan untuk menjamin penggunaan dana bop pada satuan pendidikan jenjang negeri, sd mi dan smp m tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. bop bertujuan untuk memenuhi standar minimal biaya operasional satuan pendidikan, membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi negeri, cc. membebaskan pungutan bagi peserta didik negeri, smp negeri, dan membantu biaya operasional pendidikan bagi swasta, negeri swasta, smp swasta, negeri swasta. bab prinsip penggunaan bop prinsip pengunaan bop meliputibopp alokasi bop setiap tahun anggaran ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah. besaran alokasi bop sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bop diberikan kepada satuan pendidikan yang terdata dalam sistem data pokok pendidikan dapodik) meliputi negeri, sd mi negeri dan swasta, dan smp m negeri dan swasta. rencana penggunaan bop tercantum pada ras berdasarkan rencana kerja jangka menengah rkm). bop untuk negeri, negeri dan smp negeri dianggarkan melalui belanja langsung pada dpa skpd dinas. bop untuk swasta, negeri swasta, smp swasta, negeri swasta dianggarkan melalui belanja tidak langsung pada dpa ppid. bab penggunaan bop bop dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan yang terdiri atas biaya personalia paling tinggi sebesar (empat puluh persen) yang meliputip. .sd mi negeri dan swasta honorariump, bendahara bisnis, pembantu pengurus barang pembantupenulis rapor, dan narasumber kegiatan yang menggunakan dana bop. smp m negeri dan swasta honorarium guru tidak tetap gtt) dan pegawai tidak tetap ptt), pengelola keuangan sekolah yakni bendahara gaji, bendahara bopj)) narasumber kegiatan yang menggunakan dana bop. biaya non personalia paling sedikit sebesar (enam puluh persen) yang meliputi negeri:negeri swasta, madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru ppdb): kegiatan persiapan ujian sekolah berstandar nasional isbn dansmp negeri swasta negeri swastahasil ujian nasional un), ujian sekolah berstandar nasional isbn, yang belum didanai dari dana bisnispembiayaan kegiatan akreditasi sekolah, kegiatan pelatihan rektor dan teknisi, layanan kegiatan inklusibab pengelolaan bop satuan pendidikan wajib melaporkan jumlah siswa kepada kepala dinas paling lambat tanggal juli dan tanggal januari setiap tahunnya. satuan pendidikan negeri dan negeri wajib mengajukan proposal permohonan hibah bopp. mekanisme pencairan bop diatur dan smp negeri, sebagai berikut satuan pendidikan mengajukan data jumlah peserta didik untuk pencairan bop kepada kepala dinas untuk tahap paling lambat januari dan tahap paling lambat juli, berdasarkan data jumlah peserta didik, kepala dinas mengajukan permohonan pencairan bop kepada dinas dengan dihampiri kepala dinas penerima bop, buku rekening, dan ras. dinas melakukan transfer bop rekening masing masing satuan pendidikan. swasta negeri dan swasta, negeri dan swasta satuan pendidikan mengajukan permohonan pencairan bop kepada kepala dinas untuk tahap paling lambat tanggal januari dan tahap paling lambat tanggal juli,dan berdasarkan hasil verifikasi, kepala dinas mengajukan permohonan pencairan bop kepada ppid dengan dihampiri naskah perjanjian hibah daerah nph), keputusan bupati tentang penerima bop, foto copy buku rekening, ras, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam). ppid melakukan transfer bop rekening masing masing satuan pendidikan. bab pertanggungjawaban bop bagian kesatu pelaporan setiap penggunaan bop wajib didukung denganpengeluaran bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil atas pengeluaran tersebut. bukti asli pengeluaran sebagaimana dimaksud pada wajib disimpan oleh masing masing satuan pendidikan. kepala satuan pendidikan wajib melaporkan rekapitulasi penggunaan bop kepada kepala dinas paling lambat tanggal bulan berikutnya. bagian kedua perpajakan bendahara satuan pendidikan wajib memungut dan menyetorkan pajak atas penggunaan bop sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii larangan bop dilarang digunakan dipinjamkan pihak lain, disimpan dengan maksud digunakan, dan atau membeli aplikasi atau software. satuan pendidikanatuan pendidikan, mengembalikan dana bopp tahappp dilaksanakan melalui aparat pengawasan intern pemerintah api)salinan sesuai dengan aslinya ditetapkan bantul a.n. sekretaris, daerah kab. bantul asisten pada tanggal januari pi: kepala bagian hukum bupati bantul, ena bae, asam nip. 1968y2081992031007rmohonan revisi anggaran dari beberapa perangkatdengan perincian sebagai berikut: pendapatan daerah pendapatan asli daerah rp448. dana perimbangan rp1. lain lain pendapatan yang sah rp327. jumlah pendapatan rp2. belanja belanja tidak langsung belanja pegawai rp898. belanja bunga rp0, belanja subsidi rp0, belanja hibah rp64. belanja bantuan sosial rp956. belanja tidak terduga rp15. rp1. belanja langsung belanja pegawai rp112. belanja barang dan jasa rp618. belanja modal rp384. rp1. jumlah belanja rp2. surplus defisit) rp226. pembiayaan penerimaan rp273. pengeluaran rp46. jumlah pembiayaan netto rp226 asisten pemerintahan era ala bagian hukum u setda . suparman, sip, hum nip,dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian,. beberapa ketentuan dalamokok pikiran dprd yang telah ditandatangani pimpinan dprd input melalui sistem aplikasi sepakat oleh masing masing anggota dprd paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan musrenbang rkd.rkd tahun berikutnya. ruang lingkup kegiatan pokok pikiran dprd diprioritaskan pada bidang infrastruktur kewilayahan, perlindungan sosial, dan cc. pemberdayaan masyarakat. ruang lingkup kegiatan pokok pikirntp pemerintahan pada tanggal februari (pb bed kep. bagian hukum bupati bantul, nipruang lingkup kegiatan pokok pokok pikiran dprd infrastruktur kewilayahan jalan, drainase, bangkit talud, gorong gorong, jembatan, irigasi, gedung bangunan, rambu lalu lintas, cermin tikungan, fishing lamp, ruang terbuka hijau, tempat pengolahan sampah (reuse, reduce recycle) tps3r, laju, pasar, sarana prasarana untuk pasar, open wifi, desa wisata, kawasan pkl sentra kuliner sentra umkm, tempat pengolahan sampah, kawasan kumuh dan infrastruktur lainnya. perlindungan sosial perbaikan rumah tidak layak huni, padat karya, pengelolaan air limbah rumah tangga, dan penyediaan air bersih. pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat miskin dan bina mental spiritual. ruang lingkup dan rincian kegiatan pokok pokok pikiran dprd rincian kapasitas lokasi syarat ketentuan perangkat daerah infrastruktur kewilayahan jalan, drainase (dill. jalan diprioritaskan sesuai keputusan jalan kabupaten dinas pekerjaan ruas jalan), kabupaten pada kantong bupati bantul nomor minimal umum, perumahan bangkit talud, (tujuh puluh kemiskinan dan tahun tentang rp500. (lima dan kawasan gorong gorong dan lima) paket. pusat status jalan kabupaten ratus juta rupiah) per| permukiman jembatan. jalan desa pertumbuhan kabupaten bantul paket. kabupaten bantul (tujuh puluh baru. dan keputusan bupati jalan desa minimal lima) paket. bantul nomor rp. (dua drainase tahun tentang ratus juta rupiah) per (tujuh puluh penetapan status jalan paket. lima) paket. desa. drainase atau bangkit talud lahan yang akan talud bangkit minimal (tujuh puluh digunakan sudah jelas rp200. (dua lima) paket. dan tidak dalam ratus juta rupiah) per gorong gorong sengketa. paket. (lima puluh lima) paket. jembatan jembatan minimal (empat) paket. rp500. (lima ratus juta rupiah) per paket. penanganan disesuaikan dengan kriteria teknis bidang jalan jalan diluar keputusan bupati bantul nomor tahun tentang status jalan kabupaten kabupaten bantul dan keputusan bupati bantul nomor tahun tentang penetapan status jalan desa, masuk kategori bantuan keuangan khusus (sesuai syarat bkk) www w irigasi (tujuh puluh diprioritaskan sesuai keputusan bupati| minimal dinas pekerjaan lima) paket pada kantong bantul nomor tahun rp. (dua umum, perumahan kemiskinan dan| tentang status ratus juta rupiah) per| dan kawasan pusat tingkat jaringan irigasi paket. permukiman pertumbuhan kabupaten bantul. kabupaten bantul baru. irigasi yang termasuk| dinas pertanian, kategori tersier pangan, kelautan dan rp50. perikanan kabupaten (lima puluh juta| bantul rupiah) sampai dengan rp100. (seratus juta rupiah) per paket, dan dinas pendidikan, ada gabungan pemuda dan olahraga kelompok tani kabupaten bantul gapoktan). gedung bangunan| (sepuluh) paket sekolah negeri lahan yang akan| untuk rehabilitasi digunakan sudah jelas ruang kelas minimal dan tidak dalam rp75. (tujuh sengketa. puluh lima juta rupiah) per paket. sesuai dengan untuk penambahan peraturan menteri ruang kelas baru pendidikan dan rp250. (dua kebudayaan nomor ratus lima puluh juta tahun tentang rupiah) per paket. standar sarana dan| untuk rehabilitasi prasarana pendidikan laboratorium sekolah menengah pertama) minimal rp120. (seratus dua puluh juta rupiah). untuk rehab ruang guru minimal rp100. (seratus juta rupiah). untuk pembangunan laboratorium baru sekolah menengah pertama) minimal rp300. (tiga ratus juta rupiah). gedung selain sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan desa, melalui bantuan keuangan khusus. untuk sekolah swasta dengan mekanisme hibah dan dimiliki oleh badan lembaga. (empat) paket puskesmas dan| lahan yang akan pemenuhan standar dinas kesehatan puskesmas digunakan sudah jelas dan pelayanan minimal kabupaten bantul pembantu pustu) tidak dalam sengketa. spm) kesehatan. untuk rehabilitasi gedung minimal rp200. (dua ratus juta rupiah). untuk set rawat inap minimal rp150. (seratus lima puluh juta rupiah). gedung selain puskesmas dan puskesmas pembantu yang menjadi kewenangan desa, melalui bantuan keuangan khusus. untuk unit pelayanan kesehatan swasta dengan mekanisme hibah dan dimiliki oleh badan lembaga. rambulalulintas (tiga ratus) lokasi rawan sesuai keputusan bupati| nilai paket maksimal| dinas perhubungan titik. kecelakaan dan| bantul nomor tahun rp1. (satu| kabupaten bantul sesuai master| tentang status jalan juta tiga ratus ribu plan dinas kabupaten kabupaten rupiah) per titik. perhubungan bantul. prioritas ruas jalan kabupaten menuju bandara bantul. internasional yogyakarta biy). cermin tikungan (seratus) titik. lokasi rawan sesuai keputusan bupati nilai paket maksimal dinas perhubungan kecelakaan dan| bantul nomor tahun| rp5. (lima juta kabupaten bantul sesuai master| tentang status jalan| rupiah) per titik. plan dinas kabupaten kabupaten perhubungan bantul. kabupaten bantul. sss fishing lamp (sepuluh) titik. lokasi rawan nilai paket maksimal dinas perhubungan kecelakaan dan rp50. (lima kabupaten bantul sesuai master puluh juta rupiah) per plan dinas titik. perhubungan kabupaten bantul. lampu penerangan (seribu) titik. sesuai master| sesuai keputusan bupati| nilai paket maksimal| dinas perhubungan jalan umum plan laju jalan| bantul nomor tahun rp10. kabupaten bantul laju) jalan desa desa dinas| tentang penetapan (sepuluh juta rupiah) perhubungan status jalan desa. per titik. kabupaten analisis jalan bantul lingkungan dan jalan desa dibedakan dengan tinggi tiang dan jenis lampu yang dipasang. sss lampu penerangan (empat ratus sesuai master| sesuai surat keputusan nilai paket maksimal dinas perhubungan jalan umum lima puluh) titik. plan laju jalan| bupati bantul nomor rp20. (dua kabupaten bantul laju) jalan kabupaten dinas| tahun tentang jalan| puluh juta rupiah) per kabupaten perhubungan kabupaten titik. kabupaten bantul pasar dan sarana pasar kabupaten lahan yang akan nilai paket dinas perdagangan prasarana untuk| (tiga puluh digunakan sudah jelas dan rp50. (lima kabupaten bantul pasar dua) unit. tidak dalam sengketa. puluh juta rupiah) hingga rp200. (dua ratus juta rupiah). jika luar pasar kabupaten, melalui mekanisme bantuan keuangan khusus. sts www kawasan pedagang| (tujuh belas) diprioritaskan lahan yang akan| nilai paket minimal| dinas perdagangan kaki lima unit. pada pusat digunakan sudah jelas dan rp200. (dua kabupaten bantul pkl) sentra pertumbuhan tidak dalam sengketa. ratus juta rupiah). dinas koperasi, kuliner sentra baru. usaha kecil usaha mikro, kecil menengah dan dan menengah perindustrian umkm) kabupaten bantul ruang terbuka (tiga puluh)| sesuai master| lahan yang akan nilai paket dinas lingkungan hijau paket plan ruang digunakan sudah jelas rp55. (lima hidup terbuka hijau dan tidak dalam puluh lima juta rupiah) sengketa. hingga data pemetaan lokasi rp200. (dua rth masuk kawasan ratus juta rupiah). perkotaan kecamatan bila menggunakan kasihan, seon, tanah kas desa, sudah bantul, banguntapan, ada izin dari gubernur dan tikungan) dan rth diy. strategis. surat kesanggupan pemeliharaan dari calon pengelola sss tempat (sepuluh) diprioritaskan pada| proposal ditandatangani| mengacu data kelompok dinas lingkungan pengolahan paket kantong ketua kelompok dan dan data rumah pilah| hidup kabupaten sampah reuse, kemiskinan dan| diketahui pemerintah sampah. bantul reduce, recycle pusat pertumbuhan| desa. tipe minimal paket (tps3r) baru surat keputusan rp50. (lima pembentukan kelompok puluh juta rupiah). pengelola sampah di| tipe minimal paket ditandatangani rp100. pemerintah desa. (seratus juta rupiah). pakta integritas yang| tipe minimal paket ditandatangani ketua rp450. kelompok. (empat ratus lima puluh pernyataan kesanggupan juta rupiah). mengelola tps3r sesuai| tempat pengolahan dengan peruntukan dan sampah selain tipe fungsinya reuse, reduce, recycle ijin tetangga disekitar menggunakan lokasi calon tps3r mekanisme bantuan diketahui ketua rt, keuangan khusus bkk). dukuh dan lurah. lahan yang akan digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa. open wifi (dua puluh diprioritaskan mengacu pada lokasi| ada perjanjian kerja dinas komunikasi dan lima) titik pada kantong rencana pemasangan wiji. sama antara dinas informatika kabupaten kemiskinan dan komunikasi dan bantul pusat informatika kabupaten pertumbuhan bantul dengan pengelola baru. terkait pembiayaan kuota data selanjutnya. ada kelompok informasi masyarakat kim). minimal rp25. (dua puluh lima juta rupiah) per titik. desa wisata (tiga puluh (tiga puluh desa wisata sesuai surat kesiapan pengelola, dinas pariwisata sembilan) sembilan) desa dengan data dari dinas minimal kabupaten bantul desa wisata. wisata pariwisata kabupaten rp200. (dua bantul, ratus juta rupiah) per lahan yang akan desa wisata. digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa. kawasan kumuh (lima) paket sesuai kawasan kawasan sesuai dengan |l. nilai minimal dinas pekerjaan kumuh yang belum penetapan kawasan rp200. (dua umum, perumahan tertangani. kumuh. ratus juta rupiah) per dan kawasan luasan kawasan kumuh paket. permukiman sesuai dengan penetapan penanganan mengikuti kabupaten bantul kawasan kumuh adalah ketentuan kriteria yang sudah penetapan kawasan tertangani sebesar kumuh: ha. keteraturan bangunan, jalan lingkungan, air minum, sss www drainase lingkungan, pengelolaan sanitasi, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. infrastruktur (lima sarana sesuai prioritas il. jenis dinas pendidikan, lainnya puluh) paket pendidikan, kebutuhan. sarana pendukung pemuda dan pelayanan wilayah rawan bencana proses belajar olahraga kesehatan dan dan yang terkena mengajar, kabupaten bantul. pengelolaan dampak bencana. sarana pendukung dinas kesehatan persamaan. pelayanan kesehatan, kabupaten bantul daerah rawan cc. sarana penunjang rsud panembahan bencana. kebersihan lingkungan, senopati dan dinas lingkungan sarana respon hidup kebencanaan. dinas pekerjaan jika penerima pihak umum, perumahan swasta dengan dan kawasan mekanisme hibah. permukiman minimal anggaran kabupaten bantul rp200. (dua badan penanganan ratus juta rupiah) per bencana daerah paket. kabupaten bantul anggaran kebencanaan menyesuaikan kondisi dampak bencana. il. perlindungan sosial perbaikan rumah (lima diprioritaskan rumah tangga sesuai data setiap rumah tidak layak dinas pekerjaan tidak layak huni ratus) paket pada kantong terpadu dari kementrian huni nilai rp20. umum, perumahan kemiskinan dan sosial republik indonesia (dua puluh juta rupiah) dan kawasan pusat permukiman pertumbuhan baru kabupaten bantul dinas sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak kabupaten bantul padat karya (seratus) diprioritaskan proposal padat karya khusus di| dinas tenaga kerja paket pada kantong menitikberatkan pada wilayah dengan jumlah dan transmigrasi kemiskinan kondisi wilayah dengan pengangguran tinggi, dan kabupaten bantul tingkat pengangguran adanya infrastruktur yang tinggi. perlu dibangun diperbaiki. d2. proposal masuk setiap titik (setahun sebelum tahun rp100. anggaran) dan sudah (seratus juta rupiah). input sepakat proposal diketahui desa dan kecamatan setempat kegiatan padat karya infrastruktur meliputi jalan lingkungan, jalan pertanian, jembatan jalan lingkungan, bangkit konstruksi, bangkit saluran irigasi tersier, dan infrastruktur lain dalam rangka menumbuhkembang kan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pengelolaan air (lima diprioritaskan (lima puluh) kepala untuk instalasi dinas pekerjaan limbah rumah puluh) paket pada kantong keluarga name pengolahan air limbah umum, perumahan tangga komunal kemiskinan address. nilai minimal dan kawasan paket lahan yang akan rp200. (dua permukiman jamban digunakan sudah jelas ratus juta rupiah) per kabupaten bantul septictank dan tidak dalam paket. sengketa. untuk sambungan masuk dalam daftar rumah rp6. penerima manfaat. (enam juta rupiah) per paket. jamban dan septictank rp6. (enam juta rupiah) per paket (skema bansos). penyediaan air (lima diprioritaskan (lima puluh) kepala untuk bak tampung dinas pekerjaan bersih puluh) unit pada kantong keluarga name nilai minimal umum, perumahan kemiskinan, address. rp200. (dua dan kawasan (seribu) daerah rawan masuk dalam daftar ratus juta rupiah per permukiman sambungan kekeringan dan penerima manfaat. unit. kabupaten bantul rumah rawan stunting untuk sambungan rumah rp3. (tiga juta rupiah) per iii. pemberdayaan paket, minimal masyarakat sambungan rumah. pemberdayaan (lima diprioritaskan proposal yang pelaksanaan dinas sosial, masyarakat ratus) paket pada kantong menggambarkan tujuan, pemberdayaan meliputi pemberdayaan miskin kemiskinan, sasaran, dan outcome pelatihan, bantuan perempuan, dan kantong (pasar yang jelas) usaha sesuai kebutuhan, perlindungan anak pengangguran dan proposal masuk dan dan tindak lanjut paska kabupaten bantul pusat sudah input disepakati pelatihan. badan kesatuan pertumbuhan baru hari sebelum memiliki potensi dan bangsa dan politik pelaksanaan minat usaha bidang kabupaten bantul musrenbang rencana tertentu. dinas kesehatan kerja pemerintah daerah mekanisme kabupaten bantul hibah bansos. proposal diketahui lolos verifikasi perangkat dinas koperasi, pemerintah desa dan daerah terkait. usaha kecil pemerintah kecamatan nilai paket minimal menengah dan setempat. rp25. (dua perindustrian jumlah peserta (lima puluh lima juta rupiah). kabupaten bantul belas) hingga (dua untuk masyarakat yang dinas perdagangan puluh lima) orang per tidak masuk dalam kabupaten bantul pelatihan. daftar kementerian satuan polisi sudah ada embrio sosial republik pamong praja usaha. indonesia merupakan kabupaten bantul melibatkan masyarakat pemberdayaan dalam dinas perhubungan miskin 25y6 yang kerangka kabupaten bantul terdaftar dalam kewirausahaan, dinas pertanian, keputusan menteri ketentraman dan pangan, kelautan sosial republik ketertiban umum dan perikanan indonesia data terakhir (trantibum), peningkatan kabupaten bantul pada tahun (setahun produksi pertanian dan sebelum tahun keselamatan lalu lintas. anggaran) nan ssi bina mental (empat diprioritaskan tema klitik dan nilai paket maksimal bagian administrasi spiritual puluh lima) pada kantong kemiskinan . rp25. (dua kesejahteraan rakyat paket kemiskinan, puluh lima juta rupiah). sekretariat daerah kantong kabupaten bantul pengangguran, objek wisata pusat pertumbuhan baru dan daerah dengan tingkat kerawanan social tinggi. keterangan status lahan jelas dan tidak dalam sengketa memiliki kriteria yang meliputi lahan yang berada atas tanah sultan ground sg) atau tanah desa yang memiliki izin dari gubernur diy sesuai peruntukannya, lahan yang berada atas hak milik penguasaan masyarakat yang dihibahkan dengan dibuktikan pernyataan hibah notaris, atau lahan yang berada atas tanah yang dikuasai pemerintah daerah. pembiayaan kegiatan yang bukan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme hibah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, seperti hibah pada institusi pendidikan, kesehatan atau keagamaan, dan mekanisme bantuan keuangan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, seperti bantuan keuangan khusus untuk pengadaan infrastruktur atau pengadaan tempat pengolahan sampah tps) selain tps tipe reuse, reduce, dan recycle r). bupati bantul, ttd suhartono
ap dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, pemerataan pembangunan yang menjangkau sampai dengan wilayah padukuhan, serta mengakomodasi partisipasi masyarakat sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan, diperlukan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan, bahwa untuk mewujudkan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui bantuan keuangan. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan yang selanjutnya disingkat ppm adalah program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat padukuhan, dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan bersama masyarakat padukuhan, dibiayai dengan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten kepada kalurahan, serta swadaya masyarakat.bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan kalurahan. bantuan keuangan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan yang selanjutnya disebut bantuan keuangan ppm adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada kalurahan yang diberikan melalui apbd dalam apb kalurahan untuk membiayai pelaksanaan ppmpadukuhan adalah padukutim pengelola kegiatan kalurahyang selanjutnya disebut pkamaksud diselenggarakannya bantuan keuangan ppm adalah mengoptimalkan fungsi dan peran masyarakat dalam mewujudkan perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan. tujuan diselenggarakannya bantuan keuangan ppm, adalah melakukan percepatan terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah melalui dukungan partisipasi masyarakat padukuhan. menumbuhkembangkan prakarsa (inisiatif) dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, meningkatkan kondisi perekonomian, menurunkan angka kemiskinan dan pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah padukuhan padukuhan,. ruang lingkup dan prioritas sasaran bantuan keuangan ppm adalah bidang yang merupakan kewenangan kalurahan meliputi bidang pendidikan anak usia dini formal dan non formal taman kanak kanak, kelompok bermain, satuan paud sejenis, dan taman penitipan anak), meliputi pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan gedung ruangan, dan atau peningkatan kapasitas tenaga pendidik, bidang kesehatan meliputi peningkatan sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu posyandu), penanganan stunting, kegiatan penurunan angka kematian ibu aki) dan penurunan angka kematian bayi akb): dan atau peningkatan sanitasi dan air bersih. bidang lingkungan hidup, meliputi peningkatan kapasitas pengelolaan sampah rumah tangga, pembangunan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga, dan atau sumur resapan dan biopori. infrastruktur padukuhan, meliputi pembangunan atau rehabilitasi jalan lingkungan dengan paving blok, drainase lingkungan permukiman, infrastruktur pendukung pengembangan produk setempat, antara lain jalan, taman kuliner, taman wisata, dan sejenisnya, dan atau lampu penerangan jalan kampung. tanah yang akan dipergunakan untuk menempatkan bangunan fisik sebagaimana dimaksud pada merupakan aset atau sudah dikuasai oleh pemerintah kalurahan. bab besaran bantuan ppm dan penganggaran besaran alokasi bantuan keuangan ppm setiap kalurahan sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah) kali jumlah padukuhan. besaran alokasi bantuan keuangan ppm sebagaimana dimaksud pada pada tahun ketiga dapat berubah berdasarkan penilaian tingkat capaian pada aspek kesehatan, penurunan kemiskinan dan kebersihan lingkungan permukiman, yang dinilai pada tahun kedua berdasarkan pelaksanaan bantuan keuangan ppm pada tahun kesatu. bantuan keuangan ppm sebagaimana dimaksud dianggarkan pada apbd pada belanja bantuan keuangan kepada kalurahan. bantuan keuangan ppm sebagaimana dimaksud pada yang diterima kalurahan dianggarkan dalam apb kalurahan sebagai penerimaan bantuan keuangan jenis penerimaan bantuan keuangan khusus bkk). besaran bantuan keuangan ppmantuan keuangan ppm. besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada paling banyak (tigsampai dengan (sepuluh) padukuhan, dan (dulebih dari (sepuluh) padukuhanantuan keuangan ppm, belanja atk, dan belanja operasional lainnya. bantuan keuangan ppm dapat dipergunakan untuk belanja upah harian pengerjaan fisik yang mengharuskan dikerjakan oleh tukang atau pekerja sesuai kebutuhan. bantuan keuangan ppm dapat dipergunakan untuk belanja upah harian pada kegiatan lingkungan hidup dan infrastruktur padukuhan yang alokasi anggarannya paling sedikit sebesar rp30. (tiga puluh juta rupiah) dalam satu padukuhan, dengan alokasi belanja upah harian paling banyak (dua puluh persen) dari besaran anggaran kegiatan yang bersangkutan. bab iii mekanisme pengajuan dan pencairan bantuan keuangan ppm bagian kesatu musyawarah padukuhan setiap padukuhan harus melakukan musyawarah padukuhan untuk merencanakan usulan rencana kegiatan bantuan keuangan ppm dengan nilai sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh dukuh, paling sedikit melibatkan kelompok kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan powiat lmnk), ketua rt, tim penggerak pkk padukuhan, unsur pemuda, tokoh masyarakat, dan anggota bamuskal perwakilan wilayah padukuhan yang bersangkutan. dalam hal unsur unsur sebagaimana dimaksud pada telah diundang secara patut untuk menghadiri musyawarah padukuhan namun tidak hadir, musyawarah padukuhan tetap sah untuk dilaksanakan. musyawarah padukuhan membahas usulan rencana kegiatan sesuai ruang lingkup kegiatan ppm sebagaimana dimaksud dalam pembentukan panitia tingkat padukuhan untuk kegiatan fisik, usulan rencana kegiatan dapat meliputi seluruh atau sebagian ruang lingkup kegiatan ppm sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan prioritas kebutuhan dan kondisi padukuhan masing masing. hasil musyawarah padukuhan dituangkan dalam berita acara usulan bantuan keuangan ppm yang ditandatangani oleh dukuh dan ketua powiat lpml, dihampiri daftar hadir peserta musyawarah. dukuh menyampaikan proposal permohonan bantuan keuangan ppm kepada lurah yang terdiri atas surat permohonan yang ditandatangani oleh dukuh dan ketua powiat lpml, berita acara musyawarah usulan kegiatan bantuan keuangan ppm, susunan panitia tingkat padukuhan untuk kegiatan fisik, dan daftar hadir peserta musyawarah padukuhan. proposal sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh dukuh kepada lurah paling lambat tanggal maret tahun anggaran sebelumnya. biaya penyelenggaran musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apb kalurahan. lurah menyampaikan surat edaran kepada dukuh wilayah kalurahan masing masing yang berisi petunjuk pelaksanaan musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua proposal permohonan dari pemerintah kalurahan pemerintah kalurahan melakukan verifikasi dan rekapitulasi proposal permohonan bantuan keuangan ppm dari masing masing padukuhan sebagaimana dimaksud dalam proposal bantuan keuangan ppm sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan dalam ruang lingkup kegiatan ppm sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada pemerintah kalurahan dapat melakukan klarifikasi kepada dukuh atau pihak lain padukuhan. pemerintah kalurahan dilarang mengubah hasil musyawarah padukuhan, yang telah sesuai dengan ruang lingkup bantuan keuangan ppm, kecuali terdapat usulan rencana kegiatan ppm yang kegiatannya ternyata telah dibiayai dengan sumber pembiayaan lainnya. dalam hal terdapat usulan rencana kegiatan ppm yang telah dibiayai dengan sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada pemerintah kalurahan mengembalikan usulan dimaksud kepada dukuh untuk digantikan dengan usulan rencana kegiatan ppm yang baru sesuai ruang lingkup kegiatan ppm. lurah menugaskan kepala seksi dan kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran pka) sesuai bidang tugas masing masing untuk melakukan verifikasi usulan bantuan keuangan ppm. pka sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan verifikasi bertugas: menyusun rancangan awal rab, mencermati usulan bantuan keuangan ppm dari padukuhan, menyesuaikan rencana anggaran dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku, memverifikasi panitia kegiatan tingkat padukuhan untuk kegiatan bidang infrastruktur padukuhan, menyusun usulan permohonan bantuan keuangan ppm kepada bupati melalui panewu. pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh carik. lurah menyampaikan proposal permohonan bantuan keuangan ppm untuk seluruh padukuhan kalurahan kepada bupati melalui panewu. panewu melakukan pencernaan dan memberikan rekomendasi proposal permohonan bantuan keuangan ppm. pencernaan dan rekomendasi panewu sebagaimana dimaksud pada berkaitan kesesuaian usulan kegiatan dengan kewenangan kalurahan, berdasarkan peraturan perundang undangan. berdasarkan hasil pencernaan panewu sebagaimana dimaksud pada panewu mengusulkan bantuan keuangan ppm kepada bupati dengan tembusan dinas ppkbpmd. usulan bantuan keuangan ppm dari panewu sebagaimana dimaksud pada harus diterima bupati paling lambat tanggal maret tahun anggaran sebelumnya. berdasarkan usulan bantuan keuangan ppm dari panewu sebagaimana dimaksud dalam dinas ppkbpmd melakukan verifikasi pencernaan usulan bantuan keuangan ppm. hasil verifikasi dan pencernaantanggal april tahun anggaran sebelumnya. hasil verifikasi dan pencernaan sebagaimana dimaksud pada diinformasikan kepada kapanewon dan kalurahan, sebagai pagu sementara bantuan keuangan ppmdan pencernaan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar penganggaran bantuan keuangan ppm dalam apbd. kalurahan penerima dan besaran alokasi bantuan keuangan ppmantuan keuangan ppm setiap kalurahan. kalurahan penerima dan besaran bantuan keuangan ppm sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab penyelenggara bantuan keuangan ppm bagian kesatu penyelenggara tingkat kabupaten perangkat daerah pengampu bantuan keuangan ppm adalah dinas ppkbpmd. dalam rangka kelancaran fasilitasi bantuan keuangan ppm, mempunyai fungsi: pendampingan kepada dinas ppkbpmd dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kalurahan yang dibiayai dengan bantuan keuangan ppm, dan penggerak dan penyuluh pembangunan kalurahan. tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu dinas ppkbpmd dalam: melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan bantuan keuangan ppm dari panewu, melaksanakan sosialisasi kepada kapanewon dan kalurahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan ppm, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan ppm dari pemerintah kalurahan:, dan menyiapkan laporan pelaksanaan bantuan keuangan ppmantuan keuangan ppm adalah pemerintah kalurahan. kegiatan bantuan keuangan ppm diselenggarakan melalui swakelola dan atau pemberdayaan masyarakat padukuhan. untuk kegiatan pembangunan infrastruktur padukuhan, dilaksanakan melibatkan seluruh masyarakat padukuhan dengan semangat gotong royong. penyelenggaraan bantuan keuangan ppm meliputi: administratif belanja bantuan keuangan ppm dilaksanakan oleh tpk kalurahan, dan kegiatan infrastruktur padukuhan yang dibiayai dengan bantuan keuangan ppm dilaksanakan oleh tpk kalurahan dengan melibatkan masyarakat melalui swadaya dengan semangat gotong royong. tpk kalurahan ditetapkan dengan keputusan lurah. tugas tpk kalurahan dalam pelaksanaan bantuan keuangan ppm melaksanakan tugas umum tpk kalurahan, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat padukuhan, melaksanakan pengadaan barang jasa, d.menerima dan memastikan barang jasa diterima sesuai dengan pesanan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja masyarakat padukuhan, membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. bagian ketiga pencairan bantuan keuangan ppm pencairan dana bantuan keuangan ppm diajukan oleh kepala dinas ppkbpmd kepada bupati cg. kepala bad. dokumen pencairan dana bantuan keuangan ppmantuan keuangan ppmanggaran sebagaimana dimaksud pada kepala bad melakukan pencairan dana bantuan keuangan ppm dengan cara transfer rekening kas kalurahan dengan memperhatikan aliran kasantuan keuangan ppm setelah menerima dana transfer dalam rekening kas kalurahan. kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan ppm harus selesai dilaksanakan paling lambat tanggal desember tahun anggaran berjalan. dalam hal pemerintah kalurahan tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan kegiatan bantuan keuangan ppm pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada anggaran bantuan keuangan ppm yang diterima dan belum dilaksanakan harus dikembalikan kas daerah pada tahun anggaran berikutnya. ketentuan lebih lanjut mekanisme pengembalian bantuan keuangan ppm kas daerah sebagaimana dimaksud pada diatur oleh kepala dppkbpmd. dinas ppkbpmd bersama kapanewon melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan ppmpada meliputi aspek kesehatan, penurunan kemiskinan, dan kebersihan lingkungan permukiman. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada menghasilkan penilaian tingkat keberhasilan padukuhan dalam melaksanakan bantuan keuangan ppm. padukuhan dengan tingkat keberhasilan tertinggi dalam satu kalurahan dapat diberikan tambahan bantuan keuangan ppm, berdasarkan kemampuan keuangan daerah. ketentuan lebih lanjut mekanisme monitoring dan evaluasi bantuan keuangan ppm diatur oleh kepala dppkbpmd. bagian kelima laporan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban lpj) bantuan keuangan ppmantuan keuangan ppm kepada panewu untuk diteruskanpm terdiri atas: surat lpj dari pemerintah kalurahan yang ditandatangani oleh lurah, b.masyarakat padukuhan. bagian keenam pengawasan pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan ppm dilaksanakan olehdapat melibatkan panewu atau perangkat daerah terkait untuk memperoleh informasi pelaksanaan bantuan keuangan ppm. bab sisa anggaran bantuan keuangan ppm dalam hal kegiatan yang dibiayai dengan anggaran bantuan keuangan ppm telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan masih terdapat sisa anggaran, sisa anggaran dimaksud merupakan hak kalurahan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan sesuai kewenangan kalurahan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme pengelolaan keuangan kalurahan. bab ketentuan penutup contoh dokumen administrasi pengelolaan bantuan keuangan ppunneaa nip. lampiranproposal dari padukuhan surat permohonan bantuan keuangan ppm dari dukuh. pemerintah kalurahan ee. padukuhan eco. nomor kananananannnannnng anna ml. lamp. bundel hal permohonan rencana kepada yth. kegiatan yang dibiayai dengan bantuan keuangan lurah. ppm. berdasarkan hasil musyawarah padukuhan ., yang diselenggarakan pada hari ., tanggal ., dengan ini kami sampaikan permohonan rencana kegiatan padukuhan .yang dimohonkan untuk dibiayai dengan anggaran bantuan keuangan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan ppm) sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah) sebagaimana terlampir. bersama ini kami lampirkan daftar usulan rencana kegiatan, susunan panitia pelaksana tingkat padukuhan kegiatan fisik, dan daftar hadir musyawarah padukuhan. demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. padukuhan ., . ketua powiat lpml dukuh . berita acara musyawarah padukuhan berita acara musyawarah padukuhan . usulan rencana kegiatan bantuan keuangan ppm pada hari ini ., tanggal.tahun dua ribu ., telah diadakan musyawarah padukuhan yang dihadiri oleh unsur unsur sebagaimana tersebut dalam daftar hadir, mengusulkan rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran bantuan keuangan kepada kalurahan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan ppm), sebagai berikut bidang kegiatan rencana anggaran pendidikan pengadaan. paud pemeliharaan . pelatihan . kesehatan pengadaan sarana posyandu. pembelian bahan disinfeksi. penanganan stunting . sosialisasi ibu hamil. dstussoa bidang pengadaan sarana tps3r lingkungan hidup pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga pstasseea infrastruktur paving blok rt.sepanjang padukuhan .meter lebar.meter rehabilitasi drainase rt. dst. nb. kolom kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan padukuhan sesuai ruang lingkup bantuan keuangan ppm. ketua powiat lpml dukuh . susunan panitia kegiatan tingkat padukuhan untuk kegiatan fisik. berita acara pembentukan panitia kegiatan pada hari ini ., tanggal., tahun .berdasarkan musyawarah pedukuhan, dibentuk panitia kegiatan tingkat padukuhan an, untuk kegiatan fisik pembangunan ., sebagai berikut ketua sekretaris bendahara seksi seksi tukang pekerja usaha dan seterusnya sesuai kebutuhan. ketua powiat lpml dukuh . daftar hadir musyawarah padukuhan daftar hadir musyawarah padukuhan hari ponkanaanannanaananaan tanggal ponnanaananaan jam pee. sampai dengan . nama unsur tanda tangan man ban man ben ketua powiat lpml dukuh . contoh berita acara verifikasi proposal padukuhan berita acara hasil verifikasi proposal bantuan keuangan ppm padukuhan . j. pada hari ini ., tanggal ., tahun.telah dilakukan verifikasi proposal permohonan bantuan keuangan ppm dari padukuhan .(dengan hasil sebagai berikut bidang kegiatan anggaran hasil verifikasi pendidikan pengadaan ape bola dunia) panseterusnya mengetahui dan menyetujui tim verifikasi lurah . pka dst. permohonan dari lurah kepada panewu kop surat pemerintah kalurahan nomor bantul, . xx. lamp. (satu) bundel hal proposal rencana kegiatan kepada yth. bantuan keuangan ppm bupati bantul kalurahan . melalui panewu . jjj.dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan keuangan keuangan kepada kalurahan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan ppm), untuk . padukuhan kalurahan lanang sebesar bersama ini kami lampirkan proposal proposal per padukuhan, hasil verifikasi proposal per padukuhan, dan rekapitulasi rencana kegiatan seluruh padukuhan. demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. lurah . jkk. tembusan ketua bamuskal. arsip. lampiran surat pemerintah kalurahan . nomor . tanggal. daftar rekapitulasi rencana kegiatan bantuan keuangan ppm kalurahan . padukuhan bidang rencana anggaran kegiatan rp) padukuhan alat tensi kencana ppamsetemaman jumlah keseluruhan lurah . xx. permohonan dari panewu kepada bupati kop surat kapanewon nomor bantul, . xx. lamp. (satu) bundel hal usulan kegiatan bantuan kepada yth. keuangan ppm se bupati bantul kapanewon . bantul meneruskan surat dari lurah . nomor ., tanggal ., perihal . lurah . nomor ., tanggal ., perihal . dati. kami telah melakukan verifikasi dan pencernaan rencana kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dengan bantuan keuangan kepada kalurahan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan ppm), telah sesuai dengan kewenangan kalurahan dan ruang lingkup kegiatan bantuan keuangan ppm. sehubungan dengan hal tersebut kami merekomendasikan dan mengusulkan bantuan keuangan kepada kalurahan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan ppm) untuk kalurahan se kapanewon era. sebesar (heel), dengan perincian usulan setiap kalurahan sebagaimana terlampir. demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. panewu tembusan kepala dinas ppkbpmd kab. bantul arsip. lampiran surat panewu . nom mof ll. daftar usulan rencana kegiatan bantuan keuangan ppm se kapanewon . jjj. kalurahan padukuhan bidang rencana kegiatan jumlah anggaran panewu lx. contoh dokumen lpj bantuan keuangan ppm. kop surat pemerintah kalurahan nomor bantul, lamp (satu) bundel hal lpj bantuan keuangan kepada yth. ppm tahun anggaran. bupati bantul cg. panewu . bantul dengan hormat, berkenaan dengan pemberian dana bantuan keuangan kepada kalurahan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan ppm) dari pemerintah kabupaten bantul kepada kalurahan presatalanlalalanke, sebesar rp., tahun anggaran .ppm lokasi sasaran kegiatan :.padukuhan jumlah kegiatan beknatanaaanananan. kegiatan nilai bantuan prp senanananaanatanall keseluruhan nilai swadaya prp senanananaaatatatnann masyarakat jumlah keseluruhan prp senanananaanatanallmasyarakat padukukepala dinas kab. bantul. arsipasli daerah,kondisi perekonomian. menyesuaikan besarantarifpenyesuaian besaran tarif retribusi tempat olahraga homs lapangan sepak bola stadion bakmmasatan pertandingan internasional sekali event rp5. (lima juta sekali event rp10. (sepuluh juta pertandingan nasional dan sekali event rp4. (empat juta sekali event rp7. (tujuh juta pertandingan persahabatan sekali event rp1. (satu juta dua (angsa atap latihan club sekali event rp1. (satu juta dan gama jam lintasan atlet sekali event rp500. (lima ratus ribu gedung pertemuan stadion sekali event rp500. (lima ratus ribu dante jam par ruang rapat stadion sultan sekali event rp500. (lima ratus ribu ruang ganti stadion sultan sekali event rp500. (lima ratus ribu lapangan tenis indoor setiap line rp50. (lima puluh ribu lapangan tenis outdoor setiap line rp25. (dua puluh lima halaman parkir stadion sultan setiap event rp750. (tujuh ratus lima agung musik hibur puluh ribu rupiah) komersial setiap (enam) jam per sesi latihan rp6. (enam juta mengemudi rupiah) setiap tahun staring gate pacuan kuda tiap event rp1. (satu juta lima jemari sirkuit lapangan pacuan kuda tiap event rp2. (dua juta lima pama bupati bantul, suhartono
sls bupati bantul daerah istimewa yogyakartdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang memenuhinyamanan, dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan pembangunan daerah, bahwa pemenuhan tempat tinggal untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus disediakan oleh pemerintah melalui pembangunan rumah khusus, bahwa dalam rangka pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh bahwa dalam rangka mendukung ketertiban pembangunan rumah dengan kebutuhan khusus dan tidak layak huni kabupaten bantul, perlu diberikan kemudahan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan imb)memutuskan. bab ketentuan umum dalam peraturan bupathunian atau tempat tinggal manusia. permukiman kumuh adalah kumpulan rumah dalam suatu kawasan yang bercirikan memilikitandar kesehatan, keamanan, dan sosial. rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat rth adalah rumah dan permukiman kumuh yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial. bantuan peningkatan kualitas adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang peruntukannya untuk renovasi maupun pembangunan baru rumah tidak layak huni dengan dana agar menjadi rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial. penerima bantuan peningkatan kualitas adalah orang yang menerima bantuan peningkatan kualitas yang ditetapkan dengan keputusan bupatyang mengajukan permohonan imb kepada pemerintahdimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keandalan bangunan sehingga bangunan yang didirikan dapat menjamin keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan penggunaannyabertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh izin mendirikan bangunan imb) rumah tinggal bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth kabupaten bantul. bab ketentuan dan persyaratan penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth bagian kesatu ketentuan penerbitan imb penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth diberikan untuk renovasi maupun pembangunan baru rth dengan pembiayaan yang bersumber dari bantuan peningkatan kualitas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. penerbitan imb sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan bagi penerima bantuan peningkatan kualitas yang bersumber. dalam rangka penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth, bupati memberikan pembebasan retribusi imb. bagian kedua persyaratan penerbitan imb pemberian kemudahan penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penerima bantuan peningkatan kualitas rth. persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada meliputi fotokopi ktp identitas diri yang sah pemohon, bkalurahan, memenuhi kesesuaian aspek tata ruang bagi bangunan rth baru, yangsurat pernyataan sanggup membuat perasaan air, dan surat pernyataan bahwa rumah tidak berdiri atas lahan pertanian. bentuk permohonan penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth beserta persyaratmohonan penerbitan imb permohonan penerbitan imb diajukan oleh penerima bantuan peningkatan kualitas rth baik secara perseorangan atau kolektif melalui pemerintah kalurahan. pemerintah kalurahan mengajukan permohonan penerbitan imb secara kolektif kepada kepala dinas pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman kabupaten bantul. pengajuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada paling banyak (lima) permohonan setiap pengajuan. dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman kabupaten bantul membentuk tim verifikasi administrasi penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth. tim verifikasi administrasi penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth. pemerintah kalurahan menindaklanjuti hasil pemeriksaan berkas oleh tim verifikasi administrasi penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitasmemenuhi persyaratan, maka pemerintah kalurahan mengajukan permohonan penerbitan imb dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten bantultidak memenuhi persyaratan, maka berkas permohonan penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth dikembalikan kepada pemerintah kalurahan disertai dengan alasan pengembalian dan petunjuk agar disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten bantul setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam menindaklanjuti permohonan penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth. penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth dilakukan setelah berkas permohonan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. babntuk permohonan penerbitan imb lamp. perihal permohonan penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rth kepada yth. kepala dinas . bantul dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan imb bagi penerima bantuan peningkatan kualitas, dengan data sebagai berikut data pemohon nama pemohon bnanaanannannanaanaa anna ana aan aan alamat pemohon |. data tanah nama pemilik bnanaanannannanaanaa anna ana aan aan alamat pemilik bnanaanannannanaanaa anna ana aan aan luas tanah bnanaanannannanaanaa anna ana aan aan lokasi tanah bnanaanannannanaanaa anna ana aan aan data luas bangunan rumah tempat tinggal bangunan ketinggian bangunan bersama ini kami lampirkan fotokopi ktp identitas diri yang sah pemohon, desa, memenuhi kesesuaian aspek tata ruang bagi rth yang akan dibangun baru,.surat pernyataan sanggup membuat perasaan air apabila belum mempunyai perasaan air, dan surat pernyataan bahwa rumah tidak berdiri atas alas hak pertanian. mengetahui, tanggal. tanggal. tanggal. nomor nomor panewu . lurah . pemohon, bentuk surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah (apabila pemohon tidak menggunakan tanah milik sendiri) yang bertanda tangan bawah ini nama umur tahun pekerjaan alamat menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami selaku pemilik tanah dengan nomor sertifikat nomor panananaaanaannan terletak kalurahan bananaaanannanaanaman, seluas . m2, tidak keberatan didirikan bangunan oleh nama umur tahun alamat tanah tersebut sampai saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak manapun, baik mengenai kepemilikannyapemohon, pemilik tanah, meterai mengetahui, dukuh . panewu lurah . bentuk surat pernyataan bangunan tidak berdiri atas tanah pertanian surat pernyataan bahwa bangunan tidak berdiri atas alas hak tanah pertanian yang bertanda tangan bawah ini nama umur tahun pekerjaan alamat dengan ini menyatakan bahwa menyatakan status tanah yang kami pergunakan untuk pendirian bangunan yang saat ini dimohonkan fasilitasi imb penerima bantuan peningkatan kualitas adalah benar benar tanah pekarangan atau bukan tanah pertanianyang bertanda tangan bawah ini nama umur tahun pekerjaan alamat dengan ini menyatakan bahwa apabila bangunan yang dibangun direnovasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka kami sanggup dan rela untuk melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan tersebutsanggup membuat resapan air hujan surat pernyataan kesanggupan membuat resapan air hujan yang bertanda tangan bawah ini nama umur tahun pekerjaan alamatdemikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. bantul, yang membuat pernyataan, meterai contoh gambar dan denah rumah pembangunan rumah tinggal dn (am mag common alone aha women denah ooe uan am. uon| pembangunan rumah tinggal iko tidur maa kama . pemilik rumah ruang timur mean a a ppa1" (air bersih) air bersih denah jaringan air bersih ooe (mouse jamu lol tenggara pemilik rumah naga waw voor drain denah jaringan (dari kloset) sanitasi ppa3" (air kotor) denah jaringan sanitasi kode imo jamu uan tinggal tb line umiminap: tampak samping kiri .| bibi "ea seniman tampak samping kanan loncatan ooe jamuan tan lain tampak depan basa tinggal inn i0. imam mana atm amanda mom man min il. ingimtangi amin min maan antar mana makna iman tno macan kan aini maa aon anu purna munna ana mana dna hanya hari mata tampak belakang monument w w at tinggal ah. . . koh era acuan keterangan wording jurai w12 kuda kuda beton kode use jamu lon membawa denah rangka atap lab pembangunan rumah tinggal usuk manga ring baik . oem swiss lantai a00 #potongan ooe (no uan) |.0m rpp nok ring baik laa a a a potongan a a ooe mon jam uan)eningkatan nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten bantul tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh dari lahan pertanian, diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pemberian pengurangan kepada wajib pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terkait lahketentuan huruf diubah,wemerintahan apb. bagian hukum sip, hum nip,ngajuan perubahan anggaran dari beberapa perangkat daerah yang menyebabkan perubahan dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja(dua trilyun empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam ribu seratus delapan puluh koma tujuh puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pendapatan daerah pendapatan asli daerah rp469. dana perimbangan rp1. lain lain pendapatan yang sah rp450. jumlah pendapatan rp2. belanja belanja tidak langsung belanja pegawai rp917. belanja bunga rp0, belanja subsidi rp0, belanja hibah rp90. belanja bantuan sosial rp680. belanja tidak terduga rp15. rp1. belanja langsung belanja pegawai rp121. belanja barang dan jasa rp625. belanja modal rp393. rp1. jumlah belanja rp2. surplus defisit) rp( pembiayaan penerimaan rp176. pengeluaran rp15. jumlah pembiayaan netto rp161demak peraturan bupati demakmpunyai tugas melakuipandang perlu menyusun kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahuunit pelayanan perizinan terpadu lembaran daerah kabupaten demak tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati demakwakil bupati adalah wakillembaga teknis daerah satuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain daerah lembaga pemerintah kabupaten demakdema,: dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalamkomponen lingkungan pemerintah daerah,skpd. pimpinan komponen dilingkungan pemerintah daerahnegarasebagai bahanmelalui gubernururaian kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunew laporan keuangan pemerintah daerah, evaluasi laki skpd unit kerja, evaluasi sistem pengendalian inform pmp online: evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan),dan pembangunan zona integritas. mengawdemak, moh. dachirin said
aan peraturan bupati ogan komering ulu timur nomor tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (add?' tahun tentang desa dan peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timur nomor tahun tentang alokasi dana desa perimbangan desa kabupaten ogan komering ulu timur, dipandang perlu membuat petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa kabupaten ogan komering ulu timur: bahwa petunjuk teknis sebagaimana tersebut pada huruf atas merupakan salah satu pedoman untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan add: bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas, perlu ditetapkan peraturan bupati ogan komering ulu timur tentang petunjuk teknis pelaksanaan add kabupaten ogan komering ulu timur. 'g peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomorlaksanaan alokasi dana desa (add)ker pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. pepalokasi dana desa kelurahan yang selanjutnya disebut add kdan kelembagaan desa kelurahan termasuk administrasi pengelola ap) dan tim pembina kabupaten dan kecamatan yang digunakan untuk kegiatan pembinaan dan pengendalianadd kditetapkan berdasarkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang merupakan penjabaran keuangan pemerintahan desa. bab maksud dan tujuan bagian pertama maksud add k dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan masyarakat desa. bagian kedua tujuan kelurahan, terutama insfrastruktur yang ada desa kelurahan. meningkatkan kemampuan lembaga pengelolaan keuangan dan lembaga usaha milik masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. nan pangan komering ulb iii besaran add k besaran alokasi dana desa kelurahan pada masing masing desa, kelurahan tiap desa tidak sama, hal ini dikarenakan perhitungannya menggunakan pola minimum, total alokasi dibagi jumlah desa kelurahan) dan proporsional total alokasi dibagi sesuai variabel desa) sebagaimana yang diatur dalam perda tahun dengan rumus alokasi dana desa add add dimana add pi fxl. ui1tx2. ti' tanda, #x2 adddd alokasi dana desa proporsional desa tanda total alokasi dana desa proporsional sesuai dengan perhitungan rumus sebagaimana tersebut diatas, maka besaran add k dalam kabupaten tahun berkisar antara rp. s d rp. per desa bab sasaran penggunaan alokasi dana desa kelurahan add k) yang dialokasikan langsung kepada tiap desa kelurahan dengan rincian arah penggunaan nol bana jenis kegiatan tya rp) men kegiatan bulan bhakti gotong royong pembuatan spanduk kegiatan gotong royong desa selama bulan penguatan sistem keamanan lingkungan desa kegiatan pengadaan laptop. pengadaan laptop printer menopang kegiatan pkk dan karang taruna kegiatan pkk kegiatan karang taruna pemuda olah raga untuk menopang kegiatan administrasi desa meliputi perencanaan pembangunan desa photo proyek papan proyek operasional dan pelaporan informasi desa koran masuk desa) pengadaan papan mekanisme kerja struktur lpm terlampir) kegiatan peningkatan dan pengembangan pengetahuan bagi kepala desa study banding) alih informasi pengelolaan ternak sapi moderen jumlah poin kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat berupa jalan cor beton jumlah alokasi dana desa add) dikurangi rp. jumlah desa kelurahan yang mendapat alokasi dana desa kelurahan add k) tahun anggaran sebanyak desa kelurahan kecamatan dalam kabupaten ogan komering ulu timur, dengan rincian desa defenitif desa persiapan dan kelurahan. bab pengelolaan dan pengendalian bagian pertama pengelolaan prinsip prinsip pengelolaan add k adalah sebagai berikut penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada rekening desa kelurahankelurahan dan masyarakat. memberikan identitas setiap kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa tahun bagian kedua pengendalian tingkat kabupatenneliti kelengkapan dokumen dark add k untuk disampaikan tim pengendali tingkat kabupaten guna mendapatkan pengesahannya. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan add k tingkat kecamatan melaporkan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan. memfasilitasi penyelesaian permasalahan tingkat desa., penanggung jawab operasional kegiatan pojok) desa kel ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah. penanggung jawab operasional kegiatan pojok)dd k. menyusun daftar urut rencana kegiatan dark). menyusun rencana penggunaan dana rpd) tahap dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan. member'langsung jawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari add k penanggung jawab administrasi dan keuangan pajak) bendahara desa kel. mempunyai tugas sebagai berikut: membuka rekening desa bersama kepala desa lurah atupenatausakb pelaksanaan persiapan. destinasi dan sosialisasi program add k dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa kelurahan. penyebarluasan informasi program add k kepada masyarakat melalui gg) berbagai forum musyawarah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain kelompok pengajian, lembaga keagamaan lain, orsospol, ormas: papan papan pengumuman dan media massa, media elektronik dan lain lain dengan tujuan dapat diketahui masyarakat luas. perencanaan. pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan add k dituangkan dalam daftar usulan rencana kegiatan dark) atau dark desa kel, penyusunan dark yang diusulkan dan ditetapkan melalui musyawarah pembangunan desa, selanjutnya ditandatangani oleh pojok ketahui oleh kepala desa kelurahan dan camat selanjutnya disampaikan kepada bupati ogan komering ulu timur, dalam hal ini dinas pmd kabupaten ogan komering ulu timur untuk mendapatkan pengesahan. dark yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan bagi kegiatan add k,pada bank sumsel babel. penyaluran dan pencairan dana. tahapan penyaluran dana alokasi sebesar seratus persen) dari total alokasi dana desa kelurahan add k) dan dana tambahan hadiah pelaksanaan terbaik, dengan ketentuan semua persyaratan terpenuhi berupa anggaran pendapatan belanja desa apb des), daftar usulan rencana kegiatan dark) danpoin karena tidak dapat mempertanggung jawabkan secara fisik dan administrasi, maka dana add tidak dapat cairan dan dikembalikan kes daerah. mekanisme pencairan alokasi dana desa kelurahan tahun yaitu dengan cara: kades lurah dan bendahara desa kelurahan membuat rekening giro atas nama desa kelurahan. pemerintah kabupaten oku timur melalu dinas pmd mengajukan pencairan add bupati melalui kepala bukan setelah ada pengajuan permohonan pencairan oleh camat dan penampilannya membawa rekomendasi dinas pmd. bukan memerintahkan pimpinan bank sumsel! babel yang ditunjuk untuk menyalurkan dana add k rekening desa, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan keputusan bupati. dana yang sudah disalurkan melalui rekening giro tidak dapat diambil kecuali ada dua) tanda tangan atas nama kepala desa lurah dan bendahara desa kelurahan. pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan add k, agar. penggunaan dana dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, dan sesuai rencana kegiatan yang tercantum dalam dark warna sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan pasca pembangunan). bab vli pengawasan, sanksi, pelaporan dan evaluasi bagian pertama pengawasan pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional yang terdiri dari (a) badan pemeriksa keuangan dan pembangunan bpk). (b) inspektoratdua sanksi apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan alokasi dana desa kelurahan add k) padaalokasi dana desa kelurahan add k)es yan nn. bagian ketiga pelaporan mekanisme pelaporan add kngesahan dark dan penyaluran dana laporan perkembangan kegiatan fisik dan keuangan add k. format instrumen yang digunakan sebagai berikut laporan perkembangan pengesahan dark dan penyaluran add kadd k dari masing masing desa kelurahan wilayahnya kepada tim pembina tingkat kabupaten setiap bulan bulanan) atau sesuai kebutuhan. kepala dinas melaporkan rekapitulasi perkembangan pengesahan dark dan perkembangan add k, kepada bupati setiap tahapan pencairan. laporan hasil pelaksanaan add k. tim pelaksana desa kelurahan menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan add k setiap bulan kepada tim pengendali kecamatan. tan kasi pmd selaku petugas mengendalikan add kadd k kepada kepala dinas paling lambat tanggal bulan berikutnya (satu) bulan setelah dana diterima. kepala dinas menyampaikan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan add k dan hasil analisisnya kepada bupati setiap tahap pencairan. bagian keempat nan evaluasi untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan add k perguruan tinggi) bekerja sama baik dengan tim pembina tingkat kabupaten atau tim tingkat kecamatan dan tingkat desa kel. bab viiialokasi dana desa kelurahan add k) dengan baik sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam darkalokasi dana desa kelurahan add k), januari bupati ogan komering ulu timur, .on. idham beritadikonsep oleh menimbang bahwa berdasarkan kepala bidang peraturan menteri pertanian tanaman pangan nomor permintaan sr. tentang kebutuhan dan harga akun suhardi, s.tp eceran tertinggi het) pupuk nip. bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran direncanakan oleh mengamanatkan bahwa alokasi kepala dinas, pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan drs. abdurrasyid, sebaran bulanan perlu nip. menetapkan peraturan bupati, diteliti oleh bahwa berdasarkan kepala bagian hukum pertimbangan sebagaimana dimaksud dekan peraturan bupati tentang kebutuhan dan ambisius sadar, s.h, mengingat harga eceran tertinggi het) nip. pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran disempurnakan oleh kabupaten kapuas hulu, asisten perekonomian dan pembangunan undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang nomor tahun drs. yusuf, tentang pembentukan nip. daerah tingkat kalimantan lembaga negara republik disetujui oleh indonesia nomor nomor sekretaris daerah sebagai undang undang lembaran negara republik indonesia nomor dan ir. muhammad suri tambahan lembaga negara nip. republik indonesia undang undang nomor disyahkan oleh tahun tentang sistem bupati kapuas hulu budidaya tanaman lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan negara republik nasirkelompokbulan lampiran ii, iii, danmelalukcc.pop): bab viii penutup peraturan bupatirtanian tanaman pangan dan peternakantae provinsi kalimantan barat salinunit layanan pengadaan barang jasa dilingkungan pemerintah kabupaten ketapang telah dibentuk dengan peraturan bupati nomor tahun bahwa sehubungan masih terdapatnya beberapa ketentuan yang harus disempurnakan, agar etika dan akuntabilitas pengadaan barang jasa dilaksanakan efektif dan efisien maka peraturan bupati nomor tahunmbentukan unit layanan pengadaan barang jasa diiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah, cc.menandatangani fakta integritas bagian kedua pemberhentian dan pengkajian kepala ulp, sekretaris dan anggota pokja, atas usul sekretaris daerahcc. masukan dari asosiasi ahli pengadaan barang jasa pemerintah, mengundurkan diri dapat diterima dengan alasan tertentu baik secara lisan atau tertulis: dan lain lain sebab yang dapat dianggap melakukan kesalahan adminstrasi dan prosedur pengadaan, dalam rangka kepentingan, kelancaran tugas dan fungsi organisasi, keanggotaan kelompok kerja unit layanan pengadaan dapat sewaktu waktu ataupun secara berkala diadakan pengkajian ulang untuk perubahan dan pergeseran kelompok kerja atau diberhentikan. bab mekanisme dan prosedur ppk menyerahkan kepada ulp, suk, ssk, kak serta copy dokumen pelaksana anggaran dan ppk, mekanisme, alur proses dan tata kerja pengadaan barang jasa sebagaimana, kebutuhan waktu pokja ulp dalam pelaksanaan dan menyelesaikan kegiatan pengadaan dan jadwal pekerjaan sesuai jadwal waktu yang diinginkan skpd dalam kak, sejak mulai pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan tanda tangan perjanjian kontrak) dan atau penyerahan barang jasa dari ppk kepada pa kpa, bab vii ketentuan lain lain anggota masing masing pokja berjumlah gasal paling sedikit (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan, terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota pokja atau koordinator dan anggotabila paket paket tertentu yang ditugaskan kepala ulp kepada pokja ulp sesuai jadwal waktu dan telah selesai dilaksanakan, anggota pokja pada kelompok tersebut dapat kembali melaksanakan tugas rutin skpd masing masing, sambil menunggu penugasan kembali untuk melaksanakan kegiatan paket paket baru sumber dana apbd apbn, atau bila terjadi lelang gagal dan lelang ulang yang masih dalam tanggungjawab kelompoknya sesuai ketentuan yang berlaku,februarice4 kab. ketapang, taman ti) ardiansyah, sh, pembina tap nep lampirtata kerja proses pengadaan barang jasa pada ulp kabupaten ketapang melalui metode pelelangan pa kpa menyerahkan rencana umum pengadaan kepada ppk dan ulp (kebutuhan pengadaan yang akan dilaksanakan) dengan persyaratannya melampirkan dokumen kebijakan umum pengadaan dokumen rencana umum pengadaan yang akan dikaji ppk dan ulp, kemudian ppk dan ulp akan mengkaji ulang dokumen dari pa kpa meliputi pemakaman cara pengadaan, pengorganisasian pengadaan rencana pembiayaan biaya barang jasa itu sendiri, biaya pendukung( biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan dan lain lain) biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, kak latar belakang maksud dan tujuan, sumber pendanaan,dan waktu yang diperlukan kapan barang jasa harus tersedia, dan harus memperhatikan batas tahun anggaran efektif dalam tahun berkenaan) kepala ulp menugaskan membentuk kelompok kerja dengan surat tugas penunjukan anggota pokja ulp berdasarkan paket pengadaan dan daftar anggota pada pemakaman tersebut. kepala ulp menyampaikan surat pemberitahuan daftar personil pokja ulp kepada pa kpa, berupa surat pemberitahuan kepada pa kpa tentang penugasan pokja ulp berdasarkan paket pengadaan yang telah diserahkan pa kpa kepada ppk dan ulp sebelumnya. ppk mengundang pokja ulp pada paket yang telah ditetapkan kepala ulp tersebut, dalam rapat koordinasi membahas rencana pengadaan yang akan dilaksanakan, ppk memberitahukan dengan surat kepada pa kpa tentang penugasan pokja ulp dari kepala ulp sesuai paket pengadaan dari pa kpa sebelumnya. rapat koordinasi pengkajian ulang rencana umum pengadaan nomor diatas dari pa kpa (dokumen rencana umum pengadaan dari skpd) dilakukan atau dihadiri oleh ppk dan ulp. hasilnya berupa dokumen pembahasan kaji ulang, pembahasan kaji ulang dapat dibantu tim teknis, ppk membuat berita acara hasil pembahasan rapat koordinasi pengkajian ulang rencana umum pengadaan ppk mengajukan surat usulan perubahan rencana umum pengadaan kepada pa kpa berdasarkan berita acara hasil pengkajian ulang rencana umum pengadaan bila ada usulan perubahan pa kpa menetapkan rencana umum pengadaan yang sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenangannya, bila ada perubahan hasil kaji ulang. adapun bahan bahan persyaratan kaji ulang pa kpa dalah surat usulan perubahan dari ppk, analisis dokumen rencana kerja dan anggaran hasil kaji ulang pa kpa berupa surat usulan perubahan rencana umum pengadaan, ppk menyerahkan data ketetapan rencana pengadaan dari pa kpa dan ppk dari skpd bersangkutan dapat berupa form isian ketetapan rencana pengadaan kepada admin agency skpd atau admin agency lpse kabupaten ketapang bagi yang belum memiliki admin agency skpd, admin agency skpd lpse memasukan data data skpd dan ppk dan atau pokja ulp pada lpse, admin agency skpd lpse memasukan data skpd ppk pokja ulp pada lpse (daftar kegiatan berdasarkan penunjukan pembentukan pokja oleh kepala ulp), .ppk menetapkan dokumen teknis pengadaan atau dokumen final rup (spesifikasi teknis, hps, dan rancangan perjanjian) .ppk menyerahkan penetapan dokumen teknis pengadaan kepada dan diterima pokja ulp pokja ulp meneliti berkas dokumen pengadaan teknis pengadaan yang disusun ppk sebagai dasar penyusunan dokumen pengadaan oleh pokja ulp, dengan dasar dokumen teknis pengadaan, pokja ulp menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, pokja ulp mengumumkan paket pengadaan pada lpse kabupaten ketapang, pokja ulp melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui lpse sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan pemilihan penyedia, dan akan menghasilkan dan menetapkan penyedia barang jasa (dapat dibantu tim teknis), pokja ulp menyampaikan berita acara hasil pelelangan (penetapan penyedia) kepada ppk melalui kepala ulp, ppk menerbitkan spp setelah menerima berita acara hasil pelelangan, ppk membuat perikatan kontrak dengan penyedia ppk melaksanakan kontrak, dengan mempedomani dokumen kontrak dengan penyedia yang menghasilkan pengadaan barang jasa, salinan sesuai dengan aslinya bupati ketapang, kepala bagian hukum ops kkabthtia racer kab. ketapang, ttd henrique fi) edi rad aisyah, sh, pan bina nepkantruck penyelenggara pemerintahan daerketapang yang bertanggung ingkat pa,,semua atau sebagian apbd sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi skpd. pejabat pembuat komitmenetapang selanjutnya disingkat,ketapang, ruang lingkup dan anggaran ulp ulp merupakan unit organisasi yang bersifat non structural dan lintas skpd. ulp sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten ketapang. penganggaran biaya operasional dan kegiatan pengadaan ulp bersumber dari anggaran operasional kegiatan ulp itu sendiri, biaya administrasi pengadaan dari skpd, dan dan lain lain yang sah, aktifitas kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dilakukan pokja ulp berlangsung selama proses dan kebutuhan waktu yang diperlukan sesuai jadwal pengadaan paket tertentu berdasarkan penugasan dari bupati melalui sekretaris daerah atau kepala ulp. ruang lingkup pelaksanaan tugas ulp meliputi penyelengaraan pengadaan barang jasa yang sebagian dan atau seluruhnyalingkungan skpd. selaku kepala skpd, menyediakan penganggaran biaya pendukung dan biaya administrasi kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah antara lain biaya barang jasa itu sendiri, biaya pendukung, dapat mencakup biaya pemasangan, pengangkutan, dan pelatihan, biaya administrasi kegiatan pengadaan dapat terdiri dari honorarium pejabat pelaksana pengadaan yaitu pa kpa, ppk, ulp pokja ulp, panitia pejabat pengadaan, panitia pejabat penerima pemeriksa hasil pekerjaan, dan lainbiaya lainnya seperti biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba, dan biaya administrasi untuk kegiatan pekerjaan tahun akan datang, pengadaan barang jasa, dan jasa lainnydan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas rp. (lima puluh juta rupiah). pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa,pejabat pengadaan, personilnya dapat dari anggota pokja ulp atau skpd menunjuk (satu) orang atau lebih sebagai pejabat pengadaan pada masing masing skpd yang memenuhi persyaratan. bab susunan organisasi dan uraian tugas bagian kesatu perangkat organisasi struktur ulp barang jasa terdiri dari pembina, pengarah, cc. penanggungjawab, koordinator, kepala, sekretaris: pokja, dan staf sekretariat. bagian kedua uraian tugas paragraf pembina pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memberikan pembinaan dan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ulp, dan melaksanakan pemantauan rencana dan proses pengadaan barang jasa pemerintah yang dilaksanakan ulp, paragraf pengarah pengarah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan dalam pengelolaan ulp, terutama pada pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan pokja, memberikan arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme dan prosedur pengadaan yang berlaku maupun perubahan, dan melaksanakan evaluasi kegiatan. paragraf penanggung jawab penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh ulp, menganalisa dan memberikan masukan kepada pengarah atas pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan ulp, dan membantu menyelesaikan apabila terdapat kendala hukum menyangkut aturan dokumen pengadaan dalam rencana dan realisasi pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dilakukan pokja ulp. paragraf koordinator koordinator sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan dan membantu hubungan kerja lintas dan antar unit kerja pada skpd dalam awal rencana, pelaksanaan dan informasi pengaturan kebijakan pengadaan barang jasa kabupaten ketapang, sebagai penghubung dan memberikan masukan konsep informasi dan petunjuk pelaksanaan serta membantu penyelesaian kendala hubungan dalam rencana kerja pengadaan antar kelompok kerja dengan skpd yang sedang melaksanakan jadwal pelelangan, dan melaksanakan sinkronisasi urusan dengan skpd terkait dan menghubungkannya sesuai kewenangan kepentingan pengadaan barang jasa, paragraf kepala kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi ulp: memimpin, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kegiatan ulp, serta membantu proses kelancaran pengadaan yang dilaksanakan pokja ulp secara manual maupun elektronik e procurement, cc. menyusun program kerja dan anggaran ulp, mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang jasa, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang jasa ulp dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan, melaporkan pelaksanaan tugas pengadaan barang jasa secara periodik kepada bupati melalui sekretaris daerah, melayani kebutuhan administratif dan logistik serta pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ulp, mengusulkan kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk menugaskan menempatkan memindahkan anggota pokja sesuai dengan beban tugas dan fungsi masing masing anggota dan pokja ulp dalam melaksanakan paket lelang, mengusulkan pemberhentian anggota pokja ulp kepada bupati pa skpd, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan dan atau kkn, kepala ulp dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota kelompok kerja ulp, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, paragraf sekretariscc. menginventarisasi paket paket yang akan dilelang seleksi, memfasilitasi koordinasi proses pelaksanaan pengadaan barang jasa pokja dengan skpd, memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa yang dilaksanakan pokja ulp, membantu kelompok kerja pokja) ulp dalam menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan, memfasilitasi mengkoordinasikan penyediaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang jasa secara manual dan elektronik melalui lpse, memfasilitasi koordinasi, pengalokasian sumberdaya manusia dan kelompok kerja pelaksanaan pengadaan barang jasa, 'mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa dengan menerima daftar paket pekerjaan dari ppk skpd tertentu untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang jasa oleh pokja, mendistribusikan kegiatan paket lelang kepada seluruh kelompok kerja pokja) sesuai tingkat kompleksitas skpd dan personil anggota pokja, memfasilitasi penyampaian pemenang berupa bahu lelang dari ulp kepada ppk skpd sebagai dasar untuk menerbitkan spp:, il. dapat membantu penyelesaian dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait sanggahan, pengadaan paket pengadaan yang sedang dilaksanakan kelompok kerja, melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan pengadaparagraf kelompok kerja kelompok kerja pokja) pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun jadwal rencana pemilihan penyedia barang jasa, menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, yang meliputi sekurang kurangnya metode pemilihan, metode pemasukan dokumen, dan metode evaluasi, cc.kabupaten ketapang (e procurementpemberian penjelasan (anwijzing)), melakukan pembukaan penawaran dan diteruskan deng jika ada, j ilulp pokja ulp, pa kpa memutuskan penetapan pemenang oleh ulp pokja ulp bersifat final dan pa kpa memerintahkan ppk untuk mengeluarkan sppbersama ppk dapat mengusulkan dan kaji ulang rencana umum, penganggaran, dan kak( latar belakang,maksud, tujuan,lokasi, sumber dana, waktu, mulai sampai penyerahan barang jasa, spesifikasi teknis barang jasa, besar total perkiraan biaya pekerjaan, termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan dalam kegiatan), dan dalam hal diperlukan, dapat mengusulkan kepada ppk perubahan harga perkiraan sendiri hps): dan atau, perubahan spesifikasi teknis pekerjaan, paragraf staf sekretariat staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu kelancaran tugas tugas unit layanan pengadaan dalam menjalankan pembinaan, fungsi kesekretariatan dan perlengkapan, menyampaikan informasi dari kepala, sekretaris, dan pokja atau sebaliknya, dan meneruskan informasi, ketentuan dan atau petunjuk rencana, pelaksanaan pengadaan barang jasa sesuai sumber data dari skpd maupun pihak pihak berkepentingan dalam pelayanan pengadaan,bab pengangkatan dan pemberhentian bagian kesatu pengangkatan kepala ulp, sekretaris dan anggota pokja ulp diangkat setelah melalui proses pengujian seleksi, pengujian atau seleksi terhadap kepala ulp, sekretaris dan anggota pokja ulp dilaksanakan oleh tim penguji seleksi yang ditetapkan oleh sekretaris daerah atas nama bupatipengangkatan ulp kabupaten ketapang, pelaksanaan seleksi sebagaimana dan dapat tidak diselenggarakan apabila jumlah pns yang mendaftar sebagai calon anggota ulp tidak memenuhi syarat jumlah anggota yang dibutuhkan berdasarkan tipe, kriteria dan karakteristik jenis ulp, dan atau pengangkatan kelompok kerja dapat secara terbatas dalam rangka mengisi kekurangan anggota berhenti atau diberhentikan, disiplin, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, memiliki pendidikan minimalahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan, menandatangani fakta integritas sekretaris ulp wajib memenuhi persyaratan memiliki status sebagai pegawai negeri sipil,
salinanoperasional bagi komunitas intelijenotonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta kerukunan nasional demi tetap tegaknya negara kesatuan republik indonesia, bahwa untuk menjaga tetap tegaknya negara kesatuan republik indonesia, serta mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional, maka perlu dilaksanakan deteksi dini dan cegah dini daerah, bahwa dalam rangka melaksanakan deteksi dini dan cegah dini daerah, perlu didukung koordinasi yang baik antara aparatur intelijen secara profesional daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan dukungan biaya opersanggau, terdiri dari bupati, wakil bupati, kapolres sanggau, dandim sanggau, kepala kejaksaan negeri sanggau, sekretaris daerah kabupaten sanggau, kasat interkom polres sanggau, kepala kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten sanggau, asisten administrasi pemerintahan sekretariat daerah kabupaten sanggau, polda bin sanggau, pasi intel kodim sanggau, kaur bin ops interkom polres sanggau, kasi intel ajari sanggau, kasi wasdakim imigrasi kelas sanggau, kasi penyidikan dan penindakan bea cukai entikong, kasi kesatuan bangsa kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten sanggauiaya operasional adalah biaya yang diberikan kepada pejabat pegawai petugas yang terlibat dalam kegiatan komunitas intelijen daerah. standar biaya operasional bagi komandananggaran satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari insentif rapat bagi komandan yang diberikan pada saat menghadiri rapat komandan, dan biaya transportasi dan akomodasi bagi komandan yang diberikan pada saat menjaring informasi turun lapangan (dalam daerah luar daerah). biaya operasional berupa insentif rapat serta transportasi dan akomodseluruh biaya operasional terkait kegiatan komandan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbdpaulus hadi diundangkan sanggau pada tanggal januarlha han emas yakobus, pembina nip lampiran peraturan bupati sanggau nomor tahun tanggal januari tentang standar biaya operasional bagi komunitas intelijen daerah kabupaten sanggau insentif rapat komandan kabupaten sanggau transportasi dan akomodasi komandan kabupaten sanggau satuan jabatan dalam tim besarnya rp) per hari bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham, mil yakobus, sf1 pemberian nipdemak, menimbang :a. bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten demak nomor tahun tentang pajak daerah: bahwa sesuai dengetapan pajak, bentuk, isi dan tata cara pengisian speed, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuranentukan atau pencatatan, tata cara pemeriksaan pajakhotel: apabila permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dikatakan, wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan foto kopi ktp penerima kuasad.nambahpengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf dikatakan,dinaskewenangb a.pembukuan paling sedikitdemakkewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan. bab insentif pemungutan insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak hotelhotelhotelbesar dari yang seharusnya terutang, atau b.'''''mungut tan pajak hotel formulir pendataan pem perintah kabupaten demak dinas pengelolaan keuangan formulir pendataan tanggal (dewi| dan kekayaan daerah pajak daerah pendataan cwe!) kyai jebat demak telp. pajak hotel namawajsb pajak alamatwajib pajak nama usaha t.a.a. alamat tempat usaha desa kecamatan telephone ppd demak, oo. ooooooooooooooo. petugas pendeta pemilik pengelola penanggungjawab usaha petunjuk pengisian formulir pendataan kolom a,b,c,d diisi sesuai dengan yang tercantum dalam surat ijin usaha yang berlaku (apabila ada) atau diisi sesuai keadaan. kolom diisi sesuai dengan data yang ada dalam ppd (apabila sudah ada). nomor formulir lampiran cccccc.occcococococonconconan formulir pendataan data obyek pajak golongan hotel (isi sesuai nomor) o1as kamar jumlah ruangan yang disewakan nama klas ruangan fasilitas penunjang jenis fasilitas yang keterangan disediakanfood beverage ada tidak ada tidakpengelolaan keuangan dan kekayaan daerah atau yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten demak. kepala dinas adalah kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten demak. kas daerah adalah kas daerah kabupaten demma jens keterangan buku penerimaan ada tidak daftar tarif yang dipasang ada tidak amat laporan neraca | ada tidak cash flow | ada tidak rugilaba | ada tidak rekening bank ada tidak kas register | ada tidak formulir pendaftaran pemerintah kabupaten demak dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah jl. kyai jebat nomor demak telp formulir pendaftaran wajib pajak badan pemilik usaha nomor formulir kepada yth. di perhatian harap diisi dalam rangkap (dua) ditulis dengan huruf cetak beri tanpdemak langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal .oooooooooooooooooooo diisi oleh wajib pajak nama badan usaha alamat fotokopi surat keterangan domisili dilampirkan dusun jalan kabupaten nomor telepon surat lin yang dimiliki fotokopi surat ijin harap dilampirkan surat izin gangguan serccoco. tgl. surat zin usaha kepariwisataan . tgl. surat izin mendirikan bangunan . tgl. .ooc woo.co surat .ooooooooooooooooooo.oo. se. tel. bidang usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) hotel restoran reklame.oooooooooo. dea speed pajak hotel pemerintah kabupaten demak tari dinas pengelolaan keuangan dan gurat pemberitahuan pajak daerah (speed) aung kekayaan daerah kal) kyai jebat demak telp. pajak hotel speed(lima belas)dua) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku masa pajak tahun (rev imam apr mei lam lau ags sep lot nop ines beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan jumlah pembayaran dan pajak terutang dasar pengenaan omzet pendapatan) peecocoocooooo. pajak terutang jumlah tarif pajak pee.cooococooooooooooo. kredit pajak rp. noor. pajak yang harus dibayar c) rp. terbilang anennnnenennenenenne nan nan kanan nan san nanas nan san aan ana nan kanan ana ana san san makasaya yang dibanana 2nan annan nnnnnnnnnnn gunting tanda terima speed .ooooocoooco diterima tanggal nama petugas nip lampiran surat pemberitahuan pajak daerah (speed) masa pajak :. pajak hotel tahun banana golongan hotel (isi sesuai nomor ollas kamar jumlah jumlah kamar omzet rp.) terjual amami mah ruangan yang disewakan jumlah ruangan tarif rp) jumlah pemakaian discount omzet rp) aahimtermrood beverage ada tidak annya meme ada tidak no| nama jenis keterangan ibuku tamu ada tidak ibuku penerimaan ada tidak daftar tarif yang dipasang ada tidak kat laporan neraca ada tidak dilampirkan dim speed tidak cash flow ada tidak dilampirkan dim speed tidak ikugitaba ada tidak dilampirkan dim speed tidak |ikan penerimaan pengeluaran ada tidak dilampirkan dim speed tidak (rekening bank ada tidak dilampirkan dim speed tidak kas register ada tidak dilampirkan dim speed tidak theta bii ada tidak dilampirkan dim speed tidak rekap pemakaian nota bill ada tidak dilampirkan dlm speed tidak skpd pajak hotel (demak) pemerintah kabupaten demak dinas pengelolaan keuangan dan surat ketetapan pajak daerah kekayaan daerah kurang bayar (skpd) a7, jl. kyai jebat demak telp. kepada yth nomor enovenavenencarooenane tanggal .ooooooooooooooo tanggal jatuh tempo :.oooooooooooooocoo oo. nama onnnnnnnnnnnnnnnnnnan anna ann ana ana nan nan nan anak angan alamat nnnnnanenenanennnn ana nan ana nan ana san ana sananasananaaa skpdkbt pajak hotel demak| pemerintah kabupaten dem surat ketetapan pajak daerah dinas pengelolaan keuangan dan bayar tamb (skpdkbt) kekayaan daerah ran tambahan s7, kyai jebat demak telp. kepada yth .oooooooooooo nomor enovenavenencarooenane tanggal .ooocoooooooo tanggal jatuh tempo .ooocoooooooooskbt .oooococoo. nama onnnnnnnnnnnnnnnnnnan anna ann ana ana nan nan nan anak angan alamat .cooooooooooooooo woocooco. (soccer nnenennnenn ana nanas anna) std pajak hotel pem perintah kabupaten dem hari dinas pengelolaan keuangan dan surat tagihan pajak daerah kekayaan daerah an. kyai jebat demak telp. kepada yth .oooocooooooo. nomor anenenanesanananananan tanggal .ooooooooo tanggal jatuh tempo pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak hotel terhadap6. demak, .voodoo oo. an. bupati demak kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah nip. san n00225022505255 gunting disini tanda terima std .ooooooco. nama snnnnvennnnnnnnnanankana nan ana nana nana sen ana alkana nana alamat l.ooocoooooooooooooooooooooooo. surat keputusan pengurangan pajak hotel pemerintah kabupaten demak akn dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kun, jalan kyai jebat nomor telp fax keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten demak nomor .ooooooooooooo. tentang pemberian pengurangan pajak hotel yang teru tang kepala dkk kabupaten demak, menimbang bahwa dalam berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan pajak hotel nomor . tanggal . terdapat tidak terdapat")huruf diatas, maka perlu menetapkan keputusan kepala dkk kabupaten demak tentang .i. mengingat peraturan daerah kabupaten demak nomor tahun tentang pajak daerah: peraturan bupati demak nomor . tahun . tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel.ennnensenenenneennenenen sen san sen usa nas anakan alamat wajib pajak ennnensenenenneennenenen sen san sen usa nas anakan nama badan usaha sannnnennnnnnenannnan nan ana sauna nana nan anna alamat badan usaha sannnnennnnnnenannnan nan ana sauna nana nan anna besarnya pengurangan onnonnennnenennnen nenek nemann aan sarana nan ana kedua berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu, pajak hotel yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut pajak hotel yang terutang rp. sn. besarnya pengurangan (. rp.) rp. coco. jumlah pajak hotel yang seharusnya dibayar rpkk kabupaten demak, coret yang tidak perlu nip. bupati demak, ttd moh. dachirin sawajibisiisicara penetapan dan pemungutan pajak sistem pemungutan pajak hotel adalah dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessmentbentuk dan isiulir speed dapat diambil sendiri oleh wajib pajak dinas, disampaikan oleh petugas, atau dapat diakses melalui website resmi pemerintah daerahyang telah ditandatangani a., bon penjualan (bill), atau struk kas registermelakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan speed kas daerah pada bank jateng cabang demak, bendahara penerimaan, atau melalui petugas pemungut. pembayaran pajak oleh wajib pajak melalui bendahara penerimaan atau petugas pemungut, kepadanya diberikan bukti pembayaran dan harus disetorkan kas daerah paling lambat (satu kali dua puluh empat) jam. speed yang tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam dan atau skpdkbtpajak teru tangembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas paling lambat (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.untuk disetorkan rekening kas daerah kabupaten demak. pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan menggunakan ssd, speed, skpd, skpdkbt, std, atau dokumen lain yang dipersamakan. apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan atau petugas dinas,batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnyab.kepala dinas
ida 2g peraturan bupati ogan komering ulu timur nomor tahun tentang peraturan bupati ogan komering ulu timur. nogan komering ulu timur tentang pedobabitim, menggunakan sebutan setempat, pengelolaan tanah bengkokrasabomla berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier:!.puma, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan, dan kelompok lain sesuai kondisi desa. bab penetapan dewi tu. rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud padulampiran peraturan rupa ogan komering ulu timur nomor tahun tanggal inu. asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa pada hari ini tanggal . j.i bulan lio amun li.yang dapat laksanakan desa . berdasarkan peraturan bupati ogan komering ulu timur nomor . tahun . tentang kewenangan desa berdasarkan mak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kabupaten ogan komering ulu timberdasarkan peraturan bupati ogan komering ulu timur! usul desa dan kewenangan lokal berskala desa kemananiii. kabupaten ogan komering ulu timu:ikal berskala desa kabupaten ogan komering ulu timur. sebanyak loc. orang, sebagaimana dollloneon. nona kepala desa senen nama jelas nama jelas peserta yang hadir dst bupati ogan komering ulu timur, ttdtama mati bupati ogankomering ulu timur, richard kerap diundangkan martapura padatanggal januar sekretaris daerah kabupaten ogan komering ulu timur ( idham berita daerah kabupaten ogan komering ulu timur tahun nomor
kas aprosedur dan terjamin pelaksanaan layanan pengadaan barang jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten kayong utara, perlu diatur prosedur(lembagakontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran, yang terdiri dari: kontrak tahun tunggal, dan kontrak tahun jamak. kontrak berdasarkan sumber pembiayaan, meliputi: kontrak pembiayaan tunggal, kontrak pembiayaan bersama, dan kontrak payung. kontrak berdasarkan jenis pekerjaan, meliputi: kontrak pekerjaan tunggal, dan kontrak pekerjaan terintegrasi. bukti perjanjian pengadaan terdiri dari: bukti pembayaran dapat digunakan untuk pengadaan langsung barang jasa lainnya yang nilainya sampai dengan rp. (sepuluh juta rupiah), akuntansi dapat digunakan untuk pengadaan langsung barang perdana konstruksi jasa lainnya dengan nilai sampai dengan rp. , (lima puluh juta rupiah), surat perintah kerja spk) dapat digunakan untukatas rp. (lima puluh juta rupiah). surat pesanan pergunakan untuk pengadaan barang jasa melalui melalui purchasing dan pembelian secara online. penetapan jenis kontrak berdasarkan kriteria pengadaan dengan memperhatikan ketentuan jenis kontrakppk dapat menggunakan format rancangan kontrak yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam menerbitkan standar dokumen pengadaan, dengan disesuaikan jenis, nilai, kompleksitas dan kondisi khusus barang jasa yang dibutuhkn apbd. paragraf admin agency kepala ulp menyampaikan fotokopi salinan peraturan bupati tentang pembentukan ulp dan keputusan tentang personil ulp dihampiri format biodata personil ulp kepada lpse untuk pendaftaran dan pembuatan akun (user dan password) personil pokja dalam sistem pengadaan secara elektronik. ppk, atau kpa menyampaikan fotokopi salinan keputusan penunjukan selaku ppk, pa kpa dihampiri format biodata kepada lpse untuk pendaftaran dan pembuatan akun (user dan password). bagi pa kpa yang bertindak sebagai ppk menyampaikan fotokopi salinan keputusan tentang penunjukkan ppk dimaksud dihampiri format biodatanya kepada lpse untuk pendaftaran dan pembuatan akun (user dan password). akun sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan kunci agar personil ulp dan pa kpa ppk tersebut dapat mengoperasikan sistem pengadaan secara elektronik. bagian keempatsebagai berikut: pekerjaan konstruksi pembangunan baruyang diperlukan. dokumen perencanaan dan gambar teknis, fotokopi bukti penguasaan lahan lokasi yang akan dibangun, cetak rencana umum pengadaan (kerjaan konstruksi rehabilita, fotokopi usulan dan atau buk, fotokopi bukti penguasaan lahan lokasi yang akan dibangun, .cetak rencana umum pengadaan (bara(jika ada),konsultanlainnya(ssk): jika ada, cetak rencana umum pengadaan (rup) terkait pekerjaan yang diperoleh dari aplikasi sirup,purchasibarang (jika ada), cetak kontrak payung terkait pekerjaan dari portal pengadaan nasional, cetak katalog harga dan spesifikasi dari halaman katalog, cetak rencana umum pengadaan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam disampaikan dalam (dua) rangkap dilengkapi (dua) buah softcopynya dalam bentuk compact disc cd). sekretaris ulp setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada langsung memeriksa kelengkapan berkas dengan membuat daftar centang (checklist). dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap, maka sekretaris ulp: menyampaikan satu rangkap dokumen dan satu buah softcopy kepada kepala ulp, mengajukan usulan anggota pokja sesuai dengan formulir usulan yang telah ditetapkan, dan cc. menyimpan satu rangkap dokumen dan satu buah softcopy dokumen dengan baik sebagai arsip. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada dinyatakan belum lengkap, sekretaris ulp mengembalikan dokumen tersebut kepada ppk disertai daftar kekurangan dokumen. berdasarkan dokumen yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) hari kerja sejak menerima daftar kekurangan dokumen, ppk harus melengkapi berkas dan menyampaikan kembali melalui sekretaris ulp. kepala ulp setelah menerima dokumen lengkap dari sekretaris ulp dalam jangka waktu paling lama (satu) hari kerja sudah harus menetapkan susunan pokja ulp dalam bentuk surat penugasan. sekretaris ulp menyampaikan surat penugasan kepada personil yang ditunjuk sebagai anggota pokja dilengkapi dengan dokumennya dan kepada ppk serta didaftarkan kepada lpse dalam sistem pengadaan secara elektronik. untuk menjaga independensi, keamanan dan profesionalisme pokja ulp dalam melakukan proses pemilihan penyedia barang jasa: pa kpa, lpse dan ulp harus merahasiakan identitas pokja ulp yang melakukan proses pemilihan penyedia barang jasa kepada pihak luar, baik penyedia maupun pihak lainnya sampai dengan selesainya proses pemilihan penyedia barang jasa,baik fisik dan non fisik,tenaga ahli. ppk setelah menerima surat penugasan pokja ulp, paling lama (dua) hari kerja harus sudah mengundang pokja ulp dan melaksanakan pengkajian ulang terhadap rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hps): dan rancangan kontrak. berdasarkan hasil pengkajian ulang yang dituangkan dalam berita acara: apabila ppk dan pokja ulp sepakat untuk menerima rencana pelaksanaan pengadaan tersebut maka proses pemilihan penyedia barang jasa segera dilanjutkan, apabila ppk dan pokja ulp sepakat untuk mengubah rencana pelaksanaan pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh ppk kepada pa kpa untuk ditetapkan kembali, apabila terdapat perbedaan pendapat antara ppk dengan pokja ulp terkait rencana pelaksanaan pengadaan maka ppk mengajukan permasalahan ini kepada pa kpa untuk diputuskan, dan keputusan pa kpa harus sudah diberikan paling lama (dua) hari kerja sejak pelaksanaan pengkajian ulang rencana pelaksanaan pengadaan rpp) dan bersifat final. bagian kelima tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa pokja ulp mulai menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan paling lama (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan peninjauan ulang rencana pelaksanaan pengadaan rpp) jika tidak terdapat perubahan, atau sejak ditetapkannya oleh pa kpa jika dalam peninjauan ulang rencana pelaksanaan pengadaan rpp) tersebut terdapat perubahan atau perbedaan pendapat antara ppk dan pokja ulp. setelah menetapkan dokumen pengadaan, paling lama (dua) hari kerja pokja ulp sudah harus memulai pelaksanaan pemilihan penyedbarang jasa menggunakan sistem pengadaan secara elektronik pada lpse sesuai jenis aplikasi yang tersedia. untuk pemenuhan akuntabilitas tenaga ahli yang disampaikan penyedia barang jasa didalam penawaran, pokja ulp melakukan pembuktian klarifikasi langsung dengan mengundang tenaga ahli dimaksud pada waktu dan tempat yang ditentukan didalam dokumen pengadaan dan atau surat undangan. tenaga ahli yang dihadirkan sebagaimana dimaksud pada harus menunjukkan dokumen sebagaimana yang diminta didalam dokumen pengadaan sesuai kompetensi keahlian yang dimaksud. pokjpekerjaan jasa konsultansi, berita acara hasil sayembara bah sm), dan berita acara hasil kontes baik). berita acara hasil pelelangan bahu nama semua peserta, harga penawaran dan harga penawaran terkoneksi dari masing masing peserta, cc. metode evaluasi yang digunakan, unsur yang dieleksi bass) sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat rahasia sampai dengan penunjukan penyedia jasa konsultansi dan harus memuat: jasa konsultansi berbentuk badan hukum nama semua peserta, nama peserta seleksi yang masuk dalam, hasil klasifikasi dan negosiasi, pagu anggaran dan hps, metode evaluasi yang digunakan, unsur yang dilakukan seleksi, )jasa konsultansi berbentuk perseorangan: nama semua peserta, hasil klasifikasi dan negosiasi, metode evaluasi yang digunakan, unsur yang dilakukan evaluasi, rumus yang dipergunakan (apabila ada),ayembara bah smsayembara, persyaratan sayembara, unsur unsur yang dinilai oleh tim juri tim ahli, dan keterangan keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ihwal pelaksanaan sayembara. berita acara hasil kontes baik)kontes, persyaratan kontes, unsur yang dinilai oleh tim juri tim ahli, d, sebagai berikut: pokja menyampaikan berita acara beserta berkas pemilihan penyedia barang jasa kepada kepala ulp melalui sekretaris ulp, sekretaris ulp menyiapkan surat pengantar yang akan ditandatangani oleh kepala ulp, setelah surat pengantar ditandatangani oleh kepala ulp, sekretaris ulp memberikan nomor dan tanggal surat pengantar tersebut, sekretaris ulp meminta kepada staf pendukung untuk menyampaikan surat pengantar beserta berita acara kepada ppk dengan bukti penerimaan surat yang ditandatangani ppk, berita acara hasil pemilihan penyedia juga dihembuskan kepada api, namun tanpa lampiran, sekretaris ulp mengarsipkan dan mendata surat pengantar, tanda terima dan berita acara. berita acara sebagaimana dimaksud pada beserta berkas pemilihan penyedia barang jasa merupakan dasar pembuatan surat penunjukkan penyedia barang jasa spp) oleh ppk. berkas pemilihan penyedia barang jasa sebagaimana dimaksud dalam yang diserahkan kepada ppk berupa soft file dalam kepingan yang didalamnya terdapat sebagai berikut: berkas pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya, meliputi: berita acara hasil pelelangan, berkas penawaran pemenang, dan data kualifikasi pemenang, berkas jasa konsultansi, meliputi: berita acara hasil seleksi, berkas penawaran pemenang, data kualifikasi pemenang, dan berita acara negosiasi (jika ada). berkas pengadaan sayembara, meliputi: berita acara hasil sayembara, berkas penawaran pemenang, dan data kualifikasi pemenang, berkas kontes, meliputi: berita acara hasil kontes: berkas penawaran pemenang, dan data kualifikasi pemenang, bagian keenam honorarium pokja ulp pokja ulp diberikan honorarium untuk setiap paket pekerjaan pemilihan penyedia barang jasa setelah selesai pemilihan penyedia barang jasa. besarnya honorarium yang diberikan kepada pokja ulp untuk setiap paket pekerjaan berpedoman pada keputusan bupati tentang standar honorarium yang berlaku dilingkungan pemerintah kabupaten kayong utara. pokjadalam proses pemilihan penyedia barang jasa untuk paket yang dikerjakannya. dalam hal kejadian sebagaimana yang dimaksud pada ppk dapat meminta agar proses pemilihan penyedia barang jasa diulang dengan pokja yang baru dan terhadap pokja yang terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalamdiatur dalam peraturan bupati ini, tetapi gagal atau tidak menghasilkan pemenang, maka pokja ulp segera membuat berita acara sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada ppk untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut. penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud dalam pokja ulp yorupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dan atau persaingan usaha yang tidakinspektorat kabupaten kayong utara selaku aparat pengawasan internal pemerintah api) kabupaten kayong utara, disertai bukti yang terkait langsung dengan materi pengaduan. aparat pengawasan internal pemerintahperiksa oleh aparat pengawasan internal pemerintah dilaporkan kepada bupati dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang atas persetujuan bupati, dalam hal ini diyakini terdapat indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme yang akan merugikan keuangan negarapelaporan ulp membuat laporan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah setiap bulan. memutuskanyang melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten kayong utara yang dibentuk berdasarkan dilingkungan pemerintah daerah. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan pembinaan kepada ulp sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain bentuk format dokumen yang diperlukan dalam pengadaan barang jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan standar operasional prosedur pengadaan barang jasa pada unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten kayong utara ditetapkan dengan keputusamp kan nip aeysoras poo703kayongystem pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik kabupaten kayong utara. rendering adalah tataosedur layanan bagian kesatu ruang lingkup layanan ulp memberikabelanja negara anggaran pendapatan belanja daerah. layanan yang diberikan oleh ulp sebagaimana dimaksud pada meliputi proses pemilihan pemilihan barang jasa dengan metode: pelelangan seleksi rendering, penunjukkan langsung, purchasing, dan kontes sayembara. atas dasar permintaan resmi dari k l d i lainpada instansi vertikal tersebut dengan memperhatikan tingkat kepadatan volume pekerjaan ulp. 25x ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kepanitiaan pemilihan penyedia barang jasa pada k l d i lain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran k l d i lain yang bersangkutan.padpaling kurang dan portal pengadaan nasional melalui lpse pada aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan sirup). untuk melaksanakan pengadaan barang jasa, pa kpa menetapkan ppk dengan surat keputusan dalam bentuk pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. untuk dapat ditetapkan sebagai ppk harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur ketentuan perundang undangan. dalam hal skpd tidak memiliki personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai ppk sebagaimana dimaksud pada maka pa kpa tidak melimpahkan kewenangannya dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. bab iii perencanaan pengadaan barang jasa bagian kesatu umum perencanaan pengadaan barang jasa adalah proses perumusan kegiatan yang meliputi prosedur sebagai berikut: penyusunan rencana umum pengadaan barang jasa rup): persiapan pelaksanaan pengadaan barang jasa, dan cc. persiapan pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa. bagian kedua penyusunan rencana umum pengadaan pa kpa menyusun rencana umum pengadaan barang jasa sesuai kebutuhan skpd masing masing untuk tahun anggaran berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang, dan rencana umum pengadaan ini diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan. hasil penyusunan rencana umum pengadaan barang jasa akan menjadi bagian dari rka skpd untuk pembahasan dprkegiatan identifikasi dan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf pa kpakegiatan penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada hurufdapat mencakup: honorarium, biaya penggandaan dokumen pengadaan, biaya survey, biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain lain. kegiatan penetapan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada huruf pa kpa menyusun dan menetapkan kebijakan umum meliputi: wpemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang jasa, pengorganisasian pengadaan barang jasa, dan penggunaan produksi dalam negeri. kegiatan penyusunan kerangka acuan kerja kak) sebagaimana dimaksud pada hurufa kpdalam dpa. paragraf pengumuman rencana umum pengadaan pa kpa padipa dpa. isi pengumuman rencana umum pengadaan barang jasa opd sesuai dengan aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan sirup), pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan dalam website pemerintah kabupaten bekasi dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui lpse. oparagraf kaji ulangpengkajian ulang rencana umum pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan. ppk dan ulp pejabat pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemakaman pekerjaan. pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan.kak. ppk dan ulp pejabat pengadaan mengkaji ulang kak yang sudah ditetapkan oleh pa kpa. berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara, dengan ketentuanbagian kedua persiapan pelaksanaan pengadaan barang jasa persiapan pelaksanaan pengadaan barang jasa merupakan proses perumusan kegiatan yang dimulai dari penyerahan dokumen rencana umum pengadaan barang jasa oleh pa kpa kepada ppk dan ulp pejabat pengadaan sampai dengan ditetapkannya dokumen pengadaan barang jasa. paragraf penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan melalui penyedia oleh ulp. harga perkiraan sendiri hps) rancangan kontrak paragraf penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dalam proses penyusunan rencana umum pengadaan barang jasa, menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja kak) yang dalamnya kebutuhan spesifikasi barang jasa yang akan diadakan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi ppk untuk menjabarkan menjadi spesifikasi teknis rencana pelaksanaan pengadaan. ketentuan umum penyusunan spesifikasi teknis sebagai berikut spesifikasi teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh penyedia barang jasa dan atau pelaksana swakelola, dalam melaksanakan pengadaan barang jasa, yang meliputi: barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya, dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis barang jasa, dilarang mencantumkan kriteria tertentu yang bersifat diskriminatif, sehingga dapat menimbulkan persaingan yang tidaksehat antara penyedia barang jasa dalam proses pemilihan penyedia barang jasa, ppk menetapkan spesifikasi teknis barang jasa, dengan melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh pa, dan lebih memerinci dan menyesuaikannya dengan persyaratan ketentuan barang jasa yang diperlukan yang akan diadakan, serta pertimbangan terhadap kondisi nyata lapangan, dan apabila diperlukan, ppk dapat mengusulkan perubahan spesifikasi teknis barang jasa yang akan diadakan dilaksanakankepada untuk ditetapkan. paragraf penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri hps) hps merupakan total harga yang diperkirakan cukup untuk membiayai pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang jasa, dan ditetapkan oleh ppknilai total hps sebagaimana tersebut atadalam proses pemilihan penyedia barang jasa, ulp pejabat pengadaan menggunakan hpsevaluasiaragraf rancangan kontrak ppk sesuai kewenangannya, menetapkan jenis kontrak pengadaan barang jasa, yang terdiri dari: kontrak berdasarkan cara pembayaran, sebagai berikut: kontrak lumpur, kontrak harga satuan, kontrak gabungan dan harga satuan, kontrak persentase, dan kontrak terima jadi turkey).
ras phk bupati ogan komering ilir peraturan bupati ogan komering ilirupati ogan komering ilir, menimbang:kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif dan disediakan belanja penunjang operasional pimpinan, bahwa tunjmhbelanja daerah kabupaten ogan komering ilir tahun anggaran lembaran bupati ogan komering ilir tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati ogan komering ilirpapiimpinan dprd adalah ketua dan wakil wakil ketua dprd kabupaten ogan komering ilir. ketua dprd adalah ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ogan komering ilir. wakil ketua dprd adalah wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ogan komering hir. . anggota dprd adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota dprd kabupaten ogan komering ilir. sekretariat dprd adalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ogan komering ilir. sekretaris dprd adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ogan komering ilir. kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi klaster suatu derah untuk menentukan kelompok kemampulompok kemampuan keuangan daerah pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten kota ogan komering termasuk dalam katagori tinggi, yaitu diatas rp. (empat ratus milyar rupiah). babi. bab iii tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif. besaranadalah tiga kali uang representasi ketua dprd, yaitu rp. rp. enam juta tiga ratus ribu rupiah). pajak penghasilan pimpinan dan anggota dprd atas penerimaan tunjangan komunikasi intensif, yaitu sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan terhitung mulai januari sampai dengan desember bab belanja penunjang operasional pimpinan pimpinan dprd disediakan belanja penunjang operasional pimpinan. besar belanja penunjang operasional pimpinan yang dimaksud pada disediakan kepada ketua dprd dengan besaran empat kali uang representasi ketua dprd, yaitu orang rp. dua belas juta enam ratus ribu rupiah besar belanja penunjang operasional pimpinan yang dimaksud pada disediakan kepada wakil wakil ketua dengan besaran dua setengah kali jumlah uang representasi wakil ketua dprd, yaitu orang rp. dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah). belanja penunjang operasional pimpinan disediakan terhitung bulan januari sampai dengan desember bab penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpin.satu keduabelas) dari pagu (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah dengan melampirkan .a. akuntansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh pengguna anggaran pengguna barang dan fantara lain bahiayi. bab ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturanmaka peraturan bupati ogan komering hir nomor tahun tentangcabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan bupatiapa ng, aipatyowan komering jan nok iskandar diundangkan kayuagung kena pada tanggal januari men sekretaris daerah kabupaten ogan komering ilir, kabur. sin berita daerah kabupaten ogan komering ilir tahun nomor:
bupati demak provinsi jawa tengahkepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten demak yang besarmenu tusukan:dari pemberian tambahan penghasilan kepada pns dan cons adalah guna meningkatkan kesejahteraan pns dan cons berdasarkan beban kerja. tujuan dari pemberian tambahan penghasilan kepada pns dan co: b.meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya: meningkatkan kinerja pns dan cons atas hasil kerja yang lebih baikd. peraturan bupati ini. tata cara pengajuan pembaya, sistem pengawasan internal, dan pengawasan fungsionaldiimasing masing skpd. bagian ketiga pelaporan kepala skpd wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai lingkungan skpd kepada kepala badan kepegawaian daerah selambat lambatnya tanggal bularian tambahan penghasilan bagi pns dan conssalinan kan ra bupati sanggau provinsi kalimantan barat peraturan bupati sanggau melalui langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif diawali dengan menganalisa dampak terhadap lingkungan hidup, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang izin lingkungan, bupati membentuk komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten sesuai kewenangannya, sehingga perlu dibentuk yang dibantu oleh tim teknis kpa yang selanjutnya disebut tim teknis dan sekretariat kpembentukan kpa, tim teknis dan sekretariat kpa bagian kesatu kpa kpa dibentuk oleh bupatiyang menangani urusani. susunan anggota kpa kabupaten: tim teknis, dan sekretariat kpa. bagian kedua tim teknis dan sekretariat kpa tim teknis sebagaimana dimaksud dalamnangani urusan: ahli bidang lingkungan hidup dari perangkat daerah yang menangani urusans5)dibentuk oleh bupati. sekretariat kpa berkedudukan unit kerja eselon iii yang membidangi amdal perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup. sekretariat kpa terdiri atas: kepala sekretariat kpa yang secara ex officio dijabat oleh pejabat setingkat eselon pada perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup, dan anggota sekretariat kpa yang terdiri atas staf pada perangkat daerah yang menangani uruspembentukan kpa, tim teknis, dan sekretariat kpa ditetapkan dengan keputusan bupati. bab tugas kpa, tim teknis, dan sekretariat kpa bagian kesatu: cc.:: fl.hadir:ccbagian kedua tugas tim teknis tim tekniscc.bagian ketiga tugas sekretariat kpa pasai::: dan tugas lain yang diberikan oleh kpa dalam haiab pembiayaan biaya atas pelaksanaan kegiatan kpa, tim teknis, dan sekretariat kpyakobus sh pembina tk.i nip
bupati mempawah provinsi kalimantan barat peraturan bupati mempawahrund5)tiga) orang pimpinan(l)mempawah. ditetapkan idi mempawah tang diundangkan mempawah pada tak kap). nomor lo. zero.
berita daerah kabupaten samosir tahun nomor seri nomor afy provinsi sumatera utara*v* enim bang: bahwa penuhi ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor ahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, keperluan belanja langsung pada satuan kerja perangkat daerah perlu ditetapkan uang persediaan dan anti uang persediaanpenetapan atasan jum lah uang persediaan dan ganti uang persediaan perintah kabupaten sam sir ahun anggaran.okok pokok pengelolaan keuangan daerah.yusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah ahun anggaran peraturan bupati sam si sir maksud dengan daerah adalah daerah kabupaten samosir. bupati adalah bupati sam sir sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pem perintah kabupaten sam sir dalam kepe isikan kekayaan yang dipisahkankan daerah selaku pengguna anggaran b umum daerah (bud). biasa bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat kbd adalah pejabat fungsional yang punyai tugas pengelolaan keuangan daerah atas masa yang diberikan oleh buddibuat oleh kepala skpd serta disahkan oleh ppid dengan persetujuan sekretaris daerah, yang perintah daerah yang ditentukan oleh bupati melalui ppid selaku bud enam pung seluruh penerima aan daerah dan digunakan bayar seluruh pengeluaran daerah. urat perintah membayar yang selanjutnya disingkat spm adalah doku yang diterbitkan oleh pa kpa pengajuan penerbitan sp2d atas beban pengeluaran dpa skpd. urat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat sp2d adalah dokuuang persediaan yang selanjutnya disingkat adalah sejuk lah uang tunai yang disediakan satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pem bayaran langsung. bahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat adalah uang yang diberikan kepada skpd kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pem bayaran langsung maupun up. urat perintah pencairan dana bahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat dengan sp2d tu adalah doku yang diterbitkan masa bud yang ditujukan kepada bank agar pindahkan uang rekening bendahara pengeluaran sebagai tam bahan uang persediaan. urat perintah pencairan dana langsung yang selanjutnya disingkat sp2d ls adalah doku yang diterbitkan masa bud yang ditujukan kepada bank agar langsung p bendahara pengeluaran. bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali atau setelah dim maksud digunakan (revolving) sepanjang asih tersedia dana dalam dpa skpd. sisa uang yang asih ada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran aru disetorkan rsud selam bat lam baunya tanggal dekem arang dan jasa: belanja barang keperluan perkantoran sehari hari; belanja pengadaan bahan akan dan num an; belanja beasiswa pendidikan pns; belanja berlangganan daya dan jasa; pos dan giro. belanja pem peliharaan: belanja pem peliharaan gedung dan bangunan; belanja pem peliharaan peralatan dan mesin. belanja perjalan'iga puluh rupiah) pagu sam pai dengan (tigaempat puluh rupiah) pagu diatas (tiga ratus lima puluh rupiah) sam pai dengan (empatujuh puluh lima rupiah) pagu diatas (empat ratus lima puluh rupiah) sam pai dengan (sembilan ratusseratus rupiah) pagu diatas (sembilan ratus rupiah) sam pai denganseratus lima puluh rupiah) pagu diatas (dua miliar rupiah) sam pai dengan (dua miliar lima ratus rupiah). dua ratus rupiah) pagu diatas (dua miliar lima ratus rupiah) sam dua ratus lima puluh rupiah) pagu diatas (tiga miliar rupiah) sam pai dengan (empat miliar lima ratuempat ratus rupiah) pagu diatas (empat miliar lima ratus rupiah) sam diberikan aksi (lima ratu rupiah) pagu diatas (sepuluh miliar rupiah). lah pada skpd sebagai ana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati sam sir ini. perubahan besaran sebagai akan sekurang kurangnya (tujuh puluh lima persen) dari yang diterima doku aru didukung dengan bukti bukti belanja yang lengkap dan sah. urat pernyataan bahwa tidak akan digunakan membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku haru dilakukan dengan pem bayaran langsung (elukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia yang bersangkutan dapat mengajukan tu. pem berikan diatur sebagai berikut ppid dapat berikan sam pai dengan jum lah belanja klasifikasi belanja yang diperbolehkan dibelanjakan dengan up; perm intan diatas haru mendapat persetujuan dari bupati samosir; melebihi pagu haru mendapat persetujuan dari bupati samosir; penggunaan haru dipertanggungjaw akan paling lam (satu) bulan sejak tanggal sp2d tu diterbitkan dengan enam pakan spp tu nihil kepada ppk skpd. penuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda. digunakan paling lam satu bulan sejak tanggal sp2d tusud dan menjadi sisa anggaran yang tidak boleh diajukan pencariannya. apabila ketentuan pada diatas tidak dipenuhi aka kepada skpd yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan sepanjang sisa tah anggaran berkenan. pengecualian terhadap diatas diputuskan oleh bupati sam sir atas usul ppid. kebutuhan yang sangat mendesak sebagai ana dim maksud pada adalah kegiatan yang tidak dapat ditunda dan harus dipertanggungjaw akan paling lam (satu) bulan setelah sp2d tu diterbitkan. dalam mengajukan bendahara pengeluaran wajib enam pakan: rincian rencana penggunaan dana kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian sisa dana kode rekening belanja yang dim tindakan tu; dan surat. urat pernyataan bahwa tam bahan uang persediaan tidak akan digunakan membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku aru dilakukan dengan pem bayaran langsung (ls). bagian keempat penggunaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pem bayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu penyedia aran jasa tidak boleh melebihi (sepuluh rupiah) kecuali pem bayaran honor. pengecualian terhadap pem bayaran sebagai ana diatur pada hanya dapat dilakukanosir. drs. jabat hum pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten samosir tahun nomor seri nomor 4ft bab iii ketentuan penutupanuari sekretaris daerah kabupaten, lampiran peraturan pati samosir nomor tahun tanggal januarbarang jasa dinas pendidikan dinas kesehatannama unit kerja belanja langsirrig jumlah dasar besaran besaran disesuaikan barang jasaanggur nihuta kecamatan cianjur mulamulbupati samosir, diundangkan kanguru ran pada tanggal januari cap dto sekretaris daerah kabupaten, rapid sim0l0naktata kelola: wa. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehat, rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dantahun nomor peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tentang peraturan internal rumah sakit hospital belas) unit pelaksana teknis rumah sakit umum daerah sultan suriansyahs5. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatanota banjarmasinkebub maksud dan tujuan pola tata kelola rumah sakit dimaksudkan sebagai pedoman bagisional, meliputi tenaga medis dan non medis. polapelayanan rumah sakit. bab iii prinsip pola tata kelola pola tata kelola berpedoman pada peraturan internal rumah sakit, yang didalamnya memuat: kelembagaan, prosedur kerja, cc. pengelompokdan independensi. kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi tanggung jawab, kewenangan, dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangansultan suriansyah adalah: nama rumah sakit adalah rumah sakit umum derah sultan suriansyah kota banjarmasin. jenis rumah sakit adalah rumah sakit umum. cc. kelas rumah sakit adalah rumah sakit umum daerah kelas alamat rumah sakit adalah jalan rantauan darat, nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, kota banjarmasin, kalimantan selatan bagian kedua visi, misi, motto, tujuan strategis, dan nilai nilai dasar visi rsud sultan suriansyah adalah menjadikan rumah sakit. misi rsud sultan suriansyah adalah:dan mengembangkan perangkat manajemen yang inovatif dan responsif berbasis it. motto rsud sultan suriansyah adalah melayani dengan kasih sayang, profesional dan bertanggung jawab . tujuan strategis rsud sultan suriansyah yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah mencapai banjarmasin sehat, dan memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat banjarmasin. nilai nilai dasar rsud sultan suriansyah adalah the winners yaitu kerjasama (togetherness), bijaksana wise wisdom), integritas integrity), norma norm), tidak membedakan non discrimination), bersemangat energi, responsif responsive), keselamatan pasien dan petugas safety). bagian ketiga kedudukan, tugas pokok, dan fungsi rumah sakit rsud sultan suriansyah berkedudukan dibawah dinas kesehatan sebagai unit pelaksana teknis yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan dkepala dinas. rsud sultan suriansyah daerah bidang pelayanan kesehatan, dansud sultan suriansyah menjalankan organisaharapan masyarakaemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada danserta perubahannya:atas: direktur, kepala bagian administrasi umum dan keuangan: kepala bidang pelayanan medik: kepala bidang asuhan keperawatan: dan kepala bidang penunjang. direktur bertanggung jawab kepada kepala dinaswalikota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yaitu berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan rumah sakit, berstatus pegawai negeri sipil, dan cc. memenuhi syarat administrasi kepegawaian. syarat untuk menjadi kepala bagian dan kepala bidang mengacu padacc yang ancaman pidananya (lima) tahun atau lebih. paragraf tugas dan kewajiban pejabat pengelola tugas dan kewajiban direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf,s renstra) dan rencana kerja dan anggaran rkpala, kegiatan umum dan perlengkapan, urusan kepegawaian serta penyusunan perencanaan dan keuangan. fungsi kepala bagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada yaiturumah sakit, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kehumasan dan keprotokolan, penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian layanan hukum dan kemitraan rumah sakit: penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian organisasi dan ketatalaksanaanjj . penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian peningkatan kapasitas sumber daya manusia lingkungan rumah sakit. kepala bidang pelayanan medikmedik, kebutuhan peralatan medik dan penunjang medik, penerimaan, pemulangan pasien dan kehumasan bidang pelayanan serta melaksanakan kegiatan surveilans rumah sakit. fungsi kepala bidang pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada yaitu penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian pelayanan medik rawat jalan, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian pelayanan medik rawat inap, cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian rencana kebutuhan medik dan penunjang medik, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan, rujukan, registrasi, akreditasi sarana kesehatan, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi pelayanan kesehatan. kepala bidang asuhan keperawatankeperawatan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan keperawatan. fungsi kepala bidang asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada yaitu:jalan,inap, cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan evaluasi pelayanan keperawatan, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengelolaan jumlah, jenis dan kebutuhan peralatan keperawatan. kepala bidang penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadaan kebutuhan peralatan medik dan penunjang non medik serta penyelenggaraan rekam medik. fungsi kepala bidang penunjang yaitu: penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengadaan peralatan medik dan penunjang non medik, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengadaan obat obatan dan barang habis pakai, dan cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan rekam medikketentuansional tanpa atau dengan sejumlah uang,, kelancaran, efektivitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit, cc. program kerja, pengendalian, pengawasan,instalasi merupakan unit pelayanan fungsional. pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusan direktur dan didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhaninstalasi yang ada pada rumah sakit, adalahrekam medik, pelayanan ambulance mobil jenazah, pelayanan pemasaran jenazah, oo. pelayanan laundry, pelayanan central steril supply department, pelayanan gas medis, pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan transfusi darah, pelayanan makin, administrasi dan manajemen, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pengolahan limbah, kesehatan dan keselamatan kerja,dan pencegahan dan pengendalian infeksi, dan penunjang medik. instalasi medik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat: instalasi intensif: dan instalasi bedah. instalasi penunjang medik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: instalasi farmasi: instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, instalasi central steril supply department, instalasi laundry, instalasi pemasaran jenazah, instalasi rekam medis: j . instalasi kesehatan dan keselamatan kerja, instalasi sanitasi, il. instalasi gas medis, instalasi pengaduan masyarakat, dan instalasi ambulans. pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada walikotabagian administrasi umum dan keuangan. penyelenggaraan administrasi rumah sakit terdiri dari: administrasi keuangan, dan administrasi umum dan kepegawaian. kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, dan akuntansi dan pelaporan. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat.staf tenaga kesehatan lainnya. staf medik sebagaimana dimaksud dalam hurufuk menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait. staf keperawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf, dan evaluasi keperaw sebagaimana dimaksud pada staf keperawatan menggunakan pendekatan tim dan tenaga profesi terkait. staf tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam hurufartesis protests, psikologiyh) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada internal satuan pemeriksaterhadap pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya rumah sakit. organisasi satuan pemeriksa internal dibentuk dengan tujuan agar setiap unit organisasi kerja yang ada rumah sakit lebih meningkatkan kinerja melalui umpan balik hasil audit. upaya peningkatan kinerja melalui pembentukan satuan pemeriksa internal selaras dengan pengusulan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang harus selalu transparan dan akuntabel. satuan pemeriksa internal sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi pemeriksaan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan, pengujian dan penilaian laporan setiap unsur kegiatan rumah sakit: cc. penelusuran kebenaran laporan dan informasi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya rumah sakit, pengusulan alternatif pemecahan terhadap penyimpangan wewenang dalam pengelolaan sumber daya rumah sakit, pemantauan tindaklanjut hasil temuan pengawasan fungsional. standar kompetensi satuan pemeriksa internal, antara lain:: memiliki pengetahuan dan pengalaman bidang audit,, danaragraf komite medik komite medik melakukan kredensial bagi seluruh staf medik yang akan melakukan pelayanan medik rumah sakit: memelihara mutu profesi staf medik, dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medikejabat struktural wajib mengawasi bawahannyastrukturalstrukturprosedur operasional yang ditetapkan direktur. setiap laporan yang diterima oleh pejabat strukturabidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerjrinsip efisiensi, ekonomis,enam) hari kerja diatur sebagai berikutkecuali hari jum'dengan ketentuan diatur sebagai berikut untuk tenaga fungsional dengan pelayanan (satu) shift atau non shift seperti instalasi rawat jalan poliklinik) diatur sebagai berikut:'at serta apel kerja gabungan atau apel hari hari besar. untuk tenaga fungsional dengan pelayanan (tiga) shift dengan ketentuan jam kerja antara jam dalam minggu jam perbulan) diatur sebagai berikut shift pagi dari pukul s.d wita, shift siang dari pukul s.d wita, shift malam dari pukul s.d wita,pegawaisebagaimana dimaksud padadasarkan padan ketentuan perjanjian kontrak kerja. bagian kesepuluh jasa pelayanan seluruh karyawan pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipilwalikotawalikota tersendiri. paragraf retribusi pelayanan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit mengacu pada peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan dan peraturan daerah retribusi pemakaian kekayaan daerah. paragraf rencana strategismenyusun rencana kerja tahunan berupa rencana kerja dan anggaran dan evaluasi kinerja. rencana strategis sebagaimana dimaksud pada disusun sebagai bagian dari penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan mempertimbangkan hasil analisis dan faktor internal maupun facberpedoman pada rencana strategispelayanan, anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), dan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). pendapatan rumah sakit bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus disetorkan kas daerah dalam waktu 1x24 jam. pendapatan rumah sakit bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud padarumah sakit bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada walikota setiap (satu) bulan sekali. paragraf pengelolaan belanja belanja rumah sakit merupakan belanj sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan. belanja rumah sakit sebagaimana dimaksud pada terdiri ataspelayanan sebagaimana dimaksud dalamadministrasi kontrol:walikotatandar pelayanan minimal spm) pengesahan yang dihampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. laporan keuangan berdasar standar akuntansi pemerintahneraca keuanganwalikota. laporan keuangan berdasar standar akuntansi pemerintah diaudit badan pemeriksa keuangan sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah. bagian kedua limbah medis dan non medis baik dalam bentuk fisik, kimiasanitasi rumah sakityang mengacu padaud lembaran daerah kota banjarmasin tahun nomorsisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: perubahan rencana kerja pemerintah daerahencana kerja pemerintah daerah kota banjarmasin tahun sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (enam) bagian utama, yaitu bab pendahuluan, bab evaluasi hasil triwulan triwulan satupatan daerah, dan bab penuthpelatihan kerja dan pengembangan kewirausahaan terpadu dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota depok, menimbang bahwa dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendayagunakan potensi ekonomi dibutuhkan peran pemerintah daerah, bahwa tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja maka diperlukan peningkatan keterampilan dan kompetensi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang tertuang didalam rencana pembangunan jangka menengah rpm) kota depok tahun diperlukan adanya upaya percepatan dalam mengatasi pengangguran melalui pengembangan kewirausahatihan kerja dan pengembangan kewirausahaan terpadngembangan inkubator wiratenaga kerja dan transmigrasi nomor tahun tentang kerjasama penggunan pelatihan berbasis kompetensi, peraturan menteri ketenagakerjaan nomor tahun tentang penyelenggaraan pemasangan dalam negerimenetapkan peraturan walikota tentang penyelenggaraan pelatihan kerja dan pengembangan kewirausaha, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kota. perangkat daerah yang selanjutnya disingkat pd, adalah perangkat daerah otonomwasta adalah orangdaerah kotaeompetensi kerjaelatihan yang ditetapkandiyang selanjutnya disingkatingkat la lpk, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak pihak yang memerlukannywirausahaan adalah semangat, sikap,terpadu yang selanjutnya disingkat pkt, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara pemerintah daerah kota, dunia usaha, dan masyarakdan berdomisili indonesia. kelompok sasaran adalah orang perseorangan atau kelompok orang calon peserta pengembangan kewirausahaan terpadu terutama usia angkatan kerja. peserta pengembangan kewirausahaan terpadu yang selanjutnya disebut peserta pkt, adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pengembangan kewirausahaan terpadu sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota ini. wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan. pasar bersama adalah bentuk pemasaran terpadu produk dari peserta pengembangan kewirausahaan terpadu yang dipusatkan daerah kota. usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat umkm, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. industri kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat ikm, adalah industri skala mikro dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perindustrian. peraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dan pengembangan kewirausahaan terpadu daerah kota. penyelenggaraan pelatihan kerja dan pkt bertujuan untuk: mengarahkan kebijakan dan mendukung pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, mendorong peran serta dan kerjasama para pihak dalam penanganan masalah ketenagakerjaan mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan kewirausahaan yang optimal dalam pengembangan kewirausahaan, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan, kualitas kinerja, dan daya saing wirausaha, meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai wira usaha daerah melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi daerah, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mikro serta ikm dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi. bab penyelenggaraan pelatihan kerja bagian kesatu prinsip dasarorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, cc. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah kota, dan masyarakat, dan diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif. bagian kedua tanggung jawab pemerintah daerah kota dalam menyelenggarakan pelatihan kerja, pemerintah daerah kota bertanggung jawab untuk: melakukan sosialisasi dan promosi pelatihan, mendorong perusahaan industri untuk menerima melaksanakan pelatihan kerja ditempat kerja, pemasangan, dan atau peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan melaksanakan pelatihan kerja sesuai potensi dan kebutuhan pasar. bagian ketiga tahapanparagraf analisis kebutuhan pelatihan kerja analisis kebutuhan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: analisis informasi pasar kerja daerah, analisis jabatan,dan cc. analisis kompetensi kerja. analisis informasi pasar kerja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakananalisis jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan analisis sekumpulan pekerjaan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang seorang pegawai dalam perusahaan. analisis kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan analisiserintah daerah kota membentuk tim analisis kebutuhan pelatihan, yang keanggotaannya terdiri dari: unsur pd, asosiasi pengusaha, lembaga pelatihan, akademisi, dan ataukerja sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan oleh wali kota atas usulan yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan. paragraf penyusunan program pelatihan kerja penyusunan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam paragraf penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki keahlian kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja penyelenggara pelatihan kerja harus menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuksesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan kerja rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam hurufaragraf pelaksanaan pelatihan kerja pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan pelatihan tempat pelatihan kerja (off the job) dan pelatihan ditempat kerja (on the job training). metode pelatihan kerja dilaksanakan sesuai dengan jenjang program pelatihan pelaksanaan pelatihan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii pkt bagian kesatu umum pkt diselenggarakan melalui: peningkatan kapasitas wirausaha, pembentukan jejaring dan pasar bersama, cc. pemberian insentif fiskal daerah, kerjasama, penugasan, dan kolaborasi keseimbangan, dan monitoring dan evaluasi. penyelenggaraan pkt sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh sesuai dengan bidangnya selaku pelaksana pkt. dalam rangka mengintegrasikan penyelenggaraan pkt sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim penyelenggara pkt yang ditetapkan oleh wali kota. selaku pelaksana pkt bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pkt melalui peningkatan kapasitas wirausaha dari kelompok sasaran pkt. kelompok sasaran pkt sebagaimana dimaksud pada ditujukan bagi: pencari kerja, wirausaha baru,dan cc. wirausaha naik kelas. kelompok sasaran sebagaimana dimaksud adalah masyarakat yang merupakan angkatan kerja. pencari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan bagi orang perseorangan atau kelompok orang membutuhkan dan atau belum mendapatkan pekerjaan. wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan bagi orang perseorangan atau orang yang membutuhkan dan atau belum mendapatkan pekerjaan yang berminat berwirausaha. wirausaha naik kelas sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan bagi: wirausaha mikro yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha kecil, wirausaha kecil yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha menengah. peningkatan kapasitas wirausaha sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui program dengan rangkaian kegiatan meliputi: pendaftaran, pelatihan, cc. pendampingan usaha, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan fasilitasi akses permodalan. bagian kedua pendaftaran kelompok sasaran yang akan mendaftar menjadi peserta pengembangan kewirausahaan terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut: fotokopi ktp depok, surat penyataan, belum memiliki pekerjaan dan memiliki rencana membuka usaha, atau memiliki rencana mengembangkan usaha. surat pernyataan akan bersungguh sungguh untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas wirausaha. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mekanisme pendaftaran online. dalam rangka membantu percepatan implementasi program pengembangan kewirausahaan terpadu, yang membidangi urusan ketenagakerjaan melaksanakan: fasilitasi pelaksanaan pendaftaran bagi masyarakat secara online, dan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang program pengembangan kewirausahaan terpadu. bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan wawancara oleh sesuai bidangnya. dalam hal hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada dinyatakan berhak mengikuti program peningkatan kapasitas wirausaha, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala sesuai dengan bidang urusannya. bagian ketiga pelatihan peserta pengembangan kewirausahaan terpadu wajib mengikuti pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara berjenjang yang diselenggarakan oleh sesuai dengan bidang urusannya. jenjang pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelatihan tingkat dasar, dan pelatihan tingkat lanjutan. pelatihan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan bagi kelompok sasaran pencari kerja dan wirausaha baru yang ingin memulai usahanya dengan materi pelatihan paling sedikit memuat: motivasi dan kewirausahaan, ide dan konsep usaha,dan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dasar keuangan. pelatihan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan bagi kelompok sasaran wirausaha naik kelas yang ingin mengembangkan usahanya dengan materi pelatihan paling sedikit memuat: orientasi pengembangan kewirausahaan, dan perencanaan, kemampuan spesialisasi usaha, dan manajemen usaha. ketentuan mengenai tata laksana penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala sesuai dengan bidang urusannya. bagian keempat pendampingan usaha dalam proses penyelenggaraan pkt, peserta pkt mendapatkan pendampingan usaha dari sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan bidang urusannya. pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: memberikan bimbingan dan mentoring pengembangan usaha serta pendampingan dalam (tujuh) proses peningkatan kapasitas wirausaha, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkembangan usaha. bagian kelima perizindifasilitasi untuk mendapatkan dokumen perizinan dan atau non perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) terkait kewirausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam pemasarserta telah memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan terkait kewirausahaan difasilitasi untuk dapat memasarkan produknya sebagaimana dimaksud dalam huruf (e). fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh sesuai dengan bidang urusannya baik secara mandiri maupun secara bersama sama. pemasaran secara mandiri sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh masing masing melalui kegiatan bazar atau kegiatan lainnya yang sejenis. pemasaran secara bersama sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bersama sama oleh seluruh perangkat daerah dinas perindustrian dan perdagangan, dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, dinas koperasi dan umkm) selaku pelaksana pkt melalui penyelenggaran wirausaha. pelaksanaan pemasaran secara bersama sama sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh asisten yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang ekonomi dan pembangunan. bagian ketujuh pelaporan keuangan peserta pkt yang telah memperoleh dokumen perizinan dan atau non perizinan serta mendapatkan fasilitasi pemasaran produk difasilitasi untuk dapat menyusun pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (f). fasilitasi penyusunan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh sesuai dengan bidang urusannya. sebagaimana dimaksud pada menyusun standar operasional prosedur pelaporan keuangan. bagian kedelapan fasilitasi akses permodalan peserta pkt difasilitasi akses untuk mendapatkan kemudahan permodalan dari perbankan dan atau lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang apabila telah melaksanakan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam fasilitasi akses untuk mendapatkan kemudahan permodalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh sesuai dengan bidang urusannya. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dalam memfasilitasi kemudahan akses permodalan dapat bekerja sama dengan perbankan dan atau lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bab pembentukan jejaring dan pasar bersama pemerintah daerah kota bersama dengan para pemangku kepentingan memfasilitasi pembentukan jejaring dan pasar bersama dari peserta pkt. pembentukan jejaring dan pasar bersama wirausaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pemanfaatan hasil produksi anggota komunitas kewirausahaan masing masing wilayah pd, pengenalan produk atau promosi, ccbentukan jejaring dan pasar bersama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh masing masing sesuai bidang urusan pemerintahan terkait dan dikoordinasikan oleh asisten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ekonomi dan pembangunan. dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pkt seluruh selaku pelaksana pkt dapat membangun, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi penyelenggaraan pkt sesuai dengan lingkup tugasnya. untuk menciptakan keterpaduan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan pkt sebagaimana dimaksud pada yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika mengintegrasikan sistem informasi penyelenggaraan pkt. seluruh dan pelaku usaha yang berada daerah kota memprioritaskan penggunaan barang jasa produk hasil peserta pkt. bab pemberian insentif fiskal daerah wali kota dapat memberikan insentif fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu. insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk pengurangan dan atau keringanan pembayaran pajak daerah yang dikenakan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh peserta pengembangan kewirausahaan terpadu yang telah mengikuti seluruh rangkaian program peningkatan kapasitas wirausaha. ketentuan lebih lanjut dan prosedur pemberian pengurangan dan atau keringanan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota tersendiri. bab kerjasama, penugasan, dan kolaborasi kelembagaan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pkt pemerintah daerah kota dapat melakukan kerja sama dengan: komunitas kewirausahaan, asosiasi dunia usaha, asosiasi profesi, lembaga jasa keuangan, lembaga pemerintahan dan otoritas terkait, perguruan tinggi, media, dan lembaga dan atau komunitas lain terkait. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pkt dan dilakukan bagi peserta pkt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii monitoring dan evaluasi monitoring penyelenggaraan pkt dilakukan oleh tim kerja monitoring dan evaluasi pkt. tim kerja monitoring evaluasi pkt sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. tim monitoring pkt sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pkt, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada wali kota melalui sekretaris daerah secara berkala paling sedikit (satu) tahun sekali. dalam rangka sosialisasi, ketentuan dalam peraturan wali kota ini dilaksanakan paling lambat pada januarpari pas daerah kota depok lal srt nsarviano p., sh, m.h. 'ip.t) jumlah pendapatan daerah setelah perubahan belanja daerah semula bertambah t)www et)pdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang aa.keberadaan satuan perlindungan masyarakat kota yogyakarta masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga keberadaannya perlu diatur dalam peraturan walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas, maka perlu ditberita daerah nomor seri dj)nomor memutuskan menkelurahan, kecamatan atau kotkewenangan pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas meliputi a.pendidikan dan pelatihan, b.peningkatan kesiapsiagaan, c.penanganan tanggap darurat, d. jenis, bentuk dan warna pakaian seragam, atribut, perlengkapan dan peralatan operasional satlinmasdaan pakaian seragam, atribut, perlengkapan dan peralatan operasional dilakukan oleh dinas. bab pembinaan walikota melakukan pembinaan umum penyelenggaraan perlindungan masyarakat tingkat kota. kepala dinas melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat tingkat kota. camat melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat tingkat kecamatan. lurah melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat kelurahan. bab vii pelaporankepala dinas. kepala dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada walikota yogyakarta, sebagai bahan laporanmbiayaan pembiayaan pemberdayaan satlinmas sebagaimana dimaksud pada dan dibebankan pada anggaran kecamatan. pembiayaan pemberdayaan satlinmas sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran dinas. pembiayaan pengadaan pakaian seragam, atribut, perlengkapan dan peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran dinas. pembiayaan dimaksud dalam dan dapatemda diy. bab ketentuan lain lain anggota satlinmas yang telah dilantik sebelum peraturan walikota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai masa tugasnya selessunan organisasi satlinmas kelurahan kepala satlinmas kelurahsusunan organisasi satlinmas kecamatan kepala satlinmas kecamatan sekretaris ananunanannnanaannanaannanakasatlinmas kelurahan susunan organisasi satlinmas kota kepala satlinmas kota sekretaris ananunanannnanaanaanaannanantee walikota yogyakarta kasatlinmas kecamatan ttd haryadi sudutjenis, bentuk dan warna pakaian, atribut satlinmas keterangan: mutz emblem lintas 4g jilbab monogram lintas tanda kemahiran merah putihtulisan lintas bordir tanda pengenal kaos oblong khaki tua kehijau hijauan celana panjang rok panjang pdh pria pdh wanita pdh wanita berjilbab pdh wanita hamil sepatu pdh warna hitam ban keterangan baret emblem lintas monogram lintas lidah baju pdl merah putih tanda kemahiran bordirbordir tulisan lintas bordir tanda jabatan bordir tanda pengenal permanen f3) bolster tonfa borgol kantung samping terbuka ppl pdl lidah kopel rim pria wanita wanita berjilbab kaos warna khaki tua kehijau hijauan kopel rim (kepala kopel logam) sepatu lars warna hitam @ : keterangan topi lapangan (patrol cap) emblem lintas kaos warna hijau khaki monogram lintas merah putih tanda kemahiran bordir page tulisan lintas badge tulisan kota yogyakarta papan nama bordir tanda kewenangan bordir tanda jabatan bordir tanda pengenal tulisan lintas bordir draw rim (untuk yang dilapangan) pria dan wanita tampak depan wanita jilbab 'tampak belakang kantung samping terbuka sarung tonfa stick) borgol kopel rim (kepala kopel logam) lidah kopel kantong belakang tertutup kantong samping bawah tertutup sepatu lars warna hitam walikota yogyakarta ttd haryadi sudut masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, satlinmas kelurahan adalah satlinmas yang wilayah kerjanya tingkat kelurahan. satlinmas kecamatan adalah satlinmas yang wilayah kerjanya tingkat kecamatan. satlinmas kota adalah satlinmas yang wilayah kerjanya tingkat kota. kepala satuan lintas yang selanjutnya disebut kasatlinmas adalah anggota satlinmas yang memenuhi persyaryogyakarta, dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kota adalah kota yogyakartalurah adalah kepala kelurahan lingkungan pemerintah kota yogyakarta. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi pengorganisasian, tugas, hak dan kewajiban, cc. pemberdayaan, pembinaan, pelaporan, dan pembiayaan. bab iii pengorganisasian walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteota melimpahkan pelaksanaannya kepada dinassatlinmas dibentuk tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.pendidikan minimal slip dan atau sederajat,, surat pernyataan bebas narkoba, bertempat tinggal wilayah kelurahan setempat dan memiliki kartu tanda penduduk kota yogyakarta, dan surat pernyataan kesanggupananggota satlinmas dengan keputusan walikota.yang telah mencapai usia (enam puluh) tahun, masih dapat menjadi anggota satlinmas dengan menyampaikan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah luar kota yogyakarta, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. pemberhentian anggota satlinmas sebagaimana dimaksud pada atas, ditetapkan dengan keputusan walikota. satlinmas,tingkat kelurahan kepada lurah, tingkat kecamatan kepada camat, dan tingkat kota kepada kepala dinastidak tidaknya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud serta beberapa syarat tambahan memiliki pengalaman sebagai anggota lintas sekurang kurangnya (lima) tahun, pendidikan minimal sta dan atau sederajat, cc. pernah mengikuti pendidikan dasar lintas, diusulkan dan mendapat rekomendasi dari lurah camat kepala dinas: masa bakti kepala satuan adalah selama (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh anggota satlinmas yang ditunjuksejumlah (sepuluh) orang untuk setiap lagunya atau sesuai dengan kebutuhan. kepala satuan membawahi kepala satuan tugas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat kamtrantibmas), kepala satuan tugas pengurangan risiko bencana, dan kepala satuan tugas sosial. kepala satuan tugas kamtrantibmas sebagaimana dimaksud huruf atas, membawahi komandan regu keamanan, komandan regu ketenteraman dan ketertiban, dan komandan regu bela negara. kepala satuan tugas pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud huruf atas, membawahi komandan regu deteksi dini, komandan regu pertolongan pertama, dan komandan regu penyelamatan dan evakuasi. kepala satuan tugas sosial sebagaimana dimaksud huruf atas, membawahi komandan regu kegotongroyongan, dan komandan regu dapur umum. kepala satuan dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh sekretaris. sekretaris sebagaimana dimaksud pada dijabat oleh anggota satlinmas, yang ditunjuk oleh lurah, camat atau kepala dinas. bagian kesatu satlinmas kelurahan lurah merekrut calon anggota satlinmas kelurahan. perekrutan calon anggota satlinmas dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga. dalam melakukan perekrutan calon anggota satlinmas, lurah membentuk tim seleksi. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada atas terdiri dari lurah, bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat babinkamtibmas), bintara pembina desa baginya), kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum kelurahan, unsur lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan lpml). mekanisme perekrutan calon anggota satlinmas tim seleksi mengumumkan tentang perekrutan calon anggota satlinmas:, calon anggota satlinmas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam mengisi formulir pendaftaran, tim seleksi melakukan seleksi terhadap calon anggota satlinmas, selambat lambatnya dalam jangka waktu (dua) minggu setelah pelaksanaan seleksi, tim seleksi mengumumkan hasil seleksi. bagian kedua satlinmas kecamatan camat merekrut anggota satlinmas kelurahan untuk melaksanakan tugas menjadi anggota satlinmas kecamatan. camat dalam melaksanakan rekrutmen berkoordinasi dengan lurah dan kasatlinmas kelurahan. kepala satuan lintas kecamatan ditunjuk oleh camat dengan memperhatikan persyaratan kepala satuan sebagaimana dimaksud bagian ketiga satlinmas kota kepala dinas merekrut anggota satlinmas kelurahan dan atau anggota satlinmas kecamatan untuk melaksanakan tugas menjadi anggota satlinmas kota. kepala dinas dalam melaksanakan rekrutmen berkoordinasi dengan camat dan kasatlinmas kecamatan. kepala satuan lintas kota ditunjuk oleh kepala dinas dengan memperhatikan persyaratan kepala satuan sebagaimana dimaksud bagian keempat pelantikan anggota satlinmas dilantik oleh kepala dinashak dan kewajiban bagian kesatu tugas satlinmas mempunyai tugas: membantu dalam pengurangan resiko bencana, membantu menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu masyarakatrincian tugas kepala satuan, kepala satuan tugas dan komandan regu, diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. regu keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugastenteraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat wilayah, membantu menjaga keamanan dalam kegiatan yang ada masyarakat, cc. membantu mencegah konflik warga, membantu mencegah peredaran narkoba dan obat obatan terlarang, dan membantu kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum, regu bela negara sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu menjaga ketahanan masyarakat wilayah, membantu menyiapkan potensi ketahanan masyarakat, membantu menyiapkan kader kader ketahanan masyarakat, membantu pembinaan potensi ketahanan masyarakat, dan membantu sosialisasi dan penyuluhan bela negara, regu deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugassebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugasgotongroyongan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu kegiatan sosial kemasyarakatan wilayah, membantu kegiatan penanggulangan kebencanaan wilayah, membantu menggerakkan potensi sosial wilayah, membantu pencegahan penyakit masyarakat wilayah. regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas diy, dan (tiga puluh) tahun dari menteri dalam negeri, mendapatkan tali asih bagi yang telah mencapai usia (enam puluh) tahun,an kewenangan pemberdayaan yang dilakukan oleh kelurah kewenangan pemberdayaan yang dilakukan oleh kecamat
tr) pena nlaperaturan walikota nomor tahun tentang pedoman penataan tatalaksana business process)usunan proses bisnisdnyusunan peta proses bisnis instansi pemerintparatur negara.peta proses bisniproses bisnis pemerintah daerah dilaporkan kepada menteri. peraturantujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap pemerintah daerahota banjarmasinpenutup dengan diundangkannya peraturan walikota ini, maka peraturan walikota nomor tahun tentang pedoman penyusunan tatalaksana business processh4daertelaah hubungan logis antara pernyataan, fakta kausal atau data dan informasi yang diperoleh. klasifikasi memilah milah data informasi atau fakta yang proses sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung. pemodelan pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan proses,merintahmerintahvisi, misi tujuan fungsi fungsi ama peta proses peta proses peta proses bisnis level bisnis level bisnis level gema ganmerintahpemerintahmerintah daerah: berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pemerintahlo proses proses proses proses proses proses proses el.' adaerb)peng mem jandanare oran proses tenan balaproses proses proses unit unit unit unit kerja unit kerja kerja kerja kerja kerja kerja unit kerja kerja eren kerja aan kerja unit naa nae (keras (ceria? unit lena| bas pecel ppp kerja kerja aa)eselon lo) unit tekniskjen ko) ton taproses proses proses proses mes tan p peel gantimerintah daerah menetapkan peta proses bisnis pemerintahwalikota banjarmasin, ibnu sina,
nolinesgubernur bupati walikota menunjuk bank umum sesuaidalam rangka pelaksanaan penerimaan maupun pengeluaran daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kota banjarmasin, bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening operasional pada bank umum serta pengawasanmbukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang dalam hal ini sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah:elolaan keuangan daerah. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skpd adalah skpdpemerintah kota banjarmasinekening operasional adalah rekening bank yang digunakan dalam rangka pengelolaan uangbab rekening bank bendahara umum daerah walikota menunjuk bank umum yang sehat untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari pendapatan daerah, untuk belanja daerah dan pelaksanaan pembiayaan daerah melalui keputusan walikota. kepala skpd selaku bud membuka rsud dan atau rekening lainnya pada bank umum yang ditunjuk oleh walikota sebagaimana dimaksud pada pembukaan rsud dan atau rekening lainnya sebagaimana dimaksudpemegang rekening. rekening bank sebagaimana dimaksud pada yang sudah tidak digunakan dan atau tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh bud. bab iii pembukaan rekening skpd dalam rangka pengelolaan uang, kepala skpd atau pejabat lainnya lingkungan pemerintah daerah dapat membuka rekening pada bank umum. untuk dapat membuka rekening pada bank umum, kepala skpd atau pejabat lainnya harus mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada bud kepala skpd atau pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan persetujuan tertulis dari bud pada saat membuka rekening pada bank umum. mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut kepala skpd selaku pengguna anggaran mengajukan permohonan persetujuan untuk membuka rekening bank kepada bud dengan melampirkan surat pernyataan tentang penggunaan rekening. atas dasar permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf bud meneliti daftar rekening bank lingkungan pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh walikota: apabila skpd yang mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening telah memiliki rekening bank dengan tujuan pembukaan yang sama, maka bud menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening skpd: apabila skpd yang mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening belum memiliki rekening dan atau dengan tujuan yang berbeda yang diperkenankan dalam aturan perundang undangada bank umum. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf skpd membuka rekening pada bank umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setelah skpd menerima rekening dari bank umum, selanjutnya rekening dimaksud dilaporkan kepada bud untuk ditetapkan dengan keputusan walikota yang prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penutupan rekening skpd rekening skpd yang sudah tidak digunakan dan atau tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh kepala skpd atau pejabat lainnya dan solonya dipindahbukukan rsud. penutupan dan atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan kepada walikota melalui bud. penutupan rekening bank milik skpd dapat terjadi apabila. mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud padadan menutup rekening dimaksud: dan menutup rekening skpd dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening skpd. setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh bank umum, selanjutnya rekening dimaksud dilaporkan kepada bud untuk ditetapkan perubahan rekening dengan keputusan walikota yang prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka pengelolaan kas, bud dapat memerintahkan penutupan dan atau pemindahbukuan sebagaian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam dan rsud. bab pelaporan rekening sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan dan disajikan dalam laporan keuangan skpd yang bersangkutan. rekening yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada walikota setiap akhir tahun melalui bud. dalam rangka pengendalian dan pengawasan, skpd wajib meminta, menyimpan dan mempelajari rekening koran atas rekening bank operasional serta melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank maupun dengan bud. bab hasil penempatan pemerintah daerah memperoleh bunga dan atau jasa giro atas setiap jenis simpanan dana pada bank umum yang ditunjuk. jenis simpanan dana, tingkat bunga dansurat menyurat antara bud dengan bank yang ditunjuk. bunga, jasa giro atau hasil lainnya sebagai akibat penyimpanan dana pada bank merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan rsud setiap bulannya. perlakuan terhadap bunga, jasa giro dan atau hasil lainnya sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan untuk rekening tertentu sepanjang telah diatur oleh ketentuan lain. bab vii ketentuan peralihan rekening bank yang telah dibuka sebelum ditetapkannya peraturan walikota ini wajib dilaporkan kepada walikota melalui ppid selaku bud. apabila rekening sebagaimana dimaksud pada masih digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya, maka atas rekening tersebut harus ditetapkan dengan keputusan walikota melalui ppid selaku bud. rekening sebagaimana dimaksud pada tidak terkecuali untuk rekening yang masih digunakan oleh satuan kerja yang berada bawah koordinasi suatu skpd. apabila rekening sebagaimana dimaksud pada tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya maka rekening tersebut harus ditutup oleh kepala skpd atau pejabat lainnya dan solonya dipindahbukukan rsud. tata cara pembukaan dan penutupan rekening operasional ini juga berlaku untuk satuan kerja yang berada dibawah koordinasikediri peraturan walikota kediri nomor 7i., peraturan daerah kota kediri nomor tahun tentang retribusi jasa usaha: peraturan daerah kota kediri nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu. memutuskan,setelah mendapatkanwalikota kediri, samsul ashar diundangkan kediri padatanggal sekretaris daerah kota kediri, wahyudi berita daerah kota kediri tahun nomor
mengingat menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik lingkungan pemerintah kabupaten majalengka sebagai perwujudan pemerintahan yang baik good governance), perlu dilakukan langkah langkah nyata dalam upaya memberikan reward and punishment berupa penilaian dan pemberian penghargaan citra karya pelayanan publik majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka dipandang perlu disusunperaturan bupati. peraturan bupati majalengka nomor tahun tent rahmattuhan yang maha esa bupati majalengka, nomor tahun seri berita daerah kabupaten majalengka . . ;,_~~ .,.,:~ undang undnilaian dan pemberian penghargaan citra karya pelayanan publikmenetapkan peraturan bupatiberita daerah kabupaten majalengka tahun nomor . ~j. seri ~ diundangkan majalengka pada tanggal sebe sekretaris daerah kabupaten maj angka, tutti anwar cap ttd bupati majalengka, ditetapkan majalengkatunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai acuan tim penilai dalam melakukan tugas penilaian atau seleksi kompetisi unit pelayanan publik lingkungan pemerintah kabupaten majalengka. penyelenggaraan dalam era reformasi dan globalis didalamnyapertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan publik atau pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan tugas pokok aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang tercermin dalam segala bentuk kegiatan, baik dalam pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan jasa, termasuk dalam proses pengerahan sumber daya yang meliputi sistem manajemen, sarana fasilitas, tenaga personil sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. latar belakbabi pendahuluan peraturan bupati majalengka nomor tahun tanggal desemberlampiran keputusan dalam keputusan ini yang dimaksud dengan; pengertian umumini, terutama yang menyangkut pemenuhan hak hak sipil, dan kebutuhan dasar masyarakat pada kenyataannya masih dirasakan banyak kelemahan, banyak keluhan dan masih belum memuaskan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, sepertitidak adanya kepastian waktu dan tarif pelayanan, serta sikap petugas yang kurang responsif dan lainnya. dalam hal kondisi demikian maka prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, baik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta laporan hasil kinerjauntuk merangsang semangat perbaikan dalam bentuk memberikan penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berhasil terseleksi menjadi unit pelayanan yang terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kinerja publik;;;;;; saran maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan penilaian yang dilakukan dalam rangka kompetisi pelayanan publik dimaksudkan sebagai acuan guna memberikan kemudahan dan kesamaan persepsi bagi tim penilai dalam melakukan penilaian kinerja unit pelayanan publik; petunjuk pelaksanaan penilaian yang dilakukan dalam rangka kompetisi pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan objektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan penilaian. kinerja unit pelayanan publik adalah tingkat keberhasilan unit pelayanan publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik; unit pelayanan publik terterbaik" berdasarkan keputusan tim penilai; unit pelayanan publik baik" berdasarkan keputusan tim penilai; tim penilai adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati yang bertugas menilai kinerja pelayanan publik lingkungan pemerintah kabupaten majalengka;pengumuman visi, misi, motto pelayanan dan janji pelayanan komponen ini berkaitan dalam upaya memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan publik terbaik. indikator penilaian untuk komponen ini meliputi: visi dan atau misi serta motto pelayanan; kemampuan visi dan atau misi serta motto pelayanan yang dipandang mampu memotivasi pegawai dalam memberikan pelayanan publik terbaik; aspek aspek yang menjadi obyek penilaian tim penilai mencakup komponen dan indikator penilaian sebagai berikut bab komponen dan indikator penilaian ruang lingkup penilaian terhadap kinerja unit pelayanan publik meliputi visiruang lingkup dengan adanya petunjuk pelaksanaan penilaian yang dilakukan dalam rangka kompetisi pelayanan publik ini, maka sasaran yang ingin dicapa dan baik. sasaran standar sedangkan sistem dan prosedur baku eksternal meliputi antara lain standar pelayanan yang terdiri darindikator penilaian untuk sistem dan prosedur ini meliputi prosedur tetap standar operasional prosedur sop) atau standar pelayanan; sistem pengelolaan berkas dokumen; penerapan iso dalam penyelenggaraan pelayanan publik; sistem prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat; sistem pengelolaan mutu pelayanan; uraian tugas yang jelas; standar pelayanan yang diketahui secara terbuka oleh masyarakat; kelayakan biaya tarif; sistem dan prosedur baku internal meliputi antara lain standar operasional prosedurkomponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur prosedur baku yang dibentuk,; janji layanan. sarana dan prasarana komponen ini berkaitan dengan dayaguna sarana dan prasarana yang dimiliki. indikator penilaian untuk komponen ini meliputi optimalisasi sarana yang digunakan untuk proses pelayanan; kenyamanan sarana pelayanan yang tersedia kepada masyarakat pengguna dengan memperhatikan faktor kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan; sarana pengaduan keluhan yang berfungsi secara efektif. bab iii sikap dan perilaku, ketrampilan, kepekaan, dan kedisiplinan. indikator penilaian untuk komponen ini meliputi adanya pedoman internal tentang sikap dan perilaku etika pegawai dalam pemberian pelayanan); sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; tingkat kepekaan respon pegawai dalam memberikan pelayan kepada masyarakat; tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;tandar waktu untuk penyelesaian pelayanan; standar kualitas pelayanan yang berfungsi secara baik; mekanisme dan sarana pengaduan keluhan yang berfungsi dengan baik; tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada masyarakat. jenis mekanisme penilaian pelayanan publik dilakukan melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut seleksi awal tim penilai melakukan seleksi awal terhadap unit pelayanan publik yang berada lingkungan pemerintah kabupaten majalengka untuk kemudian dikelompokan dalam kategori jenis pelayanan administrasi, jenis pelayanan barang, dan jenis pelayanan jasa. pengelompokan jenis pelayanan ini dapat dibedakan sebagai berikut mekanisme penilaian penilaian kinerja terhadap unit pelayanan publik didasarkan pada hasil kegiatan yang dilaksanakan selama (satu) tahun terakhir terhitung pada saat penilaian dilakukan. kurun waktu kegiatan yang dinilai tim penilai mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan publikkeanggotaan tim penilai dibentuk dengan keputusan bupati. tim penilai bab iii tim penilai dan mekanisme penilaian berdasarkan jen pelayanan administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin izin, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain lain. contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah, pelayanan imb, pelayanan administrasi kependudukan ktp, mtr, akta kelahiran kematian), dan sebagainya. jenis pelayanan barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai individual) dalam suatu sistem secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya. contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon, dan sebagainya. jenis pelayanan jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penumpangnya pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, dan pelayanan pemadam kebakaran, dan sebagainya. proses metode penilaian tata cara penilaian dilakukan dalam (lima) tahap, yaitu seleksi administratif yaitu merupakan rangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan untuk meneliti kelengkapan terhadap berkas berkas administratif unit pelayanan publik; observasi yaitu merupakan rangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan melalui kunjungan pengamatan secara langsung tempat unit pelayanan publik dengan cara mengidentifikasi semua komponen pelayanan yang akan dinilai; survey lapangan yaitu merupakan rangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan melalui penyebaroleh tim penilai; berdasarkan hasil verifikasi seleksi awal, tim penilai menetapkan calon calon unit pelayanan publik yang akan dilombakan dalam kompetisi pelayanan publik tingkat paten; pelaksanaan penilaian yang meliputi seleksi administratif, observasi, survey lapangan, wawancara, dan hasil informasi lainnya terhadap unit pelayanan publik yang telah ditetapkan berdasarkan hasil seleksi awal; pengolahan hasil pelaksanaan penilaian berdasarkan form yang telah ditentukan; penentuan unit pelayanan publik dengan kategori terbaik" dan baik"; penetapan keputusan bupati terhadap unit pelayanan publik terbaik dan baik; pemberian penghargaan. pengolahan . proses wawancara yaitu merupakan rangkaian kegiatan penilaian dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan unit pelayanan, dan atau petugas pelayanan lainnya yang memiliki keterkaitan; informasi lainnya yaitu merupakan rangkaian kegiatan penilaian dengan mencari data informasi lain dari sumber sekunder, baik berupa pendapat, laporan, pengaduan, dan temuan temuan lainnya. teknik penilaian rangkaian kegiatan dalam penilaian dan seleksi dilakukan dengan tata cara dan teknik penilaian sebagai berikut; mengalikan nilai rata rata dimaksud dengan bobot masing masing komponen;: menjumlahkan nilai yang diperoleh setiap komponen penilaian; membuat nilai rata rata komponen. membuat nilai ikm dengan menjumlahkan seluruh nilai rata rata komponen dibagi jumlah unsur pelayanan dikali nilai dasar, untuk memperoleh penilaian keseluruhanlapangan; maksud dan tujuan pemberian penghargaan dimaksudkan untuk membangun semangat dan mendorong kreatifitas lingkungan unit penyelenggaraan pelayanan publik dijajaran instansi pemerintah serta bumi dalam menciptakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mutu pelayanan serta. sedangkan bab penghargaan kepada bupati. ada pun format laporan sebagaimana termuat dalam halaman akhir petunjuk ini. pengolahan hasil penilaian lapangan dari form dandalam penentuan unit pelayanan publik terbaik dan baik. calon unit pe!layanan publik terbaik" dan baik", jika memenuhi standar nilai sebagai berikut nilai tertinggi dengan kategori terbaik" nilai tinggi kesatu dan kedua dengan kategori baik". penetapan unit pelayanan publik terbaik dan baik ditetapkan melalui sidang tim penilai dengan mempertimbangkan, menyepakati dan memutuskan hasil seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan. hasil dari sidang ini selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan bupati majalengka dan keputusan hasil penilaian akhir bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. masing masing untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas penilaian unit pelayanan masyarakat, maka setiap anggota kelompok tim penilai agar memperhatikan petunjuk sebagai berikut masing masing kelompok turn penilai bertanggung jawab untuk menyebarkan form kepada anggota masyarakat dan menarik kembali untuk pengolahan datanya; bab lain lain tabulasi form adan form form dan form setelah terisi dengan penilaian agar dilakukan tabulasi menggunakan formulir tabulasi yang tersedia, dan dirumuskan kesimpulan angka nilai peroleh atas unit pelayanan yang dinilai. hasil penggabungan angka nilai dari form ditambah form merupakan nilai yang diperoleh pada unit pelayanan. instrumen penilaian form form merupakan instrumen penilaian dari hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat ikm). form merupakan kuesioner alat bantu survey yang harus diisi oleh anggota masyarakat pengguna pelayanan (sebagai responden) dapat terdiri dari unsur pengguna pelayanan sendiri, lsm lokal setempat, asosiasi profesi setempat, anggota dprd setempat, pers wartawan media lokal. form diisi melalui teknik wawancara dengan masyarakat yang dipandu oleh tim penilai, dalam hal ini tim penilai dapat mengatur acara mencari menemui responden para pengguna pelayanan ketika dalam kunjungan observasi lokasi unit pelayanan. form masing masing anggota tim penilai berhak meneliti menilai dan bertanggung jawab untuk mentabulasi hasil penilaiannya dari form dan form dengan menggunakan formulir tabulasi yang tersedia; masing masing kelompok tiri penilai menyimpulkan menetapkan angka penilaian atas unit pelayanan yang dinilai berdasarkan hasil tabulasi penilaian masing masing anggotanya dan melaporkannya kepada tim pengarah melalui ketua tim penilai; dalam penilaian agar mencermati dan mengenali setiap proses pelayanan dan simpul sampulnya serta kondisi yang terjadi dilapangan lokasi unit pelayanan; sedapat mungkin mencari tahu informasi dan mengamati fakta dari masyarakat pengguna pelayanan, misalnya dengan menghubungi unsur anggota masyarakat setempat, lsm anggota dprd, dan lain lain; dalam pengamatan agar memperhatikan sikap perilaku pelayanan (service attitude) petugas unit pelayanan dan tidak hanya terpaku pada penampilan fisik sarana fasilitas pada unit pelayanan; bersikap objektif independen, tidak terpengaruh oleh suatu pemberian hadiah oleh oleh dalam bentuk apapun; berusaha mencari tahu dampak positif pemanfaatan out come) dari kegiatan pelayanan masyarakat maupun dampak negatifnya apabila ada, sebagai pertimbangan pemahaman atau pengurangan nilai bagi unit pelayanan. llngkarilah nilai yang sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan pada kolom nilai. keterangan: lokasi daerah instansi lembaga kelompok pelayanan nama unit pelayanan form formulir penilaian kinerja unit pelayanan penilaian lapangan) komponen penilaian indikator kode perkiraan kondisi nilai dan bobot visi dan atau apakah tidak ada visi misi misi serta terdapat ada, namun sulit untuk visi motto dan atau misi dimengerti pelayanan yang mampu ada, namun tidak relevan memotivasi dengan pelayanan bobottidak ada motto terdapat pelayanan motto ada, namun sulit untuk pelayanan dimengerti yang mampu ada, namun tidak relevan memotivasi dengan pelayananmotto tid~k diurut ul"akan, hanya pelayanan diketahui oleh pegawai diumumkan tidak diumumkan, namun secara hanya diet~kan dinding terbuka dalam ruang pirnplnan kepada masyarakat tidak diumumkan, namun hany& diletakan dinding dalam ruang pegawai diumumkan, namun tidak secara kelas tampak diurapi. jikan, cukup jelas dilihat ada, namun tidak berfungsi dengan baik tidak ada apakah terdapat iso dalam penyelenggara aan pelayanan publik ada, dan berfungsi dengan baik ada, namun tidak berfungsi dengan baik tidak ada apakah terdapat sistem pengelolaan berkas doku en? bobot o) apakah ter 24_ + t_id_a_k_a_da + _o i dapat prose ada, namun tidak dur tetap berfungsi dengan baik f ~ i~~ ""~~ ~~~ i~~ i( (standar ope ada, dan berfungsi dengan rating price baik dubes sop) atau standar pelayanan? sistem dan prosedur pelayanan rata rata skor komponen dikali bobot komponen nilai komponen jumlah skor komponen dibagi rata rata skor komponen jumlah skor indikator s.d jumlah skor komponen skor: diumumkan, jelas dan dilaksanakan dengan baik diumumkan, jelas namun tidak dilaksanakan diumumkan, tidak jelas dan tidak dilaksanakan ada, namun tidak diumukan tidak ada janji layanan apakah terdapat janji layanan? diumumkan, sangat jelas dapat dilihat nilai perkiraan kondisi indikator kode komponen penilaian dan bobot komponen penilaian indikator kode perkiraan kondisi nilai dan bobot ada, dan berfungsi dengan baik apakah tidak ada terdapat ada, namun tidak sistem proses berfungsi dengan baik ada, dan berfungsi dengan pengelolaan baik pengaduan masyarakat apakah tidak ada terdapat ada, namun tidak sistem berfungsi sama sekali pengelolaan ada, namun berfungsi mutu sebagian pelayanan? ada, dan berfungsi dengan baik apakah tidak ada pegawai ada, namun tidak jelas memiliki ada dan jelas namun tidak uraian tugas dilaksanakan yang jelas? ada dan jelas serta dilaksanakan dengan konsisten apakah tidak ada terdapat ada, namun tidak standar diumukan pelayanan ada, diumumkan, namun yang tidak dilaksanakan diketahui ada, diumumkan, namun secara hanya1: sebagian terbuka oleh dia1 anakan masyarakat ada, diumumkan dan dilaksanakan dengan baik komponen penilaian indikator kode perkiraan kondisi nilai dan bobot ada, ditepati, bahkan bisa lebih cepat apakah ada tidak ada standar ada, tidak diumumkan kualitas ada, diumumkan, tetapi pelayanan tidak berlaku yang ada, diumumkan, kadang berfungsi ditepati kadang tidak secara baik ada, diumumkan, pada umumnya ditepati ada, ditepati, bahkan bisa lebih cepat apakah tidak ada terdapat ada, tetapi tidak jelas, mekanisme tidak diumumkan dan penanganan tidak tersedia petugas yang menangani pengaduan ada, kurang jelas keluhan prosedurnya, tidak yang diumumkan dan tidak berfungsi tersedia petugas yang dengan menangani baik? ada, jelas prosedurnya, diumumkan tetapi tidak tersedia petugas yang menangani ada, jelas prosedurnya, diumumkan, tersedia petugas yang menangani tetapi tidak ditindaklanjuti komponen penilaian indikator kode perkiraan kondisi nilai dan bobot ada, jelas prosedurnya, diumumkan dan tersedia petugas yang menangani serta ditindaklanjuti bagaimana sangat tertutup, tidak ada tingkat informasi pelayanan yang keterbukaan disampaikan kepada informasi masyarakat pelayanan petugas hanya kepada memberikan jika ditanya masyarakatisity' msi p~https~tll. kel masyarakat dapat diakseskomponen penilaian indikator kode perkiraan kondisi nilai dan bobot nilai rata rata skor komponen komponen dikali bobot komponen sumber daya apakah tidak ada manusia terdapat ada, namun tidak som) pedoman berfungsi tidak diterapkan pelayanan internal ada, namun sebagian tentang sikap besar tidak berfungsi tidak bobot o) dan perilaku diterapkan (etika ada, hanya sebagian kecil pegawai) yang berfungsi diterapkan dalam ada, sebagian besar pemberian berfungsi diterapkan pelayanan? ada, berfungsi diterapkan dengan baik bagaimana sangat buruk sikap dan buruk perilaku kurang baik pegawai cukup baik dalam baik memberikan sangat baik pelayanan kepada masyarakat? bagaimana sangat tidak disiplin kedisiplinan tidak disiplin pegawai kurang disiplin dalam cukup disiplin memberikan disiplin pelayanan sangat disiplin kepada masyarakat bagaimana sangat tidak tingkat teka responsif kepekaan res tidak peka responsif pon pegawai kurang teka responsif dalam cukup peka responsif memberikan peka responsif pelayanan sangat peka responsif kepada masyarakat komponen penilaian indikator kode perkiraan kondisi nilai dan bobot bagaimana sangat tidak terampil tingkat (sangat lamban, malas) keterampilan tidak terampil pegawai dalam kurang terampil memberikan cukup terampil pelayanan terampil kepada sangat terampil (sangat masyarakat cepat dan teliti) apakah tidak ada sama sekali terdapat ada, namun sangat jarang kebijakan dilakukan dan tidak pengembangan relevan dengan upaya pegawai peningkatan kualitas dalam rangka pelayanan peningkatan ada, sang jarang keterampilan p dilakukan, hanya untuk profesionalisme keterampilan tertentu pegawai yang dibutuhkan dalam dengan tujuan rangka peningkatan meningkatkan kualitas pelayanan kualitas ada, cukup sering, hanya pelayanan sebagian yang relevan kepada untuk keterampilan masyarakatsesuai relevan dengan keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara kontinyu diadakan, sesuai dengan kebutuhan komponen penilaian indikator kode perkiraan kondisi nilai dan bobot skor: jumlah skor jumlah skor indikator kom one s.d rata rata skor jumlah skor komponen komponen dibagi nilai komponen rata rata skor komponen dikali bobot komponen sarana dan apakah sarana tidak dipergunakan prasarana sarana yang sama sekali digunakan hanya sebagian kecil bobot untuk proses sarana van digunakan pelayanan sebagian besar sarana telah dipergunakan secara digunakan optimal secara semua sarana optimal? dipergunakan secara optimal apakah sederhana, kotor, tidak sarana layak, tidak dapat pelayanan dimanfaatkan sehingga yang tersedia menqcanoou kenyamanan memberikan sederhana, tetapi kurang kenyamanan bersih, kurang layak, dan kepada kurang dapat masyarakat dimanfaatkan sehingga pengguna? mencqanqou kenyamanan perhatikan sederhana, namun cukup kebersihan, bersih, cukup layak dan sesederhana cukup bermanfaat an, kelayakan sehingga cukup dan memberikan kenyamanan kemanfaatan) sederhana, bersih, layak dan bermanfaat sehingga cukup memberikan kenyamanan keterangan lingkarilah nilai yang sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan pada kolom ini. komponen penilaian indikator kode perkiraan kondisi nilai dan bobot sangat bersih, layak dan bermanfaat sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan apakah tidak ada tersedia ada, hanya berupa satu sarana kotak saran kecil yang pengaduan tidak terpelihara keluhan yang ada, hanya berupa satu berfungsi kotak saran kecil yang secara terpelihara dengan baik efektif? ada, berupa satu kotak saran dengan ukuran memadai yang terpelihara dengan baik ada, tidak hanya kotak saran, tetapi juga ada loket petugas yang menerima keluhan ada, tidak hanya kotak saran, tetapi juga ada loket petugas yang menerima keluhan, fasilitas telepon tol, email dan lainnyanilai rata rata skor komponen komponen dikali bobot komponen data masyarakat (responden) diisi dil oleh petugas ingkar kode angka sesuai jawaban masyarakat responden) nomor responden unsur tahun jenis kelamin laki laki perempuan kebawah dl d3 d4 pendidikan terakhir slip sta atas pns{tni polri pelajar mahasiswa pegawai swasta pekerjaan utara wiraswasta usahawan lainnya form formulir penilaian unit pelayanan oleh masyarakat penilaian lapangan) keterangan nilai pendapat masyarakat responden diisi oleh petugas) 'sabun masyarakatjresponden) p*) bagaimana pendapat saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayan. tidak bertanggung jawab rang beruang gung jawab bertanggung jawab sang bertanggung jawab bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan. tidak mampu kurang mampu mampu sangat mampu bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan pelayanan unit ini. tidak cepat kurang cepat cepat sangat cepat an} lingkar kode huruf sesuai dena p*) bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayan unit ini. tidak mudah kurang mudah mudah sangat mudahndapat saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan. tidak disiplin kurang disiplin disiplin sangat disiplin pendapat responden tentang pelayanan publik ""' keterangan nilai pendapat masyarakatjresponden (diisi oleh petugas) p*} kadang kadang tepat banyak tepatnya selalu tepat bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan lingkungan unit pelayanan. tidak nyaman kurang nyaman nyaman sangat nyaman bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. selalu tidak sesuai kadang kadang sesuai banyak semuanya selalu sesuairam kurang sopan dan ramah sopan dan ramah sangat sopan dan ramah p*} .~ ' . cap ttd tutti anwar sekretaris daerah kabupaten makale bupati majalengka, tim penilai unit pelayanan publik tahun warna unit pelayanan kelompok pelayanan hasil penilaian form hasil penilaian form menoourtakan ikm) nilai akhir form form b) kualifikasi piala piagam catatan keunggulan ppt hasil penilaian form dan untuk masing masing unit pelayanan)
salinan sia x4, bupati sekadau peraturan bupati sekadau nomor tahun tentang pembentukan, bupati sekadau, menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten sekadau nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten sekadau, telah dibentuk dinas kesehatan kabupaten sekadau: bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bidang obat dan perbekalan kesehatan serta melaksanakan ketentuan peraturan bupati nomor tahun yaitu, struktur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas, dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atas usul kepala dinas sesuai kebutuhan dinstalasi farmasi kabupaten ifk) kabupaten sekadnomor menkes skiing tahun tentang pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehat.adalah kepala dinas kesehatan kabupaten sekadau. unit pelaksana teknis instalasi farmasi kabupaten yang selanjutnya disingkat upt ifk adalah unit pelaksana teknis dinas yang merupakan unsur pelaksana operasional dinas kesehatan kabupaten sekadau. kepala upt adalah kepala unit pelaksana teknis instalasi farmasi kabupaten kabupaten sekadau. instalasi farmasi adalah perbekalan kesehatan termasuk obat, alat kesehatan, bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dasar puskesmupt ifk kabupaten sekadau, terdiri dari kepala unit pelaksana teknis, subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi upt ifkkepala dinas. bagian kesatu kepala unit pelaksana teknis kepala upt ifoperasional upt ifk berdasarkan kebijakan teknisifkdibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala upt. subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas upt di mengkoordinasikan rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan: pembinaan organisasi dan tatalaksana, wwwkepala upt, kepala subbagwajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat wasiat) dalam satuanyang berlaku. bagian kesatulayanan kesehatan. kepala upt wajib melaporkan akuntabilitas kinerja instansi kepada kepala dinas melalui kepala bidang pelayanan kesehatanupt wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari staf dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam memberikan arahan kerja bagi bawahannya. kelompok jabatan fungsional mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan, sesuai ketentuan dan wajibabupaten sekadauupt dan kepala subbagian tata usaha diangkat oleh bupatinyabupati yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab bidang organisasi tahun. formasi pegawai negeri sipilsetiap tahun ditetapkan oleh bupati. uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati yang disusun berdasarkan analisis jabatan. bab eselonering (l) kepala upt adalah merupakan jabatan struktural eselon iv.a kepala subbagian tata usaha adalah merupakan jabatan struktural eselon iv.b bab vipt dilakukan setiap setahun sekali dijabatan struktural dan jabatan fungkepseptember plt. sekretaris daerah kabupaten sekadau ttd drs. yohanes jhon pembina utama muda nip. lembaranrendy, sos. pembina tk. nip. o11 struktur organisasi upt instalasi farmasi kabupaten (ifk) lampiran peraturan bupati sekadau kabupaten sekadau nomor tahun tanggal september tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja upt instalasi farmasi kabupaten ifk) kabupaten sekadau kepala instalasi farmasi (ifk) subbagian tata usaha kelompok jabatan fungsional age uki tea ane esa dini laa bento! bupati sekadau ttd simon petrus langen, tani
peraturan bupati bengkulu selatan nomor tahun tentang tugas pokok, fungkecamatan dalambab tugas pokok, fungsi dan sebagai berikutumum tingkat kecamatan. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan . pembinaanparagraf sekretaris kecamatan sekretaris kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kedinasan bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretaris kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kebutuhan organisasi, pengendaliankearsipan. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawairetaris kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut melakukan pembinaan administrasi kepegawaian. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. melakukan pembinaan urusan surat masuk dan keluar. melakukan pembinaan administrasi keuangan. melakukan penataan administrasi kantor. melakukan pengawasan absensi pegawai. melakukan pembinaan dan koordinasi antar seksi. melakukan pengurusan kepangkatan, pensiun dan penggajian pegawai. paragraf sub bagian umum sub bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut mengurus surat masuk, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran arsip serta surat mengurus rumah tangga, kesejahteraan karyawan skpd kecamatan. mengurus tata usaha kepegawaian, meliputiyang diberikan oleh atasan. dalam melaksanakan fungsinya sub bagian umum mempunyai tugas sebagai berikut menggandakan surat masuk dan keluar. melakukan penataan arsip. melakukan pemeliharaan alat alat kantor. melakukan urusan tata usaha kepegawaian. membuat usulan kenaikan pangkat pegawai. melakukan pengurusan pensiun pegawai. melakukan pembuatan kenaikan gaji berkala pns. membuat dan mengumpulkan kp4. melakukan legalised surat surat dan keterangan lainnya. membuat laporan kepegawaian dan absensi pegawai. paragraf sub bagian perencanaan sub bagian perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana, program dan kegiatan kecamatan. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data bahan penyusunan perencanaan. menyusun laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. dalam melaksanakan fungsinya sub bagian perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut membuat dan menyusun rencana program kebutuhan organisasi. menyusun rencana kegiatan rutin dan pembangunan. melakukan penyajian data untuk penyusunan perencanaan. melakukan penyusunan rka dan dpa. menyusun laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan kecamatan. melakukan konsultasi rka dan dpa. paragraf sub bagian keuangan sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana keuangan (anggaran) rutin dan pembangunan skpdpelaporan keuangan. pengurusan arsip yang berhubungan dengan keuangan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. dalam melaksanakan fungsinya sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan kegiatan administrasi keuangan. melaksanakan pengurusan gaji pegawai. melakukan pembayaran atas gaji pegawai. membuat laporan keuangan yang dilakukan kecamatan. melakukan pengarsipan administrasi keuangan. bagian ketiga seksi pemerintahan seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kecamatan bidang pemerintahan desa dan atau kelurahan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemerinterintahan kecamatan. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa kelurahan. penyusunan program, pengurusan dan pembinaan administrasi kependudukan, ktp, kartu keluarga dan catatan sipil. pengurusan dan pengelolaan pbb. pelaksanaan inventarisasi desa kelurahan. penyusunan program dan pelaporan bidang pertanahan skt)erintahan mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan pengurusan pembuatan kartu tanda penduduk. melakukan pengurusan kartu keluarga. melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa kelurahan. melakukan penagihan pbb. melakukan pembinaan kelembagaan pemerintahan desa. melakukan inventarisasi kebutuhan pemerintahan desa. melakukan pemilihan kepala desa. melakukan pengurusan pengangkatan kepala desa. melakukan pengurusan surat keterangan tanah. bagian keempat seksi pelayanan umum seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah kecamatan bidang pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan pelayanan umum, kekayaan, inventarisasi kecamatan, kebersihan serta sarana dan prasaranasebagai berikut penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventaris desa kelurahan. penyusuna. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umumlayanan umum mempunyai tugas sebagai berikut melakukan pembinaan pelayanan pada masyarakat. melakukan inventarisasi kekayaan desa kelurahan. melakukan pembinaan kebersihan lingkungan. melakukan pembinaan sanitasi lingkungan. melakukan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum. melakukan inventarisasi prasarana fisik untuk pelayanan umum. pelaksana lelang pasar desa. bagian kelimapemerintah kecamatan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. dalamwilayah kecamatan. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. penyusunan program pelayanan kegiatan dan perijinan wilayah kecamatantentraman dan ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut membuat laporan masalah kontrakan dan ketertiban masyarakat wilayah kecamatan. melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. melakukan pembinaan dan perlindungan bagi masyarakat. mengurus urusan perizinan bagi kegiatan keramaian masyarakat. penertiban hewan ternaksebagian tugas pemerintah kecamatan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan rakyat. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga. penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, pariwisata, seni budaya serta kesejahteraan masyarakat. ccsejahteraan rakyat mempunyai tugas sebagai berikut menghimpun data untuk bantuan sosial. mengkoordinir bantuan beras untuk keluarga miskin. mengajukan usulan bantuan beras miskin untuk keluarga miskin. pembinaan urusan keagamaan. pembinaan urusan pendidikan. pembinaan kesehatan dan keluarga berencana. pembinaan karang taruna. bagian ketujuh seksi pembangunan masyarakat desa kelurahan seksi pembangunan masyarakat desa kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan penyusunan program pembangunan bidang prasarana, perekonomian desa kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat desa kelurahan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pembangunan masyarakat desa kelurbangunan program masyarakat desa kelurahan, pemberdayaan masyarakat. penyusunan program prasarana desa kelurahan dan pembinaan perekonomian masyarakat desa kelurahan. cc. penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidupbangunan masyarakat desa kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan musrenbang tingkat desa. menghimpun hasil musrenbang tingkat desa. melaksanakan musrenbang kecamatan. menghimpun dan mereka hasil musrenbang kecamatan. mengkoordinasikan kegiatan musrenbang kabupaten. membuat laporan hasil kegiatan musrenbang desa dan kecamatan. mengkoordinasikan kegiatan ppm tingkat desa dan kecamatan. melaksanakan kegiatan lomba desa. mengkoordinir pembangunan bidang pertanian, fisik dan lain lain. bab iii tata kerja camat, sekretaris kecamatan, kepala seksimaupun horizontal:nya, setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan kecamatan bertanggung jawab kepada atasan masing masing dan menyampaikan laporan tepat waktu. setiap bawahan lingkungan pemerintah kecamatan bertanggung jawab kepada atasannya yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan uraian tugas kecamatan dalamrem bupati ketapang ( voooovovovovoay,.y,oo x salinanerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ketapang, menimbang zubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun telah ditetapkan, bahwa sehubuperlu dilakukan penyesuaian kembali: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana demak.p,pbd. bupati adalah bupati ketapvertikal adalah instansi pemerinta.pada pemerintah kabupaten ketapangmerintah daerah lainya adalah pemerintah propinsi kabupaten kota selain pemerintah kabupaten ketapan pembangunan daerah, ppid dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhaa.jasa hibah adalah layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya. bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa pemberian bantuan dalam bentuk uang diberikan kepada daerah lain atau antar pemerintah daerah dalam rangka pemerataan dan atau untuk meningkatkan kemampuan keuangan antar daerah wilayah tertentu untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusuadalahtu, dan tata cara pemberibab iii penganggaran dan pelaksanaan bagian pertamhibah sebagaimana dimaksud pada dapat berupa uang, barang, atau jasrusahaan daerah, pemerintahan desa dapat menyampaikan usulan bantuan keuangad untuk dibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dalam rancangan kebijakan umum anggaran kua) dan pagu, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang, barang, dan atau jasa. hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang dicantumkan dalam rka ppid. hibah dan, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang, barang, dalam apbd sesuai peraturan perundang undangan. (l) hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis objek hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga masyarakat berkenaanjekbagian kedua pelaksanaan pelaksanaan anggaran h .bah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang berdasarkan atas dpa ppid. pelaksanaan anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa barang atau jasa berdasarkan atas dpa skpd. bar ketatausahaan dan tata cara pemberian bagian pertama hibah (l)rasionalitas, dankepada masyarakat, ditetapkan dengan keputusan bupati. pemberian hibah dalam bentuk barang: berupa tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan,berupa selain tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan: hibah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pemberian hibah dalam bentuk uang, surat berharga atau bentuk barang atau jasa (bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainya)etiap pemberian hibah harus dituangkan dan dilaksanakan sesuaietapan daftar hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yangil) pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsungoleh bupati kepada meter dalan negeri dan menteri keuangan setiap akhir tahun anggaran daerah yang bersangkutan daerah yang bersangkutan: dan memiliki sekretariat tetap. pemberian berupa barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang undangan dibidang pengadaan barang dan jasa. bagian kedua bantuan sosial ()) bantuan sosial diperuntukkan bagit:at. pemberian bantuan sosial sebagaimana pada meliputi individu, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. lembaga non pemerintah dibidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya "resiko sosial. kriteria pemberian sebagaimana dimaksud pada diatas apabila memenuhi paling sedikit secara selektif bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang dia memiliki identitas yang jelas berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah kabupaten ketapang dan atau perwakilan organisasi berada wilayah kabupaten ketapang. bersifat sementara, diartikan tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, terkecuali dapat berkelanjutan sepanjang terjadinya keadaan tertentu sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana kriteria yang dimaksud pada huruf a' . meliputiarah penggunaan bantuan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial secara langsung dan bersifat stimulan bagi individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.sosial sebagaimana dimaksud pada!mberian berupa barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang undangan dibidang pengadaan barang dan jasa. bagian ketiga bantuan keuangan bantuan keuangan dianggarkan dan diberikan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan desa,yang dimaksud pada peruntukan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah pemerintah desa dan partai politik dana pendamping dalam apbd dan apb desa penerima bantuan. arah penggunaan bantuan keuangan meliputi peruntukan bagi pemerintah kecamatan, kelurahaningkatan kapasitas kelembagaan partai politik. penerima dan besaran bantuan keuangkeuangan sebagaimana dimaksud pada. pencairan dana bantuan keuangan berpedoman pada peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku. penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pelaporbantuan hibah dan bantuan sosial kepada bupati melalui ppid dengan tembusan kepada skpd unit kerja terkait. penerima hibah, bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah nn, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada bupati melalui kepala skpd terkait. hibah, bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah, bantuan sosial pada ppid dalam tahun anggaran berkenaan. hibah, bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah,hibah dan bantuan sosial meliputi usulan dari calon penerima bantuancc. fakta integritas dari penerima hibah dan bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan hibah dan bantuan sosial yang diterima sesuai dengan usulan: dan bukti transfer kwitansi penyerahan uang atas pemberian bantuan hibah, bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah, bantuan sosial berupa barang. penerima bantuanan hibah bantuan sosial meliputi laporan penggunaan bantuan hibah dan bantuan sosial oleh penerima bantuan s0. surat pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan hibah dandangan bagi penerima bantuan hibahhibah dan bantuan sosial selaku objek pemeriksa. pengecualian penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersifat khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan. bantuan hibah dan bantuan sosialhibah dandan diungkap pada catatan laporan realisasi anggaran pada akhir tahun didalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. bab monitoring dan evaluasi skpd terkait dan ppid dapa ang. dalamanberlakunya peraturan bupati ininaa. andi djamiruddin "berita daerah kabupaten ketapang tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepfseabagian hukum ketapang, ter ji penata tk.
bupati ogan ilirpaten ogan ilir nomor tahun ten tang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahanogan ilir;bperaturan daerah kabupaten ogan ilir nomor tahun tentang perubahan apbd kabupaten ogan ilir tahun anggaran lembaran daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor menetapkan peraturan bupati ogan ilir' tentang penjabaran perubahan, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran t.defisit setelah perubahan rp. pembiayaan penerimaan semula bertambah ( berkurang) em1?oto[=z bupati1 ilir, .'}rsebut dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. (bupati ogan ilir, dto mawardiyahya diundangkan indralaya pad tanggal ll.sekretaris daerah ten ogan ilir, ir. bli, pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor:
peraturan bupati luwu nomor tahun 2e12 tentang pedoman pembagian dan pembayaran insentif sang utan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten luwu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati luwu, incar bahwa sebagai tindak lanjutag daerah dan retribusi daerah, dipandang perlu mengatur ai: petunjuk pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah lingkup pemerintah kabupaten luwunge undang undang nomor tahun tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun roisp ro:: dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas pemerintah daerah lembaran tofokewenangan pemerintah daerah kabupaten luwu: peraturan daerah kabupaten luwu nomor tahun tentang organisasi dan tata cara kerja dinas daerah kabupaten luwu memutuskan: tesaaetan: bab inti ketentuan umum fog "1g dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan 1g daerah adalah kabupaten luwufog wakil bupati adalah wakil bupati luwu. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten luwu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi meliputi bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan skpd pengelola pad. skpd adalah satuan kerja perangkat daerah pada ep. pemerintah kabupaten luwu yang mengelola pendapatan asli daerah dalam hal pajak dan retribusi kepala skpd adalah kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten luwu.fe daerah yang berlokasi kecamatan se kabupaten luwtae. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang et! selanjutnya disingkat apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu. bab asas dan kedudukiban, kewajaran dan rasionalitas, serta disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi daerah. peraturan pemerintah ini merupakan pedoman untuk terlaksananya penyelenggaraan pemberian dan pemanfaatan oo. insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. bab iii maksud pembagian dan sumber insentif dalam hal instansi pelaksana pemungutan untuk meningkatkan: ro kinerja instansi:insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.le. baturetribusi daerah sebagaimana dimaksud meliputiterdiri darinyeberangan atas air dan pelayanan pelabuhcare ae penerima insentif insentif diberikan kepada skpd pelaksana pemungut pajak sn: dan retribusi, serta pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah turngoa keuangan daerah: pejabat dan pegawai skpd selaku pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai tanggungjawab masing masing, pihak lain yang membantu kelancaran pemungutan suatu jenis pajak dan retribusi tertentu. bab fe. besaran insentif ta fi!f.total insentif dari jenis pajak dan retribusinina: alokasi besaran pajak daerah dan retribusi daerah fog diberikan kepada: instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi apabila dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi ke daerah terdapat pihak lain yang membantu pelaksanaan oo pemungutan dapat diberikan insentif sebesar (sepuluh persen) dan pihak instansi pelaksana pemungutan sebesar sembilan puluh persen). pihak lain yang membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan pembagiannya untuk kepentingan belanja pegawai diukur berdasarkan gaji dan tunjangan yang melekat. alokasi besaran perkalian pembagian insentif untuk instansi pelaksana pemungutan pajak ditetapkan sebagai berikut: bupati dan wiki bupati luwu paling tinggi menerima (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. "1g sekretaris daerah paling tinggi menerima (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. pejabat dan pegawai skpd sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan ta" rincian sebagai berikut: kepala dinas, paling tinggi menerima (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. log sekretaris, kepala bidang dan kepala bagian paling tinggi menerima (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. kepala sub bagian, kepala seksi, kepala utd, masing masing paling tinggi menerima (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. tn bendahara pengeluaran, bendahara penerima dan . staf skpd masing masing paling tinggi menerima |o .g (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut oleh kepala skpd dengan mempertimbangkan beban tugas, peran serta pegawai dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan tingkat kesulitan kejauhan lokasi tugas. tn: dalam menjalankan ketentuan pada kepala skpd dibantu oleh tim pembagi insentif yang ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. kepala skpd menetapkan dan sekaligus membuat daftar penerima dan pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud pada dan setiap triwulan. bab tata cara pemberian insentif "ogerah paling kurang sebesar (lima belas persen) untuk triwulan (empat puluh persen) sampai dengan triwulan ii, cc. (tujuh puluh) persen) sampai dengan triwulan ii, dan (seratus persen) sampai dengan triwulan iv. insentif yang dapat dibagikan hanya insentif yang bersumber dari jenis pajak dan retribusi yang mencapai kinerja sebagaimana dimaksud padaigfe. triwulan ii: apabila pada akhir triwulan realisasi mencapai 40x: tag apabila pada akhir triwulan iii realisasi mencapai . di (tujuh puluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada triwulan iv: k44 apabila pada akhir triwulan iii realisasi kurang dari (tujuh puluh persen) atau lebih, insentif diberikan padabab vii penganggaran dan pertanggungjawaban kepala skpd menganggarkan belanja insentif pemungutan pajak dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) sesuai ketentuan yang ann. berlaku. te" oo. belanja pajak dan retribusi daerah pertanggungjawaban pemberian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. t g mi. www . . bab viii ketentuan peralihan pemberian insentif untuk tahun anggaran dapat dibayarkan mulai bulan april sesuai anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd)alam keputusan kepala skpd. peraturan bupati luwini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten luwu. ditetapkan berupa padatanggal juni bupati luwu, akar #iindengkan berupa tertanggal juni ret aris daerah kabupaten luwu, #nfl alam severity daerah kabupaten luwu tahun nomor
mit sen lana bupati ketapang salinan peraturan bupati ketapang nomor tahun tentang standar operasional prosedur penanganan tanggap darurat bencana kabupaten ketapang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ketapang, menimbang bahwa wilayah kabupaten ketapangsional prosedur sop) atau prosedur tetap yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibanganan tanggap darurat bencana kabupaten ketapang.undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tx,iksosial nomor huk tentang pengumpulan sumbangan untuk korban bencana: keputusan:( berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor peraturan gubenur nomor tahun tentang penyelenggaraan na)memutuskan menetapkan peraturan bupati. tentang standar operasional prosedur penanganan darurat bencana kabupaten ketapangtapang. bupati adalah bupati ketapang perangkat daerah kabupaten ketapang adalahbanjir, kekeringan, angin topan, dan tanah bk longsor,teror termasuk juga kebakaran hutan dan lah!ain: n.irisan, dan program kegiatan. anggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, patmembawtim reaksi cepat yang selanjutnya disingkat trc adalah suatu tim yang dibentuk oleh kepala bpbd25bab tanggap darurat bencana bagian pertama umumdibawah dan bertanggungjawab kepada bupati. bagian kedua kriteria tanggap darurat bencana penetapan status tanggap darurat bencana didasarkan pada kriteria sebagai berikut adanya korban jiwa dan atau sekelompok masyarakat yang mengungsi: adanya kerugian harta benda masyarakat: cc.:minum dan jaringan komunikasi.man dan terganggu tumbuhnya perekonomian masyarakat: penetapan status darurat khusus untuk bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, didasarkan pada kriteria, dan atau jarak pandang. bagian ketiga kewenangan penyelenggaraan tanggap darurat bencana kabupaten menjadi kewenangan dan tanggung jawab bupati. bagian keempat penetapan status tanggap darurat bencana'oleh bupati, dengan menerbitkan keputusan penyataan sebagaimana contoh keputusan pernyataan pada lampiran dan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati in pengerahan sumber daya manusia: pengerahan peralatan: pengerahan logistik, imigrasi, cukai, karantina: perizinan, pengadaan barang dan jasa: pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang: penyelamatan: komando untuk memerintahkan instansi lembaga. bab ill tahapan pembentukan komando tanggap darurat bencana kabupaten bagian pertamaorganisasi komando tanggap darurat bencana. pembentukan komando sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati yang ditandatangani kepala bpbd atas nama bupati.irc kabupaten untuk melakukan kajian atas kejadian bencana. trc sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh kepala bpbd kabupaten, dan sumber daya dilakukan oleh trc. trc kabupaten berada bawah dan bertanggung bpbd kabupaten. susunan personalia trc kabupaten terdiri dari: petugas dari badan penanggulangan bencana daerah: petugas dari tni: petugas dari polri: petugas dari dinas sosial kabupaten ketapang: petugas dari dinas kesehatan kabupaten ketapang: petugas dari dinas pekerjaan umum kabupaten ketapang: petugas dari dinas kehutanan kabupaten ketapang: petugas dari dinas perkebunan kabupaten ketapang: petugas dari dinas pertanian dan peternakan kabupaten ketapang: petugas dari dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten ketapang, petugas dari dinas pertambangan dan energi kabupaten ketapang: petugas dari kantor satuan polisi pamong praja kabupaten ketapang, petugas dari kantor kesbangpol dan lintas kabupaten ketapang: kerusakan prasarana dan sarana: cakupan luas wilayah bencana: dampak sosial ekonomi: kemampuan sumber daya alam maupun buatan. hasil pelaksanaan tugas tim reaksi cepat dan masu ditetapkabagian keempat organisasi komando tanggap darurat bencana kepala bpbd menunjuk komandan dan wakil komandan tanggap darurat bencana kabupaten incident commander) dari unsur tnipolri. paragraf tugas dan fungsi komando tanggap darurat bencana memiliki tugas meliputi: merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana: melakukan koordinasi dan komando dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana: melaksanakan dan mengkoordinasi pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat,. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana kepada media massa dan masyarakat luas:dan pdbkabupaten untuk penyelamatan,. hubungan masyarakat. keselamatan dan keamanan. perwakilan instansi lembaga. staf umum bidang operasi bidang perencanaan dan pemantauan. bidang logistik dan peralatan.iiiparagraf komandan komandan tanggap darurat bencana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin seorang komandan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bpbd kabupaten, mempunyai tugas: memimpin pusat pengendali operasi tanggap darurat bencana kabupaten: membentuk pos komando lapangan dekat lokasi bencana: kabupaten:paragraf wakil komandan tn, wakil komandan tanggap darurat bencana kabupaten sebagaimana dalam huruf bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana. wakil komandan tanggap darurat bencana kabupatenbidang kesekretariatan, bidang kehumasan, bidang keselamatan dan keamanan serta mengkoordinir perwakilan instansi lembaga: mewakili komandan tanggap darurat bencana, apabila komandan tanggap darurat bencana: menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan: pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat berbicar: menghimpun data dan informasi penanganan tanggap darurat bencana kabupaten: membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan infodi. bawah: dan bertanggungjawab kepada komandan tanggap darurat bencana kabupaten, mempunyai tugas: menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana kabupaten: hb.lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf angkfembaga. perwakilan instansiparagraf bidang operasi bidang operasi dan pemantauan melaksanakan operasi penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban,harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindunganrencanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala bidang perencanaan dan pemantauan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada komandan tanggap darurat bencana kabupaten,mempunyai tugas:: melakukan pemantauan dan pengamatan data terbaru secara kontinu diantaranya terkait data hot spot, isu,: melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansikeuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat bencana kabupaten, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan: menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat: mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana paragraf kewenangan komandan: instansi teknis vertikal daerah: unsur masyarakat, lembaga sosial dan badan usaha:. darurat bencana kabupaten antara lain badan penanggulangan bencana daerah kabupaten ketapang: dinas kesehatan kabupaten ketapang: dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten ketapang: dinas pekerjaan umum kabupaten ketapang: dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten ketapang: dinas pertambangan dan energi kabupaten ketapang: dinas kehutanan kabupaten ketapang: dinas perkebunan kabupaten ketapang: dinas pertanian dan peternakan kabupaten ketapang: kantor lingkungan hidup daerah kabupaten ketapang: kantor satuan polisi pamong praja kabupaten ketapang: kantor kesbangpol dan lintasbadan meteorologi, klimatologi dan geofisika (buka): balai konservasi sumber daya alam kabupaten ketapang cc. badan sar nasional basarnas):, tni (ad, dan au): polri: lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan): bea dan cukai imigrasi unsur masyarakat, lembaga: lembaga swadaya masyarakat lsm ngo): cc. taruna siaga bencana tagawa): laskar siaga bencana karsacana) fe. pramuka: organisasi radio amatir republik indonesia radio antar penduduk indonesia orarurapi) asosiasi pemadam kebakaran swasta: asosiasi perusahaan swasta: badan usaha. lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat mendukung upaya .penanganan darurat bencana kabupaten dan sudah berkoordinasi dengan badan nasional penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan perundang undangan. tergambar dalam bagan alur prosedur penanganan tanggap darurat bencana pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab pos komando tanggap darurat pos komando lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut,: sarana dan prasarana.pertama umum pasai kegiatan operasi penanganan tanggap darurat meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik: penyelamatan, pertolongan, dam evakuasi: cc. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan: pemulihan segera sarana dan prasarana vital. bagian kedua,fembaga dan masyarakat. pengerahan sumberdaya, memberikan pertolongan, mengevakuasi korban bencana sertaapabila pengerahan sumber daya tidak memadaiftidak tersedia dalam upaya penanganan sumber daya kepad, pemerintah kabupaten dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi melalui bpbd provinsitiga penyelamatan, pertolongan dan evakuasi penyelamatan, pertolongan dan evakuasian dilaksanakan oleh instansifkabupaten. pertolongan darurat sebagaimana dimaksud padaempat pemenuhan kebutuhan dasar pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: kebutuhan air bersih dan sanitasi: pangan, sandang: pelayanan kesehatan: pelayanan psikososial: propenam pemulihan segera sarana dan prasarana vital pemulihan sarana dan praarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten masyarakat, badan usaha, lembaga internasional dan atau lembaga asing non pemerintah. bagian setuju peran pemerintah kabupaten dalam hal status tanggap darurat bencana kabupaten, kepala bpbd kabupaten mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik tingkat kabupaten. dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik kabupaten yang terkena bencana tidak memadai tidak tersedia, pemerintah kabupaten dapat meminta bantuan kepada kabupaten terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain. dalam hai sumber daya manusia, peralatan dan logistik kabupaten lain sebagaimana dimaksud pada tidak tersedia tidak memadai, pemerintah kabupatendelapanan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara: memberikan laporan mengenai kejadian bencana wilayahnya:: dan atautpnb. segera setelah penetapan pernyataan status keadaan darurat bencana, pemerintah kabupaten berkewajiban untuk menyediakan dana siap pakai melalui apbd untuk penanganan darurat bencana yang akan dikelola oleh pdb kabupaten ketapang. pencairan untuk kegiatan penanganan darurat bencana harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama jam. dalam hal apbd kabupaten tidak mencukupi untuk penanganan tanggap darurat bencana kabupaten ketapang, maka pemerintah kabupaten dapat meminta dukungan apbn melalui bnpb pada pos pembiayaan dana call dana siap pakai) dan atau melalui kementerian lembaga lainnya. bab vii pelaporan penggunaan anggaran untuk penangkeuanganpaling lama (tiga) bulan sejak anggaran diterima. bab vill'bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. menjelang berakhirnya waktu pelaksaan operasi tanggap darurat bencana,. pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, kepala bpbd kabupaten atas nama bupati membubarkan komando tanggap darurat bencana dengan menerbitkan keputusan pembubaran. bab penutup pada saat berlakunya peraturan bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten ketapangdi. henrique diundangkan ketapang padaperaturan bupati ketapang nomor. tahun tentang penetapan status tanggap darurat bencana kabupaten ketapang. contoh keputusan penetapan status tanggap darurat bencana kabupaten ketapang can bupati ketapang keputusan bupati ketapang nomor bpbd tentang penetapan status tanggap darurat bencana kabupaten ketapang menimbang bahwa telah terjadi bencana .di beberapa wilayah kabupaten ketapang yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan infrastruktur yang cukup signifikan: bahwa untuk meminimalisasi dampak kerugian yang ditimbulkan dan untuk menjamin agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu, dan menyeluruh maka perlu ditetapkan status tanggap darurat bencana kabupaten ketapang: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan maka penetapan status tanggap darurat bencana kabupaten ketapangbupati nomor ..) memutuskan menetapkan kesatu status tanggap darurat bencana . kabupaten ketapang: kedua keadaan status darurat bencana ini berlaku selama empat belas tiga puluh hari sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang bila kondisi semakin memburuk, ketiga: keempat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada apbd kabupaten ketapang tahun anggaran ditetapkan ketapang pada tanggal .versi, penata tingkat nip. lampiran peraturan bupati ketapang nomor. tahun tentang surat pernyataan status tanggap darurat bencana kabupaten ketapang. contoh surat pernyataan status tanggap darurat bencana kabupaten ketapang bupati ketapang surat pernyataan status tanggap darurat bencana nomor bpbd . saya yang bertanda tangan bawah ini nama mnnwvaneneenez00nannnnsnsanananenan jabatan bupati ketapang berdasarkan data dan fakta lapangan menyatakan bahwa telah terjadi bencana .yang melanda . kabupaten kabupaten ketapang meliputi kabupaten kota.ooo.o oo. gan .room2mean sanam meta rana bencana tersebut disebabkan oleh .(curah hujan yang tinggi angin puting beliungfmeningkatnya titik api, dl) .sehingga menyebabkan kene kerusakan tenggelamnya rumah pendudukfterhentinya pelayanan publik, terganggunya aktivitas masyarakatfterbakarnya lahan seluas . ha, ol).oom#m agar penanganan bencana.dapat dilakukan secara cepat, tepat, terkoordinir dan menyeluruh sertanggulangan bencana, maka saya memberlakukan status tanggap darurat bencana kabupaten ketapang. masa tanggap darurat berlaku selama . (empat belas) (tiga puluh) hari . sejak tanggal ditetapkan., dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini maka akan dilakukan perubahan seperlunya. ketapang, bupati ketapang materai ttd rp. henriqueiii peraturan bupati ketapang nomor. tahun tentang struktur organisasi komando tanggap darurat bencana kabupaten ketapang. struktur organisasi komando tanggap darurat bencana kabupaten ketapang nan ons yp komandan perwakilan wakil komandan instansi lembaga staf komando (g251keenan nanang stafumum kabid perencanaan dan pemantauan keselamatan dan kabid logistik dan' keamanan peralatan lembaga instansi kabid administrasi terkait keuangan keterangan a jalur komando t jalur koordinasi bupati ketapang ttd henrique salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekretariat kabupaten ketapang versi, niang bagan alur prosedur penanganan tanggap darurat bencana kabupaten ketapang. . bagan alur prosedur penanganan tanggap darurat bencana kabupaten ketapang tim reaksi cepat bpbd kabupaten menugaskan jumlah korban. laporan masy. validasi data tania lembaga pemerintah rapat koordinasi pacaran lembaga non pemerintah instansi lembaga ii. tampak sosial ekonomi media massa terkait melaporkan kemampuan sda maupun buatan hasil kaji cepat melaporkan hasil usulan penetapan penilaian trc status darurat komandan tanggap darurat lembaga tnstanal keterangan incident commander) terkait pusdalop pusat pengendalian operasi salinan sesuai dengan kalinya aktivasi kepala bag dal posko tangga sekretariat daerah kabupaten ketapang nam bupati ketapang penata tingkat ttd nip. henriqueperubah13, dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi tahu, oleh karena itu perlu diadakan perubahan atas peraturan bupati t$;ratas:g kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perhal<ilan rakyat daerah (05pemberi o`. asi keuangan indonesia tahun 1jonesi nomor nomor tahun tentang sistem daerah t418al pmk.otipm.oz 2ol2 tentang pedoman umum dan alokasi dana insentif daerah tahun anggaran peraturan daerah kabupaten t\:punggung nomor tahun oo7 l.o tentang pajak daerah kabupaten tulungagung l\tulungagung nomor ta}:lut ol2 lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahu ol2 nomor seri b); peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun ol2 terutang penyusunan produk hukum daerah lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun o12 nomor seri e); peraturan daerah kabupaten t\i\tulungag\tulungagung nomor tahun ol2 tentang rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten tulungagung tahunmemutuskan: menit akan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan tulungagung nomor tahun tentang pen ajaran perubahsemula berjumlah rp. l94. bertambah sejumlah rp. sehingga menjadi rp. dengan rincian sebab"i berikut pendapatan semula rp. bert tambah rp. unl pendapat set perubahan bel rp. semula rp. bert tambah rp. uml bcl sct perubahan surel us ( dei set aah perubahan rp. rp. jambi ayan penemuan semua bert tambah jumlah penerimaan setelah perubahan pengen saran semupass\tulungagung. akan tul punggung pada angga1 0kt over bupati tulungagung, diundangkan tulungagung pada 0kt ocr daerah bent daerah kabupaten tul punggung tahun nomor
salinan (ce mena bag tega bupati tanah laut peraturan bupati tanah laut nomor tahun tentang perubahandikarenakan dengan adanya perkembangan yang berkaitan dengan pergeseran dan atau perubahan antar belanja dalam kegiatan, penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran yang harus digunakan untuk tahun bahwa untukmaka perlu menetapkan peraturan bupati tanah laut: menetapkan peraturan bupati tanah laut tentang perubahan rencana kerja pembangunanencanaan daerah yang memuat perencanaan terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan apbd tahun anggaran bab rencana kerja pembangunan daerah perubahan rencana kerja pembangunan daerah rkd) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rkd kabupaten tanah laut tahun anggaran perubahan yang dimaksud adalah hal hal yang berkaitan dengan perubahan program kegiatan, sasaran, dan target kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan melalui rkd kabupaten tanah laut tahun anggaran dan atau yang belum tercantum dalam rkd tahun perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun sebagaimana dimaksud pada menjadi. pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja kerja perangkat daerah tahun anggaran pedoman bagi pemerintah kabupatepada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanah laut tahun perubahan rencana kerja pemerintahyaitu narasi perubahan rencana kerja pembangunan daerah dan lampiran mengenai matrik rencana program dan kegiatan prioritas pada perubahan rkd kabupaten tanah laut tahun dan menjadipemerintah lingkungan pemerintah kabupaten ketapang, perlu dilaksanakan semua secara elektronik (e procurement), bahwa sehubungan dengan pengadaan barang jasa secara penuh akan dilaksanakan dengan elektronik (e procurement) mulai tahun dan dalam rangka penyesuaian pengelolaannyeraturan bupati nomor tahun tentang implementasi sistem e procurement di.e procurement lingkungan.,ingkat dengan, sistem pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disingkat dengan: kelompok kerja pengadaan yang selanjutnya disingkat pokja) pengadaan adalah tim yang terdiri dari para pegawai memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah, berasal dari satuan kerja perangkat daerah yang bergabung dalam unit layanan pengadaan ulp) diangkat dan ditetapkan bupati untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah:200. dua ratus juta rupiah),lpseistem informasi rencana umum pengadaan, yang selanjutnya disingkat sirup), adalah perubahan aplikasi semula pengumuman rencana umum pengadaan rup) menggunakan file exec sebagai alat bantu dalam mengisi rup, menjadi pengguna langsung mengisi rup dalam aplikasi pada website sirup:mempergunakan jasa layanan pengadaan secara elektronik procurement. babi para pihak dalam pelaksanaan e procurement bagian pertama umum para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e procurement terdiri atas pa kpa, ppk, admin agency, pokja ulp pejabat pengadaan, penyedia barang jasa,para pihak kepala skpd selakunggaran pendapatan belanja daerah apbd) dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dprd sebelum pengumuman pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh pokja ulp: lokasi pekerjaan, dan perkiraan besaran biaya. cc. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dimuat dalam website pemerintah daerah,e jasa, pengguna anggaran menetapkan ppk dalam hal tidak ada personil yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai ppk, maka persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan dikecualikan untuk pa kpa yang bertindak dan sekaligus sebagai ppk. atau pengguna anggaran bertindak selaku ppk karena melihat besaran anggaran, ruang lingkup pekerjaan, rentang kendali kegiatan dan lainnya, untuk registrasi penguna sistem pengadaan secara elektronik, ppk atau bertindak selaku ppk. mengajukan dalam pengadaan barang jasa dapat menunjuk satu personil sebagai admin agency dengan surat keputusan pengguna anggaran. ppk adalah pejabat yang ditetapkan oleh pa kpa untuk melaksanakan pengadaan barang jasa dengan tugas pokok dan kewenanganny(memperhatikan spesifikasi teknis dalam rup kak dan masukan rekomendasi dari pengguna penerima akhir): hps, rancangan kontrak. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa spp): menyetujui bukti pembelian atau menandatangani akuntansi surat perintah kerja spk surat perjanjian (kontrak) berdasarkan pendelegasian dari pa kpa,, pengadaan barang jasa: dalam hal diperlukan, dapat mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada pa kpa (kaji ulang paket pekerjaan secara total nilai paket maupun harga satuan) dan atau, dapat mengusulkan perubahan jadwal kegiatan pengadaan, dapat menetapkan syarat dan tugas pokok tim pendukung untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang jasa antara lain terdiri dari direksi lapangan, konsultan pengawas, tim pelaksana swakelola, dan lain lain, dapat menetapkan tim atau tenaga ahli dalam rapat pemberi penjelasan teknis spesifikasi barang jasa untuk membantu tugas pokja ulp pada rapat penjelasan, dan menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang jasa, dapat meminta kepada untuk menugaskan pejabat pelaksana tenis kegiatan ppt) dalam rangka membantu ppknya apabila dipandang perlu dan dibutuhkan, mengisi 'jika dibutuhkan), melaksanakan tugas lain sesuai penugasan dan kewenangan atasan dalam sse. pokja ulpdan: membuat addendum (jika ada revisi dokumen lelang), mendownload dokumen lelang: melakukan evaluasi dokumen penawaran dan menetapkan pemenang:okja ulp pejabat pengadaan, menjawab singgah. menetapkkabupaten ketapang: mengirim pertanyaan (jika perlu saat aanwijzing), upload dokumen penawaran:agenda) atau jika ada perubahan sesuai aplikasi versi terbaru petunjuk operasional sse yang tersedia dalam website lpse. i).laksanaan pengadaan, memfasilitasi pokj kepada pokja ulpokja ulp pejabat pengadaan dan penyedia barang jasa yang berkaitan dengan sistem procurement: f .bagian ketiga organ lpse organ lpse terdiri dari pembina, pengarah, penanggung jawab kepalcc. menyusun laporan kegiatan unit lpse,:okja ulp:mbuat komitmen, penyedia barang jasa dan lain lain) mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan e procurementlaksanaan e procurement. bab iii etika e procurement pa, ppk, ulp pokja ulpulp pokja ulp, penyediaan barang jasa, lpse, dan pihak pihak yang terkait dengan pelaksanaan eulp pokja ulp,,,:lain lain dengan ditetapkannya peraturan ini maka pengadaan barang jasa disemua satuan kerja perangkat daerah skpd) dalam lingkungan pemerintah kabupaten ketapang mulai tahun anggaran harus menerapkan secara penuh lelang dengan elektronik (e procurement): satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kabupaten ketapang menerapkan e procurement sebagaimana dimaksud pada sumber dana apbd apbn mulai kegiatan dengan nilai diatas rp. (dua ratus juta rupiah) untuk semua jenis pengadaan barang jasa paket barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan untuk jasa konsultansi mulai kegiatan dengan nilai diatas rp. (lima puluh juta rupiah) wajib secara elektronik, pada implementasi pelaksanaan procurement lingkungan pemerintah kabupaten ketapang, kepala skpd selaku pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, membuat rencana waktu pengadaan yang diperlukan paket procurement sesuai batasan ketentuan sebagai bahan dalam rencana umum pengadaan untuk ditindaklanjuti pihak organisasi pengadaan selanjutnya melalui penyedia maupun swakelola, dalam rangka pengadaan barang jasa, kepala skpd selaku pengguna anggaran pa) terlebih dahulu mengumumkan menayangkan pengumuman rencana umum pengadaan rup) kedalam aplikasi website sirup dengan mengantri data rup melalui bantuan admin rup skpd masing masing, menggunakan fasilitasi website lpse kab. ketapang 'atau website lopp, setelah atau sebelum apbd apbn murni dan perubahan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dprd, dan mengumumkan ulangjrevisi kembali rup apabila terdapat perubahan penambahan dalam dpa dipa untuk penyesuaian setelah apbd dilaksanakan, untuk tata cara pelaksanaan pembuatan tahapan dan rincian pengumuman rencana umum pengadaan kedalam aplikasi website sirup, admin ppe lpse kabupaten ketapang melalui webadmin ppe lpse kab. ketapang akan membuat akun admin rup skpd untuk membantu pa kpa mengumumkan pengumuman rup kedalam website sirup untuk mendapatkan user dan password dari webadmin ppe, pengguna anggaran pa) menunjuk menetapkan (satu) orang atau lebih calon admin rup selanjutnya disampaikan kepada admin ppe lpse kab. ketapang,mplementasi sistem procurementplt. sekretaris daerah kabupaten ketapang, ttd wahyudi berita daerah kabupaten ketapang tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kir can bagian hukum aten ketapang di, darren syah.ish.,mh tk.
bt'pati tilt'itgagung provinsi jawa timur peraturan bt'pati tuluitgagt'ivg nomor tahun tentang tata cara penyaluran bagi hasil pa.jak daerah dati retribusi daerah kepada pemeriittni desa bupati tilt'viaggi'i{g, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan daerah kabupaten t\perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah des_pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara lembaran negara republik arr""i"eerirbatran kedua atas undang undang nomor tahun oo4 tentang pemerintahan daedesa tambahan lembaran negara republik indonesia nomor as80gtulungagung nomor tahun tentang pokok_pokok eengelohan keuangan daerah lembaran daerah kabupaten trl.rrr".grrrrg tahun seri nomor peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun ol0 tentang pajak daerah lim saran daerah kabupaten t\tulungagung tahun seri nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun oi2 lembaran daerah kabupaten tulungagung tahun seri nomor peraturan daerah kabupaten t\.tulungagung nomor tahun 20ll tentang organisasi aan kita kerja perangkat daerah (l,lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun seri nomor peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun tentang bagian desa dari" last penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun seri nomor ol); memutus(an: menetapkan: peraturan bupati bagi hasil pajak kepada pemerintah tentang tata cara penyaluran daerah dan retribusi daerah desa bae}[punggung. bupati adalah bupati t\tulungagung dinas pendapatan yang selanjutnya disingkat didenda adalah dinasalah kepala dinas pendapatanr"gai pembayaran atas jasa atau pemberi izinsumber dan besaran (l) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa i*kabupaten tulungagung bersumber dari pihak daerah sebesar rso o dan realisasi penerimaan, yang terdiri dari (sembilan) jenis pajak: pajak parkir; pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan'_;sul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. pemerintah desa adalah kepala desa da'air tanah; pajak sarang burung walet. pajak daerah sebesar 2tr o dari realisasi penerimaan, yang terdiri dari (dua) jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. retribusi daerah sebesar dari realisasi penerimaan, yang terdiri dari (empat) jenis retribusi retribusi pelayanan persamaan kebersihan; retribusi pelayanan pasar; retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin gangguan. alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud huruf huruf nomor dan huruf sebesar, z0% dibagi berdasarkan potensi desa dan 3o7o berdasarkan pemerataan dari masing masing desa; alokasi bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud (r) huruf nomor mempertimbangkan aspek prestasi pemungutan ditetapkan sebagai denyut a.7o%o dari realisasi sebagai aspek proporsional diberikan kepada seluruh desa dan kelurahan; 3u o dari realisasi sebagai aspek prestasi bagi desa yang ruas bulan jatuh tempo; dikecualikan dari (r) untuk wilayah kecamatan tulungagung terdapat ketentuan alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada yang lokasi pemungutannya berada wilayah kecamatan tulungagung digunakan untuk intensifikasi dan ekstensif kasi pendapatan daerah alokasi bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada yang obyek pajaknya berada wilayah kecamatan t\tulungagung diguniari untuk memotivasi pelunasan pbb tingkat kecamatan dan kelurahan dalam bentuk insentif prestasi pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. bab iii perhitungan, pencairan, persyaratan pei{saluran dan pertanggungjawaban bagian kesatu perhitungan perhitungan besaran bagi hasil desa dari penerimaan pajak daerah retribusi daerah dilaksanakan oleh kepala nip naa. bagian kedua pencairan pencairan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran. pencairan dana bag hasil sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan setelah bulan jatuh tempo. dalam hal terdapat kelebihan dan atau kekurangan penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dan amn aiperfritungkan pada penyaluran bagi hasil periode berikutnya. pemberian insentif prestasi pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud jam pasar ayat huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. (l) bagian ketiga persyaratan penyaluran persyaratan penyaluran dana bagi hasil adalah memiliki rekening atas nama pemerintah desa. dalam hal terdapat pembaharuan rekening pemerintah desa, pihak desa wajib menginformasikan kepada didenda. penyaluran dana bagi hasil ditransfer melalui rekening kas daerah rekening desa sebagaimana dimaksud pada "y"t oleh kad. bagian keempat pertanggungjawaban penerimaan dana bagi hasil pihak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan desa. pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada akan diberikan kepada desa yang telah menetapkan gangguan pendapatan dan belanja desa pada tahun berkenaan. menetapkan des sebagaimana dimaksud pada dilakukan penundaan penyaluran sampai eiga., pertanggungjawaban p*" bagi hasil pajak dan retribusi daerah slag:im u13 dimaksud pada ayah sesuai dengan t"t".,t.r"r, p.rrg"tot "r, keuangan desa. dalam hal desa belum maka dapat ditetapkan. bab penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati rlrlungagung nomor tahun 2oo7 tentang petunjuk pelaksanaan; peraturan bupati r\tulungagung nomor tahun tentang perubahan atasbagian desa dari hasil penerimaan ea3at< d daerah dan retribusi daerah; peraturan bupati r\rrungagung nomor tahun 20ro tentang perubahan kedua atas peraturan bupati tulungagung nomor tahun 2b0z tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor ltr tentang bagian desa dari hasil penerimaan baiat darah dan retribusi daerah; peraturan bupati tulungagung nomor tahun tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati r\tulungagung nomor tahun ioo .,t^og petunjuk pelaksanaan peraturan gairah kabupaten tl"rrungagung nomor tahun tentang bagian desa dari hasil penerimaan ei.iai d"daerah dan retribusi daerahar yutt bupati ]:i|""*u"t_di r\tulungagung padatanggal juni2 o1+ sekte aris daerah e.mur.ra utama lila@ 199oot p:e ?*:.:l kabupaten rrrlungagung racun o14 nomor
bupati situbondo provinsi jawa timur peraturan bupati situbondo tahun2o.*bboo8ol1 o15 lembaran daerah kabupaten situbondo tahun 20i0 nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati situbondo nomor tahun ol4 lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor memutuskan:etapkansebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan degan peraturan bupati ini. besaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar;diundangkan situbondo pada tanggal sekretaris daerah kabupaten situbondo situbondo, dadang widianto syaifullah berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor 4y' rincian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kabupaten situbondo tahun anggaran kecamatan desa besaran rp.l sumber malang desa alas tengah desa badan desa taman kursi 30t, desa sumber argo desa kalireio desa taman sari desa tlogosari desa taman desa pasangan total jatibanteng desa patron desa kembangsari desa tegalan desa sambung desa sumber anyar desa iatibanteng desa bringin anom desa curahsuri total banyuglugur desa epos desa kaisar desa lubang ,t1. desa kalianget desa talempong desa selobanteng desa banyuglugur total basuki desa blora desa lang<ap desa blimbing desa widodo payung desa sumberejo desa jetis desa kalimat desa demang desa pesisir desa basuki total ,l39, subuh desa cemara desa moiodungkol desa gunung putri desa gunung malang desa dawuan ,00q: desa subuh desa buruan desa ketat total ,o0o tandingan desa selomukti desa sumber pinang desa alas bayur desa sumber anyar desa campuran desa tabungan desa tandingan kuno total bungaan desa selowogo desa sumber tengah bb7, desa patron desa pasir putih desa bungaan desa betok desa tandingan wetan total ,o3l, ,o00 kendi desa jel<besi desa tambak ukir desa budiman desa kendi desa balung desa kukusan desa katakan total ,o72, panarukan desa kilensari desa pawan desa sumber kolak desa bringin anom desa pelayan desa alas malang desa duet desa gelung total $,o situbondo desa kalibagor desa katakan desa talkandang 29s,e77, desa clean total pangeran desa tabungan desa pangeran desa tanjung kamal desa tanjung gugur desa tanjung pecinan desa seiring ,36r, total panji desa sliding desa batal ,52s, desa klampok desa ulangan desa panji kidul desa panji lor desa curah jeru desa cokelat desa tunggir desa kayu putih zer z26,0oo total lapangan desa kandang desa curah cocok desa pelayan desa wonosobo desa kelereng desa pandangan desa lapangan desa kesambirampak desa genangan desa pakaian total t4. arjasa desa curah tatal ll,49r, desa jatisari desa banyumas desa bateman desa kotoran desa kedung dowo desa lamongan desa arjasa ,00a total ,0o0 jangkar desa sopt desa curah kalau desa pasangan desa sangkar desa gadungan desa kumbang sari desa pesanggrahan desa age total sebagus desa wonosari desa kertasari desa kedung desa bantal desa awar awar desa peranti desa trigonal desa sebagus desa gudang desa bringin anom total t7. banyuputih desa banyuputih ,15t, desa sumberejo desa sumber anyar desa sumber waru desa wonorejo total total keseluruhan, bahwa berdasarkan ketentuan pasa!! kewenanganmengingat undang undang nomeev!ksana surat perintah perjalanan dinas adalan pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidaktemblingiliiaan, transportasi laut dan transportasi udara. bab(l)nan, non pns yang ditugaskan bupati wakil bupati, sekretaris daerah dan atau kepala skpd unit kerja untuk melaksanakan menunjang program dan kegiatan pemerintah daerah d, cc.,: perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, perjalanan dinas luar daerah,:i: mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya, pengumandahan terasering): menempuh kadan mengikuti pendidikan dan pelatihan. menghadiri panggilan aparat hukum, lembaga teknis terkait dengan tanggungjawab jabatspti. kewenangan ketua tim penggerak pkk, pejabat eselon il, direktur perusahaan daerah, dan pejabat fungsional tertentu. a01struktural eselon iii dan eselon dan fungsional yang disejajarkan skpd unit kerja serta pimpinan bumi kabupaten kepulauan sangihe. asistenstaf dan pegawai tidak tetap lingkup skpd dalam koordinasi kekristenan berkenaan. dalam hal asisten melaksanakan tugas luar daerah berhalangan, maka penandatangan surat perintah tugas dilakukan oleh sekretaris daerah. ketua pkk kabupaten untuk wakilpadayri. nan nan jas"untuk tujuan daerah dalam provinsi sulawesi utara diberikan tidak lebih dari (tiga) hari. perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ugpada ialah mencakup keadaan: .a. melaksanakan lebih dari (satu) kegiatan dalam arti terdapat tugas tambahan yang mendesak atas np:. kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud huruf ini meliputi penugasan pemeriksaan pengawasan, penagihan pajak retribusi: penugasan survey dan atau pengumpulan data,, atau adanya kepentingan dinas lainnya. bab biaya perjalanan dinas jabatan pasaice.. s0. perhari sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas. (sbupati wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madya untuk keperluan pelaksanaan tugas kota tempat tujuan. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana .peraturan bupati ini. dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah: tingkat untuk pejabat eselon ii, ketua dan wakil ketua tp pkk kabupaten, staf khusus bupati. cc. tingkat untuk pejabat eselon iii, pns golongan iv, penasehat sekretaris bendahara tp pkk lt. kabupaten serta pegawai tidak tetap dan non pns yang disetarakan. &d. tingkat untuk pejabat eselon iv, pns golongan ii, wakil sekretaris wakil bendahara ketua, sekretaris, bendahara pokja tp pkk kabupaten serta pegawai tidak tetap yang disetarakan. tingkat untuk pns golongan i ii, wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara pokja pkk kabupaten, anggotajabatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat pendidikan kepatutan lugas yang bersangkutan. biaya uang harian sebagaimana dimaksud padalugas,. biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayaliaya penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada s5)pada dan peraturan bupati ini. dalam hal pelaksana spp tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pasai berlaku ketentuan sebagai berikut pelaksana spp diberikan biaya penginapan sebesar (liga puluh persen) dari tarif hotel kota tempat tujuan: biaya penginapan sebesar (lada bnnlebih dari (satu) hari kerja tidak memperhitungkan komponen biaya penginapan, namun diberikan biaya akomodasi secara lumpur sebesar rp. per hari.lampiran xvi peraturan bupati ini.x, lampiran lampiran dan lampiran xii peraturan bupati ini:biaya resmi lainnya. biaya transport perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada peraturan bupati ini dibayarkan sesuai biaya riil. biaya transport. dalam hal.ii dan lampiran xiv peraturan bupati ini.bupati ini.yang pembebanan biayanya sebagian atau seluruhnya pada penyelenggara kegiatan acara maka biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan dasar surat undangan. dalam ha!yang! pelaksana spp dapat menginap penginapan yang sama. dalam hal biaya penginapan pada hotel penginapan, sedangkan biaya penginapan dan sewa kendaraan me!dekat pada biaya penginapan dan sewa kendaraan bupati wakil bupati,dimaksud pada spt ditanda tangani oleh bupati wakil bupati. untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada spt ditanda tangani oleh sekretaris daerah. dalam hal perjalanan dinas pendampingan bupati dan wakil! bupati, maka untuk penginapan pelaksana ppp dapat menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel penginapan yang sama, mia depoclcsaj. (l) dalam hal perjalanan dinas sebagaimana pada dan peraturan bupati ini melebihi jumlah ,ccfi), biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada dpa spk penerbit spppada khusus untuk penginapan dibayarkan dari tarif yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran iii peraturan bupati ini. pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana',' ',laporan perjalanan dinas sesuai dengan format pada lampiran viii, dengan melampirkan asli tiket pesawat tiket kapal taut, boarding pass, airport tax retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya: asli. foto dokumentasi kegiatan yang diikuti lokasi kegiatan yang dituju: ashsopir, copy stok dan foto kendaraan: dan aslivi: surat pernyataan tanggungjawab uang muka sesuai dengan format pada lampiran vii: aw, ianangka peraturan bupati ini:m4)upati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dapat menetapkan perjalanan dinas khusus semua) perimbangannovember bupati kepulauan sangihe, hiro kompas makagansa diundangkan tahuna pada tanggal "ivors!ihe tahun nomorpentetaneieeaa gu")tema rkp v satuan kerja perangkat daerah) gmn engan nama nip pelaksana spp.| pangkat dan golongan jabatan instansi tingkat biaya perjalanan dinas |c. pen maksud perjalanan dinas moda transportasi tempat berangkat tempat tujuan lb. ta. lama perjalanan dinas tea tanggal berangkat je. tanggal harus kembali pengikut: nama tanggal lahir keterangan pembebanan anggaran skpd unit kerja ja. nomor dpa dpp lb. nama kegiatan fe. ld. kode rekening coret yang tidak perlu dikeluarkan pada tanggal a.n. bupati kepulauan sangihe sekretaris daerah asisten kepala skpd"! berangkat tk. pangan nnn ana tempat kedudukan) pada tanggai pa kpa nip. pribadi pana iv. tiba berangkat dari pada tanggal kepala pada tanggal kepala nip, menpada tanggal dan angpantamaan vii. perhatian a.a!|. kesalahan, kelalaian, dan keadaannya. bupati kepulauan sangihe anon lampiran iii peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tahan tanggal howenbomponen biaya perjalanan dinas luar daerah biaya jumlah lari biaya uang biaya pemetaan dan jenis perjalanan dinas jabatan transpor yang harian penginapan angkutan pegawai dibayarkan home ao. jep par, perjalanan dinas jabatan dalam sesuai rangka pelaksanaan tugas pokok lo. dan fungsi skpd perjalanan dinas jabatan untuk sesuai mengikuti rapat, seminar dan penugasan (sejenisnya smpn |c. perjalanan dinas jabatan dalam maksimal rangka pengumandahan v1) sembilan terasering) opumnjhari |d. perjalanan dinas jabatan untuk menempuh ujian dinas ujian dua) hari jabatan bolbagas sono response #sswanlancaa loim. perjalanan dinas jabatan untuk maksimal mengikuti pendidikan setara (dua) hari diploma s1 s2 perjalanan dinas jabatan untuk va) sesuai mengikuti pendidikan dan pelatihan "|. penugasan keterangan: biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa pengumandahan terasering)| dalam hal tidak tersedia rumah dinas. biaya transpor pegawai diberikan untuk transport pada saat kedatangan dan kepulangan. niuji oma bupati kepulauan sangihe eka genannt lampiran peraturan bupati kepulauan sangihe nomor: tahun tanggal november 20x8d angkat . moda transportasi pelaksana spp biaya pesawat kapal kereta harga upa laut api bus tiket bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd. bisnis vip spesial dibayar nana kelas eksekutif secara riil sekretaris daerah, pejabat nan eselon ii, ketua dan wakil ketua dibakar pkk kabupaten, serta ekonomi kelas! eksekutif pegawai tidak tetap yang secara riil disetarakan mean aan pejabat eselon iii, pns gol. iv, penasehat pkk kabupaten, sekretaris pkk kabupaten, dibayar bendahara pkk kabupaten, #ekonomi kelas eksekutif secara riil serta pegawai tidak tetap yang yo. disetarakan pejabat eselon iv, pns gilli, wakil sekretaris pkk kabupaten, wakil bendahara dibakar pkk kabupaten, ketua, ekonomi! kelas eksekutif agar sekretaris, bendahara pokja secara rul pkk kabupaten, serta pegawai tidak tetap yang disetarakan lol pns gol. i il, wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara pokja pkk kabupaten, tan dibayar anggota pkk kabupaten, ekonomi kelas eksekutif secara bill serta pegawai tidak tetap yang |disetarakan bupati kepulauan sangihe sainoansa lampiran peraturan bupati kepulauan sangihe nomor mah tanggal november tentang perjalanan dinas dalam negeri bag!o " hhh:h hi: h:ii&h & daftar pengeluaran riil biaya perjalanan dinas lampiran spp nomor week kakak ana ga) tanggal program kegiatan maa ane ana aa) no| komponen biaya jumlah bukti pembayaran) vang harian pon persen gl.oil, ada tidak biaya transport ada tidak biaya penginapan ris foo. ada tidak vang representasi pratenansee . ada tidak sewa kendaraan dalam kota rpareseesess ada tidak doo . terbilang nenek ean aan biaya riil sejumlah telah menerima uang panjar sebesar nana 1g) bendahara pengeluaran yang menerima ann nan onnnnnnnnnan nana nemann mna nenas nip ende mep ena enam nanas perhitungan spp rampung ditetapkan sejumlah penaenennnn aan yang telah dibayar semula: kenalan sisa kurang lebih rpr anna mengetahui menyetujui pengguna anggaran pejabat pelaksana teknis kegiatan kuasa pengguna anggaran (ena ann aa) keane nip aneka nip nana catatan: kolom yang berfungsi sebagai check list (core yang tidak perlu) bupati kepulauan sangihe hironimus kompas makagansa ng. lampiran peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tah! negeri tangan dibawah ini: nama nun nun non nun nun nun non nun nun nun nun uno pangkat golongan ann nan ann nun nun nun nun nun nun nun jabatan naa aan ana dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: sehubungan dengan surat perintah tugas mof:.c is) serta surat pelaksanaan perjalanan dinas nomor: ig) tanggal. , perjalanan dinas rangkap (dua kahh: peraturan perundang undangan. yang membuat pernyataan, nip nenek aa:3a3 bupati kepulauan sangihe hironmmus kompas makagansa lampiran vii peraturan bupati kepulauan sangihew w w w surat pernyataan tanggung jawab uang muka yang bertanda tangan dibawah ini: nama manan ena aan aan naa nip nana (2j pangkat golongan man nan naa akan tara jabatan ann dan ann nun nun unud non din dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: sehubungan dengan surat perintah tugas nomor esp serta surat pelaksanaan perjalanan dinas nomor ag) tanggal.oc.(7h maka saya telah menerima v nenek uv v j bupati kepulauan sangihe hironmius pas makagansa lampiran vih peraturan bupati kepulauan sang!he nomor: tahcc. maksud dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan hari kesatu hari kedua cc. hari ketiga hari keempat. dst ul. hasil yang gia iv, kesimpulan dan sek dijual dion event nasi pada tanggal.) pelaksana spp) bupati kepulauan sangihe hironkmus kompas makagansa ben ma, lampiran peraturan bupati kepulauan sang!ihe nomor tahusatuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerahuang keterangan |. harian tahuna berlaku untuk komplek la|tahuna timur , | situs tugas pekerjaan yang lembu tahuna barat . tekankan waktu diatas jam per hari secara tabukan utara terus menerus. bukti pertanggung lan . jawaban. surat perintah tugas, tabukan selatan spp dan laporan iapun setan pelaksanaan tugas. tabukan selatan tenggara manganat , | manganat selatan il.| rendah tamako more kan (bom nusa tabukan tatoareng satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoranyang sama lo. satuan biaya penginapansewa keterangan io. rumah kamar tahuna tahuna timur ono berlaku untuk sewa tahuna barat |. kamar pada rumah tabukan utara penduduk setempat tabukan tengah bukti pertanggung tabukan selatan jawabannya adalah tabukan selatan tengah ditandatangani oleh menapak selatan tenggara , | pemilik rumah dan manganat bermeterai. manganat selatan ll. rendah (j2.| tamako marie , | nusa tabukan tatoareng
3panitiapanitiapanitia: dan cc.panitiapanitia,pemberdayapasurua dan sisanya yang (lima puluh keseratus) dimasukkan kas desa untuk kegiatan penyelenv ketentuan penutup peraturan desa yang berkaitan dengan tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa wajib berpedomkan, irsyad yusuf diundangkan pasuruan pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten pasuruandoman tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa kebijakanadanya peraturan bupati yang mengatur tentangsa tidak lepas dari ketersediaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sdm) perangkat desa. atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk peraturan bupati tentang pedoman tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa maksud agar pemerintah desa dalam proses penjaringan dan penyaringata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa tujuan untuk mendukung ketersediaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perangkat desa dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa dalam kelangsungan roda pemerintahanketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan peraturan bupati . ii. format formulir tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa pedoman kop surat, stempelagn huruf balok panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa dengan ukuran huruf dan spasi, tulisan pada baris kedua dengan huruf balok desa.kecamatan. ukuran huruf spasi, tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok ukuran dan spasi kabupaten pasuruan ukuran dan spasi, tulisan pada baris keempat huruf kecil sekretaris.(ditulis alamat kantor panitia) telp. kode pos. pada bagian bawah kop setelah ditulis sekretariat. diberi garis tebal. semua surat dengan mengunakan kop surat panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa ditandatangani oleh ketua disebelah kiri dan sekretaris disisi sebelah kanan.anitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa desa. nine kecamatan. kabupaten pasuruan ketua (stempel panitia) sekretariat pedoman stempel stempel panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa berbentuk empat persegipanjang ukuran panjang dan lebar cm. isi tulisan baris pertama tulisan panitia, baris kedua tulisan penjaringan dan penyaringan perangkat desa : baris ketiga tulisan: desa. kecamatan, baris keempat tulisan kabupaten pasuruan . tita yang digunakan berwarna unggul.pasuruanpanjang dan berwarna putih. tulisan terletak dibagian atas tengah sampul surat denagn isi tulisan sebagai berikut baris pertama berisi tulisan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa : baris kedua desa. ons. kecamatan. baris ketiga kabupaten pasuruan ,desa.kecamatan. kabupaten pasuruan sekretariat :. nomor kepadaengumuman nomor . pan . . berdasarkan keputusan kepala desa . kecamatan . nomor pamela . tentang pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa ., bahwa desa . kecamatan eeeeee. akan dilaksanakan penjaringan dan penyaringan perangkatperangkat desa. adapun persyaratan umum untuk menjadi bakal calon perangkat desa,sampai dengan (empat puluh duanggup bertempat tinggal desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai perangkat desa, oo. khusus bagi bakal calon sekretaris desa mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas,, oo.pas foto berwarna 4x6 sebanyak lembar. bagi warga negara indonesia yang berminat untuk menjadi bakal calon perangkat desa,njaringan dan penyaringan perangkatnjaringan dan penyaringan perangkat desa. pengumuman dibuka selama (tujuh) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada pukul wib dan ditutup tanggal . tepat pada pukul wib sesuai jam sekretariat panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa. berkas permohonan lamaran bakal calon perangkat desa segera disampaikan kepada panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa . sebelum pengumuman dinyatakan ditutup. keterangan lebih lanjut supaya menghubungi panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa. sekretariat panitianjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa . ketua cap stempel nama jelas surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esan ana aan aan aan agama dananananannanan nana anakan nenek nana kanan ana naa anna nana naa naa aan anna naa tempat tgl. lahir :.oooeannlaalal pekerjaan denkananaakanannanana nana ana anna naa aan anna nana naa aan aan alamat penanananannanannannnnan aa yang bertanda tangan dibawah ini nama benananannanannanananan nana anna anna anna aan aan aanoeennlanannala nana pekerjaan denkananaaanannanaka nana naa anakan anna anna aan naa aan ana alamat penaaakanannanannana ana aan ana aan aana ana anna aan naa aan agama dannaananannanan nana anakan nana nana nana aan nana aan aan nana naa anna anna anna tempat tgl. lahir :.ooeeeennnnannanannlnlnanllla pekerjaan denkanankakanananana nana nana aan nana anna aan kanan naa aan aan alamat penanananannanan nana aan aan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa sayasanggup bertempat tinggal desa wilayah kerja selama menjabat sebagai perangkat desa yang bertanda tangan dibawah ini nama penananannanannanananannan nana aan naa nana jooenannannlnanana pekerjaan denkananaakanannanana nana naa anakan nana anna nana ana ana alamat penanatanannanannannnnana aanbat sebagai perangkat dberada desa. panitia pengangkatan perangkat desa yang selanjutnya disebut panitiaperangkat desa yth. sdr. ketua panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa. yang bertanda tangan dibawah ini nama donakannannanananaan nana aan tempat tanggal lahir .ioo pekerjaan ponnananannananananana nana nanah jenis kelamin benaaaanaanaanana ana aaaaaa pendidikan banana nanananaaanana nana alamat benaaaanaanaanana ana aaaaaa dengan ini mengajukan lamaran permohonan untuk menjadi calon perangkat desa, desa . kecamatan., untuk mengisi kekosongan jabatan . dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa keeemaea tahun ., sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan administratif sebagai berikut surat ijin dari kepala desa bagi perangkat desa,dan pas foto berwarna 4x6 sebanyak lembarkabupaten pasuruan keputusan kepala desa.( nama desa) nomor . tahun . tentang pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa .ii. kecamatan .iii. kabupaten pasuruan kepala desa anno, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan bupati pasuruan nomor . tahun . tentang pedomanpanitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa,mperhatikan berita acara musyawarah pemerintah desa, tanggal . perihal pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa . kecamatan . memutuskan menetapkan kesatu panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa were kecamatan . kabupaten pasuruanpada dictum kesatu terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji perangkat desa terpilih. keempat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di. pada tanggal . jj. tembusan kepala desa yth. bapak bupati pasuruan camat. ketua bpd. yang bersangkutan kanananananananan anna nana ana arsip lampiran keputusan kepala desa. nomor sense tanggal :. j.ocean susunan keanggotaan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa desa . kecamatan cnc kabupaten pasuruan ketua bkaanaanananananaaaa aan sekretaris bonakanananaanananaa naa anggota kaanananananannananananan aan dst. kepala desa. panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa desa senen kecamatan nona. kabupaten pasuruan alamat .ooooooela berita acara musyawarah pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa ena kecamatan .eeninaeean. kabupaten pasuruan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun lee. bertempat . kami pemerintah desa . kecamatan bee kabupaten pasuruansb. membentuk panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa .iiieeeeeeeek kecamatan peneeneneeeeee kabupaten pasuruan, dengan susunan keanggotaan ketua donakannaanananannaa nana nana anna aan aan sekretaris: . cc. anggota kakannananananaa nana aan nana aan seksi. benanaananana nana seksi. benanaananana nana seksi. benanaananana nana seksi. benanaananana nana. kecamatan . kabupaten pasuruan ketua, sekretaris panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa desa .nenek. kecamatan nmen. senen pada hari ini tanggal . bulan . tahun . jj., kami panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa . kecamatan sem. kabupaten pasuruan telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas bakal calon perangkat desa, desa. kecamatan . kabupaten pasuruan sebagaimana dimaksudhasil sebagai berikut jumlah bakal calon perangkat desa. j.ii jid. orang persyaratan administrasi yang diadakan penelitian dan klarifikasi meliputidandan surat ijin dari kepala desa bagi perangkat desa. setelah diadakan penelitian dan klarifikasi berkassebanyak . orang sebagaimana daftar terlampir, jumlah bakal calon pelamar yang mengundurkan diri sebanyak . orang, jumlah bakal calon pelamar yang tidak memenuhi syarat sebanyak . orang, demikian berita acara. kecamatan nan. kabupaten pasuruan ketua sekretaris anggota penelitian berkas lamaran panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa desa nian kecamatan ookeputusan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa desa wa. kecamatan . kabupaten pasuruan nomor . . panbakal calon yang berhak mengikuti seleksi perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, bahwa mereka yang namanya tersebut dalam berita acara penelitian persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas persyaratanbab iii pengangkagi calon sekretaris desa wajib mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas.berbadan sehat, bebas hiv aids, bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat obatan terlarang lainnya, dan sanggup bertempat tinggal desa dusun wilayah kerjanya apabila diterima menjadcc... jo. pada tanggal . jj. kepala desa ion daftar nama calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi tempat jenis pendidikan jabatan nama tgl. agama alamat yang ket. kelamin terakhir lahir dilamar apa ps3 kepala desa kk. pan pemerintah kabupaten pasuruan kecamatan.ooooooooocoocmenanan ola nananananannananannnnnnnn temp. lo. ons surat rekomendasi nomor :. jen jen oa. yang bertanda tangan dibawah ini nama ponnannaanann nanas naa jabatan bknaanaananankaananaaanananaan alamat kantor bonanaananana nana memberikan rekomendasi kepada nama yang tercantum dibawah ini nama donakananananananaaana panganan aan satuan kerja posnaanaanananaan aan anna jabatan bknananaaananaanananaaaanaanaaan alamat rumah? .oooocn telpon kananananananaan anna aan untuk diangkat menjadi perangkat desa .peraturan daerah nomor tahun15. pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa, serta telah memenuhbuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya pasuruan, .o. camat . j.e ttd nama terang) panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa desa menenun. kecamatan o. inn pada hari ini . tanggal . bulan . tahun keeeeeeeeea, kami panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, desa see. kecamatan . kabupaten pasuruan telah melakukan seleksi terhadap calon perangkat desa, desa. . kecamatan . kabupaten pasuruan sebagaimana dimaksuddengan hasil sebagai berikut jumlah calon perangkat desa . orang. materi ujian seleksi meliputi pengetahuan agama, bahasa indonesia: pengetahuan umum. setelah diadakan seleksi melalui uji kemampuan dan pengetahuan secara tertulis maka jumlah calon perangkat desa yang berhak diangkat menjadi perangkat desa sebanyak . orang, sebagaimana daftar terlampir. jumlah calon perangkat desa yang mengundurkan diri sebanyak . orang. jumlah calon perangkat desa yang tidak lulus selesamean nnnnnnnan. kecamatan eno kabupaten pasuruan ketua sekretaris kabupaten pasuruan keputusan kepala desa. nomor . jan jen jea. tentang pengangkatan perangkat desa kepala desa se.atas dasar rekomendasi tertulis camat ., peraturan bupati pasuruan nomor .pasuruan tahun nomor .) yang berhak diangkat menjadi perangkat desa . kecamatan seedi. j.co. pada tanggal . jj. kepala desa. daftar nama calon perangkat desa yang berhak diangkat menjadi perangkat desa jabatan tempat jenis pendidikan nama tgl. lahir kelamin terakhir agama alamat yang ket. dilamar segi jai kepala desa. bupati pasuruan, ttd. irsyad yusuf selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada juga harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain terdiri atasrumah sakit pemerintahdi. bagian kedua mekanisme pengangkatan kepala desa membentuk panitia yang terdiri dari ketua, sekretaris: dan cc. anggota minimal (satu) orang. pengangkatan panitia oleh kepala desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. panitiapanitiapanitia sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan kepala desa. bagian ketiga pegawai negeri sipil, perangkat desa atau anggota bpd yang mencalonkan menjadi perangkat desa selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan calon perangkat desa yang berasal dari pegawai negeri sipil harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. izin tertulis sebagaimana dimaksud pada harus dilampirkan ketika mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desacalon pegawai negeri sipil tidak boleh mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa. anggota bpd yang akan mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan perangkat desa, harus mengundurkan diri sebagai anggota bpd. perangkat desa yang akan mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan perangkat desa, harus mengajukan izin kepada kepala desa. bagian keempat, pengumuman dan pendaftaran, dan seleksi. tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembentukan panitia,panitia, pendaftaran bakal calon, cc. penelitian administrasi berkas lamaran,, penetapan hasil ujian, cc. penyampaian hasil ujian, dan pengumuman hasil ujian. bagian kelimayang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. panitia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa., membuat tata tertib pencalonan perangkat desa,. tugas panitia berakhir, setelah perangkat desa dilantik dan diambil sumpah janji. tata tertib pendaftaran perangkat desa ditetapkan dengan keputusan panitia.enamtua rukun tetangga dan ketua rukun warga.tujuhmana dimaksud dalam dannitia meneliti berkas lamaran dan syarat syarat admini. pelamar yang telah diteliti administrasi oleh panitia
yang9 hasan: uan bupati sintang provinsi kalimantan barat peraturan bupati sintang nomor: tahun tentanginaan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten sintang perlu dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa sehubungan dengan maksud huruf danserta penyesuaian dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka perlu diatur, bahwa untuk melaksanakan maksud padadiangkat sebagai pusat akr secara tetap oleh pejabat pembina pegas penilaian prestasi kerja pns adalah suatu proses penilaian ban sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai sasaran kerja pegawai skp) dan perilaku kerja prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran pegawai dan perilaku kerja. sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat skp adalah satuan kerja dan target yang akan capai oleh seorang pegawai negeri sipilituns. bab tujuan prinsip dan unsur tujuan dibentuknya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penilaian prestasi kerja pns lingkungan pemerintah kabupaten sintangilaian prestasi kerja pns dilakukan berdasarkan prinsip objektif: terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan. . tempe dan ket berdasarkan aspek sebagaimana dimaksud pada instansi menyusun dan menetapkan standar teknis sesuai dengan karakteristik sifat, jenis kegiatan,s5), dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala badan kepegawaian negara. penilaian skp sebagaimana dimaksud dalam pada. menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan. maka hasil penilaian menjadi bagian dari penilaian capaian skp. bab perilaku kerja penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam pada huruf meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama,dan kepemimpinan. penilaian aspek kepemimpinan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dilakukan bagi pns yang menduduki jabatan struktural. . penilaian dilakukan kerja sebagaimana dimaksud pada barista bis melalui pengamatan oleh pejabat penilai sesuai kriteria yang ditentukan. pejabat lai dalam melakukan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada dapat mempertimbangkan bon mar. bangka masukan dari pejabat penilai lain yang kat lingkungan unit kerja masing masing. una kerja dapat diberikan paling tinggi penetapan kriteria penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut oleh bupati dengan mempedomani(satu) kali dalam (satu) tahun,alam bentuk angka dengan sebutan sebagai berikut: uga atas: sangat baik peran baik ce. cukup kurang dpr pa, bawah: buruk banana pan . peta jabat penilai wa: kerja menyampaikan hasil penilaian prestasi atasan pejabat penilai paling lama (empat belas) hari sejak tan gia (emp kerja gagal diterimanya penilaian prestasi hasil penilai prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada rekomendasi kepada pejabat dibidang pro nia sebagai bahan pertimbangan terhadap pns yangkerja yang disampaikan kepadanya,lain ketentuan dalam peraturan bupati ini berlaku juga bagi calon pns. lain prestasi kerja bagi pns yang diangkat sebagai pejabat hip pimpinan anggota lembaga nonstruktural dan stan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya dilakukan oleh tan pimpinan instansi yang bersangkutan berdasarkan bahan dari ngak instansi tempat yang bersangkutan bekerja. segan kan . heat ana mmerngan sak ena nadi atu hiniiansasnna vas raya pia dash iga deras india ker bab viiiyai bupati sintang si sinaro diundangkan sintang pada tanggal mil sekretaris daerah kabupaten sintang joseph hannah berita daerah kabupaten sintang tahun nomor? has ktt yan page nana aga sat ajar kasubbag aan yaa jam see teri man ern kasubbag sekretaris kant yang dinilai atasan pejabat pejabat nilai penilai ket dinas ana kepala tuna sedia lena sekretaris daerah wakil bupati sekretaris kabid kesetaraan tk. daerah kasubbag kasi sekretaris kabid kepala dinas mam nana east napas enemy pelaksana asn sekretaris kasubbag kasi kabid badan nan nan aan naas maan kepala badan sekretaris daerah wakil bupati sekretaris kabar kabid kepala badan aa. 2g kasubbag kasubbid sekretaris kabid kepala badan nan mia pelaksana asn kasubbag kasubbid hi kabid rsud ade muhammad doen direktur sekretaris daerah wakil bupati sekretaris kabar kabid direktur daerah kabar kabar kasubbag kasi kesekretariatan kesekretariatan kah oo eoo nmomnsemsmman kabar pelaksana asn kasubbag kasi kesekretariatan kabid kantor kesbangpol fa, kepala kantor sekretaris daerah wakil bupati sea ann sekretaris kasubbag kasi kepala kantor mineral pelaksana asn kasubbag kasi kepala kantor gea f satuan polisi pamong praja para papa nan nan sen ora rea kepala satuan sekretaris daerah wakil bupati brk sekretaris kabid oo | ) kepala satuan daerah mma kepala satu ban kasubbag kasi sekretaris kabid pol sekretaris sinis asn kasubbag kasi kata badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kepala satuan sekretaris daerah wakil bupati ami wih, sekretaris sekretaris kasi kepala badan daerah kepala badan tenan kecamatan . ktp gac sa" memesona bpa kan sen mey ame mega mena alias abi sana ina sea maa sman pma tai pan ane gusman saha teman has uut tni poni atasan pejabat ket yang dinilai pejabat penilai bag pejabat ket nilai kecamatan niak sekretaris daerah wakil bupati sekretaris kecamatan sekretaris sana kasubbag kasi sekretaris kecamatan camat nilai kepala sub sekretaris desa hai sekretaris berasal sewaan kecamatan dari kades peg tempat tugasybs pelaksana asn sekretaris kasubbag kasi kelurahan pen lurah camat ima aer sekretaris kelurahan kasi lurah mak pelaksana asn sekretaris kasi lurah unit pelaksana teknis (upt sekretaris kabid kepala upt kabid berkenaan berkenaan kepala upt kepala upt kabid berkenaan pelaksana asn upt kepala upt kepala upt pejabat fungsional dan pns tertentu lingkungan dinas. pendidikan dan kebudayaan pengawas sekretaris kepala dinas kepala tk sd smp kepala bidang sekretaris berkenaan guru tk sd smp kepala bidang kepala sekolah perkenaan pelaksana asn tu kepala sekolah kasi berkenaan guru diperbantukan kepala sekolah pada smp (jika pns daerah) kepala seksi penata berkenaan (jika kepala sekolah bukan pns dea pesat guru diperbantukan sar (ika pada tk sd kepala sekolah penilai kepala (jika pns daerah) sekolah kepala seksi pns) berkenaan (jika kepala bidang kenal sebuah senapan kru peg engan : menara hal jera penilai kena kacabdis) bai sad. ent tara en. prt known pena pamong belajar . san ana kotobank jari sienna doa tea ban baprinat akan sana cabai teng fisi ara tang naa peng berikan mena dadang aan bean sekitar pelaksana low aam tara uas seal, selai dipanen ena sekuat mena tenaga tema sekretaris sea mis sekai pns) dana sen ar: kenangan sape pejabat ygsioyai kista tan lifgetywgan dinas kesehatan anne emak jabatan dug ape kepala dinas era xii enam sei has keran taka inn snn par is. pesawat fcygsionmi kistieatan dilingkungan rsted ade muhammad dit ana aoi kama kun direktur rsud eni atur anna eng desa mama is. pejabat ftngsdoyal tertentu dilingkungan dinas badan mess ente tera bai ang anu dinas kepala saja pejabat fongssosal lingkungan kantor eyed kepala kantor kepada jalar tempat sea dpo kasat belajar kenapa sub padang kepala sud bahan pys tugas pepe angan bidang peni perpus pala badan pengembangan berasa gan lee perum pada pimpinan pengen angan badan lembaga ina soe hkepepawaan pendidikan tam tempat tugas pengembangan belajar isa dipanen stamp bsa atasan pejabat pss fang penilai dan pera pesan peni oat pemerintah an! ptt akan pala pemeranan daerah daerah ata pemitrotah 2tipis da0 instan jari instansi met atau instansi teen ver pemecatan aan pemierotah lanata perang ken pada bersangkutan apa mena aas uan kagak nana maa senen pns yang neta ku" kena dana kesan tinta panen tas hun ujar pan bau pula bend ben yen aga ang dinilai pejabat penilai atasan pejabat salah eacenansa mruriaamebura tana panas kpa pns yang diperbantukan kasubbag pengelola sekretaris jika bahan dipekerjakan pepe pejabat penilai penilai pada badan sekretaris kasubbag berasal dari badan lain pimpinan unit pengelola pimpinan organisasi instansi kepegawaian) badan asal pns ybs badan pimpinan unit ana ar( tempat organisasi jika memeras pejabat penilai gas sekretaris) sekretaris daerah jika pejabat penilai pimpinan unit organisasi) (warok sinaro bh, onta aan sea heni maan sea
lampiran peraturan walikota sungai penuh nomor tahun tanggal maret penetapan alokasi dana desa (add) untuk masing masing desa lingkup pemerintah kota sungai penuh tahun anggaran kecamatan sungai penuhkeluarga kab penduduk wilayah dusun add add desa isi add murni tapi pilkades dari dx) miskin kv:x km) kv2x jiwa) kv3x ha) kvx (buah) kvx rp) rp) apbd bantuan pilkades ios ton ya3 tae tas tun tas jumlah ii. kecamatan hamparan rawanglil a2? iot tual tas lae tag kampung hilir maliki air koto teluk kampung dalam simpang tiga rawang larik kemasan dusun diri paling serumpun tanjung muda il jumlah iii. kecamatan pesisir bukitt tire? ei3 cs3 cie iris koto tengah |l( koto dua sungai liuk seberang sumur gedang t40, t91, t24800, 3t6, ,z40sungai penuan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatsungai pensungai penumerupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa. besaran alokasi dasar perdana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar (sembilan puluh per seratus) dari total alokasi dana desa yang bersumber dari apbn dibagi jumlah desa dalam kota sungai penuh dan luas wilayah yang datany: kotadalam kota sungai penuh rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa dalam kota sungai penuh rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa dalam kota sungai penuh rasio ikg setiap desa terhadap total ikg desa dalam kota sungai penuh kota pagu dana desa kota sungai penuh kota besaran alokasi dasar untuk setiap desa dikalikan untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kota sungai penuhdana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporanhal terdapat lpa dana desa lebih dari 30y0 (tiga puluh keseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat lpa dana desa lebih dari 30y6 (tiga puluh keseratus)motongan dana desa tahun berjalan berikutnya sebesar lpa dana desa tahun berjalan. pengurangan dana desa dilaporkan oleh walikota kepada menterkarun anggaran walikota gorontalo, menimbang bahwa berdasarkan peradang, perjalanan dinas,.alonat untuk maksud pada huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan walikota gorontalo tentangikonmi:l:ubah sehingga berbunyi sebagai berikutluar negeri. ketentuan diubah, biaya penginapan biaya riil) uang representasi dan sewa kenderaan biaya riil): uang hatian sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas uang makan:b. tempat menginap lainnya c." biaya hotel dan tempat menginap lainnya sebagaimana maksud pada huruf: perjalanan"'tujuan yang dikunjungi lebih dari' (satu) instansi. ketentuan ubah dan ditambahkan (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut besarnya uang saku dan uang transportasi lokal walikota sebagai berikut besarnya uang harian walikota sebesar rp. , hari dua juta lima ratus ribu rupiah). biaya transportasi udara untuk walikota diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis. biaya transportasi udara untuk walikota diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis. besarnya .biaya hotel penginapan untuk walikota menggunakan tarif hotel sebagaimana tercantum dalam lampiran il.likota per hari dihitung sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rata) sewa kenderaan dalam kota untuk walikota sebesar rp. , hari enam ratus lima puluh riburupiah) ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut besarnya uang harian untuk wakil walikota sebesar rp. , hari dua juta dua ratus lima puluh. ribu rupiah) biaya transportasi udara untuk wakil walikota. seakan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis. besarnya biaya hotel penginapan untuk wakil walikotwakil walikota per hari dihitung masing masing sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). ewa kenderaan dalam kota untuk wakil walikota sebesar rp. , hari enam ratus lima puluh ribu rupiah) diantara dan disisi satu baru, yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut (l) besarnya uang harian untuk ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. , hari dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)ketua dewan perwakilan rakyat daerah per hari dihitung masing masing sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). sewa kenderaan dalam kota untuk ketua dprd masing masing sebesar rp. , hari enam ratus lima puluh ribu rupiah) ketentu, hari dua juta rupiah)erpisahkan dari peraturan walikota ini dua ratus lima puluh ribu rupiah). ketentuan diubah, sehingga pasai berbunyi sebagai berikut besarnya uang harian bagi pegawai negeri sipit sebagai berikut sekretaris daerah rp. , hari. eselon ilb rp.: hari. eselon iii dan staf golongan"sama dengan eselon iii standar tertinggi untuk biaya transporengan ketentuan sebagai berikut sekretaris daerah dan eselon ib.menggunakan tarif hotel untuk eselon ii. eselon dan staf golongan iv pejabat fungsional madya menggunakan hotel untuk eselon ifi. eselon dan staf golongan menggunakan hotel untu"untuk korne staf golongan ii, golongan dan terjaga penunjang kegiatan menggunakan hotel untuk staf golongan il, golongan dan tenaga honorer. kepada sekretaris daerah diberikan uang representasi perhari sebesar rp. kepada. pejabat eselon ilb diberikan uang pep. pena sebesar. path. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut besarnya uang harian untuk anggota dewan perwakilan. talent sebesar rp. , hari satu juta rupiah) standar tertinggi untuk biaya transportbagi anggota dewan perdikan rakyat daerah sebagaimana tercantuarea bagi anggota dewan perwakilan"rae yang ditugaskan.. uang gu) tambah uang tu) dan oleh bendahara pengeluaran pelaksana gelatin perjalanan dinas. pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme up,gu dan dimaksud pada (j):ditambahkan huruf f'. sehingga berbunyi sebagai berikut: surat perintah perjalanan dinas yang telah ditanda tangani oleh pelan.' masih sulit jangkau dengan fasilitas yang kurang dan laporan perjalanan dinas,: juni sonoma diundangkan gorontalo, pada tanggal sekretaris dari dr. darwis salim, se. nip. ina pembinautama madya"dari gorontalo tempat iu! uan (pergi pulang) uraian klas ekonomi nanggroe aceh darussalam sumatera utara via jakarta riau via jakarta. . kepulauan riau via jakarta jambi via jakarta sumatera barat via jakarta sumatera selatan via jakarta lampung via jakarta bengkulu via jakarta bangka belitung via jakarta lip banten via jakarta soo jawa barat via jakarta dki jakarta jawa tengah via jakarta id. yogyakarta via jakarta jawa timur via makasar bali via makasar nusa tenggara barat via surabaya nusa tenggara timur via surabaya kalimantan barat via jakarta kalimantan tengah via makasar surabaya kalimantan selatan via makasar surabaya kalimantan timur via makasar sulawesi utara pra sulawesi barat via makasar . sulawesi selatan sulawesi tengah via makasar sulawesi tenggara via makasar. maluku via makasar maluku utara via manado papua barat via makasar papua via makasa wilayah indonesia standar rata rata biaya akomodasi walikota gorontalo, dahan domba walikota! wakil ketua gol. il, uraian wakil dprd anggota eselon iii eselon dan walikota dprd eselon tenaga dan ketua honorer dprd nanggroe aceh darussalam sumatera utara rian kepulauan riau janji sumatera barat sumatera selatan lampung bengkulu bangka belitung banten jawa barat is! dki jakarta jawa tengah yogyakarta jawa timur bali via makassaip maluku maluku utara papua irian jaya barat .' gorontalo lampiran jii peraturan walikota gorontalo .nomor:tangan bawah ini jabatan berdasarkan surat perjalanan dinas spd) nomor . tanggal kerakumah jumlah uang tersebut pada angka atas benar benar keluarkan untuk pelaksanaan perjalanan:pejabat pelaksana teknis kegiatan, pelaksana spd, nip nip
walikota gorontalo menimbang mengingat peraturan walikota gorontalo nomor tahun tentang, pergeseran tangan anggaran pendapat dan belanga daerah tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota gorontalo oo)!tahap anggaran pendapatan dan belanja daerah kota gorontalo tahun. lima antara boston perwakilan rakyat daerah kota gorontalo dengan pemerintah:saestindang nomor tahun tentang kedudukan keuangan kepala. daerah dan wakil kepalaanapkisintansi pemerintahan lembaran negara republik indonesia: tahun'las gan dan kinerja instansi pemerintdpr d seria tata cara pengembalian tunjangan komunikan:(.gambaran daerah kota gorontalo tahun nomor memperhatikan keputusan pimpinan dewa perwakilan ik. menetapkan peraturan walikota gorontalo tentang pergi: anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran nana lags1. belanja belanja tidak langsung il. belanja pegawai sejumlah rp. belanja bunga sejumlah rp. belanja hibah sejumlah. rp, do. belanja bantuan sosial sejumlah rp. belanja tak terduga sejumlah rp. jumlah belanja.tidak langsung rp. daan tang makan ala belanjalangsung belanja pegawai sejumlah rp. belanja barang dan jasa sejumlah rp. belanja modal sejumlah jumlah belanja langsung rp. jumlah belanja rp, surplus ( defisit)pasatnama. memanen la: min ana la. la. diundangkan gorontalo pada tanggal pot3 sekretaris daerah kota gorontalo,:walikota gorontalo, oma dahan domba berita daerah gorontalo tahun nomor
walikota gorontalo menimbang mengingat peraturan walikota gurun lalu nomor tahun tentang pergeseran tahap anggaran pendapatan dan bel anja daerah tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota gorontalo, bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kelima anggaran benda dan belanja daerah kota gorontalo tahun anggaran bahwa hasil pembahasan pergeseran tahap ans ajsportal telah beroleh persetujuan sp#sdito,em&sarnya daerah tahun anggaran lembaran daerah kota gorontalo tahun nomorperaturan walikota gorontalo tentang pergeseran tahap anggaran pendapat dan belanja daerah tahun anggaran pas, jumlah pendapatan rp. belanja belanja budak langsung il. belanja pegawai sejumlah rp. belanja bunga sejumlah. rp. mol0u.y0 belanja hibah sejumlah rp. belanja bantuan sosial sejumlah belanja tak terduga sej umrah rp. jumlah belanja tidak langsung rp. sana mag, belanja langsung melania penguat alamiah mesino rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp. pasa! ringkasan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasa! (tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasat dirinci lebih laut dalokumen pelaksanaan dal dituangkan lebih lang pelaksanaan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan'k satuan kerja perangkat ketentuan negara gagal diundangkan. mulai berlaku pada tan pengundangan peraturan peraturan walikota agar setiap arang mengetahuinya, memerintahkan diundangkan gorontalo pada tanggal juni gorontalo. sekretaris daerah kota tahun nomor daerah yang ditetapkan dalam perahu perundang undangan. walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota gorontalo gorontalo eni ditetapkan juni pada tanggal waeirotn gorontalo. dahan domba
0eu apk ara walikota gorontalo maa menimbang: motion sduopuj yyjanday ebay legacy uryegune joon f9ot unsur esduopuy miranda ricain otr puj got uly ure| f00c unse puj ninja) ulir list) ribbon ursulnon game suntsuel ulp urea bumn f00z uneg 40wox sepur buru ms$ j0won sauoptj yijgnday eae3 urtegwd uvyugw 40w f00c unyil cisauopuj janda calon urj win) popok ypu buruan fo02 i0wox sup uu) uru join misil ayahanda laeta, surat ubuy 0owux 00c ungu eisauopuj mand karbon ura i)) mark semua unyil joox surau:) 8upu. mgr joon bisauaput nanga lilin urirgwoy ueyeguty "cl joon unse, isauopuj yijandoy rap3ay orangtua)) pushoddx uep info asdnaoy mep segar urp pisang bur paria pertusa usg bunuh gpo ung uy uru) j0w0n opus ygndoy l0bp upaya ueulgwri "ge j0lon unej rsd uop sunday ir3an ura wnt) gut uny joon surau buepury suap ulang ubin lwrnegos joon pu| yugndpy bon ungu urung "kp joon yue rduopuj sunday beton urut) sun fung urp yru yej| uryalonog lagi beliung under joox uskup 3urun m69s joon isotop ygndayy bikin iegudt upyrgu town unse fis popup nypgndoy par bay urang jouwlos! lepu rbb "il tool pun we3uop yeg idr pun (see colon risiko mep wiki tar song nagy unggun joox yakni uus gue $$ ungu eisduopuy yijgnday va83 uueguwn) ubunjurh ucp ing year semua ci6i yep ti) joon turun buru u:) j0won eisduopuy yygndoy bon reg wa) ryu "p4 joon 6s6l uny isauopuj yijandayy ribbon uri ult) eins 1ey3ul) riset glise ubnmuagliag bunuh gs61 joon sepupu 3jepun tilt ue1e33 unej else eluejag uep uredepuag use33u pers year upgewe( sung bunga ueregefuag buruan piomicm upinyelog ndejouswu nya any uep yang week pnsyewnp curesrgas uup surgumlad ueyresepasg 2neg . susomor 4834ppan pemerintahan daerah peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembinaan dan pengawasan penyn risauopuj sunday rae s9n upaegurag ueyeguy down s992 ungu) riseuopuj janda er3px urregwp)) lur rep penulis urdeaduag urp unsung urtuopdg semua quot unyil icon ymulwony ubimeng (84k joon elsduopuj yijgnday war3 ura uny oli joox soz uye, pisau njgndayy billion url) year urrjopa3u buru soo untuk joon ymundwag uramnuag m9l joon bisilopup lampion urnegway uny joon ung risduopuj mandor ribbon ur) aae isewaojup wasit sort unse| icon ybulimung urimrny (ssp j0won yjandoy robin upt using hook ooc uye bis iup nanda wilson urang ng) mdg bumn $guz uny joon upt ulimeaag (p4 poligon copy yygnday bony under lua uey cowok ley s00t unse isauopu| yjandoy bon urteguua) order ueurfutg sumur uny ey, umumpliy umr ( 0sp 40won opus yijgnday batan upt untuk joox s9ot under isauopuj sunday v4e5 wetegwd unbound luar isurunyy deputy sumur sort unyil cowok umum umen mc0sp ayano albon urlgwo yyg yejowon cyy ungu isa lou) yygnday pasan upirgupt) mui umur urp upsupnay nztop psu rumah gang amp oox senna drama joon eisduopuj yirandoy bie5on urregwa") ueyegwuej joon unse, eiseuopuj yijanday icon ieg udt) unej won yejulotuag oranye uru vyylyn nip iey ederagag meja) cup une segar http j0won cisduopuj yijgndoy gibson ubiegwst yeg we| joon unej bissuopuj janda ton uregui were aye uejiyemang usm e1085 uep usuduig sunday uep 42j oro smpn3y fuga unse, joon upg using1 t tua see io) yye) u1853up idea code feses c10oc nvavdonv naval vying cintai nvg nv.lva von nyavoonv nvvnvsnytaj nvfoyavidniionvelmii nvuvivinii dnvinhl vlonpiya nvwnlny nvnsnlnwiw jollof ye| muo10r) moy using upn frac33uy unse) rlag eliepog uep umedepung urap33 uegemesungsurng batuan untuk 20u0 ide ulim pag memohon uneg muo101) trade urarglii)) t1ot ubierbuy uny| yeong elueppg uep umudepudg uripobuy uculiniog buruan t|oz unyil 20wox url urinneny j0won uny jompo noy moy byrne lewat) wlc3suy uny werden eluryag urp umvdepuag indium sumur uny joon pase rimpang pas ubybiulamua dunjaausg sim upsuemngbung pil) pir, urlopog tubiudi under joon hoon monumen rimpang errors ekor uny icon hasan uang mana ulang aan papa nana pet datang uri21 bus lre tegas yeong sunday ure|oya sung urwopag sumur unyil joon misoka lugu umu spx rangrang multi toulon eisauopuy yyandoy e3on gregg ubybgue joon unej eissuopuj yijandoy re3 uregui yyenseg segi tujuan c10c punya) i0won mumpung inyradg lot million popup yijandoyy within ueirguleg ubyeguir million unse sauopuj yirgndoy bison gst) yejuuawag sur juj ehir uep sunday uplodejag buruan under yejunydurag using1 tan urydmauajx genjobelanja bunga belanja hibah belanja bantuan sosial belanja langsung belanja modal belanja tak terduga belanja tak terduga rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp.sin yan nas berduel eyed uep
walikota gorontalo menimbangwalikota dan atau keputusan kepala daerah:dijabarkan melaluibeboengan kk. weni lip diundangkan gorontalo pada tanggal september sekretaris daerah kota 0gorontalo, dr. hi. darwissalim,menimbang mengingat kota gorontalo tahun anggaranhapus, dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dihapusluar negeri. ketentuan dan diubah dan antara dan disisipkan (lima) yakni (3a), (3b), (3c), (3d) dan be): biaya penginapan biaya riil) uang representasi dan sewa kenderaan biaya riil):$ biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan secara riil. (3a) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan biaya yang (3c) (3d) be) ( ) diperlukan untuk menginap hotel atau tempat menginap lainnya biaya hotel dan tempat menginap lainnya sebagaimana maksud pada huruf dan huruf dibayarkan secar(3b)(3c)tujuan yang dikunjungi lebih dari (satu) instansi. ketentuan dan ubah dan ditambahkan (satu) yakni, sehingga berbunyi sebagai berikut besarnya uang harian walikota sebesar rp. , ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) hari. biaya transportasi udara untuklikota per hari sebesar rp. , ( dua juta rupiah) hari. besarnya uang representasi untuk walikota sebesar rp. , (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hari. sewa kenderaan dalam kota untuk walikota sebesar rp. enam ratus lima puluh ribu rupiah) hari ketentuan dan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut besarnya uang harian untuk wakil walikota sebesar rp. tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hari biaya transportasi udara untuk wakilwalikota sebesar rp. dua juta rupiah) hari.. sewa kenderaan dalam kota untuk wakil walikota sebesar rp. enam ratus lima puluh ribu rupiah) hari diantara dan disisi satu baru, yakni sehingga berbunyi sebagai berikut besarnya uang harian untuk ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiahyketua dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. dua juta rupiah) hari.. sewa kenderaan dalam kota untuk ketua dprd masing masing sebesar rp. enam ratus lima puluh ribu rupiah) hari ketentuan ddua juta tujuh ratus limakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. , ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) hari. ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf huruf dihapus, huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf diubah dan ditambahkan (satu) huruf yakni huruf diubah dan dihapus,dihapus standar tertinggi untuk biaya transport udara bagi pegawai negeri sipil sebagai berikut cc. sekretaris daerah rp. eselon ilb rp. eselon iti dan staf golongan iv pejabat fungsional madya rpbesarnya biaya hotel penginapan dengan ketentuan sebagai berikut sekretaris daerah dan eselon ilb sebesar rp. , hari.. pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan iii sebesar. staf golongan ii, golongan dan tenaga penunjang kegiatan menggunakan hotel untuk staf golongan ii, golongan dan tenaga honorer sebesar rp. , hariiidihapus ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut besarnya uang harian untuk anggota dewan perwakilan rakyat sebesar rp. , hari dua juta rupiah) standar tertinggi untuk biaya transport udara bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. lima juta dua ratus ribu rupiah). besarnya biaya hotel penginapan bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. , hari delapan ratus ribu rupiah). besarnya uang representasi perhari bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp.diubah dan ditambahkan (), yakni dan uang gu)guhuruf huruf diubah dan ditambahkan (empat) huruf, yakni huruf huruf huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai beriku, pimpinan dan anggota dprdkpd,laporan perjalanan dinasjangkau dengan fasilitas yang kurang,dengan berlakunya peraturan walikota ini maka,cabut dan ktober nag pj. walikota gorontalo, weni lip diundangkan pada tanggaltata cara perizinan pembuangan dan pemanfaatan air limbah menimbang mengingat walikota gorontalobahwa untuk menjaga kualitas air agar memenuhi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, perlu dilakukan upaya pengendalicara perizinan pembuangan dan pemanfaatan air limbah,gorontalo tentang tata cara perizinan pembuangan dan pemanfaatan air limbah. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan lau ajainstansi yang berwenang adalah instansi yang menangani pengelolaan lingkungan hidup. kepala instansi adalah kepala instansi yang menangani pengelolaanld:nasamarizin adalah izin tatacara pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah bagi usaha dan atau kegiatan..penanggung jawab usaha dan atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. bab maksud, tujuan dan mekanisme perizinan bagian pertama maksud dan tujuan izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbahetiap usaha dan atau kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari walikota. izin sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: izin pembuangan air limbah. izin pemanfaatan air limbah " menjadi tanggung jawab pemegang izin. pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan alat debit ukur. baku mutu air limbah yang dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah adalah baku mutu air limbah provinsi gorontalo. dalam hal baku mutu air limbah provinsi gorontalohuruf ditujukan kepada walikota gorontalo melalui badan lingkungan hidup kota gorontalo dan harus memenuhi persyaratan: administrasi:: izin yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan: dan dokumen amdal atau ukl upl, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam dan kualitas air limbah: lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah, oo.yesair limbah pada aplikasi tanah, yang paling sedikit memuat informasi tentang:: dan metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan, oo.larangan bagitan terdiri atas. membuang air limbah pada tanah luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan.larangan lain sesuai dengan kondisi lokasi yang bersangkutan. atas suatu permohonan izin, walikota gorontalo melalui badan lingkungan hidup kota gorontalowalikota gorontalo melalui badan lingkungan hidup kota gorontalo mengeluarkan atau menolak izin yang diajukan oleh pemohon. izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah diterbitkan selambat lambatnya (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap izin tidak dikeluarkan atau ditolak apabila:.yang dibuang tidak sesuai dengan bakumutu air limbah oleh kepala badan lingkungan hidup kota gorontalo. bagian keenam masa berlaku izin izin pembuangan dan atau pemanfaatan airgorontalo paling lambat hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir. izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah batal demi hukum karena kegiatan usaha berakhir: tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu (satu) tahun sejak izin pencemaran lingkungan: tidak melaporkan perubahan kegiatan bab iii: mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan . melengkapi alat pengukur debit air limbah pada outlet ipar sesuai standard teknis dan atau mencatat debit air limbah harian pada outlet ipar. melaporkan hasil pengujian kualitas dan volume air limbah kepada instansi yang bertanggung jawab secara periodik sebulan sekali. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada instansi yang bertanggung jawab. memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab. pemegang izin pemanfaatan air limbah" .'a). metode dan frekuensi pemantauan, 'b). lokasi dan atau titik pemantauan, cc). metode dan frekuensi pemanfaatan, dan d). lokasi dan jenis tanah pemanfaatan. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada walikota gorontalosegala biaya yang timbul dalam rangka penerbitan atau penolakan izin pembuangan gorontalo. bab sanksi administrasi setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. pembekuan izinwalikota gorontalo. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota gorontalowalikota gorontalowalikota ini berlaku wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada walikota gorontalo. bab ketentuan penutup walikota gorontalo dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah kepada kepala badan lingkungan hidup kota gorontalo. hal hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini sepanjang peraturan'j. walikota gorontalo, weni liput diundangkan gorontalo sekretaris daerah kota gorontalo berita daerah kota gorontalo tahun nomor
menimbang mengingat pai mega walikota ontowalikota gorontalo, bahwa pengadaan barang jasa: bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang jasa yang efisien, terbuka dan kompetitif,: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perlu menetapkan. peraturan walikota gorontalo tentang pembentukkan unit layanan pengadaan barang jasa pemerint"" ykepala adalah kepala unit layanan pengadaan barang gorontal:ota gorontal.ota gorontalo'ota gorontalo. anggota sekretariat unit layanan pengadaan barang !asa adalah sekelompok anggota yang terdiri dari pegawai negeri sipil, yang diangkat oleh walikotaota gorontalwalikotaota gorontalo. layanan pengadaan secara elektronik kota gorontalo yang selanjutnya disingkat lpse adalah unit kerja yang dibentuk oleh walikota.nota gorontaloota gorontalo yang dibiayai oleh apbd dan apbn..ian gan usaha yang sehat: dan menjamin proses pengadaan barang jasa pemerintah.tugas dan kewenangan unit layanan pengadaankotaasas mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri," kerangka.walikota, memberikan pertanggung secara bertahapagusulkan penetapan pemenang kepada kepala daerah walikota)alam proses pelelangan'i struktur organisasi dan pejabat ulp struktur organisasiulp barang jasa pemerintah kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan walikota. struktur organisasi ulp terdiri dari kepala: sekretaris: anggota sekretariat, kelompok kerja pokja). kepala sebagaimana dimaksud pada huruf:)e asa.di'atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa kepada walikota dan pimpinan institusi:walikotasekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota pokja ulp. pokja sebagaimana dimaksud padapada skpdd: pemenang oleh pokja ulp sebagaimana dimaksud pada point huruf tidak bisa diganggu gugat oleh kepala ulp. anggota pokja ulp dapat bertugas dan menjadi pengadaan diluar ulp. babi persyaratan dan larangan menjadi anggota ulp persyaratan menjadi anggota unit layanan pengadaan pengadaan barang jasa anggota ulp adalah pegawai negeri sipilpekerjaan yang akan diadakan:: tidak menipunya .: anggota unit layanan pengadaan barang jasa dilarang duduk sebagai ppk: pengelola keuangan:standar operasional prosedur ulp barang jasa standar operasional prosedurdiundangkanstruktur organisasi unit layanan pengadaan barang jasa (ulp) pemerintah kota gorontalo skpd j kepala ulp tim teknis henoooo oo. sekretaris ulp urusan perencanaan usa evaluasi hukum& pelaporan singgah pengelolaan dokumen pokja pelelangan nn: barang, jasa pokja pelelangan lainnya konstruksi konsultanpemerintah kota gorontalo hubungan kerja pa ketpekerjaan katalis, mendistribusikan. ana kua pan emiten penyedia barang| jasa sesuai. perpres tahum standar operasional prosedur unit layanan pengadaan barang jasa ane paket paket pekerjaan, (upload dokumen disertai dengan libanon line via lpse) permohonan dokumen menerima paket pengadaan administrasi, paket yang akan barangyjasa. teknis dan hps dimenangkan, menyusun jadwal dengan disertai lengan pelaksanaanya menyampaikan dokumen metode paket paket yang administrasi, pelelangandan akandilelangkan teknis dan hps dokumen disertai dengan pemilihan dokumen administrasi, (tayang online via lpse) teknis dan hps pengumuman (online via lpse) pengambilan dokumen (download dok. pemilihan online via lpse) pelaksanaan, . menyampaikan hasillelang dilengkapi dengancopy berkas. penawarandan berkas proses lelang. psr) menjawab mengirim sanggahan sanggahan (onlinevik lpse) penunjukkan . proses, . tidak penunjukkan proses cc. sanggahan barang jasa a12 (konsep untuk membantu tanda tangan acdff line) menjawab oleh sanggahbanding sanggahbanding malang ya(off line) tidak sanggahan anjing proses awal
nge sma epl lena matan lam amadr'. sosial sejumlah belanja bagi hasil:sejumlah belanja bantuan keuangan sejumlah nada aw belanja tak terduga sejumlah jumlah belanja tidak langsung belanja langsung il. belanja pegawai sejumlah rp. belanja barang danpasar tercantum dalam lampiran peraturan walikota.pi. walikota gorontalo, ( . weni lip diundangkan gorontalo desember pada tanggal, sekretaris daerah gorontalo, dr. alim, sc. nip. per utama muda berita daerah kota gorontaloyangxrivnbab ketentuan umum aan ") dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan h.#tesiskewenanganakan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah berdasarkan telaahan dari pimpinan skpd skpd melalui sekretaris daerah persetujuan sebagaimana pada harus mencantumkan jumlah orang yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada dan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas spt) dan surat perintah perjalanan dinas spp). pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diatur sesuai peraturan dewan perwakilan rakyat daerah. pejabat yang berwenang menandatangani spt walikota, wakil walikota, sekretaris daerah, staf ahli, asisten, kepala satuan kerja perangkat daerah dan kepala bagian dilingkungan sekretariatkpddiatuan kerja perangkat daerahbab iii perjalanan dinas luar negeri komponen biaya dan standar perjalanan dinas luar negeri mengikuti peraturkeluar negeri. bab perjalanan dinas luar daerah (d diberikan uang harian biaya transpor biaya penginapan uang representasi dan sewa kenderaan aga uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas uang makan uang transpor lokal dan cc. uang saku biaya transpor sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas biaya tiket pp, biaya sewa dan atau taxi dari 'biaya hotel dan tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibayarkan secara riil.ikanan dinas yang bersifat kosrdingit, studi banding dan stan konsultatif maksimal (tiga) hari termasuk (satu) hari sebeibri kegiatan dani ditambah uang harian sebesar dan dibayarkan secara lumpur. jl) besarnya uang harian walikota sebesar rp. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hari. pee biaya transportasi udara untuklikota per hari sebesar rp. (dua juta rupiah) hari besarnya uang representasi untuk walikota sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hari sewa kenderaan dalam kota untuk walikota sebesar rp. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hari besarnya uang harian wakil walikota sebesar rp. (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hari. biaya transportasi udara untuk wakild3) (hd) besarnya biaya hotel penginapan untuk wakil walikota per hari sebesar rp. (dua juta rupiah) hari sewa kenderaan dalam kota untuk wakil walikota sebesar rp. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hari. besarnya uang harian ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah sewa kenderaan dalam kota untuk ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hari besarnya uang harian wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. (dua juta tujuh ratus lima puluhwakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. (dua ratus jima puluh ribu rupiah) hari sewa kenderaan dalam kota untuk wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. (enam ratus lima puluh ribu rupiah hari, hari staf golongan ii, golongan dan tenaga tenaga penunjang kegiatan daerah rp. , harisaku sama dengan eselon iii standar tertinggi untuk biaya transportasi luar daerah pergi pulang sebesar rp. besarnya biaya hotel penginapan dengan ketentuan sebagai berikut cc. sekretaris daerah sebesar rp. , hari eselon ilb sebesar rp. , hari staf golongan ii, dan tunjangan penunjang kegiatan daerah sebesar rp. , hari pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan iii menggunakan hotel untuk eselon sebesar rp. , hari, hari sekretaris daerah dan pejabat eselon ilb diberikan uang representasi perhari sebesar rp. camat, kepala kantor dan kepala bagian lingkungan sekretariat daerah diberikan uang representasi perhari sebesar rp. bagi sekretaris daerah yang ditugaskan mewakili dan atau mendampingnegeri sipil dan tenaga penunjang kegiatan daerah iii rp. , hari. golongan ii, golongan dan tenaga tenaga penunjang kegiatan daerah rp. , hari. uang saku yang diberibesarnya uang harian untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. (dua juta rupiah) hari standar tertinggi untuk biaya transportasi udara bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. , (lima juta dua ratus ribu rupiah) hari. besarnya biaya hotel penginapan bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. , (delapan ratus ribu rupiah) hari. besarnya uang representasi untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) haris5)mbayaran uang harian. apabila biaya(l)pagu tertinggi sebagai berikut provinsi sulawesi utara pergi pulang rp. sulawesi tengah pergi pulang rp. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara riil. bab perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagai berikutperjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana pada huruf terdiri dari kecamatan pop kecamatan limit kecamatan pandangan kecamatan taluditi kecamatan patilanggiyo kecamatan marisa kecamatan padat perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana pada huruf terdiri darierjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana pada huruf terdiri dari kecamatan mootilango ag"kecamatan limboto kecamatan bongomeme kecamatan batuan kecamatan batuan pantai il. kecamatan telaga kecamatan telaga biru perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana pada huruf terdiri darijalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana pada huruf terdiri darila) kecamatan botupingge kecamatan kabila bone kecamatan bone kecamatan suara yaa kecamatan bone pantai perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana yang dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal (empat) hari.ri biaya hotel penginapan. biaya transportasi. besarnya uang harian, penginapan dan representasi untuk walikota dan wakil walikota dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikutwakilpop kabupaten pohuwato rp. kecamatan limit kabupaten pohuwato rp. kecamatan pandangan kabupaten pohuwato rp. d. kecamatan taluditi kabupaten pohuwato rp. kecamatan patilanggiyo kabupaten pohuwato rp. kecamatan marisa kabupaten pohuwato rp. kecamatan padat kabupaten pohuwatenunggu kabupaten boalemo rp. kecamatan botumoito kabupaten boalemo rp. kecamatan tilamuta kabupaten boalemo rp. kecamatan paguyuban kabupaten boalemo rp. kecamatan wonosari kabupaten boalemo rp. kecamatan paguyuban pantai kabupaten boalemo rp. kecamatan dulu kabupaten boalemootilango kabupaten gorontalo rp. kecamatan boliyohuto kabupaten gorontalo rp. kecamatan tolangohula kabupaten gorontalo rp. kecamatan pulubala kabupaten gorontalo rp. kecamatan dibawa kabupaten gorontalo rp. kecamatan limboto barat kabupaten gorontalo rp. kecamatan limboto kabupaten gorontalo rp. kecamatan bongomeme kabupaten gorontalo rp. kecamatan batuan kabupaten gorontalo rp. kecamatan batuan pantai kabupaten gorontalo rp. kecamatan telaga kabupaten gorontalo rp. il. kecamatan telaga biru kabupaten gorontalo rp. ataolinggula kabupaten gorontalo utara rp. kecamatan subulata kabupaten gorontalo utara rp, kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara rp. kecamatan kandang kabupaten gorontalo utara rp. kecamatan atinggola kabupaten gorontalo utaraapa kabupaten bone bolango rp. kecamatan bone raya kabupaten bone bolango rp. kecamatan bolango utara kabupaten bone bolango rp. kecamatan kabila kabupaten bone bolango rp. kecamatan tilongkabila kabupaten bone bolango rp. kecamatan botupingge kabupaten bone bolango rp. kecamatan kabila bone kabupaten bone bolango rp. kecamatan bone kabupaten bone bolango rp. kecamatan suara kabupaten bone bolango rp. kecamatan bone pantai kabupaten bone bolango rp. biaya transpor dan penginapan dalam rangka perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dibayarkan secara riil babkepada walikotan sekretaris daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang saku dan transportasi sebesar rp. pegawai negeri sipil eselon dalam melaksanakan. perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian sebesar rp. pegawai negeri sipil eselon iiistaf golongan iii dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian rp. staffungsional pertama, muda dan penyelia diberikan uang harian rp. auditor terampil pelaksana dan staf non fungsional golongan iii diberikan uang harian rp. staf non fungsional golongan diberikan uang harian rp.walikota, [email protected] biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme uang persediaan up), ganti uang ug),dan surat perintah perjalanan dinas spp) oleh pejabat yang memerintah beserta telaahan staf yang telah disetujui. bab vii pertanggungjawaban perjalanan dinsetiap pejabat eselon iii dan staf pada m'staf yang diajukan kepada bapak walikota melalui sekretaris daerah., retribusi, dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan bukti pembayaran tranportasi lainnya. laporan perjalanan dinas. bukti pembayaran penginapan yang dikeluarkan secara resmi oleh hotel atau penginapan(l(l) dalam rangka akuntabilitas perjalanan dinas maka harus membuat laporan atau menyampaikan hasil perjalanan dinasnya. perjalanan dinas dalam dan peraturan walikotaweni into berita daerah kota gorontalo tahun nomor
walikota gorontalo ,:,3h $ $&$&$wwo c cw. .ca.u.i&c menimbang mengingat peraturan walikota gorontalo .nomor tahun tentang ! standar(':pasai' b). memiliki terkusitas kegiatan yang cukup tinggi.:khusus badan perencanaan pembangunan daerah, dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah yang melaksanakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan tehnis pengelolaan keuangan yang menggunakan fasilitas perhotelan, biaya makan minum lainnya diperhitungkan sesuai biaya yang diatur oleh perhotelan,desember pj. walikota gorontalo, weni mesto diundangkan pada tanggal sekretaris deruraian obyek satuan harga jumlah harga program dan kegiatan yang bersumber dari dau kebutuhan adm proyek diatas juta s.d juta dau biaya publikasi orang |. honor panitia paket il. atk paket |. cetak dan penggandaan paket makanan dan minuman rapat paket rp. diatas juta|. biaya publikasi orang rp: honor panitia paket atk paket rp"3y4 dari pagu anggaran uraian obyek satuan harga jumlah harga program dan kegiatan pelatihan yang menggunakan narasumber lokasi,rpatk paket cetak dan penggandaan paket biaya perorangan hari program dan kegiatan pelatihan yang:rp:paket cetak dan penggandaan paket perjalanan dinas luar daerah orang biaya perorangan hari pj. walikota corowtato, p weni lampiran peraturan walikota gorontalo nomor tahun tentang standar biaya tahun anggaran uraian satuan harga keteranganjabat ketatausahaan keuangan dinas badan orang bulan ppk yang menerima tunjangan jabatan struktural dapat pembantu ppk dinas badan sekretariat orang bulan . menerima pejabat ketatausahaan keuangan ppk) kantor orang bulan pembantu ppk kantor orang bulan bendahara penerima tingkat kota gorontalo orang bulan yang ditetapkan atas dasar surat keputusan unit kerja bendahara penerima dinas badan sekretariat orang bulan bendahara penerima kantor orang bulan honorarium pengelola keuangan dan barang yang ditetapkan atas dasar surat keputusan walikota nilai pagu anggaran s d juta orang bulan gorontalo nilai pagu anggaran juta sid juta orang bulan nilai pagu anggaran juta s d juta orang bulan nilai pagu anggaran jutarp1jbulan rp2, nilai pagu anggaran milyar s d milyar orangfbulan nilai pagu anggaran milyar s d triliun orang bulat rp3, nilai pagu anggaran triliun keatas orang bulan, honorarium staf pengelola keuangan dan barang yang ditetapkan atas dasar surat keputusan unit kerja, bendahara pengeluaran pembantu, petugas surat perintah kerja dan atau surat perintah tugas pengelola administrasi belanja pegawai nilai pagu anggaran s d juta orang bulan nilai pagu anggaran juta s d juta orang bulan nilai pagu anggaran juta s d juta orang bulan dibayarkan sesuai dana yang tersedia pada dokumen nilai pagu anggaran juta s d milyar orang bulan pelaksanaan anggaran nilai pagu anggaran milyar s d milyar orang bulan nilai paru anggaran milyar s d milyar orang bulan nilai pagu anggaran milyar s d milyar. orang bulan'iar s d milyar orang bulan nilai pagu anggaran milyar s d milyar orang bulan nilai pagu anggaran inilah s d triliun orang bulan nilai pagu anggaran triliun keatas orang bulan honorarium pelaksana harian pejabat struktural eselon orang bulan diberikan bagi pelaksana tugas .pejabat struktural pit eselon iii orang bulan |yang pejabat definitif belum ditetapkan dan tidak pit eselon orang bulan menduduki jabatan struktural uraian satuan harga keterangan pengelola keuangan daerah pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (skpd) kota gorontalo yang ditetapkan atas dasar peraturan daerah, peraturan pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai walikota dan atau surat keputusan walikota gorontalo kebutuhan pembina orang perbulan rp3, dibayarkan sesuai dana yang tersedia pada dokumen pengarah orang perbulan rp3, pelaksanaan anggaran. penanggungjawab orang perbulan koordinator orang perbulan rp3, ketua tim orang perbulan wakil ketua tim orang perbulan anggota golongan iii orang perbulan anggota golongan dan tenaga penunjang orang perbulan rp3, kegiatan pemerintah daerah orang perbulan yang ditetapkan atas dasar surat perintah tugas dan atau pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai surat perintah kerja kebutuhan pembina orang perbulan pengarah orang perbulan dibayarkan sesuai dana yang tersedia pada dokumen cc. penanggungjawab orang perbulan pelaksanaan anggaran koordinator orang perbulan rp2, koordinator bidang orang perbulan rp2, ketua tim orang perbulan wakil ketua tim orang perbulan sekretaris orang perbulan wakil sekretaris orang perbulan anggota golongan iii orang perbulan anggota golongan dan tenaga penunjang kegiatan pemerintah daerah orang perbulan tenaga ahli sima bpk sipil orang kali tenaga ahli pelaksana admin intranet orang perbulan anggota tenaga ahli pelaksana admin intranet orang perbulan operator sima skpd . orang perbulan pembantuan operator sima skpd orang perbulan honorarium tim pelaksana kegiatan skpd unit kerja honorarium tim pelaksana kegiatan khusus skpd y. kebutuhan tugas dan atau surat perintah kerja untuk pagu anggaran diatas rp. (seratus juta rupiah) pengarah orang kegiatan rp1. dibayarkan sesuai dana yang tersedia pada dokumen penanggungjawab orang kegiatan pelaksanaan anggarpelaksana kegiatan khusus skpd t kebutuhan tugas dan atau surat perintah kerja untuk pagu anggaran dibawah rp. (seratus juta rupiah) pen orang kegiatan penerbitan surat perintah tugas sekretaris kota penanggungjawab orang kegiatan koordinator orang kegiatan pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai ketua wakil ketua orang kegiatan kebutuhan sekretaris orang kegiatan dibayarkan sesuai dana yang tersedia pada dokumen anggota orang kegiatan pelaksanaan anggaran uraian satuan harga keterangan yang ditetapkan atas dasar surat keputusan surat perintah tugas kepala skpd untuk pagu anggaran diatas rp. (seratus juta rupiah) pengarah orang kegiatan pembentukan tim gala. secara selektif sesuai penanggungjawab orang kegiatan |kebutuhan koordinator orang kegiatan ketua wakil ketua orang kegiatan dibayarkan sesuai dana yang tersedia pada dokumen sekretaris wakil sekretaris orang kegiatan pelaksanaan anggaran anggota orang kegiatan rp| yang ditetapkan atas dasar surat keputusan surat perintah tugas kepala skpd untuk pagu anggaran dibawah rp. (seratus juta rupiah) pengarah orang kegiatan penanggungrp: anggota orang kegiatanlelang panitia pengadaan barang dan modal (non. konstruksi) nilai pagu pengadaan diatas rp2an. lelang insentif tenaga khusus tambahan insentif sopir pejabat sopir non pns sopir pei dprd orang bulan rp1. pej dprd orang bulan toni pns sopir pejabat negara walikota orang bulan sopir pejabat wakil walikota orang bulan rp1. sopir pejabat negara pns orang bulan. rp. sopir pejabat non pns orang bulan pegawai syara' kabhi orang bulan imam, sarana'a. kasasi, imam masjid orang bulan pemangku adat bate orang bulan orang bulan mayur orang bulan handal orang bulan ronggo orang bulan petugas kebersihan orang bulan penjaga kantor water) orang bulan kenderaan sewa nilai sewa kenderaan roda (empat) perhari lembur lembur jam (minimal jam) pegawai negeri sipil dan tenaga penunjang kegiatan golongan (perjam) orang jam pemerintah yang melaksanakan lembur dapat dibayarkan golongan (perjam) orang jam apabila didalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak golongan iii (perjam) orang jam (mendapatkan insentif golongan (perjam) orang jam pegawai negeri sipil dan tenaga penunjang kegiatan pemerintah yang melaksanakan lembur minimal jam dapat diberikan uang makan lembur harian (diluar hari kerja) pegawai negeri sipil dan tenaga penunjang kegiatan golongan (perhari) orang hari pemerintah yang melaksanakan lembur dapat dibayarkan golongan (perhari) orang hari apabila didalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak golongan iii (perhari) orang hari |mendapatkan insentif golongan (perhari) orang hari pegawai negeri sipil dan tenaga penunjang kegiatan pemerintah yang melaksanakan lembur mania jam dapat diberikan uang makan upah upah pekerja khusus upah harian petugas kebersihan sopir orang hari pengangkut orang hari. uraian satuan harga keterangan kawasan pasar sentral dalam pasar sentral pasar mood tpa plt halaman rumah adat insentif dimalam hari (ini insentif idul fisi dan idul adha jasa kebersihan jasa kebersihan makanan dan minuman dirumah jabatan makanan berat (dos makanan dan minuman prasmanan (makan dan minun makanan dan minuman non jabatan makanan berat (dos makanan dan minuman prasmanan (makan dan minun pemeliharaan kenderaan kenderaan roda bbm s d s d diatas pelumas: kendaraan roda unit semester non bbm dan pelumas s d perawatan ratan berkala surat suratan stok s d perawatan univ'bulan perawatan berkala surat suratan stok unit tahun diatas perawatan unit'bulan dulu perawatan berkala surat suratan univ bulan kenderaan roda surat suratan cetak dan penggandaan foto double folio muka lembar folio (satu lembar buah buku buah buku lux buah buku lux buah buku tebal lux buah cetak buku formulir folio hvs, muka lembar folio muka lembar folio muka lembar folio hvs. muka lembar double folio muka lembar hard lembar hard cover lembar pj. walikota gorontalo, weni mpiitn
menimbang mengingat unjangian pemerintah daerah. penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil: peraturan daerah nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran. lembaran daerah kota gorontalo tahun nomor memutuskan peraturan walikota tentang tambahan penghasilan pegawa' pemerintah daerah yang bertanggungjawab. akar'an penghasilan pegawai adalah kesehatan dan penyuluh pertanian. pegawai negeri sipil tenaga fungsional petugas ssb, fungsional dinas pegawai fungsional pengawas pendidikan. pegawai fungsional inspektorat kota gorontalotidak diberikan tambahan penghasilan pegawai untuk paling lama setahumbayaran tambahan penghasilan pegawai dinilai berdasarkan: disiplin (bobot penilaian keikutsertaan dalam program dan kegiatan penunjang pemerintah daerah (bobot penilaian cc. penyusunan sasaran kerja pegawai (bobot penilaian pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulis, tidak dibayarkan tambahan penghasilan pegawai sebesar perhari. pegawai negeri sipil yang lalai mengikuti apel pagi atau apel sore serta sakit kurang dari hari kerja tidak dibayarkan tambahan penghasilan pegawai sebesar perkehadiran dalam apel. pegawai negeri sipil yang izin dan ataupun cuti tidak dibayarkan tambahan penghasilan pegawai sebesar perhari kecuali bagi yang mengalami kedukaan dan bencana alam. pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulissatu bulan sebagaimana dimaksud pada huruf pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja karena sakit selamasebagaimana dimaksud pada pegawai negeri sipit yang mengikuti diklat struktural maupun fungsional lebih (dua) minggu tidak dibayarkan tambahan penghasilan pegawai sebesar (2d pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pegawai negeri sipildengan frekuensi kegiatan. pegawai negeri sipil yang tidak menyusun sasaran kerja pegawai sesuai peraturan pemerintah nomor tahun sebagaimana huruf dipotong tambahan penghasilan pegawai bab iii besaran tambahan penghasilan pegawai besaran tambahan penghasilan pegawai digolongkan dalam (tiga) kategori tambahan penghasilan pegawai untuk pejabat struktural. tambahan penghasilan pegawai untuk pejabat fungsional. tambahan penghasilan pegawai untuk staf besaran tambahan penghasilan pegawaian, tambahan penghasilan pegawaian tambahan penghasilan pegawaikebawah. setiap pembayaran tambahan penghasilan pegawai harus mencantumkan nomor pokok wajib pajak npp). jumlah tambahan penghasilan pegawai yang dibayarkan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah melampirkan rekaman daftar hadir kerja, daftar hadir kegiatan dan lembaran sasaran kerja pegawai. tambahan: penghasilan pegawai dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah kota gorontalo. tambahan penghasilan pegawai dibayarkan perbulan. tambahan penghasilan pegawai bulan desember masa penilaian kinerja dibayarkan bulan januari pada tahun berikutnya12i peraturan ini mulai 'liput diundangkan gorontalo pada tanggal sekretaris daekategori besaran tpp rp) pejabatstruktural eselon eselon ilb eselon illa eselon ill, auditor madya, pengawas pemerintah madya eselon va, auditor muda pengawas pemerintah muda eselon ivb, auditor pertama, auditor penyelia pengawas pemerintah pertama eselon(staf staf golongan iii dan golongan staf golongan dan golongan fungsional kependidikan pengawas pendidikan fungsional inspektorat auditor pelaksana lanjutan pj. walikota gorontalo,
kenimtane mengingatbahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki konsekuensi beban tugas yang berat dan beresiko. bahwa berdasarkan. pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persatu uan dewan perwakilan rakyat daerah maka perlu diberikan insentif kepada pengelola keuangpengelola" pemerintah pusat: dan pemerintahan:linsentif beban kerja pengelola keuangan daerah: daerah. sekretaris adalah sekretaris daerah kota gorontalo. pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan perundang u dangan yang berlaku. bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk pejabat peri lotnggaran pendapatan dan belanja daerah. pejabat' pegawai lainnya yang memiliki beban kerja tambahan adalah pejabat pegawai yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilimpahkan oleh kapal satuan kerja perangkat daerah dan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah. peraturan kepala daerah adalah peraturan walikota gorontalo. bab penerima. insentif beban kerja penerima insentif beban kerja adalah bendahara pengeluaran, bendahara penerima dan bendahara barangbab iii tarif insentif beban kerja tarif insentif untuk. bendahara pengeluaran, bendahara penerima dan bendahara barang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sesuai dengan standar biaya tahun anggaran tarif insentif untuk pejabat ketatausahaan keuangan ppk) sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut ppk tingkat sekretariat.beban kerja tambahan diatur tersendiri melalui surat tugas satuan kerja perangkat daerah dan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. bab pembayaran pembayaran insentif beban kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu. anggaran yang tersedia dalam. dokumen: pelaksanaan anggaran dinas pendapatan,'pegawai lainnya yang memiliki beban kerja tambahan yang diatur melati surat tugas satuan kerja perangkat. daerah dan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah diberikan dalam batas pagu anggaran masing:masing satuan kerja perangkat daerah dan atau satuan kerja pengelola keuangan. pembayaran untuk pemeriksaintodoman pengelolaan hi:h, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian at: bidang tertentu, bahwa dianja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tulak biasa atau tidak diharapkan berulang maka untuk tertib adminisira pengelola belanja tidak terduga perlu pedoman pengelolaan, bahwa buulusarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pilu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman pengelolaan belanja iwjang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara jisucpenanggulangan bencanaisnzkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran priyyuna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan i arah, pejabat ivuscuti,:(l)nggaran pendapatan dan belanja daerah: keadaan darurat, emg. cc. disebabkan oleh keadaan darurat. kriteria .tuna untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada "if mencakup: pre dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum term. dalam tahun anggaran berjalan, dan ker. mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan ker: yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. pengen! .in atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup kaimana dimaksud pada huruf harus didukung dengan bukti buk. yang sah. bab pel.x: .sant:atuan kerja perangkat daerahsurat dan atau mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sisi 1diiademit20913 pj. walikota gorontalo,, diundangkan gorontalo pada tanggal dr. darwis salim. a1. sc, nip. pembinalutama madya berita daerah kota gorontalo tahun nomorterhadap pengelolaan alat alat berat bidang pekerjaan umum perlu dibentukworkshop dan peralatan pada dinas. utd workshop dan peralatan sebagaimana dimaksud pada merupakan utd kelas bagian kedua susunan organisasi utd workshop dan peralatan berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. susunan organisasi pid workshop dan peralatan, terdiri dari kepala utd workshop dan peralatan: sub bagian tata usaha, cc. seksi pengelolaan perbekalan, seksi pelayanan teknis, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi utd workshop danworkshop dan peralatan utd workshop dan peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang operasional dan pengelolaan alat alat berat bidang pekerjaan umum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam utd workshop dan peralatan menyelenggarakan fungsi: penyusunan program kerja utd workshop dan peralatan, pemberian pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan program dan urusan rumah tangga utd: cc. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengoperasian alat alat berat dan alat pendukung,:,pelaksanaan pengelolaan workshop, dan:workshop dan peralatan utd workshop dan peralatan dipimpin oleh seorang kepala utd. kepala utd workshop dan peralatbidang penanganan kondisi kritis infrastruktur pekerjaan umum dan kebencanaan serta retribusi pendapatan asli daerah pad) provinsi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi dalam hal pengoperasian alat alat berat dan alat pendukung lainnya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala pid workshop dan peralatan menyelenggarakan. pengevaluasian dan pelaporan, pemantauan hasil kegiatan: mengoordinasikan, mengoordinasikan: mengoordinasikandanworkshop dan peralatan, penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai utd, penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana utd, pengelolaan barang milik negara daerah utd: pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihperbekalan seksi pengelolaan perbekalanngelolaan perbekalan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perbekalan, logistik pendukung peralatan dan distribusi perbekalan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengelolaan perbekalan menyelenggarakan fungsi: penyusunan program kegiatan seksi: penyiapan persediaan suku cadang dan perlengkapan lainnya serta pemeliharaan dan penyaluran kepada subbagian seksi yang membutuhkan sesuai prosedur yang berlaku: cc. pengelolaan perbekalan dan logistik pendukung peralatan meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian, pelaksanaan pembuatan dan penyusunan laporan perbekalan dan logistik pendukung peralatlayanan teknis mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pelayanan teknis peralatan dan perbekalan bidang sarana dan prasaranausunan program kegiatan seksi: pelaksanaan kegiatan rutin dan perbaikan peralatan secara terjadwal: cc.:secara swakelolworkshop dan peralatworkshop dan peralatworkshop dan peralatworkshop dan peralatorkshop dan peralatworkshop dan peralatworkshop dan peralatworkshop dan peralatworkshop dan peralatstruktur organisasi utd workshop dan peralatan utd workshop dan peralatan sub bagian tata usaha seksi seksi pengelolaan perbekalan pelayanan teknis kelompok jabatan fungsional gubernur jambi, zumi zola zulkifli
ke) salinan rm seratus) untuk pemerintah daerah provinsi, dan tujuh puluh per seratus) untuk pemerintah daerah kabupaten kota. persentase bagi hasil pajak rokok sebanyak tiga puluh ke dan tujuh puluh per seratusadalah sebagai berikut bengkulu selatan sebesar delapan koma delapan puluh dua keseratus) rejang lebong sebesar dua belas koma sembilan puluh empat keseratus) bengkulu utara sebesar tiga belas koma enam puluh lima keseratus):, kaur sebesar tujuh koma empat puluh keseratus): seluma sebesar sepuluh koma nol delapan keseratus), muko muko sebesar sembilan koma tiga puluh sembilan keseratus), lebong sebesar tujuh koma nol lima keseratus): kepahiang sebesar delapan koma nol tiga keseratus), bengkulu tengah sebesar tujuh keseratus):dan kota bengkulu sebesar lima belas koma enam puluh empat persetaruslampiran peraturan gubernur bengkulu nomor tahun tanggal junipenduduk masing masing kabupaten kota kabupaten kota war bengkulu selatan org org rejang lebong .00y6 org org70 bengkulu utara org org70 kaur org org70 seluma org org muko muko org org lebong org org70 kepahiang y60 .00y0 org org70 bengkulu tengah org org70w kota bengkulu org org .00y0 gubernur bengkulu, ttd. junaidi hamzah salinan sesuai dengan aslinya kepala bir9 hukum, m.ikhwan, sh., pembina tk. nip.
para salinan bengkulutarget pendapatan daerah sebagaimana diaturindaklanjuti suratuntuk menampung penganggaran belanja non fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus dilakukan dengangakomodir usulan dari satuan kerja perangkat daerah lingkupdubahan target pendapatan daerah, dan pengalokasian anggaran belanja non fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus, serta melakukubahan target pendapatan daerah, pengalokasian anggaran belanja non fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus,dimaksud pada angka danberlakunya peraturan gubernur ini, maka lampiran danlengan aslinya kepala biro hukum, ikhwan, s.h.,m.h. pembina utama muda nip. o115l1.auntuk menggerakkan pengelolaan keuangan daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah, tim ketatausahaan keuangan daerah dan tim pengelola belanja bantuan, perlu didukung dengan anggaran yang memadai sehingga lampiran peraturan gubernur maluku nomor s5l.a tahun tentang standar satuan hargaubahan atas peraturan gubernur nomor sl.a tahun tentang standar satuan hargasl1.a tahun tentang standar satuan harga tahun anggaran bab ketentuan umum standar satuan harga yang belum tertuang dalam peraturan gubernur nomor sl.a tahun tentang standar satuan harga tahun anggaran diubah sebagai berikutmbayaran tambahan penghasilan bagi tim pengelola keuangan daerah provinsi maluku tahun anggaran standar satuan harga maka lampiran peraturan gubernur nomor s5l.a tahun tentang standar satuan harga tahun anggaran doman pengembangan desa wisata bahari berkelanjutan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur maluku, menimbang bahwa sebagai bentuk implementasi dari rencana induk pengembangan pariwisata daerah provinsi maluku tahun maka perlu ditindaklanjuti dengan menginisiasi pengembangan desa wisata bahari berkelanjutan provinsi maluku, bahwa untuk menginisiasi terbentuknya desa wisata bahari berkelanjutan perlu dibuat pedoman pengembangan desa wisata baharimbangan desa wisata baharmbangan desa wisata bahari berkelanjutan. pengembangan desa wisata baharigembangan desa wisata bahari berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengembangan desa wisata bahari. pedoman pengembangan desa wisata bahari sebagaimana dimaksud pada diatur dalam keputusan gubernur. gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan desa wisata bahari berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembiayaan pengembangan desa wisata bahari berkelanjutan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikttd murad ismail diundangkan ambon pada tanggal juli sekretaris daerah maluku, ttd hamil bin tahir berita daerah provinsi maluku tahun nomornyatakanberapagubernurkalimantan barat, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan il) undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan ketentuan fasal peraturan menteri dalam negeri memori tahusanga kulan setelah peraturan daerah tentang rpm ditetapkan, sagacrownsdaerah, tale9j:2018eahg momo, gubernur adalah gubernur kalimantan barat. perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala mtcetatis daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. sekretariat death adalah sekretariat provinsi kalimantanbarat. inspektorat daerah adalah inspektorat daerah provinsi kalimantan barat. dinas daerah adalah dinas daerah provinsi kalimantan barat. badan daerah adalah padan daerrencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disebut renata perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode (limaforum perangkat daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkatrta secara ekonomis, efisien, dan efektif. bab renstra perangkat daerahita indikatif. renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada berpedoman pad tahun. (dh, (is) rkd sebagaimana dimaksud pada arat memuat programa, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan prakiraan maju yang disertai indikator kinerja pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi sayap perangkat daerah. fo) sistematika kcnstrs perangkat daerah tahun sebagpirnana dimaksud pada (sb) terdiam dad: bab pendahuluan: bh. bab gambaran pelayanan perangkat daerah: bab iii permasalahan dan isu strategis: dl. bab tujuan dan sasaran: bab strategi dan arah kebijakan, bab rencana program dan kegiatan serta pendanaan: bab vii kira penyelenggaraan bidang urusanzdan bab vii penutup bab iii pengendalian dan evaluasi fasal pengendalian dan evaluasi renstra perangkat daerah terdiri dari: pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan renstra: pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra: dan cc. evaluasi terhadap hasil renstra. pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan renata perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut:lahan penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, bh. kepala bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan awal sentra perangkat daerah untuk memastikan rancangan renstra perangkat daerah telah selaras dengan rancangan awal dan kepala bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir renstra perangkat daerah untuk menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program fasal pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaanukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra perangkat daerah dan melaporkan kepada gubernur melalui kepala bappeda:dan hb bahan evaluasi pelaksanaan rpm. evaluasi terhadap hasilsanakan evaluasi terhadap hasil renstra perangkat daerah:dan bh. kepala perangkat daerah setiap bulan januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil renstra perangkat daerah kepada gubernur melalui kepala bappeda. fasal gubernur melalui kepala bappeda melakukan penilaian terhadap kepala perangkat daerah yang dinilai paling baik dalam pengendalian dan evaluasi renstra perangkat daerah. kepala perangkat daerah yang mendapat nilai terbaik sebagaimana dimaksud akan menerima penghargaan dari gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bab perubahan renstra perangkat daerah fasal (ll dokumen renstra perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan danjfatau terjadi perubahan epid danfatau diarahkan hal lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan. (z| perubahan renstra perangkat daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan senate perangkat daerah tidak sesuai dengan proyeksi lanset, sasaran, program dan kegiatan serta ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya berwana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, ppanseuan keamanan dan perubahan kebijakan. fasal dokumen renta perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah provinsi kalimantan barat tahun terdiri dan: sekretariat daerah provinsi kalimantan barat: inspektorat provinsi kalimantan barat: scekretanat dprd provinsi kalimantan barat: badan perencanaan pembangunan daerah provinsi kalimantan barat: badan kepegawaian daerah provinsi kalimantan barat: badan pengembangan sumber daya manusia provinsi kalimantan barat: badan penelitian dan pengembangan provinsi kalimantan barat: badan penghubung provinsi kalimantan barat: badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah provinsi kalimantan barat: badan penanggulangan bencana daerah provinsi kalimantan barat: badan kesatuan bangsa dan politik provinsi kalimantan barat: dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan barat: dinas kesehatan provinsi kalimantan barat: dinas sosial provinsi kalimantan berat: dimas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kalimantan barat: dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi kalimantan barat: dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi kalimantan barat: dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi kalimantan barat: dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata provinsi kalimantan barat: dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi kalimantan barat: dinas pangan, peternakan dan kesehatan hewan provinsi kalimantan barat: dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi kalimantan barat: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi kalimantan barat: dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi kalimantan barat: dinas kelautan dan perikanan provinsi kalimantan barat: idmas perkebunan provinsi kalimantan barat: dinas perndusinan dan perdagangan provinsi kalimantan barat dinas kehutanan provinsi kalimantan barat: dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi kalimantan barat: dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup provinsi kalimantan barat: dinas perhubungan provinsi kalimantan barat: dinas komunikasi dan informatika provinsi kalimantan barat: dinas energi dan sumber daya mineral provinsi kalimantan barat: satuan polisi pamong praja provinsi kalimantan barat: direktur rumah salat umum daerah or. seealso provinsi kalimantan barat: direktur rumah sakit jiwa provinsi kalimantan barat: dan direktur rumah sakit jiwa daerah sungai bangkong provinsi kalimantan barat: dokumen resta perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. bab ketentuan penutup peraturan gubenur mulai dala gubernur kalimantan barat, sutarmidji diundangkan pontianak pada tanggal plh. sekretaris daerah ttd syarif kamaruzaman berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor
engan adanya penambahan beberapa sekolah satuan pendidikan daerah provinsi pada dinas pendidikan provinsi jambiab. republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia apa nomor paadannsekolah sd mi, smp m ts, sma msatuan pendidikan pada dinas pendidikan provinsi jambi. ketentuandengan peraturan gubernur ini ditetapkan utd satuan pendidikan pada dinas sebagai berikut sekolah menengah atas negeri sman):titian teras haji abdurrahman sayoeti kabupaten muaro jambtitian teras bungo kabupaten bungdan sman sungai penuh kota sungai penuh. sekolah menengah kejuruan negeri smkn):batanghari kabupaten batanghari, smkn batanghari kabupaten batanghari, smkn batang pertanian pembangunan batangharidan smkn sungai penuh kota sungai penuh. sekolah luar biasa negeri slb): .slb kota jambi kota jambi, slb kota jambi kota jambi: slb muaro jambi kabupaten muaro jambi, slb muara bulian kabupaten batanghari, slb kuala tungkai kabupaten tanjung jabung barat, slb meraung kabupaten tanjung jabung barat, slb tanjung jabung timur kabupaten tanjung jabung timur, slb muara bungo kabupaten bungo, slb tebo kabupaten tebo, slb merangin kabupaten merangin, slb sarolangun kabupaten sarolangun, slb sungai penuh kota sungai penuh, dan slb prof. dr. sri soedewi masyhur sofyan, kota jambi kotamalukudengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur maluku, menimbang bahwa penyebaran corona virus disease covid dengan jumlah kasus telah meningkat dan meluas lintas wilayah kabupaten kota terutama pulau ambon yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya serta kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam upaya menekan penyebaran corona virus disease covid semakin meluas, perlu melakukan pembatasan pergerakan orang dan moda transportasi pulaubupati adalah bupati maluku tengah. walikota adalah walikota ambomaluku. pembatasan pergerakan orang dan moda transportasi yang selanjutnya disebut pembatasan adalah, serta pembatasan pergerakan moda transportasi yang beroperasi dalam, dari dan pulau ambodaerah. orang adalah setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan pulauprovinsi malukumalukuah dan pemerintah kota ambon. bab maksud dan tujuan peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pembatasan pergerakan orang dan moda transportasi dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease covid provinsi maluku. peraturan gubernur ini bertujuan untuk: membatasi pergerakan orang dalam kegiatan tertentu dalam menekan penyebaran corona virus disease covid dan membatasi pergerakan moda transportasi dalam menekan penyebaran corona virus disease covid bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi: pembatasan pergerakan orang, pembatasan pergerakan moda transportasi, hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama pembatasanmbatasan pergerakan orangpergerakan orang pulau ambon. pembatasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentukpada ditetapkan dengan keputusan gubernur. pembatasan pergerakan orang yang beraktivitas diluar rumah sebagaimana dimaksud dalam pada dilakukan dalam bentuk: penghentian sementara proses belajar mengajar sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya, pembatasan proses bekerja tempat kerja, cc. pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan tempat atau fasilitas umum, dan pembatasan kegiatan sosial dan budaya. bagian kedua penghentian sementara proses belajar mengajar sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pembatasan, dilakukan penghentian proses belajar mengajar sekolah. penghentian proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada diganti dengan proses belajar mengajar rumah dengan media yang paling efektifmbatasanmbatasambatasanproses bekerja tempat kerja selama pemberlakuan pembatasan, dilakukan pembatasan proses bekerja tempat kerja. pembatasan proses bekerjapimpinan tempat kerja yang melakukan pembatasan prosengecualian pembatasan proses bekerja tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait: pertahanan dan keamanan, ketertiban umj . ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. kantor atau instansi sebagaimana dimaksud pada meliputi: dan instansi kepolisian negara republik indonesia polri). bank indonesia, lembaga keuangan,lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negar. media cetak dan elektronik. telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel.. pompa bensin, lpg, outlet ritel dan penyimpanan minyak dan gas bumi. pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.. layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (cold storage). unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan.. unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat obatan, farmasi dan alat kesehatan. kegiatan pertanian bahan pokok dan holtikultura. unit produksi barang ekspor. unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah. dalam hal pengecualian pembatasan proses bekerja tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pimpinan tempat kerja wajib melakukan: pembatasan interaksi dalam aktivitas kerjaselama pemberlakuan pembatasan, semua tempat ibadah ditutup untuk umum. penutupan tempat ibadah untuk umum sebagaimana dimaksud pada diganti dengan melakukan kegiatan keagamaan rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. kegiatan keagamaan rumahnutupan tempat ibadahmakaman orang yang meninggal bukan karena covid dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari (dua puluh) orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. selama pemberlakuan pembatasanembatasan, setiap orangembatasan. dikecualikan dari larangan kegiatan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: tempat atau fasilitas umum yang menjual kebutuhan pokok dan atau kebutuhan sehari hari: fasilitas pelayanan kesehatan, hotel, homestaytua gugus tugas percepatan penanganan covid tingkat provinsiapotik atau tempat penjualan obat obatan dan peralatan medis, jasa binatu (laundry). dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada dan pelaku usaha wajib mengikuti ketentumenuhan kebutuhan sehari hari sebagaimana dimaksud pada kabupaten maluku tengah dan kota ambon diatur oleh bupati walikota. bagian keenam pembatasan kegiatan sosial dan budaya selama pemberlakuan pembatasanprovinsib pembatasan moda transportasimoda transportasi pulau ambon. pembatasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk pembatasan pergerakan moda transportasi yang beroperasi dalam, dari dan pulau ambon. pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pembatasan moda transportasi yang mengangkut penumpang, dan pembatasan moda transportasi yang mengangkut barangditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian kedua pembatasan moda transportasi yang mengangkut penumpang selama pemberlakuan pembatasan, semua moda transportasi yang mengangkut penumpang diberhentikan sementara, kecuali untuk: kendaraan bermotor pribadi, dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. pengguna kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupapenumpang maksimal (tiga) orang termasuk pengemudi, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit. pengguna kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupsebagaimana dimaksud dalam hurufroda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. ketua gugus tugas percepatan penanganan covid provinsi. bagian ketiga pembatasan moda transportasi yang mengangkut barang selama pemberlakuan pembatasan, semua moda transportasi yang mengangkut barang diberhentikan sementara, kecuali untuk barang penting dan esensial,dan angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman. moda transportasi yang mengangkut barang penting dan esensial sebagaimana dimaksud dalam diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: membatasi jumlah penumpang maksimal (tiga) orang termasuk pengemudibab hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama pembatasan bagian kesatu hak dan kewajiban selama pemberlakuan pembatasan, setiap orangselama pemberlakuan pembatasan, setiap orang wajib: menggunakan masker luar rumah, mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan pembatasan, ikut serta dalam pelaksanaan pembatasanorangbagian kedua pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama pembatasaninsentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan pembatasembatasanprovinsi. pemerintah daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan pembatasembatasan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan pembatasanprovinsi berkoordinasi dengan gugus tugas covid kabupaten kota. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemantauan atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing. penilaian keberhasilan pelaksanaan pembatasan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada kriteria: pelaksanaan pembatasan sesuai dengan peraturan gubernur ini, jumlah kasus, dan sebaran kasus. dalam pelaksanaan pembatasan, masyarakat, rukun tetangga dan rukun warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan. pemantauan pelaksanaan pembatasembatasan maluku, ttd nasrul selang berita daerah provinsi maluku tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum ham setda maluku, aliyah alun alaydrus, sh, nip. penjelasan atasumum penyebaran corona virus disease covid dunia sangat signifikan dengan jumlah kasus yang semakin meningkat hampir seluruh negara dunia tidak terkecuali indonesia. provinsi maluku, jumlah kasus masyarakat yang positif corona virus disease covid pun semakin meningkat, terutama pulau ambon. jumlah kasus yang semakin meningkat dan meluas lintas wilayah kabupaten kota terutama pulau ambon berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya serta kesejahteraan masyarakat. dalam upaya menekan penyebaran corona virus disease covid semakin meluas, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merasa perlu perlu melakukan pembatasan pergerakan orang dan moda transportasi dalam provinsi maluku terutama wilayah lintas kabupaten kota. peraturan gubernur ini mengaturyang melibatkan wilayah kabupaten maluku tengah danangka cukup jelas. angka cukup jelas. angkasetelah mendapatkan izin yang diperlukan dari dinas perintliputi: supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. hurufuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kegiatan olahraga dilakukan secara terbatas oleh penduduk luar rumah, dengan ketentuanisalnya: kurir servis, titipan kilatbarat peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun tentang peiatri pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pelay: mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun haa mere karo jar ema stereo skor tan nan mna eat na gubernur kalimantan barat peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun2021 tentang gofilmenu t, beneran mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun pengin gen men orang men moon lang dance mana pon seto kena berau undang undang nomor tahun tentang sistem lreda ena hukum pemrakarsa pai nat: lan aan ara han mana 1lena gila nan peraturan pemerintah nomor tahun 2019e. aanngkat daerah saw hukum pemrakarsa mhs unpan peraturan daerah nomor tahun 2016dengan peraturan daerah nomor tahun tentang.gubernurtentangpedomanpemberian hibah dan bantuan sosial yangbersumber dari. anggaran pendapatan danbelanja daerah provinsi kalimantan barat. babi gagal ketentuan umum eateskalimantan barat. pena tanayang selanjutnya singkat bad adalah badan keuangan dan asetpn esa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang atau amanat. untuk membentuk badan lembaga organisasi masyarakat, menerbitkan dokumen, dan atau mengusulkan permohonan sesuai dengan tugas pokok. dan fungsi yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial. sesuai peraturan perundang undangan. karo perawakan para aas pen ser tan from pemrakarsa peran pena asli panah kn: ana pa: did bnn unpar inspektorat adalah inspektorpemandangan hibah dan bantuan sosial. unit kerja terkait adalah biro pada sekretariat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemandangan hibah 'atuan kerja perangkat daerah. yang selanjutnya disingkat rka skpd adalah dokumen perencanaan. dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran skp.kan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka.. hak dan kewajiban daerah tersebut. wdaea alan kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat kpa adalah pejabat . yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan:'sebagai bendahara umum daerah. karo ranaka paman aspen .0x bas tan hukum pemrakarsa tan be. bendahara umum daerah. ann pejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang nan..: kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, bumn bumi, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.. menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. bana bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang barang dari ala pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau. masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang. .n ana lembaga nirlaba adalah lembaga yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak. mengutamakan memperoleh keuntungan. contoh: panti asuhan, rumah ibadah dan sekol. dibubuhi materai cukup. risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi "ssro tt beranorar daerah keren lain bnn tan buku pemrakarsa kesia bnn naa none pemanen pemenang nara penamaan mmm nun bnn bean pen bani'. dalam negeri, gubernur atau bupati walikota. bnn snyang berdomisili. luar. wilayah provinsi kalimantan barat, namun kegiatan pekerjaannya menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah provinsi. kalimantan barat. ben. kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat pemulihan. koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau.ana yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik. indonesia tahun hari adalah hari kerja. tana ena ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi bantuan sosial, men monitoring dan evaluasi, pengaduan masyarakat: men peng pendanaan ana sanksi, mere ketentuan lain lain, dan mann ketentuan penutup. nah ben hibah sebagaimana dimaksud pada huruf diluar dari hibah barang milik daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan. peraturan perundang undangan. insan (karo perawerar daerah lorena sea bahan dean bal hukum pemrakarsa kuan iga beat buang chg been besa bab sana hibah tana bagian kesatu slh bentuk hibah kan hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. naa hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada berbentuk basatau aset tetap tidak tpemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah kepada: oem pemerintah pusat: pemerintah daerah lainnya, una bumn, bumi, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. indonesia, nga partai politik. sean: dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan: dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,:. rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. seng sifat bantuan hibah adalah megan stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah, b.diberikan secara selektif, dan ten man cc. pengangkatannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah. hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan maa diberikan kepada satuan kerja dari kementerian lembaga pemerintah non. kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, karo perangkat daerah app tan beta . dad keb sea tan mana: peraturan perundang undangan:, cc. unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan .'ln han hibah kepada bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf d.see san hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada, see badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk. berdasarkan peraturan perundang undangan, gan badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang.telah memiliki surat. keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri, gubernur atau bupati walikota, men badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa.. keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau pendapatan dari pimpinan instansi vertikal atau. kepala skpd terkait sesuai dengan kewenangannya: atau na'aro perangkat daerah wept serba buku rakan mmm nnimmoka ben hibah kepada partai politiksebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pemberian bantuan keuangankepada partai politik yang mendapatkan kursi dprd provinsisesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran penganggaran belanja bantuan keuangan. kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang undangan. anna dan bagian kedua nas tujuan pemberian hibah pen rarabnumn atau bumi bertujuan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. pen (#). dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. enn bagian ketiga tiga kriteria pemberian hibah tan belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: dna a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, maa b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat, pan dan c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: penundangan, .badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, pen .partai politik dan atau ban .ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan,. ben d.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam. mendukung. terselenggaranya fungsi pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan, dalam hal pemberian hibah secara selektif, rumah ibadah yang dapat menerima hibah adalah masjid, gereja, pura, vihara, klenteng dan rumah ibadah yang berada lingkungan institusi pendidikan, dalam hal badan lembaga yang memiliki jenjang organisasi pusat, provinsi, kabupaten kota dan kecamatan, yang dapat. menerima hibah adalah badan lembaga tingkat provinsi, dan asa memenuhi persyaratan penerima hibah. maa bana hukum pemakan las ledamul maan snpnyaanampon iii men entah dsn pen tan bagian keempat persyaratan hibah tah besa persyaratan permohonan pemerintah pusatpng(enda persyaratan permohonan pemerintah daerah lainnyaterkait:cc. lampiran, memuat nomor rekening bank hen tea persyaratan permohonan bumnnomor rekening bank . bea persyaratan permohonan bumiken nah lampiran, memuat nomor rekening bank persyaratan permohonanterdiri dari bea mes persyaratan proposal rumah ibadah berupa: surat permohonan kepada gubernur melalui perangkat daerah unit kerja terkait,:dan pawrumah ibadah, foto copy ktp pengurus (ketua, sekretaris, bendahara), gambar desain bangunansurat keterangan dari desa lurah, camat, kua kecamatan, kementerian agama kabupaten kota. verum pemrakarsa ooh anna baba persyaratan proposal lembaga organisasi keagamaan mdanlembaga organisasi, foto copy ktp pengurus (surat keterangan dari desa lurah, camat, kua kecamatan, kementerian agama kabupaten kota. cc. persyaratan proposalurat permohonan kepada gubernur melalui perangkat daerah unit kerja terkait, snn syang dikeluarkan oleh menteri gubernur bupati walikota, rekening bank a.n. badan lembaga, foto copy ktp pengurus ketua, sekretaris, bendahara), npp. persyaratan proposal lembaga organisasi kemasyarakat persyaratan proposal. lembaga organisasi kemasyarakatan, senna pem. ban pong sea han ban bes persyaratan proposal organisasi pemudabelaorganisasi pemuda:a . persyaratan proposal sanggar kebudaya..:sanggar kebudayaan lingkup provinsi nasional)kbuku peredaran obesa ama kerana era desa pada tenang men persyaratan proposal institusi pendidikan untuk sarana prasarana, dan lampiran, memuatpengelola institusi, surat keterangan domisili dari desa kelurahan, rekening bank a.n. institusi, foto copy ktp pengelola institusi, rencana anggaran belanja rab), akta notaris, npp, persyaratan proposal institusi pendidikan untuk kegiatan pelajar mahasiswaurat .surat rekomendasi rektor ketua direktur kepala sekolah, panitia, surat keterangan domisili dari desa kelurahan, rekening bank a.n. institusi, foto copy ktp persyaratan proposal koperasi. (untuk pengajuan bangunan), dan lampiran, memuatpengurus, surat keterangan domisili dari desa kelurahan, rekening bank a.n. koperasi, foto copy ktp pengurus ketua, sekretaris, bendahara), akta pendirian koperasi, npp. persyaratan permohonan partai politikmulegen bagian kelima verifikasi dan evaluasi proposal hibah. permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam 8nan ana dohurusan kesehatan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang kesehatan, cc.dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan sosial dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang sosial: lipdibidang perencanaan pembangunan dan statistik, beng pra menyelenggarakan urusandibidang perhubungan: urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang komunikasi dan informatika, jandibidang lingkungan hidup ddibidang kependudukan dan pencatatan sipil urusan pemberdayaan:dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga, perlindungan urusan pemberdayaan .masyarakat desa dilaksanakan oleh perangkat . daerah yang menyelenggarakan urusandibidang pemberdayaan masyarakat) urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasi kecil dan menengah, karo perangkat daerah asisten sekda: muram pena men mmm senna mean manah snnnnannnena non ayanern ana ngamen angin yen von bean ann ane dan den na. oo. urusan penanaman modal dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang penanaman modal, urusan pariwisata dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata: urusan kepemudaan dan olahraga non profesional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang kepemudaan dan olahraga,dibidang pertanian,tanaman pangan dan holtikultura: urusan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang perpustakaan dan kearsipan: urusan perkebunan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang perkebunan: uu. urusan energi dan mineral dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang energi dan mineral: urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusandibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri:dibidang perindustrian dan perdagangan,dibidang pengembangan sumber daya manusia, pan gedibidangpangan, peternakan, kesehatan hewan,bb. urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh perangkat daerah, pga: ben:'dilaksanakan oleh perangkathibah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilakukan dengan: memverifikasi persyaratan administratif,hibahhibahan pembiayaan tim verifikasi dan 'evaluasi, dan survei lokasi sebagaimana dimaksud pada dan dianggarkan dalam apbd. sndbaiiban format dokumen hasil verifikasi dan evaluasi permohonan hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan ilang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini,ini. tapi menyerahkan dnc phu sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur. penetapan persetujuan dan atau penolakan dnc phberdasarkankun io tembararaa saka t bana selang bes drama ied persetujuan gubernur menjadi dasar pencantuman: alokasi anggaran hibah dalam rancangan kua dan pas. masa beng meses bagian keenam. (an hibah berupa uang sen penganggaran hibah berupa uang . hibah berupa uang dicantumkan dalam rka skpd ana(# pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur tentang berdasarkan penjabaran apbd sebagaimana: dimaksud pada skpd menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dpa) menenun pelaksanaan dan ketatausahaan hibah berupa uang pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas dpa skpd penetapan penerima hibah berupa uang sesuai: peraturan daerah tentang apbd dan peraturan gubernur tentang penjabaran apbd yang: ditetapkan berdasark: nph yang ditandatangani bersama oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan penerimahibah. , , karo perangkat same (sekda pan ben forum tentara mna menemani nona bean nph sebagaimana dimaksud pada memuat ketentuan mengenai . pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, bnn nang besaran uang yang akan diterima, hak dan kewajiban, ce. tata cara penyaluran hibah, dan tata cara pelaporan hibah. pembuatan nph dilakukan oleh perangkat daerah unit kerja terkaitl) dibuat dalam rangkap (tiga) untuk (dua) lengkapnya bermaterai cukup: pencairan hibah berupa uang pencairan hibah uang didasarkan pada dpa skpdpenerima hibah mengajukan permohonan pencairan hibah kepada gubernur melalui skp). fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pimpinan instansi fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama kas umum negara akuntansi rangkap (empat), terdiri dari (satu) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap, pakta integritas, ewe surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani bermaterai cukupydan terkait. din geun ata sukun dee pencermyestomaasemmemsbanuama pan dan pnp esa mean see hari anno nan nya gen bra gas dean panas senna anta hibah untuk bumn bumi, terdiri dari: www uu surat permohonan pencairan hibah: nph: men nas kura fotokopi kartu tanda penduduk atas nama. direksi bumn . bumi penerima hibah, fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama direksi bumn bumi atau perseroan penerima hibah) akuntansi rangkap (empat), terdiri dari (satu). pakta integritas,badan lembaga, terdiri dari" surat permohonan pencairan hibah, nph: surat keterangan domisili asli dari lurah atau kepala desa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama badan lembaga penerima hibah fotokopi rekening bank yang masih 'aktif atas nama badan lembaga akuntansi rangkap (empat), terdiri dari (satu) bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan badan lembaga dan dibubuhi cap badan lembaga serta dicantumkan nama lengkap: "hn pakta integritas "aa surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani bermaterai proposal yang disampaikan kepada perangkat daerah unit kerja terkait. hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari: surat permohonan pencairan hibah, nph, ben era surat keterangan domisili asli dari lurah atau kepala desa. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama lembaga organisasi, fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga organisasi: akuntansi rangkap (empat), terdiri dari (satu) bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan lembaga organisasi dan dibubuhi cap lembaga organisasi serta dicantumkan namalengkap: pakta integritas, aapartai politik, terdiri dari: surat permohonan pencairan hibah: fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pimpinan partai sendok) mean bani tne fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama partai, akuntansi rangkap (empat), terdiri dari (satu) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap partai serta dicantumkan nama lengkap: pakta integritas, baal cetakan pe: kerja. terkait. man al bendahara pengeluaran skpd membuat surat permintaan pembayaran langsung spp ls.tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. peeini.jagalah'.partai, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangan. henpartai organisasi lembaga yang bersangkutan. kane dalam#emancwan pac berda pun. asn dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan, maka alokasi anggaran akparagraf ban penggunaan hibah berupa uang nan penerima hibah wajib menggunakan dana hibah sesuai peruntukan pada nph. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk keadaan memaksa force major). keadaan memaksa force major) sebagaimana dimaksud pada meliputi: bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami, angin topan, dan peristiwa alam lain, huru hara, sabotase: mam cc. pemogokan secara besar besaran, aan perang, dan wabah penyakit. keadaan memaksa force major) sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan dari gubernur. none onar: nag penerima hibah dilarang mengalihkan dana hibah yang diterima kepada pihak san paragraf laporan pertanggungjawaban hibah berupa uang kan han beanna bnnbang laporan keuangan, meliputi: realisasi penerimaan hibah, men nan realisasi penggunaan hibah, men mena ana isi bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, durian dokumen kegiatan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. dano dipan ninapemrakarsa hen ken dang.partai, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan,perangkat daerah unit kerja terkait.kepala perangkat daerah unit kerja terkait menyampaikan surat peringatan kepada penerima hibah untuk segera menyampaikan laporan. ana pencatatan realisasi hibah berupadan bagian ketujuh hibah berupa barang dan atau jasa nang sal paragraf penganggaran hibah berupa barang dan atau jasa rel hibahyang diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat pada skpd. perangkat barbar basa sekda daan buruh pemrakarsa eta menu nda pencantum tonidan. paragraf dala pelaksanaan dan ketatausahaan hibah berupa barang dan atau asa pelaksanaan anggaran hibah berupa barang dan atau jasa berdasarkan atas dpa skpd penetapan penerima hibaha keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyaluran hibah berupa barang dan atau disadari pemerintah daerah. kepada penerima hibah. setiap pemberian hibah berupa barang dan atau jasa dituangkan dalam nph yang ditandatangani bersama oleh gubernur atau pejabat yang. ditunjuk dan penerima hibah. ken nph sebagaimana dimaksud pada memuat ketentuan mengenai pemberi dan penerima hibah: ben tujuan pemberian hibah, rincian hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, seruan tata cara penyaluran hibah, dan pan bnn nee tata cara pelaporan hibah. aan pembuatan nph dilakukan oleh perangkat daerah unit kerja terkait. cela contoh format nph sebagaimana tercantum dalam lampiran xii yang. merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur.hukum pembakaran adas broo mma mean mane paragraf serah terima hibah berupa barang dan atau jasa nana serah terima hibah barang dan atau jasa kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan nph. nana serah terima hibah barang dan atau jasa dilakukan kepada penerima hibah setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut: keputusan gubernur. penyerahan barang dan atau jasa dilakukan oleh gubernur dan atau kepala perangkat daerah unit kerja terkait yang diberikan kewenangan oleh gubernur. oei format berita acara serah terima barang dan atau jasa. pada saat proses pencairan, karena: bea paimera b.. kemasyarakatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangan. masterjadi perubahan nama lembaga, maka seluruh dokumen yang.buku pemrakarsa tum benar drngnninnnnnynnunnnnnnn bung bean man kenamaan anna aan nba rebana bener yon made nnn paragraf naa pencatatan realisasi hibah berupa barang dan atau jasa hibah berupa barang dan atau jasaberupa barang dan ataudan atau jasa yang belumanda pertanggungjawaban pemerintah daerah mean pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: hun usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah, bea keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah, naas nph, (end akuntansi untuk hibah uang, spm, sp2d dan bukti transfer uang: ain nah surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima .hibah yang. menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan nph, dokumen hasil pengadaan barang dan atau jasa untuk barang barang. dan atau jasa, dan aeon lenan bukti serah terima barang dan atau jasa atas pemberian hibah berupa barang. dan atau jasa. bab iii nas bantuan sosial (dansa bagian kesatu umum snn bai teaberbentuk gam sss basa sean masa asisten sekda maan susan ena mena saad kta peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya, dala hewan dan tumbuhan, dan atau naa nan aset tetap tidak terwujud. bagian kedua penerima bantuan sosialkelompok masyarakat: yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum,.dan atau masyarakat. dari kemungkinan terjadi resiko sosial. daan pasa!: mea naa bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang direncanakan, daapatau pejabat yang berwenang.wajib memenuhi kriteria paling sedikit: aro (wmawarpaamat (aster sma ana umum pemrakarsa emomrmsnteonmaeemomn una ore mama hama nenek kane pmamnenansn opppppppr milk pp. bnn nana bnn tea selektif: hata: pad rehabilitasi sosial, ende perlindungan sosial, naa pemberdayaan sosial, enda jaminan sosial: penanggulangan kemiskinan: dan asn penanggulangan bencana. end jse perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf bs. ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan. kerentanan sosial seseorang keluarga kelompok masyarakat: agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.hukum pemrakarsa lemur pre. terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai.atau. mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. mearna (l) bantuan sosial dapat berupa uang atau berupa 'barang yang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial. nah bantuan sosial berupa uang sebagaimanadimaksud pada adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak. miskin, yayasan pengelola anak yatim. pahlawan yang tidak mampu. aah.swasta dan masyarakat. miskin, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan pakaian kepada yatim piatu, tuna sosial, bantuan berupa ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. bagian keempat, jompo, orang sakit, b.risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir.( men tan karo perangkat daerah goreng sek naa hukum pemrakarsa mean tan asih nana ma: tan ata tn: bai men bagian kelimairitual: bimbingan fisik, pelayanan aksesibilitas: bimbingan sosial dan konseling: bantuan dan asisten sosial:dan: penguatan kelembagaan: cc. advokasi sosial:dan:: tunjangan berkelanjutan: pan buku pemrakarsa asisten bagian keenam persyaratan bantuan sosial permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan persyaratan bagi lembaga non pemerintahalamat lengkap dan data umum organisasi lembaga, jenis bantuan yang diusulkan dan nilai biaya,,dan lampiran, memuat :akta notaris, npp, surat keterangan domisili dari lurah desaketua, sekretaris dan bendahara), izin operasional tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang, rekomendasi dari skpd teknis, surat pernyataan tanggungjawab, fotokopi rekening bank atas nama lembaga. bagi individu, keluarga, dan atau masyarakat surat permohonan kepada gubernur melalui perangkat daerah unit kerja terkait, tan proposal, memuat :maksud dan tujuan, jumlah bantuan sosial yang dimohonkan, dan lampiran, memuat :fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi rekening. bank atas nama pemohon, rekomendasi dari skpd teknis. bagian ketujuh verifikasi dan evaluasi bantuan sosial permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam kebudayaan, urusan kesehatan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan, dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, buku pembakaran kaa men (pap epo daa bln urusan perumahan dan kawasan permukiman: dilaksanakan oleh bni perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman: ce. urusan sosial dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial, nenek ha dibidang perencanaan pembangunan dan statistik: urusan perhubungan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan, urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika, dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, m dibidang kependudukan dan. pencatatan sipil, urusan pemberdayaan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, tak urusan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, asah urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilaksanakan: oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian: map: kecil. dan menengah: urusan penanaman modal dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal: urusan pariwisata dilaksanakan oleh perangkat. daerah: yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata, urusan kepemudaan dan olahraga non profesional dilaksanakan oleh. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kepemudaan dan olahraga, san terakota sasa zaman rom pemrakarsa ken nagan plt sans all lalapan nan nan apn din men eny bener ka. tan beng ban kana: dan dibidang pertanian,tanaman pangan dan holtikultura, pun urusan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perpustakaan dan kearsipan, urusan perkebunan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perkebunan, uu. urusan energi dan mineral dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang energi dan mineral. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang. menyelenggarakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dibidang. perindustrian dan perdagangan, man bea dibidang pengembangan sumber. daya manusia, nan dibidang pangan, peternakan, kesehatan hewan: dea abalpanen bb. urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh perangkat daerah and: pakan ana nn:,dilaksanakan. oleh perangkat.bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilakukan dengan: karo perangkat daerah agysremi sekda nan aan hukum pembacanya ahad memverifikasi persyaratan administratif:bantuan sosialbantuan sosialpembiayaan tim verifikasi dan evaluasi, dan survei lokasi sebagaimana dimaksud pada dan dianggarkan dalam apbd. format dokumen hasil verifikasi dan evaluasi permohonan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran kivformat dnc pbs sebagaimana tercantum dalam lampiran hilang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. penetapan persetujuan dan atau penolakan dnc pisapersetujuan gubernur, format dnc pisau persetujuan gubernurantuan sosial dalam rancangan kua dan pas. (s) dalam hal proposal permohonan bantuan sosial tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam maka perangkat daerah unit kerja terkait membuat surat pemberitahuan kepada pemohon. maman mean karo lereng serta hukum pemrakarsa pesan keamanan bagian kedelapan bantuan sosial berupa uang paragraf penganggaran bantuan sosial berupa uang bantuan sosialpenetap5uang pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas dpa skpd penetaphan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyaluran bantuan sosial uang dari pemerintah daerah kepada penerima bantuan sosial. paragraf tan pencairan bantuan sosial berupa uang hata pencairan bantuan sosial uang didasarkan pada dpa skpd setelah ditetapkan dengan keputusan gubernur sano pemutar masa sateranr sea ses baal rukun pemrakarsaskpd, dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi: surat permohonan pencairan bantuan sosial: fotokopi ktp penerima bantuan sosial, fotokopi rekening bank penerima bantuan sosial: akuntansi rangkap (empat), terdiri dari (satu) bermaterai enam ribu, proposal yang disampaikan kepada perangkat daerah unit kerja terkait. bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpd membuat surat permintaan pembayaran langsung spp ls). (hjawab mutlak sebagaimana tercantum. dalam lampiran xx.amat angan satoe tema buku pemrakarsa kaa ali pai dalam hal terjadi sengketa kepengurusan, maka alokasi anggaran bantuan sat sosial untuk badan, lembaga dan organisasi bersangkutan tidak dapat: direalisasikan. paragraf penggunaan bantuan sosial berupa uang penerima bantuan sosial wajib menggunakan dana bantuan sosialsesuai peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan .ntuan sosial yang diterima kepada pihak lain. paragraf pertanggungjawaban bantuan sosial berupa uang penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara mutlak, baik formal maupun materil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosialbantuan sosial, ia: realisasi penggunaan bantuan sosial, bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan. perundang undangan, bnn mn dokumen kegiatan, dan ann surat pernyataan tanggung jawab mutlak. maa penerima bantuan sosialm4) laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial disampaikan kepada gubernur melalui kepala perangkat daerah unit kerja terkait paling lambat tanggal desember tahun anggaran berkenaan. seal amukena dalam hal penerima bantuan sosial berupa uang belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran, maka kepala perangkat daerah unit kerja terkait. .menyampaikan surat. peringatan kepada penerima bantuan sosial untuk.segera. menyampaikan laporan. ban hukum pemraranga nster welas kena format laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial berupa uangaragraf pencatatan realisasi bantuan sosial berupa uang (l)berupa uang dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. tom bagian kesembilan tan ban bantuan sosial berupa uangnn. laian ananan mma lena kasal langen keamanan tan nan penonton asn nan run snn pia aan kiu paragraf pengajuan individu dan atau keluarga dapat menerima bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau berdasarkan permohonan kepala skpd terkait kepada gubernur untuk mendapat persetujuan secara tertulis. permohonan tertulis dari individu dan atau keluarga sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu harus diverifikasi oleh skpd terkait. persetujuan gubernur sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam keputusan gubernu paragraf pelaksanaan:aragraf pencairan pal pencairan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan atau keluarga dilakukan oleh skpddilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ls). mean karo perangkat stan sat rem rukun pembaraesa ann nan nanang degan den mana buiharus dilengkapi dokumen administrasi, meliputi: keb see fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama penerima bantuan sosial atau fotokopi ktp orang tua keluarga penerima bantuan sosial, fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bansos atau fotokopi rekening bank atas nama orang tua keluarga penerima bantuan sosial, akuntansi bermeterai cukup yang ditandatangani penerima bantuan sosial atau orang tua keluarga penerima bantuan sosial, pakta integritas, dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak. penerbitan spp, spm dan sp2ddana yang diterimanyaterkait paling lambat tanggal desember tahun anggaran berkenaan.bagian kesepuluh bantuan sosial berupa barang dan atau jasa paragraf penganggaran bantuan sosial berupa barang dan atau jasa bantuan sosialskpd. hukum pemrakarsa sales sae mala bean dna snn pot snn pen dbarang dan atau jasa pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang dan atau jasa berdasarkan atas dpa skpd penetapan penerima bantuan sosialcontoh format keputusan gubernur.bantuan sosialberupa barang dan atau jasa dari pemerintah ten daerah kepada penerima hibah. edan paragraf penyaluran bantuan sosial berupa barang dan atau jasa. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar skpd melakukan proses pengadaan barang dan atauan atau jasa dilakukan oleh gubernur dan atau skpd kepada penerima bantuan sosialsetelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut: aascantumkan nama. lengkap penerima bantuan sosial: maen b.fotokopi ktp atas nama penerima dan atau atas nama kepala keluarga dan atau ketua pimpinan, dan cc. surat pernyataan tanggungjawab mutlak. bnn format berita acara serah terima barang sebagaimankom easa asisten sekda woven mana oa: rmavneyemwuwn patnentenorn mesin| nan nan dal, maka alokasi anggaran bantuan sosial untuk badan, lembaga dan organisasi bersangkutan tidak dapat direalisasikan. paragraf penggunaan bantuan sosial berupa barang dan atau jasa. keputusan gubernur. penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan barangan diterima kepada pihak lain. pan ann paragraf pencatatan realisasi bantuan sosial berupa barang dan atau jasa . bantuan sosial berupa barang dan atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis . belanja bantuan sosial pada skpd dalam tahun anggaran berkenaani saran hukum pemrakarsa bantuan sosialberupa barang dan ataua.kepala daerah: keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial: cc. pakta integritas: spp, spm, sp2d dan bukti transfer uang: dan bukti serah terima barang dan atau jasa atas pemberian bantuan sosial berupa barang dan atau jasa. bab monitoring dan evaluasi dasa gubernur melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dan bantuan sosial.unit kerja terkait. dalam hal melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud aan pada kepala perangkat daerah unit kerja terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi. naa naa tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan tugas, diantaranya: tas memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah: haa dan bantuan sosial: pan b.mendata hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh. penerima hibah dan bantuan sosial, dan raha memastikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah. dan bantuan sosial sesuai dengan hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan yang disetujui pemberi. kol hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah unit. kerja terkait sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur dengan tembusan inspektorat. per bab ben pengaduan masyarakat masyarakat dapat memberikanpengaduanpengaduanngaduaninspektorat, dengan batas waktu mengacu pada situs web pemerintah daerah. sma pengaduan. hari setelah mengisi laporan melalui situs web pemerintah daerah. pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti jika melampirkan kelengkapan sebagai berikut: inn ana fotokopi kartu tanda penduduk, nan ron haa alamat lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi, dan kan bukti bukti terkait permasalahan yang diadukan. oganpengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan pemeriksaan oleh inspektorat. mania bea pengaduan masyarakat terdapat dalam tahapan prosespenganggaran, pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial, sebagai berikut: tahapan proses penganggaran, ras pengaduanhana tahapan sebelum pencairan, mena pengaduan dari masyarakat pada tahap sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi bahan informasi bagi perangkat daerah unit kerja terkait dalam melakukan pencairan hibah dan bantuan sosial: ata denger buku pemrakarsa magna tea tahapan pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban oleh penerima hibah ala dan bantuan sosial, dan pengaduanpendanaan pendanaan hibah dan bantuan sosial yang diatur dalam peraturan gubernur ini bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kalimantan barat: dan b.gatal penerima hibah atau bantuan sosial dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada disebabkan hal sebagai berikut: tanah tidak melaporkan penggunaan dana, massa belum melengkapi didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebagaimana dipersyaratkan, dan atau tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai denganperuntukannya. kanan san dalam hal penerima hibah atau bantuan sosial tidak melaporkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud huruf maka kepala perangkat daerah unit kerja terkait mengambil tindakan, yaitu: tale memberikan surat pemberitahuan untuk segera menyampaikan laporanpenggunaan dana, aan dalam hal belum ada tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada hurufmemerintahkanpenerima menyetorkan uang kas daerah pemerintah: provinsi kalimantan barat apabila tidak dapat memberikan: laporan penggunaan dana, dan tan melakukan monitoring terhadap penyetoran sebagaimana dimaksud huruf |prokum pemrakarsa katakan men nan dalam hal penerima hibah atau bantuan sosial belum melengkapi didukung naa run bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebagaimana dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala perangkat daerah unit kerja terkait melakukan: ona tan memberikan surat pemberitahuan perihal kelengkapan pertanggungjawaban penggunaan dana, dan dalam hal belum ada tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada huruf kepala perangkat daerah unit kerja terkait memberikan surat teguran surat teguran dan surat teguran iii, memerintahkanpenerima menyetorkan uang kas daerah pemerintah provinsi kalimantan barat terhadap bukti yang tidak lengkap dan tidak sah: dan monitoring terhadap penyetoran sebagaimana dimaksud huruf dalam hal penerima hibah atau bantuan sosial tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala perangkat daerahyang dipersyaratkan, mean dalam hal belum ada tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a,. kepalaten cc. memerintahkanpenerima menyetorkan uang kas daerah pemerintah. provinsi kalimantan barat terhadap pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan: dan naa monitoring terhadap penyetoran sebagaimana dimaksud huruf nian bab viii ketentuan lain lain meat nia permohonan hibah dan bantuan sosial dapat dilakukan dengan batas waktu: paling lambat minggu kedua bulan junitahun berkenaan untuk penganggaran apbd tahun anggaran berikutnya, dan banana ag. sebelum penetapan untuk penganggaran perubahan apbd tahun anggaran enji berkenaan. permohonan hibah dan bantuan sosial yang direncanakan dilakukan secara online menggunakan sistem online hibah bansos sahib) kalbar. berkas persyaratan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam dan diserahkan perangkat daerah unit kerja terkait setelah diterbitkannya penerima hibah dan bantuan sosial. want asas (sam ana mukim pemrakarsa gan han kaa alur pelayanan hibah dan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimanperangkat daerah unit kerja terkait membentuk tim pengelola sistem online hibah bansos sahib) kalbar. permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan secara manual. alur pelayanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimaniro kesejahteraan rakyat membentuk tim sosialisasi peraturan gubernur kalimantapembiayaan tim pengelola pengelola sistem online hibah bansos sahib) kalbar dan tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada dan dianggarkan dalam apbd. bab nan ketentuan penutup bnn(karo peranerar para see: sawo lana pemakan ler koe sakre sutarmidji diundangkan pontianak pada tanggal plh. sekretaris daerah oya kalimantan barat, dra any sekalian berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor lampiran baalhibah nama pemerintah pusat). keterangan ada tidak ada surat permohonan proposal lampiran proposal rekening bank nama pemerintah daerah) .ioooooooooooomm keterangan ada surat permohonan proposal lampiran proposal rekening bank hi. nama bumn bumi eno pena anna aaanaanaaan pre keterangan ada tidak ada surat permohonan paha proposal lampiran proposal rekening bank sele iv. nama partai politik) menara nol keterangan ada tidak ada surat permohonan man ana proposal lampiran proposal rekening bank ten karo perangkat akan asisten kuku pemrakarsa badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia format verifikasi kelengkapan proposal hibah rumah ibadah nama rumah ibadah .iooooeceneekennennnnnnnnnnnlnnanrumah ibadah foto copy ktp pengurus ketua, sekretaris, bendahara) gambar desain bangunanhibah lembaga organisasi keagamaan nama lembaga organis sasi .ooooooooooooo maneknppbadan dan 'ama lembaga organis .ioieoocooknenaknana akan naarekening bank a.n. badan lembaga foto copy ktp pengurus ketua, sekretaris, bendahara) npp format verifikasi kelengkapan proposal hibah lembaga organisasi kemasyarakatan lingkup kabupaten kota) nama lembaga organi .iioooooeekknknennnaan nan keterangan ada tidak ada surat permohonan proposal lampiran proposal pengurus nan elan surat keterangan domisili dari desa kelurahan nan nan tana surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh kesbangpol pai kabupaten kota na. rekening bank a.n. lembaga organisasi pend elu foto copy ktp pengurus ketua, sekretaris, bendahara) han surat rekomendasi atas nama bupati walikota yang ding kan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah unit kerja terkait akta notaris papa surat keterangan terdaftar pada kementerian hukum dan ham bana npp san non panitia (khusus pengajuan untuk kegiatan) mean dna format verifikasi kelengkapan proposal hibah lembaga organisasi kemasyarakatan lingkup provinsi nasional) nama lembaga organis .oooknnnnnean aan uoketbrangan pl. surat permohonan pepes an) proposal daan lampiran proposal pengurus dan bana surat keterangan domisili dari desa kelurahan ann akan ena surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh kesbangpol provinsi ona surat keterangan terdaftar pada kementerian hukum dan kana nee ham tan rekening bank a.n. lembaga organisasi naa foto copy ktp pengurus ketua, sekretaris, bendahara) naa mann akta notaris na: npp pan panitia (khusus pengajuan untuk kegiatan) karo perangkat daerah asisten maa nun format verifikasi kelengkapan proposal hibah organisasi pemuda lingkup kabupaten kota) lelo nama lembaga organisasi |. anna keteranganorganisasi pemuda lingkup. provinsi nasional) man nama lembaga organis .i.iooooco wooooooco woo mna (of keterangan surat permohonan proposal hanaa. provinsi surat keterangan terdaftar pada kementerian hukum dan (ng ham rekening bank a.n. lembaga organisasi foto copy ktp pengurus ketua, sekretaris, bendahara) sg. akta notaris npp panitia (khusus pengajuan untuk kegiatan) karo seranorar kaprah asisten seed ian hukum pemrabarag gam memohon format verifikasi kelengkapan proposal hibah sanggar kebudayaan lingkup. kabupaten kota) hana nama lembaga organis . jocnnanannannnnnnn nana keterangan ada surat permohonan proposal lampiran proposal:sanggar kebudayaan lingkup provinsi nasional) nama lembaga organis .oooooco wco woo mna no|provinsi bni surat keterangan terdaftar pada kementerian hukum dan ham rekening bank a.n. lembaga organisasi foto copy ktp pengurus ketua, sekretaris, bendahara) akta notaris npp panitia (khusus pengajuan untuk kegiatan) mempan mani ane arg perangkat daerah pose spen tana format verifikasi kelengkapan proposal hibah institusi pendidikan untuk. sarana prasarana nama lembaga organisasi .iioocoroo wmannnnnnnannananannaaa keterangan lampiran proposal pengelola institusi surat keterangan domisili dari desa kelurahan rekening bank a.n. institusi dan npp foto copy ktp pengelola institusi rencana anggaran belanja rab) akta notaris surat keterangan terdaftar pada kementerian hukum dan ham format verifikasi kelengkapan proposal hibah institusi pendidikan untuk kegiatan pelajar mahasiswa nama lembaga organisasi .oeeoococo woo woo mna ann nana surat permohonan lampiran proposal surat rekomendasi atas nama bupati walikota gubernur tenan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah unit kerja snn ona nan terkait surat rekomendasi rektor ketua direktur kepala sekolah panitia lord surat keterangan domisili dari desa kelurahan nan mania rekening bank a.n. institusi lasso foto copy ktp pengelola institusi bnn npp nan naa dar ana format verifikasi kelengkapan proposal hibah koperasi bana alas nama opera .eoooooo wo. wmenanennnannnnnaannnanannnamanaaaaaa benda ban ada tidak ada lampiran proposalpengurus surat keterangan domisili dari desa kelurahan rekening bank a.n. koperasi foto copy ktp pengurus ketua, sekretaris, bendahara) akta pendirian koperasi npp nana beneran mennnnnnnn ana perangkat darren lara sasha evaluasi nilai manfaat proposal aan nilai manfaat dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan sangat bermanfaat nilai bermanfaat nilai kurang bermanfaat nilai tidak bermanfaat nilai nilai manfaat dalam mendukung pembangunan daerah kalbar sangat bermanfaat nilai bermanfaat nilai kurang bermanfaat nilai tidak bermanfaat |nilai nilai manfaat dalam mendukung partisipasi masyarakat sangat bermanfaat ( nilai bermanfaat nilai kurang bermanfaat nilai tidak bermanfaat nilai nilai manfaat snnnnrnnnnnnnnknnnaananna nana pontianak, loan yang melakukan verifikasi, nama nip (gubernur kalimantan barat ie. halo sutarmidji lampiran seken hasil evaluasi permohonan hibah hasil evaluasi permohonan hibah berupa uang jumlah rencana bantuan keterangan data pemohon penggunaan yang. dimohon rp) nama alamat nomor lengkap telpon 11x .i hasil evaluasi permohonan hibah berupa barang daaeun kepala perangkat daerah unit kerja. nama nip gubernur kalimantan barat, sutarmidji lampiran iii den ena peraturan gubernurkalimantan barat kant ana nanhananhasil pertimbangan tapi tahun anggaran . calon alamat rencana besaran hibah rp) ket penerima lengkap pengeluaran permohonan pertimbangan tapi daftar nominatif calon penerima hibah berupa barang jasa dnc pbb) hasil pertimbangan tapi era tahun anggaran . man nama alamat permohonan pertimbangan tapi luna lembaga lembaga bnn kets jenis tanaman (perkiraan jenis tumpah perkiraan dana dana elo psn ann pontianak, .ooo soompi nan sekretaris daerah provinsi kalimantan barat: selaku ketua tapi. nama nip gubernur kalimantan barat, m2, sutarmidji lampiran peraturan gubernurkalimantan barat persetujuan gubernur tahun anggaran . calon alamat rencana besaran hibah rp) ket penerima lengkap pengeluaran pemohon pertimbangan persetujuan men tapi gubernur daftar nominatif calon penerima hibahmen dana dana pontianak, loco gubernur kalimantan barat, #gubernur kalimantan barat, we. sutarmidji lampiran haaguang keputusan gubernur kalimantan barat nomor tentang pemberian bantuan hibah berupa uang kepada lo. desa kelurahan. kec.kab kota. tahun anggaran ., sesuai dengan kemampuan..baskaro onar psisreni saka umum pemrakarsa kan ama bana peraturan daerah nomor tahun tentang pokok: pokok pengelolaan keuangan daerah provinsi kalimantan.lah tentang penjabaran anggaran pendapatan.pes menetapkan kesatu memberikan bantuan hibah berupa uang kepada .iid sebesar rp. l.) kena kedua bantuan hibah tersebut digunakan untuk omah ketiga mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatur . sebagai berikut: a.penyaluran bantuan hibah akan .dilaksanakan secara. transfer rekening bank penerima bantuan hibah: hana b.penerima bantuan hibah . sasa lemari none cos karo perangkat bauran 0jerami pun hukum pembskarga loop mai peer nun gen mean kan keempat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan:. kalbar: inspektur prov, kalbar: kepala badan keuangan dan aset daerah prov. kalbar: kepala biro hukum setda prov. kalbar. gubernur kalimantan barat, fe. sutarmidji nana lampiran mana snanuang naskah perjanjian hibah daerah nana antara gubernur kalimantan barat nan dengan ona penerima hibah) nomor seen oo. diberikan pihak pertama) nomor see reetentennennnnenaeeee diberikan pihak kedua) pemberian bantuan dana hibah berupa uang kepada . pada hari ini, . tanggal. bulan . tahun li, kami yang bertanda tanpa dibawah ini dan nana sene nana nnnkeketekaneeaaeen ketua kepala pimpinan.:., berkedudukan anang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama. (penerima hibah). selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua. sepansai . tentang .. menengah karo perangkat daerah kawa geun badi pihak kedua dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima bantuan dana hibah kepada pihak pertama ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah pemberian bantuan dana hibah berupa uang sebagai biaya .ii.iiiseeeeee sesuai. berturut turut oleh pihak pertama. mora pihak pertama berkewajiban memberikan bantuan dana hibah kepada pihak.nan ng.melaksanakan program kerja darisan (s5)engsel tterhitung mulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian hibahl. rupiah) yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua melalui rekening see nomor rekening. atas nama..oo keke rupiah) kanajawaban apa pihak kedua berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas. bantuan dana hibah yang telah diterima dari pihak pertama paling lama desember . denacekaro perangkat parah asisten epa nankelana inaang nan! keadaan memaksa (force major) . kananbnn huru hara, sabotase: cc. pemogokan secara besar besaran: perang. manaasa penyelesaian perselisihan peranan anna kun san dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal hal yang:'secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat. haa: eng sebagai tempat penyelesaian. laga pemuasan per nana aan penutup uanmo. sutarmidji lampiran vii ann nan peraturan gubernurkalimantan baratsurat permohonan pencairan kop surat kepada nomor pkkakanantananaanaaa yth. gubernur kalimantan barat sifat pnneakanannanananandana hibah . di pontianak berdasarkan keputusan gubernur nomor . tanggal mw. tentang ., bahwa .mendapatkan dana hibah dari pemerintah provinsi kalimantan barat sebesar rp. dengan naskah. perjanjian hibah daerah nomor . tentang ., dengan hormat: bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana hibah tahun anggaran . nehaen proposal mudi rincian penggunaan dana fotokopi surat keterangan domisili dari lurah desa fotokopi susunan kepengurusan fotokopi ktp ketua sekretaris bendahara enrang hormat kami, natal ketua pimpinan nama jelas) . gubernur kalimantan rar,k. lem lampiran viii ani.hibah kop surat pakta integritas yang bertanda tangan dibawah ini nama jabatan alamat dea nama lembaga mann hp email dunia dengan ini menyatakan bahwa: kenasea ana akan menggunakan dana hibah yang diterima sesuai nph: asal tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada kolusi, korupsi, dan. nepotisme kkn): kauakanshjo. materai sen nama jelashibah..eo. materai nama jelas) gubernur kalimantan barat, (m2. tampil belu lampiran lelo peraturan gubernurkalimantan barat dn pongantanananannanaarp. (nn: rincian penggunaan dana hibah dari penggunaan jumlah keterangan dst demikian disampaikan untuk menjadi maklum. hormat kami, penerima hibah nama jelas) gubernur kalimantan barat, (fpbarang jasa keputusan gubernur kalimantan barat nomor tentang pemberian bantuan hibah berupa barang jasa kepada osak kepada .iio.c.i:namun terapi serta ape mash gentall. peraturan daerah nomor . tahun . tentang anggaran pendapatan dan belanja.panai tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kalimantan barat tahun anggaran. berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor .) memutuskan din menetapkan kesatu memberikan bantuan hibah berupa barang jasa kepada". sebesar rp. l.) naa kedua barang sebagaimana dimaksud dictum kesatu digunakan untuk .oleh. dalam rangka mendukung.oooan naskah perjanjian hibah daerah dan penandatanganan berita acara serah terima barang. kanan sur penbanarsa ame pes bnn nana ter ennomeneoman unta ana anyer anang.kan gubernur kalimantan barat, tembusan ketua dprd prov. kalbar, inspektur prov. kalbar, kepala badan keuangan dan aset daerah prov. kalbar: ear kepala biro hukum setda prov. kalbar. gan gubernur kalimantan barat, alel lemari dasa san pan tan contoh format lampiran keputusan gubernur jumlah dan jenis barang yang dihibahkan jumlah barang jenis barang keterangan dst gubernur kalimantan barat gubernur kalimantan barat sutarmidji asn lampiran xii nbarang jasa naskah perjanjian hibah daerah antara gubernur kalimantan barat dengan penerima hibah) nomor enaneneenenaneeetenaaaaan, diberikan pihak pertama) nomor seereereteekeaeaa,. diberikan pihak kedua) pemberian hibah barang jasa berupa .kepada s.i. pada hari ini, . tanggal. bulan . tahun ., kami yang bertanda tanpa dibawah ini pen aan lee: barat. selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai. pihak pertama gasal alis eeeeteteetene ketua kepala pimpinan., berkedudukan .,| dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .| (penerima hibah). selanjutnya dalam perjanjian ini ||. disebut sebagai pihak kedua. susahsurat keputusan gubernur: nomor . tentang .dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut pera maksud dan tujuan maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk memberikan hibah barang jasa dari pihak pertama kepada pihak. kedua dengan berupa momen karo perangkat daerah nyari hukum pemrakarsa komowomememoonsentnserag ton kepada pihak kedua pihak kedua dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima hibah barang jasa kepada pihak pertama ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pemberian hibah barang jasa . weekmenerima laporan dari hasil pelaksanaan bantuan barang jasa yang diterima oleh pihak kedua. s): setelah han(#) pihak pertama berkewajiban memberikan hibah barang jasa kepada pihak kedua guna melaksanakan program kerja dari pihak kedua tan pihak pertama berkewajibanhasil pelaksanaan penggunaan hibah barang jasa yang telah diterima dari pihak pertama (s)pihak kedua dalam jangka waktu tahun: dilarang. untuk memindahtangankkaro wemamowaa pasar cores dana hibah hibah barang jasa dalam perjanjian ini berupa . senilai rp. l.. tata cara pemberian dana hibah pihak pertama menyerahkan barang kepada pihak kedua dalam kondisi keadaan baik.. perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak .ana keadaan memaksa (force major) noni tebo adapun hal hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah dnahuru hara, sabotase, pemogokan secara besar besaran,rana mmm memeaomnan emnmenmm nan day nansutarmidji lampiran xiii bbeserta tanggal.bulan.tahun., bertempat diaknee kepala perangkat daerah unit kerja terkait .yang selanjutnya disebut pihak pertama . knee ketua badan lembaga organisasi .yang selanjutnya disebut.:. gubernur kalimantan barat, (fp sutarmidji lampiran bantuan sosial format verifikasi kelengkapan proposal bantuan sosial lembaga non pemerintahan. nama lembaga .ooooococo woo womennnka aan keterangan ada tidak ada proposal kan lampiran proposal akta notaris pendirian lembaga surat pernyataan tanggungjawab npp surat keterangan domisili dari lurah kepala desa izin operasional tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang bukti kontrak sewa gedung bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa fotokopi ktp ketua, sekretaris, bendahara fotokopi nomor rekening atas nama lembaga untuk permohonan berupa fisk dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi gambar rencana dengan konstruksi bangunan atau rencana anggaran biaya dan persyaratan teknis lainnya format verifikasi kelengkapan proposal bantuan sosial individu, keluarga, dan atau masyarakat nama individu, keluarga, dan atau masyarakat mnaaaan nenek eeaaaaaaaa mana mtanaaaa keterangan ada tidak ada proposal lampiran proposal fotokopi kartu tanda penduduk fotokopi nomor rekening atas nama penerima bantuan sosial: dan rekomendasi dari skpd teknis pontianak, yang melakukan verifikasi, nama nip gubernur kalimantan barathasil evaluasi permohonan bantuan sosial hasil evaluasi permohonan bantuan sosial berupa uang jumlah rencana bantuan keterangan data pemohon penggunaan yang dimohon rp) nama alamat nomor lengkap telpon hasil evaluasi permohonan bantuan sosial berupa barangwo. kepala perangkat daerah unit kerja nama nip dang gubernur kalimantan barat ilp sutarmidji lampiran xvhasil pertimbangan tapi tahun anggaran . calon alamat rencana besaran bansos rp) ket penerima lengkap pengeluaran permohonan pertimbangan tapi daftar nominatif calon penerima bantuan sosial berupa barang jasa dnc psbb) hasil pertimbangan tapi tahun anggaran . nama alamat permohonan pertimbangan tapi lembaga lembaga ket jenis jumlah perkiraan jenis jumlah perkiraan dana dana ban bnn ben pontianak, . sekretaris daerah provinsi kalimantan barat selaku ketua tapi nama nip gubernur kalimantan baratpersetujuan gubernur tahun anggaran . calon alamat rencana besaran sosial rp) ket penerima lengkap pengeluaran pemohon pertimbangan persetujuan tapi gubernur pan man daftar nominatif calon penerima bantuan sosialdana dana pontianak, gubernur kalimantan barat, gubernur kalimantan barat,|lp,sos berupa uang keputusan gubernur kalimantan barat nomor an. tentang pemberian bantuan sosial berupa uang kepada oo. desa kelurahan. kec.kab kota. gubernur kalimantan barat, menimbang la.o, karo perangkat daerah asisten sekda hukum pemrakarsa oooembemng.ana perangkat sama kastoni reda tensakara naas tan oocamenan menetapkan kesatu memberikan bantuan sosial berupa uang kepada . ii sebesar rp. l.| kedua bantuan sosial tersebut digunakan untuk lois. sebagai berikut: ken a.penyaluran bantuan sosial akan dilaksanakan secara: transfer rekening bank penerima bantuan sosial). b.penerima bantuan sosial. (aro serangan daerah saman serba avg bana pen tan naa,, wle sutarmidji lampiran xix tan nupnnnanananananananananan yth. gubernur kalimantan barat sifat danaanananannnanabantuan sosial di pontianak berdasarkan keputusan gubernur nomor . tanggal :. tentang penerima bantuan sosial, bahwa .ate sebagai bahan kelengkapan administrasi persyaratan pencairan bantuan sosial dimaksud terlampir disampaikan: anna rincian penggunaan dana na, fotokopi surat keterangan domisili dari lurah desa ana han fotokopi susunan kepengurusan fotokopi ktp ketua sekretaris bendaharnpp (ika diperlukan) has demikian disampaikan permohonan kami, atas perkenan dan bantuan bapak diucapkan terima kasih. tang hormat kami, ketua pimpinan nama jelas) gubernur kalimantan barat, sutarmidji naa lampiran penari men peraturan gubernur kalimantan barat ken nomor tahun pnsulat paktaintegritas yang bertanda tangan dibawah ini una sena nama kan tani nama lembaga: pen akan menggunakan dana bantuan sosial yang diterima sesuai usulan) tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada kolusi, korupsi, dan nepotisme kkn): pera annasosial yang dapat dikategorikan sebagai suap dan atau gratifikasi. apabila saya melanggar hai hen pontianak, soo . baterai nama jelas) gubernur kalimantan barat,(z pen aan lampiran xxi nsosial.lo. o. materai nama jelas) gubernur kalimantan barat (le bnn beng benzena lampiran xxbantuan sosial kop surat nomor penananananananananan kepada yth. lamp. (satu) berkas rp. l. rupiah)ast| hana total demikian disampaikan untuk menjadi maklum. hormat kami, penerima bantuan sosial nama jelas) gubernur kalimantan barat, sutarmidji lampiran xxisosial berupa barang jasa keputusan gubernur kalimantan barat nomor tentang pemberian bantuan sosial berupa barang jasa kepada ljasa kepadakanan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. memutuskan menetapkan kesatu memberikan bantuan sosial berupa barang jasalanka. ketua dprd prov. ilg sutarmidji saja contoh format lampiran keputusan gubernur jumlah dan jenis barang jumlah barang jenis barang keterangan dst gubernur kalimantan barat, gubernur kalimantan barat dik sutarmidji lampiran x.tanggal.bulan.tahun., bertempat giolena kepala perangkat daerah unit kerja terkait .yang selanjutnya disebut pihak pertama ketua badan lembaga organisasi .yang selanjutnya disebutgubernur kalimantan barat"w mp, sutarmidji. pergi aga nan ban is) pon und ks) kran s8. tes mem, tari lol ss, kn) bagan kep fa) peni m ongol ssc ec5 pia ke) saw kan tu) so. iyo hma os. image . es teri tai (ai kan) a$g scat ac. sen ps$ spb tdp guro sc ips sts bos o20 bert ungu oil feses es3 ox. kuta 0739p sp. f85. ses isa des eee ni sedan33 es$ jang it: ir053p3 stp ist? sar les dog0 seat ko nan $$ 8a55533 ze3t$t kep) tea tera gor arose is. press epa galeri pn v:y8 ssa tao aa0a inai tag milik lean pra jan) kej ss aan ta eli pal loh mar pem ia) ssi tamu ananda asean pen nan nsp gan aan era dimana ana rekan rar nenek undangan are sun gan psn ann aha hasan nien! pena ks: ang far rr cc b8. tc. nn trs boi nol tan a53 sda pem pan let s3t3 powa tan dki dot nona sar ww3 (ci ss sbb dob sls ost less pe52s s5e 2gs ro0 eoe see. saat $xz8 sss, ira) yan e3e2t fc233. luwu ggs ka) g28 a55 9x05 yasan (re s3taw psi ses na tan bur cut sets8 de$es se$e3 nn: 2x00 naa ler sep es$e5 ieee pan ssi pe. nn s|s sis e32 clive muatan sai ia) ann aan ana ann aan aeon ann ane edan pap panen senna era enya senang ann ann nan ann nan ran ran ann kanan ana na: kena pri and ki: fad sl cun jas lan mal oya, lag fe. , kan san fung tea n. pas anak lc. doc uan ana tm o52ge oos set lag cerdas cb. ssrn gua eee pun an . . nnnnnnn rel l.g kaos cc. ama gc. aan bea lee end ena2$ a52. naa "ea sea pat anna mat yet pen gu: bear sets meng bases mena cnn medan o1ne s.e kada senang bag: seni tan ter mgr dot sena had ani ka) bao ing sea 28k bee bee s$e2p2 bee ning sea ena ery kana tan aan ge. sess ser soko heo $ par are pesan zest ss3s85g gal man sas et3 san nan $5e sec ina s558ss ki bara ea brk) ag: had pen nara kana suc iut sea ann wet sbu se. eka utan logo hang tel eta dingin pen ci. hibiniankatnbamoemeekat any bb. baja iss ana part ren wii mann pen a12 a11: haa nia ale pes adaa si) ana man . bean hias irr ane tanaman bina ann alanin dara era aed mea gran span intra srn lina yan nan abunya tan rss gak leg s5 ees ig) tag cc. sx$ bwu kam re) des pan gg saber kt let owu serve kalau bnpt: cet) pan rai nan c5. es, or5 isi lx pindah se2r35 usc oor osr ou, frac "v3 pad lin ta. pn: tarik once kel isp ss$e292 cor uya r62a setel aoa cie8 s$3a pss 5e1 spk sis a33. kaga sec pemowmunga edi suro seswesp kyo ray ken s$stars uses|l bagus ses gue s.| geu you sex ses e02ee jean kai s.u sempat) pad ted pra omset like tenis selisih,miss rx200oft2 . inn ep: man pelan lokal bnn pan dpn lari kari nara . ian) kg) tag a|e t|e |s lan naa pan lan nun prank non imo ran ran dana tan nani nona aan akan aka taat aher era enak yan meseennna pena garena, hanan lagi ng: bol ka) sad nan ona tiga (ng nana pom ana ben mess pada pak gone pai his kei dan mete mentan been ana batan nb bapa mania petaka sea dag jang bnn mia reda bd. bad men ttan kena segan na: papan das . s888 rey e kei ibm 3st kara par im) fang naa lua fan his pada d. aa. gas ia. tahun room adha blk aan iia iss te5 esai. l.e say tas esu kar ieee sae solok lt2 soe tepi 3g3te es38s (ka ot. benua kep: tua ever les tee boa ani o00 bana: bnn yep2 teolog en) sopo mana bed set ann semmnotndgawenai uya an bau ai| xiao0 poto ss. ken tag senna ann nanang nan pita edan penasaran pkn nan era koni panen aka era tan rent nun tanpa run pan ben rena ben esa jan) pesan mea bener pen . pen kan mw: ann nan bea bean ana pre pra enn relevan een ran kena ana ann eun inti bae ban ben pai krn san tag kanak pan pee ten dam al tan par bata ben bun bnn han teri eni naa lan ben kang ten besar ben mea pan bep see bea basa bea nan sia pes aan besaran dena bea haag bana ran dam sao nae pap merah sen see neennnba bpr bee pan daa manan nata pen belo naa aan ker men ben tee per pan pena angan buah sea men tea ben nana una beban aga bab ben were ana dena eng aaaa banana pata bma eng bee krn nara enggan) nenas kan lau naa masa ben nan mean bee san sea aan nga suk kru ena ane rar ben bee bee bener keren non senna nana kumar ane nan mengenai bee yes ban ann bea bean ans erna maan ban bener bee bee maan asn bri san ananta bea des ben ben pena pena ema paman bas ane ben pan dan sma ena rnb sa. les tan sasa man ban ann teu ban bean see ban bea mana neuen sen an) ps! memang eur 03r brg nga pun ayu lur tae naa kana anu bea ben man mob esai ora depan ana bea pena nna bnn sen ann nan heru man pen bea nan sena pen ber pan aan pan laba bea ben bbg ben esa bee nan eropa der bea pes bae man iin men umma beberapa bee era kena akan ebbu gbpv pena narayan aan ana insan pemesanan taun dea era sila mis ane bae pep rea tana mand aan tahu hem nan nan sae mede rea ina dp: nan s2. nan ibn das bea! mean: nee asa ses bd. kan pan sen senna asian baal nan sai han penn dee karang ben san pin kara mae aan bar pen san aan kan tee. ane nan asi dea bse bean ian pena bean bee hai san bagi nata pelan angs men pena inn aon dea c5. gw. tts tua inc et. k4) k3) yng ed amat (pbbabibbiuatapmbarmes teror poto cabor tala sis ha $$$ arm maan o8e sei. opa menu bar oo. se5$ nne bal ke) sss bei omoxara person hnooram lamo eng kep .) bau ann ana nan ke) 2x5 kan en) sas da5 san inap sara bona pad bae pilahtemwamerponnseneran ane pur thai baal gea mean sen pep nan ban amt panen aaa. ana ta) tag bse nan: per gel kena man bina pan . lam ine tmn, aa tas pai ian: lg) aa) kun midi bana ru) lan aa) $$ oo. tang a.s en) sk3g dns ep. sc. inn see ller ios lee pan ori. bi: korewenensewwcwitauroran: ita) nana pan psi les laa aan pes sera sen one bee bee ben ben bee bnn han see kawi lah par pen jaa mea benar ann per ane ben pen ana pra neu akan ann aan ban ann aan bnn ben sea as. ina nan nan bea sen rea tau pena pan kena saran dar ann were keong kena kanan bea mea msn rea asa ben kena bne bee senna abe kan des ita man mam aga nee apn ana kena gea bk. an) ana sc: han ann ena bee mere nnnennn bener ieee ban beban naa haa bar geanngg pengen bee see pen ber pena bean eau gp! nana bean ken pes ran ses bean men dan gan enam www lis aan has pete pena pen aas seri3sw@ sae kel one aan ban nan ben nana tenan kena naa t@r je) e san tia sbb engan ban han ban lee base bnn beneran ane sip ane bena nen bee ses ben
kaa gubernur kalimantan barat peraturan gubernur kalimantan barat nomor #tahun tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjakearsipan, diperlukan pengaturan tentang pemeliharaan arsip dinamis, bahwa dalam rangka menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip terjaga provinsi kalimantan barat, perlu dilakukan pengelolaan arsip terjaga secara khusus, bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan landasan hukum terhadap pemeliharaan arsip papan dinamis dan pengelolaan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam huruf dan maka perlu adanya payung hukum berupaliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga, kano rancang pasa asisten serta sen mengingat undang undang dasar negara jai republik indonesia tahun naas undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah otonom, provinsi kalimantan: barat, kalimantan selatan dan danarenggi deep kinkenaa hukum pembakaran peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang tata kearsipan lingkungan kementrian tan dalam negeri dan pemerintah daerah berita negara republik indonesia tahun nomorbe.provinsi: kalimantan barat tahun nomor tambahan lembaran daerah provinsi kalimantan barat nomor (ta peraturan gubernur nomor tahun tentang tata kearsipkalimantan barat tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga, amo perantara peran astra sita ana hukum membakar (ea sea nan babi ketentuan umum gan kene dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan: anggubernur adalah gubernur kalimantan barat. dansaperpustakaan dan kearsipan yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan provinsi kalimantan barat. mas arsip nasional republik indonesia selanjutnya disebut:di ibumeliharaan arsip dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis'arsip inaktif, dan alih meding: unit pengolahaktif. ken unit kearsipaninaktif. mba ren unit kearsipan adalah unit padadibawah (sepuluh)tahun. unit kearsipan adalah unit pada dinas yang '(sepuluh) tahun keatas. sung:informasi kearsipan. kode klasifikasi arsip adalah kode, simbol atau tanda pengenal struktur . fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak indentitas, central file adalah tempat dan semua fasilitas untuk menyimpan arsip aktif. record center adalah tempat dan semua fasilitas untuk menyimpan arsip inaktifneerak arsip adalah sarana untuk menyimpan arsip inaktif yang sudah ditatout indicator adalah alat yang digunakan untuk menandai keluarnya arsip dari filing cabinet dan rak arsipsarana bantu penemuan kembali arsip aktif yang dibutuhkan. sarana bantu penemuan kembali arsip ininaktif yang dibutuhktama akependudukan adalah dokumenidalamnya yang terbentuk secara tektonik, termasuk bagian pulau, perairan antaranya dan lain lain wujud ilmiah beban( aro pesarean (orermwt sena hukum pembacanya bni mung mar peer mean peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pemeliharaan arsip dinamisserta alih media arsip. pedoman bagi perangkat daerah, pejabat yang bertanggungjawab, dan dinas perpustakaan dan kearsipan dalam pelaksana. peraturan gubernur ini bertujuan untuk menjaga keotentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip dinamis yang diciptakan dan disimpan oleh. perangkat daerah selaku pencipta arsip: ona menjamin ketersediaan informasi arsip aktif melalui daftar arsip aktif dan informasi arsip inaktif melalui daftar arsip inaktif yang disusun oleh unit pengolah dan disampaikan unit kearsipan pada perangkat daerah selaku pencipta arsip. han cc. mengedukasi perangkat daerah, pejabat yang bertanggungjawab, dan dinas perpustakaan dan kearsipan agar mampu menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip terjaga: ash mengedukasi perangkat daerah dan pejabat yang bertanggungjawab agar mampu mengidentifikasi, membebaskan, melaporkan, dan menyerahkan arsip dalam kategori arsip terjaga, dan. mengumpulkan salinan otentik naskah asli arsip terjaga dari perangkat daerah untuk disampaikan kepada arsip nasional republik indonesia. ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi: hana pemeliharaan arsip aktif, dea pemeliharaan arsip inaktif: tan alih media arsip, jenis dan kategori arsip terjaga, tag tata cara identifikasi arsip terjaga, fl. tata cara pemberkatan arsip terjaga, dan tata cara pelaporan arsip terjaga: dan tata cara penyerahan arsip terjaga. kana (karo eenasantar daerah asisten pemeliharaan arsip dinamis tana bagian kesatu kena besa pemeliharaan arsip aktif hanan ada pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggungjawab pimpinan unit pengolah pada pencipta arsip. leni dalam rangka pemeliharaan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada pimpinan unit pengolah dapat membangun central file. ken kaa wan pemeliharaan arsip aktif harus menggunakan prasarana dan sarana sesuai dengan standar kearsipan yang terdiri dari: folder pocket file: guide sekat, ana o.tabel: bnn out indicator: indeks, nan sera tunjuk silang, dan ana filing cabinet lemari arsip. . folder pocket file sebagaimana dimaksud dalam huruf terbuat dari karton manila dengan bentuk seperti map menyerupai amplop besar. folder pocket file sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagaimaan gambar folder pocket fien tan guide sekat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sarana dan prasarana kearsipan yang digunakan sebagai pembatas file. gambar guide sekena hear label sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kertas yang ditempelkan tab guide atau folder. kertas label sebagaimana dimaksud padagambar labeout indicator sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah alat yang digunakan untuk menandai keluarnya arsip dari filing cabinet dan rak arsip. out indicator sebagaimana dimaksud padaformulir out indicator sebagaimana dimaksud pada berisi informasi yang terdiri dari nomor, nama peminjam, jenis arsip: kode arsip, tanggal pinjam, tanda tangan para peminjam: tanggal kembali: dan tanda tangan para kembali: formulir out indicator indeks sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sarana bnan filing cabinet sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memiliki karakteristik yang tidak mudah terbakar dengan daya tahan sekurang kurangnya (empat) jam, kedap air dan dapat dikunci. gambar filing cabineng pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui kegiatan: pemberkatan arsip aktif: dan kan penyimpanan arsip aktif. paragraf kesatu pemberkatan arsip aktif mandasarkan pada klasifikasi arsip. pemberkatan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, rar liga kang penentuan indeks (judul berkas): man penentuan kode: tunjuk silang: mira pelabelan: dan penyusunan daftar arsip aktif. aah ena pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk memastikan bahwa setiap arsip yang'akan dibebaskan adalah arsip yang autentik, utuh dan lengkap pada setiap proses. kegiatan dan sudah registrasi dan didistribusikan. pub eman pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada juga dilakukan terhadap arsip vitalsebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan dengan cara "(judul berkas) sebagaimana dimaksud pada dapat berupa nama orang: sana lembaga organisasi: tempat wilayah, ken masalah, dan kurun waktu. penulisan indeks (judul berkas) sebagaimana dimaksud pada diikuti setelah penulisan kode klasifikasi arsip pada folderarsip. kode sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kode primer, lan nan kode sekunder, cc. kode tersier, dan ona saga kode indeks (judul berkas) haa kanan contoh penulisan indeks dan kodaa pane aan dam wemmaaaa aiommet seen han tunjuk silang pada pemberkatan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan apabila pan kana arsip yang akan dibebaskan memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi: omi aan arsip yang akan dibebaskan memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lainnya yang berbeda media seperti peta, cd, foto, lilin, dan media lain: dan terjadi perubahan nama orang atau pegawai atau lembaga pada arsip yang akan dibebaskan. tunjuk silang sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan format yang tercantum pada lampiran vii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. pelabelan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara menuliskan tanda pengenal dari berkas menggunakan kertas label yang dilekatkan pada tab folder. pelabelan arsip sebagaimana dimaksud pada yang disimpan pada holder pocket file dicantumkan pada bagian depan folder pocket file. pelabelan sebagaimana dimaksud pada untuk arsip peta arsip rancang bangun ditempelkan pada bagian luar atau cover arsip. pelabelan sebagaimana dimaksud pada. pelabelan sebagaimana dimaksud pada untuk slide ditempelkan tala pada frame. tan pelabelan sebagaimana dimaksud pada untuk arsip video dan film ditempelkan pada bagian luar dan lapisan transparan seperti negative foto dan pada wadahnya. pelabelan sebagaimana dimaksud pada untuk arsip kaset ditempelkan pada kaset cd nya dan wadahnya. contoh pelabel(ro rano kar pangan gani busur pmmgamamaa ita besa aah penyusunan daftar arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap arsip aktif yang telah ditata filing psi cabinet lemari arsip. daftar arsip aktif sebagaimana dimaksud pada meliputi: daftar isi berkas. sesuka bana daftar berkas sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat informasi tentang: ata maa unit pengolah: has nomor berkas, baba dns uraian informasi berkas: demand aga mea kurun waktu. jumlahdan lte daftar berkaini. daftar isi berkas. sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat informasi tentang: bean . nomor berkas, nan san nomor item arsip, ta. kode klasifikasi: han uraian informasi arsip: tan tanggal: pirate eng jumlahdan ge. keterangan! ana haa mag haa . daftar isi berkas: maa aktif. man unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif sebagaimana dimaksud dalamnano, renararar panas atom bea pimpinan pencipta arsip dan pimpinan dinas jika retensi arsip yang dipindahkan (sepuluh) tahun keatas. ana ketentuan teknis mengenai pemindahan arsip aktif yang memasuki masa retensi inaktif dari unit pengolah unit kearsipan pada pencipta arsip, dan pemindahan arsip arsip aktif yang memasuki masa retensi inaktif dari unit pengolah pencipta arsip dinas sebagaimana dimaksud pada dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan han bagian kedua tan pemeliharaan arsip inaktif ama megan pemeliharaan arsip inaktif retensi (sepuluh) tahun kebawah menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan pada pencipta arsip. pemeliharaan arsip inaktif retensi (sepuluh) tahun keatas menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan pada dinas. pemeliharaan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada dan harus menggunakan prasarana dan sarana kearsipan standar. bana dalam rangka pemeliharaan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada pimpinan unit kearsipan dapat membangun record center. unit kearsipan pada pencipta arsip harus melaksanakan pemusnahan arsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan jika arsip inaktif yang disimpan telah melewati retensi. arsip inaktif dan berseberangan musnah berdasarkan jadwal retensi arsip. jika arsip inaktif yang disimpan oleh unit kearsipan telah melewati masa retensi arsip inaktif dan berseberangan permanen berdasarkan jadwal retensi arsip. hapus pemeliharaan arsip inaktif dilakukan melalui kegiatan sang penataan arsip inaktif, dan penyimpanan arsip inaktif. mean has kuku pemrakarsa termos man paragraf kesatu pan penataan arsip inaktif gan kan: naa banana pengolahan informasi arsip: dan nan haa cc. penyusunan daftar arsip inaktif. pengaturan fisik arsip. inaktif pada unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruftenan hanan pengaturan fisik arsip sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan kegiatan: penataan arsip dalam boks, penomoran boks dan pelabelan: dan usa pengaturan penempatan boks pada tempat penyimpanan. pan penataan arsip dalam boks sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari penataan arsip yang dikelompokkan berdasarkan media simpan dan sarana penyimpanannya, dan menempatkan arsip pada boks:s5) penomoran boks dan pelabelan sebagaimana dimaksud padamemberikan nomor boks sesuai dengan urutan nomor. contoh penomoran boks dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai format yangpengaturan penempatan boks pada tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai dengan prinsip asal daan sena pengolahan informasi arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf menghasilkan daftar informasi tematik arsip yang terdiri dari: judul, pencipta arsip, cc. uraian hasil pengolahan,arsipberdasarkan pada data daftar arsip aktif yang telah melewati masa retensi arsip aktif dan memasuki masa retensi inaktif ana berdasarkan jra yang dipindahkan dari unit pengolah. asin daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada dapat diolah dengan cara menambahkan informasi nomor definitif folder dan 'boks yang diurutkan sesuai dengan database daftar arsip inaktif masing aan masing pencipta arsip. dea penyusunan daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada harus memuat informasi tentang: pencipta arsip, unit pengolah, lan cc. nomor arsip: ben kode klasifikasi: ena jenis arsip, tai uraian informasi arsip berkas: kena kurun waktu: kanak jumlah: tingkat perkembangan uns kan j . keterangan (media arsip, kondisi, dll lha nomor definitif folder dan bok: lokasi simpan (ruangan dan nomor rak) jangka simpan dan nasib akhir: dan kategori arsip. daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada sesuai format yang tercantum pada lampiran xiv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. sai (also, kemasan amri sex daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan sebagai sarana penemuan kembali arsip inaktif,:dan sarana pengendalian arsip inaktif. gejala hara ni daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada dapat diperbaharui jika terjadi akan pemindahan arsip inaktif retensi (sepuluh) tahun kebawah dari unit pengolah unit kearsipan pada pencipta arsip paling sedikit (satu) tahun sekali, sni seal pemindahan arsip inaktif retensi (sepuluh) tahun keatas dari pencipta arsip unit kearsipan pada dinas paling: sedikit (satu) tahun sekali, pantang cc. pemusnahan arsip inaktif retensi (sepuluh) tahun kebawah yang tidak bernilaiguna oleh pencipta arsip paling sedikit (satu) tahun sekali: pan dosa pemusnahan arsip inaktif retensi (sepuluh tahun keatas yang tidak bernilaiguna oleh unit kearsipan pada dinas paling sedikit (satu) tahun sekali, dan penyerahan inaktif yang telah melewati retensi arsip inaktif dan telah menjadi arsip permanen (statis) berdasarkan jra kepad aa.,dinas harus melaksanakan penyerahan arsip permanen (statis) kepada unit yang memiliki fungsi dan tugas mengelola arsip statis pada dinas: an.cadinas dapat melaksanakan pemusnahan arsip berdasarkan 'ketentuan peraturan perundang undangan. bea ketentuan teknis mengenai penyerahan arsip permanen (statis) dan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. han paragraf kedua dena penyimpanan arsip inaktif tag 32 penyimpanan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan daftar arsip inaktif. kesan penyimpanan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan melakukan penataan boks arsip pada rak secara berurut berdasarkan. nomor boks: dan ditempatkan record centre. . penyimpanan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada sesuai gambalur proses penataan dan penyimpanan arsip inaktif sesuai yang tercantum dalam lampiran xvi. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. dalam hal arsip inaktif dalam keadaan kacau tidak teratur, dan belum dibuatkan daftar arsip, maka pencipta arsip dapat menata arsip inaktif sesuai prosedur penataan arsip inaktif. prosedur penataan arsip sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan akan survey: men pembuatan daftar ikhtisar arsip: pembuatan skema pengaturan arsip: rekonstruksi: pendeskripsian, manuver, penataan arsip dan boks, dan sena pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. soon emas sebagaimana dimaksud padakta alas pembuatan skema pengaturan arsip sebagaimana dimaksud dalam pankana penyusunan skema pengaturan arsip sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pada pola klasifikasi: nan struktur organisasi: ana cc. tugas dan fungsi, dan deskripsi atau kombinasi. been tni: pan pemilahan arsip sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: nang mengelompokan arsip sesuai dengan prinsip asal usul (provenance) pencipta sampai dengan level (dua) struktur organisasi: melihat konteks pada tembusan surat, melihat konten dari isi substansi surat: melakukan pemilahan antara arsip dan nonarsip yang tidak cocok dengan rekonstruksi, dan mea membekas arsip yang sudah dipilah sesuai kode klasifikasi. perangkat daerah sle sekda. non arsip sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: formulir kosong, majalah: buku pustaka: dan tanpa map kosong, arsip yang sudah membekas sesuai kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dipertahankan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlaku untuk arsip korespondensi yang tercampur dalam satu .order. contoh pemberkatan sesuai dengan series atau kegiatan: hen ting arsip keuangan. contoh pemberkatan dengan berkas spm 'atau sp2d: arsip personal file. contoh :pemberkatan sesuai nip atau nik, dan arsip pengadaan barang dan jasa pemberkatan sesuai nama proyek atau paket. aan pemberkatan arsip sebagaimana dimaksud pada hurufarsip sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan hah berdasarkan nan series yaitu pengelompokan arsip arsip yang memiliki jenis yang sama: rubrik, yaitu pengelompokan arsip arsip yang memiliki isi permasalahan yang sama, dan cc. dossier, yaitu pengelompokan arsip arsip yang memiliki kesamaan urusan kegiatan. bela pendeskripsian sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah merupakan kegiatan perekaman isi informasi yang ada pada setiap item berkas arsip. han pendeskripsian arsip sebagaimana dimaksud pada' memuat informasi yang terdiri dari kode pelaksana, nana nomor deskripsi: ken unit pencipta: bentuk redaksi: kode klasifikasi: pada isi informasi: sat aan kurun waktu periode: ana karo perang dana astana fee tingkat perkembangan: 'jumlah volume, j . keterangan khusus, nomor sementara: banana naa il. nomor definitif: gangsa media: kondisi fisik lane oo. jumlah folder bungkus: tan nomor boks, dan gan gd. duplikasi. nana pendeskripsian arsip sebagaimana dimaksud dalam dibuat kartu deskripsi (fishes). ena kartu deskripsi (fishes) sebagaimana dimaksud pada sesuai yangkana manuver sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari manuver kartu deskripsi (fishes): dan manuver fisik arsip. manuver kartu deskripsi (fishes) sebagaimana dimaksud pada huruf adalah merupakan proses menggabungkan kartu deskripsi fishes)bes manuver fisik arsip sebagaimana dimaksud pada huruf adalah merupakan proses penyusunan berkas berdasarkan nomor definitif arsip lagu sesuai dengan skema. basal mana penataan arsip dalam boks sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: nan memasukan arsip dalam folder bungkushah naa naa amo daerah asisten kan cc. membuat label pada boks, berisi nomor: boks, nomor folder bungkusbungkus. daan (ang pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam huruftentang pencipta arsip: kang unit pengolah, cc. nomor, kode, ben nan uraian informasi arsip, kurun waktu: media, dan keterangan. sana alur proses penataan arsip inaktif dalam keadaan kacau tidak teratur, dan belum dibuatkan daftar arsiles bagian ketiga alih media kanatanena: ana cc. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk.nan dalam melakukan alih media arsip, pimpinan pencipta arsip dapat menetapkan kebijakan alih media arsip. ben kebijakan alih media arsip sebagaimana dimaksud pada meliputi: pra metode pengkajian, laba metode konversi, cc. metode migrasi: prasarana dan sarana, penentuan prioritas arsip yang alih media: dan f(.penameliputi: arsip dengan kondisi rapuh rentan mengalami kerusakan secara fisik: tenan arsip elektronik dengan format data versi lama yang perlu diperbarui dengan versi baru, dan databuku pemrakarsa nilai informasi sebagaimana dimaksud pada diutamakan. terhadap: dis kanpandan arsip yang berseberangan permanen statis dalam jra unit kearsipan pada tiap pencipta arsip dalam melaksanakan alih media arsip harus membuat berita acara: dan batan daftar arsip yang dialihmediakan. agar berita acara alih media sebagaimana dimaksud 'pada huruf paling sedikit memuat: sama waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, akan petai jenis media: jumlah arsip: nan keterangan proses alih media yang dilakukan, pelaksana: dan pan penandatanganan oleh pimpinan unit kearsipan. daftar arsip yang dialihmediakan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat ban unit pengolah, nomor urut, jenis arsip, tan haa ana jumlah arsip: hand kurun waktu, dan ke: keterangan. has ada bau tea bea hina arsip yang bernilai guna kebaktian (evidentiah sebagaimana dimaksud pada meliputi aan hwa hukum pemrakarsa ganarsip merupakan bukti dan informasi tentang kebijakan strategis arsip yang merupakan bukti dan informasi tentang kegiatan pokok organisasi: nan arsip merupakan bukti dan informasi tentang interaksi organisasi dengan komunitas klien yang dilayani: arsip yang merupakan bukti hak dan kewajiban individu dan organisasi, dan arsip berisi bukti dan informasi tentang kegiatan penting bagi stake holder internal dan eksternal. tag aa. hah arsip yang dialihmedia haruw . dapat dilakukan dengan metode antara lain digital signature (security): public key private key (akses): langen ce. watermark (copyright): dan metode lain sesuai engan perkembangan teknologi. alih media yang dilakukan oleh pencipta arsip harus sesuai prosedur teknis alih media melalui digitalisasi. sen prosedur teknis alih media arsip melalui digitalisasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyeleksian penilaian arsip yang akan dilakukan alih medias pemindaian scanning arsip:. buron eewatanan spn ben penyeleksian penilaian arsip yang akan dilakukan alih media sebagaimana dimaksud pada huruf harus memperhatikan kondisi dan nilai informasi arsip. beamarpeg, png, dan pdf. arsip elektronik seperti tiff, gif, jpeg, png, dan pdf sebagaimana dimaksud pada harus memiliki informasi yang sama seperti dokumen aslinya. nan beanrta sesuai dengan alur proses alih media arsip. berita acara dan daftar arsip alih media serta alur proses: alih media arsipbab iii pengelolaan arsip terjaga bagian kesatu jenis dan kategori arsip terjaga jenis dan kategori arsip terjaga meliputi arsip kependudukan, nat arsip kewilayahan, tana cc. arsip kepulauan: arsip perbatasan, arsip perjanjian internasional, arsip kontrak karya, dan arsip masalah masalah pemerintahan yang strategis. kenalan bean huy pembakaran . ifa mena sin arsip kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf: cc. arsip tentang administrasi dan demografi kependudukan di: wilayah perbatasan dan kepulauan terdepan, dan arsip tentang status kewarganegaraan (naturalisasi). ona arsip kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi arsip tentang dasar penetapan wilayah nkri: arsip tentang pengakuan dunia internasional mengenai batas wilayah nkri: arsip tentang batas perairan indonesia, dan ang menameliputi arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau: arsip tentang luas dan besarnya kepulauan, sah cc. arsip tentang jumlah pulau pulau terdepan indonesia, berikut administrasi pendudukannya: dan arsip tentang pulau pulau yang berbatasan langsung antara wilayah nkri kemas dengan negara lain. gea basal arsip perbatasan sebagaimana dimaksud dalam 51 huruf meliputi arsip tentang kawasan perbatasan dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang terdiri dari arsip kawasan perbatasan darat, arsip kawasan perbatasan laut, dan arsip tentang pulau pulau kecil terluar: dan arsip tentang batas wilayah negara yang terdiri dari arsip tentang batas wilayah dengan malaysia, arsip tentang batas laut teritorial dengan malaysia, dan arsip tentang batas laut yurisdiksi seperti zone economic exclusive zee) dan landasan kontinen moe pan arsip perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:.hasil dan penetapan pemilu presiden: cc.:: arsip tentang operasi militer:: arsip tentang hari hak atas kekayaan intelektual) khususnya hak cipta: arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur nasional: dan arsip tentang regulasi atau deregulasi penanaman modal dan investasi. kano peranan darren serta bagian kedua tata carasebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk daftar identifikasi arsip terjaga. daftar identifikasi arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada sesuai format yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. identifikasi arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan analisis fungsi organisasi, pendataan arsip terjaga, dan cc. pengolahan data. analisis fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk menentukan unit kerja yang memiliki potensi menciptakan arsip terjaga danpendataan arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada hurufdan mengelompokan substansi informasi dengan menggunakan formulir pendataan arsip terjaga. pendataan arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai format yanggolahan data sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan menggunakan metode analisis hukum, dan analisis risiko. analisis hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf.a dilaksanakan melalui kegiatan: beraneka darma tebet hukum pemrakarsa deng. akan timbul dikemudian hari. analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan menafsirkan dampak kerugian yang timbul antara lain terdiri dari: kerugian materiil, dan kerugian material. kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh ebert untuk mempertahankan kedaulatan nkri dan hak hak negara, lisa kehilangan aset negara: dan anti deal hilangnya sumber daya dan kekayaan alam. bas kerugian material sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kerugian terhadap eksistensi sebagai sebuah negara: punahnya warisan budaya bangsa, hilangnya jati diri bangsa: dan hilangnya karya intelektual bangsa. bagian ketiga tata cara pemberkatan arsip terjaga pemberkatan arsip terjaga dilakukan berdasarkan sistem: subjek atau kelompok masalah. nanditata berdasarkan klasifikasi arsip sebagai panduan mengelompokkannya mean prosedurterdiri dari pemeriksaan, penentuan indeks (indexing), ana cc. pengkodean, pemberian tunjuk silang: penyortiran, pelabelan berkas: dan penataan. nan mana pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan pemeriksaan kelengkapan berkas, dan tahu pemeriksaan tanda perintah (disposisi) pimpinan untuk menyimpan berkas. jaa ada penentuan indeks (indexing) pada arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukankata tangkap (keyword) sebagaimana dimaksud pada ditulis ban sudut kanan atas arsip berdasarkan kode klasifikasi arsip. nata tai penentuan indeks (indexing) dari informasi berkas sebagai subjek pokok dana sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pada folder dan tab indeks (indexing) sebagaimana dimaksud pada dapat berupa nama orang: lembaga organisasi: tempat wilayah: ken masalah: dan nan kurun waktu. kanan jangan (l) pengkodean sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari': kode primer (fungsi), kode sekunder (kegiatan), dan san kode tersier (transaksi) hana maa kano peranan darah austeni serta kode primer (fungsi) sebagaimana dimaksud pada huruf ditulis pada bagian depan dengan huruf kapital sesuai klasifikasi. kode sekunder (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada huruf ditulis dengan kode angka dan diletakkan setelah kode huruf kapital. kode tersier (transaksi) sebagaimana dimaksud pada huruf ditulis dengan kode angka dan diletakkan belakang kode angka kegiatan sekunder. s5) contoh pengkodean sebagaimana dimaksud pada dan sesuai gambar yang tercantum pada lampiran xxii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. (l) penyortiran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadapadalah kegiatan pemberian tanda pengenal berkas pada tab folder. ukuran label sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan ukuran tab folder dan guide. label sebagaimana dimaksud pada berisi informasi tentang judul berkas, indeks yang telah ditetapkan, dan kode klasifikasi. label sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditempel pada guide atau tab folder mana berkas surat akan disimpan. contoh pemberian label sebagaimana dimaksud pada sesuai gambar yangpenataan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kegiatan penyimpanan berkas yang menggunakan system subyek masalah dan menggunakan klasifikasi arsip sebagai dasar penataan. (ago eemaatar asam mogok pemrakarsa penataan sebagaimana dimaksud pada harus menggunakan sarana dan prasarana kearsipan yang terdiri dari filling cabinet, kan guide sekat, dan pan: folder. gan filling cabinet sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sarana dan prasarana penyimpanan arsip terjaga yang berisi guide sekat dan folder. guide sekat sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sarana dan prasarana kearsipan yang digunakan sebagai pembatas file. folder sebagaimana dimaksud pada huruf adalah'klasifikasi subjek dan rinciannya. fis contoh sarana dan prasarana kearsipan sebagaimana dimaksud 'pada huruf huruf dan huruf sesuai gambar yangempat daan tata cara pelaporan arsip terjaga arsip terjaga wajib dilaporkan olehkan masalah pemerintahan yang strategis kepada anri melalui gubernur yang dikumpulkan oleh dinas paling lama (satu) tahun sejak terjadinya kegiatan. arsip terjaga yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada adalah arsip yang tercipta pada tahun anggaran berjalan. bentuk laporan arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada yaitu terdiri dari daftar berkas arsip terjaga: dan lane! daftar isi berkas arsip terjaga. lan dean (zone) senanjaar saman sore1 sewa dika pat a huruf dilakukan secara tertulis dalam bentuk hardcore dengan melampirkan daftar berkas: arsip terjaga dan daftar isi berkas arsip terjaga. ash tan daftar berkas arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya memuat nomor urut: aan nomor berkas: unit pengolah: senen uraian informasi berkas, sama kurun waktu nan nga jumlah: dan sen keterangan. (s) daftar berkas arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada sesuai format yang tercantum dalam lampiran xxv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. daftar isi berkas arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya memuat nomor urut: nana nomor berkas: tan una nomoritem arsip, (aa uraian informasi berkas: kan tanggal, pena jumlah, dan naan keterangan. ana para daftar isi berkas arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada sesuai format yangips pelaporan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam pada dapat disampaikan secara manual, dan elektronik. ona pelaporan arsip terjaga secara manual sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara tertulis dalam bentuk hardcore dengan melampirkan daftar berkas arsip terjaga dan daftar isi berkas arsip terjaga. pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara mengingat daftar berkas arsip terjaga dan daftar isi berkas arsip terjaga dalam bentuk softcopy melalui jaringan informasi kearsipan nasional anri. nasi kan hukum pembahasan see bagian kelima tah tata cara penyerahan arsip terjaga panai'strategis wajib menyerahkan arsip terjaga kepada anri melalui gubernur yang dikumpulkan oleh dinas dalam bentuk sea salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga: dan naskah asli arsip terjaga ken penyerahan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada huruf paling lama (satu) tahun sejak terjadinya pelaporan. penyerahan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan nek berita acara penyerahan salinan autentik dari: naskah asli arsip terjaga antara pencipta arsip dengan anri: had daftar salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga yang diserahkan: dan ban fisik salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga. berita acara penyerahan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai format yangdaftar salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai. format yang tercantum dalam lampiran xxviii yang merupakan bagian tidak ee. terpisahkan dari peraturan gubernur ini. tabah penyerahan naskah asli arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lama (satu) tahun sejak terjadinya penyerahan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga. penyerahan naskah asli arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan naskah asli arsip terjaga antara pencipta arsip dengan anri: pan daftar naskah asli arsip terjaga yang diserahkan: dan fisik naskah asli arsip terjaga. kana berita acara penyerahan naskah asli arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai format yang tercantum pada lampiran xxix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. daftar naskah asli arsip terjaga yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai format yang tercantum pada lampiran xxxorak #gubernur kalimantan barat, px. lapan anta diundangkan pontianak plh. sekretaris daerah bnn nag an kalimantan barat, ioi aa, bnnbnn gambar folder yang digunakan sebagai sarana dan prasarana pemeliharaan arsip aktif .j nan kena haa gambar pocket file yang digunakan sebagai sarana dan prasarana pemeliharaan arsip aktif ann 4gubernur kalimantan barat, bnn sutarmidji ane pan aan amran naa ane ane anan memaaapaarr ruangan ran menantang press insan peraturan gubernur kalimantan barat game ide sekat |digunakan sebagai sarana dan prasarana pemeliharaan arsip aktif sebagai pembatas file: nan naa naa bang senen mmm aan pet nan anna ana bae pas aan kaa ban bean oka nan tema aek bee snn legiun yan uan nana anna koran naa lam aan tee ana bee maan pan din ber rare see ben maka eeeeee hen beer bai ton kenapa bei nana peran bee bnn sep aan panen ana ben nan ban see mea nee berbenah kana para uni punnnena ngs peran pnn anna nana mea harus tas pan naa anna naa ana nrp aan ara yan keren ann eka kangen rta yan sna lampiran gambar label yang digunakan sebagai sarana dan prasarana pemeliharaan arsip aktif yang ditempelkan tab guide atau folder pengangkatan menjadi pegawai negeri tetap pengangkatan menjadi pegawai| negeri tetap gol mena pengangkatan menjadi pegawai negeri tetap gol pengangkatan menjadi negeri tetap gol iii gubernur kalimantan barat, kg, lampiran peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun ten tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga formulir out indikator yang digunakan sebagai sarana: dan prasarana pemeliharaan arsip aktif yang digunakan sebagai alat untuk menandai keluarnya arsip dari filing cabinet dan rak arsip: out indikator peminjam arsip arsip pinjam peminjam kembali .| kembali dibuat dalam bentuk landscape" one buku pemrakarsa asisten sekda pada keterangan nomor diisi dengan nomor urut arsip yang keluar dari tatanan penyimpanan fps nama peminjam diisi dengan nama peminjam arsip. natal jenis arsip diisi dengan jenis arsip yang dipinjam misal tan gambar bangunan. nan pig kode arsip diisi dengan kode klasifikasi arsip. contoh gambar bangunan. paru tanggal pinjam diisi dengan tanggal peminjaman arsip. para peminjam diisi dengan para peminjam tanggal kembali diisi dengan batas waktu peminjaman arsip. para kembali diisi dengan para pengembalian. gubernur kalimantan barat, lampiran peraturan gubernur kalimantan barat. nomor tahun2021 "aa arsip terjaga gambar filling cabinet yang digunakan sebagai sarana dan prasarana pemeliharaan arsip aktif: sn. www dai an ana maan gpr na eka aan wi mean nee sena asasi ben den sae #gubernur kalimantan barat, bea rank salsa sutarmidji peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun batan ana tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga contoh penulisan indeks dan kode yang digunakan untuk pemberkatan arsip aktif nana kepegawaian urusan) pengangkatan menjadi pegawai negeri (tetap) pengangkatan menjadi pegawai negeri tersier golongan aan pengangkatan menjadi pegawai indeks. negeri golongan tanggal februari sesal pengangkatan menjadi pegawai negeri tersier golongan tan pengangkatan menjadi pegawai indeks negeri golongan tanggal februari ban den dalan pengangkatan menjadi pegawai negeri tersier pantang aan nan golongan iii penang pengangkatan menjadi pegawai indeks pai negeri golongan iii tanggal februari damn jean keterangan primer pokok masalah span sekunder sub masalah kek oni peni tersier sub sub masalah dena indeks judul berkas benda maan gubernur kalimantan barat, a surarmnyi lampiran vii peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun2021 arsip terjaga negeri golongan tahun mel menjadi pegawai pegawai negeri gol . negeri golongan tahun jeda empat, tanggal, bulan, tahun oo pen obatan mama bea mguberurkalmantanbaral lampiran viii peraturan gubernur kalimantan barat bnn nomor tahun tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga contoh pelabelan yang digunakan untuk pemberkatan arsip aktif: pena boa pelabelan yang dilekatkan pada folder filling kabinet pengangkatan menjadi pns gol bas pengangkatan menjadi pns dea kanan pengangkatan naa primer sekunder tersier. dana pokok masalah) sub masalah) sub sub masalah) bai pelabelan yang dilekatkan pada pocket file ban era ina ebt karo perikanan para ann seth buron pemrakarsa asisten ada ane panam eanamsayam akan ama pelabelan yang dilekatkan pada cover peta dil pemetaan indeks peta pulau kalimantan bawah peta pulau kalimantan tan ben na: sen mer ton gua ana nana inn mea ikan ann pes bar snn nan daan deals kun pan non bei ana tebo and manna bbi ana hai ban bni denga eta naan: hpa ten bag banana nan ann gis pelabelan yang dilekatkan pada foto (harus bagian luar permukaan foto) ona ogan "oa sin maa seba ganda, rentan kata: jan neta dana nan sin go. ben sera era pan rena ari gro super gta ane bata ann kena pelan mean akan near parah ana ena ara nn: nan aga ent pen rent baba pkl ben sheet naa lan kek ber bae kena ann net sun ben pan pro are snn maa pan ben nana bea bana bea gen ata bbb kunjungan presiden soekarno kalimantan barak disambut panitia kol, sadikin daa gubernur kisah gag ben naa susi lapangan uang pontianak, desember bis beta kuna puan penaikan sintang kas corner, roa sada ine kabar gebbrdog asn pen mekah aoa ser bareng asn stenbenfrantob: ane, rerggnant beads lon ben ninntllamana eneeeetllanpamasamllmk mama tan sen tan karo peringkat daerah asisten rda rai mpasasuagaiiigii9 iii ben ngeepan net bere dilekatkan pad file eat pala han badai aa: paga ana tanya ana yaaa pena sangat tin kku amt bnn men panen pagi kep range cnn nas kun luna kari kaa man kess min tan beta part tka saya kane bnn hentakan senjata karna bale bea laa ani bae tani tpa krs san hanan mta ane beri bnn tai hen beku nas asn peta kena tan sen lana nata kak kena sea pesan nag har bnn bean dina span ses, pep sena ime bes men sta na: jane ben been ben bea ana dani pan banana nrp bnn nen tank tan ara senna aen kaa kanan keeg nun kan pena tan bala pot. pon tan dns ann naa sami ben era bes pen . pan pet bnn anna bed wae pos ben bea beng pora "ea ben lean ena han ban, haa batan padan mohd pa: pat non senayan men ten pen lha ih. banesepan pen ben konon an naa bet lal tanda dean hana tan nara pera nga eni teen ber bean bean head han ak naa nan ben bag peran haa baja ses men maa an, banda toba aah saat, bee pena kanan ns. nan man ban naa nak hai mania sen dilekatkan nari ban hii sea bmasamnn bee ana ben sta manesmag ser ban kla na: una nata tar bea asal (ru kes tag mere tka peel boa pia daan semen ani aid non beni nan kena tas tn. tn, wana isa san bem, bener p5. nan enak aan tni tren rea pena pen kan skr nan matang laga nn: sen tan sean als kna cnn heh ben pia anna nan sang ana son menag pena baru uan badan kana bea maa taka bpr yaa pena tea han bapa men eri naa sen nan peran kur "nn pok oni ter dar nas pin rnorsns van tahu tan usa ea meh fun man kanan ben sen pre lan sen tia bet kan haha epa ska naa nan pen ter . kei aan naa dias ran kota ian ban mena bnn tan ena sea foto ken mewnntenemnsn seed bet akan kristen pm perangkat penoanindm sms senewnomenemasgn makanan arg porak, games aan hu) lah busana buk memuangndna minded enne mera panen ann manga nan naa kuno m.s lan hawa panas bae asasi ran ann pan kwunewsson nanga barang nana mena uin naa snn kena ori kena nnnanna banana uua oon kena rar snn ana pena nra per ben pengen nan akun ternak pen nan una nun sannnannnn par luar akun psa . lee pare rana tap nga rar bro ene enka aan nona mia per yai non kan nota sar ina con ana rana bea bau sata pan ska pea nan rea upa nun lusa see tan tag pen kanan mak (aa bsn eka tepi pala . gubernur kalimantan barat, beng sutarmidji ena naa nenek karna ram adam men nam ternak lampiran dkena contoh format daftar arsip aktif dalam bentuk daftar berkas: pemerintah provinsi kalimantan barat nama perangkat daerah nnsgogt jl. sultan . . telp. nana ben pontianak kode pos. unit pengolah bidang pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip kode uraian informasi arsip tanggal jumlah ket. berkas klasifikasi mandat lai sei undangan 2s . arsip januari berkas: kertas: pengadaan barang dan jasa s d arsip januari berkas |kertas| kearsipan s a30 tari januari berkas |kertas| perencanaan s d arsip januari berkas kertas| peraturan daerah januari tap berkas kertas |. laporan daerah januari dae arsip . berkas kertas| pengangkatan januari arsip| berkas (kertas dokumen pelaksanaan januari arsip anggaran dpa skpd) berkas kertas dapat dibuat dalam bentuk landscape perang kar guna karo perangkat daerah asisten benda mae keterangan petunjuk pengisian sea kop diisi dengan kop lembaga bnn unit pengolah diisi dengan nama unit pengolah: teng kolom diisi dengan nomor urut berkas, naa kolom diisi dengan kode klasifikasi arsip kk) angin ng!), hasgubernur kalimantan barat,|l2 lampiran nana kala peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun aa: tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga denda contoh format daftar arsip aktif dala bentuk daftar isi berkas: pemerintah provinsi kalimantan barat nama perangkat daerah bana jl. sultan . . telp. tere pontianak kode pos.eri 00s undangan . arsip anri. januari berkas kertas hal bintik manajemen gang arsip inaktif dan pengelolaan nana bnn pusat arsip record center) ban dari asosiasi arsiparis ana indonesia nun tanggal januari baa undangan arsip set. dprd januari berkas kertas |. hal rapat paripurna dari manan dewan perwakilan rakyat oni daerah provinsi kalbar man tanggal januari gal undangan dpk.v . arsip rapat persiapan pelaksanaan januari berkas kertas |. kegiatan akuisisi arsip statis maan tanggal januari nana surat pesanan pengadaan arsip. alat tulis kantor kepada januari.) berkas kertas toko suka suka tanggal januari surat perjanjian kerja arsip dpk.v januari berkas kertas pengadaan lemari besi unit pelaksana cv. besi abad tanggal januari la. surat pemberitahuan arsip dpk.v januari berkas kertas hal pelaksanaan akuisisi| |. arsip statis pada skpd lingkungan pemprov. kalbar nag tanggal januari nan aman pain peran akan daerah asisten stra surat pemberitahuan no: arsip dpk.v januari berkas kertas hal penyelamatan arsip| jasa pena covid lingkungan palestina pemprov. kalbar merah ana penata: tanggal januari gas surat pemberitahuan ll. arsip dpk.v januari berkas kertas. hal pengumpulan salinan: bnn bea otentik naskah arsip terjaga han lingkungan pemprov. kalbar tanggal januari esa surat pemberitahuan selo arsip dpk.v januari berkas kertas hal perlindungan dan penyelamatan arsip vital lingkungan pemprov. kalbar naa kota tanggal januari anna sean surat pemberitahuan arsip dpk.v januari. berkas kertas hal pemindahan arsip| dinamis retensi tahun anakan keatas lingkungan dgn pemprov. kalbar tanggal januari nai musrenbang prov. kalbar . arsip tahun januari. berkas: kertas nan rpm prov. kalbar tahun il. arsip januari berkas kertas |. aan rkd pemprov. kalbar tahun arsip januari berkas kertas |. and peraturan daerah kalimantan arsip barat tahun januari berkas (kertas tentang hak akses data kanan kependudukan melalui ana collaboration development mea tanggal januari laporan. penyelenggaraan lo.) arsip pemerintahan daerah januari berkas kertas provinsi kalimantan barat tanggal januari . paten berkas pengangkatan menjadi tool arsip pegawai negeri (tetap) an. januari berkas kertas budi nip. | . dokumen pelaksanaan arsip anggaran dpa skpd keg.| januari berkas kertas penyusunan rancangan (pasa peraturan gubernur tentang men pemeliharaan arsip dinamis menata men ta. pop senar an. dapat dibuat dalam bentuk landscape ona anne teeberkas arsip, hanantuatan gubernur kalimantan barat,| (p tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan peng pan contoh gambar penyimpanan arsip aktif filling cabinet lemari arsip akan central file ann nun mina usa rek tee aan sin mt, tana dea hanan dai bee asa ama aga inn nanang sana haa benar aan eni pan ken tanu alan ban ana san aan dsa tan bee ena men penata maa kan arut dua mek aah pet bean aina masa gag aa mana asia: mas rekan anna tea peran sbs . usa nan bana bak tun ben bana berbenah hina pan renata pan aneh tka ea. porn ana ren. latin keras bian png nat ben nen nun hen anon na! ana gubernur kalimantan barat, (mesutarmidyi kan pan ben kl. kala lampiran xii peraturan gubernur kalimantan barat . peak nan nomor tahun bona tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga pen alur proses pemberkatan dan penyimpanan arsip aktif unit pengolah: bana menyiapkan folder yang akan digunakan "untuk penempatan arsip yang dibebaskan. anaten masalah pada sekat sekunder dan sub sub masalah pada sekat tersier. menyiapkan filing cabinet, menyiapkan filing cabinet. yang akan menjadi tempat penyimpanan arsip. didalam filing cabinet csi:nanalangkah sebagai berikut. mengkaos! siak ips hukum pemrakarsa menyortir dan memisahkan jika terdapat non arsip. kan memasu. memastikan kelengkapan berkas arsip sesuai dengan daftar identifikasi arsip yang akan tercipta.: sesuai dengan daftar arsip aktif. dengan cara tan. dan menyimpan berkas arsip kedalam filing cabinet dan menempatkannya. dibelakang sekat sesuai dengan klasifikasi arsip yang dicantumkan pada tabel folder ban menyampaikan daftar arsip aktif secara berkala setiap (enam) bulan sekali kepada unit kearsipan. membuat formulir peminjaman arsip sebagai sarana peminjaman arsip kan central file. memastikan keutuhan arsip yang disimpan secara berkala sesuai dengan daftar arsip aktif. #gubernur kalimantan barat, jim ken lampiran omoran boks dan pelabelan pada saat pengaturan fisik pada penataan arsip inaktif label boks arsip inaktif instansi lembaga dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi kalimantan barat unit pengolah bidang pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip nan periode lokasi simpan rak record center1 keterangan petunjuk pengisian kolom diisi dengan nama instansi lembaga: nan kolom diisi dengan nama unit pengolah: hina kolom diisi dengan nomor urut boks anna kolom diisi dengan nomor urut folder bungkus berkas: s5) kolom diisi dengan masa kurun waktu arsip yang tercipta: kolom diisi dengan lokasi arsip inaktif disimpan. nara tao peran pae ran asisten enenaneearane nan net aeentaen nne sen pranata antena tonatenn panen enam enam basa bok tai boks arsip inaktif sean ana kia pes aa: aa: en. neha aan bana bah ratan pena pena nana sai jaran tan, gag wana pen see nata ren men eebbbeaen nan hanna eni aan nga aaa dee ear eng eee nan ton pan spons ban ana mala meat stan raya tan bee pata ana ban alan par nya nga pen pot peran ara kari seal snn senar bean pangkalan pre mana ara rng ana renang gua men beer nan ray kaa nan senang rae ran are aan ter pence maya ines doa papan gun den raga karang masa asi sana pen sen san era ann ans ban gie nan rela aan sam kis aed tan pon aang penta dra san man pan naura nan snerrnn ann ann sean aa, spa ana time bia kap pari bee ang ara putar see uno nun nun kan aan ane san ann eng snn pan setara snn bani tan ann dua taat daan pena set ana nan lng ran snn una read mea bana ben uns foa maa mun sar ps: can besa men pan kan ann spn aaa pra bana ena naa kan mea sen ana ne. nia nak ban ani kan kena nk bean naa mere una des rent nan mere tahu pianis lubang angin lan nasa jsvtaruipu1 maa kan papa papa lampiran xiv bani ana peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun ala tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga kanan contoh format daftar arsip inaktif pemerintah provinsi kalimantan barat nama perangkat daerah santo ji. sultan . . telp. pontianak kode pos. unit pengolah bidang pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip nan jangka |. simpan uraian jenis kurun imi ket definitif lokasi dan kategori series arsip waktu folder simpan nasib ssp jom undangan asli arsip boks record tahun arsip. oi. anri. januari brk kertas centre musnah umum hal bintik baik folder rak.l biasa manajemen arsip esai inaktif dan pesan pengelolaan pusat arsip record center) dari asosiasi arsiparis nna ana indonesia aan tanggal januari pns gos undangan asli arsip boks record i tahun arsip nata no, januari brk kertas centre musnah umum set. dprd baik folder rak. terbatas hal rapat paripurna naa dari dewan ong eni perwakilan rakyat dena daerah provinsi bada kalbar one puan tanggal jean peru o0s undangan asli arsip boks record tahun: arsip. dpk.v januari brk kertas il. centre musnah. umum rapat persiapan baik folder rak:l ssdebiasa pelaksanaan kegiatan nangka snn besi akuisisi arsip statis nia kan naa nan tanggal pes bisa surat perjanjian kerja asli arsip boks record tahun arsip dpk.v januari brk kertas centre musnah umum pengadaan lemari baik folder rak. doo terbatas besi unit hasan pelaksana cv. baja pas tanggal dibuat dalam bentuk landscape daan pontianak, juni sekretaris. roy.ssel nip. . yan karo perangkat daerah ama winurut berkasarsip: dan ana dina kolom diisi dengan kode klasifikasi arsip: nan kolom diisi dengan uraian jenis seriesarsip: kan kolom diisi dengan kurun waktu, kana kanan kolom diisi dengan tingkat perkembangan arsip seperti asli copy tembusan: sang kolom diisi dengan jumlah arsip: kolom diisi dengan media arsip seperti kertas tekstual, foto, kartografi, audio visual, elektronik, dan digital, serta kondisi fisik arsip (baik rusak): kolom diisi dengan nomor definitif folder dan boks, kolom diisi dengan lokasi simpan, kolom diisi dengan jangka simpan dan nasib akhir berdasarkan jra) kolom diisi dengan kategori arsip seperti arsip umum, arsip vital, arsip, terjaga, dan keterangan klasifikasi dan keamanan akses arsip dinamis sepeti rahasia, sangat rahasia, terbatas, penting, biasa. gubernur kalimantan barat, tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan contoh gambar penyimpanan arsip inaktif nun ben san nana tan hesraas sea pmk brk hein ben para uan pet sen rupa tea pra sri ban uae ala sman baba bau ana laten ann pin pena tante sap te. desa nan han tan aan ben ben nae van kanan ng. usa nan sana ana arun nyari ming anu pen ban gubernur kalimantan barat, sutarmidji ane pma klo iii nmnoyowraen saat karo perangkat daerah grey serta buku periraharea bnn tai kai lampiran xvlur proses penataan dan penyimpanan arsip inaktif melakukan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah record centre yang dilengkapi dengan daftar arsip pindah dan berita acara pemindahan arsip. setelah menerima pemindahan arsip dari unit pengolah record centre, unit kearsipan menyiapkan ruang simpan, dan peralatan penataan arsip seperti boks, label boks, folder, dan rak arsip, sertalakukan pengaturan fisik arsip, yaitu dilakukan dengan cara daruhasi memeriksa kelengkapan fisik dan informasi arsip serta kesesuaian:: pengolah, serta tahun arsip. melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif dengan caraenyusun daftar arsip inaktif dengan cara membuat daftar arsip inaktif berdasarkan daftar arsip yang dipindahkan dari unit pengolah, kanan aan menggabungkan daftar arsip inaktif pada database arsip inaktif per provenance unit pengolah:sar kearsipan dinamis) jika telah menggunakan aplikasi sid. membuat formulir peminjaman arsip sebagai sarana peminjaman arsip record centre. jengtai gubernur kalimantan barat,|(p lampiran xvii peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun bnn jalanan tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga contoh format kartu deskripsi (fishes) untuk penataan arsip inaktif dalam keadaan kacau karrumsongs keepaadasa temen unit pembina bidang engan tayan dan penantian ara toe musical nasa pen isi informasi surat pemberitahuan, hal pelaksanaan akusisi arsip statis perangkat daerah dilingkungan pemerintah ' ' provinsi kalimantan barat, tanggal maret2020 kurun waktu san tingkat asi jumlah volume berkas tema sementara mers ayah ema bakar isbpatarn jumlah folder folder banana era duplikasi ' (i( tidaknya (kano merantau paras paroremt sma boron |ooemmamanga lah keterangan petunjuk pengisian: penataan'arsipinaktifkaceuy | . petugas: khususjika'ada sertatahun pengerjaan, jenis arsip, seperti kertas tekstual, foto, kartografi, audio visual, elektronik,'dan digital. didominasi direstorasi: (keterangan diisi setelah maneuver:dan gubernur kalimantan barat, peraturan gubernur kalimantan barat gen nomor tahun had tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga aan mah alur proses penataan arsip inaktif dalam keadaan 'kacau tidak teratur dan belum dibuatkan daftar arsip inaktif melakukan survei arsip yang akan dilakukan penataan dengan cara melakukan pendataan volume dan jumlah arsip, mengidentifikasi fisik arsip terkait media, kondisi, kelengkapan dan keutuhan arsip:: a. mengidentifikasi dan menyiapkan peralatan dan sarana kearsipan yang menyiapkan pemindahan arsip yang akan ditata tempat pengolahan arsip inaktif dengan cara: . menyiapkan ruang olah dan peralatan penataan arsip yaitu folder, kartu deskripsi, dan boks: memindahkan arsip tempat pengolahan: a menyusun skema penataan arsip sebagai dasar pengelompokan arsip: merekonstruksi arsip untuk: mewujudkan 'kesatuan fisik dan informasi arsip melaui kegiatan pemilahan arsip dan rekonstruksi informasi arsip dengan cara ni pemilahan arsip dilakukan dengan memisahkan antara arsip cannon arsip. misalnya: blank kosong, owner, map, amplop, dll " : men melakukan deskripsi arsip pengacara: menuliskan deskripsi arsip pada. kartu deskripsi dan diberikan identitas nomor kode sementara: asean atrofi sea melakukan manuver data dan fisik arsip dengan cara:meliputi una series yaitu pengelompokan arsip arsip yang memiliki jenis yang rubrik yaitu pengelompokan arsip arsip yang memiliki isi permasalahan yang sama: dossier yaitu pengelompokan arsip arsip yang memiliki kesamaan urusan kegiatan, kan bai membebaskan arsip kedalam folder dengan cara:: penataan berkas dalam boks dengan cara: memeriksa kelengkapan fisik berkas arsip dan informasi arsip serta kesesuaian dengan daftar arsip: membuat penomoran boks arsip berdasarkan nomor urut pada haa database arsip inaktif unit kearsipan: membuat label boks sesuai sebagai identitas boks arsip yang memuat penomoran boks, rentang' nomor berkas dalam boks, kode unit pengolah, serta tahun arsip: ter melakukan penyimpanan arsip inaktif dengan cara sen: menempatkan boks arsip pada rak arsip sesuai lokasi simpan: cc. ban kan0. bab rah sonar sewa membuat daftar arsip inaktif dengan cara pan menyusun daftar arsip inaktifmelakukan uji coba penemuan kembali arsip: menggabungkan daftar arsip inaktif pada database arsip inaktif per provenance (pencipta) pada unit pengolah,: membuat laporan penataan arsip inaktif de, nan. mena kearsipan dinamis), nian membuat formulir peminjaman arsip sebagai sarana peminjaman arsip record centre, memastikan keutuhan arsip yang disimpan secara berkala sesuai dengan ba: daftar arsip inaktif, anakalimantan barat, mba lampiran nal contoh format berita acara alih media arsip dan daftar arsip alih media berita acara alih media arsip tan nomor lnndndnnnanaananan nan pada hari ini.tanggal.bulan.ii j. tahun lens, bertempat di. kami yang bertanda tangan bawah ini nama nnantanaanannanannanan nana onsu nip dkannnenennennnnnanaanmanaman bea aan pangkat gol ann nan panananpayaan ber era jabatan nananannnnnanna aan ana nan nan ann anakan telah melaksanakan alih mediakalimantan baratanna pontianak, panai kepala unit kearsipan (kenenenenennnnennnnnnlammann) pangkat. nip ikan dalam hal tertentu dapat diwakilkan daftar arsip alih media engan organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan haa lag provinsi kalimantan barat aan unit pengolah bidang pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip mia batu perda nomor kertas pdf scanner j1): berkas . tahun tentang berkas max pebruari berisi. kearsipan power tentang lembaran daerah look peraturan provinsi kalimantan pos kearsipan barat tahun pen kena nomor tambahan ben nan lembaran daerah kanan maka provinsi kalimantan pan men #gubernur kalimantan barat,i6 (s sutarmidji lampiran sala peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun tan tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga contoh format daftar identifikasi arsip terjaga: jenis dasar klasifikasi unit penanggung keterangan arsip pertimbangan keamanan pengolah jawab dan akses arsip tni keterangan petunjuk pengisian: lan kolom diisi dengan nomor urut, asin kolom diisi dengan judul dan uraian singkat yang menggambarkan had isi dari jenis arsip, lananna (sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa) ian kana kolom diisi dengan nama unit kerja yang bertanggung jawab sah terhadap, keutuhan, keamanan, dan keselamatan fisik dan. informasi arsip: dana kolom diisi dengan nama pejabat penanggunggubernur kalimantan barat, ito sutarmidji era lampiran xxulir pendataan arsip terjaga: a.n naa klasifikasi keamanan dan akses anannnnnnnananan panas aan anna aan naa naa nan aaaaaa volume kaganaakananannan anna aan aan nana tangan san . karo perangkat daerah green huruf pembrahanga lanang gila ann aan ann san yai ann kanak pengamanan ann ran heran rekanan yen akur keren nak ane nina keterangan petunjuk pengisian: instansi diisi dengan nama instansi: unit kerja diisi dengan nama unit kerja: jenis series arsip diisi dengan judul atau uraian singkat yang menerangkan isi dari jenis arsip, media simpanlasifikasi keamanan dan diisi dengan tingkat klasifikasi keamanan akses dan akses arsip, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa terbuka: volume diisi dengan jumlah arsip yang tersimpan, seperti item, lembar, berkas, meter lari dan sejenisnya, kurun waktu diisi dengan keterangan masa kurun waktu arsip tersebut tercipta, retensi diisi dengan status masa simpan arsip, seperti permanen atau musnah: tingkat perkembanganndisi arsip diisi dengan keterangan kondisi fisik arsip, seperti baik, perlu perbaikan, dan rusak, nama petugas pendataan diisi dengan nama petugas pendeta arsip terjaga, waktu pendataan diisi dengan tanggal waktu pendataan arsip terjaga. gubernur kalimantan barat, |(y pakan lampiran xxii anagkodean pada pemberkatan arsip terjaga: perekonomian urusan) bahan galian (eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, primer permainan, pengaturannya l.| bahangalianstratgis sekunder minyak bumi, abituren cair, lilin, dan gas alam eksploitasi minyak bumi, abituren cair, indeks lilin, dan gas alam kabupaten melawi tahun abituren padat dan aspal eksploitasi abituren padat dan aspal indeks kabupaten melawi tahun ti3. fantasi, batubara, dan batubara muda tersier eksploitasi fantasi, batubara, dan indeks ena batubara muda kabupaten melawi ben tahun ena keterangan primer pokok masalah manan sekunder sub masalah ten: tersier sub sub masalah indeks judul berkas haa gubernur kalimantan barat, 4sutarmidji lampiran xmberian label pada pemberkatan arsip terjaga: pelabelan yang dilekatkan pada tab folder filling kabinet minyak bumi, abituren cair, lilin, dan gas alam bahan galian strategis pengolahan, permainan, penyaluran) pokok masalah) sub masalah) sub sub masalah) aan karan gubernur kalimantan barat, |(b: sutarmidji contoh prasarana dan sarana kearsipan untuk penataan arsipterjaga: ' ' nun filling cabinet yang digunakan untuk penataan arsipterjaga men tan bee sen ben pap tan man ben kru pen ber nan rena sebenar lan between bee ann sen tai ani ben sen esa ag, kpa ten ben tana yna bea satu tanya aang ann san kala ana mri ton ana ttan ben na. tia pin ant nan mean sena kun ran nan unta ta. boa dai memang benar one man bsa, pare pan nara aer: papan pane spa kena ken tes rea hana kkn pan meter pra gus see nana beo sera tau nik akun bap tan rae: kana nak sae rena nn. sai lebar pertamanan pama guide sekat yang digunakan untuk penataan arsip terjaga. snn meng tanya pan akn) mira denda usu bae tan fee ane peter kat pan prana sen are sapu meme bnn bnn dan aan abah nah mane perlu snn men rea bnn ana ien bernnnna pan done ann dan nat nana ana maa lunak pai folder yang digunakan untuk penataan arsipterjaga kok. ter nnb bbb mbr nan peta deed san snn beo kai ane pai lea pap nina ang aaa bun anakan par pena gubernur kalimantan barat, le. bnn inn lampiran xxvberkas arsip terjaga unit pengolah bidang pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip nomor kode uraian informasi arsip tanggal jumlah ket berkas klasifikasi wni keturunan asing kalbar arsip januari berkas terjaga perdagangan luar negeri arsip januari berkas terjaga bahan galian strategis arsip januari berkas terjaga ken kelautan arsip januari berkas terjaga nanti dapat dibuat dalam bentuk landscape tan keterangan petunjuk pengisian inn man unit pengolah, diisi dengan nama unit pengolah arsip banana kolom diisi dengan nomor urut berkas, kolom diisi dengan kode klasifikasi arsip kk) nana: kolom diisi dengan masa kurun waktu arsip yang tercipta, takgubernur kalimantan barat, |y2 "aa lampiran xxvi peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun naisi berkas arsip terjagadatabase wni keturunan arsip asing kalbar januari berkas terjaga mere efek laporan monitoring gula . arsip ilegal yang masuk kalbar januari berkas terjaga dari malaysia ben nnn man laporan penyelundupan cpo arsip sawit ilegal malaysia januari berkas kertas |. |5ali mou eksplorasi dan tari pengolahan bahan galian januari berkas terjaga |. strategis abituren antara pemprov. kalbar dengan sole konsulat malaysia bni ena mou eksplorasi dan arsip pengolahan nuklir antara januari berkas terjaga pemprov. kalbar dengan pt. perasa britania resources (inggris mou eksplorasi dan . arsip. pengolahan air baku dam januari berkas terjaga antara pemprov. kalbar ann hae dengan pt. leiden resources naa nan nana belanda (ba mou eksplorasi arsip. penangkapan ikan salmon januari berkas kertas zee dan landas konten kan antara pemprov. kalbar nan tenn dengan konsulat malaysia coal pomossasatsnsnsnnan panas pepaya dapat dibuat dalam bentuk landscape nan kano perangkat daerah hukum pemrakarsa ambient (serba ben keterangan petunjuk pengisian unit pengolah diisi dengan nama unit pengolah, ang kolom diisi dengan nomor berkas arsip: teng:gubernur kalimantan barat, sutarmidji pan ben lampiran xxvii ong peraturan gubernur kalimantan barat bana nomor tahun nan naa tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga contoh kan berita acara penyerahan salinan autentik arsip terjaga nomor nomor urut surat kode instansi pada hari ini tanggal. .o.o.coo woo bulan. ionnenat um. haha bertempat di. kami yang bertanda tangan dibawah ini nama jabatan bertanam aan net astr dalam hal ini bertindak untuk dan atas maman sean nan yang beralamat jalan.ooccceny selanjutnya disebut pihak pertama, jabatan psm nan: menyatakan telah melakukan penyerahan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga seperti yang tercantum dalam daftar penyerahan salinan autentik arsip terjaga sebagaimana terlampir untuk disimpan anri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pena tempat. tanggal. pihak pertama pihakkedua pimpinan pencipta arsip lkd kepala anri . ttd sai nama jelas) nama jelas). gubernur kalimantan barat, sutra misi lampiran xxviii peraturan gubernur kalimantan barat kan nomor tahun daan tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga contoh daftar salinan autentik arsip terjaga yang diserahkan nama instansi? sneeernnverannnntennnnnnnnnnnnnanannknnaaann hana kode uraian tahun media jumlah tingkat kondisi klasifikasi informasi keaslian arsip arsip keran iii, ban kolom diisi dengan kode klasifikasi arsip, kolom diisi dengan uraian jenis series arsip: ben penata kolom diisi dengan tahun arsip tercipta: kena kolom diisi dengan media arsip seperti: kertas, foto, peta, cd dvd, kolom diisi dengan jumlah arsip, kolom diisi dengan tingkat keaslian arsip seperti asli copy, kolom diisi dengan jumlah arsip: mana perak kolom diisi dengan media arsip (kertas, foto, peta, cd dvd) dan kondisi arsip (baik rusak): kolom diisi dengan kondisi arsip baik rusak, gubernur kalimantan barat, sutarmidji lampiran xnomor nomor urut surat kode instansi pada hari ini tanggal. bulan.o tamu. bertempat di. kami yang bertanda tangan dibawah ini nama nenananananaanaanan nana aan nana naa aan anna anna jabatan nnnnanenananananananenana naa aan aan ana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,.ooooocoow woo yang beralamat jalan. selanjutnya disebut pihak pertama: nama mnannenananenanan nenek anakan una nun kanan sen aan sana kanan anna anu naa sana jabatan dante nan enenuenaaa nanenganunasenaauenamanuanaa uannaananaaa canada, menyatakan telah melakukan penyerahan naskah asli arsip terjaga seperti tan yang tercantum dalam daftar arsip terjaga yang diserahkan sebagaimana terlampir untuk disimpan anri sesuai dengan peraturan perundang kana undangan yang berlaku. tempat., tanggal. pihak pertama pihak kedua pol pimpinan pencipta arsip lkd kepala anri ttd ttd nama jelas) nama jelas) f . gubernur kalimantan barat, lampiran xxdaftar arsip terjaga yang diserahkan kode uraian tahun media jumlah tingkat kondisi klasifikasi informasi keaslian arsip arsip: kena kolom diisi dengan kode klasifikasi arsip: ken: kolom diisi dengan uraian jenis series arsip: sah kolom diisi dengan tahun arsip tercipta: kolom diisi dengan media arsip seperti kertas, foto, peta, cd dvd: kolom diisi dengan jumlah arsip: nas kolom diisi dengan tingkat keaslian arsip seperti asli copy: kolom diisi dengan jumlah arsip, tan malahan kolom diisi dengan media arsip (kertas, foto, peta, cd dvdjdan kondisi arsip (baik rusak), kolom diisi dengan kondisi arsip baik rusak, gubernur kalimantan barat, sutarmidji
bln kang emma gubernur kalimantanbarat . peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun tentang pemerintah .provinsi tahun anggaran'e'' '''!?.'? dengan undang undang nomor tahun tentang nomor tambahan lembaran negara republik pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang undang ' ' negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sal iis domatatin pasta name ama peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik negara daerah, lembaran.ena peraturan menteri dalam negeri nomor tahun . tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. berita negara republik. indonesia tahun nomor sapa pen peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penggolongan dan. kodifikasi' barang milik. daerah berita negara republik indonesia tahun . nomor masal nannan bab rena ketentuan umum musa dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan ena daerah adalah provinsi kalimantan barat. ken pemerintah daerah adalah gubernur sebagai. unsur penyelenggarakaro #eranawar dark aan asset sena beanolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik. dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub sub rincian objek. naa nan nan kodifikasi barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai . dengan penggolongan masing masing barang milik daerah. bab pranala penetapan standar satuan harga barang dan jasa hainn penadesi sudah termasuk pajak pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menakaro perangkat fran keraton see hukum pemrakarsa nanlldi gubernur kalimantan barat, (g., sutarmidji diundangkan pontianak pada tanggal jok plh. sekretaris daerah provinsi #kalimantan barat, ty. sekalian berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor |&j lampiran sana peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun tan han tentang standar satuan harga barang dan jasa pemerintah provinsi kalimantan barat tahun anggaran inventaris kantor inventaris rumah tangga kebutuhan rumah tangga iv. perlengkapan pegawai alat tulis kantor vi. barang cetakan vii. komputer dan jaringan viii. alat dan bahan listrik ix. obat obatan kesehatan alat kesehatan, laboratorium dan pemadam xi. alat studio dan komunikasi tan xii. bahan dokumentasi dan publikasi xiii. budidaya perikanan doha xiv. peternakan dan kesehatan hewan pas xv. tanaman pertanian angin xvi. tanaman hias peneduh per xvii. peralatan olahraga sun xvii. suku cadang bas xix. bahan jasa dan teknis anta xx. jasa pekerjaan aral pohon dalam pot pohon dalam pot pohon halaman penyiraman batang pohon halaman pemberantasan hama dengan insektisida pohon halaman pemberantasan hama tanpa insektisida pohon halaman pemupukan batang pohon halaman rp. pohon halaman penopingan pemangkasan batang mempunyai sumber air sumber air kai rumput pembabatan oom tanaman hias dan perdu tanaman hias dan perdu pemberantasan dengan insektisida tanaman hias dan perdu pemberantasan hama tanpa insektisida tanaman hias dan perdu rp. tanaman hias dan perdu tanaman hias dan perdu pendinginan rpo pekerjaan perbaikan taman akibat galian jaringan utilitas kan pemindahan pohon termasuk inn han pemeliharaan selama bulan) diameter batang ana pemindahan pohon termasuk man pemeliharaan selama bulan) diameter batang batang penanaman pohon baru (termasuk penanaman pohon kelas uk. tinggi batang iso'oog pemeliharaan selama bulan) penanaman pohon baru (termasuk penanaman pohon kelas uk, tinggi pan men penanaman pohon baru (termasuk penanaman pohon kelas uk. tinggi batang pemeliharaan selama bulan) 2m nan mana penanaman pohon baru (termasuk penanaman pohon kelas uk. tinggi batang pemeliharaan selama bulan) penanaman pohon baru (termasuk penanaman pohon kelas iii uk. tinggi lin penanaman pohon baru (termasuk penanaman pohon kelas iii uk. tinggi batang y00: pemeliharaan selama bulan) 3m gubernur kalimantan barat, sutarmidji lama saanaaannanenrenananenennaraneanan yai akan can kkn peran nona rela epl nun nur nan rut see yaa pan ana boleyn smu ben nan mana ann ara din mantan lena para ana sera mana tea her pa: pena ana oke tot run pena ket spark ana hebat lpm pan pal ane ann mere ran ben pak mbah pen bika mei her kan tor ber akn ikan sen lulus net pen aaa sian bob aka snn ann para tkr car lanang bulan bisa pan aman ron pin pen ata pelet ona pnp tana ari ben len nun mat bean ben spa ter bin ann uan sai atk nnn pas nun bnn sks sek nan tan wee pkn man pena snn pen der nur bat ea nn. umma png kan oran nas sak snn nk. nana ann nan bar tan nan nan nan eel usus ns. api sana suk run latar nun kkn merasa lain esl sea see sen tia pan uu saha ben lek una tee bgn bgn ber else een kan nan pen tua yun sen gta bia tea nan rina tan lan pen kel ton tntnntan snn maa ann nan yna ket ann anna nan dan run lol yen keras tag pln nun cet per enggan lea pan tka, tes ga2 ntr ton naa anu ban nana see see aon ban mea senna tank bbs nelayan ben rup nan nun nat aan benci pan pengen pan lan bnn uan kek nan por min haa nun snn luna nun sen nun nan inn prank tang banana ann par lun ena nda tes ben ben ten pena kata kla nag nan dana nan tabanan kel man ann nolan aon pln ran panai bnn pln pus nan sbn eng desa, ben he: naa san tata teng mon nan nan yes pen lia snn era pun oon san mete era kena tan ton nan tia inn una rena kaa dana van nan pena yan aaa runner ta. nan bni t. keren pro cnn sen ngen ken tangan st. sin rea fans naa ang pee pan nan men unit tpl sun ntu bnn lan ann sen lele lan pat antara sen lan rena mea selera ann lan pen nan nan nenek ta. lan dan san tee men pee bea sa. ken pake bei ser kel ben ana nnn suca nan snn nun nun san pena ben sen sen sen ber sma pen non sen pan pan pan bean non men naa degan das area tan aan ong tap inn (blk nan ang bni ann ket sep kong rog dana nan rena pada pny mata kun. nun maa, luna indera bed mou gen senen ter snn nun kru nur ann ikea rsi mere cluk eki lunak laki mer bola akan jaga arah yui ses ann non kue pan see bgn nan akun pesan tka bsn doang ban ana ton men bnn oke men nan nan non sun nan nun nan nan span (uu bnn ban pen pen pan senang bieber bnn tea rnu era aan tni nan tan ter nan tten sen pns sen pen sin nan open nba pan san bnn pena ln: tangan san ea0n tea nba nya sen far non nya pen our sen kkn bea uns nek sue ink aan kong sen bone pns sana kerana nan 22an lela nun run men sel sea tetap sea snp tan seru urus lapar tuna sea anna per sea neng lan pan petra uni ter sen nun sen nan bis bisu mra nan salon nata pan ta: maa tee tissue nan onta nan nana pen ras rar sep aon gsm snn rana ber men sea pin senna ann nun mug las pena ppn anna ann tea snn nan unta erna sen lil snn alan asa ber ann . pku bee men men nun hana bet lan nun kir nun pena tan mann iain tni aa" pen tno nas uan ora ban tea pen ten sen ket uan sen tan psa tes bnnnnaa cnn yan see mua sen sen men nana nan teng nona sana snn tab ben ena tai pena ban una bea sun pen lan ran non uan sen ana per nnn upn ban mpn tenun tan uas esa san bln sen ena tan tni pen pen akn kena kkn nas snn jain tia ver ena ska aa. bea ina bln sera dana san aan aan nan sin uan bep bun pan gay men non ser nnn ken tan been ban ken oon snp ann dan sen fans sen nan sen nan pena nnn nan lsn eni nan kep nan kana nan sn. sem ban pan nun nan sen ben snn rta aan tan pra snn tan bata san ona sms ter gun san una bun lan nan key yna matan ate pan kan see pen nnn apn pen ann sen una sen nga sen ntnw snn dra yen snn dan nina ann ban ver bara pen ban nam ton run sen uni ping epa snn kun ana mere nan ena pny non ngan sen ann pan nnn roa nun panen ngan bun nun sbn las lor tan pan pen nen pia nan san man snn aan non snn line nur pakan per par kan lks an. kun uta segera nan lan nun lsn nn, teks inna pen nan pan ban sen nan nek bnn men ling nos snn spp lng oon nan mas pen top nnn lan yaa uny nas ben elang pen yan ana tni ss. ter yon sar nun ban ten png pen toko uns sen kkn der nun bee nan bnn ann tea pen pen nan nan psn kep run tun lan san dpn kel pin bnn ton sen nun pen nnn snn ann seat gan ann nun eny tan ong nan non utas sop bnn sea beban nenek lan ana nan bee kun naa lee utan pelan tan sad pen naa ser ku. teman an tab han eny lele ngn sbn ban men an, kan see nan pan seks sin snn pnp gta pin non bro ann pan tpa mea pra sin mio. rsa sia uuu una nun pga bln sen nan inn krb nan see ban san sel purba bin run nan pen lor pekan nun seni bls snn luan nan see aku sta pen ntt pen nan sen pkn les en. ran san mesin lan tea sea sen nun nun cnn han kan pra ann bag gen luna ana ben urut dress tana mls esl npsn ling nun yna ses rent nbn bnn ton sun tea nan sen bnn ppn 23x nan bnn nan nek ann tan ana men ana yan kon wen pen rebbe inka ak. nan loket ikatan ben sap iba shan tar enam fran nat keren wni ear luna nie snn say eni ran pen bin bpn cas sha agen ber lama maa han kur tpa ten beres naa ong penari hua lai bbb pen pure aan wes anne hana aan anri sel arena aaa mana kerbau pen kena pentas anta sen sen ane nan sera inventaris kantor snp sin |a. ibahankomputer converter converter audio converter micro usb (f) unit converter connector usb m m connector usb printer converter converter audio2 ini unit. converter converter audio seto uni converter micro usb (l unit converter gender usb e f converter ' ' gender usb f30 unit converter gender agam p unit converter connector usb printer converter converter audio2m1l unit . converter converter hdmi (f) dvi uni converter micro usb unit. la converter konverter vga mto real nie converter gender usb f3. unit rp . converter gender usb m f3. |. converter gender agam fo o o o o| unt merah putih berpita kana bendera hias rumbai jarak gelombang| meter il meter bendera hias merah putih berumbai meter jarak gelombang meter merah putih tanpa pita bendera hias dan rumbai jarak meter gelombang meter hana merah putih tanpa pita bendera hias dan rumbai jarak meter. rp. gelombang kurang meter| meter rp. menyesuaikan inventaris kantor alat detektor uang palsu int rp. alat detektor uang palsu int rp, alat detektor uang palsu uang mena annnnnnn men karo perangkat daerah asisten sekda are pemrakarsa onmomesmasm man alat pemotong kertas unit rp. alat pemotong kertas unit alat pemotong kertas alat pemotong kertas ala pamotan kemana. rp.::: alat pemotong kertas rp: alat pemotong kertas unit rp. alat pemotong kertas ukuran rp . alat pemotong kertas ukuran rp. ukuran rp . .: alat penghancur kertas unit. rp. alat penghancur kertas unit rp. alat penghancur kertas unit alat penghancur kertas unit rp . alat penghancur kertas unit alat penghancur kertas | . unit alat penghancur kertas unit . rp. alat penghancur kertas unit rp. alat penghancur kertas unit rp. alat penghancur kertas unit alat penghancur kertas unit rp. . alat penghancur kertas rp. alat penghancur kertas int. alat penghancur kertas | . int alat penghancur kertas | . unit alat penghancur kertas | . unit alat penghancur kertas | . unit alat penghancur kertas unit alat penghancur kertas . unit brankas. brankas fire proof home brankas brankas night deposit ala fire proof safe kang brankas fire proof enteng brankas document safe unit. rp changeable. pelauduyal sena lemari besi tahan api unit rp . brankas kemari besi tahan api brankas fire resistant sni rp. brankas fire resistant sni rp: fire resistant sni unit rp . fire resistant sni unit fire resistant sni fire resistant sni fire resistant sni pis unit rp3. fire resistant sni unit rp. brankas fire proof safe sel unit rp . brankas fire resistant safe rp. fire resistant safe unit. brankas fire resistant safe rp'.: fire resistant safe unit. rp fire resistant safe unit rp . fire resistant safe oo. uni rp banana panai karo perangkat daerah agent sea hukum pemrakarsa ann maa bug memenannoue alan comma baa kki nana also nu uang cash box coin fran vang cash box coin ukuran uang cash box coin ukuran rp. peti vang cash box coin ukuran rp. peti uang cash box coin hotel safe box peti uang cash box coin draper safe box sctv camera control degree camera television system sctv camera control rp . television system sctv camera control rp . television system aan cctv camera control 4oor camera television system niat sctv camera control rp. television system mana cctv camera control easy capture channel television system audio sman (ai yel cctv camera control capture channel . television system bksnstui eta facsimile none facsimile filing cabinet besi int filing cabinet besi int filing cabinet besi poo nat filing cabinet besi nine filing cabinet besi filing cabinet besi nat eling cabinet kayu j2lai unit filing cabinet kayu laci uni filing cabinet kayu |laci o unit gati200 filing cabinet besi .l2l lai filing cabinet besi laci filing cabinet besi laci unit . filing cabinet besi laci filing cabinet besi laci oo. unit filing cabinet besi |(&laci ung filing cabinet besi rp. . filing cabinet besi filing cabinet besi draper unit filing cabinet besi draper uni mesin absensi wat rp mesin absensi int rp l2a8200 mesin absensi int rp unit.) rps. unit rp3 mesin absensi bait tp. mesin absensi mesin absensi unit mesin absensi rp .s00 mesin absensi rp mesin absensi rp mesin absensi unt) rp.: mesin absensi mio rp::. mesin absensi rp. mesin absensi yng rp oo mesin absensi unit . mesin absensi unt rp. mesin absensi rp ooo o s075001 (ll aan ca: naa karo perangkat daerah seni seba iga hukum pemrakarsa ona monoumnaman teen ann kant bnn ben www sat |i1a| mesin absensi tai mesin absensi unit mesin absensi o nie tap 00a mesin absensi uno flip chart toxic roda buah flip chart 70x buah fip chart 160x900 flip chart |7sx00em buah kardes besi stasi kardes besi slam kardes besi slawi oo. jar otr kursi biasa bahan unit stnatoatuta kayu besi metal plastik bahan bie kursi kerja pegawai non bahan kursi kerja pegawai non bahan kursi biasa bahan unit sntotntaka kayu besi metal plastik (kursi biasa bahan unit nndottndakda kayu besi metal plastik kursi kerja pegawai non bahan unit struktural kayu besi metal plastik ka: kursi kerja pegawai non bahan kanan daan struktural kayu besi metal plastik unit nae hanna kursi kerja pejabat eselon bahan ken mana kursi kerja pejabat eselon bahan pa: kursi kerja pejabat eselon bahan kata kursi kerja pejabat eselon bahan kursi kerja pejabat eselon bahan ann kayu besi metal plastik unit kursi kerja pejabat eselon bahan kursi kerja pegawai non bahan struktur gawai kayu besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso kursi kerja pegawai non bahan struk kayu besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso kursi kerja pegawai non bahan serabi kayu besi metal plastik,| unit rp . sertifikasi sni dan iso karo semanawas daerah sysyeni desa kom pemrakarsa main nan kemanan memesan umma ts kursi kerja pegawai non bahan silet kayu besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso bahan kursi biasa kayu besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso bahan kursi biasa kayu besi metal plastik, unit sertifikasi sni dan iso kursi kerja pegawai bahan star kayu besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso kursi kerja pegawai non bahan sent kayu besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso kursi kerja pejabat eselon besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso pan bahan kursi kerja pejabat eselon kayu besi metal plastik,| unit ing sertifikasi sni dan iso ken ine kursi kerja pejabat eselon iyu besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso noun menu bahan kursi kerja pejabat eselon kayu besi metal plastik,| unit rp. sertifikasi sni dan iso bahan maan kursi kerja ketua wakil kayu besi metal plastik,| unit: sertifikasi sni dan iso menata setan bahan mann mari kerja pejabat eselon besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso pgn ass kursi kerja pejabat eselon (xv besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso pena kursi kerja pejabat eselon bahan naa arg kayu besi metal plastik,| unit: rp. sertifikasi sni dan iso ant bahan mars kerja pejabat eselon kayu besi metal plastik,| unit rp. sertifikasi sni dan iso tan men lara dat bahan kursi kerja pejabat eselon kyu besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso kursi kerja pejabat eselon bahan kanan aan nya gejala kayu besi metal plastik,| unit rp sertifikasi sni dan iso bahan pena kursi kerja pejabat eselon (xyu besi meta plastik,| unit rp sertifikasi sni dan iso pen (karo perangkat daerah serap spa busur pemrakarsa boa man lee yan lan nama alan denda ann nan lau gel men inn bahan duda kasi kerja pejabat eselon kayu besi metal plastik, unit sertifikasi sni dan iso mann naa tana kursi biasa kayu besi metal plastik,| unit rp . sertifikasi sni dan iso inn aan men nae ena bahan nana mere kursi biasa kayu besi metal plastik, unit. rp':' sertifikasi sni dan iso bahan kursi biasa kayu besi metal plastik, unit rp. sertifikasi sni dan iso nun bahan kursi biasa kayu besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso penata kursi biasa kayu besi metal plastik,| unit 7a7.a00 sertifikasi sni dan iso |. map kursi biasa kayu besi metal plastik, unit ted sertifikasi sni dan iso ama (el bahan kursi biasa kayu besi metal plastik,| unit |. sertifikasi sni dan iso hanna kanan kursi biasa kayu besi metal plastik, unit sertifikasi sni dan iso anna kursi kerja pejabat eselon. kayu besi metal plastik, unit |. sertifikasi sni dan iso haa bea hal kursi biasa kayu besi metal plastik, unit bee sertifikasi sni dan iso jae ban bahan kursi biasa kayu besi metal plastik,| unit rp0 pos sertifikasi sni dan iso kursi biasa kayu besi metal plastik, unit sertifikasi sni dan iso naa aan mena daan pan kursi kerja pegawai non bahan nan struk kayu besi metal plastik,| unit sertifikasi sni dan iso kursi biasa bahan unit kayu besi metal plastik poin bean kursi kerja pegawai non bahan dat si bahan lang nan bani lennon antena kana perangkat daerah asisten kena: an hukum pemrakarsa inang mes nba ban nnn nan nana kursi bahan nan kursi bahan kursi bias kursi biasa bahan unit kayu besi metal plastik (kursi biasa bahan unit peta kayu besi metal plastik kursi biasa bahan unit. atkatada kayu besi metal plastik kursi biasa bahan unit rp . kayu besi metal plastik aga. ana bahan nan pun (kursi biasa bahan unit rp dosa0ol kayu besi metal plastik menelan kursi kerja pegawai non bahan nani nak struktural kayu besi metal plastik omit den kan kursi biasa bahan unit festa. bea nett kayu besi metal plastik pada nana kena ssi kursi kerja pejabat eselon bahan bea kursi kerja pejabat eselon bahan bag dra kayu besi metal plastik unit basu kursi kerja pejabat eselon bahan ingang kursi biasa bahan oom tattoo san nenek kayu besi metal plastik pena dapat kursi biasa bahan unit rp kayu besi metal plastik sea santa (kursi pound sasonanora jaranan pesttpunmrmas maa kursi kerja pegawai non bahan men ngn reg kayu besi metal plastik, unit struktural sertifikasi iso gta ani alan kursi kerja pegawai non bahan nana senter kayu besi metal plastik, unit rp sertifikasi iso maan rsa kursi kerja pegawai non bahan kayu besi metal plastik,| unit struktural sertifikasi iso tan mea kas kursi kerja pegawai non bahan tan tee (abi kayu besi metal plastik, unit |. rp sertifikasi iso bagan see karo perangkat daerah sayareni serta nani hukum prakarsa aan untu inn semut meceobansrewoemaan ben san sen mes kana anu kursi kerja pegawai non bahan nuts kerja feg kayu besi metal plastik,| unit struktural sertifikasi iso kursi kerja pegawai bahan ala pegawai non oyu besi metal plastik,| unit struktural sertifikasi iso kursi kerja pegawai non bahan (am tunai kayu besi metal plastik,| unit star sertifikasi iso kursi kerja pegawai non bahan sinar kayu besi metal plastik,| unit hamba sertifikasi iso kursi kerja pegawai non bahan gawai kayu besi metal plastik,| unit atur sertifikasi iso aan bahan kursi kerja pejabat eselon (ru besi metal plastik unit sertifikasi iso bahan kursi kerja pejabat eselon kayu besi metal plastik,| unit mann sertifikasi iso aga bahan masi kerja pejabat eselon peri metal plastik, sertifikasi iso bahan kursi kerja pejabat eselon kayu besi metal plastik,| unit sertifikasi iso . bahan kursi kerja pejabat eselon kayu besi metal plastik, sertifikasi iso kursi kerja bahan menteri gubernur bupati kayu besi metal plastik, unit walikota sertifikasi iso kursi kerja pejabat eselon bahan kerja fej kayu besi metal plastik, unit hanan sertifikasi iso pap bahan kursi kerja pejabat eselon kayu besi metal plastik, sertifikasi iso kursi kerja pejabat eselon bahan jar kayu besi metal plastik,| unit li sertifikasi iso kursi kerja pejabat eselon bahan wakil gubernur wakil kayu besi metal plastik, unit bupati wakil walikota sertifikasi iso kursi kerja pegawai non bahan ana kursi kerja pegawai non bahan cultural kayu besi metal plastik unit kursi kerja pegawai non bahan kursi kerja pegawai non bahan kursi kerja pejabat eselon bahan kursi kerja pegawai non bahan kursi kerja pegawai non bahan mn. karo perangkat par ran asisten anoa hukum pemrakarsa anne naa ana kayu besi metal plastik uus lan kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan tanah unit lasaooo kerja pejabat kayu besi metal plastik sen nee aan kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan kerja pejabat kayu besi metal plastik unit bani kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan gain das aan kerja pejabat kayu besi metal plastik:! unit ita kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan rp : kerja pejabat kayu besi metal plastik uni kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan manna menon unit kerja pejabat kayu besi metal plastik mat kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan anakan men kerja pejabat kayu besi metal plastik unit aan kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan danar dana kerja pejabat kayu besi metal plastik unit kursi hadap depan meja. kursi hadap, bahan | . apa kerja pejabat kayu besi metal plastik unit tera kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan bian kan jaga mas kerja pejabat kayu besi metal plastik unit bean kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan pen ina anna kerja pejabat kayu besi metal plastik unit being bar kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan dgn anak kerja pejabat kayu besi metal plastik (rp. kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan (la has kerja pejabat kayu besi metal plastik unit aon bean kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan kerja pejabat kayu besi metal plastik unit kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan daan unit ben pan kerja pejabat kayu besi metal plastik pan kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan sak sen nag kie aa. kerja pejabat kayu besi metal plastik unit utp kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan sah ng era unit senen eren kerja pejabat kayu besi metal plastik let kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan man kerja pejabat kayu besi metal plastik yaitu np: an "otp300, kursi hadap depan meja kursi hadap: bahan aan mean kerja pejabat kayu besi metal plastik bima kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan bea kai kerja pejabat kayu besi metal plastik unit rp. kursi hadap depan meja kursi hadap, bahan ira kerja pejabat kayu besi metal plastik rp. laser pointer wat rp. laser pointer tar rp laser pointer tune roo coo laser pointer baterai aaa ionik lemari besi metal kull metal oo. lemari kaa fuldlassoooo oo unt rp 3e7a penari besi metal half glass, half metal unit rp. lemari besi metal rp. karo perangkat daerah agiepeni benda sen hukum pemrakarsa kan dea merasa hse lan nanga naam nam nan pny nanga! skor men sela ana pen nan hani pen pus lemari besi metal |. lemari besi metal int bas lemari besi metal ont lemari besi metal uv int rp lemari besi metal int rp lemari besi metal wnt lemari besi metal uut tp. lemari besi metal tu tap lemari besi metal metal swing unt lemari besi metal swing kaca unit rp o penari besi metal sliding kaca unit rp: lemari besi metal kata unt lemari besi metal type swing rp.o lemari besi metal type sliding | unit rp. lemari besi metal sliding kaca unit lemari besi metal type swing unt rp et. lemari besi metal type sliding unt eis eeo lemari besi metal type sliding kaca unit rp. lemari besi metal type sliding. unit. rp. l000 lemari besi metal type sliding kaca oo| ung too lemari besi metal type swing2 pintu unit rp. lemari besi metal ype sliding tinggi. unit rp. lemari besi metal type sliding tinggi unit rp. lemari besi metal type swing2 pintu ) unit rp. lemari besi metal type swing2 pintu unit lemari besi metal type sliding2 pintu. unit rp. lemari besi metal type sliding2 pintu oo unt lemari besi metal type sliding? pintu unit | . tempat menyimpan lemari gambar plan file empat menyimpan lemari gambar vertical unit gambar plan file seru empat menyimpan lemari gambar vertical gambar plan file ,7x pintu unit ,7x pintu| unit tan unit |. locker soo x1850) una pom locker locker locker rp ags ioo locker unit rp. locker rp.::: locker unit tp. locker pintu h.1880xw.380x nee inamtedateatad locker pintu h.1830xw.380x unit rp. bap perangkat daerah goreng sekda hukum pemrakarsa kan anna jan span kpa asap pasar locker pintu xw. nit man mm. dea bea locker pintu bor bos nie locker pintu h.1830x w.380x| yng rp. mm. meng locker pintu xw.380x| ne rp. dna hw) nie lock, ooo locker tp meja kerja pegawai non mean mila kerja unit san meja kerja pegawai non fade kerja unit 33s| meja kerja pegawai non sig kansas struktural bni nrp meja kerja pegawai non rani ane mela kerja unit mela kerja pejabat eselon mobile kera poo meja kerja pejabat eselon mobile rp. mica kerja pejabat eselon aci mobile .' gas mela kerja pejabat eselon gantung meja kerja pejabat eselon meja kerja pejabat eselon pom misi kerja pejabat eselon meja kerja ketua wakil mobile ketua dprd ken ena lan meja kerja ketua wakil mobile soo unit s408. ketua dprd sen meja kerja ketua wakil mobile. oma ketua dprd pia jak adan dah meja kerja pejabat eselon ti| laci gantung wae rp. meja kerja pejabat eselon ii! laci mobile unt (rp meja kerja pejabat eselon ii! laci mobile cat meja kerja ketua wakil mobile unit rp ketua dprd anal mela kerja pejabat eselon meja kerja pejabat eselon meja kerja pejabat eselon rp. meja kerja pejabat eselon karo perangkat daerah agresi seed lag aa: bean buku pemrakarsa dean ban naa sana. sen pen run kan aan men pon trt:w: meja kerja pegawai non unit struktural meja kerja uut e3s0 meja kerja pegawai non senat nit meja kerja pejabat eselon unit meja kerja pejabat eselon wakil gubernur wakil unit bupati wakil walikota meja kerja pejabat eselon ji wakil gubernur wakil unit bupati wakil walikota manah meja kerja pegawai non unit struktural hm. usia kerja pegawai non | . struktural meja kerja pegawai non unit rp. struktural nea usia kerja pegawai non unit rp . struktural nan nan meja kerja pegawai non pong unit. paru meja kerja maan bnn menteri gubernur bupati unit ian bona walikota meja kerja kayu uut meja kerja mi meja kerja pegawai non unit struktural den meja kerja pegawai non unit struktural kanan meja kerja pegawai non aan sienna unit. meja kerja pegawai non unit struktural meja kerja pegawai non unit struktural nagan meja kerja uut too meja kerja pegawai non unit sena nit meja kerja pegawai non senen unit meja kerja kayu meja kerja ya, rp. meja kerjakan |oo pusat meja kerja pegawai non senen unit rp. kerja pegawai non unit struktural meja kerja pegawai non struktural nit karo perangkat daerah serena srw hama hukum pemrakarsa pam murni tenun dana pajiaososotem naa peras asa struktural unit meja kerja kayu o meja kerja pegawai noni struktural meja kerja pegawai non meja kerjakan ora meja kerja pegawai non tagososorom penanaman dam bola peter onnoaasiakerakam ane meja kerja kayu ant rp. meja kerja kayu rpo lor) razssosoroon penanaman east struktural struktural struktural meja komputer meja komputer aan heh ensaoroasiakampte i413| meja komputer oo. set.| meja rapat set meja rapat set eta ner meja rapat soo kanan meja rapat meja rapat las s00 meja rapat ser rp meja rapat ser rpo meja rapat ter rp meja rapat unit erp unit rp. meja rapat meja rapat .: unit meja rapat ant meja rapat mat tee meja rapat meja rapat unit rp. rp. il600 meja rapat unit meja rapat tr ost meja rapat uni meja rapat lo07 meja rapat rp. . mesin absensi foo arg perangkat daerah koreng guna kata hukum pemrakarsa huni danang bana ann pola masa ses daa aah mesin absensi unit mesin absensi unit rp. mesin absensi unit rp. mesin absensi ' umt mesin absensi unit rp. mesin absensi ' ) e| unit sanalah samaran pap mesin absensi unit mesin absensi unit rp. mesin absensi unit mesin absensi unt rp. mesin absensi int rp. binding machine rp. binding machine umt rp. ana indie mane yan yap dinding machine rp:. binding machine int rp. binding madame ll. binding machine ont rp. pen binding machine binding machine umt rp. binding machine | ja7s| binding machine | int rp. basic ppm, pen kena mesin fotokopi electronic original cover, unit toner san basic ppm, kep dap sang original cover, kesan been mesin fotokopi electronic paper feed unit unit sheet local desk, lanal toner manan ona with di, auto nan mesin fotokopi electronic doc feeder local desk, unit below itn toner ketat ken with ppm, tan auto doc feeder, (penganan mesin fotokopi electronic paper feed unit, unit sheet local desk, sen apa cover. gea mabes mesin ketik listrik ala portable donna dana mesin eliminating | . rp. mesin eliminating unit rp. karo perangkat daerah ang rum pemrakarsa asisten serba mesin penghitung uang mesin hitung uang kertas) unit microphone microphone desktop usb gaming unit microphone desktop usb gaming unit microphone asa microphone unit microphone int rp. magic karaoke mic for recording chat and microphone tes microphone mierephne microphone rp. microphone vai rp. microphone rp. microphone rp. microphone rp. microphone unit rp. microphone unit microphone microphone ua re microphone microphone mobile file system manual unit ban mobile file system manual unit. rp. . mobile file system manual . mobile file system manual rp. mobile file system manual rp. mobile file system nie rp. . mobile file system mekanik mobile file system mekanik mobile file system mekanik rp. tani mobile file system mekanik mobile file system mobi file system mobile file system mobile file system rp. mobile file system mobile file system rp. mobile file system mobi fte system . mobile file system rp. mobile file system karo perangkat daerah arep siswa nan hukum pemrakarsa nae nek orn magna wong ana yana oom mobile file system 114565x1160x2300 unit mobile file system 1665x1720x2300cm unit mobile file system pom mobile file system mobile file system mm mobile file system mma. rp mobile file system mobile file system mobile file system das ban tai lagu manual pts) nan 5so mobile file system w:1000x unit rp. panen mena eni mobile file system maa rasa manual pts) meng bana ppt) mobile file system aan gan s0. jenang nana pen mobile file system |. uns mobile file system ir.1830x w.1000x unit rp: mma beni mobile file system. nenek manual pts) dona mobile file system unit . bee han mobile file system. dean ina per bela nag manual pts) pen ran mobile file system. manual io00x unit sean l4100 mm. ben ana mobile file system metana raka mobile file system p1830 unit men mobile file system pena manual pts) school mobile file system lao200xw.1000x unit mobile file system jen mobile file system manual px100 unit: tem sun mobile file system. ju. pns tupesae mobile file system manual px100 unit p papa pena mobile file system. yuan mobile file system manual px100 unit mobile file system menu mobile file system manual px100 unit rp tem monitor rp. monitor oom monitor lep ips int a50 monitor unit: monitor led tps unit monitor led4uhd ips jebol unit rp. monitor lep pub ips mali unit 3ii6a.c00 monitor heprmpres oo uni rp. monitor rp. monitor rp: monitor tepi rp: monster tim karo peranekamonenan. lesmana berb buku pemrakarsa pena pane tangan: bean bee uga kran san bebas indah pamsmea anna han nan lana mata ane ang rpm ang plan aang pan pun panen ana nen nanti taat ann dena pas monitor led int monitor led int monitor gaming monitor unt monitor gaming monitor monitor led aneh rp. monitor d2time unit rp.:. monitor hep2s8meh un) rp:. monitor ep305meh rp monitor npp215 ime uni tor monitor p215meh rp. monitor lrp230 aneh o ooo unt monitor lep245 aneh un) monitor (1ep245meh unt monitor gp27 meh monitor iie s6meh one rp monitor b385meh int rp. monitor ep105mehooooo unit rp: :. monitor mparsmeh rp.i1. monitor heb24meh rp. monitor hoigsmd oon) rp: monitor icd19 meh int rp. monitor lebih s22 meh unt rp. monitor led ips inch int rp . monitor mpb156meh unt rp. monitor d185 ime . papan visual papan nama papan nama visual mmt |. komputer anh pai printer peralatan personal lange printer komputer dena inter peralatan personal pie, scan copy komputer hadi singer peralatan personal print, scan copy printer peralatan personal print, scan copy pan printer peralatan personal print, scan, copy, wifi unit komputer fax sanga winter peralatan personal print, scan copy komputer! winter peralatan personal pat, scan copy . komputer badan printer peralatan personal print, scan copy komputer kata poin printer peralatan personal print, scan copy komputer printer peralatan personal print, scan copy rp. komputer bae inter peralatan personal pie only rp. komputer winter peralatan personal print scan komputer (inter peralatan personal int, scan copy rp. singer peralatan personal print, scan, copy wifi rp. pinter peralatan personal pi. wiri komputer pinter peralatan personal only rp. komputer printer peralatan personal p., only rp. komputer inter peralatan personal only komputer pin komputer oom. ta. karo perangkat daerah ,orgrpmg sewa eka hukum pemrakarsa nan han angan era remang enya nek man pron paru ona nan pinter peralatan personal type komputer menua men "inter peralatan personal manual type rp. komputer komputer printer peralatan personal dekret ink advantage rp. komputer printer peralatan personal estate ink advantage rp. printer peralatan personal dekret ink advantage nang wei all one uni printer peralatan personal evket ink advantage komputer (inter peralatan personal serie komputer printer peralatan personal rp komputer dan dan printer peralatan personal rp. komputer! alat komputer mela |'7inter peralatan personal oma rp. komputer gaia komputer printer peralatan personal komputer ann sen lcd projector infocus omi led projector infocus led projector infocus men lcd projector infocus naa lcd projector infocus lcd projector infocus rp. . lcd projector infocus lcd projector infocus pai scanner peralatan mini komputer scanner peralatan mini unit komputer ogan komputer komputer haa nan loudspeaker speaker aktif rp: loudspeaker speaker aktif unit rp . loudspeaker speaker aktif unit loudspeaker speaker aktif loudspeaker speaker aktif subwoofer loudspeaker speaker aktif surround pun loudspeaker speaker sakit rp j tar.s00 loudspeaker speaker aktif rpo.o loudspeaker speaker aktif unt roo loudspeaker speaker aktif poni karo daerah kata st: kaka gea pemrakarsa het ian pre sai mma, nani senna annnnnnnnre bara skj ou. loudspeaker speaker aktif loudspeaker rp. loudspeaker wireless portable speaker rp. loudspeaker portable speaker . loudspeaker portable speaker loudspeaker portable speaker rp. loudspeaker portable speaker loudspeaker portable speaker rp. telepon white board single face gantung) rp. white board nie face gantung) rp. white board ding ace gantung) rp . co9 white board single face gantung) buah. rp. white board single face gantung) white board single face gantung) rp. 120x gas inn nas white board single face gantung) buah rp. u7toco| 120x240 anna naa pesan white board oni face stand) white board angie face stand) . white board sings hare stand) white board transit face stand) rp. white board tangle race stand) white board tango race stand) bulan white board double race stand) white board double face stand) white board double face stand) 20x bulan . white board download face stand) 90x rp. white board double face stand) rp. white board double face stand) rp. white board appa ace stand) white board ding wace gantung) b33icon white board single race gantung) puan rp. white board done face stand) white board double face stand) 90x rp. karo peranakan paman asisten epp pem pemrakarsa kanan ben nak ten matan setan white board double face stand) 90x white board done face stand) white board double face stand) white board jungle face stand) 120x| buah white board sage ace stand) 90x hah white board taste ace stand) white board range face stand) white board range face stand) white board single face gantung) buah white board single face gantung) white board nge race gantung) single face gantung) bah white board ace gantung) white board angie face gantung) white board angle face gantung) white board dingin face gantung) white board angie race gantung) white board single face gantung) buah rp ban white board single face gantung) buah white board single hace stand) white board age face stand) white board tango hace stand) white board tangis face stand) white board tagih face stand) white board taste race stand) buah rp. white board dingin face stand) buah. white board double face stand) rp. white board pole face stand) white board double face stand) puan white board double face stand) 90x) buah double face stand) rah white board double face stand) buah karo perangkat daerah erappyg fungsi pemrakarsa lola at! lena anna nnnanntnpan nan panen tan ken nun san pena bbb ri" pens ann nan ping nana ana anna peak antena ser par ara pan tes bea esa daa bai bantan tan pen term toko kat pen akan tuk ona bee basa anda ega mona maa agar era yng prana duma usu man der lina nata rk. lulus pns aaa asa pun pra bun tmn sen nat nona aaa tara san nan non ntt sen a.a uga ata tn tuna nara anti inn lks kkb bbb blum tan one kur eng trus see pan sea pare mm slr sel bulbul bbb km heran one tanah snn nan non lol ee len uan mhn core ran kel bia nntruuuslj uan ta iii ruh cut saba. bbb nga un) ban her bws www teng aa. men non uks nun tuan guna her pan part mmm ann lol bas tan pena see yan bnn yan men usa maa. nun ls sa buas bee rin tan anu beli sbb nbrunn run anna mmm (ga bep bil babi ssb skb nemu ora peng pen ari pun men tes nun anti bni tnt nun bbb lsm mmm www smu www itn fan etil api snn btn les nun nun nun mmm pnp pan lulu skk k l snn year lsm sala lan san nie lsn ketan hai tan nun aal nina lsn nun ona tan san spi usb lillllilslb dll bil oku uan bun sara bnn haag bbb bls bbb ben mmb wsw ll ame tea ark ban bln mmm hung lsn dob tan aan bus dulu sli jm ter sippa hat bnn blu snn inn sbb blk ben nun bbb rr teri ta, uan nkri aah ray van let uan ran sana pen laskar nan psn asin par nan bls bbl jum ses rum mua mlm www hr ata duku gan paya ban kir bnn sum bln bln lobi mil bnn ral ann den sn3 sunu bbb lll iki del bbb pir ann bnn pen sms bbb bon nam babi nun nan esl tan wet bu www ii nun unnes bung keb nun nama sellelpl nla anna nun eye uml psk tana inn pan haa rni uvw, san tun bbb slr plb anu gnu roa kas kan nag pan kan kota kat e0i kim sata ksb bag aan peta pkn taka ann sun ron sunan ann untan out yan nan ann rab anti iv aa inn ntt bum nana mon bumi ses snn uan uu nan bii ann ant lte ann bni ll ra. mus uv bet ngga menantu nba ant nun sen sea sen em suu urus uu nana sur pkn pen para less sum rat birth tan ber bnn min uns ben bbs www www lsn teruna uas mmm mar nun eng non nan nan nan cek inn tai sam kan bkk yaa bule jbl pee nun inn sas nona ann san bmw www mmm aku sasa rak anna dll edo sj$s bbb mmm sls usu lal bean erg nnn onu mun nun non bnn umum susu pir akta yss tan sss mnt nun ong pet ntt wbs seen pen nan anu sih uu non pet euro sen babi wet run bea bnn spa bbb sus lurus lum mmm mms turu uin www pera sar maa tak mmm hutan pns bun dll nm user), tuh ray ih bina isu jer ii else gan dian men nan naa alm bbb bsn rss mna wswrlrw min i'm (tt tum btn bbs bbs oh nun taat bias bem iii bia iri par nya re tum ws www una les sea aura atv au tin naa beni nan nan lon mww sel lan arus sel bbl ssl sel lte mmg aam isi bbi tan sbl sin are mou bil bnn bannon gian gen lng 23a paman ton bar umum mantu nek sen tena bank bds tts anna nan www www www uwsuwu umum kami mmm isa dot toh nan tag nn tag bnn ll ona sls bep eka ron ann mju nun babi ibu bbb tasks bjb kena ana cik tan tka uu ama uas kartun iii nan sen nan jie inn ats usu www rn sbb anu pan ran ran ann snn snn anu jum lan nun ran san pan nan unm gam oa lele mmm jsm uruwuwlrwwa uan men nan tugas pwm pan tan snn it ssk srs rss bsssssswsswwsusmuww lurus eta nun onnnnn tea eka lean bill dll isl kbr ran rea nee nano men snn ben ban ana bww sen luar lli mbk slr luwu umum ser sn. kkn ois bnn bbb ubin null nbl ben bnn pun dns pas nana boa eng keke pbl alm seen png bra aaa pra tea rep nah kan prp pns nan per bln dengan ann peran aan tank bata mun ana ente yan panen kir besi tondano ser gina gap aan pada dee kata abu aon gun pan ana pen bid asn bebe kpai part han: "ag hang tea bnn nun run ton inn ton senar taruna langganan kan ann abang inn senin mars ramayana nyari uny enya argentina kan siang ana renang nenek aan nanga ran inventaris rumah tangga s www (ac spot o base unit jac. spit spin unit jac. spin lacsprus rp. jac. spit aspera spur arsip era aspek acsetem nona g.spit aset uan sena |132050204002j ac. spit jackie eri jac.spit tacspur yap ac. spt mesir open aparat ac.5pit sempit apa ate jac.spin spite2pg tai 132050204001ac.some espn tan split( pk) uni split( pk) | rp.) jac.spin spieltag pa. 132050204004a csi capit ope asa jac. spot acspitseg uni jac.spit aespraspa rp. 152050204002jac.sp acspasph rp. #|132050202002j ac. spt jampi split pk) unit split bana ja.c.5pt split apr unit rp. 37a5s00| jac. spit jaesproph |. 132050204001a.c.spit aespirg erg ust jac. spin jacseitorora van astra san bendera week soo blender jelas blender jantan sitter dat blender pasti time ana blender jprastit simi nana. blender bendera nan pot blender plastik rp632 blender plastik blender cooker hood cooker hood cooker hood aan unit rp. | unit rp. cooker hood tama resor cooker hood cooker hood par cooker hood karo perangkat daerah ersten perda pen pemrakarsa kat issn cooker had int cooker hood unit cooker hood int tkp cooker hood int cooker hood uut ntt rpo cooker hood tt tt an nt o cooker hood cooker hood lo int cooker hood lo ntt cooker hood unit cooker hood cooker hood cooker hood cooker hood int cooker hood cooker hood int cooker hood mt) rp. dispenser kapasitas tangki air unit rp. panas l h pilihan temperatur air pilihan temperatur air pilihan temperatur air dispenser hot cold unit. |. dispenser hot cod unit . dispenser hot cold uni dispenser hot normal |. dispenser hot normal dispenser.o hot normal unit dispenser oo. ( unit tp dispenser unit dispenser dispenser dispenser unit. |. dispenser, int | . dispenser dispenser dispenser umi dispenser, amt tap taka aer designer fabric resource maa gordon kray width meter nur vitae designer fabric sana gordon kray resource width meter toa nicole miller polyester nik met m3! gordon kray rayon width rp vitae nicole miller gordon kray polyester rayon width meter rp. gordon kray polyester jaguar meter gordon kray verse polyester polyester black out gai gordon kray width meter. vitae polyester ter 931i gordon kray black out width rp. ytr black out benang hitam |. gordon kray width rp. vitae black out benang naa: gordon kray hitam width karo perangkat daerah hiu pemrakarsa asisten serta nan peta mana magma anne one papan era ng! ana aan bana pad ape pen aaa aan banana were see ran angan so ww gordon kray real pole mala meter gordon kray real role standart meter h330302: gordon kray real aluminium super meter ro goa gordon kray j smoking bite buah idordvin kray smoking standar gordon kray hooktte f3209: gordon kray meselmitetwkey )oo set re tar ato gordon kray tabel china ole gordon kray tabel superooooo gordon kray hook standar set gordon kray hook super set karpet undercover | o fiber aguafil karpet premium gr fiber entry twisted heat graphic fiber trumon karpet polypropylene gr karpet level loop lines karpet ipp cut loop graphic karpet ipp level loop pile headset plain cut pile headset cut pile nylon cut plain scotch guard nylon cut plain ply karpet headset nylon cut plain ply 136j karpet headset nylon cut plain karpet scotch guard headset woven axminster headset super woven tip sheer structured custom design yd2 gr m2 karpet baek tib polyester lic polyester kipas angin auto fan celine kipas angin stand fan16" uni kipas angin desk fant2 one rp. aan bialganis g700| (kipas angin stand anie o unit kiper angin stand fan16" unit kipas angin ifoxfan one kipas angin ceiingfan uni kipas angin wall kani6" unit managemen www danang karo perangkat daerah meter ig: sera pemrakarsa kt . ae) suatu kipas angin stand fate desk fan12 unit roo 7j o37a. desk fan12 unit kipas angin wallkanie rp. kipas angin stand fan te uni rp: kipas anti stand fan "3in! unit rp. kompor gas alat dapur tungku oni rp.o kompor gas alat dapur tungku tnt roo kompor gas( alat daun) tungku unit a08 kompor gas alat dapur) tungku unit kompor gas alat dapur) tungku kompor gas ( alat daun tungku unit boo kompor gas alat daun tungku unit kompor gas alat dapur kompor standing uni reo te7 kompor gas alat dapur) kompor standing o unit sts kompor gas alat dapur kompor gas alat dapur kompor standing | unit kompor gas alat dapur) kompor standing unit igo kompor gas ( alat dapur) kompor standing. uno so0 kompor gas( alat dapur) kompor standing o. uni unit.| rp unit unit rp. koruptor gas alat dapur) kemporganam var rp seng kompor gas alat danu unit kompor gas alat dapur) kompor tanam unit roo7 aan daan batan kompor gas alat dapur) kompor tanam o urat kompor tanam: unit. kompor gas alat dapur) kom tanam. unit. (lemah oo ema lemari pom (lemari pink pirate obat reg soo (lemari opini |lemari pin unit (lemari jepit lemari rsa lemari api lemari sidebyside rpo lemari sidebvside ont rpo lemari j2pitu ate ooo1 (lemari pemilu 1e322 so0 |lemari sidebvsde unt roo (lemari apn ooo (remains depan ets so01 lemari pep soo |lemari imm unie trp soo lemari soo ilemariks doorlndoer era eni jakarta mada akun bnn ben bean meme hanan ana lal lemari putu hat lemari pintu unt rp lemari opa pes lemari opa s0 |lemari opa sos lemari erna tes |lemari opa (lemari api (lemari lemari api lemari bs jeram trp s00| lemas boo lemah opini sesaat lemas jeram arp ooo lemari api lemari pintu tune sidebyside unt rp. |lemari sidebyside oni par ban lemari pintu koni lemari irrerer rp.::: (lemari irreeser ska rp. lemari unt nga lemari pintu unit rpo tana lemari pintu unit rp. lemari pinta unit piala (lemari es apn (lemari papi (lemas jepit oni peran (lemari (lemari es pma lemari pintu unit rp. lemari pintu unt rp. lemari opini lemari opa aer lemari pintu unt rpo la18: lemari pintu unt (lemari lemari opa sus lemari jepit soe lemari |lemari oo pmm rp: lemari pintu. rp lemari pintu unt rp. lemari sidebvsie rea pas bos sidebvside. unit rp. uts meja ris rp res2co0) meja rias meja rias set meja sekolah rp. meja sekolah meja sekolah pig peran karo perangkat daerah| asisten serta" den pusat pemrakarsa kanan nate anna ana anna nan dea sen singa ebi port been ita waw meja sekolah use meja sekolah set tap meja sekolah mesin cuci fra twin tub manual) mesin cuci ana twin tub manual) mesin cuci automated unit mesin cuci okg automatic unit mesin cuci tiara twin tub manual) mesin cuci front loading) unt rp. mesin cuci twin tub manual) mesin cuci jera twin tub manual) mesin cuci automatis unit mesin cuci automatic unit rp. mesin cuci automatic rp:. mesin cuci ora mein kana mesin cuci more twin tub manual) mesin cuci itik front loading mesin cuci i8kg front loading unt mesin cuci automatic mesin cuci gkg ironi loading unit sean mesin cuci i7kg front loading unit main pem cua terra mem angan tarento| mesin cuci score twin tub manual unit mesin cuci jas twin tub manual) unit tenan mesin cui twin tub manual) mesin cuci era twin tub manual) |. mesin cuci ui7kg automatis mesin cuci automatic mesin cuci nio auomaig uni mesin cuci fire twin tub manual) rp: mesin cuci ikg automatic int mesin cuci tara twin tub manual) mesin cuci jek amomaig yan rp. mesin cuci twin tub manual) mesin cuci fra twin tub manual unit (karo perangkat daerah element sewa busu pemrakarsa aan sus mesin cuci jawa automatic) gr gt tesncua tera than mojanuan mencuri jasa mona bareooo mesin cuci tgk automatis ung mesin cuci twin tub manual) mesin cuci twin tub manual) automatic ovenlistik microwave uat see oo) oven listrik microwave unit oven listrik microwave jun oven listrik microwave unt oven listrik microwave unit rp s00 oven listrik microwave unit rp boo oven listrik microwave rp romeo mer hand mixer uni rp437 mixer nand mer mixer hand mkerooooo mixer stand user unt mixer hand mere powo patung peraga pakaian patung peraga pakaian cowok full body unit patung peraga pakaian plastik cewek full body patung peraga pakaian patung peraga pakaian unit rp . cowok tanpa kepala patung peraga pakaian patung peraga pakaian unit cewek tanpa kepala an, patung peraga pakaian anak kecil cowok cewek rak sepatu rak sepatu buah rp. rak sepatu buah rak sepatu buah |. rak sepatu buah .| alat penyimpan beras ) uni rp. ). alat penyimpan beras kg unit alat penyimpan beras kg o ooo unit |. alat penyimpan beras int alat penyimpan beras kg o unit fungsi memasak, mar rice cooker alat dapur) menghangatkan, unit mengukus) kapasitas liter fungsi 3in memasak, menghangatkan, rice cooker alat dapur) mengukus) kapasitas uni liter fungsi 3in memasak, menghangatkan, rice cooker alat dapur) mengukus) kapasitas unit liter fungsi 3in memasak, rice cooker alat dapur) menghangatkan, unit rp. mengukus) kapasitas liter ken rice cooker alat dapur) gini digital kapasitas unik rice cooker alat dapur) kapasitas18liter ( karo perangkat daerah asisten sekda hukum pemrakarsa gen kpai i unit rice cooker alat dapur) unit rp. . unit rice cooker alat daun) kapasitasiliter unit lo07 rice cooker alat dapur kapasitas lier unit rbo 0e00 rice cooker( alat dapur) kapasitas1, liter unit rpo. j rice cooker alat dapur rice cooker alat dapur) kapasitas18 liter oo. unit rpo rice cooker alat dapur) kapasitas18l liter o|. unit set c00 rice cooker alat dapur) kapasitas1 liter oo. unit too rice cooker( alat dapur rice cooker alat daun unit rp rice cooker alat dapur) unit ses rice cooker alat daun unit pro so0 rice cooker( alat dapur) kapastasotier |out tb too rice cooker alat dapur kapasitas7 liter unit rb lis5oo0 setrika unit rp . setrika unit. rp. setrika unit. rp: setrika setrika so rpo es22 a00 clan sofa rp. kota see go01 ben sofa sofa shape sofa sta ser |. set rp. iso sos set gran sofa sofatseroooo set rp. sofa soal set set gea kasur spring bed vai kasur spring bed tangki (kapasitas430titer. o1. unit tap tes too kapasitas liter unit rp. t0320001 rp: |tangki air kapasitas 775vitro unit rp:. tangki air kapasitas800titer oo). unit tangki air kapasitas1050 liter unit roo ena soo beni pet beo aaaaaa kapasitas a00 umi tangki air kapasitas9350liter unit tangki air kapasitas3550 lier unit room j72612 tangki air (kapasitas liter oo). unit too so0 tangki air kapasitas490titer unit rbo7 era00 tangki air kapasitas otter oo . unit room s007 ak fiapastan unit (tp tangki air kapasitas775liter unit tangki air kapasitas liter ol. unit reo soo karo perangkat daerah were anak hum pemrakarsa uns w www tangki kapasitas2holder oat tao a00 tangki air (kapasitas2200liar rp tangki air kapasitas2650 liter oo. uno rp tangki air kapasitas3950 liter |. unit roo ) tangki air kapasitas3850liter unit rp tangki air kapasitas5000 liter o|. unit rp o att tangki air kapasitas275 liter unt tangki air kapasitas# liter oo). unit rp ags a00 tangki air kapasitas54 liter rp567 tangki air kapasitas580 liter oo. unit roo tangki air kapasitas775 liter| unit rp g22 tangki air kapasitas800 liter oo). unit rp ) o007 tangki air kapasitas060 liter unit rp tangki air kapasitas22001ter uni rp tangki air kapasitas2650 liter unit rp tangki air kapasitas9850 liter unit tangki air (kapasitas3550liter unit roo30087 tangki air kapasitas5000 liter unit roo tangki air kapasitas liter nan tangki air kapasitas liter tangki air kapasitas liter abad tangki air kapasitas titer uni . tangki air kapasitas s100liter oo. unit rp. tangki air tangki air ata tangki air tai rp. tangki air iis rp. tangki air bea tangki air rp tangki air tni roo o s2. tangki air a00 tangki unit tangki air tangki air unt tangki air unit tangki air unit tangki air sar so0 tangki air tangki air tangki air tato tangki unt tangki air unit rp. tangki air (televisi oem oat r00, (televisi ivs2aneh unit eoo televisi ivasmeh uas tor koo1 televisi iva3ime unit sae televisi juin smart smh count s007 televisi imp smart v29inch sri eno karo perangkat sea been hun teng pemrakarsa tani das televisi lvn sman vas inch televisi detonator led inch televisi vga televisi v32meh televisi prvaomeh ato televisi mva3me o uni televisi smart iv82inch unit rpo s007 televisi iv32aneh televisi apaomeh unit) televisi smart inch televisi inch televisi inch merevisi fan flat inch televisi full smart inch televisi ful ndtv49inch vak revisi feat curved inch unit televisi lvaomph televisi tv50meh int toer ooo televisi smart digital uhd unit televisi smart tv55inch unit televisi uhdtvs singh unit televisi bass smart led televisi hay smart led televisi full led inch unit merevisi fan led inch unit televisi vv23meh tai televisi v24meh unit televisi ' itv32aneh o o ojo unt televisi televisi televisi vv32aneh unt televisi vaoineh uni rp.o televisi ' tvadineh unt otr televisi ' tvadineh unt televisi ' s0inh unt rp televisi rul https wineh unt televisi easy smart inch televisi full inch unit televisi smart led inch televisi ' trv2wineh unit televisi tv24aneh uni mesin penghisap jenis tabung pcs, filter debu vacuum cleaner emisi microfilter mesin penghisap jenis tabung pcs, filter uni naga nit debu vacuum cleaner emisi microfilter mesin penghisap in cleaning wet, dry debu vacuum cleaner and blow function karo perangkat dae mei panas pen peran asisten sama ndak meagmemamaai dam kemenyan font badan batan men bean mmm june mena (es pen mesin penghisap in cleaning wet and debu vacuum cleaner dry function unit mesin penghisap sistem filter tahu debu vacuum cleaner filtrasi unit mite catcher actress mesin penghias (ea vacuum cleaner cleaner, user friend!y unit handle se2| mesin penghisap ses| mesin penghisap mesin penghisap debu vacuum cleaner unit mesin penghisap mesin penghisap unit debu vacuum cleaner ser) mesin penghisap debu vacuum cleaner unit dim out seri box versiti vertikal blind standart 90mmarti dim out seri box vertikal blind heavy duty 90mm 127mm dim out seri for vertikal bind curved square 90mm 127mmvertikal blind box standart 90mm 127mm dim out seri vertikal blind box heavy duty 90mm 127mm dim out seri for vertikal blind curved square 90mm 127mm dim out seri box vertikal blind standart 127mm dag jaa sss00 karo peranakan mantan kaos sma usi pemrakarsa haa munadim out seri box heavy duty 90mm 127mm dim out seri for vertikal blind curved square seno naa fan3 127mm semi black out seri vertikal blind box standart 90mm semi black out seri vertikal blind box heavy duty semi black out seri vertikal blind for curved square 90mm black out seri vertikal blind box standart black out seri vertikal blind box heavy duty omongan perangkat merah asisten sera peace kane nenek meme gee mea kenakan black out seri nana vertikal blind for curved square 90mm 127mm bea black out seri aas our 90mm 127mm panen black out seri vertikal blind box heavy duty 90mm 127mm black out seri era 90mm 127mm pen mere black out seri 90mm 127mm black out seri gil| vertikal blind box heavy duty smp 90mm 127mm bei mena manna black out seri kan 90mm 127mm ama nasa black out seri mana vertikal blind box standart rp: 90mm 127mm bina black out seri 190mm 127mm . sea atu black out seri mama kena uin bnn .190mm 127mm. ben black out seri nan 90mm 127m gea black out seri penata donna .190mm 127mm maa black out seri (aa .190mm 127mm man peta black out seri heat vertikal blind box standart .190mm 127mm. black out seri mangkok karna naa 90mm sea black out seri g. anggaran jne 90mm 127mm jaa basa yan black out seri 90mm 127mm were black out seri ona 90mm 127mm pena black out seri og. . 90mm 127mm dengan black out seri banana het 90mm 127mm ganas buana black out seri 90mm 127mm man pena kena black out seri han 90mm 127mm aan ane tas ara karo perangkat data grsrpyi gempa nana hukum pemrakarsa ena aan black out seri vertikal blind box standart 90mm 127mm ana black out seri vertikal blind box heavy duty 900mm 127mm nana black out seri 630j vertikal blind for curved square . 90mm 127mm padan) black out seri projector peta vertikal blind screen box standart 90mm 127mm inn tni black out seri projector vertikal blind screen box heavy duty 90mm 127mm men black out seri projector pa: vertikal blind screen for curved square 90mm 127mm pel black out seri s b vertikal blind box standart naa 90mm 127mm man rai black out seri s b men ketangan vertikal blind box heavy duty 90mm lisan black out seri s b vertikal blind for curved square 90mm 127mm bani tan black out seri print sean vertikal blind box standart anang 90mm 127mmi tea black out seri print mna dan vertikal blind box heavy duty teolog poni 90mm 127mm dea maan black out seri print vertikal blind for curved square 90mm 127mm hun nan black out seri men mean aan vertikal blind box standart 90mm 127mm bana aan black out seri sin vertikal blind box heavy duty rp. nata 90mm 127mm black out seri vertikal blind for curved square rp. 90mm 127mm solar screen seri vertikal blind box standart m2: rp. 90mm 127mm dunia solar screen seri vertikal blind box heavy duty m2 90mm 127mm saat solar screen seri tag vertikal blind for curved square m2. rp. 90mm mansion han solar screen seri manah vertikal blind box standart 90mm 127mm sana (karo perangkat daerah serep sekda dea daan hukum pemrakarsa delman erenmapa esa tan paraseri view 90mm 127mm solar screen seri view vertikal blind box heavy duty 90mm 127mm solar screen seri viewsolar screen seri for vertikal blind curved:00mm 127mm solar screen seri for vertikal blind curved square 90mm 127mm solar screen seri! blind curved square 90mm 127mm solar screen seri tan vertikal blind box standart 9030mm 127mm men mmm kare perangkat daerah asisten ewp pembacanya ama matan nana memanen busenererem w e solar screen seri vertikal blind for curved square . 90mm 127mm amaart vertikal blind pattern apj app box standart 90mm 127mm solar screen art vertikal blind pattern apj app box rp. heavy duty 90mm mm. solar screen art vertikal blind pattern apj app for curved square kana 90mm 127mm mia nan solar screen aluminium vertikal blind coating box standart 90mm 127mm kan nun nun solar screen aluminium pen vertikal blind coating box heavy hina duty 90mm ben solar screen aluminium nan vertikal blind coating for curved square 90mm banana maa natural art seri ccm sae ami vertikal blind box standart una 90mm 127mm natural art seri ccm kanan men rekan kesan vertikal blind box heavy duty 90mm 127mm kerana nge ann saat natural art seri ccm for man kun vertikal blind curved square 90mm 127mm alas natural art seri zero bem vertikal blind box standart rp. 90mm 127mm nana men natural art seri zero vertikal blind box heavy duty rp. 90mm 127mm natural art seri zero for ina vertikal blind curved square 90mm 127mm mmm natural art seri vertikal blind box standart .:' 90mm natural art seri vertikal blind box heavy duty rp. :s67.go0 90mm naa tan natural art seri for vertikal blind curved square 90mm 127mm natural art seri pan vertikal blind box standart rp. 90mm 127mm inai hama saturasi ion ta, pemrakarsa ban natural art seri vertikal bind box heavy duty 90mm 127mm natural art seri for vertikal blind curved square 90mm 127mm natural art seri vertikal blind box standart 90mm 127mm natural art seri vertikal blind box heavy duty 90mm 127mm natural art seri for vertikal blind curved square 90mm 127mm ferrari seri s86 box vertikal blind standart omm 127mm ferrari seri s86 box vertikal blind heavy duty 90am 127mm ferrari seri s86 for vertikal blind curved square 90mm 127mm bana: ferrari seri box aan ajah vertikal blind standart 90mm 127mm ferrari seri box ganda vertikal blind heavy duty 90mm 127mm pangeran hanna ferrari seri for tabata nobeegaha kebal 699j vertikal blind curved square poto ran 90mm 127mm ala ferrari seri box mia vertikal blind standart 90mm 127mm bra ara ferrari seri box arena vertikal blind heavy duty ses 90mm 127mm manan ferrari seri for man nan vertikal blind curved square 190mm penuaan men ferrari seri s93 box nan rti vertikal blind standart 90mm 127rim ferrari seri box nana mas vertikal blind heavy duty 90mm 127mm nan ferrari seri s93 for ata s5| vertikal blind curved square .i 90mm pns ferrari seri box kan toe vertikal blind standart 90mm 127mm rp. ferrari seri box vertikal blind heavy duty m2. 90mm 127mm peni man ferrari seri for pil vertikal blind curved square rp. 90mm 127mm nada ferrari seri fire sk20 vertikal blind box standart rp. 90mm 127mm ban beralamat daerah asis eni sekda hen pemrakarsa ran ferrari seri fire sk20 kanan |vertikal blind box heavy duty 90mm bana ferrari seri fire sk20 for vertikal blind curved square 90mm 127mm ferrari seri low vertikal blind box standart rp 90mm ferrari seri low nag vertikal blind box heavy duty 90mm .127mm nee ferrari seri low vertikal blind for curved square rp 90mm 127mm seri dickson orchestra bah vertikal blind acrylic yam box rp. standart 90mm 127mm hen seri dickson orchestra lan kasar vertikal blind acrylic yam box heavy pala duty 90mm 127mm seri dickson orchestra nanisats vertikal blind acrylic yam for curved asal square 90mm 127mm gen aan mean workstation isa workstation isa rp workstation ips ful fabric pan dar jps full fabric . dena han padati jps full fabric person gama: woreaaton jaa set jps full fabric ans pss half glass megan debian pss half glass. |. pss half glass mani megan jps half glass. tan jps half glass irehaaanai portable water pump mesin jet pump kapasitas! '.: watt portable water mesin pompa tekan unit rp. saat kapasitas watt den gate kanan karo perangkat daerah permen gal semena nan mena yunus pemrakarsa ang bae lan ananda psa asn say ana par pena nanging naga pan panai sep yai pn) pin ann inn lan lani nina ana ann nia epa ana bin ann tan aan nan tapa site dana asn peta persen sia anna kak: nak read pen web ika hong spp pen bnn ten berat rar ag: nan mea aan rantai bun pnp nan ann kaa sae pet been ana anu ne. tee ben panen bni keren tana nun blk ssl lum ket snn nun bae shin das bsn pun ata sumsel sera del nun non yan ara ken tka anna latu ser tut pin san dll set tenan para nang bppn sen men ron nun nan nak per sss lan kia "sr bun bbb inn nan sen ben led bel bbb pl luwu uv. #yy ass tum mama hit sht thai nan sen mun url nnn sukuk ann lng ulu bnn nuu nun bln nun bsn nun heni bbb sbl ntr umum muu ega bun pare one ken slb bnn nona bean sera snn bsn bln nun nun uan pan ann nan payang non ee ran san bela ape ann basu bbb lks bbs bls tan bani tan buku bubuk bkb bm uin bbi sea lena ton nbl ina nan jaan ben como nan sana bnn sen ter bcs ntt bir rn, menonton ann ras ber spa ngk ben uut muujwa ini ser batan slr rl" net aon uv nun bee yan apn ani been sen bns san bbb nun ann lsi law nan bbb were sen ena san sun bill senna seng nun bln anna, w . tan nan nrp bln nan nan nan snn nun nun tar mrk tt sen nun ann ann tan aau per nan bea tak snn sai ses asa kan ter nun lil bal loss nur nan ann asas lil blk pln snn lks snn nun aas rpp ben snn nun nur lil lil ubk sbn njr bls lsn run rek eka dea null mus nia nun nnk bln mmm bnn lan nan nan maa ara ntu pata ba: ban lean sebab cena sana ahh gun tan sar bjb uan the san bps sky bkb art bus hat bun bjb una rka ban btn skb bln ball kuta nan nan ee, sen pln dell pan ann kursus subylun sbb see lentera uin sen ant bia laa snp nun nan umr uu was "um nisa eng pen nan nan pena nee kun nbrunn nemann bat dra arun pes nas uan rum sbm roa banya sea yna nun bulbul bmw ntu sen pan (nk lks mal pon ann pat was uts tas men pns sena nan pns aan ana ae, ben kua kan ran inn nan luna nan tas bea sep snp non bnn uns pun luna esai man bln ekskresi www trs ust mea ann pan ser lsn sen ca: pbr ruu snn luna anu daun arn neng kena non ani bnn ntu sensor uno snn non ten aa vj. ber kkn dan bean nnn dim len bulu buy yng osn tom nan kej gan ori rea are rat bintan rai psi lp) psa rea sbi ann sen ninnin kena nang teen rad eng ya1 pon eny kan ket pst teki ron ang ban kaa ban kata man nya kia sbi abi una pom kok eng pisa kun wan benar srs eta alam sa, setan lan data unesa dan, mai sen naa bay dika). ada saka mina snn be ata kena ban sum bbb lean pra yan nun bnn nun lan tua sek inn ui ' kan ubs bsk rum bmw bj bra bor nan sea lean nur lp. ann lina ana ann pon tan ms. erna ons wes keren nan sen inn skb bln nun snn dna bbb iii kel nun nan sen lor nur klb ptun mer bee nun ann kku umum mmm nun bulbul bbb sea null yaa ana nos snn ban sana ann bak anu jum sss tan men ten mms mmm ann nun sea nun pin uswsswsmsummsmm rai hri bat tea ben akan jun see pun sen nun bani ikan nag ana luna nan nah. bnn ina nun bsk bei nun tan nun ina nba san nan ane mou tan ank nan bee lsn nan bantu gmn mur at. wbrjtj pan ran umum ann kain san nun www ann mnt one san ter pin nun israel nun eng tama umr uuuanatn nan usb. anti nan tpb aan ng suren pln ran bnn ben rena aa ntu bad jj pl www mu. rea snp nan nanga pkn msn nun pen ana bnn lull bnn pen nad dies tan tan ann na. dan mur ane pan apn nya hewan sun ter nan lalu ann inn rri sea inn tau rar non nan nn, akur pada mhn ll renin nun nya ban lan sin ber bea fan nan sant tan bun bnn bnn man snn man atk bil sen la, sen teng sae bil bsn purna lana ses ln kek bgm ann nba sen pes isu snn bbb una nun tes tan apn ana pon mmm turu sta ners www yu aaa ban ola susu umum nan buntu ppn min nan mmm anti umum, las tmn una uks ton unta nas bbb ann non nun ann ln lan bal run lunak men bnn nan jin untuk uin snn non spa tra ana eai pelan sig nun bbb mn donna sen lsn bls nun pen kur ant pin alan unta snn nan sni nan mmm wsuswussrusms sms bbb nun babi bius bbb ami buw www umr ber nun snn ama kat sbb stub slim nbl kan nan san nanang bbb blk ssl snn snn nun nun nrp yan ma bang sun ann naura tai lol yan lan snn non nun sbb kbr nba ssl panen nan ka len ser nan nona sen unt bae ka. nnn mmn menu jbl aan nan kanan snn plp eks$jik nkb ber men gnu ban nan pan url lulu lust umum san pan nun senin snn bnn unnes bnn tan bbs ssl lan snn pan nan yen log panen pan nan uan nan umma net nan sll ide nan asn san brg nan uns nun per spn tan panas nana rena ns, pin non dar le, non senna yan ben rrt bki kan roa pap ser uus aoa penantian nun maa ber pen ann sen aan tak pan paw nun sme pen cina muh sae krs men an. kini benua surat nas dut peta ran per men ara pan, ong dag spn nun kiri bnn pro bur entah, hpa entah ean pen ana meng kan hal men san tenda bea kai kebutuhan rumah tangga we: alateukur ember, slang, dan tempat baskom anti pecah buah air lainnya diameter inci batu baterai jaa ama apes rp. batu baterai isi6 pes rp. batu baterai isi2 pes batu baterai angka rp. batu baterai jadi o)kecil des rp. batu materi oo. aaa pes batu baterai vpw1 pes rp. batu baterai perak pes rp. batu baterai i5sorrow u t batu baterai pee batu baterai rp. batu baterai rp. batu baterai aaa pes rp. pes. rp. batu baterai jaa bugs res tr batu baterai ller pee rp. batu baterai jama lro3 dee rp. batu baterai materi aao cbooo pes rp51700 batu baterai baterai aaa oo. batu baterai jaa mas o ou pes |. batu baterai aaa2 mag pes rp .00g bahan kimia untuk . deterjen, auto clean secret pembersih ana son bahan kimia untuk deterjen, auto smooth bag bahan kimia untuk deterjen, clean max tenun l1. pembersih secret.: daan bahan kimia untuk deterjen, easy liquid pembersih blossom secret nda bahan kimia untuk deterjen, easy liquid gan pembersih flower secret |. bahan kimia untuk deterjen, easy morning secret: pembersih clean bahan kimia untuk deterjen, easy morning ean mann b1) la7. pang clean secret bada bahan kimia untuk deterjen, easy romantic secret pembersih . flower salam bahan kimia untuk deterjen, easy romantic bani bean bahan kimia untuk deterjen, jaz1 pesona secret v0 tico0 pembersih segar &. menata bahan kimia untuk deterjen, jazz semerbak lorena bahan kimia untuk deterjen, plus softener mag bahan kimia untuk deterjen,: plus violet bahan kimia untuk deterjen, bag jeruk nipis secret rp. pembersih bahan kimia untuk deterjen, bag merah nat pembersih bahan kimia untuk deterjen, bag putih eror pembersih dahan kimia untuk deterjen, sak mint 90gr secret: rp. bahan kimia untuk deterjen, sak strong mint secret rp. gido pembersih ann, bahan kimia untuk deterjen, stick mint rp. bahan kimia untuk deterjen, stick mint 18gr| secret rp. aro perangkat daerah asisten serta gurun pemrakarsa dah daan l bahan kimia untuk . deterjen, stick strong pembersih mint secret bahan kimia untuk deterjen, stick strong pembersih mint secret rp bahan kimia untuk deterjen, strong mint pot secret pembersih bahan kimia untuk deterjen, bunga guest het pembersih .00g bahan kimia untuk deterjen, bunga bag per pembersih bahan kimia untuk deterjen, bunga bag secret pembersih bahan kimia untuk deterjen, lemon guest get pembersih .00g bahan kimia untuk deterjen, lemon bag pet pembersih naa bahan kimia untuk deterjen, lemon bag secret rp pembersih bahan kimia untuk deterjen, pink secret: pembersih bahan kimia untuk deterjen, putih bag kg| secret pembersih wan anna bahan kimia untuk deterjen, putih guest bahan kimia untuk deterjen, putih secret! pembersih nana bahan kimia untuk deterjen, putih bag secret pembersih ana bana bahan kimia untuk adegan bahan kimia untuk deterjen, violet secret: pembersih sal bahan kimia untuk deterjen, violet350gr secret |. pembersih .00g bahan kimia untuk deterjen, violet secret daan pembersih hang bahan kimia untuk deterjen, bunga 475gr secret pembersih doa bea .00g bahan kimia untuk deterjen, lemon 475gr secret pembersih bahan kimia untuk wan .00g bahan kimia untuk deterjen, all varian per pembersih sea bahan kimia untuk | ) deterjen, matic top load pembersih s00er dangan bahan kimia untuk deterjen, molto parfum angan bahan kimia untuk deterjen, rose fresh secret pembersih daan bahan kimia untuk deterjen, royal gold secret pembersih sun bahan kimia untuk deterjen, classic fresh tan pembersih secret rp: bahan kimia untuk deterjen, classic fresh pet pembersih men bahan kimia untuk deterjen, matic biru secret: rp pembersih gantungan hiamoepsooila gantungan baju rp. gantungan baju perang pes. rp. gantungan baju o other pes |o. pes. gantungan baju peso ooo pes pe aon mat untuk makan dan set rp. alat untuk dan garpu kue warna bening set minum pgn nag ama karo dana keren, guna hut pemrakarsa nara snn menpan momo mewwsamaewosel mat untuk makan dan sendok makan nat untuk makan dan sendok makan minum air lainnya nana ember, slang, dan tempat pan gayung buah rp. air lainnya amber, sang, dan tempat jung buah rp. air lainnya l1. mat untuk makan dan pes minum naa minum alat untuk makan dan jae plastik pes rp minum bahan kimia untuk hand soap original lara pembersih 135ml botol rara bahan kimia untuk hand soap original fill pembersih 200mi bungkus rp: bahan kimia untuk hand soap sensitive ena bahan kimia untuk hand soap sensitive fill ate tan tan tape bahan kimia untuk hand soap skincare saya bahan kimia untuk hand soap skincare fill pemberi 200ml ikon bahan ina bea bahan kimia untuk hand soap retail ppn magna pembersih 400ml k43 bahan kimia untuk hand soap apple fill benar nana pembersih 175m bungkus: ten bahan kimia untuk hand soap grape fill ban pembersih iag sm1 bungkus.) t:. bahan kimia untuk hand soap lemon fill kan pembersih 275ml bahan kimia untuk hand soap orange fill nan bener bata pembersih 895ml bungkus: bahan kimia untuk hand soap strawberry ben pan bahan kimia untuk hand soap apple fill boga anatara, lita bungkus bahan kimia untuk hand soap grape fill pembersih liter bungkus bahan kimia untuk hand soap lemon fill bean aan liter pungens sie bahan kimia untuk hand soap orange fill bungkus dodol pembersih liter haa hata semen bahan kimia untuk hand soap strawberry era bahan kimia untuk hand soap strawberry san ana ol. desa bahan kimia untuk hand soap orange pump apapun ate pembersih botol bahan kimia untuk hand soap lemon pump botol rp. pembersih bia kana, bahan kimia untuk hand soap grape pump mil pembersih botol rp. apa bahan kimia untuk hand soap apple pump argo rp37. pembersih ann bahan kimia untuk hand wash apple fill pepe hg, pembersih 400mi bungkus rp. bahan kimia untuk hand wash lemon botol botol pembersih 500ml rae bahan kimia untuk hand wash lemon fill bungkus rp . pembersih 400mi mapan dan tant kain perangkat daerah aren arena ea. pemrakarsa ' ben bana banana senna uno snn nun aon .00g bahan kimia untuk hand wash strawberry botol pembersih botol bahan kimia untuk hand wash strawberry aga bahan kimia untuk hand wash refresh bahan kimia untuk hand wash calls handuk mandi series alat alat pel dan lap batch tower handuk mandi sela alat alat pel dan lap tower 70x135 can alat alat pel dan lap handuk mandi bath tower| ps. set film io alat alat pel dan lap handuk mandi peso o keset keset welcome meter keset keset welcome |. meter rp. keset keset welcome meter kantong plastik kantong plastik x20 rp. kantong plastik kantong plastik x25 kantong plastik kantong plastik x25 rp. kantong plastik kantong plastik 15x30 om| pak kantong plastik kantong plastik 15x35 om| pak |. kantong plastik kantong plastik kantong plastik kantong merah pak kantong plastik kantong hitam pak kantong plastik kantong hitam pak rp . kantong plastik kantong hitam uk24 pak a7aoo| kantong plastik kantong plastik 3x5 pak. rp. kantong plastik kantong pop ice warna pak. rp. dena kantong plastik kantong plastik x27 kantong plastik kantong mini putih kantong plastik (kantong plastik x20 kantong plastik kantong plastik x23 kantong plastik kantong plastik kantong plastik kantong plastik 15x30 kantong plastik kantong plastik 15x35 rp003 kantong plastik kantong plastik x40 . kantong plastik kantong plastik x18 rp. kantong plastik kantong plastik x18 rp. kantong plastik kantong merah sekte kantong plastik kantong merah x60 | pak rp. 3a. kantong plastik kantong putih |. pak kantong plastik kantong hitam pak kantong plastik kantong hitam24 pak room5. kantong plastik kantong hitam kuning pak. rp. coo kantong plastik kantong hitam pak kantong plastik kantong biru pak rp. kantong plastik kantong biru pak kantong plastik kantong putih kecil pak rp. kantong plastik kantong merah. pak rp. kantong plastik kantong putih .l. pak papa rencanakan daerah eerste ceda aap ta, pemrakarsa n nmoveewesadiinbnmmam nas mara rare sin ser kant aan cmrwwonyon seram mmm apu kantong plastik kantong sampah 50x rp. kantong plastik kantong sampah pora kantong plastik kantong sampah rp. kantong plastik kantong merah pak kantong plastik kantong hitam rp04. kantong plastik kantong hitam rp. (kantong plastik kantong hitam pak rp. pak kantong plastik kantong warna x30 om| pax kantong plastik kantong hitam pak. oo. x000| kantong plastik kantong plastik 5x8. pak rp. kantong plastik kantong merah rp: kantong klasik kantong putih uk15. il. pak rp )? pengharum ruangan pele kapur alaih pergi rp. pengharum ruangan kapur barus pengharum rp. lemari lavender gea pengharum ruangan kapur barus pengharum lemari rose 60gr hannah pengharum ruangan kapur barus serapan . nama pengharum ruangan kapur barus deo lotus pes pengharum ruangan kapur barus deo serial pengharum ruangan kapur barus deo fill |. pengharum ruangan dapur barus deo fill pengharum ruangan dapur barus deo fill pengharum ruangan kapur barus deo fill . strawberry pengharum ruangan kapur barus deo soursop| pes pengharum ruangan sepur bass lemon net. pes aa800| pengharum ruangan kapur barus lime net born bea man kapur barus kamper. pengharum ruangan tikus kecoa pcs pengharum ruangan kapur barus kaphihalene| pes rp17. pengharum ruangan sepur barus naphthalene| peg rp4. kapur barus naphthalene men task lensa peng pes rp0. pengharum ruangan ball putih 100gr pes rp pengharum ruangan kapur barus naphthalene pes. warna 100gr jasa pengharum ruangan sepur barus nathalie pergi pengharum ruangan kapur barus toilet ball pa. putih ebeg, pengharum ruangan kapur barus toilet ball. rp18. alat alat pel dan lap kemoceng rainbow buah rss alat alat pel dan lap kemoceng tebal .:. buah. 17aoo| alat alat pel dan kemoceng tipis buah kara perangkat daerah tepi piyembakarsa kesan sana ane yen is oo keset dan tempat sampah keset kaki multistripe keset dan tempat sampah keset kaki busa handuk keset dan tempat sampah keset kaki keset dan tempat sampah keset kaki anyam keset dan tempat sampah keset kaki jalur mat untuk makan dan rak makan minum untuk makan dan otak makan mat untuk makan dan otak makan mat untuk makan dan (otak makan kunci, kran dan obat nyamuk lig tanpa pes semprotan aroma pcs kunci, kran dan obat nyamuk pes kunci, kran dan obat nyamuk fresh kunci, kran dan obat nyamuk citrus pos semprotan fresh pcs kunci, kran dan obat nyamuk citrus pes kunci, kran dan obat nyamuk coil fs soo semprotan dbd jam kunci, kran dan obat nyamuk coil kunci, kran dan obat nyamuk coil max gol semprotan jam kunci, kran dan obat nyamuk flower kunci, kran dan obat nyamuk flower semprotan garden pcs kunci, kran dan obat nyamuk flower pes semprotan garden kunci, kran dan obat nyamuk lavender naa semprotan pcs kunci, kran dan obat nyamuk lavender anna bana era obat nyamuk lig kunci, kran dan elektrik# alat lavender pes. semprotan kunci, kran dan obat nyamuk liquid kai kunci, kran dan obat nyamuk liquid kunci, kran dan obat nyamuk mat pes kunci, kran dan obat nyamuk mat kunci, kran dan obat nyamuk mat pan elektrik dengue pes kunci, kran dan obat nyamuk mat kunci, kran dan obat nyamuk mat lg, kunci, kran dan obat nyamuk mat kunci, kran dan obat nyamuk natural semprotan orange pama lena tega manan karo ( kerancuan daerah asisten sewa bus pembahasan basa ken iha ban pan andakominseeh kia ton kanan konnannat lena mena semana mana mente menekan poso mama apem senate nana kunci, kran dan obat nyamuk pompa o.pes re. semprotan blossom ml! pcs dana kunci, kran dan obat. nyamuk tea pes. o391 kunci, kran dan obat nyamuk coil jam) pos. eng semprotan jumbo kunci, kran dan obat nyamuk coil jam semprotan plg jumbo kunci, kran dan obat nyamuk aer orange semprotan pes kunci, kran dan obat nyamuk aer purple oh. semprotan orchid pcs kunci, kran dan obat nyamuk aerosol res aan akan dan obat pes kunci, kran dan obat nyamuk coil jumbo bea goo semprotan pasang hina kunci, kran dan obat nyamuk coil pes rp . semprotan standart daa kunci, kran dan obat nyamuk sakura semprotan jam psg min uni ani kunci, kran dan obat nyamuk lily naura semprotan bloss. pcs rp . kunci, kran dan obat nyamuk aerosol pes kunci, kran dan obat nyamuk aerosol lily good semprotan blossom ml. ang senna ena kunci, kran dan obat nyamuk aerosol ana men enuootan orange 400ml kunci, kran dan obat nyamuk aerosol lily semprotan blossom kunci, kran dan obat nyamuk aerosol pes semprotan orange mil kunci, kran dan obat nyamuk aerosol pes semprotan orange ananta kunci, kran dan obat nyamuk electric rak semprotan . ekonomi lampu anna ang msi kunci, kran dan obat nyamuk expert aan kebesataasa beta (semprotan .i citrus pes bata kunci, kran dan obat nyamuk expert pes pee penanda bone ren yak pes lela kunci, kran dan obat nyamuk expert hana kd, kanan aan semprotan flower .:. pcs anta kunci, kran dan obat nyamuk expert angan nine ain semprotan citrus pcs bana kunci, kran dan obat nyamuk mat ron kunci, kran dan obat nyamuk mat green rp semprotan tea maa ben nanga asa kunci, kran dan obat nyamuk magic. je. sus semprotan floral pcs bah kunci, kran dan obat nyamuk magic semprotan fresh pcs rp. ada kunci, kran dan obat nyamuk magic lily semprotan blossom nan in, kunci, kran dan obat nyamuk hit mat pes semprotan classic mat kunci, kran dan obat nyamuk hit mat pa semprotan green tea secret bea idol gigi fire freeze pes. idol gigi fire freeze160 ogr oo. pes rp. idol gigi . |iey whiteesge.oo oo|. pes idol gigi iey white1600 ojo pes idol gigi ever fresh160broo t jo rpo idol gigi ever fresh110er o.j pcs rp0. idol gigi charcoal160gr pes rp nan nae nara arg perangkat daerah asisten sedan dana gada mana pemrakarsa nos idol isi action protector75er peso powo too! idol gigi action protector190gx pes opo t2500 idol gigi confident15gr o pes idol gigi confident pes idol gigi sparkling white65gr peso idol gigi fresh mint pes rpo o idol gigi fresh mint pes idol gigi kids strawberry50m pes idol isi mintiooml pes lap idol gigi regular pes. rp. idol gigi mintsoml oops roo o idol gigi regular pes rp. idol gigi kids strawberry blue idol gigi kids strawberry red idol gigi plus pes . idol gigi ao lus sioomlooo1j pes rp. idol gigi kids orange pes rp. idol gigi cool rp . . idol gigi resmi20oge oops roo idol gigi sensitive expert pes. rp. idol gigi sasha herbal rp. idol gigi sensitive expert rp. idol gigi repair and protect idol gigi masi complete alat alat pel dan lap yel lantai best quality alat alat pel dan lap pel lantai action buah atau alat pel dan lap lantai living superior alat alat pel dan lap pel lantai pendorong air kan alat alat pel dan lap langs bold ultima bahan kimia untuk pembersih kaca hijau botol pembersih anna nan bahan kimia untuk pembersih kaca kuning penguat dia bahan kimia untuk pembersih kaca fill maan eko bahan kimia untuk pembersih kaca fill aka bahan kimia untuk pembersih kaca biru batal pembersih pena aaa bee bahan kimia untuk pembersih kaca fill msi bahan kimia untuk pembersih lantai floor haa pata bahan kimia untuk pembersih lantai floral men bot bahan kimia untuk pembersih lantai fresh benci lela pembersih ben dia bahan kimia untuk pembersih lantai rose haa meng, bahan kimia untuk pembersih lantai orange botol pembersih bahan kimia untuk pembersih lantai lisboa haa gia bahan kimia untuk pembersih lantai power pan ana bahan kimia untuk pembersih partai floor bahan kimia untuk pembersih lantai floor shu. cleaner pouch sao3e100 bahan kimia untuk pembersih lantai floor tag aan man nan arg perangkat daerah empang" hana sah hua pemrakarsa asisten benda lp, peran leni ina site bahan kimia untuk pembersih lantai floor bahan kimia untuk pembersih lantai floor kena kimia untu cleaner lemon pouch botol rp pembersih dae pembersih lantai karbol tania .00g bahan kimia untuk wangi classic pine botol rp . pembersih (het pembersih lantai karbol tang nan bahan kimia untuk wangi lemon pine botol rp pembersih man bahan kimia untuk pembersih partai classic ban bahan kimia untuk pembersih lantai classic bunga aga bahan kimia untuk pembersih lantai bahan kimia untuk pembersih lantai sereh nang bahan kimia untuk pembersih lantai biru br: bahan kimia untuk pembersih lantai biru botol rp . zoo pembersih nanang sean nan bahan kimia untuk pembersih lantai biru bek kan bahan kimia untuk pembersih lantai kloset otot pembersih 500mi kana una lahan bahan kimia untuk pembersih lantai baru ppn dengan guna bet bahan kimia untuk pembersih lantai wangi |. pembersih baru manan bahan kimia untuk pembersih lantai wangi ska san bahan kimia untuk pembersih lantai lantai bee depok. o0g panai nat pesat bahan kimia untuk pembersih lantai lantai bahan kimia untuk pembersih lantai lantai pan bahan kimia untuk pembersih lantai lantai bean tani bahan kimia untuk pembersih lantai lantai mega hanna ban bahan kimia untuk pembersih lantai lantai han naa ketan benang bahan kimia untuk pembersih lantai lantai bahan kimia untuk pembersih lantai lantai poo bahan kimia untuk pembersih lantai lantai kai bahan kimia untuk pembersih lantai lantai bahan kimia untuk pembersih lantai lantai bahan kimia untuk pembersih lantai lantai mwenesesl karo perangkat daerah syam ben ann tabu naa warung pemrakarsa asisten seed panen ann rentan sea ae) a saat pengharum ruangan pengharum all apple pengharum pengharum ruangan bougainville pcs pengharum ruangan pengharum all jarak pengharum ruangan pengharum all pes lemon pengharum ruangan pengharum all pcs orange pengharum all pengharum ruangan sensation pengharum ruangan pengacara car fresnel pengharum ruangan pengharum car fresnel pes power pengharum ruangan pengharum car fresnel rp. pengharum ruangan pengharum fin. bathroom| blue pengharum ruangan pengharum fin. bathroom| green nana 880j pengharum ruangan pengharum fin. bathroom| red 70gr mana kanan pengharum ruangan pengharum spray rose kaleng pengharum therapy sini pengharum ruangan apple. b1250 kaleng: pengharum therapy pas pengharum ruangan freshlemon kaleng pesanan pengharum therapy seru pengharum ruangan orange kaleng pengharum therapy ata pengharum ruangan iw jasmine kaleng pengharum ruangan penari everywhere pengharum ruangan pengharum everywhere pes grape men pengharum everywhere pengharum ruangan pcs beri orange maman pengharum ruangan pengharum everywhere pes strawberry atas gea pengharum ruangan pengharum pose pes rp. pengharum nun pengharum ruangan strawberry& cream nan pengharum ofa aro ann pengharum ruangan classic rose rp: pengharum ofa aro ana pengharum ruangan exotic flowers .39a| pengharum ofa aro pen pengharum ruangan lemon squash kaleng pengharum ofa aro saus pengharum ruangan ocean escape kaleng pengharum ruangan pengharum ofa aro kaleng rp. orange bahan kimia untuk pengharum pakaian pan pia untuk pengajar violet fill bahan kimia untuk pengharum pakaian hrg (da, panen finis untuk pengharum pale bowl beton rp11. bahan kimia untuk pengharum pakaian kama perangkat been aster seni lan bun pemrakarsa san | u (u(uustouvdu u u vu s vw rs hana bahan kimia untuk pengharum pakaian bgn can ipa naa bahan kimia untuk pengharum pakaian bot rp. bahan kimia untuk pengharum pakaian trial . oni bahan kimia untuk pengharum pakaian hijab naa pembersih botol bahas bahan kimia untuk pengharum pakaian ultra pembersih pure 800ml bahan kimi untuk pengharum pakaian hijab botol pembersih pewangi softener 900ml |. mna bahan kimia untuk pengharum pakaian nas "sunat bahan kimia untuk mengkilap mobil black pena gerai pembersih magic mal kaleng bahan kimia untuk mengkilap mobil black para masih tire gel200 sampel rp. bahan kimia untuk mengkilap mobil black men bka (anta masih tire gel35mm.| secret bahan kimia untuk mengkilap mobil motor ana tea bahan kimia untuk mengkilap mobil motor aan pera anna rang pena kengaleantn loom pool prp r00 bahan kimia untuk mengkilap mobil motor ara m2| pembersih l. shampoo ml. secret banget mengkilap mobil motor denagn nan esa .00g bahan kimia untuk shampoo p.p, silicon secret pembersih nona kelana ml: kean bahan kimia untuk mengkilap mobil motor asn aan sen benar peralatan (aga secret25m1 panel setan pesan mengkilap mobil pena ben alaa 4is| bahan kimia untuk protestant high gloss botol pembersih nag mean ump been per pas mengkilap mobil . angular sasa bahan kimia untuk . otectant natural shine ! botol pembersih bagi daan pops 75m. pena dan pai mengkilap mobil even bahan kimia untuk wash& glow car shampoo| botol rp pembersih kan mereka esaarei 800ml eng mengkilap mobil bae: bahan kimia untuk veni wax car shampoo botol. rp. pembersih pers bean asa dat bahan kimia untuk mengkilap mobil wiper |. inna fluid300m1.| botol mal untuk makan dan ping kue bimas loe rp. alat untuk makan dan piring kue emas rp4. mat untuk makan dana ing mas pes alat untuk makan dan ing motif rp minum bean bahan kimia untuk sabun cuci piring lime ben ana omp rp3. bahan kimia untuk sabun cuci piring lime pele anne ane ane, bahan kimia untuk sabun cuci piring lime nan kena sabun cuci piring lemon dana sin bahan kimia untuk pouch jeruk nipis pes. rp pembersih pamen era karo perangkat daerah sia tepi sekda doi pend meses tan bahan kimia untuk . sabun cuci piring lemon pan tea date data pembersih pouch jeruk nipis mil pss. bahan kimia untuk sabun cuci piring lemon nenek jan kana fest jeruk nipis mil pcs bahan kimia untuk sabun cuci piring pouch san bahan kimia untuk sabun cuci piring pouch bahan kimia untuk sabun cuci piring pouch sah bahan kimia untuk sabun mandi cair active sabun mandi cair . .| oni ena lana bahan kimia untuk comfort mild scrub botol pembersih nata gunung bahan kimia untuk sabun mandi cair pure gen ank bahan kimia untuk sabun mandi cair peng bak bahan kimia untuk sabun mandi cair lively aa. ara bahan kimia untuk sabun mandi cair liquid ara der fan bahan kimia untuk sabun mandi cair mild bagi bahan kimia untuk sabun mandi cair nature manna bahan kimia untuk sabun mandi cair care den pan bahan kimia untuk sabun mandi cair fresh ana daan bahan kimia untuk sabun mandi cair care beban nan bea bahan kimia untuk sabun mandi cair fresh ben see bahan kimia untuk sabun mandi cair nature peka tana bahan kimia untuk sabun mandi cair mild pena men nuansa dean ani manan pan bahan kimia untuk sabun mandi cair nature sengau panas atik sabun ml. bean bahan kimia untuk sabun mandi cair body |. pen bean bahan kimia untuk sabun mandi cair body pen bahan kimia untuk sabun mandi cair body bahan kimia untuk sabun mandi cair body |. bahan kimia untuk sabun mandi cair kan penata l.i tt. kara nan (pembersih matcha carchoai rp3 bahan kimia untuk sabun mandi cair mens ben aan pembersih body foam pouch rp. bahan kimia untuk sabun mandi cair kids ena pembersih body wash fresh rp. bahan kimia untuk sabun mandi cair kids eau hen (andi karo perangkat daerah open in) (sena manna hak hukum pemrakarsa sean dea nenek engan memsunngna snn "nn sen tsi megan ta) nani eps mit ooo pembersih: ir. wash deep cleans bahan kimia untuk . foam pouch original botol foamresh 125ml pol bahan kimia untuk sabun mandi cair foam origin ml. botol rp. bahan kimia untuk sabun mandi cair papan kimia untuk foam cool125mi botol sabun mandi cair bahan kimia untuk foam re sinergi botol nia sabun mandi cair bahan kimia untuk foam lang fresh botol pembersih nan aon sabun mandi cair .00g bahan kimia untuk foam pouch cool250 botol sabun mandi cair 46a| bahan kimia untuk roam pouch fresh250| otot kita untuk sabun mandi cair .00g bahan kimia untuk is foam pouch seni250 botol rp. pembersih bar rai. tenaga batan peran kisi urus oo) sabun mandi cair bahan kimia untuk. ks roam pouch skich bor peran kimia untuk. foam radian secret ami untuk sabun mandi cair a68| bahan kimia untuk 'roam re energi botol . pembersih: mena bahan kimia untuk sabun man cair now bahan kimia untuk ben sabun mandi cair g7i| bahan kimia untuk oam lang free300 botol .sa1001 pembersih mun ben aan asi bahan kimia untuk sabun mandi cair esa mma agung bean nga isa ber efek pee foam original hen sabun mandi cair (eh bea r bahan kimia untuk saham re energi300 botol rp) saro0ol pembersih bakan kimia untuk (sabun menari car menata ina sensitive0oma sat. bahan kimia untuk sabun mandar bgn bean botol foam skin care300m "# (sp. mena sabun mandi car bahan kimia untuk foam pouch skich botol pembersih bea pegagan bing san 450ml pee bera upahan kimia unt sabun mandi cair bahan kimia untuk foam lang free450 botol pembersih nata sabun mandi car ars| bahan kimia untuk foam pouch coo1450 botol pembersih kan sabun mandi car bahan kimia untuk. alam pouch fresh4501 bot ) perangkat daunan bek orum pem romansa panas sabun mandi cair pep |5ahan kimia untuk kolam pouch origin450 botol rp . pembersih gan nana sabun mandi cair bahan kimia untuk fari pouch seni450 otot rp pembersih dana sabun mandi cair bahan kimia untuk foam advance secret rp pembersih mal nang sabun mandi cair pen .00g bahan kimia untuk foam energi r1450 secret pembersih hides buat bahan kimia untuk sabun mandi cair bahan kimia untuk sabun mandi cair mentan pengen bahan kimia untuk sabun mandi cair body bahan kimia untuk sabun mandi cair kasturi| . ann oki bahan kimia untuk sabu 450m .| botol bahan kimia untuk sabun mandi cair lemon |. bang mon bahan kimia untuk sabu 300mt botol rp. . . bahan kimia untuk. sabun mandi cair body sen das jana total10 botol t . bahan kimia untuk sabun mandi cair body penaahan kimia untuk sabun mandi cair body pan dean jan green refit250 secret " bahan kimia untuk sabun mandi cair body jan nota green rel mal secret bahan kimia untuk sabun mandi cair lemon bahan kimia untuk sabun mandi cair lemon bin ben gara dahan kimia untuk sabu 250m. botol bahan kimia untuk sabun mandi cair lemon any menpan otot rp33. bahan kimia untuk sabun mandi cair orange men bahan kimia untuk sabun mandi cair body bahan kimia untuk sabun mandi cair body o2| botol bahan kimia untuk sabun mandi cair body ken bahan kimia untuk sabun mandi cair total10 kan bea yaa hae maa karo perangkat antena cendana buku pemrakarsa naga gear otonom enemwomeukwaii efek ben ossia hanna kamen ssp erat bahan kimia untuk sabun mandi cair body tenan pers bahan kimia untuk sabun mandi cair body naa bahan kimia untuk sabun mandi cair body bai bahan kimia untuk sabun mandi cair body bahan kimia untuk sabun mandi padat deep bahan kimia untuk sabun mandi padat deep res pembersih cleans nae ena bahan kimia untuk sabun mandi padat. cool bee bahan kimia untuk sabun mandi padat gengsi ras abs narsis, original r05 rp. bahan kimia untuk sabun mandi padat. . ben hua hee bea bahan kimia untuk sabun mandi padat act naa bahan kimia untuk sabun mandi padat .| edan anna ana bahan kimia untuk sabun mandi padat: skin: bahan kima untuk sabun mandi padat men bah keb bahan kimia untuk sabun mandi padat bea rani original ega pcs bahan kimia untuk . sabun mandi padat sar bahan kimia untuk. sabun mardi padat active pan bahan kimia untuk. sabun mandi padat cool pes gol pembersih kang pembersih mos bebas bahan kimia untuk. sabun mandi padat pen pena bahan kimia untuk .: sabun mandi padat pes otg bahan kimia untuk sabun mandi padat pes data bahan kimia untuk. sabun mandi padat white aan das benang daan (ai bar sea50 gr. sal bahan kimia untuk sabun mandi padat hijau: penenang bahan kimia untuk sabun mandi padat 0faa pan bahan kimia untuk sabun mandi padat. eng ainun bahan kimia untuk sabun mandi padat rp. pembersih papaya kena bahan kimia untuk sabun mandi padat ig) stan bahan kimia untuk sabun mandi padat milk pass bubu ita mean bahan kimia untuk sabun mandi padat mild puu pes nan pakan jumbo 110gr pes ben bahan kimia untuk sabun mandi padat kpa ban vadis fee jumboliogr (rp @e00 karo perangkat daerah serta pekan gas tenan buruk pemrakarsa pesanan desus nana bahan kimia untuk sabun mandi padat skala pembersih lemon fresh bata bahan kimia untuk sabun mandi padat bahan kimia untuk sabun mandi padat pembersih lemon fresh bah bahan kimia untuk sabun mandi padat pap pembersih kasturi musk '. bahan kimia untuk sabun mandi padat pembersih lemon fresh bahan kimia untuk sabun mandi padat mild pes pembersih care i bahan kimia untuk sabun mandi padat bahan kimia untuk sabun mandi padat pembersih total10 bahan kimia untuk sabun mandi padat bersih cool fresh . bahan kimia untuk sabun mandi padat pembersih green nature ben bahan kimia untuk sabun mandi padat ana untuk (sabun bahan kimia untuk sabun mandi padat vita nasi pembersih protect pes dana bahan kimia untuk sabun mandi padat huang para fresh splash |. pes. bahan kimia untuk sabun mandi padat laga haa pembersih camelia white ban bahan kimia untuk sabun mandi padat pesaing pembersih pink soft touch bebe page ben bahan kimia untuk sabun mandi padat pan pembersih purple magical bau bahan kimia untuk sabun mandi padat tai pembersih velvet jasmine basis ken bahan kimia untuk sabun mandi padat soap akan pembersih chammomile |. bahan kimia untuk sabun mandi padat soap keenan bahan kimia untuk sabun mandi padat soap tapa pembersih sweet floral ela bahan kimia untuk sabun mandi padat soap pembersih sweet floral er. pcs bahan kimia untuk sabun mandi padat pen ro. pembersih family soap kuning anna bahan kimia untuk sabun mandi padat pembersih family soap merah po00, bahan kimia untuk sabun mandi padat pembersih family soap biru gr: |. bahan kimia untuk sabun mandi padat pembersih family soap hijau bahan kim untuk sabun mandi padat soap pes pembersih sakura sana bahan kim untuk sabun mandi padat soap pes rp. pembersih hana bahan kimia untuk sabun mandi padat soap pang antara kenshi bahan kimia untuk sabun mandi padat soap pes rp soo pembersih kiri manan sea| bahan kimia untuk sabun mandi padat soap non pembersih matsu( ree) gr. bahan kimia untuk sabun mandi padat soap int s65| pembersih mori tani karo perangkat daerah asisten sekda puasa pemrakarsa tia (" e oyowperumsanan bahan kirana untuk sabun mandi padat ume ben dua entrant, soap hatsune 75gr .00g bahan kimia untuk sabun mandi padat ume c9tool pembersih soap isya gr. men dean bahan kimia untuk sabun mandi padat ume pembersih soap kilo rp6. bahan kimia untuk sabun mandi padat bar pes si000 pembersih soap ata bahan kimia untuk sabun mandi padat soap nnn kuna sapu dan sikat sapu lantai local broom buah sapu dan sikat sapu lantai family besar buah. sapu dan sikat sapu tanta hybrid . puan rp. sapu dan wikt jsapulantaiink buah tkp sapu dan sikat sapu lantai date sapu dan sikat sapu lantai juk. buah sapu dan sikat sapu lantai juk kipas buah sapu dan sikat sapu lantai nagara rp. ). sapu dan sikat sapu lantai klasik buah. sapu dan sikat sapu lantai plastik gbu sea kena sapu dan sikap | sapu lantai plastik. buah ban aan sapu dan sikat berber tangan serbet sapu dan sikat sikat sikat dorong buah sapu dan sikat sikat reliable sikat isi |otak (rp stool sapu dan sikat skt oo. tam . sapu dan sikat . sikat baju gagang plastik sapu dan sikat sikat bowl sae sapu dan sikat sapu dan sikat . sikat gagang plastik. buah sapu dan sikat sikat kayu . buah m6o0o sapu dan sikat sikat kayu jumbo buah: sapu dan sikat sikat plastik sapu dan sikat sikat tembaga panjang buah bal ao0 sapu dan sikat sikat tembaga pendek. buah sapu dan sikat sikat buah rp sapu dan sikat sikat buah rp. sapu dan sikat sikat lidah tutup. pes rp sapu dan sikat sikatlidah press oops rp.190300ol co0| taronasoron mencatat ema, rai sikat gigi kids dejan anna pes ang, sikat gigi kids ope dan sapu dan sikat itoothbrush soft sapu dan sikat sat gigi triple clean |.es sapu dan sikat senat gigi clean soft ore ois0o sapu dan sikat sarat gigi triple clean rp. sapu dan sikat sikat sepatu sikat semir rp. sepatu besar nan ash sapu dan sikap sisir sasak nama. buah rp. cos tali mafia tali rapi peng pena naa raya fan karo perangkat daerah yapen gih smua bnn ana an alat alat pel dan lap tissue baby wives fresh pak tourism .: jenang tissue baby wives. alat alat pel dan lap naturally refreshing pak alat alat pel dan lap pisang: baby wives toto paten rp. alat alat pel dan lap tissue bathroom tissue .| . pj: rp. rolls nana alat alat pel dan lap tissue facial tissue lea alat alat pel dan lap tissue facial tissue rp3 alat alat pel dan lap tissue kuliner tissue care| pak .j i7ioo| alat alat pel dan lap tissue facial blue rp: atau alat pel dan lap gus racial ref grafis pora alat alat pel dan lap tissue mp travel pack alat alat pel dan lap issue makin tissue. alat alat pel dan lap issue pop tissue. rp. alat alat pel dan lap tissue tissue toilet kota pak alat alat pel dan lap facial box atom, rp. a7doo| alat alat pel dan lap ante facial box parfum alat alat pel dan lap tissue facial iklan alat alat pel dan lap date facial soft pack yp). pax alat alat pel dan lap tissue emboj roll a7700 alat alat pel dan lap tissue toilet non emboj alat alat pel dan lap tissue tissue pak alat alat pel dan lap. tissue tissue pak alat alat pel dan lap tissue tissue alat alat pel dan lap tissue tissue pak alat alat pel dan lap. tissue tissue alat alat pel dan lap tissue tissue ora alat alat pel dan lap (issue toilet tissue rae rp. alat alat pel dan lap. (tissue reo value ten rp. alat alat pel dan lap tissue pack |. olx alat alat pel dan lap desus facial tissue ola rp. alat alat pel dan lap tissue paser alat alat pel dan lap tissue pak rp. alat alat pel dan lap issue kitty travel pee) pak alat alat pel dan lap paste kitty& kopi |orak alat alat pel dan lap tissue mini travel pack .| alat alat pel dan lap tissue smart box 120s olx alat alat pel dan lap issue smart missile: kao perangkat daerah agresi cek
peraturan gubernur kalimantan selatanyanan hibah dan bantuan sosial berdasarkan peraturan gubernur kalimantan selatan nomor tahun tentang tata cara peng standar operasional prosedur pelayantahun tentang pembentukan produk hukum daerahelayanan hibah dan bantuan sosialyaituselatan selaku pengguna anggaran barang, yang terkait dengan pelayanan hibah dan bantuan sosikuasa bendahara umum daerah adalah adalah pemegang kuasa bendahara umum daerah dalam hal ini adalah kepala bagian perbendaharaan biro keuangan sekretariat daerah provinsi kalimantan selatan. bendahara ppid adalah bendahara pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah provinsi kalimantan selatan.bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan gubernur barang jasa dari pemerintah daerkalimantan selatan dengan penerima hibah. penganggaran adalah rencana keuangan untuk belanja hibah atau bantuan sosial yang akan dilaksanakan. rekomendasi adalah pernyataan persetujuan mengetahuistandar operasional prosedur pelayanan hibah dan bantuan sosial bagian kesatu jenis standar operasional prosedur standar operasional prosedur pelayanan hibah dan bantuan sosial terdiri dari: sop perencanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial, sop pencairan belanja hibah berupa uang: sop pencairan belanja hibah berupa barang jasa sop pencairan belanja bantuan sosial berupa uang dan sop pencairan belanja bantuan sosial berupa barang. bagian kedua sop perencanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial bagian tata usaha sekretariat daerah atau sekretariat skpd menerima dan mencatat usulan hibah dan permohonan bantuan sosial. usulan hibah dan permohonan bantuan sosial dihampiri dengan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan. usulan hibah dan permohonan bantuan sosial disampaikan kepada skpd yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi hibah dan bantuan sosial yang diusulkan dimohon. usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara tertulis oleepada gubernur, sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan format usulan yang disyaratkan. usulan hibah dapat berupa uang dan atau berupa barang jasa. permohonan bantuan sosial disampaikan secara tertulis oleh individu, keluarga dan atau kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah, kepada gubernur. data dukung yang sah berdomisili daerahsurat permohonan bantuan sosial individu keluargasurat permohonan bantuan sosial dari lembaga non pemerintah ditujukan kepada gubernur ditandatangani minimal oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain, dibubuhi cap stempel dan dilengkapi dengan: proposal yang memuat susunan kepengurusan dan rincian anggaran biaya rekomendasi dari unsur pemerintah sesuai substansi pemandangan akte pendirian dan surat keterangan terdaftar dari kesbangpol setempat, surat keterangan domisili dari lurah kepala desa fotokopi tanda pengenal ketua dan sekretaris atau sebutan lain dan fotokopi rekening bank atas nama lembaga yang masih berlaku. kepala skpd menerima berkas usulan hibah dan atau permohonan bantuan sosial dan mempelajari substansi masing masing permohonan. berdasarkan penelitian dan verifikasi atas berkas usulan hibah dan atau permohonan bantuan sosial, kepala skpd membuat rekomendasi terhadap setiap permohonan hibah dan bantuan sosial. kepala skpd menyampaikan rekomendasi dan usulan atas usulan hibah dan atau permohonan bantuan sosial kepada gubernur melalui tapi dengan melampirkan berkas usulan dan atau permohonan. tapi mempelajari rekomendasi dan usulan kepala skpd. tapi membuat dan memberikan pertimbangan berdasarkan rekomendasi dan usulan kepala skpd sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah. tapi mencantumkan alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam rancangan kua dan pas. berdasarkan rancangan kua dan pas, kepala skpd mencantumkan rencana anggaran hibah dan bantuan sosial berupa uang pada rka ppid dan rencana anggaran bantuan sosial pada rka skpd. ppid menyiapkan naskah rancangan keputusan gubernur tentang daftar calon penerima hibah. ppid menyiapkan naskah rancangan keputusan gubernur tentang daftar calon penerima bantuan sosial. gubernur menetapkan dan menandatangani keputusan gubenur tentang daftar calon penerima hibah dan keputusan gubernur tentang daftar calon penerima bantuan sosial. format standar operasional prosedur perencanaan anggaranop pencairan belanja hibahuanguang dan kelengkapannya. kepala,kepalakepala skpd menerima dan memeriksa kembali naskah perjanjian hibah daerah. kepala skpd menandatangani naskah perjanjian hibah daerah bersama sama dengan pengusul hibah. kepala skpd meneruskan berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa uang dan naskah perjanjian hibah daerahhibah berupa uang dan naskah perjanjian hibah daerahhibah dan naskah perjanjian hibah daerahhibah berupa uang dan mengirim (transfer) kepada rekening masing masing penerima belanja hibah dengan bukti transfer belanja hibah berupa uang. bendahara ppid menatausahakan sp2d belanja hibah dan bukti transfer belanja hibah berupa uang sesuai ketentuan yang berlaku. format standar operasional prosedur pencairan belanja hibahop pencairan belanja hibah berupa barang jasabarang jasabarang jasabarang jasahibah berupa barang jasa. pengadministrasi barang skpd mempelajari berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa barang jasa. pengadministrasi barang skpd melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai permohonan berdasarkan dpa skpd. pengadministrasi barang menyerahkan barang jasa hasil pengadaan kepada bendaharawan barang. pengadministrasi barangpengadministrasi barangpengadministrasi barang ppid menyampaikan laporan pengadaan barang kepada kepala skpdbendaharawan barang mengadministrasikan dan menyimpan barang jasa sesuai ketentuan yang berlaku. bendaharawan barang memilah barang jasa yang akan diserahkan kepada pemohon hibah. kepala skpd menandatangani naskah perjanjian hibah daerah bersama sama dengan penerima hibah. kepala skpd memberikan arahan kepada bendaharawan barang untuk memproses penyerahan barang jasa kepada penerima hibahjasa kepada penerima hibah dan wmengadministrasikan bukti serah terima barang jasa sesuai ketentuan yang berlaku. format standar operasional prosedur pencairan belanja hibah berupaop pencairan belanja bantuan sosialuang. berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosialuang dan kelengkapannya. kepala skpd meneruskan berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa uang dan kelengkapannyabantuan sosial berupa uang dan kelengkapannyabantuan sosiallangsungbantuan sosial berupa uang dan mengirim (transfer)berupa uang. bendahara ppid menatausahakan sp2d belanja bantuan sosial dan bukti transfer belanja bantuan sosial berupa uop pencairan belanja bantuan sosial berupa barbarang. berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial berupa barangbarbarangbantuan sosial berupa barang. pengadministrasi barang skpd mempelajari berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial berupa barang. pengadministrasi barang skpd melaksanakan pengadaan barang sesuai permohonan berdasarkan dpa skpd. pengadministrasi barang skpd menyerahkan barang hasil pengadaan kepada bendaharawan barang. pengadministrasi barang ppid menyampaikan laporan pengadaan barang kepada kepala skpd. bendaharawan barang mengadministrasikan dan menyimpan barang sesuai ketentuan yang berlaku. bendaharawan barang memilah barang yang akan diserahkan kepada pemohon hibah. kepala skpd menerima laporan pengadaan barang. kepala skpd memberikan arahan kepada bendaharawan barang untuk memproses penyerahan barang kepada pemohon bantuan sosialkepada penerima bantuan sosial dan mengadministrasikan bukti serah terima baruasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan hibah dan bantuan sosialhibah dan bantuan sosial lingkungan pemerintahhibah dan bantuan sosialpadisahkan oleh . nama sop sop perencanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosialhibah danncairan belanja hibah dan bantuan sosial computer khusus untuk processing perencanaan anggaran sop. filling cabinet untuk menyimpan arsip dokumen permohonan hibah dan bantuan sosial. sop ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan anggaran belanja hibah dan dokumentasi permohonan hibah dan bantuan sosial bantuan sosial dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastikan, ketidaktransparanan, ketidak dokumentasi laporan monitoring dan evaluasi realisasi pelayanan belanja hibah dan bantuan sosial. sinkron dan ketidaktaatan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam penyusunan anggaran pelaksana baku mutu aktivitas sekretaris skpd tim keterangan kepala skpd tim anggaran ppid kelengkapan waktu output bag. setda pemda gubernur persyaratan his io yul menerima dan mencatat permohonan tertulis formulir permohonan permohonan tercatat format baku hibah dan atau bantuan sosial sesuai ketentuan dan persyaratan permohonan yang berlaku administrasi meneliti kelengkapan persyaratan dan berkas permohonan dan hasil evaluasi format baku hasil mengevaluasi permohonan hibah dan atau kelengkapan permohonan hibah evaluasi bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku persyaratan dan atau bantuan sosial membuat rekomendasi atas permohonan hibah berkas permohonan rekomendasi atas dan atau bantuan sosial dan menyampaikan dan hasil evaluasi permohonan hibah kepada gubernur melalui tapi dan atau bantuan sosial membuat dan memberikan pertimbangan atas rekomendasi atas pertimbangan atas rekomendasi kepala skpd sesuai prioritas dan permohonan hibah dan rekomendasi kepala kemampuan keuangan daerah bantuan sosial skpd mencantumkan alokasi anggaran hibah dan rekomendasi kepala pencantuman dalam bantuan sosial dalam rancangan kua dan pas skpd dan rancangan kua dan pertimbangan tapi pas mencantumkan anggaran hibah dan bantuan rancangan kua dan anggaran hibah sosial berupa uang dalam rka ppid dan pas dan atau bansos anggaran hibah dan bantuan sosial berupa barang dalam rka ppid dan atau jasa dalam rka skpd dan rka skpd menyviapk: kah rancangan peraturan siapkan naskah keputusan gubernur tentang daftar calon penerima hibah dan rka ppid dan gubernur tentang keputusan gubernur tentang daftar calon rka skpd daftar calon penerima bantuan sosial penerima hibah dan atau bansos menetapkan dan menandatangani kupu tuan rancangan perlu perlu daftar calon gubernur tentang daftar calon penerima hibah calon penerima hibah penerima hibah dan dan keputusan gubernur tentang daftar calon dan atau bansos perlu daftar calon penerima bantuan sosial penerima bansos. disahkan oleh . nama sop sop pencairan belanja hibah. ketidaktaatan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam pelayanan belanja hibah. pelaksana baku mutu aktivitas keterangan set. skpd kepala kepala ppid bendahara kuasa bud kelengkapan waktu output bag setda skpd biro hukum ppid persyaratan menerima dan mencatat permohonan berkas kelengkapan permohonan pencairan realisasi belanja hibah berupa uang. administrasi tercatat memeriksa kelengkapan persyaratan berkas berkas permohonan berkas permohonan pencairan realisasi belanja hibah dan kelengkapan terperiksa berupa uang dan meneruskan kepada kepala persyaratan skpd pp meneliti dan memverifikasi berkas permohonan berkas permohonan berkata pencairan belanja hibah berupa uang sesuai dan kelengkapan terverifikasi ketentuan persyaratan menyiapkan naskah perjanjian hibah daerah berkas permohonan konsep naskah untuk setiap pemohon berdasarkan permohonan terverifikasi perjanjian hibah pencairan belanja hibah berupa uang daerah o meneliti mengoreksi materi dan format naskah konsep nph konsep nph perjanjian hibah daerah terkoneksi menandatangani naskah perjanjian hibah daerah konsep nph nph bersama sama dengan pemohon hibah dan terkoneksi bertandatangan meneruskan permohonan pencairan realisasi kepala skpd belanja hibah berupa uang kepada ppid. dan pemohon hibah meneliti kelengkapan berkas permohonan dan berkas kelengkapan berkas memberikan arahan kepada bendahara ppid pencairan belanja terperiksa dan untuk memproses pencairan belanja hibah sesuai hibah arahan ppid permohonan dan dpa ppid yoo ono memeriksa berkas permohonan pencairan belanja berkas dan arahan spp hibah dan membuat spp dan diajukan kepada ppid ppid untuk diterbitkan spm (hibah berupa sp2d bukti transfer uang dan mengirimkan (transfer) kepada rekening belanja hibah masing masing pemohon belanja hibah dengan uang bukti transfer belanja hibah uang. gubernur kalimantan selatan, rudy arifin lampiran iiisekretariat daerah tanggal revisi provinsi kalimantan selatan tanggal efektif disahkan oleh nsp nama sop sop pencairan belanja hibah berupa barang jasaberupa barang jasa berupa barang jasa. ketidaktaatan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam pelayanan belanja hibah berupa barang jasa. pelaksana mutu baku aktivitas set. skpd bag. kepala pengadu. brg. karo bendaharawan kelengkapan waktu output keterangan setda skpd skpd hukum barang skpd persyaratan una, ya berkas tat menerima dan mencatat berkas permohonan okeyaraan kas cerita administratif sesuai pencairan belanja hibah berupa barang jasa ketentuan mempelajari berkas permohonan dan memeriksa berkas dan berkas permohonan kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan yang kelengkapannya terperiksa berlaku mempelajari berkas permohonan, memverifikasi berkas dan disposisi arahan dan memberikan arahan pelaksanaan pengadaan kelengkapannya untuk pengadaan barang jasa berdasarkan permohonan pencairan barang jasa melaksanakan pengadaan barang jasa berdasarkan disposisi arahan mengadakan dpa skpd dan menyerahkannya kepada kepala skpd barang jasa, naskah bendaharawan barang, menyiapkan konsep perjanjian hibah naskah perjanjian hibah daerah, serta melaporkan daerah dan laporan kepada kepala skpd dna kepada kepala skpd meneliti mengoreksi konsep naskah perjanjian naskah perjanjian naskah perjanjian ubah daerah hibah daerah hibah daerah terkoneksi uud mengadministrasikan dan menyimpan barang jasa daftar barang jasa barang jasa tercatat sesuai ketentuan yang berlaku dan memilah sesuai pengadaan dan terpilih barang jasa yang akan diserahkan kepada pemohon menandatangani naskah pertanian hibah daerah naskah perjanjian naskah perjanjian bersama sama dengan pemohon bantuan hibah dan hibah daerah hibah daerah memerintahkan kepada bendaharawan barang bertandatangan dan untuk proses penyerahan belanja hibah berupa disposisi penyerahan brankas d barangay menyerahkan belanja hibah berupa barang jasa berkas permohonan bukti penyerahan dan kepadajasa skpdtanggal efektif . . provinsi kalimantan selatan disahkan oleh . nama sop sop pencairan belanja bantuan sosialsosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tepat waktu.sop. filling cabinet untuk menyimpan arsip dokumen pelayanan bantuan sosial. sinkron dan ketidak tempatan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam pelayanan belanja bantuan sosial. pelaksana baku mutu aktivitas keterangan set. skpd kepala ppid bendahara kuasa bud kelengkapan waktu output bag setda skpd ppid persyaratan menerima dan mencatat permohonan berkas kelengkapan permohonan tercatat pencairan realisasi belanja bantuan sosial berupa administrasi uang. memeriksa kelengkapan persyaratan berkas berkas permohonan berkas terperiksa permohonan pencairan realisasi belanja bantuan dan kelengkapan sosial berupa uang dan meneruskan kepada kepala persyaratan skpd meneliti dan memverifikasi berkas permohonan berkas permohonan berkas terverifikasi pencairan belanja bantuan sosial berupa uang kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan meneruskan permohonan pencairan realisasi berkas permohonan dan nota pengantar belanja bantuan sosial berupa uang kepada ppid. kelengkapannya berkas permohonan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan memberikan arahan kepada bendahara ppid berkas kelengkapan pencairan berkas terperiksa dan untuk memproses pencairan belanja bantuan sosial belanja bantuan sosial arahan ppid sesuai permohonan dan dpa ppid memeriksa berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial dan membuat spp dan diajukan berkas dan arahan ppid spp kepada ppid untuk diterbitkan spmseobantuan sp2d bukti transfer belanja sosial berupa uang dan mengirimkan (transfer) hibah uanguang.provinsi kalimantan selatan mata disahkan oleh . oo. nama sop sop pencairan belanja bantuan sosial berupa bar,berupa barang: sop. filling cabinet untuk menyimpan arsip dokumen pelayanan bantuan sosial berupa barangberupa barang berupa barang. sinkron dan ketidak tempatan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam pelayanan belanja sosial. pelaksana mutu baku oo. aktivitas keterangan set. bag. kepala pengadu. brg. bendaharawan kelengkapan waktu output skpd skpd barang skpd persyaratan administratif berkas tat menerima dan mencatat berkas permohonan pras tercela sesuai ketentuan pencairan belanja hibah berupa barang mempelajari berkas permohonan dan memeriksa berkas dan kelengkapannya berkas permohonan kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan yang terperiksa berlaku mempelajari berkas permohonan, memverifikasi berkas dan kelengkapannya disposisi arahan untuk dan memberikan arahan pelaksanaan pengadaan pengadaan barang jasa barang berdasarkan permohonan pencairan melaksanakan pengadaan barang berdasarkan disposisi arahan mengadakan barang, dan dpa skpd dan menyerahkannya kepada kepala skpd laporan kepada kepala bendaharawan barang, serta melaporkan kepada skpd kepala skpd mengadministrasikan dan menyimpan barang daftar barang sesuai barang tercatat dan sesuai ketentuan yang berlaku dan memilah pengadaan terpilih barang jasa yang akan diserahkan kepada pemohon memerintahkan kepada bendaharawan barang laporan pengadaan disposisi penyerahan untuk proses penyerahan belanja hibah berupa kesiapan barang barang barang oli menyerahkan belanja hibah berupa barang kepada berkas permohonan bukti penyerahan danskpd gubernur kalimantan selatan, rudy arifin
klan peraturan gubernur kalimantanpala dinas pertanian provinsi adalah kepala dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi kalimantan. (l kotaberdasarkan keputusan kepala dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi atas namasekretaris daerah provinsi kalimantan selatan, h.m. menimbang bahwa dengan peraturan gubernur kalimantanberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu untuk mengubah peraturan gubernur kalimantan selatan nomorrepublik indonesiarubahanmengubmenjadi sebagai berikut penyaluranpupuk kphonska rp. per kg, pupuk pelangilas peraturan gubernur kalimantan selatanya secara menyeluruh dan terpadu guna mewujudkan terbentuknya kabupatenperdagangan anak trafficking) perempuan dan ana2011tentang indikator kabupaten kota layak anak pandu(aalimantan selatan. badan adalah badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi kalimantan selatan. kepala badan adalah kepala badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi kalimantan selatan. badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi kalimantan selatan selanjutnya disebut bappeda. kepala bappeda adalah kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi kalimantan selselanjutnya disebut kla adalah sykota layak anak selanjutnya disebut gugus tugas kla adalaha wadah yang terkoordinasi dengan beranggotakan dari unsur eksekutif, legislative, orang tua dan anak serta perwakilan dari gugus tugas kabupaten kota yang ditunjuk dan ditetapkan untuk dikembangkan sebagai kabupaten kota layak anak serta masyarakat. analisis pengarusutama, dan manfaat yang dinikmati anak, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas social ras,konsep dasar kla konsep dasar kla meliputi pengertian kla, tujuan pengembangan kla, strategi pengembangan, dan pengertian klatujuan kla pengembangan kla bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak dalam kebijakan ,program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak kabupaten kota. strategi pengembanganbab iii tahapan pengembangan kla tahapan pengembangan kla meliputi tahapan persiapan, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pemantauan, tahapan evaluasi, dan tahapan pelaporan, tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi meningkatkan komitmen kesepakatan bersama antara skpd, cc. mengumpulkan data anak. tahapan perencanaan terdiri dari penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kla. tahapan pelaksanaan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan kla gugus tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rad kla tahapan pemantauan sebagai mana dimaksud dalam huruf pemantauan meliputi pemenuhan indikator kla. tahapan evaluasi pengembangan kla sebagaimana maksud huruf dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan kla. aspek yang perhatikan dalam evaluasi meliputi capaian seluruh indikator kla. tahapan pelaporan mengenai pengembangan kla sebagaimana maksud dalam huruf lakukan oleh bupati atau walikota disampaikan pada gubernur dengan tembusan kementrian negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menteri dalam negeri. susunan keanggotaan gugus tugas kla terdiri dari koordinator, ketua sekretaris dan anggota yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur untuk provinsi walikota bupati untuk kab kota. kepala bappeda ditetapkan sebagai ketua gugus tugas kla, kepala pipa atau yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris dan anggota terdiri dari unsur unsur terkait, susunan keanggotaan tim sekretariat ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala badan yang menangani dan pa. provinsi dan kabupaten kota. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan kla. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rad kla dan, membuat laporan kepada gubernur untuk provinsi dan bupati walikota untuk kabupaten kota. tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, memfasilitasi temu koordinasi gugus tugas kla membuat laporan secara periodik tentang keadaan dan pelaksanaan gugus tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan program gugus tugas menyiapkanbahan rapat rapat gugus tugas. bab indikator kla indikator klrlindungan khusus. indikator kla sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran peraturan gubernur ini. bab peran provinsi kalimantan selatan peran provinsi pengembangan kla meliputi tahapan, pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota yang telah mengembangkan kla, bab pembikab kota, difasilitasi oleh gugus tugas kla. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi pembiayaan pelaksanaan kegiatan pula dalam pengembangan kla provinsi, kabupaten(biro hukum, bahasa kalimat penutupnya) indikator kla penguatan kelembagaan kebijakan,klaster hak sipil dan kebebasan persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran. tersedia fasilitas informasi layak anak. jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada kabupaten kota kecamatan dan desa kelurahan. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten kota dalam mewujudkan pembangunan bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif persentase usia perkawinan pertama bawah tahun. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak. tersedia lembaga kesejahteraan social anak lisa). klaster iii kesehatan dasar dan kesejahteraan angka kematian bayi akb) prevalensi kekurangan gizi pada balita. persentase asi. jumlah pojok asi. persentase imunisasi dasar lengkap. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan. persentase rumah tangga dengan akses air bersih. tersedia kawasan tanpa rokok. klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. angka partisipasi pendidikan anak usia dini. persentase wajib belajar pendidikan tahun. persentase sekolah ramah anak. jumlah sekolah yang memiliki program, saran dan prasarana perjalanan anak depan dari sekolah. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan.. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk anaksa. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas dan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, pandang perlu untuk menetapkan pola hubungan kerja dalam penyelenggaraan pemerintah@). memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang pola hubungan kerjakepala bappeda adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi kalimantan selatan. inspektoratkalimantan selatan. kepala badan pendidikan dan pelatihan daerah yang selanjutnya disebut kepala bandiklatda adalah kepala badan pendidikan dan pelatihan provinsi kalimantan selatan. kantor perwakilan pemerintah provinsi yang selanjutnya disebut kantor perwakilan adalah kantor perwakilan pemerintah provinsi kalimantan selatan jakarta. kepala kantor adalah kepala kantor perwakilan pemerintah provinsi kalimantan selatan jakarta. dinas adalah dinas lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan. kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan pemerint. direktur adalah direktur rumah sakit daerah lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan. bab kedudukan dan tugasgubernur sebagai wakil pemerintah pusat, mempunyaiwakil gubernur bertanggung jawab kepada gubernur wakil gubernur mempunyai tugas membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah membantu gubernur dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal pemerintahcc. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kota memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh gubernur melaksanakan tugas dan wewenang gubernur apabila gubernur berhaln lembaga teknis daerahkantor adalah lembaga teknis daerah yang melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang tertentu dalam rangka mendukung tugas pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantorujukan sesuai kebijakan kesehatan daerah. bab iii staf ahli dan upt dinas staf ahli membantu tugas gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat dengan memberikan saran, pendapat dan pertimbangan baik diminta atau tidak sesuai keahliannya. dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dinas dan badan wilayah kabupaten kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas dan atau unit pelaksana teknis badan yang bertanggung jawab kepada dan dibina secara administratif dan teknis oleh kepala dinas dan atau kepala badan. babtugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan perintah dalam rangkakepala daerahesentralisasi, kantor, kantorkepala daerah, kantor dan rumah sakit., kantor dan rumah sakit sekretariat daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas tugas badan, kantorantorbadan, kantorbappeda dengan perangkat daerah lainrumuskan rancangan awalpanjang daerah selambat lambatnya (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana pembangunan jangka panjang tahun berjalan, dengan mengikutsertakan skpd dan pemangku kepentingan. kepala bappeda menyusun rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. kepala bappeda menyiapka. kepala skpd menyiapkan rancangan rencana strategis skpd sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah. kepala bappeda menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan menggunakan rancangan rencana strategis skpd dengan berpedoman padamenengah dengan melibatkan skpd dan pemangku kepentingan. kepala bappeda menyempurnakan rencana pembangunan jangka menengah sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah untuk ditetapkan dengan peraturan daerah, selambat lambatnya (tiga) bulan setelah gubernur dilantik. kepala skpd menetapkan rencana stategis skpd yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. kepala bappeda menyiapkan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. kepala skpd menyiapkan rencana kerja skpd sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah dan berpedoman pada rencana strategis masing masing skpd. kepala bappeda mengoordinasikan penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah dengan menggunakan rencana kerja skpd. kepala bappeda menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah selambat lambatnya bulan maretrta mematuhi penetapan batas waktuperangkat daerah lainndiklatddaerahdaerah mengkonsultasikan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegadaian daerahdaerah menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi. badan pendidikan dan pelatihan daerahkantor perwakilan dan perangkat daerah lain kepala kantor perwakilan merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional kantorkantor perwakilan menetapkan petunjuk teknis fasilitasi kegiatan pemerintah daerah jakarta. kantor perwakilan memberikan fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan skpd jakarta. kantor perwakilan dan skpd melaksanakan kerjasama dalam pemanfaatan anjungan daerah kalimantan selatan taman mini indonesia indkantor perwakilan. kantordengan memanfaatkan anjungan daerah kalimantan selatan taman mini indonesia indah, dan menginformasikan kepada kantor perwakilan. berdasarkan rencana kegiatan promosi, informasi dan edukasi skpd kantorselatan taman mini indonesia indah. dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintah daerah jakarta, kantormbinapinsi kalimantan selatan dinyatakan dicabut ddiatur ataubaruaka perlu dirumuskan uraian tugas unsur unsur organisasgubernururaian tugas satuan polisi pamong praja bagian kesatu satuan polisi pamong prajauraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut merumuskan kebijakan teknis menyusun program dan melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernurmelaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah melaksanakan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur satpol melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat melaksanakmelaksanakan pengawasanj . membantu pengamanan dan pengawalan tamu vip termasuk pejabat negara dan tamu negara memfasilitasimelaksanaksatuan polisi pamong praja terdiri dari sekretariat bidang penegakan perundang undangan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bidang sumberdaya aparatur bidang perlindungan masyarakat sertapelaporan cc. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, hubungan masyarakat dan keprotokolansekretariat adalah sub bagian program sub bagian keuanganpenyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan satpol p, pengolahan dan penyajian data penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan program satpol menyiapkan bahan dan menghimpun serta menganalisa usulan program bidang menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan program dan kegiatan menyiapkan bahan dan menyusun dokumen dokumen rencana strategis dan dokumen perencanaan satpol lainnya menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatsatpol dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugasnyapol pp, menyiapkan bahan dan melaksanakan konsultasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rencana anggaran menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi administrasi pertanggungjawaban keuangan menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya, pengawasan tata ruang kantor, penerangan, telekomunikasi, penyediaan air bersih, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkirj .dan melaksanakan evaluasi kinerja individual kepegawaian, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugaskalimantan selatannegakan peraturan perundang undangan daerah adalah seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhanj .danuraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut cc.daerahdan j .operasional dengan aparat penegak hukum lainnyaketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah seksi operasi dan pengendalian dan seksi kerjasama.operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta prosedur tetap (pratap) operasional satpol provinsi kalimantan selatanraman masyarakat lingkungan kantor gubernur dan instansi lain lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan dan pejabat lain yang dianggap perlu melaku melakukan patroli pemantauan dan evaluasi kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wilayah provinsi kalimantan selatan il.raman masyarakat dancc.j . melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala bidang sesuai bidang tugasnya. bagian kelima bidang sumbersumberdaya aparatur adalahj .il.dan tugascc.il.danrlindungan masyarakat adalahraman masyarakat cc.pol pppol dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut dalam hal kepala satpol berhalangan sementara maka ditunjuk sekretaris sebagai pelaksana harian plh) dan dalam hal kepala satpolsemua ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai uraian tugas satpol ppmdengan perubahan format organisasi dinas pendidikan provinsi kalimantan selatan, perlu dilaksanakanformal, dan balai teknologi informasi dan komunikasi pendidcberita daerah provinsi kalimantan selat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidangdasarpertamaatas dan kejuruanak usia dini, non formal dan informaldiaan dan pengembangan sarana prasaranaingkatan mutu pendidikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi penyelenggaraan ujian nasional j . membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis mengelola kegiatan kesekretariatan dan il. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnyapendidikan cc. perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasarpertama,atas dan kejuruan perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, non formal dan informalunsur unsur organisasi dinas pendidikan adalahkelompok jabatan fungsional. ketentuan bagian ketiga bidang pendidikan dasar dan diubah, sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut bidang bina pendidikan sekolah dasardasar, sekolah dasar luar biasa dan sederajat,gujian pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa danpendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasadasardasar, sekolah dasar luar biasa, unsur unsur organisasi bidang pendidikan sekolah dasar adalah:: menyiapkan bahan, menyusun rencana,m menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis pembinaan dan petunjuk teknis,, pengembangan kapasitas ketenagaan dan sistem pembelajaran pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan sederajat, menyiapkan bahanada pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasadasar, sekolah dasar luar biasa dan sederajat j . menyiapkan bahan penilaian pencapaian standar nasionaldan m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina pendidikan sekolah dasarprasarana penyelenggaraandasar, sekolah dasar luar biasa dan sederajat, mengumpul, mengolah dan menyajikan data dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina pendidikan dasar dan olimpiade jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dansekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan sederajatketentuan bagian keempat bidang bina pendidikan menengah pertamapertamapertamaunsur unsur organisasi bidang pendidikan sekolah menengah pertamamutu ketenagaan, sistemmfasilitasi pengembangan kapasitasnyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis, pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas ketenagakoordinasi, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas ketenagaan dan sistem pembelajarpenilaian pencapaian standaril.gah pertama sesuai bidang tugas. ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut:nyediaan dan pengembanganarana dan prasarana pendidikan sekolah:, dan olimpiadebagian kelima bidang bina pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruanatas dan kejuruanatas dan kejuruanperumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi pengendalian dan fasilitunsur unsur organisasi bidang pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruanmfasilitasi pengembangan kapasitas, menyusun petunjuk teknis, pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas ketenagaanpengembangan kapasitas ketenagaan dan sistem pembelajarj . menyiapkan bahan penilaian pencapaian standar.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina pendidikan sekolah menegah atas dan kejuruan, mengolah dan menyajikan datalaksanakan sosialisasi peraturan, petunjuk teknis,, menyusun rencana fasilitasi kegiatan kesiswaan melalui pendidikan karakter, kepramukaan, cerdas cermat dan olimpiadecc.bagian keenam bidang bina pendidikan anak usia dian formal, non formal dan diubah, sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut bidang bina pendidikan anak usia dini, non formal dan informallembaga, warga belajar dan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini taman kanak kanakanak usia dini taman kanak kanak non formal, informal dananak usia dini taman kanak kanak non formal informal dan sederajat,taman penitipan anak (tpa), kelompok bermain (kb), kurikulum sistem pengujian, akreditasi, bintik, sertifikasi, kualifikasi ketenagaan pendidikan anak usia dini taman kanak kanak non formal, informalanak usia dini, non formal dan informal mempunyai fungsi: perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi pengendalian dan fasilitasi ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujiandan prasaranaanak usia dini taman kanak kanak, non formal, informal dan sederajat, unsur unsur organisasi bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informallembaga, warga belajar dan layanan khususlam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini taman kanak kanak,pengembangan dan pening kata mutu ketenagaan, sistem pembelajaran dan sistem pengujian pada jenjang pendidikan anak usia dini taman kanak kanak, non formal, informal dan sederajat, menyiapkan bahan dan memdan informal menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan kurikulumpembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas ketenagaan dan sistem pembelajarmfasilitasi pelaksanaan ujiananak usia dini taman kanak kanak, non formal informalanak usia dini taman kanak kanak, non formal informal dan sederajat, j . menyiapkan bahan penilaian pencapaian standardidikan anak usia dini taman kanak kanak, non formal informal dan sederajat, dan m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina pendidikan anak usia dini, non formal dan informal sesuai bidang tugas. ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan 21l dan berbunyi sebagai berikut seksi sarana prasarana mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, fasilitasi dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraangumpul, mengolah dan menyajikan data sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini taman kanak kanak, nonformal dan informal, menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasibina pendidikan anak usia dini, nonformal dan informalnonformal informal dan sederajat, mengumpul, mengolah dan menyajikan databimbingan teknis pemberdayaan kapasitas, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan warga belajar melalui taman penitipan anak (tpa), kelompok bermain (kb), pendidikan karakter, penerapan norma, cerdas cermat dan perlombaan pada jenjangpembinaan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga, warga belajar dan layanan khusus dalampetunjuk teknis pengembanglaksanapendidikan anak usia dini, nonformal dan informal sesuai dengan bidanghammad arsyad, berita daerah provinsi kalimantan selatan tahun nomor
pra png gubernur provinsi kalimantan utardinas daerah, bahwadinasinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerahdinas daerah provinsi kalimantan utara dinas daerah provinsi kalimantan utara sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga dan tata ruang, dinas pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan, dinas kelautan dan perikanan, dinas pendapatan daerah, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm, dinas energi dan sumberdaya mineral. pada dinas daerahtetapkan dengan peraturan gubernur. bab iii kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dinas daerah provinsi kalimantan utara bagian pertamurusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragpokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragandidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragndidikan dasar dan menengah, cc. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan formal dan non formal, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebudayaan, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemuda dan olahragambinaan pendidikan dasar. bidang pembinaan pendidikan menengah, bidang pendidikan non formal dan informal, membawakan seksi pendidikan anak usia dini dan gender: seksi pendidikan masyarakat dan kesetaraan, bidang kebudayaan, membawakan: seksi nilai budaya seni dan film seksi sejarah seksi permusuhan bidang pemuda dan olahraga, membawakan seksi pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan seksi kewirausahaan pemuda dan industri olahraga seksi peningkatan prestasi olahraga, kebudayaan, pemuda dan olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiransumber daya kesehatan, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan kesehatan, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan masyarakat,kesehatan, membawakan seksi jaminan kesehatan, seksi tenaga dan sarana, seksi farmasi makanan, minuman dan alatdaerah terpencil, perbatasan dan keluarga miskin, seksi kesehatan khusus, bidang kesehatan masyarakat, membawakan seksi kesehatan keluarga, seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan, seksi gizi bidang pemberantasbencana seksi penyehatan lingkungankesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan gubernur ini. bagian keempat dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi paragraf kedudukan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahansosialrencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah, perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sosial, cc. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidangosial, membawakan seksi pemberdayaan sosial, seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial seksi bantuan dan jaminan sosial, bidang tenaga kerja, membawakan seksi pengembangan tenaga kerja, seksi pengawasan ketenagakerjaan seksi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja bidang transmigrasi, membawakan seksi pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat transmigran, seksi perlindungan pekerja migran seksi perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrsosial tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan gubernur ini. bagian kelima dinas perhubungan, komunikasi dan informatika paragraf kedudukan dinas perhubungan komunikasi dan informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dinas perhubungan komunikasi dan informatikrhubunganuntuk menyelenkomunikasi dan informatikhubungan darat dan udara, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan laut dan asap, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis komunikasi dan informatika. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikhubungan darat dan udara, membawakan seksi angkutan jalan, seksi angkutan udara, seksi teknik sarana dan prasarana jalan. bidang perhubungan laut dan asap, membawakan seksi angkutan laut, seksi angkutan asap seksi kepelabuhanan, bidang komunikasi dan informatika, membawakan seksi teknologi informasi, seksi aplikasi telematika seksi dokumentasi dan informatika bidang pos dan telekomunikasi, membawakan seksi pos, seksi telekomunikasi seksiperaturan gubernur ini. bagian keenam dinas pekerjaan umum dan tata ruangtata ruang. dinas pekerjaan umum dan tata ruangkerjaan umum dan tata ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruangkerjaan umum dan tata ruang dan pengendalian teknis bidang kebinamargaan, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis bidang keciptakaryaan, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis bidang tata ruangair, membawakan seksi irigasi, seksi sungai dan rawa, seksi pantai dan air baku, bidang bina marga, membawakan seksi perencanaan jalan dan jembatan, seksi bina jasa konstruksi. bidang cipta karya membawakan seksi penataan bangunan seksi perumahan dan pemukiman seksi penyehatan lingkungan dan air bersih, bidang tata ruang, membawakan seksi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian seksi pengaturan, pembinaan dan pengawasan seksi program,kerjaan umum dan tata ruang sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan gubernur ini. bagian ketujuh dinas pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan paragraf kedudukan dinas pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan kehutanan. dinas pertanian, kehutanan dan ketahanan pangtanian, kehutan, kehutanan dan ketahanan pangtanian, kehutanan dan ketahanan pangan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan kehutantanaman pangan dan hortikultura, cc. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis peternakan perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kehutanan dan perkebunan perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis ketahanan p, kehutanan dan ketahanan pangan, terdiri atas kepala dinas. sekretariat, membawakan sub bagian perencanaan program, sub bagian umum, sub bagian keuangan. bidang tanaman pangan dan hortikultura, membawakan seksi pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura, seksi pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, seksi benih tanaman pangan dan hortikultura, seksi penyuluhan dan teknologi tanaman pangan dan hortikultura. bidang peternakan, membawakan seksi pembibitan dan budidaya peternakan, seksi pengembangan kawasan dan usaha peternakan, seksi kesehatan hewan dan pemasaran hasil peternakan, seksi penyuluhan dan teknologi peternakan, bidang kehutanan dan perkebunan, membawakan seksi perencanaan, produksi dan pemanfaatan hasil hutan, seksi industri hasil hutan dan pembinaan perlindungan hutan, seksi pengembangan, produksi dan pemasaran hasil perkebunan, seksi penyuluhan dan perlindungan perkebunan, bidang ketahanan pangan, membawakan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan, seksi konsumsi dan keamanan pangan, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dan tata kerja dinas pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan gubernur ini. bagian kedelapan dinas pendapatan daerah paragraf kedudukan dinas pendapatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah. dinas pendapatan daerahndapatan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan. paragraf fungsijak daerah, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis retribusi dan pendapatan lain lain, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan dan dana perimbparagraf susunan organisasi susunan organisasi dinas pendapajak daerah, membawakan seksi bpk dan bank, seksi pajak daerah lainnya, seksi pembukuan dan keberatan pajak. bidang retribusi dan pendapatan lain lain, membawakan seksi retribusi, seksi pendapatan lain lain, seksi bumi, penyertaan modal dan pinjaman daerah. bidang pengembangan pendapatan dan dana perimbangan, membawakan seksi bagi hasil pajak dan bukan pajak,ndapatan daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran vii peraturan gubernur ini. bagian kesembilan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah umkm) paragraf kedudukan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkmindustrian, perdagangan, koperasi dan umkmindustrian, perdagangan, koperasi dan umkmdan menengahindustri: perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri dan luar negeri,dan menengahkoperasi dan umkmindustri, membawakan seksi industri kecil dan menengah, seksi industri agro dan kimia, seksi industri logam mesin elektronika, telematika dan aneka meta). bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri membawakan seksi perlindungan konsumen, seksi perdagangan dalam negeri, seksi perdagangan luar negeri bidang koperasi dan umkm, membawakan seksi bina lembaga koperasi dan umkm, seksi fasilitas pembiayaan dan permodalan, seksi produksi usaharindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm sebagaimana tersebut dalam lampiran viii peraturan gubernur ini. bagian kesepuluhkekuatan dan perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan, pesisir, pulau pulau kecil dan pengawasan sumber daya ikan. paragraf fungsi untuk: perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan budidaya:ce. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pesisir, pulau pulau kecil dan pengawasan sumber daya ikan.: penyelenggaraan urusan kesekretariatan: 8g. pelaksanaan unit pelaksana teknis dinaskelautan dan perikanan terdiri atas kepala dinas sekretaris, membawakan sub bagian perencanaan program sub bagian umum sub bagian keuangandan pembenihprasarana dan pengelolaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan seksi teknologi dan pengembangan usaha penangkapan ikan seksi pengelolaan sumberdaya ikan dan pelayanan usaha penangkapan ikan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, membawakan seksi teknologi dan pengolahan mutu dan hasil perikanan seksi pengembangan usaha pengolahan ikan dan promosi investasi seksi kelembagaan dan pemasaran hasil perikanan bidang kelautan, pesisir, pulau pulau kecil dan pengawasan sumber daya ikan, membawakan (l) seksi pengawasan perikanan dan kelautan seksi rehabilitasi, konservasi kelautan dan perikanan seksi pemetaan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil. unit pelaksana teknis dinas kelompok jabatan fungsional bagan susunan organisasi dan tata kerja dinas kelautan dan perikanan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan gubernur ini. bagian kesebelasrtambangan umum, geologi dan sumber daya mineral, listrik dan pemanfaatan energi, minyak dan gas bumi. paragraf fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokokgeologi dan sumber .:energi dan sumberdaya mineral, terdiri atas:tambangan umum, membawakan seksi pengusahaan, seksi teknis dan pembinaan pertambangan, seksi konservasidan produksi. bidang geologi dan sumber daya mineral, membawakan seksi air tanah dan lingkungan geologi: seksi sumber daya mineral dan batubara, seksi geologi dan mitigasi bencana. bidang listrik dan pemanfaatan energi, membawakan seksi ketenagalistrikan, seksi pengembangan energi, seksi konservasi energi. bidang minyak dan gas bumi, membawakan seksi hulu minyak dan gas bumi: seksi hilir minyak dan gas bumi, seksi jasa penunjang minyak dan gas bumi. unit pelaksana teknis dinas. kelompok jabatan fungsional bagan susunan organisasi dan tata kerja dinas energi dan sumber daya mineral sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan gubernur ini. bab unit pelaksana teknis dinas dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas. pembentukan susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinasprovinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. kelompok jabatan fungsionalundangan yang berlaku. bab vii eselon organisasi dinas daerah kepala dinasapabila kepala dinasprovinsi kalimantan utara tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi kalimantan utdan literatur terhadap susunan organisasi dan tata kerja dinadinas daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. uraian tugas jabatan struktural dilingkungan dinas daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernurdinasrah provinsi kalimantan utara, drs. badrul, pembina utama madinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragsta enzim bidang pendidikan bidang pendidikan non bidang kebudayaan bidang menengah formal dan informal pemuda dan olahraga lilit dasar fommobopepnenfepag seksi seksi peningkatan mutu seksi seksi seksi peningkatan mutu pendidikan pendidikan anak usia nilai budaya, seni dan pemberdayaan dan 1nnn ein sera pengembangan kepemudaan pendidik dan tenaga pendidikan dini dan gender film kependidikan seksi seksi seksi pendidikan seksi kurikulum dan kurikulum dan masyarakat dan seksi sejarah kewirausahaan pemuda kesiswaan kesiswaan kesetaraan dan industri olahraga seksi seksi seksi seksi kelembagaan dan kelembagaan dan permusuhan peningkatan prestasi sarana pendidikan sarana pendidikan olahraga pj. gubernur kalimantan utara dr. irianto lambiek lampiran bagan struktur organisasi dinas kesehatantasan bidang sumber data bidang pelayanan bidang kesehatan fungsional kesehatan kesehatan masyarakat penyakit dan penyehatan iii lingkungan iii seksi kesehatan dasar, seksi seksi jaminan kesehatan seksi pengendalian penyakit liittittie rujukan kesehatan keluarga menular seksi kesehatan daerah seksi seksi seksi tenaga dan sarana terpencil, perbatasan promosi kesehatan dan pengendalian penyakit dan keluarga miskin pemberdayaan bencana seksi farmasi makanan, sesi minuman dan alat seksi kesehatan khusus seksi gizi kesehatan penyehatan lingkungan pj. gubernur kalimantan utara dr. irianto lambiek lampiran jii bagan struktur organisasi dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasiosial bidang tenaga kerja bidang transmigrasi seksi pembinaan, moro seksi pemberdayaan seksi pengembangan pemberdayaan dan sosial tenaga kerja pelayanan masyarakat transmigrasi seksi pelayanan dan seksi pengawasan seksi perlindungan rehabilitasi sosial ketenagakerjaan pekerja migran seksi bantuan dan seksi hubungan seksi perencanaan dan industrial dan jaminan pengembangan kawasan jaminan sosial sosial tenaga kerja transmigrasi pj. gubernur kalimantan utara dr. irianto lambiek lampiran bagan struktur organisasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatikrhubungan meera dan bidang komunikasi bidang pos dan fungsional darat dan udara dan informatika telekomunikasi dan penyeberangan viii) seksi angkutan jalan seksi angkutan laut seksi seksi pos liiiiil teknologi informasi seksi angkutan sungai seksi angkutan udara danau dan bas ala meri mad seksi telekomunikasi seksi teknik sarana dan seksi dokumentasi dan seksi membagi seksi pelabuhan masa secara evaluasi pj. gubernur kalimantan utara dr. irianto lambiek lampiran bagan struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan tata ruangumber daya air bidang bina marga bidang cipta karya bidang tata ruang liiiii man seksi perencanaan jalan seksi seksi perencanaan, seksi irigasi gan jembatan pemanfaatan dan limit penataan bangunan pengendalian seksi seksi pengaturan, seksi sungai dan rawa seksi jalan perumahan dan pembinaan dan pemukiman pengawasan seksi penyehatan seksi program seksi pantai dan air seksi jembatan dan baku bangunan pelengkap lingkungan dan air monitoring dan bersih evaluasi utd pj. gubernur kalimantan utara dr. irianto lambiek lampiran bagan struktur organisasi dinas pertanian, kehutanan, dan ketahanan pangan provinsi kalimantan utara sub bagian sub bagian sub: bagian perencanaan program umum keuangan kelompok jabatan bidang tanaman pangan bidang kehutanan dan bidang fungsional dan hortikultura bidang peternakan perkebunan ketahanan pangan "iii seksi pengembangan seksi perencanaan, produksi tanaman seksi pembibitan dan produksi dan merger pangan dan budidaya peternakan pemanfaatan hasil distribusi pangan hortikultura hutan seksi pengolahan hasil seksi pengembangan seksi industri dan pemasaran tanaman kawasan dan usaha hasil hutan dan seksi konsumsi dan pangan dan peternakan pembinaan perlindungan keamanan pangan hortikultura hutan seksi benih tanaman seksi kesehatan hewan seksi pengembangan, pangan dan dan pemasaran hasil produksi dan pemasaran hortikultura peternakan hasil perkebunan seksi penyuluhan dan seksi penyuluhan dan teknologi tanaman seksi penyuluhan dan perlindungan pangan dan hortikultura teknologi peternakan perkebunan pj. gubernur kalimantan utara dr. irianto lambiek lampiran vii bagan struktur organisasi dinas pendapatan daerahngembangan fungsional bidang pajak daerah pendapatan dan dana "tllllli perimbangan iii seksi bpk dan bank seksi retribusi seksi bagi hasil pajak litttitil dan bukan pajak seksi pajak daerah seksi pendapatan seksi analisis kebijakan lainnya lain lain pendapatan seksi pembukuan dan bea heater seksi dana perimbangan keberatan pajak lainnya pj. gubernur kalimantan utara dr. irianto lambiek lampiran viii bagan struktur organisasi perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukmrdagangan fungsional bidang industri dalam ngeri dan luar bidang koperasi dan umkm negeri seksi industri kecil seksi perlindungan seksi dan menengah konsumen edit seksi industri agro dan seksi perdagangan seksi fasilitasi kimia dalam negeri pembiayaan dan permodalan seksi industri logam seksi perdagangan seksi produksi usaha mesin, elektronika, luar negeri dan pemasaran telematika dan aneka (meta) pj. gubernur kalimantan utara: (pit dr. irianto lambiek lampiran bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikankelautan, pesisir, fungsional bidang perikanan budidaya bidang perikanan tangkap bidang pengolahan dan pulau pulau kecil dan pemasaran hasil perikanan tts pengawasan dan sumber iii titik daya ikan seksi prasarana dan "tt seksi teknologi budidaya pengelolaan pelabuhan teknologi dan sesi pengawasan dan ihan perikanan dan pangkalan pemain pendaratan ikan perikanan perikanan dan kelautan seksi teknologi dan seksi sarana dan prasarana seksi pengembangan usaha seksi rehabilitasi, budidaya dan pembenihan pengembangan usaha pengolahan ikan dan konservasi kelautan dan penangkapan ikan promosi investasi perikanan seksi pengelolaan seksi pemetaan, sea sumberdaya ikan dan seksi kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat kesehatan ikan pelayanan usaha pemasaran hasil perikanan pesisir dan pulau pulau penangkapan ikan kecil pj. gubernur kalimantan utara dr. irianto lambiek lampiran bagan struktur organisasi dinas energi dan sumberdaya mineralbidang pertambangan bidang geologi dan bidang listrik dan bidang minyak dan gas union. umum sumber daya mineral pemanfaatan energi bumi seksi air tanah dan seksi hulu minyak dan seksi pengusahaan lingkungan geologi seksi ketenagalistrikan gas bumi seksi teknis dan pembinaan seksi sumber daya seksi pengembangan seksi hilir minyak dan pertambangan mineral dan batubara energi gas bumi seksi geologi dan seksi konservasi dan seksi jasa penunjang mitigasi bencana ksi produksi berisi komando bner minyak dan gas bumi geologi pj. gubernur kalimantan utara dr. irianto lambiek
tema peraturan gubernur kalimantan selatanpada masyarakat, untuk menjaga mutu benih yang berkualitas dan memberikan perlindungan tanaman perkebunan, dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis lingkungan dinas perkebunankeputusan menteri pertanian nomor pts ot. tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhanorganisasi dan tata balai perbenihan dan proteksi tanaman perkebu dan perangkat daerah lainnya sebagai daerah otonomkepala dinas adalah kepala dinas perkebunan provinsi kalimantan selatan. kepala balai adalah kepala balai proteksi dan perbenihan tanaman perkebunan pada dinas perkebunan provinsi kalimantan selatan. balai perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang selanjutnya disingkat balai adalah unit pelaksana teknis pada dinas perkebunan provinsi kalimantansertifikasi benih dan proteksi tanaman perkebunan bagian kedua kedudukan balai perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah unit pelaksana teknis dinas perkebunan. balai perbenihan dan proteksibalai mempunyai tugas melaksanakan penilaian varietas, klon, pengujian, sertifikasi, pengawasan mutu benih dan pengamatan, identifikasi, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhngawasan mutu benih dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, menyusun program, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan melaksanakan sertifikasi, label dan surat keterangan mutu benih smb) melaksanakan pengawasan benih tanaman perkebunan lintas kabupaten kota menyusun program, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan proteksi tanaman perkebunan mengendalikan dan mengevaluasi penetapan diagnose dan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan opt), sertifikasi, analisa, pengawasan mutu dan peredaran benih, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan opt) ramah lingkungan, mengadakan, perbanyakan dan penyebaran agen dan pestisida nabati: mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jasanya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada balai mempunyai fungsi penyusunan program perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan penetapan varietas, klon, sertifikasi, label dan surat keterangan mutu benih cc. pengawasan peredaran mutu benih pengamatan, identifikasi, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan opt) tanaman perkebunan pengadaan, perbanyakan dan penyebaran agen dan pestisida nabati dan pengelolaan urusan ketatausahaan. bab iii susunan organisasi susunan organisasi balai terdiri atas sub bagian tata usaha seksi sertifikasi dan pengawasan mutu benih seksi pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan opt) dan kelompok jabatan fungsional. bagkegiatan balai sertifikasi benih dan proteksi tanaman perkebunan mengadakan kerjasama internal dan eksternal dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pelayanan sertifikasi, pengawasan mutu benih, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan opt) tanaman perkebunan menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran (rka), melaksanakan menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melaksanakan urusan penatalaksanaan dan perpustakaan menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan tahunan il. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketatausahaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala balai sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. seksi sertifikasi dan pengawasan mutu benih mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan sertifikasi benih, penilaian varietas, klon, pengawasan dan pengujian mutu benih perkebu, sertifikasi, label, penilaian varietas, klon, pengawasan dan pengujian mutu benih, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis sertifikasi, label, penilaian varietas, klon, pengawasan dan pengujian mutu benih melaksanakan sertifikasi, label dan surat keterangan mutu benih menyiapkan bahan, mengevaluasi dan melaksanakan analisa kebutuhan sarana dan prasarana sertifikasi, label, penilaian varietas, klon, dan pengawasan mutu benih, menyiapkan bahan dan mengusulkan rencana kebutuhan, dan kalibrasi perlengkapan sarana dan prasarana kegiatan penilaian dan pengujian mutu benih menyediakan dan merawat fasilitas penunjang pelaksanaan penilaian dan pengujian mutu benih melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkap benih, peredaran benih impor dan menetapkan standarisasi mutu benih. menyiapkan, mengembangkan dan menyediakan layanan informasi kegiatan penilaian klon dan sertifikasi benih mengelola dokumen hasil kegiatan penilaian klon dan sertifikasi benih menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan sertifikasi, label, penilaian varietas dan klonpala seksi pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan opt) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan pengamatan, identifikasi, peramalan organisme pengganggu tumbuhan opt), pemasyarakatan teknologi pengendalian ramah lingkungan serta teknologi pengelolaan proteksi tanaman perkebu, identifikasi, peramalan organisme pengganggu tumbuhan opt) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan opt) dan penyebar luasan informasi perlindungan tanaman perkebunan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serangan organisme pengganggu tumbuhan opt), melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyebaran agen dan pestisida nabati, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengamatan, identifikasi dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan opt), menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan opt): melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pengamatan, identifikasi dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan opt): mengelola sarana dan prasarana operasional pengamatan, peramalan organisme pengganggu tumbuhan (opt), menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengamatan dan peramalan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan opt) dan pemantauan dampak penggunaan pestisida,balabalaibalajan pejabat yang mewakili kepala balai dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut dalam hal kepala balaibalai dan pemberhentian kepala balai adalah jabatan eselon iii kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi pada balai adalah jabatan eselon pejabat eselon iii dan pejabat eselon lingkungan balaiatas usul sekretaris daerah bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatanbalabagan struktur organisasi balai sertifikasi dan proteksi tanaman perkebunan balai perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan kelompok jagung sub bagian tata usaha seksi seksi sertifikasi dan pengamatan dan pengawasan pengendalian mutu benih opsebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi kalimantan selatan, pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah kabupaten kota kalimantan jawabandinas badan inspektorat rumah sakit kantor sekretariat daerah sekretariat dprd, pemegang kekuasaan pengelolaankreatribiro keuangan dan kepala dinas pendapatadalah biro keuanganoleh kepala biro keuangan untuk melaksanakan sebagiransaksi ppipid serta pembiayarekeningsel:.,kegiatan,belanja bantuan keuangan adalah belanja bantuan dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan, belanja tak terduga adalahelanja subsidi adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada perusahaan lembaga blue yang menghasilkan jasa pelayanan masyarakat, belanja sosial adalah pemberian bantuan berupa uang.barang dari pemerintah daerah kepada individu, kelubelanja bantuan keuangan partai politik adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi dprd provinsi kalimantan selatan, surat penyediaan dana yang selanjutnya disingkat spdnyataan tanggungjawab belanja, yang selanjutnya disebut spt adalah pernyataan tanggungjawab belanja yang dibuat oleh pa kpa atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu,satuan kerja dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang jasa,,,,atau dibayargubernur, kepala biro keuangan setda, kepala dinas pendapatan daerah, kepala biro perlengkapan setda selaku ppid, dan kepala skpd selaku pengguna anggaran pengguna barang. pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada, bagian ketiga pejabat pengelola keuangan daerah kepala biropengelolaan keuangan daerah berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh gubernur. kepala dinas pendapatperlengkap, mengkoordinasikan pengelolaan serta penghapusan barang milikkeuangdinas pendapatan daerahperlengkapkeuangan selaku ppid dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsidinas pendapatan daerah selaku ppid dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi bud berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah. kepala biro perlengkapan selaku ppid dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan tugas bud berwenang melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. kepala biro keuangan setda melaksanakan fungsi bud dapat mengusulkan kepala bagian anggaran, kepala bagian perbendaharaan dan kepala bagian akuntansi dan kekayaan daerah pada biro keuangan selaku kuasa bud. kepala dinas pendapatan daerah melaksanakan fungsi bud dalam hal pemungutan pajak daerah dapat mengusulkan kepala unit pelayanan pendapatan daerah selaku kuasa bud. kepala biro perlengkapan melaksanakan dapat mengusulkan kepala bagian inventarisasi barang milik daerah selaku kuasa bud. penunjukan kuasa bud sebagaimana dimaksud dalam pada danbud. kepala biro keuangan selaku ppid dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala bagian anggaran, kepala bagian perbendaharaan, kepala bagian akuntansi dan kekayaan daerah pada biro keuangan untuk melaksanakan tugas tugas sebagai berikut kepala bagian anggaran menyusun rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd, penyiapan spd, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, kepala bagian perbendaharaan menyimpan uang daerah dan menyiapkan serta menandatangani penempatan uang daerah, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, dan kepala bagian akuntansidan melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran. kepala bagian anggaran selaku kuasa bud sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyiapkan anggaran kas pemerintah provinsi, menyiapkan spd, dan menyiapkan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. kepala bagian perbendaharaan selaku kuasa bud sebagaimana dimaksud dalam ,mempunyai tugas menyiapkan dan menandatanganinerbitkan surat perintah transfer uang satu) kepada bank kalsel untuk mentransfer dana rekening yang berhak menerima sesuai dengan sp2d yang diterima dari bagian perbendaharaan, menyimpan uang daerah dan menyiapkan serta menandatangani penempatan uang daerah, dan memotong pajak iwp, perum pns dan pajak pajak pihak ketiga serta menyetorkan rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kepala bagian akuntansi dan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ,, mengelola dan menatausahakan investasi daerah, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. kelengkapan administrasi bagian anggaran dalam melaksanakan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ,meliputi dpa dpp deal skpd ppid, anggaran kas pemerintah provinsi, surat penyediaan dana spd), buku register dpa skpd dan dpa ppid, dan buku register spd. kelengkapan administrasi bagian perbendaharaan dalam melaksanakan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ,meliputi, laporan pemotongan iwp, perum, pph dari gaji, daftar pemotongan dan penyetoran pajak ppn p ph) dari cv pt instansi, surat tanda setoran sts), laporan rekonsiliasi bank il. surat perintah transfer uang satu), buku register pengelola keuangan skpd dan ppid, dan keputusan gubernur tentang penunjukan pengelola keuangan skpd ppid. kelengkapan bagian akuntansi dan kekayaan daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi laporan rekapitulasi penerimaan daerah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah surat rekonsiliasi pendapatan, surat rekonsiliasi belanja, kertas kerja (worksheet) laporan keuangan ppid neraca saldo ppid, laporan semester pertama ppid, laporan realisasi anggaran ppid, neraca ppid, catatan atas laporan keuangan ppid, kertas kerja worksheet) laporan keuangan pemerintah provinsi, il. laporan semester pertama pemerintah provinsi, laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi, neraca pemerintah provinsi, oo. laporan arus kas pemerintah provinsi, catatan atas laporan keuangan pemerintah provinsi, g . pernyataan tanggung jawab laporan keuangan pemerintah provinsi, laporan mutasi penempatan deposito, laporan mutasi piutang dan hutang, dan laporan mutasi investasi permanen dan non permanen. dalam hal pengelolaan keuangan daerah, biro keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu, kepala biro keuangan selaku kuasa pengguna anggaran. kepala biro keuangan selaku ppid melakukan pembayaranbelanja tidak terduga serta pengeluaran pembiayaan, dengan persetujuan pengguna anggaran. dalam hal melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah pada biro keuangan, menunjuk bendahara pengeluaran pembantu, bendahara pengeluaran ppid, bendahara penerimaan ppid. bagian keempat pengguna anggaran pengguna barangpemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluarantu, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab belanjoo.yang dapat diusulkan ditunjuk sebagai pengguna anggaran pengguna barang adalah pejabat eselon pada sekretariat daerah, pejabat eselon pada dinas badan sekretariat dprd inspektorat rumah sakit lembaga, dan pejabat eselon iii pada kantor sekretariat. dalam hal pengguna anggaran. dalam hal pengguna anggaran pengguna barang berhalangan sementara kurang dari (tiga puluh) hari maka dapat menunjuk pejabatdalam hal pengguna anggaran pengguna barang berhalangan tetap, dan belum ada maka kewenangan untuk penandatanganan spm belanja gaji dan tunjangan ditandatangani oleh kepala biro keuangan selaku ppid. dalam rangka pengadaan barang jasa, pengguna anggaran pengguna barang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen kom) sesuai peraturan perundangan bidang pengadaan barang jasa pemerinteselon (dua) atau pejabat eselon iii (tiga) pada skpd selaku kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang, kecuali pengguna anggaran pada kantor sekretariatatau rentang kendali, jumlah kegiatan dan lokasi tempat kedudukan skpd melalui sekretaris daerahls, dandan bertanggung jawab berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaranpada sekretariat daerah rumah sakit, dan pejabat eselon iii pada badan dinas inspektorat sekretariat dprd. biro upt balai yang mempunyai dpa tersendiri, dalam melaksanakan tugasnya sesuai sebagaimana dimaksud dalam bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui pengguna anggaran induknya. pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran pada skpd yang tidak mempunyai dpa tersendiri, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan dan tidak dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu, kecuali pembantu bendahara yang bertanggungjawab kepada bendahara pengelukuasa pengguna anggaran kuasaan tugas dan penunjukan pelaksana harian. dalam hal kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang berhalangan sementara kurang dari (tiga puluh) hari maka kuasa pengguna anggaran menyerahkan kewenangannya kepada pengguna anggaran induknya termasuk penandatanganan spm dan tugas tugas lain dalam pengelolaan keuangan skpd. dalam rangka pengadaan barang jasa, kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai peraturan perundangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah. bagian keenam pejabat ketatausahaan keuangan ppk untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam dpa skpd,. pejabat ketatausahaan keuangan ppk) dalam melaksanakan tugasnya meliputi skpd yang bersangkutan serta biro unit kerja balai yang berada dibawahnya, dengan pertimbangan kondisi tertentu faktor geografis kepala biro unit kerja balai dapat mengusulkan kepada pengguna anggaran induknya untuk ditunjuk ppk pada biro unit kerja balai tersebut. pejabat yang dapat ditetapkan sebagai pejabat ketatausahaan keuangan ppk) adalah kepala bagian pada biro keuangan lingkup sekretariat daerah, sekretaris pada lingkup badan dinas inspektorat dan kepala bagian pada sekretariat dprd, kepala bagian keuangan lingkup rsud, dan kepala sub bagian tu keuangan lingkup kantor sekretariat. pejabat ketatausahaan keuangan ppk) dapat dibantu oleh (tiga) unsur pembantu, yaitu petugas penyiar spm, petugas pelaksana verifikasi lpj spj, dan petugas pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan, kecuali untuk ppk pada kantor sekretariat dibantu oleh (dua) orang pembantu yaitu petugas penyiar spm, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan petugas pelaksana verifikasi lpj spj. pejabat ketatausahaan keuangan ppk) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada dapat menunjuk (dua) orang pembantu pada biro balai unit kerja yaitu petugas penyiar spm, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan petugas pelaksana verifikasi spj. pejabat ketatausahaan keuangan ppk) pada biro unit kerja balai yang ditunjuk karena kondisi tertentu faktor geografis dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk (dua) orang pembantu yaitu: petugas penyiar spm, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan petugas pelaksana verifikasi spj. para pembantu pejabat ketatausahaan keuangan ppk) sebagaimana dimaksud pada dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada ppk skpd unit kerja. pejabat ketatausahaan keuangan ppk) tidak boleh merangkap sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran,pk)spp gu,ariasi spp: menyiapkan spm, melaksanakan akuntansi skpd unit kerja, menyiapkan laporan keuangan skpd unit kerja, dan melaksanakan verifikasi atas lpj spj yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pengeluaran skpd unit kerja, pelaksanaan verifikasi atas lpj spj sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dokumen lpj spj dan kelengkapdan mengajukan laporan lpj spj yang telah diverifikasi kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk disahkan. pejabat ketatausahaan keuangan ppk) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara formil kepada pengguna anggaran. apabila pejabat ketatausahaan keuangan ppk) berhalangan sementara, ditunjuk pejabat sementara yang diberi kewenangan sebagai ppk oleh pengguna anggaran. kelengkapan administrasi pada ppk register surat penolakan penerbitan spm, dan surat pernyataan kelengkapan administrasi kelengkapan spp. kelengkapan administrasi pada ppk skpd fungsi verifikasi meliputi register penerimaan laporan pertanggungjawaban penerimaan spj), register pengesahan laporan pertanggungjawaban penerimaan, cc. spj), register pengesahan laporan pertanggungjawaban belanja, 9g.,buku besar, buku pembantu: bukti memorial, register bukti memorial, kertas kerja worksheet) laporan keuangan skpd, neraca saldo skpd, laporan realisasi triwulan apbd skpd, laporan realisasi semester apbd skpd, il. laporan realisasi anggaran tahunan skpd, neraca skpd, catatan atas laporan keuangan skpd, dan oo. pernyataan tanggungjawab kepala skpd. bagian keenam pejabat pelaksana teknis kegiatan skpddan menetapkan pejabat pada skpd atau unit kerja selaku ppt. penunjukan pejabat sebagaimana dimaksudkanjabat pada skpd atau unit kerja yang ditunjuk selaku ppt adalah:, dan staf pelaksana skpd yang membintangi dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan pertimbangan jumlah kegiatan, beban kerja, lokasi kegiatan. ppt yang dijabat oleh pejabat eselon iii bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran. ppt yang dijabat oleh pejabat eselon iv, pejabat fungsional umum, staf pelaksana, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran melalui pejabat eselon iii yang membidangi. ppt yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kpmbantu pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang jasa, dan menandatangani bukti pengeluaran atas penggunaan belanja. apabila ppt berhalangan sementara maka kewenangan diambil alih pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. bagian kedelapan paragraf kesatu bendahara gubernur atas usul kepala biro keuangankebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran. persyaratan untuk menjadpada sebagai berikut diutamakan yang telah memiliki sertifikasi kursus bendaharawan daerah atau yang sederajat, diutamakan yang memeiliki kemampuan teknis perbendaharaan, tidak menjabat atau pernah menjabat sebagai bendahara lebih dari (lima) tahun berturut turut pada skpd yang bersangkutan sejak diberlakukannya peraturan gubernur ini, batas usia maksimum tahun, dengan pangkat serendah rendahnya ii b dan setinggi tingginya iii c sejak diberlakukannya peraturan gubernur ini, dan tidak boleh dirangkap oleh pa, kpa, ppk skpd unit kerja dan ppt.cara administratif bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melalui ppk skpd dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada gubernur melaluidalam hal bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir maka lebih dari (tiga) hari sampai selama lamanya (tiga puluh) harijabat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, dan apabila melebihi (tiga puluh) hari sampai selama lamanya sembilan puluh) hari, harus ditunjudan diadakan berita acara serah terima. apabila bendaharawan sebagaimana dimaksud pada hurufengguna anggaran kuasa pengguna anggaran paling lambat (tiga) hari sejaberhenti sebagaimana dimaksud pada mengusulkan penggantinya kepada ppid. paragraf kedua bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu pada skpd unit kerja bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu pada skpd unit kerjunit kerja. rincian tugas bendahara penerimaanskpd unit kerjaaragraf ketigarincian tugas bendahara penerimaan ppid adalah: melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada ppidppidkecuali kondisi lain yang ditetapkan kemudian (tempat yang jauh kondisi geografis), dan mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank. dalam melaksanakan tugasnya, bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara ppid dapat dibantu oleh pembantu bendahara untuk pembuat dokumen penerimaan dengan tugas sebagai berikut, menyiapkan lpj spj, dan menghimpun bukti bukti penerimaan sebagai lampiran lpj spj. penunjukan para pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksudaragraf keempat bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpd unit kerja bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpd unit kerjayang bersangkutan. rincian tugas bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu.lakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran pembantu bendaharapada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantupembantu bendahara, dan menandatangani spt. dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran yang dpa skpd tidak dipisahkan, dapat ditunjuk (satu) pembantu bendaharapembantu bendahara pengeluaran skpd menerima dan menyimpan uang persediaanparagraf kelimarincian tugasdan menerbitkan dan mengajukan spp untuk memperoleh persetujuan dari melalui kepala biro keuangan selaku ppid dan ppkngeluaran pembiayaan:ppt: dan cc. mengembalikan dokumen pendukung spp ls ppid apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap. dalam melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara ppid kecuali pembantu bendahara dapat dibantu olehmencatat penerimaan pengeluaran pada buku besar dan buku besar pembantu, dan. penunjukan para pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksudkanb iii kebijakan penyusunan apbd bagian kesatu penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran skpd, anggaran kas dan surat penyediaan danunit kerja, serta pendapatan yang telah diperkirakan. mekanisme penyusunan dpa skpd sebagai berikut birounit kerja, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, biro keuangan mengesahkan rancangan dpa skpd unit kerja dengan persetujuan sekretaris daerah, dpa skpd yang telah disahkan disampaikan kepada kepala skpd unit kerja, dan dpa skpd yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala skpd unit kerja. skpd unit kerjaibit benih, pengadaan jasa cleaning service, sewa kendaraan operasional dan kegiatan lain yang sifatnya rutin tiap tahun ada. penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak, tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. mekanisme penyusunan anggaran kas sebagai berikut pengguna anggaran kuasa pengguna anggaranirodan biroetelah penetapan anggaran kas, kepala biro keuangan selaku ppid menerbitkan spd untuk masing masing skpd. bagian keduadan realisasi penerimaan dana perimbangan tahun anggaran sebelumnya. bagian ketigsesuai dengan ketentuan yang berlakuhibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja subsidi diberikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bantuan subsidi unit kerjaa.untuk menghitung kebutuhan riil sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan,penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif: frekuensi dibatasi sesuai dengan substansi, unit kerja, dilakukan secara selektif sebagaimana dimaksud padaempatapabila dasar hukum masih diproses, pendapatan sementara dimasukkan penerimaan tak tertampungretribusi daerah,kalimantan selatandana talanganentukan dana talangan, dan, penerimaan penerimaan tabungan perumahan pns, penerimaan asuransi kesehatan akses) pns,setiap skpd unit kerjaunit kerja dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. skpd unit kerja dilarang menggunakan secara langsung penerimanya untuk membiayai pengeluaran pengeluaran, kecuali skpd yangkalsel dengan ketentuan setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah,ditentukan lain seperti tempat yang jauh kondisi geografis, dan cc. penyetoran bank kalsel dapat dilakukan melalui cabang utama, cabang pembantu, kantor kas dan kantor kas pembantu. skpd unit kerja setiap bulan menyampaikan laporan target dan realisasi pendapatan kepada dinas pendapatan provinsi kalimantan selatan. kepada skpd unit kerja pemungut pajak dan retribusi daerah diberikan upah pungut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. uang milik daerah yang dikelola oleh ppid, yang menurut perhitungan dalam kurun waktu tertentu belum digunakan dengan persetujuan sekretaris daerah dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuanganppijasa giro hasil penempatan uangyang terjadi dalam tahun yang sama danmekanisme pengembalian pendapatan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: skpd unit kerja pengampu pendapatan yang bersangkutan mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pendapatan kepada biro keuangan dihampiri bukti yang lengkap dan sah, berdasarkan pengajuan tersebut kepala biro keuangan melakukan verifikasi atas kelengkapan bukti bukti pengembalian pendapatan. apabila bukti telah lengkap dan sah, biro keuangan menerbitkan spd dengan menunjuk kode rekening pembebanan pengembalian pendapatan yang bersangkutan, dan berdasarkan spd tersebut, bendahara pengeluaran ppid mengajukan spp untuk diterbitkan spm melalui ppk skpd sekretariat daerah, untuk diajukan kepada kepala bagian perbendaharaan biro keuangan untuk diterbitkan sp2d. bagian ketiga pelaksanaan anggaran belanja paragraf kesatu pengelutibkan spd oleh kepala biro keuangan selaku bud atau surat keputusan gubernur lainnya yang disamakan dengan spd. semua pengeluaran daerahkalselinsentif upah pungut pendapatan. belanja penerimaan lainnya gubernur wakil gubernur dan pimpinan anggota dprd, danadministrasi keuangan,.. pengeluaran apbd tahun sebelumatau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pelaksanaan anggaran belanja paragraf kedua subsidi hibah, bantuan, bagi hasil dan belanja tidak terduga pemberian hibah dilaksanakan dengan naskah perjanjian hibah daerah nph), sedangkan pemberian bantuan subsidi, sosial, bagi hasil pajak kepada kabupaten kota, bantuan keuangan kepada kabupaten kota, bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan dengan keputusan gubernur. penerima hibah, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada kabupaten kota, bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab atas penggunaannya dan wajib menyampaikan laporan penggunaannya kepada gubernur. pertanggungjawaban bantuan partai politik sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan yang berlaku.serta bantuan sosial diatur dalam peraturan gubernur tersendiri. penyusunan hpd diampu oleh skpd unit kerja yang membidangi dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana tersebut, untuk bantuan yang disebabkan oleh kesalahan data penerima, sehingga belum dapat terealisir, pt. bank kalsel agar segera melaporkan secara tertulis kepada biro keuangan, pt. bank kalseldimaksud paddinas pendapatan daerah menyiapkan keputusan gubernur tentang alokasi bagi hasil pajak daerah, setiap bulan biro keuangan cg. bagian akuntansi dan kekayaan daerah melakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan pajak daerah yang masuk rekening kas umum daerah provinsi kalimantan selatan dengan dinas pendapatan paling lambat (tujuh) hari kerja bulan berikutnya berdasarkan data tersebut pada huruf dinas pendapatan membuat rekomendasi untuk pencairan dana bagi hasil kepada biro keuangan, biro keuanganiro keuangan melakukan transfer kepada kabupaten kota. bagi kabupaten kota yang melaksanakan program dan kegiatan bantuan keuangan dari provinsikabupaten kota dapat melaksanakan program dan kegiatan yan, dalam hal program kegiatan dimaksud terjadi setelah perubahan apbd ditetapkan, maka kabupaten kota menyampaikannya dalam laporan realisasi anggaran lra). pemerintah kabupaten kota dapat menyediakan dana pendamping yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana bantuan keuangan. penyaluran bantuan keuangan kepada kabupaten kota sebagai berikut: semua bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota disalurkan melalui rekening kas umum daerah kabupaten kota dan harus masuk dalam apbd kabupaten kota yang bersangkutan, pencairan dana bantuan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap, tahap pertama maksimal sebesar setelah kontrak ditandatangani dan sisanya dapat dicairkan setelah pekerjaan telah mencapai 75y60 atau lebih, bantuan keuangan kepada kabupaten kota dimaksud dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan pencariannya dapat dilakukan sekaligus. syarat untuk pencairan bantuan keuangan kepada kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada adalah:satu materai cukup, rencana anggaran biaya, jadwal dan lokasi kegiatan, untuk kegiatan fisik tahap pertama dihampiri skppbj smk kontrak kerja, sedangkan untuk tahap berikutnya dihampiri berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan capaian fisik atau lebih, dan untukpelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada adalah: dana bantuan agar digunakan sesuai dengan rencana semula, dan pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab bupati walikota yang bersangkutan, pelaksanaan kegiatan bantuan yang dialokasikan dalam apbd indukprovinsi dapat melakukan penghentian pencairan bantuan tersebut, pelaksanaan kegiatan bantuan yang dialokasikan dalam perubahan apbd diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan. apabila kabupaten kota tidak bisa menyelesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan, dapat dilanjutkan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan mengajukan izin tertulis kepada gubernur, izin sebagaimana dimaksud pada huruf disertai dengan surat pernyataan bupati walikota yang menyatakan bahwa bantuan tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tidak untuk dialihkan atau membiayai kegiatan lain, dan bupati walikota bertanggunguruf harus diberitahukan ketua dprd kabupaten kota yang bersangkutan untuk jaminan penganggaran pada tahun berikutnya. pelaporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut bupati walikota wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan bantuan serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya kepada gubernur cg. kepala biro keuangan sekretariat daerah provinsi kalimantan selatan dengan tembusan kepada kepala badan perencanaan dan pembangunan dan inspektur provinsi kalimantan selatan, penyampaian laporan kepada gubernur, agar dikoordinir oleh sekretaris daerah kabupaten kota, dan pemerintah provinsi secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian alokasi dana bantuan keuangan kepada kabupaten kota.erlindungan masyarakat provinsi kalimantan selatkeuangan kepada partai politikdiatas maprovinsi kalimantan selatdaerah provinsi kalimantan selatan. belanja tidak terduga merupakangeluaran dengan kriteria darurat dan mendesak dimaksud apabila dilakukan sebelum perda tantang perubahan apbd ditetapkan agar ditampung dalam perubahan apbd, sedang apabila dilakukan setelah peraturan daerah tentang perubahan apbd ditetapkan agar dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (lra)atau bupati walikota berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari tumpang tindih pendanaan. pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga diatur sebagai berikut:adan penanggulangan bencana daerah provinsi kalimantan selatancc. atas dasar persetujuan keputusan gubernur, biro keuangbencana alam atau bencana sosial yang ditangani oleh skpd provinsi dana dicairkan rekening rekening bendahara pengeluaran skpd yang bersangkutan melalui mekanisme spp tu. persyaratan untuk pencairan dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut surat permohonan pencairan dana dari kepala skpd, nomor rekening skpd, dan akuntansi rangkap (enam), satu bermaterai cukup. bagian keempat paragraf kesatu pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah anggaran pembiayaan hanyakedua sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya lpa) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya lpa) merupakan pembiayaan dari komponen kelebihan target, sisa anggaran tahun lalu, kegiatan lanjutan atas beban belanja langsungbiro keuanganiro keuangan paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan. jumlah anggaran dalam dapat.ceure. paragraf ketigiro keuangagian perbendaharaan atas persetujuan kepala biro keukeempatkelima, dan gubernur dengan persetujuan dprd untuk jumlah lebih dari rp5. (lima miliar rupiah). bab penggeseran dan perubahan anggaran.nggeseran antar sub rincian objek dan rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan tidak menambah pagu anggaran dapat dilakukan atas persetujuan ppid,, revisi dan atau pergeseran anggaran kas dapat dilakukan atas persetujuan ppiddengan persetujuan dprd, dancakupan rancangan perubahan apbd sebagai berikutdanbab vii pengelolaan kas paragraf kesatu, dan pembiayaan daerah. paragraf kedua pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas kepala biro keuangankepala biro keuangan membuka rekening kas daerah pada bank. penunjukandalam rangka pengelolaan kas, kepala biro keuangan dapat memerintahkan pemindahbukuan dan atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud padadimaksud pada dan dilaporkan dan mendapat izin dari kepala biro keuangan. paragraf ketigaviii penatausahan pelaksanaan apbd bagian kesatu azas umum ketatausahaan pelaksanaan apbd pejabatatausahaan pelaksanaan apbd menggunakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sipil) dan manual. bagian kedua ketatausahaan penerimaan paragraf kesatu ketatausahaan penerimaan skpdlengkapan administrasi bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada menggunakan buku kas umum, buku pembantu perincian obyek penerimaan, cc. buku rekapitulasi penerimaan harian, buku register sts, dan laporan pertanggungjawaban fungsional dan administratifbadan layanan umum daerah ppk blue). bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantusiro keuangan selaku bud paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. biro keuangparagraf kedua ketatausaha,: dan bukti penerimaan yang sah lainnya.biro ppidppid yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan dihampiri dengan bukti bukti penerimaan yang sah dan lengkap. paragraf ketiga ketatausahaan penerimaan bud bank sebagai pemegang kas daerah menyimpan seluruh penerimaan daerah dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan dokumen dokumen yang digunakan oleh bankdan bukti penerimaan lainnya yang sah. seluruh uang kas yang diterima oleh bankselaku bank pemegang rekening kas daerah. bagian ketiga ketatausahaan pengeluaran paragraf kesatu ketatausahaan pengeluaran skpdkelengkapan administrasi pada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran skpd surat pengantar spp up gu tu ls gaji barang dan jasa ringkasan spp up gu tu ls gaji barang dan jasa ls, cc. rincian rencana penggunaan spp up gu tu ls barang jasa ls bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu, berita acara pemeriksaanbendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembanpembantu, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran spj belanja fungsional register pengiriman pengesahan spj pengeluaran, uu. register spp spm sp2d, register surat penolakan penerbitan spm, bukti pengeluaran dana, xx. surat pernyataan tanggungjawab belanja, surat ringkasan kontrak, bukti penyerahan uang muka kerja panjar dan aa. formulir verifikasi pencairan insentif retribusi daerahparagraf kedua ketatausahaan pengeluaran ppid bendahara pengeluaran ppippid yang menjadi tanggung jawabnya. kelengkapan administrasi pada bendahara pengeluaran ppid, meliputi buku register spp spm sp2d ppid, buku kas umum bendahara pengeluaran ppid, buku rincian objek belanja bendahara pengeluaran ppid, dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran ppiagian keempat surat penyediaan danabagian kelima ketentuan spp tambahan uang spp tu) dan spp langsung spp ls). pada awal tahun anggaran setelah penunjukan pengelola keuangan skpd, dpa skpd dan spd ditetapkan oleh gubernur dan kepala biro keuangan ppid), bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu mengajukan spp uang persediaan up) kepada pejabat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran meladapat diberikan untuk pengeluaran pengeluaran: belanja barang, danpembayaran langsung dalam rangka perolehan asset. dapat diberikan setinggi tingginya (sepeda belas) dari alokasi belanja langsung setelah dikurangi dan ditetapkan dengan keputusan gubernur, cc. uang persediaan diberikan sekali dalam setahun. keperluan pengeluaran sehari hari yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara belum membebani kode rekening anggaran yang tersedia dalam dpa skpd50. (lima puluh juta rupiah),pengesahan bukti pengeluaran, dan sisa yang masih ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetorkan oleh biro keuangan dibukukan sebagai pengembalian sesuai mak yang ditetapketiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti yang sahberdasarkan persetujuan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran skpd dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada pembantu bendahara pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatbukan bagian bagian dari,iro keuangan ppid) setda provinsi kalimantan selatanbank yang ditunjukdan kpa batas pengajuan tambah uang persedidan kpa, ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud dimaksud pada, il. pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran harus memberitahukan secara tertulis kepada biro keuangan, dan pertanggungjawaban sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan telah disahkan oleh pa kpa.cpengajuan spp ls pengadaan barang dan jasa segera disampaikan bud sesuai perjanjian dalam kontrak danuntuk pembayaran kekurangan susulan gaji bukti asli lampiran spp up tu gu.ls merupakan arsip yang disimpan dan menjadi tanggung jawab pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. bagian keenam. kelengkapan dokumen spp up terdiri dari surat pengantar spp up, rincian perhitungan besaran nilai up, salinan penunjukkan pengelola keuangan skpd, salinan dpa skpd, salinan sj . bukti setor sts) sisa uang persediaan tahun lalulpj) atas penggunaan dana spp up spp gu periode sebelumnya, salinan spd, tanda bukti pembayaran akuntansi yang lengkap dan sah, surat pernyataan tanggungjawab belanja spt), dan surat setoran pajak ssp) yang telah dilegalisir oleh pa kpa. spp gu yang diajukan dibuat rangkap (empat) terdiri dari lembar untuk pa kpa ppk skpd ppk skpduntuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana anggaran yang dimintakan tu, jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, salinan spd: surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran bahwa dana tambahan akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan: dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung dan sesuai dengan rincian rencana penggunaan yang dimintakan. saldo buku kas umum dan rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir. untuk pengajuan spp selanjutnya harus dihampiri bukti penyetoran sisa penyetoran sebelumnya dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebelumnya yang ditandatangani oleh pa kpakepada atau kpa melalui ppk skpdnon belanja pegawai pembayaran pengadaan barang dan jasa surat pengantar spp ls, rincian spp ls, lampiran spp ls pengadaan barang jasa mencakup surat perjanjian kontrak spk yang mencantumkan nomor rekening rekanan, surat pernyataan pejabat pengguna anggaran pengguna barang mengenai penetapan rekanan, npp, nomor rekening bank penyedia barang jasa pada bank umum, surat penyetoran pajak ssp) disertai faktur pajak (ppn dan ph) yang telah ditanda tangani wajib pajak, resume kontrak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, berita acara pemeriksaan bermaterai yang ditanda tangani oleh pihak ketiga rekanan serta unsur penerima hasil pekerjaan berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, berita acara penyelesaian pekerjaan, bermaterai cukup, j)) berita acara serah terima pekerjaan barang jasa bermaterai cukup, berita acara pembayaran bermaterai cukup, akuntansi bermaterai nota faktur yang ditandatangani pihak ketiga, bendahara pengeluaran dan ppt dan(jabat pengguna anggaran pengguna barang yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan lain selain pembayaran langsung ls), dan kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukannya. pembayaran biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air) surat pengantar spp ls, rincian spp ls, dan lampiran spp ls pengadaan barang jasa mencakup. bukti tagihan daya dan jasa, dan nomor rekening pihak ketiga pln, telkom, dam dll),kelengkapan dokumen spp ls belanja pegawai pembayaran spp ls gaji dan tunjangan mencakup,bank kalsel, pengantar spp, ringkasan spp, rincian penggunaan anggaran belanja pegawai dengan dihampiri: copy caleg (dilegalisir), copy mutasi (dilegalisir),, dan copy hukuman disiplin dari gubernur (dilegalisir), untuk kekurangan gaji dihampiri copy kenaikan pangkat (dilegalisir), copy berkalakekurangan tunjangan jabatan dihampirigaji terusan dihampiri copy surat keterangan kematian dari kepala kelurahan kepala desa dan camat(dilegalisir), copy pangkat terakhir (dilegalisir), copy surat nikah(dilegalisir), dan potongan iwp sesuai ketentuan pembayaran uang duka wafat tewas dihampiri copy surat keterangan kematian darifdilegalisir), dan copy dari badan kepegawaian negara atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungannyaldilegalisir). pengajuan spp ls lembur dihampiri dokumen sebagai berikut surat pengantar spp, ringkasan spp, rincian spp, rekap daftar lembur, surat perintah kerja lembur dari pa, daftar hadir, dan surat setoran pajak. pengajuan spp ls honor dihampiri dokumen sebagai berikut surat pengantar spp, ringkasan spp, rincian spp,a kpa, dan surat setoran pajak. pembayaran spp ls penghasilan pimpinan dan anggota dprd mencakup surat pengantar spp, ringkasan spp, rincian sppsp bulan lalu, dan nomor rekening bendahara pengeluaran pada bankringkasan spp, rincian spp, dan rekapitulasi daftar gaji, pengajuan spp upah pungut pajak dan retribusi dibuat rangkap (tiga) dihampiri dokumen sebagai berikut: surat pengantar spp, ringkasan spp, rincian spp, dan formulir verifikasi dan rekonsiliasi realisasi pendapatan daerah yang telah divalidasi oleh dinas pendapatan dan biro keuangan bagian akuntansi dan kekayaan daerah. untuk pembayaran gaji susulan kekurang(dana alokasi umum) segera disetor kas umum daerah dan bukti setor disampaikan kepada biro keuangan sekretariat daerah kalimantan selatan, ls. spp pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (ls) sebagai berikut, foto copy bukti kepemilikan tanah, akuntansi pembayaran, spot pbb tahun transaksi, surat persetujuan harga yang ditandatangani oleh diketahui oleh panitia pengadaan tanah. spp pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran up tup, foto copy bukti kepemilikan tanah, akuntansi pembayaran, spot pbb,biro keuangan sedangkan besarnya uangnya up tup harus sesuai dengan ketentuan berlaku terhadap pembayaran up tup. bagian ketujuhdan, danspm uang persediaan dihampiri: salinan surat pengantar spp up, salinan spd, surat keputusan besaran nilai up, salinan penunjukkan pengelola keuangan skpd, salinan dpa skbukti setor sts) sisa uang persediaan tahun lalu. spm ganti uang dihampiri salinan surat pengantar spp, salinan ringkasan spp,, surat pernyataan tanggung jawab belanja atau kpa, surat setoran pajak ssp) yang telah dilegalisir oleh pa kpa, surat pernyataan oleh ppk skpd bahwa bukti pengeluaran yang menjadi lampiran spp gu telah diverifikasi dan telah diuji kesesuaian dengan surat pernyataan tanggungjawab belanja, danspm tambah uang dihampiri salinan surat pengantar spp tu, salinan ringkasan spp tu, salinan rincian rencana penggunaan dana spp tu, salinan spdpersetujuan dari ppid apabila permintaan tambah uang persediaan sampai dengan rp500. (lima ratus juta rupiah), dan atas rp500. oleh sekretaris daerah, dan surat pernyataan oleh ppk skpd bahwa bukti pengeluaran lpj sebelumnya telah diverifikasi dan telah diuji kesesuaian dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja dan sisa telah disetorkan kas daerah untuk spm gaji dan tunjangan salinan surat pengantar spp, salinan ringkasa, salinan spd, surat pernyataan tanggung jawab atau kpadan keputusan gubernur tentang penggunaan belanja tidak terduga, untuk spm barang dan jasa salinan surat pengantar spp, salinan ringkasan spp, salinan spd, ringkasan kontrakdan fotokopi nomor pokok wajib pajak npp). untuk spm ls biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air) surat pengantar spp ls, rincian spp ls, bukti tagihan daya dan jasa, dan nomor rekening pihak ketiga pln, telkom, dam dll). untuk spm belanja perjalanan dinas surat pengantar spp ls, rincian spp ls, dan daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas yang berisibagian kedelapan penyampaian spm spm yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bagian perbendaharaan biro keuangan untuk penerbitan sp2d. dalam rangka penyampaian spm dan pengambilan sp2d, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menunjuk petugas pengajar spm dan pengambil sp2d. petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada adalah bendahara atau pegawai negeri yang memahami prosedur pencairan dana. petugas yang ditunjuk dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, paling banyak (dua) orang, disampaikan kepada biro keuangan bagian perbendaharaan dengan dihampiri: fotokopi ktp sim indentitas lainnnya, dan foto berwarna terbaru berukuran berdasarkan surat penunjukkan sebagaimana dimaksud pada biro keuangan bagian perbendaharaan melakukan perekaman data identitas petugas pengantar spm dan pengambil sp2d pada biro keuangan. biro keuangan mencetak kids kartu indentitas petugas skpd) dan menyampaikan kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dengan menggunakan berita acara penyampaian kids. dalam hal terjadi perubahan penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menyampaikan kembali surat penunjukkan kepada biro keuangan bagian perbendaharaan untuk dibuatkan kids. penyampaian spm biro keuangan bagian perbendaharaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada dengan menunjukkan kids petugas yang bersangkutan. biro keuangan bagian perbendaharaan wajib mencocokkan identitas petugas yang ditunjuk dengan data pada biro keuangan. biro keuangan bagian perbendaharaan memproses spm apabila petugas pengajar spm dan pengambil sp2d sesuai dengan kids biro keuangan bagian perbendaharaan menolak spm apabila petugas pengajar spm dan pengambil sp2d tidak dapat menunjukkan kids atau terdapat ketidakcocokan antara kids dan data identitas biro keuangan. dalam hal penyampaian spm dilakukan melalui jasa pengiriman surat resmi, biro keuangan bagian perbendaharaan melakukan konfirmasi melalui telpon kepada pengguna anggaran kuasa yang bersangkutan. bagian kesembilan sp2d kepala bagian perbendaharaan biro keuangan menerbitkan sp2d paling lama (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan spm. pengujian spm dilaksanakan oleh bagian perbendaharaan biro keuangan menguji kelengkapan dokumen tagihan pembayaran menguji surat pernyataan tanggung jawab (dan menguji ssp dan faktur pajak pengujian formal dilakukan untuk mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan spm, atau kpa dan cap stempel kantor skpd dan dengan specimen yang diterima memeriksa penulisan pengisian jumlah uang dalam angka dan hurufbagian perbendaharaan biro keuangan setelah sp2d terbit, kepala bagian perbendaharaan biro keuangan menyerahkan sp2d untuk keperluan uang persedisetelah sp2d terbit, kepala bagian perbendaharaan biro keuangan menyerahkan sp2d bank yang ditunjuk, kemudian bank mentransfer rekening nama penerima dan besaran dana sesuai dengan yang tertera dalam sp2d yang diterima paling lambat hari kerja sejak diterima. bagian perbendaharaan biro keuangan memerintahkan kepada bank yang ditunjuk untuk memotong dan menyetorkan potongan iwp, perum dan surat setoran bukan pajak ssp) kas negara serta gaji dan ppn p rekanan kantor pelayanan pajak. dalam hal bagian perbendaharaan biro keuangan berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat dibawahnya yang sesuai ketugasannnya untuk diberi kewenangan menandatangi sp2diro keuangan dan apabila dilakukan pembentukan dibuatkan surat pemberitahuan dari kepala bagian perbendaharaan kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dengan tembusan ppid yang bersangkutan dan bagian akuntansi dan kekayaan daerah. bagian perbendaharaan biro keuangan mengirim laporan bulanan atas realisasi pengeluaran daerah kepada bagian akuntansi dan kekayaan daerah biro keuangan paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya. bagian kesepuluh pembayaran tagihan yang bersumber dari penggunaan penerimaan daerah retribusi jasa pelayanan pendidikan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menggunakan penerimaan retribusi jasa pelayanan pendidikan sesuai dengan jenis penerimaan retribusi jasa pelayanan pendidikan dengan batas tertinggi yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh peraturan gubernur. batas tertinggi penerimaan retribusi jasa pelayanan pendidikan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran berkenaan. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan penerimaan retribusi jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada setelah penerimaan retribusi jasa pelayanan pendidikan disetor kas daerah berdasarkan konfirmasi dari biro keuangan. dalam hal realisasi penerimaan retribusi jasa pelayanan pendidikan melampaui target dalam dpa, penambahan pagu dalam dpa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala biro keuangan selaku ppid. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pengguna penerimaan retribusi jasa pelayanan pendidikan dapat diberikan uang persediaan sebesar (dua puluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi jasa pelayanan pendidikan dalam dpa maksimum sebesar rp500. (lima ratus juta rupiahpengguna penerimaan retribusi jasa pelayanan pendidikan dilakukan terpisah dari up tup yang berasal dari belanja skpd unit kerja. bagian kesebelas10. (sepuluh juta rupiah), berupa bukti pembelian10. (sepuluh juta rupiah) sampai dengan rp50. (lima juta rupiah), berupa akuntansi50. (lima juta rupiah) sampai dengan rp200. (dua ratus juta rupiah), atau sampai dengan rp50200. (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari rp5050. (lima puluh juta rupiah), register sts, bukti penerimaan yang sah, dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban penerimajek,,dengan dihampiri bukti setoran sisa uang persedi:,maksimalpenerbitan sp2d gu berikutnya ditundb akuntansi keuangan daerah bagian kesatu sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan, skpd sebagai entitas akuntansi, skpd blue sebagaidan menggunakan aplikasi sipilaset tetap barang milik daerah, dan cc.biro keuangan menyusunskpd menyusun laporan keuangan yang meliputidan sistem akuntansi skpd merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. bagian kedua kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi dilaksanakan sesuai dengan peraturan gubernur kalimantan selatan tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerahlaku skpdtriwulanan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kepala skpd unit kerja menyusun laporan realisasi triwulanantriwulanan sebagaimana dimaksud pada untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi triwulanan anggaran pendapatan dan belanja skpd unit kerja paling lama (tujuh) hari kerja setelah triwulan tahun anggaran berkenaan berakhir. kepala skpd unit kerja menyampaikan laporan realisasi triwulanan anggaran pendapatan dan belanja skpd unit kerja kepada biro keuangan selaku ppidiro keuangunit kerjapelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kepala skpd unit kerjakepala skpd unit kerja menyampaikankepada biro keuangankepala skpd unit kerja membuat laporan keuangan skpd unit kerja tahun anggaran berkenaan sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran skpd unit kerja. laporan keuangan skpd unit kerja sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur melalui kepala biro keuangan paling lambat (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. laporan keuangan skpd unit kerja sebagaimana dimaksud padaunit kerjpandangan. biro keuangan menyusun laporan keuangan pemerintahan daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan skpd unit kerjaempat penetapan rancangan peraturan daerahendalian biro keuangakuntansi keuangan daerah, pemantauan,sekretariat daerah provinsi kalimantan selatan,inspektorat provinsi melakukan pemeriksaan secara periodik pada skpd, yang melaksanakan kegiatan dengan dana apbd provinsi kalimantan selatafyangsisten pemerintahanpemerintahan, pengaturan hukum dan organisasipemerintahan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pengaturan hukum dan penetapan produk hukum daerah cc. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pengaturan organisasi pemerintahan daerah mengoordinasikan, membina, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengoordinasikan, membina, mengarahkan dan mengendalikan pengaturan hukum dan penetapan produk hukum daerah mengoordinasikan, membina, mengarahkan dan mengendalikan pengaturan organisasi pemerintahan daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengaturan hukum dan penataan organisasi pemerintahan daerahadministrasi pemerintahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian pengaturan hukum dan penetapan produk hukum daerah dan cc. perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian pengaturan organisasi pemerintahan daerah asisten pemerintahan membawahi biro pemerintahan biro hukum dan biro organisasi. ketentuan paragraf biro pemerintahan dan diubah, sehingga keseluruhan tersebut berbunyi sebagai berikut biro pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan umum, dekonsentrasi dan kerjasama, otonomi daerah, kependudukan dan ketenagakerjamengatur dan mengendalikan penyelenggaraanpemerintahan umum merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama daerah cc. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan otonomi daerah merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh asisten pemerintahmerintahan mempunyai fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pemerintahan umum perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dekonsentrasi dan kerjasama cc. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian otonomi daerah dan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan. unsur unsur biro pemerintahan adalah. bagian pemerintahan umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan tata batas antar daerah, toponimi dan pertanahan sertaerintahan umum menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penataan batas antar daerah cc. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan toponimi dan pertanahan menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan daerah dan pembinaan wilayahpemerintahan umum, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan batas antar daerah penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi toponimi dan pertanahan dan penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan daerah dan pembinaan wilayah. unsur unsur organisasi bagian pemerintahan umum adalahsub bagian batas antar daeregasan tata batas antartata batas antar daerah menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi tata batas antar daerah menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi tata batas antar daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi tata batas antar daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penegasan tata batas antar daerah menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penegasan tata batas antar daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan dan fasilitasi pemecahan masalah tata batas antar daerahtoponimi dan pertanahanpembakuan nama sukabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah dan pusat pemerintahan daerah serta administrasi pertanahan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menghimpun dan mengelola data toponimi dan pertanahan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan toponimi dan pemetaan wilayah provinsi menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan pertanahan menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pembakuan nama sukabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota dan pusat pemerintahan daerah menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan toponimi dan pertanahan menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan toponimi dan pertanahan menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan dan fasilitasi pemecahan masalah toponimi dan pertanahanpengembangan daerah dan pembinaan wilayghimpun dan mengelola data pengembangan daerah dan pembinaan wilayah menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan daerah dan pembinaan wilayah menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah menyiapkan bahan pengusulan perubahan batas daerah, nama dan pemindahan ibukota daerah menyiapkan bahan pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah menyiapkan bahan perumusan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan daerah menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten kota menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik dan persengketaan antar kabupaten kota menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pengembangan daerah dan pembinaan wilayah dan j .bagian dekonsentrasi dan kerjasamadekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama daerah. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama daerah menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, cc. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kerjasama dan kemitraan menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan tata usaha birofasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasamadekonsentrasi dan kerjasamadekonsentrasi dan tugas pembantuan penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dan cc. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan. unsur unsur organisasi bagian dekonsentrasi dan kerja sama terdiri atas sub bagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan sub bagian kerjasama dan kemitraan dan sub bagian tata usaha biro. sub bagian dekonsentrasi dan tugas pembantuyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuandekonsentrasi dan tugas pembantuan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis inventarisasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan kepada kabupaten kota menyiapkan bahan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan dan fasilitasi pemecahan masalah dekonsentrasi dan tugas pembantuan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian kerjasama dan kemitraan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. sub bagian kerjasama dan kemitraanserta melaksanakan inventarisasi dan administrasi kerjasama daerah dan kemitraan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menghimpun dan mengelola data pelaksanaan kerjasama dan kemitraan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama dan kemitraan, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis inventarisasi pelaksanaan kerjasama dan kemitraan menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan kerjasama dan kemitraan menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kegiatan kerjasama dan kemitraan menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan daerah dengan pihak ketiga menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar kabupaten kota menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kemitraan kabupaten kota dengan pihak ketiga j . menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama antara kabupaten kota dan kemitraan kabupaten kota dengan pihak ketiga menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan dan fasilitasi pemecahan masalah kerjasama dan kemitraan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan daerah m.sub bagian tata usaha biro mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian lingkungan biro. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut mengelola urusan surat menyurat, penggandaan dan ekspedisi melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan arsip menyiapkmenyiapkan daftar nominatif kepegawaian lingkungan biromenyiapkan bahan pembinaan kepegawaian meliputi pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, kesejahteramengelola berkas kepegawaian, mengelola data dan informasi kepegawaianpenyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja biro, bagian otonomi daerahurusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan administrasi kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan koordinasi perangkat daerah serta harmonisasi hubungan antar lembagotonomi daerah menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, cc. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilihanperangkat daerah menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi serta fasilitasi pengembangan dan harmonisasi hubungan antar lembagaotonomi daerah:urusan pemerintahan daerah dan pelaporan penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi fasilitasi pemilihan kepala daerah, fasilitasi administrasi kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat daerah cc. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan harmonisasi hubungan antar lembaga. unsur unsur organisasi bagian otonomi daerah terdiri atas sub bagian urusan pemerintahan, evaluasi dan pelaporan sub bagian fasilitasi kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat daerah dan sub bagian hubungan antar lembaga. sub bagian urusan pemerintahan, evaluasi dan pelaporinventarisasi, administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, evaluasi dinventarisevalumenyiapkan bahan dan melaksanakan administrkinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepalayelenggaraan urusan pemerintahan daerah, evaluasi dan penyusunan laporanfasilitasi kepala daerah, dprd dan perangkat daerah serta fasilitasi administrasi perangkatkepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat daerah menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi administrasi perangkat daerah menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemilihan bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi administrasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi administrasi peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi administrasi kegiatan perangkat daerah menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan fasilitasi administrasi perangkatfasilitasi pemilihan kepala daerah dan fasilitasi administrasi kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat daerahhubungan antar lembagahubungan antara pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah, hubungan antar perangkat daerah serta hubungan pemerintah daerah dengan instansi vertikal kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menghimpun dan mengelola data kegiatan dan hubungan antar lembaga daerah menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi harmonisasi hubungan antar lembaga daerah menyiapkan bahan koordinasi pengembangan harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menyiapkan bahan koordinasi pengembangan harmonisasi hubungan antar perangkat daerah menyiapkan bahan koordinasi pengembangan harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian daerah menyiapkan bahan dan fasilitasi forum koordinasi antar lembaga pemerintahan daerah menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi hubungan antar lembaga daerah menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan hubungan antar lembaga daerah menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah j .bagian kependudukan dan ketenagakerjaanadministrasi kependudukan dan ketenagakerjakependudukan dan ketenagakerjaan menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk cc. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pencatatan sipil menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan informasi kependudukan menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan fasilitasi administrasi ketenagakerjaan menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi mobilitas dan migrasi ketenagakerjaanpengawasan administrasi kependudukan dan ketenagakerjaankependudukan dan ketenagakerjaan mempunyai fungsi penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan informasi kependudukan cc. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi ketenagakerjaan dan migrasi. unsur unsur organisasi bagian kependudukan dan ketenagakerjaan terdiri atas sub bagian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sub bagian informasi kependudukan dan sub bagian ketenagakerjaan dan migrasi. jl) sub bagian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan dan petunjuk teknis data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan administrasi penduduk dan pencatatan sipil menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengadmnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaanpendudukan dan pencatatan sipilinformasi kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan sistemlaksanakan pengumpulan data dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan menyiapkan bahan pembinaan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan dengan instansi unit kerja terkait dalam pengembangan sistem informasi administrasi kependudukansistem informasi administrasiketenagakerjaan dan migrasiketenagakerjaan dan informasi mobilitas kependudukan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menghimpun dan mengelola data ketenagakerjaan dan mobilitas kependudukan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi ketenagakerjaan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan informasi mobilitas kependudukan, menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi ketenagakerjaan menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan informasi mobilitas kependudukan menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan administrasi kependudukan menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan informasi mobilitas kependudukan menyiapkan bahan dan menyelenggarakan komunikasi data ketenagakerjaan dan mobilitas kependudukantenagakerjaan dan pengelolaan informasi mobilitas kependudukan,gelolaan administrasi ketenagakerjaan dan informasi mobilitasketentuan unsur unsur organisasi bagian evaluasi hukum dan hak asasi manusia diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutdan sub bagian hak asasi manusia. ketentuan dan diubah,tapin, kabupaten hulu sungai tengah, kabupaten hulu sungai selatan, kabupaten hulu sungai utara, kabupaten balangan,dan kabupaten tabalongbanjar, kota banjarbaru, kabupaten tanah laut, kabupaten tanah bumbu, kabupaten kotabaru, kota banjarmasin dan kabupaten barito kualaiubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut asisten pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan administrasi pembangunan perekonomian daerah, kesejahteraan rakyat dan hubungan masyarakatmbinaan administrasi perekonomian daerah merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan rakyat cc. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan hubungan masyarakat mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pembinaan administrasi perekonomian daerah, mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pembinaan administrasi kesejahteraan rakyat, mengoordinasikan, membina, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan hubungan masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi perekonomian daerah, kesejahteraan rakyat dan hubungan masyarakatpembinaan administrasi perekonomian dan daerah perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian pembinaan kesejahteraan rakyat dan cc. perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian kegiatan hubungan masyarakat. asisten pemerintahan membawahi biro perekonomian biro kesejahteraan rakyat dan biro hubungan masyarakat. ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut biro perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi sarana perekonomian daerah, produksi daerah dan administrasi pembangunan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut merumuskan kebijakan, menyusun program, membina, mengatur, dan memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian daerah merumuskan kebijakan, menyusun program, membina, mengatur, dan memfasilitasi peningkatan produksi daerah merumuskan kebijakan, menyusun program, memantau, mengevaluasi serta membina penyelenggaraan administrasi pembangunan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh asisten pembangunrekonomian mempunyai fungsi perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah, perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan produksi daerah dan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan penyelenggaraan administrasi pembangunan serta urusan tata usaha biro unsur unsur organisasi biro perekonomian terdiri atas bagian sarana perekonomian daerah bagian produksi daerah dan bagian adminstrasi pembangunan. ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut bagian administrasi pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program, perencanaan monitoring dan pelaporan lingkup sekretariat daerah dan satuan perangkat daerah serta menyelenggarakan kegiatan tata usaha biro. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan penyusunan program belanja langsung lingkungan sekretariat daerah menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah baik yang program belanjcc. menyusun program, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha biro melaksanakanusunan program, pengaturan dan pengendalian, penyiapan penyusunan program belanja langsung lingkungan sekretariat daerah penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan penyusunan program, pengaturan, pengendalian menyusun program, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha biro. unsur unsur organisasi bagian administrasi pembangunan terdiri atas sub bagian perencanaan sub bagian monitoring dan pelaporanmonitoring dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan menyusun laporan pelaksanaan program belanja langsung biro biro lingkuonitoring dan dan evaluasi pelaksanaan program biro biro menyiapkan bahan dan rencana kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan program biro biro menyiapkan bahan koordinasi, mengumpul, mengolah dan menyusun renstra sekretariat daerah menyiapkan bahan koordinasi, mengumpul, mengolah dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah laki) sekretariat daerah menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyusunan renstra dan laki sekretariat dan tanggung jasanya ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut asisten administrasi umumumum, perlengkapan dan keuanganumum merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi perlengkapan, cc. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi keuangan mengoordinasikan, membina, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi umum mengoordinasikan, membina, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi perlengkapan mengoordinasikan, membina, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan dan keuangan, pembinaan dan pengendalian administrasi umum perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian administrasi perlengkapan dan cc. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan. asisten pemerintahan membawahi biro umum biro perlengkapan dan biro keuangan. ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut bagian pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan analisa data kebutuhan, pembelian perbekalan material, pengembangan proses pelelangan, penyimpanan dan pendistribusrencanaan dan analisa data kebutuhan perbekalan materiel menyusun program mengatur, mengevaluasi, melaksanakan pembelian barang dan mengembangkan proses pelaksanaan pelelangan cc. menyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perbekalan material,ngadaan mempunyai fungsi penyusunan program, pengaturan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan analisa data kebutuhan perbekalan material penyusunan program pengaturan dan evaluasi pelaksanaan pembelian barang dan proses pelelangan dan cc. penyusunan program pengaturan dan evaluasi pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perbekalan material. unsur unsur organisasi bagian pengadaan terdiri atas sub bagian analisa kebutuhan sub bagian pembelian dan sub bagian penyimpanan dan pendistribusian. ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut sub bagian pembelian mempunyai tugas mengumpulkan data kebutuhan perbekalan, mengadministrasikan dan memproses pelelangan pengadaan perbekalan material. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menyiapkan bahan kerjasama dengan panitia pemeriksa barang unit daerahdan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian pengadnyimpanan dan pendistribusian mempunyai tugas mengadministrasikan, melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menerima, mengadministrasikan data barang, menyimpan dalam gudang dan mendistribusikan sesuai rencana yang telah ditetapkan menyiapkan bahan, membuat daftar dan laporan jumlah barang yang tersedia menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tentang administrasi pengelolaan penyimpanan dan pendistribusian barang melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyimpanan, pergudangan dan pendistribusian barang menyusun laporan data barang pertriwulan, persemester dan tahunadministrasi asset dan pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi asset barang bergerak dan tidak bergerak, mengadministrasikan pemanfaatan barang asset dan menghapuskan barang inventaris yang tidak layak pakaiinventarisasi dan pengadministrasian barang, menyusun program, mengatur, mengevaluasi dan melaksanakan mengadministrasikan pemanfaatan barang asset milik pemerintah daerah cc. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penghapusan pelepasan memindahtangankan barang inventarisasset dan pemanfaatan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pengadministrasian asset barang pelaksanaan pengadministrasian pemanfaatan asset dan cc. pelaksanaan kegiatan penghapusan barang. unsur unsur organisasi bagian administrasi asset dan pemanfaatan terdiri atas sub bagian inventarisasi sub bagian pemanfaatan dan sub bagian penghapusan. ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut sub bagian inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data inventarisasi barang milik negara barang bergerak dan tidak bergerak serta pemanfaatannya membuat kodifikasi lokasi barang dan namaensis barangmenyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan barang milik negara daerahmanfaatan mempunyai tugas menghimpun, mendata dan mendayagunakan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menghimpun dan mendata barang asset milik daerah yang dapat dimanfaatkan pemerintah kabupaten kota atau pihak lain melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap kondisi barang asset yang dapat dimanfaatkan menyiapkan bahan administrasi pemanfaatan barang asset milik daerah menyiapkan bahan dan menyusun naskah keputusan gubernur berkaitan dengan penunjukan persetujuan pemanfaatan barang asset daerah melaksanakan, monitoring dan evaluasi terhadap barang asset yang dimanfaatkpenghapusan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pengadministrasian rumah dinas jabatan, gedung, kantor dan tanah milik yang dikuasai pemerintah provinsi. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikutlaksanakan kerja nyusun keputusan gubernurlaksanakan pemantauan dan evaluasi dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian pemeliharpemeliharaan mempunyai tugas serta pengelolaan ketatausahaanpemeliharaan dan pengamanan barang bergerak menyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan dan pengamanan barang tidak bergerak cc. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan tata usaha biroliharaan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang bergerak, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan barang tidak bergerak dan cc. pelaksanaan kegiatan tata usaha biro. unsur unsur organisasi bagian pemeliharaan adalahtata usaha biro mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian birobiro sesuai kebutuhan menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan betting formatif daerah, menyusun laporan akuntabilitas kinerja biro dan il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian pengadaadapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efesienstandar kompetensi jabatan strukturaldinas pendidikan adalah dinas pendidikan provinsi kalimantan selatanprovinsi kalimantan selatan. dinas sosial adalah dinas sosialmuseum adalah museum lambung mangkurattaman budaya adalah taman budayabalai pengembangan kegiatan belajar pendidikan non formal dan informal adalah balai pengembangan kegiatan belajar pendidikan non formal dan informal provinsi kalimantan selatan. balai teknologi informasi dan komunikasi pendidikan adalah balai teknologi informasi dan komunikasi pendidikan provinsi kalimantan selatkeahlian dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efesie. bab maksud dan tujuan maksud penyusunan standar kompetensi jabatan struktural adalah sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan, penyusunan program pendidikan dan pelatihan serta pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dari dan dalam jabatan struktural. tujuan penyusunan standar kompetensi jabatan adalah untuk peningkatan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta untukdasar jabatan struktural eselon ii, eselon iii dan eseloeselon iii dan eselon mengacu pada pedoman standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur ini. dalam rangka menyusun standar kompetensi jabatan struktural perlu dilaksanakan analisis jabatan penyusunan informasi sebagai pedoman kerja masing masing unit kerja. standar kompetensi jabatan struktural eselon ii, eselon iii dan eselon sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan hasil analisis jabatanmeliputi standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil dinas pendidikan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil dinas sosial provinsi kalimantan selatan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil dinas perindustrian dan perdagangan provinsi kalimantan selatan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata provinsi kalimantan selatan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil museum lambung mangkurat provinsi kalimantan selatan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil taman budaya provinsi kalimantan selatan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil balai pengembangan kegiatan belajar pendidikan non formal dan informal provinsi kalimantan selatan dan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil balai teknologi informasi dan komunikasi pendidikan provinsi kalimantan selatan. standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk penilaian yangmea nag na7 ky) a3 ny) nx) het presiden rep publik indo kesia undang undang darurat nomor tahun tentang pinjaman darurat presiden republik indonesia serikat, menimbang bahwa perlu sekali diambil tindakan tindakan untuk mencapai konsolidasi hutang hutang negara yang berjangka pendek dan untuk mengatur peredaran uang, bahwa karena keadaan keadaan yang mendesak, tindakan tindakan tersebut atas perlu segera diadakan,tentang pinjaman darurat.pula untuk mengeluarkan peraturan peraturan tentang peredaran uang, jika perl suatu kejahatan dandidiriann kan na7 ky) a3 ny) kan presiden republik ndo kesiakekayaankekayaan pun tidak mungkin, maka denda atau sebagiannya yang tidak dibayar maupun tidak dibebankan pada kekayaankekayaan daripada pembebanan ataupun berdasarkan dapat dihukumsuami atau isteri, keluarga sedarah atau kerabat sampai tiga kupunyantp na7 ky) a3 ny) nx) kan presiden rep publik indo kesias,pun apabila mereka yang dimaksudkan itu tidak berada indonesia, wakil wakil daripada badan hukum, perseroan, perserikatan lainnya atau yayasan,, mengenai pelunasan daribeban itu. undang undang ini berlaku pula terhadap orang orang,undang undang darurat ini berlaku pada harmenteri keuangan, syafruddin prawiranegara menteri kemakmuran. juanda. menteri kehakiman, soepomo diumumkan jakarta pada tanggal maret menteri kehakiman, soepomobursa presiden republik indonesia, menimbang bahwa berhubung dengan perkembangan perekonomian dan keuangan dewasa ini adalah perlu untuk membuka kembali bursa jakarta bagi perdagangan uang dan efek efek, dan untuk keperluan itu mengadakan peraturan tentang bursa termaksud, menimbang bahwa karena keadaan keadaan yang mendesak, peraturan tersebut atas perlu segera diadakan, mengingat undang undang dasar sementara republik indonesia dan kitab hukum dagang, memutuskan menetapkan undang undang darurat tentang bursa. yang dimaksudniaga dibukman naz presiden republik indonesia ganti rugi dari kekayaan terhukum.men presiden republik indonesia nya, persero persero dari perseroan, atau orang orang yang sesungguhnya mengurus yayasan, atau terhadap wakil wakil dari badan hukum, perseroan, perserikatan lainnya atau yayasan, yang ada indonesia,permintaan ganti rugi itu. man ptn kav) war presiden republik indonesia undang undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkanosef wibisono menteri kehakiman i., pellaupessy. diundangkan pada tanggal september menteri kehakiman i., pellaupessy. man ptn na7 war presiden republik indonesia penjelasan atas undang undang darurat tahun tentang bursa. umum sesudah perang kebutuhan untuk membuka kembali perdagangan efek efek indonesia acap kali terasa, supaya dengan jalan demikian dapat dihapuskan rintangan rintangan yang masih terdapat dalam bagian dari lapangan perekonomian dan keuangan ini, samping itu dapat dipenuhi kebutuhan kebutuhan baik dari mereka yang hendak menanam modalnya, maupun dari mereka yang hendak menjual efeknya. kemungkinan kemungkinan untuk menanam modal negeri ini dalam waktu sesudah perang adalah sedikit, dan sebetulnya terdiri tidak lain dari pada pembelian barang barang tidak bergerak dengan harga yang sangat tinggi, pembelian surat surat perbendaharaan dengan penggantian bunga yang agak rendah, dan simpanan simpanan bank dengan bunga deposito yang amat rendah sekali. oleh karena sedikitnya kemungkinan kemungkinan untuk menanam modal itu, maka untuk menghindarkan diri daripada risiko risiko moneter, penanam modal kebanyakan terpaksa mencari kemungkinan kemungkinan tadi dalam barang barang, yang pada hakekatnya tidak menjadi sasaran para penanam modal semacam ini. badan badan penanam modal yang oleh peraturan peraturan tentang deviden terpaksa menahan sebagian besar uang yang dipercayakan kepadanya negeri ini, hanyalah dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, jika mereka diberi kesempatan menanam modalnya dengan keuntungan yang pantas dan memperhatikan diferensiasi dan pembagian risiko yang dibutuhkan. pemilik pemilik efek efek yang karena sesuatu sebab hendak melepaskan sebagian dari pada miliknya, terpaksa karena tidak ada suatu perdagangan bursa bebas negeri ini, mengirimkan efek efeknya nederland untuk dijual bursa amsterdam, ataupun menjual bawah tangan sini dengan izin istimewa dari lembaga deviden. penjualan bursa amsterdam adalah merugikan bagi penjual penjual itu, terutama untuk efek efek yang kurang laku, yang pada khususnya bercorak indonesia, dan yang berbunyi dalam uang indonesia dan nederland mempunyai pasar yang sempit, sedangkan indonesia mungkin mendapat pasar yang lebih luas. hal ini berlaku juga untuk penjualan bawah tangan indonesia, tidak hanya karena memang tidak mungkin ada pembentukan kurs yang baik, tetapi juga oleh karena izin yang dimaksud hanya diberikan untuk penjualan berdasarkan catatan yang kira kira sebesar catatan amsterdam. selanjutnya izin itu diberikan kepada badan badan penanam modal, yang kebanyakan tidak membeli efek efek yang kurang laku. berdasarkan uraian tersebut atas ini terangan, bahwa pada atasnya pembukaan kembali perdagangan bursa yang bebas adalah kepentingan umum yang memenuhi suatu kebutuhan yang sangat dirasakan, baik dilihat dari sudut permintaan, maupun dari sudut penawaran efek efek. man ptn ny) sat presiden republik indonesia 6g walaupun kesulitan kesulitan tadi telah lama diketahui, tetapi masih terdapat pelbagai keberatan keberatan untuk membuka kembali suatu perdagangan bursa yang bebas, terutama jika dilihat dari sudut moneter, oleh karena perbedaan perbedaan antara harga harga uang indonesia yang bebas dan yang resmi terhadap negeri asing, mungkin menimbulkan suatu perbandingan buruk yang tidak beralasan antara efek efek yang berbunyi dalam rupiah indonesia dan yang mempunyai corak yang agak lebih internasional. oleh karena itu kedudukan rupiah indonesia akan tercatat terlalu lemah dalam catatan bursa. sebaliknya sistim bursa dengan "stopkoersen" agaknya kurang tepat oleh karena dengan demikian tidaklah mengurangi keberatan keberatan perdagangan bursa yang terlalu terbatas, sedangkan sebaliknya kurs kurs ini akan mempunyai corak sembarangan, pun dalam beberapa hal tidak akan dapat diterima. kebutuhan sangat untuk juga dapat menempatkan emisi emisi dalam negeri pasar indonesia, yang dapat menarik lagi perhatian umum terhadap pengeluaran modal baru atau usaha usaha baru asalkan obyek obyek itu cukup menarik, menyebabkan tidak adanya bursa lebih terasa. samping kebutuhan akan modal dari luar negeri pasar modal luar negeri, maka keadaan membuktikan bahwa penanaman modal bangsa indonesia harus juga diturunkan serta dalam menyediakan modal bagi indonesia. dapat disebut sini misalnya mendirikan bank bank baru, menyediakan kredit untuk keperluan pembangunan perekonomian dan sebagainya. keinginan penanaman modal bangsa indonesia untuk ikut serta menyediakan modalnya tidak boleh dibatasi karena tidak adanya bursa, mana karena alasan alasan likwiditet atau lain lain alasan umum dapat melepaskan lagi miliknya. karena pelbagai sebab pemerintah prefederal belum dapat membuka suatu bursa uang dan efek efek yang bebas indonesia. sebab sebab yang terpenting ialah belum adanya keamanan, dan keadaan moneter yang goyang. akan tetapi sesudah penyerahan kedaulatan dan setelah peraturan peraturan mengenai deviden dan penyehatan uang telah dijalankan dalam bulan maret perlukah sekiranya mengatur lebih lanjut pembukaan kembali bursa itu. sebagai faktor yang penting juga bagi pemerintah ialah bahwa pengeluaran pinjaman negara harus disusul segera dengan catatan kurs yang resmi. perundingan perundingan persiapan telah dilakukan oleh bank bank yang telah ditetapkan sebagai penyimpan efek efek dengan seorang wakil dari lembaga deviden. telah dipertimbangkan bahwa perdagangan efek efek seperti dilakukan oleh makelar makelar dahulu dan bank bank partikelir bawah pimpinan perhimpunan dagang handelsverenigingen) jakarta dan tergabung dalam perkumpulan perdagangan efek efek, tidaklah dapat begitu saja dihidupkan kembali. lagi pula perkumpulan tersebut yang telah berdiri semenjak telah bubar dengan sendirinya pada tahun karena hak berdirinya selama tahun telah lampau. akhirnya kedudukan bank bank yang telah berubah secara fundamental dalam urusan efek efek karena mereka ditetapkan sebagai penyimpan resmi untuk efek efek, tidak memberikan alasan pula untuk menghidupkan kembali perkumpulan lama itu dengan syarat syarat dahulu. setelah mendapatkan nasehat yang bulat dari bank bank dan lembaga tersebut, maka pemerintah berkesimpulan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu bursa resmi guna perdagangan uang dan efek efek menurut ukuran ukuran internasional, harus diadakan suatu undang undang bursa, lengkap dengan peraturan peraturan pelaksanaannya. peraturan peraturan tersebut mengenai sebuah anggaran rumah tangga perserikatan perdagangan uang dan efek efek yang akan didirikan jakarta, sebuah peraturan keanggotaan perserikatan itu, tan ny) presiden republik indonesia sebuah peraturan untuk perdagangan uang dan efek efek, sebuah peraturan provisi. tentang bentuk peraturan baru itu dihubungkan dengan kitab hukum dagang sekarang, dalam hal mana memberikan kuasa kepada badan eksekutif untuk mengatur lebih lanjut perdagangan bursa itu. oleh sebab itu bursa ada bawah pengawasan menteri keuangan, dan untuk itu ditetapkannya peraturan peraturan mengenai pembukaan dan penutupan bursa tadi, juga yang mengenai pencatatan kurs dan berniaga bursa itu. tindakan tindakan yang akan diambil dalam hal ini, diawasi seluruhnya dengan jalan memberikan persetujuannya terhadap peraturan peraturan tertentu. oleh karena dalam banyak hal diperlukan peraturan peraturan tentang soal soal yang teknis semata mata, maka oleh menteri itu dibentuk sebuah panitia penasehat untuk urusan urusan bursa, panitia mana berhak pula mengajukan usul usul, yang dianggapnya bermanfaat atau perlu guna kepentingan umum dan guna kepentingan perdagangan bursa pada khususnyperdagangan efek efek umumnya ataupun guna kepentingan transaksi bursa khususnya. tetapi dalam hal itu, tiap tiap kali harus mendengar lebih dahulu panitia tersebut. setelah bursa itu dibuka, maka efek efek yang dimuat dalam daftar harga hanya boleh diperdagangkan dengan perantaraan perserikatan perdagangan uang dan efek efek dan hanya boleh dilakukan bursa, kecuali jika menteri keuangan menetapkan cara yang lain. untuk mencegah terjadinya transaksi transaksi luar bursa yang melanggar peraturan peraturan yang akan ditetapkan berdasarkan undang undang ini dan bertentangan dengan kepentingan umum, maka diadakan peraturan peraturan hukuman berupa hukuman penjara, dan atau kurungan, dan atau denda yang berat, dengan kemungkinan penistaan sebagai hukuman tambahan. dalam keputusan pelaksanaan dari menteri keuangan tentang organisasi bursa, didirikan pertama tama perserikatan perdagangan uang dan efek efek sebagai suatu badan hukum. tentang itu selanjutnya ditetapkan peraturan peraturan mengenai keanggotaan pembayaran iuran, rapat umum anggota, pimpinan dan pembebasan dari perserikatan itu, sedangkan segala peraturan pelaksanaan harus mendapat pengesahan dari menteri keuangan. seterusnya ditetapkan efek efek mana dari golongan golongan yang tertentu dapat diperdagangkan. ini akan ditunjuk oleh atau atas nama menteri keuangan. pertama tama yang dapat ditunjuk ialah efek efek, yang umumnya dapat dibayar dengan uang indonesia, antara lain yang diizinkan untuk memindahkan (transfer) dividendnya untuk dividend dividend yang ditagih luar negeri. seterusnya akan diutamakan efek efek yang dahulu sudah termasuk catatan catatan kurs indonesia. untuk mencegah berpacaran, maka bursa hanya diadakan jakarta. terpecahnya perdagangan efek efek diberbagai bursa kecil hanya akan mengecilkan arti tiap tiap bursa itu sendiri, hal mana harus dicegah. selanjutnya dengan masih berlakunya peraturan peraturan mengenai deviden, maka perdagangan bursa terpaksa dibatasi seperlunya sehingga efek efek yang didapat sesudah tanggal januari (kecuali jika didapat sebagai harta peninggalan dari portfolio portfolio efek lama) tidak diperbolehkan dibawa keluar negerimpergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak yang dikeluarkan berdasarkan "indische munte presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu diambil tindakan agar supaya uang perak, yang dikeluarkan berdasarkan indische munte tidak mungkin dipergunakan lagi sebagai alat pembayaran atau alat penukaran, bahwa berhubung dengan itu perlu pula mengatur penyerahan kembali uang perak itu, cc.mata uang lembaran negara tahuntiap tiap orang dilarang mempergunakan uang perak yang berdasarkan undang undang mata uang lembaran negara tahun dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah dalam bentuk asli, sebagai alat penukaran atau pembayaranperhiasan yang dibuat dari uang perak lama itu tidak termasuk dalam laranganman ptn ny sat kp. presiden republik indonesia logam pada badan hukum itu, yang ada indonesia. ketentuan pada ini berlaku pula terhadap sesuatu badan hukum, yang bertindak sebagai pengurus atau wakil badan hukum lain. hukuman tidak dijatuhkan kepada seseorang pengurus atau wakil jika ternyata bahwa hal itu terjadi diluar pengetahuannya. selain dari pegawai pegawai yang umumnya berkewajiban mengusut perbuatan perbuatan yang dapat dihukum, maka juga turut berkewajiban untuk mengusut perbuatan perbuatan yang dapat dihukum dalam undang undang ini pegawai pegawai yang ditunjuk oleh menteri keuanganman ptn naz ma, wat presiden republik indonesiadimasuki untuk menjalankan kewajibannya sebaik baiknya. undang undang darurat ini mulai berlaku pada lan naz presiden republik indonesia penjelasan atas undang undang darurat tahun tentang larangan untuk mempergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak lama yang dikeluarkan berdasarkan "indische muntedi atas kelakuan ini. selain dari itu, walaupun uang logam perak dan setinggi masih tetap alat pembayaran yang sah dari nederland, uang perak ini uang perak ini negeri belanda mencegah uang perak inidari peraturan peraturan deviden, dalam praktek, tidak dapat dilakukan terhadap pergunakan uang perak sebagai alat penukaran inianpenggunasementara, yakni apabila uang logam itu tidak mempunyai sifat sebagaipenyimpangan pula dari larangan termaksud dalam bahwa umum akan diberi kesempatan untukanman na7 presiden republik indonesia period" dalam staatsblad oleh karena kedua peraturan moneter ini mempunyai sifat dari arti yang sama pentingnya. tln
niadan penggantian undang undang tahun (lembaran negara presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu mengadakan perubahan dalam ketentuan ketentuan mengenai perlakuan anggota angkatan perang yang termuat dalam undang undang tahun bahwa perubahan tersebut tidak dimaksudkan mengurangi tujuan pemerintah untuk membantu para anggota angkatan perang yang, mengingat kedudukannya, kemampuannya, bakatnya dan sesuatu perihal lainnya, sudah selayaknya mendapat bantuan pemerintah dalam usahanya untuk mencari naskahnya dan untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat umum, bahwa karena keadaan keadaan yang mendesak perubahan tersebut perlu segera diselenggarakan, mengingatlembaran negara tahun undang undang tahun lembaran negara tahun setelah dirubah dengan undang undang darurat tahun lembaran negara tahun undang undang tahun tentang kedudukan anggota angkatan perang lembaran negara tahun terutama dan mengingat pulapencabutan dan penggantian undang undang tahun (lembaran negara tahun undang undang tahun tentang perlakuan terhadap anggota angkatan perang yang diberhentikan dari ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas lembaran negara tahun dicabut dan diganti dengan peraturan sebagai berikut lan naz presiden republik indonesia anggota angkatan perang yang dimaksudkan untuk diberhentikan karena kesehatannya atau karena kelebihan tenaga sebagai yang dimaksud dalam sub dan sub undang undang tahun setelah dirubah menurut undang undang darurat tahun terlebih dulu dinyatakan non aktif dari jabatannya dalam dinas ketentaraan. atas tidak berlaku bagi mereka yang diterima sebagai anggota angkatan perang sesudah tanggal desember pun pula tidak berlaku bagi mereka yang dapat diberhentikan karena sudah masak mendapat pensiun, baik pensiun penuh maupun pensiun tidak penuh (evenredig pensiun). keadaan non aktif termaksud pada berlangsung selama lamanya (tiga) tahun. pernyataan non aktif termaksud pada tidak perlu dan pemberhentian dari dinas ketentaraan berdasarkan sub atau undang undang tahun dapat dilakukan secara langsung, jika menurut putusan sebuah panitia yang khusus diadakan untuk keperluan itu anggota yang bersangkutan tidak selayaknya mendapat perlakuan sebagai yang diuraikan dalam sampai dengan peraturan ini, putusan tersebut adalah putusan dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir. ( ) panitia yang dimaksud pada dan menteri penerangan atau penjabat yang ditunjuk olehnya untuk mewakilinya sebagai anggota. terhadap mereka yang dalam keadaan non aktif menurut tetap berlaku segala kewajiban kewajiban dan peraturan peraturan untuk anggota tetap, dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam peraturan ini. dalam waktu dalam keadaan non aktif kepada yang bersangkutan dapat diberikan tugas khusus. tugas yang dimaksud pada ini dan cara pelaksanaannya diatur oleh atau atas nama menteri pertahanan. tugas tersebut tidak mengutamakan tugas tentara, melainkan ditujukan kepada persiapan untuk mengembalikan yang bersangkutan masyarakat. pengembalian masyarakat dengan jalan transmigrasi diatur dengan peraturan pemerintah. dalam tahun pertama maka yang di nonaktifkan itu mendapat pemeliharaan dan penghasilan yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap. dalam tahun kedua berikutnyadiatur dengan peraturan pemerintah. man naz ma, war presiden republik indonesia untuk mereka yang di nonaktifkan itu yang menyatakan suka ditransmigrasikan, waktu yang tersebut pada jika perlu oleh menteri pertahanan diperpanjang sampai selama lamanya tiga tahun. pada akhir tahun ketiga yang bersangkutan diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat, dan kepadanya diberikan tunjangan tunjangan menurut peraturan peraturan yang berlaku untuk anggota tetap, apabila memenuhi syarat syaratnya. yang bersangkutandalam waktu tahun termaksud pada kepada yang bersangkutan dapat di izinkan untuk kembali masyarakat atas keinginan dan tanggung jawab sendiri. kepada mereka itu maka setelah diberhentikan dari dinas ketentaraanpanitia tersebut dalam selalu berhak meninjau kembali keadaan seorang anggota angkatan perang yang dalam keadaan non aktif menurut peraturan ini dan jika menurut putusan panitia seorang anggota angkatan perang yang bersangkutan tidak selayaknya untuk terus mendapat perlakuan sebagai yang diuraikan dalam dan maka segera dapat diberhentikan dari dinas ketentaraan dan diperlakukan sesuai dengan ini. seorang anggota angkatan perang yang dalam waktu mendapat perlakuan menurut dan peraturan ini, memenuhi syarat syarat untuk mendapat pensiun minimal, segera diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat dan diperlakukan selanjutnya sesuai dengan kepada yang bersangkutan yang telah diberhentikan menurut atau dapat diberikan bonus demobilisasi atau paket demobilisasi yang akan diatur dengan peraturan pemerintah. mereka yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini dalam keadaan non aktif menurut undang undang tahun dianggap sebagai non aktifkan menurut peraturan ni. ii. undang undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.lan naz sat presiden republik indonesia penjelasan umum ternyata bahwa perumusan ketentuan ketentuan dalam rangkaian undang undang sampai dengan tahun jauh dari sempurna. penyusunan ketentuan ketentuan dalam rangkaian tersebut adalah jauh daripada sistematis, sedang pada beberapa tempat perkataan perkataan yang dipakainya kurang jelas. kita melihat saja antara lain kepada undang undang tahun samping undang undang tahun selanjutnya kepada undang undang tahun yang mempunyai hubungan dengan undang undang tahun ternyata bahwa perumusan tersebut belum dapat dikatakan telah memenuhi maksud pemerintah sebagai yang diuraikan dalam penjelasan pada undang undang tahun dicatat sini bahwa penjelasan yang dimaksud itu tidak pernah diumumkan dalam tambahan lembaran negara). lagipula akibat daripada ketentuan yang tercantum dalam undang undang tahun belum juga diatur secara jelas dengan undang undang tahun selanjutnya dapat dicatat bahwa undang undang tahun sungguh "menggantung". menurut sistemnya maka sejak tahun tidak mungkin lagi diadakan penerimaannya anggota angkatan perang berdasarkan undang undang tahun melainkan atas dasar undang undang itu, sedangkan pelaksanaan undang undang tersebut belakangan tadi membutuhkan berbagai peraturan peraturan lagi yang hingga kini belum dikeluarkan. peraturan peraturan ini mengenai kedudukan hukum anggota sukarela yang perlu diatur dalam hubungan dengan rangkaian undang undang yang dimaksud atas pun pula dalam hubungan dengan undang undang pertahanan negara). maka mengingat hal hal yang diuraikan atas, sungguh perlu meninjau kembali rangkaian undang undang tersebut secara integral (untuk seluruhnya), lebih lebih setelah berlakunya undang undang pertahanan yang memuat juga beberapa ketentuan mengenai kedudukan hukum anggota angkatan perang. peninjauan secara integral sebagai yang dimaksud atas akan memakan waktu banyak, sedangkan sementara ini, sekedar guna melayani kebutuhan administrasi militer, perlu segera diadakan ketegasan kejelasan mengenai beberapa materi. antaranya ialah materi (ketentuan ketentuan) mengenai perlakuan anggota angkatan perang yang ( overcompleet ). materi tersebut berhubungan dengan urusan penampungan dan pemulihan bekas anggota angkatan perang masyarakat yang memerlukan perhatian istimewa dari pemerintah. maka untuk sementara, mendahului peninjauan secara integral atas rangkaian peraturan peraturan dalam undang undang sampai dengan tahun perlu segera dikeluarkan sebuah undang undang darurat yang menggantikan ketentuan ketentuan yang termuat dalam undang undang tahun dalam pada itu perlu diperhatikan juga perumusan daripada ketentuan pada dari undang undang tahun untuk ini, lihat undang undang darurat tahun lembaran negara tahun tentang perubahan undang undang tahun lembaran negara tahun lan naz presiden republik indonesia 6g perubahan perubahan atas undang undang tahun yang diselenggarakan dengan peraturan ini (dalam bentuk sebuah undang undang darurat) tidak bermaksud mengurangi maksud tujuan pemerintah semula untuk memberikan bantuan dalam mengembalikan anggota angkatan perang masyarakat. bantuan berupa perlakuan sebagai yang dimaksud baik dalam undang undang tahun maupun dalam darurat ini hanya ditujukan kepada mereka yang sudah selayaknya mendapat bantuan itu, yaitu kepada mereka yang mengingatkedudukannya pangkatnya bakatnya pendidikannya harta bendanya kemampuannya dan lain sebagainya tidak mudah untuk mendapat naskahnya dan untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat umum. lagi pula perlakuan tersebut hanya ditujukan kepada anggota angkatan perang yang dimaksudkan akan diberhentikan dari dinas ketentaraan karena kesehatan atau karena kelebihan tenaga ( overcompleet"). maka dikecualikan mereka yang atas permintaan sendiri (atas tanggung jawab sendiri) mengundurkan diri dari angkatan perang, pun mereka yang diberhentikan karena sudah waktunya mendapat pensiun (baik penuh maupun sebagian) dan mereka yang pindah dari dinas ketentaraan kejahatan pemerintah lainnya. tidak perlu disebut sini mereka yang (akan) diberhentikan karena dikenakan suatu hukuman pidana menurut undang undang darurat tahun hukuman yang lebih berat daripada hukuman penjara tiga bulan), atau karena ternyata mempunyai tabiat yang nyata tidak sesuai dengan disiplin tentara. perlu diperhatikan pula bahwa perlakuan menurut peraturan ini). pada umumnya mereka yang akan diberhentikan karena kesehatannya atau karena kelebihan tenaga diberi perlakuan bantuan sebagai yang diatur dalam peraturan ini. dalam pada itu perlu diadakan pembatasan pembatasan agar jangan sampai ada salah guna terhadap maksud baik dari pemerintah itu sehingga dalam pelaksanaannya timbul keadaan keadaan dan hal hal yang tidak diinginkan i.c. memberatkan keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. adalah sepantasnya misalnya bahwa anggota angkatan perang yang, mengingat kedudukannya atau pangkatnya, dengan sedikit goodwillnya mudah sekali mendapat pekerjaan dan mata pencaharian dalam masyarakat luar angkatan perang tidak sepantasnya mendapat perlakuan tersebut, maka diadakan suatu prosedur melalui sebuah panitia. menurut undang undang darurat ini maka panitia tersebut berwenang juga untuk setiap waktu meninjau kembali penonaktifan seorang anggota angkatan perang yang mengakibatkan perlakuan istimewa itu, sehingga tidak perlu ditunggu berakhirnya jangka waktu tahun yang dimaksud dalam peraturan tersebut vide dan untuk dapat memberhentikan anggota tersebut dari dinas ketentaraan, hal ini adalah sesuai dengan maksud untuk hanya membantu mereka yang sungguh sungguh membutuhkan bantuan perlakuan tadi. dengan perkataan lain, tidak perlu menunggu sampai berakhirnya jangka waktu tahun (setelah diadakan penonaktifan) untuk memberhentikan anggota angkatan perang yang bersangkutan kalau misalnya saja anggota tersebut setelah mendapat perlakuan buat beberapa waktu memperoleh pekerjaan yang layak dan mencukupi menghidupkannya sehari hari. dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan itu sudah dapat hidup secara normal dalam masyarakat umum. demikian itu adalah mendidik ( opvoedend ). lagipula tidak memberatkan keuangan negara yang bukan bukan. man na7 presiden republik indonesia mengenai susunan sidang panitia yang disebut dalam undang undang darurat ini maka susunan itu, dan menteri penerangan, atau penjabat yang ditunjuk olehnya untuk mewakilinya sebagai anggota. dengan demikian dapat diharapkan suatu putusan yang lebih obyektif dan tidak bergantung kepada putusan menteri pertahanan sendiri. berhubung dengan prosedur melalui panitia tersebut perlu diperhatikan juga ketentuan ketentuan dalam dan undang undang tahun tersebut bunyinya sebagai berikut,hal hal tersebut dalam diatur dengan undang undang". tersebut sebagai berikut, pada waktu sekarang ini pengadilan tata usaha tentara termaksud belum ada). maka untuk mengatasi persoalan persoalan yang mungkin timbul kelak kemudian hari sekitar putusan panitia tersebut atas, diadakan penegasan bahwa panitia itu memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. jadi, atas keputusan panitia yang tidak menguntungkan bagi yang bersangkutan tidak ada kemungkinan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh instansi lain. demi dan perlakuan istimewa yang diuraikan dalam dan seterusnya hanya ditujukan kepada mereka yang akan diberhentikan karena. tidak memenuhi syarat syarat kesehatan bagi anggota tetap. kelebihan tenaga. pemberhentian yang dimaksud sini ialah dengan sebutan "dengan hormat". tidak semua setiap anggota angkatan perang yang dimaksud atas mendapat perlakuan istimewa itu. lihat selanjutnya penjelasan umum. yang dimaksud dengan "pensiun tidak penuh" ialah sedikit dirinya pensiun minimal. tentang pensiun ini, perhatikanlah undang undang darurat tahun lembaran negara republik indonesia serikat tahun s d maknanya sama dengan sampai dengan dari pada undang undang tahun perlu selanjutnya ditegaskan sini bahwa penghasilan anggota angkatan perang dalam keadaan non aktif itu tidak berupa gaji akan tetapi suatu tunjangan biasa. man naz ma, wat presiden republik indonesia jika seorang anggota angkatan perang yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat syaratnya, antaranya belum mencapai masa kerja minimal atau belum mencapai usia minimal (sebagai yang disyaratkan menurut peraturan peraturan yang berlaku), maka tidak berhak atas tunjangan yang dimaksud sini. untuk menolong yang bersangkutan maka pada masa kerjanya dapat ditambahkan masa kerja fiktif. tidak dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran seperti yang diuraikan dalam ini kepada mereka yang (bagaimanapun juga tidak memenuhi syarat usia minimal. kepada mereka hanya diperlakukan sehingga tidak akan dapat menerima tunjangan yang dimaksud dalam ini. perhatikan penjelasan umum. selanjutnya cukup jelas. perlu diadakan peninjauan kembali tentang bonus demobilisasi dan paket demobilisasi sebagai yang diatur dalam undang undang tahun satu sama lain diserahkan kepada peraturan pemerintah. ketentuan peralihan yang cukup jelas.ngubahan pegawai negeri republik indonesia serikat (undang undang dan tahun lembaran negara dan tahun sebagai undang undang republik indonesia presiden republik indonesia, menimbang bahwa undang undang tahun republik indonesia, perlu segera ditambah:menambah undang undang nomor tahun (lembaran negara nomor tahun sebagai berikut: pada undang undang tahun ditambah sub yang berbunyi: ketua konstituante:yewakil perdana menteri ttd hardi diundangkan pada tanggal mei menteri kehakiman, ttd g.a. mangkok lembaran negara nomor tahun
wetan ntpyelenggaraan tugas tugas pemerintahan negara sumatera selatan oleh republik indonesia serikat presiden republik indonesia serikat, menimbang bahwa pemerintah negara sumatera selatan telah memajukan permintaan kepada pemerintah republik indonesia serikat untuk menyelenggarakan seluruh tugas pemerintahan bagi daerah bagian tersebut oleh republik indonesia serikat: menimbang pula bahwa berhubung dengan berhentinya wali negara sumatera selatan, dan keadaan keadaan yang mendesak, dalam undang undang darurat, mengingat lidpenyelenggaraan tugas pemerintahan negara sumatera selatan oleh republik indonesia serikat. untuk daerah negara sumatera selatsumatera selatan. seterusnya komisaris pemerintah diserahi penyelenggaraan tugas pemerintahan republik indonesia serikat negara sumatera selatan. alat alat perlengkapan negara bagian tersebut, seperti: dewan perwakilan rakyat sumatera selatan dan lain lain, buat sementara waktu dibekukansumatera selatan" staatsbladundang undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal maretperdana menteri, mohammad hatta. menteri dalam negeri, ide anak ageng gde ageng. diumumkan pada tanggal maret menteri kehakiman, soepomo. mat gannyelenggaraan tugas pemerintahan negara sumatera selatan oleh republik indonesia serikat penjelasan umum: dalam sidang dewan menteri tanggal pebruari yang baru lalu soal penyelenggaraan pemerintahan daerah bagian sumatera selatan sudah dibicarakan memasak masaknya dan sebagai basil pembicaraan telah diambil ketegasan bahwa bilamana oleh pemerintah negara bagian tersebut, dimajukan permintaan kepada pemerintah republik indonesia serikat untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam daerah bagian itu, pemerintah republik indonesia serikat akan menunjuk seorang komisaris pemerintah yang akan diserahi penyelesaian soal itu menurut penetapan dalam konstitusi sementara republik indonesia serikat. permintaan seperti yang dimaksud dalam kalimat atas itu telah dinyatakan oleh pemerintah negara sumatera selatan pada tanggal pebruari dengan surat kawannya untuk menetapkan jabatan komisaris pemerintah seperti yang dimaksud itu, yang akan diserahi menyelenggarakan atas nama republik indonesia serikat seluruh tugas pemerintahan dari negara sumatera selatan, termasuk juga tugas pemerintahan federal dulu yang belum diserahkan kepada daerah bagian itu, maka perlukah diadakan suatu peraturan khusus. mengingat kepentingan yang mendesak, begitu juga berhubung dengan pernyataan wali negara sumatera selatan untuk meletakkan jabatannya, maka peraturan yang dimaksud itu perlu segera ditetapkan, yang dapat menyimpang seperlunya dari peraturan peraturan undang undang atau penetapan ketatanegaraan lainnya, teristimewa pula ordonansi, yang memuat regering staatkundige organisatie negara sumatera selatan" staatsblad mengingat segala pertimbangan atas itu serta peredaran politik pada waktu terakhir, maka perlukah peraturan ini ditetapkan dalam susumatera selatan yang ada pada dewasa ini, misalnya dengan pembesar pembesar militer, atau polisi dan lain lain sebagainya. berhubung dengan keadaan yang luar biasa ini untuk sementara waktu peraturan peraturan mengenai dewan perwakilan rakyat sumatera selatanan setan nx) kan presiden rep publik indo kesia pegawai dalam daerah bagian negara sumatera selatan dan sebagainya. tidak perlu penjelasan.
man ptn naz kav) nag ny) watas tahun presiden republik indonesia, menimbang bahwa keadaan keadaan yang menyebabkan diadakan aturan aturan istimewa tentang pajak responding dari tahun hingga serta staatsblad staatsblad dan staatsblad kini masih berlangsung dengan tiada kurang sedikitpun, bahwa untuk pemungutan pajak responding atas tahun dengan menunggu peninjauan kembali ordonansi responding untuk seluruhnya, harus pula diadakan peraturan sementara, bahwa karena keadaan keadaan yang mendesak,responding atas tahun dengan nama responding "keke arti masak pajak salah tahun taklim ke tidak jalankan dan dan dari kata kata "ketetapan pajak dikenakan untuk sekian banyak tahun yang belum lihat dari masa pajak dan" man tan na7 presiden republik indonesia dari 15a seluruh kalimat kedua, dari dalam kata kata "atau dalam tahun, yang mendahului langsung masa pajak", dalam kata kata "atau, kalau yang terakhir ini terjadi dalam tahun yang mendahului masa pajak itu". ke dibaca dengan tiada ada kata kata "yang terletak berdekatan". ke dalam menjalankan maka biaya peroleke dalam kata kata "ketiga dan keempat" dibaca: "kedua dan ketiga". ke dibaca sebagai berikut kalau wajibpada tiga perempat harga responding,atas dan sesuai dengan itu dikurangkan terhitung mulai pada saat itu. perhitungan kembalike dalam maka kata "satu" dibaca "lima". kekeberhman ptn presiden republik indonesia iii. kepala jawatan pajak berhak menetapkan aturan aturan untuk tidak memungut ketetapan pajak untuk sebagian atau untuk seluruhnya atas barang, yang hasilnya dalam rupa apapun juga oleh karena keadaan keadaan hanya untuk sebagian atau untuk seluruhnya tidak diperoleh oleh wajib pajak selama masa, atas nama hal sedemikian itu terjadi. iv. ordonansi pajakundang undang darurat ini mulai berlaku pada hari sesudah hari pengundangannya dan mempunyai kekuatan surut hingga januari undang undang darurat ini dapat dinamai sebagai undang undang darurat pajak respondinmungutan pajak responding atas tahun bagian umum. keadaan keadaan istimewa yang terdapat indonesia sesudah pendudukan jepang menjadi rintangan untuk penyelenggaraan pemungutan pajak responding menurut aturan aturan ordonansi responding penyesuaian dan peninjauan kembali ordonansi itupun juga oleh karena kurang bukunya peralatan kantor besar jawatan pajak tidak dapat diadakan dengan perubahan perubahan yang agak mendalam. agar pemungutan responding dapat berlangsung terus, maka untuk tahun tahun hingga serta tiap tiap kali diadakan aturan sementara satu kali untuk setahun, dengan mengadakan dalam ordonansi hanya perubahan perubahan teknis yang dianggap sangat perlu staatsblad staatsblad dan dan staatsblad untuk masa sekarang, oleh karena kurang bukunya serta amat banyaknya pekerjaan pada peralatan fiskal, maka masih pula berlaku pendapat, bahwa belum didapat kesempatan untuk mengadakan peninjauan kembali ordonansi responding untuk seluruhnya yang sangat perlu itu. oleh karena itu pada undang undang darurat ini hanya diadakan suatu peraturan untuk setahun saja yakni untuk tahun yang sesuai seluruhnya dengan peraturan yang berlaku untuk berhubung dengan peristiwa bahwa kini telah lihat sebagian dari tahun maka pada peraturan tersebut diberikan kekuatan surut hingga januari bagian khusus. ii. ke1. syarat untuk penyesuaian yang amat dekat kepada keadaan yang sebenarnya mengakibatkan penunjukan permulaan masa ketetapan pajak sebagai saat yang menentukan ketetapan pajak, sebagai pengganti permulaan dari tahun yang mendahului masa itu. ii. ke2. sebagai pengganti masa pajak yang lima tahun yang tersebut dalam dan dari ordonansi responding kini diusulkan masa setahun yang bersamaan dengan tahun taklim ii. sebagai akibat dari perubahan perubahan tersebut atas, maka aturan aturan ordonansi responding yang tersebut dalam ini harus tidak dijalankan untuk seluruhnya atau untuk sebagian. man ny) ma, war presiden republik indonesia ii. ke4. pembacaan dari ordonansi responding dengan tidak memakai kata kata "yang terletak berdekatan" melengkapi kebutuhan yang ada, redaksi yang semula dalam banyak hal merintangi penafsiran harga sewa yang beralasan. ii. ke5. perlakuan ordonansi responding dengan tiada kembalinya, untuk bangunan bangunan yang bersangkutan dalam keadaan sekarang mengakibatkan bahwa harga responding tidak berkepadatan tingginya bila dibanding dengan bangunan bangunan yang harga verpondingnya dapat dihitung dari harga sewa. peningkatan sewa dapat lebih keras dihindari oleh pelbagai aturan aturan negara dari pada peningkatan biaya pendirian bangunan bangunan disatu fihak dan upah dilain fihak, itu dapat menempatkan bangunan bangunan yang bersangkutan pada suatu kedudukan yang merugikan dengan bangunan bangunan yang dikenakan pajak atas dasar harga sewa. dalam undang undang darurat ini dicari penyesuaian dengan harga harga yang dapat dipakai untuk memperoleh obyek obyek itu pada januari ii. perbaikan pembacaan ordonansi responding diadakan untuk memperbaiki kesalahan yang dahulu terselip dalam merubah itu. ii. ke7.dan peraturan peraturan ini hanya berisikan perbaikan yang bersifat redaktioneel yang ternyata perlu atau dianggap perlu berhubung dengan penunjukan umum pada permulaan pada peraturan peraturan ordonansi responding tidaklah dimaksudkan untuk mengadakan perubahan pada dasar dasar dan penyelenggaraan pemungutan pajaknya. ii. batas yang diberikan dalam ordonansi responding sebesar r.i, dapat ditinggikan dengan tiada keberatan sedikitpun hingga dengan tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi negara. ii. ke10. peraturan tentang saat tertagihnya pajak yang terutang ini mempunyai pertalian dengan dituliskannya masa lima tahun hingga masa setahun. iii, dan tidak memerlukan penjelasan yang khusus. tln
naz sdan perekonomian indonesia, untuk menurunkan tari tari pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan, bahwa pun dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan penambahan pada beberapa hal mengenai peraturan pemungutan pajak pajakordonansi pajak peralihan sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan undang undang darurat tahun lembaran negara diubah seterusnya sebagai berikut ke l. pada setelah pertama, disisipkan suatu baru, yang berbunyi t: ke pada 2a, angka ke dan ke kata kata "in het laatste geral" dihapuskan, ke pada setelah disisipkan suatu baru, yang berbunyi", ke pada kata kata nederlandsch indische" muka kata kata "landsdienaren.", dihapuskan. man nya ny presiden republik indonesia il. diubah sebagai berikut ke anak bagian huruf dan huruf dihapuskan, ke pada anak bagian huruf kata buitenzorg" diganti dengan bogor", ke pada anak bagian huruf kata kata "vier twinting holder gulden" diganti dengan "vijfduizend rupiah": ke anak bagian dibaca sebagai berikut "penghasilan yang dibebankan pada keuangan umum indonesia, sekadar penghasilan ini oleh pemerintah republik indonesia dibebankan dari pajak". ill. diubah sebagai berikut ke pada anak bagian huruf dari pertama, kata kata "twaalfhonderd gulden" diubah menjadi zes detik holder rupiah": ke pada anak bagian huruf dari pertama, kata kata "twaalfhonderd gulden" yang dua kali dipakai, diganti dua kali dengan kata kata "zes detik holder rupiah", kata kata: "achttien holder gulden" "een twinting holder gulden" dan "vier twinting holder gulden" diganti masing masing dengan kata kata vier vijftig holder rupiah", "drie resting holder rupiah" "twee enzeventif holder rupiah", ke anak bagian huruf dari pertama dihapuskan, ke dibaca sebagai berikut, ke bunga hutang yang dijamin oleh hipotek atas harta tetap yang terletak indonesia atau atas hak yang ada pada itu, satu dan lain dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan pada ba". iv. pada kata kata "wordt als income van aren echtgenote beschouwd , diganti dengan "komedi hare ult vorige jaren stenunende, onverrekende verleden als beeld bij artikel worden beschouwd, als income, onderscheidenhjk verleden van haar echtgenote". pada kata kata: "minder dan vier twintighonderd gulden" diganti dengan yan een belastingplichtise, die bingen indonesie woong, minder dan vijf duizend rupiah bedraagt". vi. dibaca sebagai berikut pajak yang terutang ditetapkan menurut tari tari dan yang dimuat pada tabeldan dari ini maka penetapan pajak yang terjumlah pajaknya berada bawah suatu jumlah yang sama dengan tiga seratus dari pendapatan bersih. lan naz presiden republik indonesia pada ini harus diingat pula, bahwa tekanan pajak sesudah perang dari pajak pajak "tidak langsung" (indirect belastingen) dalam hal ini diartikan pajaktertimbang pertimbangan sebagai berikut ad. seperti terbukti pada lampiran tersebut tadi, maka pada masa sesudah perang tampak diim pajak indonesia. diakui, bahwa pembangunan negara kita yang ber . pikul" nya masing masing, oleh suatu sistim pajak dalam mana pajak yang dipungut atas pendapatan, akan menempati kedudukan ditengah tengahnya. terhadap soal ini, yang bertanda tanganpikul yang lama, sebagai pangkal pendirian guna membangun suatu sistim pajak. selain dari pada itu, hendak kemukakan dengan istimewa, bahwa suatu sistim pajak tidak mungkin dapat dibayangkan terlepas dari masyarakat, mana sistim tadi akan dipergunakan. sebagai diketahui, keadaan masyarakat died areas". mengenai hal ini, dapat disebut sebagai faktor faktor yang menyolok mata, yakni banyaknya penduduk,eman tan na7 wat presiden republik indonesia sesuai dengan ini, maka dalam susunan pajaksb. mengambil tempat yang penting. perlu diterangkan sini, bahwa pemungutan pemungutan ini pada umumf tarif tinggi yang terperinci (gedifferentieerd). dengan demikian tercapailah suatu peningkatan (progpajak tersebut tadi ialah bahwa pajak pajak itu kurang memberikan kemungkinan untuk penyelundupan dari pada pajak yang melulu dikenalkan atas seluruh jumlah pendapatan, :c. bahwa dengan demikian modal modal yang melayang (zeven) memberikan sumbangan juga kepada keuangan negara, selama itu tampak digunakannya untuk penghidupan yang mewah dan pembelanjaan yang tinggi oleh para pemiliknya, bahwa pajaketnyaa pada masa ini, bahwa pajakakan diperolehnya dengan melalui jalan mengadakan suatu pajak penghasilan langsung. dengan uraian uraian atas tadi, cukuplah sekiranya dibuktikan, bahwa aksen dari sistim pajak indonesia terletak pada pajak pajak tidak langsung, dan selanjutnya, bahwa beban yang berat yang diletakkan oleh tingkat harga (pajak peralihan). hal ini telah dijalankan dalam tarif untuk pajak peralihan yang diusulkan tadi, yang sifat sifatnya diterangkan sebagai berikut tarif mulai dengan pendapatan rp. setahun. jumlah pajaknya pada pendapatan ini adalah34, yang lebih tinggi terdapat pada mulanya kenaikan persentase marginalpelan ra) nya ny) presiden republik indonesiacahan pecahan hingga mendekati bataspengeluaran yang bersifat agak mewah maupun untuk tabungan. dari pendapatan inilah dapt diminta sumbangan yang agak besar bagi keuangan negara. selain dari pada itu, yang bertanda tangan hendak mengemukakan, bahwa juga untuk pendapatan yang lebih tinggi, tarif baru ini mengandung suatu tunjangan yang berarti, yang diberikan dengan maksud dan harapan agar dengan demikian perhatian kepada pengabungan (domestic saving) dapat lebih dicurahkan. yang bertanda tangan, yang bertanda tangan sedang menyelidiki akan kemungkinan dan dapat dijalankan suatu tarif istimewa yang agak lunak, terhadap pendapatan yang diperoleh dari penanaman modal oleh badan badan tertentu, yang masih akan ditunjuk, seperti perkumpulan koperasi dan sebagainya. sebagai dasar, diambil rencana tarif bagi orang yang kawin yang tidak mempunyai tanggungan anak dan keluarga lainnya, untuk,f baru ini. sebagai diketahui, tariforang yang tidak kawin yang pendapatannya rendah, dibebani lebih berat dari f baru, persentase ini diperluas hingga semua golongan pendapatan. bahwa dengan begini, tarif yang diusulkan lebih menguntungkan sedikit orang yang tidak kawin, daripada tarifpajak yang tidak langsung mengenai pendapatan daripada orang yang kawin. man ptn na7 presiden republik indonesia selanjutnya perbedaan penghasilan antara sistim yang kini dan sistiundang undang daruratke sistim, dalam mana pendapatan dikurangkan dengan jumlah yang tetap bagi tiap orang anak, sebelum tarif dipergunakan. bahwa dengan begitu sisti, adalah sedemikian rupa, hingga dapat memenuhi dua syarat: sivefundang undang darurat. , sedangkan tarift dari jumlah jumlah yang terutang, hingga didapatnya penyesuaian dengan tarif yang baru. agar dapat dinyatakan dengan jelas, bahwa secara biasa tarif berlaku terhadap para wajib pajak, dalam mana bukan pendapatan nya akan tetapi kapasitas membayarnya yang dijadikan kadaalankan tarif terhadap mereka, yang pendapatan nya dapat diketahui dengan pasti dan tidak termasuk dalam perlakuan baru, maka dan baru yang diusulkan memberi petunjuk seperlunya: mengenai hal ini, lihat sub dari undang undang darurat yang bersangkutan. tan naz ny) presiden republik indonesia berhubung dengan diturunkan tarif dari pajak peralihan, maka dalam undang undang darurat terdapat penyesuaian penurunan tarif tarifupah yang jumlahnya kurang dari rp. setahun, adalah hingga, kini besarnya persentase ini untuk kelas kelas upah atas rp, dan rp. setahun, berturut turut dan upah upah yang jumlahnya setahun berada antara rp. dan rp. , , dikenakan pajak sebanyak atas jumlah itu, persentasekah diterangkan, bahwa hanya dalam beberapa hal saja, pajak upah dijalankan terhadap upah upah atas rp. setahun, dengan begitu pajak upah itu digunakan sebagai pemungutan muka voorheffing) dari pajak peralihan) dan diperhitungkan kelak dengan ketetapan pajak peralihan. akan tetapi biasanya dalam hal ini tidak dikenakan pajak upah (lihat anak bagian huruf j), oleh karena para majikan menurut 17a baru) dari ordonansi pajak peralihan, telah ditunjuk untuk memotong pajak yang tersebut belakangan ini. suatu akibat dari kenaikan tingkat hargaralihtersebut pertama dan 9c, dari yang tersebut belakangan sub iii, ke dan ke dan sub iii dari undang undang darurat ini). akhirnya dalam rangkaian penjelasan penjelasan umum yang telah diberikan atas harus diadakan perubahan juga pada tarif tarif dari pajak kekayaan. pemungutan ini, yang maksudnya hendak mengenakan kuat upah upah bawah batas ini jika pendapatan tambahan tidak menaikkan seluruh pendapatan bersih hingga atau atas rp. , ) melulu akan dikenakan pajak upah, lihat anak bagian huruf dari ordonansi pajak peralihan. pada pengurangan tekanan dari pajak peralihan terutama pengaruhnya pajak pajak tak langsung, kenaikan tingkat hargasedemikian rupa, hingga tambahan pajak samping pajak peralihan yang progresif itu, dapat dianggap adil. dalam undang undang darurat ditetapkan pula, agar pemungutan mulai diadakan pada kekayaan bersih sebesar rp. , : sekarang ini besarnya batas permulaan adalah rp. , . persentase tariff digunakan, mengenai rp. yang pertama dari kekayaan, memberikan progressivitet yang diingini dalam tarif. naz presiden republik indonesia bagian khusus. sub. ke perubahan ini dijelaskan pada vii. ke kata kata "in het laatste geral" yang terdapat dalam 2a, ke l dan ke telah tidak berarti lagi sejak perubahan teks teks tersebut dengan undang undang darurat lembaran negara ke dengan disisipkannya yang baru, berarti dimasukkannya dengan tegas dalam undang undang, tafsiran dari istilah "heroes bedrijf", yang telah dipakai sejak permulaan,e). sub. ii. ke pengecualian pengecualian yang termaktub grondbelasting) dan pajak panen padi (tienne van het rijsts itu, yang berlaku pula disf: yang disebut "kortverbandtoelage dan bonus" beserta "bijslag"nya "bijslag" atas pengiriman uang luar negeri cc. bijslag "spar demise" tambahan kepada para ahli menurut keputusan pemerintah dalam l.n. nr. sub iiididi indonesia, yang diterangkan lanjut pada maka atasdi lxt yang baru berarti kembali kepada keadaan dulu. man tan naz ma, war presiden republik indonesia sub vi. karena dalam bagian umum dari memori penjelasan ini telah diterangkan arti serta tujuan umum dari aturan tariforang yang tinggal luar negeri, seperti tertera pada maka wajib pajak wajib pajak ini, tidak dikenakan kenaikan tarif atau penurunannya, karena tidak kawin atau karena mempunyai tanggungan keluarga,darurat tahun lembaran negara yang menetapkan minimum pajak yang terutang oleh orang orang yang berada luar negeri, sebesar dari penghasilan yang dapat di indonesia, dalam teks yang baru, dihilangkan, karena pemakaian tarif yang bertalian dengan ketentuan pada (baru), memberikan hasil yang sama. sub vii. perubahan 8c, yang bertaliandengan dihapuskan nya 8b, dan disisipkannya dihapuskannya 8b,ix, yang dihubungkan dengan langsung dengan perundangan perundangan fiskal dari nederland, suriname, dan curacao, dengan sendirinya harus dikeluarkan dari per,, yang bubble blasting) (vide ordonansi tbl. sebagaimana itu telah dirubah). sub bagian adalah sisa dari jaman kolonial, dan harus dilenyapkan dari perundang undangan pajak negara indonesia yang ber f (vide baru) yang muat pengecualian pajak,lan na7 presiden republik indonesia sub xi, xiv, xvi dan xix. dasar dasar untuk menunjuk dan menetapkan kompetensi dari pembesar pembesar negeridalam susunan kata kata yang baru dan yang dirubah dari ini, diletakkan garis garis besar dari soal ini, yang buat sebagian merupakan suatu konsolidasi dan buat sebagian lagi merupakan penyempurnaan lanjut daripikulnya (draagvermogen) inspeksi keuangan pada umumnya,, diatur sedemikian rupa, hingga pajaknya didasarkan atas kemampuan membayar (dealings kapasitas),akkepala pemerintahan daerah. oleh karena pembangunan dari organisasi pamong praja masih dalam perkembangan, maka undang undang ini tidak menentukan lebih lanjut, pegawai pegawai tinggi mana termaksud dalam istilah kepala pemerintahan daerah ini, ketentuan ini diserahkan kepada menteri dalam negeri. tetapi kiranya pelaksanaan kekuasaan fiskal dapat diberikan kepada para bupati, wali kota, dan pembesar pamong praja lainnya, yang sama kedudukan dan jabatannya. samping kekuasaan mengenai panitia panitia penetapan dalam kekuasaan itu termasuk juga kekuasaan untuk menetapkan aturan, mengenai pemungutan pajak pajak itu, umpamanya penunjukan orang orang yang harus menjadi penagih pajak, dan aturan yang mengenai cara penyetoran uang pajak kas negeri dsb.nya. akhirnya maka "kepala pemerintahan daerah" ini ditugaskan untuk dalam tingkatan yang tertinggi, memberi keputusan atas keberatan keberatan yang diajukan terhadap penetapan pajak, menurut kemampuan membayar wajib pajak yang bersangkutan,ketetapan pajak tadi. maka dari itu 14c yang baru, yang menugaskan pegawai tinggi itu untuk memberi keputusan atas dan menyelidiki keberatan keberatan adalah suatu aturan yang sesuai sekali dengan keadaan penetapan pajak atas tadi. sub xii. penggantian kata kata "dan wel andere bescheiden", pada anak bagian huruf dengan "dan wel andere aan man ptn naz presiden republik indonesia sub xv. perubahan permulaan masa dalam mana tagihan kemudian mungkin, adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa pajak peralih, berarti kembali kepada aturan yang pernahnormaldari 14d (pemeran baru) mempunyai tujuan. pertama yang dimaksudkan ialah, supaya, adalah suatu akibat yang logisri tagihan kemudian,wajib pajak lainnya yang dikenakan menurut tarif,atas jumlah mana, panitia panitia yang dimaksudkan pada tidak mempunyai kekuasaan. sub xvii. 17amajikan yang lalai, tindakan mana ternyata dibutuhkan dalam beberapa hal dalam praktek. sub xvi yang ada pada pajak peralihan. dengan ini maka kedaluwarsa ini disamakan dengan yang berlaku untuk pajak upah dan pajak perseroan. naz presiden republik indonesia sub xx. hingga kini terdapat kewajiban untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan buku buku dsb. yang berhubungan dengan pengenaan pajak dari pihak tiga, dari para pemegang bank, kasir, dan orang orang atau pendirian pendirian lainnya sebagai sedemikian. keterangan semacam ini, yang mengenai wajib pajak p importir pengusaha pengusaha pabrik, pedagang besar dsb.ifsadministratie) dan atas surat pemberitahuan (aangifte) wajib pajakadafihak hal ini bermaksud mencegah ditetapkannya pajak yang kurang daripada apa yang harus dibayar kepada negara dan di:, baiklah kiranya diingat, bahwa pertama tama wajib pajakxtmat.atas pundak perusahaan: dalam hal ini perlu diingat akan aturan kewajiban memotong pajak peralihan dan pajak upah (vide dan 13ad. memungkinkan para pengusaha yang dikenakan pajak peralihman ptn nya ny) presiden republik indonesia penetapan pajak yang terutang mengenai mereka yang pendapatan bersihnya kurang dari lima ribu rupiah dan semata mata terdiri dari pensiun dan pemberian berkala kala yang dapat disamakan dengan itu atau untuk pemeliharaan hidup, diselenggarakan menurut peraturan yang diberikan oleh menteri keuangan. mengenai mereka, yang bertempat kediaman indonesia maka perlakuan tarif terjadi dengan memperhatikan ketentuan ketentuan bawah ini (a) pendapatan bersih wajib pajak wajib pajak yang tidak kawin, sebelum atas itu dijalankan tarif, ditinggikan dengan lima keseratus, (b) untuk tiap orang keluarga sedarah atau sema untuk orangan. rp. , : . rp. untuk orang dengan. rp. untuk orang dengan. rp. untuk orang dan dengan. rp. (c) wajib pajak( )f tidak berlaku. maka pajak ditetapkan menurut tarif". vii. ke 8b, dihapuskan. ". viii. pada kata kata "de tarieven diganti dengan "het tarif dan kata kata vier twinting holder gulden" diganti dengan "vijfduizend rupiah". ix. dihapuskan. dari anak bagian huruf huruf dan dihapuskan. xi. harus dibaca sebagai berikut lan naz presiden republik indonesia ad. umum dari memoriterutang atas hadiah yang diberikan pada buruh yang hanya bergaji rendah. tarif uang tunjangan untuk menghadiri rapat rapat dsb. nya. tarif khusus dari untuk tantieme, hadiah dan penghasilan penghasilan lainnya semacam itu,, harus disesuaikan dengan tarif pajak peralihan. untuk hal hal semacam ini, maka pajak upah bukan merupakan suatu pemungutan muka voorheffing ) atas pajak peralihan tetapi merupakan penggantinya. dengan diturunkannya tarif pajak peralihan seperti yang diusulkan, maka perperincian (differentieering) yang sangat mendalam seperti terdapat dalam tarif khusus yang sekarang, tidak diperlukan lagi, sehingga penyesuaian dilakukan dalam tingkatan, dan bukan dalam tingkatannr.nr. tahun tentang berlakunya undang undang dsb.nya anak bagian huruf dari ordonansi pajak peralihan baiklah kita membaca bagian dari memori ini yang menjelaskan soal ini subhan dengan ini, sudah dikenakan pajak peralihmuka (voorheffing) dari pajak peralihan, atau dipakai sebagai gantinya atas collecteloon itu. man ptn naz presiden republik indonesia dengan dirumahnya anak bagian huruf makamana dilakukan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian, bahwa terhadap upah upah yang dibayarkan dari kas kas pemerintahan, negara yang membayarkan upah upah itu, yang berhak. danmemorif baru, tetapi oleh karena perubahan undang undang ini,ikan kembali ordonansi pajak peralihan (vide sub ixralihan (vide anak bagian huruf dari ordonansi tersebut). ketentuan pada dan sudah cukup terang. mengenai perlu diterangkan, bahwa merosotnya harga rupiah, dan beratnya tekanan pajak pajak tidak langsung yaitu hal, yang menjadi dasar dari penurunan tarif tarif ini tidaklah berpengaruh atas daerah kepulauan riau, mana dollar singapore merupakan alat pembayaran umum dan mana tidak terdapat bea bea masuk, cukai dan pajak penjualan. jadi tidak ada gunanya untuk meluaskan penurunan tarif ini sampai kepada penduduk daerah daerah itu. buat selanjutnya baiklah diketahui, bahwa ada niatan untuk secepat mungkin memecahkan kesulitan kesulitan teoretis, fiskal yuridis, yang dihadapi disekeliling pelaksanaan ordonansi pajak, daerah ini, yang berhubungan dengan kenyataan, bahwa dasar dasar pajak dan tarif tarif dari ordonansi ini, pada umumnya didasarkan atas rupiah dengan memajukan rencana undang undang yang berisikan aturan aturan umum mengenai hal ini. pada itu, akan ada kesempatan untuk mempertimbangkan, apakah perlu merubah tarif tarif sekarang ini untuk daerah daerah itu. dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. man na7 war presiden republik indonesia catatan catatan penyunting: didalam dokumen ini terdapat format gambar| ralat.peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan terdapat kesalahan kesalahan cetak yang harus diubah sebagai berikut dalam halaman sub ke kata "dibebankan" setelah kata kata pemerintah republik indonesia" harus dibaca "dibebaskan". il. sub iii ke kata kata "twee negentig holder rupiah" harus dibaca "twee eventid holder rupiah". dalam halaman sub kata "stemmende" harus dibaca "stampede". dalam halaman anak bagian huruf (b): kata kata "untuk orang dan dengan" harus dibaca "untuk orang dan lebih dengan". dalam halaman 14c sub ke kata kata harus dibaca dan e". dalam halaman 17a, kata "atau" muka kata kata "permohonannya sendiri" harus dibaca "atas". pada halaman 17a, kata "diturunkan" harus dibaca "ditutupnya". il. pada 7a, kata "pertama" harus dibaca "pertama". ill. pada 17a, antara kata kata "maka" dan "upah" harus disisipkan kata "pada". diketahui sekretaris kementerian kehakiman, mr. abimanjoe. tln naz presiden republik indonesia ketetapan pajak ditetapkan oleh para kepala inspeksi keuangan, masing masing sekaketetapan pajak dari wajib pajak yang dimaksudkan pada ditetapkan oleh panitia panitia, kecuali jika penetapan ketetapan ketetapan pajak dari wajib pajak wajib pajak tersebut harus diselenggarakan oleh kepala inspeksi.keuangan. dari panitia panitia, yang dimaksudkan pada maka para anggotanya, tempat kedudukannya dan daerahnya, ditunjuk oleh kepala pemerintahan daerah. menteri keuangan menetapkan peraturan tentang penyusunan dan cara bekerja panitia panitia itu juga tentang upah para anggotanya. untuk perlakuan dahulu, juga untuk perlakuan 14c dan dan 2b, maka yang dimaksudkan dengan kepala kepala pemerintahan daerah ialah mereka yang menjabat jabatan pamong praja yang ditunjuk untuk itu oleh menteri dalam negeri, masing masing sekedar mengenai daerah pemerintahannya. (b) wajib pajak wajib pajak, yang bertempat kediaman indonesia, dan wajib pajakipotekmbesarntuan tempat menurut dahulu, maka keadaan pada wal tahun taklim atau masa pajak adalah menentukan. wajib pajak". xii. diubah sebagai berikut ke pada anak bagian huruf kata kata "dan wel van andere bescheiden", diganti dengan "dan wel van andere aanteekeningen bescheiden,", ke pada anak bagian huruf kata kata "het belastinggebied" yang dipakai dua kali, juga kata kata "dat gebied", diganti dengan indonesia": ke pada kata kata "tenis deze weekend naar een driver income van minder dan vier twinting holder gulden", diganti dengan "tenis deze wordt vastgesteld met toepassing van artikel xiii dari dibaca sebagai berikut". xiv. setelah 14b disisipkan suatu baru, yang berbunyi sebagai berikut 14c. ketentuan pada hingga serta 14b tidak berperilaku bagi ketetapankepala pemerintahan daerah, dalam waktu tiga bulan setelah pemberian surat ketetapan pajak. ny) presiden republik indonesiakepala pemerintahan daerah, setelah tentang itu diterima nasehat dari pembesar, yang telah menetapkan ketetapan pajak itu. ( )itunjukkan bahwa waktu itu oleh keadaan keadaan istimewa tidak mungkin dapat diperhatikan. suatu salinan dari keputusan itu diberikan kepada pembesar". xv. ke 14c dan 14d kini dijadikan bernomor masing masing 14d dan 14e. ke yang dijadikan bernomor 14d diubah sebagai berikut pada pertama kata kata :"sederet den panjang van het kalenderjaar vijf jaren", diganti dengan ,sederet het einde van het kalenderjaar drie jaren", setelah diadakan suatu baru, yang berbunyi tagihan kemudi". xvi. diubah sebagai berikut ke diganti dengan tiga baru, yang berbunyi sebagai berikut akhir akhir yang muat ketetapan ketetapan pajak, yang ditetapkan oleh seorang kepala inspeksi keuangan, ditetapkan oleh kepala inspeksi itu, akhir akhir yang muat ketetapan ketetapan pajak, yang ditetapkan oleh panitia yang dimaksudkan pada ditetapkan oleh ketua panitia itu. para kepala inspeksi keuangan dan para ketua panitia panitia mengurus penagihan pajak pajak yang terutang menurut akhirpenagihan pajak, yang terutang menurut akhir akhir yang ditetapkan oleh ketua suatu panitia, dilakukan menurut aturan aturan yang akan dikeluarkan oleh kepala pemerintahan daerah". ke pada setelah kata "belastingschuldigen" disisipkan kata kata "dan wel, vallen beschreven artikel lid onderdelon aen aan aljabar aangeduide personen". ke pada kata kata "het belastinggebied" yang dipakai tiga kali, juga kata kata "dat gebied", diganti dengan indonesia", selanjutnya kata kata "bedrijf heroes" dibaca sebagai "heroes bedrijf". xvii. dihapuskan dan diganti dengan suatu baru yang berbunyi 17a. sesuai dengan aturan aturan yang akanjumlah potongan itu kas negeri. ny) presiden republik indonesia 6gu permohonannya sendiri atau kalau pajak yang terutang atas pendapatan bersih yang penuh lebih jumlahnya daripada jumlah potongan potongan atas tahun taklim atau atas masa pajak yang telah disetor atas nama mereka, apa yang telah lebih disetor akan dikembalikan kepada buruh yang bersangkutan. bila ternyata, bahwa upah terrunkan(b) atas ketetapan tagihan kemudian berlaku sesuai ketentuan ketentuan dalam ordonansi pajak upah dengan pengecualian pertama, hingga serta dari rahmat pertama yang penuh, dari dan dan juga untuk perlakuan ini, makkarena suatu kerja jabatan atau perhubungan kerja yang telah lampau. pajak yang terutang atas gaji, gaji verso, uang tunggu, sokoghasilan itu menurut aturan aturan yang akan dikeluarkan oleh menteri keuangan, dan dari ini berlaku sesuai untuk itu". xviii. diubah sebagai berikut ke pada kata kata "het vide lid van artikel diganti dengan "artikel 17a". ke akhir dibubuhi dengan suatu baru, yang berbunyi: piutang untuk membayar pajak lewat waktu setelah lima tahun, dihitung dari akhir tahun, atas mana pajak dipungut". xix. pada kata kata "de leden van artikel bedoelde commission van landslag". xx. diubah sebagai berikut: ke pada pertama kata kata dimulai dengan bankers" dan berakhir dengan "semen", diganti dengan personen die hier land een bedrijf uitoefenen". ke setelah pertama disisipkan suatu baru, yang berbunyi, dari badan badan hukum, yang melakukan suatu perusahaan indonesia". ke dua kini dijadikan bermotor xx. dihapuskan. man ptn ny sat presiden republik indonesia atas permohonan wajib pajakralihdarurat tahun lembaran negara tentang perubahan dan penambahan dari "ordonnantie vennootschapsbelasting yan memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pungutan ini". ordonansi pajak upah, pada maka huruf huruf hingga serta dengan apa yang tersebut dibelakangnya, diganti dengan: berjumlah kurang dari rp. rp. hingga cc. hingga hingga atau lebih dari upah itu. il. pada diadakan perubahan perubahan sebagai berikut: ke pertama diganti dengan dua baru, yang berbunyi" dengan menyimpang dari maka seratus pemungutan atas (a) atas, (b) hterf tarif pada huruf hingga serta kepada seratus pemungutan yang benar". ke dua dijadikan bermotor selanjutnya antara kata kata "lid" dan "bedoelde" pada ini, disisipkan kata kata "onder letter (a)" akhirnya tabel tarif yangdimuat bawah ini, diganti oleh yang berikut man ptn na7 war presiden republik indonesia pembayaran yang dikenakan pajak keseratus pemungutan hingga rp. dari rp. hingga dari hingga dari hingga dari hingga dari hingga dari hingga dari hingga dari dan lebih. dari rp. ditambah dengan dari jumlah dengan mana upah melebihi rp. ill. pada kata kata "vertigo gulden" diganti dengan "holder rupiah". iv. diubah sebagai berikut ke anak bagian huruf huruf dan dihapuskan. ke pada anak bagian huruf maka "artikel lid dibaca "artikel 17a". ke anak bagian huruf akan berbunyi "k, upah, ter". pada kata kata "de minister van financier" diganti dengan "het hoofd van dienst der belastingen". vi. setelah disisipkan baru yang berbunyi 53ordonansi pajak kekayaan: dibaca sebagai berikut kalau kekayaan bersih kurang jumlahnya dari dua ratus lima puluh ribu rupiah maka pajak tidak terbang. kalau jumlahnya kekayaan bersih itu dua ratus lima puluh ribu rupiah atau lebih, maka terutang lima rupiah dari setiap jumlah dari seribu rupiah, dengan mana kekayaan bersih melebihi jumlah dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah". man ptn naz kav) nag ny) ma, war presiden republik indonesia il. dihapuskan. ill. pada pertama, kata "inkomstenbelasting diganti dengan "overgangsbelasting", selanjutnya dan dari ini dihapuskan. iv. setelah disisipkan baru yang berbunyi 65undang undang darurat tahun lembaran negara dicabut. undang undang ini berlaku semenjak hari januari dan mempunyai kekuatan surut hingga januari demikian dengan memperhatikan ketentuan pada yang berikut dari ini. peraturan dan tidak berlaku terhadap ketetapan pajak atas sesuatu masa sebelum januari peraturan tidak berlaku terhadap upah yang terutang atau dibayarkan atas sesuatu masa sebelum januari undang undang ini tidak berlaku bagi wajib pajak wajib pajak yangbertempat kediaman kepulauan riau, mengenai pajak peralihan dan pajak kekayaan, dan bagi buruh yang bertempat kediaman kepulauan riau, mengenai pajak upah atas upah yang terutang atau dibayarkan kepada buruh itutan ny)bagian umum. pokok terpenting yang tersimpan pada undang undang darurat ini, ialah penurunan tarif tarif pajak peralihan dan pemungutan pemungutan yang berhubungan dengan itu, yakni pajak upah dan pajak kekayaan. penurunan tarif tarif ini disebabkan oleh dua rupa hal: sebagian, disebabkan karena tingkat harga harga barang dalam negeri terus membubung sejak berlakunya perubahan tarif tarif yang terakhir, yakni pada januari undang undang darurat lembaran negara disahkan dengan undang undangralihan tengah tengah susunan dari pajak pajak dan pemungutan pemungutan indonesia seluruhnya. ad. jika tarif pajak peralihan yang berlaku untuk tahun dibanding dengan tarif yang berlaku untuk tahunf tarif pajak juga untuk golongan golongan pendapatan yang lebih tinggi, tidak dapat lebih lama lagi ralihan mengenai tahun untuk lampiran telah diambil sebagai dasar, tarif yang tinggi dari pajak pendapatan tahun yang pada waktu menyusunnya dipengaruhi oleh bahaya perang yang mengancam, dan persamaan tenaga beli (koopkracht aef pajak peralih
man ptn ny) ma, war presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahunbagian pemikiran sera dan vaksin daripada lembaga pasteur bandung perlu dijadikan perusahaan negara dalam arti indische bedrijvenwet" staatsyenwet" staatsblad(staatsblad."setahun.lan nan ny) presiden republik indonesiagedung gedung 55x55 nnn000 makanan aanuuaa nana mesin mesin nnn nan anggun nnn ninnin annan aan perkakas perkakas (instrument) inventaris alat alat kedokteran 2nn0000 sena inventaris kantor 2menurun mnnannn gunung nana naa kendaraan n25555 nan anggun nnnnnnn nnnnnnn aannnnn non."kesehatan, ttd. lie kiat teng. diundangkan pada tanggal juli menteri kehakiman, ttd. jody gondokusumo. man naz sat kp. presiden republik indonesia memori penjelasan ditinjau dari sudut ekonomi dan keuangan maka lembaga pasteur dapat dapat dibagi dalam dua bahagian, yaitu, bahagian produksi sera dan vaksin dan bah tak van dienst"). pengalaman pengalaman yang diperoleh sampai sekarang, menunjukkanhdapat mencapai pasaran luar negeri."hagian lembaga pasteur tersebut dapat diharap bahwa bukan saja "self supporting mutu nilai tinggi, yang dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal ini. tln
pareuntuk pembebasan bank indonesia dari kewajiban yang dimaksud dalam undang undang pokok bank indonesia selama bulan setelah berakhirnya keputusan dewan moneter tanggal pebruari (tambahan lembaran negara berita negara tanggal pebruari tahunpresiden republik indonesia, memperhatikan bahwa berdasarkan undang undang pokok bank indonesia oleh dewan moneter dengan surat keputusannya tanggal pebruari ditetapkan bahwa untuk masa januari sampai aprilindonesia untuk lima belas proses harus dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas,indonesia dengan undang undang, menimbang bahwa menurut kenyataan semenjak januari1957 persentasi jaminan tiap minggu terus menurun hingga dikhawatirkan menjadi lebih rendah dari persentasi jaminan sebesar yang dimaksud atas itu: bahwa. men nya x1y nat presiden republik indonesia bahwa pada tanggal april persentasi jaminan telah turun sampai y6, bahwa dalam waktu yang singkat bank indonesia tidak akan mungkin mengembalikan keadaan sebagai yang dimaksudkan dalam undang undang pokok bank indonesia bahkan seorangpun belum dapat diharapkan dengan pasti bahwa persentasi jaminan dapat dipertahankan selama waktu bulan, sebagaimana tersebut dalam undang undang pokok bank indonesia bahwa dipandang tidak tepat untuk menetapkan lagi persentasi jaminan yang lebih rendah dari pada yo, bahwa dianggap perlu setelah berakhirnya keputusan dewan moneter tanggal pebruari menetapkan untuk selama enam bulan yaitu dari april sampai november membebaskan bank indonesia dari kewajiban menepati persentasi jaminan termaksud dalam undang undang pokok bank indonesia bahwa karena keadaan yang mendesak dipandang perlu segera menetapkan peraturan ini dengan undang undang darurat, mengingat undang undang dasar sementara republik indonesia dan undang undang pokok bank indonesia mendengar dewan menteri dalam sidangnya pada tanggal april memutuskan:. man nat presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan undang undang daruratsebagai berikut:undang undang darurat ini berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal aprilkeuangan, ttd soetikno slamet. diundangkan jakarta pada tanggal juni menteri kehakiman, ttd g.a. mangkok. lembaran negara nomor tahun pan presiden republik indonesia penjelasan atas undang undang darurat nomorberhubung dengan keadaan yang luasroseso. perkembangan. pan way pan presiden republik indonesiapersentasi jaminan dalam masa dekat dapat kembali menjadidanuiditas yang lazim dipertahankan. suatu persentasi jaminan sementara dapat diturunkan hingga 15y0,aka perimbangan yang kemudian diturunkan hingga ternyata tidak dapat dipertahankan. tujuan. way pan presiden republik indonesiapersediaan alat alat tersebut bersama sama dengan valuta tidak konvertibel, juga pada bank bank detetapi pengawasan tentang persediaan ini tetap ada dalam rangka penjagaan posisi pembayaran alat alat luar negeri. tambahan lembaran negara nomor
man a3 ny) kan presiden rep publik indo kesia undang undang darurat nomor tahun tentang penyelesaian urusan pemulihan hak presiden republik indonesia serikat, menimbang bahwa untuk menyesuaikan badan yang mengurus pemulihan hak dengan susunan pemerintahan republik indonesia serikat, perlu diadakan selepas lepasnya peraturan tentang halkonstitusi, mendengar senat, memutuskan menetapkan undang undang darurat tentang panitia untuk menyelesaikan urusan pemulihan hak. untuk menjalankan apa yang ditentukan dengan atau menurut undang undang ini diartikan dengan ordonnantie herself rechtsverkeer", ialah peraturan yang termuat dalam staatsblad sebagai kemudian ditambah dan diubah, besluit vijandehjk vermogen indonesie", ialah peraturan yang ditetapkan dengan ordonnantie untuk merubah dan menambah ordonnantie tertanggal oktober staatsblad dan yang termuat dalam staatsblad sebagai kemudian ditambah dan diubah: raad" ialah raad voor het rechtsherstel", yang disebut dalam ordonnantie herself rechtsverkeer" dan dalam bis besluit vijandelijk vermogen indonesia", bestuur dari raad", directive van het rekhsherstel" dan college van heroes", ialah alat alat perlengkapan dari raad", yang disebut dalam ordonnantie herself rechtsverle er", panitia", ialah panitia yang disebut dalam badan hukum yang bernama raad voor het rechtsherstel", didirikan dengan adanya ordonnantie herself rekhstverkeer dihapuskan. diadakan sebuah panitia untuk menyelesaikan soal soal pemulihan hak panitia ini adalah badan hukum dan berkedudukan jakarta. dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam dan maka panitia berwajib menyelesaikan pekerjaan pekerjaan yang dengan atau menurut dan ordonnantie herself rechtsverkeer" diserahkan kepada raad voor het rechtsherstel". untuk hal itu maka hak hak, kekuasaan kekuasaan dan kewajiban kewajiban raad voor het reechtsherstel" pindah pada panitia. kewajiban kewajiban panitia yang mengenai keuangan dijamin oleh negara. panitia berwajib pula dengan secepatnya memberikan pertimbangan pertimbangan kepada menteri kehakiman yang mengenai penghapusan atau perubahan peraturan peraturan yang berlaku dalam daerah indonesia tentang pemulihan hak dan "harta benda musuh". men nag ka) na7 ky) a3 ny) kan nan presiden rep publik indo kesia panitia berwajib menuruti petunjuk petunjuk menteri kehakiman dan bertanggung jawab terhadap beliau tentang melakukan pekerjaannya. ketentuan yang tersebut dalam yang lampau tidak berlaku untuk pertimbangan pertimbangan dan putusan putusan yang didasarkan atasnya oleh bagian pemutusan dalam tingkatan kedua, yang dimaksudkan dalam panitia terdiri dari sedikit dirinya tiga anggota, terhitung satu ketua, dan jika perlu juga satu wakil ketua, ketua, wakil ketua dan anggota panitia diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman. panitia tersusun atas dua bagian, yaitu bagian tata usaha dan bagian pemutusan dalam tingkatan kedua. ketua panitia perangkat menjadi ketua bagian tata usaha. jika ketua berhalangan, maka diganti oleh wakil ketua. jika dan selama bagian pemutusan dalam tingkatan kedua terdiri atas lebih dari satu anggota, maka salah satu dari anggota itu menjadi ketua. bagian ini dibantu oleh seorang panitera, yang diangkat oleh menteri kehakiman. muka pengadilan panitia diwakili oleh ketuanya. dalam hal hal yang mengenai pekerjaan pekerjaan, kewajiban kewajiban dan kekuasaan kekuasaan panitia, sebagai akibat dari apa yang tersebut dalam sub dan maka panitia luar pengadilan diwakili oleh tiap tiap anggota dalam lingkungan tugasnya masing masing. panitia dan bagian bagiannya dapat menyerahkan beberapa pekerjaan atau beberapa kekuasaan kepada salah satu anggota dan kepada beberapa anggota panitia. penyerahan ini diumumkan dalam berita negara. sepanjang tidak bertentangan dengan maksud umum dan ketentuan ketentuan khusus dari undang undang ini, maka ketentuan ketentuan dalam ordonnantie herself rechtsverkeer" dan besluit vijandelijk vermogen indonesia " yang mengenai pekerjaan pekerjaan, kewajiban kewajiban dan kekuasaan kekuasaan dari raad" berlaku untukbestuur dari raad" berlaku untuk bagian tata usaha" dariketua bestuur dari raad" berlaku untuk ketuadirective van het rechtsherstel" berlaku untuk bagian tata usaha" dari panitia":college van heroes" berlaku untuk bagian pemutusan dalam tingkatan kedua dari panitia, ketentuan ketentuan dalam ordonnantie herself rechtsverkeer" yang mengenai ketua, anggota dan panitera college van heroes" berlaku untuk ketua, anggota anggota dan panitera bagian pemutusan dalam tingkatan kedua dari panitia. perselisihan tentang menjalankannya ini diputuskan dalam tingkatan pertama dan juga terakhir oleh bagian pemutusan dalam tingkatan kedua dari panitia. orang orang atau badan badan, yang menurut dan ordonnantie herself rechtsverkeer" atau menurut besluit vijandelijk homogen indonesia "diangkat dalam jabatan untuk mewakili, membantu atau memberi nasehat kepada raad" atau alat alat perlengkapannya, dianggap seolah olah diangkat oleh panitia dalam jabatan yang sama untuk mewakili, membantu atau memberi nasehat kepada panitia. mls ann na7 ky) a3 ny) kan presiden rep publik indo kesia untuk menjalankan ketentuan ketentuan menurut undang undang ini, maka putusan putusan yang ditetapkan oleh atau atas kuasa raad" dan alat alat perlengkapannya dipersamakan dengan putusan putusan yang ditetapkan oleh atau atas kuasa panitia dan alat alat perlengkapannya, yang menurut dan menerima kekuasaan kekuasaan dari alat alat perlengkapan raad". dengan putusan putusan seperti yang dimaksud pada yang lampau, diartikan perbuatan perbuatan, penetapan penetapan dan ucapan ucapan yang mengandung putusan serta penolakan penolakan untuk mengambil keputusan. 53g ordonnantie herself rechtsverkeer" diubah sehingga berbunyi pengadilan biasa memeriksa dan memutus perselisihan perselisihan tentang menjalankan ketentuan ketentuan dalam 53a "sampai dengan 53f". ordonnantie herself rechtsverkeer" diubah, sehingga berbunyi terhadap segala putusan dari directive van het rechtsherstel" dan gedelegeerden"nya, yang menurut peraturan ini atau menurut undang undang lain, yang tersebut dalam pemutusan dalam tingkatan" kedua" tidak dilarang, dan yang mengenai kepentingan yang harga nilai"nya tidak dapat ditentukan atau adalah lebih dari lima ribu rupiah", maka pemutusan dalam tingkatan kedua dapat diminta oleh yang ber"kepentingan kepada college van heroes". undang undang ini mulai berlaku pada semaret menteri kehakiman soepomo. naif na7 ky) a3 ny) nx) kan presiden rep publik indo kesia maksud dari ordonnantie herself rechtsverkeer" yang termuat dalam staatsblad ya'lah untuk memberi jalan yang mudah bagai orang atau badan badan yang hak haknya diperkosa oleh keadaan keadaan yang rapat berhubungan dengan perang dunia kedua, supaya mereka seberapa boleh dikembalikan kepada keadaan sebelum perang. badan yang diberi tugas untuk mengurus pemulihan hak itu, hingga kini ialah raad van rechtsherstel" yang susunannya menurut dari ordonnantie tersebut tak sesuai lagi dengan susunan pemerintah republik indonesia serikat. berhubung dengan itu raad van rechisherstel" harus segera diganti dengan suatu badan lain bawah lingkungan kementerian kehakiman republik indonesia serikat. kecuali itu, acara pemulihan hak ini sudah berjalan lebih dari dua tahun. sekiranya tempo ini sudah cukup bagai proses itu, dan tiba waktunya untuk menyelesaikan proses tersebut dalam waktu yang sesingkat singkatnya, terutama oleh karena peraturan ordonnantie herself rechtsverkeer" itu mengandung ketentuan ketentuan yang menyimpang dari hukum biasa (semen recht). sebagai menggantikannya raad van rechtsherstel pemerintah hendak membentuk sebuah panitia yang berwajib menyelesaikan urusan pemulihan hak ini dalam waktu yang amat pendek. kira kira bulan juni yang akan datang penyelesaian tersebut harus telah terjadi. berhubung dengan itu perlu pula ditetapkan, bahwa pemeriksaan dalam tingkatan kedua harus dibatasi (lihatlah pun perlu ditetapkan, bahwa perkara perkara yang mengenai kewajiban membayar bunga (rente), dikembalikan kepada kekuasaan hakim biasa (lihatlah panitia tersebut diberi tugas pula untuk memikirkan mana dari ordonnantie herself rechtsverkeer", yang harus segera dihapuskan atau dirubah. berhubung keadaan keadaan yang memerlukan penyelesaian urusan pemulihan hak ini sangat mendesak, maka harus diadakan undang undang darurat yang memungkinkan secepat mungkin penyelesaian ini.
man tpajak peralihan presiden republik indonesia, menimbang bahwa ternyata perlu, untuk pemungutan pajak peralihan, pajak upah, pajak perseroan dan pajak kekayaan, mengadakan per maupun yang berada dalam uang asing, bahwa berhubung dengan itu untuk pajak peralihan harus ditetapkan tari tersendiri untuk pendapatan yang terikat pada jabatan atau pekerjaan dan juga untuk sokongan dan pensiun yang diperoleh oleh mereka yang tidak bertempat kediaman indonesia yang dibebankan pada keuangan umum indonesia, bahwa karena keadaan keadaan yang mendesak, peraturan ituilaian dari bagian bagian pendapatan dan kekayaan baik yang diperoleh,perubahan ordonansi pajak peralihanii. man ptn na7 presiden republik indonesia dibubuhi ketujuh, yang bunyinya untuk mereka, yang tidak bertempat kediaman indonesia, maka besarnya pajak yang terpenuh". il. sesudah disisipkan baru, yang bunyinya 8a.ah, gajah person, uang tunggu, sokongan, pensiun dan lain lain pendapatan yang terikat pada perdalam, dikurangkan dengan banyaknya hasil kalicc. jumlah yang diperoleh dengan perlakuan yang ditentukan pada huruf huruf dan merupakan pajak yang terutang, dengan tidak mengurangi yang ditentukan pada huruf pajak yang terutang besarnya paling sedikit dari pendapatan yang dibulatkan bawah hinggall. dalam 8c, lima, maka kata kata diganti dengan dan 8a". iii. undang undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai kekuatan surut hingga januar. wakil presiden republik indonesia, mohammad hatta menteri keuangan, josef wibisono diundangkan pada tanggal september menteri kehakiman a.i., m.a pellaupessy nya ny) presiden republik indonesia penjelasumum dengan keputusan menteri keuangan tanggal oktober pum. berhubung dengan dijalankannya peraturan peraturan deviden baru pada maret yang lalu maka antara lain ditentukan, bahwa untuk pemungutan pajak pajak atas pendapatan, upah dan kekayaan, bagian bagian pendapatan, upah dan kekayaan yang diperoleh luar negeri maupun yang berada luar negeri, akan dinilai menurut kers resmi harga uang dari satuan hitung luar negeri yang bersangkutan pada januari keputusan itu dimaksudkan sebagai suatu pengupasan sementara dari kesulitan kesulitan dan ketidak pastikan yang tertentu, yang terbit pada pelaksanaan peraturan peraturan pajak yang bersangkutan, sebagai akibat dari pada corak yang istimewa dari pada peraturan peraturan deviden tersebut. kesulitan kesulitan dan ketidak pastikan itu sebagian besar minta keputusan dalam jangka pendek, sedang sebaliknya, waktu yang telah lihat semenjak dijalankannya peraturan deviden baru, adalah terlalu singkat untuk memberikan pandangan yang bulat dan baik tentang arti dan akibat dari peraturan itu terhadap satuan satuan fiskal sebagai pendapatan, upah, laba dan kekayaan. oleh karena itu, maka aturan penilaian fiskal yang diadakan tidak dilaksanakan atas pendapatan (laba) yang diperoleh dari perusahaan atau pekerjaan bebas oleh karena untuk itu suatu keputusan dianggap tidak begitu penting, dan pelaksanaan tersebut selanjutnya hanya terbatas pada pemungutan pajak pajak yang berada dalam pertimbangan atas tahun dalam pada itu, telah didapat pengetahuan tentang akibat akibat fiskal dari peraturan deviden tersebut yang lebih mendalam dan pendapatan telah matang pula, bahwa apa yang disebut billijkheidsordonnantie staatsblad sebagaimana itu dirubah dengan ordonansi dalam staatsblad pulanglah tepat adanya untuk dijadikan dasar suatu keputusan menteri, pada mana penyesuaian undang undang pajak yang dianggap perlu pada keadaan yang ditimbulkan oleh peraturan deviden baru itu, diadakan dengan jalan, mengadakan aturan aturan yang bersifat umum yang mengikat. berkenaan dengan tahun pajak dan tahun tahun berikutnya, maka materi yang merupakan isi selanjutnya dari keputusan menteri yang tersebut atas tadi yakni penyelenggaraan fiskal tentang biaya sertifikat deviden untuk transfers sosial dalam gelanggang pendapatan dan upah telah dipindahkan dalam ordonansi pajak yang bersangkutan (bandingkan huruf dan ordonansi pajak peralihan. sebagaimana itu berbunyi menurut undang undang darurat lembaran negara man ptn nya ny) presiden republik indonesia undang undang darurat yang bersangkutan bermaksud kini, oleh karena untuk tahun suatu peraturan penilaian fiskal yang mengikat harus diadakan mengenai bagian bagian "luar negeri" dari pendapatan (dalam mana termasuk upah dan laba) dan kekayaan, untuk mengadakan buat itu suatu dasar hukum yang tidak dapat diganggu gugat. adalah dimaksudkan, untuk memakai hak yang diberikan oleh undang undang darurat ini kepada menteri, sebegitu rupa, sehingga untuk pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan juga pajak kekayaan atas tahun factor penilaian ditetapkan sebesar dua kali partit resmi harga uang luar negeri. aturan itu pun akan menjadi petunjuk untuk penilaian bagian bagian laba luar negeri, yang harus dikenakan pajak peralihan atas tahun untuk pemungutan pajak perseroan yang oleh ketentuan dari ordonansi yang bersangkutan, berlawanan dengan ordonansi pajak peralihan, menempatkan laba yang diperoleh dengan pendirian tetap luar negeri (buitenlandsche waste indicating) sama sekali luar pemandangan fuscus indonesia sedang diselidiki apakah dibutuhkan juga suatu aturan yang sama sebagai atas. aturan, dengan mana bagian bagian pendapatan luar negeri, setelah diukur pada satuan hitung uang luar negeri yang bersangkutan, dihitung hingga satuan hitung uang indonesia dengan mengalikan dengan kali partit resmi harga uang, berdasar pada kekuatan beli dari bagian bagian pendapatan untuk orang yang bertempat kediaman indonesia, sebagaimana kekuatan beli itu ternyata pada transfer dari alat alat pembayaran luar negeri ke indonesia. dengan demikian maka bagian bagian pendapatan itu berada dalam keadaan yang benar dalam punggungan pendapatan dalam rupiah, pendapatan mana menentukan kekuatan pikul wajib pajak yang bersangkutan dan merupakan dasar untuk pelaksanaan tari pajak undang undang pajak peralihan untuk orang yang bertempat kediaman luar negeri, maka bagian bagian pendapatan yang diperoleh negeri mana tempat kediamannya berada dan dalam harga uang negeri itu sendiri, mempunyai arti yang sungguh berlainan dari pada arti yang dipunyai oleh bagian bagian pendapatan itu untuk orang yang bertempat kediaman indonesia. sini dimaksudkan sebenar benarnya mereka yang berada luar negeri terutama negeri belanda yang memperoleh pensiun, gajah dan lain lain dari perbendaharaan indonesia, yang dikenakan pajak peralihan untuk pendapatan pendapatannya itu. dari mereka itu yang hidup dalam keadaan alam yang berlainan (umpamanya iklim) dengan akibatnya bahwa mereka mempunyai kebutuhan kebutuhan yang berlainan, dan berada dalam keadaan perekonomian yang berlainan pula, maka kekuatan pikul relatif terhadap orang yang berkediaman indonesia tidak dapat ditentukan secara sederhana dengan mengalikan pendapatan yang diperoleh dengan harga uang luar negeri dengan suatu faktor yang tetap, sebagaimana diterangkan atas. mengecualikan mereka dari pada aturan penilaian tersebut dan menetapkan cara cara perhitungan yang tersendiri bagi mereka mengakibatkan kesukaran kesukaran yang praktis. sebagai pengupasan kesukaran dipandang ketentuan pada dari undang undang yang bersangkutan, mana dengan menganggap berlakunya aturan penilaian itu pada umumnya untuk mereka tersebut ditetapkan tari yang tersendiri, yang dapat dianggap sebagai suatu ukuran yang tepat bagi kekuatan pikul relatif dari mereka terhadap orang orang yang bertempat kediaman negeri asing yang tidak dikenakan pajak indonesia. man ptn naz kp. presiden republik indonesia 6g dalam membentuk tari ini maka dicari penyesuaian dengan tari pajak pendapatan kerajaan belanda dengan pengertian bahwa seluruh pembebasan pajak yang membebankan indonesia bawah minimum yang tertentu dianggap melampaui batas, oleh karena mana, suatu pajak yang minimum dalam segala hal harus dipungut. berhubung dengan itu maka minimum itu dijalankan juga untuk pendapatan yang kena pajak dari mereka yang bertempat kediaman luar negeri, yang tidak termasuk wajib pajak yang dibicarakan atas. terhadap istilah, "bagian bagian yang diperoleh, maupun yang berada dalam uang asing" "hanya memberi gambaran yang lebih nyata tentang apa yang telah dimaksudkan dalam keputusan menteri tersebut atas mengenai" "diperoleh maupun berada luar negeri". pada pengertian itu termasuk, selain bagian bagian pendapatan dan kekayaan yang berada dalam uang asing, a.l. juga barang barang dan jasa jasa, diperoleh luar negeri, bagian bagian kekayaan, terletak luar negeri atau termasuk pada suatu perusahaan, yang dan sekadar itu dijalankan luar negeri: perubahan perubahan harga yang diukur dalam satuan hitung uang asing, sekadar itu berpengaruh fiskal atas kekayaan atau pendapatan (laba). perkembangan lanjut serta penghalusan pengertian itu berhubung dengan hal hal yang timbul, dapat diserahkan kepada praktik. terhadap pada baru, dari ordonansi pajak peralihan diadakan suatu kewajiban pajak tersendiri untuk pendapatan yang dimuat dalam oleh karena ta'ada alasan untuk menjalankan tari baru itu juga atas pendapatan pendapatan lain yang kena pajak, yang diperoleh oleh mereka yang bertempat kediaman luar negeri dari matapencaharian yang berada indonesia, yang langsung diperoleh dalam rupiah dan untuk mana aturan penilaian tidak berlaku. dianggap tidak perlu, bahwa ditetapkan ketetapan ketetapan pajak tersendiri untuk pendapatan pendapatan yang termasuk kewajiban pajak istimewa itu, hanya penghitungan punggungan pajak atas tahun pajak yang terutang oleh orang yang bertempat kediaman luar negeri, harus diselenggarakan dalam dua tingkat. pendapatan yang telah dipecah dan jumlah jumlah pajak yang bersangkutan dapat dituliskan tersendiri pada surat ketetapan pajakuntuk tahun tahun dan berikutnya presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk pemungutan pajak responding untuk tahun tahun dan berikutnya dan sambil menunggu peninjauan seluruhnya ordonansi responding harus diambil tindakan sementara."dibatalkan dan dalamtahun tanwin undang undang darurat ini mulai berlaku pada hari pengundangannya. man pma, war presiden republik indonesia penjelasan atas undang undang darurat nomor tahun tentang pemungutan pajak responding untuk tahun tahun dan berikutnya. mengingat, bahwa berhubung dengan keadaan keadaan luar biasa, yang timbul sesudah pendudukan tentara jepang, maka mulailah terjadi rintangan rintangan untuk pemungutan pajak responding menurut peraturan peraturan dalam ordonansi responding samping itu pengalaman sebelum perang tentang pelaksanaan peraturan tersebut memberikan pemandangan, bahwa dalam beberapa soal soal penting, terutama yang mengenai cara perhitungan yang sulit tentang harga responding yang "ongebouwd", maka sistem pemungutan pajak responding yang ada sekarang ini, harus disederhanakan secara radikal. selain dari itu memerlukan juga peninjauan lebih lanjut, tentang sifat pajak responding ini, begitu pula tentang tempat dan fungsinya dalam seluruh pajak pajak negara. sambil menunggu perubahan perubahan, berhubung dengan pertimbangan tersebut atas, maka dianggap perlu untuk meneruskan pemungutan pajak responding. dengan maksud ini,mana diadakan perubahan tehnis yang paling perlu dalam ordonansi responding tbl. tbl. dan tbl. dan lembaran negara tahun nomor dan oleh karena itu untuk menyederhanakan tugas dari yang membuat undang undang (wetgever) diusulkan meneruskan peraturan yang berlaku untuk tahun tahun dan untuk waktu yang tidak terbatas. untuk penjelasan atas perubahan yang dilakukan menurut undang undang nomor tahun dalam ordonansi responding dipersilahkan melihat bagian khusus dari memori penjelasan dari undang undang ini. diketahui: menteri kehakiman, leyman wiriadinata. man na7 war presiden republik indonesia ralat. dalam kepala lembaran negara tahun tentang undang undang darurat tahun baris ketiga dari atas tercetak yang seharusnya dibaca sekretaris kementerian kehakiman, mr. abimanjoe. ralat kedua. undang undang darurat tahun yang dimuat dalam lembaran negara tahun terdapat salah cetak yakni dalam halaman garis ke dari atas sudut kiri angka seharusnya sekretaris kementerian kehakiman, mr. abimanjoepresiden republik indonesia, menimbang bahwa kenaikan cukai bensin mengakibatkan kenaikan harga dalam beberapa sektor ekonomi yang justru dalam keadaan ekonomi sekarang itu turut memberatkan kehidupan rakyat sehari hari dari segala lapisan, bahwa penambahan pendapatan negara yang diharapkan semula dari kenaikan cukai bensin itu untuk mengurangi defisit negara tidak seimbang dengan keberatan keberatan tersebut atas, bahwa dengan penurunan kembali cukai bensin sampai harga sebelum berlakunya undang undang darurat tersebut memberi harapan akan mengurangi tekanan tekanan hidup yang diakibatkan oleh kenaikan bensin, mengingat dan dari undang undang dasar sementara republik indonesia, memutuskan menetapkankenaikan tambahan opsenten sejumlah (seratus empat puluh)terdahulu, seperti dimaksud dalam undang undang darurat tahun lembaran negara tahun diberhentikan berlakunya. undang undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal september tahun man nazman na7 ma, wat presiden republik indonesia memori penjelasan umum: dengan kenaikan cukai bensin sejak tanggal mei yang lalu undang undang darurat tahun tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin) maka ternyata bahwa dalam segala lapangan akibatnya tingkat harga naik rata rata oleh karena itu tekanan inflasi menjadi lebih tajam, sehingga maksud undang undang darurat itu yakni mengurangi deficit tidak tercapai. apalagi kenaikan harga segala lapangan itu menambah kegelisahan sosial. samping itu, jika perkiraan dalam penjelasan undang undang darurat sungguh tercapai, maka dengan diberhentikan berlakunya kas negara akan mendapat kekurangan pendapatan rp. rp. juta. perkiraan inipun masih sangat disangsikan apakah akan tercapai, sebab tidak diperhatikan berkurangnya pemakaian bensin. angka angka penerimaan belum memberi keyakinan mengenai perkiraan semua itu. oleh sebab itu diambil keputusan oleh pemerintah untukmulai tanggal september akan datang. demi cukup jelas. catatan ralat. dalam lembaran negara tahun terdapat kesiapan, yakni pada halaman dua, bab iii, alinea kedua terbaca: penetapan besarnya upah termasuk tersebut. seharusnya penetapan besarnya upah termasuk kalimat pertama tersebut . tersebut sekretaris kementerian kehakiman, ttd. mr. soeharto. tli1. .a. nama mudhofir tempat tanggal lahir tegal, november alamat kampung rawa panjang rt rw sepanjang jaya, rawalumbu, kota bekasi nama resminya pakpahan tempat tanggal lahir tanah jawa, oktober alamat jalan tegalan f 26b rt rw palmeirasonstruksi, umum dan informalparutan santri tempat tanggal lahir medan, februari alamat kampung pisangan rt rw penggilingan, cakung, jakarta timur nama mathias mean tempat tanggal lahir flores, juni alamat jalan kebangunan iii rt rw semper timur, cilincing, jakarta utarakehutanan, perkayuan dan pertanidward marpaung tempat tanggal lahir warga, juli alamat jalan panda cikarang baru rt rw jayamukti, cikarang pusat, bekasi nama sedih sendi: tempat tanggal lahir sukabumi, juni alamat jalan blok akf ll rt rw mayasari, tigaraksa, tangerang,logam, metal dan elektronikmarkus sidauruk tempat tanggal lahir jakarta, maret alamat jalan manunggal rt rw kelapa dua wetan, ciracas, jakarta timur nama anyaman tempat tanggal lahir ciamis, februari alamat jalan asean nomor rt rw jatiwaringin, pondok gede, kota bekasindidikan, pelatihan dan pegawai negerisupardi tempat tanggal lahir sragen, januari sidauruk, ketua umum dpp berdikari dengan nomor j40424730berdikarikamiparhox (bukti serta memiliki anggota sebanyak orang, bahwa, kamiparhokamiparho sisi memiliki anggota sebanyak orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk trisha maharaja, sekretaris jenderal dpp kamiparho adalah peserta jamsostek dengan nomor j40424698kamiparho sisi yang mayoritas adalaht ftta sisi memiliki anggota sebanyak orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk erikson pakpahan, ketua umum dpp fta adalah peserta jamsostek nomor j40424938 dan andy sinaga, sekretaris jenderal dpp fta adalah peserta jamsostek dengan nomor j40424805ft fsb likes sisi bahwa, pemohon v fsb lik8sb likes sisi memiliki anggota sebanyak orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk merah kili, sekretaris jenderal dpp likes adalah peserta jamsostek dengan nomor j40425000 yang berkepentingan langsung diberlakukannya dan ssn. oleh karena itu pemohon vii mewakili kepentingan orang anggota files sisi yang mayoritas adalah peserta jamsostek. bahwa, oleh karena itu pemohon vi gates sisi bahwa, pemohon v (bukti serta memiliki anggota sebanyak orang, bahwa, gatgates sisi memiliki anggota sebanyak orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk elly rosita silaban, ketua umum dpp gates adalah peserta jamsostek dengan nomor j40424649 dan ary joko sulistyo, sekretaris jenderal dpp gates adalah peserta jamsostek dengan nomor j40424789 yang berkepentingan langsung diberlakukannya dan ssn. oleh karena itu pemohon viii mewakili kepentingan orang anggota fgarteks sisi yang mayoritas adalah peserta jamsostek, bahwa, oleh karena itu pemohon vpe1 (bukti serta memiliki anggota sebanyak orang, bahwa, fpememperjuangkan kepemilikan saham perusahaan, bahwa, saat ini fpe sisi memiliki anggota sebanyak orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk dikasih ginting, ketua umum dpp fpe adalah peserta jamsostek dengan j40424771 dan diario ditinjau, sekretaris jenderal dpp fpe adalah peserta jamsostek denganfpe sisi yang mayoritas adalah peserta jamsostek.nikeubi (p serta mempunyai anggota sebanyak orang, bahwa, nikeubnikeuba sisi memiliki anggota sebanyak orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk uly usia pakpahan, ketua umum dpp nlkeuba adalah peserta jamsostek dengan nomor j40424664 dan abdullah sani, sh, sekretaris jenderal dpp nikeubanikeublp x (bukti serta memiliki anggota sebanyak orang, bahwa, bel3bela sisi memiliki anggota sebanyak orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk lunak pakpahan, ketua umum dpp bela,belbahwa penandatangan surat kuasa permohonan ini selain pihak formal, tetapi juga sebagai pihak material sebagai peserta jamsostek, oleh karena itu adalah juga pihak yang berkepentingan langsung diresmikannya jamsostek terhadap ssn ildan undang undangoleh karena objek permohonan hak uji ini adalah dan nomor tahun yang bertentangan dengan uud yang penyebarannya melalui peraturan pelaksananya nomor tahunii. pokok perkara adapun yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah dannomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional yang merugikan para pemohon dengan uraian sebagai berikut. il. pendahuluan bahwa, undang undang dasar berbunyi:mudian berbunyi: ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang undang , bahwa, berdasarkan amanat dan uud presiden bersama dengan dpr mengeluarkan undang undang uu) nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional (disingkat dengan ssn) yang diundangkan pada tanggal oktober berarti ssn adalah penjabaran sekaligus pelaksana dari uud dan dapat juga dinyatakan sebagai bahagian dari uud alamat jalan kampung bojong rangkong rt rw pondok kopi, duren sawit, jakarta timur nama trisha maharaja tempat tanggal lahir klaten, maret alamat jalan pondok ranji rt rw pondok ranji, ciputat timur, tangerangmakanan, minuman, pariwisata, restauran, hotel, dan tembakarikson pakpahan tempat tanggal lahir nagara, september alamat jalan bain rt rw kelapa dua wetan, ciracas, jakarta timur nama andy sinaga tempat tanggal lahir medan, mei alamat jalan mutiara nomor rt rw jati, pulo gadungtransportasi dan angkutdr. zulkifli ekumenis tempat tanggal lahir surabaya, mei alamat kompleks setneg vi rt rw panggangan, pondoh, tangerang nama meira kili tempat tanggal lahir jakarta, mei bahwa, dalam ssn diatur mengenai penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang berdasarkan pada prinsip: kegotongroyongan: nirlaba: keterbukaan: kehati hatian: akuntabilitas: portabilitas: kepesertaan bersifat wajib: dana amanat:njutnya ssn mengatur mengenai jenis program jaminan sosial yang, berdasarkan ssitu berarti selambatlambatnya tanggal oktober semua badan penyelenggara jaminan sosial sudah harus menyesuaikan diri dengan ssn, bahwa, dalam hal ini pemohon berkepentingan tentang jaminan sosial tenaga kerja jamsostek) sebagai salah satu penyelenggara jaminan sosial. ssn menyatakan bahwa, badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang undang . lalu ssn menyatakan bahwa. kemudian dalam dinyatakan bahwa,cc.': bahwa, hal yang dimohonkan oleh pemohon adalah mengenai jamsostek. menurut butir ssn menyatakantln selanjutnya butir mengatur tentang aspen, butir mengatur tentang sabri dan butir mengatur tentang akses, dimana keempat peraturan perusahaan itu tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang undang ini ssn), bahwa, berdasarkan ssn sebagaimana telah dikemukakan pada butir atas, sejak tanggal oktober secara yuridis pengoperasian jamsostek menjadi tanpa dasar hukum formal atau material. sebab tanggal oktober adalah batas akhir dari waktu tahun yang diberikan oleh ssn untuk menyesuaikan nomor tahun tentang jamsostek dengan uud melalui penjabaran ssn, bahwa, berdasarkan uud (sumpah presiden wakil presiden), tugas dan kewajiban presiden wakil presiden) republik indonesia adalah, bahwa, dengan demikian presiden wajib menjalankan ssn (uu nomor tahun sebagai penjabaran sekaligus pelaksana dari uud bahwa, dengan demikian pula presiden wajib menyesuaikan jamsostek (uu nomor tahun dengan uud yang penyebarannya melalui ssn (uu nomor tahun selambat lambatnya sampai dengan tanggal oktober bahwa, faktanya presiden susilo bambang yudhoyono tidak menyesuaikan nomor tahun tentang jamsostek dengan uud melalui penyebarannya dalam nomor tahun tentang ssn hingga batas akhir tanggal oktober bahkan hingga saat permohonan ini diajukan, padahal ssn adalah amanat dari dan uud bahwa, presiden susilo bambang yudhoyono telah menjabat sebagai presiden republik indonesia sejak oktober oleh karena itu sebenarnya presiden mempunyai cukup ruang dan waktu untuk melaksanakan ssn. tetapi pada kenyataannya, presiden tidak menjalankan ssn yang merupakan amanat uud sampai saat permohonan ini diajukan, bahwa, uraian atas sudah cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa presiden tidak menjalankan amanat konstitusionalnya, danuraian atas juga sudah cukup menjadi alasan untuk menyatakan dan nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja bertentangan dengan uud ii.b. fakta peristiwa bahwa, dr. muchtar pakpahan, sh., ma., sebagai ketua majelis pertimbangan organisasi mpo) konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia sisi) yang berarti mpo organisasi induk para pemohon s.d. xi, telah mengirimkan surat (bukti kepada presiden dan dpr tentang bpjs jamsostek tertanggal agustus surat tersebut layak dan pada tempatnya untuk dikutip karena berkaitan langsung dengan permohonan ini, yang membuktikan bahwa presiden sudah pernah diingatkan agar menjalankan uud adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut: dengan hormat. setelah membaca ruu bpjs tunggal yang dimajukan dpr maupun draft ruu bpjs payung yang beredar (dari kantor menko kesra), saya bersama ini mengirimkan pandangan saya dengan judul sikap terhadap ruu bpjs. mudah mudahan bahan ini dapat memberi masukan agar indonesia terhindar dari kekeliruan seperti yang dilakukan orde baru dengan nomor tahun dan kebijakan ketenagakerjaan lainnya, diukur dari tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan uud lampiran: sikap terhadap ruu bpjs (oleh: dr. muchtar pakpahan, sh., ketua mpo sisi) pengantar harian sinar harapan, kamis, agustus halaman memuat artikel ssn pro rakyat bukan lewat asuransi. mengomentari artikel tersebut dan setelah membaca draft ruu bpjs serta setelah mempelajari nomor tahun perlu diberikan masukan yang sangat penting. memahami maksud nomor keseluruhan dan terlebih maka jamsostek adalah yang dimaksud nomor berikut ini, saya mengutip nomor tahun sebagai berikut:. perusahaan perseroan (persero) dana tabungan dan asuransi pegawai negeri aspen) perusahaan perseroan (persero) asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia sabri) perusahaan perseroan (menurut undang undang. ssn mengatur: pada saat undang undang ini mulai berlaku nomor tahun jamsostek berdasarkan nomor tahun aspen berdasarkan nomor tahun sabri nomor tahun dan akses nomor tahun keempat bpjs tadi jamsostek, aspen, sabri dan akses) masihpjspendekatan formal sekarang saya akan membahas pemberlakuan ruu bpjs tunggal yang diusulkan dprri. dan uud mengamanajaminan sosial ini diatur dalam undang undang. berdasarkan ini lahirlah nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional ssn). dapat ditegaskan bahwa sumber formal dari nomor tahun adalah dan uud dan nomor tahun adalah pelaksana dari dan uud sebagai pelaksana uud serta sekarang menjadi sumber hukum operasional dari setiap jaminan sosial, nomor tahun ini adalah menjadi dasar hukum mengoperasikan setiap jaminan sosial. sebagai sumber hukum jaminan sosial, nomor tahun telah menyatakan bahwa persero atas jamsostek, aspen, sabri dan akses) adalah bpjs, yang wajib menyesuaikan diri dengan nomor tahun paling lambat tahun. kenyataannya sudah lewat dari lima tahun. lewatnya lima tahun tentu bukan salahnya keempat bpjs tersebut, melainkan salahnya pemerintah bersama dpr masa kerja dari pembahasan atas, ruu bpjs tunggal ataupun ruu bpjs payung adalah bukan yang diamanahkan nomor tahun atau tidak seturut dengan nomor tahun sebagai pelaksana dan uud kalau dikembangkan lebih lanjut, ruu bpjs tunggal atau bpjs payung bertentangan dengan nomor tahun pendekatan material secara teori, setiap sebuah peraturan yang hendak dibuat (khusus undang undang), harus terlebih dahulu dilihat pijakan hukum formal, yaitu sumber hukum yang menugaskan undang undang itu dibuat. setelah hukum formal ada dasar hukumnya baru dilihat substansinya atau sumber hukum material tentu harus sebagai bahagian dari pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanahkan pembukaan uud mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, cerdas dan adil. ada kemungkinan penyelenggaraan jaminan sosial dengan melihat pengalaman pengalaman negara lain, yaitu: membuat satu badan penyelenggara untuk semua jaminan sosial: pengelompokan atas sifat pelayanan sektoral. satu badan penyelenggara pensiun, satu badan penyelenggara kesehatan, satu badan penyelenggara jaminan pengangguran: pengelompokan atas status sosial pekerjaan, satu badan asuransi buruh dan pegawai negeri, satu asuransi petani, satu asuransi nelayan, dan satu asuransi pedagang: campuran seperti indonesia sekarang dengan bpjs, serta dimungkinkan untuk menambah bpjs indonesia dimungkinkan melakukan satu antara yang tipe tadi, dengan memperhatikan secara khusus asuransi sosial buruh (sekarang jamsostek). pertama, ideologi, jiwa dan semangat tripartisme menjadi pondasi yang kuat sebuah asuransi buruh. buruh, pengusaha, dan pemerintah harus menyatu dan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membangunnya. kedua, masuknya adalah asas sukarela dan amanah, karena iuran berasal dari upah buruh dan pengusaha. tidak berhubungan dengan apbn seperti aspen, akses, dan sabri. ketiga, penyelenggaraan adalah secara tripartisme, akan tetapi pemerintah mewakili negara mempunyai kedudukan sebagai penanggung jawab. oleh karena itu, tidak mungkin dilakukan satu managemen dengan sabri. sabri, peranan panglima tni mestinya menjadi penentu, sedangkan serikat buruh tidak demikian. dengan demikian, bila ruu bpjs tunggal yang dimajukan dprri diteruskan akan bertentangan dengan semangat tripartisme dan amanat dana peserta jamsostek menjadi kabur. pun demikian halnya bila yang dibuat ruu bpjs payung. menyinkronkan jaminan sosial tenaga kerja dengan ssn. pada poin bpjs jamsostek menyelenggarakan program pemeliharaan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan untuk seluruh tenaga kerja. usul diubah dana tunjangan pengangguran bagi yang terkena phk. atau dapat digabunga tunjangan penghancuran bagi yang terkena phk, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan tunjangan hari tua. badan penyelenggara jaminan sosial tingkat nasional berhak untuk: poin menerima dana iuran peserta beserta dana pengembangannya sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya usul perbaikan: menerima dana iuran peserta, iuran pemerintah beserta dana pengembangannya sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya. pada poin pada bagian terakhir ditambah: dari dana iuran pemerintah menjadi: memperoleh dana operasional yang layak untuk penyelenggaraan program yang berkualitas, baik yang bersumber dari iuran, hasil pengembangan dana atau dari dana iuran pemerintah pengelolamodel badan hukum ini disediakan ratu belanda yang pengelola. tata cara pengangkatan pengurus. tata cara pengangkatan pengurus adalah sebagai berikut: presiden berwenang mengangkat perwakilan pemerintah yang berjumlah orang, indo berwenang mengangkat orang perwakilan pengusaha yang berjumlah orang, penentuan wakil buruh berdasarkan proporsional keanggotaan serikat buruh pekerja. presiden mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat kepengurusan untuk masa kerja tahun. direksi pengurus mengangkat dewan direksi untuk mengelola jamsostek dan melaksanakan keputusan keputusan pengurus, dewan direksi terdiri dari: direktur utama, direktur operasional, direktur administrasi keuangan, direktur investasi, pengurus mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dewan direksi: syarat direksi berdasarkan profesionalitas: penggantian direksi, hal hal teknis. badan pengurus yang terdiri dari tripartit, adalah wali amanah yang akan mengelola keuangan jamsostek. presiden sebagai ketua umum bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang sehari hari diketuai menteri tenaga kerja. bila ternyata ada kerugian karena salah penempatan dana berdasarkan keputusan badan pengurus, maka hal itu menjadi tanggung jawab presiden negara. pengalihan asset asset dari jamsostek menjadi badan hukum perkumpulan, diatur dan dinyatakan dalam peralihan jamsostek yang baru. dewan direksi bertanggung jawab badan pengurus. badan pengurus bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala negara. badan pengurus diawasi oleh dsn. besaran dana iuran bulanan akan dihitung kemudian berdasarkan hitungan aktuaria. bahwa, terhadap surat tersebut presiden tidak pernah memberi jawaban, bahwa, karena tidak pernah mendapatkan jawaban dr. muchtar pakpahan, sh., ma., mengajukan somasi kepada presiden tertanggal agustus dimana salah satu materi dalam somasi tersebut adalah menuntut pelaksanaan uud somasi tersebut juga telah dihembuskan kepada beberapa pejabat negara. adapun isi somasi tersebut adalah sebagai berikut: dengan hormat. bersama ini, saya muchtar pakpahan, ketua mpo sisi konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia) menyampaikan somasi kepada bapak end (purn) dr. susilo bambang yudhoyono selaku presiden republik indonesia agar melaksanakan uud adapun yang tidak dilaksanakan adalah amanat pembukaan uud alinea keempat:pancasila, yang tujuan ini dioperasionalkan dalam batang tubuh atau uud kenyataannya beberapa uud sebagai merasionalisasi tujuan nasional, belum dilaksanakan bapak end. (purn) dr. susilo bambang yudhoyono selama tahun menjadi presiden seperti disebut berikut ini. negara indonesia adalah negara hukum. fakta fakta pendukung: penegakan hukum yang diskriminatif, atas kasus korupsi kpu atas kasus yang sama, mulyana kusuma, kantaprawira, dimana dan nazaruddin syamsudin dipidana penjara, sementara anas urbaningrum dan hamid alauddin dibebaskan. pejabat departemen perhubungan sudah dipidana penjara karena menyuap anggota rri, sementara joni allen yang menerima suap, bebas tidak diadili. beberapa gubernur, walikota bupati sudah dipidana penjara karena kasus damkar, sementara mantan mendagri yang memerintah masih bebas. dprri telah merekomendasikan pengusutan kasus century, kenyataannya mengambang, rakyat tidak mendapatkan perlindungan hak milik yang memadai dari negara ketika berhadapan dengan pengusaha, seperti latino, tanah tapanuli tengah, tanah jambi dan lain lain, pejabat yang menangkap pencuri ikan warga malaysia, ditangkap polisi malaysia dari wilayah indonesia, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari presiden: buruh pekerja indonesia yang bekerja malaysia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari presiden. tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. fakta fakta pendukung: puluhan juta buruh yang bekerja hanya menerima upah minimum provinsi tidak menikmati kehidupan yang layak, warga negara terpaksa menganggur karena phk atau pertambahan angkatan kerja, tetapi pemerintah tidak menyediakan pekerjaan atau tunjangan penganggurandan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, .) fakta fakta pendukung: alamat kramat asem raya nomor rt rw utama kayu selatanimia, farmasi dan kesehatan serikat buruh sejahtera indonesia yang beralamat jalan cipinang muara nomor jakarta timur: .a. nama elly rosita silaban tempat tanggal lahir tapanuli, juni alamat jalan mana putra timur nomor rt rw kalibening baru, pondok gede, kota bekasi nama ary joko sulistyo tempat tanggal lahir boyolali, maret alamat kebon jeruk barat rt rw cipinang besar utara, jatinegara, jakarta timurgarmen, tekstil, kulit dan sepatnikahi ginting tempat tanggal lahir sumut, september alamat jalan maskot nomor rt rw civilian, kramat jati, jakarta timur nama diario ditinjau tempat tanggal lahir medan, april alamat cipinang muara raya rt rw cipinang muara, jatinegarartambangan dan energi konfederasi serikat banyak mesjid ahmadiyah dirusak dengan alasan sesat. negara tidak boleh ikut mengadili memberi pendapat sesat atau tidak sesat. tugas negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kecuali melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, banyak gereja dirusak, orang yang sedang beribadah dianiaya, karena alasan minoritas. sementara tidak berapa jauh dari gereja yang dirusak itu beroperasi karaoke, diskotik, dan panti pijat. setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. fakta fakta pendukung: jutaan penduduk usia tahun yang masih buta huruf, tahun lalu mereka berumur tahun, mulai wajib sekolah sampai tahun sudah selesai sekolah dasar tahun. yang tahun lalu sudah berumur tahun adalah usia terakhir memulai masuk sd: juga jutaan anak umur tahun tidak menikmati pendidikan smp. fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara olehakta fakta pendukung: semua kota kota terutama kota besar seperti jakarta, surabaya dan medan, banyak anak anak terlantar, banyak gelandangan yang memperlihatkan presiden tidak memelihara fakir miskin: dari uud dilahirkan nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional ssn). ini menugaskan presiden dan dprri mengeluarkan bpjs jamsostek, aspen, akses, dan sabri paling lambat november tapi hingga saat ini bpjs tidak dikeluarkan. bila bapak presiden tidak memperlihatkan ada rencana kerja program melaksanakan atas hingga tanggal desember maka sejak januari kami akan meminta pertanggungjawaban bapak presiden melalui mekanisme uud mulai saat ini kami akan menggalang persetujuan rakyat, yang kami minta dikirim lewat pos alamat jalan tanah tinggi nomor 44b, senen jakarta pusat, atau fax. atau email: muchtarpakpahan associates @yahoo.com. bahwa, atas somasi tersebut presiden juga tidak memberi jawaban: il. fakta hukum sebagai alasan pengajuan permohonan bahwa, ssn telah mengamanatkan agar bpjs. ssn berlaku sejak diundangkan pada tanggal oktober oleh karena itu nomor tahun tentang jamsostek seharusnya sudah harus disesuaikan paling lambat oktober yang lalu: bahwa, ternyata hingga permohonan ini diajukan, bpjs jamsostek yang telah disesuaikan dengan ssn belum juga dibuat. hal ini berarti pelaksanaan operasional jamsostek sejak tanggal oktober sudah bertentangan dengan uud yang dijabarkan dengan peraturan pelaksananya nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional (bukti dengan tidak dibuatnya bpjs jamsostek yang telah disesuaikan dengan uud dengan peraturan pelaksananya nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional artinya presiden tidak menjalankan uud yang penyebarannya melalui nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional.: bahwa, penyesuaian bpjs jamsostek dengan ssn sangat penting, karena itu penyesuaian tersebut wajib untuk dilakukan. diperlukannya penyesuaian itu bukan hanya sebagai dasar formal hukum, tetapi juga dasar hukum material dimana substansi jamsostek bertentangan dengan uud melalui penjabaran ssn. butir butir yang bertentangan itu adalah sebagai berikut: nomor tahun tentang jamsostek (buktisebagai bumn, artinya jamsostek sama dengan bumn lainnya seperti pertamina, bumn bank mandiri dan bumn bumn lainnya yang bertujuan untuk mencari keuntungan. sedangkan uud melalui penjabaran nomor tahun tentang ssn mengatur bahwa seluruh bpjs, termasuk jamsostek, diselenggarakan dengan berdasarkan pada prinsip prinsip: kegotong erarti bpjs jamsostek tidak boleh menjadi persero bumn yang bertujuan mencari keuntungan, melainkan badan hukum publik yang nirlaba dan amanat, dan hasil pengelolaan dana jamsostek dipergunakan sebesar besarnya untuk kepentingan peserta: selain yang diuraikan nomor tahun ruang lingkup program jamsostek adalah: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. sedangkan berdasarkan berdasarkan uud melalui penjabaran nomor tahun program jaminan sosial termasuk bpjs jamsostek adalahsosial tenaga kerja yang berdasarkan nomor tahun tidak mempunyai program pensiun, sedangkan program pensiun adalah unsur terpenting jaminan sosial yang dimaksudkan uud yang menjamin kehidupan setiap orang yang bekerja sebagai buruh sesudah berhenti bekerja: bahwa, badan hukum penyelenggara bpjs jamsostek adalah dengan prinsip nirlaba, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jamsostek untuk sebesar besarnya kepentingan peserta. menurut pemohon,(bukti secara sejarah hukum, model badan hukum ini disediakan ratu belanda untuk. sedangkan pengelolaannya adalah sebagai berikut: pengelola d: bahwa prinsip tripartisme yakni kerjasama kemitraan pemerintah, pengusaha dan serikat buruh serikat pekerja adalah prinsip dasar hubungan industrial yang mendasari bpjs jamsostek. dimana pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan uud sedangkan buruh pekerja adalah pihak yang memberikan iuran bersama dengan pengusaha. pihak buruh pekerja adalah pihak yang paling berkepentingan agar bpjs jamsostek terselenggara dengan baik, karena buruh pekerja adalah pihak yang paling tergantung dari manfaat jamsostek tersebut. sedangkan pihak pengusaha adalah pemberi kerja dan pembayar upah, hingga mengutip iuran dan yang menyetorkan iuran dari buruh pekerja bpjs jamsostek. dan negara adalah penyelenggara dan penanggung jawab yang diwakili pemerintah, dalam hal ini presiden, yang sehari hari ditanggungjawabi oleh menteri tenaga kerja yang berwenang bertanggung jawab pada hubungan industrial: bahwa, hak pemohon sebagai peserta jamsostek telah dirugikan dengan sistem pengoperasian jamsostek dalam bentuk bumn persero, dimana pemerintah telah mengambil keuntungan dari iuran yang dibayarkan oleh pemohon sebagai peserta jamsostek, paling sedikit sejak tanggal oktober karena pemohon telah kehilangan hak konstitusionalnya dalam penggunaan dana jamsostek yang sebesar besarnya untuk kepentingan peserta jamsostek, bahwa, selain butir bila jamsostek telah disesuaikan dengan ssn menjadi bpjs jamsostek, maka sejak tanggal oktober bpjs jamsostek sudah harus memulai program dana pensiun pemohon sebagai peserta. selain program jamsostek, diusulkan juga agar dibuat sebuah program baru yaitu program jaminan pengangguran bagi pekerja buruh yang phk (putus hubungan kerja atau dipecat). karena belum dibuatnya undang undang bpjs jamsostek yang baru, berarti sejak tanggal oktober hak konstitusional pemohon dan peserta lainnya akan jaminan pensiunan dan tunjangan sosial pengangguran tidak dapat dinikmati karena ketidakpatuhan presiden dalam menjalankan yang penyebarannya melalui peraturan pelaksanaannya nomor tahun bahwa, menurut pemohon, tidak dijalankannya dan tidak jatuhnya presiden terhadap uud yang penyebarannya melalui peraturan pelaksanaannya nomor tahun kemungkinan disebabkan oleh dua hal yaitu: tidak mampu dan tidak mau atau tidak berkeinginan, bahwa, kecil kemungkinannya presiden susilo bambang yudhoyono tidak mampu menghasilkan bpjs jamsostek yang sesuai dengan nomor tahun pendapat ini akan dibahas pemohon dengan uraian sebagai berikut. untuk menghasilkan bpjs akan melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap penyiapan ruu. lembaga kepresidenan memiliki pembantu dan staf yang sangat cukup untuk menyiapkan ruu bpjs jamsostek. tahap kedua, pembahasan dpr. dpr fraksi yang mendukung presiden dan juga mendukung ruu bpjs adalah fraksi mayoritas. namun kenyataannya, sampai dengan permohonan ini diajukan, presiden belum pernah mengajukan ruu bpjs, bahwa, kemungkinan kedua adalah, presiden tidak mau atau tidak berkeinginan menyiapkan ruu bpjs jamsostek. mengapa tidak mau atau tidak berkeinginan? hanya presiden dr. susilo bambang yudhoyono sendiri yang mengetahuinya mengapa tidak mau atau berkeinginan menyiapkan dan memajukan ruu bpjs jamsostek. namun pemohon dapat memajukan pendapat mengapa presiden tidak menyiapkan dan memajukan ruu bpjs jamsostek? dengan meneruskan jamsostek sebagai bumn, jamsostek dapat dipergunakan sebagai sumber keuangan pemerintah dan sumber keuangan politik yang berada bawah koordinasi menteri negara bumn. selain itu, menjadi bukti bahwa presiden tidak sungguh sungguh memajukan kesejahteraan rakyat, dalam hal permohonan ini perbaikan nasib pekerja buruh. dan dalam kenyataannyapun, presiden jenderal dr. susilo bambang yudhoyono hampir tidak pernah membicarakan nasib pekerja buruh secara serius: bahwa, berdasarkan uraian butir butir dan butir dapat disimpulkan bahwa presiden jenderal dr. susilo bambang yudhoyono tidak mau atau tidak berkeinginan menjalankan nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, oleh karena itu tidak patuh kepada uud karena nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional adalah merupakan penjabaran dan peraturan pelaksana dari uud bahwa, era reformasi telah berlangsung sejak mei yang ditandai dengan lengsernya mantan presiden soeharto dari jabatan presiden republik indonesia. salah satu tuntutan reformasi adalah menegakkan supremasi hukum, dimana perwujudannya adalah menjadikan negara republik indonesia sebagai negara hukum. selain tuntutan menegakkan hukum, reformasi juga menuntut ditetapkannya keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima pancasila. untuk tujuan tersebut maka masuklah dan dan uud dan kemudian oleh amanat lahirlah nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional: bahwa, lahirnya ssn merupakan tahap awal diwujudkannya cita cita negara welfarestate sebagaimana yang diamankan dalam pembukaan uud dan beberapa dalam uud bila bpjs jamsostek disesuaikan dengan ssn, paling sedikit pekerja buruh akan dapat menikmati kesejahteraan minimal, sementara pengusaha dapat memiliki kekayaan maksimal. pekerja dan buruh sudah akan dapat menikmati jaminan kematian, jaminan perawatan kesehatan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun lalu diharapkan jaminan tunjangan pengangguran bagi peserta jamsostek yang terkena phk, bahwa, mahkamah konstitusi perlu mempertimbangkan untuk merekomendasikan dimasukkannya tunjangan sosial pengangguran bagi peserta yang kemudian di phk bukan oleh karena kesalahannya. adalah hal yang wajar dan konstitusional bila kepada orang yang sudah lama bekerja dan membayar iuran kepada jamsostek tetapi kemudian di phk karena perusahaan pindah, atau tutup, atau bangkrut, diberikan tunjangan sosial pengangguran jamsostek mewakili negara. karena negara menjamin hak tiap tiap penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk memperoleh penghidupan yang layak dari pekerjaannya: bahwa, bila seseorang menganggur bukan karena kemauannya melainkan karena ketidakmampuan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan, maka pemerintah wajib bertanggung jawab dengan cara memberikan tunjangan sosial pengangguran. pemohon juga mengharapkan agar hal ini dimasukkan dalam jamsostek yang baru, sekiranya presiden sudah menyiapkan ruu jamsostek. namun harapan ini menjadi sirna karena presiden tidak memiliki kemauan dan berkeinginan untuk menyesuaikan jamsostek dengan ssn. padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama, sampai dengan permohonan ini diajukan, presiden susilo bambang yudhoyono telah menjabat sebagai presiden republik indonesia lebih dari enam tahun, bahwa, berdasarkan seluruh uraian atas, dapat disimpulkan bahwa presiden jenderal dr. susilo bambang yudhoyono tidak menjalankan sekiranya mahkamah konstitusi tidak berwenang mempertimbangkan perbuatan presiden tidak patuh terhadap uud tetapi mempertimbangkannya sebagai hal yang berkaitan dengan tidak dijalankannya uud adalah hal yang dimungkinkan sekaligus menjadi terobosan hukum: bahwa, dari seluruh uraian atas juga dapat disimpulkan bahwa dan nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerjnomor tahun terhadap uud yang penyebarannya melalui peraturan pelaksananyapresiden susilo bambang yudhoyono tidak menjalankan,menyatakan dan nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai landasan operasional jaminan sosial tenaga kerja karen, memerintahkan presiden paling lama hari sejak putusan ini untuk mengeluarkan dan amanat serta memasukkan program dana pensiun dan dana tunjangan pengangguran bagi peserta korban phkngres federasi kui tentang personalia dewan pengurus nasional federasi kui periode bukti p 1a fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan hasil hasil kongres, termasuk personalia dewan pengurus nasional fkui: bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan hasil hasil kongres iii termasuk personalia dewan pengurus pusat fsb hujatan periode bukti fotokopi keputusan kongres iii lomenik tentang hasil pemilihan dan penetapan pengurus dewan pengurus pusat lomenik periode bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga berdikari dan hasil hasil keputusan kongres berdikari: bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga kamiparho dan hasil hasil keputusan kongres iii kamiparho, bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah fta dan hasil hasil keputusan kongres fta: bukti fotokopi surat keputusan dewan pengurus pusat fsb likes tentang penetapan pejabat sementara ketua umum fsb likes, bukti fotokopi hasil hasil keputusan munas fsb likes: bukti p 8a fotokopi anggaran rumah tangga fsb likes: bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga gates dan hasil hasil keputusan kongres iii gates: bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga fpe dan hasil hasil keputusan kongres iii fpe, bukti fotokopi keputusan kongres iii nikeuba dan anggaran dasar anggaran rumah tangga nikeuba, bukti fotokopi keputusan kongres bela tentang pengangkatan ketua umum bela, bukti fotokopi keputusan kongres bela tentang susunan personalia bela, bukti p 13a fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga bela dan keputusan kongres bela, bukti fotokopi bukti pendaftaran kui dinas tenaga kerja: bukti fotokopi bukti pendaftaran hujatan dinas tenaga kerja, bukti fotokopi bukti pendaftaran lomenik dinas tenaga kerja, bukti fotokopi keputusan kongres iii lomenik dan anggaran dasar anggaran rumah tangga lomenik: bukti fotokopi bukti pendaftaran fesdkari dinas tenaga kerja, bukti fotokopi bukti pendaftaran kamiparho dinas tenaga kerja, bukti fotokopi bukti pendaftaran fta dinas tenaga kerja, bukti fotokopi bukti pendaftaran likes dinas tenaga kerja, bukti fotokopi bukti pendaftaran gates dinas tenaga kerja, bukti fotokopi bukti pendaftaran fpe dinas tenaga kerja: bukti fotokopi bukti pendaftaran nikeuba dinas tenaga kerja, bukti fotokopi bukti pendaftaran bela dinas tenaga kerja, bukti fotokopi surat tentang sikap terhadap ruu bpjs: bukti fotokopi surat somasi kepada presiden,nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja: bukti fotokopi staasblad nomor juncto nomor dan nomor bukti fotokopi siaran pers gerakan anti pemiskinan rakyat indonesia gari) juli bukti p 31a fotokopi siaran pers gerakan anti pemiskinan rakyat indonesia gari) juli buruh sejahtera indonesia yang beralamat jalan cipinang muara nomor jakarta timur: .a. nama fully usia pakpahan tempat tanggal lahir medan, juli alamat jalan melur nomor rt rw jaka sampurna, bekasi barat, kota bekasi nama abdullah sani tempat tanggal lahir padang, agustus alamat gang madrasah rt rw rawa jati, pancoran, jakartaniaga, keuangan, informatika, dan perbanknama lunak pakpahan tempat tanggal lahir pematang siantar, april alamat jalan muara baru rt rw penjaringan, penjaringan, jakarta utara bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai ketua umum federasi pelaut dan nelaymasing masing, berdasarkan surat kuasa bertanggal november memberi kuasa kepada dr. muchtar pakpahan, s.h., m.a.: ii) hotmaraja nainggolan, s.h.: iii) gusmawati azwar, s.h.: iv) james simanjuntak, s.h.: budiyono, s.h.: vi) yohanes pakpahan, s.h.: vii) sains moa, s.h.: viii) saut pangaribuan, s.h.: ix) emma liliana, s.h., dan juliana putri, s.h., m.h. yaitu advokat dari lembaga bantuan hukum buruh yang beralamat jalan tanah tinggbukti fotokopi keputusan presiden nomor tahun tentang pembentukan tim sistem jaminan sosial nasional: bukti p 32a fotokopi, bukti fotokopi ketetapan mpr nomor x mpr tanggal november tentang laporan pelaksanaan putusan majelis permusyawaratan rakyat oleh lembaga tinggi negara pada sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat tahun bukti fotokopi konvensi ilo nomor tahun mengenai standar minimal jaminan sosial. selain itu, pemohon juga mengajukan (tiga) ahli, yaitu sulastomo: dr. surya candra, s.h., llm.: dan prof. dr. john piers, s.h., m.s., serta (lima) saksijuni yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli sulastomo ahli pernah menjadi anggota tim perencana ruu ssn. merupakan amanat uud yang secara eksplisit mengatakan, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. gagasan untuk melakukan reformasi sistem jaminan sosial dimulai oleh dewan pertimbangan agung dengan surat bulan oktober kepada presiden mempertimbangkan membentuk badan jaminan sosial nasional. badan hukum penyelenggara harus nirlaba, sebagaimana juga lazimnya negara lain, karena dana merupakan dana amanat. nilai tambah (surplus) atau nilai investasinya (tambahan investasi) dikembalikan untuk sebesar besarnya meningkatkan jaminan bagi peserta. sejak tahun pns dan penerima pensiun telah memperoleh jaminan kesehatan, yang biayanya berasal dari iuran pns dan iuran pemerintah selaku pemberi kerja, tetapi dalam bentuk perum persero) yang nilai tambah investasi (deviden) tidak kembali kepada peserta. karena itu mengamanatkan masa transisi selama lima tahun untuk menyesuaikan diri. mengamanatkan semua bumn yang telah melaksanakan program jaminan sosial untuk menyesuaikan diri dengan ini dalam kurun waktu lima tahun. pemerintah sudah melangkah dengan membentuk dewan jaminan sosial nasional dsn), tetapi belum cukup, harusnya segera disertai perubahan bumn menjadi badan penyelenggara jaminan sosial. khusus mengenai jamsostek, harus sudah mulai mempersiapkan melengkapi programnya dengan jaminan pensiun. sebagian besar peserta jamsostek tidak memiliki jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. jaminan kesehatan tidak mungkin menjadi beban perorangan mengingat mahalnya biaya pengobatan. adanya pemahaman yang belum sama antara para penyelenggara dalam memahami sistem jaminan nasional. jamsostek harus diapresiasi karena sekarang sudah tidak membayar dividen, tetapi belum memenuhi semangat yang memberikan perlindungan layak bagi pekerja dan keluarganya sejak lahir hingga meninggal dunia. jaminan kesehatan adalah jaminan yang pertama kali diperlukan, kemudian jaminan pensiun agar terlindung sejak lahir hingga meninggal dunia. dalam sejarahnya, mencita citakan adanya jaminan phk, yaitu jaminan bagi seseorang yang berhenti bekerja karena di phk atau sebab lainya. tetapi karena masalah phk, khususnya pesangon, sudah tercakup dalam maka jaminan phk ditanggalkan. seharusnya jaminan phk (dalam bentuk pesangon) tercakup dalam sistem jaminan sosial, yang salah satu manfaatnya tidak menjadi beban pengusaha. dalam pembahasan ruu bpjs, kementerian bumn ingin tetap mempertahankan status bumn, malah menggunakan istilah bumn khusus. menteri keuangan menyatakan ruu bpjs adalah turunan dpr dan pemerintah sepakat bahwa bpjs nanti adalah badan publik sesuai dengan dr. surya tjandra, s.h., llm jaminan sosial bukan pilihan, melainkan amanat konstitusi. penyusunan ssn dimulai tahun dan baru pada berhasil disahkan. terdapat draf yang disusun untuk membuat tersebut. dimaksud banyak bokongnya, tetapi dalam situasi dan konteks sekarang, itu yang paling mendekati cita cita uud khususnya dan uud ssn menginginkan pemenuhan jaminan sosial terhadap seluruh rakyat tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. keberadaan ssn adalah mengoreksi memperbaiki jamsostek, setidaknya menambah program. ssn mengatur bahwa setelah tidak bekerja dan tidak mampu membayar iuran, harus tetap mendapat jaminan kesehatan. jamsostek tidak bisa dianggap sebagai badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana diamanatkan uud dan ssn, karena jamsostek tunduk kepada tentang bumn. bumn adalah rezim uud sementara ssn adalah rezim uud perbedaannya adalah, mengamanatkan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. sementara menyatakan negara mengembangkan jaminan sosial. terdapat dua tujuan ssn, yaitu, pertama, ssn merupakan pulling funds. kedua, ssn mengatur pulling risk (pengumpulan risiko), yaitu risiko sosial selama yang bersangkutan hidup sampai meninggal. risiko ini tidak bisa dilaksanakan oleh sebuah pt, karena berorientasi profit. dalam konteks ini, ssn menginginkan bpjs menjaga agar jaminan sosial tidak terganggu oleh situasi apapun, antara lain perubahan pemerintahan maupun perubahan iklim. risiko sosial bukan barang dagangan, hal ini yang membedakan dengan asuransi swasta. pada asuransi swasta, sebelum ikut asuransi ditanya dulu apakah memiliki penyakit penyakit tertentu. jawaban yang bersangkutan menentukan diterima ditolaknya kepesertaan dalam asuransi. asuransi sosial tidak boleh menolak karena uud menyatakan seluruh rakyat, apapun kondisinya, berhak atas jaminan sosial. dalam konteks ini bumn tidak dapat melaksanakan karena bumn tunduk kepada bumn dan yang orientasinya kepada keuntungan. jamsostek dibentuk tahun yang asalnya dari aspek modal pemerintah sebagai bumn jamsostek sekitar rp. miliar. saat ini, berdasar laporan publik jamsostek, asetnya sudah rp. triliun. selisih dari rp. miliar hingga rp. triliun berasal dari iuran peserta, sehingga harus jadi iuran dan milik peserta karena merupakan asuransi sosial. sinilah perbedaan dan hakikat asuransi sosial, yaitu dana berasal dari pemerintah dan iuran peserta. berbeda dengan jamkesmas yang dananya berasal dari apbn. ssn, mengikuti amanat dan uud menginginkan seluruh rakyat, baik pekerja sektor informal, pengangguran, orang tua, anak muda, memiliki jaminan sosial. dalam konteks ssn, sektor formal menjadi pintu masuk, yaitu mulai mengubah pihak yang paling mampu terlebih dulu. ssn adalah pintu masuk sementara jamsostek yang pada titik tertentu merupakan penghambat. tidak diambilnya lagi deviden tidak cukup, karena orientasi tetap pada keuntungan, tidak cocok dengan cita cita jaminan serta asuransi sosial yang ingin dibangun. mengacu kepada bumn, tugas bumn adalah menyelenggarakan kegiatan ekonomi nasional, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui kekayaan negara yang dipisahkan dari apbn, luar pajak pendapatan. bpjs, menurut ssn yang merupakan amanat dan uud secara filosofis merupakan pilar keamanan ekonomi jangka panjang, yaitu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. modal dan kekayaan yang dihasilkan merupakan cadangan teknis dan akumulasi iuran peserta. motif awal pembuatan ssn adalah persoalan krisis dpa mengusulkan untuk menjamin kepastian daya tahan ekonomi, dan mencari cara agar pengumpulan dana domestik bisa dilakukan. jamsostek atau jamsostek melaksanakan jaminan sosial tetapi tidak sesuai dengan ssn. jamsostek melanggar ssn tetapi masih boleh demi kepentingan pesertanya yang sudah ada. ssn mengamanatkan transformasi dari menjadi badan hukum publik yang bersifat dan mengacu kepada prinsip, yaitu nirlaba, portabilitas, dan sebagainya. setelah seseorang tidak lagi bekerja, jaminan kecelakaan kerja dari jamsostek tidak ada lagi karena sudah bukan peserta jamsostek lagi. hal lain yang agak aneh, pensiun tidak punya peran apa apa dalam penentuan kebijakan. bulan lalu ada uang triliun lebih jaminan hari tua jht) jamsostek yang tidak ketahuan siapa pemiliknya. prof. dr. jhon piers, s.h., ms. mengatur sistem jaminan sosial nasional, meliputi dasar dasar sistem jaminan sosial yang fokusnya bagi seluruh rakyat indonesia. tentang jamsostek sebenarnya bukan berbentuk badan hukum publik, tetapi sebuah bumn yang memang mencari keuntungan. dengan mainstream seperti itu, dia tidak memperhatikan masa depan dan kehidupan keseharian pekerja pekerja kecil terutama golongan ekonomi lemah. hal ini bertentangan dengan dan uud pt, apalagi yang bergabung dalam bumn, dalam praktek seringkali tidak terlalu memperhatikan martabat manusia, hal tersebut dapat bertentangan dengan dan serta uud donald black dalam the behavior law mengatakan bahwa tidak semata mata dilihat dalam perspektif rules and logic, tetapi juga social structure, culture, and behavior. terkait hal tersebut, tentang jamsostek kurang memberikan perhatian: hanya keuntungan yang diraih. donald black tidak menolak rechtmatigheid, melainkan mencoba mengawinkan rechtmatigheid dan doelmatigheid. saksi suharto saksi mewakili sisi bela dki, telah bekerja selama tahun. buruh wilayah pelabuhan sangat rentan sehingga membutuhkan sistem jaminan sosial nasional. jamsostek hanya terdiri dari empat program dan belum bisa menjamin pekerja. sistem jaminan kesehatan hanya bisa didapat jika buruh masih bekerja, jika sudah tidak bekerja tidak akan dapat jaminan kesehatan. tunjangan hari tua tidak maksimal, masa kerja tahun hanya memiliki saldo rp. jamsostek memiliki birokrasi yang panjang dan banyak rekanan. jamsostek hanya memiliki empat program, yaitu jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan. mohammad firman saksi setuju jika ssn dalam dilaksanakan karena melindungi buruh dalam jangka waktu panjang, khususnya purnatugas. dalam hal yang menenangkan buruh adalah setelah pensiun, menerima uang pensiun tiap bulan, dan jika sakit, pengobatannya akan ditanggung negara. selain itu ada tunjangan bagi korban phk. sukarningsih saksi dan teman temannya memerlukan ssn yang dapat meng cover masalah pensiun dan kesehatan purnatugas. apalagi sebagai perempuan, dalam hal kesehatan lebih rentan dibanding laki laki. busana marpaung berdasar tentang jamsostek, badan hukum penyelenggara adalah bumn. bumn milik negara, sementara yang dikelola adalah uang pekerja. saksi setuju dengan terutama terkait jaminan pensiun. jaminan yang saat ini ada jamsostek adalah jaminan hari tua, yang berasal dari simpanan saksi dan teman temannya sendiri. nilainya tentu tidak mencukupi dengan kebutuhan saat itu. menurut ahli sulastomo jaminan pengangguran phk) tidak dimasukkan karena sudah diatur dalam tetapi kenyataannya sulit diwujudkan bagi anggota serikat buruh, khususnya sisi. setelah keluar phk sepihak), sangat sulit untuk meminta jaminan phk mereka. primo jatmiko empat tahun lagi saksi pensiun, yang artinya tidak ada lagi yang menjamin kesehatan maupun pensiun saksi.maret dan menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan maret dan diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal mei yang menyatakan sebagai berikut. pokok permohonan para pemohon bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan dan undang undang jamsostek yang secara lengkap berbunyiketentuan tersebut diatas dianggap bertentangan dengmenurut para pemohon, ssn telah mengamanatkan agar bpjs badan pelaksana jaminan sosial nasional), oleh karena itu nomor tahun tentang jamsostek seharusnya sudah disesuaikan paling lambat oktober akan tetapi hingga permohonan ini diajukan, bpjs jamsostek tersebut belum juga dibuat, sehingga pelaksanaan operasional jamsostek sejak tanggal oktober sudah tidak sejalan dengan uud dan peraturan pelaksananya nomor tahun tentang ssn, bahwa penyesuaian bpjs jamsostek dengan ssn sangat penting karena substansi jamsostek tidak sejalan dengan ssn. beberapa hal yang tidak sejalan tersebut menurut pemohon antara lain: jamsostek bertentangan dengan pasa! uud melalui penjabaran ssn mengatur mengenai bentuk badan hukum bpjs termasuk jamsostek diselenggarakan dengsostek tidak memasukan program pensiun seperti pada ssn sebagai penjabaran dari uud bahwanomor dan nomornjamsosteecewaan yang berlebihan, mendasarkan pada asumsi asumsi semata, karena penentuan ruang lingkup program jaminan sosial adalah merupakan domain pembentuk undang undang untuk menentukannya dengan tidak tertutup kemungkinan untuk menambah jenis program yang lain jika terdapat kebutuhan yang diperlukan, selain itu jenis badan hukum yang mengelola harus berbentuk badan usaha milik negara karena terkait dengan penarikan iuran terhadap masyarakat dan pengusaha. sehingga menurut pemerintah, tidak terdapat kerugian baik material maupun material terhadap para pemohon utamanya terhadap berlakunya nomor tahun karena pada kenyataannya para pemohon baik selaku ketua umum organisasi buruh maupun para buruh itu sendiri tidak terganggu ataupun terhalang halangi untuk melakukan aktivitas pekerjaan (bekerja) pada perusahaan masing masing. selain itu, dalam hal pekerja atau para buruh (para pemohon) yang telah menjadi peserta program jamsostek apabila mengalami risiko dalam melaksanakan pekerjaannya tetap mendapat jaminan sosial tenaga kerja berdasar undang undang nomor tahun oleh pt. jamsostek persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. bahkan manfaat yang diberikan kepada peserta telah ditingkatkananuari dengandudukan hukum dan kepentingan konstitusional para pemohon pemohon fkui1 (bukti serta memiliki anggota sebanyak orang, bahwa, fkutentang penyelenggaraan program jamsostek (bukti pemerintah dengan demikian menurut pemerintah, permohonan paraara pemohon, perlu membuktikan terlebih dahulu melalui ketua majelis hakim konstitusi, apakah benar para pemohon telah dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah para yang telah dijadikan yurisprudensi. karena itu, menurut pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalahtanggapan pemerintah atas materi permohonan pengujian ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja. sebelum pemerintah menjelaskan lebih lanjut tentangnyampaikan latar belakang filosofis dan sosiologis pembentukan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja, sebagai berikut: pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai salah satu bentuk perwujudan pengamalan pancasila dan pelaksanaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. peran , kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannegara republik indonesia tahun,elain itu, sudah dengan baik. sudah menjadi kodrat bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. oleh karena itu, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendirisosial, antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. selain itu jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek manfaat yang sangat diperlukan bagi tenaga kerja itu sendiri yaitudanpara pekerja buruh tersebut bekerja. dari penjelasan tersebut atas, sangatlah jelas tergambar bahwa undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja telah memberikan perlindungan, penghargaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. dengan perkataan lain, undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja sangat dibutuhkan baik oleh pekerja (termasuk para pemohon itu sendiri) maupun masyarakat industri. dengan demikian, baik secara filosofis maupun sosiologis,khususnyaterhadap anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan undang undang nomor: tahun tentang jaminan sosial tenaga kerjaketentuan tersebut atas olehpemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa undang undang jamsostek selain telah sejalan dengan amanat konstitusi, telah mengacu pada konvensi ilo nomor tahun tentang social security, dimana setiap negara wajib menyelenggarakan minimal (empat) dari (sembilan) program, yaitu: layanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan untuk pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris. dari (sembilan) program ilo tersebut, undang undang jamsostek telah menyelenggarakan (empat) program yang meliputi: tunjangan kecelakaan kerja, dengan manfaat yang diberikan berupa biaya pengangkutan, pemeriksaan, dan perawatan, santunan sementara tidak masuk bekerja, santunan cacat total tetap, santunan cacat sebagian, santunan kematian. tunjangan kematian biaya pemakaman dan santunan kematian yang diberikan kepada keluarga ahli waris. cc. tunjangan hari tua, adalah akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yang diberikan kepada peserta pada usia tahun, meninggal, cacat total tetap, pindah luar negeri dan tidak kembali lagi, serta menjadi pns tni polri. tunjangan pemeliharaan kesehatan yaitu diberikan jaminan pelayanan kesehatan, perawatan, pemeriksaan, pengobatan, rawat inap, rawat jalan, pemeriksaan kehamilan, persalinan, those protease, dan imunisasi. pemerintah juga dapat menambahkan bahwa undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja telahmberian pelayanan kesehaterdasarkan penjelasan atas, menurut pemerintah ruang lingkup program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena merupakan perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. selain itu, menurut pemerintah pengaturan tentang jenis dan macam program jaminan sosial tenaga kerja merupakan pilihan terbuka (open legal policy) pembentuk undang undang dewan perwakilan rakyat bersama presiden). berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemerintah anggapan telah terjadinya timbulnya kerugian konstitusional para pemohon telah ternyata tidak benar, tidak terbukti bahkan mengada ada. terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja yang" pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa jamsostek persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja yang berbentuk badan usaha milik negara bumn) tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut: selain dalam rangka melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja pada umumnya, juga dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja maka pt. jamsostek persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja sudah seharusnya berbentuk bumn. salah satu maksud dan tujuan pendirian badan usaha milik negara bumn) sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang bumn, adalah gunundang undang nomor tahun tentang bumn menyatakan bahwa". undang undang nomor tahun tentang perasuransian menyatakan bahwa usaha perasuransian hanya dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk persero koperasi perseroan terbatas dan usaha bersama (mutual) . undang undang nomor tahun tentang perasuransian menyatakan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara . berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah penetapan pt. jamsostek persero) sebagai badan penyelenggara yang berbentuk bumn telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikian menurut pemerintah, ketentuan tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sehingga menurut pemerintah, anggapan telah terjadinya timbulnya kerugian konstitusional para pemohon atas berlakunya ketentuan telah ternyata tidak benar, tidak terbukti, bahkan mengada ada. selain uraian tersebut atas, pemerintah dapat menjelaskan hal hal sebagai berikut: bahwa jamsostek persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, pembentukannya dilakukan dengan undang undang yaitu dengan undang undang nomor tahun tentang jamsostek yang pelaksanaannya mengikuti prinsip prinsip sebagai berikut: prinsip kegotongroyongan yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa adanya kebersamaan antarimplementasi prinsip ini dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dilakukan dengan mempertimbangkan peserta yang kuat mampu sehat memberikan bantuan kepada yang lemah kurang mampu yang mengalami gangguan kesehatan. hal ini secara berkelanjutan terus dikembangkan. prinsip nirlaba dalam pengelolaannya harus dipahami bahwa nirlaba bukan berarti tidak mencari untung laba warna sekali, namun demikian laba yang diperoleh tersebut bukan untuk pt. jamsostek persero) pemegang saham, tetapi dikembalikan sebesar besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan peserta. dan hal ini dibuktikan bahwa pemerintah telah menetapkan untuk tidak menarik deviden sejak tahun pembebasan kewajiban ini telah ditegaskan dalam anggaran dasar masing masing bumn bpjs, sehingga sudah menjadi kewajiban rups untuk melaksanakan. dengan dibebaskannya pt. jamsostek persero) dari kewajiban tersebut, maka laba surplus hasil pengelolaan sepenuhnya dikembalikan untuk pengembangan peningkatan manfaat bagi peserta (bukti pemerintah begitu juga halnya dengan prinsip keterbukaan, bahwa dana amanat yang berasal dari iuran peserta yang berasal dari pemberi kerja dan tenaga kerja harus dikelola berdasarkan prinsip prinsip kehati hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. prinsip ini telah ditindaklanjuti dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi peserta misalnya melalui peningkatan implementasi (information technology), website, dan assessment good corporate governance (gcg). khusus yang terkait dengan prinsip akuntabilitas, terhadap pt. jamsostek persero) pada setiap tahunnya telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik bpk dan assessment good corporate governance gcg) oleh assessor independen. melalui prinsip kehati hatian, dana peserta jaminan sosial tenaga kerja dikelola dan dikembangkan oleh pt. jamsostek persero) secara prudent, akurat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. dalam rangka memenuhi prinsip kehati hatian, pt. jamsostek persero) dalam mengelola perusahaan, khususnya aktiva investasi telah didasarkan pada ketentuan arahan investasi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan dana dan investasi jaminan sosial tenaga kerja bukti pemerintah prinsip kepesertaan yang bersifat wajib yang mewajibkan setiap pengusaha dan tenaga kerja untuk menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja. dengan prinsip dana amanat, maka dana yang berasal dari iuran dikelola oleh pt. jamsostek persero) secara optimal untuk sebesar besarnya kepentingan peserta. prinsip portabilitas, pt. jamsostek persero) telah memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan seluruh peserta dapat mengakses pelayanan seluruh wilayah indonesia, walaupun peserta tersebut berpindah pekerjaan atau berpindah domisili. bahwa dalam praktiknya pt. jamsostek persero) telah mengimplementasikan prinsip prinsip tersebut atas melalui: perubahan ad art jamsostek persero) yang membebaskan kewajiban untuk membayar deviden kepada negara sehingga tidak ada deviden sebagai objek penerimaan negara, perluasan cakupan kepesertaan yaitu meliputi pekerja informal (tenaga kerja luar hubungan kerja) sebagaimana diatur dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor men vi tahun tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja luar hubungan kerja bukti pemerintah penyempurnaan sistem akuntansi terutama yang mengarah pada dapat disahkannya pemisahan aset milik pengelola jamsostek persero) dengan aset milik peserta tenaga kerja. melaksanakan perluasan penyebaran jaringan pelayanan untuk memudahkan peserta dalam mendapatkan pelayanan. peningkatan benefitimanfaat bagi peserta pada masingmasing program yang dikelola diselenggarakan. pengembangan dan implementasi teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan, percepatan, dan akurasi data sistem pelaporan, proses analisis, dan pengambilan keputusan. mengupayakan pembebasan pajak atas hasil investasi bagi pt. jamsostek persero). melakukan penyempurnaan perbaikan database kepesertaan untuk keperluan akurasi pencatatan penerimaan iuran dan akurasi layanan kepada para peserta. selain hal tersebut atas, pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan seolah olah dalam pt. jamsostek persero) tidak melibatkan unsur pengusaha dan pekerja, padahal dalam kenyataannya telah diatur dan ditempatkan keterwakilan pengusaha dan pekerja secara: proporsional, sebagaimana ditentukan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja yang menyatakan bahwa: . dalam operasionalisasinya fungsi pengawasan tata kelola pt. jamsostek persero) dilakukan oleh dewan komisaris yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja (tripartit), khusus wakil dari pekerja pada saat ini diwakili oleh reason silaban konfederasi serikat buruh seluruh indonesia) dan syukur santo konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia). berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut atas, pemerintah dapats), utamanya dalam menginstruksikan adanya kerugian hak hak konstitusional atas berlakunya ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja. para pemohon telah salah memahami ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, karena telah mempertentangkdan karenanya pula menjadi tidak relevan mempertentangkan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun jikalau pun umpamanya pun good non alasan para pemohon dianggap benar adanya, maka menurut pemerintah hal demikiantersebut, sehingga menurut pemerintah adalah tepat menjadi kewenangan pembentuk undang undang dpr bersama presiden) untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi melalui mekanisme legislative review dan bukan melalui mekanisme pengujian undang undang (judicial review constitutional review) mahkamah konstitusi. dari seluruh uraian, menurut pemerintah ketentuan danjaminan sosial tenaga kerj,kui sisi memiliki anggota sebanyak orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk mudhofir ketua umum dpn fkui adalah peserta jamsostek nomor j40424645 dan resminya pakpahan sekretaris jenderal dpb fkui adalah peserta jamsostek dengan nomor j4042424623kui sisi yang mayoritas adalah sebagaifsb hujatan, fsb hujatanjaminan sosial tenaga kerjng menyatakan,hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan dan jamsostek: i3jamsostek terhadap uudjaminan sosial tenaga kerja (selanjutnya disebut jamsostek), yaitu:i312) menimbang bahwa para pemohon mendalilkan jamsostek bertentangan dengan uud yang dijabarkan melalui ssn, terutama ssn yang menyatakan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi: jaminan kesehatan: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. setelah mencermati ssn yang dijadikan pembanding bagi jamsostek, memang terdapat perbedaan dalam jumlah jenis program jaminan sosial. jamsostek, berdasarkan jamsostek, hanya memberikan empat jenis jaminan,dangkan dalam ssn, sebagaimana disebutkan sebelumnya, mengakomodasi satu jaminan lagi, yaitu jaminan pensiun. dalam ssn bab viii ketentuan peralihan, dinyatakan bahwa persero jamsostek, persero aspen, persero sabri, dan persero akses tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan ssn, sementara menyatakapemohon dengan alasan, setelah lebih dari (lima) tahun pemberlakuan ssn, jamsostek tidak atau setidaknya belum disesuaikan dengan ketentuan dalam ssn, terutama mengenai program jaminan sosial jamsostek, maka para pemohon menyatakan jamsostek bertentangan dengan uud dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa terhadap dalil para pemohon dimaksud, menurut mahkamah setidaknya terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu: perbedaan pengaturan norma mengenai jenis jaminan sosial yang harus dilaksanakan dalam suatu sistem jaminan sosial, antara jamsostek dengan ssn, dan konstitusionalitas jamsostek. terhadap adanya pengaturan yang berbeda mengenai jenis jaminan sosial antara jamsostek dengan ssn mahkamah berpendapat penambahan jumlah jenis jaminan sosial, dari yang sebelumnya empat menjadi lima, adalah suatu langkah progresif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. hal tersebut, meskipun tidak secara langsung berhubungan, namun selaras dengan perubahan uud jamsostek dibentuk pada tahun berdasarkan uud sebelum perubahan, sedangkan ssn dibentuk pada tahun setelah uud telah mengalami perubahan terutama penambahan ketentuanrtanyaan lebih lanjut, apakah kedua undang undang dimaksud, karena dibentuk dalam dua periode uud yang relatif berbeda, maka memiliki penafsiran yang berbeda pula, bahkan bertentangan, antara yang satu dengan yang lainnya? menurut mahkamah, hubungan kedua pengaturan dalam dua undang undang mengenai jaminan sosial tersebut tidak berada dalam posisi yang bertentangan, melainkan terdapat perubahan dalam semangat perbaikan, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan semangat untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, bahwa dalam kaitannya dengan uud setelah perubahan, para pemohon mendalilkan jamsostek bertentangan dengan uud menurut mahkamah, terhadap dalil tersebut, para pemohon tidak menjelaskan dengan lebih rinci mengapa empat ruang lingkup program jaminan sosial yang diatur dalam jamsostek bertentangan dengan uud mahkamah berpendapat bahwa frasa sistem jaminan sosial dalam uud dapat dimaknai secara terbuka, dan tidak terbatas sebagai empat program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam jamsostek: jika dalil para pemohon dimaksud dikaitkan dengan ssn yang menyebutkan lima jenis program jaminan sosial, dan bukannya empat program sebagaimana dimaksud oleh jamsostek, mahkamah berpendapat ssn karena dibentuk tahun tentu memiliki penjabaran yang lebih mendekati keadaan pada masanya, dibandingkan dengan penjabaran oleh jamsostek yang dibentuk tahun namun demikian, adanya penjabaran yang lebih baru tersebut, tidak dapat dimaknai bahwa penjabaran oleh jamsostek adalah bertentangan dengan uud terlebih lagi terkait dengan dalil para pemohon mengenai jumlah jenis program jaminan, dpr bersama presiden telah membentuk undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial (selanjutnya disebut yang diundangkan pada november yang dalam dan menyatakan adanya lima program jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, ii) jaminan kecelakaan kerja, iii) jaminan hari tua, iv) jaminan pensiun: dan jaminan kematian. ketentuan tersebut tampaknya sudah sejalan dengan keinginan para pemohon, yaitu mempertegas perubahan penambahan jumlah program jaminan, dari yang sebelumnya empat program jaminan menjadi lima program jaminan. selengkapnya dan menyatakan sebagai berikut:cc. jaminan pensiun: dan jaminan kematian. bahwa dengan diundangkannya bpjs, jamsostek dengan sendirinya akan tidak berlaku lagi seiring dengan dibentuknya dan beroperasinya bpjs ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam bpjs yang menyatakan, pt jamsostek persero) berubah menjadi bpjs ketenagakerjaan pada tanggal januari dan bpjs yang menyatakan,. i3 menimbang bahwa mahkamah juga mempertimbangkan konsekuensi apabila permohonan para pemohon dikabulkan, yaitu jamsostek dinyatakan bertentangan dengan uud seandainya logika para pemohon diikuti, dengan menyatakan jamsostek tersebut bertentangan dengan uud good non, maka pelaksanaan keempat program jaminan sosial yang disebut dalam jamsostek yang juga disebut dalam ssn, akan menjadi kegiatan yang tidak memiliki landasan hukum dan karenanya tidak dapat dilaksanakan. konsekuensi yang demikian tentunya justru merugikan kepentingan para pemohon sendiri: selain itu, menurut mahkamah, penilaian terhadap konstitusionalitas suatu undang undang, dalam hal ini jamsostek, tidak dapat dinilai dengan merujuk kepada undang undang yang lebih baru yang memberikan ketentuan berbeda untuk hal yang sama. dalam hukum memang dikenal asas lex posteriori derogat legi priori, yang maknanya adalah suatu undang undang yang lebih baru menyambungkan undang undang sebelumnya, tetapi adanya undang undang yang lebih baru tidak harus selalu diartikan bahwa undang undang yang lama tersebut bertentangan dengan konstitusi. kedua undang undang tersebut, baik yang lama maupun yang baru, dapat saja saling bersesuaian dengan konstitusi, selama tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan. undang undang yang lama dikesampingkan oleh undang undang yang lebih baru apabila terjadi tumpang tindih atau pertentangan antara yang baru dengan yang lama tersebut: sejalan dengan hal tersebut, berkaitan dengan asas lex posteriori derogat legi priori, jika suatu undang undang yang lebih baru dinyatakan tidak berlaku, undang undang yang lebih lama akan kembali berlaku selama memang mengatur hal yang sama dan undang undang yang lebih lama tersebut tidak dibatalkan. undang undang yang lama, kembali diberlakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. sinilah arti penting bahwa tidak selamanya undang undang yang baru harus membatalkan undang undang yang lama: kewenangan pengujian undang undang yang dimiliki mahkamah adalah pengujian undang undang terhadap uud adapun dalam pengujian tersebut dipergunakan rujukan atau pertandingan kepada peraturan perundang undangan yang juga berbentuk undang undang, sifat pertandingan tersebut adalah dalam arti sinkronisasi peraturan perundang undangan, dan bukan pengujian undang undang terhadap undang undang. pertandingan antara dua undang undang yang bersifat horizontal bisa dilakukan, misalnya, karena ada materinya yang tumpang tindih atau saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. pada kondisi yang demikianlah asas lex posteriori derogat legi priori berlaku: dengan demikian, terhadap dalil para pemohon yang mengaitkan belum dilaksanakannya ssn dengan isu konstitusionalitas jamsostek, mahkamah berpendapat, meskipun jamsostek dan ssn berkaitan erat, namun belum dilaksanakannya ssn tidak secara otomatis mengakibatkan jamsostek, baik sebagian maupun seluruhnya, menjadi inkonstitusional: i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan agar mahkamah memerintahkan presiden untuk membentuk, dan amanat, serta memasukkan program dana pensiun dan dana tunjangan pengangguran bagi peserta korban phk: terhadap dalil mengenai pembentukan perpu tersebut, mahkamah menilai perpu tidak dapat begitu saja dibentuk oleh pemerintah selama masih dimungkinkan dibentuk undang undang melalui prosedur yang seharusnya. dengan kata lain, mahkamah berpendapat bahwa perpu hanya dapat dibentuk jika terdapat hal ihwal kepentingan yang memaksa, sebagaimana pernah dinyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viertanggal februari paragraf dan paragraf selain itu, seandainyapun syarat kepentingan memaksa telah dipenuhi, good non, pembentukan perpu adalah kewenangan presiden yang tidak dapat dicampuri apalagi diperintahkan pembentukannya oleh mahkamah, i3 menimbang bahwa permasalahan pokok dalam permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan atas sebenarnya adalah tidak atau belum dilaksanakannya ketentuan dalam ssn sepanjang terkait dengan program jamsostek jamsostek). ssn menyatakan bahwa. tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang undang ini. ssn menyatakan bahwahingga saat pengucapan putusan ini, ssn telah berlaku selama tujuh tahun, namun menurut para pemohon jamsostek belum disesuaikan terhadapnya: terhadap lambatnya penyesuaian jamsostek terhadap ssn, mahkamah menilai hal tersebut bukan merupakan permasalahan pengujian undang undang terhadap uud melainkan permasalahan implementasi undang undang, sehingga mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili implementasi undang undang, i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan presiden susilo bambang yudhoyono tidak menjalankan perintah undang undang, dan oleh karena itu tidak patuh terhadap uud yang penyebarannya dituangkan dalam ssn. terhadap dalil tersebut mahkamah berpendapat penilaian terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan presiden terhadap undang undang bukanlah materi pengujian undang undang terhadap uud sehingga tidak perlu dipertimbangkan,sb hujatan sisi memiliki anggota sebanyak orang yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk parutan santri, sh, ketua umum dpn hujatan adalah peserta jamsostek dengan nomor j40424979 dan mathias mean, sekretaris jenderal dpn hujatan adalah peserta jamsostek dengan nomor j40424797sb hujatan sisi yang mayoritasiii lomeniki3undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja tidak beralasan hukum. adapun permohonan selain dan selebihnya, oleh karena bukan merupakan pengujian konstitusionalitas undang undang,, pada hari rabu tanggal dua puluh satuiga bulan desemberhamdan zelda muhammad alim panitera pengganti, ttd. martian wibowo dan dan telah terdaftar departemen tenaga kerja dengan nomor pendaftaran nomor iv n 1x (bukti serta memiliki anggota sebanyak orang, bahwa, lomeniklomenik sisi memiliki anggota sebanyak orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk edward marpaung, presiden dpp lomenik adalah peserta jamsostek dengan nomor j40424946 dan sedih sendi, sekretaris jenderal dpp flomenik adalah peserta jamsostek nomor j40424558 yang berkepentingan langsung diberlakukannya dan ssn. oleh karena itu pemohon iii mewakili kepentingan orang anggota lomenik sisi yang mayoritas adalah peserta jamsostek, bahwa, oleh karena itu pemohon rdikar, berdikarberdikari sisi memiliki anggota sebanyak orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk markusekerjaan advokat alamat gedung area cikini blok jalan cikini raya nomor jakart oleh karenakartu tanda penduduk ktp) atas nama habiburokhmanformil dan materiilturan pemerintah pengganti undang undang mk) terhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun mahkamah nomor puu vii tanggal februaridengan demikian mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang terhadap uud i3.5j menimbang bahwa pada tanggal november mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar penjelasan mengenai materi permohonan pemohon dan dalam persidanganemohon. kemudian tanggal november mahkamah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan pemohon: i3. menimbangkehilangan objekmuhammad alim ttd ttd ahmad fadli semadi anwar usman ttd ttd hartono maria farida indrawi ttd materialis akbar panitera pengganti, ttd rizki amalia itu perkenalkan pemohon menjelaskan bahwa mahkamah konstitusi juga berwenang melakukan uji materiil terhadap perppu. bahwa undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, telah mendudukkan perppu sejajar dengan undang undang. hal mana secara jelas diatur dalam yang berbunyi. dst: bahwa uud yang mengatur perppu terdapat dalam bab vii tentang dpr. tersebut merupakan kelanjutan dari jika mengatur kewenangan pengajuan rancangan undang undang oleh dpr, mengatur soal penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. bahwa adalah pelengkap dalam konteks pengajuan dan penetapan undang undang yang diatur pada yang dapat digunakan jika terjadi kepentingan yang memaksa dan tidak memungkinkan pengajuan dan penetapan undang undang lewat mekanisme "biasa". bahwa ditinjau dari peletakan yang berurutan secara sistematis antara yang mengatur undang undang dengan yang mengatur tentang perppu tersebut, dengan jelas dapat disimpulkan bahwa perppu adalah sama dengan undang undang. bahwa uud membedakan antara perpbahwabahwa mahkamah konstitusi telah pernah melakukan uji materiil terhadap perppu yaitu perphak konstitusional yang secara jelas diatur dalam undang undang dasar bahwa uudhambat pemberantasan tindak pidana korupsi karena arah pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tidak jelas dan kehilangan fokus. bahwa tidak segera berhasilnya pemberantasan tindak pidana korupsi dan karenanya negara akan menjadi miskin dan negara yang miskin akan semakin sulit untuk memperoleh pekerjaan bagi rakyatnya.emohon. bahwa pemohon adalah warga negara indonesiasalah satu poin penting dari perlindungan dan kepastian hukum adalah adanya kesempatan dan hak bagi seluruh warga negara untuk mengajukan segala bentuk gugatan melalui lembaga peradilan dan mahkamah konstitusi jika merasa menderita kerugian. bahwa mahkamah konstitusi adalah salah satu saluran bagi seluruh warga negara indonesia termasuk pemohon untuk mengajukan upaya secara hukum jika ada undang undang yang menimbulkan kerugian konstitusional. bahwa oleh karena itu mahkamah konstitusi harus tetap kuat dan independen sehingga bisa menguji setiap permohonan uji materiil yang diajukan warga negara indonesia dengan adil. bahwa keberadaelas akan membuat mahkamah konstitusi lemah, tidak independen dan oleh karenanya akan sulit membuat keputusan yang adil dan oleh karenanya akan membuat pemohon tidak terlindungi secara hukum.nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun cacat formil bahwa pada tanggal oktober komisi pemberantasan korupsi kpk) menangkap ketua mahkamah konstitusi, akil mochtar karena diduga menerima suap. bahwa tertangkap tangannya ketua ketika menerima suap merupakan bukti konkrit bahwa tindak pidana korupsi telah sangat merasa lela. bahwa menanggapi tertangkap tangannya ketua ketika menerima suap, presiden menerbitkan. bahwa perppu nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tersebut dikeluarkan tidak dalam keadaan genting dan memaksa terkait mahkamah konstitusi. bahwa perlu digaris bawahi bahwa persoalan tertangkapnya ketua akil mortar saat menerima suap adalah persoalan genting dan memaksa terkait pemberantasan korupsi dan sama sekali bukan persoalan genting dan memaksa terkait pengaturan mahkamah konstitusi. bahwa muncul anggapan yang salah bahwa terjadinya kasus suap terhadap ketua merupakan akibat dari tidak dapat dialaminya hakim konstitusi oleh komisi yudisial, padahal kita tahu bahwa lingkungan peradilan umum yang dapat diawasi oleh komisi yudisial juga belum tentu aman dari praktik tindak pidana korupsi. sangat banyak kasus hakim peradilan umum yang juga menjadi tersangka kasus korupsi. bahwa seharusnya yang dikeluarkan oleh presiden adalah tentang pemberantasan korupsi yang memberi wewenang lebih besar kepada institusi institusi penegak hukum memberantas korupsi terutama kpk, mencegah tebang pilih dengan membuat standar penanganan perkara korupsi yang jelas dan transparan dan memperkuat independensi, serta memperberat hukuman pada terpidana korupsi secara signifikan. bahwa dikhawatirkan ini menjadi preseden buruk dikeluarkannya oleh presiden tidak dalam keadaan genting dan memaksa masa yang akan datang. bahwa jika perppu ini lolos bukan tidak mungkin nanti ada perppu lain yang dikeluarkan tidak dalam keadaaan genting dan memaksa yang substansinya bertentangan dengan uud bahwa dikeluarkannya tersebut mereduksi persoalan korupsi menjadi seolah olah hanya persoalan yang terjadi mk. padahal persoalan korupsi adalah persoalan yang terjadi hampir seluruh institusi negara baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif termasuk lingkungan dekat presiden seperti kasus hambatan yang melibatkan orang orang sangat penting pemerintahan termasuk menpora. bahwa oleh karena itu jelaslah jika perppu nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tersebut bertentangan dengan uud bahwa nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun cacat materiil bahwa keberadaan panel ahli sebagaimana dimaksud dalam perpu telah membatasi kewenangan presiden, dpr dan mahkamah agung untuk mengajukan hakim konstitusi. terlebih lagi panel ahli tersebut terdiri orang yang diusulkan mahkamah agung, orang yang diusulkan oleh dpr, orang yang diusulkan oleh presiden dan orang yang diusulkan oleh komisi yudisial. bahwa uud secara jelas mengamanatkan bahwa sembilan hakim konstitusi ditetapkan oleh presiden yang diajukan oleh dpr, mahkamah agung dan presiden tanpa harus melewati lagi uji kelayakan dan kepatutan oleh pihak lain termasuk panel ahlmengusulkan pengangkatan hakim konstitusi. hal ini dapat dengan mudah dipahami jika melihat urutan peletakan yang mengatur tentang komisi yudisial dan yang mengatur tentang mahkamah konstitusi dalam uudtentang mahkamah agung. sementaragusulkan pengangkatan hakim agung dan tidak berwenang mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi baik secara langsung maupun tidak langsung. bahwa keberadaan majelis kehormatan hakim konstitusi yang dibentuk oleh komisi yudisial sebagaimana dimaksud angka bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tanggal agustus yang mengecualikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan etik komisi yudisial dengan argumen bahwa hakim konstitusi merupakan jabatan, bukan profesi karier seperti hakim lain sehingga komisi yudisial tidak berwenang untuk mengawasi mahkamah konstitusuntuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi.soal mahkamah agung. sementara masalahjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan tidak berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi baik secara langsung maupun tidak langsung. bahwa uud secara jelas menyebutkan bahwa hakim konstitusi adalah negarawan, sebaliknya uud sama sekali tidak menyebutkan jika komisioner komisi yudisial adalah negarawandiusulkan untuk diangkat oleh komisioner komisi yudisial yang bukan negarawan baik secara langsung maupun tidak langsungmenjadi objek penjagaan dan penegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku dari komisioner komisi yudisial yang bukan negarawan baik secara langsung maupun tidak langsung. bahwa keberadaan majelis kehormatan hakim konstitusi sebagaimanaberada luar mahkamah konstitusi membuat majelis kehormatan hakim konstitusi seolah dalam posisi mensupervisi hakim konstitusi. bahwa dalam posisi bawah supervisi maka hakim konstitusi akan kehilangan independensi, padahal independensi hakim konstitusi bukanlah semata hak eksklusif hakim konstitusi melainkan kebutuhan para pencari keadilan. bahwa secara garis besar yangadalah soal keberadaan panel ahli dan majelis kehormatan hakim konstitusi maka ketika keberadaan panel ahli dan majelis kehormatan hakim konstitusi tersebut bertentangan dengan uud makarus dibatalkan secara keseluruhan. bahwa oleh karena itu jelaslah jika perppu nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tersebut bertentangan dengan uud alat alat bukti yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan junctoamar putusan permohonan pengujian undang undang guo sebagai berikut: mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang yang diajukan oleh pemohon,.
resofyan anand tempat tanggal lahir sawah unto, maret pekerjaan ketua umumnama suryadi ashita tempat tanggal lahir jakarta, april pekerjaan sekretaris jenderaldalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal september memberi kuasa kepada dra. endang susilowati, s.h., m.h. dan ibrahim sumantri, s.h., kn., advokat dari kantor hukum ibrahim sumantri, s.h. rekan, yang beralamat ruko graha islamic nomor jalan mawaddah raya, islamic, kelapa dua, tangepara pihak terkait: mendengar keterangan ahli pemohon dan para pihak terkait serta saksi para pihak terkait, memeriksa bukti surat tulisan pemohon dan para pihak terkait, membaca kesimpulan pemohon, presiden, dan paraguo kepada mahkamah konstitusi dikarenakan mahkamah konstitusi merupakan pranata kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya adalah untuk menguji produkkaitan dengan hak uji peraturan perundang undangan dan kewenangan mahkamah konstitusi, pemohon dapat uraikan berdasarkan referensi dan peraturan perundang undangan antara lain sebagai berikut:.dan hak uji materiil. hak uji formil menurutnya adalah wewenang untuk menikuasaan dan syarat syarat yang tercantum dalam surat kuasa khusus, pemohon dalam permohonan guo diwakili oleh sofyan anand tersebut atas dan suryadi ashita tersebut atas yang masing masing dalam jabatannya sebagai ketua umum dan sekretaris jendral, masing masing sebagaimana ternyata dalam akta perubahan asosiasi pengusaha indonesia nomor dibuat hadapan suprapto, sh., notaris kota administrasi jakarta pusat, dan surat keputusan dewan pengurus pusat asosiasi pengusaha indonesia indo) nomor a dpn 1b 1x tentang pergantian antar waktu dewan pengurus pusat asosiasi pengusaha indonesia indo), tanggal september yang mana hal tersebut dikarenakan wafatnya sdr. djimanto sebagai sekretaris jenderal, dan untuk mengganti kekosongan maka diangkat penggantinya oleh ketua umum. hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar badan hukum pemohon yang menyatakan jika terjadi kekosongan keanggotaan pengurus, maka pengisian kekosongan dilakukan oleh ketua umum dan wajib dipertanggungjawabkan dalam munas berikutnya . selanjutnya pengurus telah memberikan kuasa berkaitan dengan permohonan guo: berdasarkan uraian atas, maka mengenai kualifikasi bertindak dalam pengajuan permohonan guo sebagai perkumpulan yang berstatus badan hukum privat beserta pemberian kuasa sebagaimana diuraikan pada butir atas dalam permohonan guo adalah sah menurut ketentuan hukum, untuk dan atas nama pemohon, bahwa pemohon sebagai perkumpulan dengan status badan hukum privat merupakan organisasi profesi yang beranggotakan para pengusaha dan memperjuangkan kepentingan hukum para pengusaha, bahwa guna mencapai maksud dan tujuannya tersebut sebagaimana diatur pada ketentuan anggaran dasarnya, pemohon mempunyai kegiatan antara lain sebagai berikut: mengupayakan terciptanya investasi yang seluas luasnybahwa apabila suatu perjanjian kerja bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam (b) dan dan dan dan ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan dapat dikatakan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. tetapi hal tersebut tidak serta merta menyatakan perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha menjadi tidak pernah ada yang memiliki konsekuensi buruh menjadi tidak memiliki pekerjaan, hal tersebut dicover dengan ketentuan dalam dalam ketenagakerjaan sendiri, hal itu terlihat dari bunyi yang diujikan oleh pemohojanjian kerja yang dianggap batal demi hukum sesuai ketentuan menjadi dianggap tidak pernah ada dan untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum maka demi hukum berubah statusnya menjadi sebagaimana disebutkan dalam dan ketenagakerjaan. bahwa latar belakang munculnya frase demi hukum dalam guo merupakan implikasi dari hukum ketenagakerjaan indonesia yang tidak hanya mengenai hubungan antara pengusaha dan pekerja belaka, namun lebih luas lagi karena menyangkut kepentingan umum (publik), bahkan tujuan negara yang bertujuankaedah hukum ketenagakerjaan yang berkembang indonesia adalah "kaedah hukum heteronom". dalam kaedah hukum heteronom, ketentuan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pihak ketiga (pemerintah) luar para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja menjadi sumber hukum yang utama. misalnya semua peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah. hal ini terjadi karena hakekatnya buruh memiliki posisi tawar yang jauh bawah pengusaha pemilik modal sehingga posisi buruh dan pengusaha tidak seimbang, pemilik modal yang memiliki kuasa penuh dan jika tidak ada campur tangan pemerintah kaum buruh dan pekerjawenang oleh pengusaha yang dapat melanggar hak hak asasi buruh sebagai manusia. ketentuan yang menyatakan adanya perubahan status sebagaimana disebutkan dalam dan ketenagakerjaan memiliki sejarah yang sangat mulia. berdasarkan keterangan bapak indra munawar yang merupakan salah satu tim perumus ketenagakerjaan dari pihak pekerja, dibentuknya ketentuan sebagaimana dimaksud adalah dengan semangat implementasidasar republik indonesia tahun uud yang berbunyi" bahwa hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia dikarenakan: kerja melekat pada tubuh manusia. kerja adalah aktifitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. kerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri. hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan rentan mencederai hak asasi kaum pekerja buruh karena sifat pekerjaannya yang tidak tetap. berdasarkan analisa atas, apabila terjadi prasyarat yang ditentukan oleh undang undang dilanggar maka untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum maka demi hukum terjadi perubahan status sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dan ketenagakerjaan. nota pengawasan dinas tenaga kerja dan transmigrasi tidak memiliki hubungan dengan frasa "demi hukum dalam @uo pengawasan ketenagakerjaan adalah suatu institusi dalam penyelenggaraan undang undang dan peraturan peraturan perburuhan. dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang pengawasan perburuhan pengawasan perburuhan") disebutkan bahwa pengawasan perburuhan berfungsi untuk mengawasi tentangraturan peraturan perburuhan dan ketenagakerjaan dengan jalan memberi penerangan kepada buruh, seriyang berlaku. selain itu pengawas perburuhan juga bertujuanberdasarkan struktur ketatanegaraan, pengawas ketenagakerjaan merupakan instansi dalam kementerian tenaga kerja dan transmigrasi yang merupakan bawahan presiden (eksekutif) dalam melaksanakan pemerintahan. hal ini terlihat dari beberapa peraturan yang menjelaskan sebagai berikut:ketenagakerjaan. berdasarkan peraturan peraturan tersebut atas, dengan tegas secara hukum kedudukan pengawas ketenagakerjaan adalah sebuah instansi yang kegiatannya bidang eksekutif yaitu menjalankan pemerintahan, bukan mengadili (yudikatif) sebagaimana disebutkan dan dijelaskan oleh pemohon dalam permohonannya seolah olah nota pengawasan yang dikeluarkan oleh pengawas ketenagakerjaan bersifat bersifat yudikatif (mengadili). bahwa nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengawas ketenagakerjaan tersebut berisi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap institusi pemberi kerja terkait pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha perusahaan. yang dipraturan perundang undangan dalam bidang ketenagakerjaan. oleh karena itu, nota tersebut sifatnya berupa pembinaan terhadap pihak perusahaan, sehingga dengan adanya nota pemeriksaan tersebut justru menimbulkan kepastian hukum bagi pihak pengusaha maupun pekerja dan tidak ada pelanggaran asas praduga tak bersalah terhadap pemohon. dalam instruksi menteri tenaga kerja nomor m waw. v tanggal mei diatur bahwa dalam nota pemeriksaan disertakan petunjuk petunjuk untuk meniadakan pelanggaran melaksanakan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan. selanjutnya, bagi pengusaha yang tidak memperhatikan petunjuk yang diberikan dalam nota pemeriksaan tersebut akan dibuatkan berita acara projustitia untuk diajukan tahap selanjutnya. hal ini juga diatur dalam yang isinya: pengawasan terhadap ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan perusahaan: dalam hal ditemui pelanggaran norma pen merahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka pengawas menerbitkan nota pemeriksaan yang memerintahkan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya, sesuai peraturan perundang undangan dalam batas waktu yang ditetapkan,. oleh karena itu sangat jelas bahwa dalil pemohon yang menyatakan dengan keluarnya nota pengawasan dari disnaker secara otomatis berlaku tanpa memberikan kesempatan kepada pihak pengusaha untuk melakukan pembelaan dan pembuktian adalah tidak berdasar. tentu saja apabila pada praktiknya nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengawas berimplikasi terjadinya aksi oleh pekerja buruh hal tersebut merupakan masalah implementasi norma undang undang ketenagakerjaan, bukan masalah konstitusionalitas norma yang sudah sangat jelas dalam undangundang dan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengawasta pemeriksaan yang menimbulkan aksi dan demonstrasi massa bukan terjadi karena konstitusionalitas @uo dalam permohonannya halaman pemohon menyatakan: bahwa nota pemeriksaan dari instansi yang bertanggung, buruh" pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan menyimpan rahasia sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan mengenai pengawas ketenagakerjaan: perpres nomor tahun tentang pengawasan ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengawas ketenagakerjaan wajib:undang undang nomor tahun tentang pengawas ketenagakerjaankewajiban menyimpan rahasia juga sejalan dengan keterangan ahli pasaman simanjuntak dan ate yang diajukan oleh pemohon dalam sidang tanggal januari hadapan mahkamah yang menyatakan bahwa pada pokoknya: nota pengawasan itu disampaikan kepada atasan pengawas, karena itu bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan kepada siapa siapa, termasuk kepada pekerja, termasuk kepada masyarakat yang bersangkutan itu sebagai semacam anjuran. karena sifatnya rahasia, seandainya nota pengawasan itu keluar dilingkungan pekerja, atau serikat pekerja, atau pihak lain yangnya dengan pekerja lingkungan perusahaan yang diperiksa itu menyalahi ketentuan jika nota pemeriksaan tersebut "bocor" dan sampai tangan serikat pekerja hal itu merupakan kesalahan dari pegawai pengawas itu sendiri, karena adanya kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang undangan untuk menjaga kerahasiaannya. terkait dengan aksi dan demonstrasi yang dilakukan oleh pihak pekerja buruh yang dikeluhkan oleh pemohon, pihak terkait menganggap hal tersebut tidak ada hubungan dengan frasa "demi hukum" dan nota pemeriksaan yang dipermasalahkan oleh pemohon. salah satu dari (sepuluh) prinsip dasar demokrasi pancasila yang dianut oleh negara indonesia adalah demokrasi yang berkedalaman rakyat, yaitu demokrasi mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan berpendapat muka umum dijamin oleh konstitusi dan termasuk dalam hak asasi manusia yang dilindungi. hal ini dapat lihat dalam batang tubuh undang undang dasar dijabarkan prinsip prinsip hak asasi manusia, seperti: persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kemerdekaan berserikat dan berkumpul hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran berdasarkan deklarasi universal hak asasi manusia yang disahkan dan diproklamirkan oleh resolusi majelis umum tanggal desember pada dinyatakan bahwa:mpaikan keterangan keterangan don pendapat pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas batas. sesuai dengan pengertian dari demonstrasi seperti yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum, bahwa. demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengarahan massa. demonstrasi juga merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. bahwa unjuk rasa dan demonstrasi merupakan hak asasi setiap manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang undangan yang tidak ada kaitannya dengan frasa demi hukum yang dinyatakan pemohon dalam permohonannya. menurut pihak terkait, sekalipun frasa demi hukum dalam yang diujikan pemohon dihapuskan ataupun ditafsirkan secara conditional constitutional (konstitusional bersyarat) oleh mahkamah, selama pengusaha dan pemilik modal dianggap bersikap tidak adil dan merugikan kaum pekerja selama itu juga buruh dan pekerja dilindungi hak aslinya untuk menyampaikan pendapat baik itu melalui unjuk rasa ataupun demonstrasi. perselisihan status pekerja yang demi hukum berubah harus melalui proses pengadilan hubungan industrial bertentangan dengan prinsip ketenagakerjaan dan phi yang mengedepankan proses musyawarah. indonesia konsep hubungan industrial yang dianut adalah hubungan industrial pancasila hip") yang lahir dari hasil lokakarya nasional yang diselenggarakan dari tanggal sampai desember dan diikuti oleh wakil dari organisasi buruh pekerja, organisasi pengusaha, wakil pemerintah, dan unsur perguruan tinggi. hip adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila sila dari pancasila dan uud yang tumbuh dan berkembang atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasionalindustrial pada dasarnya adalah proses terbitnya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada dalam perusahaan. ketenagakerjaan telah mengatur prinsip prinsip dasar yang perlu kita kembangkan dalam bidang hubungan industrial. arahnya adalah untuk menciptakan sistem dan kelembagaan yang ideal, sehingga tercipta kondisi kerja yang produktif, harmonis, dinamis, dan berkeadilan. menurut charles drake dalam aloysius uwiyono perselisihan antara pekerja buruh karena didahului oleh pelanggaran hukum juga dan dapat terjadi karena bukan pelanggaran hukum. perselisihan perburuhan yang terjadi akibat pelanggaran hukum pada umumnya disebabkan oleh karena: terjadi perbedaan paham dalam pelaksanaan hukum perburuhan. hal ini tercermin dari tindakan pekerja buruh atau pengusaha yang, melanggar suatu ketentuan hukum. tindakan pengusaha yang diskriminatif, misalnya jabatan, jenis pekerjaan, pendidikan, masa kerja yang sama tapi karena perbedaan jenis kelamin lalu diperlakukan berbeda. sedangkan perselisihan perburuhan yang terjadi tanpa didahului oleh suatu pelanggaran, umumnya disebabkan oleh: perbedaan dalam menafsirkan hukum perburuhan, terjadi karena ketidaksepemahaman dalam bentuk perubahan syarat syarat kerja. sistem hukum perburuhan yang berkembang dari industrialisasi eropa abad ke yang kemudian diadopsi oleh negara negara lain dunia, pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk menertibkan konflik antara majikan dan buruh kedalam suatu sistem rasionalitas legal. teori teori hukum positivis menekankan peran yang netral dari aturan aturan dalam memelihara kepentingan kepentingan dari semua kelompok kedalam apa yang didefinisikan sebagai "aturan aturan permainan" (rules the game). peraturan perundangan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perburuhan yang pernah diberlakukan indonesia adalah melalui darurat nomor tahun yakni melalui perantaraan, memberi putusan yang berupa anjuran kepada pihak pihak yang berselisih. jika usaha menteri perburuhan itu tidak berhasil, perselisihan diserahkan kembali kepada panitia pusat. cara penyelesaian perselisihan perburuhan menuryang berpegang pada suatu asas musyawarah untuk mufakat dengan berpijak pada tahap pertama bila terjadi perselisihan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang berselisih. dalam hal tidak dicapainya perdamaian antara pihak yang berselisih setelah dicari upaya penyelesaian part pihak maka baru diusahakan penyelesaiannya oleh badan penyelesaian perburuhan: dengan berlakunya nomor tahun tentang phi, maka nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, dan nomor tahun tentang pemutusan hubungan kerja pada perusahaaan swasta dinyatakan tidak berlaku lagi. ini berarti. nomor tahun menghapus sistem penyelesaian perselisihan melalui p4p d panitia perselisihan perselisihan perburuhan pusat daerah). dalam hal ini sistem p4p d dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah. dalam phiu. tidak mencaalang kerjasama dengan para pelaku usaha dan para pelaku hubungan industrial, baik dalam maupun diluar negeri, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pengusaha dalam upaya menjaga kelangsungan, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usahanya. bahwa kegiatan yang dijalankan oleh pemohon tersebut dimaksudkan juga dalam rangka membangun bangsa dan negara kesatuan republik indonesia (right develop), bahwa oleh karenanya pemohon sebagai perkumpulan yang berbadan hukum privat mempunyai peranan yang amat penting dalam proses pembangunan dan memiliki hak untuk membangun bangsa dan negara republik indonesia ini (right develop), disamping merupakan wujud nyata dari kepentingan pengusaha yang memperjuangkan diri secara kolektif, bahwa yang dimohonkan untuk uji dalam permohonan guo. memiliki dampak terhadap kepastian hukum dalam keberlanjutan menjalankan kegiatan usaha atau investasi indonesia sertamempunyai peran yang sangat besar dalam rangka pembangunan masyarakat, bangsa dan negara republik indonesia, bahwa selain itu, yang menjadi kepedulian besar bagi pemohon adalah mana yang dimohonkan untuk uji dalam permohonan guo telah menghilangkan hak konstitusional dari sebagian pengusaha yang notabene anggota pemohon dan selanjutnya berpotensi untuk menghilangkan hak konstitusional anggota pemohon lainnya, atau setidak tidaknya mengakibatkan hak konstitusional pemohon maupun anggota pemohon berkurang dan menghalangi keterlibatan maupun peran aktif dari negara dari negara republik indonesia dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak hak konstitusional yang sepatutnya diberikan kepada pemohon maupun para anggota pemohon, bahwa hak konstitusional yang dimaksud pada uraian butir (sebelas) atas adalah hak konstitusional yang diberikan oleh uud diantaranyaberdasarkan sejarah pembentukan dan semangat dari phi dan ketenagakerjaan, perkara hubungan industrial bukanlah perkara yang diutamakan penyelesaiannya melalui jalur pengadilan, melainkan mendahulukan proses musyawarah (bipartita dan tripartit). oleh karena itu pihak terkait berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa mengenal perselisihan status pekerja yang demi hukum berubah harus melalui proses pengadilan perselisihan hubungan industrial adalah tidak berdasarkan hukum karena telah bertentangan dengan prinsip musyawarah sebagaimana terkandung dalam undang undang ketenagakerjaan maupun undang undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. yang diujikan pemohon telah seyogianya telah memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan pihak terkait dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa yang diujikan oleh pemohon telah menghilangkan hak konstitusional pemohon khususnya hak atas kepastian hukumemohon menyatakan bahwa pada pokoknya frasa "demi hukum" menimbulkan ketidakpastian hukum karena menurut pemohon rumusan yang bermuatan frasa "demi hukum" berakibat adanya perubahan status hub angan kerja yang dilakukan tanpa adanya suatu proses peradilan, melainkan hanya melalui sebuah nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh disnaker. berdasarkan ketentuan dalam uud dinyatakan dengan tegas bahwa indonesia adalah negara hukum. bentuk negara hukum ini membawa konsekuensi adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,selengkapnya menyatakan:. alayang menjadi titik tekan dalam ini adalah adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. dalam hal ini, kepastian hukum baru dapat tercapai jika tidak ada peraturan perundang undangan yangsebagaimana ditafsirkan oleh dalam putusan nomor puu vi tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dan putusan nomor puu ix tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang pengoperasian. sedangkan pencapaian terhadap keadilan dapat dicapai ketika pembentukan hukum dilandaskan pada moral dan budi baik. ketika unsur unsur atas diabaikan, maka hukum semata mata menjadi alat untuk membenarkan kehendak sepihak pengupenjelasan pihak terkait sebelumnya tentang menegaskan bahwa nota pemeriksaan tidak serta merta menjadi sebuah putusan" bagi pengusaha, melainkan hanya sebagai sebuah keterangan yang bersifat rahasia yang berisihasil pemeriksaan pejabat pengawas terhadap sebuah perusahaan dan tidak bersifat mengadili. jika nota pemeriksaan tidak dilaksanakan(vide:). oleh karena itu jelas bahwa ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan dan surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor se. men vi tidakmelainkan menyatakan secara jelas dan pasti bahwa nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengawas ketenagakerjaan tidak bersifat mengadili dan pengusaha dapat melakukan pembelaan tahap berikutnya apabila salah satu pihak mengajukan gugatan. mengacu pada prinsip prinsip pembentukan hukum yang adil menurut lon fuller dalam bukunya the morality law ngenai ukuran kejelasan dalam peraturan perundang undangan (termasuk konstitusi atau undang undang dasar), montesguieu mengajukan kriteria untuk menyusun peraturan perundang undangan, salah satunya adalah bahwa gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana. istilah istilahendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual. pendapat montesguieu mengenai kriteria penyusunan peraturan perundang undangan itu sendiri sejalan dengan penjelasan huruf yang pada pokoknyafrasa "demi hukum" yang dipermasalahkanoleh pemohon memilikibagaimana telah dijelaskan oleh pihak terkait sebelumnya, frasa "demi hukum" dan "batal demi hukum" merupakan frasa yang ditemukan dalam berbagai peraturan perundang undangan, sudah menjadi istilah umum dalam hukum indonesia bahwa frasa "demi hukum" memberikan pengertian "". berdasarkan penjelasan atas, pihak terkait berpendapat bahwa dasar permohonan pemohon yang menyatakan bahwa yang diujikan oleh pemohon tidak memberikan kepastian hukum kepada pemohon adalah tidak berdasar dan kemungkinan besar penyebabnya adalah pemohon tidak membaca peraturan perundang undangan secara keseluruhan, sehingga kalaupun terjadi unjuk rasa dikarenakan keluarnya nota pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan karena dianggap bersifat final dan dapat langsung dieksekusi oleh pihak pekerja, merupakan masalah implementasi bukan masalah konstitusionalitas norma norma dalam yang diujikan oleh pemohon. dikabulkannya permohonan @uo oleh mahkamah berpotensi melanggarnya hak konstitusional buruh pekerja sebagaimana telah dijelaskan oleh pihak terkait sebelumnya, pengaturan sebagaimana disebutkan yang diujikan oleh pemohon memiliki semangat pemenuhan hak hak asasi dan konstitusional pekerja buruhiatur sedemikian rupa, maka implikasi pengaturan mengenai pwt dan outsourcing tersebut akan rentan mencederai hak hak asasi dan konstitusional buruh sebagai manusia. hak atas pekerjaan dan penghidupan layak dilindungi dalam pengaturan tersebut, sebagaimana dijelaska" hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak asasi manusia karena aktivitas bekerja sangat berkaitan erat tanpa adanya kepastian hukum. rentan mencederai hak asasi kaum pekerja buruh karena sifat pekerjaannya yang tidak tetap. jika permohonan guo dikabulkan tentu saja mengancam terlaksananya dan terpenuhinya hak hak konstitusional pekerja buruh sebagaimana disebutkan diatas. pada dasarnya permohonan guo pada petitumnya memohon kepada mahkamah agar menyatakan ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (konstitusional bersyarat) sepanjang frasa "demi hukum" dalam ketiga guo tidak dimaknai setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari badan yang melaksanakan fungsi yudikatif yaitu pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri. jika permohonan tersebut dikabulkan oleh mahkamah, akibatnya akan sangat mencederai keadilan dan tentu saja melanggar hak hak konstitusional pekerja buruh sebagai berikut, pertama, ditafsirkannya frasa "demi hukum" dalam guo dengan dimaknai perubahan status pekerja berubah setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan akan berakibat berubahnya makna "batal demi hukum" menjadi "dapat dibatalkan". frasa "dapat dibatalkan" sangat berbeda maknanya dengan frasa 'batal demi hukum' sebab 'talkan" menyiratkan makna perlunya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu, atau batalnya sesuatu itu terjadi tidak secara otomatis, tidak dengan sendirinya, tetapi haru dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan. kecuali itu, frasa 'dapat dibatalkan' juga berarti bahwa sesuatu yang menjadi pokok persoalan tidak selalu harus dibatalkan tetapi bila dikehendaki maka sesuatu itu dapat dimintakan pembatalannya. dengan kata lain, bila sesuatu hal 'dapat dibatalkan' maka bisa terjadi dua kemungkinan: sesuatu itu benar benar menjadi batal karena dinyatakan pembatalannya akibat adanya permintaan untuk membatalkan, atau, sesuatu itu tidak jadi batal karena tidak dimintakan pembatalan sehingga tidak ada pernyataan batal. oleh karena itu selama tidak adanya putusan pengadilan, maka perjanjian kerja yang bertentangan dengan undang undang tersebut, legitimasi dan dianggap sah. dengan mengharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu akan berakibat legitimasinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, karena selama tidak adanya pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan, maka perjanjian akan dimaknai sah dan dapat dilaksanakan. hal ini. sungguh bertentangan dengan semangat pembentukan ketenagakerjaan dan semangat dibentuknya pengaturan dalam guo perjanjian kerja yang bersifat terpenggal penggal, tidak terus menerus adalah bertentangan dengan konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam uud yaitu hak atas pekerjaan yang layak. kedua, dengan diperlukannya putusan pengadilan terlebih dahulu akan berpotensi melanggarnya keadilan bagi kaum pekerja dan buruh, hal ini akan dapat dijelaskan melalui perumpamaan sebagai berikut, adalah seorang pekerja buruh pt. indo, statusnya sebagai pekerja kontrak pwt), sudah bekerja selama tahun dengan status pekerja kontrak (bukan pekerja tetap), menyadari hak haknya yang diatur dalam ketenagakerjaan, menuntut agar statusnya berubah dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. perjanjian kerja tersebut jelas melanggar ketenagakerjaan, dikarenakan lamanya pegawai kontrak hanya perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk paling lama (dua) tahun dan hanya boleh diperkali untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun (vide ketenagakerjaan). dengan menggunakan konstruksi lama, apabila frasa "batal demi hukum" dan "demi hukum" diartikan sebagaimana kuh perdata, maka perjanjian dari awal dianggap tidak pernah ada. maka apabila pada akhirnya mengajukan gugatan phi untuk diangkat statusnya menjadi pekerja tetap, dan hakim memutuskan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, maka status pekerja akan berubah menjadi pekerja tetap dengan hitungan masa kerja pekerja sebagai pekerja tetap dihitung semenjak pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha itu terjadi, bukan dari pada saat dijatuhkannya putusan hakim, karena perjanjian yang bertentangan dengan undang undang dianggap tidak memiliki kekuatan dan tidak pernah ada. apabila permohonan guo dikabulkan oleh mahkamah, akan berdampakkarena pada dasarnya perjanjian tersebut dinyatakan batal setelah ada putusan hakim, dan sebelum adanya putusan hakim, perjanjian tersebut dianggap sah dan dapat dijalankan, tidak seperti perjanjian yang dianggap batal demi hukum, dari awal perjanjian yang bertentangan dengan undang undang dianggap tidak memiliki kekuatan dan dianggap tidak pernah ada. dengan perumpamaan atas, akan terlihat potensi melanggarnya hak hak kaum pekerja buruh apabila permohonan guo dikabulkan oleh mahkamah. misalnya dengan perjumpaan atas terlihat potensi pelanggaran hak yang terjadi adalah perlakuan sewenang wenang pengusaha terhadap buruh, pekerja yang sudah bekerja (lima belas) tahun lebih sudah seharusnya berubah statusnya menjadi pekerja tetap. pekerja tetap memiliki hak yang dinamakan pesangon sebagaimana diatur dalam ketenagakerjaan: ketenagakerjaan dalam hatsatu) tahun atau lebih tetapi kurang dari (dua) tahun, (dua) bulan upah, masa kerja (tigrsembilan) bulan upah. berdasarkan ketentuan atas, terlihat penghitungan masa kerja sangat penting bagi kaum pekerja buruh, karena akan menentukan juga berapa besar kompensasi yang akan diterima apabila diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha. tentu saja dengan konstruksi awal, masa kerja akan dihitung dari awal semenjak pelanggaran dilakukan oleh pengusaha, maka status pekerja sudah berubah jadi pekerja tetap semenjak (tiga belas) tahun yang lalu. jika permohonan guo dikabulkan oleh mahkamah, status pekerja baru berubah menjadi pekerja tetap semenjak adanya putusan hakim, dan masa kerja dimulai dari (nol), pelanggaran pengusaha yang berlangsung selama (dua belas) tahun dianggap sah sebelum adanya putusan dan baru dianggap batal setelah adanya putusan pengadilan. dari satu perumpamaan diatas terlihat jelas pelanggaran hak konstitusional kaum pekerja buruh yang akan terjadi jika permohonan guo dikabulkan oleh mahkamah. tentu saja hal tersebut bertentangan dengan tujuan negaraselain itu, jelas dengan dikabulkannya permohonan guo oleh mahkamah melanggarnya hak konstitusi pihak terkait, karenatentukan dalam konstitusi. iv. permohonan dalam eksepsi menyatakan tidak diterima permohonan pemohonmekarenakan permohonan yang diajukan oleh pemohon implementasi dari suatu norma yang mana mahkamah tidak memeriksa. dalam pokok perkara menolak permohonandan tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun atau: jikafotokopi surat pemerintah kotamadya jakarta selatan, suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi, nomor tanggal meditujukan kepada pengurus gabungan serikat buruh independen sbi, bukti pt fotokopi surat keputusan sidang rapat pleno ke dewan pimpinan pusat gabungan serikat buruh independen federation independent trade union) nomor kep dpp.sbi jkt xi1 tentang penetapan ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat gabungan serikat buruh independen, tanggal desember bukti pt fotokopi surat pemerintah kota administrasi jakarta utara, suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi, nomor tanggal juli perihal bukti perubahan nama serikat pekerja serikat buruh, ditujukan kepada pengurus pusat federasi buruh lintas pabrik blp), selain itu, pihak terkait mengajukan serosebagai berikut: ahli pihak terkait hadi subhan ahli akan membahas isu ratio legis dari frasa demi hukum dalam undang undang ketenagakerjaan. kemudian apakah frasa demi hukum" tersebut bertentangan dengan undang undang dasar jika tidak dimaknai dengan putusan pengadilan. konstruksi pemikiran ahli, pertama adalah tentang hakikat hubungan kerja, kedua adalah filosofi perlindungan buruh, ketiga adalah hakikat hukum perburuhan, keempat adalah fungsi frasa demi hukum, dan kelima adalah kesimpulan, hubungan kerja adalah hubungan pekerja dengan pengusaha dalam suatu proses produksi sesuai dengan perjanjian kerja yang mempunyai unsur yaitu pekerjaan, perintah, dan upah. jadi dengan demikian, unsur hubungansebagaimana amanat konstitusiamanat konstitusi uud hak untuk dihormati hak asasi manusianya dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana amanat konstitusi uud hak untuk menjalankan hak dan kebebasannya dengan pembatasan yang ditetapkan oleh undang undang dengan maksud unuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dalam memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai keagamaan, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sebagaimana amanat konstitusi uud bahwa hak konstitusional pemohon maupun anggota pemohon tersebut dianggap oleh pemohon: demi hukum dalam tersebut. ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan,ada pekerjaan, ada perintah, dan ada upah. kalau salah satu tidak ada, berarti bukan hubungan kerja. karena itu, hubungan kerja pasti ada tiga hal ini dan akan saya jelaskan tentang hanya unsur yang kedua adalah unsur perintah. unsur perintah ini adalah petunjuk atau kehendak yang dimaki oleh pengusaha, yang dalam hal ini pemberi kerja untuk dikerjakan pekerja. perintah ini bisa tertulis, bisa lisan dan harus bermanfaat bagi pemberi kerja: kemudian dari unsur perintah inilah lahir ada yang memerintah, ada yang disebut pengusaha atau majikan, dan ada yang diperintah, atau pekerja, atau buruh. dengan demikian lahirnya hubungan kerja sejak lahir, terjadi "cacat posisi dimana pasti posisinya lebih rendah daripada pengusaha. karena itu perlu hukum supaya buruh dengan pengusaha itu equal. padahal keharusan muka hukum adalah equal. karena itu hukum perburuhan adalah hukum yang memberikan proteksi kepada buruh agar equal kepada pengusaha. pengusaha tidak perlu dilindungi terhadap buruh dalam hukum perburuhan. karena itu, norma yang ada dalam undang undang nomor tahun adalah semuanya memberikan proteksi kepada buruh. buruh tidak harus diproteksi. pengusaha harus diproteksi terhadap penguasa. misalnya, dalam undang undang penanaman modal dan undang undang yang mengatur perizinan. pengusaha harus diproteksi oleh penguasa. perizinan harus baik, infrastruktur harus baik, perpajakan harus baik, dan lain sebagainya. kalau pengusaha dilindungi terhadap buruh maka itu terbalik. dalam hukum perburuhan sudah cacat sejak lahir maka hukum perburuhan pasti mengandung tiga aspek dan menurut ahli adalah urutan prioritas perlindungan. pertama adalah aspek hukum administrasi negara. kedua adalah aspek pidana dan ketiga adalah aspek perdata. aspek hukum administrasi negara melahirkan ada namanya pegawai pengawas ketenagakerjaan supaya memastikan dijalankannya norma hukum perburuhan. karena sebagai pengawas ketenagakerjaan, lingkupnya ada dalam hukum administrasi dan sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi serta yang dilakukan tindakan pengawas adalah rechtmatigheid, atau ada asas namanya presumtio juta causa, tindakan yang dilakukan mereka adalah benar demi hukum, kecuali dicabut atau nanti dibatalkan oleh putusan pengadilan: kemudian apa makna demi hukum dalam perkara guo yang dimohonkan pengujian? demi hukum adalah ditujukan kepada hakikathubungan kerja, dalam hal ini adalah perjanjian kerja dan dalam konstruksi outsourcing. akibat hukum ini supaya kalau ada pelanggaran sejak semula maka pelanggaran tersebut dianggap diberi sanksi oleh undang undang karena demi hukum. bahwa dalam hubungan kerja ada dua, yaitu pwt dan pitt. pwt perjanjian kerja waktu tertentu) ada yang disebut dengan pekerja kontrak dan pitt atau yang disebut dengan pekerja tetap. seharusnya dalam undang undang nomor hanya mengatur satu hubungan kerja adalah pekerja tetap atau pitt, misalnya pekerjaan yang maksimal tiga tahun. seorang pemborong yang memborong bangunan hambatan tiga tahun selesai. karena itu, hanya pekerjaan tersebut yang boleh dikontrak, tetapi fakta lapangan justru terbalik, pekerja dikontrak, yang tetap. karena itu, apabila dilanggar maka frasa demi hukum, buruh menjadi hubungan kerjanya adalah pegawai tetap karena memang undang undang nomor sejatinya hanya menganut satu hubungan kerja, yaitu pekerja tetap. undang undang menentukan bahwa kalau luar empat jenis adalah kontrak maka demi hukum menjadi pegawai tetap. maka tidak perlu dimaknai dengan suatu putusan pengadilan. memang kalau dengan putusan pengadilan ada maslahatnya karena ada sebuah sengketa. tetapi apabila dibawa pengadilan maka ada udaranya bagi buruh. karakteristik perselisihan perburuhan kecil dibawa pengadilan. jadi kalau dilakukan ada kudarat untuk buruh samping ada malahan untuk pengusaha. apabila ada benturan antara sesuatu yang membawa malahan dengan sesuatu yang membawa kudarat maka yang didahulukan adalah menghindari kemelaratan. putusan pengadilan membawa kudarat, karena itu harus dihindari sebab tersebut sudah clear. dalam hubungan outsourcing juga demikian. pekerja harus pekerja utama dari perusahaan. boleh di outsourcing kan perusahaan lain apabila pekerjaan adalah pekerjaan penunjang. oleh karenanya yang namanya pekerjaan penunjang misalnya cleaning service, penyediaan catering, karena itu, apabila dilanggar maka harus demi hukum menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. kesimpulannya adalah bahwa frasa demi hukum melindungi buruh apabila terjadi pelanggaran terhadap norma status buruh dalam pekerja kontrak atau pwt atau dalam outsourcing dan karenanya tidak memerlukan suatu putusanihak terkait indra munawar menurut hasil penelitian profesor dr. imam soepomo, s.h., yang disampaikannya dalam makalahnya tahun menyimpulkan bahwa seluruh peraturan perundang undangan perburuhan masih baru berfungsi sebagai: membebaskan manusia indonesia dari perbudakan. membebaskan rakyat indonesia yang telah bebas dari cengkeraman perbudakan untuk kepentingan pemerintah kolonial, para pembesar negeri, raja raja, atau raja uang, dan raja industri, dan sebagainya. membebaskan kaum buruh indonesia dari ketidakadilan. mendudukkan kaum buruh secara yuridis menurut hukum pada tempat yang sama dengan kaum majikan, sehingga mengakibatkan ketimpangan. menurut imam soepomo, perundangan undangan perburuhan belum memberi kedudukan ekonomi yang baik kepada buruh. karena itu baru diinsyafi bahwa jalan yang terbaik untuk memberi kedudukan yang layak bagi buruh ialah dengan membatasi wewenang majikan atau pengusaha sampai batas yang wajar. kemudian dipertanyakan sendiri oleh imam soepomo, ataukah memang tidak mungkin perundangan dengan memberikan kedudukan ekonomis yang baik kepada kaum buruh dan harus diperjuangkan perbaikan kedudukan ekonomi dilakukan oleh buruh sendiri dan organisasi serikat buruhnya. saksi ingin menyampaikan keterlibatan saksi dalam proses penyelesaian rancangan undang undang ppk atau ruu ppk tahun yang sekarang menjadi undang undang nomor tahun saksi adalah salah seorang tim kecil dari unsur serikat pekerja serikat buruh yang terdiri dari, arif sulit, chairul bey sisi), kus haryanto sisi), muhammad roda, ari sunarijati sisi reformasi), said iqbal semi), indra munawar stsk), sebastian saling fbi), dan martin sirait seni). sedangkan dari unsur indo, terdiri atas, anton supit, anthony hilman, djimanto, endang susilowati, haryadi sukadana, hasanuddin rachman, hendri zaenal, sarana, muslim lubis, naya dimana, rudy sumampouw, suryadi wanita, dan umbara dipodjoyo sementara fasilitator adalah reksa ageng herman anggota pansus ruu ppk) dan pakar: gunawan utomo dari universitas trisakti,ecil tersebut dibentuk atas inisiatif dari anggota pansus dpr ri reksa ageng herman dan dengan mandat dari pansus dpr ri dan dukungan dari menteri tenaga kerja dan transmigrasi setelah diadakan pendekatan pendekatan dengan: pimpinan serikat pekerja serikat buruh pada dan oktober hotel ambar jakarta. indo kadin pada tanggal dan oktober hotel sahid jakarta. diskusi informal antara indo kadin dengan sp sb dan sekaligus merumuskan dimulai pada tanggal november dan berakhir pada februari yang dibahas oleh tim kecil adalah krusial yang belum dapat diselesaikan oleh dpr ri dan pemerintah sebanyak dengan yang terikat dengan pwt perjanjian kerja waktu tertentu), sistem perlindungan terhadap pekerja dan perusahaan pemborong pekerjaan, sistem perlindungan terhadap pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja (labour supplier), kemudian mogok kerja dan phk. roh dari dan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap pekerja agar terhindar dari: pelanggaran hak asasi manusia ham pekerja), pelanggaran norma norma (conduct) dalam hubungan perburuhan, baik konvensional maupun nonkonvensional, perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk: terjadinya praktik unfair labour practices. fenomena praktik buruh kontrak, yaitu praktik memperkerjakan buruh dari perusahaan pemborong pekerjaan ppp) dalam perusahaan pemberi pekerjaan, dan praktik mempekerjakan buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja pjp) sudah marak terjadi jauh sebelum adanya undang undang nomor tahun karena itu tim kecil unsur buruh sangat alot dalam merumuskan dan karena fakta membuktikan bahwa pekerja kontrak, pekerja dari ppp maupun dari pjp sangat diperlakukan tidak adil, diskriminatif, dan tidak punya masa depan dalam hubungan kerja. para pekerja tersebut tidak mendapatkan hak hak dasarnya dan sangat mudah phk tanpa pbela diri, itu pula yang terjadi sekarang ini meski sudah ada dan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun merupakan bentuk dari penegakan hak memperoleh pekerjaan bagi setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar dan piagam pbb mengenai hak asasi manusia menjadi mutlak dan karenanya tidak ada hak bagi pengusaha dan pemerintah atau siapa pun juga untuk mencabut hak warga negara tersebut dengan semena mena. kehilangan pekerjaan bagi setiap pekerja buruh merupakan permulaan dari masa pengangguran panjang yang mengakibatkan hilangnya hak hak dasar pekerja buruh, seperti: hak atas jaminan kepastian kerja (job security), hak atas jaminan penghasilan (income security), dan hak atas jaminan sosial (social security). frasa demi hukum dalam dan merupakan bentuk keadilan dalam pembuatan perjanjian kerja.frasa demi hukum sudah sangat jelas diberlakukan dengan seketika atau serta merta karena persyaratan tentang dapat diberlakukannya pwt, terutama terurus secara konkret dalam dan jadi tidak beralasan untuk terlebih dahulu dimintakan putusan pengadilan. diperkuat dengan undang undang nomor tahun yang berbunyi, perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada huruf dan batal demi hukum. huruf berbunyi, adanya pekerjaan yang dijanjikan. huruf berbunyi,dengan demikian, pekerjaan yang diperjanjikan bertentangan dengan dan maka batal demi hukum. dengan batalnya perjanjian kerja demi hukum maka sesungguhnya tidak ada perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. dengantara pekerja dengan pengusaha dalam hubungan kerja, maka menurut penjelasan undang undang nomor tahun menyatakan bahwa syarat masa percobaan kerjayarat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada. dengan demikian, pekerja buruh telah menjadi pekerja pitt terhitung sejak terjadinya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. begitu pula dengan dan lingkaran perlindungan terhadap pekerja dari perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan ipjp yang dipekerjakan dalam perusahaan pemberi pekerjaan, ada dalam dan bahwa dan memberikan perlindungan secara adil kepada pekerja buruh. apalagi mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ix tanggal januari telah memutuskan bahwa frasa perjanjian kerja waktu tertentu dalam d, kecuali ditambahkan persyaratan sebagai berikut, . dengan syarat adanya pengalihan perlindungan bagi hak hak. menimbang bahwa pemohon, presiden, dan paraapril dan maretmeskipun pemohon dalam permohonannya menyebutkan sebagai pemohon dan pemohon ii, namun menurut mahkamah oleh karena yang menyebut dirinya sebagai pemohon adalah ketua umum dan yang menyebut dirinya sebagai pemohon adalah sekretaris jenderal asosiasi pengusaha indonesia indo) maka menurut mahkamah para pemohon tersebut sejatinya adalah mewakili badan hukum yang diutusnya yakni indo, sehingga pemohon dan pemohon disebut sebagai pemohon. pemohon menganggap dan merugikan hak konstitusional pemohon yang ditentukan dalam dan uud dengan alasan yang pada pokoknyhususnya mengenai perubahan status pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme serta prosedur hukum dalam penegakan ketentuan norma hukum.dibela kepentingannya karena adanya frasa demi hukum dalam guo, bahwa, bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum mengenai terpenuhi atau tidaknyaguo melalui tata cara, mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam pranata kekuasaan kehakiman, bahwa dengan tidak dilakukannya prosedur dan mekanisme hukum melalui pranata kekuasaan kehakiman, bahwa dengan beralihnya status hubungan kerja berdasarkan ketentu, baik bagi pekerja maupun pengusaha,di demi hukum pada normangan perusahaan pemberi pekerjaan, bahwa frasa: demi hukum dalam norma yang diajukan pengujiannya dalam permohonan guo dianggap oleh pemohon melanggar hak konstitusional pemohon maupun anggota pemohon dikarenakan frasa: demi hukum tersebut menghilangkan hak konstitusional pemohon maupu. keadilan. norma tersebut berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran prinsip prinsip hukum pembuktian terutama, pelanggarmengenai terpenuhi atau tidaknya suatu norma berkaitan dengan norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan guo, menurut pemohon harus dibuktikan melalui pranata hukum kekuasaan kehakiman dalam hal ini pengadilan dan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menggunakan hukum pembuktian. penilaian terpenuhi atau tidaknya suatu norma tersebut dan akibat hukumnya berkaitan dengan perubahan status dalam hubungan kerja tidak bisa berlaku otomatis dengan adanya frasa: demi hukum pada norma guo, tetap diperlukan prosedur hukum dalam penegakan suatu norma dan mengenai upaya untuk pengakuan hukum dan memperoleh keadilan ini, sebagaimana amanat konstitusi diperlukan peran dari pranata kekuasaan kehakiman, hal ini sebagaimana ternyata dalam uud yang menyebutpara pihak terkait dalam keterangannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan pemohon kabur dan mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon karena merupakan implementasi norterhadap eksepsi para pihak terkait menurut mahkamah permohonan pemohon sudah jelas yaitu menguji undang undang terhadap uud sebagaimana telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam paragraf sampai dengan paragraf oleh karena itu menurut mahkamah eksepsi para pihak terkait tidak beralasan menurut hukum: dalam pokok permohonan i3. menimbangara pihak terkait, keterangan ahli pemohon dan bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon dan para pihak terkait, serta keterangan saksi dan ahli paraemohon adalah frasa demi hukum dalam dan yang menurut pemohokekuasaan kehakiman, dalam hal ini adalah pengadilan hubungan industrial phi) pada pengadilan negeri pn). menurut pemohon, frasa demi hukum dalamdalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana diamanatkan dalamprof. pasaman simanjuntak, apu., dan ate, s.h.,m.h., yang keterangannya telah dimuat pada bagian duduk perkara: terhadap permohonan guo, presiden dan dewan perwakilan rakyat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengaturdan juga mengatur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya.nia usaha maka dalam dan telah mengaturmengenaibahwa frasa demi hukum dalam dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik bagi pekerja maupun dunia usaha, agar para pihak benar benar memerhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam dan bahwa frasa demi hukum yang terdapat dalamterhadap permohonan guo, para pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika frasa demi hukum dalam guo dimaknai perubahan status pekerja berubah setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan akan berakibat perubahan makna batal demi hukum menjadi dapat dibatalkan. implikasinya, selama tidak ada putusan pengadilan maka perjanjian kerja yang bertentangan dengan undang undang tersebut legitimasi dan dianggap sah. dengan diperlukannya putusan pengadilan lebih dahulu akan berpotensi melanggarnya keadilan bagi kaum pekerja dan buruh. apabila permohonan guo dikabulkan oleh mahkamah akan berdampak padaoleh karena itu, jika permohonan pemohon dikabulkan oleh mahkamah akan berakibat melanggarnya hak konstitusi pihak terkait karena tidak adanyasebut dalam konstitusi. para pihak terkait juga mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt sampai dengan bukti pt serta satu orang ahli, bernama dr. hadi subhan, s.h., m.h., c.n. dan satu orang saksi, bernama indra munawar, yang keterangannya telahgemukakan bahwa mahkamah pernah memutus norma dan dengan putusan nomor puu i tanggal oktober dan putusan nomor puu ix tanggal januari sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan yang pada pokoknya. bahwa alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian dalam putusan nomor puu i atas tersebut adalah dan uud dan alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian dalam putusan nomor puu ix atas tersebut adalah dan uud sedangkan dalam permohonan guo yang menjadi dasar pengujian adalah dan uud sehingga dapat disimpulkan bahwa norma uud yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara guo berbeda dengan dua putusan sebelumnya. adapun alasan dalam putusan nomor puu i dan putusan nomor puu ix pemohon fokus pada pihak ketiga penyedia tenaga kerja (outsourcing), sedangkan dalam perkara guo argumentasi pemohon lebih menitikberatkan kepada permohonan penafsiran frasa demi hukum . berdasarkan uraian tersebut maka mahkamah menilai permohonan guo tidak bis idem sehingga mahkamah dapat mengadili permohonan guomenimbang dalil pemohon bahwa adanya mutltitafsir terhadap frasa demi hukum dalam pelaksanaannya lapangan, baik dari perspektif pengusaha maupun pekerja buruh dalam perkara guo merupakan problem hukum yang bersifat implementasi dari pelaksanaan undang undang, bukan merupakan problem hukum yang bersifat pertentangan norma undang undang terhadap uud kalaupun terdapat ketidaktaatan salah satu pihak dalam pelaksanaannya sebagaimana disyaratkan dalam undang undang maka hal itu menjadi kewenangan pemerintah, khususnya yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan, yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan agar para pihak mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya namun demikian, apabila terjadi perselisihan mengenai syarat syarat tersebu maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan (vide paragraf halaman putusan nomor puu ix tanggal januari yang antara lain menyatakan, . :eksepsi para pihak terkait tidak beralasan menurut hukum.ararabu, tanggal sembilara pihak terkaitwahiduddin adams ttd.bahwa ketentuan suatu atau berkaitan dengan yang dimohonkan dalam permohonan guo tidak memberikan kepastian hukum dan menghilangkan hak untuk memperoleh keadilan bagi pemohon maupun para anggota pemohon, dikarenakan berdasarkan norma norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan guo telah dimaknai secara berbeda beda khususnya oleh para stake holder bidang ketenagakerjaan baik pemerintah dalam hal ini instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan, pekerjahburuh dan pengusaha, mana terhadap norma guo dengan adanya frasa: demi hukum maka perubahan status hubungan kerja dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan, namun apabila tidak setuju dapat diajukan gugatan melalui pengadilan negeri. perspektif demikian telah kedudukan pengusaha sebagai pihak yang bersalah tanpa suatu proses peradilan. dengan demikian norma tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon maupun anggota pemohon,emohon maupun para anggota pemohon untuk mencari keadilan,ngakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. hal ini mengakibatkan hak konstitusional pemohon dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara menjadi melanggarfrasa: demi hukum dalam dhubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian dan berlakunya norma undang undang yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan guo, dikarenakan norma yang dimohonkan diuji dalam permohonan guo merupakan suatu sanksi atau akibat hukum terhadap terpenuhi atau tidaknya suatu norma dalam guo namun mengenai hukum pembuktian mengenai terpenuhi atau tidaknya suatu norma yang mengakibatkan adanya sanksi atau akibat hukum tersebut tidak ditemukan dalam suatu bagian atau frasa yang dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam rumusan guo sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum serta melanggar asas praduga tak bersalah (resumption innocence) bagi pemohon, bahwa dengan dikabulkannya permohonan guo, maka kerugian, tidak akan atau tidak lagi terjadi. berdasarkan uraian uraian atas, mohon kiranya agar mahkamah konstitusi dapat menerima kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan dalam perkara ini. pokok permohonan pendahuluan bahwa dalam konteks negara hukum, negara, undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud salah satu hak konstitusional warga negara tersebut adalahmengenai hal ini konstitusi mengaturnybahwa dalam rangka memperjuangkansuatu hak, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidsyarakat, berbangsa dan bernegara. selanjutnya dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan penghormatan kepada orang lain. mengenai hal ini konstitusi mengaturnya dalambahwa selain itu konstitusi republik indonesia memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam, bahwa dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dibentuklah pranata kekuasaan kehakiman (vide uud 1945j(vide uud 1945j: bahwa berdasarkan konstitusi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya serta oleh mahkamah konstitusi: bahwaserta sesuai denganberkaitan dengan kekuasaan kehakiman. hal ini tentunya juga untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang telah diberikan jaminan perlindungan hukumnya serta diberikan pembatasan penggunaannya berdasarkan ketentuan uud bahwketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi serta keterkaitan. mana dalam undang undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai hubungan kerja serta hak hak pekerja buruh pada saat melaksanakan pekerjaan akan tetapi berkaitan juga dengan status hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pihak pengusaha, bahwa dalam memahami suatu norma dalam ketentuan peraturan perundang undangan diperlukan perspektif hukum agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat termasuk mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum, bahwa norma norma ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan seringkali dalam pemahamannya memerlukan penafsiran lebih lanjut atau diberikan makna yang berkekuatan hukum tetap agar tidak melanggar serta merugikan hak konstitusi warga negaranya. mengenai hal ini mahkamah konstitusi telah melaksanakannya untuk sebagian dari ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, sebagaimana termuat dalam putusan mahkamah konsitusi nomor puu ix dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix bahwa dengan demikian nampak bahwa pembentuk undang undang tidak sepenuhnya dapat memberikan perspektif hukum yang mempunyai kepastian hukum berdasarkan norma ketenagakerpenjelasannya, dan hal ini telah mengakibatkan melanggarnya hak konstitusional sebagaimana ditetapkan dalam uud khususnya berkaitan dengan perlindungan serta jaminan kepastian hukum yang adil, bahwa selain perlindungan konstitusi dan kepastian hukum yang telah diberikan oleh mahkamah konstitusi sebagaimana putusan mahkamah konsitusi nomor puu ix putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix dan beberapa putusan lainnya berkaitan dengan materi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, menurut pemohon dirasakan perlu untuk menguji dan atau memohon agar diberikan makna yang pasti dan berkekuatan hukum terhadap norma ketenagakerjaan yang berlaku dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, yaitu terhadapagar norma norma tersebut tidak inkonstitusional terhadap uud bahwa pengujian dalam permohonan ini diharapkan agar norma ketenagakerjaan yang dimohonkan diuji dalam permohonan guo dapat memberikan jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum serta penegakan hukum yang adil sesuai dengan amanat konstitusi. ii. permohonan pengujian materiil pemohon beralasan menurut hukum il. fakta hukum bahwa undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan antara lain mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu pwt) dan mengenai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain: bahwa ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu pwt) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaanmiliki oleh mahkamah konstitusi. adapun peraturan perundang undangan tersebut, sebagaimana ternyatajunction huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman junction undang undangenjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. hal hal yang belum diatur dalam ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri , bahwa ketentuan mengenai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, yang berbuny, bahwalebih lanjut diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, sementara berkaitan dengan penyerahan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain melalui perusahaan penyedia jasa pekerja ipjp) diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: penyerahan sebagi. berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pwt). bahwa terhadap perjanjian kerja waktu tertentu pwt)tenagakerjaan, pengaturannya dengan syarat syarat yaitu: berdasarkan jenis dan sifat pekerjaan,tidak untuk pekerjaan yang bersifat tetap. berdasarkan perjanjian kerja dengan didasarkan jangka waktu tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan, sebagai berikut:, perpanjangandiberitahukan secara tertulis oleh pengusaha kepada pekerja buruh yang bersangkutan: pwt dapat diperbaharui dengan dibuat pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu (pwt) setelah melebihi masa tenggang waktu hari berakhirnya pwt yang lama, pembaharuan pwt ini hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama dua tahun. selanjutnya, jika terjadi pelanggaran dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan maka berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu pwt) berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu pitt). ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan selengkapnyamaka demi hukum menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu , bahwa undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja buruh mantelah: bahwa selanjutnya, terdapat juga pembatasan waktu bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dibuat berdasarkan jangka waktu yang tertentu dan prosedur tertentu sesuai: . bahwa meskipun demikian mengenai kriteria sifat dan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tidak diberikan persyaratan yang pasti dan sempurna oleh pembentuk undang undang, sehingga berkaitan dengan kriteria sifat dan jenis pekerjaan menimbulkan perdebatan diantara stake holder terkait bidang ketenagakerjaan baik pemerintah dalam hal ini instansi teknis yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan, pekerja buruh dan pengusaha. terhadap kriteria sifat dan jenis pekerjaan perlu dibuktikan dengan hukum pembuktian sehingga dapat ditentukan benar terpenuhi atau tidaknya suatu norma dan dapat ditentukan akibat hukum terhadap terpenuhi atau tidak terpenuhinya suatu norma guo. bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya suatu norma dalam hal ini berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya kriteria sifat danan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, seringkali tidak dilakukan melalui hukum pembuktian sehingga seringkali pengusaha menjadi pihak yang bersalah tanpa adanya proses peradilan dan selanjutnya pekerja buruh menuntut perubahan status dari hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu pwt) menjadi status hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pitt), dan mengenai hal ini hak pengusaha untuk memperoleh keadilan menjadi hilang atau setidak tidaknya berkurang dikarenakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tidak memberikan perlindungan kepada pengusaha untuk memperjuangkan haknya dalam rangka mencari keadilan, hal ini diperkuat dengan adanya frasa: demi hukum pada undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. permasalahan norma undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang berakibat pada permasalahan konstitusionalitas norma. bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tidak memberikan kepastian hukum dan jaminan keadilan bagi pemohon maupun anggota pemohon sehingga berpotensi melanggar hak konstitusi pemohon maupun anggota pemohon, bahwa tidak ada suatu bagian atau frasa pada undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang melindungi hak konstitusional pemohon maupun anggota pemohon, bahwa perlindungan konstitusional bagi pemohon maupun anggota pemohon pada undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan menjadi berkurang atau hilang dikarenakan ada adanya frasa: demi hukum dalam norma tersebut, bahwa frasa: demi hukum dalam guo menimbulkan pemahaman yang berbeda diantara para stake holder terkait bidang ketenagakerjaan, baik pemerintah dalam hal inungjawab bidang ketenagakerjaan, pengusaha, pekerja buruh: bahwa perbedaan tersebut dikarenakan adanya peran dari pemerintah dalam hal ini instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan untuk melaksanakan pengawasan norma kerja dan selanjutnya karena adanya frasa: demi hukum dalam guo. dengan demikian pemerintah dapat mem vonis pengusaha bersalah atau tidak dan menjatuhkan sanksi hukum kepada pengusaha untuk merubah status hubungan kerja: bahwa pengawasan oleh pemerintah terkait bidang ketenagakerjaan memang merupakan suatu hal yang penting dalam rangka menjaga dan melindungi hak hak buruh pekerja namun juga peran pemerintah dalam hal ini instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan tersebut perlu dibatasi dalam rangka mencegah hilangnya hak pengusaha dalam mempertahankan haknya dalam mencari keadilan: bahwa penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya suatu norma perlu dibuktikan melalui pranata kekuasaan kehakiman, hal ini sebagaimana amanat konstitusi uud uud dan uud pada intinya memberikan kewenangan pada instansi yang memiliki tugas kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasatentuan kekuasaan kehakimanuud uud dan uud maka seyogianya mengenai terpenuhi atau tidaknya suatu norma dilakukan oleh badan badan yang fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman, dan bukan oleh pemerintah terlebih khusus dalam hal ini adalah instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan, bahwa apabila pemerintah dalam hal ini dapat melakukan penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya suatu norma maka hal ini mengakibatkan tereliminasinya hak konstitusional pemohon maupun anggota pemohon, bahwa hak konstitusional pemohon serta para anggota pemohon yang melanggar antara lain berupa: hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum, hak untuk memajukan dirinya dalam dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara (right develop). bahwa selanjutnya kerugian konstitusional pemohon maupun para anggota pemohon yang dibela kepentingannya oleh pemohon akibat implementasi ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan antara lain berupa: terjadinya ketidakpastian hukum dan proses penegakan hukum akibat pemberlakuan norma guo, perbaikannya prinsip praduga tak bersalah (resumption innocence): perbaikannya prinsip persamaan hadapan hukum (equality before the law) dan keadilan (justice and fairness), tidak ada kesempatan untuk melakukan klarifikasi maupun pembelaan diri dalam rangka penegakan hukum dan memperjuangkan kepentingannya, paksaan dan tekanan dari aksi masa: terganggunya hubungan industrial yang sehat dan harmonis diantara pengusaha dan pekerja buruh, terganggu sistem perekonommbatnya lalu lintas distribusi barang hasil produksi dikarenakan aksi penutupan gerbang perusahaan oleh pekerja buruh serta aksi penutupan jalan tol serta terjadi mogok kerja illegal: sistem investasi indonesia terganggu. bahwa pelanggaran hak konstitusional dan kerugian konstitusional yang dialami pemohon merupakan akibat langsung atau terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan adanya frasa: demi hukum pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, bahwa mahkamah konstitusi telah mengeluarkan pendapat apabila terjadi pelanggaran terhadap undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, maka dapat diajukan gugatan secara perdata peradilan lain: bahwa pendapat mahkamah konstitusi tersebut, pemohon kutip dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix halaman dari halaman, sebagai berikut: .untuk melindungi kepentingan pekerjafhbahwa berdasarkan pertimbangan mahkamah konstitusi tersebut, hal hal yang merupakan permasalahan implementasi norma yang seharusnya dicapai keadilan melalui gugatan secara perdata menjadi masalah konstitusionalitas norma apabila diuji dengan materi uud yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan ini, dan permasalahan konstitusionalengan adanya frasa: demi hukum pada undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang dapat dimaknai berbeda beda: bahwa memperhatikan konsep negara hukum, mana dalam negara hukum diperlukan check and balances diantara tiga organ pokok kekuasaan negara, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif dengan tujuan menghindari adanya pemusatan pada salah satu organ pokok kekuasaan negara, oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan kekuasaan dari ketiga organ pokok kekuasaan negara tersebut, bahwa indonesia tidak secara murni memisahkan kewenangan tiga organ pokok kekuasaan negara, namun mengenai pranata kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakan hukum dan keadilan merupakan suatu amanat konstitusi (vide: uud alam hal ini instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan, dan selanjutnya pekerja buruh maupun instansi yang bertanggung maka demi hukumjawab bidang ketenagakerjaan tanpa memperhatikan keterangan dari pihak pengusaha, dan terhadap perbedaan pendapat mengenai jenis pekerjaan serta terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan guo tidakyang berbunyiundang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangannjutnya mengenai prosedur pengujian materiil undang undang terhadap uud oleh mahkamah konstitusi perlu dilakukan dengan membuat permohonan kepada mahkamah konstitusi, hal ini sebagaimana ternyata dalam ketentuanpada pokoknyanjutnya, mengenai isi dari permohonan tersebut, harus memuatjawab bidang ketenagakerjaan secara subjektif, bahwa hasil pemeriksaan dari instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan dijadikan dasar oleh pekerja buruh maupun serikat pekerja atau aktifis buruh diluar perusahaan untuk mendesak pengusaha untuk merubah status pekerja dari semula hubungan kerja berdasarkan pwt menjadi pitt: bahwa pekerja buruh mendesak agar pengusaha merubah status pekerja dari semula hubungan kerja berdasarkan pwt menjadi pitt dikarenakan dalam nota pemeriksaan dari instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan terkait menyebutkan: . pwt sebagaimana dimaksud atas tidak sesuai dengan ketentuan, maka demi hukum beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu pitt. nota pemeriksaan ini dibuat sebagai pembinaan dan peringatan serta kepada saudara diminta untuk melaporkan segala sesuatunya secara tertulis berikut bukti pelaksanaanya kepada kami dalam waktu paling lambat (tujuh) hari setelah menerima surat ini. bahwa menurut pendapat pemohon peristiwa sebagaimana disebutkan atas menempatkan pengusaha menjadi pihak yang bersalah tanpa adanya suatu proses peradilan, dan hal ini mengakibatkan runtuhnya keadilan negara republik indonesia ini: bahwa nota pemeriksaan dari instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan seyogianya ditujukan kepada pihak perusahaan, namun pada kenyataannya pekerja buruh atau serikat pekerja diluar perusahaan dapat memperoleh nota pemeriksaan tersebut, sekalipun pekerja buruh maupun serikat pekerja diluar perusahaan tidak menjadi pihak yang menerima tembusan dalam nota pemeriksaan tersebut: bahwa berdasarkan hal tersebut pekerja buruh bahkan pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perusahaan memaksa agar pengusaha mematuhi isi dari notabagi pemohon serta para anggota pemohon, apabila terjadi dugaan pelanggaran maka perlu uji terlebih dahulu melalui pranata kekuasaan kehakiman mengenai benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat seseorang dianggap atau dinyatakan bersalah: bahwa dalam negara hukum, seyogianya para stake holder dalam hubungan industrial mempunyai perspektif hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui tata cara dan prosedur penyelesaian hubungan industrial yang sah menurut hukum,ketentuanhadapan hukum, bahwa selanjutnya, memperhatikanjek sengketa dalam peradilan tata usaha negara, akan tetapi secara faktual nota pemeriksaan tersebut menjadi surat saktiyang terjadi saat ini memberikan rasa ketidakadilan bagi pemohon serta anggota pemohon yang dibela kepentingannya oleh pemohon dan mengenai nota pemeriksaan yang telah dikeluarkan dapat diragukan objektivitasnya, terlebih dengan memperhatikan proses pemeriksaan oleh pengawas pada instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan, yang seringkali dibarengi dengan aksi masa atau aksi dari pekerja buruh sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan objektifitasnya dikarenakan mengenai pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan tanpa mekanisme, proses serta prosedur hukum yang jelas dan pasti: bahwa aksi yang dilakukan pekerja buruh tersebut dapat berupa kegiatan aksi penutupan gerbang perusahaan oleh pekerja buruh, aksi penutupan jalan tol, mogok kerja illegal, aksi solidaritas dari pekerja buruh, demonstrasi, dan sebagainya. aksi aksi tersebut dilakukan juga kantor dewan perwakilan rakyat daerah dprd), bahwa undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan telah menjadi persoalan konstitusionalitas norma dikarenakan norma tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan tidak ada satu frasa pun dalam norma tersebut yang dapat memberiperlindungan hukum dan keadilan, yang seluruhnya notabene merupakan jaminan berdasarkan konstitusi, bahwa perbedaan penafsiran terhadap undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidakjelasan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dan adanya frasa: demi hukum pada materi muatan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: bahwa frasa: demi hukum pada materi muatan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan perlu diberikan suatu makna atau persyaratan tertentuhak konstitusional pemohon maupun para anggota pemohon yaitu dengan memberikan makna bahwadengan memberikan makna atau persyaratan atasaka akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum baik berkaitan dengan kebenaran terbukti atau tidaknya bahwa telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran guo, dan selanjutnya akan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan perhitungan hak hak pekerja buruh tersebut bilamana terbukti benar telah terjadi pelanggaran guo dan terjadi perubahan status pekerja buruh dari semula pwt menjadi pekerja buruh pitt. berkaitan dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. bahwa berkaitan sejarah peraturan yang berlakusebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, mengenai syarat syarat penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, menteri tenaga kerja dan transmigrasi telah mengeluarkan keputusan menteri dengan: bahwa keputusan menteri tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, bahwa ketentuan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor kep.syarat syarat penyerahan sebagian pelaksaan pekerjaan kepada perusahaan lain selengkapnya berbunyi sebagai berikut: pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaa dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaanpekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan. tidak menghambat proses produksi secara langsung artinya kegiatan tersebut adalahbiasanya. perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan. berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan serta melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan setempat , bahwa berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep. men tentangpenyerahan sebagian pelaksaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka yang menentukan jenis pekerjaan yang utama dan penunjang adalah perusahaan pemberi pekerjaan, bahwa dalam praktek, instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan dan pihak lain yang yang mengaku mewakili kepentingan pekerja buruh men justifikasi bahwa pekerjaan yang diserahkan pelaksanaannya kepada perusahaan lain adalah jenis pekerjaan yang utama dan tidak boleh diserahkan pelaksanaannya kepada perusahaan lain: bahwa selanjutny telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasark, bahwa dalamkewenangan dalam membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang undangan: ketentumenyatakan bahwa:erdasarkan kedua peraturan menteri tersebut, dengan segala pembatasan yang diberikan, pada prinsipnya alur kegiatnotabene rangkaian kegiatan yang menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat jenis pekerjaan utama atau penunjang merupakan kewenangan pihak pengusaha untuk menentukannya, bahwa1: bahwa pada bab surat edaran menteri tersebut": bahwa meskipun menteri tenaga kerja telah mengeluarkan surat edaran sebagaimana telah diuraikan atas, namun tidak menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap konstitusional norma undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. permasalahan konstitusional norma undang undang nomor tahun tentangmemberikan ketidakpastian hukum dan menghilangkepastian hukum, perlindungan hukum, persamaan derajat hadapan hukum dan keadilan yang seluruhnya merupakan hak konstitusi yang dilindungi oleh uud bahwa perlindungan konstitusi menjadi melanggar dikarenakan adanya frasa demi hukum dalam norma undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, yang mana norma tersebut mengatur mengenai sanksi atau akibat hukum akibat tidak terpenuhinya norma lain dalam guo: bahwa frasa: demi hukum dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan perlu diberikan makna atau persyaratan tersendiri agar dapat melindungi hak konstitusional pemohon maupun para anggota pemohon yang dibela kepentingannya oleh pemohon, bahwa guna memberikan suatu kepastian hukum terhadap terpenuhi atau tidaknya suatu norma diperlukan pemeriksaan melalui pengadilan dan menggunakan hukum pembuktian, sehingga terhadap frasa: demi hukum dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan perlu diberikan suatu persyaratan atau makna tersendiri yaitu demi hukum dimaknai setelahadanya persyaratan atau makna terhadap frasa: demi hukum dalam guo, dikarenakan dalam menjatuhkan sanksi atau akibat hukum perlu adanya hukum pembuktian terlebih dahulu mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang mengakibatkan sanksi tersebut. tanpa adanya makna atau persyaratan tersendiri pada frasa demi hukum dalam normtenagakerjaan, maka potensi melanggarnya hak konstitusi warga negara akan terjadi, bahwa ketidak belasan norma guo dikarenakan dalam implementasi norma guo diberikan makna yang berbeda beda, bahwa perbedaan makna atau pemahaman dalam norma guo setidak tidaknya berkaitan dengan: pemahaman undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, khususnya mengenai jenis jenis pekerjaan yang dapat diserahkan melalui perusahaan pembohongan pekerjaan, dan pemahaman terhadap lembaga mana yang berwenang untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya norma guo, pemahammbohongan pekerjaan. bahwa fakta hukum yang terjadi saat ini dalam memahami undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan seringkali mengabaikan hak konstitusional yang diberikan oleh uud mana pengusaha dapat dinyatakan bersalah karena tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tanpa melalui proses peradilan, bahwa setidak tidaknya terdapat (tiga) pemahaman berkaitan norma undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan akibat adanya frasa: demi hukum dalam norma guo, yaituguo: bahwa perbedaan pendapat terhadap norma guo menjadi masalah konstitusionalitas norma: bahwa penerapanhburuhan jugasekalipun yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan dalam perkara guo sudah pernah diuji oleh mahkamah konstitusi, antara lain sebagaimana ternyata dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix namun dikarenakan permohonan uji materiil dalam perkara guo mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda dengan permohonan yang telah diputuskan terdahulu dan menggunakan materi muatan dalam uud yang berbeda sebagai dasar pengujiannya, maka permohonan hak uji terhadap dalam permohonan ini dapat dimohonkan pengujian kembali. hal inimateri muatan dalam uud yang dijadikan dasarsakan pekerja buruh dalam rangka implementasi norma guo dilaksanakan dalam bentuk aksi masa dan demonstrasi yang dapat menghambat lalu lintas distribusi barang hasil produksi perusahaan dengan cara penutupan gerbang perusahaan oleh pekerja buruh serta aksi penutupan jalan tol, terjadi mogok kerja ilegal, tanpa melalui proses peradilan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional pemohon maupun anggota pemohon yang dibela kepentingannya oleh pemohon: bahwa dengan demikian prosedur dan mekanisme hukum melalui pranata lembaga kekuasaan kehakiman dalam hal ini pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri tidak terlaksanatidak berlandaskan ketentuan hukum dan menimbulkan kekacauan hukum, nota pemeriksaan tersebut dipegang serikat pekerja buruh lain atau aktivis pekerja buruh diluar perusahaan sehingga menimbulkan perselisihan dalam hubungan industrial, mengganggu sistem perekonomian, menghambat lalu lintas distribusi barang dikarenakan adanya aksi masa seperti penutupan gerbang perusahaan, aksi penutupan jalan tol, terjadi mogok kerja illegal dan berdampak pada sistem investasi indonesia, hal ini keseluruhan merupakan fakta dalam implementasi norma undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: bahwa selanjutnya,: selanjutnya, surat edaran tidak bersifat mengikat kepada pihak di:, bahwa terhadap perbedaan penafsiran terhadap dan menimbulkan kerugian bagi pemohon serta seluruh pelaku usaha indonesia yang dibela kepentingannya oleh pemohon. berkaitan dengan penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui penyedia jasa pekerja buruh. bahwa penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui penyedia jasa pekerja buruh dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang undang bidang ketenagakerjaan. pekerjaan yang dapat diserahkan tersebut berupa: kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, atau kegiatan jasa penunjang proses produksi. bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja buruh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: merupakan bentuk usaha berbadan hukum dan memiliki ijin dari instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan: mempunyai hubungan kerja antara pekerja buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, hubungan kerja tersebut dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu pwt) atau dalam bentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu pitt): dalam hubungan kerja berdasarkan pwt harus mensyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak hak bagi pekerja burubjek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja buruh pada perusahaan pemberi kerjaengan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh dibuat secara tertulis dan selaras dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku. bahwa. permasalahan konstitusionalitas norma undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan,: bahwa terhadap undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan terdapat perbedaan pemahaman diantara para stake holder bidang hubungan industrial indonesia baik pemerintah, pekerja buruh dengan pengusaha, bahwa perbedaan pemahaman tersebut berkaitan dengan: jenis jenis pekerjaan yang dapat diserahkan melalui perusahaan pembohongan pekerjaan, penafsiran terhadap lembaga mana yang berwenang untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya normfsirnyedia jasa tenaga kerja pajak) dan legalitas syarat badan hukum pajak tersebut. bahwa perbedaan pemahaman tersebut dikarenakan adanya frasa: demi hukum dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. sekurang kurangnya terdapat (tiga) pemahaman terhadap norma guo, yaitu dengan memaknai frasa: demi hukum dalam norma guo. bahwa akibat perbedaan pemahaman norma guo mengakibatkan dalam norma guo menimbulkan pelanggaran konstitusi, perselisihan dan ketidakpastian hukum: bahwa terhadapbahkan sekelompok orang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan suatu perusahaan, bahwa desakan pekerja buruh atau sekelompok orang tersebut dalam bentuk aksi masa, aksi demonstrasi, mogok kerja illegal, pemblokiran pintu gerbang pabrik dan sebagainya. perbuatan tersebut tanpa melalui proses peradilan sehingga menimbulkan kerugian berupa kekacauan penegakan hukum, hilangnya rasa aman, jaminan kepastian serta perlindungan hukum, menurunnya hasil produksi, terganggunya lalu lintas pengiriman barang, menurunnya minat investasi, terganggunya stabilitas politik, ekonomi indonesia, bahwa pada tanggal agustus terbit, selanjutnya, surat edaran tidak bersifat mengikat kepada pihak ,kacaubahwa adanyapara anggota pemohon yang dibela kepentingannya oleh pemohon dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon serta seluruh pelaku usaha indonesia yang dibela kepentingannya oleh pemohon. norma undang undang yang dimohonkan pengujian materiil permohonan guo inkonstitusional terhadap ketentuan uudhuruf danini. bahwa mengenai jenis atau sifat pekerjaan yang dapat dilangsungkan dengan pwt selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan pengusaha,kan ada yang bersifat tetap pitt) dan ada yang bersifat sementara (pwt): bahwa dikarenakan jenis atau sifat pekerjaan yang dapat dilangsungkan dengan pwt selalu mengalami perkembangan, maka pemeriksaan terhadap terpenuhi atau tidaknya ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dianggap perlu oleh pemohon untuk dilakukan secara komprehensif (utuh menyeluruh) dan pemeriksaan tersebut sangatlah kasuistis terhadap tiap tiap perusahaan: bahwa pemeriksaan terpenuhi atau tidaknya suatu norma sebagaimana dimaksud oleh pemohon adalah dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dan bukan oleh pemerintah dalam hal ini instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan, hal ini dalam rangka check and balances kewenangan yang dimiliki oleh tiga organ pokok kekuasaan negara dalam rangka memperoleh kepastian hukum dan keadilan, bahwa perselisihan antara pekerja buruh dengan pengusaha berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan perlu terlebih dahulu diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku indonesia karena pada dasarnya merupakan perselisihan hak diantara pekerja buruh dan pihak pengusaha:mahaman normatutnya diselesaikan melaluifide uud 1945j, bahwa berdasarkan konstitusi, dinyatakan bahwacast dalam sengketa perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme dan prosedur padamvonis , mengadili serta menghukum pengusaha, bahwa kewenangan mengadili merupakan kewenangan lembaga yudikatif dan tidak menjadi kewenangan eksekutif (pemerintah), bahwa putusan pengadilandimasyarakat khususnya akibat perbedaan pendapat diantara pekerja buruh dengan pengusaha sert berbeda dengan permohonan yang telah diputuskan terdahulu oleh mahkamah konstitusi baik dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh pemohon sebagai berikut: materi muatan dalam uud yang dijadikan dasar pengujian dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i adalah uud uud uud uud terhadap pengujian undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, sampul tapi dan kawan kawan pemohon pada saat itu) menggunakan materi muatan uud sebagai dasar pengujiannya: maksud dan tujuan dalam pengujian undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi sebagaimana ternyata dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i adalah agar sistemdapat dinyatakan tidak berlaku karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi berkaitan dengan uji materiil terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang diajukan oleh sampul tapi dkk pemohon pada saat itu), telah ditolak oleh mahkamah konstitusi, materi muatan dalam uud yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan yang diajuksebagaimana telah termuat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix adalah uud uud dan uud yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan tersebut adalah danpada instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, bahwa pendapat pemohon sebagaimana diuraikan pada butir (empat belas) atas tidak dapat diwujudkan sehingga perlindungan konstitusi bagi pemohon maupun anggota pemohon melanggar apabila frasa: demi hukum pada undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dimaknai dan atau dipertahankan seperti pada saat ini, bahwa undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan bukan merupakan permasalahan konstitusional norma apabila frasa: demi hukum dimaknai mengenai terpenuhi atau tidaknya suatu norma setelah dibuktikan melalui pengadilan dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap: bahwa tanpa adanya makna tersendiri terhadap frasa: demi hukum pada undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, maka akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon maupun para anggota pemohon dikarenakan pemohon maupun para anggota pemohon tidak dapat memperoleh ruang untuk mendapatkan keadilan terkecuali setelah dinyatakan bersalah terlebih dahulu oleh pemerintah: bahwa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan perlu dibatasi, terlebih mengenai putusan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini nota pemeriksaan dari instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan tidak dapat dijadikan pedoman untuk mengadili pengusaha, bahwa prof. dr. jimmy asshiddigie, s.s: asas legalitas (due process lawtaat), transparansi dan kontrol sosial.sesuai dengan ketentuan ketentuan dan mekanisme serta prosedur hukum dalam penegakan ketentuan norma hukum, bahwabahwa selanjutnya uud memberikan hak kepadaii. huruf atas dan butirmenurut mahkamah konstitusiperlindungan terhadap masa kerja terhadap pekerja buruh haruslah diperhitungkan: bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: maupun anggota pemohon: bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum, mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaanmelalui tata cara, mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam pranata kekuasaan kehakiman: bahwa fakta yang terjadi saat ini tidak terpenuhinya ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tidak dilakukan melalui tata cara, mekanisme dan prosedur hukum. melainkan dengan terbitnya nota pemeriksaan dari instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan, bahwa nota pemeriksaan tersebut tidak didasarkan pada keadilan dan isinya dibantah oleh pengusaha bahkan tidak menutup kemungkinan juga dibantah isinya oleh pekerja buruh dalam perusahaan, sehingga mengakibatkan perselisihan antara pekerja buruh menjadi semakin besar: . bahwa nota pengawasan yang isinya menguntungkan pekerja buruh atau diterbitkan atas tekanan pekerja buruh kemudian digunakan oleh orang orang atau serikat pekerja buruh diluar perusahaan sebagai alasan untuk menekan dan memaksa untuk melaksanakan isi nota pengawasan yaitu mengangkat karyawan yang bekerja pada perusahaan yang menerima sebagian pelaksanaan pekerjaan (vendor) menjadi karyawan pada perusahaan pemberi pekerjaan, bahwa selanjutnya, dengan tidak dilakukannya prosedur dan mekanisme hukum melalui pranata kekuasaan kehakiman,: bahwa terhadap pekerjalburuh yang semula mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan penerima pekerjaan pembohongan sudah dilindungi hak konstitusionalnya, baik yang diatur dalam peraturan perundang undangan maupndangkan kemudian berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix bahwa dengan beralihnya status hubungan kerja berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerja baik bagi pekerja maupun pengusaha, bahwa yang terjadi pada saat ini dengan kekuatan masa pekerjahburuh yang begitu besar, pihak perusahaan pemberi pekerjaan dimintai pemenuhan kewajiban oleh pekerja buruh, sementara pekerja buruh mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan penerima pekerjaan, bahwa ketidakpastian hukum terhadap undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan mengakibatkan melanggarnya hak konstitusi berupa hak untuk membangun (right develop), hak atas jaminan kepastian dan perlindungan hukum, bahwa ketidakpastian hukum tersebut muncul dikarenakan adanya frasa: demi hukum dalam norma tersebutterpenuhi atau tidaknya suatu norma dan akibat hukum berupadengan menggunakan perspektif hukum dan keadilan, mengedepankan asas praduga tidak bersalah, asas persamaan hadapan hukum, asas hukum pembuktian, dan keadilanapan hukum bagi pemohon maupun para anggota pemohon dikarenakan adanya frasa: demi hukum"huruf atas serta uraian pada butir huruf dan atasundang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: demi hukum pada norma guo yangbahwa undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, pada faktanya saat ini lakukan dengan pemeriksaan kepada perusahaan oleh instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan. selanjutnya hasil pemeriksaan dari instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan tersebut selain diterima oleh pengusah oleh pihak pekerja buruh bahkan serikat pekerja lain atau diluar perusahaan, bahwa selanjutnya nota pemeriksaan dari instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan dipergunakan oleh pekerjahburuh sebagai alat untuk memaksa dan mendesak pengusaha apabila dalam surat tersebut dianggap telah terjadi dugaan pelanggaran norma guo ,perlindungan konstitusional yang diberikan kepada pekerja buruh tersebut tidak mengeliminir esensi mengenai hak hak pekerja buruh baik berkaitan dengan kesempatan untuk tetap memperoleh pekerjaan maupun hak hak lainnya termasuk perhitungan masa kerja: bahwa mengenai peralihan status pekerja tersebut, seharusnya dalam ketentuan undang undang dapat diperoleh paradigma hukum yaitu adanya mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial, bahwa perselisihan antara pekerja buruh dengan perusahaan berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, pada dasarnya merupakan perselisihan hak diantara pekerja buruh yang melibatkan dengan perusahaan baik perusahaan penyedia jasa pekerja buruh maupun perusahaan pemberi pekerjaan,nafsiran norma guomelalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial:(vide uud 1945j, bahwa berdasarkan konstitusi, di'in cast dalam sengketa perselisihan hubungan industrial melalui tata cara sesuai mekanisme dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrialngadili serta menghukum pengusaha: bahwa kewenangan mengadili dan atau menyatakan dilanggar atau tidaknya suatu norma peraturan perundang undangan merupakan kewenangan lembaga yudikatif dan tidak menjadi kewenangan eksekutif (pemerintah), bahwa adanya putusan pengadilan sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme hukumsyarakat khususnya akibat perbedaan pendapat diantara pekerja buruh dengan pengusaha dalam implementasi norma guo, bahwa peran pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan perlu dibatasi, terlebih mengenai nota pemeriksaan dinas dari instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan tidak mempunyai sifat sebagai keputusan dari pejabat tata usaha negarakewenangan mengadili terpenuhi atau tidaknya suatu norma dalam permohonan guo serta perubahan status pekerjahburuh sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan bukanlah merupakan kewenangan pemerintah dalam hal ini instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan: bahwa dalam rangka memberikan perlindungan konstitusi perlu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan,l. kesimpulan berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikutalam pengujian guo beralasan menurut hukum dan tidak terkualifikasi sebagai permohonan yang nobis idem, dikarenakan hal hal sebagai berikut: dalam permohonan guo menggunakan materi muatan yang berbeda dalam uud dengan permohonan sebelumnya: permohonan guo mempunyai maksud dan tujuan berbeda dengan permohonan sebelumnya, negara republik indonesia menjaminegara republik indonesia menjamin hak warga negara atas pengakuan, jaminan,berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja buruh, namun dalam norma hukum tersebut tidak memberikan jaminan hak untuk membangun (right develop) kesadaran hukum masyarakat, tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon maupun para anggota pemohon yang diwakili kepentingannya oleh pemohon, undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaadan tujuan dalam pengujian dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjadan telah diputus oleh mahkamah konstitusi sebagaimana ternyata dalam putusan mahkamah konstitusi puu ix adalah agar adanya jaminan kepastian hukum untuk memperoleh pekerjaan secara berkesinambungan: materi muatan dalam uud yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan guo adalah uud dan uud norma yang dimohonkan untuk diuji adalah dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dikarenakan adanya frasa: demi hukum pada tersebut: maksud dan tujuan pengujian dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dalam permohonan guo adalah untuk menguji apakah norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan guo bertentangan atau tidak dengan uud sehingga norma tesebut dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon maupun anggota pemohon pada khususnya dan seluruh stake holder bidang ketenagakerjaan pada umumnya. pemohon tidak mempermasalahkan secara konstitusi norma norma dalam permohonan guo tersebut secara keseluruhan, namun hanya pada bagian dari norma norma dalam permohonan guo yang menurut pemohon maupun anggota pemohon berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional pemohon maupun anggota pemohon dikarenakan adanya frasa: demi hukum pada norma norma dalam permohonan guo (konstitusional bersyarat). bahwa permohonan guo tidak memiliki kesamaan pokok permohonan dengan permohonan permohonan uji materiil sebelumnya, bahwa permohonan guo tidak memiliki keterkaitan materi ataupun maksud dan tujuan dengan permohonan sebelumnya, bahwa materi muatan dalamketenagakerjaan junctionpenilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya suatu norma tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan melainkan perlu dilakukan oleh pranata kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat konstitusi, h. agar tidak melanggar hak konstitusional pemohondan hak untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam uud makdiperlukan pembuktian terlebih dahulu terhadap terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan lain yang terdapat dalammelalui lembaga peradilan sebagai pengemban kekuasaan kehakiman berdasarkan uud dalam hal ini pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri. hal ini sesuai.bahwa negara kesatuan republik indonesia adalah negara hukum: ii. bahwaiv. permohonan berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas dan bukti bukti terlampir dengan perbaikan pengantar bukti surat pemohon tertanggal hari inijudicial review) pemohon untuk seluruhnyamerintahkan agar putusan ini diumumkan dalam lembaran berita negara republik indonesia selambat lambatnya dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkanuud1945):bukti fotokopi surat keputusan dewan pengurus pusat asosiasi pengusaha indonesia indo) nomor a dpn 1b 1ix tentang pergantian antarngurus pusat asosiasi pengusaha indonesia indo), tanggal september bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama sofyan anand, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama suryadi ashita:julbukti fotokopi nota peringatan ii, dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten karawang nomor bpk, tanggal april bukti fotokopi pemberitahuan pemeriksaan bidang ketenagakerjaan, dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten karawang nomor bpk tanggal mejanuarnovembermei bukti fotokopi artikel aksi pekerja menyegel kantor dprd karawang. diunduh dari: buruh ppm segel kantor dprd, bukti fotokopi siaran pers aksi unjuk rasa karyawan pt. indowarta tbk bekasi. diunduh dari: karyawan pt indowarta tbk.htmrtikel aksi pekerja buruh untuk memboikot produk unilever. diunduh dari: bekasi usulkan boikot produk unilever.html: bukti fotokopi pemberitaan mengenai perusahaan nakal karawang versi abk" diunduh dari: bukti fotokopi ketenagakerjaan, bukti fotokopi keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor. kep. men vi tentang tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, bukti fotokopi keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesiabukti fotokopiputusan mahkamah konstitusi.mberitahuan aksi unjuk rasa oleh semi tanggal mei bukti fotokopi pemberitahuan unjuk rasa tahap oleh aliansi besar karawang abk) tanggal april bukti fotokopi pemberitahuan unjuk rasa tahap oleh aliansi besar karawang abk) tanggal mei bukti fotokopi pemberitahuan unjuk rasa tahap iii oleh aliansi besar karawang abk) tanggal juni bukti fotokopi pemberitahuan unjuk rasa tahap oleh aliansi besar karawang abk) tanggal juli bukti fotokopi pemberitahuan unjuk rasa tahap oleh aliansi besar karawang abk), tanggal oktoberprof. pasaman simanjuntak, apu. bahwa sampai sekarang masih ada masalah yang timbul dalam hubungan industrial indonesia. faktornya antara lain, pertama, bisa saja karena kurangnya komitmen dari para pelaku untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. para pelaku dalam hal ini, pertama adalah pengusaha dan kedua adalah para pekerja dan serikat pekerja, ketiga bisa juga karena kelemahan pemerintah dalam hal memberikan pembimbingan, dan penyuluhan dalam rangka penegakan hukum. kelompok yang kedua bisa saja dalam peraturan perundangan yang tidak konsisten satu dengan lain. misalnya, dalam undang undang nomor tahun walaupun menurut para pembuat undang undang sudah sempurna, ternyata sudah beberapa kali diuji materi dan sudah diadakan beberapa kali penyempurnaan, antara lain dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi putusan mk) menyangkut tentang phk atas pekerja yang melakukan kesalahan berat, yang semula boleh langsung dinyatakan oleh pengusaha, tetapi oleh putusan mk, diitu suatu perlakukan kesalahan berat atau tidak, harus ditetapkan oleh pengadilan. kemudian dalam putusan nomor puu vi menyangkut tentang jumlah serikat pekerja yang berhak menjadi tim perunding suatu perusahaan, yang semula kalau sudah ada satu atau dua serikat pekerja dan mempunyai anggota lebih dari sudah boleh sendiri atau bersama sama untuk melakukan perundingan dengan pengusaha. oleh mahkamah konstitusi sudah diamandemen dan dinyatakan bahwa kalau memang ada tiga atau lebih serikat pekerja, mereka harus diikutsertakan sepanjang bahwa anggotanya sudah.melebihi selanjutnya dalam putusan nomor puu ix menyangkut dan tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau yang biasa kenal dengan outsourcing sudah amandemen dan dinyatakan bahwa peraturan perundangan yang sudah ada, khususnya undang undang nomor tahun masih ada hal hal yang perlu disempurnakan. tujuan dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa peraturan perundangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang dimaksud. mekanismenya adalah bahwa pengawas dapat melakukan analisis berdasarkan pelaporan yang diterima. dalam undang undang disebutkan bahwa setiap perusahaan akan menyampaikan laporan tahunan. berdasarkan pelaporan tersebut maka pemerintah dalam hal ini pengawas, dapat melihat jika ada kekurangan kelemahan dalam pelaksanaan sehari hari dari peraturan perundangan tersebut. pemerintah dalam hal ini pengawas, bisa juga memperoleh informasi dari pihak lain, antara lain pekerja. jadi, kalau ada informasi dari pekerja, maka itu boleh ditindaklanjuti oleh pengawas. kemudian bisa saja masyarakat menyampaikan persepsi mereka atau dugaan mereka bahwa ada peraturan perundangan yang tidak dilaksanakan oleh satu perusahaan. dengan pelaporan atau informasi tersebut, maka pemerintah dalam hal ini pengawas, akan melakukan atau membuat tindak lanjut untuk meneliti apakah betul satu perusahaan tidak melakukan sepenuhnya mengenai peraturan perundangan yang dimaksud. kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut akan disampaikan atau disusun dalam bentuk nota pengaw, nota pengawasan tersebut akan disampaikan sebagai pelaporan. bahwa lingkungan tenaga kerja ada pegawai penyidik yang melakukan tugas yang sebagian merupakan dari tugas kepolisian secara khusus yang disebutkan ppn. dalam rangka menindaklanjuti tugas tersebut maka mereka boleh melakukan penyidikan untuk memastikan apakah ada kekeliruan atau pelanggaran atau hal yang tidak. dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dan semuanya disusun dalam bentuk nota pengawasan. sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, nota pengawasan tersebut disampaikan kepada atasannya langsung karena bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan kepada siapa siapa, termasuk kepada pekerja dan masyarakat. nota pengawasan tersebut dilakukan tindak lanjut untuk disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, termasuk kepada atasannya untuk tindak lanjutnya. jika seorang pengawas menyalahi ketentuan dan ada keberatan dari pengusaha maka pengusaha akan meminta kepada atasannya supaya diberikan tindakan disiplin atau di ptun kan. nota pengawasan bukan bersifat final. nota pengawasan merupakan satu petunjuk kepada perusahaan untuk melakukan beberapa ketentuan dalam peraturan perundangan. jika terjadi perbedaan pendapat antara pengusaha dan pengawas maka perlu dibuktikan melalui pengadilan, termasuk istilah demi hukum. ate, s.h., bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi adalah mengenai uji materiil dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan mengenai frasa demi hukum terhadap undang undang dasar undang undang nomor tahun yang berbunyi, perjanjian kerjaberbunyipekerja buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. undang undang nomor tahun yang berbunyi,mengingat bahwa: undang undang dasar amandemen ke yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. undang undang dasar amandemen kenomor tahun yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan pancasila dan undang undang dasar pedoman pelaksanaan hubungan industrial pancasila yang diterbitkan oleh kementerian. dulu istilahnya departemen tenaga kerja, menetapkan ciri ciri khusus hubungan industrial yang berdasarkan pancasila, antara lain: adanya tujuan yang sama antara pekerja dan pengusaha untuk memajukan perusahaan. adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja dengan hak dan kewajiban pengusaha. keseimbangan tersebut dicapai atas dasar keadilanlandasan pemikiran tersebut atas, adanya frasa demi hukum dalam dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjayang dijadikan dasar pengujian berbeda dengan permohonan yang telah ada maupun putusan mahkamah konstitusi yang telah ada sebelumnya, sehingga permohonan hak uji terhadap dalam permohonan guo dapat dimohonkan pengujian kembali dan permohonan guo tidak nobis idem, berdasarkan uraian tersebut, pemohon berpendapat bahwa mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan guo secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian apakah frasa: demi hukum yang merupakan bagian dari norma dalam undang undang yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan guo isinya telah sesuai dengan atau bertentangan terhadap uud kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa mengenai kedudukan hukum legal standing) pemohon akan pemohon uraikan sebagai berikut:ada intinyainkan adanya keseimbangan karena tidak adusaha tidak diberi kesempatan untuk membela diri. oleh karena itu, dengan menyitir pendapat mahkamah konstitusi nomor puu ix dan tersurat pada halaman yang menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap undang undang guo, hal itu merupakan persoalan implementasi dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang dapat diajukan gugatan secara perdata peradilan lain. ahli berpendapat bahwa terhadap norma tersebut, tidak hanya berkaitan dengan implementasi, tetapi masalah konstitusional norma karena norma tersebut tidak memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan. khususnya berkaitan dengan otoritas para pihak dalam membuktikan terpenuhi atau tidaknya suatu norma dalam maka saksi berpendapat bahwa demi keseimbangan untuk penegakan ketertiban guna mencapai keadilan, frasa demi hukum yang tersurat dalam undang undang nomor tahun tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. putusan pengadilan merupakan bagian dari pranata kekuasaan kehakiman guna penegakan hukum dan keadilan sebagai amanat konstitusi, sebagaimana yang disebutkan dalam undang undang dasar tahun yang berbunyi, undang undang dasar tahundanuud il.menurut pemerintah, para pemohon tidakjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon sebelum pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan olehtelah diperiksa, diadili, dan diputus oleh mahkamah konstitusi dalam (dua) putusan yaitu putusan puu i dan putusan nomor puu 1xterhadap materi muatan, bagian maupun undang undang yang lemlemah dimohonkan untuk diuji dapat dimohonkan pengujian kembali, asalkan permohonannya menggunakan batu ujiindo), seolah olah memiliki alasan kerugian konstitusional yang berbeda dengan permohonan terdahulu, juga batu uji dalam uud yang dijadikan alasan oleh pemohon dibuat berbeda, namun demikian pada dasarnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan dengan permohonan terdahulu (vide pertimbangan dan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu 1x terhadap anggapan pemohon yang menyatakan ketentuan frasa "demi hukum" yang terdapat pada ketenagakerjaan dianggappemerintah memberikan penjenis perjanjian kerja dalam hubungan kerja ada (dua) macam, yaitu perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu pwt) dan perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu (pitt). bahwa pwt hanya dapat dibuat (diperjanjikan)ementara sifatnya.. pekerjaan yang bersifat musiman. ketenagakerjaan). bahwa pwt tidak dapat diperjanjikan untuk pekerjaan yang bersifat tetap(satu) perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman dan penjelasannya ketenagakerjaan). bahwa pwt yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan (diperjanjikan) untuk paling lama (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang (satu) tahun ketenagakerjaan). bahwa pengusaha yang bermaksud memperpanjang pwt tersebut, paling lama (tujuh) hari sebelum pwt berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja buruh yang bersangkutan ketenagakerjaan). pembaruan pwt hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu (tiga puluh) hari berakhirnya pwt yang lama, pembaruan pwt ini hanya boleh dilakukan (satu) kali dan paling lama (dua) tahun. sehingga menurut pemerintah, dalam memahami ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tidak diartikan secara sepotong potong (parsial) tetapi harus secara runtut memaknai ketentuan tersebut secara lengkap (komprehensif). juga melanggar dberdasarkan hal hal tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan ketenagakerjaan,dengan perkataan lain, jika pemohon ingin terhindar dari ketentuan ketenagakerjaan maka menurut pemerintah, pemohon wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan ketenagakerjaan. bahwa terhadap anggapan pemohon yang menyatakan frasa "demi hukum" yang terdapat pada ketenagakerjaanpemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketenagakerjaan pekerjaan (pekerjaan penunjang) yang dapat diserahkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan lain (perusahaan penerima pembohongan), has memenuhi syarat: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, b. ketenagakerjaan). bahwa perusahaan lain (perusahaan penerima pembohongan) haruslah berbentuk badan hukum ketenagakerjaan). apabila ketentuan tersebut atas dilanggar, hubungan kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan penerima pembohongan demi hukum beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan. dengan perkataan lain, apabila syarat pekerjaan yang diserahkan dan syarat status hukum perusahaannya tidak memenuhi ketentuan maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan penerima pembohongan beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan, dan tidak diperlukan pembuktian dan putusan pengadilan. bahwa terhadap anggapan pemohon, yang menyatakanpekerja buruh. pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: bahw(core business) atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan prosesbahwabahwa perusaha(antara lain)dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut atas tidak terpenuhidengan perkataan lain, apabila mempekerjakan pekerja buruh bukan pada pekerjaan jasa penunjang dan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh tidak memenuhi syarat dan ketentuan mengenai perjanjian kerja serta ketentuan mengenai penyediaan jasa pekerja buruh sebagaimana tersebut atasdemi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (perusahaan pengguna jasa pekerja buruh), sehingga tidak diperlukan pembuktian dan putusan pengadilan. iv. kesimpulan bahwa frase demi hukum yang terdapatemohon adalah tidak tepat dan tidak relevan dan terkesan dipaksakan. apabila fraseanuari yang pada pokoknyaketenagakerjaanhburuh dan perusahaan pemberi pekerjaan . para pemohon beranggapan ketentuan tersebut bertentangan dengan dan uud tahunk dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya danketenagakerjaan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon dalam permohonannya berpendapat frasa demi hukum dalam norma yang diajukan pengujiannya dianggap telah menghilangkan hak konstitusionalnya karena berpotensi terjadinya pelanggaran prinsip prinsip hukum pembuktian terutama pelanggkedua atas undang undang nomor tahun mengenasyarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon dalam perkara guo memiliki legal standing dalam permohonan pengujian undang undang, yaitu:mengenai adanya,manaara pemohon untuk mencari keadilan, tidak memberikan hak ataupun perlindungan hak bagi paruntuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. bahwa para pemohon beranggapan dan ketenagakerjaan bertentangan deatas ketenagakerjaan terhadap permohonan pengujian ketenagakerjaan yang diajukan oleh para pemohon, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut. bahwa untuk menjalankan amanat dalam uud negara republik indonesia tahun bidang kesejahteraan rakyat, didasarkan pada pertimbangbahwa untuk kepentingan dunia usaha ketenagakerjaansebagaimana diatur dalam ketenagakerjaan dan juga mengaturdiatur dalam dan ketenagakerjaan bahwadunia usaha, maka dalam dan ketenagakerjaan telah mengatur persyaratanpersyaratan mengenaiuntuk memberikan perlindungan kepada pekerja,berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu, demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. hal tersebut adalah demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi peunia usaha agar benar benar memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan.. mengingat materi muatan dimohonkan pengujian dengan register perkara nomor puu i dan perkara nomor puu ix berdasarkbahwa demikian juga halnya dalam hal perumusan dan ketenagakerjaan dpr berpendapat perumusan ketentuan dan ketenagakerjaan memiliki legal ratio yang sama dengan rumusan ketenagakerjaan oleh karenanya dalil dalil yang ditemukan untuk perumusan ketentuan ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan atas mutasi mutans sama dengan untuk perumusan ketentuan dan ketenagakerjaan. bahwa rumusan undang undang guo memberikan perlindungan kepada pekerja buruh dengan menetapkan memberikan perlindungan bagi pekerja buruh. penetapan syarat syarat dimaksud akan menjamin bahwa perlindungan pekerja buruh yang bekerja pada perjanjian pembohongan tidak akan menerima hak yang lebih rendah dari mereka yang bukan bekerja berdasarkan perjanjian pembohongan. selanjutnya dalam rumusan ketenagakerjaan secara tegas mengatur tentang jenis jenis pekerjaan yang dapat diserahkan melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja buruh yaitu dibatasi hanyamekanisme tersebut atas dalam hubungan kerja dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban masing masing pihak yang saling menguntungkan. bahwasannya perusahaan penyedia jasa pekerja buruh mendapatkan hasil adalah sesuatu yang wajar sebagai konsekuensi badan hukum yang mengelola jasa tersebut (management fee). bahwa dpr berpendapat bahwa frasa demi hukum dalam dan ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi pekerja maupun dunia usaha agar para pihak benar benar memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam dan ketenagakerjaan. oleh karenanyaara pihak terkait, dewan pimpinan pusat dpp) gabungan serikat buruh independent sbi), dewan pimpinan cabang dpc) serikat nasional jakarta utara, federasi niaga, informatika, keuangan dan perbankan serikat buruh sejahtera indonesia nikeuba sisi), persaudaraan pekerja muslim indonesia ppm), federasi serikat buruh indonesia fbi), federasi buruh lintas pabrik blp), federasi serikat pekerja logam, elektronik, dan mesin serikat pekerja seluruh indonesia fsp lem sisi) dan koordinator sekretariat sumber) buruh,pendahuluan semenjak undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai ketenagakerjaan) lahir begitu banyak permohonan uji materi terhadap substansi undang undang ini baik yang diajukan oleh pihak pengusaha maupun pihak pekerja. perlindungan kepada pekerja buruh yang diberikan oleh negara dalam undang undang ini memang terkesan belum maksimal bagi pihak pekerja buruh terlihat dari banyak materi yang masih diujikan oleh pihak pekerja buruh kepada mahkamah konstitusi. undang undang ketenagakerjaan sejatinya dibuat untuk menggantikan produk hukum yang lama karena dianggap menempatkan pekerja pada posisi kurang menguntungkan dalam hubungan industrial. kenyataan menunjukkan hal berbeda. beberapa ketenagakerjaan justru dibatalkan mahkamah konstitusi karena dinilai merugikan buruh. dimulai ketika mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian permohonan judicial review yang diajukan saipul tapi (dkk.) pada akhir silam. kala itu membatalkan yang memberi kewenangan kepada pengusaha untuk memecat secara sepihak buruh yang dituduh melakukan kesalahan berat. ketenagakerjaan kembali dipreteli pada tahun kali ini pengajuan dilakukan serikat pekerja bank central asia bca). hasilnya dan ketenagakerjaan yang mengatur soal syarat perundingan perjanjian kerja bersama dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. kemudian pada akhir tahun sejumlah pekerja mengajukan tentang upah proses untuk diuji dan dikabulkan sebagian. terakhir adalah putusan awalketua umum aliansi petugas pembaca meteran listrik didik supriyadi terkait yang mengatur mengenai outsourcing. menyatakan tersebut inkonstitusional bersyarat. pendapat dalam putusan nomor puu ix menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketenagakerjaan bukanlah persoalan konstitusionalitas melainkan hanya persoalan implementasi. pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon justru sangat bertentangan dengan batu uji yang digunakan dalam hal pemohon hendak menguji dan dengan menggunakan batu uji uud pada permohonan pemohon didalilkan bahwa adanya frasa "demi hukum" pada ketiga tersebut dianggap telah melanggar hak konstitusional pemohon dan anggota pemohon dikarenakan telah menghilangkan dan atau mengurangi hak pemohon dan anggotanya untuk mencari keadilan. padahal makna frasa "demi hukum" pada ketiga tersebut adalah untuk menciptatuk seluruh stakeholder yang terkait dengan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tanpa terkecuali, hal ini dapat dilihat dari jelas dan lengkapnya prasyaratprasyarat yang ditentukan dari undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan untuk menentukan kondisi kondisi dimana suatu keadaan hubungan kerja hubungan industrial itu demi hukum dan demi keadilan dari semula pada keadaan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah sangat jelas merupakan permasalahan pada ranah implementasi, bukan pada persoalan norma yakni pemohon mengeluhkan kinerja lembaga pengawasan ketenagakerjaan dan tindakan tindakan penyampaian pendapat aspirasi serikat pekerja serikat buruh dimuka umum yang mana hal tersebut juga merupakan hak asasi yang dilindungi oleh undang undang dasar khususnya terkait dengan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. bahwa tidak dapat dipungkiri dengan adanya industrialisasi akan melahirkan manusiamanusia warga negara yang mencoba meraih kesejahteraan, namun hanya mempunyai tenaga yang dijual guna untuk mendapatkan upah untuk bertahan hidup, merekalah yang disebut sebagai pekerja atau buruh. kondisi inilah yang menjadikan negara harus bertanggungjawab dalam soal perbmin melindunginya hak hak mereka untuk mendapatkan kesejahteraan. keberadaan peran negara menjadi karakteristik dari hukum perburuhan. hakekat hukum perburuhan tidak bisa dibandingkan dengan hubungan antara pembeli dengan penjual barang yang baik secara yuridis maupun sosiologis adalah merdeka, bebas untuk melakukan atau tidak melakukan jual bell atau tukar menukar barang tersebut. dalam hubungan antara buruh dengan majikan, soalnya sangat berlainan, yuridis buruh adalah memang bebas karena prinsip negara kita adalah tidak seorangpun boleh diperbudak, diperumum atau diperlambat karena segala perbuatan tersebut dilarang. namun demikian secara sosiologis buruh adalah tidak bebas. sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada negaranya itu, terpaksa untuk bekerja pada orang lain dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat syarat itu. secara sederhana kondisi demikian dapat dimaknai bahwa tidak adanya kesejajaran dan keseimbangan antara buruh dan majikannya pengusaha. oleh karena itu diperlukan peran negara berdasarkan kewenangannya yang dimiliki untuk melindungi dan memastikan hak buruh tidak ditegaskan oleh majikan pengusaha. penerapan batas upah minimum, pemuatan standar keselamatan dan kesehatan kerja hingga pengaturan mengenai status buruh pekerja yang mana saja bisa dijadikan pekerja dengan status tertentu (kontrak), pekerja dengan status tidak tertentu (tetap), borongan, dan alih daya hingga kondisi serta merta status pekerja buruh tersebut dapat langsung menjadi pekerja buruh dengan status tidak tertentu (tetap) karena pelanggaran yang dilakukan oleh majikan pengusaha adalah manifestasi nyata dari hukum perburuhan itu sendiri. inilah yang mendasari dibuatnya uud mengenai "pekerjaan" dan "penghidupan yang layak" tersebut, yang terkait amat erat dengan mengenai hak untuk berorganisasi dan berkumpul. keduanya termuat dalam bab uud yang bertajuk warga negara dan penduduk". keduanya sekaligus menjadi jaminan konstitusional bagi warga negara umumnya dan buruh khususnya, untuk mendapatkan hak konstitusional "penghidupan yang layak" yang dapat diperolehnya dari "pekerjaan", dan kebebasan untuk berorganisasi guna menaikkan posisi awalnya. bahwa dengan demikian jelas permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakyang pada dasarnya hal hal tersebut sudah termaksud dalam bingkai konstitusi. ii. dalam eksepsi permohonan pemohon kabur (obscura libel) dan menyesatkan (misleading) bahwa apa yang dijadikan dasar dari permohonan pemohon tidak jelas karena mendalilkan permasalahan yang berbeda namun digabungkan dalam permohonan sehingga menjadikan permohonan pemohon kabur (obscura libel). satu sisi pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional pemohon maupun anggota pemohon dianggap "demi hukum" dalam tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan" undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikutkerja" undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaankerja." lebih lanjut dalam permohonannya pemohon mengalikan dikarenakan frasa "demi hukum" tersebut menghilangkan hak konstitusional pemoho keadilan. (vide perbaikan permohonan pemohon halaman dan halaman butir dan butir namun sisi lain pemohon menghubungkan kerugian konstitusional atau kehilangan hak konstitusional yang disebabkan oleh adanya frasa "demi hukum" dalam dan dengan implementasi dilapangan tentang penerapan norma tersebut yang dijalankan oleh lembaga pengawasan ketenagakerjaan yang diatur dalamdan sudah memasuki ranah teknis serta implementasi dan bukanlah persoalan norma. bahwtidak bisa dilepaskan dan merupakan turunan dari("selanjutnya disebut pengawasan perburuhan"). bahwa pemohon mendalilkan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional pemohon dan anggota pemohon adalah nota pemeriksaan dari instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dalammperhatikan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan atas, dengan ini dapat jelaskan bahwa pemohon dalam permohonan guo mempunyai legal standing berdasarkan hal hal sebagai berikut: pemohon adalah suatu perkumpulan yang mempunyai anggota dan berbentuk badan hukum privat yang didirikan menurut hukum yang berlaku indonesia, status badan hukum yang dimiliki oleh pemohon sebagaimana ternyata dalammenteri hukum dan hak asasi manusia, tanggal februari dan telah diumumkan dalamsebagai suatu perkumpulan maka kepentingan pemohon merupakan kepentingan dari anggotanya yang notabene adalah pengusaha atau para pelaku usaha indonesia, pemohon sebagai badan hukum dijalankan oleh suatu pengurus dan berdasarkan ketentuan akta perubahan asosiasi pengusaha indonesia nomor dibuat hadapan suprapto, s.h., notaris kota administrasi jakarta pusat, yang telah diumumkan dalam lembar berita negara republik indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (lima) huruf tersebut atas, mengenai wewenang pengurus telah diatur dan ditetapkan bahwa ketua umum bersama sama dengan sekretaris jendral mewakili pengurus dan karenanya mewakili asosiasi pengusaha indonesia baik dalam dan luar pengadilan, dan selanjutnya mengenai kewenangan pengurus berdasarkan ketentuan akta tersebut diatur mengenai hak dari pengurus untuk mengangkat seseorang pemegang kuasa atau lebipengawasan ketenagakerjaan perburuhan sebagaimana dimaksud pengawasan perburuhan. pada halaman perbaikan permohonan pemohon sangat jelas terlihat bahwa yang dipersoalkan oleh pemohon adalah nota pemeriksaan nota pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan tanpa melalui badan peradilan, pekerja buruh sekelompok orang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan suatu perusahaan "mendesak" perusahaan pemberi kerja untuk melaksanakan isi nota pemeriksaan dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan anggota pemohon. selain itu, dalam permohonannya halaman poin dengan tegas pemohon mendalilkan sebagai berikut ini:dihadapan hukum". terlihat jelas bahwa yang dipermasalahkan dalam dalil ini adalah nota pemeriksaan yang yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon. namun lain pihak, dalam permohonannya pemohon kembali mendalilkan bahwa frasa "demi hukum" dalam frasa guo menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pemohon mengalami kerugian konstitusional. nota pemeriksaan yang diatur dalam undang undang pengawasan perburuhan hal yang berbeda dengan frasa "demi hukum" dalam guo. maka terlihat jelaslah ketidakkonsistenan dan kesuburan dari permohonan permohonan dalam menguji guo tersebut. bahwa permohonan pemohon sangatlah menyesatkan (misleading) karena selain tidak jelas undang undang mana yang akan diujikan terhadap undang undang dasar juga telah mencampuradukkan permasalahan norma dan implementasi hal ini dikarenakan pemohon membahas tindakanserikat pekerja buruh yang melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan pendapat dimuka terkait perjuangan pemenuhan hak hak mereka. dengan demikian yang dijadikan dasar permohonan penggugat sangatlah kabur (obscura libel) dan menyesatkan (misleading), karena tidak jelas undang undang mana yang akan diuji oleh pemohon terhadap undang undang dasar apakah undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan terhadap uud atau undang undang pengawasan perburuhan terhadap uud mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon sebab permohonan tersebut masuk wilayah implementasi norma undang undang bukan terkait konstitusional norma dari suatu undang undang. bahwa pada butir halaman dalam perbaikan permohonan pemohon mendalilkan: "ibidang ketenagakerjaan, dan selanjutnya pekerja buruh maupun instansi yang bertanggung , maka 'demi hukum" jawab dibidang ketenagakerjaan tanpa memperhatikan keterangan dari pihak pengusaha, dan terhadap pembedaan pendapat mengenai jenis pekerjaan serta terpenuhi atau tidaknya ketentuan pasa guo tidak dibuktik jawab bidang ketenagakerjaan secara subyektifada butir halaman perbaikan permohonan pemohon mendalilkan: "bahwa nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab diyek sengketa peradilan tata usaha negara, akan tetapi secara faktual nota pemeriksaan tersebut menjadi "surat sakti"." kutipan kedua dalil pemohon sebagaimana yang tersebut dalam butir dan butir atas sudah cukup membuktikan bahwa permohonan pemohon sudah memasuki ranah implementasi. lebih lanjut pemohon mempersoalkan tindakan pekerja buruh yang melakukan kegiatan aksi demonstrasi ketika mengetahui telah adanya nota pemeriksaan. bahwa tidak ada satupun peraturan perundang undangan yang melarang warga negara indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi atau menyampaikan pendapat dimuka umum, justru hal tersebut merupakan hak yang dijamin dalam undang undang dasar khususnya undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia dan undang undang nomor tahun tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum. dengan demikian selain kabur (obscura libel) dan menyesatkan (misleading) permohonan pemohon juga memasuki ranah implementasi dari suatu norma yang bukan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi untuk mengujinya. ketidaksenangan mahkamah konstitusi dalam menguji ranah implementasi diperkuat oleh beberapa putusan mahkamah yang menyatakan pada pokoknya, mahkamah hanya berwenang menguji keabsahan norma, bukan implementasi dari norma tersebut. hal ini terlihat dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x tertanggal januari dix halamanvii halaman ".." oleh karena permohonan yang diajukan pemohon mengenai implementasi norma dan ketenagakerjaan, maka sudah sepatutnya mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya dikarenakan bukan merupakan wewenang mahkamah untuk memeriksa dan menghadirinya. ii. dalam pokok perkara pengertian frasa "demi hukum dalam ketenagakerjaan pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan frasa "demi hukum" yang terdapat dalam (tiga) ketenagakerjaan yang diujikan oleh pemohon. pemohon berpendapat bahwa frasa "demi hukum" berdampak otomatis dan tanpa melalui putusan pengadilan dan hanya diberitahukan lewat nota pengawasan yang dikeluarkan oleh pejabat pengawas dinas tenaga kerja dan transmigrasi. untuk itu terlebih dahulu pihak terkait akan menjelaskan pengertian frasa "demi hukum" berdasarkan interpretasi dan penafsiran peraturan perundang undangan sebagaimana kami jelaskan dalam poin berikut ini. sebelum nya perlu kami jelaskan bahwa frasa "demi hukum" tidak hanya terdapat dalam ketenagakerjaan, beberapa peraturan perundang undangan juga memakai frasa "demi hukum" dalam penulisan nya, hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut: kitab undang undang hukum acara pidana kurap"): tidak dipenuhinya ketentuan dalam hurufhukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .pk. tahun tentang pengeluaran tahanan demi hukum permenhukham "):" bahwa secara harfiah frasa "demi hukum" memiliki maksud untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum. berangkat dari hal ini, maka istilah "demi hukum" dapat digunakan dalam berbagai ranah hukum baik hukum perikatan atau yang sering dituangkan dalam suatu perjanjian maupun hukum publik yang berbentuk peraturan perundang undangan. istilah "demi hukum" dalam peraturan perundang undangan seringkali ditemukan dalam berbagai bentuk, misalnya dalam dua peraturan perundang undangan yang telah dijabarkan atas. berangkat dari maksud istilah "demi hukum" secara harfiah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pengertian berbagai istilah ini ditujukan agar tercapainya tujuan hukum dibentuk yakni suatu keadilan. oleh karena itu, frasa "demi hukum" dalam permenhukham atas memiliki arti bahwa pengeluaran tahanan tersebut dimaksudkan untuk tercapainya suatu keadilan menurut hukum yang berlaku. dalam beberapa peraturan perundang undangan selain frasa demi hukum juga ada frasa batal demi hukum. jika dikaitkan dengan pengertian frasa demi hukum, frasa "batal demi hukum" merupakan frasa khas bidang hukum yang bermakna "tidak berlaku, tidak sah menurut hukum". dalam pengertian umum, kata batal (saja) sudah berarti tidak berlaku, tidak sah. jadi, walaupundengan demikian, 'batal demi hukum' menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnyaerjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi. pemohon pada intinya mempermasalahkan frasa "demi hukum" dalam ketiga yang diujikan oleh pemohon yang.dalam melakukan penafsiran dan interpretasi dari suatu undang undang haruslah dibaca secara keseluruhan undang undang tersebut. oleh karena itu harus dibaca juga lain dalam satu undang undang tersebut. keberadaan dan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: ketenagakerjaansal demi hukum. bahwa untuk dapat memahami sebuah peraturan perundang undangan tidak dapat dilakukan secara sepotong sepotong melainkan harus dilakukan secara menyeluruh karena antara yang satu dengan yang lain saling mempunyai keterkaitan. jika dilakukan penafsiran dan interpretasi secara sistematis atau logis, yang berarti menafsirkan peraturan perundang undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang undang lain, ketenagakerjaan terlihat "serupa" dengan ketentuan dalam kuh perdata yang pada dasarnya merupakan syarat syarat umum sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini termasuk perjanjian kerja yang diatur dalam ketenagakerjaan. oleh karena itu ketentuan dalam kuh perdata diadopsi dalam ketenagakerjaan dengan syarat yang bisa dikatakan sama dan akibat yang sama jika syarat syarat tersebut dilanggar. kuh perdata menentukan adanya (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya: kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, ketiga, suatu hal tertentu: dan keempat, suatu sebab (causa) yang halal. bahwa persyaratan tersebut atas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah kebatilan suatu perjanjian. dalam keterangan ini pihak terkait hanya akan mempersempit pembahasan mengenai batalnya syarat objektif suatu perjanjian, yaitu syarat "suatu hal tertentu adanya pekerjaan yang diperjanjikan" dan "suatu sebab yang halal". apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut berakibat sebagaimana disebutkan dalam kuh perdatah perdata" dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum yang berarti dapat disimpulkan pengertian batal demi hukum adalah sama dengan yang dimaksud dalam kuh perdata. batal demi hukum terdiri dari dua frasa utama, yaitu batal dan demi hukum,maka dapat disimpulkan pengertian. batal demi hukum dalam penafsiran ini adalah apabila suatu perjanjian melanggar syarat objektif maka perjanjian akan berakibat tidak mempunyai kekuatan (batal) untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum (hukum: ketentuan yang dimaksud dalam kuh perdata). bahwa dengan suatu perjanjian yang batal demi hukum tadi dianggap tidak mempunyai kekuatan, oleh prof. subjektif diatasi'kan secara gramatikal perjanjian tersebut dari semula tidak pernah dilahirkan. menurut prof. subjektif apabila perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan. tujuan para pihak yang membuat perjanjian semacam itu, yakni melahirkan perikatan hukum, telah gagal. jadi, tidak ada dasar untuk saling menuntut muka hakim. hal ini sejalan dengan pernyataan elly ekawati dan berlin buono yang menjelaskan mengenai perbedaan antara batal demi hukum akibat dianggapnya syarat objektif dan pembatalan jika syarat subjektif sebagaimana diatur dalam kuh perdata tidak terpenuhi. adapun penjelasannya yaitu: "salah satu pembeda antara batal demi hukum dengan pembatalan dilihat dari ada tidaknya tuntutan muka pengadilan untuk membatalkan prjanjian harus ada tuntutan, sedangkan batal demi hukum tidak harus ada tuntutan". dengan demikian apabila suatu perjanjian batal demi hukum secara otomatis batal dan tidak perlu dimintakan pembatalan muka pengadilan hakim bahwa ketika analisa tersebut dikontraskan dengan dalam ketenagakerjaan yaitu yang menyatakan perjanjian kerja dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (adanya pekerjaan) dan huruf () suatu sebab yang batal demi hukum. khusus syarat yang bertentangan dengan undangundang, beberapa syarat perjanjian kerja yang dilarang juga diatur dalam ketenagakerjaan yaitu dalam dan ketenagakerjaan, yaitu yang diujikan oleh pemohon. misalnya, dalam ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu harusn ketenagakerjaan disebutkan bahwadan disebutkan bahwa.budi arie setiap, pemohon panel barus, pemohon ii: hendrik diskon sirait, pemohon iii: abdul david permana, pemohon iv: robin maulana, pemohon miso, pemohon vi: tigny, pemohon vii: guntur siregar, pemohon viii: heru yazid, pemohon ix: sinnalawati zikani lebur, pemohon piton adhi, pemohon xi, dan purwantani wurjayanti, pemohon xii, yang kesemuanya memberikan kuasa kepada sungguh hamonangan sirait, s.h., laporan situmorang, s.h., m.h., dan sidik, s.h.i.ngujian angka ddalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal oktober kuasa hukum pemohon telahermohonan nomor puu xii yaitu pengujian konstitusionalitasery satria pamungkelemen yogosam, md. ip. tempat tanggal lahir obama, april alamat obama desa kelurahan obama, kecamatan obama, kabupaten mamberamo tengah, provinsi papua nama leonard dosa tempat tanggal lahir lingua, agustus alamat obama, desa kelurahan obama, kecamatandobel amir, s.h., kn.: muh. satu pali, s.h.: vi) totok prasetiyanto, s.h.: vii) kristiani musik, s.h.: viii) samsudin, s.h.: ix) robinson, s.h.: kamal abdul azis, s.h.: xi) melissa christians, s.h. dan xii) syarifuddin, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum pada alfonso partners law office yang beralamat the tower, floor, suitebudi suyanto, s.h.: ii) supriyadi adi, s.h.: iii) subagiyanto, s.h.: dan iv) jan sultan saragih, s.h., yaitu advokat yangalamat obama, kabupaten mamberamo tengah, provinsi papua nama jonas menolak, sos.petrus ii, s.h.: ii) rahman ramli, s.h.: iii) johannis maturbongs, s.h., yaitu advokat dan pengacara pada kantor dan konsultan hukum pieter ell, s.h. rekan yang beralamat jalan sosial nomor padang bulan, berpura, jayapura, provinsi papua, dan gedung putera lantai jalan gunung seharisertapemohon sangat berkeberatan atasamberamo tengahkepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo, dan masif dengan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh memohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten dengan menghilangkan hasil perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut pemohon) dan nomor urut distrik megambilis dan distrik eragayam, selanjutnya pada saat rekapitulasi memohon menggelembungkan suara pasangan calon nomor urut dan terdapat konspirasi antara memohon dengan pasangan calon nomor urut mana memohon dengan segala cara melakukan pelanggaran pelanggaran untuk berupayabagai kecuranganham pegawai, s.h., dan jonas menolak, sos, bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo, dan masif baik dilakukan oleh memohon maupun oleh pasangan calon nomor urut atas nama ham pegawai, s.h., dan jonas menolak, sosanpa dilakukan pemungutan suara serta memohon memindah pindahkan suara pasangan calon mana tindakan memohon tersebut bertentangan dengan undang undang dan peraturan kpu: bahwa pada saat pencoblosan dilakukan, terdapat (enam) tps (empat) kampung distrik kelima tidak menerima distribusi kotak suara antara laimasyarakat pemilih yang berdomisili kampung tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya: bahwa pada tanggal desember saat hari pemungutan suara seluruh wilayah kabupaten mamberamo tengah dilaksanakan, ternyata masyarakat pemilih yang berdomisilitidak dapat menggunakan hak pilihnya oleh karena tidak tersedianya kotak suara, berita acara dan formulir masing masing tps, bahwa kotak suara, berita acara dan formulir dan baru diterima oleh kpps dan pps pada tanggal desember namun pemungutan suara kampung dogobak, kampung anime, kampung yagabur dan kampung plane distrik kelima, juga belum dilaksanakan oleh memohon: bahwa pada tanggal desember saat dilakukan pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara distrik kelima, ternyata kpps dan ppsmembacakan berita acara penghitungan hasil perolehan suarasaksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut serta masyarakat dari (empat) kampung tersebut melakukan protes dan keberatan kepada memohon dengan alasaidak pernah dilakukan pemungutan suara, bahwa keberatan saksi saksi tingkat distrik dan masyarakat pemilih tersebut diabaikan oleh memohon, mana memohon menyerahkan keberatan tersebut kepada panwascam distrik killed dan panwascam menyarankan agar saksi saksi tingkat distrik menempuh proses hukum melalui mahkamah konstitusi, bahwa dengan adanya protes dan keberatan dari saksi saksi dan masyarakat dari (empat) kampung yang tidak diakomodir oleh memohon, maka kepala kampung kelima, kepala kampung nigeria, kepala kampung anime dan kepala kampung tikapura tidak ingin menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara kepada ppd distrik killed sampai permasalahan dari (empat) kampung atas diselesaikan dilebarkan oleh memohon dan faktanya masing masing kepala kampung atas mengantar langsung berita acara rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat tps kepada kpu kab. mamberamo tengah memohon): bahwa selanjutnya ppd tetap melanjutkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dengan hasil sebagai berikut: bahwa saat memohon melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten, hasil yang diperoleh untuk distrik kelima adalah sebagai berikut: bahwa dengan adanya kejadian dan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon atas, maka jelas dan terang memohon nyata nyata tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggaraeragayam dengan cara tidak mengakomodir hasil perolehan suara dari tps yang terdiri dari tps kampung bisbol, tps kampung page dan tps kampung anjlok mana tindakan memohon tersebut bertentangan dengan undang undang dan peraturan kpu: bahwa distrik eragayem terdapat kampung dan tps, mana dpt pendistribusian logistik pemilu distrik eragayam baru dilakukan pada tanggal desember bahwa memohon telah melakukan pelanggaran pemilu terhadap proses pendistribusian logistik karena logistik pemilu dimasukkan dalam karung dan bukan dalam kotak suara. bahwa pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara distrik eragayam dilakukan pada tanggal desember dari tps distrik eragayem pada saat dilakukan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik eragayam ternyata masih ada tps yang belum masuk yaitu tps kampung asal, tps kampung page, tps kampung anjlok. sehingga hasil rekapitulasi sementara adalahrekapitulasi tingkat distrik eragayam, saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut mengajukan keberatan dan meminta kepada ppd untuk menghentikan penghitungan suara sebelum (tiga) tps yaitu tps kampung asal, tps kampung page dan tps kampung anjlok memasukkan hasil perolehan suaranya untuk diplenokan, namun keberatan tersebut tidak diakomodir oleh ketua ppd distrik eragayam. bahwa pada tanggal desember ketua ppd dan anggota ppd distrik eragayam berangkat distrik obama untuk melakukan pleno rekapitulasi yang kedua kalinya untuk distrik eragayam tanpa mengakomodir (tiga) tps yang belum masuk yaitu tps kampung asal, tps kampung page dan tps kampung anjlok. hasil pleno rekapitulasi yang kedua adalah sebagai berikut pasanga(tiga) yakni tps kampung asal, tps kampung page dan tps kampung danilo memasukkan hasil perolehan suara pasangan calon masing masing tps, maka ketua ppd kembali melakukan perubahan terhadap hasil pleno rekapitulasi distrik eragayam, maka hasil perolehan suara berubah menjadidilakukan pleno tingkat kabupaten ternyata hasil perolehan suara untuk distrik eragayam adalah sebagai berikuthasil perolehan suara pasangan calon dibacakan oleh ketua ppd distrik eragayam kantor kpu kabupaten mamberamo tengah, saksi pasangan calon nomor urut dan mengajukan keberatan karena hasil perolehan suara pasangan calon tidak sesuai dengan hasil yang ada khususnya tps kampung asal, tps kampung page dan tps kampung anjlok karena faktanya hasil perolehan suara pasangan calon yang benar (tiga) tps tersebut adalah sebagai berikut: tps kampung asalpageanjlok adalahberdasarkan seluruh uraian tersebut atas, maka seharusnya hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut adalah sebanyak suara, bahwa dari seluruh rangkaian proses penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon tersebut terbukti memohon telah melakukan pelanggaran yang sangat serius terhadap asas asas pemilu yang judul karena memohon jelas jelas tidak konsisten dan sengaja melakukan pengeboman terhadap hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut mana memohon dengan sengaja menghilangkan suara pasangan calon nomor urut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut pihak terkait).kabupaten memohon menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara ppd distrik megambilis yang dibuat sendiri atau direkayasa, mana hasil rekapitulasimasam serta kpps tps dan tps kampung hisyam tindakan memohon tersebut bertentangan dengan undang undang dan peraturan kpu: bahwa daftar pemilih tetap dpt) yang sudah ditetapkan oleh memohon untuk distrik megambilis adalah sebanyak terdiri dari (empat) kampung dan (tujuh) tps. dpt kampung megambilis sebanyak terdiri dari (dua) tps, dpt kampung tari sebanyak terdiri dari tps, dpt kampung masam sebanyak terdiri dari tps, dan dpt kampung hisyam sebanyak terdiri dari tps, bahwa pada tanggal desember telah dilaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara distrik megambilis. perolehan suara yang diplenokan saat itu adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tps dan tps kampung megambilis serta tps kampung tari, sehingga anggota ppd dan para saksi pasangan calon belum menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara. alasan berita acara belum ditandatangani oleh karena perolehan suara tps dan tps kampung kemasan serta tps dan tps kampung hisyam belum ada: bahwa saat itu, ada kesepakatan dari ketua ppd dan anggota ppd beserta saksi saksi pasangan calon agar hasil penghitungan perolehan suara tps dan tps kampung kemasan serta tps dan tps kampung hisyam rekap kantor kpu kabupaten mamberamo tengah dengan pertimbangan, tps tps tersebut berada lebih dekat dari ibu kota kabupaten: bahwa pada saat hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara distrik megambilis ingin dibacakan oleh anggota ppd distrik megambilis, saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan (dua) orang anggota ppd distrik megambilis, menyampaikan keberatan secara lisan dengan alasan terdapat (dua) hasil penghitungan suara yang diperoleh distrik megambilis, bahwa keberatan tersebut diakomodir oleh memohon dengan cara memohon menerima hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ppd distrik megambilis yang dibawa oleh anggota ppd bernama waropen polong, namun kenyataannya pada saat pembacaan hasil rekap ternyata yang dibaca adalah hasil rekapitulasi yang direkam luar kota kabupaten (rekapitulasi yang diberikan oleh ketua ppd distrik megambilis yang diantar oleh orang anggota ppd yang bernama lauren seh dan mathias fois versi ketua ppd), mana perolehan suara dari masing masing pasangan calon adalah, bahwa hasil rekapitulasi distrik megambilis yang dibacakan oleh anggota ppd tersebut adalah hasil penghitungan yang direkayasa dan tidak sesuai dengan hasil penghitungan yang diperoleh dari ketua kpps distrik megambilis. berdasarkan hasil untuk tps dan tps kampung kemasan serta tps dan tps kampung hisyam, perolehan suara adalah sebagai berikut:dengan demikian, maka seharusnya perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut pemohon) untuk hasil rekapitulasi distrik megambilis adalah sebagai berikut:dengan adanya perbedaan hasil perolehan suara tingkat ppd distrik megambilis, maka terdapat selisih perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut sebanyak suara: bahwa akibat memohon menerima hasil rekapitulasi yang dibuat secara rekayasa oleh ketua ppd distrik megambilis, maka suara yang diperoleh pemohon tps dan tps kampung kemasan serta tps dan tps kampung hisyam distrik megambilis dialihkan pasangan calon nomor urut dan pasangan calon lainnya, bahwa tindakan memohon tersebut, jelas jelas bertentangan dengan undang undang dan peraturan komisi pemilihan umum, bahwa memohon dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten mamberamo tengah tahun tidak bersikap netral melainkan berupaya memihak dan memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa tiga dari lima anggota komisioner kpud mamberamo tengah adalah anggota partai, yakni: ketua komisioner kpud alias jiwa, adalah pengurus partai pelopor, dominus biniangggelo, adalah pengurus partai demokrat dan efek payokwa, s.th,ma adalah pengurus partai golkar. dengan menjabat sebagai pengurus partai, anggota komisioner ini membuat kebijakan yang merugikan pemohon selaku calon independen. bahwa memohon dan pasangan calon nomor urut telah melakukan konspirasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo tengah tahun mana memohon dengasengaja telah menghilangkan suara pemohon dan memindahkan perolehan suara pemohon kepada pasangan calon urut nomor tindakan memohon tersebut sangat bertentangan dengan undang undang dan asas asas penyelenggaraan pemilukada. oleh karena itu, telah terbukti memohon dengan sengaja dan nyata nyata melakukan pelanggaran yang menghilangkan dan memindahkan perolehan suara pemohon kepada pasangan calon nomor urut mana dampak dari tindakan memohon telah menimbulkan kerugian bagi pemohon, sehingga patut dan adil apabila mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo tengah tahunn pasangan calon nomor urut yang dilakukan dengan sengaja, terstruktur, sistematis, dan masif pada proseslebih khusus bagi kepentingan masyarakat kabupaten mamberamo tengah: bahwa jika memohon tidak menghilangkan perolehan suara pemohon pada (dua) distrik tersebut, maka sepatutnya pemohon adalah pasangan calon yang secara hukum dapat ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo tengah tahun bahwa kpu kabupaten belum membacakan dan menandatangani berita acara karena terjadi keributan tempat pleno, selanjutnya kpud naik hell koper jayapura. terjadinya keributan tersebut disebabkan oleh karena: rekaman jumlah perolehan suara masing masing kandidat (dua) ppd berbeda dengan rekaman jumlah perolehan suara yang disampaikan pada pleno kpu yaitu distrik eragayam dan megambilis. jumlah perolehan suara melebihi dpt pada (dua) distrik tersebut. terdapat (dua) rekaman perolehan suara ppd megambilis dan belum pernah ada pleno ditingkat ppd. tim sukses saksi dari beberapa kandidat meminta kpu menyelesaikan masalah masalah tersebut atas, namun kpu menyarankan buat keberatan dan diajukan gugatan mahkamah konsitusi melalui mekanisme hukum (bukti surat bupati). bahwa berdasarkan uraian yang didukung oleh fakta hukum atas, maka seyogyanya hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:kain bikin,s.h. dan timotius karena maka seharusnya yang ditetapkan oleh memohon sebagai pasangan calon terpilih adalah pemohonyatakan tidak sah dan tidak mengikatmerintahkan memohon kpu kabupaten mamberamo tengah untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut (empat) yaitu elemen yogosam, amd. dan leonard dosa sebagai pasangan caloamberamo tengah tahun dengan perolehan suara yang benar sebagai berikut,calvin bikin,s.h. dan timotius karenaseluruh tps kabupaten mamberamo tengah,(dua) distrik, yaitu distrik megambilis dan distrik eragayammedia cetak harian cendrawasih pos hari kamis, desember judul berita pasangan panas menang mutlak halaman dan bukti fotokopi lampiran keputusan kpu mamberamo tengah(perubahan)jumlah dpt dalam penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah, bertanggal november bukti fotokopi,keputusan kpuerrtanggal desember, bertanggal desember bukti fotokopi surat bupati kabupaten mamberamo tengah nomor p86 bup mt bukti fotokopi surat ketua dprd kabupaten mamberamo tengah nomor dprd k p kab mt x11 bukti fotokopi dokumentasi foto pemungutan suara kampung tari tps distrik megambilis: bukti fotokopi foto rekapitulasi kpu kabupaten mamberamo tengah, bukti fotokopi foto rekapitulasi distrik kelima, bukti fotokopi foto rekapitulasi distrik eragayamj, bukti fotokopi foto rekapitulasi distrik obamdivis: bukti fotokopi dewan pimpinan daerah partai golongan karya provinsi papua nomor kep dpd golkar!ix tentang pengesahan komposisi dan personalia dewan pimpinan daerah partai golkar kabupaten mamberamo tengah masa bakti bukti fotokopi daftar calon tetap anggota dprd kabupaten mamberamo tengah daerah pemilihan iii (tiga) provinsi papua, pada pemilihan umum tahun bukti fotokopi dewan pimpinan pusat partai pelopor nomor b sk dpp w.amberamo tengah provinsi papupd vii, bukti fotokopi surat kpu kabupaten jayawijaya nomor kpu jwy! vi perihal klarifikasi keterlibatan parpol bagi calon anggota kpu kabupaten pemekaran: bukti fotokopi suratmamberamo tengah tertanggal januari bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mamberamo tengah provinsi papua nomor dprd mt x perihal klarifikasi kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilukada dan penolakan terhadap legalitas keanggotaan kpu kabupaten mamberamo tengah bertanggal oktober bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor ac g.tun ptun.jpr bertanggal april bukti fotokopi surat pengaduan masyarakat peduli pembangunan mpp mt) kabupaten mamberamo tengah nomor mpp mt vii bertanggal juli perihal surat pengaduan: bukti fotokopi bukti lampiran laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ham pegawai, s.h.tarik, distrik megambilis: bukti fotokopi formulir c kwk.kpu tps kampung megambilis, distrik megambllis, bukti fotokopi formulir c kwk.kpu tps kampung anjlok, distrik eragayam, bukti fotokopi tanda tangan, kepala kampung page, distrik eragayam, sekaligus sebagai ketua kpps tps kp. page: bukti fotokopi tanda tangan kepala kampung asal, distrik eragayam sekaligus sebagai ketua kpps tps kp. asal, bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) distrik megambllis: bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) distrik eragayamj, bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) distrik kelima, bukti fotokopi daftar honor panitia pemungutan distrik ppd) bulan maret dan november distrik megambillis: bukti fotokopi surat rekapitulasi dukungan pasangan perseorangan elemen yogosam, md. dan leonard dosa untuk maju dalam pilkada mamberamo tengah tahun bukti audio visual pleno rekapitulasi tingkat kabupaten mamberamo tengah desember bukti audio visual pleno rekapitulasi distrik kelima, selain itu, pemohon juga mengajukan (empat taman tag saksi adalah ketua dprd kabupaten mamberamo tengah: pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten terjadi keributan karena distrik kelima terdapat kampung tps) yang tidak melakukan pemungutan suara, selain itu distrik eragayam terdapat tps kampung) yang hasilnya tidak diakomodir oleh ppk dan ppd, serta distrik megambilis terdapat kampung tps) yang tidak diplenokan dj, saksi pasangan calon mengajukan keberatan terhadap hal tersebut tetapi memohon tidak menanggapi melainkan tetap membacakan ketetapan memohon, selanjutnya memohon meninggalkan lokasi dengan perlindungan aparat kepolisian, anggota kpu bernama (alm). dominus binianggelo dan efek payokwa adalah pengurus partai politik: bupati telah melaporkan kepada gubernur bahwa terdapat dua distrik yang belum rekapitulasi, saksi tidak pernah mengirim surat kepada kpu mamberamo tengah untuk meminta penjelasan mengenai adanya tps yang belum rekapitulasi dalam pleno kabupaten, melainkan saksi membuat kronologis peristiwa, dan bupati yang berkirim surat: memohon dan panas langsung dievakuasi saat terjadi keributan ple terdapat papan (plant) yang disita masyarakat dan saat ini ditunjukkan hadapan sidang. perolehan suara papan tersebut belum terekam oleh kpu kabupaten mamberamo tengah, pleno kpu mamberamo tengah dilaksanakan pada desember tetapi ternyata dalam pleno tersebut ada beberapa tps dalam beberapa distrik yang belum terekam: waropen polong saksi adalah anggota ppd distrik megambilis: dua kampung, yaitu tari dan megambilis, distrik megambilis tidak melaksanakan rekapitulasi distrik, terdapat perbedaan hasil rekapitulasi antara hasil tingkat ppd dengan rekapitulasi tingkat kabupaten, terdapat dua rekapitulasi ppd megambilis, yaitu versi buatan ketua ppd yang dibuat luar daerah kabupaten dan versi buatan saksi yang berisi rekapitulasi tps, saksi menunggu kehadiran ketua ppd megambilis, namun karena ketua ppd tidak hadir maka saksi dan kepala kampung membuat rekapitulasi sendiri yang berisi perolehan suara dari tps. rekapitulasi yang diajukan kepada kpu kabupaten mamberamo tengah ditolak oleh memohon: jabatan benda saksi adalah anggota ppd distrik megambilis: pemungutan suara kabupaten mamberamo tengah dilaksanakan pada desember rekapitulasi tps kampung megambilis dan tps kampung tarik dibuat wamena oleh petugas tps lain yang disuruh oleh ketua ppd distrik megambilis, dan kemudian hasilnya dibawa obama, rusak endambia saksi adalah kepala kampung masam sekaligus ketua pps tps kampung masam, distrik megambllis: kampung kemasan terdiri dari dua tps, perolehan suara tps adalah pasangan calon nomor urut memperoleh suara, sedangkan pasangan lain tidak memperoleh suara. dpt berjumlah pemilih. surat suara cadangan berjumlah surat suara, perolehan suara tps adalah pasangan calon nomor urut memperoleh suara: pasangan calon nomor urut memperoleh suara, dan lainnya tidak memperoleh suara. dpt berjumlah pemilih, dan surat suara cadangan berjumlah surat suara, kedua tps menggunakan sistem noken atau sistem ikat yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut tps noken dilakukan dengan memasukkan semua surat suara termasuk surat suara cadangan, masyarakat mengetahui bahwa pasangan calon nomor urut adalah anak adat setempat: rtius endambia saksi adalah saksi dari pasangan calon nomor urut tps kampung masam, distrik megambilis: saksi membenarkan keterangan saksi rusak endambia, pemungutan suara tps kampung masam menggunakan sistem ikat dengan mengisi noken, tidak memperoleh suara. dpt berjumlah pemilih, dan surat suara cadangan berjumlah surat suara, dalam rekapitulasi tidak ada keberatan dari para saksi: polimer libur saksi adalah kepala kampung hisyam, distrik megambillis:pemungutan suara menggunakan sistem noken dengan kesepakatan para tokoh masyarakat, dalam rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon lain, filem fois saksi adalah kepala pos distrik bei, perolehan suara tps kampung tarmentara dpt berjumlah pemilih: pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari para saksi, korban tag saksi adalah kepala kampung page, distrik eragayam, sekaligus ketua tps kampung page, dpt berjumlah pemilih, surat suara cadangan berjumlah surat suara. pasangan calon nomor urut memperoleh suara sedangkan pasangan lain tidak memperoleh suara, pemungutan suara menggunakan sistem noken, tidak ada keberatan dari para saksi: nomor tag saksi adalah anggota kpps tps kampung page, membenarkan keterangan saksi korban tag, para tokoh masyarakat setuju suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut karena yang bersangkutan adalah anak adat mamberamo tengah, pile berendam saksi adalah kepala kampung arson, distrik eragayam, sekaligus ketua pps arson, masyarakat setuju untuk memberikan suara kepada elemen yogosam pasangan calon nomor urut dengan sistem noken: pasangan calon nomor urut memperoleh suara, sementara pasangan lain tidak memperoleh suara, surat suara cadangan berjumlah surat suara tidak terpakai, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon lainnya, amis yogosam saksi adalah kepala kampung anjlok, distrik eragayam, sekaligus ketua pps, pemungutan suara menggunakan sistem noken, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, ardi giat saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps anjlok, membenarkan keterangan saksi amis yogosamy, harus saksi adalah ketua forum masyarakat peduli pembangunan kabupaten mamberamo tengah, kabupaten mamberamo tengah terdiri dari lima distrik: kpu mamberamo tengah menjadwalkan pemilukada dilaksanakan pada desember logistik yang didistribusikan tidak lengkap. terdapat kotak suara yang tidak ada formulir berita acaranya, distrik kelima melaksanakan pemungutan suara pada desember karena masyarakat menolak pemilukada tanggal desember dengan alasan tidak ada formulir berita acara. bahkan ketika bupati dan ketua kpu mamberamo tengah turun distrik kelima untuk meminta agar pemilukada tetap dilaksanakan desember masyarakat tetap menolak: enam tps desa, yaitu desa dogobak, desa yagabur, desa plane, dan desa togirik sinaga, semua logistik pemungutan suara dibawa aparat desa tetapi tidak diantar tps sehingga tidak dilaksanakan pemungutan suara, namun ternyata ada rekapitulasi suara: undi jiwa saksi adalah ketua lsm pijak keadilan, pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten mamberamo tengah, memohon memihak salah satu pasangan calon dengan mengalihkan perolehan suara pasangan calon tertentu, saksi telah mengajukan keberatan kepada memohon:tanggal januari dengan uraiabupaten mamberamo tengah nomor tahun dan berita acara nomor balah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilukada kabupaten mamberamo tengah tahun dalam proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten mamberamo tengah yang dilaksanakan oleh memohon, pemohon merasa kepentingannya rujupada angka iii.jelis hakim mahkamah. iv. dalam pokoksebagai berikut: pemohon mendaliltanpa dilakukan pemungutan suara. pemohon mendalilpemohon mendalilpemohon mendalilhadap dalil pemohon yang menyata: tps dan tps kampung dogobag: tps kampung anime: tps kampung yagabur dan tps dan tps kampung plane, tanpa dilakukan pemungutan suara. bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan keliru, pendistribusian logistik pemilu distrik kelima telah dilakukan oleh ppd dan pps masing masing kpps termasuk dalamnyahwa sebagaimana biasa dalam pelaksanaan pemilu baik pada pemilu dpr, dpd, dprd, dan pemilu presiden, distrik kelima masyarakat adat menggunakan sistim noken rekap atau dihitung oleh kpps yang selanjutnya tingkat distrik direkam oleh ppd. dengan demikian perolehan suarukanlah perolehan suara yang dikarang atau dipindah pindahkan oleh ppd memohon secara sewenang wenang, tetapi perolehan suara sah yang telah ditetapkan melalui musyawarah oleh masyarakat adat masyarakat pemilih berdasarkan kesepakatan (sistem pemungutan suara menggunakan sistim noken, telah diakui oleh mahkamah konstitusi melalui beberapa putusnya). bahwa sesuai dengan rekap ppd distrik kelima berdasarkan rekaman pps dan kpps adalah sebagai berikut: rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik kelima kabupaten mamberamo tengah tahun tanggal desember nama pasangan calon kepala daerah dan hasil uru wakil kepala daerah perolehan suara david pegawai,s. sos dan simon combo ' bab sioslobushodiaon sos daniel tabung, pd, sedanlukas polong ' elemen yogosam. mad. dan leonard dosa calvin bikin, dan timotius karena ' ) ) | jumlah surat suaratidak sahyang menyatabahwa dalil pemohon tersebut atas sangatlah tidak benar, keliru dan mencoba memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya. bahwa tidak benar pendistribusian logistik dilakukan pada tanggal desember yang benar adalah pada tanggal desember sebelum terjadinya pemungutan suara. demikian juga dalil pemohon yang menyatakan pendistribusian logistik dilakukan dengan karung ini tidak sepenuhnya benar karena pendistribusian logistik oleh memohon ppd dan pps menggunakan dua cara yaitu memakai kotak suara dan memakai karung. untuk daerah daerah atau distrik distrik yang dapat jangkau dengan transportasi mobil, pendistribusian logistik pemilu menggunakan kotak suara dalam keadaan terkunci. sedangkan untuk daerah daerah atau distrik distrik yang secara geografis tingkat kesulitannya tinggi, pendistribusian logistik pemilu dengan menggunakan pesawat kecil helikopter dengan cara memasukan karung dalam keadaan tersegel, hal ini dimaksudkan agar pesawat kecil yang mengangkut logistik pemilu dapat memuat banyak. terhadap cara pendistribusian dengan memasukan dalam karung secara substansi tidak menyalahi ketentuan hukum, malah justru memberikan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemilukada daerah daerah terpencil seperti kabupaten mamberamo tengah. cara cara yang demikian oleh putusan mahkamah konstitusi dibenarkan melalui putusan putusnya putusan php kabupaten keerom). benar bahwa rekapitulasi penghitungan suara distrik eragayam dilakukan pada tanggal desember yang dihadiri oleh pps, kpps, panas distrik, saksi saksi pasangan calon dan mustika distrik eragayam. semua perolehan suara dari masing masing pasangan calon dari seluruh tps tps) termasuk tps kampung asal, tps kampung page dan tps kampung anjlok telah direkam sesuai dengan hasil rekap yang dilakukan oleh pps kpps, dan hasilnya rekapitulasi ppd distrik eragayameragayam berdasarkan rekap tps david r.ham daniel elemen calvin suara pegawai pegawai, tabung, yogosam. bikin, sah sos sh.m. pd, mad. dan tiap tps dan dan dan dan timotius simon jonas lukas leonard karena combo menolak, polong dosa sos desa wanita tps desa yabeadili tps desa eragayam tps desa tenggara seek garam ln jae te no kecssiocatahbtstd mennnnnnk danny guns bebas mag tps kesan mas kena ajaran desa anjlok tps1 jumlah perolehan among man mecca non dbammoacsam emumremap bahwa hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh ppd distrik eragayam tersebut atas inilah yang dijadikan dasar oleh komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo oleh memohon dilaksanakan pada tanggal desember setelah memohon menerima berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara dari panitia pemilihan distrik ppd) pada tanggal, desember masing masing dari distrik eragayam: distrik ilga, distrik kelima, distrik obama, dan distrik megambllis. selanjutnya memohon menyusun jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara tingkat kabupaten dan mengirim surat pemberitahuan kepada masing masing pasangan calon melalui tim suksesnya, panitia pengawas panas) pemilukada kabupaten mamberamo tengah, ketua dan anggota panitia pemilihan distrik ppd): musica kabupaten mamberamo tengah, dan tokoh tokoh adat dan tokoh masyarakat kabupaten mamberamo tengah, untuk menghadiri rapat pleno kpu kabupaten mamberamo tengah guna melaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil suara tingkat kabupaten, pada tanggal desember pada tanggal desember memohon melaksanakan rapat pleno dengan agenda pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada tingkat kabupaten mamberamo tengah. rapat pleno kpu kabupaten mamberamo tengah dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh para undangan masing masing saksi saksi dari masing masing pasangan calon: panas kabupaten: ketua dan anggota ppd lima distrik: musica kabupaten mamberamo tengah: ketua ketua pps dan sebagian kpps, dan tokoh tokoh adat dan tokoh masyarakat kabupaten mamberamo tengah. saksi dari pemohon juga hadir pada saat itu hadir. adapun hasil perolehan suara dari masing masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut: rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten mamberamo tengah tahun tanggal desember nama pasangan calon kepala daerah dan wakil hasil prosentase urut kepala daerah perolehan yo) suara davidpagawak,s. sos dan simon combo r.ham pegawai, sh.m. dan jonas menolak, sos daniel tabung, pd, sedanlukaspolona eremenyogosam. mad. dan leonardo ' ' kalvinbilin, dan timotius karena ' ) o) e| jumlah surat suara sah o222060| jumlah surat suara tidak sah pat saat tan dan surat oara rar bar jumlah pemilih tetap bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kpu kabupaten mamberamo tengan) tersebut atas didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara (lima) distrik se kabupaten mamberamo tengah masing masing yaitu distrik eragayam: distrik liga: distrik kelima: distrik obama, dan distrik megambilis, yang dilakukan oleh panitia pemilihan distrik ppd). adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara selengkapnya tingkat distriktingkat distrik kabupaten mamberamo tengah calon distrik distrik distrik distrik distrik perolehan eragayam ilga kelima obama mirabilis suara david pegawai,s. so: profesionalitas: akuntabilitas:amberamo tengahamberamo tengah nomor urut dalam pemilukada yaitu r.ham pegawai,sh.,m. si., dan jonas menolak,s. sos, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil pemilukada kabupaten mamberamojumlahsuara sah seri s206 soc7 sana aaa lol 'bansuaramparsah sera so07 datar meminta sore ser selanjutnya oleh pemohon, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten mamberamo tengah sebagaimana tersebut atasbeserta lampiran model db kwk.kpu: dan lampiran model db1 kwk.kpu). bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan kpu nomor tahun mana dinyatamaka selanjutnya memohon menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut atas nama ham pegawai, sh. dan jonas menolak, sos, dengan perolehan suara sebanyak: suara sah atau setara dengan tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh persen) ditetapkan. ketetapan inierdasarkan hasil rapat pleno tersebut, maka tidak benar jika pemohon menyatakan bahwa memohon melakukan penghilangan atau memindahkan perolehan suara dari pemohon. bahwa selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan panitia pemilihan distrik ppd) distrik eragayam dinyatakan melakukan rapat pleno yang kedua dan tidak mengakomodir tps adalah sangat tidak benar dan memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, karena justru sebaliknya pemohon dengan melakukan kolusi bersama sekretaris ppd dan satu orang anggota ppd distrik megambilis, membuat rekapitulasi perolehan suara fiktif dalam bangko rekapitulasi model da kwk.kpu, model da. kwk.kpu dan lampiran model da. kwk.kpu) yang ditandatangani oleh sekretaris dan satu orang anggota ppd distrik megambilis, selanjutnya oleh sekretaris ppd megambilis pada saat rapat pleno kpu kabupaten mamberamo tengah, pada tanggal, desember diserahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah memohon), namun karena memohon mengetahui bahwa yang dilakukan oleh sekretaris ppd dan satu anggota ppd distrik tidak benar dan juga tidak penekan tingkat ppd, maka memohon tolak dan tidak menerimanya, karena memohon telah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara distrik megambilis yang sah dan sudah diplenokan model da kwk.kpu, model da. kwk.kpu dan lampiran model da. kwk.kpu) yang diserahkan pada tanggal desember, dan ditandatangani oleh ketua dan tiga orang anggota ppd, demikian juga ditandatangani oleh saksi saksi dari pasangan calon, masing masing pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut terhadap dalil pemohon yang menyatabahwa dalil pemohon sebagaimana tersebut atas adalah keliru dan tidak benar, karena perolehan suara dari masing masing pasangan calon distrik megambilis telah penekan oleh ppd distrik megambilis pada tanggal desember yang dikuti ditandatangani oleh (empat) anggota ppd, yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara distrik megambilis model da kwk.kpu dan lampiran. adapun hasil rekapitulasi distrik megambilismegambilis berdasarkan rekap tps nama perolehan tingkat tps jumlah pasangan calon ds.mg ds.mg ds.tarik ds.hms ds.hms ds.hanya ds.hanya tps. tps. tps. tps. tps. tps. tps. david pegawai,s.ann aa) rol 200l asal ssl sal sll sol sah iapaesan tidak sah jumlah suara sah dan suara tidak kerap apl 200l asal 2sl sll sol tetap bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh ppd megambilis, pasangan calon elemen yogosam mad. dan leonard dosa pemohon) memperoleh suara sebanyak suara. dengan demikian tidak benar jika pemohon menyatakan memohon mendapatkan suara sebesar dan tidak benar memohon menerima hasil rekapitulasi distrik megambilis yang direkayasa. terkait dengan daftar pemilih tetap dpt) ditetapkan pada tanggal november semua pasangan calon bupati dan wakil bupati atau masing masing tim sukses dari masing masing pasangan calon diberitahu dan diundang dalam rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah: semua pasangan calon atau tim suksesnya hadir dan menyetujui penetapan dpt, dengan disaksikan oleh panas kabupaten mamberamo tengah dan tidak ada satu pasangan calonkan yang menyatakan keberatan terhadap penetapan dpt. adapun jumlah daftar pemilih tetap dpt) yang disetujui dan ditetapkan dalam pemilukada kabupaten mamberamo tengah tahun adalah sebagai berikut: jaw aah pan emas rana jumlah sedangkan terkait dengan pembagian empat kampung dan tujuh tps, dapat dilihat dari daftar masing masing kampung dan masing masing tps, dalam bukti memohon (bukti terhadap dalil pemohon yang menyatabahwa dalil pemohon yang menyatakan ada tiga anggota kpu kabupaten mamberamo tengah sebagai anggota partai adalah dalil yang mengada ada, tidak benar dan tidak relevan dengan pokok masalah yang diajukan dalam permohonan keberatan pemohon. karena setiap anggota kpu kabupaten mamberamo yang ditetapkan oleh kpu telah dilakukan seleksi secara ketat terkait dengan independennya, dan saksinya juga sangat tegas jika terbukti, diberi sanksi paw, sebagaimana yang telah dilaksanakan pada keanggotaan kpu kabupaten mamberamo periode yang lalu. terhadap dalil pemohon yang menyatakan memohon melakukan konspirasi dengan pasangan calon nomor urut juga tidak benar dan mengada ada, karena selama memohon melaksanakan pemilukada kabupaten mamberamo tengah, tidak ada protes apapun yang dilakukan oleh panas, baik tingkat distrik, maupun tingkat panas kabupaten, demikian juga dari masyarakat. berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, maka sangat naif jika pemohon menyatakan memohon melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik dan menyatakan memohon tidak independen. terhadap hasil rekapitulasi yang buat oleh pemohon, secara tegas memohon menolaknya karena tidak sesuai dengan fakta yang benar dan pembuatannya tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yangjugatanggal, desember beserta lampiran model db kwk.kpu, dan lampiran model db1 kwk.kpu), tentang pembahasan dan penetapan perubahan:bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun bukti keping softcopy dpt kabupaten mamberaeragayamilgkelimobama, tertanggal desember model da kwk.kpu.tertanggal desember model b kwk.kpu partai politik. dan natalie karena pemohon), yang menyatakan bahwa semua berkas yang diajukan oleh pemohon belum lengkap.emi animo dan saham pegawai, s.h., si., dan sdr. jonas menolak, sos, tanggal novemberupaten. pegawai, sh, dan ronnas menolak,ewan pimpinan cabang dpc)ewan pimpinan cabang dpc) partai kasih demokrasi indonesia padi) kabupaten mamberamo tengah nomor dpc. padi viii tertanggal agustus nomor d rek ax pks i tentang. papuaii. kedudukan hukum legal standing david pegawai, sos. dan simon combo. bukti fotokopi surat keputusan kpu kabupaten mamberamo tengah nomor sk kpu mt vi11 tentang pengangkatan panitia pemilihan distrik ppd) dan panitia pemungutan suara pps) se kabupaten mamberamo tengah, tertanggal agustus dan laporannya: nama nama ppd distrik megambilis: alpinus benda ketua) matias fois anggota) rony barbar anggota) lauren she, sh. anggota) sepi fois anggota. model kwk.kpudibunggenabudegamlbilisininaogokinokulainotbisbolpageanjlok, distrik eragayam, kabupaten mamberamo tengah. model d kwk.kpu) desember bukti fotokopi rekomendasi panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo tengah nomor ipanwaslu kada mt xi1 tentang hasil penetapan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo tengah, tertanggal desember selain itu, memohon juga mengajukan (sekelima jiwa saksi adalah ketua ppd eragayam: rekapitulasi distrik eragayam dilaksanakan pada desember dan diantar kpu mamberamo tengah pada desember rekapitulasi tidak mengikutkan tiga kampung yang dipermasalahkan. ketiga kampung tersebut langsung membawa hasil rekapitulasi kpu kabupaten obama pada desember malam: ketiga kampung tersebut mendukung pasangan calon nomor urut saksi memindahkan hasil rekapitulasi ketiga kampung dalam rekapitulasi ppd eragayam yang kemudian diserahkan kpu kabupaten mamberamo tengah, rekapitulasi distrik eragayam dilakukan pada desember dengan dihadiri panwascam, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat, pasangan calon nomor urut memperoleh suara, lembaga karena saksi adalah anggota ppd eragayam:, saksi membenarkan keterangan saksi kelima jiwa: albert onna saksi adalah anggota ppd kelima, ppd kelima menyerahkan logistik kepada ketua dan petugas kpps pada desember pada dan desember ppd kelima melakukan rekapitulasi hasil tps dan pleno dilakukan pada desember pada desember ppd mengundang para saksi agar hadir pada pleno ppd kelimleno dihadiri tropika, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan saksi masing masing kandidat, tanpa ada yang mengajukan keberatan, hasil rekapitulasi dibawa kpu kabupaten pada desember tribun jiwa saksi adalah anggota ppd kelima, saksi membenarkan keterangan saksi albert onna, alpinus benda saksi adalah ketua ppd megambilissementara pasangan lain tidak memperoleh suara, dan tidak ada sisa surat suara, rekapitulasi ppd megambilis dilaksanakan desember pukul hingga wit. rekapitulasi meliputi tps kampung. setelah rekapitulasi, saksi pergi obama dengan naik pesawat jayapura wamena, pada desember saksi tiba obama dan melakukan rekapitulasi tps dari kampung yang belum direkam, selanjutnya pada pukul wit hasil rekapitulasi diantar kpu mamberamo tengah, penetapan anggota ppd diberikan oleh kpu mamberamo tengah, tetapi untuk penyelenggara tingkat lain tidak diserahkan, lauren she saksi adalah anggota ppd megambilis, saksi membenarkan keterangan saksi alpinus benda, matthias fois saksi adalah anggota ppd megambilis, saksi membenarkan keterangan saksi alpinus benda, marches binianggelo saksi adalah panas distrik megambillis: pleno distrik megambilis dilakukan pada desember pukul hingga pukul wit dengan dihadiri mustika, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan saksi lima kandidatenetapan ppd megambilis adalah sah dan benar: tidak ada keberatan apapun dari saksi pasangan calon yang hadir,yang memenuhi syarat berdasarkpemohon adalah pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten mamberamo tengah tahun berdasarkanmikel animo saksi adalah panas distrik kelima, saksi membenarkan keterangan saksi albert onna, nipanor combo saksi adalah panas distrik eragayamj, saksi membenarkan keterangan saksi kelima jiwa ketua ppd eragayam), sadar (saksi untuk perkara nomor php.d xi pada januari pasangan demi menyerahkan berkas kpu mamberamo tengah, berkas pasangan demi dan pasangan lain belum lengkap, kemudian kpu matang memberi kesempatan hingga empat hari lagi, setelah empat hari pasangan demi belum juga dapat melengkapi berkas pendaftaran,itcamat aoa pep daerah dan wakil kepala jumlah suara case daerah sah ham pegawai, sh. si. see ama sos.1 sama sekali tidak berdasar dan tidak benar. bahwa pihak terkait menolak keberatandidiersentase suaraersentase suara (memperoleh suara sah terbanyak kelima) dengan persentase suara (enam koma sepuluh persen). elemen yogosam,a. md. dan leonard dosa, memperoleh suara sah (memperoleh suara sah terbanyak kedua) dengan persentase suara (dua puluh enam koma empat puluh tujuh persen). calvin bikin, dan timotius karena, memperoleh suara sah (memperoleh suara sah terbanyak ketiga) dengan persentase suara ,76y6 (dua puluh tiga koma tujuh puluh enam persen). bahwa pihak terkait menolak keberatan pemohon angka s.dmamberamoberdasarkan berita acara rapat pleno tanggal desemberkeputusan komisi pemilihan umummilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun pemohon memperoleh suara sebagai berikut: jumlah maamomncmon starnd. dan leonard dosa calvin bikin,s.h. dan timotius karenaselainserius korona saksi adalah tim sukses pemohon distrik kelima, yang juga ketua komisi dprd mamberamo tengah, desa domba, desa plane, dan desa yagabur adalah basis pasangan calon nomor urut masyarakat tiga desa (yang meliputi empat kampung) menyatakan bahwa desa tersebut adalah basis pasangan calon nomor urut dan karenanya tidak perlu dilakukan pemungutan suara, melainkan dengan kesepakatan, saksi hadir pada saat pencoblosan dan rekapitulasi, tetapi saksi pemohon yang kemarin menyatakan protes tidak dikenal bahkan tidak dilihat oleh saksi serius ada tempat rekapitulasi, dpt desa dogobak berjumlah pemilih: dpt desa plane berjumlah dpt desa yagabur berjumlah dpt desa sinaga togirik berjumlah pemilih: saksi ikut mengantar penyerahan hasil rekapitulasi distrik kelima kpu kabupaten mamberamo tengah: pada pemilukada mamberamo tengah, sistem ikat hanya dilakukan empat kampung tersebut: saksi menghadiri pleno tingkat kabupaten mamberamo tengah yang dilaksanakan pada desember (atas pertanyaan pemohon bukti bukti bukti keberatan diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut bukan oleh saksi pasangan calon nomor urut bukti rekaman audio yang dikemukakan oleh pemohon adalah tidak benar: david pegawai saksi adalah kandidat pasangan calon nomor urut para kandidat bersepakat siap menang dan siap kalah, daniel tabung saksi adalah kandidat pasangan calon nomor urut saksi mengakui kemenangan calon terpilih pihak terkait), yahya pegawai saksi adalah ketua tim sukses pasangan nomor urut para kandidat bersepakat siap menang dan siap kalah, konstan barus saksi adalah ketua tim sukses pasangan calon nomor urut distrik megambilis, mendukung agar pasangan terpilih segera dilantik: hermanos wau saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut distrik megambllis: pencoblosan dilakukan pada desember pleno rekapitulasi distrik megambilis dilakukan pada desember dan rekapitulasi kabupaten pada desember tidak ada pengalihan suara tingkat ppd atau tingkat kabupaten: petrus mabel saksi adalah ketua tim sukses pasangan nomor urut tingkat kabupaten: keterangan sama dengan keterangan saksi hermanos wau: tidak ada perbedaan rekapitulasi antara versi ppd dengan versi kpu kabupaten mamberamo tengtidak ada saksi yang menyatakan keberatan dan semua bertandatangan, agustinus kogundigi saksi adalah ketua tim suksestidak ada perbedaan angka antara rekapitulasi ppd dengan rekapitulasi kpu kabupaten mamberamo tengah, saksi dari lima pasangan hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan, saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara: isak tightly saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh saksi pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut adalah benar, yaman pegawai saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut desa eragayam: suara kampung page suara) dan kampung bisbol suara) seluruhnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut pasangan lain tidak mendapat suara, vitamin combo saksi adalah panas lapangan distrik eragayam: seluruh suara pemilih kampung page dan bisbol memilih pasangan calon nomor urut pasangan lain tidak mendapat suarakab matang x1mberamo tengah nomor tahun tentang penetapan bakal pasangandan berita acara rapat pleno nomor ba kpu kab matang xl(vide bukti keputusan komisi pemilihan umumdan laporannya (vide bukti pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti pemilukada kabupaten mamberamo teng8j menimbang bahwa hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten mamberamo tengah dituangkan dalambahwa permohonan pemohon adalah permohonan keberatan terhadapserta keputusan komisi pemilihan umum daerah,amberamo tengah tahunmamberamo tengah tahun berlangsung dan ditetapkan pada hari rabu tanggal desember sebagaimana dituangkan dalam berita acara rapat pleno tanggal desemberhari jumat, desember dan hari rabu, desember karena hari sabtu, desember hari minggu, desember hari senin, desember dan hari selasa, desrabumendalilkan memohon tidak menyediakan logistik pemilukada sebelum desember logistik pemilukada baru diterima kpps dan pps pada desember namun tidak dilaksanakan pemungutan suara kampung dogobak, kampung anime, kampung yagabur, dan kampung plane. memohon hanya membagi dan membuat berita acara untuk tps, yaitu tps dan tps kampung dogobak, tps kampung anime, tps kampung yagabur, serta tps dan tps kampung plane. memohon juga mengubah perolehan suara para pasangan calon, sehingga rekapitulasi versi ppd kelima berbeda dengan rekapitulasi kpu kabupaten mamberamo tengah. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti bukti dan bukti serta saksi taman tag dan harus. memohon membantah dalil pemohon dan menyatakan bahwa logistik pemilukada distrik kelima telah didistribusikan oleh ppd dan pps kepada masing masing kpps, termasuk tps tps yang disebutkan pemohon. pemungutan suara distrik kelima menerapkan sistem noken yang kemudian dilakukan rekapitulasi oleh kpps dan ppd. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti bukti sampai dengan bukti serta saksi albert onna, tribun jiwa, dan mikel animserius korona. terhadap dalil tersebut mahkamah menilai bahwa bukti berupa foto formulir plant yang diajukan oleh pemohon memang menunjukkan adanya perbedaan hasil perolehan distrik kelima antara rekapitulasi tingkat distrik (vide bukti dengan rekapitulasi tingkat kabupaten (vide bukti namun bukti yang diajukan pemohon tidak memberikan keyakinan kepada mahkamah akan keaslian formulir dimaksud. selain itu saksi taman tag dan harus yang diajukan pemohon tidak menerangkan secara terperinci mengenai tidak dilaksanakannya pemungutan suara kampung dogobak, kampung anime, kampung yagabur, dan kampung plane, serta tidak menjelaskan pula secara terperinci mengenai adanya perbedaan hasil rekapitulasi yang didalilkan pemohon. apalagi memohon mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa perolehan suara kampung dogobak, kampung anime, kampung yagabur, dan kampung plane telah rekapitulasi (vide bukti berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon dinyatakan tidak terbukti menurut hukum. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan ketua ppd megambilis merekayasa perolehan suara distrik megambilis, dengan tidak memasukkan hasil rekapitulasi dalam perolehan suara tps dan tps kampung masam, serta tps dan tps kampung hisyam. rekapitulasi versi memoho. sementara menurut pemohon, seharusnyampai dengan bukti dan bukti serta saksi taman tag, rusak endambia, rtius endambia, dan polimer libur. memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon dan menyatakan bahwa pemohonlah yang berkolusi dengan sekretaris dan seorang anggota ppd megambilis untuk membuat rekapitulasi perolehan suara fiktif dalam formulir model da kwk.kpu, model da. kwk.kpu, dan lampiran model da. kwk.kpu yang ditandatangani oleh sekretaris dan anggota ppd distrik megambilis tersebut. rekapitulasi fiktif tersebut ditolak memohon karena dibuat secara tidak sah. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan bukti sampai dengan bukti serta saksi alpinus benda, lauren she, matthias fois, dan marches binianggelo. pihak terkait membantah dalil pemohon mengenai rekayasa hasil penghitungan suara ppd megambilis, apalagi tidak ada rekomendasi apapun dari bawaslukonstan barus, hermanos wau, dan petrus mabel. terhadap dalil tersebut mahkamah menilai bukti tertulis dan saksi yang diajukan pemohon hanya menunjukkan perolehan suara pemohon enam tps distrik megambilis tanpa mengajukan bukti pembanding mengenai hasil rekapitulasi versi memohon. memohon dan pihak terkait membantah dalil pemohon dengan mengajukan bukti model c kwk.kpu tps tps distrik megambilis, yang setelah dicermati oleh mahkamah, model c kwk.kpu tersebut tidak satupun ditandatangani oleh penyelenggara pemungutan suara dan karenanya tidak bernilai sebagai bukti. selain itu, bukti yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan perolehan suara yang dihasilkannya. apabila dijumlahkan, hasil rekapitulasi enam tps yang diajukan buktinya oleh pemohon hanya suara, kurang dari suara sebagaimana didaliliga komisioner kpu kabupaten mamberamo tengah adalah pengurus partai politik, yaitu alias jiwa partai pelopor), dominus biniangggelo partai demokrat), dan efek payokwa partai golkar). untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti serta saksi taman tagerangkan bahwa ptun jayapura telah menyatakan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa (alm.) dominus binianggelo dan efek payokwa bukan pengurus partai politik. terhadap dalil tersebut, berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon, mahkamah menilai bahwa alias jiwa, dominus binianggelo, dan efek payokwa, adalah benar pengurus partai politik, yang sebenarnya tidak dapat menjadi komisioner kpu kabupaten mamberamo tengah. namun demikian, menurut mahkamah pemberhentian ketiganya dari jabatan sebagai komisioner kpu kabupaten mamberamo tengah dengan cara yang menyalahi prosedur administrasi adalah juga hal yang tidak dapat diterima. selain itu dalam persidangan mahkamah, pemohon tidak menguraikan serta tidak membuktikan lebih lanjut mengenai bentuk keberpihakan atau ketidaknetralan ketiga komisioner tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai komisioner kpu kabupaten mamberamo tengah. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon harus dikesampingkan. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan rekapitulasi tingkat ppd distrik eragayam dan tingkat kabupaten tidak memasukkan hasil dari tps kampung bisbol, tps kampung page, dan tps kampung anjlok. selain itu logistik pemilukada baru didistribusikan pada tanggal desember dengan cara dimasukkan dalam karung dan bukan dalam kotak suara, padahal pemilukada seharusnya dilaksanakan pada tanggal desember memohon menyatakan perolehan suara pemohon untuk distrik eragayam adalah suara, padahal menurut penghitungan pemohon seharusnya suara. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti sampai dengan bukti dan bukti serta saksi taman tag, korban tag, nomor tag, pile berendam, amis yogosam, dan ardi giat. memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon dan menyatakan bahwa distribusi logistik pemilukada telah dilakukan pada tanggal desember pendistribusian dilakukan dengan kotak suara dan karung agar lebih efisien karena dikirim menggunakan pesawat kecil. enam belas tps distrik eragayam telah rekapitulasi, yang meliputi juga tps kampung bisbol, tps kampung page, dan tps kampung anjlok. hasil rekapitulasi ppd distrik eragayam menunjukkan perolehan suara pasangan calon nomor urut adalah suara, yang kemudian hasil rekapitulasi ppd tersebut dijadikan dasar penghitungan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten. untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti bukti sampai dengan bukti dan bukti sampai dengan bukti serta saksi kelima jiwa, lembaga karena, dan nipanor combukti pt sampai dengan bukti pt dan bukti pt sampai dengan bukti pt serta saksi yaman pegawai dan vitamin combo. terhadap dalil tersebut pemohon mengajukan bukti yang menunjukkan perolehan suara pemohon tps anjlok adalah suara (vide bukti serta keterangan saksi) serta memperoleh suara mutlak melalui sistem ikat atau noken kampung page, kampung bisbol, dan kampung anjlok. dalil dan bukti tersebut dibantah oleh memohon yang mengajukan bukti berupa rekapitulasi tps kampung bisbol, tps kampung page, dan tps kampung anjlok (vide bukti bukti dan bukti serta rekapitulasi ppd eragayam (vide bukti setelah mencermati bukti yang diajukan memohon, mahkamah menilai bukti bukti berupa model c kwk.kpu tersebut tidak otentik karena tidak ditandatangani oleh penyelenggara pemungutan suara masing masing tps dan karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan suara untuk ketiga tps tersebut. demikian pula bukti yang diajukan pihak terkait, hanya model kwk.kpu untuk beberapa tps yang ditandatangani penyelenggara pemungutan suara. namun seandainya pun dalil pemohon dianggap benar, perolehan suara tps tps tersebut yang berjumlah suara tidak mengubah peringkat perolehan suara masing masing pasangan calon: i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon selain dan selebihnya, yang tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut, mahkamah tidak memberikan penilaian atau pertimbangan hukum,amberamo tengahttd. hartono hamdan zelda panitera pengganti, ttd. martian wibowo, sehingga hitungan (tiga) hari kerja adalah terhitung sejak dari hari kamis tanggal desember hari jum'at tanggal desember dan hari rabu tanggal desember (hari senin tanggal desember dan hari selasa tanggal desember adalah hari libur cuti bersama), bahwa permohonan sengketa penghitungan hasil pemilihan umum kabupaten mamberamotanggal desember sebagaimana oleh pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari rabuamberamo tengah tahun yang mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo tengah tahun sesuai dengingsewu tahun yang diajukan oleh: nama hi. abdullah fadli asli, s.h.: tempat, tanggal lahir tanjungkarang, juli pekerjaan anggota dprd provinsi lampung periode alamat jalan emir noor nomor bandarlampung, nama hi. tri pranoto, m.m.: tempat, tanggal lahir wonorejo, september pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan melati nomor perumnas rt rw. pekon rejosari pringsewu,nomor php. mk gr&p x bertanggal oktober memberikan kuasa kepada gunawan raka, s.h., irwan pane, s.h., andalan idris, s.h., ananta promo, s.h., agus bhakti nugroho, s.h., sholihin hd, s.h., david, s.h., kesemuanya adalah advokat dan penasehat hukum pada law office gunawan raka partners, beralamat jalan pulau pisang nomor way halim permai bandar lampungringsewu, berkedudukan jalan diponegoro nomor kelurahan pringsewu selatan, kabupaten pringsewu, lampung, berdasarkan surat kuasa khusus ketua komisi pemilihan umum kabupaten pringsewu nomor kpu x bertanggal september memberi kuasa kepada abi hasan mu'an, s.h., m.h., jamaluddin., ahmad handoko, s.h., m.h., yudi yunani, s.h., dan grace purwa nugroho, s.h., kesemuanya adalah advokat pada kantor advokat abi hasan mu'an, s.h., m.h., rekan , yang beralamat jalan amir hamzah nomor gotong royong bandar lampjadi, tempat, tanggal lahir temanggung, juni pekerjaan wakil bupati kabupaten tanggamus: alamat jalan protokol nomor rt. rw.o1, pekon lemah nipah, pagelaran, kabupaten pringsewu, nama hi. aditya larasati, s.h.: tempat, tanggal lahir jakarta, september pekerjaan wiraswasta, alamat pondok pesantren bahru mafhiroh jalan yani, kertasari rt.o1 rw.o1 pekon sekarat, kecamatan pagelaran, kabupaten pringsewu, kusawantiri sos dan subhan effendi, memperoleh suara sejumlah suara. memperoleh suara sejumlah suara. tetapi tidak ada tindakan apapun darimodel c6) kepada sebagian masyarakat kabupaten pringsewu, hal ini dilakukan agar ada calon tertentu yang bisa menang dan kecamatan pagelaran ada sekitar mata pilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya:c.i untuk kolom yang seharusnya ditanda tangani oleh saksi untuk pasangan calon nomor urut tidak ada yang bertanda tangan tetapi dalam bukti yang terdapat kpu semua saksi masing masing calon bertanda tangan., saksi untuk pasangan calon nomor urut bertanda tangan tetapi dokumen yang ada kpu semua saksi bertandabenar, sah dan mengikatng dilakukan secara berjenjang, yang didasarkan pada penghitungan tingkat kecamatan yang mencakup kecamatan dalam lingkup kabupaten pringsewu (vide bukti pt s d pt. " )elah terjadi inkonsistensi dalam menetapkan objek perselisihan pemilukada (object itis) yang diajukan oleh pemohon, halaman terlihat dalam objek permohonan sebagaimana dinyatakan dalam poin halaman pemohon meminta pembatalan terhadapedangkan dalam dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam poin halaman permohonan keberatan, pemohon telah meminta pembatalan terhadap::00pihak terkait sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sangat berkeberatan dengan permohonan pembatalan perselisihan hasil pemilihan umum php) yang diajukan oleh pemohon mengingat terpilihnya pihak terkait sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pringsewu terpilih dalam pemilukada kabupaten pringsewu tahun telah didasarkan pada hasil penghitungan suara yang sah, benar dan mengikat yang dilakukan secara berjenjang, di, dengan demikian. s.h.sah. benar dan mengikat menurut hukum. pemohosehingga mengakibatkan inkonsistensi pemohon dalam menerapkan objek permohonannya,an bukan yang lain: oleh karenanya pihak terkait sangat berkeberatan dengan dalil pemohon yang meminta. oleh karena permohonan pembatalan tersebut adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, terlebih lagi dengan memperhatikanlebih lanjut dalam poin halaman sesungguhnya telah secara jelas pemohon mengakui hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon, dalil mana, mm. dan drs. hi. purwanto, st. mm. memperoleh suara sejumlah sh. dan hi. tri pranoto, mmsigung gatot haryono, se. dan hi. mat ali pasha, sh. memperoleh suara sejumlah suara ,41y4 sh. memperoleh suara sejumlah suara terkait dengan dalil pemohon tersebut atas, tidak hanya pemohon yang menyatakan bahwa penghitungan suara memohon adalah yang benar tetapi juga diakui oleh pasangan calon lainnya, yaknidalam perkara nomor php d ix sebagaimana dinyatakan dalam polita permohonan keberatan pemohon pada poin dan halaman yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: poin.i oktober sebagai berikut: pasangan calon nomor urut1 memperoleh suara sah y0)oin berdasarkan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam poin (empat) atas, maka pasangan nomor urut ririn kuswantari, sos. dan subhan efendi, s.h. yang mendapatkan suara sah berada pada rangking dua dari calon lainnya. fakta mana semakin memperlihatkan bahwa pemohon tidak memiliki kualifikasi atau kapasitas dalam mengajukan gugatan guo. terlebih dengan memperhatikan fakta mana perolehan suara pemohon jauh berada bawah perolehan suara pihak terkait. bahkan masih terdapat pasangan nomor urut hi. ririn kuswantari, sos. dan subhan efendi, s.h. yang mendapatkan suara sah berada pada rangking dua. tidak hanya itu, pasangan calon nomor urut pun mengakui bahwa mereka berada urutan kedua setelah pihak terkait, dengan demikian telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan mana hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon adalah hasil penghitungan suara yang benar. sah dan mengikat. yang telah menjadikan pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih yang mendapatkan perolehan suara terbanyak. bahwa jumlah suara yang diperoleh oleh pihak terkait jauh lebih unggul dibandingkan pemohon, yaitu pihak terkait sebesar suara y6) sedangkan jumlah suara yang diterima oleh pemohon hanyalah suara atau terdapat selisih suara, atau pihak terkait memperoleh jumlah suara lebih dari lipat dibandingkan jumlah suara yang diperoleh pemohon. dengan mendasarkan pada hal sebagaimana tersebut atas, maka pemohon tidak memiliki kapasitas maupun kualitas untuk mengajukan permohonan keberatan. dengan demikian permohonan pembatalan. bahwa pemohon telah mendalilkan penyelenggaraan pemilukada yang bertentangan dengan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana dinyatakan dalam polita pemohon pada poin dan yang berbunyi sebagai berikut: poin" tangan. atas kejadian tersebut terjadi interupsi yang dilakukan oleh saksi saksi, akhirnya atas kesepakatan bersama dibukalah kotak suara dan tempat dokumen yang ada kotak suara hanya ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut hal ini jelas jelas menunjukan indikasi adanya upaya rekayasa hasil pemilu oleh pasangan calon nomor urut bahwa dalam penyerahan undangan formulir petugas pps juga tidak membuat tanda terima undangan untuk mengikuti pemilukada, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksan: bahwa tindakan memohon yang membiarkan terjadinya kecurangan bertentangan, dan il.sehingga berakibat langsung terhadap hasil akhir pelaksanaan pemilukada kabupaten pringsewu,. selanjutnya poindihampiriwakil memperoleh suara sejumlah suara." bahwa pihak terkait sangat berkeberatan dengan dalil dalil sepihak pemohon tersebut atas, adalah tidak benar proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten pringsewu telah dilakukan dengan bertentangan pada asas pemilu yang uber judul, faktanyapa!nrrie.secara terang, jelas dan rinci pada tingkatan.:e atau setidak tidaknya tidak memahami mengerti mengenai rezim hukum pemilukada,lebih lanjut pemohon juga telah mendalilkan adanya banyak pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilukada kabupaten pringsewu, mana dengan mendasarkan pada dalil pemohon tersebut maka pemohon seharusnyvan dilakukan oleh memohon. dengan terlebih dahulu menguraikan: apakah benar ada pelanggaran? siapa yang melakukan? apakah pihak terkait? tim kampanye atau siapa?sebelum pemohon sampaikan pelanggaran dimaksud perlu pemohon sampaikan bahwa hi. jadihir,sh merupakan putra (tiga) gubenur propinsi lampung periode yaitu sahroedin zp. mana anak tertua gubernur yaitu rico mendoza sudah menjabat sebagai bupati lampung selatan. adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lainan calon nomor urut yaitu yang dikenal dengan nama jaya" yang kemudian disosialisasikan, dan dikenal dengan organ nama pasangan pasangan calon nomor urut aditya larasati szp, dalam pertemuan tersebut bahas bagaimana cara memenangkan pemilukada, yaitu dengan menggunakan mesin birokrat dan aparat tim pelangi merupakan tim bayangan diluar tim kampanye yang didaftarkan kpu dan tim ini sengaja dibuat untuk membaca up mengcover segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka memenangkan pasangan calon nomor urut dibuatnya tim ini sebagai antisipasi sekaligus kedok untuk melakukan tindakan tindakan kecurangan sehingga apabila terjadi pelanggaran tim kampanye dapat membebaskan diri dari tuntutan dengan alasan pelanggaran tidak dilakukan oleh tim kampanye. dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala kepala desa dan lurah lurah dan seluruh camat se kabupaten pringsewu dan dirancang oleh ketua tim pemenangan yaitu saudara. suryo dan sekda kabupaten pringsewu saudara. idrus effendy. apabila ada yang membangkang atau tidak mengikuti keinginan aparat birokrat untukppk kecamatan) mana pemalsuan dilakukan? il. bagaimana perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara? ii. siapa yang melakukan perbuatan pemalsuan tersebut? ivpelanggaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, adalah. dan aparatur penegak hukum lainnya. yakni kepolisian. kejaksaan. dan peradilan umum,"pemlanggaran pelanggaranbahwa permohonan keberatan pemohon telah terlihat mana pemohon sangat2008 dan putusan mahkamah nomor nomor php.d viii bertanggal juni )a). bahwa pemohon telah mendalilkan adanya perbuatan curang yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten pringsewu yang dilakukan dengan cara cara sebagaimana dinyatakan dalam polita pemohon pada poin yang berbunyi sebagai berikut:di(model c6) kepada sebagian masyarakat kabupaten pringsewu, hal ini dilakukan agar ada calon tertentuyang bisa menang dan dikecamatan pagelaran ada sekitar mata pilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.pasangan nomor urut tidak ada yang bertanda tangan tetapi dlam bukti yang terdapat kpu semua saksi saksi masing masing calon bertanda tangan. siapakah yang melakukan tanda tangan tersebut? tetapi dokumen yang ada kpu semua saksi bertanda tangan. atas kejadian tersebut terjadi interupsi yang dilakukan oleh saksi saksi, akhinya atas kesepakatan bersama dibukalah kotak suara dan ternyata dokumen yang ada dikota suara hanya ditanda tangani oleh saksi nomor urut dalil pemohon tersebut adalah tidak benar. tidak berdasar. jauh dari fakta hukum. faktanya adalah tidak pernah ada penggelembungan daftar nama pemilih. mana hal tersebut sangat lah tidak mungkin mengingat dalam penetapan daftar pemilih tetap baik pemohon maupun pasangan calon lainnya telah diundang oleh memohon untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap ppt) sehingga apabila terjadi penggelembungan daftar nama pemilih ataupun perbedaan daftar pemilih tetap (dpt) maka secara kasat mata dapat langsung diketahui untuk kemudian dikoreksi atau setidaknya dinyatakan keberatan seketika oleh pemohon. lebih lanjut.dapat dilihat oleh seluruh masyarakat desa dan jika terdapat penggelembungan atau terdapat nama pemilih yang belum terdaftar maka pemilih tersebut dapat segera melaporkannya kepada ketua kpps. kalaupun terdapat pemilih yang namanya tidak terdaftar namanya dalam daftar pemilih tetap dpt) hal tersebut tidak serta merta dijadikan justifikasi atas dirugikannya pemohon, justru sebaliknya dengan memperhatikan kecenderungan (trend) perolehan suara pasangan calon, keadaan tersebut lebih merugikan pihak terkait, terlebih lagi sampai dengan diterbitkannya keterangan pihak terkait ini, tidak ada satupun temuan ataupun laporan terkait pelanggaran dimaksud yang disampaikan kepada bawaslu sehubungan dengan adanya pelanggaran berupa penggelembungan daftar nama pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil daerah kabupaten pringsewu tahun lebih lanjut dengan memperhatikan fakta mana jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara dps) adalah sama dengan jumlah pemilih dalam pra daftar pemilih tetap (pra dpt) dan juga sama dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (dpt) serta lebih lanjut pihak terkait tidak pernah mendengar ataupun menerima laporan dari panwaslukada terkait dengan adanya penggelembungan daftar pemilih tetap dpt)atas, man. dengan terlebih dahulu menguraikan: apakah benar ada penggelembungan daftar nama pemilih ii. bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) penggelembungan nama pemilihnya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? iii. siapa yang merencanakan penggelembungan nama pemilih tersebut? iv. siapa yang melakukan penggelembungan nama pemilih tersebut: mana sama terjadinya penggelembungan nama pemilih tersebut? vi. kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon? atau justru merugikan pihak terkait? vii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon terpilih: dengan tidak mempunya pemohon menguraikan hal hal tersebut atas jelas menunjukkan bahwasanya dalil pemohon tersebut sangat manipulatif, ikuti, dan hanya merupakan khayalan belaka, terlebih dengan memperhatikan fakta mana memohon telah melakukan seluruh tahapan hingga keluarlah daftar pemilih tetap dpt). dari awal hingga penetapan dan penyerahan dpt seluruh tim kampanye yang diuraikan langkah langkahnya sebagai berikut: tanggal maret2011 memohon telah mengirim,memohon::m bentuk hard copy dan soft copy: pada tanggal mei memohon menyerahkan data pemilih kepada ppk dan pps se kabupaten pringsewu untuk dapat mutakhir dalam bentuk hard copy dan soft copy:, (ii: (iii): (iv) ppp setelah melakukan pemutakhiran sebagai mana maksud atas menyerahkan kepada pps: (v) pps menerima data pemilih perbaikan dari ppp untuk input pad: (videngan cara sebagai berikut, stiker stiker sosialisasi yang dipasang pada angkutan umum, becak, dan lain lain: surat partai partai politik untuk berpartisipasi:, mengenai terpenuhinya syarat pemilih yang sudah kawin untuk umur mengenai yang terdaftar sudah tapi meninggal dunia, sudah tidak berdomisili desa kelurahan tersebut, apakah terdaftar ganda pad domisili yang berbeda, dan atau yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat,riepoo.waktu pemungutan suara tps: dan jarak dan waktu tempuh menuju tpsclean. memohon menyampaikan rancangan dpt dalam bentuk hard10a tanggal juli memohon ber. panas dan masyarakat. yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan memenangkan pasangan calon nomor urut tersebut, langsung dipanggil oleh sekda dan dimutasikan. seperti yang terjadi terhadap sugeng lurah pringsewu selatan) dan dra. dm. fitri (mantan kabar humas pemkab pringsewu), pola kerja tim pelangi adalah adanya penanggung jawab ketua tim suryo, kemudian kerja operasional lapangan dilakukan oleh camat camat se kabupaten pringsewu mana dibentuk forlap forlap kecamatan dan camat masing masing wilayah kecamatan duduk sebagai sekretaris atau wakil ketua tim pelangi dibantu para utd kecamatan dan kepala sekolah: slogan yang dibendung dengungan oleh para aparat adalah bahwa sebagai pns harus loyal kepada pimpinan, mana gubernurnya adalah samsudin dan anaknya sekarang akan maju sebagai wabup mendampingi jadi yang note bene wakil bupati tanggamus sebagai kabupaten induk sebelum pemekaran, hal itu dilakukan terus menerus sejak dimulainya tahapan pemilukada kabupaten pringsewu, bahkan berkali kali gubernur dalam pertemuan pertemuan resmi juga menyampaikan bahwa tidak ada larangan bagi pns untuk berpolitik yang berarti memberi penegasan kepada seluruh birokrat kabupaten pringsewu untuk memenangkan anaknya pasangan calon nomor urut upaya sistematis ini berlangsung sampai dengan terjadinya pemilihan sehingga hari pertama pemilihan sebelum dilakukan penghitungan plt bupati pringsewu pun telah memberikan ucapan selamat kepada pasangan calon nomor urut sebagai pemenang pemilukada, mana letak netralitas pegawai negeri sebagai penyelenggara pemerintahan? hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang larangan pns berpolitik. mana masyarakat merasa terancam apabila tidak memilih nomor urut tentunya hal ini melanggar salah satu prinsip pemilu yaitumemohon. setelah dilakukan perbaikan oleh pps data perbaikan dikirimkan memohonmemohonppk mengadakan rekapitulasi daftar pemilih tetap untuk wilayah kerjanya dengan mengundang pps, panas kecamatan tim kampanye pasangan calon untuk tingkat kecamatan memohon mengadakan rapat rekapitulasi dpt tingkat kabupaten dengan mengundang ppk kabupaten. tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten dan panas kabupaten pringsewuvan ada berkenaan dengan dpt dan memberikan surat kepada tim kampanye pasangan calon untuk dapi 201h bb. memohon pada tanggal september menerima surat dari pasangan calon nomor3 yang berisi pembatasan sikap terhadap dpt. memohon" cc. guna mengakomodir pemilih yang karena terpaksa menjalani rawat inap rumah sakit. memohon mengeluarkan surat permohonan data rata rata pasien rumah sakit dd. memohon mengeluarkan surat instruksi kepada ppk. pps.. dps atau data pemilih bisa diberikan surat panggilan memilih untuk menggunakan hak pilihnyaan tidak terbantahkan mana memohon telah menjalankan seluruh tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil yang sepihak. ilusi dan tanpa dasar yang merupakan pencitraan terhadap institusi dalam hal ini memohon selakdengan demikian pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon tersebut atas oleh karena faktanya: tidak benar terdapat penggelembungan daftar nama pemilih oleh karena daftar pemilih tetap dpt) merupakan data pemilih yang berasal dari data penduduk potensial pemilih pemilu (dp4) yang diterbitkan oleh diaduk dapil yang kemudian validasi, bahwa daftar pemilih tetap dpt) yang digunakan adalah data pemilih yang sudah melalui proses pemutakhiran, dengan demikian adalah tidak benar terdapat penggelembungan daftar nama pemilih terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa proses validasi data pemilih tersebut juga telah disaksikan dan disetujui oleh pemohon. lebih lanjut. pemohon telah mendalilkan adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. dalil mana adalah tidak benar mana faktanya bukan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya akan tetapi terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang terjadi kecamatan pagelaran. satu pihak. pihak terkait tidak dapat memaksa pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya. sedangkan pihak lain memohon telah menjalankan kewajibannya dengan paripurna terkait dengan sosialisasi pemilukada kabupaten pringsewu. sehingga lagi lagi pemohon telah mendalilkan suatu peristiwa yang tidak benar dan cenderung menyesatkan dan bahkan tidak lemah terjadi (manipulatif), halaman merupakan penyesatan terhadap persidangan yang mulia. pemohon kembali telah tidak konsisten dengan dalil dalilnya mana disatu sisi pemohon telah mendalilkan adanya penggelembungan daftar nama pemilih akan tetapi disatu sisi pemohon telah mendalilkan adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan undangan tidak dibagi.,, seharusnya apabila memang telah telah terjadi penggelembungan daftar nama pemilih maka pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya menjadi lebih besar dan bukan justru sebaliknya terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. pemohon mencoba menyesatkan mahkamah dengan mempergunakan kalimat tidak dapat menggunakan hak pilihnya". seharusnya kalau pemohon jujur dan bersikap ksatria faktanya adalah banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. bahwa kemudian pemohon telah mendalilkan adanya perbuatan pemalsuan yang terjadi pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk kecamatan ambarawa, hal mana semakin membingungkan pihak terkait, bahkan pihak terkait kembali menanyakan apa yang dimaksud "pemalsuan" menurut pemohon. atau justru dalil permohonan keberatan pemohon tersebut, semakin memperlihatkan ketidakpahaman pemohon terhadap objek perselisihan pemilukada. terkait dengan dalil pemohon tersebut pihak terkait mensomir pemohon untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang. jelas dan rinci terkait dengan adanya perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh memohon yaitu: bagaimana perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan, apakah berpengaruh terhadap hasil perolehan suara pasangan calon? iiii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon terpilih: ivlebih lanjut, terkait dengan uraian tersebut atas, sepanjang tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon,, dan aparatur penegak hukum lainnya.hal tersebut ada dalam pemilukada kabupaten pringsewu tahun tentang undangan untuk memilih, sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya pada halaman yang berbunyi sebagai berikut: bahwa dalam penyerahan undangan form petugas pps juga tidak membuat tanda tangan terima undangan untuk mengikuti pemilukada, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dipaks." dalil pemohon tersebut adalah tidak benar,... lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam,, apabila pemilih tidak berada tempat. serta menandatangani tanda terima,, dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut atas maka dapat diketahui bahwa tidak ditandatanganinya secara langsung dokumen tanda terima formulir tidak serta merta menjadi dasar pembesar bagi pemohon untuk menyatakan bahwa undangan tidak dibagi (diberikan) oleh kpps. oleh karena sangat dimungkinkan pemilih tersebut sedang tidak berada tempat, lebih lanjut, apabila pemilih tersebut belum juga menerima surat undangan memilih formulir model c6 kwk) selama hari. maka pemilih tersebut dapat menghubungi kpps atau pps atau selamanya jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dinyatakan dalam surat memohon nomor kpu ix halaman telah pula sesuai dengan ketentuan" bahwa dalil pemohon tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum. bahkan cenderung mengada ada mengingat memohon sudah sejak semula bersikap pro aktif guna menghindari adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya." yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang berbunyi sebagai berikut: sebelum kami sampaikantif.sh merupakan putra sahroedin ip. mana anak tertua gubernur yaitu rico mendoza sudah menjabat sebagai bupati lampung selatan. kalaupun memang benar hi. jadi merupakan wakil bupati tanggamus dan pandita larasati, szp, s.h, merupakan putra dari seorang guberdengan mendasarkan pada asas adil dalam penyelenggaraan pemilukada makkonstitusi dan peraturan perundang undangan yang adabahwa sebagaimana telah pihak terkait sampaikan manayang dimaksud dengan pelanggaran yang serius sistematis, terstruktur, dan masifsecara berjenjang (vide putusan mahkamah nomor php.d v1 bertanggal desember dan putusan mahkamah nomor nomor php. d viii bertanggal juni )., selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa memohon yang melakukan terjadinya pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang sedemikian rupa nomor urut yaitu yang dikenal dengan nama jaya" yang kemudian sosialisasikan, dan dikenal dengan jargon nama pasangan "nomor urut aditya larasati szp, dalam pertemuan tersebut dibahas bagaimana cara memenangkan pemilukada, yaitu dengan menggunakan mesin birokrat dan aparat,. bahwa dalil pemohon tersebut atas telah semakin memperlihatkan permohonan keberatan pemohon telahsetiap dalil dalam permohonan keberatannya, "bebas" dalam menentukan hak pilihnya,: bahwa pasangan juga melakukan pelanggaran pelanggaran bersifat terstruktur, bahwa dalam pemilukada kabupaten pringsewu tidak hanya birokrat, aparat penegak hukum pun telah bertindak untuk mengamankan dan memenangkan pasangan calon nomor urut yaitu dengan cara seluruh panas kecamatan masing masing untuk briefing dan doktrin agar memenangkan pasangan calodiganti wanti agar mengamankan kemenangan pasangan calon nomor urut padahal seharusnya panas adalah mengawasi pelpelanggaran yang bersifat masif dilakukan dengan politik uang mana kandidat massivedikeluar masuk desa desa se kabupaten pringsewu. dan setelah masyarakat terkumpul dan dibawa dilakukan pembagian uang yang besarannya antara rp. sampai dengan, szp.sh sebagai tempat pertemuan sejumlah aparatur desa, tokoh dan warga masyarakat yang berasal dari kabupaten pringsewu, faktanya, rumah tersebut tidak pernah dijadikan tempat konsolidasi dalam konteks pemenangan pihak terkait dengan aparatur, tokoh dan warga masyarakat, terlebih lagirakyatnya sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat lampung yang berasal dari kabupaten kota dalam lingkup propinsi lampung, yang datang rumah pribadi gubernur lampung mana kedatangan masyarakat tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan pemilukada (apalagi pemilukada pringsewu) melainkan hanya untuk bertemu dengan sjachroedin zp, bukan dalam konteks pemilukada pringsewu. bahwa pihak terkait, dari jauh jauh hari sangat menyadari "justrulebih lanjut perlu untuk pihak terkait ingatkan kembali bahwa dari seluruh program pemenangan pihak terkait tidak pernah melibatkan mesin birokrat dan tidak pernah pul, baik pegawai negeri sipil maupun perangkat desa, (ii) penyelenggara pemilukada: (iii) pengawas pemilukada, bahwa selaku pihak terkait menyadari betul terkait deng: bahw. sjachroedin z.p., selaku gubernur provinsi lampung tidak pernah memerintahkan kepada jajaran aparat daerah untuk melakukan pengamanan pemenangan pihak terkait dengan membentuk forlap forlap setiap wilayah, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa selaku seorang guber: bahkan dalil pemohon sangat terlihat mengada ada dengan menyatakan adanya tim pelangi. oleh karena pihak terkait tidak pernah melakukan pembentukan tim kampanye yang bernama tim pelangi maupun tim bayangan guna pemenangan pihak terkait dalam pemilukada kabupaten pringsewu. kemenangan pihak terkait merupakan kemenangan masyarakat kabupaten pringsewu dan bukan semata mata kemenangan pihak terkait mengingat penyelenggaraan pemilukada kabupaten pringsewu telah dilaksanakan oleh memohon sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pemilukada yang menganutbahwa perlu pihak terkait sampaikan mengenai keterlibatan suryo sebagai tim pemenangan pihak terkait adalah tidak benar, faktanya suryo adalah besan dari siachroedin yang usianya sudah tua sepuh) dan sama sekali tidak memahami politik apalagi strategi pemenangan. sehingga bagaimana mungkin suryo dapat melakukan tugas tugas sebagai tim pemenangan pihak terkait. dalil pemohon tersebut adalah dalil yang mengada ada dan sangat tidak berdasar mana pemohon hanya mampu untuk mengait kaitkan hubungan kekeluargaan suryo dengan siachroedin tanpa mampu untuk melihat fakta yang sebenarnya. sehingga dalil pemohon yang menyatakan suryo sebagai ketua tim pemenangan nomor adalah tidak benar, tidak berdasar. ikuti dan manipulatif. bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya intimidasi terhadap sugeng yang merupakan lurah pringsewu selatan yang dimutasi oleh karena membangkang dan tidak mengikuti keinginan aparat birokrat untuk memenangkan pihak terkait adalah tidak benar, faktanya adalah pemberhentian sugeng selaku lurah pringsewu selatansugeng dengan pihak terkait? bahwa selanjutnya pemohon juga mendalilkan adanya mutasi tehadap dra. dm. fitri yang merupakan kabar humas pemkab pringsewu. faktanya adalah pemberhentian dra. dm. fitridra. dm. fitri dengan pihak terkait? bahwa mengenai dalil pemohon pada halaman paragraph kedua yang menyatakan plt. bupati pringsewukeberpihakan plt. bupati pringsewu kepada pihak terkait. mengingat ucapan serupa tersebut juga ditujukan kepada pasangan calon bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilukada kabupaten mesuji dan kabupaten tulang bawang barat yang dilaksanakan secara serentak. kaimana merupakan solidaritas sesama plt. bupati daerah otonom baru tersebut. bukan yang lain. lebih lanjut, terkait dengan dalil pemohon pada halaman paragraph terakhir yang menyatakan." dengan ini pihak terkait nyatakan tidak sependapat, mana tidaklah tepat jika pemohon telah menjustifikasi ketentuan dan uud tersebut sebagai dasar bahwa benar dalam pemilukada kabupaten pringsewu ini telah terjadi pelanggaran pelanggaran pemilukada, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten pringsewu tahun telah berjalan dengan secara jujur dan demokratis dalam suasana tertib, lancar, aman dan damai dengan mendasarkan pada.pemohon kemudian mendalilkan bahwa pihak terkait telah melakukan pelanggaran pelanggaran bersifat terstrukturasangan yang melakukan pelanggaran pelanggaran bersifat terstruktur, bahwa dalam pemilu pada kabupaten pringsewu tidak hanya birokrat, aparat penegak hukum pun telah bertindak mengamankan dan memenangkan nomor urut yaitu dengan cara seluruh panas dikecamatan masing masing untuk briefing dan doktrin agar memenangkan pasangawanti wanti agar mengamankan kemenangan pasangan nomor urut padahal seharusnya panas adalah mengawasi pemtidak benar dalil pemohon yang mendalilkan pihak terkait telah melibatkan penegak hukum dalam tim pemenangan, faktanya adalah pihak terkait tidak mengetahui makmur adalah penegak hukum, apalagi berpangkat letkol makmur dan merupakan anggota tni ad. makmur tidak pernah terlibat dalam pemenangan pihak terkait. apalagi merencanakan dan melakukan kegiatan apa pun yang melibatkan panwascam dalam pemenangan pihak terkait. bahwa pihak terkait tidak pernah melibatkan apalagi memerintahkan letkol makmur untuk melakukan pengamanan terhadap kemenangan pihak terkait. kemenangan pihak terkait adalah mumi pencerminan aspirasi masyarakat kabupaten pringsewu, lagi lagi pemohon sangat latar dengan hanya sekedar ikut ikutan menggunakan istilah terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi mahkamah nomor php.d viii yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur adalah pelanggaran yangmana pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menguraikan seperti apa tindakan mengamankan dan memenangkan pihak terkait yang menurut pemohon dilakukan oleh letkol makmur dan kecamatan mana saja tindakan tersebut dilakukan. kapan tindakan tersebut dilakukanyang bersifat massive dilakukan dengan politik uang mana kandidat nomor urutluar masuk desa desa kabupaten pringsewu dan setelah masyarakat terkumpul dan dibawa dilakukan pembagian uang yang besarannya antara rp.pemilihan kepala daerah dilaksanakan baik pada sebelum masa kampanye, masa kampanye atau calon nomor urut baik yang dilakukan oleh kampanye ataupun tim pelangi. hampir setiap hari puluhan bus keluarmasuk kampong mengangkut masyarakat yaitu bus rbu, budi utomo, agung abadi untung angkut dan mobilisasi untuk kemudian beri uang agar memenangkan nomor urut bahwa kembali pemohon mendalilkan suatu perbuatan yang tidak benar dan sangat dipaksakan, penuh rekayasa serta tidak berdasar. pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menguraikan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut? bahwa pihak terkait tidak pernah memiliki program pemenangan dengan cara melakukan mobilisasi masa yaitu mengangkut masyarakat pemilih pada saat hari tenang dengan angkut batu putu dan pantai mutu bahkan pihak terkait tidak pernah menyiapkan ratusan armada bus untuk digunakan keluar masuk desa dan kecamatan kabupaten pringsewu. tidak juga ada pembagian uang (money politics) yang diperintahkan oleh pihak terkait kepada tim kemenangannya untuk dibagikan kepada masyarakat. kalaupun dalil pemohon tersebut adalah dengan mendasarkan padapada umumnya. tidak ada kaitannya dengan pihak terkait. apalagi disertai kegiatan kampanye berupa pembagian sticker dan pembagian uang. perlu untuk disampaikan bahwa batu putu merupakan objek wisata baru yang satu satunya terdapat kebun binatang yang ada lampung. terkait, adanya masyarakat yang berri warga tanpa ada kaitannya dengan pihak terkait maupun penyelenggaraan pemilukada. bahkan pihak terkait juga tidak pernah membuat program pemenangan ataupun menginstruksikan siapapun untuk mengadakan agenda agenda wisata apalagi disertai, mengingat pihak terkait cawabup) dengan menyandang status anak gubernur sangat menyadari bahwa: berbuat jalan yang benar saja selalu disalahkan, atau dikait kaitkan dengan keberpihakan pemerintah provinsi lampung maupun pemerintah daerah kabupaten pringsewu": lebih lanjut, terkait dengan dalil pemohon mengenai adanya money politics yang dilaku rmohonan keberatan pemohon sebagaimana dinyatakan dalam polita poin halaman yang menyatakan sebagai berikut:ari sos dan subhan effenditelah diserahkan kepada panas, mana hal ini dilakukan oleh pasangan nomor urut bahwa dalil tersebut atas telah semakin memperkuat fakta (yang akan pihak terkait uraikan pada keterangan pihak terkait perkara nomor atas adanya perbuatan money politics yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut hj. ririn kusawantiri. sos dan subhan effendi, s.h. perbuatan perbuatan mana telah terbukti dengan adanya laporan yang diterima oleh ppl dan panwaslukada kabupaten pringsewupelanggaran yang terjadi pemilukada kabupaten pringsewu yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis,dan massive sebagaimana pemohon uraian atas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohonnomor urut atas nama hi.tidak benar telah terjadi pelanggaran pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang telah dilakukan oleh pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten pringsewu tahun terlebih lagi dengan mendasarkan fakta manan kalaupun pemohon memaksakan dengaatau menjadikan dasar bagi mahkamah untuk mendiskualifikasikan pihak terkait: bahwa sangat disayangkan mana pemohon telah mendasarkan permohonan keberatannya pada suatu peristiwa pelanggaran yang sama sekali tidak pernah ada oleh kare: pemilihan kepala daerah dilaksanakan baik pada sebelum masa kampanye, masa kampanye atauurut baik yang dilakukan oleh tim kampanye ataupun tim pelangi. hampir setiap hari puluhan bus keluar masuk kampung mengangkut masyarakat yaitu bus rbu, budi utomo, agung abadi untuk angkut dan mobilisasi untuk kemudian diberi uang agar memenangkan pasangan calon nomor urpasangan calon nomor urut atas nama hj. ririn kusawantiri sos dan subhan effendi, sh.telah diserahkan kepada panas mana hal ini dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bahwa pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada kabupaten pringsewu.,lebih lanjut pemohon terlihat tidak memahami rezim hukum pemilukada mana dalam setiap dalil permohonannya selalu menyatakan adanya pelanggaran yang bersifatfakta hukum sebagaimana telah diuraikan oleh pihak terkait atas serta dengan memperhatikan dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam poinif padahal faktanya pelanggaran yang dihasilkannya jauh dari unsur unsur pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif bahkan pelanggaran pelanggaran yang diuraikan oleh pemohon pada poin sampai dengan merupakan pengulangan dari polita pemohon yang sebelumnya suara yang diperoleh pemohon maupun pihak terkait. bahwa mana mengenai pengertian pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan mah,pihak terkait sangat berkeberatan dengan dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam poin dan poin halaman permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut: poin bahwa penetapan rekapitulasi hasil p,: poin bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya mahkamah konstitusi menilai dan menyatakan tidak sah dan batal dan. kabupaten pringsewu, bahwa pihak terkait sangat berkeberatan dengan dalil pemohon tersebut atas terlebih lagi sudah menjadi fakta hukum mana justru pemohon lah yang telah melakukan pelanggaran pelanggaran bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, berupa money politics yang bahkanru telah dilanggar sendiri oleh pemohon. lebih lanjut, terkait dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon adalah junctobahwa hasil hitung yang dilakukan oleh memohon adalah hasil hitung yang diakui secara benar. sah dan mengikat.c3 kwo yang dihasilkan dengan demikian adalah wajar jika pemohon ini dikesampingkan oleh majelis hakim,pringsewu. dengan demikian penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerahdan poin adalah tidak beraikeverklaard). iv. mengenai permohonan keberatan pemohon dalam polit.memohon maupun pihakdalam petit pemohon bahwterang.. sah dan mengikat dengan melalui proses penghitungan suara secara berjenjang.calon nomor urut atas nama hj. ririn kusawantari sos dan subhan effendi, dan nomor urut atas nama... mana berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahusudah seharusnya mahkamah konstitusi republik indonesia menilai dan menyatakan tidak sah dan batal sertaamaya berbunyi.dalam lingkup kecamatan pagelaran.11. terstruktur... dst,,pompat. menurut mahkamah..,...oto. dalil tersebut seandainya pun benar, good non, tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara. dan tidak dapat serta merta dianggap memilih pemohon. jika dianggap memilih pemohon menurut mahkamah justru mencederai asas dari pemilu yaitu uber dan judul...wet onvankelijkeverklaard). kesimpulan. bebas. rahasia.pelanggaran pemilukadabenar, sah, dan mengikat: vi. petitkpuij:calon nomor urut atas nama hj. ririn kusawantiri sos dan subhan effendi, sh. dan pasangan calon nomor urut atas nama hi. jadi dan aditya larasati, szp.sh.: memerintahsh., dan hi. tri proto, mm20u: bukti pt,,,nomor iselain itu, pihak terkait juga menghadirkan (empat puluh satu) orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah janji pada tanggal oktober dan oktober yang menerang:,firoh. gubernur lampung sebagai pembina pesantren tersebut,,: mujahidin saksi adalah ketua audisi kecamatan sukoharjo,u:,,putusan komisi pemilihan umum kabupaten pringsewu nomor kpu 10w2011ukti fotokopi berita acara rekapitulasi10 viii tertanggal agustus tentang m tertanggal agustus tentang penetapan:, untuk tahun ini yang diberangkatkan umrah sebanyak orang selama hari,,:,::, yulian saksi adalah kepala sekolah sma negeri sukoharjo,,: iskandar saksi adalah kepala sma negeri gadingrejo::,,:,,)juga sebagai dosen dan cantik , hasiyurrahim saksi adalah camat pringsewu,::,: untuk dm. fitri ada teguran lisan dan ada bukti mengenai berita acara mengenai hal tersebut:ho,,, mizwar saksi adalah staf protokol bagian agenda dan koordinasi kegiatan gubernur lampung,i:: karena takut, saksi beserta rombongan pulang dan membatalkan acara jalan jalan tersebut,:k:nomor dan nomor sedangkan nomor hadir hadir dan saksi pasangan calon nomor urut tidak bersedia tangan tangan, bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umumtranskrip video pertemuan aparat birokrat batu putu bagaimana memenangk, intimidasi sekda kabupaten pringsewu, bus panitia larasati dihentikan masa, panitia larasati mendompleng kegiatan pemerintah provinsi lampung untuk kampanye, bukti fotokopi dpt kecamatan pagelaran, bukti fotokopi dpt kecamatan pringsewu, bukti fotokopi dpt kecamatan adiluwih: bukti fotokopi dpt kecamatan sukoharjo: bukti fotokopi dpt kecamatan ambarawa, bukti fotokopi dpt kecamatan gading rejo, bukti fotokopi dpt kecamatan pardasuka, bukti fotokopi dpt kecamatan banyumas, bukti fotokopi data tim relawan kampanye pemen: bukti fotokopi data rekap suara yang diduga dipalsukan dalam tiga versi: versi saksi nomor pasangan versi saksi nomor pasangan versi kpu: bukti fotokopi surat penyataan tanggal atas nama suseno, melihat dan menyaksikan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut yang mana pada tanggal adalah masa reses,,:,::,anateri keberatan pemohon bukan merupakan kewenangan absolut,kara:,, mahkamah tidak perlu menilai dan mempertimbangkan satu persatu eksepsi ago,:,,kan:bertanggal oktober 2011memberikani, s.h., wild berganti, s.h., dan susi tur handayani, s.h., kesemuanya adalah advokat yang bergabung pada tim advokasi jaya yang beralamat kantor wisma kota bni, 44thmenguraikan hal hal sebagai berikut: bukti fotokopi bukti foto foto mobil yang digunakan oleh tim sukses pasangan nomor urut untuk mengangkut rombongan pada tanggal bukti fotokopi daftar nama nama penerima money politic pekon tegal sari sebesar (dua puluh ribu rupiah), bukti fotokopi daftar nama nama penerima money politic pekon wonosari kecamatan gading rejo sebesar rp. , (dua puluh ribu rupiah), bukti fotokopi daftar nama nama penerima bantuan dari ibu ririn pasangan nomor urut pekon tambak rejo kecamatan wonosari sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah), bukti fotokopi daftar nama nama penerima bantuan dari pasangan nomor urut pekon sinar mulya sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah), bukti fotokopi daftar nama nama penerima money politic pekon sriwungu oleh tim sukses pasangan nomor urut dan nomor urut sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah): bukti fotokopi daftar nama nama penerima money politic pekon sukamufya oleh tim sukses pasangan nomor urut bukti fotokopi daftar nama nama penerima money politic sebesar rp. dari pasangan nomor urut pekon pasar suk, bukti fotokopi daftar nama nama penerima money politic pekon sumber agung oleh tim sukses pasangan nomor urut pada hari rabu, mulai pukul wib hingga kamis, sekitar pukul wib (hari pemilihan), bukti fotokopi daftar nama nama penerima money politic pekon ambarawa barat,,:tersebut tidak hanya dilakukan oleh birokrat, tetapi juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mengarahkan kepada seluruh panas masing masing kecamatan untuk memenangkan pihak terkait:dengan perjanjian akbahwa memohon melakukan penggelembungan dpt, terdapat pemilih yang bukan warga setempat dapat memilih, petugas kpps tidak memberi,berita acara rekapitulasi suara, namun ternyata berita acara rekapitulasi penghitungan suara ppk ambarawa hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut bahwa petugas pps: pns satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan bawah sumpah janji dalam sidangterhadap dalil pemohon yang menyatakan, dan adil uber dan judul). menurut mahkamah, dalil pemohon tersebut bersifat umum karena pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelanggaran terhadap asas pemilu yang bersifat uber dan judul sebagaimana yang didalilkan. selain itu, pemohon juga tidak mengajukan bukti, baik surat tulisan ataupun keterangan saksi yang berkaitan adanya pelanggaran terhadap asas pemilu yang uber dan judul, sehingga menurut mahkamah dalil pemohon guo tidak terbukti: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan,adalahyang disertai janji untuk memenangkan pihak terkait: pegawai negeri sipil pns)untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukanserta saksi bernama sugeng pramono yang pada pokoknya menerangkan sekretaris daerah sekda) kabupaten pringsewu menginstruksikan kepada saksi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut pihak terkait). saksi tidak menjalankan intruksi tersebut, adapun bukti berupa rekaman yang telah pula dibuatkan transkripnya oleh pemohon yang berisi percakapan antara lain sebagai berikut: mukmin pembawa acara) jadi kita ini hati hati betul pak camat, sebagai pns nanti ada link birokrasi. hari ini pemantapan link birokrasi, nanti memantapkan oleh pak suryo, suryo besan gubernur provinsi lampung) model ini sudah teruji mulai dari gubernur kemudian lampung selatan dan ini pringsewu, model gerakannya itu sama, ada relawan, ada tim ini, tim itu dan kesinergian yang perlu dibenahi. sinergi antara tim satu dengan tim yang lain dan relawan dan birokrasi, ini yang berat. bagaimana memadukan birokrasi dengan tim tim yang sudah ada, oleh karena itu pengalaman pengalaman yang baru, saya akan sedikit menyampaikan informasi supaya kita ini tidak disebutkan setelah misalnya menang padek urusannya mk, pengalaman lampung seperti itu dan ini akan kita eleminir dengan lebih mensinergikan kita, contoh main itu yang cantik. nah ini ada pak camat, kalau saya sudah pensiun sudah bebas, kalau pak camat ini, wah ini penyelundup istilahnya birokrasi nyelunduk kesini. oleh karena itu bagaimana kita bisa memadukan ini betul betul tidak. jadi oleh karena itu, saya harapkan tim ini yang penting kita tidak perlu rebutan massa, kuncinya sekarang pak, sekarang bergeraknya itu desa pekon dan saya kemukakan bahwa kita tim birokrasi termasuk, oleh karena itu, nanti bapak bapak, ibu ibu yang apakah forlap, korban ini koordinatnya nanti ada dengan birokrasi yang akan mendukung bapak dan ibu sekalian, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin privasinya, mungkin pertaniannya apakah yang betul betul hakiki yang diperlukan, nah itu sport: dulu permainan kita kabupaten, kecamatan, sekarang permainan kita akan pekon itu, bahkan sudah menjurus tps, tim tim ini coba masing masing apa organisasinya tps mana dia? suhardi dengan sebutan lain buyung ketua audisi provinsi lampung) saya ingin memberikan masukan sedikit karena masalah pilkada ini kita sudah puas dan paham ya, jadi tugas saya sebenarnya untuk aparat desa, kadus rt, lintas dan pps, nah itu gak usah dilibatkan lagi karena kita mau cari suara: idrus efendi sekda kabupaten pringsewu) berbicara kepada sugeng pramono padek orangnya baru belajar, tapi yang kita lihat gubernurnya kan., saya sebagai sekda ngeliat gubernurnya dan ini gubernur campur tangan kita, kita akan maju artinya kita memikirkan kemajuan pringsewu, bukan melihat siapa jadi, firman mentok asisten bupati pringsewu) berbicara kepada sugeng pramono tambahan sedikit, jadi gini ya, satukan jadi pejabat publik, panutan orang dong, ngomong sekarang harus hati hati, jangan main main, betul kata pak sekda, beruntung ketemu pak sekda seperti ini, kalau gak, sudah artinya ngomong diluar sekarang, pokoknya gak ada duanya loyalitas kita tunggal shahrudin, gubenur, artinya kita menangkan calon kita aja, idrus effendi berbicara kepada sugeng pramono kamu gak usah ngomong ngomong sama keluarga kamu, bahwa kamu dipanggil camat, dipanggil sekda, gak usah, jangan ngomong ngomong pokoknya itu komitmen dalam hati: tapi ini bukan hanya kamu pak sugeng, seluruh lurah kabupaten, saya panggil melalui camat, lalu sudah kita kumpulkan semua, kita komitmen bersama, aklamasilah: saya akan pantau seluruh lurah dan pekon, makanya saya panggil danramil, saya panggil kapolsek, hasnurohim camat pringsewu) ini pak, mungkin hari ini saya dah selesai mau menghadap lagi bapak untuk relawan dan pns pns, saya minta waktu pak, dimana pak? rumah atau sini? idrus efendi disini adalah, atau rumah sana, itu juga pak ananta malah saya persilakan sabtu untuk ngusulin koramil, polsek dan siap gitu, geng! kamu juga harus usaha karena ini udah pak gubernur sendiri yang ngomong terhadap dalil pemohon, pihak terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: kalaupun memang benar hi. jadi merupakan wakil bupati tanggamus dan aditya larasati, szp, s.h, merupakan putra gubernur provinsi lampung menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pringsewu, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum. dalil pemohon tersebut tidak serta merta dijadikan alasanpihak terkait memperoleh perlakuan berbeda atau perlakuan khusus dari memohon dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten pringsewu tahun keberatan pemohondalam setiap dalil permohonannya, tidak benar rumah kediaman gubernur provinsi lampung sjachroedin z.p) batu putu dijadikan tempat pertemuan oleh aparatur desa, tokoh dan warga masyarakat yang berasal dari kabupaten pringsewu untuk pemenangan pihak terkait. bahkan sebaliknya gubernur provinsi lampung sebagai orang tua calon wakil bupati nomor urut aditya larasati) selalu dipaksakan dikaitkan dengan pemenangan pihak terkait, tidak benar gubernur provinsi lampung memerintahkan kepada aparat daerah untuk melakukan pemenangan kepada terkait dengan cara membentuk forlap forlap setiap wilayah, tidak benar pihak terkait melibatkan mesin birokrat, melibatkan pejabat pemerintahan, baik pns, perangkat desa, penyelenggara pemilukada atapun panwaslukada, melibatkan penegak hukum, tidak benar suryo yang merupakan besan dari gubenur provinsi lampung terlibat tim pemenangan pihak terkait karena yang bersangkutan telah tua dan sama sekali tidak memahami politik apalagi strategi pemenangan: pemberhentian sugeng pramono sebagai lurah pringsewu selatan dan mutasi dm. fitri provinsi sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak terkait: pemberian ucapan selamat dari plt. bupati pringsewu kepada pihak terkait sebagai pemenang pemilukada kabupaten pringsewu tahun merupakan hal yang wajar dan sama sekali bukan dimaksudkan adanya keberpihakan dari it. bupati pringsewu tersebut: pihak terkait tidak pernah memiliki program pemenangan dengan cara melakukan mobilisasi masa berupa mengangkut masyarakat pemilih pada saat hari tenang menuju batu putu dan pantai mutu, bahkan pihak terkait juga tidak pernah menyiapkan ratusan armada bus yang digunakan untuk keluar masuk desa dan kecamatan kabupaten pringsewu, serta tidak ada pembagian uang kepada masyarakat yang diperintahkan oleh pihak terkait kepada tim pemenangan. kegiatandan tidak ada kaitannya dengan pihak terkait, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan bukti pt dan bukti pt serta saksi saksi bernama suhardi my, syamsudin, mujahidin, samsudin, irwan christiana, zulkifli, suami, sunarko, pujiharno, hasiyurrahim, firman mutlak, mistar, dan media yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: suhardi my, syamsudin, mujahidin, samsudin, irwan christiana dan mistar: bahwa benar pada tanggal juli audisi melakukan pertemuan batu putu. kegiatan audisi pada awalnya dijadwalkan pada bulan mei namun karena agenda gubenur provinsi lampung pada bulan tersebut padat, maka kegiatan audisi ditunda pada bulan juli pertemuan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap setahun sekali dalam rangka untuk pembinaan anggota. acara audisi tersebut dihadiri oleh gubernur provinsi lampung, namun sama sekali tidak ada pengarahan dari gubernur provinsi lampung untuk memenangkan anaknya dalam pemilukada kabupaten pringsewu tahun benar dalam acara tersebut telah terjadi pembagian uang, namun uang yang dibagikan kepada anggota audisi tersebut merupakan uang iuran dari anggota audisi: zulkifli: bahwa tidak benar keterangan dm. fitri yang menyatakan sekda mengarahkan kepada yang bersangkutan untuk memilih pasangan calon nomor urut benar sekda memanggil dm. fitri, namun hal tersebut berkaitan dengan pemberitaan media massa mengenai pns yang pulang kantor sebelum jam kerja, suami, sunarko, dan firman mutlak: bahwa benar dm. fitri beberapa kali dipanggil oleh sekda kabupaten pringsewu, namun pemanggilan tersebut berkaitan dengan tupoksi yang bersangkutan pada bagian protokol dan humas. dm. fitri tidak netral dalam pemilukada kabupaten pringsewu tahun karena yang bersangkutan pernah mengirimkan sms pada saksi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut pemutaran dm. fitri provinsi lampung tidak ada kaitannya dengan pemilukada. mutasi dm. fitri telah melalui rapat baperjakat dengan penilaian kinerja yang bersangkutan buruk, hasiyurrahim dan firman mutlak: bahwa sugeng pramono dipanggil oleh sekda karena adanya pengaduan dari masyarakat yang tidak memberikan pelayanan dengan baik. adapun pemutaran sugeng pramono didasarkan atas permintaan sendiri dari yang bersangkutan: media: bahwa saksi mengadakan promosi wisata taman bumi kedaton batu putu secara gratis, baik untuk kendaraan, tiket masuk, dan makanan. promosi tersebut dilakukan melalui selebaran yang diberikan kepada masyarakat provinsi lampung, setelah mencermati bukti bukti dan bantahan pihak terkait, menurut mahkamah telah ada upaya upaya untuk pemenangan pihak terkait dengan menggunakan aparat pemerintahan, upaya pemenangan pihak terkait tersebut telah direncanakan. sekalipun pihak terkait membantah dalil pemohon guo, namun bukti merupakan bukti yang tidak terbantahkan mengenai adanya perencanaan yang menggunakan aparat pemerintahan untuk pemenangan pihak terkait. namun demikian, mahkamah harus pula menilai lebih lanjut mengenai unsur pelanggaran yang lain yang bersifat terstruktur dan masif. bahwa pemohon, selain mengajukan bukti berupa yang telah transkrip, juga mengajukan bukti berupa nama nama tim sukses pihak terkait yang antara lain terdiri dari kepala pekon. setelah mencermati bukti guo, mahkamah tidak dapat meyakini bukti tersebut karena bukti guo tidak ada tanda tangan dan stempel dari pihak yang membuatnya, sehingga bukti tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. berdasarkan bukti bahwa dalam rekaman dan transkrip, terdapat pembicaraan yang melibatkan aparat pemerintah ketua audisi provinsi, sekda kabupaten pringsewu, lurah pringsewu, asisten kabupaten pringsewu, camat pringsewu) dan tim pemenangan pihak terkait suryo dan mukmin) yang menyusun rencana dalam rangka pemenangan pihak terkait, namun tidak dapat diketahui apakah pembicaraan (rencana pemenangan pihak terkait) tersebut dilaksanakan atau tidak. dengan demikian, menurut mahkamah rangkaian peristiwa terjadinya pelanggaran terputus. fakta demikian diperkuat oleh saksi pemohon bernama sugeng pramono yang dengan tegas mengatakan tidak menjalankan perintah sekda untuk mengarahkan pemilih supaya memilih ataupun memenangkan pihak terkait. dengan demikian menurut mahkamah unsur pelanggaran yang yang lain yang bersifat terstruktur dan masif tidak terbukti menurut hukum, terkait dalil pemohon mengenaibatu putu dan pantai mutu dengan disertai pembagian uang antara rp. sampai dengan rp. pemohon dalam permohonan guo bukti berupa foto bus dan rekaman video yang berisi ada beberapa orang menghentikan beberapa bus pariwisata yang tidak ada penumpangnya dan wawancara yang menanyakan alasan menghentikan bus pariwisata tersebut. menurut mahkamah dalil pemohon tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. seandainyapun benar ada masyarakat kabupaten pringsewu datang taman wisata bumi kedaton batu putu, dapat saja hal tersebut terkait dengan adanya promosi taman wisata bumi kedaton batu putu yang menggratiskan biaya transportasi, menggratiskan karcis masuk dan menyediakan makan (snack) gratis kepada masyarakat yang datang tempat wisata tersebut sebagaimana keterangan pihak pengelola taman wisata guo. berdasarkterhadap dalil pemohon mengenaienurut mahkamahbelum dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran adanya pelanggaran dimaksud, karena bukti bukti pemohon guo hanya berupa surat pernyataan, laporan pelanggaran oleh bawahi, berita acara klarifikasi oleh panas, dan kliping koran. sekalipun tim pemenangan pemohon bawahi) telah melaporkan adanya pelanggaran dan panas telah pula melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilaporkan, namun bukti demikian tidak serta merta dapat bukti fotokopi daftar nama nama yang tidak menerima undangan pemilu tps pekon wonosari kecamatan gading rejo, bukti fotokopi daftar nama nama yang tidak mendapatkan kartu pekon rejosari, bukti fotokopi daftar nama nama yang tidak mendapatkan kartu pekon tegal sari: bukti fotokopi surat nomor pws. kec tentang laporan pelanggaran sengketa pemilukada oleh pasangan nomor urut bukti fotokopi surat berita acara klarifikasi atas laporan nomor pws. kec atas nama wahyuanbawahi yang didengar keterangannya sebagai saksi, bukti fotokopi surat nomor pws kab. psw hal undangan klarifikasi kepada wahyudi, andi dan bawahi: bukti fotokopi surat tanda bukti penerimaan laporan nomor pl panwascam pws ixkada kec bukti fotokopi surat tanda bukti penerimaan laporan nomor pemilukada kec bukti fotokopi kliping surat kabar harian tribun lampung rock warga harus selektif pilih calon pemimpin : dinilai bahwa benar telah terjadi pelanggaran. pemohon ataupun tim suksesnya dapat saja melaporkan pelanggaran kepada panas, namun apabila laporan tersebut tidak disertai dengan bukti yang cukup, maka pelanggaran dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti. setelah mencermati bukti bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut, mahkamah sama sekali tidak menemukan pelanggaran yang dinyatakan terbukti oleh panas, terhadap dalil pemohon mengenai, menurut mahkamah dalil pemohon tersebut tidak relevan, seharusnya pemohon dalam keberatan guo mempersoalkan mengenai perolehan suara atau pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut karena memohon telah menetapkan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon terpilih, sehingga seandainyapun benar pemohon dapat membuktikan dalil permohonan guo, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara pemohon, i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan petugas pps dalam, menurut mahkamah hal tersebut hanya merupakan persoalan administratif yang tidak diatur secara eksplisit dalam suatu peraturan, sehingga apabila pps tidak membuat daftar penyerahan maka tidak menyebabkan batalnya rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon melakukan penambahan dpt, terdapat pemilih yang bukan warga setempat dapat memilih, petugas kpps tidak memberikan surat undangan memilih. untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti serta saksi saksi bernama ade permana, muhammad andi, bawahi, wahyudi, fans bisri, yong, panjang triton, agus widodo, dan rifai wahid yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ade permana, muhammad andi, bawahi, wahyudi: bahwa telah terjadi penggelembungan dpt, yaitu pada awalnya dp4 jumlah pemilih setelah diverifikasi untuk menjadi dps oleh memohon dicoret sebanyak namun setelah dps tersebut ditetapkan menjadi dpt jumlah pemilih menjadi atas kejanggalan tersebut, saksi mengambil sampel desa kelurahan kecamatan sukoharjo dan melakukan cross check kepada masyarakat yang menerangkan kepada saksi bahwa nama nama pemilih yang tercantum dalam dpt tersebut adalah fiktif dan pemilih ganda, fans bisri, yong, panjang triton, agus widodo, dan rifai wahid: bahwa saksi tidak mendapat undangan pemilih menurut petugas bahwa saksi diberikan karena tidak terdaftar dalam dpt, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon menyampaikan jawaban yang menerangkan bahwa pemohon tidak dengan jelas menyebutkan penambahan daftar nama pemilih tersebut seperti apa, terdapat tps dan kelurahan mana, dan berapa jumlahnya. memohon telah melakukan seluruh tahapan pengelolaan dpt dengan benar mulai dari awal hingga penetapan dan penyerahan dpt sesuai sejak mulai awal sampai dengan penetapan dan penyerahan dpt seluruh tim kampanye. untuk membuktikan jawabannya, memohon mengajukan bukti sampai denganbernama joko dan nur amirudin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: joko: bahwa saksi telah memberikan dpt kepada semua saksi pasangan calon dan telah pula menempel dpt tersebut. saksi juga telah memberikan kepada semua pemilih yang terdaftar dalam dpt, sedangkan pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang tidak ada tempat tidak dibagikan nur amirudin: bahwa tidak benar ada penggelembungan dpt ppk kecamatan sukoharjo, setelah mencermati bukti yang diajukan oleh pemohon, yaitu bukti bukti bukti berupa daftar nama nama pemilih yang tidak mendapat dan kliping koran mengenai dps bermasalah serta adanya pemilih tidak mencoblos karena tidak mendapat menurut mahkamah bukti pemohon guo tidak mempunyai nilai pembuktian atau setidak setidaknya tidak sempurna karena bukti guo perlu pembuktian lebih lanjut mengenai kebenarannya. selain itu, pemohon juga mengajukan bukti sampai dengan bukti bukti dan bukti berupa softcopy dp4, softcopy dan hardcore dpt, menurut mahkamah bukti pemohon guo juga tidak jelas untuk membuktikan apa, apabila bukti tersebut untuk membuktikan adanya pemilih ganda, mahkamah tidak menemukan mengenai pemilih ganda tersebut, karena bukti guo hanya berisi mengenai nama nama pemilih kecamatan adiluwih, kecamatan ambarawa, kecamatan banyumas, kecamatan gading rejo, kecamatan pagelaran, kecamatan pardasuka, kecamatan pringsewu, dan kecamatan sukoharjo. seandainyapun benar bukti pemohon tersebut terdapat nama yang sama, namun berbeda mengenai tempat, tanggal lahir, alamat, dan umur dari pemilih yang bersangkutan. mencermati keterangan dari kepala dinas kependudukan kabupaten pringsewu bernama kalmansyah yang dihadirkan oleh pihak terkait menerangkan bahwa memohon telah menetapkan dpt berjumlah pemilih, jumlah dpt tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena jumlah dpt guo sebanding dengan jumlah masyarakat yang memiliki ktp elektronik berjumlah orang, mencermati keterangan saksi pemohon bahwa alasan yang bersangkutan tidak mendapatkan karena tidak terdaftar dalam dpt, menurut mahkamah apabila benar ada pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt sehingga pemilih tidak mendapat surat undangan memilih, kabupaten pringsewu. telah dengan tegas menentukan supaya masyarakat memberikan tanggapan terhadap dps yang telah diumumkan oleh pps. tanggapan masyarakat tersebut, dimaksudkan apabila adperaturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahumaret sampai dengan agustus (vide bukti dankarena dpt yang ditetapkan oleh memohon, seharusnya mengajukan keberatan pada saat pemutakhiran data dan daftar pemilih, dan bukan mengajukan keberatan dpt setelah yang bersangkutan kalah dalam pemilukada kabupaten pringsewu. selain itu, berdasarkan bukti bukti bukti dan bukti memohon telah memberitahukan kepada partai politik pengusung pasangan calon, masyarakat, tempat tempat ibadah untuk ikut berpartisipasi atau memberikan tanggapan ataupun masukan apabila ada pemilih yang belum terdaftar dalam dps dapat melaporkan kepada petugas untuk didata namanya. demikian pula berdasarkan bukti memohon telah melakukan perbaikan dpt yang masih banyak terdapat mata pilih ganda, pemilih yang belum masuk dalam rancangan dpt dan mata pilih dalam tps melebihi kapasitas. peraturan kpu nomor tahun menentukan bahwa terhadapdan kpps berdasarkan keterangan ketua pps memberikanrekapitulasi suara, padahal saksi pemohon tidak menandatangani rekapitulasi suara. untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti dan bukti serta menghadirkan saksi bernama suburban yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan ambarawa, namun ternyata pada rekapitulasi suara tersebut ada tercantum tanda tangan saksi, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan memohon tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen yang menyebabkan kerugian perolehan suara pemohon, karena memohon telah melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara memohon sesuai aturan hukum yang berlaku. selain itu,pasangan calon.nghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon. untuk membuktikan jawabannya, memohon mengajukan bukti dan tidak mengajukan saksi, setelah mahkamah menyandingkan bukti berupa model da kwk.kpu berikut laporannya ditemukan fakta hukum bahwa terjadi perbedaan antara dua bukti tersebut, yaitu pada bukti tercantum tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut kecuali pada model da kwk kpu tidak ada tangan dari saksi yang bersangkutan, sedangkan pada bukti sama sekali tidak tercantum tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut terhadap kedua bukti guo, mahkamah berpendapat bahwa bukti merupakan bukti yang asli, sedangkan bukti diragukan kebenarannya karena saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut ada yang membubuhkan tanda tangan dan ada pula yang tidak membubuhkan tanda tangan. terlepas dari penilaian tersebut, menurut mahkamah yang perlu dibuktikan oleh pemohon adalah apakah ada perubahan atau perbedaan perolehan suara dari masing masing pasangan calon tersebut. setelah mencermati kedua bukti guo (bukti dan bukti tidak ada perubahan mengenai perolehan suara dari masing masing pasangan calon. terkait mengenai pemalsuan tanda tangan saksi, hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk memprosesnya, melainkan pemalsuan tersebut merupakan kewenangan dari peradilan lainsuwardi bukti fotokopi kliping surat kabar harian lampung post foto ketua dpd knpi rock mendoza membagikan takzim gratis pendopo pringsewu, bukti fotokopi kliping surat kabar harian ekspres juni statemen ketua kpud pringsewu menyikapi soal pencopotan nama nama bermasalah dalam daftar pemilih sementara : bukti fotokopi kliping surat kabar harian lampung post kpu pertanyakan soal cuti bambang : bukti fotokopi kliping surat kabar bambang suryo bagikan uang rp. bukti fotokopi kliping surat kabar harian tribun lampung odin pns boleh berpolitik : bukti fotokopi kliping surat kabar harian tribun lampung berikan pilih pemimpin yang dekat dengan pemprov : bukti fotokopi kliping surat kabar harian radar tanggamus tim diduga akan bagikan jam dinding : bukti fotokopi kliping surat kabar harian lampung post program pemprov pringsewu : bukti fotokopi kliping surat kabar harian tribun lampung maarif dan susastra tidak mencoblos , bukti fotokopi kliping surat kabar harian radar lampung tim ririn subhan mengadu panas , bukti fotokopi kliping surat kabar harian radar tanggamus bus untuk plesetan dihadang massa calon : bukti fotokopi kliping surat kabar harian ekspres pringsewu setelah diverifikasi kelebihan jiwa : bukti fotokopi kliping surat kabar harian lampung ekspres pringsewu dibanjiri peserta jalan sehat dan bukti kupon jalan sehat yang menampilkan foto ketua dpc knpi kabupaten pringsewu aditya larasati, szp,sh , bukti fotokopi kliping surat kabar harian lampung post panas pergi pembagian bingkisan , bukti fotokopi kliping surat kabar harian lampung post hasil penetapan dan pengundian nomor urut pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah pringsewu tahun bukti fotokopi kliping surat kabar harian lampung post pns boleh berpolitik bukti fotokopi kliping surat kabar harian lampung post juni kpu pringsewu coret lebih dari pemilih dari daftar pemilih yang diajukan oleh pemkab setempat : bukti fotokopi kliping surat kabar harian lampung ekspres dprd raguan ribu dps bermasalah : bukti fotokopi kliping surat kabar bawaslu ends pasangan calon bagi bagi bingkisan: bukti fotokopi print harian lampung post pemkab pringsewu data sikap politik pns dan panas pringsewu siap diadukan atas kinerja : bukti fotokopi print harian lampung post warga khawatir dicoret : bukti fotokopi tanda bukti laporan polisi nomor tbl x skt dari kepolisian negara republik indonesia daerah lampung, bukti softcopy dp4, bukti softcopy dpt bermasalah (ganda, orang sudah meninggatanggal oktober sebagai berikut: sugeng pramono saksi adalah mantan lurah pringsewu, pada bulan april saksi mendapat intruksi perintah dari sekretaris daerah sekda) kabupaten pringsewu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang mengatakan kamu harus bisa, gimana caranya untuk dapat memberikan dukungan untuk anak pak gubernur . setelah itu, sekda mengingat saksi supaya tidak memberitahukan kepada keluarga saksi, intruksi tersebut disampaikan ruangan sekda kabupaten pringsewu bersama sama dengan dengan asisten dan camat pring sewu dan kepala badan kepegawaian daerah bkd): sekda mengintimidasi kepada saksi yang mengatakan kamu harus bisa kerja sama dengan kita, kalau tidak menjalankan intruksi tersebut, kamu akan diberhentikan , saksi tidak menjalankan intruksi sekda sehingga saksi dimutasi menjadi bpp, mana jabatan tersebut sama dengan jabatan yang sebelumnya, ade permana saksi adalah ketua tim pemenangan hi. abdullah fadli asli dan hi. tri rawit pemohon), terdapat penggelembungan suara dalam pemilukada kabupaten pringsewu, yaitu pada awalnya dp4 berjumlah namun pada waktu verifikasi, kpu kabupaten pringsewu mencoret dp4 sebanyak menurut kpu kabupaten pringsewu bahwa nama nama orang yang dicoret tersebut adalah orangnya sudah meninggal, nama ganda dan anggota tni polri. namun setelah dps tersebut ditetapkan menjadi dpt jumlahnya menjadi muhammad andi terdapat penggelembungan dpt dalam pemilukada kabupaten pringsewu: pada tanggal juli saksi melakukan prospek dengan cara mengambil sampel desa kelurahan kecamatan sukoharjo. masyarakat setempat mengatakan kepada saksi bahwa nama nama pemilih yang tercantum dalam dpt adalah fiktif dan diantaranya terdapat pemilih ganda, saksi tidak mengetahui berapa jumlah penggelembungan tersebut, saksi mendapat informasi dari pendukung pasangan calon nomor urut bahwa aditya larasati, calon wakil bupati nomor urut pihak terkait) menandatangani pesantren darul maghfiroh untuk bertemu dengan guru guru dan siswa siwa kelas pesantren tersebut, menurut informasi pesantren tersebut milik orang tua calon wakil bupati dari pasangan calon nomor urut saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut: bawahi saksi membenarkan keterangan muhammad andi bahwa bersama sama melakukan prospek kepada masyarakat, wahyudi melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh aditya larasati panas, namun panas menolak laporan wahyudi karena bukan penduduk setempat, wahyudi saksi membenarkan keterangan saksi bawahi bahwa saksi yang melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh aditya larasati kepada panas, namun panas menolak laporan saksi dengan alasan saksi bukan penduduk setempat mana pelanggaran terjadi: suburban saksi adalah saksi dari pasangan calon nomor urut ppk kecamatan ambarawa: saksi tidak tanda tangan rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan ambarawa, namun ternyata rekapitulasi suara tersebut ada tanda tangan saksi, eni tri widayanti saksi dan tetangga tetangga berjumlah orang diajak jalan jalan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut pihak terkait) batu putu: sebelum berangkat batu putu, saksi diberi uang rp. oleh tim sukses pihak terkait dan pada waktu pulang, saksi diberi vcd yang berisi kampanye. setelah itu saksi disuruh untuk memilih pihak terkait: supardi saksi mendapat informasi supaya berkumpul pendek pesantren darul maghfiroh pagelaran dan saksi diberi uang sebanyak rp. untuk memilih pihak terkait, warna seminggu sebelum pemilukada kabupaten pringsewu tahun saksi dipanggil oleh lurah dan diberi uang sebanyak rp. dengan pesan untuk memilih pihak terkait: sundari saksi dipanggil oleh tim sukses pihak terkait dan diberi uang sebanyak rp. tim sukses pihak terkait mengatakan kepada saksi supaya uang tersebut dibagikan kepada masyarakat: padi pada tanggal september bertempat wonorejo, saksi melihat dan meningkat tim sukses pasangan calon nomor urut sedang membagikan uang sebanyak rp. fans bisri pada tanggal september saksi tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih form formulir saksi menanyakan kepada petugas tps setempat, namun saksi tetap tidak diberikan formulir karena nama saksi tidak terdaftar dalam dpt: selain saksi yang tidak mendapatkan formulir tetangga saksi juga tidak mendapatkan formulir yong saksi tidak mendapat pembagian formulir saksi menanyakan kepada panitia tps yang mengatakan tidak membagikan formulir pada saksi, karena nama saksi tidak terdaftar dalam dpt, saksi juga menyatakan kepada pamong (perangkat desa) untuk menanyakan mengapa nama saksi tidak terdaftar dalam dpt. pamong tersebut mengatakan kepada saksi bahwa semua masyarakat sudah data dan data tersebut sudah diserahkan kabupaten: selain saksi, ada tetangga saksi yang juga tidak mendapat formulir panjang triton pada tanggal september saksi tidak menerima formulir saksi menanyakan kepada ketua yang mengatakan saksi tidak diberi formulir karena nama saksi tidak terdaftar dalam dpt, selain saksi, ada tetangga saksi yang juga tidak mendapat formulir karena tidak terdaftar dalam dpt: agus widodo saksi tidak mendapat formulir saksi menemui kepala dusun yang mengatakan bahwa telah mendata semua warga, padahal saksi tidak pernah didata oleh kepala dusun: selain saksi, ada warga lain yang juga tidak mendapat formulir rivai wahid saksi tidak mendapat formulir selain itu, tetangga saksi juga tidak mendapat formulir saksi melaporkan kepada pps namun tidak ada tindak lanjutnyap. poin."epub jkabupaten pringsewu, yang semula menjadi kewenangan mahkamah agung. bahwa selanjutnya pada huruf undang undang nomor tentang mahkamah konstitusi mk) mengatur, mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang.:::bal har erie mean kepala daerah kabupaten pringsewuterhadap dalil dalil permohonan pemohon bahwa par bahwa dalil dalil pemohon berkenaan dengan:araragara pemohon terkesan mengada ada dan hanya asumsi dari paranyerahan data pemilih model kwk.kpu) hardcore dan soft copy pps melalui ppk. pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara dps) hasil pemutakhiran data pemilih pps. pengumuman daftar pemilih sementara model kwk.kpu) masing masing kelurahan dan masing masing rt. masa tanggapan masyarakat dan perbaikan dps serta pencatatan pemilih tambahankada kabupaten pringsewu. rapat pleno kpu pringsewu untuk melakukan rekapitulasi dpt dari seluruh ppk)ekon atau kelurahan dan tempat tempat yang strategis stiker stiker sosialisasi yang dipasang pada angkutan umum, becak, dil. surat partai partai politik untuk berpartisipasi, apakahil. berdasarkan dps yang (dps) yang telah dibuat oleh pps berdasarkan klaster keluarga. bila pada saat penempelan stiker an dalam daftar pemilih tambahan kwk.kpu serta diberi formulir kwk.kpu:al s ddan soft copy untuk sama sama teliti sebelum (surat nomor: kpu vii bb.juncto tentang perubahan kedua1 cc. guna mengakomodir pemilih yang ke dd.kpu mengeluarkan surat instruksi kepada ppk, pps, dan kpps tentang dpt, intruksi berkenaan dengan dengan dan tim kampanye pasangan calon membahas masalahpasi:i tentang partisipasi mengenai perbaikan rancangan dpt, termasuk kepada tim para pemohon melalui surat resmi seperti yang disebutkan atas, faktanya par270 kpu viiarara pasangan calon. karena sepanjang proses pemungutan dan perangkoangkorveemilusepasangatasingsewringsewudapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita ita dan tujuan negara menujuyang berbunyiajukan para saksi, khususnya saksi(:ppkeluarkan keputusan kpu kabupaten pringsewu nomor pts kpu vii1nomor urut menurut memohon hal tersebut tidak bisa menjadi dasar penghitungan.,,6rr,bisa dikategorikan pemilukada kabupaten pringsewu tahun sangat legitimatepermohonan parat a1 fotokopi keputusan kpu kabupaten pringsewu nomor kpu psw bundle sosialisasi, media cetak dan kliping surat. tanggal maret fotokopi surat kpu kabupaten pringsewu nomor kpu.psi iii. tanggal maret fotokopi berita acara serah terima daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4). tanggal maret fotokopi keputusan kpu kabupaten pringsewu nomor kpu psw tentang penetapan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan ppkpu kabupaten pringsewu nomor kpu psw !i1 nomor kpu psw tentang:, nomor kpu psw i11 tentang: penetapan pengangkatan jabatan ketua panitia pemungutan suara pps tanggal april tanggal aprilfotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pringsewu tanggal aprilringsewringsewu, tanggal junfotokopi surat komisi pemilihan umum perihal: undangan rapat kerja nomor kpu vi tujukan kepada ketua ppk, tanggal juli fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu v11 perihal: partisipasi.. tanggal juli dan tanda terima rancangan dpt baik soft atau hard copy fotokopi surat kpu kabupaten pringsewu nomor kpu v1fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu v1se kabupaten pringsewu. serta tanda terima. tanggal agustus fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor set.kpu vii perihal:fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor set.kpu vii perihal: perbaikan dpt. tujukan saudara ketua pps se kabupaten pringsewu.: pts kpu viii tentang,nomor kpu v11 perihal: permohonan pengisian induk kependudukan pada daftar dpt. tunjukkan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil. se kabupaten pringsewu. tanggal agustusundel foto deklarasi pemilukada damai tanggal agustus fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pringsewu nomor,tanggal agustus fotokopi surat undangan maker nomor kpu 10 tanggal agustus fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu. vii perihal:softcopy dpt kabupaten pringsewu, fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pringsewu nomor:ix .hal: pernyataan sikap terhadap dpt, tujukan kepada bawaslu kabupaten pringsewu. tanggal septemberfotokopi surat ijin cuti bambang kurniawan bupati tanggamus fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu v11 perihal:fotokopi surat kpu kabupaten pringsewu nomor kpu 1x perihal instruksi. ditujukan kepada ketua ppk sefotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu v11 perihal: informasi.fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu v1i1 perihal instruksi. tujukan kepada saudara ketua ketua ppk, pps, dan kpps tanggal september1gelarannyumasmodel kwk.kpu model db. kwk.kpu lampiran model db. kwk.kpu model db. kwk.kputanggal oktolit saksi adalah ketua kpps pekon gumo rejo, kecamatan pagelaran, saksi mengakui bahwa tps pekon gumuk rejo, tidak dimasukkan dalam kotak suara: alasan tidak dimasukkannya tersebut dalam kotak suara karena kelalaian dan sama sekali tidak ada kesengajaan:keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pringsewu nomor pts kpu vin tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pringsewu tahun mana kedudukan pemohon dalam hal ini adalah sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pringsewu tahun maka kedudukan hukum (legal standing) pemohon adalah sah dan berhak mengajukan gugatan dalam perkara inidoleh komisi pemilihan umum kabupaten pringsewu ditetapkan pada hari senin tanggal oktober sehingga (tiga) hari kerja dihitung sampai dengan hari kamisobjek permohonan bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalahdaging saksi adalah ketua pps pekon gemuk rejo kecamatan pagelaran, kabupaten pringsewu, pada waktu rekapitulasi penghitungan suara ppk pagelaran, tps pekon gemuk rejo tidak ada dalam kotak suara. sebagai gantinya, saksi menyodorkan arsip asli milik pps: kejadian tersebut disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan panwascam. semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan: hartono saksi adalah ketua kpps pekon sekarat, kecamatan pagelaran: saksi salah memasukkan dalam amplop yang tidak terpakai (kosong), namun amplop berada dalam kotak suara: tidak ada yang mengajukan keberatan, harian saksi adalah ketua pps pekon sekarat, kecamatan pagelaran, pada waktu rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan pagelaran, pekon sekarat tidak ada dalam amplop, namun demi untuk kelancaran sidang, saksi langsung menyerahkan arsip kepunyaan pps kepada ketua ppk kecamatan pagelaran, tersebut salah dalam memasukkan amplop, istri saksi adalah ketua kpps sumber bandung, kecamatan pagelaran: tps sumber bandung salah dalam memasukkan amplop, sehingga pada waktu kotak suara dibuka untuk dilakukan penghitungan tingkat ppk, tersebut tidak ada dalam amplop, namun amplop tersebut justru berisi plant, saksi sama sekali tidak merubah isi dari tersebut: ridwan saksi adalah ketua pps sumber bandung, kecamatan pagelaran, saksi membenarkan keterangan ketua kpps sumber bandung istri), yaitu pada waktu pleno ppk kecamatan pagelaran ternyata amplop berisi pleno, namun tersebut ada dalam kotak suara dalam amplop yang lain, tidak ada yang mengajukan keberatan, joko saksi adalah ketua kpps pekon pangeran, kecamatan pagelaran: saksi telah memberikan dpt kepada semua saksi saksi pasangan calon dan menempel dpt tersebut, saksi telah pula memberikan formulir kepada semua pemilih yang terdaftar dalam dpt, sedangkan terhadap pemilih yang sudah meninggal dan pemilih yang tidak ada ditempat tidak dibagikan formulir tidak ada penggelembungan suara, terpuji saksi adalah ketua ppk, kecamatan pagelaran, rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan pagelaran, dilaksanakan pada hari kamis, tanggal pukul proses tersebut diawali dengan membuka kotak suara dan mengambil amplop selanjutnya dibacakan perlahan suara per tps: saksi membenarkan kejadian pps tps tps sumber bandung, tps gumuk rejo, tps sekarat mengenai tidak adanya dalam amplop. saksi mengatakan kepada para saksi pasangan calon, panas, dan ketua pps bahwa, ini dari tps sumber bandung tidak ada bangko model tolong ketua pps maju depan! . selanjutnya, ketua pps menghadap meja ppk dan memberikan arsip model untuk dibacakan oleh anggota ppk yang hasilnya sama, rekapitulasi suara tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, panwascam, orang sekretariat ppk, orang ppk, dan ketua pps, tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon: hanura tri wibowo saksi adalah ketua ppk kecamatan pagelaran: rekapitulasi suara ppk kecamatan pagelaran dihadiri oleh semua saksi pasangan, panas, semua saksi pasangan calon dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut bernama suburban dan saksi pasangan calon nomor urut tidak bersedia menandatangani berita acara: nur amirudin saksi adalah ketua ppk kecamatan sukoharjo, tidak benar ada penggelembungan dpt ppk kecamatan sukoharjo, bahwa benar saksi pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan empat hari setelah rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk sukoharjo, rekapitulasi suara ppk sukoharjo dihadiri oleh saksi pasangan nomor urut dan sedangkan saksi pasangan calon nomor urut tidak memberikan surat mandate dan saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir, rekapitulasi suara tersebut selesai pada pukul namun dalam proses print out hasil rekapitulasi suara, saksi pasangan nomor urut dan meninggalkan tempat dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara karena dilarang oleh pasangan calon nomor urut atau tim kemenangannya. demikian juga saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan saksi minta kepada saksi pasangan calon tersebut untuk mengisi model da kedua saksi pasangan calon tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa mendapat intruksi untuk tidak tanda tangan, pada hari minggu, buku wib (setelah rekapitulasi suara), saksi pasangan calon nomor urut meminta hasil rekapitulasi suara tingkat ppk kecamatan sukoharjo. sebelum memberikan hasil rekapitulasi suara tersebut kepada saksi pasangan calon nomor urut saksi meminta kepada saksi pasangan calon nomor urut untuk mengisi form keberatan da selanjutnya pada hari senin, saksi pasangan calon nomor urut juga minta hasil rekapitulasi suara tingkat ppk kecamatan sukoharjo dan saksi memberikan hasil rekapitulasi suara setelah yang bersangkutan mengisi model da i2.5je sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan pemohon,!bahkan keadaan mana semakin diperjelas lagi mana secara tegas pemohon salah dalam menentukan apa yang menjadi objek permohonan keberatan (object itis) pemohon, sebagaimana terlihat dalam objek permohonan pemohon pada halaman permohonan keberatan, mana pemohon telah salah dengan mendasarkan objek permohonan pada:ukan pada surat keputusan kpu kabupaten pringsewu tentang penetapan perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten (tahap akhir), lebih lanjutpada dasarnyaj dan bukan yang lain. kalaupun pemohon memaksakan dengan mendasarkan adanya kesalahan penghitungan suara dan pelanggaran pemilukada, pemohon harus mampu untuk membuktikan dengan jelas dan rinci mengenai. (selisih mana jauh perolehan suar pemohon sendiri). danpemohon mengakui secara tewas sebagaimana dinyatakan dalam polita permohonan keberatan pemohon pada butir pada halaman permohonan keberatannya yang secara rinci dan drs. hi. purwanto, st. memperoleh suara sejumlah .152,dan hi. tri pranoto, memperoleh suara sejumlah suara ,49y0sh memperoleh suara sejumlah suara bahwa dengan mendasarkan pada polita permohonan keberatan pemohon tersebut sesungguhnya pemohon tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara:.lebih lanjut, pemohon tidak konsisten dalam menerapkan alasan alasan permohonan keberatannya, mana pada halaman poin pemohon telah mendasarkan permohonan keberatannyadengan adanya ketidakkonsistenan (inkonsistensi) pemohon dalam menerapkan objek permohonan keberatan maka dapat terlihat dengan terang, jelas dan kasat mata mana permohonan keberatan para pemohon tersebut telah salah objek (error object) atau kabur (obscura libel) atau setidak tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulate. halaman terlihat dari ketidakkonsistenan objek permohonan pemohon sebagaimana dinyatakan dalam poin halaman mengenai objek permohonan dan narasi polita dalam poin halaman mengenai alasan alasan permohonan: dengan demikian. maka telah menjadi bukti yang sempurna mana pemohon telah melakukan kekeliruan atau setidak tiga objek dimaksud mempunyai konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda bahkan terkait dengan alasan alasan keberatan pemohon yang menyatakan mengenai pelanggaran pemilukada yang bukan merupakan objek perselisihan pemilukada mahkamah konstitusi,lebih lanjut, jika dikaitkan dengan polita ataupun materi permohonan pemohon, maka secara terang dan jelas terlihat bahwa petit permohonan dalam permohonan keberatan pemohon adalah tidak beralasan hukum, halaman dengan memperhatikan bahwa permohonan keberatan pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan. jauh dari fakta maupun logika hukum. bahkan cenderung manipulate$, kepala daerah kabupaten pringsewu tahun pada pemilukada kabupaten pringsewu tahunalasan alasan permohon,udmana terang,, sah dan mengikat dengan melalui proses penghitungan suara secara berjenjang,yang menyatakandrs. untung subroto dan drs. hi. purwanto, st., memperoleh suara sejumlah suara ,39y6hi. abdullah fadli asli, dan tri pranoto, memperoleh suara sejumlah suara ,49y6), pasangan calon kepala daerah pringsewu dan wakil kepala daerah kabupaten pringsewu dengan pasangan calon nomor urut atas nama hi. jadi dan aditya larasati, szp.sh memperoleh suara sejumlah suara:riik. jelas. dan rinci mengenai: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon:pringsewudikarenakan perolehan suara pemohon walaupun berada bawah perolehan suara pihak terkait.bahwa adalah suatu fakta. pemohon tidak siap kalah. materi permohonan keberatan pemohon tersebut sangat jauh dari fakta hukum. sekalipun dipaksakan untuk ada. seharusnya dinyatakan pemohon seketika.jug sebagaimana merujuk pada polita keberatan. bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitjek perselisihan mahkamah konstitusi.drs. untung subroto dan drs. hi. purwanto. st, mm, memperoleh suara sejumlah suaray6)abdullah fadli asli, sh. dan. hi. tri pranoto. memperoleh suara sejumlah suara yosigung gatot haryono, se. dan hi. mat afi pasha, sh. memperoleh suara sejumlah suara y6 sh. memperoleh suara sejumlah suara y4):hampir yang dilakukan oleh pas.... rahasia. jujur dan adil sebagaimana diamanatkan nomor tahun dan undang undang nomor tahun dan nomor tahune penuhdengan rekayasa. jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusiemana pemohon meminta untuk menetapkan diri pemohon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih pemilukada kabupaten pringsewu.mendasarkan permohonan keberatannya, bahwa dengan mendasarkanentuk bentuk pelanggaran yang dikemukakan oleh pemohon dalam posisringsewu oleh memohon model db kwk. db1 kwk db2 kwk berikut lampiran laporannya eksepsi mengenai kewenangan mengadili bahwa substansi dan mater keberatan pemohon bukanlah kewenangan absolut absolute comoetenti| pemohon yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh memohon,a"pendapat sepihak atau asumsi atau ilusi pemohon mengenai sangkaan atas adanya pelanggaran pemilukada" ,ean konsiste"perasaan pemohon terdapat permasalahan dari sisi kualifikasi dan kapasitas pemohon. bahkan materi permohonan keberatan pemohon sangat tidak berkorelasi antara polita dan petitumnya. serta materi perkara guo sangat.atau setidak tidaknya wakil kepala daerah tahun kabupaten pringsewu tertanggal oktobe da: menyatakan memohon kpu kabupaten pringsewu untuk menurut)idan sama sekali tidak berlebih lanjut dengan memperhatikan fakta mana perolehan suara pemohon walaupun berada pada peringkat ketiga. mana masih ada pasangan calon lainnya yaitu pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara lebih banyak dari pada pemohon. tidak ada korelasinyaterlebih lagi dengan memperhatikan fakta bahwa permohonan pemohon telah terjadi inkonsistensi object itis permohonan keberatan. mana: dalam bagian objek permohonan, pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan dalam perkaraberita acara nomor kpupringsewu tahun sementara dalam bagian alasan alasan permohonan poin. terlebih dengan memperhatikan fakta mana antara objek permohonan keberatan pemohon dan alasan alasan permohonan pemohon sebagaimana dinyatakan dalam polita serta dengan petit pemohon terlihat jelas sangat kontradiktif. inkonsistensi dan saling tidak berkorelasitigan wakil bupati drs. hi. untung subroto, m.m dan drs. hi. purwanto st., m.m dengan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati hj. ririn kuswantari, s.sos. dan subhan efendi, s.h. dengan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati hi. abdullah fadli asli, s.h. dan hi. tri pranoto, m.m dengan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati sigung gatot haryono, s.e. dan hi. mat ali asha, s.h dengan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati hi. jadi dan hi. aditya larasati, s.h. (vide bukti pt31 sampai dengan halaman bahwa dengan mendasarkan padamodel kaki, dapat diketahui bahwa perolehan suara untuk masing|:| ir. iskandar maliki, m.m., m.h.; tempat tanggal |:| palembang, mei lahir pekerjaan |:| wiraswasta; alamat |:| jalan ridwan rais gg. karya tanjung karang, bandar lampung; nama |:| agus setia, s.e.; tempat tanggal |:| raman nirwana, agustus lahir pekerjaan |:| anggota dprd kabupaten mesuji; alamat |:| dusun kejadian, kecamatan way serdang, kabupaten mesujigus bhakti nugroho, s.h., ananta promo, s.h., yeni wahyuni, s.h., m.h., dan ardiansyah, s.h. selaku pengacara yang berkedudukan hukum pada kantor hukum abn partner, yang beralamat jalan kamboja nomor enggandalam hal ini juga memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h., m.h., merlin, s.h., dan nur lidah, s.h., si. selaku para advokat dan asisten advokat yang berkedudukan hukum dr. muhammad amrun partners map) law firm, yang beralamat jalan tanah abang iii, jakarta pusatemohon;;memohon; nama |:| khamamik, s.h.; tempat tanggal lahir|:| februari pekerjaan |:| anggota dprd provinsi lampung; alamat |:| unit (dua), kecamatan banjar agung, kabupaten tulang bawang; ktp |:| nama |:| ismail ishak; tempat tanggal lahir|:| palembang, oktober pekerjaan |:| anggota dprd kabupaten mesuji alamat |:| dwi warga tunggal jaya, kecamatan banjar agung, kabupaten tulang bawang 44thihak terkait; membaca permohonan dari pemohon; mendengar keterangan dari pemohon;; mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait;; mendengar keterangan;; mendengar keterangan ahli dari pemohon membaca kesimpulan tertulis darioktober yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal oktober yang diterima dalam persidangan hari rabu, tanggal oktober dan kemudian menyerahkan kembali perbaikan permohonan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, tanggal oktober yang pada pokoknya menyataonal masyarakat dapat terjamin dengan baika. ii. kewenangan mahkamah bahwa berdasarkan ketentuan undang undang dasar dikuatkan dengan huruf; memutus sengketa keuangan lembaga negara yang keuangannya diberikan oleh undang undang dasar;menyatakuangan lembaga negara yang keuangannya diberikan oleh undang undang dasar dasar negara republik indonesia tahun memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; kewenangan lain yang diberikan;;mesuji pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan pemilukada, yakni memohon, dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilukada mesujqmesujmesuji yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dijamin oleh mahkamah konstitusi dan uuid i;tersebut tertera pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji: ir. iskandar maliki, m.m., m.h., dan agus setia, s.h., diusung oleh gabungan partai: partai amanat nasional pan), partai keadilan sejahtera pks), partai nahdlatul ulama indonesia nui), partai bintang reformasi pbr); drs. ruswandi hasan, m.m., dan pariaman,suprapto, psi, m.h., dan haryanto dahlia, s.e., diusung oleh partai golkar;. bahwa; kpu kip provinsi atau kpu kip kabupaten kota sebagai memohondidalamnya tercantum nama pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilukada kabupaten mesujiemohon adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu pemohon berhak mengajukan gugatan guna mendapatkan keadilan konstitusional. iv;esuji ditetapkan pada hari senin tanggal oktober dan komisi pemilihan umum kabupaten mesuji pada tanggal oktober melakukan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan nomor ba kpu msj x tentang penetapan pasangan calon bupati mesuji daahun selanjutnya pada tanggal oktober pemohon mengajukan permohonan ini kepada mahkamah konstitusi. dengan demikian permohonan yang pemohon ajukan mahkamah konstitusi ini masih dalam batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan mahkamah nomor tahun yaitu paling lambat (tiga) hari setelah kpu kabupaten mesuji menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten mesuji tahun pokok permohonankabupaten mesuji, pemohon melihat dan merasakan adanya penyimpangan dalam penegakan hukum dan konstitusi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kpu) kabupaten mesuji yang terjadi baik selama dalam proses tahapan persiapan pemilukada kabupaten mesuji tahun maupun pada saat atau setelah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara. ditinjau dari sudut pandang sosiologis tentunya proses pemilu pemilukada yang dilaksanakan secara ideal berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil merupakan sebuah cita dan japan bagi seluruh komponen masyarakat, sehingga dalam hal terjadi suatu proses pemilukada yang tidak konstitusional, menyimpang dari norma norma yang ada tentunya tidak menutup kemungkinan berujung pada suatu titik suram yaitu terjadinya suasana chaos ditengah masyarakat dan merangsang terjadinya perlawanan perlawanan terhadap ketidakadilan konstitusional tersebut bahkan tidak sedikit pula pengaruhnya terhadap sikap mental masyarakat kita yang sedianya telah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum dan aparatur negara dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proses demokrasi yang melibatkan langsung partisipasi aktif masyarakat maka sikap pandang masyarakat terhadap pemerintahan dan lembaga lembaga negara khususnya penegak hukum semakin menjadi negatif; saluran untuk mengentaskan persoalan tersebut sesungguhnya telah terbuka lebar dengan keberadaan mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang sungguh dapat diharapkan mampu memberikan pencerahan dan warna baru yang terang dalam penegakan hukum dan konstitusi serta berjalannya demokrasi dengan sebagaimana mestinya. sebagaimana yang tengah pemohon jalani saat ini, dengan suatu keyakinan bahwa mahkamah konstitusi mampu memberikan kepastian hukum dan tegaknya konstitusi dalam proses pemilukada kabupaten mesuji tahun yang hingga saat ini masih mencederai oleh penyimpangan yang dilakukan oleh kpu sebagai lembaga yang diamanatkan oleh konstitusi untuk bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung dengan demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi negara yang secara filosofis terkandung nilai nilai luhur dalamnya untuk kepentingan bangsa dan negara; kejahatan konstitusional yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilihan umum kpu) mesuji dalam pemilukada kabupaten mesuji tahun yang dirasakan dan dapat dilihat oleh pemohon adalah terkait dengan tidak berjalannya nilai nilai substantif dari proses pemilukada tersebut. kondisi seperti ini bukanlah hal baru dalam proses pemilukada khususnya untuk kabupaten kota yang tanggung jawabnya diserahkan kepada lembaga bernama kpu. sedikit contoh dari banyaknya hal serupa yang terjadi seperti yang terjadi dalam proses pemilukada kabupaten mesuji adanya kejahatan konstitusional dalam proses pemilukada juga pernah terjadi dalam proses pemilukada kabupaten mesuji, bengkulu selatan, buton, palembang, dan banyak lagi daerah lainnya, mana proses demokratis sebagai pelaksanaan amanat konstitusi harus dikotori oleh penyimpangan penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh penyelenggaranya dengan fokusnya masing masing namun sangat jelas orientasi yang hendak capai dari terjadinya penyimpangan tersebut yaitu keuntungan subjektif bagi pelaku pelakunya. dari tinjauan sosiologis dapat dilihat bahwa prilaku menyimpang yang kerap dilakukan oleh penyelenggara pemilu pemilukada tersebut hampir menjadi sebuah budaya, yang berangkat dari kenyamanan struktural yang meskipun berlaku dalam kurun waktu relatif singkat namun dapat diperoleh secara berkesinambungan. rendahnya standardisasi persyaratan yang dipasang dalam proses penjaringan, minimnya perangkat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, besarnya celah celah penyimpangan yang terdapat dalam perangkat aturan terkait serta tingginya nilai manfaat dari tugas dan tanggung jawab yang diemban, menjadikan posisi penyelenggara ini sebagai sebuah komoditi yang menggiurkan bagi siapa saja yang merasa haus akan kemapanan. dapat dibayangkan bagaimana pemilu pemilukada sebagai sebuah hajat demokrasi yang sangat besar negeri ini dikendalikan atau diserahkan tanggung jawab pelaksanaannya kepada orang orang yang tidak berkompeten dan atau rendah baik secara keilmuan maupun sikap mentalnya, tentu saja jawabnya adalah sangat sederhana yaitu proses yang larut marut penuh dengan manipulasi dan rekayasa yang akhirnya menjelma sebagai sebuah kejahatan konstitusional. benturan antara kebutuhan atas kondisi ideal dengan realitas rendahnya standarisasi rekrutmen penyelenggara tersebut mau tidak mau telah melahirkan sebuah kondisi chaos berupa kejahatan konstitusional dalam proses penyelenggaraan pemilu pemilukada khususnya daerah kabupaten kota, seperti halnya yang terjadi kabupaten mesuji yang pada akhirnya menghantarkan pemohon mengajukan permohonan ini kepada mahkamah konstitusi sebagai pilar penyangga tegaknya hukum dan konstitusi dalam kehidupan demokrasi. hal hal yang mendorong pemohon mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilukada kabupaten mesuji tahun (penetapan calon terpilih) sebagaimana tertuang dalam keputusan komisi pemilihan umum nomor ba kpu msj x tentang penetapan pasangan calon bupati mesuji wakil bupati mesuji terpilih dalam pemilukada kabupaten mesuji tertanggal oktober merupakan kondisi objektif yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten mesuji, yang seluruhnya beranjak dari tidak dilaksanakannya perangkat aturan yang berlaku dengan sebagaimana mestinya yang seharusnya dilaksanakan sebagai sebuah amanat dari konstitusi, yang output nya berupa bukan hanya sebagai sebuah pelanggaran terhadap azas asas pemilu maupun asas asas pemerintahan yang baik namun lebih dari itu mana penyimpangan tersebut telah dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan konstitusi, yang sengaja dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh memohon maupun pasangan calon nomor urut khamamik, s.h. dan ismail ishak); sebelum pemohon menguraikan lebih jauh pokok pokok permohonan, pada kesempatan ini akan kami ungkapkan garis besar hal hal nyata yang dilakukan oleh memohon sebagai wujud dari pelanggaran hukum dan konstitusi dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten mesuji tahun sebagai berikut: bahwa memohon telah dengan sengaja meloloskan bakal calon pasangan kepala daerah wakil kepala daerah atas nama hi. khamamik dengan ismail ishak yang diajukan oleh gabungan partai politik pdi perjuangan dan ppd menjadi pasangan calon kepala daerah peserta pemilukada mesuji tahun sedangkan memohon mengetahui dengan jelas bahwa pasangan tersebut tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari dpp pdi.p sebagai pihak yang berkompeten untuk menetapkan calon kepala daerah yang akan diajukan oleh pdi.p dalam pemilukada. lebih dari itu, memohon mengabaikan keberatan yang disampaikan oleh dpp pdi.p tentang pengajuan dan penetapan pasangan calon tersebut yang oleh karena itu memohon digugat oleh dpp pdi.p melalui ptun bandar lampung. tindakan memohon ini merupakan wujud pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi setidaknya antara lain;;jaringan; sampai bab bagian ketiga peraturan pemerintah tersebut yang mengatur tentang penelitian pasangan calon yang substansinya adalah mewajibkan memohon selaku penyelenggara pemilu pemilukada untuk melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta laporannya; memohon mengetahui dengan jelas bahw ditandatangani oleh dra. wiki sriwuryanti selaku kepala sekolah sma bhinneka tunggal ika, pada tanggal september tindakan memohon ini merupakan wujud pelanggaran terhadap peraturanmberikan surat keterangan. kelengkapa, memohon mengetahui dengan jelas bahwa hi. ismail ishak sejak saat diajukan sebagai calon kepada kpu hingga saat ini tengah menghadapi persoalan hukum dan berkedudukan sebagai terdakwa terkait tindak pidana korupsi yang perkaranya tengah dalam tahap pemeriksaan pengadilan negeri menggali. dalam proses pemeriksaan perkara tersebut pengadilan negeri tanjungkarang, hi. ismail ishak telah dituntut oleh jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana selama tahun bulan. tindakan memohon ini merupakan wujud pelanggaran terhadap asas asas pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam nomor sebagaimana diubah dengan nomor tentang perubahan kedua nomor tentang pemerintahan daerah . bahwa dalam menyelenggarakan pemilukada kabupaten mesuji tahun memohon tidak menjaga kemandirian dan independennya, bahkan cenderung menunjukan keberpihakannya terhadap pasangan calon khamamik dan ismail ishak, hal mana direfleksikan dengan tindakan tindakan sebagaimana tersebut atas. lebih dari itu, memohon sengaja membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan khamamik dan ismail ishak yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat pemilih maupun anggota tim sukses calon lainnya dalam bentuk intimidasi dan penekanan. tindakan memohon tersebut bertentangan dengan ketentuan huruf undang undang ; terkait penyimpangan yang dilakukan oleh memohon tersebut atas maka bersama ini kami uraikan pokok pokok permohonan sebagai berikut: tentang menetapkan calon yang tidak memenuhi syarat formil pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, menjadi pasangan calon yang sah sebagai peserta pemilukada kabupaten mesuji.mesuj (vide bukti dan bukti dan haryanto dahlia, s.e., yang diusung oleh partai golkar; (vide bukti bahwa berdasarkan ketentuan surat ketetapan dpp pdi.palam ketentuditegaskan bahwa pada. samping itu, dalam huruflebih lanjut dalam sampai dengan secara tegas dan rinci, diatur hal hal yang menjadi kewajiban kpu selaku penyelenggara dalam melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta laporannya. huruf; seluruh perangkat aturan tersebut, mulai dari aturan internal partai sampai peraturan pemerintah dan undang undang, akhirnya seluruhnya bermuara kepada undang undang dasar.,sterkait penetapan pasangan khamamik, s.h..p dan pdk,dip, ; bahwa sebagai partai politik, pdi.pagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana surat ketetapan dpp pdi.pukada kabupaten mesuji, pdi.p.p telah menerbitkan rekomendasi berdasarkan surat rekomendasi nomor in dpp vi tanggal juni (vide bukti dan bukti bahwa sesuai ketentuan surat ketetapan a tap dpp v tanggal mei telah ditetapkan bahwa (delapan) bulan sebelum batas akhir pendaftaran pdi.p melaksanakan penjaringan dengan mengikuti tahapan tahapan yang ada pdi.p, : pariaman; (vide bukti.p sesuai dengan panjangnya masing masing guna dilakukan verifikasi secara bertingkat dimulai dari dpc dewan pimpinan cabang), dpd dewan pimpinan daerah),.p, dengan merujuk nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dan setelah melalui survey serta pemetaan politik, maka dpp pdi.p merekomendasikan dan telah menetapkan.p nomor in dpp vi tanggal juni tentang rekomendasi (vide bukti bahwa alasan yang menjadi bahan pertimbangan pdi.p merekomendasikan dan menetapkan drs. ruswandi hasan dan pariaman sebagai bakal calon bupati mesuji dan wakil bupati mesuji kabupaten mesuji yang diusung pdi.p dikarenakan bakal calon bupati mesujbahwa kemudian dpp pdi.p memerintahkan kepada dpc pdi.p kabupaten mesuji untuk mendaftarkan pasangan calon bupati mesuji drs. ruswandi hasan dan calon wakil bupati mesuji pariaman kepada memohon. namun pada tanggal juli ternyata dpc pdi.p.p untuk menjadi calon kepala daerah kabupaten mesuji yakni pasangan calon bupati mesuji yang bernama khamamik dan calon wakil bupati mesuji ismail ishak; bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh dpc pdi.p kabupaten mesuji sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan atas, dpp pdi.p telah menolak pasangan yang diusung oleh dpc pdi.p kabupaten mesuji yang didaftarkan kepada memohon, karena dpp pdi.pmesuji dan wakil bupati mesuji yang diusung partai pdi.p. untuk hal ini, dpd pdi.p.p nomor ex dpd. vii tanggal juli selain itu dpp pdi.p juga memberikan sanksi pemecatan kepada sdr. adam ishak ketua dpc pdi.p kabupaten mesuji) [vide surat keputusan nomor pts dpp vii tanggal juli (vide bukti dan bukti bahwa meskipun dpd pdi.p telah mengirimkan surat nomor.p mengundang memohon untuk melihat data dan fakta yang ada pada pdi.p tentang mekanisme yang berlaku internal pdi.p.p kantor dpp pdi.p pada tanggal juli yang dihadiri memohon yang menghasilkan hal hal sebagaimana pada surat pdi.p nomor ex dpp viii tanggal juli tentang penegasan. namun memohon tetap mengakui pasangan calon bupati mesuji dan wakil bupati mesuji khamamik dan ismail ishak. tindakan memohon yang demikian telah melanggar nomor tahun sebagaimanaroses peny. dan diatur juga dalam huruf nomor tahun tentang penyelenggaraan; bahwa terhadap penolakan yang diajukan dpp pdi.p tidak ada tanggapan sama sekali dari memohon,; bahwa kemudian memohon menetapkan pasangan calon bupati mesuji mesuji dan wakil bupati mesuji yang tidak pernah diusulkan oleh dpp pdi.p kepada memohon pada tanggal agustus hal ini sangat bertentangan dengan huruf juncto nomor tahun tentang partai politik yang berbunyi, rekrutmen sebagaimana dimaksud huruf dan huruf,; bahwa menurut dpp pdi.p, pu sendiri, mana terdapat kepentingan dpp pdi.p yang cukup mendesak mana pelaksanaan pemilukada kabupaten mesuji yang akan dilaksanakan pada tanggal september dpp pdi.p memohon kepada pengadilan tata usaha negara ptun) bandar lampung agar pemeriksaan sengketa tata usaha negara tun).p tertanggal agustus yang didaftar kepaniteraan ptun bandar lampung pada tanggal agustus dengan register perkara nomor ptun bl dan telah diperbaiki pada tanggal agustus substansinya adalah memohon kepada majelis hakim ptun bandar lampung menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan komisi pemilihan umum kpu), dan hi.pu dan hi. ismail ishak; kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalamn pemilunurut konstitusi tindakan yang dilakukan oleh memohon tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam nomor sebagaimana diubah dengan nomor. tentang perubahan kedua nomor tentang pemerintah daerah,hal itun diatur juga dalam huruf nomor tahun tentang penyelenggaraserta peraturan kpu nomor tahun yang berbunyisyarat syarat tertentu; bahwa dari upaya hukum yang dilakukan oleh dpp pdi.p melalui gugatan tun ptun bandar lampung sebagaimana dimaksud dalam dalil ke permohonan ini telah membuahkan hasil berupa keputusan ptun bandar lampung sebagaimana dimaksud dalam keputusan nomor ptun bl(vide buktinghitungan, (vide bukti bahwa mahkamah agung r.i. melalui surat edaran nomor tahun tentang petunjuk teknis sengketa mengenai pemilukada menegaskan kewenangan ptun untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh kpu baik tingkat pusat maupun tingkat daerah mengenai hasil pemilihan umum sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria butirdibuat oleh kpu tersebut yaitu keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaran pemilunyelenggaraan pemilukada antara lain tahapan pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, serta tahap kampanye. dengan demikian,un (beschiluar jangkauan pengecualian sebagaimana huruf ptun. sedangkan keputusan kpu yang tidak masuk lingkup kewenangan ptun untuk memeriksa dan menghadirinya. hal ini adalah pengecualian yang dimaksud oleh huruf ptun, maka dapat dipastikan bahwa proses hukum yang dijalankan oleh ptun. ketika memohon mengabaikan hasil proses hukum dari ptun bandar lampung tersebut, maka sudah selayaknya jika memohon sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan mendapatkan sanksi;ukada,beda dengan apa yang telah di.sangat melecehkan dan bertentangan dengan angka huruf dan juncto tentang partai politik yang berbunyi, partai politik merupakan organisasi nasional. partai politik dalam mencalonkan bupati mesuji dan wakil bupati mesuji sesuai peraturan perundang undangan.kepengurusan partai politik merupakan satu kesatuan .; bahwa apabila kita menafsirkan juncto tentang partai politik, dalam hal ini pdi.p kepengurusannya berjenjang yang dimulai dari dpp pdi.p, dpd pdi.p provinsi lampung, dpc pdi.p mesuji, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, artinya dpc pdi., sedangkan ketentuan menetapkan sampai merekomendasikan calon yang diusung oleh pdi.p adalah kewenangan dpp pdi.p,yang dapat diartikan cacat hukum. oleh karenanya, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut hi. khamamik, s.h. dan hi. ismail ishak harus dinyatakan gugur (di yang menyatakan keputusan memohon juga sudah dibatalkan oleh keputusan ptun bandar lampunghi. khamamik, s.h. dan hi. ismail ishak; ii. tentang tidak melaksanakan kewajiban verifikasi syarat calon sebagaimana mestinya atau dengan sengaja meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat adminstrasi (tidak memiliki ijazah) serta berstatus sebagai terdakwa menjadi calon wakil kepala daerah, ditemukannya fakta bahwa didug, pasangan calon nomor urut hi.dalambukti bukti bukti bukti bahwa memohon tidak menindaklanjuti temuan baik secara verifikasi faktual maupun administrasi hal ini dipertegas oleh ketua bawaslu kabupaten mesuji dan terus melanjutkan penetapan pencalonan hi. ismail ishak sebagai peserta calon wakil bupati mesuji yang berpasangan dengan calon bupati mesuji hi. khamamik, s.h. dengan nomor urut tindakan tersebut yang dilakukan memohon dan turut terkait (khusus hi. ismail ishak); (vide bukti bahwa selain pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut harus dienggali, m.m. bin koran alm.) terbukti bersalah secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaijuncto nomor tahun sebagaimana telah ditambah dengan nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto ke kuhp (vide bukti;bupati mesuji dan calon wakil bupati mesuji kabupaten mesuji yakni adanya intimidasi mas. hal ini terjadi kecamatan mesuji. selain itu, adanya penempatan orang orang tertentu tpsseperti yang dialami oleh sdr. dwi sudaryanto, kepala kampung sumber makmur, kecamatan mesuji; bahwa sdr. dwi sudaryanto telah diintimidasi pada sekitar pukul wib setelah melakukan sholat subuh. saksi didatangi oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang berjumlah kurang lebih (delapan) orang yang masuk dalam rumah memerintahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut atas nama sdr. khamamik dan ismail ishak, kalau tidak, akan dihabisi . celananya lagi,mesuji dan calon wakil bupati mesuji nomor urut atas nama sdr. khamamik dan ismail ishak; bahwa selain kejadian atas, ditemukan juga peristiwa yang terjadi pada sdr. harsono, kaur pembangunan kampung tirta laga kecamatan mesuji. sebelum hari pemilihan, saksi dibawa dengan paksa oleh tim pasangan pasangan calon nomor urut posko pemenangan pasangan calon nomor urut bahkan di luar dugaan pasangan calon nomor urut khamamik,.; bahwa setelah proses pencoblosan dan dilanjutkan dengan penghitungan juga ada indikasi pelanggaranpenjumlahan perolehan rekap (vide bukti bukti bukti bukti judumesuji dan wakil bupati mesujselain pelanggaran sistemik dengan meloloskan pasangan yang hingga kini masih bermasalah (karena penetapan calon bupati mesuji dan wakil bupati mesuji dibatalkan oleh putusan ptun bandar lampung nomor ptun bl), bahwa masih juga diketemukan adanya pengingkaran hak hak politik dan konstitusi warga masyarakat mesuji, khususnya terhadap sekitar (dua ribu dua ratus) warga moro moro,, apakah karena mereka memang hidup sangat sederhana dan masyarakat yang hidup jauh dari kata layak, akan tetapi seyogyanya hak hak mereka diperlakukan sama oleh memohon sebagaimana hadist, ketahuilah bahwa dalam kesusahan terdapat lapangan, dalam kesabaran terdapat kemenangan, dan dalam kesulitan terdapat kemudahan hr. ahmad al hakim dishahihkan al albania dalam as shahih nomor bahwa pada hari senin,kan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati mesuji dan wakil bupati mesuj|:| dr. kh. bukhari abdul somad, dan|:| suara|=| padi khamamik, dan ismail ishak |:| |=| |suara iskandar maliki, mm, dan agus setia, |:| |=| |suara suprapto, psi dan haryanto dahlia,|:| |=| |suara arif budiman, skm dan yei supriatna, sh, |:| |=| |suara (vide bukti bahwa pada hari selasa, oktober memohon melakukan rapat pleno dan menetapkan pasangan calon bupati mesuji dan calon wakil bupati mesujpu kabupaten mesuji dalam berita acara nomor sk(vide bukti vi. kesimpulan sebelum mengurai kesimpulan dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum php), kabupaten mesuji pemohon memberikan judul tersanderanya keadilan konstitusi oleh konspirasi , berdasarkan uraian data data pemohon dapat menyimpulkan gugatan php sebagai berikut: bahwa pemohon adalah calon sah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung oleh beberapa partai: pan, pks, pbr, penuh, dan telah mendapatkan dukungan resmi baik dari kepengurusan partai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan kepengurusan partai tingkat pusat (vide bukti bahwa seharusnya memohon terhadap gugatan dpp pdi.p menunda pelaksanaan proses tahapan pemungutan suara tps sampai diutusnya oleh pengadilan ptun bandar lampung berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor tahun tentang petunjuk teknis sengketa pemilukada; bahwa calon bupati mesuji dan wakil bupati mesuji nomor urut atas nama khamamik, s.h. dan ismail ishak dalam pencalonannya cacat hukum harus didiskualifikasi yang dipertegas oleh putusan pengadilan tata usaha negara yakni putusan nomor ptun bl (vide bukti bahwa diduga adanya konspirasi dan keberpihakan oleh memohon dengan pasangan calon bupati mesuji dan wakil bupati mesuji nomor urut dikarenakan calon wakil bupati mesuji nomor urut (atas nama ismail ishak) seharusnya tidak cukup syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati mesuji yakni tidak memiliki ijazah smp dan sma, namun oleh memohon tetap diloloskan seleksi berkas administrasi (vide bukti vii. petit|:| fotokopi surat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilukada kabupaten mesuji nomor| sk kb iman vii tertanggal juli model b kwk.kpu.bk); bukti |:| fotokopi surat keputusan kpu mesuji nomor sk kpu msj viii tertanggal agustus tentang penetapan pasangan calon kepala daerah| |dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji menjadi peserta pemilukada kabupaten mesuji; bukti |:| fotokopi surat rekomendasi dpp pdi perjuangan nomor in dpp vi. tentang rekomendasi calon bupati dan wakil bupati mesuji dari pdi perjuangan |yaitu drs. ruswandi hasan, m.m., sebagai calon bupati dan pariaman sebagai calon wakil bupati; bukti |:| fotokopi surat dpd pdi perjuangan lampung nomor in dpd. vii tentang untuk tidak |ditindaklanjuti proses pencalonan atas nama khamamik, s.h., dan ismail ishak, tanggal juli bukti |:| fotokopi surat dpp pdi perjuangan nomor pts dpp vii tanggal juli tentang pemecatan adam ishak dari keanggotaan pdi perjuangan; bukti |:| fotokopi surat dpp pdi perjuangan nomor pts dpp vii tanggal juli tentang pembebastugasan iwan setiawan s.e., dari sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji; bukti |:| fotokopi surat dpp pdi perjuangan nomor pts dpp vii tanggal juli tentang keberatan kepada kpu mesuji; bukti |:| fotokopi surat dpp pdi perjuangan lampung nomor in dpd. vii tentang pelaksana harian ketua dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji, tanggal juli bukti |:| fotokopi surat dpd pdi perjuangan lampung nomor in dpd. vii tentang pelaksana harian sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji, |tanggal juli bukti |:| fotokopi surat dpd pdi perjuangan lampung nomor ex dpd. viii tentang tidak mengakui pencalonan atas nama khamamik dan ismail ishak| |dalam pemilukada mesuji tanggal agustus bukti |:| fotokopi surat ketetapan dpp pdi perjuangan nomor tap dpp iii tentang pedoman pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan |atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten kota dan provinsi dari pdi perjuangan, tertanggal mei bukti |:| fotokopi keputusan ptun bandar lampung dalam perkara| nomor ptun bl tertanggal september kamarnya menyatakan membatalkan kpu mesuji |tentang penetapan pasangan calon peserta pemilukada kabupaten mesuji khusus pasangan khamamik dan ismail ishak; bukti |:| fotokopi surat keterangan dari smp negeri yogyakarta, tertanggal juli tentang belum |ditemukannya data yang dapat menerangkan saudara ismail ishak sebagai murid smp negeri dimaksud; bukti |:| fotokopi surat keterangan dari sma bhinneka tunggal |ika yogyakarta, tertanggal september bukti |:| fotokopi berita acara interogasi atas nama dra. wiki sriwuryati binti yunus kosmonotdra. happy hermina binti setiandonoagus bantaran budiharjo, menerangkan ijazah ismail ishak |tertanggal september bukti |:| fotokopi surat tuntutan pidana pelaksanaan negeri menggali, dalam perkara tindak pidana korupsi atas |nama terdakwa ismail ishak, tertanggal oktober bukti |:| fotokopi keterangan lisan ketua panas kabupaten mesuji yang menyatakan bahwa kpu tidak pernah |melakukan verifikasi faktual persyaratan calon wakil| kepala daerah atas nama smail ishak; bukti |:| fotokopi formulir model desa harapan mukti kecamatan tanjung raya, menerangkan adanya indikasi |kecurangan perubahan data dalam dokumen (ditipu ex);| bukti |:| fotokopi formulir model desa keagungan dalam kecamatan tanjung raya, menerangkan adanya indikasi |kecurangan berupa duplikasi hasil dari tps satu |dengan tps lainnya (tps berbeda namun hasil dan nama| |petugas sama) bukti |:| fotokopi formulir model desa talang batu, kecamatan mesuji timur, menerangkan adanya indikasi| |kecurangan berupa selisih jumlah antara rekap penghitungan dengan formulir bukti |:| fotokopi formulir model desa pangkal mas mulya, kecamatan mesuji timur menerangkan adanya indikasi |kecurangan berupa perbedaan jumlah perolehan suara |padangan suara pasangan calon nomor urut yang |tertera dalam rekap dengan formulir bukti |:|, |tingkat kabupaten oleh kpu mesuji tertanggal oktober model db kwk kpu); bukti |:| fotokopi berita acara rapat pleno anggota kpu kabupaten mesuji tentang rapat plenobukti |:| fotokopi surat keputusan nomor sk kpu msj x tentangselain mengajukan bukti bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (sepuluh) orang saksidwi sudaryanto selaku kepala kampung sumber makmur kecamatan mesuji; pada september pada hari pelaksanaan pemilukada, sekitar pukul wib rumah saksi, saksi didatangi tamu orang, satu antaranya, seksi, anggota dprd kabupaten mesuji, saat itu dia suruh saksi mendatangi bernama miskin untuk diperintahkan supaya miskin datangi masyarakat untuk memilih nomor urut pt); saksi sebelumnya belum kenal seksi; ada mobil dan motor saat datang rumah saksi; saksi merasa terancam karena salah satu antara mereka mengatakan, kalau saja hari ini bukan pemilihan, pak lurah sudah selesai . akhirnya saksi ikuti yang dia mau, saksi kembali rumah; saksi ketemu miskin dan sampaikan pesan seksi, karena dia juga didampingi tamu tadi; miskin tidak mengumpulkan massa tetapi mendatangi tetangga satu per satu, kata miskin, saya sudah suruh semua warga pilih nomor urut ada rumah; saksi menunggu miskin pinggir jalan sampai pukul saksi tidak ikuti miskin keliling tetangga; yang menang tps itu nomor harsono pada tanggal september hari minggu malam senin, saksi didatangi mobil, saksi dipanggil akil, keluarga khamamik, yang dikatakan, kamu jadi relawan iskandar? saksi katakana iya, dia katakan, kamu sanggup memenangkan nomor tidak sanggup, kalau tidak sanggup, awas, tunggu akibatnya akil saksi diajak posko, situ ada sekitar orang; hari saksi masih dicari akil dan rombongan, berdasarkan penuturan istri, saat itu saksi pergi kota menghindar. yang menang tps pak iskandar. sampai sekarang belum ketemu akil. saat pencoblosan tanggal masih ada pembagian kalender dari nomor namanya tidak tahu. semua warga dibagi, dari pagi sampai selesai hitungan, jam pagi sore. muji ikhsan saksi diintimidasi oleh nomor tim relawan nomor ada teman saksi bernama jasmani, yang mengatakan saksi, bahwa saksi dicari preman preman tim nomor saksi diminta menghindar; setelah saksi pergi sesuai instruksi jasmani, saksi bernama anak dan herman; mereka datang rumah saksi hingga ditunggu sampai semalam suntuk, sehingga saksi tanggal tidak bisa salurkan hak pilih, karena saksi sembunyi; saksi dapat info dari istri saudara herman kalau rumah saksi masih dikepung; anak sukarno pada malam hari september benar kami didatangi relawan nomor jasmani bilang ini baru ada meeting dari ronggowarsito; saksi iskandar malik, sehingga malam itu memang mencekam. saksi lari dari rumah jelang hitungan suara. saat itu dua orang teman kami tidak berani berikan hak suara. saya, muji, ikhsan lari kebun iskandar menang dian sugianto saksi relawan nomor tanggal saksi didatangi orang, bernama dicky relawan nomor saksi dipaksa untuk memaksa massa saksi memilih nomor awas, jika tidak memilih nomor keselamatan kamu tanggung sendiri saksi kemudian lari karena takut yang menang tempat saksi adalah saksi tidak lapor polisi tri bakso selaku kepala kampung ada orang bernama bagong, tim nomor mengintimidasi saksi dengan cara mengharuskan saksi memilih nomor tidak pernah ada sosialisasi kpu kampung kami hingga tidak mengerti hak hak pilih tasiun saksi diintimidasi bagong, dengan mengatakan harus memenangkan nomor bagong mengira saksi punya banyak massa, kalau khamamik sampai kalah, awas keselamatan kamu tps saksi yang menang nomor romli ada yang memilih kali: taufik, pikiran, tps way puji saat itu saksi tidak lapor karena takut. saksi konfirmasi ortu taufik bernama pak sujud, dan membenarkan bagimu sastro tanggal september, jumat, didatangi pak edi sucipto dan kawannya, tim nomor dia kepala kampung tetangga desa, saksi selaku tokoh setempat, diajak pak edi untuk milih tapi saksi tidak mau karena sudah milih nomor pak edi marah yang menang nomor suwardi selaku relawan nomor pada malam selasa, tanggal saksi didatangi orang, salah satunya bagong, saksi diminta menangkan nomor kalau tidak memenangkan nomor awas yang menang nomororang ahli yaitu prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., m.h.setelah amandemen undang undang dasar menegaskan pemilihan umum dilakukan secara demokratis; undang undang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan pelaksanaannya adalah kpu baik pusat maupun daerah sebagai lembaga yang mandiri dalam peraturan pemerintah nomor tahun disebutkan bahwa calon walikota bupati dan wakil walikota wakil bupati sekurang kurangnya setingkat sekolah lanjutan tingkat atas, kemudian diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi yang telah legalisasi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. jika ijazah hilang sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan kpu nomor tahun maka dapat diberikan keterangan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan itu atau tidak benar adalah alumni atau lulusan dari sekolah yang bersangkutan. terkait dengan proses rekrutmen penetapan calon yang dilakukan oleh partai politik yang mencalonkan seseorang dalam pemilihan kepala daerah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. bahwa penetapan rekrutmen calon dilakukan sesuai dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan ketentuan tiap tiap partai politik mengenai siapa yang berwenang mengajukan calon dalam pemilihan kepala daerah, baik pada tingkat gubernur dan wakil gubernur, maupun tingkat bupati wakil bupati, ataupun walikota dan wakil walikota berbeda beda. ada yang menyerahkan kepada dewan pimpinan cabang pada tingkat kabupaten atau kota, demikian juga pada tingkat provinsi menyerahkannya kepada pimpinan partai tingkat provinsi yang bersangkutan. ada pula yang menjadi kewenangan dari pimpinan pusat partai yang bersangkutan; ketentuan yang berbeda beda tidak sejalan dengan semangat undang undang partai politik yang menekankan adanya prinsip otonomi kepada pengurus pengurus partai politik sesuai dengan jenjang masing masing yang setingkat dan setara dalam proses pencalonan. yaitu yang dikehendaki sebenarnya adalah pencalonan pada bupati dan walikota dilakukan oleh pimpinan partai pada tingkat itu. demikian juga pada tingkat provinsi, maka pencalonan dilakukan oleh pengurus pada tingkat provinsi yang bersangkutan. undang undang penyelenggaraan pemilu menetapkan bahwa proses penetapan pasangan calon diserahkan sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. dalam persidangan para pihak harus membuktikan siapa yang berwenang untuk mengajukan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji ini oleh partai politik yaitu partai demokrasi indonesia perjuangan. apakah merupakan kewenangan pengurus tingkat kabupaten, atau merupakan kewenangan dewan pimpinan pusat pdi perjuangan. terkait dengan putusan ptun, ahli mengingatkan bahwa putusan dimaksud belum eintracht. sehubungan dengan kewenangan mahkamah dalam memeriksa permohonan pemohon terkait ijazah calon, kewenangan partai dalam mengajukan pasangan calon, dan adanya putusan ptun, surat edaran mahkamah agung nomor tahun menetapkan bahwa segala proses dan tahapan dalam pemilihan umum adalah kewenangan dari pengadilan tata usaha negara. proses penetapan pasangan calon, secara langsung berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh kpu kabupaten mesuji yang dimohonkan dalam permohonan para pemohon untuk dibatalkan. proses penetapan pasangan calon yang harus dibuktikan dalam persidangan, apa memenuhi persyaratan, dan ketentuan yang diatur oleh undang undang. penetapan tersebut selanjutnya menjadi dasar dilaksanakannya pemilukada dan pada akhirnya muncul penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh kpu kabupaten mesuji yang menghasilkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati. jika pembuktian persidangan memperlihatkan keterkaitan langsung dengan akhir dari proses penyelenggaraan pemilukada itu sendiri, maka ini tidak semata mata berkaitan dengan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara, tetapi juga menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk menilai, apakah seluruh tahapan dan seluruh proses pemilukada berpengaruh pada hasil pemilukada, yaitu penetapan pasangan calon terpilih yang kemudian dapat dinilai dan diputuskan oleh mahkamah konstitusi. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon qmeahwa pasangan calon khamamik;;;; bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung pasangan calon dalam pil;;;;;;tahun;;; bahwa berkaitan dengan pergantian pimpinan parpol diatur dalam peraturan kpup dan pdk kabupaten mesuji;;quo;;: pkb, ppen, partai pelopor, partai hanura, partai gerindra dan partai demokrat;emohon; bahwa berdasarkan fakta hukum atas, maka dalilmenyatakan bahwa yang bertanda ;; bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum atas maka dalil: masih dalam penyidikan tahap ke (dua) kasus dugaan penyalahgunaan apbd kabupaten tulang bawang ta. sesuai dengan surat perintah penyidikan ajari menggali nomor: print fd.l: w9. di. hd. bahwa ketua pengadilan negeri kelas menggali tulang bawang menerangkan bahwa nama:; bahw; bahwa panwaslukada kabupaten mesuji; bahwa berdasarkan ketentuan apabila ditemukan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dalil;emohon dalam permohonannya merupakan domain panwaslukada kabupaten mesuji;; dan pj. bupati mesuji;i yang ditujukan kepada menteri dalam negeri;;;bahwa apabilemohon. apabila saksi pemohon tidak mendapatkan tps, mak;bukti bukti dan bukti;;no| nama pasangan|perolehan suara untuk pasangan calon kepala daerah|jumlah| |calon kepala |dan wakil kepala daerah |akhir |daerah |m|mesuji timur |e| |s| |u| |j| |i| bukti |:| fotokopi surat ketetapan dpp pdi perjuangan nomor: a tap dpc dpp ii|:| fotokopi surat dpd pdi perjuangan provinsi lampung nomor ex dpd. vii perihal: mohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan atas |nama khamamik dan ismail ishak, |:| atas nama: drs. hi. ruswandi hasan, m.m, dan pariaman, u bhinneka tunggal ika yogyakarta nomor: smu bti u xi atas nama ismail ishak, tertanggal november fotokopi kartu buku atas nama ismail ishak, |bertanggal desember bukti |:| fotokopi keputusan kpu kabupaten mesuji nomor a sk kpu msj vii tentang pembentukan tim verifikasi faktual ijazah bakal calon kepala daerah |dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji tahun |:||:| fotokopi surat keterangan catatan kepolisian daerah lampung nomor sick yasmin vii ditintelkam, |atas nama ismail ishak, tertanggal juli bukti |:| fotokop|:| fotokopi surat pengantar pemerintah kabupaten mesuji,| sekretariat daerah nomor msj yang |ditujukan kepada ketua kpu kabupaten mesuji, |tertanggal april bukti |:| fotokopi surat pemerintah daerah kabupaten mesuji, dinas kependudukan dan pencatatan sipil nomor iii. msj perihal: revisi jumlah penduduk dan dp kabupaten mesuji, tertanggal mei| bukti |:| fotokop|dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji tahun ||tertanggal agustusmesuji timur;rawa| jitu utara; fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan suara| pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah |di tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten mesuji tahun model db kwk.kpu), |tertanggal oktober fotokop| kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji tahun tertanggal oktober akta permohonan banding nomor ptun bl, |tertanggal oktober menimbang bahwa memohon tidak mengajukan keterangan saksi pada perkara quo;merupakan;secara terang dan jelas terdapat walaupun substansinya tetap kalit maka demi hukum permohonan keberatan dari pemohon,bahwa pemohon telah salah atau keliru dalam menetapkan objek permohonannya. dimana pemohon telah salah dalam menetapkan objek permohonannya dalam poin halaman berupa:yang seharusnya menjadi objek permohonan darian yang lain.emohon tidak memahami rezim hukum pemilukada.mesuji terpilih.; ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara; iii. bagaimana fokusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara pemohon;;sangkaan pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon bupati mesuji terpilih. pemohon seharusnya;mesujiemohon yang tidak mendasaryang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya,mesuji tertanggal oktobermana terdapat kekeliruan yang sangat nyata dan dipaksakan dalam petit permohonan pemohon antara lain;q; permintaan petit untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon;;mesujidikarenakan perolehan suara pemohon walaupu;;tahun undang undang nomor tahun jo.; samping itudiuraikan sebagai berikutam pemilihan umum kepala dakan. hal manahasil perhitungan suara tahap akhir tingkat kabupaten1kwk.kpu) maupun dokumen dokumen dibawahnya model dan da) selain itu, apakah dasar dari pemohon untuk meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sementara berdasarkan penghitungan suara dari tingkat tps hingga kabupaten mesuji diketahui bahwa pasangan calon pihak terkait telah memperoleh suara terbanyak sebesar suarapu nomor:q dalam permohonannya, pemohon mendalilkan kesalahan kesalahan yang tidak berdasar antara lain terkait tentang proses pencalonan pemohon dimana pemohon mendalilkan bahwa pihak terkait tidak melalui proses penjaringan dan penyaringan; status hukum calon wakil bupati mesuji atas nama ismail ishak. dimana dalil; terjadinya pelanggaran pelanggaran lain seperti intimidasi masa, penggunaan kekerasan dan ancaman, serta penempatan orang orang tertentu dalam tps. bahwa pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas, terperinci disertai dengan bukti bukti pendukung yang valid yang mampu membuktikan kebenaran dalil pemohon; pelanggaran hak hak konstitusional warga moro moro yang tidak mendapat hak untuk memilih. hal ini dikarenakan warga moro moro ini merupakan warga yang hidup nomaden daerah terlarang yaitu hutan register hal mana bukan merupakan kesalahan dari pihak terkait mengapa warga moro moro tidak punya hak untuk memilih pada waktu pemilukada mesuji; penyanderaan petugas tps. dalil pemohon ini sungguh sangat mengada ada dan jauh dari fakta hukum. dimana pada faktanya dalam proses pengawalan pendistribusian kotak suara dan dokumen lainnya dari tps diteruskan ppk dalam perjalanan tersebut terdapat setidaknya aparat kepolisian yang mengawal disertai pula dengan pengawalan dari kecamatan, panitia pengawas pemilu bahkan dengan saksi dari pemohon sendiri. sehingga tidak mungkin apabila terdapat penyanderaan hingga saat ini juga tidak terdapat satu pun laporan kepolisian resort mesuji. serta tidak diperolehnya dokumen oleh saksi pasangan calon pemohon. untuk kesekian kalinya pemohon mendalilkan sesuatu yang bukan merupakan kesalahan dari pemohon akan tetapi justru kesalahan dari sumber daya manusia saksiemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum, dan ilusi dikarenakansejak awal pasangan calon pihak terkait telah mengikuti proses penjaringan dan penyaringan yang ditetapkan berdasarkan mekanisme internal pdi perjuangan.; atau emohon mengenai pelanggaran pemilukada dimenyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan calon nomor urut de;q;tidak sah dan batal demi hukum penetapan calon nomor urut (tiga);. terlebih dengan memperhatikan fakta diq;;di(vide bukti pt )adalah sebagai berikutsuara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: urut| nama pasangan calon perolehan persentase suara perolehan suara drs. ruswandi hasan, m.m. dan pariaman dr. kh. bukhari abdul somad, m.a. dan padi khamamik, s.h. dan ismail ishak ir. iskandar maliki, m.m., m.h. dan agus setyo| suprapto, m.h. dan |h. haryanto dahlia, s.e. arif budiman, skm dan yei supriatna, s.h., |m.h. |total ((vide bukti p]kecamatan drs. h.|dr. kh. |h. ir. |h. arif husband| bukhari khamamik, iskandar suprapto, budiman| abdul s.h. dan maliki, m.h. dan skm hasan, somad, ismail m.m., |d. |dan |m.m. |m.a. dan ishak m.h. dan haryanto yei |dan padi agus dahlia, suriya| sarana| setyo s.e. |tna, |s.h., |m.h. tanjung serapan mulya sari| sumber makmur waralaba nipahkunin| sungai badak sidomulyo waralaba i| | iskandar suprapto| budiman, skm| |no hasan, abdul maliki, |o, dan somad,| dan mm, |s. pi., yei dan |h. ismail dan supriatna pariaman| dan ishak agus dan padi setia, se|h. darat| dahlia,| eka mulya| margo jadi muara mas| pangkal mas jaya pangkal mas mulya| sungai cabai tanjung batu tanjung mas jaya tanjung mas makmur tanjung mas mulya| tanjung menang wonosari| dan yei pariaman| dan ishak agus haryanto supriatna| padi setia, dahlia, |se fajar baru fajar asri fajar indah adi mulyo adi karya mulyo mukti karya |h. ir. |h. arif ruswamdi| bukhari khamamik,| iskandar| suprapto,| budiman, hasan, abdul |s. pi., mk|skm |mm somad,sidang bandar anom logo |rejo sido rahayu gunung| tiga kurnia| agung iso mukti panggung jaya buaya panggung rejo sungai sidagung batin wira bangun marga rahayu budi aji harapan jaya jaya sakti rejo bilangan bangun mulyogedung ram tanjung sari tri karya| mulya mekar sari keagungan dalam sinar laga harapan mukti wira jaya| sri tanjung bangun jaya burung burung muara ten|desa drs. |dr. kh.|h. ir. |h. arif ruswamdi| bukhari| khamamik, dan yei pariaman| dan ishak agus haryanto supriatna| padi setia, dahlia, |se kejadian| bumi harapan| kebun dalam panca warna labuhan| warna labuhan| batin labuhan| makmur gedung boga rejo mulyo suka agung hadi mulyo gedung simply|(vide bukti ptmaka baik antara pemohon maupun pihak terkait telah mengakui kebenaran dari pada:dan haryanto dahlia, s.e., yang diusung oleh partai golkar,gakui bahwasanya pihak terkait merupakan pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu pdi perjuangan dengan partai demokrasi indonesia perjuangan pdk). dengan demikian maka baik antara pemohon maupun pihak terkait telah mengakui kebenaran bahwa pihak terkait merupakan pasangan calon yang sah yang didukung oleh gabungan (dua) partai politik yaitu pdi perjuangan dan pdk.berdasarkan ketentuan surat ketetapan dpp pdi perjuangan idalam, disamping itu dalamcalon kepala darah dan wakil kepala daerah yang dilengkapi berita acara proses penjaringan. lebih lanjut didalam bab bagian ketiga peraturan pemerintah tersebut yang mengatur tentang penelitian pasangan calon sampai secara tegas dan rinci diatur hal hal yang menjadi kewajiban kpu selaku penyelenggara dalam melakukan penelitan terhadap surat pencalonan beserta laporannya. huruf nomor tahun yang diubah dengan tahun tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa kpud berkewajiban: memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; ii. seluruh perangkat aturan tersebut mulai dari aturan internal partai sampai peraturan pemerintah dan undang undang akhirnya seluruhnya bermuara kepada undang undang dasar republik indonesia,pihak terkait memahami betul peraturan peraturan yang telah didalilkan oleh pemohon tersebut dimana pada faktanya memohon telah menyelenggarakan pemilukada kabupaten mesuji sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku mulai dari tahap awal pendaftaran pasangan calon hingga terbitnya penetapan pasangan calon terpilih tidak diketemukan satu pun pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan oleh memohon. dengan demikian penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana ditetapkan oleh memohon adalah benar, sah, dan mengikat secara hukum dikarenakan telah dilakukan secara benar dan sah dalam setiap tahap yang telah dilakukan oleh memohon. dengan demikian, keputusan memohon yang telah menetapkan pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada kabupaten mesuji merupakan suatu hasil dari pemilukada yang telah dilakukan secara uber judul dengan menjunjung tinggi asas asas mandiri, jujur, adil, kepastianlam setiap jenjang dan tahapan yang telah dilakukroses pencalonan pasangan khamamik, s.h. dan ismail ishak bermasalah dikarenakan pertentangan antara dpp pdi perjuangan dengan dpcterkait penetapan pasangan keramik, s.h.,artai demokrasi indonesia perjuangan pdip), didimana dalil tersebut hanyalah merupakan khayalan dari pemohon sendiri yang sama sekali tidak mengetahui fakta yang sebenarnya terjadicalonpada faktanya tidak pernah ada pertentangan antara dpp pdi perjuangan dengan dpc pdi perjuangan. hal mana sangat terlihat jelas saat pemohon sama sekali tidak mampu untuk menguraikan fakta secara benar, jelas, dan terperinci untuk membuktikan dalilnya tersebut. dengan demikian dalil pemohon dalam permohonan keberatan pemohon yang menyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam proses pencalonan pihak terkait dikarenakan masalah pertentangan antara dpp pdi perjuangan dengan dpc pdi perjuangan adalah sama sekali tidak benarcalonan sesuai dengan amanat dpp pdi perjuangan. bahwa pihak terkait dengan ini menyatakan penegasan terkait dengan dalil pemohon yang ingin berusaha menggambarkan kronologis yang terjadi hingga keluarnya surat rekomendasi dari dppsebagai partai politik pdi perjuangandigai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimanaihan umum kepala daerah kabupaten mesuji pdi perjuangan perjuangan telah menerbitkan rekomendasi berdasarkan surat rekomendasi in dpp vi tanggal juni bahwa pihak terkait ingin kembali menegaskan terhadap pemohon bahwasanya proses pencalonan mulai dari tahap awal yaitu proses penjaringan dan penyaringan hingga proses pendaftaran bahkan hingga proses ditetapkannya pihak terkait oleh memohon sebagai pasangan calon terpilih adalah telahdimana telah dilakukan penjaringan dan penyaringan secara berjenjang mulai dari tingkat dpc pdi perjuangan mesuji, dpd pdi perjuangan lampung, hingga tingkatperihal proses pencalonan harus adalag benar dan baik dpc pdi perjuangan mesuji, dpd pdi perjuangan lampung, bahkan hingga tingkat dpp pdi perjuangan telah menjalankan surat ketetapan quo sebagaimana mestis.d. halaman s.d. permohonan keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: poin bahwa sesuai ketentuan surat ketetapan a tap dpp v tanggal mei telah ditetapkan bahwa yakni bulan sebelum batas akhir pendaftaran pdi perjuangan melaksanakan penjaringan dengan mengikuti tahapan tahapan yang ada dipantai pdi perjuangan, di; pariaman; poin perjuangan sesuai dengan panjangnya masing masing guna dilakukan verifikasi secara bertingkat mulai dari dpc dewan pimpinan cabang), dpd dewan pimpinan daerah) perjuangan, dengan merujuk tahun tentang pemerintahan daerah dan setelah melalui survey serta pemetaan politk, maka dpp pdi perjuangan merekomendasikan dan telah perjuangan in dpp vi tanggal juni tentang rekomendasi; (vide bukti bahwa alasan yang menjadi bahan pertimbangan pdi perjuangan merekomendasikan dan menetapkan drs. ruswandi hasan dan pariaman sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji yang diusung pdi perjuangan dikarenakan bakal calon bupatvide perkara nomor: pid. sus pn.mgl;(vide bukti poin bahwa kemudian dpp pdi perjuangan memerintahkan kepada dpc dewan pimpinan cabanginternalterlebih lagi dengan memperhatikan fakta yang diuraikan dengan kronologis sebagai berikut dengan bahwa dewan pimpinan cabang dpc) pdi perjuangaahap pertama tersebut diperoleh nama bakal calon bupati atas nama ruswandi hasan dan ismail ishak sementara untuk bakal calon wakil bupati diperoleh nama yaitu pariamanriode (vide bukti pt bahwa dari proses tersebut belum didapatkan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati kabupaten mesuji yang menjadi syarat minimum dalam surat ketetapan nomormana berbunyi dalam hal bakal calon yang mengembalikan formulir sebagaimana dimaksud dalam kurang dari (empat) bakal calon kepala daerah dan atau (empat) bakal calon wakil kepala daerah, maka masa pendaftaran diperpanjang waktunya selama (dua) minggu. dalam hal jumlah bakal calon setelah perpanjangan tetap kurang dari (empat) bakal calon, maka dewan pimpinan partai pada tingkatannya melakukan verifikasi bakal calon. sesuai dengan ketentuan dalammaka proses pendaftaran diperpanjang namun tetap tidak diperoleh ketentuan syarat minimal tersebut. sehingga dpc pdi perjuangan tetap melanjutkan verifikasi. (vide bukti pt ii. bahwa dpc pdi perjuangan menyetorkan nama nama bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut kepada dpd pdi perjuangan. namun setelah itu, dpd pdi perjuangan tidak lagi melibatkan dpc pdi perjuangan setelah terjadi penyerahan nama nama bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut. selanjutnya nama nama bakal pasangan calon tersebut diserahkan dpd pdi perjuangan kepada dpp pdi perjuangan pada tanggal juni melalui surat dpd pdi perjuangan provinsi lampung nomor in dpd. vi perihal usulan rekomendasi calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji untuk kemudian diterbitkan surat rekomendasi yang pada pokoknya memutuskan hal hal sebagai berikut: setelah mempelajari perkembangan pdi perjuangan wilayah kabupaten mesuji dan demi kepentingan partai secara umum, dpp pdi perjuangan menetapkan drs. hi. ruswandi hasan, m.m. untuk dijadikan calon bupati mesuji dan pariaman untuk dijadikan calon wakil bupati mesuji periode yang diajukan dpd pdi perjuangan. menginstruksikan dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji untuk mendaftarkan drs. hi. ruswandi hasan dan pariaman sebagai pasangan calon bupati dan wakil kabupaten mesuji dari pdi perjuangan kepada komisi pemilihan umum kabupaten mesuji. dpp pdi perjuangan menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai, dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji, bersama sama dengan seluruh kader, aktivis, dan anggota pdi perjuangan kabupaten mesuji untuk mengamankan, menjalankan, dan memperjuangkan terpilihnya drs. hi. ruswandi hasan pariaman menjadi wakil bupati kabupaten mesuji periode kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas luar dari kebijakan ini. akan diberikan sanksi organisasi. apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat rekomendasi ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. (vide bukti pt sehingga proses penjaringan dan penyaringan tersebut telah dipenuhi oleh seluruh pasangan calon. iii.akan tetapi,halaman surat rekomendasi tersebut diterima oleh dpd pdi perjuangan pada tanggal juli dimana penutupan pendaftaran bakal pasangan calon akan dilakukan pada tanggal juli kepada memohon. ivmenindaklanjuti hal tersebut maka di..vi. hinggdr.dr.berdasarkan laporan yangterkait dengan poin ketiga surat instruksi nomor in dpp vii perihal instruksi tertanggal juli yang menyatakan:ketua badan bantuan hukum dan advokasi dpp pdi perjuangan juga melakukan konfirmasi kepada kepolisian resort mesuji pada tanggal. akan tetapi penting untuk diketahui bahwa berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa: justru menyatakan: saya tanpa pdi perjuangank,bersama dengan dpd;;dpp pdi perjuangan mengizinkan dpc perjuangan kabupaten mgrah dan wakil kepala daerah dalam yaitugota dprd daerah yang bersangkutan. dimana pada saat tidak terdapat pilihan lain untuk memenuhi persyaratan tersebut dan sebaliknya khamamik pun tidak mempunyai pilihan lain. kesepakatan tersebut dilakukan dan dpp pdi perjuangaminggu selaku wakil ketua dpd pdi perjuangan mendaftarkan pihak terkait kepada pemohon. sementara untuk masalah kelengkapan formal dan dokumen dokumen akan diusulkan mengingat hal ini merupakan kewenangan internal partai politik, satu dan lain dengan mendasarkan ketentuan surat ketetapan nomor: a tap dpp?pvii pun rekomendasi kepada pihak terkait sudah diterbitkan oleh dpp pdi perjuangan, satu danllain dengan memperhatikan fakta idaman dan belum menandatangani komitmen politik. lihat batas waktu: hingga tanggal juli pdi perjuangan tidak memberikan klarifikasi terkait denga surat pencalonan.):engan mendasarkan pada surat dpp pdi perjuangan nomor iin dpp vii perihal instruksi tertanggal juli juncto surat dpd pdi perjuangan provinsi lampung nomor052 x dpd. dpd. dpp pdi perjuangan berkesimpulan bahwa disamping tetap menyempurnakan komitmen politk dengan khamamik sesuai dengan a tap dpp v ixmenghadapi kejadian kabupaten pati xi. bahwa pada tanggal juli kpu mesuji mengirimkan surat kepada pimpinan partai perihal kelengkapan verifikasi. dimana surat tersebut sampai tanggal agustus vide bukti pt xii. bahwa pada tanggal agustus terbitlah. surat ini semata mata dikeluarkan dikarenakan dpd pdi perjuangan belum mendapatkan rekomendasi tertulis dari dpp pdi perjuangan. surat ini semata mata merupakan instrumen cvide bukti pt xidalam dokumen pendaftaran kpu, husbandgsi. xiv.kurang dari jam sejak dilakukannya persidangan kesimpulan, dan dicabutnya secara resmi gugatan dpp pdi perjuanganvvixv. dimana pada tanggal agustus dpppada akhirnya tanggal agustus sepakat untuk mengamankan pemenangan pihak terkait sebagai pasangan calon yang diusung oleh pdi perjuangan dan pdk. bahwa pada tanggal september terjadi kesepakatan antara para pihak untuk mencabut gugatan. akan tetapi baru dikeluarkan secara tertulis tanggal september dan resmi dicabut tanggal september oleh karena itulah sebelum sidang putusan ptun terjadi perdamairekomendasi baru untuk khamamik ismail dibahas oleh dpp pdi perjuangan. bahwa dpp pdi perjuangan mencabut gugatan ptun pada tanggal september namun karena persoalan administrasi surat tersebut belum sampai ptun bandar lampung sehingga pada tanggal september ptun bandar lampung menjatuhkan putusan yang membatalkan pasangan khamamik ismail ishak. xviii. bahwaixxbahwa berdasarkan kronologis atas diketahui bahwa pada faktanya status ismail ishak yang telah menjadi terdakwa sama sekali tidak menjadi suatu halangan maupun hambatanbelum berkekuatan hukum tetap dandengan demikian dan oleh karenanya status hukum ismail ishak sama sekali tidak bermasalah. bahkanyumentara terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa baik ismail ishak maupun khamamik yang didalilkan tidak melalui proses penjaringan dan penyaringan, sekali lagi pihak terkait ingin menegaskan bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang sesat. dimana berdasarkan uraian atas, pihak terkait telah menjalani seluruh tahapan pencalonan baik yang dilakukan oleh memohon maupun internalpada paragraph kedua halaman permohonan keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: bahwa kemudian dpp pdi perjuangan memerintahkan kepada dpc dewan pimpinan cabang)faktanya adalah pascapemberian nama nama bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah melalui proses penjaringan dan penyaringan dpc pdi perjuangan yang kemudian nama nama tersebut diserahkan dpd pdi perjuangan hingga sampai dpp pdi perjuangan telah menghasilkan surat rekomendasi nomor in dpp vi tertanggal juni bahwa yang perlu yang mulia ketahui adalah, ruswandi hasan tidak pernah lagi berhubungan dengan dpc pdi perjuangan pasca dirinya mendapatkan surat rekomendasi dari dpp pdi perjuangan. menjelang masa akhir penutupan pendaftaran pasangan calon yang akan mengikuti pemilukada mesuji tahun tepatnya tanggal juli dpc pdi perjuangan mesuji baru memperoleh surat rekomendasi dari dpd pdi perjuangan dimana setelah surat tersebut dikeluarkan dpc pdi perjuangan mengadakan rapat koordinasi dan mengeluarvide bukti pt pertimbangan dari dpc pdi perjuangan tersebut ternyata bukanlah suatu pertimbangan yang dangkal bahkan telah dilalui proses pemahaman yang mendalam hingga sampai pada kesimpulan untuk mengusulkan ismail ishak sebagai wakil maupun bupati mesuji, halaman keluarnya surat tersebut dengan pertimbangan: seluruh elemen arus bawah ketika dimintai aspirasi lebih dari memberikan dukungan terhadap ismail ishak. bahwa ismail ishak merupakan kader pdi perjuangan yang sudah tidak diragukan lagi loyalitasnya dimana yang bersangkutan juga merupakan tokoh pemekaran kabupaten mesuji dan sudah pula memiliki sebagai anggota. bahwa ismail ishak merupakan representasi internal partai yang dianggap merupakan kandidat terbaik untuk menjadi bupati atau pun wakil bupati mesuji. bahkan dalam pertimbangan dpp pdi perjuangan yang termuat dalam pertimbangan surat nomor in dpp vii perihal penegasan tertanggal juli dpp partai sendiri menyatakan:dimana sebelumnya berdasarkantanggal juli dpd pdi perjuanganpada pukul wib yang diterima oleh wakil sekjen hasta cristiano. pukul wib, dpp pdi perjuangan belum menginstruksikan kepada dpc pdi perjuangan untuk mendaftarkan pasangan calon pihak terkait. bahwa berdasarkvide bukti ptdengan demikian dan oleh karenanya pendaftaran pihak terkait sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati mesuji telah melalui seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan yang telah sesuai dengan a tap dpp v (pihak terkait tidak disetujui oleh dpp pdi perjuangan sebagaimana dinyatakan dalam polita poin s.d. pada halaman permohonan keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: poin bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh dpc dewan pimpinan cabang) pdi perjuangan kabupaten mesuji sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan diatas, dpp pdi perjuangan telah menolak pasangan yang diusung oleh dpc dewan pimpinan cabang) pdi perjuangan kabupaten mesuji, yang didaftarkan kepada memohon, karena dpp pdi perjuangandan wakil bupati yang diusung partai pdi perjuangan. untuk hal ini, dpd perjuangan ex dpd. vii tanggal juli selain itu dpp pdi perjuangan juga memberikan sanksi pemecatan kepada sdr. adam ishak ketua dpc pdi. perjuangan kabupaten mesuji) vide surat keputusan pts dpp vii tanggal juli poin bahwa meskipun dpd pdi perjuangan telah mengirimkan surat perjuanganartai pdi perjuangan,, yang menghasilkan hal hal sebagaimana pada surat pdi perjuangan ex dpp viii tanggal juli tentang penegasan. namun memohon tetap mengakui pasangan calon bupati dan wakil bupati khamamik dan ismail ishak. tindakan memohon yang demikian telah melanggar undang undang yaitu tahun sebagaimana dirubah dengan tahun tentang perubahan kedua atas undang undangisamping itu dalam peraturan komisi pemilihan umum kpu)tahun tentang penyelenggaraan pemilu yang berbunyi; komisi pemilihan umum selanjutnya disebut kpu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri . dan diatur juga dalam huruf (i) tahun tentang penyelenggaraan pemilu yang berbunyi:poin bahwa terhadap penolakan yang diajukan dpp pdi perjuangan tidak ada tanggapan sama sekali dari memohon. bahwa pihak terkait sangat berkeberatan dengan dalil dari pemohon atas dimana dalil tersebut dibuat dengan alasan yang semata mata merupakan ilusi dan pemohon. dimana faktanya adalah:vide bukti ptsajabahwa uraian atas merupakan bukti yang jelas dan nyata bahwa dpp pdi perjuangan telah mendukung sepenuhnya pasangan calon pihak terkait. dengan demikian dan oleh karenanya dalil dari pemohon tersebut adalah dalil yang mengada ada, cenderung dipaksakan, dan merupakan khayalan dari pemohon semata sehingga sudah sepantasnya dalil tersebut harus dikesampingkan. bahwa pihak terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap dalil pemohon yang dibuat dengan mendasarkan dalilnya pada khayalan pemohon semata sebagaimanakemudian memohon menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak pernah usulkan oleh dpp pdi perjuangan kepada memohon pada tanggal agustus hal ini sangat bertentangan dengan tahun tentang partai politik huruf (c), yang berbunyi recruitment sebagaimana dimaksud huruf dan huruf (d). bahwa dalil pemohon tersebut sama sekali tidak benar dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi bahkan cenderung menyesatkan persidangan. faktanya dpp pdi perjuangan telah merestui pencalonan pihak terkait dengan dibuktikan antara lain: dpp pdi perjuangan tidak mencabut atau pun memperbaiki pencalonan pihak terkait padahal pada saat itu masih dimungkinkan dengan banyaknya waktu hingga tanggal agustus bahwa dpp pdi perjuangan tidak menerbitkan pelaksana tugas plt) kalau pun ada plt tersebut hanyalah merupakan pelaksana administratif saja tanpa kewenangan untuk mengambil tindakan hukum apapun. bahwa perlu ditegaskan kembali pemecatan adam ishak selaku ketua dpc pdi perjuangan dan pembebastugasan iwan setiawan telah diterbitkan dengan surat nomor pts dpp vii dan pts dpp vii tertanggal juli akan tetapi surat tersebut baru secara resmi diterima dan dijalankan pada tanggal juli dimana pada saat itu dpp pdi perjuangan tidak menerbitkan plt sebagai pengganti adam ishak dan iwan setiawpernah diusulkan oleh dpp pdi perjua dan telah pula diakui dan didukung sepenuhnya oleh dpp partadan pada halaman s.d. permohonan keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: poin bahwa menurut dpp pdi perjuangan (omisi pemilihan umum kpu) sendiri dimana terdapat kepentingan dpp pdi perjuangan yang cukup mendesak dimana pelaksanaan pemilukada kabupaten mesuji yang akan dilaksanakan pada tanggal september dpp pdi perjuangan memohon kepada pengadilan tata usaha negara bandar lampung agar pemeriksaan sengketa tata usaha negarap tertanggal agustus yang daftar kepaniteraan pengadilan tata usaha negara bandar lampung pada tanggal agustus dengan register perkara nomor ptun bl dan telah perbaiki tanggal agustus subtansi nya adalah memohon kepada majelis hukum pengadilan tata usaha negara bandar lampung menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan komisi pemilihan umum(h., dan hi,eputusan komisi pemilihan umum lampiran angka urut atas nama hi. khamamik, sh., dan hi. ismail ishak; poin);selain ituyang dinyatakan dalam poin halaman yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: pointersebut bertentangan dengan azas pemilu kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang undangan pemilik; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi;mesuji tahun;;;;;;;;kait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa tindakan memohon bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam tahun maka jawaban pihak terkait adalah: pemohon sangat tergesa gesa menyatakan memohon telah melanggar asas asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah dengan tahun dimana pemohon tidak dapat menguraikan asas asas pemerintahan yang baik yang mana yang dilanggar oleh pemohon. selanjutnya pemohon tidak mampu menguraikan bagaimana bisa asas tersebut bisa dilanggar, bagaimana memohon melanggar asas tersebut. selanjutnya terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan memohon telah mengingkari peraturan kpu nomor tahun akibat dianggapnya asas asas pemerintahan yang baik tersebut.vide bukti pt justru sebaliknya dalil pemohon yang menjadikan peraturan kpu nomor tahun tersebut atas justru merupakan justifikasi bagi pihak terkait bahwasanya dpp pdi perjuangan mendukung pasangan calon pihak terkait dikarenakan hingga sampai pada batas akhir perbaikan pencalonan, dpp pdi perjuangan tidak pernah mencabut apalagi mengganti pasangan calon pihak terkait. bahkan sejak tanggal juli telah ada kesepakatan dari dpp pdi perjuangan untuk mendukung pasangan calon pihak terkait. sehingga berdasarkanfbahwa terkait dengan penunjukan pelaksana tugas plt) ketua dan sekretaris adalah kewenangan dpp partai yang telah sesuai dengan ad art partaingin memberikan penegasan sekali lagdari upaya hukum yang dilakukan oleh dpp pdi perjuangan melalui gugatan tata usaha negara pengadilan tata usaha negara bandar lampung sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan ini telah membuahkan hasil berupa keputusan pengadilan tata usaha negara bandar lampung sebagaimana dimaksud dalam keputusan nomor: pt un: atas nama hi. khamamik, dan hi. ismail ishak; bahwa sekali lagi pihak terkait ingin menegaskan kepada pemohon bahwasanydengan demikian dalil dari pemohon tersebut sudah sepantasnya untuk ditolak. bahwa pihak terkait berkeberatan sekal; perlu untuk diketahui oleh pemohon bahwa keputusan ptun bandar lampung tersebut belum berkekuatan hukum tetap dimana masih ada upaya hukum banding lagi pengadilan tinggi medan. bahwa terlepas dari upaya banding yang tengah dilakukan oleh kpu mesuji maka perlu untuk digarisbawahi bahwasanya telah tidak dapat suatu permasalahan terkait dengan gugatan tata usaha negara tersebut. halamandengan demikian maka dalil dari pemohon tersebut merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan dimana pemohon berusaha memanaskan suasana dengan mengangkat issue yang sebenarnya sudah selesai baik antara penggugat maupun tergugat ptun bandar lampung tersebut. bahkan pada tanggal september telah dilakukan pencabutan gugatan ptun bandar lampung nama karena kendala administrasi institusi baik tubuh dpd pdi perjuangan maupun ptun bandar lampung itu sendiri sehingga hakim menjatuhkan putusan pada tanggal september oleh karena itu, dalil pemohon tersebut telah jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan cenderung manipulation dimana pada faktanya telah tidak terdapat permasalahan antara penggugat dan tergugat sehingga putusan ptun bandar lampung tersebut telah tidak tepat dan tidak pula mengikat putusan mahkamah konstitusahkamah agung r.i melalui surat edaran nomor tahun tentang petunjuk teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) menegaskan kewenangan pengadilan tata usaha negara ptun) untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh komisi pemilihan baik tingkat pusat maupun tingkat tingkat daerah mengenai hasil pemilihan umum sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria butir undang undangberkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaran pilrsiapan penyelenggaran pilkada antara lain tahapan pendaftaran pemilih, tahapan pencalonan peserta serta tahapan kampanye.dengan demikianata usaha negara (beschikdiluar jangkauan pengecualian sebagaimana huruf undang undang tentang ptun. sedangkan putusan komisi pemilihan umum yang tidak masuk lingkup kewenangan ptun untuk memeriksa dan mengadili, hal ini maka dapat dipastikan bahwa proses hukum yang dijalankan oleh peradilan tata usaha negara ketika memohon mengabaikan hasil proses hukum dari ptun bandar lampung tersebut maka sudah selayaknya jika memohon sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah mendapatkan sanksi; bahwa agar suatu hukum dapat berlaku efektif dalam masyarakat maka hukum itu sendiri harus berlaku tidak hanya secara formal tetapi juga didukung dengan landasan sosiologis, historis, dan filosofis yang kuat. dimana terkait dengan dalil pemohon yang mendalilkan bahwa secara formal putusan ptun bandar lampung tersebut telah memenuhi syarat syarat formal akan tetapi perlu juga diperhatikan dari segi materiil gugatan tersebut. bahwa pada dasarnya sudah tidak ada lagi permasalahan hukum terkait dengan gugatan ptun tersebut. dimandengan demikian dan oleh karenanya, dalil dari pemohon tersebut sudah selayaknya untuk dipertimbangkan lagihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah daerahada dengan apa yang telah emohon sama sekali tidak map menguraikan apakah benar terjadi kecurangan? kecurangan mana yang dianggap merugikan hak hak konstitusional calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi kompetitornya dalam kancah demokrasi pemilukada mesuji? bagaimana bentuk kecurangan tersebut dan siapakah pihak yang diduga dirugikan hak hak konstitusionalnya tersebut? bagaimana mungkin memohon memperhatikan putusan ptun bandar lampung sementara putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal september sementara proses pemilukada mesuji telah dilangsungkan pada tanggal september terlebih lagi pada faktanya pasangan calon pihak terkait telah melalui seluruh tahapan pemilukada mesuji dan meja;ani seluruh persyaratan baik yang ditetapkan oleh memohon maupun pihak terkait,dilakukan memohon tersebut sangat melecehkan dan bertentangan dengan undang undang yakni angka huruf undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang partai politik yang berbunyi: partai politik merupakan organisasi nasional . partai politik dalam mencalonkan bupati wakil bupati sesuai peraturan perundang undangan .kepengurusan partai politik merupakan satu kesatuan . dalam pemohon sangat berkeberatan terhadap dalil pemohon atas dimana pada faktanya pada tanggal juli dpd pdi perjuanganyuridis,mp pdi perjuangan yang mendukung sepenuhnya pasangan calon pihak terkait.dimana hasil daripada gabungan antara pdi perjuangan dan pdk telah memenuhi syarat dari jumlah kursi dprd yang bersangkutmasyarakat pdi perjuangan arteria dahlan, s.t., s.h. yang mana hasil dari rapat tersebut adalah dpp pdi perjuangan menyimpulkan dan sepakat bahwa sikap yang diambil oleh ruswandi hasan adalah tidak mencerminkan komitmen terhadap partai dan tidak mengakui pdi perjuangan sebagai partai yang sebelumnya mengusung. dan oleh karenanya, pasangan calon pihak terkait yang telah didaftarkan oleh dpc pdi perjuangan telahserta yang paling penting adalah menyempurnakan komitmen dengan khamamik sesuai dengan a tap dpp vd pdi perjuangan sebagaimana dimaksud pada poin surat dpd pdi perjuangan. vide bukti pt bahwa kemudian pada tanggal juli dpd pdi perjuangan provinsi lampung mengundang memohon untuk hadir kantor dpd pdi perjuangan dengan mengikutsertakan bawaslu pilkada kabupaten mesuji dan tim kuasa hukum memohon dari lembaga advokasi masyarakat lam), pertemuan mana telah membahas dua hal sebagai berikut dpp pdi perjuangan menjelaskan bahwa sesuai dengan ad art partai serta peraturan peraturan partai, yang mendapat rekomendasi dari dpp pdi perjuangan sebagai bupati adalah bapak ruswandi hasan dan yang direkomendasikan sebagai wakil bupati adalah bapak pariaman. memohon menanyakan status kepengurusan dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji dan penguat menjelaskan bahwa pada saat ini dpp dan dpd partai sedang memproses pemberhentian ketua dan sekretaris dpc pdi. perjuangan kabupaten mesuji bahwa dari pertemuan tersebut maka dapat diketahui hal hal sebagai berikut: rekomendasi dpp pdi. perjuangan diberikan kepada ruswandi hasan pariaman; sampai dengan tanggal juli adam ishak dan iwan setiawan, s.e tetap merupakan ketua dan sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji;terkait dengan dpp partai yang sedang memproses pelaksana ketua dan sekretaris dpc pdi perjuangan mesuji, hal tersebut masih dalam tahapan proses. dimana pada faktanya pada tanggal juli memohon menerima surat dari dpp pdi perjuangan tertanggal juli nomor pts dpp vii perihal pemecatan adam ishak dari jabatan ketua dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji dan surat dpp pdi perjuangan tertanggal juli nomor pts dpp vii perihal pembebastugasan iwan setiawan dari jabatan sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji, surat mana pada pokoknya menyatakan bahwa dpp pdi perjuangan telah memberhentikan adam ishak sebagai ketua dan iwan setiawan, s.e., sebagai sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji, akan tetapi terkait dengan pemberhentian ketua dan sekretaris dpp pdi perjuangan tersebut dpc pdi perjuangan tidak menerima pemberitahuan atau penunjukkan mengenai siapa yang menggantikan kedudukan sebagai ketua dan sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji ataupun pelaksana tugas (plh) untuk menggantikan tugas ketua dan sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji hingga tanggal agustus yaitu pada saat ditetapkannyakpu mesuji nomor sk kpu msj viii disamping itu pada masa proses perbaikan pasangan calon, tidak ada penunjukan calon baru untuk menggantikan pasangan calon pihak terkait sehingga hal ini mencerminkan adanya dukungan dari dpp pdi perjuangan itu sendiri. vide bukti pt vide bukti ptnamun demikian sampai dengan tanggal september memohon belum pernah menerima konfirmasi baik dalam bentuk surat menyurat ataupun kedatangan koordinasi dari pelaksana harian ketua maupun sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji. halaman telah memperlihatkan bahwa sesungguhnya dpp pdi perjuangan telah merestui pencalonan hi. khamamik, s.h. dan hi. ismail ishak untuk menjadi pasangan calon yang diusung oleh dpp pdi perjuangan. hal ini dikarenakan bahwa tidak mungkin dilaksanakan penggantian pasangan calon apabila sebelumnya tidak diadakan pelaksana harian (plh) untuk menggantikan adam ishak dan iwan setiawan selaku ketua dan sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuj, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun maupun peraturan kpu nomor tahunjustru sebaliknyavelebih lanjut terkait dengan dalil pemohon dalam permohonan keberatan pemohon yang telah menyatakan memohon tidak mengindahkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh tim pihak terkait adalah ilusi dan sangat mengada adadinyatakan dalam polita poin halaman yang secara rinci sebagai berikut: bahwa apabila kita menafsirkan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang partai politik, dalam hal ini partai pdi perjuangan kepengurusannya berjenjang yang dimulai dari dpp pdip, dpd pdip provinsi lampung, dpc pdip mesuji, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, artinya dpc pdi sedangkan ketentuan menetapkan sampai merekomendasikan calon yang diusung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan pdip), adalah kewenangan dpp pdi perjuangan.dapat diartikan cacat hukum, karenanya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut khamamik, dan ismail ishak harus dinyatakan gugur (, yang menyatakan keputusan memohon juga sudah dibatalkan oleh keputusan hukum, yang menyatakan keputusan memohon juga sudah dibatalkan oleh keputusan lembaga hukum ptun bandar lampung nomor: ptun blkhamamik, dan ismail ishak. bahwa pemohon telah salah dalam mengartikan makna dari asas legalitas itu sendiri dimana dalam asas legalitas tersebut termuat suatu ketentuan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum sebelumnya telah ada peraturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut patut untuk dihukum. bahwa dalam konteks sengketa pemilukada mesuji ini antara dpc pdi perjuangan, dpd pdi perjuangan, maupun dpp pdi perjuangan ketiganya telah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak pernah ada pertentangan antara ketiganya dalam kasus ini. kalaupun ada hal tersebut khususnya terkait dengan penjatuhan rekomendasi dari dpp pdi perjuangan hal tersebut telah berjalan sebagai suatu mekanisme control dimana dpp pdi perjuangan tetap mendukung pencalonan pihak terkait dengan cara: dpp pdi perjuangan tidak pernah memperbaiki pencalonan apalagi mengganti pasangan calon pihak terkait padahal jangka waktu pencalonan waktu itu masih dalam jangka waktu yang dimungkinkan yaitu hingga tanggal agustus bahwa dpp pdi perjuangan setelah melakukan pemecatan terhadap adam ishak dan pembebastugasan iwan setiawan, dpp pdi perjuangan tidak membentuk pelaksana tugas plt) untuk menggantikan adam ishak dan iwan setiawan. bahwa dpp pdi perjuangan telahmengeluarkan surat pencabutan gugatan dalam perkara ptun bandar lampung. dalil daripada pemohon ini sangat tidak mendasar dan jauh dari logika hukum. dimana sudah sangat terang dan jelas sekali bahwasanya suatu putusan pengadilan tata usaha negara tidak mengikat dan tidak mempengaruhi terhadap keputusan dari mahkamah konstitusi. dalampalagidapat ketidakabsahan terkait dengan ijazah dari ismail ishak sebagaimana didalilkan pemohon dalam polita poin halaman yang secara rinci sebagai berikut:. ditemukan fakta bahwa diduga hi. ismail ishak tidak memiliki ijazah baik diditingkat sekolah menengah atas sma), pasangan calon nomor urutoleh dra. wiki sriwuryanti selaku kepala sekolah sma bhinneka tunggal ika pada tanggal septemberpada faktanya ismail ishak selaku pihak terkait telah menyelesaikan pendidikan sta st, krisna selaku kepala sekolah bhinneka tunggal ika dan disahkan oleh drs. wiki sri biberdasarkan peraturan kpu tahun huruf menyatakan bahwaselain itu berdasarkan.n. ismail vishal tertanggal september diputuskan bahwa laporan yang dilakukan oleh lsm gerak dan lsm lada telah kadaluarsa karena telah lewat hari dalam pengkajian bawaslu. kekurangan dana pembanding untuk menentukan unsur unsur dalam memberikan keterangan palsu pada waktu ismail ishak mengajukan syarat syarat pencalonan wakil bupati. hal ini dikarenakan date alumni secara keseluruhan pada tahun yang bersangkutan baik dari smp yogyakarta, smp yogyakarta, sma bhinneka tunggal ika dan dinas pendidikan propinsi tidak ditemukan. berita acara ini ditandatangani oleh panwaslukada faanzir param, hi), pihak kepolisian agustiandaru, s.h., s.ik, dan pihak kejaksaan andriatama analisa, s.h.). dengan demikian pada faktanya ismail ishak memang telah lulus dari sma bhinneka tunggal ikan maupun smp yogyakarta serta smp yogyakarta akan tetapi hanya terjadi kesalahan penyimpanan data sehingga data dari ismail ishak tersebut tidak dapat diketemukan. vide bukti pt selain itu berdasarkan peraturan kpuphp.d.viii dalam pemilihan umum kabupaten toba samosirquphp.d ix dalam pemilihan umum kabupaten karo putaran ii; bahwa dengan mendasarkan kepada putusan mahkamah konstitusi php.d.viii dalam pemilihan umum kabupaten toba samosir dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan berita acara rapat gakkumdu terkait dengan dugaan keterangan palsu ismail ishak yang telah kadaluarsa karena lewat hari dalam pengkajian panas dimana tidak ada keberatan dalam masa singgah tersebut bahkan telah pula dilakukan verifikasi oleh panas dan laporan dugaan keterangan palsu (ijazah palsu) tersebut tidak terbukti. selain itu dengan mendasarkan pada putusan mahkamah konstitusiersangkut masalah korupsi sehingga harus didiskualifikasi sebagaimana terdapat dalam polita poin halaman yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: bahwa selain pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut harus anggala bin koran alm) terbukti bersalah bersama sama melakukan tindak pidana korupsi sebagai undang undang nomor tahun sebagaimana telah ditambah dengan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ke kuhpismail ishak. justru sebaliknya, ismail ishak ini merupakan tokoh pemekaran kabupaten mesuji yang sangat dekat dengan warga masyarakat mesuji. semua dalil dari pemohon ini hanya merupakan dalil politis semata untuk menjatuhkan pasangan calon pihak terkait yang telah terpilih melalui mekanisme pemilihan umum yang uber judul. bahwa kembali pemohon mendalilkan suatu perbuatan yang belum tentu dilakukan oleh ismail ishak. dimana.emohon pautnya untuk tidak dapat diterimidak memenuhi poin peraturan kpu nomor tahun yang termuat dalam polita poin halaman yang secara rinci sebagai berikut:oipihak terkait dimana pemohon hanya berusaha mencari cari kesalahan dairi pihak terkait. faktanya pemohon tidak mampu menguraikan dalam dalilnya terkait dengan: tanggungan utang seperti apa yang dimiliki pihak terkait yang didalilkan pemohon? darimana pemohon mengetahui perihal tanggungan utang tersebut? apakah pemohon mempunyai bukti yang valid terkait dengan dalil bahwa pihak terkait memiliki tanggungan utang? bahwa dengan demikian dan oleh karenanya dalil pemohon ini merupakan dalil yang mengada ada dan tidak terdapat kebenaran dari dalil tersebut. sehingga patula kalau dalil dari pemohon tersebut patut untuk ditolakdalil mana menyatakan bahwa terdapat intimidasi yang dilakukan oleh tim pemenangan salah satu calon pada polita pemohon poin halaman yang secara rinci sebagai berikut:wakil bupati dan calon wakil bupati kabupaten mesuji yakni pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut ,yaitu adanya intimidasi masa dengan cara menggunakan dan atau menggerakkan orang orang tertentu untuk melakuk hal ini terjadi kecamatan yakni kecamatan mesuji, selain itu adanya penempatan orang orang tertentu tempat pemungutan suara tps)hal ini menunjukkan proses penyelenggaraperti yang dialami oleh sdr. dwi sudaryanti, kepala kampung sumber makmur kecamatan mesuji.diatas,emohon? ix; selanjutnya perlu pula pemohon untuk mampu menguraikan perihal siapa yang melakukan pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dilakukan oleh tim pemenangan salah satu calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji? tim pemenangan pasangan calon siapa? dimana dilakukan pelanggaran tersebut? intimidasi seperti apa yang dilakukan? terlebih lagi, pada faktanya jumlah daftar pemilih tetap dpt) yang tidak menggunakan hak pilihnya kecamatan rawajitu utara (sebesar dan mesuji timur sebesar masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dpt yang tidak memilih kecamatan tanjung raya (sebesar pemohon juga tidak mampu menguraikan tekanan seperti apa yang didalilkan oleh pemohon dan sejauh mana dalil dari pemohon tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon. sehingga mengapa pemohon tidak mempermasalahkan dpt yang tidak memilih kecamatan lain tersebut. faktanya pasangan calon pemohon memperoleh suara yang cukup banyak dua kecamatan tersebut yaitu suara kecamatan rawajitu utara dan suara kecamatan mesuji timur. hal ini jelas sangatlah kontradiktif jika dibandingkan dengan dalil dari pemohon yang menyatakan terdapat tekanan, intimidasi, dan penculikan terhadap masyarakat. apabila memang benar terdapat tekanan dan intimidasi terhadap warga masyarakat kecamatan rawajitu utara dan mesuji timur sebagaimana didalilkan oleh pemohon maka jelas sangatlah mustahil pemohon dapat memperoleh suara sebesar suara. selain itu, apabila memang benar bahwa pemohon berada dalam tekanan dan intimidasi lantas mengapa saat ini pemohon mengadukan hal tersebut tengah persidangan mahkamah konstitusi. dengan demikian sangat terang dan jelas sekali bahwa dalil dalil dari pemohon ini sangatlah ikuti, manipulatif, dan jauh dari fakta hukum yang terjadi. bahwa lagi lagi pemohon sama sekali tidak mampu untuk membuktikan pelanggaran yang dihasilkannya telah terjadi dalam pemilukada kabupaten mesuji, terlebih lagi pemohon juga telah tidak jelas menyebutkan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, apakah pihak terkait ataukah pasangan calon yang lainnya, sehingga bagaimana mungkin pemohon mampu untuk memberikan bukti bukti nyata telah terjadinya suatu pelanggaran sebagaimana yang dihasilkannya dalam permohonan keberatan. dianggap sebagai perbuatan yang dihasilkannya tersebutselanjutnya pemohon secara kasat mata memperlihatkan dirinya bukanlahhasilkannya terjadi pada saat proses pemilukada kabupaten mesuji padahal faktanya justsif dilakukannya kecamatan yang tersebar seluruh wilayah kabupaten mesuji.terjadi pada proses pemilukada kabupaten mesuji tahunmesuji tahun dengan demikian sangatlah beralasan jika dalil pemohon yang demikian untuk dikesampingkan. bahkan pada faktanya justru pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif baik berupa money politics, keterlibatan pns, dan pelanggaran lainnya yang dilakukan pada saat proses tahapan pemilukada tengah berlangsungesujiqlah terjadi intimidasi terhadap dwi sudaryanto untuk memilih pihak terkait sebagaimana dalam polita pemohon poin halaman secara rinci sebagai berikut: bahwa sdr. dwi sudaryanto, kepala kampung sumber makmur kecamatan mesuji telah diintimidasi pada sekitar pukul wib setelah melakukan sholat subuh saksi tersebut diatas didatangi oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang berjumlah kurang lebih (orang) yang masuk dalam rumah nomor atas nama sdr. khamamik dan ismail ishak, kalau tidak akan dihabisi , celananya lagidan calon wakil bupati nomor urut atas nama sdr. khamamik dan ismail ishak. sebelum hari pilihan dibawa dengan paksa oleh tim pasangan calon nomor urut posko pemenangan pasangan calon nomor bahkan diluar dugaan pasangan calon nomor urut khamamik sebagai calon bupati mesujikan,dimesuji dimana pemohon gagal dalam menjelaskan dalam dalilnya terkait dengan: kapan dalil pelanggaran itu terjadi? siapakah pelaku dari pelanggaran tersebut? darimana pemohon dapat mengklaim bahwa yang melakukan pelanggaran tersebut adalah pihak terkait? bagaimana bentuk pelanggaran yang dapat didiskualifikasi? siapa saja pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya?jelas hal ini tidak lain dan tidak bukan karena pemohon tidak siap kalah dengan demikian sudah sepantasnya dalil dalil dari pemohon ini wajib untuk dikesampingkan dan tidak diterima. bahwa pihak terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap dalil pemohon dalam polita permohonan pemohon dalam polita poin halaman yang secara rinci diuraikan sebagai berikut: bahwa setelah proses pencoblosan dan dilanjutkan dengan penghitungan juga ada indikasi pelanggaran; adanya formulir model desa harapan mukti kecamatan tanjung raya yang diganti dan atau tip (dimungkinkan diganti atau dirubah). adanya formulir model desa keagungan dalam. adanya formulir desa talang batu kecamatan mesuji timur. penjumlahan perolehan rekap suara dan jumlah suara dalam form berbeda. adanya formulir model desa pangkal mas mulya kecamatan mesuji timur, pasangan calon nomor jumlah suara dalam rekap mendapatkan suara akan tepat dalam formulir menjadi suara.vide bukti pt kanan, ancaman, dan intimidasi menyebabkan ketakutan yang luar biasa sebagaimana dimaksudkan dalam polita poin halaman yang berbunyi:, jujur, adil,emohon pada poinpelanggaran sistemik mulai dari meloloskan pasangan yang hingga kini masih bermasalah penetapan calon bupati dan wakil bupati dibatalkan oleh putusan ptun bandar lampung nomor ptun bl dan hak hak politik dan konstitusi lebih dari (dua ribu dua ratus) warga moro moro akan tetapi mereka memang hidup sangat sederhana dan jauh dari kata layak akan tetapi seyogyanya hak hak mereka diperlakukan sama oleh memohon sebagaimana hadist: ketahuilah bahwa dalam kesusahan terdapat lapangan, dalam kesabaran terdapat kemenangan dan dalam kesultanan terdapat kemudahan. hr. ahmad al hakim dihasilkan al albania dalam as hadiah nomor nomort vide bukti ptlebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran hak hak politik dan konstitusi dari warga moro moro, dalil mana adalah dalil yang sangat ilusi dan manipulation oleh karena pemohon telah tidak memberikan informasi yang utuh pada persidangan yang mulia ini yaitu dengan tidak menguraikan: secara jelas dan rinci darimana pemohon dapat secara pasti mendalilkan adanya lebih dari warga moro moro yang dirugikan hak hak politik dan konstitusionalnya; secara jelas dan rinci siapa siapa sajakah yang dirugikan hak hak politik dan konstitusional warga moro moro tersebut beserta dengan locus dan tempus teliti nya; secara jelas dan rinci dimana tempat terjadinya dan kapan terjadinya serta bagaimana bentuk pelanggaran sehingga terdapat warga moro moro yang dirugikan hak hak konstitusionalnya; secara jelas dan rinci bagaimana bentuk bentuk pelanggaran tersebut dan seperti pelanggaran yang dimaksud oleh pemohon yang didalilkan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. faktanya jumlah warga moro moro tidak mencapai jiwa. dimana warga moro moro ini merupakan penduduk yang tempat tinggalnya berpindah pindah (nomaden). warga moro moro bukanlah warga kabupaten mesuji sehingga sangat tidak beralasan apabila pemohon mendalilkan terlah terjadi pelanggaran hak hak politik dan konstitusi dari warga moro moro dikarenakan tidak memiliki legal standing untuk memilih bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji (tidak terdaftar sebagai penduduk mesuji). data daftar pemilih tetap dpt) merupakan data yang berasal dari dinas kependudukan yang kemudian dilakukan proses validasi berjenjang sehingga menghasilkan draft daftar pemilih sementara dps) lalu diadakan validasi ulang sehingga menjadi dps. daftar dps inilah yang ditempelkan setiap kantor desa. faktanya apabila tidak terdapat satu pun warga moro moro yang melakukan protes kantor desa. hal ini jelas membuktikan bahwa warga moro moro sama sekali tidak merasa atau pun pada faktanya dirugikan hak hak politik dan konstitusionalnya. dengan demikian, dalil pemohon ini cenderung sangat dipaksakan dan jauh dari fakta hukum lapangan. vide bukti pt terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya kerugian konstitusional dan politik dari warga moro moro bukanlah kewenangan dari pemohon untuk mendalilkan hal tersebut dikarenakan pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengklaim bahwa warga moro moro telah dirugikan hak hak politik dan konstitusionalnya. bahwa pada faktanya, warga moro moro memang sejak tahun saat pemilukada kabupaten tulang bawang telah tidak memiliki hak suara dikarenakan tidak memiliki kartu tanda penduduk. terkait dengan hadist yang didalilkan oleh pemohon, hadist tersebut tidak memiliki korelasi dengan masalah ini. justru apabila pemohon menerapkan betul hadist tersebut, pemohon seharusnya lapang dada dan bersabar menerima kekalahan pemilukada kabupaten mesuji tahun dan bersabar untuk menunggu pemilukada selanjutnya tahun tahun berikutnya. bahwa perlu untuk disampaikan dimana tidak satupun temuan maupun laporan pelanggaran kepada panwaslukada kabupaten mesujimesujianyak laporan dan temuan dari panwascam terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. lebih lanjut, pemohon telah mendalilkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh memohon telah merugikan pemohon dan berdampak negative atakeikutsertaan pihak terkait seharusnya tidak pernah ada dikarenakan didiskualifikasi sebagaimana polita poin halaman yang berbunyi: bahwa hari senin pada: dr. kh. bukhari abdul somad, dan padi: suara= khamamik, s.h dan ismail ishak: suara= iskandar maliki, mm, dan agus setia, se: suara= suprapto, psi dan haryanto dahlia, suara= arif budiman, skm dan yei supriatna, sh,mh: suara=pihak terkait telah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan pencalonan yang telah ditetapkan oleh memohon maupun dpp pdi perjuangan mulai dari tahapan penjaringan dan penyaringan, pendaftaran pasangan calon, penetapan rekapitulasi hingga penetapan pasangan calon terpilihmbenarkan dalil pemohon yang terdapat dalam polita poin halaman yaitu: bahwa pada hari selasa tanggal oktober memohon melakukan pleno dan menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupatomisi pemilihan umum kpu) kabupaten mesuji dalamberdasarkantelah menempatkan pihak terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dimana dengan demikian pihak terkait sudah sepantasnya menjadi pasangan bupati dan wakil bupati terpilihiii. tentang pelanggaran yang bersifat sistemik, terstrukturmesuji tahun (quas panas mendapatkan kasus money politic yang dilakukan oleh tim dari pemohon yaitu studio sudiro menjelaskan bahwa sudiro menerima uang sebesar rp. (lima juta rupiah) dari pemohon melalui nasarain (mantan camat waralaba kecamatan mesuji) dan sudah dibagi bagikan kepada orang. sudiro lalu memberikan keterangan didepan saksi saksi yaitu mahmud, edi alamsyah, dan leri kastoni. setelah itu warga yang bernama yunus menangkap sudiro dengan barang bukti uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) dengan pecahan rp. (lima puluh ribu rupiah) (dua) lembar dan (dua) buah gambar kandidat lalu dilaporkan kepada bawaslu kecamatan mesuji, diterima oleh firdaus panwascam). dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh sudiromesuji tahun vide bukti pt pada tanggal september telah terjadi money politic yang dilakukan oleh tim dari pemohon bertempat tanjung serapan yaitu dian sugiarto yang benar benar membagi bagikan uang kepada orang yang berjumlah (lima puluh ribu rupiah) orang, yaitu patut, rahmat, pada waktu sore hari, dian sugiarto mengakui pembagian uang tersebut demi kemenangan pasangan pemohon pada pilkada kabupaten mesuji tahun pada tanggal september telah terjadi money politic kampong logo kecamatan rawajitu utara. yaitu saksi slamet, saksi yang pada saat itu sedang dirumah dihampiri rumahnya oleh srono, lalu diberi uang oleh srono sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) dengan stiker, lalu srono menyuruh tanda tangan sebagai bukti menerima uang, lalu srono mengatakan iki jangan lupa color nomor setelah itu saksi langsung melapor kepada panas bahwa ada pemberian uang yang dilakukan oleh pasangan pemohon dan ditanggapi oleh panas dan diberikan tanda terima. vide bukti pt pada tanggal september sekitar jam saksi yang bernama nasib sedang berada rumah tulus, lalu saksi diberikan uang oleh variant sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), dan diberikan stiker bergambar pemohon, lalu variant bertanya kepada saksi kamu orang mana . saksi tidak menjawab lalu variant mengatakan lagi, gini aja saya kasih uang terus kamu color nomor setelah mendapatkan uang saksi lalu melapor kepada ppl panitia pengawas lapangan) pada tanggal september dengan demikian sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh variant ini berupa money politic guna pemenangan pemohon dalam pemilukada kabupaten mesuji tahun vide bukti pt demikian pula yang diceritakan oleh saksi kursi warga telogorejo. pada tanggal september sekitar pukul wib, saksi ditemui oleh orang yang tidak dikenal, lalu berkenalan dan mengetahui seseorang itu bernama srono, lalu srono mengatakan kepada saksi kamu mau gak, uang ribu dengan istri kamu . akhirnya saksi menerima uang tersebut lalu lapor kepada ppl panitia pengawas lapangan) pada tanggal september vide bukti pt bahwa pada hari kamis tanggal september pada pukul wib tim pemenangan damanik atas nama amin aris dan tulus satria melaporkan pelanggaran pemilukada yakni tim pemenangan nomor urut iskandar maliki) telah membagikan uang dan striker lalu dilaporkan kepada ppl panitia pengawas lapangan) yang bernama taufiq effendi vide bukti pt bahwa berdasarkan keterangan dari saksi restu hid, pada tanggal september saksi ditemui oleh variant. dan variant mengatakan pada saksi kamu orang apa? kalau kamu mau pilih nomor saya kasih uang . akhirnya saksi menerima uang dan tanda tangan, saksi melihat sendiri ada kertas yang berupa data dari pemohon untuk membagi bagikan uang, lalu saksi lapor pada ppl (panitia pengawas lapangan pada tanggal september vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi mukmin warga sidomulyo kecamatan mesuji, saksi mengatakan diberi uang oleh sudiro sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) termasuk stiker dalamnya, sudiro mengatakan pada hukuman iki duit sekte ewu kon milih nomer barr kui aku lapor keluarga . setelah menerima uang saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada ppl pada malam hari, dan saksi mengetahui setelah dari ppl lalu diteruskan kepada panwascam. bahwa berdasarkan keterangan saksi patut warga tanjung serapan pada tanggal september sekitar jam saksi diberi uang rp. (lima puluh ribu rupiah), kejadiannya adalah saksi yang pada saat itu dirumah didatangi oleh purwanto dan langsung dilaporkan ppl dan diterima oleh orang ppl yang bernama abdullah. berdasarkan saksi feri dari simpang pematang tanggal september sekitar pukul wib ada pembagian beras kecamatan simpang pematang saksi mengatakan bahwa mereka harus didata terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan beras, kg (sepuluh kilogram), seperti yang dikatakan saksi merek berasnya adalah sri rahayu , menurut saksi ketika saksi menerima beras dikatakan oleh tim sukses pemohon pilih nomor saksi agus salim dari desa batasan menjelaskan pada tanggal september sekitar pukul wib menerima uang rp. (lima puluh ribu rupiah) dari sugi yang diketahui merupakan tim sukses dari pemohon, menurut saksi sugi memberi uang untuk diberikan kepada anggota keluarga dari saksi, menurut keterangan saksi juga uang yang beredar desa batasan mengalir melalui sugi. berdasarkan keterangan saksi hadi susanto, warga dari labuan makmur pada tanggal september pihak dari pemohon memberikan uang rp. (lima puluh ribu rupiah), kaos nomor menurut saksi uang tersebut diberikan oleh muslimin dengan mengatakan pak ini ribu pilih nomor seperti yang diketahui saksi muslimin masuk rumah rumah dalam pembagian uang. saksi siswanto warga labuan timur pada tanggal september sekitar jam mendapat uang dari tropi sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) seperti yang diketahui saksi tropi adalah saksi pemohon tps labuan makmur, setelah member uang tropi mengatakan kepada saksi ini uang, tulah nomor berapa .mesujiintimidasi bahwa selama penyelenggaraan pemilukada kabupaten mesujiberdasarkan keterangan dari saksi eka warga dari desa tanjung menang, saksi mendapatkan intimidasi dari seorang dokter yang bekerja pada puskesmas tanjung menang yaitu surai, saksi mengatakan bahwa pada mulanya saksi berada rumah bapak lurah tanjung menang slamet riyadi, memang saksi sering bermain rumah slamet riyadi, lalu saksi didatangi oleh surai, lalu surai mengatakan kepada saksi nek anakmu pengen diesel, anakmu pilih kita sing gurus, kita sing beli minyak . tetapi ternyata saksi menghiraukan maksud dari surai, sehingga surai kesal dengan saksi dan listrik saksi pun dimatikan, karena memang aliran listrik berasal dari diesel rumah surai, sehingga dikarenakan saksi tidak memilih saksi tidak mendapat pasokan listrik lagi. padahal sebelum pemilukada saksi mengatakan tidak pernah ada masalah dengan listrik, tetapi semenjak kampanye dan saksi tidak memilih pemohon, saksi tidak lagi mendapat pasokan listrik lagi.; menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan,; meng dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain; menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;pasa1keterlibatan pns dalam tim kampanye pemenangan pemohon berdasarkan keterangan saksi eka adanya pegawai negeri sipil yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kampanye pemilukada mesuji tahun seperti dr. surai yang merupakan dokter dari puskesmas yang merupakan simpatisan dari pemohon, dalam rangka pemenangan dari pemohon yaitu dengan menghimbau agar warga daerah tanjung menang untuk memilih pemohon dalam pemilukada mesuji tahun;. pejabat bumn bumi;; menjalani cuti luar tanggungan negara;mesujikesimpulan pihak terkait bahwa dengan mengacu pada uraian dalil dalaimesujmesuj; bahwa dengan keputusan memohon denganyang ditetapkan oleh memohon telah menjadikan pihak terkait sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji yang telah memenuhi syarat dalam pemilukada kabupaten mesuji tahun bahwa dengan ditetapkan hi. khamamik, s.h. dan hi. ismail ishak sebagai bakal pasangan calon pemilukada kabupaten mesuji tahun maka telah mengakibatkan hasil pemilukada kabupaten mesuji tahun sebagaimana dinyatakan dalam:vide bukti(vide bukti haruslah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum; hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah mesujibenar, sah dan mengikat;adalah sebagaimana dinyatakan dalam keputusan kpuq. yang mulia majelis hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara q; menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima;; menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;; menyatakanrtanggal agustus adalah sah dan mengikat menurut hukum;adalah sah dan mengikat menurut hukum; menyatakan|:| surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mesuji| kabupaten mesuji, tertanggal oktober bukti pt |:| berita acara rapat pleno anggota komisi pemilihan umum kabupaten mesuji ba kpu msj x |tentang rapat pleno penetapan pasangan calon bupati ||:| berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan|| umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten| mesuji tahun db kwk), serta formulir pernyataan keberatan saksi kejadian khusus yang |db kwk); bukti pt |:| surat keputusan kpu mesuji sk kpu msj viii tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah||mesuji timur(panca jaya||tanjung raya da kwk),|way serdang; bukti pt |:| surat keputusan kpu kabupaten mesuji nomor kpu msj iii tentang penetapan tahapan, || mesuji tahun bukti pt |:|| cabang pdi perjuangan kabupaten mesuji; bukti pt |:|| indonesia perjuangan; bukti pt |:| surat rekomendasi nomor in dpp vi |tertanggal juni yang ditandatangani oleh nusyirwan soejono dan tjahjo kumolo; bukti pt |:| surat nomor: in dpc vii tertanggal juli perihal rekomendasi ditujukan kepada ketua| umum dpp pdi perjuangan yang ditandatangani oleh adam ishak; bukti pt |:| surat kementerian dalam negeri nomor |tahun tertanggal juli yang |ditandatangani gamawan fauzi;|:| surat dewan pimpinan daerah pdi perjuangan dpd pdi perjuangan) in dpd vii perihal usulan pencabutan rekomendasi dan rekomendasi baru |tertanggal juli bukti pt |:| surat dewan pimpinan pusat pdi perjuangan dpp pdi perjuangan) in dpp vii perihal pencabutan surat rekomendasi dpp in dpp vi dan rekomendasi baru tertanggal juli bukti pt |:| surat dewan pimpinan daerah partai demokrasi indonesia perjuangan dpd pdi nomor ex dpd. vii tertanggal juli |perihal mohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan atas nama khamamik dan ismail |ishak yang ditandatangani oleh drs. sjachroedinn zp, s.h., dan dedi afrizal, kep.; bukti pt |:| surat komisi pemilihan umum tertanggal juli nomor kpu msj vii perihal jawaban atas surat dpd pdi perjuangan provinsi lampung nomor ex dpd. vii; bukti pt |:||dan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten mesuji; bukti pt |:| surat dpp pdi perjuangan nomor ex dpp vii |perihal penegasan tertanggal juli bukti pt |:||:| surat keputusan nomor pts dpp vii tentang pembebastugasan iwan setiawan dari jabatan sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji; bukti pt |:||tertanggal agustus bukti pt |:| surat dewan pimpinan daerah pdi perjuangan nomor ex dpd. viii perihal tidak mengakui pencalonan atas nama khamamik dan ismail ishak |tertanggal agustus bukti pt |:| peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun |tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah; bukti pt |:| surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mesuji kpu msj vii perihal jawaban surat th hail vii tertanggal juli bukti pt |:|| |dari partai politik dan atau gabungan partai politik| kabupaten mesuji tahun bukti pt |:| surat komisi pemilihan umum kpu msj viii tertanggal agustus perihal pemberitahuan kelulusan bakal calon yang memenuhi syarat; bukti pt |:| tanda terima berkas formulir pendaftaran pasangan |; bukti pt |:| surat komisi pemilihan umum nomor kpu msj ix tertanggal september |perihal jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye pemilukada kabupaten mesuji bukti pt |:|; bukti pt |:||:| berita acara rapat gakkumdu perihal kasus penggunaan||:||h. ismail ishak; bukti pt |:|cd berisi dp4 dan daftar pemilihan tetap dalam pemilukada kabupaten mesuji tahun bukti pt |:| surat keterangan smu bti u xi yang |diterbitkan oleh smu bhinneka tunggal ika yogyakarta atas nama ismail ishak; bukti pt |:| surat keterangan tertanggal agustus yang diterbitkan oleh smp negeri yogyakarta; bukti pt |:| tanda bukti penerimaan laporan panwascam msj ix pemilukada yang |dilakukan oleh yunus ishak dan diterima oleh ahmad selaku panitia pengawas lapangan desa sidomulyo; bukti pt |:| tanda bukti penerimaan laporan panwascam msj ix pemilukada yang |dilakukan oleh iki api dan diterima oleh firdaus |selaku panitia pengawas pemilukada kecamatan mesuji;|slamet, kursi, dan nasib danamin aris dan tulus satria|restu hid dan diterima oleh taufiq efendi selaku| panitia pengawas pemilukada kecamatan rawajitu utara; bukti pt |:| tanda bukti penerimaan laporan panwascam ix tertanggal september |yang dilaporkan oleh azeri dan diterima oleh firdaus| julian selaku panitia pengawas pemilukada kecamatan simpang pematang; bukti pt |:| rekapitulasi pelanggaran pemilukada kabupaten mesuji| tahun bukti pt |:||:| foto pelanggaran pemilukada berupa pembagian beras |yang dilakukan oleh pemohon; bukti pt |:| voucher undangan kampanye imam (iskandar maliki |dan agus setia); bukti pt |:| surat panitia pengawas pemilukada kecamatan rawajitu| utara panwascam rju ix perihal undangan| klarifikasi yang ditandatangani oleh rohimin pd; bukti pt |:| artikel pemberitaan media massa mengenai pelanggaran pemilukada kabupaten mesuji tahun bukti pt |:| berita acara rapat gakkumdu perihal kasus politik |uang oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji tertanggal oktober bukti pt |:|| mesuji atas nama khamamik s.h., dan ismail ishak; bukti pt |:| tanda terima berkas pendaftaran bakal calon bupati |dan calon wakil bupati atas nama khamamik s.h., |dan ismail ishak; bukti pt |:| surat tugas panwascam msj ix perihal laporan rekapitulasi kwk, da kwk, dan pelanggaran pilkada; bukti pt |:|; bukti pt |:| fotokopi surat dpp pdi perjuangan nomor ex dpp ix bukti pt |:| fotokopi surat tugas; bukti pt |:|| alumni bhinneka tunggal ika kabhinti) yogyakartaempat) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari senin, oktober yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: akil hasan saksi bertempat tinggal desa sungai cabai kecamatan mesuji timur; saksi membantah keterangan saksi pemohon yang mengatakan dirinya mengintimidasi harsono;; saksi membawa harsono kepada bawaslu; hadapan bawaslu harsono mengaku membagi uang. tuning alias bagong saksi membantah keterangan saksi pemohon yang menyatakan bahwa dirinya mengintimidasi tasiun; tasiun adalah kepala kampung margojadi; tasiun adalah anggota partai mana saksi merupakan ketua.;; saksi membantah keterangan saksi pemohon yang menyatakan saksi mengintimidasi kepala desa sp bernama trials;;; pasangan calon nomor urut menang kampung sindang sidorahayu; pada tanggal september saudara oko memberi; saksi menerangkan dirinya diintimidasi oleh saudara sastro;;;; saudara perwira merupakan mantan camat;;;; tim nomor mohon do a restu untuk didukung; saat memberi uang saudara june menyampaikan pesan mohon do ;;; pada tanggal september saksi menghadiri acara halaman qur an pesantren caudatus huda; setelah selesai acara saksi mendapatkan jarak dengan gambar pasangan calon nomor urut jama ;eutektik;;;; kampung margahayu pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak; yulianto saksi berasal dari kampung harapan jaya, kecamatan simpang pemakan;;;; pada tanggal september saksi melihat muslimin dan joko berada rumah hadi susanto membagikan uang;;;;; saksi menerima stop map yang berisi contoh surat, kartu buku dan saat keterangan; saksi tidak mencocokkan dengan buku induk;happy berwana saksi adalah wakil kepala sekolah sma bhinneka tunggal ika;;da persidangan hari jumat, oktober mahkamah juga telah mendengar dan menerima keterangan tertulis panwaslukada kabupaten mesuji yang disampaikan oleh faanzir param selaku anggota panwaslukada kabupaten mesuji, yang pada pokoknya menerangkan;; d;;luntuk mendukung keterangannya, panwaslukada kabupaten mesuji melampirkan alat bukti tertulis, yaitu berupa: bukti bawaslu |:| berita acara rapat pleno ba kpu msj vt ii tentang rapat pleno tentang penetapan pasangan calon kepala ||:| berita rapat pleno ba kpu ||:| surat keputusan pts dpp vii |tentang pemecatan adam ishak dari keanggotaan partai demokrasi indonesia perjuangan; bukti bawaslu |:| surat keputusan pts dpp vii |tentang pembebastugasan iwan setiawan, s.e., |dari jabatan sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji; bukti bawaslu |:| amar putusan ptun; bukti bawaslu |:| surat panas km 1x hal: kajian temuan klarifikasi verifikasi ijazah; bukti bawaslu |:| kajian laporan panas km plg lx bukti bawaslu |:| kajian temuan panas km plg ix bukti bawaslu |:| kajian temuan panas km plg ix bukti bawaslu |:| berita acara rapat pleno kajian laporan klarifikasi verifikasi ijazah ismail ishak; bukti bawaslu |:|; bukti bawaslu |:| surat formil lpg viii tentang laporan surat keterangan ijazah; bukti bawaslu |:| surat keterangan smp negeri yogyakarta nomor| bukti bawaslu |:| surat keterangan slip negeri yogyakarta nomor bukti bawaslu |:| surat pengantar dari smp negeri yogyakarta nomor bukti bawaslu |:| surat keterangan dari smp negeri yogyakarta nomor bukti bawaslu |:| surat tanda tamat belajar sekolah dasar atas |nama ismail; bukti bawaslu |:| surat keterangan slip7 yogyakarta nomor bukti bawaslu |:| surat keterangan nomor nomor tidak jelas |tertera) atas nama ismail ishak, bertanggal november bukti bawaslu |:| kartu buku atas nama ismail ishak, tertanggal desember bukti bawaslu |:| npp atas nama ismail ishak, nomor bukti bawaslu |:| surat keterangan catatan kepolisian nomor sick yasmin vii ditintelkam; bukti bawaslu |:| ktp atas nama ismail ishak nomor bukti bawaslu |:| kartu keluarga atas nama ismail ishak nomor bukti bawaslu |:| kutipan akta kelahiran atas nama ismail ishak nomor d tb bukti bawaslu |:| penerimaan laporan panwaslukada kabupaten mesuji plg l viii bukti bawaslu |:| ktp atas nama habib roti nomor bukti bawaslu |:| ktp atas nama suwardi nomor bukti bawaslu |:| surat keterangan slip negeri yogyakarta nomor bukti bawaslu |:| keterangan ahli bawah sumpah atas nama juri, anggota kpud kabupaten mesuji; bukti bawaslu |:| berita acara klarifikasi atas nama juri, anggota kpud kabupaten mesuji model kwk);| bukti bawaslu |:| keterangan ahli dibawah sumpah novi ramadhan,| ketua pokja pencalonan kepala daerah kabupaten| mesuji model .b. kwk); bukti bawaslu |:| berita acara klarifikasi novi ramadhan, ketua| pokja pencalonan kepala daerah kabupaten mesuji model kwk); bukti bawaslu |:| surat keterangan sma bhinneka tunggal ika yogyakarta atas nama dra. wiki sriwuryanti; bukti bawaslu |:| surat keterangan sma bhinneka tunggal ika yogyakarta atas nama happy permana; bukti bawaslu |:| surat keterangan sma bhinneka tunggal ika yogyakarta atas nama agus bantaran budraharjo;| bukti bawaslu |:|; bukti bawaslu |:| berita acara klarifikasi wiki sriwuryani model kwk); bukti bawaslu |:| keterangan ahli bawah sumpah happy permana| model .b. kwk); bukti bawaslu |:| berita acara klarifikasi happy permana, model kwk); bukti bawaslu |:| keterangan ahli bawah sumpah agus bantaran model .b. kwk); bukti bawaslu |:| berita acara klarifikasi agus bantaran model kwk); bukti bawaslu |:| keterangan ahli bawah sumpah suharno, kepala sekolah smpn yogyakarta model .b.| |kwk); bukti bawaslu |:| berita acara klarifikasi suharno, kepala sekolah smpn yogyakarta model kwk); bukti bawaslu |:| keterangan ahli bawah sumpah sugiarto, staf| tata usaha smpn yogyakarta model .b. |kwk); bukti bawaslu |:| berita acara klarifikasi sugiarto, staf tata usaha smpn yogyakarta model kwk); bukti bawaslu |:||:| berita acara integrasi suharno, tertanggal september bukti bawaslu |:| berita acara integrasi sugiarto tertanggal september bukti bawaslu |:| berita acara integrasi happy permana |tertanggal september bukti bawaslu |:| berita acara integrasi wiki sriwuryanti |tertanggal september bukti bawaslu |:| berita acara integrasi agus bantaran |tertanggal september bukti bawaslu |:| berita acara rapat pleno anggota kpu ba kpu msj x bukti bawaslu |:| kajian laporan panas km lpg x bukti bawaslu |:| hasil penelusuran panas terhadap form terhadap hasil perhitungan suara oleh kpu. menimbang bahwa pada persidangan hari senin, oktober mahkamah juga telah mendengar keterangan dewan pimpinan pusat dpp) partai demokrasi indonesia perjuangan pdi perjuangan) yang diwakili oleh wakil sekretaris jenderal dpp pdi perjuangan, ir. hasta kristiyanto, m.m. dan wakil ketua dewan pimpinan daerah dpd) pdi perjuangan provinsi lampung, drs. tulus purnomo wibowo, yang pada pokoknya menerangkan; saksi merupakan penanggung jawab dan pimpinan des pilkada pdip;;;;;;;;;;;;;;;;; saksi menegaskan bahwa pihaknya hanya merupakan pelaksana dari kebijakan dpp partai; pada tanggal juni dpp partai telah mengeluarkan rekomendasi untuk saudara ruswandi dan pariaman; pada tanggal juli saksi saksi diminta oleh dpd untuk menyerahkan rekomendasi tanggal juni tersebut;;; ada aspirasi dari dpc untuk mengganti pasangan calon; pada tanggal juli dikeluarkan rekomendasi baru yang mengganti pasangan calon. menimbang bahwa dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan memberikan keterangan tertulis yang disampaikan kepada kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober sebagai berikut: pokok bahwa sdr.dr. tulus purnomo dan sdr.dr.;idr.dr.dr.dr.;dr.dr. ;;;;;esujidan keputusan memohon;salah objek da;; bahwa petit permohonan pemohon terkait dengan sengketa hasil perolehan suara pemilukada, yaitu pemilukada kabupaten mesuj;;esuji sebagaimana tercantum dalam(vide bukti bukti bukti ptitetapkan oleh memohon pada hari senin, tanggal oktober (vide bukti bukti bukti pt sedangkan permohonan keberatan terhadap ketetapan memohon qkamis, tanggal oktober dengan nomor php.d ;lasa, oktober hari rabu oktober dan terakhir hari kamis okto; menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan q;jumat, oktober bahwa mahkamah telah mendengarkan keterangan (sepuluh) orang saksi dan seorang ahli prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., m.h., llm., bawah sumpah yang diajukan pemohon pada persidangan hari jumatdengar danesuji yang diwakili oleh anggotanya, faanzir param; bahwa memohon tidak mengajukan keterangan saksitelah mendengarkan keterangan (dua puluh dua) orang saksi bawah sumpah yang diajukan oleh pihak terkait pada persidangan hari senin,senin, oktober telah mendengar keterangan dewan pimpinan pusat partai demokrasi perjuangan yang diwakili; bahwa pihak terkait telah mengajukan bukti tambahan yaitu bukti pt dan bukti pt yang diserahkan luar persidangan yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah pada hari senin, oktober bahwa mahkamah telah menerima dan membaca kesimpulan dari pemohon, memohon, dan pihak terkait yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, oktober bahwa pihak terkait telah mengajukan dokumen surat terkait perkara quo dan bukti tambahan yaitu bukti pt yang diserahkan luar persidangan yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, oktober bahwa pihak terkait mengajukan keterangan tertulis dpp pdi perjuangan yang diserahkan luar persidangan yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah pada hari rabu, oktoberq;, bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum, bersifat ilusi, dan kontradiktif; dalamukada kabupaten mesuji tahun dimulai tanggal juli dan selesai tanggal mei pada juli gabungan partai politik yang terdiri dari pdi perjuangan dan pdkerdasarkan hasil pemilu legislatif tahun anggota dprd kabupaten mesuji berjumlah orang. apabila partai politik atau gabungan partai politik akan mengusung pasangan calon, minimal harus memiliki kursi atau setara dengan empat orang anggota dprd kabupaten mesuji. pdi perjuangan yang memiliki tiga kursi bergabung dengan pdk yang memiliki dua kursi, sehingga gabungan dua partai politik tersebut memiliki kursi dprd kabupaten mesuji, sehingga memenuhi persyaratan minimal pada saat mendaftarkan pasangan calon khamamik ismail ishak, pdi perjuangan dan pdk menyerahkan surat pencalonan nomor k pdip pdk vii model b kwk.kpu) dengan disertaiyang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dpc pdi perjuangan (vide bukti pada saat mendaftarkan pasangan calon khamamik ismail ishak kpu kabupaten mesuji, adam ishak dan iwan setiawan menyerahkan surat keputusan kepengurusan dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji periode tahun s.d.fuad abdullah dan ilham purnomo menyerahkan surat keputuspada juli dpd pdi perjuangan provinsi lampung mengirimkan surat nomor ex dpd. vii yangpoin surat dpd pdi perjuangan provinsi lampungjuli memohon tidak pernah menerima surat dari pdi perjuangan yang pada pokoknyabagaimana sebelumnya telah dinyatakan dalam surat nomor ex dpd. vii quo; perjuangan dan pdk kabupaten mesuji yang perjuangan kabupaten mesuji hanya mendaftarkan pasangan calon khamamik ismail ishak; padapasangan calon ruswandi hasan pariaman telah memenuhi syarat minimal jumlah dukungan kursi anggota dprd karena didukung oleh gabungan enam partai politik dengan jumlah kursi dprd kabupaten mesuji yaitu, pkb, ppen, partai pelopor, partai hanura, partai gerindra, dan partai demokrat, dan tidak melampirkan rekomendasi dari dpp pdi perjuangan serta tidak mengikutsertakan pdi perjuangan sebagai partai pengusung (vide bukti terhadap putusan pengadilan tata usaha negara bandar lampung perkara nomor:dan bukti bahwa terhadap dalil pemohon quo, pihak terkait pada pokoknya membantah, sebagai berikut: dpc pdi perjuangan kabupateersebut diperoleh dua nama bakal calon bupati atas nama ruswandi hasan dan ismail ishak, sementara untuk bakal calon wakil bupati diperoleh satu nama yaitu pariaman,eriode (vide bukti pt proses atas belum memenuhi syarat minimum empat bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati sebagaimana diatur dalam surat ketetapan nomor a tap dpp v quo, sehingga proses penjaringan dan penyaringan diperpanjang. namun pada akhirnya tetap tidak dapat mencapai syarat minimum tersebut (vide bukti pt dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji kemudian menyerahkan nama nama bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut kepada dpd pdi perjuangan provinsi lampung yang kemudian diserahkan kepada dpp pdi perjuangan yang pada akhirnya menerbitkan surat rekomendasi nomor in dpp vi bertanggal juni yang pada pokoknyapt surat rekomendasi nomor in dpp vi quo yang diterbitkan pada juni diterima oleh dpd pdi perjuangan provinsi lampung pada juli kemudian baru diterima oleh dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji pada juli sementara batas waktu pendaftaran bakal pasangan calon adalah juli segenap jajaran dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji dan kader partai se kabupaten mesuji mengadakan rapat internal yang (vide bukti pt selain pertimbangan keberatan atas, dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji juga berkeberatan karena ruswandi hasan dan pariaman bukan merupakan kader internal pdi perjuangan. selain itu, saat surat rekomendasi dari dpp pdi perjuangan diterbitkan, ruswandi hasan masih menjabat sebagai pejabat bupati pj) mesuji dan baru diberhentikan oleh menteri dalam negeri pada juli (vide bukti pt surat nomor in dpc vii quo diterima oleh dpp pdi perjuangan pada juli dan segera direspon dengan mengutus wakil sekretaris jenderal hasta cristiano dan ketua badan bantuan hukum dan advokasi pdi perjuangan, arteria dahlan, yang pada juli menggelar rapat dengan pengurus dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji rumah sakit griya media kabupaten tulang bawang. hasilnya, dpp pdi perjuangan menerbitkan surat nomor in dpp vii tertanggal juli yang pada pokoknya menginstruksikan kepada dpd pdi perjuangan provinsi lampung untuk melakukan klarifikasi kepada ruswandi hasan dan pariaman (vide bukti pt hasil tindak lanjut dari surat nomor in dpp vii quo pada pokoknya adalah: (i) ruswandi hasan tidak mengakui pdi perjuangan sebagai partai yang akan mengurungnya dengan tidak ditandatanganinya kesepakatan komitmen politik; (ii) ismail ishak sedang berstatus sebagai terdakwa, namun tidak terhalang oleh huruf kemudian dpc dan dpd pdi perjuangan melakukan komunikasi dengan pihak khamamik ismail ishak, sehingga pada juli dpc pdi perjuangan mendaftarkan pihak terkait kepada memohon, sementara dpd pdi perjuangan menerbitkan surat nomor in dpd. vii tertanggal juli yang pada pokoknya mengusulkan pencabutan rekomendasi terhadap ruswandi hasan pariaman dan menerbitkan rekomendasi baru terhadap khamamik ismail ishak. pada hari dan tanggal yang sama pula, juli dpp pdi perjuangan menerbitkan surat nomor in dpp vii yang pada pokoknya menyetujui rekomendasi dpd pdi perjuangan quo (vide bukti pt dan bukti pt memang benar dpd pdi perjuangan menerbitkan surat nomoryang paddan huruf dan paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran. surat tersebut diterbitkan semata sebagai instrumen kontrol karena masih menunggu komitmen politik walaupun rekomendasi kepada pihak terkait telah diterbitkan (vide bukti pt pada juli dpp pdi perjuangan menerbitkan surat nomor in dpp vii sebagai respon dari surat dpc pdi perjuangan nomor in dpc vii tertanggal juli quo, yang esensinya akan mempertimbangkan penerbitan rekomendasi kepada pasangan calon ruswandi hasan pariaman karena tidak dapat menunjukkan komitmen politiknya kepada pdi perjuangan (vide bukti pt pada juli memohon mengirim surat nomor kpu msj vii sebagai jawaban terhadap surat dpd pdi perjuangan nomor ex dpd. vii tertanggal juli quo, yang pada pokoknya memohon menerima pencalonan pihak terkait dan akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual (vide bukti pt pada juli diselenggarakan rapat dpp pdi perjuangan dengan berdasarkan pada surat dpp pdi perjuangan nomor in dpp vii tertanggal juli quo, juncto surat dpp pdi perjuangan nomor in dpp vii tertanggal juli quo, juncto surat dpd pdi perjuangan nomor ex dpd. vii tertanggal juli quo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan rekomendasi atas nama ruswandi hasan pariaman, diusulkan untuk tetap mendukung pihak terkait yang sudah didaftarkan oleh dpc pdi perjuangan, dengan menyempurnakan komitmen politik dengan pihak terkait; pada juli terjadi pertemuan antara memohon, dpd pdi perjuangan provinsi lampung, dan panwaslukada kabupaten mesuji yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pertemuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang mendapat rekomendasi dari dpp pdi perjuangan adalah pasangan calon ruswandi hasan pariaman dan status ketua dan sekretaris dpc pdi perjuangan mesuji adalah sah ketika mendaftarkan pihak terkait (vide bukti pt terkait pemecatan terhadap ketua dpc pdi perjuangan adam ishak dan pembebastugasan sekretaris dpc pdi perjuangan iwan setiawan tertanggal juli dikarenakan mereka telah mendahului rekomendasi tertulis dpp pdi perjuangan (vide bukti pt s.d. bukti pt pada juli memohon mengirim surat nomor kpu msj viii yang ditujukan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati mesuji yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan verifikasi faktual terhadap berkas pasangan calon tersebut dari s.d. juli (vide bukti pt pada agustus memohon menetapkan pihak terkait sebagai pasangan calon peserta pemilukada sebagaimana tertuang dalam keputusan memohon nomor sk kpu msj viii quo (vide bukti pt pada agustus dpd pdi perjuangan mengeluarkan surat nomor ex dpd. viii yang ditujukan kepada memohon yang pada pokoknya menyatakan tidak mengakui pencalonan pihak terkait. surat tersebut semata dikeluarkan karena dpd pdi perjuangan belum mendapat rekomendasi dari dpp pdi perjuangan dan sekaligus sebagai instrumen kontrol karena belum memperoleh komitmen politik pihak terkait secara tertulis (vide bukti pt sebagai tindak lanjut sekaligus fungsi kontrol karena belum memperoleh komitmen politik dari pihak terkait, pada agustus dpp pdi perjuangan menggugat memohon ptun bandar lampung yang pada pokok, sebagaimana register perkara nomor ptun bl; pada september komitmen politik pihak terkait telah diserahkan dpp pdi perjuangan; pada september dpp pdi perjuangan mengeluarkan surat nomor ex dpp ix yang ditujukan kepada ketua pengadilan tata usaha negara bandar lampung, perihal pencabutan perkara nomor ptun bl. namun, karena prosedur birokrasi yang harus ditempuh oleh masing masing instansi, baik dpd pdi perjuangan maupun ptun bandar lampung, maka pada september keluar putusan ptun bandar lampung nomor ptun bl yang tidak menyertakan pertimbangan surat dpp pdi perjuangan quo, menjadikan substansi putusan tersebut pada pokoknya menyatakan membatalkan kepesertaan pihak terkait; pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan pada september sedangkan putusan ptun bandar lampung nomor ptun bl. quo dikeluarkan september hal iniyatakan bahwa demi kepastian hukum,; bahwa mahkamah telah, keterangan dpp pdi perjuangan, keterangan dpd pdi perjuangan, dan keterangan ahli dari pemohon, prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., m.h., llm., yang pokok pokok keterangannya telah tercantum pada bagian duduk perkara: bahwa berdasarkan hal hal yang telah tersebut atas, dan setelah memeriksa dengan saksama alat alat bukti yang diajukan para pihak atas beserta fakta fakta persidangan, mahkamah mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: bahwa berdasarkan surat keputusan memohon nomor kpu msj ii, bertanggal maret dan lampiran surat keputusan memohon nomor kpu msj iesuji tahun putaran satu putaran), bertanggal maret ditetapkan bahwadibuka pada s.d. juli (tujuh hari) (vide bukti pt bahwa berdasarkan formulir model b kwk.kpu partai politik perihal surat pencalonan nomor: k pdip pdk vii bertanggal juli pdi perjuangan (melalui ketua dpc pdi perjuangan adam ishak dan sekretaris dpc pdi perjuangan iwan setiawan) dan pdk (melalui ketua dpk pdk fuad abdullah dan sekretaris dpk pdk ilham purnomo) mengusung1 kwk.kpu partai politik, bertanggal juli perihalpdi perjuangan dan pdk sepakat untuk mengajukan2 kwk.kpu partai politik, bertanggal julipdi perjuangan danvide huruf juncto bahwa dpd pdi perjuangan provinsi lampung mengirim surat nomor ex dpd. vibertanggal juli yang pada angka suratpaling lambat (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran. (vide bukti bukti bukti ptterkait adanya konflik internal dalam pdi perjuangan perihal tarik ulur dukungan kepada pasangan calon ruswandi hasan pariaman pasangan calon nomor urut atau kepada pasangan calon khamamik ismail ishak pasangan calon nomor urut pihak terkait) akibat belum tercapainya komitmen politik dari kedua pasangan calon tersebut, mahkamah sependapat dengan ahli dari pemohon, prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., m.h., llm., yang mendasarkan keterangannya pada nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang partai politik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga art) partai politik yang bersangkutan, dan penetapan rekrutmen tersebut dilakukan dengan keputusan partai politik sesuai dengan dan art. sementara terhadap memohon selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, memohon memang tidak dapat melakukan pemahaman terhadap siapa pun dan semua proses pencalonan harus dinilai secara objektif terlepas dari kepentingan salah satu pasangan calon; bahwa angka surat ketetapan dpp pdi perjuangbertanggal mei menyatakan,bukti pt bahwa berdasarkan suratpihak terkait dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada quo (vide bukti bukti bukti pt bahwa setelah ditetapkannya pihak terkait sebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten mesuji tahun berdasarkan alat alat bukti yang diajukan baik oleh pemohon, memohon, dan pihak terkait, meskipun terdapat keberatan yang diajukan oleh dpp dan dpd pdi perjuangan terhadap pihak terkait, namun mahkamah menemukan fakta bahwa sama sekali tidak terdapat bukti hukum bahwa pdi perjuangan secara resmi mencabut dukungannya terhadap pasangan calon pihak terkait; bahwa terhadap surat keputusan memohon nomor sk kpu msj viii quo sepanjang mengenai pihak terkait, dpp pdi perjuangan mengajukan gugatan ptun bandar lampung dan dikabulkan, berdasarkan putusan nomor ptun bl., bertanggal september (vide bukti bahwa terhadap putusan ptun bandar lampung nomor ptun bl quo, pada oktober memohon mengajukan banding (vide bukti bahwa terhadap putusan ptun bandar lampung nomor ptun bl quo, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa putusan ptun bandar lampung nomor ptun bl quo hanya menimbulkan hubungan hukum antara pdi perjuangan dan pasangan calon nomor urut bahwa pasca putusan ptun quo, selaku pengusung calon, pdi perjuangan mempunyai hak untuk mengajukan atau tidak mengajukan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon yang didukung oleh pdi perjuangan; penggunaan hak itu hanya mencerminkan jika pdi perjuangan menyampaikan kepada memohon untuk mematuhi putusan ptun quo. artinya, pdi perjuangan mengeksekusi putusan ptun quo, yang berarti pdi perjuangan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh hubungan hukum antara pasangan calon nomor urut dan dpp pdi perjuangan. apabila pdi perjuangan tidak menyampaikan maksud tersebut, artinya, pdi perjuangan melepaskan haknya untuk mencalonkan pasangan calon nomor urut selaku pemegang hak untuk mencalonkan pasangan calon nomor urut dan adanya putusan ptun quo, pdi perjuangan justru tidak bermaksud agar putusan ptun tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu dengan cara mendaftarkan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon yang diajukan oleh pdi perjuangan dalam pemilukada kabupaten mesuji quo. hal demikian sesuai dengan keterangan yang disampaikan pada persidangan hari senin, oktober yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan yang diajukan ptun bandar lampung saat itu adalah sebagai bentuk mekanisme kontrol dari dpp pdi perjuangan kepada pihak terkait karena belum tercapainya komitmen politik antara kedua belah pihak. namun, setelah komitmen politik tersebut tercapai, pada september sehari sebelum keluarnya putusan ptun quo, dpp pdi perjuangan telah mengirimkan surat kepada ketua ptun bandar lampung perihal pencabutan gugatan perkara nomor ptun bl quo, yang karena adanya prosedur birokrasi yang harus dilalui baik dpp dan dpd pdi perjuangan maupun ptun bandar lampung, menyebabkan proses pencabutan gugatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ptun quo; hal lain yang menguatkan bahwa pdi perjuangan melepaskan haknya untuk mencalonkan pasangan calon nomor urut adalah bahwa berdasarkan formulir model b kwk.kpu partai politik, formulir model b1 kwk.kpu partai politik, dan formulir model b2 kwk.kpu partai politik, pdi perjuangan tidak mencalonkan pasangan calon nomor urut tetapi pasangan calon nomor urut dicalonkan oleh partai karya peduli bangsa pkb), partai peduli rakyat nasional ppen), partai pelopor, partai hati nurani rakyat hanura), partai gerakan indonesia raya gerindra), dan partai demokrat (vide bukti pada saat proses ptun bandar lampung sedang berjalan hingga keluarnya putusan ptun quo, pdi perjuangan juga belum pernah secara formal kepada memohon mengajukan pencabutan dukungan terhadap pihak terkait; bahwa terhadap adanya keberatan dari pemohon perihal keberadaan kuasa hukum pihak terkait, yaitu arteria dahlan, s.t., s.h. dan aprilliati s.h., karena juga menjadi penggugat dalam perkara ptun bandar lampung nomor ptun bl quo, yang saat itu pihak terkait adalah sebagai tergugat intervensi, sehingga menurut pemohon, telah terjadi pelanggaran kode etik advokat, mahkamah berpendapat sebagai berikut: terhadap arteria dahlan dan aprilliati baik saat menjadi kuasa hukum pihak terkait saat berbicara mahkamah konstitusi maupun saat menjadi kuasa hukum penggugat ptun bandar lampung, sejatinya tetaplah sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan dpp pdi perjuangan; pada saat berbicara ptun, arteria dahlan dan aprilliati menjadi kuasa hukum dpp pdi perjuangan melawan kpu kabupaten mesuji. sedangkan dalam kasus quo mahkamah konstitusi, arteria dahlan dan aprilliati adalah selaku kuasa hukum pihak terkait yang menjadi pasangan calon yang ditetapkan dan diajukan oleh dpp pdi perjuangan, yang saat berperkara ptun bandar lampung menjadi tergugat intervensi. terhadap hal tersebut, menurut mahkamah, tidak ada conflict interest yang muncul antara pemohon, memohon, dan pihak terkait dalam sengketa mahkamah konstitusi. persoalan tersebut baru akan timbul jika arteria dahlan dan aprilliati pernah menjadi kuasa hukum pemohon dalam perkara quo, kemudian menjadi kuasa hukum pihak lawan dari pemohon; kalaupun pemohon akan mempersoalkan hal ini sebagai persoalan kode etik, hal tersebut sepenuhnya menjadi hak dari pemohon dan menjadi wewenang sepenuhnya dari organisasi advokat mana masing masing kuasa hukum bernaung, untuk menyelesaikannyabahwa terhadap dalil pemohon quo, memohon pada pokoknya membantah, sebagai berikut:intinya menyatatertanggal juli, pada juli tim diterima dra. happy permana selaku wakil kepala sekolah urusan kurikulum sma bhinneka tunggal ika yogyakarta dan menerangkan bahwa memang benar yang bernam[vide surat keterangan nomor sma.bti s. vii bertanggal juli (vide bukti calon wakil bupati ismail ishak, dalam dokumen pencalonannya,dikeluarkannya surat keterangan tersebutdua kasus dugaan penyalahgunaan apbd kabupaten tulang bawang ta. [vide surat perintah penyidikan ajari menggali nomor: print fd.l bertanggal januari dan akan dilimpahkan pengadilan negeri menggali. surat keterangan ini diberikan untuk keperluan persyaratan pencalonan bupati kabupaten mesuji yang berlaku sejak tanggal juli sampai dengan tanggal januari yang ditandatangani komisaris besar polisi drs. buono sandi, s.h., hum, nrp (vide bukti calon wakil bupati ismail ishak, dalam dokumen pencalonannya, juga melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri kelas menggali tulang bawang nomor: w9. di. hd. yang menerangkan bahwaismail ishak saat ini masih dalam penyidikan tahap duayang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri menggali elly noeryasmien, s.h. (vide bukti huruferdasarkan surat keterangan dari kepolisian dan surat keterangan dari pengadilan negeri, atasdan mengajukan bukti pt bukti pt dan keterangan saksi wiki sri suryadi, saksi agus bantaran, dan saksi happy permana;; . dst; . dst;;qqq; bahwa berdasarkan bukti bukti atas, seandainya pun dalil pemohon qbahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan (vide bukti baik memohon dan pihak terkait pada pokoknya juga mengakui kebenaran dalil dimaksud (vide bukti dan bukti bahwa terhadap dalil pemohon atas, berdasarkan alat alat bukti yang diajukan baik oleh pemohon dan memohon, memang benar bahwa pihak terkait atas nama ismail ishak mempunyai catatan kriminal yang masih dalam proses penyidikan tahap ke (dua) kasus dugaan penyalahgunaan apbd kabupaten tulang bawang tahun anggaran. dan akan dilimpahkan pengadilan negeri menggali. terhadap hal tersebut, mahkamah berpendapat bahwa status pihak terkait tersebut masih berada dalam koridor asas praduga tak bersalah,terhadap dugaan perkara tindak pidana korupsi quo akan ditentukan melalui putusan badan peradilan yang memperoleh hukum tetap dan mahkamah bukanlah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menghadiriota tomohon tahun bertanggal septemberdikesampingkan;bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan keterangan saksi dwi sudaryanto, saksi harsono, saksi muji ikhsan, saksi anak sukarno, saksi dian sugianto, saksi tri bakso, saksi tasiun, saksi romli, saksi bagimu sastro, dan saksi suwardi, yang keterangan masing masing telah tercantum pada bagian duduk perkara; bahwa terhadap dalil pemohon quo, pihak terkait pada pokoknya membantah dengan menyatakan kalaupun dalil pemohon benar adanya, hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada panwaslukada. pemohon baru mengklaim telah terjadi pelanggaran tersebut ketika mengetahui perolehan suaranya kalah oleh pihak terkait. sebaliknya, pihak terkait justru mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon berupa praktik politik uang; bahwa untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan keterangan saksi akil hasan, saksi tuning alias bagong, saksi barus, saksi joko montero, yang keterangan masing masing telah tercantum pada bagian duduk perkara, serta mengajukan bukti pt s.d. bukti pt yang pada pokoknya berupa tanda bukti penerimaan laporan oleh panwascam yang isinya menunjukkan bahwa pemohon telah melakukan pelanggaran dalam pemilukada quo; bahwa terhadap dalil pemohon dan bantahan pihak terkait atas, serta keterangan saksi saksi pemohon yang telah dibantah oleh keterangan saksi saksi pihak terkait, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan apa yang dinyatakan dalam perbaikan permohonannya, pemohon menjelaskan adanya pelanggaran berupa intimidasi yang dilakukan oleh pihak terkait kecamatan mesuji, khususnya terhadap sdr. dwi sudaryanto dan sdr. harsono quo, dan pemohon sama sekali tidak menjelaskan dengan detail perihal adanya pelanggaran pelanggaran lain, selain apa yang dialami oleh kedua orang tersebut. namun, dalam keterangan saksi saksi lainnya yang diajukan oleh pemohon, pada pokoknya mereka juga menerangkan adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi kecamatan mesuji yang dilakukan oleh pihak terkait; bahwa terhadap keterangan saksi dari pemohon, yaitu dwi sudaryanto dan harsono yang secara eksplisit tercantum dalam dalil pemohon quo, sebagaimana telah dibantah oleh keterangan saksi dari pihak terkait yaitu akil hasan, mahkamah menemukan fakta, bahwa kalaupun dalil pemohon dan keterangan kedua saksi dari pemohonkejadian dua tempat tersebut dapat membawa pengaruh signifikan bagi perolehan masing masing pasangan calon, khususnya antara pemohon dan pihak terkait yang terpaut suara (vide bukti bukti bukti pt karena berdasarkan fakta persidangan, meskipun pihak terkait terkait memenangi perolehan suara tps tempat tinggal sdr dwi sudaryanto, namun pihak terkait justru kalah dan pemohon lah yang menjadi pemenang tps tempat tinggal sdr. harsono; bahwa terhadap keterangan saksi saksi dari pemohon yaitu saksi muji ikhsan, saksi anak sukarno, saksi dian sugianto, saksi tri bakso, saksi tasiun, saksi bagimu sastro, dan saksi suwardi, mahkamah menemukan fakta, bahwa pada pokoknya para saksi menerangkan adanya intimidasi dari pihak terkait, namun pada kenyataannya, justru terungkap bahwa pemohon lah yang memenangi perolehan suara tps tps tempat tinggal para saksi tersebut, kecuali tps tempat saksi suwardi tinggal. namun keterangan dari saksi suwardi juga tidak dapat meyakinkan mahkamah bahwa kejadian tersebut membawa pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon; bahwa mahkamah mengesampingkan keterangan saksi romli mengenai adanya dua orang yang memilih dua kali, karena selain tidak jelas kepada siapa suara tersebut diberikan, keterangan saksi romli tersebut juga tidak sesuai dengan dalil dalil pemohon terkait intimidasi quo; bahwa meskipun terhadap dalil pemohon quo, pihak terkait telah mengajukan bantahan yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi dan alat alat bukti tertulis yang pada pokoknya berusaha membuktikan bahwa pemohon lah sebagai pihak yang melakukan pelanggaran, namun dengan mendasarkan pada keterangan saksi saksi dari pemohon quo sebagaimana telah dipertimbangkan oleh mahkamahpelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilukada kabupaten mesuji tahun yang dilaksanakan pada september tps yang ada kabupaten mesujitidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa saksi pemohon tidak mendapat tps, karena setiap ternyata ditandatangani oleh saksi pemohon. apabila saksi pemohon tidak mendapat tps, maka seharusnynamuns.d. bukti rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada oktober yang bertempat halaman kantor kpu kabupaten mesuji,, dan seluruh saksi pasangan calon. pada rapat tersebut. kemudian, pada oktober memohon menetapkan pihak terkait sebagai calon bupati dan calon wakil bupati terpilih dalam pemilukada kabupaten mesuji tahun (vide bukti dan bukti(vide bukti pt s.d. bukti pt bahwa terhadap dalil pemohon dan bantahan memohon sertamenyatakan formulir model desa harapan mukti, kecamatan tanjung raya, diganti dan atau di tip ex (dimungkinkan diganti atau diubah)berupa formulir model da kwk.kpu kecamatan tanjung rayaharapan mukti, kecamatan tanjung raya yang ditandatangani oleh ketua kpps bernama dadang sholihin dan terdapat stempel tps kampung harapan mukti. namun pada lampiran model c1 kwk.kpu halaman berikutnya, yang tertera adalah tps (satu) desa harapan mukti, kecamatan tanjung raya, yang diketuai oleh suparno; berdasarkan dalil dan bukti quo, menurut mahkamah, pemohon tidak dapat mendalilkan dan membuktikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan diganti dan atau di tip ex tersebut, apakah yang diganti dan atau di tip ex tersebut adalah nama dari penyelenggara kpps, tps, ataukah hasil perolehan suara masing masing pasangan calon tps tersebut. terlebih lagi, pemohon hanya menyertakan rekapitulasi perolehan suara tps saja. pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah kejadian dimaksud terjadi tps ataukah tps desa harapan mukti, kecamatan tanjung raya. mahkamah juga tidak menemukan adanya bagian yang diganti dan atau di tip ex dari bukti tersebut. kalaupun dalil pemohon benar adanya, pemohon tetap tidak dapat membuktikan berapa perolehan suara masing masing pasangan calon yang benar menurut pemohon; bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan formulir model desa keagungan dalam, kecamatan tanjung raya, tps yang berbeda akan tetapi hasil perhitungannya sama dan petugasnya samaquokeagungan dalam, kecamatan tanjung raya, yang ditandatangani oleh ketua kpps bernama abdullah dan terdapat stempel tps kampung keagungan dalam. namun pada lampiran model c1 kwk.kpu halaman berikutnya tidak tertera nama dan nomor tps, nama desa kelurahan, dan nama kecamatan, sedangkan pada lampiran model c1 kwk.kpu berikutnya, tertera tps desa kelurahan keagungan dalam, kecamatan tanjung raya; berdasarkan bukti quo, mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat dua lampiran model c1 kwk.kpu yang tertera nama tps dan yang tidak tertera nama tps, dengan isi rekapitulasi perolehan suaranya sama dan nama penyelenggara, nama saksi, beserta tanda tangan masing masing adalah sama. namun, menurut mahkamah, bukti quo, tidak cukup untuk membuktikan kebenaran dalil pemohon quo karena selain ketidaksamaan antara halaman pertama formulir model dengan halaman berikutnya yaitu lampiran formulir model c1, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa lampiran model yang tidak tertera nama tps tersebut adalah bukan perolehan suara tps keagungan dalam, dan pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa lampiran model yang tidak tertera nama tps tersebut telah dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan suara oleh memohon yang pada akhirnya membawa pengaruh terhadap perubahan perolehan suara yang signifikan bagi masing masing pasangan calon. kalaupun dalil pemohon quo benar adanya, justru hal tersebut sebenarnya menguntungkan pemohon karena berdasarkan kedua lampiran formulir model tersebut, perolehan suara pemohon lebih banyak dari perolehan suara pihak terkait; bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat, pemohon mengajukan bukti berupa lampiran formulir model c1 kwk.kpu tps desa kelurahan talang batu, kecamatan mesuji timur dan lampiran model da a.kwk.kpu desa kelurahan talang batu, kecamatan mesuji timur; memohon mengajukan bukti berupa formulir model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu se kecamatan mesuji timur dan bukti berupa formulir model da kwk.kpu, lampiran model da .kwk.kpu, dan lampiran model da a.kwk.kpu kecamatan mesuji timur; pihak terkait mengajukan bukti pt berupa formulir model da kwk.kpu, lampiran model da .kwk.kpu, formulir model da3 kwk.kpu, lampiran model da a.kwk.kpu kecamatan mesuji timur, dan berita acara bertanggal september yang ditandatangani oleh ketua ppk mesuji timur nur agus salim dan saksi saksi pasangan calon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan mesuji timur berjalan lancar, aman, transparan, dan tidak ada kejanggalan serta kejadian khususbukti yaitu lampiran formulir model c1 kwk.kpu tps quo, pemohon memperoleh suara, sedangkan pihak terkait memperoleh suara. namun, berdasarkan bukti yaitu lampiran model da a.kwk.kpu desa kelurahan talang batu quo, perolehan suara pemohon tps quo tetap suara, sedangkan pihak terkait menjadi suara atau berkurang (enam). seharusnya, jika perolehan suara pihak terkait berkurang enam suara, maka total perolehan suara pihak terkait desa kelurahan talang batu adalah suara, bukan suara sebagaimana tertera dalam bukti quo; berdasarkan bukti bukti pt yaitu berupa da a.kwk.kpu desa kelurahan talang batu quo, tps quo, pemohon memperoleh suara dan pihak terkait memperoleh; berdasarkan bukti bukti quo atas, ditemukan fakta bahwa terjadi perbedaan penulisan angka dari menjadi sebagaimana tercantum dalam bukti berupa lampiran model da a.kwk.kpu desa kelurahan talang batu, khususnya tps ditemukan fakta pula, bahwa tps quo, perolehan suara pemohon lebih banyak dari perolehan suara pihak terkait. andaikan pun dalil dan bukti pemohon benar, justru pemohon menjadi pihak yang diuntungkan karena perolehan suara pemohon tetap, sedangkan pihak terkait menjadi dirugikan karena perolehan suaranya berkurang enam suara; bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan dalam formulir model desa pangkal mas mulya, kecamatan mesuji timur, pemohon memperoleh suara, namun dalam rekapitulasi perolehan suara desa pangkal mas mulya, pemohon mendapatkan suara, pemohon mengajukan bukti berupa lampiran model c1 kwk.kpu tps desa kelurahan pangkal mas mulya, kecamatan mesuji timur dan lampiran model da a.kwk.kpu desa kelurahan pangkal mas mulya, kecamatan mesuji timur; memohon mengajukan bukti dan bukti quo, sedangkan pihak terkait mengajukan bukti pt quo. sedangkan, berdasarkan bukti yaitu lampiran model da a.kwk.kpu quo, pemohon memperoleh suara dan pihak terkait memperoleh suara;; berdasarkan bukti bukti bukti pt yaitu lampiran model da a.kwk.kpu khususnya tps quo, pemohon memperoleh suara dan pihak terkait memperoleh suara. berdasarkan lampiran model da a.kwk.kpu desa kelurahan pangkal mas mulya quo, total perolehan suara pemohon adalah suara dan pihak terkait adalah suara; berdasarkan bukti bukti quo, ditemukan adanya perbedaan pencantuman perolehan suara dalam lampiran formulir model c1 kwk.kpu tps quo yaitu antara bukti yang mencantumkan pemohon memperoleh suara dan pihak terkait memperoleh suara, sedangkan berdasarkan bukti pemohon memperoleh suara dan pihak terkait memperoleh suara; berdasarkan pertimbangan terhadap bukti bukti atas, seandainya pun dalil pemohon quo benar adanya, maka baik pemohon dan pihak terkait sama sama memperoleh penambahan suara, yang dalam rekapitulasi perolehan suara desa pangkal mas mulya tersebut, total perolehan suara pemohon adalah suara, sedangkan pihak terkait memperoleh suara, sehingga pemohon tetap unggul dalam perolehan suara wilayah tersebutterhadap dalil pemohon quo, memohon pada pokoknya membantah, sebagai berikut:pada januari kpu provinsi lampung mengirim surat kpu pusat perihal hak pilih warga yang berdomisili kawasan hutan register.; menindaklanjuti surat kpu provinsi lampung tersebut, kpu pusat pada februari mengirimkan surat nomor kpu ii yang ditujukan kepada menteri dalam negeri; padaerian dalam negeri (vide bukti padajumlah dp4 kabupaten mesuji adalah mata pilih.padayang sejumlah mata pilih dan dp4 dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mesuji sejumlah mata pilih. kemudian kpu kabupaten mesuji menetapkan dps sejumlah mata pilih (vide bukti padayang mewakili pasangan calon yang pada pokoknya menyatakan. adapunjuga ditandatangani oleh panwaslukada dan pasangan calon (vide bukti bahwa berdasarkan dalil pemohon dan jawaban memohon atas, mahkamah menemukan fakta bahwa pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk memperkuat dalilnya. oleh karenanya, dalil pemohon quo harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum; menimbang bahwa terkait dengan bukti tambahan pihak terkait yaitu bukti pt sampai dengan bukti pt diserahkan luar persidangan, oleh karena itu, bukti bukti q;memohon dan pihak terkait telah melakukanpihak terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;;|ttd moh. mahfud |anggota anggota, |ttd |ttd achmad nowiki hartono |ttd |ttd ahmad fadli semadi anwar usman |ttd |ttd hamdan zelda maria farida indrawi |ttd |ttd akil mochtar muhammad alim panitera pengganti, |ttd wiki budi wasigeorge welas, s.h.: pekerjaan ketua dprd kabupaten sarmi periode alamat kampung sawar distrik sarmi, kabupaten sarmi: nama necator demo, s.h: pekerjaan purnawirawan polri: alamat kampung samo distrik sarmi, kabupaten sarmbertanggal oktober memberi kuasa kepada yohanes person bona, s.h, aris rongga satu, s.h, dan herman rongga satu, sh., seluruhnya advokat pada kantor hukum aris rongga satu, rekan, beralamat jalan batu karang nomor politik iikelurahan sarmi kota, distrik sarmi, kabupaten sarmi: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober memberi kuasa kepada hermawan koentariani, s.h., dan budi suyanto, s.h., seluruhnya advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum hermawan koentariani, s.h dan rekan beralamat jalan bosnia nomor btn puspomad atas keke, distrik berpura, kotamerah maribor, mmt,pekerjaan pensiunan alamat btn umum blok away, berpura,dr. hj. ela syarief, s.h., m.h, dr. rufipes hutauruk, s.h., m.m., m.h., dr. teguh samudera, s.h., m.h., hujan marga, s.h., taufik hid, s.h., had salampesy, s.h., dan irman samudera, sh, seluruhnya adalah advokat pengacara yang berkantor pada kantor advokat ela syarief law office beralamat jalan latuharhari, nomorasak maribor, mmt dan ir. albertus sirip kornelles paupera, amd. absalom runtuboy, msi dan drs. sekuel venue roda bahwa pada waktu pencabutan nomor urut calon kantor komisi pemilihan umum kabupaten sarmi memohon, pemohon mendapat nomor dan dalam kertas surat suara tercantum nomor urut bahwa pembuatan kertasnomor urut pemohon ditempat pada pojok bawah sebelah kiri secara tersendiri, terpisah dari empat pasangan calon, sedangkan. (vide bukti bahwa atas pembuatan dan pelipatan kertas suara yang dibuat dan dilakukan oleh memohon jelas sangat merugikan pemohon dan bertentangandan tersebut, karena pemohon ditempatkan tersendiri pojok kertas surat suara sebelah kiri paling bawah dan kalau kertas suara buka oleh pemilih pada waktu dalam bilik tps, nomor dan nama pemohon tidak kelihatan dan yang kelihatan hanya (empat) orang pasangan calon. (vide bukti bahwa hal ini dapat dibuktikan cara dan perbuatan memohon membuat dan melipat kertas suara, dengan sengaja merugikan pemohon, dalam hal pembuatan dan pelipatan kertas suara karena ketua komisifotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk bukti ptpemilihan umum kabupaten sarmi memohon atas nama vesikel manis, adalah pengurus partai perjuangan indonesia baru dan mencalonkan diri sebagai calon anggota dprd kabupaten biak numfor pada tahun dengan nomor urut dan partai perjuangan indonesia baru adalah partai pengusung calon bupati dan wakil bupati nomor urut atas nama calon bupati masak maribor, mmt dan calon wakil bupati ir. albertus sutrisno, yang ditetapkan oleh memohon sebagai pemenang pemilu bupati dan wakil bupati sarmi. (vide bukti bahwa memohon sebagai ketua komisi pemilihan umum kabupaten sarmi vesikel manis, sesarmi karena yang bersangkutan sebagai pengurus partai perjuangan indonesia baru yang mengusung salah satu calon bupati dan wakil bupati sarmi, nomor urut atas nama masak maribor, mmt dan ir. albertus sirip bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum huruf yang menyatakan syarat untuk menjadi calon anggota kpu, kpu provinsi atau kabupaten kota adalahbjadi secara hukum memohon vesikel manis, sebagai ketua kpu sarmi tidak layak dan melanggar hukum apabila melakukan penyelenggaraan pemilukada kabupaten sarmi. (vide bukti bahwa memohon telah melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten sarmi, dimana kertas surat suara dicetak dan diadakan sendiri oleh memohon, tanpa melalui tender sesuai dengan keppres dan dikerjakan oleh pengusaha yang memenangkan tender pengadaan kertas surat suara, jadi sangat jelas bahwa dari awal pelaksanaan tahapan pemilukada yaitu pembuatan kertas surat suara dan pelipatan kertas suara sudah jelas jelas pemohon, dengan segala sangat dirugikan oleh memohon.hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat tps, ppd,kertas suara yang rusak dan berapa kertas surat suarapisah masing masing tps. bahwa pada waktu penetapan hasil suara pemilihan umum pada tanggal oktober. bahwa berdasarkan bukti keterangan dari saksi pemohon, yang ditempatkan tps, yang paling banyak kertas surat suara yang rusak adalah kertas surat suara atas nama pemohon, hal ini akibat dari kesengajaan memohon yang mencetak kertas surat suara yang meletakkan secara tersendiri pemohon pojok kiri bawa secara tersendiri, perbuatan memohon yang sengaja merancang kertas surat suara yang melanggar ketentuan peraturan komisi pemilihan umum, sangat merugikan kepentingan pemohon sebagai peserta pemilukada kabupaten sarmi.eterbukaan: proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas: efisiensi, dan il. digheids beg use,letakkan nama dan nomor urut pemohon bawah sebelah kiri secara sendiri pada kertas surat suara. bahwa memohon adalah pengurus partai persatuan indonesia baru pib) yang mengusung calon bupati dan wakil bupati sarmi nomor urut atas nama masak maribor, mmt dan ir. albertus sirip bahwa memohon tidak dapat membuktikan berapa jumlah kertas surat suara yang tersebut, namun memohon tidak membuat hal itu dalam berita acara. bahwa sesuai dengan hasil rekapitulasi suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati sarmi yang ditetapkan oleh memohon, dimana masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati mendapat suara sebagai berikut: berths kyu kyu, dan isak wersemetawar, dengan jumlah suara, drs. balon runtuboy, msi dan sekuel drs. sekuel venue roda, dengan jumlah suara, kornelles melly paupera, amd. dan adrian roy jenis, amd. dengan jumlah suara, masak maribor, mmt dan ir. albertus sutrisno, dengan jumlah suara george welas, dan necator demo, sh, dengan jumlah suara, jumlah keseluruhan perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah suara. ill. kesimpulan bahwa dengan ditetapkan masak maribor, mmt dan ir. albertus sutrisno sebagai bupati dan wakil bupati terpilih pemilukada kabupaten sarmi tahun padahal pasangan tersebut dukung oleh partai persatuan indonesia baru yang salah satu pengurusnya adalah memohon ketua kpu kabupaten sarmi vesikel manis, se, dimana dalam rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilukada kabupaten sarmi tps, ppd, telah terjadi banyaksarmi tahun sebagaimana dinyatakan daladelapankandidat nomor urut nomor urut dan nomor urut melakukan demo::juta rupiahilkada kabupaten sarmi sebagai pemilih,nomor urut nomor urut dayang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten sarm(lampiran model db1 kwk). haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidak tidaknya atau harus dibatalkan dan untuk kemudian dilakukan pemilukada ulang bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi. ivlampiran model db1 kwk)sarmi yang dilaksanakan oleh memohon komisi pemilihan umum kabupaten sarmi pada tanggal septembersarmi periodesarmibuktimohonannya bertanggal oktoberditerima oleh pemohon dari komisi pemilihan umum kabupaten sarmi pada hari selasa tanggal oktober maka (tiga) hari kerja sebagai tenggang waktu mengajukan permohonan pembatalan berita acara tersebut, dihitung setelah hari selasa tanggal oktober yaitu mulai hari rabu, oktober sampai dengan hari jumat tanggal oktober sehingga batas waktu untuk mengajukan permohonan adalah sampai dengan hari jumat tanggal oktober i3. menimbang bahwa memohon, komisi pemilihan umum kabupaten sarmi, dalam jawabannya menyatakan telah menerbitki3 menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan,pemohon diajukan melewati tenggang waktu (tiga) hari kerja, sebagaimana ketentuan pmkdalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sarmi tahun adalah senin, oktober selasa, oktober dan terakhir rabu, oktober karena hari sabtu, oktober dan hari ahad, oktober bukan hari kerja: bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan mahkamah pada tanggal oktober dan tanggal oktober seluruh saksi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sarmi tahun hadir pada saat rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten sarmi tanggal september terhadap keterangan saksi pemohon yang menyatakan tidak menerima salinan berita acara rekapitulasi hasilberita acara db kwk dan berita acara db1 kwk) pada hari itu juga, melainkan pada tanggal oktober mahkamah mempertimbangkan bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinkepada saksi pemohon, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut mahkamah, bahwa dengan kehadiran saksi saksi pemohon, yaitu antara lain sekretaris tim sukses pemohon bernama lame yohanes warisan pada rapat pleno kpu kabupaten sarmi tanggal september dalam rangkarmi membuktikan bahwa pemohon secara hukum telah mengetahui hasil perolehan suara masing masing pasangan calon pada tanggal september menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat, tenggang waktu terakhir pengajuan permohonan pemohon seharusnya adalah hari rabu, tanggal oktober sedangkan permohonan pemohon diajukan mahkamah berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk pada hari kamis, tanggal oktober maka permohonan pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan. oleh karena itu menurut mahkamah eksepsi pihak terkait tentang lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon, beralasan dan berdasar hukum,pihak terkait mengenai lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukumakil mochtar muhammad alim, hamdan zelda, ahmad fadli semadi, anwar usman, dan hartono pada hari seninlasa tanggal satu bulan november tahun dua ribu sebelas yaitu moh. mahfud md, selaku ketua merangkap anggota, achmad nowiki, akil mochtarketua, ttd moh. mahfudfadzlun budi memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemilukada ulang kabupaten sarmi paling lambat hari setelah putusan mahkamah konstitusi terhadap perkara guo. memerintahkan komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum propinsi papua, badan pengawas pemilu dan badan pengawas pemilihan umum provinsi papua.a bukti bukti fotokopi model db kwk.kpu. berita sesuai dengan acara rekapitulasi hasil perhitungan copy nya. dan undangannya.keputusan komisi pemilihan sesuai dengan layanan sem ontasurat rekomendasi gabungan sesuai dengan partai politik pendukung pasangan calon aslinya. bupati dan wakil bupati atas nama george welas, dan necator demo, adalah sebagai berikut surat rekomendasi dpw ppp nomor in z vi tertanggal juni surat rekomendasi dpp pbr nomor a dpp pbr vi tertanggal juni surat rekomendasi dpc partai demokrat kabupaten sarmi nomor rkm dpc.pdi vii tertanggal juli surat keputusan dpc pnb kabupaten sarmi nomor sk dpc pnb indo kab xi tertanggal septum,ber surat keputusan dpc partai patriot kabupaten sarmi nomor dpc pp xi tertanggal november bukti fotokopi surat kpu kabupaten sarmi sesuai dengan nomor: kpu ks xi1 tentang aslinya. pemberitahuan syarat berkas pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tertanggal november bukti fotokopi bukti verifikasi pendaftaran list sesuai dengan formulir pencalonan bupati dan wakil aslinya. bupati kabupaten sarmi tahun tertanggal november dan berita acara penerimaan dokumen, antara lain: tahap pertama yang seharusnya tertanggal november namun oleh kpu kabupaten sarmi tertulis pada hari ini, selasa tanggal dua puluh satu bulan desember tahun dua ribu sepuluh pukul empat belas wit . berita acara penerimaan dokumen nomor ba.dosa kpu ks xi tahap perbaikan atau melengkapi kekurangan masing masing berita acara penerimaan dokumen nomor ba kpu ks xi selasa tanggal desember tahun dua ribu sepuluh jam tiga belas wit: dan berita acara penerimaan dokumen ba.dok.a kpu ks xi1 kamis tanggal sepuluh desember tahun dua ribu sepuluh jam empat belas wit. bukti fotokopi pendaftaran gabungan partai sesuai dengan politik pendukung pasangan calon bupati copy nya. dan wakil bupati atas nama george welas, dan necator demo, diwakili oleh sdr. martinus ya'as selaku ketua dan sdr. yohanes warisan selaku sekretaris, sebagaimana surat keputusan nomor: geni sk ix tentang komposisi dan personalia tim kampanye koalisi damai sejahtera pasangan calon bupati dan wakil bupati sarmi periode atas nama george welas, dan necator demo, sh. bukti fotokopi model b kwk.kpu partai politik sesuai dengan tentang surat pencalonan nomor copy nya. geni gab. parpol x1 tertanggal novpasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai peserta pemilu kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sarmi tahun dan laporannya, tertanggal desdan laporannya, tertanggal desember bukti bukti foto kertas suara sesuai dengan mass bukti contoh kertas suara dan kelipatannya contoh form bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum sesuai dengan nomor kpu v perihal ketua copy nya. komisi pemilihan umum kabupaten sarmimenguraikan sebagai berikut: i. dasar permohonanbagai calon legislatif tahun tertanggal mei dan surat bupati sarmi kepada kpu provinsi papua nomor: bup tertanggal juni bukti fotokopi surat bawaslu nomor sesuai dengan bawaslu vii permohonan bukti copy nya tambahan, tertanggal juli dan salinan press release tentangdan juga putusan ptun jayapura nomor ptun.jpr tanggal februari nama dengan alamat yang tidak jelas, pada daftar pemilih tetap dpt) tps tps tps dan tps kelurahan maradona distrik sarmi.. nama dengan alamat yang tidak jelas, pada daftar pemilih tetap dpt) tps kampung sasuke distrik sarmi selatan. bukti fotokopi bukti model c6 kwk.kpu surat sesuai dengan pemberitahuan tempat pemungutan aslinya. suara kepada pemilih yang tidak sesuai dengan kartu pemilih tps kampung wapomania distrik sarmi selatan. pemberitahuan tempat pemungutan aslinya. suara kepada pemilih yang nama ganda dan tidak jelas keberadaannya tps kampung sasuke distrik sarmi selatan. bukti fotokopi bukti catatan pelaksanaan sesuai dengan pemungutan suara dan perhitungan aslinya. suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tempat pemungutan suara, masing masing dari: tps kampung sawar distrik sarmi, tps kampung basket distrik sarmi timur, tps kampung almira distrik sarmi selatan: tps kampung nitro distrik pantai barat: tps kampung aremania distrik power hulu, tps kampung defender distrik tor atas: tps kampung kader distrik pantai timur barat: tps kampung sudu distrik pantai timur, tps kampung tarawih distrik bonggol timur: tps kampung rimsersari distrik bonggol. yang dicatat oleh saksi pasangan nomor urut dan tidak menerima dari kpps model c1 kwk.kpu dan laporannya serta model c3 kwk.kpu blank keberatan dan juga bukti tanda terima e jeerasansaa o bukti fotokopi bukti surat keberatan terhadap sesuai hasil pemilukada, kepada panitia dengan pengawas pemilukada kabupaten sarmi aslinya. nomor: k tim seds geni ix tertanggal september bukti fotokopi bukti surat bersama pasangan sesuai dengan calon peserta pemilukada kabupaten copy nya. sarmi tahun kepada panitia pengawas pemilukada kabupaten sarmi perihal kpu kabupaten sarmi wajib dan segera menyerahkan berita acara rekapitulasi suara dan penetapan pasangan calon terpilih, tertanggal oktober selain itu, pemohon mengajukan (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya pada persidangan tanggal oktober yang salah satunya diperiksa melalui video conference dari universitas cenderawasih jayapura sebagai berikut: siti sarana pou sebagai saksi pasangan calon nomor urut yohanes warisan sebagai sekretaris tim sukses pasangan calon nomor urut pada proses pendaftaran pasangan calon, undangan dari kpu datang terlambat sehingga merugikan pasangan calon nomor urut tidak pernah ada rapat pleno dengan kpu kabupaten sarmi untuk menetapkan jenis, bahan, bentuk dan model kertas surat suara, akan tetapi rapat rapat pleno yang lain diikuti oleh saksi seperti rapat pleno pada tanggal september penempatan tanda gambar pasangan calon nomor urut sangat merugikan perolehan suara pasangan calon nomor urut karena dipasang secara tersendiri bawah, sehingga kalau dilipat dan tidak dibuka liputannya tidak terlihat oleh para pemilih saat melakukan pencoblosan, sering terjadi color tembus yang menyebabkan suara tidak sah, menurut ketentuan, bulan sebelum pemungutan suara seharusnya sudah tersedia dpt, akan tetapi dpt ada baru ditetapkan pada tanggal september para saksi tps, ppd dan kpud tidak diberikan dpt, formulir model c kwk kpu, model c1 kwk dan laporannya, serta model c3 kwk blank keberatan: dari saksi tps se kabupaten sarmi, hanya saksi yang mendapatkan formulir c1 kwk, saksi terlambat hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada tanggal september karena undangannya juga terlambat, sehingga ketika saksi hadir, acara sudah hampir berakhir, saksi sudah menyampaikan keberatan dalam forum tersebut tetapi tidak mendapatkan tanggapan, sampai pada tanggal oktober saksi tidak mendapatkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, baru pada tanggal oktober saksi mendapatkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten tersebut, memohon tidak mencantumkan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada kolom yang adadalam permohonan keberat:komisi pemilihan umum kabupaten sarmi tidak independen dan tidak jujur. pencetakan surat suara dilakukan tanpa melalui tender..memohon telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baikdiatas perlu memohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:bahwa keliru jika pemohon menyatakan pemasangan gambar foto dari masing masing pasangan calon menyalahi peraturan kpu nomor tahun penetapan gambar foto dalam surat suara telah ditetapkan melalui rapat pleno kpu kabupaten sarmi dan hasil rapat pleno tentang penetapan gambar foto juga telah mendapat persetujuan dari masing masing pasangan calon dan panas pemilukada kabupaten sarmi sebelum dilakukan pencetakan. pemasangan gambar foto dari masing masing pasangan calon dalam surat suara telah ditetapkan berdasarkan peraturan kpu nomor tahun khususnya s.d. pada saat percetakannya juga telah ditinjau dan diawasi oleh panas dan pihak kepolisian., namun senjatanya pemohon menyatakan keberatan baru dilakukan setelah selesai tahap pemungutan suara. demikian pula surat suara yang dipakai dalam pemilukada kabupaten sarmi yang telah dicetak tidak memberikan kesulitan bagi pemilih untuk memilih atau mencoblosnya, terbukti suara tidak sah akibat pencoblosan sangat sedikitkomisi pemilihan umum kabupaten sarmi tidak independen dan tidak jujur. bahwa pemohon mempersoalkan tentang ketua komisi pemilihan umum kabupaten sarmi sdr. vesikel manis, yang tuduh sebagai anggota salah satu partai peserta pemilukada pengusung pasangan calon nomor urut sehingga pemohon berkesimpulan kpu kabupaten sarmi tidak independen dan tidak jujur. bahwa perlu diketahui oleh pemohon anggota kpu kabupaten sarmi sebanyak orang dan masing masing anggota memiliki hak suara yang sama, pengambilan keputusan dan kebijakan wajib dilakukan secara kolektif, sehingga jika sekalipun asumsi pemohon benar ketua kpu kabupaten sarmi terlibat sebagai anggota partai, tidak serta merta atau tidak dapat disimpulkan bahwa kpu kabupaten sarmi secara institusional tidak independen atau tidak jujur. demikian juga jika pemohon yakin akan tuduhannya, pemohon dapat mengadukan ketua kpu kabupaten sarmi kepada dewan kehormatan kpu provinsi papua, untuk diperiksa dan jika terbukti baru dilakukan paw. pertanyaannya mengapa pemohon mempermasalahkannya baru sekarang setelah mengetahui perolehan suara tidak memungkinkan untuk menang?ncetakan surat suara dilakukan tanpa melalui tender(.untuk itu kpu kabupaten sarmi tidak pernah melakukan intervensi terhadap masalah masalah yang di. bahwasuara baik tingkat tps, ppd, maupun tingkat kpu kabupaten sarmi, kecuali satu atau dua orang saksi dari pasangan calon tidak menandatangani karena tidak hadir pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. demikian juga salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara juga telah diserahkan kepada masing masing saksi pasangan calon yangps, ppd danuntuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci, maka memohon merasa perlu menyampaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten sebagai berikut:hasil perolehan nama pasangan calon kepala suara,suara sah, proses urut daerah dan wakil kepala daerah suara tidak sah, tae jumlah pemilih berths kyu kyu, dan absalom s.runtuboy, sh, msi dan cornelis melly paupera, amd dan drs. maribor,m.mt dan george welas, dan urut oo" delete j: perolehan suara masing masing pasangan calon tingkat distrik suara sah jumlah suara nama sah perolehan suara masing masing pasangan calon distrik pasang calon berths absalom cornelis m.d masak george dan dan dan dan dan isak s.w samuel adrian r.s albertus nikana sami mita dan ban timur ban selatan pantai timur barat ban timur oma timur tama o dak dg. jumlah perolehan yaa #ell lja tidak sah jumlah surat booyang memperoleh suara sah terbanyak sebesar suara atau sama denganbahwa dalam setiap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap tingkatan tps, ppd dan kpu kabupaten, tercantum berapa jumlah surat suara sah, jumlah surat suara tidak sah, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. sedangkan berapa jumlah surat suara yang cetak adalah sesuai dengan surat suara yang ada dpt ditambah dua setengah persen untuk cadangan. dengan demikian maka jika pemohon atau saksi pemohon mengirimkan saksinya semestinya pertanyaan pemohon tidak perlu lagi dipertanyakan, karena sudah sangat jelas tercantum dalam rekapitulasi hasil penghitungan suarasas asas umum pemerintahan yang baik. bahwa untuk menilai apakah memohon melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak dalam menyelenggarakan pemilukada kabupaten sarmi sebagaimana dituduhkan oleh pemohon, perlu ada parameter yang jelas terhadap ketelitian, kehati hatian, kecermatan, kejujuran, keterbukaan, kepentingan umum, profesionalitas, dan tertib penyelenggaraan pemilu. pemohon tidak menyebutkan secara rinci asas mana yang dilanggar dan dalam kapasitas bagaimana pelanggaran itu dilakukan. dengan demikian karena tuduhan pemohon tidak jelas dan tidak rinci, maka sudah sewajarnya dalil pemohon dikesampingk dalam setiap pelaksanaan tahapan, hal ini telah menjadi prinsip utama bagi memohon. daftar pemilih tetap dpt) untuk pemilukada kabupaten sarmi, telah disetujui oleh ke pasangan calon dan semuanya tanda tangan dalam berita acara kesepakatan dpt nomor ba kpu ks ix yang jumlah dpt sebanyak pemilih. rincian untuk masing masing distrik dapat dilihat dalam buktdirmi tanggal november bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten sarmi nomor kpu ks x11i,,, bukti fotokopi dpt distrik pantai timur, bukti fotokopi dpt distrik bonggol: bukti fotokopi dpt distrik tor atas, bukti fotokopi dpt distrik bonggol timur: bukti fotokopi dpt distrik pantai barat: bukti fotokopi dpt distrik power hultimurselatan distrik pantai timur baratbarattor atas, model da kwk.kpu, bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada kabupaten sarmi. kampung menawari distrik pantai barat, model,ntrkeuswawerawar distrik pantai barat, model c.kwk kaisebroimroasiasergubastrtewarrikiaderen distrik bonggol, model c. kwk.kpu:. undang undangsarmsarmronthban jayiset sarminueam jayawarodenrangital distrik bonggol timur, modeln jayawesdaymar sarivariasi maranggineranomunumaiserwarolmafeinernjung batuksesewamirsukepoaniunukaniaupatenp::orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan tanggal oktober sebagai berikut: listas awetang dianggap tidak sah adalah karena color tembus, baik yang menembus gambar pasangan calon maupun tembus kertas putih bawahnyasemuanya, panda, dan kepolisian: tidak semua saksi mendapatkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara karena sudah tidak ada tempat, hanya saksi dari pasangan calon nomor urut saksi memantau seluruh tps dan tidak ada masalah: latumahina saksi sebagai ketua ppd sarmi selatan: distrik sarmi selatandan tidak ada yang mengajukan keberatan, ferdinand tinjauulius mergepiter marawisnyampaikan tanggapan tertulis, bertanggal oktober sebagai berikut: dalam eksepsimentara ituyang mana keputusan komisi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sarmi, yang tertanggal oktober adalahdengan demikian permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak jelas kabur tentang keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarmi yang dijadikan objek dari permohonan pemohon, apakataumahkamah konstitusianvide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii nomor php.d vi dan nomor php.d vin permohonan pemohon lewat waktujum'at tanggal september memohon telah memberikan undangan kepada seluruh pasangan calon, panas pilkada kabupaten sarmijumat, tanggaljum'at, bawaslu pilkada kabupaten sarmi. bahwa pemohon mendaftarkan permohonannya pada hari senin tanggal oktobernam) hari kerja semenjak penetapanyang dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka kpud kabupaten sarmi pada hari jumat tanggal september yang seharusnya secara hukum jangka waktu pendaftaran permohonan dimulai sejak hari senin tanggal oktober dan berakhir pada hari rabu, tanggal oktober dengan demikian secara yuridis formil jangka waktu permohonan yang diajukan pemohon adalah (enam) hari kerja sejak penetapan rekapitulasi hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi yang dilakukan pada hari jum'at tanggal september dengan demikian, permohonan yang diajukan telah melampaui batas waktu (kadaluarsa)ik danpersyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, peletakan nama dan nomor urut masalah pelaksanaan kampanye: masalah kertas suara: pelipatan kertas suara.junctoke (empat) surat edaran mahkamah agungkeersyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, masalah kertas suaraasalah pelipatan kertas suarangmpersoalkan perselisihan hasil penghitungan antara hasil perhitungan menurut memohon dengan hasil penghitungan menurut pemohon.sarmarmisarmupaten tapanuli tengah (incumbent) mempunyai segala fasilitas untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan matanggapan pihak dalil keberatan pemohon jawaban pihak terkait dalil terkait tentang tentang pelanggaran tentang pelanggaran poin pelanggaran tahapan pemilukada tahapan pemilukada halaman pembuatan dan pelipatan adalah bukan bukan kewenangan kertas surat suara, merupakan objek| memohon dan hingga poin penempatan nomor urut sengketa saat ini memohon belum pemohon ditempatkan pemilukada di| pernah menerima surat pada pojok bawah mahkamah pelimpahan untuk sebelah kiri secara konstitusi diambil tindakan atau tersendiri, terpisah dari sanksi dari empat pasangan calon panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam tahun dalam ketentuan persyaratan calon tidak diatur secara jelas mengenai hal dimaksud, dan tahun tahun juncto ketentuan dan tahun tahun halaman ketua komisi pemilihan sama sekali tidak bukan kewenangan umum kabupaten sarmi ada kaitannya memohon, karena poin12 atas nama vesikel manis, dengan sengketa hingga saat ini pihak adalah berasal dari pemilukada yang memohon belum pernah partai pengusung calon diperiksa oleh menerima surat bupati dan wakil bupati mahkamah pelimpahan untuk nomor urut atas nama konstitusi diambil tindakan atau masak maribor, mmt dan sanksi dari ir. albertus siripdan tahun tahun juncto dan pp tahun halaman ketua kpud sarmi tidak sama sekali tidak bukan kewenangan independent dan tidak ada kaitannya memohon, dan tidak poin jujur dalam dengan sengketa termasuk sengketa melaksanakan tahapan pemilukada yang php sebagaimana pemilukada, karena yang diperiksa oleh dimaksud (vide bersangkutan sebagai mahkamah angka dan pengurus partai yang| konstitusi huruf mengusung pasangan peraturan mahkamah calon pihak terkaiketua kpu kabupaten sama sekali tidak bukan kewenangan sarmi adalah pengurus ada kaitannya memohon dan tidak poin partai politik dengan sengketa termasuk sengketa pemilukada yang php sebagaimana diperiksa oleh dimaksud (vide mahkamah angka dan konstitusi.memohon melakukan sama sekali tidak bukan kewenangan pelanggaran hukum dalam ada kaitannya memohon, dan tidak poin pelaksanaan pemilukada, dengan sengketa termasuk sengketa kertas surat suara dicetak pemilukada yang php sebagaimana dan diadakan sendiri oleh diperiksa oleh dimaksud (vide memohon mahkamah angka dan konstitusihalaman memohon tidak adalah tidak benar, bukan kewenangan memberikan rekapitulasi dan mohon akta memohon, dan tidak poin model kwk kpu, bukti agar pemohon termasuk sengketa kwk kpu kepada| membuktikan php sebagaimana saksi pemohon tentang masalah dimaksud (vide tersebutmaka (tiga) hari kerja dihitung dari hari selasa tanggal oktober sampai dengan hari jumat tanggal oktober maka batas waktu untuk mengajukan permohonan adalah sampai dengan hari jumat tanggal okto, nomor tahun tanggal september lampiran model db1 kwk).dimaksud lebih pada perkara pidana, tahun tahun halaman memohon tidak dapat adalah tidak benar, bukan kewenangan menunjukan berapa dan mohon akta bukti memohon, dan tidak poin jumlah kertas suara yang agar pemohon termasuk sengketa dicetak, berapa jumlah membuktikan tentang php sebagaimana surat suara yang rusak, masalah tersebut dimaksud (vide dan berapa jumlah surat angka suara yang tersisbanyak kertas suara adalah tidak benar, tidak ada surat yang rusak adalah dan mohon akta bukti panwaslukada tentang poin kertas suara pemohon agar pemohon hal dimaksud saat hal ini disebabkan dari membuktikan tentang kejadian hingga kesengajaan memohon masalah tersebut berakhirnya masa yang mencetak kertas rekapitulasi tingkat surat suara kecamatan, tahun tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan formuliriiikiisarmi periode tahun yang diusulkan oleh partai bintang reformasi pbr), partai persatuan pembangunan ppp), partai demokrat, partai nasional banteng kemerdekaan indonesia pnb) dan partai patriot pancasila, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan surat rekomendasi dpp pbr nomor a dpppbr vi tanggal juni perihal rekomendasi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi pada pemilukada tahun surat rekomendasi dpw ppp nomor in z v1 tanggal juni surat rekomendasi dpc partai demokrat kabupaten sarmi, nomor rkm dpc. pd vii tanggal juli surat keputusan dpc pnb kabupaten sarmi nomor sk dpc pnb indo kab ix tanggal september surat keputusan dpc partai patriot kabupaten sarmi nomor dpc pp x1 tanggal november yang pada pokoknya menyatakan bahwa dpp pbr, dpw ppp, dpc partai demokrat, dpc pnb dan dpc partai patriot, telah dan hanya menetapkan pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati sarmi untuk mengikuti pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi periode tahun (vide bukti bahwa pada tanggal november sampai dengan tanggal desember memohon komisi pemilihan umum kabupaten sarmi telah membuka pendaftaran bagi masyarakat, untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati sarmi periode tahubahwa pada tanggal novemberdr martinus aas sebagai ketua tim sukses dan sdr. lame warisan selaku sekretaris, telah mendaftarkan pemohon sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sarmi yang telah mendapatkan rekomendasi dari dpp pbr, dpw ppp, dpc partai demokrat, dpc pnb dan dpc partai patriotdan bukti bahwa pada saat pendaftaran, dpp pbr, dpw ppp, dpc partai demokrat, dpc pnb dan dpc partai patriot, yang pada saat itu diwakili oleh sdr. martinus aas selaku ketua tim sukses dan sdr. lame warisansarmi tahun (videsarmi tahuri!u kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sarmi tahun pemohon telah tetapkan oleh memohon dalam surat keputusan tersebut dengan nomor urut (vide bukti bahwa sesuai dengan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarmi nomor tahun tanggal desember memohon, telah menetapkan (lima) pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi, yaitu: berths kyu kyu, dan isak wersemetawar. george welas, dan necator demo, sh.ojokerto tahun yang diajukan oleh: nama ayub buono listyawan alamat dusun belahan rt. rw. desa randubango kecamatan wonosari, kabupaten mojokerto, provinsi jawa timur nama menjadi alamat griya permata meri rt. rw. kelurahan meri, kecamatan magersari, kota mojokerto, tanggal september memberi kuasa kepada fahmi achmad, s.h., hum., achmad michigan, s.h., m.h., ahmad yulianto, s.h., m.h., erwin firmansyah, s.h., aid sya'roni, s.h., rita suherman, s.h., fusion nurzaman, s.h., ratio privasi, sh., abi sambas, s.h., agus prison, s.h. imam asmara hakim, s.h., zaenal candi, s.h., dan farid ghazali, s.h. para advokat dan asisten advokat yang memilih domisili hukum pada tim advokat abdi , beralamat jalan nias nomor kota mojokerto jawa timui1. komisi pemilihan umum kota mojokerto, berkedudukan jalan benteng pancasila nomor kota mojokerto: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu kota bertanggal september memberi kuasa kepada kepala kejaksaan negeri mojokerto, umbu lage boneka, s.h., yang kemudian memberi kuasa dengan hak substitusi berdasarkan surat kuasa substitusi nomor sk gp. bertanggal september kepada slamet haryadi, s.h., andi andini, s.h., dan samsul sahubawa, s.h., serta berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada ah. wakil kamal, s.h., m.h, mulyadi phillips, s.h. bil., si., mahfud, s.h., m.h., advokat pada kantor hukum awk law firm, berkedudukan hukum menara hijau building 7th floor jalan m.t. haryono kav. jakarta, bertindak baik bersama sama maupun sendiri sendiri atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . . memohon, nama mas'ud yunus alamat kedung ulang rt rw kelurahan surodinawan, kecamatan prajurit kulon, kota mojokerto nama suyanto alamat jalan muria raya rt. kelurahan kerudung, kecamatan magersari, kota mojokeram anis, s.h., samsul huda, s.h., m.h., syaiful bahri, s.h., m.h., heru widodo, s.h., hum., chairul anam, justru disarankan untuk membuat permohonan secara resmi melalui surat. selanjutnya tim pemenangan abdi telah mengajukan permohonan secara resmi kepada kpu kota mojokerto melalui surat nomor abdi viii tertanggal agustus pada tanggal agustus tim pemenangan abdi menugaskan didik hendro untuk untuk menindaklanjuti surat yang telah dikirim kpu kota mojokerto dan memperoleh jawaban bahwa semua kebutuhan yang diajukan nanti akan dikirim melalui petugas sekretariat. mengingat waktu pelaksanaan pemilukada sudah semakin dekat, akhirnya didik hendro mencoba mencari informasi dan memperolehnya melalui (dua) orang anggota kpu kota mojokerto yang lain, yaitu yusuf wid dan much. miftachoel aman, st. ketika bertemu dengan kedua anggota kpu kota mojokerto tersebut, didik hendro mendapat jawaban bahwa kedua orang anggota kpu kota mojokerto tersebut masih belum memiliki salinan keputusan tentang tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada kota mojokerto tahun bahkan menurut pengakuan yusuf wid dan much. miftachoel aman, mereka belum pernah diajak bicara rapat oleh ketua kpu kota mojokerto dan divisi hukum kpu kota mojokerto, untuk membahas kedua keputusan sebagaimana dimaksud. pada tanggal agustus tim pemenangan abdi telah menerima salinan keputusan kpu kota mojokerto nomor pts kpu kota dan salinan keputusan kpu kota mojokerto nomor pts kpu kota yang keduanya ditandatangani oleh ketua kpu kota mojokerto pada tanggal juli bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran nomor lp pilkada tanggal september bagian iii. kajian pembahasan, angka fakta dan keterangan ketua kpu kota mojokerto berdalih bahwa penyelenggaraan pemilukada kota mojokerto tahun bersamaan dengan pilgub jatim, sehingga segala ketentuan keputusan tentang tata cara penyelenggaraan pemilukada kota mojokerto tahun cukup dilakukan dengan cara mem break down keputusan yang telah dibuat oleh kpu provinsi jawa timur, sehingga bisa dilakukan oleh orang per orang, bukan secara kelembagaan sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang undangan, bahkan langsung didelegasikan kepada jajaran sekretariat. bahwa karena pelaksanaan pemilukada kota mojokerto tahun adalah liar dan cacat yuridis, pemohon melalui saksi yang telah diberi mandat secara resmi menyatakan keberatan pada saat pelaksaan rapat pleno terbuk pada tanggal september dan menolak menandatangan. bahwa pada tanggal september saksi pemohon telah melaporkan atas fakta dan temuan tersebut kepada bawaslu kota mojokerto yang telah teregistrasi dengan laporan nomor lp pilkada 1x bahwa selanjutnya memohon telah melakukan konspirasi untuk meloloskan pasangan calon nomor urut mas'ud yunus dan suyanto sebagai calon walikota dan wakil walikota mojokerto, dimana calon walikota mas'ud yunus) diragukan kesehatan jamannya, bahwa mas'ud yunusmas'ud yunus telah menderita penyakit kota mojokerto maka pemohon memohon agar memohon melampirkan medical record (rekam medis) mahkamah: bahwa mas'ud yunus yang oleh memohon ditetapkan memenuhi syarat sebagai calon walikota, diragukan kesehatannya secara jasmani sehingga secara yuridis tidak dapat dibenarkanmojokerto mas'ud yunus tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah jika sejak awal memohon selaku penyelenggara pemilu tidak meloloskan pencalonannyandiskualifikasi kandidat pasangan calon nomor urut dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota mojokerto bahwa terungkap fakta adanya perbuatan pasangan calon nomor urut (tiga) mas'ud yunus dan suyanto (incumbent) yang telah memanfaatkan apbd kota mojokerto untuk memenangkan pemilukada kota mojokerto tahun yang terjadi pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon sampai saat pemungutan suara atau pada periode mei sampai agustus sebagaimana terbukti dengan adanya pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana tabel bawah ini: rekapitulasi penggunaan apbd dengan cara pemberian hibah dan bantuan sosial pada saat tahapan pemilukada periode mei sampai agustus enim amat tai mei223 kerudung a0000000 (ma wates ngga ls barongsai o o | mei223 gununggedangan gununggedangan ' | a50000000 barongsai mer ioo mei223 meri mei223 5o, kerudung 24mei223 magersari ' kota et kedua kota | mantan kec magersar kec. magersar kec magersar | kota cedokean bas wates kota same kota bae kota ro kota omar cedokgan kranggan bee meri bee | ba surodiaan meri menekan | balonesar bee was | magersar jagalah kota s000000 lmagersari kauman lmacersar wates | hentikan barongsai a00000 wates | jagalah | bas was bas barongsai sholat bas kauman boa barongsai bio was was macersat bsa was | aes magersar barakah | wates | was | purwotengah ber alishlah loo bae mer | was lmagersar ber kedunduns kauman | jami magersari aman20g | was er | was acer wes meri prajurtkulon oo prajuritkulon bee kranggan loss gedangan hood surodinawan mer io o o o a000000 o l28 lho wates a000000 |wates a00000 a000000 (mi a000000 wates blo barongsai ' loe gedangan kota w lo kerudung log a000000 la0e loro lag ho423 a000000 a08 a000000 o a000000 barongsai ' | lao a000000 sentakan lam yoo lot a000000 no, ' o)o o | ha2 a000.0o la8 hoo49 a000000 wates yoh a0000. las lom magersari ' ) | lae lag yoh la8 blood kota lag ho85 kota a000000 a000000 mer ioo o l422 lom barongsai ' | a82 yo loo atas how a000000 kerudung lag da8 a000000 kerudung purwotengah loo barongsai ' | na, a000000 hentikan l488 hoo456 melati oo jlcflamboyan lho s000000 gununggedangan lah kota pada lho las barongsai ' laa6 asa barongsai ' | panas magersari ' hoo468 kauman bat kauman barongsai ' | asa hoo3 ass kranggan loe oo bat boa a0000000 barongsai 'o o lass hoo a18 kranggan lo49 kranggan a60 ham |kota wates barongsai kerudung lae s100000 purwotengah lace barongsai ' loo488 barongsai ' | les barongsai ' lae m3, lao merk lam log magersari ' ) | la2 kota l483 purwotengah wates l478 mj are juh2013 a0000 lam a000000 la8 blo49 meri loss50 wates a80 |wates lam loo502 gununggedangan s0o000000 |kota prajurtkulon los jyo oo los barongsai o o lo509 prajuritkulon oo (mi los gerejabukitsion magersari ' lho a000000 kerudung kerudung kranggan los |date las loh lada blo5t9 albarokah las a000000 wates oo lae a000000 kerudung a000000 las hentikan lag a000000 kota a0000000 sentakan wates |kota kerudung barakah i sekar abang lo583 mei tes magersari ' | los a000000 purwotengah oo a000000 albarokahn ho539 kranggan los mer magersari ' prajurtkulon o0| purwotengah los a000000 kranggan lomba hentikan a000000 kranggan las hentikan surodinawan surodinawan (kota barongsai ' | kranggan jui203 blo a000000 surodinawan kota a000000 loss gedangan loss jl.sikatan oo agustus2013 koperasiumkm agustus213 koperasiumkm agustus2023 kranggan a000000 kranggan lho518 kranggan a000000 ho50 kauman lo582 kranggan a000000 barongsai ' loo54 kranggan lo5866 hentikan lo581 a000000 kerudung lho58 mj las los a0000 loo590 barongsai ' | a0000 la8 kranggan lag a000000 prajuritkulon |wat lo596 a000000 kranggan log lo598 kranggan logo s000000 kranggan oo| prajurtkulon o o ho62 |mer oo hentikan a800000 ikadukota hot loco blood0o kranggan hoo 6r0o prajuritkulon lotus kerudung las a000000 myo a000000 a000000 hentikan hobi kranggan lo69 kranggan lae barongsai ' log kranggan las magersari ' barongsai ' | mi atas sentakan kh.hasyimasyari oo a000. lo63 purwotengah oo a000. hot a000000 a0000 agustus2013 leo kranggan lho hentikan los ho633 kerudung lea hot jagoan lee www boga gedangan hot asy loo a000000 hentikan hot kranggan globe gedangan kranggan hot i ea9 kranggan lho s100000 las sa00000 lho hentikan agustus223 kranggan kranggan kranggan gedangan kranggan kranggan prajuritkulon l8s kerudung water r0000000 a8009000 kerudung s000000 floor a000000 kranggan kranggan a000000 kranggan sriutami empunya123 kranggan an000000 raja a178 hot ter.oo jagalah surodinawan surodinawan a0000000 wat o67 kranggan wates lho6o hentikan kranggan las a000000 hentikan lae a000000 kranggan las a000000 lag lho65 wat s000000 hot toh kranggan kranggan home barongsai ter.ooo a000000 hentikan logo s000000 surodinawan l38 t0000000 magersari ' o| homo (meri prajuritkulon o o o o o o| ya. a000000 prajurit l38e yoo homo kauman nan sea on suara oom sps3s0000 keterangan: terhitung sejak pendaftaran pasangan calon sampai pemungutan suara terjadi (tiga ratus delapan puluh sembilan) titik sasaran, dengan total pembagiannya sebesar rp. (lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ini sudah dicairkan kepada penerima sebagaimana bukti terlampir. bahwa adanya pemberianpada tahapan pelaksanaan pemilukada kota mojokertoyang tidak lain sebagai incumbent dengan memanfaatkan apbd kota mojokerto: bahwatetapi walikota incumbent pasangan calon nomor urut didalam pemberian hibah dan bansos tidak berdasarkan pakta integritas dan usulan sebagaimana mestinya tetapi lebih bermaksud sebagai kampanye terselubung sehingga pemberian bantuan sosial tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan. bahwjunctomaka pemberian hibah dan pengalokasian bantuan sosial kepada sebagian warga masyarakat kota mojokerto yang diberikan pada saat tahapan pemilukada kota mojokerto dan sangat intensif menjelang pemungutan suara merupakan program kegiatan dan atau kebijakan yang menyalahi bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri diatas dan patut diduga keras tidak dilatarbelakangi untuk mengatasi resiko sosial maupun kebutuhan hidup minimum melainkan dimaksudkan sebagai kampanye kepentingan politik pasangan calon nomor urut yang tidak lain adalah wakil walikota mojokerto dan sekretaris kota: catatan pemohon: pasangan calon nomor urut didukung oleh walikota periode ir. abdul gani suhartono yang hadir pada saat pelaksanaan kampanye terbuka (rapat umum) pasangan calon nomor urut pada tanggal agustus bertempat lapangan surodinawan kelurahan surodinawan kecamatan prajurit kulon kota mojokerto: bahwa akibat adanya penggunaan apbd kota mojokerto dengan modus pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang sangat meningkat pada saat tahapan pemilukada kota mojokerto dan dibagikan secara masif wilayah kota mojokerto dan secara sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor urut mas'ud yunus dan suyanto yang tidak lain adalah incumbent serta secara signifikan merugikan perolehan suara pemohon dan pasangan calon yang lainnya, sebagaimana tabel bawah ini: kecamatan prajurit kulon dam per pama ane tas tps sasaran memohon pemohon iran s080000 ar) jerasuamsuon ereoooo| s0) isuropinswan motor ses intro sesosok zone ee0s0o0ooo a15 s.h. supriyadi adi, s.h., samsudin, s.h., dimas pradana, s.h., dan aan sudirman, s.h., seluruhnya para advokat dan konsultan hukum indonesia, tergabung pada tim advokat my , beralamat kantor jalan jawa nomor mojokertokesimpulan bahwa berdasarkan tabel realisasi dana hibah untuk wilayah kecamatan prajuritkulon yang jumlahnya lebih besar dari total keseluruhan tps yang ada wilayah kecamatan prajuritkulon yaitu sebanyak tps, pasangan calon nomor urut mas'ud yunus dan soeyitno) telah diuntungkan berupa kemenangan (tujuh) kelurahan dari total (delapan) kelurahan yang ada wilayah kecamatan prajurit kulonldukungan dan hanya unggul menang (satu) kelurahan saja, yaitu kelurahan kranggan (unggul suara). total keseluruhan kerugian perolehan suara pemohon wilayah kecamatan prajuritkulonkecamatan magersari serba aan (asam bahan tes sasaran rp (me rmo pemohon comm ssomool lem lenovo srasmom |xevunoune seo l term r215t00ooo| t86020 3nsa kesimpulan bahwa berdasarkan tabel realisasi dana hibah untuk wilayah kecamatan magersari, pasangan calon nomor urut mas'ud yunus dan suyanto) telah diuntungkan berupa kemenangan (delapan) kelurahan dari total (sepuluh) kelurahan yang ada wilayah kecamatan prajurit magersari dukungan dan hanya unggul menang (dua) kelurahan saja, yaitu kelurahan jagalah (unggul suara) dan kelurahan barongsai (unggul suara) atau total sebanyak suara dukungan. total keseluruhan kerugian perolehan suara pemohon wilayah kecamatan magersaribahwa selain incumbent memanfaatkan apbd kota mojokerto dengan modus pemberian hibah dan pembagian bansos terbukti pasangan calon nomor urut juga telah melakukan politik uang serta politik sembako yang diberi label alat peraga kampanye dalam bentuk foto pasangan calon dan tercantum pula nomor urut yang dilakukan secara masif hampir seluruh wilayah kota mojokerto yaitu: kecamatan magersari kelurahan magersari, adanya politik sembako dengan menggunakan logo foto pasangan calon nomor urut dilakukan langsung oleh pasangan calon nomor urut bertempat lingkungan pulosari yang terjadi pada tanggal juli kelurahan kerudung, adanya politik sembako yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pada tanggal juli kelurahan wates, adanya politik uang dan bingkisan bertempat perempatan jalan nangka perumahan magersari indah yang dibagikan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang juga dihadiri mas'ud yunus calon walikota pasangan calon nomor urut terjadi pada tanggal juli kelurahan meri, adanya politik sembako berupa beras dan minyak goreng bertempat rumah bpk. thalib rt. rw. lingkungan kurung dihadiri oleh ibu ibu yang dilakukan oleh mas'ud yunus pasangan calon nomor urut terjadi pada tanggal juli kecamatan prajurit kulon kelurahan purworejo, adanya politik sembako salah satu rumah ketua dilakukan langsung oleh pasangan calon nomor urut pada sekitar bulan agustus kelurahan blood, adanya politik sembako, bingkisan dan sarung bertempat lingkungan kemasan gang dengan mengundang lansia pada saat buka bersama pada tanggal juli kelurahan surodinawan, adanya politik uang (money politic) pada saat kampanye pasangan calon nomor urut bertempat lapangan surodinawan kecamatan prajurit kulon pada agustus bahwa terungkap fakta adanya keterlibatan camat prajurit kulon, lurah dan perangkat pemerintahan kota mojokerto untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan pasangan calon nomor urut dan tindakan pasangan calon nomor urut yang melibatkan aparat pemerintahan pada kecamatan prajurit kulon yang mengarahkan masyarakat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut adalah tindakan yang selain melanggar peraturan perundang undangan yang mengharuskan netralitas pns juga melanggar prinsip prinsip demokrasi dan tindakan ini sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor urut dan merugikan perolehan suara pemohon, bahwa selain itu terjadi pula penyalahgunaan uang zakat yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut yakni mas'ud yunus, drs,. yang tidak lain adalah wakil walikota juga merangkap ketua baz badan amil zakat) dengan cara membagi bagikan dana zakat pada saat tahapan pemilukada, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih nomor urut pembagian zakat oleh baz kota mojokerto dipusatkan posko pemenangan pasangan calon nomor urut yang ada jl. brawijaya kota mojokerto. pembagian baz dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut pembagian baz ditunggangi agenda kampanye oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut daftar penerima zakat ditentukan berdasarkan dps dpt pemilukada kota mojokerto tahun yang dibagi dalam tiga kategori c). kategori warga pemilih yang dipastikan mendukung pasangan calon nomor urut kategori warga pemilih yang diharapkan mendukung pasangan calon nomor urut dan kategori warga pemilih yang dipastikan tidak mendukung pasangan calon nomor urut bahwa pembagian dana zakat dilakukan untuk kepentingan kampanye dengan cara meningkatkan jumlah penerima zakat kota mojokerto atau dengan kata lain tiba tiba kaum fakir miskin kota mojokerto meningkat tajam pada saat tahapan pemilukada, dan penggunaan uang zakat dari badan amil zakat dibagikan langsung oleh calon walikota nomor secara langsung dan dalam sehari dibagikan lebih dari titik sasaran dan calon walikota berkeliling langsung dari satu titik setitik lainnya yang terjadi baik kecamatan prajurit kulon maupun kecamatan magersari.dan diperoleh dengan cara melanggar asas asas pemilu serta bertentangan dengan peraturan mendagri, bahwa selain itu,mojokerto tahun bahwa oleh karena kecurangan dan penyimpangan serta adanya upaya upaya yang nyata nyata dilakukan baik oleh pasangan calon nomor urut maupun oleh memohon dan dibiarkan oleh bawaslu kota mojokerto yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga proses pemilukada kota mojokerto tahun sangat mencederai rasa keadilan dan prinsip demokrasi serta :di seluruh tps atau tiap tiap tps tps yang ada kecamatan prajurit kulon dan kecamatan magersari atau tps tps yang terbukti telah terjadi pelanggarbahwahasil pemilukada yang diperoleh dari adanya penyimpangan penyimpangan dan melanggar prinsip prinsip demokrasi serta bertentangan dengan konstitusi haruslah dibatalkan hasilnya maka cukup belasan menurut hukum permohonan pemohon untuk dikabulkapelaksanaan pemilukada kota mojokerto tahun cacat yuridis sehingga hasilnya harus dinyatakan batal demi hukum. atauota mojokerto tahun tingkat kota mojokerto oleh komisi pemilihan umum kota mojokerto tanggal september menyatakan batal dan atau tidak mengikat secara hukum keputusan memohonmenyatakan batal dan atau tidak mengikat secara hukum keputusan memohon yakniatau menyatakan mas'ud yunus, drs. tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan mendiskualifikasi mas'ud yunus, drs. sebagai calon walikota dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota mojokerto tahun memerintahkan memohon melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh kota mojokerto tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut mas'ud yunus, drs. dan suyanto) atau memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps yang ada pada kecamatan magersari dan kecamatan prajurit kulon atau setidak tidaknya tps tps yang terbukti terjadi pelanggaran, dalam waktu selambat lambatnya hari sejak putusan mahkamah konstitusi ucapkan tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut mas'ud yunus, drs. dan suyanto)tanggal juli bukti fotokopi surat keputusan memohon1 kwk.kpu bukti fotokopi surat keputusan memohon tentang rekapitalisasi perolehan suaratanggal september bukti fotokopi surat keputusan memohon nomor pts kpu kota tentangprajuritkulomagersari, tanggal september bukti fotokopi risalah hasil rapat pleno komisi pemilihan umum kota mojokerto, tanggal september bukti fotokopi buku kas umum bendahara pengeluaran pemerintah kota mojokerto periode januari sampai dengan agustus bukti fotokopi buku besar pembantu pemerintah kota mojokerto periode januari sampai dengan agustus bukti fotokopi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota mojokerto periode januari sampai dengan agustus bukti fotokopi undangan kepada ketua perihal acara halal halal hari raya idul fitri agustus kelurahan purworejo, kecamatan purworejo, tanggal agustus bukti fotokopi undangan kepada ibu yulian kader motivator kesehatan) lingkungan acara halal halal hari raya idul fitri agustus kelurahan purworejo, kecamatan purworejo tanggal agustus bukti fotokopi surat pernyataan yang menyatakan adanya pembagian bingkisan baz dan uang rp. dari tim pemenangan calon pasangan nomor urut lingkungan cakar ayam kelurahan menaik kecamatan prajuritkulon, tanggal agustus bukti fotokopi surat pernyataan yang menyatakan adanya pembagian bingkisan dari baz kota mojokerto lingkungan balong krai kelurahan purworejo kecamatan prajurit kulon dari tim pemenangan calon pasangan nomor urut tanggal agustus bukti foto sekuel money politic pasangan nomor urut lapangan surodinawan, bukti foto pembagian sembako pasangan nomor urut pulosari kelurahan magersari hari rabu tanggal juli bukti foto kegiatan posyandu lingkungan suromulang barat perum surodinawan pada hari rabu tanggal juli dan foto kegiatan masjid wilayah kelurahan blood hari rabu tanggal juli bukti foto kegiatan lingkungan kradenan kelurahan kauman kecamatan prajuritkulon tanggal juli bukti fotokopi gambar pasangan nomor urut muncul baliho dan berlogo kpu yang pajang lapangan wates, berita koran radar mojokerto, tanggal agustus bukti foto totok setiadji yakni anggota tim pemenang pasangan nomor urut yang rumahnya dijadikan tempat pembagian bingkisan yang akan dibagikan kepada masyarakat yang dananya bersumber dari baz kota mojokerto, bukti foto bingkisan dari dana baz yang dikumpulkan posko pasangan nomor urut sebelum dibagikan masyarakat: bukti foto amplop baz kota mojokerto yang berisi uang rp. bukti foto daftar penerima bingkisan baz berdasarkan dpt pemilukada kota mojokerto tahun bukti fotokopi bulletin al ashraf edisi triwulan tahun baz kota mojokerto: bukti fotokopi bulletin al ashraf edisi triwulan tahun baz kota mojokerto: bukti fotokopi baju batik bukti fotokopi gambar gelas yang bergambar pasangan calon nomor urut yang bertuliskan made mantel bersama bukti fotokopi gambar korek api dan gantungan suci yang bertuliskan lanjutkan bukti fotokopi bukti kajian dugaan pelanggaran nomor lp pilkada panitia pengawas pemilihan umum kota mojokerto, tanggal september bukti surat pernyataan saudara senen, tanggal september bukti surat pernyataan saudari wijiasih, tanggal september bukti surat pernyataan saudari milik sholicah, tanggal september bukti surat pernyataan saudari sri asih, tanggal september bukti surat pernyataan saudara toni lillanto, tertanggal september bukti surat pernyataan saudara tony hermanto, tanggal september bukti surat pernyataan saudara arifin, tanggal september bukti surat pernyataan saudara suyanto, tanggal september bukti surat pernyataan saudara suri yanto, tanggal september bukti surat pernyataan saudara suparman, tanpa tanggal, bukti surat pernyataan saudara suparman, tanpa tanggalgugus joko waskita saksi lahir, bersekolah, dan besar mojokerto, saat ini tinggal tangerang selatan dan pekerjaan saksi adalah tenaga ahli ketua komisi dpr: saat saksi kembali mojokerto untuk melihat kesiapan dari pemohon yang merupakan kakak dari saksi, bertempat posko pemohon jalan nias, saksi menemukan amplop tergeletak pelataran parkir motor dan kemudian amplop tersebut saksi buka ternyata berupa dokumen yang berisi angka angka seperti biaya pengeluaran atau yang lainnya yang menurut pemikiran saksi adalah milik tim penanganan pemohon: saksi tidak mengetahui pemilik amplop tersebut: setelah hari pemilihan saksi baru membuka amplop tersebut, ternyata ada tiga bundel dokumen, yaitu pertama buku kas umum. bagian bendahara pengeluaran. kedua adalah laporan realisasi apbd, dan ketiga buku besar, dan setelah saksi periksa ternyata jumlah angka penerima bansos dan hibah yang tanggal pengeluarannya bersinggungan dengan pemilukada mojokerto: selanjutnya saksi meminta tim yang biasa mengelola database dan pengacara untuk membuat tabulasi, pertama, beberapa kali orang yang menerima bansos. kedua, angkanya atas rata rata atau tidak dan ketiga, agar disinkronkan mulai masa pendaftaran sampai pemungutan suara, apabila ada yang menerima setiap tahunnya maka yang bersangkutan masih miskin: dari data tersebut saksi menemukan beberapa nama yang beberapa kali menerima bantuan, salah satunya adalah h.m. sono yang pekerjaannya kontraktor dan sekaligus ketua family, kelurahan gunung gedangan, kecamatan magersari menerima tiga kali bantuan yang besarnya rp. dan rp. , : kemudian dari data tersebut kecamatan prajurit kulon didapati bantuan dana hibah untuk kelompok bina wanita sebanyak rp. pada tanggal juli sebanyak satu kali. kemudian liliana dwi widjayanti juga menerima rp. padahal yang bersangkutan adalah staf kelurahan kranggan, kecamatan prajurit kulon: saksi mengambil amplop tersebut karena dikhawatirkan amplop tersebut milik tim pemenangan abdi pemohon): sampai saat ini saksi tidak mengetahui pemilik dari amplop tersebut. saksi juga tidak pernah melaporkan kepada siapa pun mengenai amplop tersebut. saksi hanya membicarakan kepada didik hendro puspita dan pengacara: amplop tersebut ditemukan satu hari sebelum pemilihan dan dibuka oleh saksi setelah pemilukada, saksi tidak pernah memperbanyak dokumen dalam amplop tersebut: saksi tidak mengetahui pengendara motor yang mungkin saja membawa amplop tersebut dan terjatuh, saksi juga tidak pernah mendengar ada yang kehilangan amplop, dokumen tersebut tertera lambang pemerintah kota mojokerto dan tertulis buku kas umum bendahara pengeluaran periode januari sampai dengan agustus dengan pengguna anggaran atas nama drs. suharto, si. dan disertai nip. adapun bendahara yang mengeluarkan bernama sri purnomo, s.h.: saksi tidak pernah melakukan checking dokumen pemerintah kotadidik hendro puspita saksi bingung data tersebut mau diadakan, akhirnya setelah saksi bertemu dengan kuasa hukum data tersebut akhirnya diminta untuk dirinci berdasarkan waktu dan wilayah: saksi adalah mantan ketua kpu kabupaten mojokerto, dan saksi diminta membantu pasangan calon nomor urut khususnya untuk bidang it, pendataan, pelatihan saksi, pemungutan, dan penghitungan suara, dari data tersebut terdapat bantuan dana hibah pada masa pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal mei sampai dengan mei dan satu hari sebelum pemilihan, yaitu agustus bantuan pada tanggal mei sampai dengan mei terdapat sembilan sasaran dengan nilai proyek , : total penerima bantuan sejak masa pendaftaran sampai agustus ada dengan total anggaran rp. , : saksi tidak bertemu dengan orang yang menerima bantuan tersebut: berdasarkan data tersebut bantuan tersebut diberikan kepada bina wanita mandiri kelurahan kranggan: saksi tidak mengetahui kiprah dari bina wanita mandiri dalam pemilukada kota mojokerto: dari yang menerima bantuan ternyata beberapa orang tersebut mengaku sebagai tim pemenang pihak terkait muhammad yunus saksi bekerja sebagai wiraswasta, saat saksi berada rumah, saksi didatangi oleh lurah kranggan bernama mahfud. ketika itu, bapak mahfud menceritakan bahwa beliau dinilai oleh zainuddin tidak sama sekali melakukan gerakan dalam penggalangan untuk mendukung pihak terkait), padahal antara bapak mahfud dengan saksi tidak saling mengenal satu sama lain: bapak mahfud selama tiga minggu mencari saksi karena saksi dianggap kenal dengan bapak sulit sekda kota mojokerto), tujuan bapak mahfud mencari saksi adalah membantu dalam penggalangan massa untuk my, dengan dibantu saksi akhirnya bapak mahfud bergerak menggalang massa untuk pemenangan my: saksi membantu atas dasar kalau membunuh saksi, saksi siap membantu, cara saksi adalah dengan mengkondisikan camat, lurah, rw, dan rt: rt rw dipanggil dalam satu rapat, saksi dapat memanggil rt rw, lurah dan mengkondisikan camat karena saksi dianggap kenal dengan bapak suyanto: saat lurah kranggan datang kepada saksi dan memohon bantuan, saksi memberikan konsep mengenai cara cara penggalangan massa, dan konsep tersebut sudah diberikan kepada lurah kranggan: saksi juga terjun aktif memberikan motivasi atas hal yang difasilitasi oleh lurah kranggan, misalnya kelurahan kranggan tempat saksi tinggal, saksi menyuruh agar dibentuk satu wadah, kalau tidak salah bernama forum tokoh masyarakat kranggan, yang mengundang masyarakat adalah lurah kranggan kurang lebih sampai kantor kelurahan: dalam acara tersebut saksi menyampaikan hal bagaimana pentingnya memilih dalam arti konsep dan kerjanya. peristiwa tersebut terjadi saat belum masa kampanye: kemudian saksi meminta lurah kranggan setelah pemilih laki laki agar mengundang pemilih perempuan dan selanjutnya diundang pemilih perempuan dari para kader psn (pemberantasan sarang nyamuk) lurah kranggan kemudian mengundang para kader balai pekan: saksi sadar melakukan hal tersebut: selain lurah kranggan, saksi juga pernah membantu bapak suyanto: setiap mengejar acara atau konsultasi saksi diberi uang yang besarnya rp. , : rp. terkadang rp. , : setelah pertemuan pertama kemudian dilakukan pertemuan kedua untuk pemantapan yang berlokasi dekat rumah saksi: total pertemuan jika tidak salah ada empat kali, saksi juga diajak oleh lurah untuk bertemu dengan camat rumah makan anggrek jalan jaya negera, mojokerto sebanyak dua kali. dalam pertemuan tersebut camat meminta saran kepada saksi mengenai perluasan untuk pemenangan seluruh prajurit kulon, dan akhirnya prajurit kulon menang, saksi bertanya kepada lurah terkait dengan pengumpulan perangkat rt rw adalah atas perintah camat untuk penggalangan massa dalam upaya pemenangan my: dalam pertemuan itu ada saksi, lurah mahfud, camat bernama masak, mas budi pegawai ekstra kelurahan, membicarakan masalah kiprah untuk pemenangan itu. pertemuan tersebut dilakukan menjelang masa kampanye: saksi hanya motivator pada pertemuan rt rw untuk memilih pihak terkait, sedangkan lurah tidak berbicara tentang pemilihan pihak terkait, tapi semua fasilitas lurah yang memberikan: pasangan calon nomor urut memerintahkan zainuddin, iroki masak, dan imron untuk mendata saksi dengan mencatat ktp saksi dan diberi bantuan rp. namun setelah kemudian saksi menanyakan hal tersebut saksi hanya mendapatkan rp. , : saksi mendirikan majelis taklim tetapi tidak pernah mendapat bantuan: suwardi saksi adalah kelurahan purworejo, kecamatan prajurit kulon, kota mojokerto, saksi beberapa kali mendapat undangan dari tim pemenangan yang ditandatangani oleh hadi makruf dan sutrisno, keduanya adalah pegawai swasta, undangan terakhir harus menggunakan batik my, namun meskipun saksi tidak mempunyai baik my, saksi tetap datang karena menghargai undangan, pada acara yang pertama yaitu buka puasa bersama rumah ketua lingkungan pulo wetan, kelurahan purworejo, bernama hadi makruf, hadir pasangan calon nomor urut mas'ud yunus dan suyanto). saat buka bersama bersama tersebut juga hadir tokoh masyarakat rt rw, tim sukses pasangan calon nomor urut lurah jagalah dan lurah purworejo, dalam acara buka puasa tersebut, mas'ud yunus menyampaikan program program kerja termasuk sekolah gratis, kesehatan gratis, serta bantuan bantuan sosial kepada ta'mir masjid dan lain sebagainya, oleh karena itu perlu dilanjutkan. peserta yang hadir kemudian meneriakkan lanjutkan, karena moto dari pasangan calon nomor urut adalah lanjutkan . selesai acara buka puasa bersama ada pembagian sembako sebanyak bungkus yang dibagikan kepada golongan yang kurang mampu dengan cara menukar undangan buka puasa bersama dengan sembako tersebut, dari orang yang hadir dalam undangan tersebut. adapun isi sembako tersebut adalah minyak, gula, dan beras, pada acara kedua, yaitu halal halal, tepatnya tanggal agustus bertempat balai kelurahan ketua lpm yang juga tim sukses bernama khairul amin mengajak dan mengarahkan para undangan untuk memilih nomor urut yang menang adalah pasangan calon nomor urut eddy susanto d.p.m.y saksi beralamat jalan kedungjati kelurahan gunung gedangan, kecamatan magersari: pada saat peresmian poskamling pada tanggal juni pemohon yang saat itu belum menjadi calon menghadiri peresmian tersebut dan memohon doa restu karena akan mencalonkan diri dalam pemilukada kota mojokerto tahun setelah acara tersebut lurah gunung gedangan menegur saksi dan menanyakan apakah pasangan abdi datang saat peresmian poskamling, saksi kemudian mengiyakan. selanjutnya lurah tersebut menyatakan bahwa dai ditegur oleh tim sukses my , tetapi saksi tidak mengerti maksud dari bapak lurah tersebut, saksi hadir pada acara undangan rumah makan jembatan yang diadakan oleh tim sukses dan saksi mendapat uang transport sebanyak rp. , . dalam acara tersebut undangan yang hadir diminta mendukung my, namun saksi tidak mendukung my: pasangan calon nomor urut menang kelurahan gunung gedangan, syarifudin mustofa saat saksi mengantar ibu saksi mengambil zakat pada pembagian zakat oleh baz, saksi diminta aktif untuk ikut memenangkan oleh tetangga dan adik saksi yang merupakan forlap dari tim sukses my: pembagian zakat dilakukan dirumah abah tato yang merupakan tim sukses my: dua hari sebelum hari raya saksi ikut dengan tim membagikan sembako kelurahan mini dan prajurit kulon yang pembagiannya dengan menggunakan data dps dpt yang dibelakang nama penerimanya diberi tanda huruf yang positif mendukung my, huruf yang remang remang mendukung my, huruf tidak mendukung my, yusuf efendi saat saksi akan membayar pajak balai desa saksi melihat ada pembagian bingkisan berupa beras uang kepada beberapa orang dan diminta untuk mencoblos nomor urut dan meneriakkan kata lanjutkan , saksi tidak mendapat bingkisan tersebut tetapi tetangga saksi mendapatkan bingkisan tersebut: pada pukul saksi melihat semua tps menyetor balai desa tetapi ada tiga tps lingkungan kemasan belum menyetor untuk setiap kpps dan disaat itu saksi bertemu dengan januari ketua rt) lutfi hermawan ibu saksi adalah ketua pengajian, dan saat pulang dari pengajian ibu saksi membawa bingkisan seperti tas dan gelas mug yang ada gambar nomor urut eko ahmadi saksi adalah warga rw lingkungan pulosari kelurahan magersari, kecamatan magersari, kota mojokerto, saksi melihat ibu ibu dalam acara silaturahmi yang diadakan oleh pasangan mas'ud yunus dan suyanto pada bulan puasa bertempat rumah bapak semadi warga rw lingkungan pulosari, karena saksi hadir juga saat sebagai tokoh masyarakat: dalam pertemuan silaturahmi tersebut bapak mas'ud mengajak para undangan untuk memilihnya dalam pemilukada mojokerto dan diikuti oleh yang hadir dengan teriakan lanjutkan . bapak mas'ud juga menyatakan agar para undangan mendukung program programnya: bapak mas'ud dalam pertemuan tersebut juga membagikan bingkisan kepada warga miskin. saksi juga ikut membagikan bingkisan tersebut yang isinya beras, minyak dan gula: saksi tidak menerima bingkisan tersebut: sunjono saksi beralamat jalan jeruk nomor saat saksi membantu kakak saksi dalam acara pengajian saksi mendengar ibu hj. mahmud menerangkan dan memberi penjelasan seluruh yang hadir dengan menggunakan microphone bahwa ada pemberian bantuan dari nomor urut sebesar rp. bantuan tersebut akan digunakan untuk membeli kerudungnya yang bagus bagus jika kurang akan ditambah dari uang kas, oleh karena pada tanggal nanti diharapkan semuanya mencoblos nomor urut agar terus mendapat bantuan seperti ini: moh. saiful arifin pada september saksi bertamu rumah ibu sri utami pengusaha yang merupakan pemilik perusahaan kue kering pula kelurahan barongsai yang juga ditemani oleh suaminya. adapun maksud kedatangan saksi adalah untuk belajar membuat proposal karena ibu sri utami pernah mendapatkan bantuan. kemudian bapak miftah memberikan contoh proposal: menurut keterangan bapak miftah proposal tersebut dibawa oleh bapak zainuddin dibagian pemerintahan, yang ternyata juga tim pemenangan kelurahan barongsai, sampai sekarang saksi belum membuat proposal karena belum terbentuk organisasinysesuai peraturan perundang undangan yang berlakuyang menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dihasilkan dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh memohon, pihak terkait dan aparat pemerintah kota mojokerto maupun pns yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara yang merugikan pemohon, sebaliknya mengandung pihak terkait, adalah dalil yang mengada ada, tendensius, asumsi dan imajinatif karena pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci bentuk pelanggaran, cara, waktu, dan pihak pihak yang diduga melakukan pelanggaran sehingga secara hukum layak dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang merugikan pemohon, dan sebaliknya menguntungkan pihak terkait, karenanya mohon dalil pemohon haruslah dikesampingkan: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan memohon dan atau bawaslu kota mojokerto tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku karena membiarkan begitu saja kejadian kejadian penyimpangan penyimpangan pelanggaran pelanggaran yang sistematis, terstruktur,dan masif yang dilakukan oleh pihak terkait, adalah dalil dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena pemohon tidak menunjukkan fungsi jabatan yang tidak dijalankan oleh memohon sebagai penyelenggara pemilukada, dan tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kejadian apa saja, peristiwa macam apa dan pelanggaran apa yang dilakukan oleh memohon yang didalilkan mencederai prinsip demokrasi dan mencederai rasa keadilan serta melanggar amanat konstitusi. seandainya pun ada, good non, kejadian, penyimpangan, dan pelanggaran yang dilakukan memohon, seharusnya pemohon pada rentang waktu yang ditentukan undang undang menggunakan haknya dengan melaporkan peristiwa yang diandaikan tersebut kepada pihak pihak yang berwenang cast bawaslu dan atau kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. oleh karenanya, dalil dalil tersebut mohon dikesampingkan: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pemilukada kota mojokerto telah dilaksanakan secara liar karena dalam proses pelaksanaanya tidak ada pengawasan dari bawaslu kota mojokerto, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum bahkan lebih bersifat tendensius belaka karena sesuai, telah secara ekspresi verbs menentukan ruang lingkup kewenangan, tugas, dan fungsi masing masing lembaga penyelenggara pemilu. ruang lingkup kewenangan, tugas dan fungsi masing masing tidak boleh saling mencampuri, mengurangi dan mengambil kewenangan masing masing, melainkan harus berjalan berkeliaran sesuai dengan tugas dan wewenang masing masing demi terwujudnya pemilukada yang demokratis. terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan keputusan memohon nomor pts kpu kota karena dianggap bukan produk hukum kpu kota mojokerto melainkan keputusan orang perorangan sehingga keputusan guo dianggap cacat yuridis beserta segala akibat hukumnya, termasuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, serta hasil perolehan suara, adalah tidak tepat menurut hukum karena keputusan memohon nomor pts kpu kota tanggal juli berisiota mojokerto, dan sama sekali tidak ada materi muatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu dan atau merugikan pasangan calon lainnya, diputuskan melalui mekanisme yang berlaku, bersesuaian sinkron dengan keputusan sejenis dari kpu provinsi jawa timur yang juga sedang melaksanakan penyelenggaraan pilgub. pernyataan ketua bawaslu yang dijadikan dalil pemohon tidaklah dapat secara serta merta untuk menilai dan diambil konklusi bahwa penyelenggaraan pemilukada kota mojokerto telah berjalan secara liar seperti yang didalilkan pemohon, karena seandainyapun ada pelanggaran terkait keputusan guo, undang undang telah menentukan mekanisme penyelesaiannya, dan tidak cukup hanya berupa pernyataan sumur belaka. dengan demikian, dalil pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara bukan diselenggarakan oleh kpu kota mojokerto melainkan hanya dilakukan oleh orang seorang atau hanya dilakukan atau diputuskan oleh dua orang, adalah dalil yang mengada ada karena rangkaian kejadian yang dideskripsikan pemohon lebih merupakan persoalan teknis administratif yang sama sekali tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi utama yang mesti diputus melalui mekanisme rapat pleno sesuai dengan prinsip prinsip collective kolegial. seandainya pun pemohon memang benar telah pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada bawaslu, telah ternyata dugaan pelanggaran tersebut hanya sampai pada tahap telah registrasi (vide perbaikan permohonan angka halaman dan tidak diuraikan dengan jelas dan rinci pelanggaran apa yang telah terjadi, dilakukan oleh siapa, dan apa ada rekomendasi dari bawaslu untuk ditindaklanjuti oleh memohon, sehingga hal mana tidak layak untuk menilai bahwa penyelenggaraan pemilukada liar dan cacat yuridis karenanya dalil pemohon guo mohon dikesampingkan, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan memohon telah melakukan konspirasi untuk meloloskan pasangan calon nomor urut yang diragukan kesehatannya, adalah dalil yang mengada ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena memohon dalam menetapkan pasangan calon, berpedoman pada huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah. untuk kepentingan tersebut, memohon bekerjasama dengan rsud dr. sutomo surabaya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani oleh tim dokter, calon walikota atas nama drs. mas'ud yunusmojokerto. pada waktu rapat pleno penetapan pasangan calon, sama sekali tidak ada keberatan dari pihak mana pun, dan pemohon baru mengangkatnya menjadi isu setelah diketahui konfigurasi perolehan suara, dan bahkan menjalani pengajuan perkara hadapan mahkamah. pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas dan gamblang bentuk konspirasi yang dilakukan memohon dan tim dokter rsud dr. sutomo pihak lain karena hal mana secara tidak langsung telah menyerang kehormatan dokter indonesia. dalil pemohon hanya dibangun dari low issue yang barangkali sengaja dihembuskan untuk kepentingan pihak tertentu sehingga tidak bernilai hukum, apalagi dengan meminta memohon melampirkan rekam medis medical record) kepada mahkamah, hal tersebut sama sekali bukan wewenang memohon, justru sebaliknya pemohon hendak menggiring memohon pelanggaran hukum karena berkas rekam medis medical record) adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya adalahizin tertulis dari pasien (vide peraturan menteri kesehatan nomor menkes per! il1 karenanya dalil tersebut mohon dikesampingkan: bahwi.dengan nomor urut sebagaimana terbukti dengan adanya surat keputusan komisi pemilihan umum kota mojokerto nomor pts kpu kotaojokerto, bahwa permohonan pembatalan ini diajukan olehnggal september dan keputusan komisi pemilihan umum kota mojokertodan keputusan komisi pemilihan umum menimbang bahwa untuk membuktikan bantuannya, memohon hanyaota mojokertojokerto tahun bertanggal januari bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota mojokerto nomor kpu kota iii bertanggal maret kepada ketua ikatan dokter indonesia kota mojokerto, perihal rekomendasi rumah sakit. bukti fotokopi berita acara dan risalah rapat penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota mojokerto peserta peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota mojokerto tahun nomor ba viikeputusan komisi pemilihan umum kota mojokerto nomor pts kpu kota tentang pedoman teknis tataota, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan dalamberita acara nomor ba vi risalah rapat pleno persiapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih dalam pemilukada kota mojokerto serta pemilihan umum kepala daerah provinsi jawa timur tahun btingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatanpenetapan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota mojokerto tahun bertanggal september i2.5mojokerto nomor urut dalam pemilukada kota mojokerto tahun bahwa peserta pemilukada kota mojokerto tahun berdasarknctosebagai peserta yang memenuhi syarat pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota mojokerto tahun adalah sebagai berikut: nama pasangan calon nomor urut risky harintoko yanto suyanto iwan sulistiono edy soeharto menjadi warsito bahwa memohon komisi pemilihan umum kota mojokertowalikota dan wakil walikota mojokert, tanggal september dterpilih dalam pemilukada kota mojokerto tahun dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: nemorum amiiitam sam pasangan calon risky harintoko yanto ben suyanto edy soeharto menjadi warsitomas'ud yunus dan suyantobahwa salah satu pasangan calon dalam pemilukada mojokerto dengan nomor uruttelah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada kota mojokertoota mojokertopihak terkait sampaiojokertoperlu tegaskan lebih dahulu, bahwa pihak terkait bukanlah pasangan calon incumbent sebagaimana dituduhkan pemohon, tetapi posisi terakhir pihak terkait saat ini atas nama drs. mas'ud yunus hanya sebagai wakil walikota mojokerto yang berpasangan dengan suyanto yang mantan sekretaris kota pemkot mojokerto, sehingga dalil dalil permohonan pemohon sepanjang menyatakan pasangan calon nomor urut sama dengan pasangan calon incumbent adalah tidak benar:mojokeruntuk lebih memudahkan dalam pemberian keterangan, perkenalkan pihak terkait menyampaikan bantahan dengan sistematika dalam tabel berikut: dalil pemohon keterangan pihak terkait dalil angka bahwa sebelum dalil tuduhan guo adalah tidak diberhentikan sebagai benar dan mengada ada, serta sekretaris daerah kota hanya sebatas asumsi pemohon mojokerto, suyanto yang adalah yang tidak dilandasi fakta yang calon wakil walikota nomor sebenarnya. urut masih memiliki tidak benar, karena kebijakan kewenangan didalam penggunaan keuangan dalam menentukan kebijakan apbd kota mojokerto tidak ada penggunaan keuangan dalam sangkut pautnya dengan apbd kota mojokerto untuk kedudukan suyanto selaku calon kepentingannya dalam wakil walikota nomor urut pelaksanaan pemilukada kota penggunaan keuangan dalam mojokerto tahun apbd telah dianggarkan dalam khususnya didalam rapid yang justru disahkan penggunaan anggaran apbd menjadi apbd oleh pemohon, dalil pemohon keterangan pihak terkait kota mojokerto tahun invasi calon wakil walikota pada pos anggaran belanja nomor urut yang merupakan hibah kode rekening ketua dprd kota mojokerto. dengan perincian sebagai selanjutnya tentang tuduhan berikut menyalahgunakan kedudukan belanja hibah kepada| dan kewenangannya untuk badan lembaga organisasi kepentingan memperoleh kode rekening dukungan dan kemenangan dengan total anggaran sebesar dalam pelaksanaan pemilukada rp. kota mojokerto tahun belanja hibah kepada| dengan cara memerintahkan kelompok anggota masyarakat pejabat yang ada dibawahnya, kode rekening yaitu pimpinan skpd, camat, dengan total anggaran sebesar lurah bahkan sampai struktur rp. tingkat paling bawah yaitu bahwa didalam pengurus dan rw, dalil kedudukannya sebagai guo adalah sebatas asumsi sekretaris daerah kota pemohon yang tidak dilandasi mojokerto, suyanto baik secara fakta tentang dengan cara sendiri dan atau bersama bagaimana pihak terkait sama dengan mas'ud yunus memerintahkan jajaran yang tidak lain adalah wakil dibawahnya dimaksud, siapa walikota mojokerto sekaligus saja skpd, camat, lurah dan sebagai pasangan calon pengurus yang terlibat, kapan walikota nomor urut telah hal itu terjadi, mana kejadian menyalahgunakan kedudukan dimaksud berlangsung, serta dan kewenangannya untuk bagaimana pengaruhnya kepentingan memperoleh terhadap perolehan suara dukungan dan kemenangan pasangan calon, sehingga dalil dalam pelaksanaan guo tidak beralasan menurut pemilukada kota mojokerto hukum. tahun dengan cara memerintahkan pejabat yang ada bawahnya, yaitu pimpinan skpd, camat, lurah bahkan sampai struktur tingkat paling bawah yaitu pengurus dan rw. dalil angka bahwa rekapitulasi hasil dalil tuduhan guo adalah tidak penghitungan suara benar dan mengada ada, karena sebagaimana tersebut atas pasangan nomor urut adalah hasil dari pelaksanaan bukanlah incumbent, tetapi pemilukada kota mojokerto hanya sebagai wakil walikota yang dihasilkan dari adanya dan mantan sekretaris kota pelanggaran pelanggaran mojokerto. yang terstruktur, sistematis walikota incumbent sudah dua dan masif baik yang dilakukan kali masa jabatan, sehingga oleh memohon atau pasangan untuk pemilukada tidak dalil pemohon keterangan pihak terkait calon nomor urut (tiga) atau ada peserta dari pasangan wakil walikota incumbent serta calon incumbent. aparat pemerintahan kota @oud non, apabila yang mojokerto, pns maupun tim dimaksud incumbent adalah suksesnya yang mana telah sama dengan pemegang sangat berpengaruh terhadap kekuasaan , maka pemohon hasil perolehan suara yang| yang merupakan pemegang merugikan pemohon dan|jabatan ketua dprd kota sebaliknya menguntungkan mojokerto periode secara signifikan terhadap berhak menyandang status perolehan suara pasangan sebagai incumbent. nomor urut (incumbent): dan dalam kedudukan sebagai ketua dprd kota mojokerto, justru sebenarnya kekuasaan pemohon tubuh dewan lebih berpotensi untuk menggerakkan masyarakat untuk memilih dirinya, mengingat didalam anggaran hibah apbd kota mojokerto, dprd mendapat alokasi hibah sebagai berikut dari bagian kesra sebesar rp.dari bagian pemerintahan sebesarkomposisi anggota dewan pengguna alokasi hibah tersebut justru banyak menguntungkan pihak pemohon yang diusung oleh pan dan demokrat, yakni pan anggota ketua), dan demokrat anggota wakil ketua), sehingga pihak terkait berkeyakinan justru pemohon lah yang menggunakan dana jaringan aspirasi masyarakat jasa ) untuk kepentingan pemenangan sang ketua dewan. oleh karenanya, beralasan dalil pemohon keterangan pihak terkait aan untuk menolak dalil ago. dalil angka memohon dan atau bawaslu dalil tuduhan guo adalah tidak kota mojokerto selaku benar oleh karena kejadian yang penyelenggara pemilihan dituduhkan kepada pihak terkait umum kota mojokerto tidak masih abstrak dan asumsi. dapat menjalankan fungsi dan abstrak, oleh karena pemohon jabatannya sesuai peraturan (tidak dapat menunjukkan apa perundang undangan yang ukuran untuk menyatakan tidak berlaku, sehingga pemilukada tercapainya pemilukada yang yang demokratis berdasarkan langsung, umum, bebas, ketentuan hukum dan asas rahasia, jujur dan adil. pemilihan umum yang sementara itu, legitimasi dan langsung, umum, bebas, kepercayaan masyarakat kota rahasia, jujur dan adil tidak mojokerto yang kuat terhadap tercapai, karena membiarkan pihak terkait justru dapat dilihat kejadian kejadian dari perolehan suara pihak penyimpangan penyimpangan terkait yang mencapai pelanggaran pelanggaran yang sebanyak suara, atau terstruktur, sistematis dan mencapai y6. masif yang dilakukan oleh dengan demikian, dalil guo pasangan nomor urut (tiga). beralasan hukum untuk dikesampingkan. dalil angka pelaksanaan pemilukada kota bahwa dalil pemohon tidak mojokerto tahun telah benar dan mengada ada, oleh dilaksanakan tidak sesuai karena mengenai pelaksanaan dengan ketentuan hukum dan pemilukada kota mojokerto prinsip prinsip demokrasi, dilaksanakan sudah sesuai bahkan bisa dikatakan liar dengan ketentuan peraturan karena dalam proses perundang undangan, good non, pelaksanaannya tidak ada panwaslukada belum menerima pengawasan dari bawaslu salinan keputusan persoalan kota mojokerto. hal ini bisa tersebut lebih bersifat dibuktikan dari pernyataan administratif dan tidak ketua bawaslu kota mencederai nilai nilai keadilan mojokerto pada saat substansial dalam pelaksanaan rapat pleno penyelenggaraan pemilukada terbuka yang menyatakan kota mojokerto. bawaslu kota mojokerto tidak menerima semua keputusan dari kpu kota mojokerto dan terlambat menerima pts keputusan pemohon) pada september yang sebelumnya meminta salinan kepada kpu kota mojokerto tertanggal dalil pemohon keterangan pihak terkait september2013. dalil angka memohon telah melakukan dalil guo tidak benar dan konspirasi untuk meloloskan mengada ada. tidak ada pasangan calon nomor urut konspirasi apapun atas lolosnya mas'ud yunus dan suyanto pihak terkait sebagai pasangan sebagai calon walikota dan calon. semua pasangan calon wakil walikota mojokerto, diperlakukan sama dan dimana calon walikota dinyatakan mampu dan mas'ud yunus) diragukan memenuhi syarat kesehatan kesehatan jamannya atas hasil tes kesehatan yang diselenggarakan memohon bekerjasama dengan idi kota mojokerto. alasan tentang kesehatan ini hanya dibuat buat oleh pemohon dan good non, seandainya benar terdapat permasalahan tentang persyaratan, sudah pasti pemohon yang tahu hukum dan berkedudukan tinggi selaku ketua dprd kota mojokerto akan berkeberatan pada saat penetapan pasangan calon, tetapi faktanya tidak pernah. bahkan ketika pertama kali mendaftarkan permohonannya kepaniteraan mk, persoalan ini tidak pernah didalilkan pemohon dan baru dada adakan pada saat perbaikan permohonan. adapun permintaan pemohon kepada memohon untuk melampirkan medical record (rekam medis) mahkamah, pihak terkait hanya dapat membantu menegaskan, bahwa medical record pasangan calon tidak dipegang oleh memohon, tetapi menjadi kewenangan penuh rumah sakit untuk menyimpannya, dan seandainya pun dokumen tersebut diserahkan, maka mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan memutuskan pasangan calon itu dalil pemohon keterangan pihak terkait sehat atau tidak sehat. dengan demikian, dalil guo beralasan menurut hukum untuk ditolak. dalil angka terungkap fakta adanya dalil permohonan guo tidak perbuatan pasangan calon benar dan kabur. nomor (tiga) mas'ud yunus tidak benar, karena selain pihak dan suyanto (incumbent) terkait sama sekali tidak pernah yang telah memanfaatkan menggunakan dana hibah untuk pasangan calon nomor 3lurusan pemilukada, apalagi (tiga) telah menggunakan untuk pemenangan, bahwa soal apbd kota mojokerto untuk dana hibah dan bansos adalah memenangkan pemilukada hasil usulan yang telah dibahas kota mojokerto tahun oleh musrenbang kecamatan yang dilakukan secara dan kota sebelum menjadi terstruktur dan masif rapid dan diajukan dprd sebagaimana terbukti dengan menjadi apbd tahun berikutnya. adanya pemberian hibah dan usulan rapid disahkan bantuan sosial sebagaimana menjadi apbd pada akhir terlampir desember yang justru pengesahannya dipimpin oleh pemohon atas nama menjadi selaku ketua dprd kota mojokerto. selanjutnya apbd disahkan dan ditetapkan dalam perda kota mojokerto dan ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan walikota dan keputusan keputusan tentang realisasi penggunaan anggaran. dalam proses guo, pihak terkait yang hanya berkedudukan sebagai wakil walikota dan mantan sekda, yang tidak ada peran aktif maupun pasif untuk penganggaran maupun pengalokasian dana hibah dan bansos. justru sebaliknya, pemohon lah invasi selaku ketua dprd kota mojokerto pada pos dana bantuan jasa jaringan aspirasi masyarakat), yang mempunyai kewenangan menggunakan anggaran untuk menjaring aspirasi masyarakat,untuk selanjutnya disebut sebagai objek perselisihan : bahwa objek perselisihan ditetapkan oleh memohon pada tanggal september sedangkan pemohon menyerahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu kepala daerah kota mojokerto tahun pada tanggal septuntuk itu beralasan menurut hukum permohonan pemohon dinyatakan dapat diterima. iii. fakta fakta dan alasan permohonan.tentang penyelenggara pemilu )jdalil pemohon keterangan pihak terkait sehingga perolehan suaranya dapat mengungguli pasangan calon lain selain pihak terkait. permohonan guo juga kabur, oleh karena pemohon tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas antara tanggal pengeluaran dana dimaksud dengan nomor tabel dan pengaruhnya terhadap perolehan suara pihak terkait, mengingat dalam proses pengeluaran dana hibah dan bansos tersebut tidak melibatkan pihak terkait. dalil guo bersifat asumsi, oleh karena frasa yang menyatakan terungkap fakta kemudian dilanjutkan dengan diikuti pemaparan tabel jumlah uang dan seterusnya, pemohon tidak menunjukkan apakah benar benar pihak terkait yang mencairkan dan menyerahkan dana tersebut, serta siapa saja pihak yang menerima, tidak juga dapat pemohon tunjukkan apa pengaruh dari pencairan sedemikian banyak dana tersebut terhadap kekalahan pemohon. dengan demikian, dalil guo tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak. dalil angka adanya pemberian dana hibah dalil permohonan guo tidak dan bantuan sosial tersebut benar dan kabur. sangat tidak wajar, tidak tidak benar, karena tidak ada selektif, dan terkesan kampanye terselubung yang dipaksakan karena diberikan dilakukan oleh pasangan calon pada tahapan pelaksanaan nomor dan tidak ada pemilukada kota mojokerto kekuasaan dari pihak terkait tahun sehingga patut untuk menggunakan dana diduga adanya kampanye dimaksud. terselubung yang digunakan kabur, karena dalil pemohon oleh pasangan calon nomor masih berstatus patut diduga , yang tidak lain sebagai sehingga tidak riil, serta masih incumbent dengan berstatus terkesan yang lebih memanfaatkan apbd kota bersifat apresiasi dan diragukan dalil pemohon keterangan pihak terkait mojokerto keshahihannya. dengan demikian, dalil guo tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak. dalil angka walikota incumbent paslon dalil permohonan guo tidak didalam pemberian benar, karena selain pasangan hibah dan bansos tidak calon nomor bukan walikota berdasarkan pakta integritas |incumbent, juga tidak ada dan usulan sebagaimana kampanye terselubung maupun mestinya tetapi lebih pemberian bantuan sosial. lagi bermaksud sebagai kampanye pula pertanggungjawaban terselubung, sehingga penggunaannya tidak ada pemberian bantuan sosial hubungannya dengan pihak tersebut sulit untuk terkait. dipertanggungjawabkan dalil pemohon guo masih sebatas asumsi yang tidak dapat menunjukkan ukuran tidak berdasar pakta integritas dan tidak berdasarkan usulan , oleh karena pemohon tidak dapat menunjukkan perbandingan antara berapa yang diusulkan dan berapa yang dicairkan. demikian pula, pemohon tidak dapat memberikan penegasan apa yang dimaksud dengan sulit untuk dipertanggungjawabkan , apakah penggunaan tersebut sudah dipertanggungjawabkan atau belum, dan yang lebih penting, apakah pencairan hibah tersebut benar benar digunakan oleh pihak terkait, sehingga tiba tiba pemohon menuntut pertanggungjawaban kepada pihak terkait. dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi mahkamah untuk mengesampingkan dalil guo. dalil angka maka pemberian hibah dan dalil permohonan guo selain pengalokasian bantuan sosial lebih bersifat pendapat kepada sebagian warga pemohon yang dalam masyarakat kota mojokerto kesehariannya berkedudukan yang diberikan pada saat sebagai ketua dewan nan tahapan pemilukada kota |pandai berpendapat, secara dalil pemohon keterangan pihak terkait mojokerto dan sangat intensif materiil dalil guo juga memang menjelang pemungutan suara tidak benar karena tidak ada merupakan program kegiatan hubungan antara pihak terkait dan atau kebijakan yang dengan pengalokasian bantuan menyalahi bertentangan sosial kepada warga masyarakat dengan peraturan menteri kota mojokerto. seharusnya dalam negeri diatas, dan patut pemohon atas nama menjadi diduga keras tidak dilatar yang dalam posisi belakangi untuk mengatasi ketatanegaraan sebagai ketua resiko sosial maupun dprd kota mojokerto kebutuhan hidup minimum memahami benar dan tidak melainkan dimaksudkan berpura pura tidak tahu tentang sebagai kampanye mekanisme pengajuan anggaran kepentingan politik pasangan dan pengalokasian dana dana calon nomor urut yang tidak dalam apbd, termasuk lain adalah wakil walikota didalamnya dana bantuan mojokerto dan sekretaris kota, sosial, yang sudah jauh hari catatan pemohon pasangan direncanakan mulai dari usulan calon nomor urut didukung musrenbang tahun oleh walikota periode ir. diajukan dalam bentuk rapid abdul gani suhartono yang dan disahkan oleh dprd kota juga sebagai jurnal menjadi apbd, sehingga tidak ada kekuatan politik maupun kekuatan kekuasaan dalam diri pihak terkait untuk menggunakannya sebagai alat pemenangan dalam pemilukada. perlu ditegaskan, bahwa tidak benar bila pasangan calon nomor urut didukung oleh walikota periode ir. abdul gani suhartono sebagai jurnal pihak terkait. dalam tim kampanye, memang benar bahwa ir. abdul gani suhartono selaku kader partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) yang mengusung pihak terkait, tetapi kenyataannya yang bersangkutan tidak pernah sekalipun menjadi jurnal dalam setiap jadwal kampanye pihak terkait, dengan demikian, dalil guo tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak. pe, garasi tmn akibat adanya penggunaan dalil permohonan guo tidak dalil pemohon keterangan pihak terkait apbd kota mojokerto dengan benar dan asumsi. alasan untuk pemberian dana tidak benar, karena tidak ada hibah dan bantuan sosial penggunaan apbd kota pada saat tahapan mojokerto untuk kepentingan pemilukada kota mojokerto pihak terkait sangat signifikan asumsi, karena dalil pemohon mempengaruhi perolehan lebih bersifat opini yang suara pasangan calon nomor menganalisis data, bukan urut mas'ud yunus dan menyajikan fakta tentang suyanto yang tidak lain adalah keterkaitan pemberian dana incumbent serta secara hibah dengan perolehan suara signifikan merugikan perolehan pasangan calon. dalil guo juga suara pemohon tidak dapat menunjukkan apa hubungannya pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang secara kebetulan bersamaan dengan saat tahapan pemilukada kota, dengan perolehan suara pasangan caloasangan calon nomor urut dalil permohonan guo tidak telah melakukan politik uang benar, karena pihak terkait serta politik sembako yang tidak memanfaatkan apbd kota diberi label alat peraga mojokerto dan melakukan politik kampanye dalam bentuk foto uang maupun politik sembako pasangan calon dan tercantum wilayah kota mojokerto. pula nomor urut yang justru sebaliknya bahwa terjadi dilakukan secara masif dil kasus pembagian sembako hampir seluruh wilayah kota kepada masyarakat yang mojokerto. didalamnya diselipkan gambar nomor urut yang dilakukan oleh pemohon seolah olah pembagian sembako tersebut dilakukan oleh pihak terkait dengan demikian, dalil guo tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak. dalil angka keterlibatan camat prajurit dalil permohonan guo tidak kulon, lurah dan perangkat benar, karena pihak terkait pemerintahan kota mojokerto tidak pernah melibatkan camat untuk mengarahkan prajurit kulon, lurah dan masyarakat agar perangkat pemerintahan kota memenangkan pasangan calon mojokerto untuk mengarahkan nomor urut masyarakat agar memenangkan dalil pemohon keterangan pihak terkait pasangan calon nomor urut dengan demikian, dalil guo tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak. dalil angka terjadi penyalahgunaan uang dalil permohonan guo tidak zakat yang dilakukan oleh benar, karena pihak terkait pasangan calon nomor urut tidak pernah menyalahgunakan yakni mas'ud yunus, drs,. uang zakat untuk kepentingan yang tidak lain adalah wakil pemilukada, dan perlu walikota juga merangkap dijelaskan disini bahwa ketua baz badan amil zakat) penunjukan sdr. mas'ud yunus dengan cara membagi bagikan sebagai ketua baz badan amil dana zakat pada saat tahapan zakat) kota mojokerto sudah pemilukada, untuk jauh jauh hari sebelum tahapan mempengaruhi pemilih agar pemilukada, bahkan jauh hari memilih nomor urut sejak awal menduduki jabatan sebagai wakil walikota pembagian zakat oleh mojokerto, berdasarkan usulan baz kota mojokerto pemerintah kota kepada kepala dipusatkan posko kantor kementerian agama pemenangan pasangan calon kota mojokerto, nomor urut yang ada jl. pembagian zakat mal dan zakat brawijaya kota mojokerto. fitrah selalu dilakukan pada bulan ramalan yang biasanya pembagian baz dilakukan dilakukan (dua) tahap yaitu oleh tim pemenangan pada tanggal dan pasangan calon nomor urut ramadhan. bahkan sesuai anjuran presiden pembagian baz direncanakan tanggal ditunggangi agenda kampanye ramadan akan ditetapkan oleh tim pemenangan sebagai hari zakat nasional. pasangan calon nomor urut sangat tidak benar bila pembagian zakat dilakukan oleh daftar penerima zakat| tim pemenangan pasangan ditentukan berdasarkan calon nomor urut karena dps dpt pemilukada kota pelaksana pembagi zakat sudah mojokerto tahun yang ditentukan terdiri dari dibagi dalam tiga kategori perwakilan kopi, guru agama, c). kategori osis, pengurus majelis taklim, warga pemilih yang dipastikan pengurus baz dan perangkat mendukung pasangan calon kelurahan. nomor urut kategori demikian pula sasaran penerima warga pemilih yang diharapkan zakat untuk tahun dan mendukung pasangan calon tidak mengalami nomor urut dan kategori perubahan, kecuali terhadap warga pemilih yang dipastikan sasaran yang meninggal dunia tidak mendukung pasangan atau pindah alamat. sedangkan calon nomor urut besaran penerimaan dalil pemohon keterangan pihak terkait disesuaikan dengan baz dalam pengumpulan dana zakat. jika tahun sasaran penerima per orang menerima zakat mal sebesar rp. (seratus ribu rupiah) dan zakat fitrah beras, namun karena keterbatasan dana maka pada tahun per orang hanya menerima zakat mal sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) dan zakat fitrah beras. kualifikasi penerima zakat adalah warga miskin dan sangat miskin yang didapat dari data badan perencanaan pembangunan kota mojokerto. jadi tidak berdasarkan dps dpt pemilukada tahun yang dibagi dalam tiga kategori seperti yang dituduhkan pemohon terhadap pasangan calon nomor urut dalil angka pembagian dana zakat dalil permohonan guo tidak dilakukan untuk kepentingan benar, karena selain tidak ada kampanye dengan cara kaitannya antara kepentingan meningkatkan jumlah penerima pencalonan pihak terkait zakat kota mojokerto atau dengan pemberian zakat, dengan kata lain tiba tiba kaum memang jatuhnya bulan fakir miskin kota mojokerto ramadhan dan idul fitri secara meningkat tajam pada saat sunatullah berdekatan dengan tahapan pemilukada, dan waktu berjalannya tahapan penggunaan uang zakat dari pemilukada, sehingga tidak badan amil zakat dibagikan mungkin bagi baz untuk langung oleh calon wali kota menunda pemberian bantuan nomor urut secara langsung uang zakat sampai selesainya dan dalam sehari dibagikan tahapan pemilukada, ataupun lebih dari titik sasaran dan menunggu tahapan pemilukada calon walikota berkeliling sampai selesainya idul fitri. langsung dari satu titik setitik adapun mengenai pembagian yang lainnya yang terjadi baik kepada masyarakat miskin pada kecamatan prajurit kulon bulan ramadhan ketika itu dan kecamatan magersari. adalah dalam kedudukan sar. mas'ud yunus sebagai ketua baz badan amil zakat) kota mojokerto, bukan dalam saat kampanye dan bukan pula untuk dalil pemohon keterangan pihak terkait kepentingan pemenangaemohon sangat dirugikan dalil permohonan guo tidak yang berakibat keabsahan benar dan mengada ada, karena perolehan suara masing seandainya benar benar ada masing pasangan calon tidak perolehan suara yang tidak valid karena perolehan suara valid, saksi saksi mandat dihasilkan dengan cara yang pemohon tiap tiap tps tentu melanggar konstitusi, prinsip sudah mengajukan keberatan prinsip demokrasi dan dan protes terhadap rekapitulasi diperoleh dengan cara perhitungan suara pasangan melanggar asas asas pemilu calon. serta bertentangan dengan pemohon juga tidak peraturan mendagri, dan menunjukkan ukuran valid pemohon sangat dirugikan |tidaknya hasil pemilukada, yang berakibat pemohon tidak sehingga meski sudah terpilih sebagai pasangan diperbaiki, dalil guo masih calon walikota dan wakil bersifat asumsi dan tidak walikota mojokerto tahun |disokong fakta dan kejadian sebenarnya. faktanya, tidak ada keberatan dari saksi saksi pemohon. oleh karena itu, dalil guo beralasan menurut hukum untuk ditolak. dalil angka kecurangan dan upaya upaya dalil permohonan guo tidak yang nyata nyata dilakukan benar dan mengada ada, karena baik oleh memohon dan pemohon sama sekali tidak maupun pasangan calon dapat menunjukkan apa nomor urut sangat kesalahan memohon selaku mencederai rasa keadilan, penyelenggara, kapan kejadian mencederai prinsip prinsip kejadian kecurangan yang demokrasi dan asas asas dilakukan memohon dan apa pemilu serta telah relevansinya dengan perolehan mengabaikan konstitusi. suara pasangan calon. dalil permohonan guo mengada ada, karena dalil pemohon hanya sebatas ilusi yang tidak pernah terjadi, sehingga dalil yang demikian beralasan hukum untuk dikesampingkan. atas dasar keterangan dan bantahan pihak terkait tersebut atas, ternyata tidak ada pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematisitukamarnya sebagai berikupeserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota mojokerto tahun tertanggal juli berikut lampiran: bukti pt fotokopi berita acara penetapan nomor uruti vii tertanggal juli bukti pt fotokopi berita acara penetapan identitas surat suara vii tertanggal juligalon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota mojokerto tahun bukti pt fotokopi berita acara rekapitulasi masih kwk.kpu,rekapitalisterpilih dalamkeputusan walikota mojokerto tahun tentang tugas dan wewenang wakil walikota mojokerto dalam penyelenggaraan pemerintahan bukti pt fotokopi surat penyataan mengundurkan din dan jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil yang dicalonkan sebagai wakil kepala daerah yang dibuat dan ditandatangani oleh ir. sulit si. pada tanggal mel dan diketahui oleh atasan langsung yaitu walikota mojokerto bukti pt fotokopi surat usulan pemberhentian dari jabatan negeri sebagai sekda nomor dari walikota mojokerto kepada gubernur jawa timur tertanggal mel bukti pt fotokopi salinan keputusan gubernur jawa timur nomor perisai pemberhentian dalam jabatan tertanggal junidrs. mas'ud yunus tertanggal jun!suyanto tertanggal juni bukti pt fotokopi surat dewan pengurus kopi kota mojokerto nomor dkk mr vi1 perisai menyukseskan dan menjaga netralitas pns dalam pemilukada tertanggal jung bukti pt fotokopi surat edaran dari sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan kota mojokerto nomor perisai netralisasi pns dalam pemilukada dan pemilu legislatif tertanggal jung bukti pt fotokopi surat himbauan netralitas pns dari panitia pengawas pemilihan umum kota mojokerto nomor bawaslu kota mjk vi tertanggal juni bukti pt fotokopi kliping koran harian duta masyarakat terbit tanggal juni berjudul bkd ancam pns tak netral" bukti pt fotokopi keputusan gubernur jawa timur nomor tentang pemberian guti kampanye kepada drs. mas'ud yunus sebagai wakil walikota mojokerto masa jabatan tahun tertanggal juli bukti pt fotokopi surat keterangan nomor tertanggal september yang dibuat oleh asisten administrasi pemerintahan, perekonomian dan pembangunan setda kota mojokerto bukti pt fotokopi surat ketetapan nomor in pdg vi tentang tim pelaksana kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dpg pdi perjuangan kota mojokerto tertanggal juni bukti pt fotokopi kliping koran harian bangsa terbit tanggal juli berjudul gani dicopot jadi jurnal my" bukti pt fotokopi kliping koran harian surya terbit tanggal juli berjudul abdul gani ogah bicara jurnal" bukti pt fotokopi kliping koran harian berita metro terbit tanggal agustus berjudul kehilangan wall kota gani" bukti pt fotokopi keputusan walikota mojokerto nomor tentang pengurus badan amil zakat baz) kota mojokerto periode tahun tanggal januari berikut laporannya bukti pt fotokopi keputusan walikota mojokerto nomor 715a tentang perubahan atas keputusan walikota mojokerto tentang pengurus badan amil zakat baz) kota mojokerto periode tahun tanggal agustus berikut laporannya bukti pt fotokopi surat permohonan pencairan dana nomor bwk mr 1i tanggal april yang diajukan oleh kelompok bina wanita mandiri kranggan sejahtera kepada walikota mojokerto dengan lampiran proposal pelatihan membuat kue kering dan masakan yang diajukan oleh kelompok bina wanita mandiri kranggan sejahtera termasuk susunan pengurus dan jadwal kegiatan bukti pt fotokopi lembar disposisi ditujukan sekda kota mojokerto dan kasual pemuda, olah raga dan bahwa pemohon adalah pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota mojokerto tahun yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota mojokerto nomor pts kpu kota tanggal juli sebagai berikut: nama nomor urut pasangan calon pasangan calon achmad rusak manfaluiti, ag. derajat satria yanto (dua) mas'ud yunus drs. fn yen iwan sulistiono ayub buono listyawan hendro buwono, sh,cn,m. hum pasangan calon nomor urut mas'ud yunus adalah wakil walikota mojokerto saat ini dan calon wakilnya suyanto adalah sekretaris kota mojokerto (incumbent) dan baru diberhentikan dari jabatan sekretaris daerah sekda) kota mojokerto pada tanggal juni berdasarkan keputusan gubernur jawa timur nomor bahwa sebelum diberhentikan sebagai sekretaris daerah kota mojokerto, suyanto yang adalah calon wakil walikota nomor urut masih memiliki kewenangan didalam menentukan kebijakan penggunaan keuangan dalam apbd kota mojokerto untuk kepentingannya dalam pelaksanaan pemilukada kota mojokerto tahun khususnya didalam penggunaan anggaran apbd kota mojokerto tahun pada pos anggaran belanja hibah kode rekening dengan perincian sebagai berikut: belanja hibah kepada badan lembaga organisasi kode rekening dengan total anggaran sebesar rp. belanja hibah kepada kelompok anggota masyarakat kode rekening dengan total anggaran sebesar rp.
kj)anton, s.h. pekerjaan anggota dprd kabupaten kolaka utara alamat desa tabi, kecamatan lasusua, kabupaten kolaka utara nama abbas, s.e. pekerjaan anggota dprd kabupaten kolaka utara alamat desa ngapamaret memberi kuasa kepada herman kadir, s.h., hum.: ii) munirodin, s.h.: iii) suhartono, s.h.: iv) herryzal, s.h.: eva yulianto, s.h.: vi) sugeng ilyas, s.h.: vii) said bakeri, s.h.: viii) moral hamonangan siagian, s.h.: dan ix) khalid hamzah, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada law office herman kadir partners yang beralamat jalan abdullah syafii, gudang peluru: dan ii) abdul razak, s.h., yaitu advokat pengacara law office barium, s.h., m.h. associates advokat pengacara legal konsultan yang beralamat jalan bunga kamboja nomorrusa mahmud alamat jalan merdeka nomor lasusua, kabupaten kolaka utara nama body alauddin, s.e. alamat desa beringinbertanggal april memberi kuasa kepada deni marten, s.h.: ii) sadar thosibo, s.h.: iii) pali, s.h.: iv) irwan muin, s.h., m.h.: aid johan, s.h., m.h.: dan vi) tanda perdamaian nasution, s.h., yaitu advokat pada law office deni marten partners advokat legal consultant , yang beralamatbukti fotokopi stub atas nama harto bukti fotokopi stub atas nama muhammad nur bukti fotokopi stub atas nama bachtiar. bukti fotokopi stub atas nama halida. bukti fotokopi kutipan stanbul siswa stm pgri kolaka. bukti fotokopi surat keterangan nomor bukti fotokopi surat keterangan nomor bukti fotokopi surat penilaian nomor da dp perihal penilaian atas substansi surat kepala smkn raha nomor. bukti fotokopi surat pernyataan nomor bukti fotokopi kutipan stanbul siswa stm negeri raha. bukti fotokopi daftar peserta beta sta kejuruan sulawesi tenggara tahun ajaran bukti fotokopi surat keputusan penunjukan last aneka sebagai wakil kepala sekolah stm pgri kolaka. bukti fotokopi surat panggilan asin surya pada rabu, februari, pukul wib untuk dimintai keterangan sebagai saksi demonstrasi ijazah palsu rusa mahmud, dan berita acara pemeriksaan asin surya sebagai saksi tentang orasi depan kantor kpud kabupaten kolaka utara. bukti dvd bukti fotokopi foto herman membagikan uang rp. kepada tinggi. bukti fotokopi foto spanduk pasangan calon nomor dipasang rumah pns mukmin. bukti fotokopi foto keterlibatan kades rantebaru pada pertemuan penggalangan dukungan oleh tim pasangan calon nomor urut rantebaru. bukti fotokopi foto keterlibatan kades toronto bernama darling pada pertemuan penggalangan dukungan oleh tim pasangan calon nomor urut bukti video penemuan beras bulog milik dinas sosial oleh rustam rumah muis desa tabi, kecamatan lasusua. bukti video protes massa terkait verifikasi ijazah palsu rusa mahmud kpu kabupaten kolaka utara. bukti rekaman suara dalle dan rekannya yang datang kolaka utara untuk memilih pasangan calon nomor urut bukti video rekaman pembicaraan sulaeman dan cangkang. bukti fotokopi putusan kolaka nomor pid. pn.k ik. bukti fotokopi surat keterangan putusan perkara pidana rusa bin mahmud nomor pid. pn.klk bukti fotokopi surat keterangan nomor w23.u4 hn.0o1. v perihal perkara pidana nomor pid. pn.kwajombai. bukti fotokopi bupati tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa kecamatan tipu.surat mandat saksi dari tim pemenangan pas kepada masing masing saksi tingkat kabupaten. bukti fotokopi surat mandat saksi dari tim pemenangan pas kepada masing masing saksi tingkat kecamatan ppk) pada tanggal maret bukti fotokopi surat keterangan pn kolaka nomor .d5.hn. pn.klk bertanggal april selain itu, pemohon juga mengajukan seorang ahli dan (tiga puluhahli pemohon dr. maruarar siahaan parameter mengenai dalil money politic wajib mengandung unsur dilakukan secara terstruktur. harus dicermati pola mutasi terhadap pns yang dinilai tidak loyal kepada calon incumbent. kriteria masif, sistematis, dan terstruktur adalah: dinilai masif jika terjadi wilayah luas. dinilai sistematis jika direncanakan secara matang dengan sistem tertentu, misalnya mengelompokkan pns pendukung dan pns yang tidak mendukung, kemudian dikenai tindakan tertentu. dinilai terstruktur jika terdapat keterlibatan struktur pemerintahan. ahli dengan asumsi bukti bukti pemohon adalah benar, menemukan indikasi terjadinya pelanggaran secara masif. fakta bahwa status pihak terkait sebagai mantan narapidana disembunyikan, menunjukkan adanya cacat moral. saksi pemohon taslim saksi adalah warga desa patowonua, kecamatan kasus, kolaka utara: saksi adalah ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan kasus, anggota tim melaporkan bahwa terjadi money politic desa kecamatan, saksi mendapat laporan terdapat mobil satpol dipergunakan untuk memasang baliho pasangan calon tertentu: saksi tim sukses melapor kepada bawaslu karena mengalami intimidasi dari, salah satunya, darwis pokok: tim sudah mengingatkan kpu kabupaten kolaka utara bahwa terdapat kesalahan legalisasi ijazah yang mengindikasikan ijazah tersebut palsu. ijazah rusa mahmud legalisasi muna, padahal seharusnya legalisasi sekolah asal: terdapat video beberapa kepala desa yang mendukung pihak terkait, kasmuddin saksi adalah warga desa patowonua, kecamatan kasus, kolaka utara: saksi adalah sekretaris tim pemenangan pasangan calon nomor urut desa saksi terdapat orang (antara lain pala, subak, mapiyati, dan sari) yang tercatat ganda dpt desa saksi dan pada dpt desa tetangga, terdapat laporan pernyataan bahwa ada pemilih dari kecamatan latambaga, kabupaten kolaka, datang kolaka utara atas fasilitas pasangan calon nomor urut untuk mencoblos: terdapat pns bernama dewi satria mencoblos dua kali tps desa patowonua. hal tersebut sudah dilaporkan kepada bawaslu. abdullah saksi adalah koordinator tim pemenangan pasangan calon nomor urut saksi mendapat laporan bahwa kecamatan paku tengah terdapat pns bernama samsurizal membagi bagikan uang atas nama pasangan calon nomor urut terdapat laporan bahwa sembilan kepala desa kades majapahit bernama haeruddin, kades latar bernama ambo masse, kades penampang bernama irwan amir, kades langkah bernama sudan, kades kalahunde bernama yusuf, kades serangga, kades latar bernama hazuansyah, kades pola, dan kades tonton) kecamatan paku tengah mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut dengan cara membagi bagikan uang. syarifuddin saksi adalah tim pasangan calon nomor urut pada maret saksi melihat uang pecahan rp. an rumah sulaeman, yang menurut sulaeman berjumlah rp. milyar. terdapat tiga karung yang dibawa masing masing oleh satu orang dan terdapat karung yang lain, tanggal maret anggota tim rusa memberikan kepada sulaeman rp. juta, tanggal maret cangkang mengumpulkan semua dpt. tanggal maret beberapa orang dipanggil dan diberi uang: untuk kelurahan lapak sejumlah rp. juta: desa beringin sejumlah rp. juta, desa ngapa sejumlah rp. juta, tanggal maret saksi dipanggil cangkang agar menghadiri pertemuan dengan tim pemenangan rusa. dalam pertemuan tersebut terdapat rp. juta dialokasikan untuk masyarakat desa lawolatu. saksi menghitung uang tersebut, saksi diberi rp. juta oleh cangkang agar dibagikan kepada orang, tetapi saksi menyerahkannya kepada kepala desa lawolatu tanpa tanda terima. ode lukman saksi adalah kepala bidang pembinaan tenaga teknis dinas pendidikan kabupaten muna dengan surat tugas dari bupati muna, nomor induk siswa dari stm negeri raha adalah atas nama salim, bukan rusa mahmud. ode daerah saksi adalah guru smkn raha dengan surat mandat dari kepala dinas pendidikan kabupaten muna, nomor induk siswa dari stm negeri raha adalah atas nama salim, bukan rusa mahmud. sanda harian saksi adalah anggota tim pasangan calon nomor urut ketua tps anjani adalah pns kepala madrasah aliyah rante angin bernama nazaruddin: masyarakat melapor bahwa saat pencoblosan diberi uang oleh nazaruddin, dan surat suara pemilih bersangkutan diberi tanda, saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada bawaslu. last saksi mengajar stm pgri kolaka sejak dan pensiun pada januari selama mengajar stm pgri kolaka, saksi merangkap sebagai bendahara:. selama mengajar dan menjadi bendahara penerima spp, saksi tidak pernah mengenal nama rusa yang orang tuanya bernama mahmud, pada buku induk ditulis tangan, bukan diketik, buku induk terdapat nama rusa yang orang tuanya bernama muhammad. tetapi ijazah bernama rusa mahmud. harto saksi adalah alumnus stm pgri kolaka lulus tahun masuk tahun sejak kelas hingga kelas tidak ada siswa bernama rusa. haryanto pada maret saksi didatangi tim pasangan calon nomor urut yaitu kaharuddin, makmur, dan suherman, yang memberikan rp. untuk saksi dan istri agar saksi dan istri memilih pasangan calon nomor urut pada pemungutan suara, saksi memilih pasangan calon nomor urut munawar pada maret sekitar pukul wita, kadus paku bernama suherman mendatangi rumah saksi dan memberikan uang sejumlah rp. kepada saksi, serta memberikan juga rp. juta untuk dibagikan kepada empat keluarga lainnya yang masih keluarga saksi: pada saat diberi uang, saksi sedang berkumpul bersama keempat pamannya: rp. juta diberikan untuk empat keluarga yang terdiri dari orang, saksi diancam akan dimutasi jika tidak mencoblos pasangan calon nomor urut roda pada maret diberi uang rp. juta oleh rahman untuk dibagikan kepada suara (warga) agar memilih pasangan calon nomor umur herman pada minggu, maret pukul wita, staf bkd kolaka utara bernama mutakhir datang rumah saksi membawa uang rp. juta. saksi, istri, dan beberapa orang lainnya diajak membagikan uang tersebut kepada masyarakat dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut pemenang tps desa sewa, kecamatan paku, adalah rusa mahmud dengan perolehan suara dari total suara. ismail saksi dipanggil ketua dewan bernama krim dan diberi rp. juta dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut krim meminta agar uang sejumlah rp. juta tersebut dibagi kepada orang pemilih tps desa kasumeto, kecamatan paku, pada pemungutan suara, saksi memilih pasangan calon nomor urut tps tersebut pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut hampir pada senin siang, maret datang samsul hasan tim pasangan calon nomor urut memberikan uang kepada saksi sejumlah rp. agar memilih rusa mahmud: kepala desa andi baso mendatangi rumah bapak orang tua saksi dan memberikan uang rp. dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut orangtua saksi memilih tps desa lawekara, kecamatan rante angin: tps dimaksud, pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan sekitar suara. syamsuddin pada jumat, maret saksi diberi uang oleh kpps desa paru telling, kecamatan ngapa, bernama firman, sebanyak rp. juta agar dibagikan kepada wajib pilih dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut rusa menang dengan perolehan sekitar suara, warga yang diberi uang oleh saksi antara lain, toba, tahir, tino, tana, muse, samaran, dasar, hasad'ah, rasmi, musik, dan lainnya. supardi pada kamis, maret saksi diberi uang oleh tion sejumlah rp. ribu agar memilih pasangan calon nomor urut pada pemungutan suara tps desa tanpa, saksi memilih rusa: pemenang tps desa tanpa adalah rusa dengan perolehan sekitar suara. kase pada kamis, maret sekitar pukul wita, saksi dan istri diberi uang sejumlah rp. oleh amsal dengan pesan agar keduanya memilih pasangan calon nomor urut saksi mengatakan tidak usah diberi uang, tetapi akhirnya menerima karena dipaksa oleh amsal. namun dua hari kemudian saksi memanggil amsal dan mengembalikan uang tersebut, dalam pemungutan suara, saksi memilih pasangan calon nomor urut umar pada minggu, maret pukul wita, rumah jerman (tetangga saksi), saksi diberi uang oleh pns bkd kolaka utara bernama mutakhir sejumlah rp. dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut pada pemungutan suara, saksi memilih pasangan calon nomor urut tps tempat saksi memberikan suara, pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut muri pada jumat, maret pukul wita, saksi dipanggil rumah kepala desa lahabaru bernama firdaus untuk mengambil uang rp. dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut pada pemungutan suara, saksi tidak memilih pasangan calon nomor urut pemenang tps desa lahabaru adalah pasangan calon nomor urut musdarwan pada maret pukul wita, tim pemenangan pasangan calon nomor urut bernama baso memberikan uang rp. kepada saksi dan ibu saksi serta menyuruh agar saksi dan ibunya memilih pasangan calon nomor urut saksi mencoblos tps desa lipi, dengan pilihan pasangan calon nomor urut tps dimaksud, pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut perlis pada maret pukul wita, saksi diberi uang rp. oleh mustahil tim pasangan calon nomor urut agar dibagi kepada istri dan saudara saksi dengan syarat mencoblos pasangan calon nomor urut pada pemungutan suara, saksi mencoblos pasangan calon nomor urut pemenang tps desa bangsal, kecamatan perahu, adalah rusa mahmud dengan perolehan suara dari lebih suara. agus malaka pada maret pukul wita, saksi diberi uang oleh admin tim pasangan calon nomor urut dan diminta agar memilih pasangan calon nomor urut tps desa musik pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara lebih dari suara.usman pada maret pukul wita, diberi uang rp. oleh satpam massal bernama pudding, agar diberikan kepada sarin untuk dibagi bagikan kepada pemilih desa lele wajo dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut uang dibagikan pada maret malam, hingga malam hari sebelum pemungutan suara, kepada antara lain, bakri, budiman, kepala dusun bernama firdaus, dan alin sebagainya: pemilik massal bernama icon adalah tim pemenangan pasangan calon nomor urut saksi memilih pasangan calon nomor urut tps desa lele wajo. pemenang tps adalah pasangan calon nomor urut rusa hanya mendapat suara, pasangan calon nomor urut mendapat suara lebih: tingkat desa lele wajo, peringkat pertama perolehan suara adalah rusa. syamsuddin pada sabtu, maret pukul wita saksi diberi uang rp. oleh pns bernama herlina dengan diarahkan agar memilih pasangan calon nomor urut uang tersebut diminta agar dibagikan kepada empat orang, yaitu saksi, istri, dan orang tua saksi: herlina mengatakan bahwa dirinya adalah tim pemenangan pasangan calon nomor urut saksi memilih pasangan calon nomor urut pemenang tps desa tipu adalah rusa mahmud. fran pada maret pukul wita, saksi diberi uang rp. oleh aksi dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut saksi memilih tps kelurahan rante angin: tps tersebut rusa mahmud menang. sofyan pada maret pukul wita, saksi dibangunkan dan diberi uang rp. oleh husin dan diarahkan agar memilih pasangan calon nomor urut uang rp. tersebut dibagikan kepada lima orang, yaitu saksi sendiri, ibu saksi, dan saudara saudara saksi: saksi mengajak keluarganya memilih pasangan calon nomor urut saksi mencoblos tps desa rante baru, rusa menang tps desa rante baru. hendra pada maret pukul wita, saksi diberi uang sejumlah rp. dan pada maret pukul wita diberi uang lagi sejumlah rp. oleh made dengan permintaan agar mencoblos pasangan calon nomor urut uang rp. tersebut diserahkan oleh saksi kepada kepala desa kalu maluku bernama shibu, dengan permintaan saksi agar kepala desa melaporkan hal tersebut kepada bawaslu, kepala desa sudah melaporkan pemberian uang tersebut kepada bawaslu. riskan pada kamis, maret pukul wita, saksi diajak posko pasangan calon nomor urut kemudian disumpah oleh ustadz dari bone depan ketua partai demokrat bernama surakhman, untuk menjadi tim pemenangan pasangan calon nomor urut setelah disumpah, saksi diberi uang rp. oleh tonton dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut saksi memilih pasangan calon nomor urut tps desa patwonua, kecamatan ngapa, karena sudah terlanjur disumpah. admin pada maret pukul wita, saksi dan orang lainnya dipanggil berkumpul rumah sinar: saat berkumpul, saksi dan teman temannya kemudian dipanggil dapur dan diberi uang rp. oleh sinar dengan permintaan agar saksi memilih pasangan calon nomor urut saksi memilih pasangan calon nomor urut tps desa mataiwoi. tps tersebut rusa mahmud menang dengan perolehan suara. menimbang bahwa memohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal april terhadap permohonan pemohon, yang diserahkan pada tanggal april dengan uraianrermohonan sekurang kurangnya memuat : identitas lengkap pemohon.isinya. uraian yang jelas mengenai antara lain kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan memohon oleh karenanya mohon kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guo untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. bahwa. sebagaimana tabel bawah ini yang telah ditetapkan pleno kpu kabupaten kolaka utara tanggal maret sebagai berikut tabel hasil perolehan penghitungan suara sesuai surat keputusan kpu kabupaten kolaka utara nomor pada tanggal maret (vide bukti sen idrus aras, drs. sassy rijal, pinndanbatnsakuai mint mena sumber kpu kabupaten kolaka utara bahwa apa yang telah diputuskan oleh memohoadalah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tps dan kpps dan hasil pleno ppk dan selanjutnya lakukan pleno kpu berjalan aman dan tidak ada yang keberatan atas pembacaan hasil ppk yang bacakan masing masing ketua ppk tersebut dan berita acara hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut (vide bukti bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal maret tahun tersebutpemohon memaksakan penggunaan dalil pelanggaran money politic secara masif, terstruktur, dan sistematis bahwa apa yang menjadi objek permohonan pemohon pada dugaan money politic tersebut dapat memohon dikesampingkan karena bukan domain dan ranah memohon untuk memberi jawaban, sepatutnya pemohon melaporkan pada panwaslukada untuk diteruskan sebagai pelanggaran pidana pemilukada dan untuk menjawab hal tersebut domain pihak terkait. bahwa untuk itu memohon menolak dalil pemohon pada pada halaman s.d halaman yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten kolaka utara telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, menurut pemohon atas penyelenggaraan pemilukada kabupaten kolaka utara, asumsi yang didalilkan pemohon tidak dapat diterima secara logika hukum karena pemohon berdasarkan rincian pelanggaran money politic tidak dapat merinci kejadian secara jelas. bahwa pemohon dalam menyatakan dalil dalil keberatannya telah terjadi pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis sementara dalam uraian polita pemohon hanya merinci pelanggaran money politic secara masif, sementara dalil tersebut harus satu kesatuan dan harus diurai jenis pelanggaran masif, jenis pelanggaran terstruktur, jenis pelanggaran sistematis, sehingga permohonan pemohon kabur alias kehilangan makna substansi. bahwa dengan alasan alasan yang menjadi dalil dalil pemohon tersebut atas, hanya berasumsi karena pemohon tidak mendalami secara mendalam definisi jenis pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga dalil yang dikemukakan menjadi kabur dan tidak substantif sebagai dalil sebuah permohonan karena tidak berkualitas. bahwa pemohon mendalilkan dalam pemilukada kabupaten kolaka utarkolaka utarkolaka utara yang telah merusak sendi sendi demokrasi kabupaten kolaka utara hal tersebut hanyalah suatu asumsi asumsi pemohon yang tidak dapat pertanggungjawaban secara yuridisyang dilaporkan oleh pemohon sebagai pelanggaran kepada panas pemilukada, baru sebatas diteruskan gakumdu dan sampai saat ini pula dari pihak gakumdu terhadap dugaan pelanggaran pelanggaran pemilukada yang rekomendasi panwaslukada belum ditetapkan sebagai pelanggaran pidana pemilukada. bahwa sesuai uraian rincian pelanggaran money politic yang tercantum dalam polita pemohon pada angka halaman s.d halaman pemohon tidak menggambarkan dengan jelas rincian selisih perolehan suara pasangan calon yang mengakibatkan adanya pengurangan suara pemohonanton, dan abbas, selaku bupati dan wakil bupati, kalau hal tersebut merupakan pelanggaran maka harus didalilkan pemohon. bahwa pada uraian permohonan pemohon pada halamakolaka utaraukolaka utartingkat kpps sampai ditingkat kpu kabupaten kolaka utara. bahwa yang diuraikan atas oleh pemohon secara normatif permasalahan money politic dalam pemilukada kabupaten kolaka utara tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil permperaturan pemerintah nomor tahun tersebut dapat diberlakukan. berdasarkan dalil pemohon bahwa dapat dibatalkantas nama budi, ag., sh.,m. si, menerangkan bahwa: nama rusa mahmud tempat tangga(vide bahwa memohon telah melakukan verifikasi faktualtas nama haryadi, menerangkan bahwa: nama rusa mahmud jenis kelamin laki laki tempat tanggaatas nama rusa mahmud tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar (vide bukti bahwa memohon telah melakukan verifikasi faktual berkas pencalonan atas nama rusa mahmud pernah mengemukakan secara terbuka dan jujur . berdasarkan isi kutipan berita koran harian media sultra pada tanggal september (vide bukti sesuaitas nama(vide bukti bahwa dalam dalil pemohon pada poin sampai dengan poin mendalilkan dengan pasangan calon nomor urut dalam hal ini rusa mahmud tidak memenuhi syarat sebagai calon, terkait dengan keabsahan ijazah, dalil ini bukan domain dan ranah memohon untuk memberi jawaban, ini menjadi domain pihak terkait untuk memberi jawaban, namun karena adanya demo serta adanya laporan dari pihak lsm tentang keabsahan ijazah atas nama rusa mahmud kpu kolaka utara maka memohon melakukan verifikasi faktual atas laporan tersebut. bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon yang menyangkut dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh calon bupati atas(vide bukti bahwa memohon juga telah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah atas nama saudara rusa mahmud, pada hari kamis tanggal februari ltas namatas nama ariani budiman, sos, manjur. s.e muhibah, s.t. susanti hernawaty, s.h., menerangkan bahwa yang bersangkutan atas nama(vide bukti dalam berita acara verifikasi faktual tersebut juga dilampirkan lembaran foto copytas nama drs. batang, pd.: (vide bukti bahwa dalam hal penggunaan ijazah pasangan calon nomor urut atas nama rusa mahmud adalah calon bupati incumbent yang telah berhasil membangun kolaka utara arah yang lebih maju, pada pencalonan sebelumnya pernah dipermasalahkan soal ijazah dan telah dilaporkan polda sultra tetapi sampai saat ini dinyatakan tidak terbukti selengkapnya akan dijawab oleh pihak terkait: bahwa dalil pemohon menyatakan,criteria yang telah terurai sebelumnya.:: apabila.n. budi, ag., sh.,m. si.:i: bukti fotokop:,: bukti fotokopi berita acara nomor ba kpu kab 1.n. ariani budiman, sos, manjur. s.efotokopi jadwal bimbingan teknis petugas pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh kpu kolaka utara mulai tanggal november s.d. desember bertanggal november bukti fotokopi jadwal monitoringisupervisi dalam rangka pemutakhiran data pemilih pemilukada kabupaten kolaka utara mulai tanggal s.d. desember bukti fotokopi jadwal monitoringisupervisi dalam rangka pemutakhiran data pemilih tambahan pemilukada kabupaten kolaka utara mulai tanggal s.d. januari bukti fotokopi surat edaran kpu kabupaten kolaka utara nomor kpu. kab bertanggal maret yang ditujukan kepada ppk, pps, dan kpps se kabupaten kolaka utara, bukti fotokopi surat tanda tamat belajar stm jurusan mesin dengan tanda tangan kepala stm negeri raha amin yang menerangkan rusa anak mahmud, tempat tanggal lahir lasusua, november nomor induk berhasil dalam mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh stub. bahwa samping mengajukan bukti tertulis, memohon menghadirkan anggota komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara bernama eka suai pada persidangan tanggal april yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pemberi keterangan adalah koordinator yang membawahi wilayah kolaka utara. pada pencalonan terdapat salah satu calon pemohon perkara nomor php.d x yang bermasalah terkait kelengkapan berkas. kpu kabupaten kolaka utara tidak meloloskan pemohon perkara nomor php.d x dan hal ini telah sesuai dengan peraturan yang ada. verifikasi oleh memohon yang dilakukan diluar jadwal tidak merugikan pemohon perkara nomor php.d x!lpemeriksaan perkara guo bukan kewenangan mahkamah kompetensi absolute),nomorkolaka utaraf (mall administratif) dalam tahap verifikasi oleh memohon. dingadilan tata usaha negara ptun):olitik uang (money politics) konstitusi. hberalamat desa tatkberalamat desa bahari, disaksikan oleh allah, andal, sopan, sik money politik dalam proses pelaksanaan pemilukada kabupaten kolaka utaraatas kewenangan dari mahkamahsebagaimana ketentuan ketentuan yang terdapat dalam peraturan mahkamahelasi uraian uraian keberatan pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, seperti dugaan praktik politik uang (money politics) dan peradilan umumselain dari hal tersebut diatas, berdasarkan nomor tahun, (b) pengil.kabupaten kolaka utara provinsi sulawesi tenggkabupaten kolaka utartigiosis8. 10jgitu pula dalam poin ke ke dan ke petit permohonan pemohon, memintakan kepada mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal ketiga object itis yang dimaksudkan pemohon keberatan guo: akan tetapi, bahwa permasalahan hukum utama permohonan pemohon sebagaimana dimaksudkan oleh pemohon keberatan sebagai object itis adalahmaka terang dan jelas maksud permohonan pemohon dengan mendasarkan padaatau setidak tidaknya: pemohon keberatan telah bertindak ragu ragu dalam menentukan object itis yang mengakibatkan permohonan keberatan menjadi kabur dan tidak jelas, karenanya, berdasarkan ketentuantidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)pagi hari atas nama jahit alamat desa total memberikan uang rp. kepada saudara awal beralamat desa total, disaksikan oleh kamal, kidman, basoberalamat desa bahari, disaksikan oleh kamal, kidman, baso,beralamat desa total, disaksikan oleh sari, alma, lukman, dg. maddupberalamat desa loka, disaksikan oleh hak, baso, arif dan sofyberalamat desa lawak jaya, disaksikan oleh mukjizat, siberia, arif danahwa sepanjang dalil dalil pemohon mulai dari halaman hingga halaman surat permohonannya,ngngng.hii) uji petik penghitungan ulang surat suara,iv. dalil dalil pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel), karena: bahwaolitik uang kualifikasikan sebagai sistematis, masif,, dan terstruktur, bahwa demikian halnya pulsebagaimana dalam petit ke permohonan pemohon yang memohonkan kepada mahkamah untuk: memerintahkan kpu kabupaten kolaka utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang :, demikian halnya: tidak jelas dan tegas maksud pemohon terkait petitumnya tersebut, yaitu apakah pemungutan suara dilakukan pada wilayah dan atau tempat pemungutan suara tps) tertentu ataukah dilakukan secara menyeluruh pada semua tps dalam wilayahnomor tahun sebagaimana telah diubah menjadi nomoranton, s.h. dan abbas, s.e. tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)money politics, keabsahan ijazah pihak terkait rusa mahmud) dan soal verifikasi faktual.kepolisian, dan peradilan pidana.bukti pt fakta ini membuktikan bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh pihak terkait baik pada pemilukada periode tahun sebesar tidak berbeda jauh dengan perolehan suara yang diperoleh pada periode pemilubupati dan aim beta drs. syamsul rijal, m.m. abbas, s.e.(vide, bukti pt,sepanjang dalil pemohon mengenai adanya praktek politik uang (money politics), dibantah dan disangkal oleh pihak terkait. disamping tidak didukung dengan fakta dan kenyataan, juga dibuat berdasarkan spekulasi pemohon semata untuk mengejar frase terstruktur, sistematis, dan masif. pemohon berupaya menggambarkan suatu perbuatan seolah olah hal tersebut benar adanya. padahal tanpa didukung dengan bukti yang cukup. lagi pula, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara dan merupakan kewenangan panwaslukada, polisi, peradilan umum, dan peradilan tun untuk memeriksa dan memprosesnya,di.untuk mendukung dalil pangkalannya ini, pihak terkait akan mengajukan bukti saksi dan bukti surat. tanggapan pihak terkait tentang dugaan praktik pelanggaran money politik, bahwa dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait telah melakukan pelanggaran money politic secara masif pada pemilukada kabupaten kolaka utara dan memohon agar pihak terkait diskualifikasi adalah tuduhan dan permohonan yang sangat tidak yang benar, menyesatkan dan mengaburkan fakta terbukti dalam uraian permohonan diskualifikasi yang dimohonkan pemohon dibangun dengan alasan alasan yang dihipotesiskan tidak berbasis fakta, rasio dan konstitusi alias dibangun dengan basis rekayasa, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran money politic secara masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh pihak terkait adalah merupakan. bahwa pelanggaran masif, terstruktur, dan sistematis haruslah, dan apabila memang benar sebagaimana dalil dari pemohon telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilukada termasuk juga yang dilakukan oleh pemohon, menurut pihak terkait pelanggaran belumlah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan bersifat terstruktur, sistematis, masif. oleh karena itu dalil pemohon tidak beralasan secara hukum dan konstitusi: bahwa pemohon salah dan keliru mendalilkan permohonannya pada halaman huruf yang menyebut kecamatan latambaga . oleh karena tidak ada wilayah administratif kecamatan latambaga kabupaten kolaka utara, tetapi adanya dalam wilayah kabupaten kolaka, bahwa pemohon salah dan keliru mendalilkan permohonannya, diantaranya pada halaman huruf maupun dalilnya yang menyebar pada halaman lain, yaitu pemohon menyebut letak desa majapahit berada dalam wilayah kecamatan lasusua, padahal yang benar bahwa desa majapahit masuk dalam wilayah administratif kecamatan paku tengah: bahwa terhadap seluruh dalil dalil pemohon tersebut dibantah kebenarannya oleh pihak terkait, dengan alasan: bahwa orang orang atau pihak yang tersebut dalam dalil permohonan pemohon guo yang dituduh oleh pemohon telah kecamatan paku tengahtoward) atas nama haeruddin. ag. (kepala desa majapahit) memberikan uang masing masing sebanyak rp. kepada saudara mukhlis, samba, alimenerima sejumlah uang dari orang pihak tertentu, tidak satupun merupakan tim pemenangan pasangan calon nomor urut (in cast pihak terkait). sebagaimana dalam bukti pt bahwa selama dalam proses pemilukada kabupaten kolaka utara tahun pihak terkait tidak pernah menyuruh, menganjurkan, dan memerintahkan baik terhadap orang orang yang disebut dalam dalil permohonan pemohon maupun kepada khalayak ramai untuk melakukan praktik money politics untuk mendukung pasangan calon nomor urut bahwa peristiwa peristiwa yang dituduhkan money politics dalam dalil dalil pemohon sama sekali tidak pernah ditindaklanjuti oleh panwaslukada kabupaten kolaka utara untuk diteruskan pemeriksaan pengadilan. bahwa terhadap dalil pemohon dari halaman tentang tuduhan pelanggaran money politics akan dibantah dan ditanggapi satu persatu sebagai berikut: kecamatan totaltelah memberikan uang rp. kepada saudara delimnpan oleh jahit kepala desa total), untuk mempengaruhi agar memilih pasangan calon nomor urut apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana kepala desa total tidak pernah memberikan uang kepada topan dengan maksud mempengaruhinya untuk memilih pasangan calon nomor urut bukti pt dan ptalamat desa tatkalalamat desa bahari, disaksikan oleh allah, andal, sopan, sajahit alamat desa total memberikan uang rp. kepada saudara awal alamat desa totalalamat desa baharialamat desa total, disaksikan oleh sari, lukman, dg. maduralamat desa loka, disaksikan oleh hak, baso, arif dan sofyaalamat desa lawak jaya, disaksikan oleh mukjizat, siberia, arif, dan faiztengahdrs. syamsul rijal akan menyampaikan bantuannyamukhlis, samba, ali oleh haeruddin, ag., kepala desa majapahit kecamatan paku tengah). dimana waktu itu memang saksi mukhlis pernah didatangi oleh haeruddin kepala desa majapahit) dan memang saksi bersahabat lama dengan kepala desa dan kepala desa sering bertamu rumah mukhlis, tetapi tidak pernah diberikan uang apalagi untuk mempengaruhi saksi memilih pasangan calon pihak terkait:idesa latarpoin pointema, said, ido, kaharuddin, saka, lama dan ruse oleh kasihan kepala desa polteidikaharuddin, untuk karena hal tersebut tidak benar. dimana baik tema, said, ido dan saka semuanya adalah tetangga dekat dan anggota keluarga dari saksi kaharuddin dan saksi kaharuddin sendiri membantah keras tidak pernah menerima uang dari haeruddin yang tujuannya mempengaruhi untuk memilih pasangan calon pihak terkait. sedangkan lama dan ruse tidak dikenal dan bukan merupakan sebagai penduduk desa pola: bahwa dalil pemohon pada halaman s.d. halaman sepanjangsabit, ani, asse, allo, oleh yusuf kepala desa kalahundehal tersebut tidak benar dan bohong, dimana saksi asse yang bersaudara dengan allo tidak pernah sama sekali menerima uang dari yusuf kepala desa kalahunde) apalagi terkait agar mempengaruhi memberikan dukungan kepadahalaman s.d. halaman poin halaman poin yang mengatakan bahwa tim pemohon telah menemukan adanya pemberian dana yang nilainya bervariasi ada yang menerima sebesar rp. dan rp. yang diberikan kepada masing masing mukhlis, last teki, ida, hana, bapanya sa'da, amir, ahmad saleh, dan oleh drs. samsul rijal kadis pertanian kabupaten kolaka utara), untuk mempengaruhi agar memilih pasangan calon nomor urut serta tuduhan menggunakan mobil dinas kolaka utara untuk kampanye mendukung pasangan calon nomor urut bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut karena kenyataannya drs. samsul rijal tidak pernah melakukan tindakan tindakan yang dituduhkan tersebutpada poin halaman yang mendalilkan dialihlegoamir, using, oni, saling oleh ir. irwan kepala desa penampangkepala desa penampang ilr. irwan) tidak pernah datangi rumah saksi amir dan saksi tidak pernah menerima sejumlah uang berapapun dari ir. irwan (kepala desa penampang):wisma, adil, dan ambo oleh lambang kepala desa toledokepala desa talent tidak pernah melakukan memberi uang rp. kepada wisma, adil dan ambo atau kepada rang lain yang bertujuan agar memilih pasangan calon nomor urut kecamatan lambaiyuri oleh idris, pd. camat lambai) yang katanya disaksikan oleh agus, pius dan udidris tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut dan juga tidak mengenal lelaki yurilambai) atas nama drs. rahman umarjasmin oleh hasanuddin kepala desa lapas pasisaksi jasmin adalah teman dekat akrab dengan hasanuddin (kepala desa lapas pasi) bahkan hampir tiap hari bertamu rumah kepala desa lapasipasi baik sebelum pemilukada, pada tahap pemilukada maupun setelah pemilukada. dan saksi jasmin tidak pernah menerima uang sejumlah apapun dari hasanuddin untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dan setahu saksi jasmin hasanuddin tidak pernah memberikan uang kepada siapapunpagwita, agus polotipuklru kepala desa kalahunde) memberikan uang rp. kepada saudara sabbersalin beserta bahru, pd. camat tipu), sukiman kades tipu), sukiman kades tipu), asal anggota tni) dan hafid atas nama hati memberikan uang rp. kepada saudara camera, dan jamherlina, alam, batu putih bahwa dalil pemohon pada poin halaman yang mendalilkanihak terkait kepada beberapa orang berikut beserta jumlah uang yang dibagi bagikanutara bahwa dalil pemohon pada poin halaman yang mendalilkan pada hari jumharyanto, oleh fatahuddin, s.h., untuk mempengaruhi agar memilih pasangan calon nomor urut serta tuduhan melakukan kampanye, mengarahkan, membujuk, mempengaruhi bahkan mengendarai mobil tim pemenang untuk mendukungfatahuddin mengenal lelaki haryanto karena isteri haryanto adalah saudara jauh dengan saksi fatahuddin tetapi tidak pernah memberi uang rp. atau sejumlah uang lain kepada haryanto apalagi bertujuan untuk mempengaruhirusli, oleh arus, dsuang sejumlah tersebut diberikan oleh saksi arus, kepada saksi rusli sebagai panjar modal berkebun coklat agar nanti hasil biji cokelatnya dijual kepada saksi arus, ds., dan uang tersebut sama sekali tidak terkait dengan isu money politikcardinalardi desa amore).desa pakuan pada hari kamis, maret sekitar pukul malam (di desa amore kecamatan paku utara) atas nama aliakupakuday, oleh mukmin, s.e.,mm.idak pernah sama sekali memberi sejumlah uang tersebut kepada today maupun kepada orang lain, bahwa dalil pemohon pada poin halaman yang mendalilkan, disaksikan oleh muchtarbahwa dalil pemohon pada halaman huruf g.,bahru, oleh baharlelaki bahri alias bahari penduduk desa kendara kecamatan paku tidak pernah memberikan uang kepada bahru yang tujuannya mempengaruhi agar memilih pasangan calon nomor urut sebagaimana surat pernyataan tertulis bermaterai cukup, bertanggal april yang dibuat dan ditandatangani oleh bahri alias bahari: kecamatan korea bahwa dalil pemohon pada poin halaman yang mendalilkan pada tanggalihak terkait, kejadian tersebut disaksikan oleh irmasuriani. bahwa pihak terkait malam (di desa kalahunde) atas nama yusuf kepala desa kalahunde memberikan uang rp. kepada saudara aslngapaserta intimidasi yang dilakukan oleh cangkang alias daeng palopo terhadap saudara syarifuddinsaksi cangkang tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh pemohon kepadanya dan tidak mengenal lelaki yang bernama syarifuddin dan juga lelaki syarifuddin tidak tercatat sebagai warga desa meet kecamatan kodenya, sebagaimana surat keterangan nomor dm iv tertanggal april yang dikeluarkan oleh kepala desa meet bukti pt bahwa dalil pemohon halaman poin poin poin yang berisi tuduhan bahwa adanya pembagi bagian uang yang dilakukan oleh sinar beralamat desa mataiwoi kepada laga, sampe, wiyah, siti, hari, agus, adi, awan,balet, samba, iya, asnawi, hi, rimba, sumardi, abd. latif, suryanidi oleh sinaradik adalah adik ipar dari saksi sinar dan biasa memberi uang kepada adik sebagai upah kerja kalau biasa membantu bantu pekerjaan saksi sinar, dan jumlahnya pun tidak pernah sebesar rp. serta pemberian tidak pernah memintajumat, maret pendukung syuhada memberikan uang rp. kepada saudara syamsuddin beralamat desa paruttkecamatan ranteanginakan dibuktikanmarokomaroko dusunerempuan suara, oleh bambabambang mengenal perempuan suara sebagai tantenya yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi bambang dan sering membantu tantenya. saksi bambang sendiri tidak pernah memberi sejumlah uang tersebut kepada suara maupun orang orang lainndo liadini hari (di desa rante barnpueblotu lengko kecamatan ranteangin) atas nama bahar beralamat desa satu lengko dusun iv, telah mempengaruhi dan(di desa tahu(seharusnyaimran flora pol hut) telah membuat pernyataan tanggal maret yang isinya mendukung sepenuhnyasusua bahwa dalil pemohon pada poin halaman yang mendalilkan mendalilkan pada hari selasa, maret desa majapahit saudara nazaruddin kepala sekolah sdntanggal maret telah menemukan tumpukan beras bulog kg sak dirumah bapak muis desa tabi kec. lasusua dan beras tersebut adalah milik dinas sosial kabupaten kolaka utarall, oleh hermatoll alias toll sandi mengenal baik saksi herman sebagai bosnya karena saksi toll bekerja sebagai pekerja cengkeh kebun saksi herman, dan uang sejumlah rp. tersebut diberikan oleh saksi herman sebagai uang pembeli rokok beli sagu dan ayam untuk buat kurung, sebagaimana saksi herman juga memberikan sejumlah uang rp. kepada sakitan, dan anti rp. dan table rp. sebagai uang operasional panjar pementasan pekerjaan pembersihan kebun cengkeh dan sama sekali tidak terkait dengan money politic untuk mendukung pasangan calon nomor uruemua staf dinas kehutanan, oleh drs. mukim kepala dinas kehutanan kabupaten kolaka utaruang yang diberikan tersebut ternyata honorarium staf pegawai dinas kehutanan serta tidak ada pemaksaan apalagi menyuruh menandatangani surat pernyataan untuk memilihhmemenangkan pasangan calon nomor urutmukhlast teihanesa total kecamatan totranala, oleh hongkoonton alias ahmad mahmud mengenal baik lelaki pranala sebagai sahabat dan tidak pernah memberi sejumlah uang rp. kepada pranala apalagi bertujuan untuk mempengaruhi pranalatanggalwajo,kepada saudara rusdi alisiri, oleh alamiah rakitmengenal lelaki asiri sebagai sahabat dan kenalan biasa dan saksi tidak pernah memberi uang sebesar rp. ataupun sejumlah lain kepada lelaki asiri. malahan saksi alamsyah kaget dengan tuduhan tersebut karena seperti direkayasa untuk menjatuhkan nama baiknya, oleh karenanya saksi alamsyah pernah meminta asiri bertemu langsung termasuk lelaki suhardi ketua partai demokrat kecamatan wajo), agar asiri membuat pernyataan tertulis membantah tuduhan tersebut sekaligus lelaki suhardi sebagai saksi dalam surat pernyataan, bertanggal maretbasis.krab (uluwawo kec.wajodini harmarokodesa marohalaman poin keyahril oleh nazarnazaruddin mengenal lelaki syahril sebagai tetangga dan saksi nazaruddin tidak memberi sejumlah uang tersebut kepada syahril apalagi untuk mempengaruhi agar memilih pasangan calon nomor urut bahkan terkait tuduhan ini saksi nazaruddin pernah mengklarifikasi langsung kepada syahril dan syahril pun membenarkan bahwa memang tidak pernah menerima uang dari saksi nazaruddin,uluwawo kecamatan wajo) atas nama musikal beralamat desa uluwawo memberikan uang rp. kepada saudara hadiahpueblosatu lengkopueblo kecamatan wajo) atas nama fara beralamat desa mendengar keteranganpril dan telah diperbaiki dengantentang kewenangan mahkamah konstitusi: bahwa berdasarkanbapaknya sabamirhmemenangkan calon pueblo.sudwalasiho disaksikan oleh nukodenyaidesa tersebutkalu malukuduara desa awo) dan rina desa kalu maluku) oleh mademade tidak pernah memberikan uang kepada keduanya apalagiawokalu maluku,kepada saudara supardiuparman, oleh syarifsyarifuddin tidak pernah memberi uang sejumlah rp. kepada saksi suparman, dimana antara saksi syarifuddin merupakan saudara dengan saksi suparman dan juga isteri saksi suparman (bernama harian). saksi syarifuddin pernah memberi uang bantuan kepada harian (isteri suparman) sebesar rp. untuk biaya berobat anaknya suparman waktu itu yang sementara sakit karena harian yang saat itu meminta bantuan syarifuddin sebagai keluarga:kalu malukulametunai mursalbahwa dalil pemohon pada poin halaman yang mendalilkan pada hari jum'at, maret sekitar pukul soreawoupriyadi pns guru sdn manakala) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat desa tersebutalewangeng membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat didesa tersebut untuk memilihhmemenangkan pihak terkait. dalil pemohon tersebut dibantah oleh melalui surat pernyataannya,kepada saudara abd. majida sina,kepada saudara hendraawoakrab ag. memberikan uang rp. kepada saudara padi beralamat desa korona disaksikan oleh canzainuddin bd.bahwa dalil pemohon pada poin halaman yang mendalilkan pada hari sabtu, maret armacceitaurnimendalilkan tentang terjadinya praktik politik uang dalam prosesi pelaksanaan pemilukada kabupaten kolaka utara tahun yang didalilkan terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis hanyalah merupakan tuduhan yang didramatisir, mengada ada dan dibesar besarkan. hal ini dapat dibuktikan dari beberapa fakta, sebagai berikut: tidak satupun kasus pengaduan dugaan pelanggaran politik uang yang masuk panwaslukada kabupaten kolaka utara yang sampai pada tahap rekomendasi panwaslukada untuk proses penyidikan. oleh karenanya sudah pasti tidak ada kasus politik uang yang sampai bergulir pemeriksaan pengadilan, bahwa dalil dalil pemohon mengenai temuan temuan dugaan praktik politik uang tersebut hanyalah merupakan rekayasa peristiwa dari pemohon sehingga seolah olah telah terjadi praktik politik uang, yaitu dengan cara tim pemenangan pemohon sendiri yang membuatkan berita acara dan meminta pihak pihak (pemberi dan penerima) sebagaimana dalam dalil permohonan agar member pengakuan dan menandatangani berita acara abal abal dimaksud: bahwa dalil dalil pemohon mengenai temuan temuan dugaan praktik politik uang tersebut, jika ditilik secara teliti dapatlah dipastikan bahwa peristiwa peristiwa yang didalilkan tersebut bukanlah kejadian secara massif, terstruktur dan sistematis, melainkan hanyalah suatu peristiwa kasuistis sich yang mungkin dilakukan oleh orang seorang yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan pihak terkait. lagipula kejadian kejadianpadahal sebagaimana diketahui selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait mencapai (tiga puluh dua persen): bahwa pendirian hukum mahkamah dalam putusan nomor php.d viii tanggal januari halaman menyatakan bahwa: "saudara legoamirada putusan mahkamah nomor php.d vi tanggal desember jawa timur), putusan nomor php.d vtanggapan pihak terkait terhadap tuduhan mobilisasi aparat desa melakukan money politics dalam rangka memenangkobilisasi aparat desa untuk melakukan money politics agar mendukungpara aparat desa yang disebut telah memobilisasi untuk melakukan money politics dalam rangka mendukung pihak terkait: tanggapan pihak terkait terhadap tuduhan menyalahgunakan wewenang dengan melakukan mutasi pegawai negeri sipil yang dianggap tidak loyal mendukungutasi pegawai negeri sipil terkait dengan urusan penyelenggaraan pemilukada kabupaten kolaka utara tahun apalagi pihak terkait sama sekali tidak mengetahui secara pasti siapa siapa pegawai negeri sipil yang dianggap loyal atau tidak loyal mendukung pasangan calon nomor urut bahwa pemohon dalam dalil permohonannya tidak mengurai secara jelas siapa siapa pegawai negeri sipil yang telah dimutasi oleh pihak terkait atau permutasi karena dituduh tidak loyal mendukung pihak terkait, pihak terkait dalam hal ini menolak secara tegas segala dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon tersebut, oleh karena pihak terkait (in cast pasangan calon nomor urut telah secara tegas melakukan meminta netralitas pegawai negeri sipil pns), sebagaimana dalam. kolaka utara bukti pt tanggapan pihak terkait terhadap tuduhan menyalahgunakan wewenang dengan memberikan perpanjangan masa jabatan kepada (dua puluh dua) orang kepala desa dalam rangka pemenangmberikan perpanjangan masa jabatan kepada (dua puluh dua) orang kepala desa terkait tuduhan dukungan kepadasiapa siapa ke kepala desa yang dimaksudkan diberikan perpanjangan masa jabatan oleh pihak terkait dalam rangka mendukung pihak terkait: bahwa bupati kepala daerah (in cast bupati kolaka utara) tidak memiliki kewenangan memberi masa perpanjangan jabatan kepada kepala desa, sebagaimana diatur dalam perundang undangan terkait termasuk peraturan pemerintah nomor tentang desa. tanggapan tentang ijazah stub) a.n. pihak terkait (in cast rusa mahmud):pada halaman s.d. halamanada fakta hukum dan kenyataan yang dapat membantah dalil pemohon, yakni: salim dan secara kebetulan juga memiliki nis bernomor:: bukti pt tetapi yang menandakan bahwa siswa rusa dari sekolah stm swasta kolaka adalah di.n. yusuf masa, ba. bukti pt di: karena:rus,.n. laude hasina, pd. telah mengeluarkan surat klarifikasi nomor:.p.n. laude hasina, pd.: kemudian berturut turut kepala sekolah stm negeri raha (in cast smk negeri wundulako kolaka) a.n. drs. batang, pd. telah mengeluarkan masing masing surat keterangan nomor bertanggal februari bukti pt dan surat keterangan nomor: bertanggal februari..n. laude hasina) dan kepala diknas kab. muna (a.n.dannomor lab. dtf i1 bertanggal februari bukti pt yang pada halaman menyimpulkan: tanda tangan amin bukti (:iundang undang pemerintahan daerahupatenerintahan daerahdi:i(iv) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang ,bukti pt yang pada pokoknya menerangkan: berdasarkan putusan kolaka juni nomor,di ketiga, yaitu: hu ms xi bertanggal november bukti pt bahwa terkait syarat keempat, yaitu:nomor pol. sick x1 interkom, bertanggal novemberpenampang) alamat desa penampang memberikan uang rp. kepada saudara usonisalwismaberalamat desa talent memberikan uang rp. kepada saudara adilerintahan daerah juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal maret guo maupuselain dengan fakta dan kenyataan sebagaimana disebutkankabupaten kolaka utara, . dst, 1bupatimahkamahkolaka utara nomor tahun bertanggal ppt fotokopipt fotokopi kliping koran::ambombait fotokopi, pt fotokopi surat pernyataan amri, ibu desa bahari. pt fotokopi surat pernyataan delima. pt fotokopi surat pernyataan sudirman. pt fotokopi surat pernyataan kameo. pt fotokopi surat pernyataan tenri angka. pt fotokopi surat pernyataan pais. pt fotokopi surat pernyataan jahit. pt fotokopi surat pernyataan topan. pt fotokopi surat pernyataan master. pt fotokopi surat pernyataan ambo. pt fotokopi surat pernyataan rosmayantii. pt fotokopi surat pernyataan darma. pt fotokopi surat pernyataan alla. pt fotokopi surat pernyataan maya. pt fotokopi surat pernyataan anti. pt fotokopi surat pernyataan anti. pt fotokopi surat pernyataan awal pt fotokopi surat pernyataan hadir. pt fotokopi surat pernyataan sarjana. pt fotokopi surat pernyataan kaban. pt fotokopi surat pernyataan ridwan. pt fotokopi surat pernyataan saling. pt fotokopi surat pernyataan sarjana. pt fotokopi surat pernyataan russian. pt fotokopi surat keterangan nomor dm iv tertanggal april yang dikeluarkan oleh kepala desa meet. pt fotokopi surat pernyataan sinar. pt fotokopi surat pernyataan samsul hasan. pt fotokopi surat pernyataan hansip. pt fotokopi daftar penerimaan honor bulan januari dinas kehutanan kabupaten kolaka utara. pt fotokopi surat pernyataan minati dan dao. pt fotokopi surat pernyataan asiri. pt fotokopi surat pernyataan darwis oko. pt fotokopi surat pernyataan basis. pt fotokopi surat pernyataan abd. rute. pt fotokopi surat pernyataan alvin. pt fotokopi surat pernyataan syamsul. pt fotokopi surat pernyataan jamur. pt fotokopi surat pernyataan royal. pt fotokopi surat pernyataan aslinya. pt fotokopi surat pernyataan rahman. pt fotokopi surat pernyataan usman. pt fotokopi surat pernyataan usman. pt fotokopi surat pernyataan pudding. pt fotokopi surat pernyataan abd. haris. pt fotokopi surat pernyataan jamming. pt fotokopi surat pernyataan kadir. pt fotokopi surat pernyataan hasan. pt fotokopi surat pernyataan jamaluddin. pt fotokopi surat pernyataan ambo tanpa. pt fotokopi surat pernyataan asse. pt fotokopi surat pernyataan mursaling. pt fotokopi surat pernyataan juri. pt fotokopi surat pernyataan haeruddin. pt fotokopi surat pernyataan tennis. pt fotokopi surat pernyataan rahman. pt fotokopi surat pernyataan tahir. pt fotokopi surat pernyataan abd. majid. pt fotokopi surat pernyataan anu. pt fotokopi surat pernyataan sinar. pt fotokopi surat pernyataan hashi. pt fotokopi surat pernyataan mansur. pt fotokopi surat pernyataan basri. pt fotokopi surat pernyataan sari. pt fotokopiupaten kolaka utara: pt fotokopi buku induk pendaftaran siswa stm swasta kolaka kolaka tahun: n. yusuf masa, ba.:: pt fotokopi berita acara kpu kabupaten kolaka utara nomor ba ! bertanggal pebruari tentang verifikasi faktual berkas bakal calon bupati dan wakil bupati kolaka utara,pt fotokopi kliping koran:pt fotokopi surat keterangan catatan kepolisian sick) nomor pol.:amping itu, pihak terkait mengajukan (dua puluh satu) orangdrs. batang, pd. saksi adalah kepala smk negeri wundulako, kolaka. dalam sejarahnya, stm swasta kolaka berganti nama menjadi stm pgri swasta kolaka, kemudian berganti nama menjadi smk pgri swasta kolaka, kemudian berganti nama lagi menjadi smk negeri wundulako kolaka. berdasarkan buku induk stm swasta kolaka ijazah atas nama rusa mahmud dengan nomor induk adalah benar milik rusa mahmud. ijazah dimaksud adalah stm swasta kolaka, bukan stm negeri raha. stm swasta kolaka sekitar tahun baru berstatus terdaftar sehingga untuk ujian harus mencari sekolah yang materinya sama, yaitu stm raha. karena hal tersebut maka pada ijazah ditandatangani kepala stm raha sebagai sekolah lokasi ujian. nomor induk milik salim murid stm negeri raha, dan milik rusa mahmud murid stm swasta kolaka. aries mawar saksi adalah mantan ketua osis stm swasta kolaka tahun dan rusa mahmud adalah siswa stm swasta kolaka seangkatan dengan saksi. saksi dan rusa mahmud melaksanakan ujian bersama (ujian negara) stm swasta kolaka dengan pengawas dari stm negeri raha. amos tapoombi saksi adaah ketua kelas iii mesin tahun stm swasta kolaka. saksi berteman dengan rusa mahmud dan duduk satu kelas. ujian negara diselenggarakan stm swasta kolaka dengan penyelenggara dan pengawas dari stm negeri raha. pada ujian tersebut siswa jurusan mesin lulus. jahit saksi adalah kepala desa total. saksi tidak pernah memberikan uang kepada topan, berlian, anti, dan awal apalagi dengan maksud mempengaruhi agar memilih pasangan calon nomor urut tidak mengenal yuri desa total. syamsul rijal saksi adalah kepala dinas pertanian kolaka utara. tidak pernah terlibat kampanye pasangan calon manapun dan tidak pernah menggunaan kendaraan dinas untuk kampanye. tidak pernah membagi bagikan uang untuk pemenangan pasangan calon nomor urut mukhlis tidak pernah menerima uang dari kepala desa majapahit bernama haeruddin untuk memilih pasangan calon nomor urut saksi memilih tps desa majapahit. haeruddin saksi adalah kepala desa majapahit. saksi mukhlis adalah kawan saksi sejak kecil dan bertetangga. tidak pernah memberikan uang kepada saksi mukhlis. tidak pernah membagi bagikan uang kepada warga desa majapahit untuk memilih pasangan calon nomor urut kaharuddin tidak pernah menerima uang dari kepala desa powalaa bernama kasimong untuk memilih pasangan calon nomor urut kasimong saksi adalah kepala desa powalaa. tidak pernah memberikan uang masing masing rp. kepada tema, said, ido, kaharuddin, saka, lama, dan ruse. lama dan ruse bukan warga desa powalaa. asse saksi tidak pernah menerima uang dari kepala desa kalahunde bernama yusuf. amir kepala desa penampang bernama irwan tidak pernah datang rumah maupun memberikan uang. irwan amir saksi adalah kepala desa penampang. tidak pernah memberikan uang masing masing rp. kepada amir, using, oni, dan saling, dengan maksud agar memilih pasangan calon nomor urut dari keempat orang tersebut hanya amir yang warga desa penampang. lambang saksi adalah kepala desa toledo. tidak pernah memberikan uang masing masing rp. kepada wisma, adil, dan ambo, dengan maksud agar memilih pasangan calon nomor urut jasmin tidak pernah menerima uang rp. dari kepala desa lapas pasi bernama hasanuddin dengan maksud agar memilih pasangan calon nomor urut hasanuddin saksi adalah kepala desa lapas pasi tidak pernah memberikan uang rp. kepada jasmin dengan maksud agar memilih pasangan calon nomor urut pemenang pemilukada desa lapas pasi adalah pasangan syuhada. idris tidak mengenal dan tidak pernah memberikan uang kepada yuri desa lasusua. mendengar dari bawaslu bahwa saksi adalah terlahir dengan laporan memberikan uang kepada yuri. pemenang desa lasusua adalah pasangan rusa mahmud. andi rusli tidak memberikan maupun menerima uang. mukmin, s.e., m.m. saksi adalah pns kabupaten kolaka utara. saksi tidak memberikan uang rp. kepada today maupun mengarahkan today agar memilih pasangan calon nomor urut saksi membaca harian umum media sultra edisi hari selasa, september halaman kolom yang memberitakan bahwa rusa mahmud pernah terlibat perkara pidana. abdullah dansa alias arus arus memberikan uang kepada rusli sebagai panjar modal berkebun coklat dengan harapan agar hasil biji cokelatnya dijual kepada arus ds. cangkang alias palopo saksi tidak mengenal dan tidak memberi syarifuddin uang sebesar rp. maupun memaksa memenangkan pasangan calon nomor urut sinar sinar memberi uang kepada adik yang merupakan adik ipar saksi, karena adik membantu pekerjaan saksi. menimbang bahwa mahkamah memanggil bawaslu kolaka utara agar hadir para persidangan april untuk memberikan keterangan. bawaslu kolaka utara berhalangan hadir dalam persidangan, namun memberikan keterangan tertulis bertanggal april yang diterima kepaniteraan mahkamah pada april menimbang bahwa mahkamah memanggil kepolisian resor kolaka utara agar hadir para persidangan april untuk memberikan keterangan. pada pokoknya, polres kolaka utara yang dalam hal ini diwakili oleh kepala polres kolaka utara, menyampaikan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut: secara umum penyelengaraan pemilukada kondusif, tidak ada hal hal yang mengganggu pelaksanaan pemilukada. polres kolaka utara menerima sekitar laporan dari panas terkait pemilukada kolaka utara. semua laporan tersebut dikembalikan kepada bawaslu karena laporan dimaksud semuanya tidak dilengkapi bukti yang memadai. sebelum proses kampanye, sudah ada laporan masyarakat mengenai keraguan akan identitas ijazah rusa mahmud. anggota tim rusa melapor kepada kepala polres kolaka utara mengenai dugaan surat dinas pendidikan kabupaten muda yang menyatakan ijazah rusa mahmud adalah palsu. setelah polres melakukan penyelidikan, diperoleh fakta bahwa rusa mahmud terdaftar sebagai murid stm negeri kolaka dengan nomor induk tahun laboratorium forensik makassar menyatakan cap pada ijazah, tanda tangan kepala sekolah, dan kualitas kertas blank ijazah adalah identik (asli). polres kolaka utara dengan berkoordinasi dengan kolaka utara, menemukan fakta bahwa rusa mahmud pernah divonis bersalah, sehingga dalam sick diberi catatan bahwa yang bersangkutan pernah divonikabupaten kolaka utara tahun bertanggal februari (vide bukti pemohon adalah peserta pemilukada kabupaten kolaka utarautara ditetapkan dengan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kolaka utara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten kota model db kwk.kpu),mengajukan eksepsi terhadap permohonan pemohon, bahwa surat keberatan pemohon kabur (obscura libel): pihak terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan pemohon, yaitu: perkara guo bukan kewenangan mahkamah konstitusi, permohonan pemohon salah objek (error object), cc. permohonan tidak memenuhi syarat formal: dalil pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel): permohonan tidak memenuhi syarat hukum: terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait, mahkamah menyatakan memiliki wewenang untuk mengadili permohonan guo sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf mengenai kewenangan dan berdasar putusan putusan mahkamah terdahulu. adapun eksepsi mengenai salah objek, kabur, tidak memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat hukum, karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, terjadi pembagian uang (money politic) oleh tim pasangan calon nomor urut yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut sebagai berikut: pembagian uang kecamatan total meliputi: desa bahari sabtu, maret sekitar pukul wita, ibu memberikan uang rp. kepada delima, sabtu, maret sekitar pukul wita wahidin memberikan uang rp. kepada ambo, sabtu, maret sekitar pukul wita, sudirman memberikan uang rp. kepada kameo, sabtu, maret sekitar pukul wita, ibu memberikan uang rp. kepada alia: sabtu, maret sekitar pukul wita, wahidin memberikan uang rp. kepada ny. benda pagi, sabtu, maret sekitar pukul wita, sopa memberikan uang rp. kepada juga, sabtu, maret sekitar pukul wita, sopa memberikan uang rp. kepada beda pagi, sabtu, maret sekitar pukul wita, tenrigangka memberikan uang rp. kepada pais, sabtu, maret sekitar pukul wita, faizal nasir memberikan uang rp. kepada sihir, sabtu, maret sekitar pukul wita, made memberikan uang rp. kepada dati: sabtu, maret sekitar pukul wita, made memberikan uang rp. kepada tati: sabtu, maret sekitar pukul wita, made memberikan uang rp. kepada jali: sabtu, maret sekitar pukul wita, wahidin memberikan uang rp. kepada alia: minggu, maret sekitar pukul wita, nuri memberikan uang rp. kepada nomina, disaksikan allah, andal, sopan, dan sari: minggu, maret sekitar pukul wita, sudirman memberikan uang rp. kepada mustahil, disaksikan kamal, kidman, baso, dan mori, desa lawak sabtu, maret sekitar pukul wita, faizal nasir memberikan uang rp. kepada faizal, sabtu, maret sekitar pukul wita, faizal nasir memberikan uang rp. kepada wiki, sabtu, maret sekitar pukul wita, faizal nasir memberikan uang rp. kepada ice: sabtu, maret sekitar pukul wita, faizal nasir memberikan uang rp. kepada hawa, desa total sabtu, maret sekitar pukul wita, jahit kades total) memberikan uang rp. kepada topan: sabtu, maret sekitar pukul wita, alla memberikan uang rp. kepada amir: sabtu, maret sekitar pukul wita, maya memberikan uang rp. kepada anti: sabtu, maret sekitar pukul wita, tenri angka memberikan uang rp. kepada saham, sabtu, maret sekitar pukul wita, tenri angka memberikan uang rp. kepada seni: sabtu, maret sekitar pukul wita, murni memberikan uang rp. kepada gary: sabtu, maret sekitar pukul wita, jahit memberikan uang rp. kepada anti, sabtu, maret sekitar pukul wita, rasmi memberikan uang rp. kepada laheyya: sabtu, maret sekitar pukul wita, jahit memberikan uang rp. kepada awal, sabtu, maret sekitar pukul wita, jutaan memberikan uang rp. kepada sudirman, sabtu, maret sekitar pukul wita, alla memberikan uang rp. kepada rizal, minggu, maret sekitar pukul wita, jahit memberikan uang rp. kepada awal, minggu, maret sekitar pukul wita, lista memberikan uang rp. kepada akmal: sabtu, maret sekitar pukul wita, master memberikan uang rp. kepada ambo, sabtu, maret sekitar pukul wita, rasmi memberikan uang rp. kepada erwin, sabtu, maret sekitar pukul wita, ros memberikan uang rp. kepada darma, sabtu, maret sekitar pukul wita, jahit memberikan uang rp. kepada berlian: desa melulu sabtu, maret sekitar pukul wita, anton memberikan uang rp. kepada masing, sabtu, maret sekitar pukul wita, anton memberikan uang rp. kepada seri, desa tatkala minggu, maret sekitar pukul wita, tongkang memberikan uang rp. kepada syamsuar, desa loka minggu, maret sekitar pukul wita, saham memberikan uang rp. kepada anda: desa lawak jaya minggu, maret sekitar pukul wita, ilham nasir memberikan uang rp. kepada party widodo, disaksikan mukjizat, siberia, arif, dan faizal, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti dan bukti memohon pada pokoknya membantah semua dalil pemohon dan mengemukakan bawa permasalahan money politic dalam pemilukada kabupaten kolaka utara tidak relevan dijadikan objek perselisihan mahkamah konstitusi. pelanggaran dalam proses pemilukada, baik administrasi maupun pidana merupakan wewenang panwaslukada untuk menindaklanjutinyhit: pembagian uang kecamatan paku tengah meliputi: kamis, maret sekitar pukul wita, desa majapahit, rahman menggunakan mobil dinas kecamatan dan berkampanye: senin, maret sekitar pukul wita, desa tanpa, syamsul rijal kepala dinas pertanian kolaka utara) menggunakan mobil dinas dan berkampanye, kamis, maret sekitar pukul wita, desa kalahunde, yusuf memberikan uang rp. kepada suwardi: kamis, maret sekitar pukul wita, desa toward, haeruddin. kades majapahit) memberikan masing masing uang rp. kepada mukhlis, samba, dan ali: jumat, maret sekitar pukul wita, desa kalahunde, abdi memberikan uang rp. kepada here: jumat, maret sekitar pukul wiata, desa latar, pns ais memberikan uang rp. kepada doyo, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa pola, kasihan kades pola) memberikan masing masing uang rp. kepada tema, said, ido, kaharuddin, saka, lama, dan ruse, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa kalahunde, yusuf kades kalahunde) memberikan masing masing uang rp. kepada sabit, ani, asse, dan allo: sabtu, maret sekitar pukul wta, desa tanpa, tiong memberikan uang rp. kepada calling: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa tanpa, asir memberikan uang rp. kepada apps, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa tanpa, mansur memberikan uang rp. kepada agu, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa tanpa, anwar citta memberikan uang rp. kepada apps, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa majapahit, syamsul rijal kadis pertanian) memberikan uang rp. kepada mukhlis, dan masing masing rp. kepada last teki, ida, hana, bapaknya sabda, dan amir, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa tanpa, musdiantoro memberikan uang rp. kepada rembang: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa majapahit, burhan memberikan masing masing uang rp. kepada arman, ambo, dan ida: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa latar, jus'an memberikan masing masing uang rp. kepada arif, anti, ismail, dan pasir, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa latar, rahimudding kadus latar) memberikan uang masing masing rp. kepada lego dan burhanuddin, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa latar, ibu sita kepala sekolah latar) memberikan uang masing masing rp. kepada bawah dan hannah: minggu, maret sekitar pukul wita, desa penampang, irwan kades penampang) memberikan uang masing masing rp. kepada amir, using, oni, dan saling, minggu, maret sekitar pukul wita, desa toledo, lambang kades toledo) memberikan uang masing masing rp. kepada wisma, adil, dan ambo: untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti terkait dengan dalil mengenai money politic,sebagai objek perselisihan mahkamah konstitusi. penanganan pelanggaran, baiklah anggota tim pemenangan pihak terkait. untuk membuktikan bantuannya pihak terkait mengajukan saksi syamsul rijal, mukhlis, haeruddin, kaharuddin, kasimong, asse, amir irwan amir, dan lambang, pembagian uang kecamatan lambai meliputi: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa lapas pasi, ridwan memberikan uang rp. kepada lukman, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa lapas pasi, hadir memberikan uang masing masing rp. kepada sarjana dan kaban: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa lapas pasi, ridwan memberikan uang masing masing rp. kepada saling dan sarjana: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa lambai, esse memberikan uang rp. kepada yusriandi,sriandi: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa lapas pasi, marang pns) memberikan uang rp. kepada jasmin disaksikan udi, agus, guntur, dan bewardin, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa lambai, idris camat lambai) memberikan uang rp. kepada yuri disaksikan agus, pius, dan udi:ni anita nur disaksikan duyung dan juga: minggu, maret sekitar pukul wita, desa lambai, rahman umar memberikan uang rp. kepada russian, minggu, maret sekitar pukul wita, desa lapas pasi hasanuddin kades lapas pasi) memberikan uang rp. kepada jasmin: sabtu, maret sekitar wita, esse memberikan uang rp. kepada padang: selasa, maret sekitar wita, indo senang memberikan uang rp. kepada hanja: jum'at, maret sekitar wita, baso memberikan uang rp. kepada sakit, sabtu, maret pukul wita, tahrir kepala sdn oise, desa lambai) mengarahkan beberapa orang untuk membagi bagikan uang kepada pemilih, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti dan bukti memohon membantah semua dalil pemohon dan menyatakan tidak relevan untuk mengangkat dalil money politic sebagai objek perselisihan mahkamah konstitusi. menurut memohon seharusnya pemohon melaporkan pelanggaran dimaksud kepadasmin, hasanuddin as, dan idris, pembagian uang kecamatan tipu meliputi: senin, maret sekitar pukul wita, desa lawadia, sont memberikan uang masing masing rp. kepada hj. saka dan saka: selasa, maret sekitar pukul wita, ahmad memberikan uang masing masing rp. kepada bila dan musta: selasa, maret sekitar pukul wita, desa lawadia, bakri memberikan uang rp. kepada karan: selasa, maret sekitar pukul wita, desa lawadia, ita kades lawadia) memberikan uang rp. kepada sehari, sabtu, maret sekitar pukul wita, bersalin, bahru camat tipu), sukiman kades tipu), asal anggota tni), dan hafid kepala sdn lalu) memberikan uang rp. kepada magelang, rabu, maret sekitar pukul wita, hati memberikan uang rp. kepada camera: kamis, maret sekitar pukul wita, muslim memberikan uang masing masing rp. kepada nasir dan alauddin, sabtu, maret sekitar pukul wita, iwan memberikan uang rp. kepada jaelani, sabtu, maret sekitar pukul wita, herlina memberikan uang rp. kepada syamsuddin: jum'at, maret muslim memberikan uang masing masing rp. kepada marina saleh dan syamsuddin: minggu, maret sekitar pukul wita, nur alam memberikan uang rp. kepada nur jannah, rabu, maret sekitar pukul wita, lita memberikan uang rp. kepada opu alu, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti dan bukti serta saksi syamsuddin. memohon pada pokoknya membantah semua dalil pemohon. menurut memohon permasalahan money politic bukan objek perselisihan mahkamah konstitusi. adapun pelanggaran dalam proses pemilukada, baik secarabatu putih meliputi: senin, maret sekitar pukul wita, desa musik, admin memberikan uang rp. kepada hasina: senin, maret sekitar pukul wita, admin hansip) memberikan uang masing masing rp. kepada homertin dan agus: selasa, maret sekitar pukul wita, arjun kadus desa musik) memberikan uang rp. kepada musafir: selasa, maret sekitar pukul wita, amir memberikan uang rp. kepada hasinaidris. pdi camat lambai) beralamat desa lambai mempengaruhi dan memberikan uang rp. kepada saudara yuri beralamat desa lambai yang disaksikan oleh agus, pius, ulambai) atas nama drs. rahman umar,dini hari (di desa lapas pasi kecamatan lambai) atas nama hasanuddin kades lapas pasi) beralamat desa lapas pasi mempengaruhi dan memberikan uang rp. kepada saudara jasmiselasa, maret sekitar pukul wita, abd. haris kades musik) memberikan uang rp. kepada dg. sio, selasa, maret sekitar pukul wita, admin memberikan uang masing masing rp. kepada wendebue dan mining, maret jubir kades lelewawo), adding staf dinas perikanan dan kelautan kolaka utara), dan firdaus kadus iii desa lelewawo) memerintahkan make, junaidi, dan usman membagi bagikan uang sebagai berikutil. dari sudden usman sejumlah rp. dari safron chi sejumlah rp. dari safron bahri sejumlah rp. oo. dari safron imran sejumlah rp. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti dan bukti serta saksi agus malaka dan usman.paku utara meliputi: jumat, maret desa paku, pattahuddin, mukmin, dan kaharuddin, berkampanye dan mengendarai mobil tim pasangan calon nomor urut minggu, maret pukul wita, desa paku, pattahuddin memberikan uang rp. kepada haryanto, minggu, maret pukul wita, desa saludongka, rusli kades saludongka) memberikan uang rp. kepada muda, minggu, maret pukul wita, desa saludongka, arus memberikan uang rp. kepada mansur, minggu, maret pukul wita, desa saludongka, arus memberikan uang rp. kepada rusli, senin, maret pukul wita, desa paku, fahri memberikan uang rp. kepada usman: senin, maret pukul wita, desa paku, mustahil. memberikan uang rp. kepada baso: selasa, maret sekitar pukul wita, ali. memberikan uang masing masing rp. kepada cardinal dan ardi, selasa, maret sekitar pukul wita, muhaimin memberikan uang rp. kepada marian dan suryani, selasa, maret sekitar pukul wita, suherman memberikan uang rp. kepada munawar, disaksikan manjur dan laskar: kamis, maret sekitar pukul wita, mujahidin memberikan uang rp. kepada jasmin: kamis, maret sekitar pukul wita, ali. memberikan uang masing masing rp. kepada adegan dan agus: kamis, maret sekitar pukul wita, mustahil. memberikan uang rp. kepada halida, sabtu, maret sekitar pukul wita, kaharuddin memberikan uang rp. kepada dg. calling: sabtu, maret sekitar pukul wita, herman. memberikan uang rp. kepada cikal: sabtu, maret sekitar pukul wita, muhaimin pns) memberikan uang rp. kepada today: sabtu, maret sekitar pukul wita, syamsul rijal kadis pertanian) memberikan uang rp. kepada ahmad saleh, senin, maret nama arus memberikan uang rp. kepada mansur, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti dan bukti serta saksi haryanto dan munawar. memohon pada pokoknya membantah semua dalil pemohon. menurut memohonsaksi andi rusli, mukmin, abdullah dansa, pembagian uang kecamatan perahu meliputi: jumat, maret sekitar pukul wita, mastering memberikan uang rp. kepada perlis: sabtu, maret sekitar wita, usman memberikan uang rp. kepada logo disaksikan dasar, askar, bela, tato, dan sampe palembang: sabtu, maret sekitar wita, pali sulit memberikan uang rp. kepada kama, minggu, maret sekitar wita, riana memberikan uang rp. kepada rustam, sabtu, maret sekitar wita, nasri memberikan uang rp. kepada saling dan tanah, disaksikan oleh perlis, sabtu, maret sekitar wita, haeruddin memberikan uang rp. kepada insang: untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti serta saksi perlisbagian uang kecamatan ngapa meliputi: selasa, maret sekitar pukul wita, desa lawolatu, cangkang mempengaruhi, mengintimidasi, dan memberikan uang rp. kepada syarifuddin agar dibagikan kepada masyarakat: selasa, maret sekitar pukul wita, desa mataiwoi, sinar memberikan uang rp. kepada laga, rabu, maret sekitar pukul wita, desa putra, sinar memberikan uang rp. kepada sampe, rabu, maret sekitar pukul wita, desa mataiwoi, sinar memberikan uang masing masih rp. kepada wiyah, siti, dan hari, rabu, maret sekitar pukul wita, desa mataiwoi, sinar memberikan uang rp. kepada agus: kamis, maret sekitar pukul wita, desa mataiwoi, sinar memberikan uang rp. kepada adi: kamis, maret sekitar pukul wita, desa palaeo, arif memberikan uang rp. kepada wahyudi, kamis, maret sekitar pukul wita, desa palaeo, arif memberikan uang masing masing rp. kepada ismail dan sulaeman: jumat, maret sekitar pukul wita, desa mataiwoi, sinar memberikan uang rp. kepada awan: jumat, maret sekitar pukul wita, desa ngapa, musa memberikan uang rp. kepada nurmiati, sabtu, maret sinar memberikan uang masing masing rp. kepadalogo, balet, samba, iya, asnawi, hi, rimba, sumardi, abd latif, dan suryani: sabtu, maret pendukung syuhada memberikan uang rp. kepada kusta, sabtu, maret pendukung syuhada memberikan uang rp. kepada luas, sabtu, maret pendukung syuhada memberikan uang masing masing rp. kepada soba dan iki: jumat, maret pendukung syuhada memberikan uang rp. kepada syamsuddin: untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti dan bukti serta mengajukan saksi syarifuddin dan adminbuserta saksi cangkang dan sinar, pembagian uang kecamatan rante angin meliputi: rabu, maret sekitar pukul wita, dusun iii desa tinular, abidin direktur rsud djafar harun) mempengaruhi dan memberikan uang rp. kepada nur, kamis, maret sekitar pukul wita, dusun iii desa tinular, asri mempengaruhi dan memberikan uang rp. kepada erna, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa maroko, marina anggota bpd desa maroko) mempengaruhi dan memberikan uang rp. kepada zakaria, minggu, maret sekitar pukul wita, desa toronto, bambang memberikan uang rp. kepada suara, senin, maret sekitar pukul wita, desa lando lia, asah memberikan uang rp. kepada warna, ramal, darwis, ros, dan erwin: senin, maret sekitar pukul wita, desa rante baru, husain memberikan uang rp. kepada warna, ramal, darwis, ros, dan erwin: selasasatu lengko, bahar memberikan uang rp. kepada aan: rabu, maret sekitar pukul wita, desa tahu, gawang memberikan uang rp. kepada talib, kamis, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, bahar memberikan uang rp. kepada jadi: kamis, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, bahar memberikan uang rp. kepada jadi: jumat, maret sekitar pukul wita, desa dusun iii desa tinular, andi sofyan memberikan uang rp. kepada abidin: jumat, maret sekitar pukul wita, desa lawekara, h.a. baso kades lawekara) memberikan uang rp. kepada sudirman minggu, maret sekitar wita, asri memberikan uang rp. kepada amir senin, maret samsul hasan memberikan uang rp. kepada hampir, jum'at, maret sekitar pukul wita, royal memberikan uang rp. kepada aslinya, imran flora polisi hutan) membuat pernyataan bertanggal maret yang isinya mendukungsaksi hampirlasusua meliputi: selasa, maret desa majapahit, nazaruddin kepala sdn penampang) menempel dinding rumahnya, stiker atau spanduk pasangan calon nomor urut pada maret ditemukan tumpukan beras bulog masing masing kg zak rumah muis, desa tabi, kamis, maret sekitar pukul wita, desa watuliu, dusun ulu kalo, herman memberikan uang rp. kepada toll: jumat, maret sekitar pukul wita, desa lasusua, mukim kepala dinas kehutanan) memberikan uang rp. dan memaksa semua pegawai dinas kehutanan, termasuk honorarium, untuk bersumpah dan menandatangani surat pernyataan memenangkan pasangan calon nomor urut jumat, maret sekitar pukul wita, desa tabi, purwanto kasi pelayanan, jaminan, dan bantuan sosial dinas sosial) menempel stiker atau spanduk pasangan calon nomor urut pada dinding rumah: selasa, maret sekitar pukul wita, desa patowonua, jutaan mengintimidasi dan memberikan uang rp. kepada skar, selasa, maret sekitar pukul wita, desa tabi, agus dan adil kepala sman lasusua) memberikan uang rp. kepada hadiah: selasa, maret sekitar pukul wita, desa patowonua, tonton mengintimidasi dan memberikan uang masing masing rp. kepada riskan dan pranala, jumat, maret sekitar pukul wita, desa patowonua, serahkan ketua dpc demokrat) memberikan uang masing masing rp. kepada ibu dao dan minati: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa patowonua, baharuddin memberikan uang rp. kepada alauddin, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa patowonua, andi pawennari memberikan uang rp. kepada andi busan: minggu, maret sekitar pukul wita, desa patowonua, hasan memberikan uang rp. kepada agus: jum'at, maret sekitar pukul wita, suherman asai memberikan uang masing masing rp. kepada pasir, usman, dance, kamis, maret sekitar pukul wita, herman memberikan uang rp. kepada tinggi, jum'at, maret sekitar pukul wita, serahkan memberikan uang rp. kepada minaret: selasa, maret sekitar pukul wita, tolong memberikan uang rp. kepada dahlan, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti dan bukti serta saksi riskan memohon pada pokoknya membantah semua dalil pemohon. menurut memohon,wajo meliputi: kamis, maret sekitar pukul wita, desa satu lengko, hakim memberikan uang rp. kepada amirudin: minggu, maret sekitar pukul wita, desa satu lengko, sudirman sekdes) memberikan uang rp. kepada rusdi ali: minggu, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, kaharuddin memberikan uang rp. kepada sana: minggu, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, anto memberikan uang rp. kepada numa dean hara: minggu, maret sekitar pukul wita, alamiah memberikan uang rp. kepada asin, senin, maret sekitar pukul wita, desa lawekara, samsul hasan memberikan uang rp. kepada hampir, senin, maret sekitar pukul wita, dusun desa wajo, alias amir pns) memberikan uang rp. kepada abd. latif. rabu, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, darwis oko memberikan uang rp. kepada basis: rabu, maret sekitar pukul wita, desa satu lengko, para memberikan uang rp. kepada bambang, rabu, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, darwis oko memberikan uang rp. kepada nurani, rabupueblo, aram kades pueblo) memberikan uang rp. kepada aksi: rabu, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, hernilawati memberikan uang rp. kepada hale, rabu, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, abe pandu memberikan uang rp. kepada madi: rabu, maret sekitar pukul wita, desa satu lengko, hamid memberikan uang rp. kepada munir, rabu, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, akrab kades pueblo) memberikan uang rp. kepada timang, kamis, maret sekitar pukul wita, desa uluwawo, abd. rute memberikan uang rp. kepada alvin, kamis, maret sekitar pukul wita, desa wajo, samsul memberikan uang rp. kepada jamur: kamis, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, hernilawati memberikan uang rp. kepada ali, kamis, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, sudirman memberikan uang masing masing rp. kepada sungai dan punduh, serta rp. kepada lia: jumat, maret sekitar pukul wita, desa maroko, ronald memberikan uang rp. kepada aslinya, jumat, maret sekitar pukul wita, desa wajo, kaharuddin memberikan uang rp. kepada syahril, jumat, maret sekitar pukul wita, desa uluwawo, musikal memberikan uang rp. kepada hanifahl: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, burhanuddin memberikan uang rp. kepada musta insan: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa satu lengko, oncom memberikan uang rp. kepada anton, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa pueblo, fara memberikan uang rp. kepada randi, minggu, maret sekitar pukul wita, desa walasiho, tepi memberikan uang masing masing rp. kepada wartawati dan dar, jum'at, maret sekitar pukul wita, ilyas memberikan uang rp. kepada suryani dan rp. kepada margin: senin, maret sekitar wita, abd. rute memberikan uang rp. kepada hera, selasa, maret sekitar pukul wita, nais memberikan uang rp. kepada bahwa: rabu, maret sekitar pukul wita, akrab memberikan uang rp. kepada timang, sabtu, maret sekitar wita, rizki memberikan uang rp. kepada telp:, sabtu, maret sekitar wita, telp memberikan uang rp. kepada bagong, sabtu, maret sekitar pukul wita, ilyas memberikan uang masing masing rp. kepada asin dan maksud: sabtu, maret sekitar pukul wita, ansar memberikan uang rp. kepada hari: sabtu, maret sekitar pukul wita, sadar memberikan uang rp. kepada jaya: sabtu, maret sekitar pukul wita, marina memberikan uang rp. kepada zakaria, sabtu, maret sekitar pukul wita, sadar memberikan uang rp. kepada jaya:bukti pt dan bukti pt sampai dengan bukti pt haragi haragus polo pada hari sabtu, maret jam wita telahcalon bupati dan wakil bupati periode nomor urut rusa mahmud dan body alauddin). yang disaksikan oleh udin dan abidin kecamatan tipuembagian uang kecamatan kodenya meliputi: jumat, maret desa kalu maluku, hj. warga mahmud kadis dapil) menjanjikan memberikan atap seng untuk rumah warga yang memilih pasangan calon nomor urut jumat, maret desa elang elang, rahmat mempengaruhi dan memberikan uang kepada masyarakat, jumat, maret dusun desa kalu maluku, hamzah pns dinas kesehatan) memberikan uang rp. kepada nurlaeli: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa kalu maluku, hj. bunga kati memberikan uang rp. kepada ramah: sabtu, maret sekitar pukul wita, desa awo, made memberikan uang masing masing rp. kepada suara dan rina, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa awo, udin memberikan uang rp. kepada amir, selasa, maret sekitar pukul wita, desa kalu maluku, bidang memberikan uang rp. kepada supardi, rabusman dan rp. kepada pudding, rabu, maret sekitar pukul wita, desa sawangoaha, abd. haris memberikan uang rp. kepada jamming, dan rp. kepada abd. karim, kamis, maret sekitar pukul wita, desa awo, syarifuddin memberikan uang rp. kepada suparman: kamis, maret sekitar pukul wita, desa kalu maluku, halirmang memberikan uang rp. kepada nano: kamis, maret sekitar pukul wita, desa lametuna, ahmad memberikan uang rp. kepada saran kamis, maret sekitar pukul wita, desa sawangoaha, rahman imam masjid dusun ii) memberikan uang masing masing rp. kepada kadir dan latif, kamis, maret sekitar pukul wita, desa sawangoaha, abd. haris memberikan uang masing masing rp. kepada hasan dan jamaluddin: kamis, maret sekitar pukul wita, desa sawangoaha, ambo tanpa memberikan uang rp. kepada asse: kamis, maret sekitar pukul wita, desa sawangoaha, ambo tanpa memberikan uang rp. kepada mursaling: kamis, maret sekitar pukul wita, desa sawangoaha, juri kadus ii) memberikan uang rp. kepada haeruddin, dan rp. kepada tennis, jumat, maret sekitar pukul wita, desa awo, sudirman memberikan uang rp. kepada sudirman, dan masing masing rp. kepada said dan rival, jumat, maret sekitar pukul wita, desa kalu maluku, made memberikan uang rp. kepada sultan jumat, maret sekitar pukul wita, desa awo, syarifuddin memberikan uang rp. kepada jamil, jumat, maret sekitar pukul wita, desa korona, supriyadi pns guru sdn mala mala) mempengaruhi dan membagikan uang kepada masyarakat: jumat, maret sekitar pukul wita, desa korona, akrab kades korona) membagikan uang kepada masyarakat desa tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut jumat, maret sekitar pukul wita, desa korona, salewangeng membagikan uang kepada masyarakat: jumat, maret sekitar pukul wita, desa korona, yunus guru sdn jabal kubis) membagikan uang kepada masyarakat, jumatrahman, dan rp. kepada tahir: jumat, maret sekitar pukul wita, desa sawangoaha, abd. haris memberikan uang rp. kepada abd. majid, dan rp. kepada anu, jumat, maret sekitar pukul wita, desa sawangoaha, ambo tanpa memberikan uang masing masing rp. kepada sinar dan hashi: jumat, maret sekitar pukul wita, desa sawangoaha, mansur memberikan uang rp. kepada basri, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa kalu maluku, made memberikan uang rp. kepada hendra, sabtu, maret sekitar pukul hingga wita, desa lametuna, ahmad memberikan uang masing masing rp. kepada alamin, jasmani, dan saran sabtu, maret sekitar pukul wita, desa lametuna, ahmad mengintimidasi dan memberikan uang rp. kepada fatmawati, sabtu, maret sekitar pukul wita, desa kalu maluku, made mengintimidasi dan memberikan uang rp. kepada naksir: sabtsari, minggu, maret sekitar pukul wita, desa awo, ruslan memberikan uang rp. kepada aminuddin, kamis, maret sekitar pukul wita, abdullah memberikan uang rp. kepada majid, disaksikan oleh nurani, kamis, maret sekitar pukul wita, irfan rinaldi memberikan uang rp. kepada alias: sabtu, maret sekitar pukul wita, opu esa memberikan uang rp. kepada dg. mappi: kamis, maret sekitar pukul wita, yunus memberikan uang rp. kepada nuri: minggu, maret sekitar pukul wita, abd. samad memberikan uang rp. kepada sulaeman: jum'at, maret sekitar pukul wita, akrab memberikan uang rp. kepada padi: jum'at, maret sekitar pukul wita, kaharuddin memberikan uang rp. kepada siberia: minggu, maret sekitar pukul wita, zainuddin memberikan uang rp. kepada kauman, sabtu, maret made memberikan uang rp. kepada hendra, selasa, maret sekitar pukul wita, cangkang memberikan uang rp. kepada syarifudin: rabu, maret sekitar pukul wita, abd haris memberikan uang rp. kepada abd. karim: kamis, maret sekitar pukul wita, rahman memberikan uang rp. kepada latif, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti serta saksi hendrapemohon mendalilkan pada jumat, maret sekitar pukul wita, desa kendara, bahari memberikan uang rp. kepada bahru untuk memilih pasangan calon nomor urut. menurut memohon permasalahan terkait money politic bukan objek perselisihan mahkamah konstitusi, dan seharusnya pemohon melaporkan kepada panwaslukada untuk ditindaklanjutohon mendalilkan pada sabtu, maret irfan membujuk dan memberikan uang rp. kepada arman, serta rp. kepada ppen, agar memilih pasangan calon nomor urut tps desa beringin, kecamatan ngapa.ybahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan terjadi politik uang (money politic) secara terstruktur, sistematis, dan masif, kecamatan total, paku tengah, lambai, tipu, batu putih, paku utara, perahu, ngapa, rante angin, lasusua, wajo, kodenya, dan paku, yang dibuktikan setidaknya dengan bukti sampai dengan bukti bukti sampai dengan bukti bukti sampai dengan bukti bukti bukti bukti berupa surat laporan kepada bawaslu, surat pernyataan, dan foto. selain itu pemohon juga mengajukan saksi syamsuddin, agus malaka, usman, haryanto, munawar, perlis, syarifuddin, admin, hampir riskan hendra. memohon pada pokoknya membantah semua dalil pemohon, pihak terkait menyatakan bantuannya dan membuktikan bantuannya dengan bukti pt sampai dengan bukti pt serta saksi jahit, syamsul rijal, mukhlis, haeruddin, kaharuddin, kasimong, asse, amir irwan amir, dan lambang, saksi jasmin, hasanuddin as, dan idris, andi rusli, mukmin, abdullah dansa, cangkang, dan sinar, terhadap dalil terjadinya politik uang (money politic) dimaksud, mahkamah menilai bukti surat pernyataan yang diajukan oleh pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa telah terjadi praktik politik uang secara masif, apalagi keterangan saksi saksi yang diajukan oleh pemohon telah dibantah oleh saksi saksi yang diajukan pihak terkait. mengenai bukti pemohon selebihnya, yaitu surat laporan tim pas kepada bawaslu kabupaten kolaka utara, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh bawaslu kabupaten kolaka utara namun tidak ditemukan indikasi atau bukti yang cukup. meskipun demikian, menurut keterangan bawaslu, laporan dimaksud tetap diteruskan kepada gakumdu dan atau kepolisian resor kabupaten kolaka utara. selanjutnya, polres kolaka utara dalam persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bawaslu kabupaten kolaka utara melaporkan sekitar laporan pelanggaran, yang semuanya dikembalikan oleh polres kolaka utara kepada bawaslu karena tidak dilengkapi bukti yang memadai. selain itu, mahkamah menemukan fakta bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait dalam pemilukada kabupaten kolaka utara adalah sebesar suara.bukti dan bukti pt dari selisih perolehan suara tersebut, mahkamah berpendapatperolehan suara pemohon tidak dapat mengungguli perolehan suara pihak terkait, atau tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing masing pasangan calon. berdasar hal hal tersebut, mahkamah menilai dalil pemohon mengenai terjadinya politik uang oleh tim pasangan calon nomor urut kecamatan kecamatan tersebut muka, tidak terbukti, i312) menimbang bahwa pemohon mendalilkan kecamatan perahu terdapat peristiwa sebagai berikut: pada dan maret musakkar berkampanye dan mengendarai mobil tim pasangan calon nomor urut harian (guru honorer bangsal) diberhentikan oleh kepala bangsal, dan anak harian akan dikeluarkan dari bangsal, karena harian tidak mencobloslaporan kepada bawaslu dan surat pernyataanterhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa surat laporan kepada bawaslulaka utara dan polres kolaka utara, menurut keterangan yang disampaikan kepada mahkamah, telah menindaklanjuti laporan dimaksud tetapi tidak menemukan bukti apapun. pemberhentian dan intimidasi harian sebagai guru honorer bangsal juga telah ditindaklanjuti oleh bawaslu dan polres kolaka utara namun tidak ditemukan cukup bukti. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon mengenai politik uang, pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk kampanye, serta pemberhentian dan intimidasi kecamatan perahu, dinyatakan tidak terbukti. i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut melakukan mutasi pegawai negeri sipil pns) yang dianggap tidak loyal kepada pasangan calon nomor urut untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti berupa surat keputusan bupati tentang pemindahan mutasi pnspihak terkait tidak pernah melakukan mutasi pns terkait pemilukada. untuk membuktikan bantuannya pihak terkait mengajukan bukti pt berupa surat edaran bupati kolaka utara tentang netralitas pegawai negeri sipil. terhadap dalil adanya pemberhentian dan atau mutasi pns untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut mahkamah menilai bukti yang diajukan pemohon memang benar menunjukkan adanya pemberhentian beberapa penjabat (sementara) kepala desa maupun kepala desa definitif hasil pemilihan. namun menurut mahkamah, pemberhentian penjabat adalah hal yang wajar karena sifat jabatan penjabat hanya sementara untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa hingga terpilihnya kepala desa (definitif), adapun pemberhentian terhadap beberapa kepala desa adalah hal yang benar karena telah sesuai dengan masa jabatan masing masing, bahkan beberapa antaranya setelah berhenti karena masa berakhirnya masa jabatan, justru ditunjuk untuk menjadi penjabat kepala desa desa yang sama hingga terpilihnya kepala desa definitif. adapun mengenai mutasi pns, dari bukti yang diajukan pemohon, mahkamah memang menemukan adanya beberapa pns yang mengalami emosi (penurunan jabatan) pada masa sekitar pelaksanaan pemilukada kolaka utara tahun namun pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut keterkaitan antara emosi pns dimaksud dengan pemilukada kolaka utara. berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil pemohon mengenai pemberhentian dan atau mutasi pns dinyatakan tidak terbukti. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan rusa mahmud tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur huruf pemohon menyatakan ijazah stm rusa mahmud diduga palsu karena: nomor induk halida lebih besar dari nomor induk rusa mahmud namun nomor ijazah rusa mahmud justru lebih besar dari nomor ijazah halida: terdapat perbedaan bentuk tulisan tangan dalam penulisan nama antara ijazah halida dengan ijazah rusa mahmud, padahal keduanya dikeluarkan oleh stm negeri raha pada tahun yang sama:pada tahun yang sama ijazah yang dilegalisir disahkan tidak mencantumkan tanggal kapan pengesahan dilakukan, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti berupa, antara lain, surat tanda tamat belajar, kutipan stanbul, surat keterangan, dan rekaman video. pemohon juga mengajukan saksi ode lukman, ode daerah, last, dan harto memohon pada pokoknya membantah semua dalil pemohon. memohon telah melakukan klarifikasi sekolah rusa mahmud, yaitu smk negeri wundulako dan memastikan bahwa yang bersangkutan memang alumnus stm swasta kolaka. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti bukti dan bukti berupa berita acara verifikasi kpu kolaka utara. pihak terkait membantah semua dalil pemohon, dan menyatakan bahwa ijazah rusa mahmud adalah aslibatang, aries mawar, dan amos tapoombi: berdasarkan bukti masing masing pihak dan fakta dalam persidangan, nomor induk atas nama rusa yang didalilkan pemohon sebenarnya adalah nomor induk siswa bernama salim, menurut mahkamah telah jelas bahwa masing masing memiliki nomor induk tetapi dari dua sekolah yang berbeda, rusa tercatat sebagai siswa stm swasta kolaka sedangkan salim tercatat sebagai siswa stm negeri raha. ijazah atas nama rusa dengan nomor induk memang ditandatangani oleh kepala sekolah stm negeri raha, namun dalam kapasitas sebagai sekolah penyelenggara ujian negara bagi sekolah yang belum dapat menyelenggarakan ujian negara sendiri, dalam hal ini stm swasta kolaka. dalam ijazah atas nama rusa juga telah jelas disebutkan bahwa yang bersangkutan berasal dari stm swasta kolaka dengan nomor induk adapun dalil mengenai keaslian secara fisik ijazah atas nama rusa, yang antara lain melipuakan hal tersebut adalah kompetensi pihak kepolisian dan dinas yang membidangi pendidikan. dengan demikian, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak terbukti. i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan surat keterangan yang dikeluarkan ketua kolaka bertanggal april menyatakan, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara. pemohon juga mendalilkan rusa mahmud. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan bukti berupa putusan kolaka dan surat keterangan yang dikeluarkan kolaka, memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon. menurut memohon, terkait pernah dibidangnya rusa mahmud, yang bersangkutan telah memenuhi syarat pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah. untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti sampai dengan bukti berupa surat keterangan. pihak terkait membantah dalil pemohon dan menyatakan bahwa pencalonan rusa mahmud tidak melanggar pemda terutama terkait syarat tidak pernah dipidana sebagaimana pernah diuji dan diputus oleh mahkamah konstitusi dengan putusan nomor puu vii untuk membuktikan bantuannya pihak terkait mengajukan bukti pt dan bukti pt berupa surat keterangan rutan kolaka dan surat keterangan catatan kepolisian sick) polres kolaka utara, bertanggal november terhadap dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah, surat keterangan yang ditandatangani ketua pengadilan negeri kolaka bertanggal desember adalah surat keterangan tidak pernah dipenjara dalam tindak pidana makar (vide bukti menurut mahkamah, seharusnya memohon tidak hanya meminta keterangan terkait pernah atau tidaknya seorang calon kepala daerah dipenjara dalam tindak pidana makar, melainkan terkait tindak pidana yang lainnamun terlepas dari surat keterangan dari kolaka dimaksud, secara substansi, status rusa mahmud sebagai mantan terpidana telah diberitahukan kepada memohon dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon, dalam bentuk lampiran sick (vide bukti pt dan surat keterangan dari rumah tahanan negara klas iib kolaka (vide bukti status tersebut juga sudah secara terbuka diakui hadapan masyarakat, setidaknya melalui pemberitaan harian media sultra edisi selasa, september (vide bukti dan bukti adapun bukti berupa surat keterangan model bb7 kwk), bertanggal april yang ditandatangani ketua kolaka bernama yulian, s.h., m.h., yang antara lain menyatakan rusa mahmud tidak pernah dijatuhi pidana, dalam persidangan terungkap bahwa isi surat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. pengadilan negeri kolaka telah meralat surat dimaksud dengan surat nomor w23.u4 hn. v bertanggal mei yang ditandatangani ketua kolaka bernama sugeng, s.h., m.h. (vide bukti namun terlepas dari kesalahan dan ralat dalam kedua surat dimaksud, kedua bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara pemilukada kabupaten kolaka utara tahun berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan rusa mahmud menyembunyikan status mantan terpidana, harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.bersalin beserta bahru, spd. camat tipu), sukiman kades tipu), asal anggota tni) dan hafid s3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada minggu, maret sekitar pukul wita, dewi satria memilih ganda tps dan tps iii desa penggila, kecamatan lasusua, dengan nomor urut tps dan nomor urut (tps iii). untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa surat laporan kepada bawaslu, memohon dan pihak terkait pada pokoknya membantah dalil pemohon: terhadap dalil pencoblosan dua kali oleh dewi satria, mahkamah menilai pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, apalagi bawaslu, gakkumdu dan atau polres kolaka utara telah menindaklanjutinya tetapi tidak ditemukan cukup bukti. dengan demikian, mahkamah menyatakan dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum,i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan atas, mahkamah meyakini bahwa dalam skala terbatas, tindakan politik uang dan keberpihakan aparat pemerintahan kepada pasangan calon tertentu memang terjadi, namun terhadap dalil pemohon, mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran, terutama politik uang, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilukada kabupaten kolaka utaramartian wibowohati memberikan uang rp. kepada saudara camera dan jamherlina, mpd.kolaka utara tahun dalam hal inlegal standing) pemohon:itemukannya oleh tim pemenang pas pasangan anton, s.h dan abbas, s.e) pada hari jum alam s.batu putih. dan abbas, s.e)asangan dari pasangan calon bupati wakil bupati kolaka utara nomor urut rusa mahmud body alauddin, se) kepada beberapa orang berikut beserta jumlah uang yang dibagi bagikankecamatan paku utara ditemukannya oleh tim pemenang pas pasangan anton, s.h dan abbas, s.e) pada hari jum'dy alauddin) periodepaku, kecamatan paku utara) atas nama saudara pattahuddin, sh., beralamat desa lasusua, mempengaruhi dan memberikan uang rp. kepada saudara haryantruslicardinalardi desa amore)paku,aku,,muhaimin, se.mm (pns dalam lingkup pu) beralamat kecamatan lasusua telah memberikan uang rp. kepada saudara today kecamatan paku utara) atas nama drs. syamsul rijal kadis pertanian kolaka utara) beralamat lasusua memberikan uang rp. kepada saudara ahmad salehakukendara) atas nama bahari beralamat desa kendara memberikan uang rp. kepada saudara bahru beralamat desa kenderahu ditemukannya oleh tim pemenang pas pasangan anton, s.h dan abbas, s.e) pada tanggal maretperiode nomor urut rusa mahmud dan body alauddin).emenang calon bupati dan wakil bupati nomor urut rusa mahmud dan body alauddin) periode .kejadian tersebut disaksikan oleh irmasurianiagingapalawolatu) rumah cangkang atas nama cangkang beralamat desa lawolato telah mempengaruhi, bahkan mengintimidasi dan memberikan uang rp. kepada saudara syarifuddin beralamat desa meet, untuk disebarkan dibagikan kepada masyarakatlatra) atas nama sinar beralamat desa putra memberikan uang rp. kepada saudara sampe beralamat desa mataiwoi, untuk memilihhmemenangkan calon bupati dan wakkepala daerah kabupaten kolaka utara dilaksanakan pada tanggal maret bahwdilaksanakan oleh memohon pada hari sabtu, tanggal maretada tanggal maret adalah hari minggu, atau bukan hari kerja, maka jangka waktu (tiga) hari kerja yang dimaksud pmk guo, adalah tanggal maret maret dan maret dengan dasar bahwaditetapkan pada hari sabtu, tanggal maret bahwa dengan demikian, mengingat pendaftaran permohonan ini dilakukan padaengan nomor urut yang manawiyahsiharagustaiwoi) atas nama sinar beralamat desa putra memberikan uang rp. kepada saudara aputramataiwoiyusuasmdishmadhiknurmntangmiebuorwartdarsllogletaiysnawmarbd. latiryadari pendukung syuhada memberikan uang rp. kepada saudara syamsuddin beralamat desa paruttellrante anginmaroko,desa maroko dusuntoronto, kecamatan ranteangin) atas nama bambang beralamat desa toronto memberikan uang rp. kepada saudara suara beralamat desa torontndo lia,dini hari (di desa rante baru,pueblo,tu lengko, kecamatan ranteangin) atas nama bahar beralamat desa satu lengko dusun iv, telah mempengaruhi dan,,kolaka utara tahun berdasarkandilaksanakan oleh memohon pada hari sabtu, tanggal maret dan minggu, tanggal maret adalah: suara idrus aras, drs. syamsul rusa mahmud bobby alauddin, jumlah pemilih dalam salinan dpt suara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih suara jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih suara jumlah pemilih dari tps lain suara(di desa tahu,sore harimran flora pol hut) telah membuat pernyataan tanggal maret dengan isi pernyataan mendukung sepenuhnya pasangan calon bupati dan wakil bupati periode nomor urut rusa mahmud dan body alauddin). kecamatan lasusua ditemukannya oleh tim pemenang pas pasangan anton, s.h dan abbas, s.e) pada hari selasa, maret desa majapahit saudara nazaruddin kepala sekolah sdn1tanggal maret telah menemukan tumpukan beras bulog kg sak dirumah bapak muis desa tabi kecamatan lasusua dan beras tersebut adalah milik dinas sosialwatuliu dusun ulu kalo) atas nama herman beralamat desa watuliu, mempengaruhi dan memberikan uang rp. kepada saudara toll yang disaksikan oleh amir, juga, haris rumah kediaman toll beralamat desa watuliu dusun sukamajiang hari (di desa lasusua) atas nama drs. mukim kepala dinas kehutanan kabupaten kolaka utara) beralamat lasusua, mempengaruhi dan memberikan uang rp. untuk memaksakan semua staff dinas kehutanan termasuk honorarium yang ada dilingkupi kerjanya untuk berjanji, bersumpah dan menandatangani surat pernyataan kesetia, dan hal tersebut yang dilakukan oleh drs. mukim kepala dinas kehutanan kabupaten kolaka utara) sangat bertentangan dengan peraturan perundang undanganesa total kecamatan totpranalawajokepada saudara rusdi alisore (di rumah kediaman asin desa palacio) atas nama alamiah beralamat desa palacio, telah mempengaruhi dan memberikan uang rp. kepada saudara asin beralamat desa palacmm. basis kecamatansurat suara yang diterima (termasuk cadangan surat suara surat suara yang terpakai surat suara surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru dicoblos surat suara surat suara yang tidak terpakai surat suara jumlah surat suara sah suara jumlah surat suara tidak sah suara jumlah surat suara sah dan tidak sah suara jumlah tps jumlah pps jumlah ppkdengan alasan sebagai berikut:kolakc secara masif, terstruktur, dan sistematis yang,krab uluwawo, kecamatanwajo,dini hari (di desa symbol,ymbol,ueblo,maroko,ii, desa marowajo kecamatan wajo) atas nama kaharuddin beralamat desa wajo memberikan uang rp. kepada saudara syahrilore (di desa uluwawo, kecamatan wajo) atas nama musikal beralamat desa uluwawo memberikan uang rp. kepada saudara hanifahlpueblo,satu lengko,pueblo, kecamatan wajo) atas nama fara beralamat desa pueblo,hlukodenya,u maluku,awoarai rinawo,kalu maluku,kepada saudara supardisupakalu maluku,lametuna,, beralamat desa sawangoaha, untukmoney politic yang bersifat masif ini berbagai tempat semua kecamatan kabupaten kolaka utara yang meliputi kecamatan, yaitu kecamatan total, kecamatan batu putih, kecamatan perahu, kecamatan paku utara, kecamatan paku tengah, kecamatan paku, kecamatan watunohu, kecamatan ngapa, kecamatan tipu, kecamatan kodenya, kecamatan katoi, kecamatan lasusua, kecamatan lambai, kecamatan rante angin, dan kecamatan wajo, yang mana dilakukan dengan berbagai jenis praktek money politic seperti tergambar dalam rincian berikut ini: kecamatan totdeli,mursalalewangengmajidsinam1)hendrawo,s1), beralamat desaakrab s.ag memberikan uang rp. kepada saudara padi beralamat desa korona disaksikan oleh candzainuddin sabdditemukannya oleh tim pemenang pas pasangan anton, s.h dan abbas, s.e) pada hari sabtu, maret arman berdomisili desa mangold ke. latambaga diajak dan dibujuk oleh irfan untuk pergi tps desa beringin,ccekitamurnidari uraian atas dapat dibuat tabulasi pelanggaran money politic pemilukada kabupaten kolaka utara oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati periode nomor urut rusa mahmud dan bobby alauddin) secara masif yang mana tersebar merata hampir seluruh desa dan kecamatan kabupaten kolaka utara, yaitu sebagai berikut:jumlah beras) pemberi penerima rp total bahari ibu desa bahari darma bahari wahidin ambo bahari sudirman kameo bahari ibu desa bahari alia bahari wahidin ny. benda bahari sopa juga bahari sopa benda pagi bahari tenrigangka pas bahari made dati bahari made tai bahari made jai bahari wahidin alia allah, bahari nuri nomina andal, sopan, sari kamal, baso, kori bb rif, sopan, too anak, sofia $$ lawak faizal nasir sihir lawak faizal nasir faizal lawak faizal nasir win lawak faizal nasir |lce |lawak faizal nasir hawa jam (watt (rani lawak ilham nasir party widodo sandera, arif, faizal too too melulu anton .j kang melulu anton seri lho total jahit ' topan tolak master ambo total rasi ern tolak ros darma total jahit bagian tolak ula amir tolak maya anti total tenri angka saham tolak tenri angka semi total mumi |a@ary total jahit ' anti i( total rasi ' '| laheyya tolak jahit awal total jutaan sudirman total alla rizal ke total jahit. awal kidman, baso, kori sari, alma, total pa. lista akmal hanan madduppa paku tengah rahman mengunakan mobil dinas kecamatan untuk majapahit kampanye mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati jap periode nomor urut rusa mahmud dan bobby alauddin) drs. syamsul rijal drs. syamsul rijal drs. syamsul rijal drs. syamsul rijal drs. syamsul rijal bapaknya majapahit kadis pertanian) sabda drs. syamsul rijal burhan arman majapahit burhan ' e ambo burhan |ida mn mukhlis, samba haeruddin. kades majapahit) pes kasihan kasihan kasihan kasihan kasihan kasihan kasihan #l yusuf maahungg jasad kades kalahunde) yusuf kades kalahunde yusuf kades asse kalahunde yusuf kades kalahunde yusuf suwardi ' kalahunde hj. here l. drs. samsul rijal kadin pertanian kolaka utara) mengunakan langkah mobil dinas kolaka utaracalling asir apps mansur ambo anwar citta lagu musdiantoro rembang juan arif juan anti jus'an ismail juan pasir rahimudding latar kepala dusun lego latar) rahimudding latar kepala dusun burhanuddin latar) ibu sita kep sek ibu sita kep sek ais ' doyo koh ir. irwan kades ir. irwan kades ir. irwan kades penampang lambang kades lambang kades lambang kades lambai ridwan lukman adr saja adr ' '| kaban ridwan saling ridwan saja marang. pdi udi, agus, lapas pasi pegawai negeri jasmin guntur, sipil) bewardin hasanuddin esse yusriandi arol dus. lambai anggota dprd yusriandi kolaka utara) idris. pdi agus, arol dus. lambai anggota dprd yuni anita nur kolaka utara) drs. rahman aan indo senang hanja agus polo pada hari sabtu, tanggal maret pukul wita telah melihat sdr sjahrir, ma. kepala sdn oise desa lambai) mengarahkan udin lambai beberapa orang untuk membagi bagikan uang abidin kepada pemilih agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati periode nomor urut rusa mahmud dan bobby alauddin basololo sakit yusriandi tipu hj. pase, ahmad cia ahmad musta ' bakri karan io. ita ibu desa maa mat ora semata bersalin, bahru camat tipu), sukiman kades), tipu asal anggota tni), magelang hafid kepala sdn lalu) musim nasir surabaya bahar, tipu iwan jaelani anwar, jamal herlina syamsuddin rustam batu putih admin hasina admin hansip) homertin admin hansip) agus arjun kepala musik dusun musik musafir ami. ' hasina abd. haris kepala admin wendebue admin mining ooh jubir kades lelewawo), adding pns staf dinas perikanan dan kelautan kolot), firdaus kadus iii) telah memberikan tugas kepada make, junaidi, elewawo usman untuk membagi bagikan uang dari pasangan calon bupati dan wakil bupati periode nomor urut rusa mahmud dan bobby alauddin) sarin make gaming junaidi firdaus jiwa firdaus hindi firdaus tarik firdaus wahidin murdifin panjang hasbullah sari sanjaya firdaus suherman sudden ' dirawat sudden ' usman sari chi safron bagi ' o e| sain |iman www paku utara paku pattahuddin sh. mukmin, se. muhaimin. se.mm (pns dalam lingkup pu) dan kaharuddin melakukan kampanye, mengarahkan membujuk mempengaruhi, mengajak bahkan mengendarai mobil timearning paku pattahuddin, haryanto sih mayur, usman kadus mustahil. baso mustahil. halida kaharuddin dg. calling drs. syamsul rijal paku kadis pertanian ahmad saleh kolaka utama) resi idea rusli kades saludongka arus. mansur saludongka arus. la. rusli saludongka arus. mansur cardinal, ali. ardi muhaimin. se.mm amore pns dalam lingkup marian, suryani pu) mujahidin jasmin ali. adegan ali. agus anna herman. cikal muhaimin. se.mm amore pns dalam lingkup today pu) bahari bahu musakkar, st. melakukan kampanye, mengarahkan membujuk mempengaruhi, mengajak bahkan mengendarai mobil tim perahuriana rustam haeruddin '|insang bio hardianah telah diberhentikan dari guru honorer bangsal oleh kepala bangsal dan anaknya bangsal hardianah diancam dikeluarkan karena tidak irma mencoblos pasangan calon bupati dan wakil bupati suryani perahu periode nomor urut rusa mahmud dan bobby alauddin). pali sulit tanah dasar, askar, bela, tobelo usman logo tato, sampe palembang ngan ngapa lawolatu cangkang syarifuddin matai siar laga mataiwoi siar wiyah mataiwoi siar siti matai siar hati matai siar agus mataiwoi sinar adi mataiwoi star awan matai siar awan matai sinar yusuf mataiwoi siar rasmi mataiwoi siar masdar matai siar sii mataiwoi siar ahmad matai sinar masa mataiwoi siar bahar mataiwoi siar adik mataiwoi siar nurmawati matai sinar rina mataiwoi siar tangga mataiwoi siar admin matai siar reni mataiwoi siar '! e debu matai siar more mataiwoi siar wartawati matai sinar sudarso mataiwoi siar dee mataiwoi sinar logo mataiwoi siar halte mataiwoi siar samba mataiwoi siar |wya mataiwoi sinar hasnawati mataiwoi siar mataiwoi siar rimba mataiwoi siar suami mataiwoi sinar abd lat mataiwoi siar suryani luv putra siar name palaeo arif wahyudi palaeo arif |ismail palaeo arif ' ' '. sulaeman egg jam lam jam pendukung nama s00o00r sada s o| kuma pendukung apa (cadas| mas pendukung bom 00m (ee hama damon (uses luv pantang saga s o isamucan ranteangin abidin, kep. direktur rsud kolaka utara) tinular asri. aparat| ema tinular andi sofyan abidin asr. ' amir toh marina anggota maroko dpd desa maroko) zakaria bambang ' '| suara toa warna, ramal, lando asah darwis, ros, erwin husain mora, supir, rante baru desa satu lengko) supriyadi, surya dan mustika ie anto masa bahar ' jadi bahar ' bumi satu lengko bahar. na, talib desa aan baso kades samsul hasan hampir imran flora polhuk) telah membuat rante pernyataan tanggal maret dengan isi pernyataan limbo mendukung sepenuhnya pasangan calon bupati dan wakil bupati periode nomor urut rusa mahmud dan bobby alauddin). lasusua nazaruddin kepala sekolah sdn penampang beras bulog kg sak dirumah bpk. muis desa tabi kecamatan lasusua dan beras tersebut adalah milik dinas sosial kabupaten tabirwanto kasi, pelayanan, jaminan dan bantuan sosial pada dinas sosial kabupaten kolaka utara) agus ' hafiz ooh amir, watuliu herman toll mama haris ilmiah, serahkan ' '| minaret ' ' drs. mukim semua staff lasusua kadis kehutanan kehutanan kolaka utara) beserta too (honorarium ooh yuan |skar tonton riskan tonton pranala serahkan, patowonua ketua dpc ibu dao demokrat) serahkan, patowonua ketua dpc minati demokrat) baharuddin alauddin poo andi pawennari andi busan hana agus dahlan pranala www penggila tps dan tps iii desa penggilancak usman, puncak pasir, mana pasir toe oto wajo satu lengko hakim amirudin sudirman. satu lengko sekdes rusdi ali satu lengko para bambang satu lengko hamid ' munir satu lengko ancang anton kaharuddin sana numa dean darwis oko bar darwis oko nurani anto haa aram kades hernilawati ' hale abe pandu madi hernilawati ' sudirman bunga punduh e| sudirman lia burhanuddin mustalnsan fara randi alamiah asin tei wartawati tepi dar ilyas tim syuhada) suryani '))e| ' ilyas tim syuhada) margin telp( tim syuhada) rizki ') ) ) e| ' telp( tim syuhada) bagong palacio ilyas tim syuhada) asin maksud palacio ilyas tim syuhada) maksud ' asin lawekara samsul hasan hampir ' wajo amir pns) abd. lat akrab kades waw dono00. jeimtotg esa mma wajo samsul jamur wajo kaharuddin sjahrir wajo abd pue abn ulu wajo musikal ' hadiah uluwawo abd. rute ' ' hera ulu wajo ansar '| hari mariana uluwawo sadar ' ' jaya nuri saw maroko ronald hasina & t merokok marina zakaria kodenyakalu malukukalu maluku hamba nurani kalu maluku hamba nurani hamzah kepala pustu desa ujung baku) telah membujuk, mempengaruhi, bahkan memberikan uang kepada masyarakat kalu malukukalu maluku hj. bunga kati rama kalu maluku made rina kalu maluku bidang supardi kalu maluku halaman nano kalu maluku made juta. kalu maluku made hendra ' kalu maluku made naksir |ratatutu t000000: |m manga oo) tentara rahmat telah membujuk, mempengaruhi, bahkan memberikan elangawo made suami awo udin amir awo syarifuddin suparman awo sudirman sudirman awo sudirman ' sad awo sudirman rival ' | awo syarifuddin jamil awo rusak '| aminuddin sana anon apaan van sawangoaha rahman imam usman masjid dusun) rahman imam isawanooara mania dusun pulang sawangoaha abd. haris jamming sawangoaha abd. haris abd. karim rahman imam isawanooara s0000: masi dus kabar sman soo, (an segala sawangoaha imam masjid rahman dusun ii) sawangoaha abd. haris hana sawangoaha abd. haris jamaluddin sawangoaha ambo tanpa ase sawangoaha ambo tanpa bersaing juri kepala isawangoara dihuni emas |masukan juri kepala isawangoara dian pan |tambi sawangoaha rahman rahman sma sno0 spasi sawangoaha abd. haris abd. maja ' sawangoaha abd. haris anu sawangoaha ambo tanpa sinar ' e| sawangoaha ambo tanpa hashi sawangoaha mansur ' basi rahman imam isevangoana maia suami samm sawangoaha abd. haris ' abd. karim ilina semen (raman juta duga usman lametuna ahmad '| saran. lametuna ahmad alian lametuna ahmad jasmani lametuna ahmad. ' fatmawati lametuna ahmad saran. lametuna drs. kaharuddin siberia abuakrab. kades korona) membujuk, mempengaruhi, bahsalewangeng membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan koronakorona akrab. padi candi akmal, korona zainuddin kauman danial, pudding jabal nur abd. samad sulaeman komisi abdullah majid nuranikepala desa total) memberikan uang rp. kepada saudara tophami irfan rinaldi atas opu esa dg. mappi mese cangkang syarifuddin aan too iwan, latambaga mangold irfan arman firman, nuraeba iwan, mangold irfan ppen firman, nuraeba watuhonu savoia bahwa yang bernama ccekitamurnipelanggaran money politic olehjuga dilakukan secara sistematis dan terstruktur.rusa mahmud bobby alauddin, syuhada) didukung oleh aparat birokrasi dan pns, bahwa terjadi mobilisasi aparat desa dalam melakukan money politic dalam kerangka pemenangan pasangan calon nomor urut atas nama pasangan calon rusa mahmud bobby alauddin, syuhada): bahwa pelanggaran pemilukada secara masif, sistematis, dan terstruktur tidak hanya terkait money politic tetapi juga terjadi dengan modus modus lain dalam kerangka pemenangan pasangan calon nomor urut rusa mahmud bobby alauddin, s.e.) bahwa pasangan calon nomor urut rusa mahmud bobby alauddin, se) telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan mutasi pegawai negeri sipil pns) yang dianggap tidak loyal dan tidak mendukungsecara melawan hukum pasangan calon nomor urut rusa mahmud bobby alauddin, se) telah menyalahgunakan wewenang dengan memberikan perpanjangan masa jabatan (dua puluh dua) kepala desa dalam rangka pemenanganpasangan calon nomor urut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten kolaka tahun telah melakukan mobilisasi pemilih dari sulawesi selatan dengan menggunakan kapal laut untuk memilihberpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas danfatau sederajat'. mengenai hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: adanya jarak yang terlampau jauh sehubungan dengan nomor ijazah yang dikeluarkan oleh stm negeri raha dalam tahun yang sama (tahun yang mana dapat dibuktikan dengan pembanding sebagai berikut: kama womeriauk tahun womorlazah bahwa dibandingkan nomor induk halida yang lebih besar dari nomor induk rusa mahmud ditemukan keanehan yang mana nomor ijazah rusa mahmud justru lebih besar dari nomor ijazah halida dengan selisih bahwa terdapat perbedaan bentuk tulisan tangan dalam penulisan nama dalam ijazah halida dan rusa mahmud yang mana ijazah tersebut sama sama dikeluarkan oleh stm negeri raha dalam tahun yang sama, bahwadalam tahun yang sama (ijazah tahun yaitu sebagai berikut: dalam penulisan identitas nama pemilik ijazah, ijazah atas nama rusa ditulis dengan menggunakan roaring sedangkan ijazah siswa lain murni ditulis dengan tulisan tangan: nama orang tua dalam ijazah atas nama rusa ditulis dengan menggunakan huruf kecil, sedangkan ijazah siswa lain ditulis dengan menggunakan huruf kapital (huruf besar), terdapat perbedaan yang mendasar pada goresan tulisan tangan dalam ijazah atas nama rusa dibandingkan goresan tangan pada ijazah siswa lain dalam tahun ijazah yang sama, misalnya penulisan huruf (kecil) yang mana dalam ijazah atas nama rusa ditulis dengan garis (strip penghubung ujung parabola ujung lengkungan kanan dengan tengah lengkungan sisi kiri) cenderung diagonal sedangkan ijazah siswa lain garis strip ujung lengkungan dengan tengahnya ditulis dengan strip mendatar horisontal: bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam penulisan nama kepala sekolah amin) dalam ijazah atas nama rusa dibandingkan ijazah siswa lain dalam tahun ijazah yang sama, bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam penulisan nama identitas yang terdapat dalam kolom daftar nilai hasil evaluasi belajar, yang mana dalam ijazah atas nama rusa, nama rusa ditulis dengan huruf kecil, sedangkan ijazah siswa lain, nama identitas pemilik ijazah ditulis dengan huruf kapital (besar):halaman depan, namun juga pada tulisan tangan dalam penulisan angka nilai pada daftar nilai (halaman belakang) ijazah,bentuk goresan huruf, namun juga dalam penulisan angka: bahwa keraguan mengenai keabsahan ijazah atas nama rusa juga terlihat dalam stempel pengesahan" (legalised ijazah) yang dibuat dengan tidak mencantumkan tanggal kapan pengesahan" ijazah tersebut dibuat: bahwa mengenai dilakukannya keabsahan ijazah rusa mahmud diperkuat dengan adanya surat keterangan nomor yang dikeluarkan oleh smk negeri raha, tanggal juni yang ditandatangani oleh yusuf masa, hakase kesiswaan) menjelaskan bahwa nomor induk adalah nomor induk atas nama salim, bukan atas nama rusa mahmud, keadaan mana juga diperjelas dengan adanya surat pernyataan nomor yang menyatakan bahwa: .yang tertera dalam surat keterangan nomor: tanggal februari point kami memberikan surat keterangan berdasarkan nomor induk siswa dalam buku induk siswa stm negeri raha atas nama salim, dan bukan atas nama rusa , bahwa dilakukannya keabsahan ijazah atas nama rusa juga didukung dengan adanya keterangan yang direkam secara audio visual, yaitu keterangan dari mantan kepala sekolah stm pgri kolaka (tahun yang secara formal prosedural meragukan keabsahan ijazah atas nama rusa, bahwa tidak sahnya ijazah atas nama rusa juga didukung keterangan saksi alumni stm pgri lulusan tahun yang tegas dan terang tidak mengenal siswa yang bernama rusa, bahwa upaya upaya pengalaman segala cara untuk mendapatkan keabsahan persyaratan pencalonan oleh rusa mahmud telah dilakukan sejak lama, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa dalam formulir model bb7 kwk tahun terdapat surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri kolaka pada tanggal april yang menyatakan bahwabahwa dalam faktanya, rusa mahmud berdasarkan putusan nomor pid.b pn.klk, yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara terkait perkara psikotropika dan senjata tajam undang undang nomor tahun dan undang undang darurat nomor tahun tentang senjata tajam), bahwa sehubungan dengan fakta tersebut maka jelas dan terang bahwa rusa mahmud telah berusaha, yang mana menegaskan bahwa rusa mahmud tidak jujur sehingga bertentangan dengan syarat syarat sebagaimana diatur dalam putusan nomor puu vii sehubungan uji materi autusan guo, sebagai ketentuan conditional unconstitutional mensyaratkan: biji) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana , keadaan mana syarat dimaksud secara jelas dan tegas hendak disembunyikan oleh rusa mahmud, bahwa sehubungan dengan fakta tersebut atas, maka jelas dan tegas pasangan calon nomor urut dalam hal ini rusa mahmud tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati kolaka, yang mana tidak memenuhi syaratsehingga pasangan calon nomor urut atas nama rusa mahmud bobby alauddin, s.e. syuhada) yang tidak memenuhi syarat sebagaimanaoleh memohon ditetapkan sebagaietitmenyatakan batal demi hukum (void initio) pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten kolaka utara untuk periode memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten kolakakolaka utara kecuali pasangan calon nomor urut atas nama rusa mahmud bobby alauddin, selambat lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten kolakolaka utara nomor tahun beserta lampiran dan berita acara. bukti fotokopi surat model db kwk.kpu tanggal maret berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum bupati dan kabupaten kota nomor ba ! bukti fotokopi surat keputusan kpu kabupaten kolaka utara nomor tahun tentang penetapan hasil rekapitulasi suara pemilukada kabupaten kolaka utara tahun bukti fotokopi surat keputusan kpuukada kabupaten kolaka utara tahun bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan total kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan paku tengah kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan lambai kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan tipu kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan batu putih kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan paku utara kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan paku kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan perahu kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan ngapa kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan rante angin kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan lasusua kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan wajo kepada panas. bukti fotokopi surat laporan tim pemenangan pas kecamatan kodenya kepada panas. bukti fotokopi tanda terima laporan panwaslukada kabupaten kolaka utara terkait pemilukada kabupaten kolaka utara. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan total. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan kodenya. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan tipu. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan wajo. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan paku utara. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan perahu. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan batu putih. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan lambai. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan paku. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan ngapa. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan lasusua. bukti fotokopi surat pernyataan tentang money politic yang terjadi kecamatan rante angin. bukti fotokopi surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kecamatan totalmbai. bukti fotokopi surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kecamatan tipu. bukti fotokopi surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kecamatan batu putih. bukti fotokopi surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kecamatan paku utara. bukti fotokopi surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kecamatan perahususuodenyatoi. bukti fotokopi surat pernyataan terkait adanya intimidasi. bukti fotokopi surat pernyataan terkait adanya mobilisasi massa. bukti fotokopi surat pernyataan terkait adanya pemilih dari luar kabupaten kolaka utara kecamatan ngapa, yaitu pemilih dari kecamatan latambaga, kabupaten kolaka. bukti fotokopi tanda bukti lapor nomor tbl sek ranteangin. bukti fotokopi stub atas nama rusaooo,ui. paraupatenbawaslu :audarahuruf,,:tbtersebut. tersebut dibuat pada tanggal november menurut ketua kpu,,,,kami ulus layan,:ilkada ulang,mtb,th,,ilcalon pasangan nomor urut dan tanpa ada keberatan sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon,dancurut urut dan urut sedangkan pasangan calon nomor urut dan tidak menerimanya karena ditolak. saksi tidak mengetahui alas penolakannya. saat psu, yang hadir hanya saksi dar pasangan calonengel balak menyimpan surat suara kaos kaki dan saat rekapitulasi berlangsungurut mendapat suara, pasangan calon urut mendapat suara, pasangan calon urut mendapat suara, pasangan calon nomor urut mendapat suara, pasangan calon urut sebesar suara,urut mendapat suara, pasangan calonlah pasangan calon urut george wortel, selaku ketua ppk tanimbar utara. ada tps tanimbar utara.mtb untuk dijemput bersama aparat langsung dibawa kabupaten memakai speedboat enam jam perjalanan::. seminars luturmas, ketua kpps tps desa tabel, kecamatan takut,.dan2. pelaku sudah ditangkap oleh polisi sosial jalan, saksi selaku ketua kpps tps desa tabel, kecamatan tanimbar utara, tps juga dibakar massa, saksi selaku anggota kpu bidang teknis penyelenggara:, pada masa perbaikan, dari parpol tergabung datang kpu gantikan paslon baru karena pas:calon pasanga:sosial melatonin: saksi pps kelurahan saumlaki. ada tps kel saumlaki saksi bukan lurah. pejabat lurah bernama jhon laktamase. dia hanya ada tps saja sebagai anggota kpps. tidak ada pertemuan tanggal oktober dari tps ada masalah tiga tps yaitu tps tps tps dan,,:. andreas tbyaurkotik, saksi selaku ketua ppk kecamatan wertamrian. pelaksanaan kecamatan wertamrian berjalan aman.dan:c, saksi selaku ketua ppk kecamatan baru, pemungutan suara berjalan aman dan tidak ada masalahnomor urut dan.danhalaman s.d bukti bukti bahwa terdapat anak bawah umur ikut mencoblos tps desa ingi kec.empat anakdi( tim sukses orleans ((pasangan calon nomor urut salah satu yang menerima uang adalah bapak olok manutmasa,,. hirinimus richard futwembun saksi tinggal tanimbar selatan.. joseph false, m.pm saksi tinggal tanimbar selatan.tahu, yang isinya tidak pernah menyerahkan kuasa substitusi kepada dharma oratmangun,bawah umur tersebut diberi kemudahan oleh istri camat baru, ibu nastiti:. thomson maturity saksi adalahadalah wasabi pendidikan dan keagamaan pada pac pdip,adalah ketua ranting pdip desa wowonda:adalah kepala sekolah: pada tanggal november ada kunjungan bupati mtb. nick sianressy saksi adalahelanjutnya saksi tidak menyaksikan, psu haryadiala ::,2011:il:,tb11:1ii,:: php.d ix dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:,,n:i::desa teman sera kecamatan wermaktian terdapat dpt yang menggunakaimaluku tenggara barat memohon) berup:tps dan tpsundang nomor tahun atas:fara pemohon meminta mahkamah untuk menyatakan batal demi hukumaluku tenggara barat sebagaimana tercantum dalam(vide bukti dan surat keputusan memohonertanggal september(vide bukti bukti ditetapkan pada hari minggu, november sedangkan permohonan keberatan terhadap keputusan memohon guo, oleh para pemohon, diajukan mahkamah pada hari rabu,rabu, tanggal desember dengan nomor php.d inovember hari selasa tanggal november dan terakhir hari rabu tanggal novemberara pemohon keberatan terhadapi311) menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten maluku tenggara barat tahun tidak sah menurut hukumcara sendiri sendiri maupun bersama sama dengan pihak terkaitihak terkait saja, dan sebaliknya, merugikan para pemohon, dikarenakan adanya pelanggaran pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut:ambon telah menerbitkan penetapan ttentang peserta pemilukada maluku tenggara barat tahun memohon melakukan pelanggaran dalam menetapkan daftar pemilu tetap dpt), memohon membiarkan dan memberikan hak pilih kepada anak anak bawah umur untuk melakukan pencoblosan, memohon tidak memberikan sosialisasi penetapan dpt kepada masyarakat pemilih, memohon tidak memberikan salinan dpt kepada para pasangan calon dan panwaslukada maluku tenggara barat dengan tujuan supaya tindakan menghilangkan para pemilih dari dpt tidak diketahui pasangan calon dan panwaslukada: memohon tidak mendistribusikan kartu undangan dan kartu pemilih secara merata kepada para pemilih:, dan tidak melaksanakan rekomendasi panwaslukada, memohon mendirikan tps khusus rumah sakit dan rumah tahanan, namun memohon tidak menyelenggarakan pemungutan suara kedua tempat tersebut: pihak terkait selaku incumbent melibatkan penyelenggara, pemerintah dan atau pegawai negeri sipil pns), pihak terkait melakukan money politic untuk memenangkan dirinya, pihak terkait melakukan intimidasi untuk memenangkan dirinya, pihak terkait melakukan mutasi pns yang dimaksudkan sebagai upaya memenangkan dirinya: bahwa, dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk memutus: bahwa, para pemohon juga meminta, apabila mahkamah berpendapat lain, para pemohon memohon putusan yang seadil adilnya: pendapat mahkamah dalam eksepsi i3 menimbang bahwa memohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa para pemohon mengandung cacat hukum dan tidak sahmemberikan wewenang atau hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada pemohon untuk bertindak mewakili pemohon dan pemohon iii mengajukan permohonan mahkamah konstitusi. hal ini, menurut memohon, dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh salah satu pemohon iii atas nama timotius futwembun selaku calon wakil bupati pasangan calon nomor urut yang menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa khusus kepada pemohon karena yang dibuat adalah surat pernyataan, yang kemudian menyatakan menarik surat pernyataan tersebut dan menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan memohon, bahwa terhadap eksepsi memohon guo, mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: bahwa pemohon dan pemohon iii telah membuat dan menandatangani surat kuasa khusus bertanggal november yang menerangkan memberi kuasa kepada pemohon untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili sebagai penggugat, mengajukan gugatan terhadap komisi pemilihan umum daerah kabupaten maluku tenggara barat, mahkamah konstitusi, mengenai sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten maluku tenggara barat, dan mendapat legalisasi: bahwa memohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh timotius futwembun yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memberikan surat kuasa khusus kepada pemohon adapun surat pernyataan tersebut justru diajukan oleh pihak terkait yang dalam hal ini tidak mengajukan eksepsi terkait surat kuasa guo (vide bukti pt kalaupun benar surat pernyataan tersebut, gua non, dibuat dan ditandatangani oleh timotius futwembun, pada kenyataannya surat kuasa khusus tersebut ditandatangani oleh pasangan calon dr. paulus koritelu, sos, dan timotius futwembun, sos) dan diberi materai serta legalisasi dengan. dengan demikian, penarikan sepihak yang hanya dilakukan oleh timotius futwembun menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena berdasarkan fakta fakta persidangan, penarikan surat kuasa khusus tersebut tanpa diketahui oleh dr. paulus koritelu, sos, maupun notaris yang melegalisasi surat kuasa khusus guo: bahwa terhadap fakta fakta atas, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi memohon tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa memohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil dalil keberatan para pemohon error object karena, dan para pemohon juga dinilai keliru dan tidak beralasan hukum dalam mengajukan permohonan guo karena menjadikan penetapan pengadilan tata usaha negara ambon nomor ptun.abn tertanggal november sebagai dasar hukum pengajuan permohonan keberatan guo mahkamah konstitusi. terhadap hal tersebut, mahkamah berpendapat, eksepsi memohon tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara: dalam pokok permohonan i3 menimbang, mahkamah telah memutuskan dalam putusan nomor php.d ix yang diputus beberapa saat sebelumnya, bahwa dalam pemilukada kabupaten maluku tenggara baratmaluku tenggara baratadministrasi dan klarifikasi faktual terhadap pemohon perkara nomor php.d ix yang diusulkan oleh gabungan partai politik,ara pemohon guo ditunda sampai verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual yang dilakukan memohon sebagaimana diperintahkan mahkamah dalam putusan nomor php.d iiwiki budi wasitcalon nomor urut melibatkanengelbert balak mengatakan bahwa kalau pasangan calon nomor urut menang, maka pelapor pius fenanlampir sebagai guru tenaga honorer pasti akan diperhatikan dan diangkat menjadi pns: melibatkan pjs lurah saumlaki saudaraaudaratim, saudara(best power). pelanggaran berupa money politics oleh pasangan calon nomor urutnomor urut dengan cara membagi bagi uang kepada warga dengan nilai rp. s.d. rp. per orang:ilaudarailek money politic bagian strategi pemenangan pasanga:: pada tanggal november jam tim seorang kepsek akui das, yulian yempormase mengatakan apabila pelapor tidak memilih pasangan calon nomor urutupaten, tanggalupaten nomor.upatenamatanamatan tanimbar utara. tanimbar selatan model kwk kepada ketua ppk tangsel saumlaki1 bukti fotokopi kajian laporan bawaslu kabupaten mtb nomor panas kada mtb xsurat kpu kabupaten maluku tenggara barat nomor kpu kabupaten mtb xi perihal petunjuk teknis untuk dilaksanakan kepada ketua ketua pps se kabupaten mtb, tertanggal novembersurat pernyataan sdr. johannis sebulan, pejabat it. kasubbag hukum kpu kabupaten saumlaki, bermateraiara pemohon ini adalah perkara cukup, tertanggal november bukt:salinan dpt desa kelurahan tabel, kecamatan tanimbar utara model a kwk.kpu nomor urut bukti daftar nama narapidana dewasa yang berhak mengikuti pilkada kabupaten mtb: bukti berita acara rapat pleno nomor ppk kw. kabupaten mtb 1x tertanggal september tentang rekapitulasi dps dan dps hasil perbaikan tingkat kec. tanimbar selatan untuk dijadikan dpt, bukti surat kpu kabupaten mtb nomor kpu kabupaten mtb xi kepada ketua ketua kpps se kabupaten mtb tertanggal november perihal petunjuk teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara tps: bukti surat kpu kabupaten mtb nomor kpu kabupaten mtb xisurat keterangan yang ditandatangani oleh thomas lalamafu tertanggal november buktkartu pemilih berjumlah yang tidak didistribusikan oleh kpps kepada calon pemilih: bukti surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara. model c6 kwk.kpu: bukti tertanggal november perihal undangan klarifikasi: bukt, bukti kajian laporan nomor kj panwaslukada kec xi tanggal november buktsurat panwaslukada nomor bawaslu , bukt:selain itu, desember senin, desember dan selasa,,, dua,,,also ivan dalam saksi tinggal desa lilit:,...:,,,:,nomor urutdesapts kpu kabupaten.tn saksi diberhentikan dengan tidak hormat..,:pts kpu kab. mtb tanggal november dan:. sesuai keputusan memohon r ri. il. tentang kewenangan mahkamah konstitusi bahwa dalil pemoho,,nggara barat)ilkada adalah berdasar microphonenyaaudaraudaraeriyang muliacrophoneema pasangan calon jumah tuapemungutan suara ulang khusunya tps dan kecamatan tanimbar utara masa dari pasangaaudaraaudara engelberttus balak adalah ketua kpps saumlaki tidak pernah menyembunyikan surat suara didalam kapas kakinya dan melakukan pencoblosan, juga tidak benar saudaraaudaraaudara: menerima dan mengabulkan eksepsi memohon untuk seluruhnya. iiungagung tahun yang diajukan oleh: nama ir. bambang adhyaksa utomo pekerjaan swasta alamat jalan mayjen singkong kecamatan tulungagung, kabupaten tulungagung, jawa timur nama anna luthfi, ag., si. pekerjaan wakil ketua komisi dewan perwakilan rakyat daerah jawa timur alamat jalan pulosari utara surabayathoillah, dan patra zein, s.h., ll.m., para advokat dari tim pembela pasangan bangsa, berdomisili jalan gusti ngurah rai nomor tulungagung, jawa timur dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberikan kuasa kepada ganda zaihifni ishak, s.h., sc., ph. d., iwan gunawan, s.h., m.h., unto, s.h., dan aries surya, s.h., para advokat dan konsultan hukum dari tim pembela pasangan bangsa, beralamat jalan gusti ngurah rai nomor tulungagungulungagung, yang beralamat jalan khr. abdul fatah iv kabupaten tulungagung, jawa timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor art lo bertanggal februari memberi kuasa kepada bikin emas, s.h., m.h.: arif effendi, s.h.: syarif hiduplah, s.h., mba., syamsudin salawat pesilette, s.h., dan syamsul huda yudha, s.h.: pada advokat dan konsultan hukum pada art partners law office, beralamat menara kuningan 8th floor suiteii. memohon: nama syari mulyo, s.e. nama drs. margot brown, m.marteria dahlan, t., s.h.: adzan hutan, s.h.: irma ngesti, s.h.: damayanti, s.h.: annisa evasari, s.h.: vivi yunita, s.h.: benny febriyanti, s.h.: dan rito nursakti, s.h., advokat pada kantor hukum arteria dahlan lawyers, beralamat gha arteria dahlan, tebet timur dalam iv,mbaca tanggapan pihak terkait, bahwa dukungan partai demokrasi pembaruan kepada pasangan calon nomor urut tersebut cacat hukum dan penuh rekayasa karena partai demokrasi pembaruan telah memberikan dukungan kepada pasangan calon drs. budi setijahadi, m.m dan drs bambang agus setyo, mm, pd, yang ditandatangani oleh bambang, s.h. selaku ketua pimpinan kolektif kabupaten pdp tulungagung dan gede tahu prasetyo selaku sekretaris, yang didaftarkan komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung pada hari rabu tanggal oktober jam wib yang dibuktikan dengan model b kwk.kpu partai politik (bukti dan juga model b1 kwk.kpu partai politik yang berisi surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung mencalonkan bupati dan wakil bupati (bukti bahwa selain dari partai demokrasi pembangunan, dukungan kepada pasangan calon drs. budi setijahadi, dan drs bambang agus setyo, mm, juga diberikan oleh partai hanura dan partai republikan nusantara dan seluruh partai pendukung telah menandatangani surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah (bukti yang sebenarnya telah memenuhi syarat pengajuan pasangan calon dan pasangan calon. namun atas pendaftaran tersebut, memohon tidak bersedia menerima pendaftarannya dengan alasan yang tidak jelas. akibatnya,. sebagai calon bupati pasangan calon nomor urut bahwa dukungan dari pdp direkayasa pada malam harinya oleh pasangan calon nomor urut dengan bantuan anak junaidi, s.h., mm, ketua pimpinan kolektif pdp provinsi jawa timur, agar memberikan dukungan padanya dengan cara merekayasa pergantian pimpinan kolektif kabupaten pdp tulungagung, tanpa melalui cara cara yang sah sesuai dengan ad art partai. rekayasa penggantian pimpinan pimpinan kolektif kabupaten pdp tulungagung dilakukan pada malam terakhir pendaftaran pasangan calon, mana dalam surat dukungan, pdp kabupaten tulungagung diwakili oleh orang yang mengaku sebagai ketua pelaksana tugas pimpinan kolektif kabupaten pdp kabupaten tulungagung bernama langgeng susanto, yang pada saat pendaftaran tersebut sebenarnya masih tercatat sebagai anggota dan pengurus partai bulan bintang. bahwa pengangkatan pelaksana tugas kolektif pdp kabupaten tulungagung yang seolah olah dikeluarkan oleh pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan yang dijadikan dasar bagi pdp kabupaten tulungagungulungagungulungagupanitia pemilihan kecamatan, yang meliputi kecamatan dalam lingkup kabupaten tulungagungtempat pemungutan suara tps), yakni tps kecamatan se kabupaten tulungagutulungagutulungagu(vide bukti pt dan bukti pt junctoungagung tahun tertanggal destulungaguulungagungulungagutulungaguulungagung secara mandiri, mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilukada kabupaten tulungaguulungagung secara jujur, mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilukada kabupaten tulungagungulungaguulungaguulungagutulungagungulungaguulungaguulungagungtulungaguulungaguulungagung, tahun sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan komisi pemilihan umum tulungagungulungaguulungagungulungagutulungagung menunjukkan komitmen memohon untuk menyelenggarakan pemilukada kabupaten tulungaguulungaguulungaguulungaguulungaguulungagu telah menjalankan penyelenggaraan pemilukada kabupaten tulungaguulungagungyang dipimpin langgeng susanto, merupakan palsu (bukti atau setidak tidaknya dibuat dengan tidak sesuai mekanisme partai, karena: anggaran dasar partai demokrasi pembaruan tidak mengenal adanya pelaksana tugas. bahwa pengurus tingkat kabupaten kota yang diakui dalam anggaran dasar partai demokrasi pembaruan adalah pimpinan kolektif kabupaten kota yang ditetapkan dan dipilih oleh konferensi kabupaten kota partai dan anggaran dasar partai demokrasi pembaruan, yang selanjutnya direkomendasikan oleh pimpinan kolektif provinsi partai kepada pimpinan kolektif nasional huruf anggaran dasar partai demokrasi pembaruan) untuk disahkan oleh pimpinan kolektif nasional partai huruf anggaran dasar partai demokrasi pembaruan j|. (bukti pemalsuan surat keputusan yang mengatasnamakan pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan pusat) yang mengangkat pelaksana tugas pdp kabupaten tulungagung yang dibuktikan pula dengan nomor surat yang palsu. bahwa pimpinan kolektif nasional partai demokrasi tertanggal september yang menetapkan pelaksana harian dipimpin oleh ketua bambang suhartono dan sekretaris gede tahu prasetyo. (bukti bahwa secara tiba tiba tanpa melalui mekanisme organisasi yang sah, muncul surat keputusan yang seolah olah dibuat olehanggal oktober yang menunjuk langgeng susanto sebagai ketua dan hudson sebagai sekretaris. (vide bukti bahwa kedua yang mengangkat pelaksana tugas oktober muncul dan keluar kemudian setelahnamun nomor surat justru sebaliknya,bernomor kep pkn pdp x sedangkan tulungaguulungaguulungaguulungaguulungagungtulungagungfpemohon tanggapanpihak terkait bahwa sebelum pemohon bahwa tidak benar dalil pemohon menguraikan dalil dalil yang menyatakan memohon telah permohonan mengenai sengaja melakukan pelanggaran pelanggaran pelanggaran yang dengan tidak melaksanakan terjadi dalam pelaksanaan kewajibannya memberikan hak hak pemilukada kabupaten pemohon untuk mendapatkan tulungagung pemohon dokumen berita acara rekapitulasi sampaikan bahwa memohon hasil penghitungan suara telah sengaja melakukan pemilihan umum kepala daerah pelanggaran dengan tidak dan wakil kepala daerah melaksanakan kewajibannya tingkat kabupaten oleh komisi memberikan hak hak pemilihan umum tulungagung pemohon untuk mendapatkan dokumen yang bersifat sangat faktanya penting terkait dengan berita acara tentang rekapitulasi pelaksanaan pemilukada hasil penghitungan perolehan kabupaten tulungagung suara pemilihan umum bupati dan yang pada pokoknya bahwa wakil bupati tingkat kabupaten kpu kabupaten tulungagung oleh komisi pemilihan umum memohon) wajib memberikan kabupaten tulungagung tahun salinan berita acara dan db kwk), telah diberikan sertifikat penghitungan suara kepada semua saksi pasangan kepada saksi pasangan calon. calon lain termasuk kepada saksi berdasarkan ketentuan tersebut, pemohon. memohon merupakan pihak yang dilekati dengan kewajiban perlu untuk diketahui dan (duty holder) dan saksi sepengetahuan terbaik pihak pasangan calon merupakan terkait pada saat pleno, saksi pemegang hak (right holder). pemohon justru meninggalkan namun kenyataannya, saksi lokasi acara sebelum acara pleno pasangan calon nomor urut rekapitulasi tingkat kpu berakhir. (saksi pemohon) yang hadir ketika acara akan berakhir, melalui dalam rekapitulasi namun pengeras suara ketua kpu menolak membubuhkan tanda kabupaten tulungagung sebagai tangan, tidak diberikan salinan pemimpin sidang telah berkali kali berita acara berikut sertifikat memanggil saksi pemohon untu rekapitulasi perhitungan. memberikan salinan berita acara bahkan, saksi pemohon yang tentang rekapitulasi hasil meminta berita acara dan penghitungan perolehan suara sertifikat rekapitulasi yang pemilihan umum bupati dan wakil menjadi haknya, ditolak dengan bupati tingkat kabupaten oleh alasan yang diberi berita acara komisi pemilihan umum kabupaten hanya yang mau tanda tangan tulungagung tahun sedangkan saksi tidak bersedia kwk) dan sertifikat rekapitulasi tanda tangan.bahkan telah disampaikan juga, bahwa saksi pemohon: supardi tidak perlu tanda tangan tidak apa apa, yang penting maju kedepan dan menerimadb kwk). kejadian tersebut disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir (termasuk saksi pihak terkait, saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut yang masih ada lokasi, bawaslu kabupaten, ketua anggota kpu provinsi jatim, anggota bawaslu provinsi sdr. sri sugeng pujiatmiko, sh., anggota kpu sdr. arief budiman), sebagaimana dapat dibuktikan dengan dokumen tanda terima dan dokumen video pleno rekapitulasi tingkat kpu tulungagung. vide bukti pt dan bukti pt dengan demikian,rtanggal februari melalui saksi pemohon yang bernama sdr. hasta ramadan: bahwa proses rekapitulasi dan kejadian yang nomor urut da.ahkan kegiatan rapat pleno tersebut juga diliput berbagai media masa dan dipancarluaskan (empat) stasiun lokal (stv kediri, photo kediri, jtv kediri dan rajawali tv) dan live melalui (empat) radio swasta (radio perkasa fm, radio josh fm, radio libur dan radio gugup rukun fm): terkait dengan dalil permohonan mengenai tidak diberikannya turunan berita acara memohon juga tidak bahwa tidak benar memohon membuat penetapan pasangan tidak membuat penetapan calon terpilih sebagaimana pasangan calon terpilih, dimaksud dalam peraturan kpu nomor faktanya tahun tentang pedoman kpu kabupaten tulungagung juga tata cara pelaksanaan sudah menerbitkan keputusan rekapitulasi hasil perhitungan nomor pts kpu kab perolehan suara tentang tentang pedoman tata cara penetapan pasangan calon bupati pelaksanaan rekapitulasi hasil dan wakil bupati terpilih dalam perhitungan perolehan suara pemilu bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum kepala tulungagung tahun (vide daerah dan wakil kepala daerah bukti pt ). oleh panitia pemilihan kecamatan, komisi pemilihan perlu diketahui bahwa yang umum kabupaten kota, dan menjadi object itis pengajuan komisi pemilihan umum permohonan guo adalah hanya provinsi, serta penetapan calon dokumen: terpilih, pengangkatan, dan berita acara tentang rekapitulasi pelatihan, atau setidak tidaknya, hasil penghitungan perolehan memohon tidak mau suara pemilihan umum bupati dan menyerahkan surat keputusan wakil bupati tingkat kabupaten pasangan calon terpilih dalam oleh komisi pemilihan umum pemilukada kabupaten kabupaten tulungagung tahun tulungagung kepada db kwk), dan bukan surat pemohon sampai dengan keputusan kpu tulungagung didaftarkannya permohonan ini.tulungagung, (vide bukti pt dan bukti pt ), sehingga dalil pemohon samping memuat fakta manipulatif dalil pemohon sangat tidak relevan untuk dihadirkan dalam persidangan. bahwa keberatan ini didasarkan bahwa tidak benar, hasil pada alasan bahwa berita acara penghitungan yang dilakukan oleh dan keputusan keputusan memohon dihasilkan dari suatu memohon guo dihasilkan dari proses pemilukada yang suatu rangkaian proses dan bertentangan asas pemilu yang peristiwa yang telah merusak uber judul serta menjunjung sendi sendi asas pemilukada tinggi sportivitas dan demokrasi. yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas faktanya uber dan judul ) mana telah bahwa sepengetahuan pihak terjadi berbagai pelanggaran terkait, memohon dalam konstitusional yang serius yang menyelenggarakan pemilukada bersifat terstruktur, sistematis telah melaksanakan seluruh dan masif sehingga secara tahapan pelaksanaan pemilihan langsung mempengaruhi hasil bupati dan wakil bupati kabupaten penghitungan suara yang tulungagung sebagaimana ditetapkan oleh memohon diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut: perundang undangan, undang undang nomor tahun nama jumlah pers penyelenggara pemilihan umum pasan enta dan peraturan perundang gan suara undangan lainnya, memohon calon dalam menyelenggarakan syari pemilukada berpedoman kepada mulyo, asas: mandiri, jujur, adil, kepastian dan hukum, tertib penyelenggara drs. pemilu, kepentingan umum, margot keterbukaan: proporsionalitas: profesionalitas: akuntabilitas: brown efisiensi: dan efektivitas. ditambah sepanjang pemilukada ini, pemohon tidak pernah muda keberatan terhadap jalannya mad proses penyelenggaraan punya pemilukada dan tidak pernah ada dan laporan dari seluruh pasangan drs. calon kepada panas perihal budi kinerja negatif memohon maupun setia pelanggaran yang dilakukan baik di, oleh memohon maupun pihak drs. terkait. isman perlu untuk diketahui bahwa dan ir. penyelenggaraan pemilukada yang tatang dilakukan oleh memohon suharto dilaksanakan sangat transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh stake holder bab v , penyelenggaraan pemilukada ang setiap tahapan, bahkan secara adha internal memohon memiliki ksa mekanisme utomo pertanggungjawabannya sendiri dan dalam setiap tahapan anna penyelenggaraan pemilukada yang luthfi dilakukan dalam bentuk laporan pokja setiap tahapan penyelenggaraannya. bahwa pelaksanaan bahwa pihak terkait dapat pemilukada kabupaten memastikan bahwa tulungagung tahun penyelenggaraan pemilihan umum penuh dengan kepala daerah dan wakil kepala pelanggaran yang bersifat daerah kabupaten tulungagung sistematis, terstruktur dan tahun telah dilakukan oleh masif yang bertentangan memohon sesuai dengan dengan sendi sendi dan mekanisme, prosedur dan tata cara asas penyelenggaraan yang diatur dalam undang pemilukada yang termuat undang dan peraturan perundang dalam undang undang undangan tentang pemilihan dasar negara republik kepala daerah dan wakil kepala indonesia, sebagai daerah maka dalil dalil manipulatif berikut: dan ilusionis pemohon dalam yang permohonan keberatannya adalah menyatakan: tidak beralasan hukum sama sekali gubernur, bupati dan walikota masing masing dipilih. yang menyatakan: 'setiap orang berak atas perlindungan diri pribadi, keluargalanggaran yang bersifat bahwa pemohon secara terang sistematis, terstruktur dan masif dan kasat mata serta telah terjadi seluruh wilayah menjadi bukti yang sempurna kabupaten tulungagung yang telah melakukan kesalahan meliputi wilayah kecamatan, material atau setidak tidaknya yaitu: telah melakukan kekhilafan kecamatan tulungagung, dan atau kekeliruan dengan kecamatan kedungwaru, mendasarkan objek permohonan cc. kecamatan nyantri, keberatannya pada klaim sepihak kecamatan boyolangu, pemohon yang dibuat secara kecamatan sumbergempol, tanpa dasar dan jauh dari fakta kecamatan runut, hukum atau setidak tidaknya 9g. kecamatan rentangan, dibuat dengan sangat dipaksakan kecamatan kali dair, bahkan cenderung manipulatif kecamatan pulang laban, sebagaimana tersebut pada surat kecamatan tanggung permohonan keberatan pemohon. gunung, pemohon pun telah salah kecamatan campur darat, dan atau keliru setidak tidaknya kecamatan paket, ragu dalam menetapkan objek kecamatan bandung, perselisihan pemilukada bahkan kecamatan basuki, cenderung kalap panik dalam oo. kecamatan gondang, menentukan dasar permohonan kecamatan kauman, keberatannya hanya dengan kecamatan pagerwojo, mendasarkan pada dalil dalil kecamatan karangrejo manipulatif, sesat, ikuti atau kecamatan sendang bahwa terkait dengan adanya pelanggaran kecamatan sebagaimana didalilkan oleh pemohonbahwa pelanggaran bahwa tidak benar dalil pemohon pelanggaran yang bersifat yang menyatakan adanya sistematis, terstruktur, dan masif perolehan suara yang tidak wajar seluruh wilayah kabupaten dari pasangan calon bupati dan tulungagung tersebut telah wakil bupati dengan nomor urut menguntungkan dan oleh dan atau mengurangi jumlah suara karenanya mengakibatkan pemohon perolehan suara yang tidak faktanya wajar dari pasangan calon penyelenggaraan pemilukada bupati dan wakil bupati dengan kabupaten tulungagung telah nomor urut dan atau dilakukan oleh memohon secara mengurangi jumlah suara langsung, umum, bebas, rahasia, pemohon dan atau setidak jujur, adil dan aman, tertib lancar tidaknya telah merusak sendi dalam pelaksanaannya serta tidak sendi pemilukada yang uber terdapat kesalahan hasil dan adil sehingga hasil dari penghitungan suara yang dilakukan pemilukada yang berasal dari oleh memohon, maupun adanya proses yang cacat hukum keberpihakan yang telah dilakukan tersebut sudah semestinya memohon guna kepentingan salah dibatalkan demi keadilan dan satu pasangan calon, khususnya penegakan hukum: pihak terkait. bahkan saksi pemohon tidak menyatakan keberatannya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara baik terkait hasil perolehan suara maupun adanya kejadian khusus dan bahkan telah menandatangani seluruh dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh tps dalam lingkup kabupaten tulungagung bahwa, pelanggaran dan bahwa tidak benar dalil pemohon kecurangan dimaksud telah yang menyatakan pelanggaran dan direncanakan terlebih dahulu, kecurangan dimaksud telah dan dapat diuraikan sebagai direncanakan terlebih dahulu. berikut: pemohon hanya mendalilkan sepihak tanpa dasar, pemohon harus menguraikan secara terang jelas dan rinci mana letak kecurangan dan atau pelanggaran yang direncanakan yang dilakukan oleh pihak terkait maupun memohon. bahwa pelanggaran yang bersifat bahwa tidak benar adanya sistematis dilakukan melalui rekayasa dalam penetapan rekayasa dalam penetapan pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut pihak terkait). yang cacat hukum, karena faktanya adanya rekayasa (pemalsuan) terkait dengan pencalonan pihak dukungan partai pengusung, terkait, dewan pimpinan pusat yakni dukungan dari partai dpp) partai demokrasi demokrasi pembaruan. pembaruan pdp) telah merekomendasikan pasangan pihak terkait dan dpc pdp telah mendaftarkan pihak terkait sesuai dengan rekomendasi dpp pdp dalam tenggat waktu pendaftaran yang mengangkat pelaksana tugas bernomor skep pkn pdp x berdasarkan bukti tersebut secara nalar dan logika jelas menjadi bukti adanya pemalsuan, sebab bagaimana mungkin nomor surat yang sudah mencapai bulan september menjadi mundur menjadi nomor satu bulan kemudian oktober bahwa (palsu yang seolah olah) mengangkat pelaksana tugas semata mata hanya untuk kepentinganadahal dalam anggaran dasar pdp, selain tidak dikenal pelaksana tugas sebagaimana diuraikan atas, jelas diatur mengenai wewenang dan kewajiban pimpinan kolektif kabupaten kota yang jauh lebih luas dari sekedar penandatanganan dukungan calon bupati dan wakil bupati. bahwa jumlah dukungan dalam pemilukada kabupaten tulungagung adalah paling sedikit kursi dprd kabupaten tulungagung, sehingga dengan demikian, maka jumlah dukungan kursi dprd tulungagung dari partai pengusung pasangan calon nomor urut sebenarnya adalah kursi dprd kabupaten tulungagung karena dukungan dari pdp kursi dprd) dihasilkan dari rekayasa dan cacat hukum. bahwa oleh karenanya, maka pencalonan pasangan calon nomor urut harus dinyatakan tidak sah sehingga harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tulungagung tahun (vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix pencoblosan dilaksanakan pada saat masih ada gugatan tata usaha negara terhadap kpu nomor bahw yang dilakukan oleh calon pasangan bupati dan wakil bupati jalur independen bangun haryanto dan drs. sebagaimana diatur dalam jadwal tahapan pemilukada kabupaten tulungagung (vide bukti pt pencalonan pihak terkait telah sesuai sebagaimana diamanahnartai pengusung pihak terkait, termasuk dari partai demokrasi pembaruan. (vide bukti pt bahwaera republikan,terima kepada memohon sebelumnya, sedangkan surat keputusan perubahn yang diserahkan pada waktu itu tidak asli: mengingat surat keputusan perubahan kepengurusan partai republikan,nberpasangan dengan drs. bambang agus setyo, mm,m. pd., namun kedatangannya yang terakhirn,.e. dan wakil bupati drs. margot brown, mm,. yang diusung oleh gabungan partai politik yaknpartai demokrasi pembaruan pdp) kabupatentulungagung partai demokrasi pembaruan:calon bupati dari partai demokrasi pembaruan kabupaten tulungagung:harian dan wakil kepala daerah (model b1 kwk.kpu partai politik), surat pernyataan partai politik dan atau gabungan partai politik tidak akan mencari pencalonan atas pasangan calon kepada daerah wakil kepala daerah model kwk.kpu partai politik), bercarikantor pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan memohon bero, anak junaidi, se.mm.)t 25j surat pimpinan kolektif provinsi partai demokrasi pembaruan provinsi jawa timur nomor skep pkp pdp x hal mana sebagai bahwa berdasarkan fakta fakta guo maka sama sekali tidak benar bahwa penetapan pasangan calon nomor urut cacar hukum, karena pada faktanya memohon tidak melakukan hal dituduhkan dimaksud tersebut, mengingat pada sat melakukan verifikasi faktual guo dalam pengawasan langsung (dua) orang panwaslukada kabupaten tulungagung tersebut atas: bahwa pasangan calon nomor bahwa pihak terkait urut ditetapkan sebagai membenarkan dalil pemohon pasangan calon bupati dan|atas, hal mana semakin wakil bupati kabupaten memperkuat kedudukan pihak tulungagung salah satunya terkait sebagai salah satu dengan dukungan dari partai pasangan calon yang telah demokrasi pembaruan ditetapkan oleh memohon sebagaimana kpu berdasarkan keputusan komisi kabupaten tulungagung nomor pemilihan nomor pts kpu pts kpu kab. kab. tentang tentang penetapan penetapan nomor umur nomor umur pasangan calon pasangan calon bupati dan bupati dan wakil bupati wakil bupati tulungagung tulungagung dalam pemilihan dalam pemilihan umum bupati umum bupati dan wakil bupati dan wakil bupati tulungagung tulungagung tahun tahunantara pemohon maupun pihak terkait telah mengakui kebenaran dan menundukkan diri padt dan surat keputusan komisi pemilihan nomor pts kpu kab. tentang(vide bukti pt bahwa sesuai ketentuan bahwa pihak terkait telah peraturan perundang undangan, memenuhi syarat dukungan bakal syarat dukungan bakal pasangan pasangan calon kepala daerah calon kepala daerah adalah yakni kursi atau suara kursi atau suara. cast sebagai adalah calon sah kepala pilkada tulungagung, dengan daerah dan wakil kepala daerah jumlah anggota dprd sebanyak yang diusung oleh beberapa partai kursi, maka dibutuhkan syarat yakni partai kebangkitan nasional minimum kursi (dibulatkan ulama, partai demokrasi menjadi kursi) untuk dapat pembaruan, partai patriot serta mengurungkan pasangan calon telah mendapatkan dukungan bupati dan wakil bupati. resmi baik dari kepengurusan partai tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan kepengurusan partai tingkat pusat partai partai pengusung pemohon bahwa dukungan dari partai bahwa pihak terkait politik untuk pasangan calon membenarkan dalil pemohon bupati dan wakil bupati dalam atas, hal mana semakin pemilukada tulungagung adalah memperkuat kedudukan pihak sebagai berikut: terkait sebagai salah satu nama partai jum pasangan calon yang mendapat pasa genus lah dukungan dari beberapa partai ngan ung kur politik yakni: dan partai kebangkitan nasional nom dpr ulama partai demokrasi pembaruan urut dpr partai patriot kab upa pemohon telah secara tegas ten menyatakan pengakuannya dan tul penunjukan diri pemohon ung terhadap kebenaran dukungan agu partai demokrasi pembaruan kepada pihak terkait tersebut. dengan demikian maka baik antara pemohon maupun pihak terkait syair laman telah mengakui kebenaran dari mulyo kebun dukungan partai demokrasi s.e. kita pembaruan kepada pihak terkait. dan rasio (vide bukti pt drs. nal ulama mary partai biro demo rasi pasa pmb ngan acuan calon nomo partai urut patriot para muda hati mad nurani s.h. para dan drs. gerak budi setia indon adi, sia raya para pasa ngan regu nomo blica drs. para isman kursi dan demo ir. asi tata indon sia sukar peran toko, gan para pasa kembang ngan kita nomo bangsa ir, h1. bab partai ang golong adh aksa karya atom dan partai amanat anna nasional luthfi ag., partai demo pasa ngan nomo bahwa dukungan partai bahwa tidak benar dalil pemohon demokrasi pembaruan kepada yang menyatakan partai pasangan calon nomor urut demokrasi pembaruan telah tersebut cacat hukum dan penuh memberikan dukungan kepada rekayasa karena partai pasangan calon drs. budi demokrasi pembaruan telah setijahadi, dan drs bambang memberikan dukungan kepada agus setyo, mm, pd, pasangan calon drs. budi setijahadi, dan drs faktanya bambang agus setyo, mm, sepengetahuan pihak terkait, pd, ditandatangani oleh (tanggal oktober pukul bambang, s.h. selaku ketua drs. budi setijahadi, m.m. pimpinan kolektif kabupaten dan drs bambang agus pdp tulungagung dan gede setyo, mm, pd, benar datang tahu prasetyo selaku kpu kabupaten tulungagung sekretaris, yang didaftarkan untuk mendaftar akan tetapi komisi pemilihan umum registrasinya belum bisa diterima kabupaten tulungagung pada karena terdapat beberapa hari rabu tanggal oktober persyaratan yang belum terpenuhi, jam wib, yang khususnya terkait dengan dibuktikan dengan model dukungan dan atau kelengkapan kwk. kpu partai politik dan susunan pengurus kabupaten juga model b1 kwk.kpu partai partai republikan yang diberikan politik yang berisi surat dalam bentuk print scan bukan pernyataan kesepakatan partai tanda tangan dengan tinta basah politik yang bergabung (vide bukti pt mencalonkan bupati dan wakil bupati. bahwa selain dari partai selanjutnya komisi pemilihan demokrasi pembangunan, umum memberikan waktu kepada dukungan kepada pasangan drs. budi setijahadi, m.m. dan drs calon drs. budi setijahadi, bambang agus setyo, mm, dan drs bambang agus pd,untuk memenuhi suusetyo, mm, juga persyaratan. namun pada pukul diberikan oleh partai hanura dan wib drs. budi etihad, partai republikan nusantara datang kpu kabupaten dan seluruh partai pendukung tulungagung bersama telah menandatangani surat muhammad aliyah, s.h. dengan pernyataan tidak menarik diusung partai hanura, gerindra, pencalonan atas pasangan republikan dan bukan tidak lagi calon kepala daerah, yang menggunakan partai demokrasi sebenarnya telah memenuhi pembangunan, hal mana semakin syarat pengajuan pasangan membuktikan bahwa dalam alam calon dan pasangan calon, bawah sadarnya drs. budi namun atas pendaftaran setijahadi mengetahui bahwa dari tersebut, memohon tidak sejak semula tidak pernah ada bersedia menerima rekomendasi dpp pdp atas diri pendaftarannya dengan alasan yang bersangkutan. yang tidak jelas. akibatnya, (vide bukti pt sebagai calon bupati pasangan calon nomor urut bahwa dukungan dari pdp bahwa tidak benar dalil pemohon direkayasa pada malam harinya yang menyatakan bahwa dukungan oleh pasangan calon nomor dari pdp direkayasa pada malam urut dengan bantuan anak harinya oleh pasangan calon junaidi, s.h., mm, ketua nomor urut dengan bantuan pimpinan kolektif pdp provinsi anak junaidi, s.h., mm, ketua jawa timur, agar memberikan pimpinan kolektif pdp provinsi dukungan padanya dengan cara jawa timur. merekayasa pergantian pimpinan kolektif kabupaten pdp perlu untuk diketahui bahwa hanya tulungagung, tanpa melalui cara ada satu rekomendasi yang cara yang sah sesuai dengan diterbitkan oleh dpp pdp, yakni ad art partai. rekayasa rekomendasi yang ditujukan penggantian pimpinan kolektif kepada pihak terkait. (vide bukti h,. seniman efendi terhadap kpugugatan tata usaha tersebut terdaftar pengadilan tata usaha surabaya waru pada tanggal desember bahwa gugatan tersebut meminta pengadilan tata usaha negara surabaya agar menyatakan batal atau tidak sah keputusanpelaksanaan pemungutan suara pada saat kpu sedang digugat pengadilan, merupakan tindakan memohon yang tidak menghormati proses hukum yang terjadi. terlebih lagi, pokok perkara dalam gugatan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan bahkan hasil pemilukada. bagaimana jadinya jika pemilukada berlangsung dengan (empat) peserta namun dikemudian hari pengadilan tata usaha negara mengabulkan gugatan yang berarti bahwa penggugat harus dimasukkan sebagai pasangan calon pemilukada? bahwa selain tidak menghormati proses hukum, memohon juga merahasiakan adanya gugatan tersebut kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, termasuk kepada pemohon, padahal adanya gugatan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil pemilukada. sehingga dengan demikian, jelaslah kesengajaan dari memohon untuk mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan, walaupun proses tersebut bernilai sangat penting bagi pelaksanaan pemilukada. pelanggaran money politic (politik uang) yang dilakukan pasangan calon nomor urut melalui perangkat bandar judi (both) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan janji daerah yang menang maka dibayar berkali kali lipat bahwa praktek politik uang (money politic) dalam pemilukada kabupaten tulungagung terjadi secara sistematis dan meluas seluruh desa dan kecamatan tulungagung, yakni kecamatan tulungagung, kabupaten pdp tulungagung pt dilakukan pada malam terakhir pendaftaran pasangan calon, samping itu, telah terjadi mana dalam surat dukungan, pergantian bambang, s.h. selaku pdp kabupaten tulungagung ketua pimpinan kolektif kabupaten diwakili oleh orang yang pdp tulungagung dan gede tahu mengaku sebagai ketua prasetyo selaku sekretaris, pelaksana tugas pimpinan menjadi langgeng selaku ketua kolektif kabupaten pdp pimpinan kolektif kabupaten pdp tulungagung bernama langgeng tulungagung dan hudson selaku susanti, yang pada saat sekretaris sebagaimana ternyata pendaftaran tersebut sebenarnya dalam (vide bukti pt ). masih tercatat sebagai anggota dan pengurus partai bulan bahwa penerbitan rekomendasi bintang. dpp pdp terhadap pihak terkait maupun mekanisme pergantian pengurus pdp tingkat kabupaten tulungagung mana sudah melalui cara cara yang sah sesuai dengan ad art pdp dan tidak ada kaitannya dengan pendaftaran pihak terkait, serta jauh dari unsur rekayasa (vide bukti pt ). bahwa pengangkatan bahwa tidak benar dalil pemohon pelaksana tugas kolektif yang menyatakan bahwa pdp kabupaten pengangkatan pelaksana tugas tulungagung yang kolektif pdp kabupaten seolah olah dikeluarkan tulungagung yang seolah olah oleh pimpinan kolektif dikeluarkan oleh pimpinan kolektif nasional partai nasional partai demokrasi demokrasi pembaruan pembaruan yang dijadikan dasar yang dijadikan dasar bagi bagi pdp kabupaten tulungagung pdp kabupaten yang dipimpin langgeng tulungagung yang susanto, merupakan palsu, dipimpin langgeng atau setidak tidaknya dibuat susanto, merupakan dengan tidak sesuai mekanisme palsu, atau setidak partai. tidaknya dibuat dengan tidak sesuai mekanisme bahwa terkait dengan hal tersebut, partai, karena: kpu kabupaten tulungagung anggaran dasar beserta jajaran bawaslu partai demokrasi kabupaten tulungagung telah pembaruan tidak melakukan verifikasi faktual dan mengenal adanya bertemu langsung dengan ketua pelaksana tugas dan sekretaris dewan pimpinan bahwa pengurus kolektif nasional pdp, mana tingkat kabupaten kota secara tegas dinyatakan dan yang diakui dalam diketahui bahwa penerbitan anggaran dasar partai rekomendasi dpp pdp terhadap demokrasi pembaruan pihak terkait maupun mekanisme adalah pimpinan pergantian pengurus pdp tingkat kolektif kabupaten kota kabupaten tulungagung mana yang ditetapkan dan sudah melalui cara cara yang sah dipilih oleh konferensi sesuai dengan ad art pdp dan kabupaten kota partai (tidak ada kaitannya dengan dan pendaftaran pihak terkait, serta anggaran jauh dari unsur rekayasa (vide bukti dasar partai pt ). demokrasi pembaruan), yang bahwa dalil pemohon semakin selanjutnya menegaskan bahwa direkomendasikan oleh pengangkatan pelaksana tugas pimpinan kolektif kolektif pdp kabupaten provinsi partai kepada tulungagung atas nama langgeng pimpinan kolektif susanto dan buono, pada nasional faktanya memang ditetapkan oleh huruf anggaran pimpinan kolektif nasional partai dasar partai demokrasi pembaruan (vide bukti demokrasi pt ). pembaruan) untuk disahkan oleh berdasarkan hasil verifikasi faktual pimpinan kolektif diketahui bahwa dalam hal nasional partai keadaan memaksa pimpinan huruf kolektif nasional partai demokrasi anggaran dasar partai pembaruan dapat mengambil demokrasi setiap dan segalahal yang pembaruan). diperkenankan sepanjang untuk pemalsuan surat mempertahankan hak hak serta keputusan yang garis kebijakan partai. bahwa mengatasi namakan keadaan dimaksud telah diketahui pimpinan kolektif sebelumnya oleh drs. budi nasional partai setijahadi, m.m., sehingga dalil demokrasi tersebut tidak relevan lagi untuk pembaruan pusat) dihadirkan dalam persidangan, yang mengangkat terlebih dengan memperhatikan pelaksana tugas pdp fakta mana drs. budi setijahadi, kabupaten m.m. telah ditetapkan sebagai tulungagung yang pasangan calon peserta dibuktikan pula pemilukada (kepentingan dengan nomor surat konstitusionalnya tidak dirugikan) yang palsu. dan yang bersangkutan secara bahwa pimpinan saudara pada saat mendaftar sudah kolektif nasional parti tidak lagi mempergunakan pdp demokrasi sebagai partai pengusung.bahwa tidak benar dalil pemohon demokrasi pembaruan yang menyatakan bahwa terdapat kabupaten pemalsuan surat keputusan yang tulungagung mengatasi namakan pimpinan tertanggal kolektif nasional partai demokrasi september yang pembaruan pusat) yang menetapkan pelaksana mengangkat pelaksana tugas pdp harian dipimpin oleh kabupaten tulungagung terlebih ketua bambang dengan nomor surat yang palsu. suhartono dan sekretaris gede tahu bahwa benar pimpinan kolektif prasetyo. nasional partai demokrasi bahwa secara tiba tiba pembaruan telah mengeluarkan tanpa melalui nomor kep pkn mekanisme organisasi pdp x tentang struktur, yang sah, muncul surat komposisi dan personalia keputusan yang pimpinan kolektif dan pelaksana seolah oleh dibuat oleh harian partai demokrasi pimpinan kolektif pembaruan kabupaten nasional partai tulungagung tertanggal demokrasi pembaruan september yang menetapkan nomor pelaksana harian dipimpin oleh skep pkn ketua bambang suhartono dan pdp x tentang sekretaris gede tahu prasetyo, pelaksana tugas akan tetapi struktur, komposisi dan pimpinan kolektif personalia pimpinan kolektif dan partai demokrasi pelaksana harian partai demokrasi pembaruan kabupaten pembaruan kabupaten tulungagung tanggal tulungagung telah mengalami oktober yang perubahan struktur, komposisi dan menunjuk langgeng personalia pimpinan kolektif dan susanto sebagai pelaksana harian partai demokrasi ketua dan hudson pembaruan kabupaten sebagai sekretaris. tulungagung pada tanggal bahwa kedua yang oktober hal mana tidak mengangkat pelaksana hanya dilakukan dengan tugas oktober sepengetahuan, persetujuan muncul dan keluar akan tetapi dilakukan langsung kemudian setelah oleh dewan pimpinan kolektif dpn yang mengangkat pdp melalui suatu penetapan yang bambang suhartono didasarkan pada mekanisme dan sebagai ketua dan prosedur kepartaian yang berlaku gede tahu prasetyo pdp (vide bukti pt ). sebagai sekretaris september bahwa surat keputusan pimpinan namun nomor surat kolektif nasional partai demokrasi justru sebaliknya, pembaruan nomor yang mengangkat skep pkn pdp x bambang suhartono tentang pelaksana tugas pimpinan sebagai ketua dan kolektif partai demokrasi gede tahu prasetyo pembaruan kabupaten sebagai sekretaris tulungagung tanggal oktober september yang menunjuk langgeng bernomor susanto sebagai ketua dan skie pkn hudson sebagai sekretaris, pdp x sepenuhnya tunduk pada sedangkan yang ketentuan anggaran dasar dan mengangkat pelaksana anggaran rumah tangga tugas bernomor sebagaimana yang didalilkan oleh skep pkn pemohon. pdp x berdasarkan bukti pemohon tidak dapat begitu tersebut secara nalar mudahnya memberikan justifikasi dan logika jelas bahwa bahwa kedua yang menjadi bukti adanya mengangkat pelaksana tugas pemalsuan, sebab oktober muncul dan keluar bagaimana mungkin kemudian setelah yang nomor surat yang mengangkat bambang suhartono sudah mencapai sebagai ketua dan gede tahu bulan september| prasetyo seabgai sekretaris menjadi mundur september hanya menjadi nomor dikarenakan asumsi pemohon satu bulan kemudian terkait dengan adanya oktober permasalahan penomoran dalam bahwa (palsu yang surat penetapan surat keputusan. seolah olah) mengangkat pelaksana seandainya pemohon beritikad tugas semata mata baik, seyogyanya pemohon turut hanya untuk serta meminta klarifikasi dpn kepentingan pdp, dengan tetap pemilukada terbukti mencantumkan pdp sebagai dengan tugas bagi salah satu partai pengusung pelaksana tugas pemohon, dan bukan sebaliknya, hanya untuk maju menjadi pasangan calon melakukan peserta pemilu dengan penandatanganan meninggalkan pdp. berkas pendaftaran bahwa terkait permasalahan berkas pasangan penomoran dimaksud, tidak pencalonan bupati dapat secara serta merta dan wakil bupati dijadikan bukti bagi pemohon kabupaten bahwa telah terjadi pemalsuan, tulungagung . seharusnya dan sejatinya padahal dalam pemohon telah mengetahui dan anggaran dasar pdp, menyadari yang mengangkat selain tidak dikenal pelaksana tugas bernomor pelaksana tugas skep pkn sebagaimana diuraikan pdp x merupakan surat atas, jelas diatur penetapan yang sah dan mengenai wewenang mengikat: dan kewajiban bahwa pimpinan kolektif skep pkn kabupaten kota yang pdp x bukan palsu, jauh lebih luas dari pemohon tidak dapat secara sekedar serta merta mengklaim bahwa penandatanganan pelaksana tugas semata mata dukungan calon bupati hanya untuk kepentingan dan wakil bupati.emohon semakin keliru dalam membaca, mencermati dan memahami ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan keputusan ketetapan dp. berdasarkan hasil klarifikasi pihak terkait kepada dpn pdp terkait dengan dalil pemohon, dalam banyak hal khususnya terkait dengan situasi dan kondisi yang memerlukan perhatian khusus, dpn pdp berhak dan berwenang serta dalam banya hal seringkali menerbitkan kebijakan terkait jabatan pelaksana tugas sebagaimana diuraikan atas, disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai wewenang dan kewajibannya, mana ruang lingkup kewenangan disesuaikan dengan kepentingan dan strategi dan kebijakan politik kepartaian dpn pdp. bahwa jumlah dukungan bahwa benar jumlah dukungan dalam pemilukada dalam pemilukada kabupaten kabupaten tulungagung tulungagung adalah paling sedikit adalah paling sedikit kursi dprd kabupaten kursi dprd kabupaten tulungagung, akan tetapi tulungagung, sehingga pemohon menolak dengan tegas dengan demikian, maka dan sangat berkeberatan dengan jumlah dukungan kursi dalil pemohon yang menyatakan dprd tulungagung dari bahwa jumlah dukungan kursi partai pengusung dprd tulungagung dari partai pasangan calon nomor pengusung pihak terkait, urut kursi dprd) khususnya kursi dprd yang dihasilkan dari rekayasa berasal dari pdp dihasilkan dari dan cacat hukum. proses rekayasa dan cacat hukum, terlebih sebelum memohon menetapkan pihak terkait sebagai pasangan calon peserta pemilukada, memohon telah menempuh setiap dan segala tahapan yang dipersyaratkan, termasuk menjalankan rekomendasi panwaslukada kabupaten tulungagung untuk melakukan verifikasi faktual dpn pdp, meminta petunjuk dan davis dari kpu provinsi jawa timur dan kpu pusat serta supervisi dan dimonitor langsung oleh bawaslu. bahwa oleh karenanya, bahwa pemohon semakin maka pencalonan kehilangan akal sehat atau setidak pasangan calon nomor tidaknya kehilangan landasan urut harus dinyatakan berpikirnya dengan mengklaim tidak sah sehingga harus surat palsu untuk kemudian didiskualifikasi sebagai memohon agar pihak terkait pasangan calon bupati didiskualifikasi, seharusnya dan wakil bupati pemohon membaca dan kabupaten tulungagung mencermati serta mengetahui tahun (vide putusan bahwa perkara nomor php.d mahkamah konstitusi ix adalah perkara yang jauh nomor php.d berbeda serta tidak serupa dan 1x dibangun dengan perkara guo. terlebih dari sejak semula diketahui bahwa terdapat permasalahan dualisme kepengurusan baik partai pdp maupun partai republikan, keadaan mana sejatinya telah disadari oleh pemohon dari sejak awal, akan tetapi pemohon baru mempermasalahkan setelah perolehan suara pemohon tidak mampu untuk menjadikan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. pencoblosan dilaksanakan pada saat masih ada gugatan tata usaha negara terhadap kpu nomor nomor60. bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam bahwa benar pelaksanaan pemilukada kabupaten pemungutan suara dalam tulungagung tahun pemilukada kabupaten pada hari kamis, tulungagung tahun pada januari hari kamis, januari dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh memohon pada memohon pada saat ada saat ada gugatan tata usaha gugatan tata usaha negara negara yang dilakukan (vide bukti pt ). oleh calon pasangan calon bupati dan wakil bahwa pemohon tidak mengerti bupati jalur independen rezim hukum pemilukada, mana bangun haryanto dan walaupun ada gugatan, tidak boleh drs. h,. seniman efendi menghalangi jadwal pelaksanaan terhadap kpu nomor pemilukada, hal ini sebagaimana nomor pts kpu dinyatakan dalam peraturan komisi kab. pemilihan umum nomor tahun tentang penetapan tentang pedoman nomor umur pasangan penyusunan tahapan, program, calon bupati dan wakil dan jadwal penyelenggaraan bupati tulungagung pemilihan umum kepala daerah dalam pemilihan umum dan wakil kepala daerah (vide bupati dan wakil bupati bukti pt dan surat edaran tulungagung tahun mahkamah agung nomor gugatan tata| tahun tentang petunjuk usaha tersebut terdaftar teknis sengketa mengenai pengadilan tata pemilihan umum kepala daerah usaha surabaya waru pilkada) (vide bukti pt ). pada tanggal desembermenunda pelaksanaan objek sengketa sama artinya dengan menunda pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati tulungagung yang saat ini telah memasuki tahapan kampanye pasangan calon, mana apabila itu terjadi maka nasib pelaksanaan pemilukada tulungagung akan terkatung katung untuk rentang waktu yang sangat lama hal tersebut dikarenakan proses menuju putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada peradilan yang memiliki mekanisme banding dan kasasi akan memakan waktu tahunan, kondisi tersebut tentu akan sangat merugikan masyarakat tulungagung: bahwa sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, menyebut, hal tersebut dikarenakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara dibuat memang untuk dilaksanakan (vide bukti pt ).: bahwa sesuai dengan poin undang undang nomor tahun menyebutkan bahwa permohonan penundaan tidak dapat: bahwa pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tulungagung merupakan agenda negara yang dilaksanakan dalam rentang waktu tahun sekali, mana pelaksanaan dibiayai menggunakan uang negara dalam rangka memilih bupati dan wakil bupati tulungagung, tentunya kegiatan tersebut merupakan kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat tulungagung, sehingga jika pemilukada ditunda, maka akan berakibat pada tidak adanya bupati dan wakil bupati definitif ketika bupati dan wakil bupati sekarang berakhir masa jabatannya, kondisi tersebut tentunya akan mengganggu proses pelayanan masyarakat dan kelanjutan pembangunan kabupaten tulungagung, bahwa gugatan tersebut bahwa dalam petit dari gugatan meminta pengadilan tata usaha negara yang dilakukan tata usaha negara oleh calon pasangan calon bupati surabaya agar dan wakil bupati jalur independen menyatakan batal atau bangun haryanto dan drs. h,. tidak sah keputusan seniman efendi terhadap kpu kpu kabupaten nomor pts kpu kab. tulungagung nomor tentang penetapan pts kpu kab. nomor umur pasangan calon tentang bupati dan wakil bupati penetapan nomor urut tulungagung dalam pemilihan pasangan calon bupati umum bupati dan wakil bupati dan wakil bupati tulungagung tahun yang tulungagung dalam meminta pengadilan tata usaha pemilihan umum bupati negara surabaya agar dan wakil bupati menyatakan batal atau tidak sah tulungagung tahun keputusan kpu kabupaten tulungagung nomor pts kpu kab. merupakan sah sah saja. perlu diketahui bahwaoleh memohon, telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. ditambah sepanjang pemilukada ini, tidak pernah ada laporan dari seluruh pasangan calon termasuk oleh pemohon kepada panas perihal kinerja negatif dari memohon. pemohon baru mempermasalahkan adanya gugatan tata usaha negara dan keberatan atas proses pencalonan pihak terkait, setelah diketahui bahwa pihak terkait memperoleh suara terbanyak dalam pemilukada kabupaten tulungagung. bahwa pelaksanaan bahwa benar pelaksanaan pemungutan suara pada pemungutan suara dalam saat kpu sedang pemilukada kabupaten digugat pengadilan, tulungagung tahun pada merupakan tindakan hari kamis, januari memohon yang tidak dilaksanakan oleh memohon pada menghormati proses saat ada gugatan tata usaha hukum yang terjadi. negara. terlebih lagi, pokok perkara dalam gugatan bahwa pemohon tidak mengerti tersebut sangat rezim hukum pemilukada, mana berpengaruh terhadap walaupun ada gugatan, tidak boleh pelaksanaan bahkan menghalangi jadwal pelaksanaan hasil pemilukada. pemilukada, hal ini sebagaimana bagaimana jadinya jika dinyatakan dalam peraturan komisi pemilukada berlangsung pemilihan umum nomor tahun dengan (empat) tentang pedoman peserta namun penyusunan tahapan, program, dikemudian hari dan jadwal penyelenggaraan pengadilan tata usaha pemilihan umum kepala daerah negara mengabulkan dan wakil kepala daerah dan gugatan yang berarti surat edaran mahkamah agung bahwa penggugat harus nomor tahun tentang dimasukkan sebagai petunjuk teknis sengketa pasangan calon mengenai pemilihan umum kepala pemilukada?dair, kecamatan pulang laban, kecamatan tanggung gunung, kecamatan campur , dan kecamatan sendang. bahwa politik uang (money politic) tersebut dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan pendukungnya, yakni para both pengaruh judi, dengan cara membagi bagikan uang sejumlah antara rp. s.d rp. serta pembagian sembako kepada pemilih pada saat malam sebelum pemungutan suara pencoblosan serta pada hari pemungutan suara pencoblosan agar pemilih memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut bahwa politik uang secara masifdengan melibatkan both petarung judi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut keterlibatan both untuk mendukung pasangan calon nomor urut diakui secara terbuka oleh calon bupati pasangan calon nomor urut syari mulyo kepada wartawan harian surya mana pengakuan tersebut pada akhirnya dimuat dalam berita koran surya, hari selasa tanggal februari berjudul pakai konsultan para pengaruh (bukti juga berjudul syari mulyo menang manfaatkan jaringan both (bukti bahwa keterlibatan politik uang dan jaringan both tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut dan berakibat turunnya perolehan suara pemohon, salah satunya kecamatan bandung, yang diakui sendiri oleh calon bupati pasangan calon nomor urut syari mulyo yang menyatakan: sebulan lalu, survey menunjukkan suara saya kalah kecamatan bandung. dari masukan para both, kondisi tersebut bisa saya balik dan saya menang mutlak sana .desa dan kecamatan kabupaten tulungagubahwa keterlibatan both dalam mempengaruhi suara sebenarnya telah ditengarai oleh kapolres tulungagung akbp drs. wisnu hermawan februanto, karena menurutnya para both biasa melakukan money politic, membagikan uang masyarakat dengan harapan mencoblos pasangan tertentu sebagaimanaselain tidak menghormati bahwa tidak benar dalil pemohon proses hukum, memohon juga yang menyatakan memohon merahasiakan adanya gugatan merahasiakan adanya gugatan tersebut kepada pasangan calon tersebut kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, bupati dan wakil bupati, termasuk termasuk kepada pemohon, kepada pemohon. padahal adanya gugatan tersebut merupakan suatu hal yang faktanya sangat penting dan berpengaruh dalam setiap koordinasi rapat terhadap pelaksanaan dan hasil antara memohon dengan tim pemilukada. sehingga dengan sukses pasangan calon, memohon demikian, jelaslah kesengajaan sudah sering menyampaikan dari pemohon untuk mengenai gugatan tata usaha mengesampingkan proses negara terhadap kpu nomor hukum yang sedang berjalan, pts kpu kab. walaupun proses tersebut bernilai tidak hanya dalam sangat penting bagi pelaksaan forum tersebut, bahkan melalui pemilukada media massa baik cetak maupun elektronik dan telah menjadi informasi publik, justru pemohon lah yang bersikap pasif. bahkan ptun kabupaten tulungagung mengundang seluruh pasangan calon untuk menghadiri dalam sidang ptun terkait dengan gugatan tata usaha negara terhadap kpu nomor pts kpu kab. (vide bukti pt ). selanjutnya mengenai pernyataan pemohon bahwa memohon tidak menghormati proses hukum, dalam kaitannya dengan dalil sebelumnya mengenai benar adany, sini terlihat bahwa justru bahwa pemohon tidak mengerti dan memahami rezim hukum pemilukada, mana walaupun ada gugatan,pihak terkait pendapat dengan memohon yang:dugaan perkara nomor ptun. sby.n: pelanggaran money bahwa pihak terkait sangat politic (politik uang) berkeberatan dan menolak dengan yang dilakukan tegas dalil sepihak tanpa dasar pasangan calon nomor yang menyatakan pihak terkait urut melalui perangkat telah melakukan money politic bandar judi (both) yang melalui bantuan jaringan both, dilakukan secara dalil pemohon adalah tidak terstruktur, sistematis benar. dan masif dengan janji daerah yang menang faktanya maka dibayar berkali kali lipat. pihak terkait tidak mengerti bahwa praktek politik uang dan tidak memahami apa yang (money politic) dalam dimaksud dengan both dan pemilukada kabupaten kaitannya dalam pemilukada. tulungagung, kecamatan kedungwaru, kecamatan sebelum menimbulkan nyantri, kecamatan boyolangu, kesalahpahaman lebih lanjut kecamatan sumbergempol, seperti yang terjadi dalam kecamatan runut, kecamatan pemahaman pemohon dalam rentangan, kecamatan penjelasannya mengenai sistem kalidawir, kecamatan both itu sendiri. pucanglaban, kecamatan tanggungunung, kecamatan tidak pernah ada program strategi campurdarat, kecamatan paket, pemenangan pihak terkait yang kecamatan bandung, kecamatan menggunakan both ataupun basuki, kecamatan gondang, dalam bentuk dukungan dari both kecamatan kauman, kecamatan dalam rangka pemenangan pihak pagerwojo, kecamatan terkait pada pemilukada karangrejo dan kecamatan kabupaten tulungagung sendang. kalaupun both diartikan sebagai penjudi, bagaimana mekanismenya sehingga hal tersebut dapat menguntungkan pemohon? terlebih judi itu sendiri dilarang oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. dari sisi logika yang sangat sederhana saja, dengan mencoba mencermati alur pikiran pemohon, dimana titik taut kepentingan both atau penjudi dengan pasangan calon? dan seandainya semata mata kepentingan komersial hal tersebut bisa berpotensi akan berdampak tidak hanya bagi pemohon, akan tetapi bagi seluruh pasangan calon, terlebih faktanya hingga saat itu tidak ada penjudi belahan dunia manapun yang berorientasi pada ideologi atau visi misi ataupun pasangan calon. terkait keberadaan both, diketahui bahwa selama pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilukada tulungagung tidak pernah memohon dalam melaksanakan tugasnya menemukan atau bahkan mendengar mengenai adanya laporan atau pelanggaran pelanggaran berupa tindakan money politic melalui sistem both ini. pemohon dalam permohonan telah melebih lebihkyang didalilkan pemohon melakukan praktek politik uang (money politic). ii. kapan terjadinya peristiwa praktek politik uang (money politic) yang dikategorikan oleh pemohon terjadi hampir seluruh desa dan kecamatan tulungagungmoney politic, bagaimana bentuk money politic, apakah money politic bersifat masif, terstruktur, dan sistematis? mengingat sejatinya yang melakukan money politic seluruh desa se kabupaten tulungagung yang pemohon dialihkan dalam permohonan keberatannya adalah pemohon sendiri. terkait dengan pernyataan kuasa hukum pemohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang menjadi both adalah orang tua dari pihak terkait, dalam kesempatan ini pihak terkait memperingatkan pemohon untuk membuktikannya dalam persidangan, dikarenakan hal tersebut merupakan pernyataan manipulatif yang secara langsung menyerang harkat, martabat dan kehormatan pihak terkait. selanjutnya perlu diketahui bahwa justru sebaliknya, pemohon lah yang melakukan praktek politik uang (money politic) dalam pemilukada kabupaten tulungagung, kecamatan pucanglaban, kecamatan tanggungunung, kecamatan campur dan kecamatan sendang. bahkan oleh panitia pengawas pemilu bawaslu) ditemukan (dua) kasus pelanggaran money politic yang dilakukan oleh pemohon yang sudah dilimpahkan pos penegakan hukum terpadu gakumdu). (vide bukti pt namun seandainya nya, gooddilakukan oleh pemohon kemudian oleh bawaslu kecamatan sumbergempol, kabupaten tulungagung diteruskan gakkumdu: bahwa selain itu terhadap praktek politik uang mone politic), mahkamah melalui beran pidana pemilukada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum. oleh karena itu sangat saat ini mahkamah tidak pernah membatalkan hasil pemungutan suara ulang umatamata. sebab adanya politik uangdibanomor php bertanggal desember halc dan tidak . putusan nomor php.d vii bertanggal desember ,halc' bahwa dari uraian sebagaimana tersebutua non, maka hal tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung , bahwa politik uang (money bahwa sebagaimana telah politic) tersebut dilakukan oleh diuraikan atas, dengan mencoba pasangan calon nomor urut untuk mencermati alur pikiran dengan pendukungnya, yakni pemohon, pada dasarnya both para both pengaruh judi, dengan atau pengaruh judi selalu bertindak cara membagi bagikan uang atas kepentingannya sendiri, sejumlah rp. s.d rp. berkarakter liar atau setidak serta pembagian tidaknya tidak memiliki kepentingan sembako kepada pemilih pada dalam pemenangan salah satu saat malam sebelum pasangan calon. pemungutan suara pencoblosan serta pada hari agar pemilih perlu dipahami bahwa, apabila memberikan suaranya kepada memang benar terdapat both, pasangan calon nomor urut keberadaan both dalam statemennya surya online jumat februari (bukti keterlibatan bupati tulungagung dan pns tulungagung untuk memenangkan pasangan calon nomor urut yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif bahwa secara struktural, ada mobilisasi birokrasi untuk mendukung pasangan calon nomor urut dibuktikan dengan hadirnya bupati tulungagung heru tjahjono beserta sejumlah kepala dinas dalam deklarasi pasangan calon nomor urut deklarasi tersebut adalah deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tulungagung satu satunya yang dihadiri oleh bupati, sementara deklarasi pasangan calon lain tidak satupun dihadiri oleh bupati aktif. bahwa mobilisasi birokrasi juga dilakukan melalui pesan sms berbunyi satu hati satu tekad. mohon pilihannya pada kami nomor santo yang dikirimkan kepada pns dan guru kabupaten tulungagung. sms tersebut beredar secara terbatas kalangan pns dan guru, namun pada akhirnya menyebar luas masyarakat luas. bahwa sms yang dikirimkan secara khusus kepada kalangan pns dan guru tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak pihak yang memiliki data pns dan guru, dalam ini pimpinan birokrasi pemerintah kabupaten tulungagung. akibatnya pns dan guru yang menerima sms tersebut mempercayai bahwa sms tersebut merupakan instruksi atau permintaan dari bupati atau setidak tidaknya, dan masif bahwa pasangan calon nomor urut jugahonor bagi guru diniyah, tp@ dan kegiatan keagamaan lainnya (bukti dan bukti bahwa guru diniyah dan tp@ bukanlah pegawai negeri sipil yang karenanya tidak dapat diberi honor dari apbd. sehingga dengan demikian, maka jelas bahwa janji janji tersebut semata mata adalah janji yang pemilukada sini justru berpotensi merugikan semua pasangan calon. both atau penjudi bertindak adalah untuk kepentingannya sendiri, sehingga sangat jauh dari logika kal sehat apabila ada pasangan calon yang melakukan money politic dengan menggunakan both untuk melakukan pembagian uang kepada warga masyarakat supaya pasangan calon yang dia pertaruhan itu menang. secara logika, seandainya ada tidak bisa semata mata dikatakan both dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, justru dalam konteks pelanggaran pemilukada money politic, keberadaan both yang membagi bagikan uang kepada masyarakat guna kepentingannya sendiri tersebut dapat merugikan semua pasangan calon. bahwa politik uang secara masif bahwa tidak benar dalil pemohon dilakukan oleh pasangan calon yang menyatakan keterlibatan nomor urut atau setidak both untuk memenangkan pihak tidaknya pendukung pasangan terkait apalagi secara terbuka calon nomor urut (diakui oleh pihak terkait yakni keterlibatan both untuk syari mulyo kepada wartawan memenangkan pasangan calon harian surya nomor urut secara terbuka diakui oleh calon bupati faktanya pasangan calon nomor urut dalam dalilnya ini, pemohon telah syari mulyo kepada wartawan memutarbalikkan fakta. salah harian surya mana pengakuan satunya adalah pihak terkait yakni tersebut pada akhirnya dimuat syari mulyo, s.e.dikatakan telah dalam berita koran surya, hari memberikan pernyataan kepada selasa tangga februari wartawan harian surya bahwa berjudul pakai konsultan para pihak terkait sini hanya pengaruh , juga mendapatkan informasi dan saran berjudul syari mulyo menang saran dari both. manfaatkan jaringan both faktanya adalah pihak terkait tidak pernah melibatkan both dalam pemenangan pihak terkait. apalagi melibatkan both dalam money politic. dalil pemohon yang menyatakan hal tersebut merupakan dalil yang manipulatif dan tanpa dasar. mengingat(vide bukti pt ditambah lagi, pemohon dalam pembacaan dalil gugatannya pada siding tahap pertama perkara nomor php.d xi yang dilangsungkan pada hari kamis, tanggal februari baik secara sengaja maupun tidak, menyebutkan dengan terang terangan, secara sepihak dan tanpa bukti bahwa orang tua dari salah satu pihak terkait, yaitu syari mulyo, s.e. adalah seorang both. dari sini dapat dilihat bahwa dalil dalil yang pemohon tambahkan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, dan sudah melenceng jauh dari pokok perkara yang semula ditujukan, dalil pemohon ini jelas asumsi, mengada ada, dipaksakan serta manipulatif, yang lebih menyerang kepada pribadi dari pihak terkait sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa dalil pemohon adalah tidak relevan. bahwa keterlibatan politik uang bahwa tidak benar dalil pemohon dan jaringan both tersebut yang menyebutkan jaringan both sangat berpengaruh terhadap sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon perolehan suara pihak terkait nomor urut dan berakibat serta mengakibatkan turunnya turunnya perolehan suara perolehan suara pemohon, seperti pemohon, salah satunya yang telah dinyatakan sebelumnya, kecamatan bandung, yang diakui bahwa keberadaan both yang sendiri oleh calon bupati mempertaruhkan kemenangan pasangan calon nomor urut setiap calon demi kepentingan syari mulyo yang menyatakan: sendiri sini justru dapat sebulan lalu, survey merugikan semua pasangan calon, menunjukkan suara saya kalah tidak bisa hanya menguntungkan kecamatan bandung. dari salah satu pasangan calon. masukan para both, kondisi tersebut bisa saya balik dan saya selanjutnya bahwa pihak terkait menang mutlak disana . sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak yang menyatakan bahwa naiknya perolehan suara pihak terkait dan turunnya perolehan suara pemohon dalam satu bulan dipengaruhi oleh keterlibatan both dalam money politic yang dilakukan oleh pihak terkait. seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa dalam hal ini pihak terkait hanya menggunakan informasi dari para both, bukan melibatkan mereka dalam money politic. faktanya kenaikan perolehan suara yang terjadi pada kecamatan bandung adalah bukan karena both, melainkan karena sini pihak terkait mengadakan acara kampanye besar besaran pada kecamatan bandung yang membutuhkan izin kepada kantor kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan saat kampanye dilaksanakan pada hari rabu, tanggal januari pukul hingga (vide bukti pt ) bahwa adanya pengaruh yang dalam dalilnya, pemohon tidak cukup besar dalam dapat menyebutkan secara jelas, mempengaruhi suara pemilih dengan disertai dengan bukti bukti tersebut serta dilakukan terjadi detail, akurat serta sistematis seluruh desa dan kecamatan lengkap berikut perhitungannya kabupaten tulungagung, secara spesifik, bahwa keberadaan merupakan pelanggaran yang both memberikan pengaruh yang bersifat sistematis dan meluas cukup besar dalam yang sangat berpengaruh mempengaruhi suara pemilih terhadap hasil suara dalam seluruh desa dan kecamatan pemilukada. kabupaten tulungagung. sehingga jelas dalil pemohon tersebut hanya didasarkan oleh asumsi serta indikasi pemohon sendiri. bahwa keterlibatan both dalam bahwa pihak terkait sangat mempengaruhi suara sebenarnya menyayangkan dalil pemohon telah ditengarai oleh kapolres yang mencoba untuk menjadikan tulungagung akbp wisnu premis setidaknya memperoleh hermawan februanto, karena justifikasi dengan mencoba untuk menurutnya para both biasa mencatut pernyataan kapolres melakukan money politic, tulungagung. membagikan uang masyarakat dengan harapan seharusnya kalau pemohon mencoblos pasangan tertentu merupakan warga negara yang sebagaimana statementnya baik, dan mampu untuk menjadi surya online contoh serta memberikan jumat februari pendidikan hukum, pemohon cukup melaporkan perbuatan praktek perjudian both) tersebut pihak kepolisian untuk kemudian segera dilakukan penindakan mengingat perjudian adalah suatu perbuatan yang dilarang. samping itu,terlebih yang dijadikan narasumber adalah kapolres yang memiliki kewajiban hukum untuk memberantas perjudian dalam konteks penegakan hukum. keterlibatan bupati bahwa tidak benar dalil pemohon tulungagung dan pns yang menyatakan adanya tulungagung untuk dukungan dari bupati yang masih memenangkan pasangan menjabat dalam memobilisasi calon nomor urut yang dukungan kepada pasangan calon dilakukan secara nomor urut terstruktur, sistematis dan masif faktanya bahwa secara struktural, ada bahwa dalam deklarasi pihak mobilisasi birokrasi untuk terkait, pihak terkait tidak hanya mendukung pasangan calon mengundang bupati tulungagung, nomor urut dibuktikan dengan heru tjahjono, namun pihak hadirnya bupati tulungagung terkait juga mengundang sekda, heru tjahjono dalam deklarasi panas, musica. yang hadir pada pasangan calon nomor urut saat itu selain bupati, diantaranya deklarasi tersebut adalah sekda, panas dan musica. deklarasi pasangan calon bupati kehadiran dari bupati dan wakil bupati kabupaten tulungagung, heru tjahjono pun tulungagung satu satunya yang dalam deklarasi pihak terkait dihadiri oleh bupati. deklarasi luar perkiraan pihak terkait, pihak pasangan calon lain tidak terkait awalnya tidak satupun dihadiri oleh bupati aktif. mengetahuinya dan terlambat datang lokasi deklarasi. (vide bukti pt perlu untuk diketahui bahwa memohon'i) direktur bumi, iv) camat,bahwa mobilisasi birokrasi juga bahwa tidak benar dalil pemohon dilakukan melalui pesan sms yang menyatakan adanya berbunyi satu hati satu tekad. mobilisasi birokrasi yang dilakukan mohon pilihannya pada kami oleh pihak terkait. lebih lanjut, nomor santo yang pihak terkait menilai selain dikirimkan kepada pns dan guru substansinya tidak dapat diukur kabupaten tulungagung. sms signifikan pengaruhnya terhadap tersebut beredar secara terbatas perolehan suara pasangan calon, kalangan pns dan guru, juga tidak dapat namun pada akhirnya menyebar dipertanggungjawabkan luas masyarakat luas.pihak terkait patut dikesampingkan faktanya tidak pernah ada program strategi pemenangan pihak terkait yang menggunakan mobilisasi birokrasi, seperti melalui sms maupun media lain, justru sebaliknya pemohon lah yang melibatkan birokrasi dan kepala kepala desa(vide bukti pt bahwa sms yang dikirimkan bahwa dalil pemohon sangat secara khusus kepada kalangan manipulatif dan asumsi, pemohon pegawai negeri sipil pns) dan begitu mudahnya mengambil guru tersebut hanya dapat kesimpulan dan sekaligus dilakukan oleh pihak pihak yang menuduh tanpa dasar bahwa memiliki data pns dan guru, terdapat keterlibatan bupati dalam dalam ini pimpinan birokrasi pemenangan pihak terkait. pemerintah kabupaten tulungagung. akibatnya pns faktanya justru sebaliknya dan dan guru yang menerima sms pemohon merupakan pihak yang tersebut mempercayai bahwa paling dominan dalam segala hal, sms tersebut merupakan baik sisi finansial, kekuasaan, instruksi atau permintaan dari kewenangan serta jaringan bupati atau setidak tidaknya birokrasi. dan masif bahwa pasangan calon nomor bahwa tidak benar dalil pemohon urut juga membuat surat yang menyatakan pihak terkait pernyataan berisi janji janji yang membuat surat pernyataan berisi secara normatif harusnya janji janji yang sejatinya tidak bisa diketahui bahwa hal tersebut dipenuhi, perlu untuk diketahui tidak dapat dilakukan oleh bupati bahwa pemberian honor bagi guru dan wakil bupati, salah satunya diniyah, tpa dan kegiatan adalah untuk memberikan honor keagamaan lainnya merupakan hal bagi guru diniyah, tpa dan yang bisa dilakukan dan telah kegiatan keagamaan lainnya. diimplementasikan pemprov jawa (bukti dan bukti bahwa timur dan beberapa pemerintah guru diniyah dan tpa bukanlah kabupaten jawa timur, pegawai negeri sipil yang sehingga bukan semata mata janji karenanya tidak dapat diberi palsu yang secara sistemik dibuat honor dari apbd. sehingga untuk memanipulasi keadaan agar dengan demikian, maka jelas pemilih memberikan suara pada bahwa janji janji tersebut semata pihak terkait. mata adalah janji yang secara sistemik dibuat untuk faktanya memanipulasi keadaan agar justru sebaliknya dalam hal ini pemilih memberikan suara pada pemohon memberikan janji janji pasangan calon nomor urut palsu kepada warga masyarakat,uang pensiun bagi takmir masjid dil, bayangkan mendapat honor atau gaji saja mereka tidak kok bisa bisanya dijanjikan pensiun oleh pemohon vide bukti pt bahwa pelanggaran yang bersifat pihak terkait dengan tegas masif juga terjadi dalam bentuk menolak dalil sepihak yang kampanye hitam fitnah yang dinyatakan oleh pemohon tersebut, dilakukan oleh pasangan calon tidak terpikirkan oleh pihak terkait nomor urut atau setidak untuk menang melalui cara cara tidaknya pendukung pasangan yang tidak bermartabat dan calon nomor urut kampanye terhormat, terlebih dengan hitam ini dilakukan sejak masa melakukan black campaign.bahwa terhadap dalil sepihak dengan cara membuat dan pemohon mengenai kampanye menyebarkan tabloid pelita dan hitam yang dilakukan oleh pihak membagikan tabloid tersebut terkait, pihak terkait menolak secara artis kepada masyarakat dengan tegas dalil pemohon pemegang hak suara dalam tersebut. pemilukada tulungagung seluruh kecamatan wilayah bahwa tidak ada kaitan antara kabupaten tulungagung pemberitaan harian pelita dengan seluruh kecamatan wilayah pihak terkait, terlebih mengenai kabupaten tulungagung, mana dalil pemohon yang menyatakan berita berita dalam tabloid adanya keterlibatan pihak terkait tersebut berisi fitnah keji dengan dalam penyebaran tabloid pelita menyebarkan fitnah kampanye kepada masyarakat tulungagung, hitam kepada pemohon.apabila pemohon memiliki hal yang kurang berkenan atau perselisihan atau sengketa dengan pers atau wartawan, terkait pemberitaan pada tabloid pelita, pemohon dapat menggunakan menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan dewan pers, atau proses perdata. hal ini sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pers pers ) dan kode etik jurnalistik surat keputusan dewan pers nomor k dp !i11 (vide bukti pt bahwa tabloid pelita tersebut bahwa dalil pemohon merupakan disebarkan secara gratis dalil sepihak dan tanpa dasar. daerah daerah pendukung perlu pihak terkait pertanyakan pemohon. akibat dari fitnah dan kepada pemohon, dari mana kampanye hitam tersebut, pemohon tahu banyak banyak pendukung pemohon masyarakat yang akan yang bertanya tanya, ragu dan mendukung pemohon? apa yang sebagian pada akhirnya menjadi parameter bagi pemohon mengurungkan niatnya terkait pengertian pendukung mendukung dan memberikan pemohon? bagaimana pemohon suara bagi pemohon. mengetahui adahal tersebut semakin membuktikan bahwa dalil dalil pemohon merupakan asumsi asumsi pemohon semata. bahwa tabloid pelita tersebut bahwa dalil pemohon terkait diterbitkan oleh selomakmur dengan status penerbit tabloid santoso, padahal dalam pelita tersebut adalah yang angka juncto merupakan badan usaha, bukan undang undang nomor badan hukum, dalil pemohon tahun tentang pers, pada tersebut bukanlah berkenaan pokoknya diatur bahwa dengan hasil penghitungan suara perusahaan pers merupakan tahap akhir yang ditetapkan oleh badan hukum indonesia. memohon. masalah penetapan sedangkan penerbit tabloid status tabloid pelita yang bukan pelita tersebut adalah yang merupakan badan hukum bukan merupakan badan usaha, bukan merupakan objek kewenangan badan hukum. sehingga dengan absolut mahkamah konstitusi dan demikian, jelas bahwa tabloid dengan demikian bukanlah pelita tersebut bukankah terbitan kewenangan mahkamah konstitusi yang dilindungi atau setidak untuk menghadirinyabahwa tidak benar dalil pemohon yang dilakukan pasangan calon yang menyatakan pihak terkait nomor urut atau setidak melakukan fitnah kampanye hitam tidaknya pendukung pasangan terhadap pemohon yang dilakukan calon nomor urut kepada melalui weblog pemohon juga dilakukan melalui weblog faktanya yang secara terus menerus tidak pernah ada program strategi memberitakan fitnah kepada pemenangan pihak terkait yang pemohon pada satu sisi, namun menggunakan black campaign menyanjung dan memberikan apalagi menggunakan media blog pujian kepada pasangan calon sebagai sarana black campaign, nomor urut yang menjelek jelekkan pasangan calon lain serta pihak terkait tidak mengetahui terkait pemberitaan melalui weblog bahwa dalam tabloid maupun bahwa tidak benar dalil pemohon weblog pelita tersebut, jelas yang menyatakan pihak terkait jelas disebutkan bahwa pelita merupakan anggota dewan group memberikan dukungan redaksi penasehat pelita, kepada cabut sah to pasangan calon nomor urut faktanya lebih jauh, calon bupati bahwa pihak terkait bukan pasangan calon nomor urut anggota dewan syari mulyo dan pasangan redaksi penasehat pelita. pelita margot brown merupakan memasukan nama pihak terkait anggota dewan dalam tabloid pelita secara sepihak redaksi penasehat pelita, dan terkait dengan pencantuman sehingga dengan demikian, nama pihak terkait pada tabloid dapat diambil kesimpulan bahwa pelita, pihak terkait sudah tindakan tabloid pelita yang menyatakan keberatan. membuat dan menyebarkan selanjutnya pelita memberikan berita yang berisi fitnah kepada tanggapan atas keberatan pihak pemohon, merupakan tindakan terkait dengan surat yang berisi dari pasangan calon nomor urut permintaan maaf. atau setidak tidaknya tindakan (vide bukti ptbahwa dukungan pelita kepada sebagaimana disebutkan atas, pihak terkait yang terlihat dari dukungan pelita kepada tulisan berjudul gonjang ganjing pasangan calon nomor urut pilkada tulungagung paranormal juga terlihat dari tulisan berjudul berbicara akhiran layak gonjang ganjing pilkada memimpin kota tulungagung tidak tulungagung paranormal ada kaitannya dengan pihak berbicara akhiran layak terkait. memimpin kota tulungagung . bahwa yang dimaksud akhiran bahwa dialektika pers dalam tersebut tidak lain adalah melakukan fungsi pemberitaan pasangan santo karena dijamin oleh konstitusi. politik dan pasangan lain dalam pemilukada strategi pemberitaan media dalam kabupaten tulungagung tidak pelaksanaan pemilukada dan ada yang berakhiran bahkan opini terhadap kandidat tertentu merupakan sikap yang dilindungi oleh hukum, bahkan dalam banyak hal tidak ada hambatan bagi media cetak untuk menyatakan dukungan terbuka kepada kandidat (baik dalam pemilu maupun pilkada). undang undang nomor tahun tentang pers tidak mengandung yang mengekang pemahaman politik oleh media cetak, sepanjang masih dalam koridor memajukan demokrasi. bahwa selain itu, pasangan bahwa pemohon menolak dengan calon nomor urut atau setidak tegas terhadap dalil pemohon yang tidaknya pendukung pasangan menyatakan pihak terkait telah calon nomor urut telah menyebarkan fitnah bahwa menyebarkan fitnah bahwa pemohon mengumpulkan dan pemohon mengumpulkan dan membagi bagikan uang kepada membagikan uang kepada beberapa kepala desa agar beberapa kepala desa agar mendukung pemohon. mendukung pemohon. bahkan, pasangan calon nomor urut faktanya atau setidak tidaknya pendukung bahwa pihak terkait maupun pasangan calon nomor urut pendukung pihak terkait tidak telah menyebarkan fitnah bahwa menyerbu hotel tempat pemohon pemohon mengumpulkan dan menginap dan melakukan membagi bagikan uang kepada sweeping dalam hotel untuk beberapa kepala desa agar mencari kepala desa mendukung pemohon. bahkan, perilaku pemohon pada hari pasangan calon nomor urut tenang yang mengumpulkan dan atau setidak tidaknya pendukung membagi bagikan uang kepada pasangan calon nomor urut beberapa kepala desa agar dalam jumlah ratusan orang telah mendukung pemohon menyerbu hotel tempat pemohon menginap dan akan melakukan bahwa hal tersbut bukanlah sweeping dalam hotel untuk (tuduhan pemohon, akan tetapi mencari kepala desa. sudah menjadi informasi umum kenyataannya, tidak ada upaya atas adanya perilaku money politic pemohon untuk mengumpulkan yang dilakukan oleh pemohon dan kepala desa sebagaimana telah menjadi temuan dituduhkan oleh pasangan calon panwaslukada kabupaten nomor urut atau setidak tulungagung maupun polres tidaknya pendukung pasangan tulungagung. calon nomor urut terbukti (vide bukti pt dengan tidak adanya kegiatan seperti yang dituduhkan. bahwa benar ada seorang kepala bahwa terkait dengan dugaan desa yang ditemukan berada adanya pemohon mengumpulkan hotel tersebut, akun dan membagi bagikan uang kedatangannya untuk keperluan kepada beberapa kepala desa agar pribadi dan sama sekali tidak mendukung pemohon merupakan berhubungan dengan pemohon, temuan panwaslukada kabupaten yang karenanya, kepala desa tulungagung dan benar ada yang bersangkutan dilepaskan seorang kepala desa yang oleh panitia pengawas pemilu ditemukan berada hotel tersebut. karena memang tidak ada bukti berdasarkan temuan panas apapun mengenai tuduhan yang tersebut diketahui bahwa bahwa dialamatkan kepada pemohon. adanya keterlibatan kepala desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut salah satu kepala desa, yakni kepala desa mangunsari yang bernama zulkarnaen. kemudian berdasarkan keterangan saksi kepala desa arya wedding yang bersama sugeng turut hadir dan diundang disana, menyatakan bahwa dia datang untuk mengambil uang yang dijanjikan oleh anna luthfi pemohon) vide bukti pt secara sistemik dibuat untuk memanipulasi keadaan agar pemilih memberikan suara pada pasangan calon nomor urut bahwa pelanggaran yang bersifat masif juga terjadi dalam bentuk kampanye hitam fitnah yangkampanye hitam ini dilakukan sejak masadengan cara membuat dan menyebarkan tabloid pelita dan membagikan tabloid tersebut secara gratis kepada masyarakat pemegang hak suara dalam pemilukada tulungagung seluruh kecamatan wilayah kabupaten tulungagung,tabloid pelita tersebut disebarkan secara gratis daerah daerah pendukung pemohon. akibat dari fitnah dan kampanye hitam tersebut, banyakbahwa tabloid pelita tersebut diterbitkan oleh selomakmur santoso, padahal dalam angka juncto undang undang nomor tahun tentang pers, pada pokoknya diatur bahwa perusahaan pers merupakan badan hukum indonesia. sedangkan penerbit tabloid pelita tersebut adalah yang merupakan badan usaha, bukan badan hukum. sehingga dengan demikian, jelas bahwa tabloid pelita tersebut bukankah terbitan yang dilindungi atau setidakyang dilakukan pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya pendukung pasangan calon nomor urut kepada pemohon juga dilakukan melalui weblog yang secara terus menerus memberitakan fitnah kepada pemohon pada satu sisi, namun menyanjung dan memberikan pujian kepada pasangan calon nomor urut bahwa tindakan pasangan calon bahwa tidak benar adanya nomor urut atau setidak kampanye hitam yang dilakukan tidaknya pendukung pasangan oleh pihak terkait. calon nomor urut tersebut adalah rekayasa dan kampanye faktanya hitam yang sengaja dilakukan tidak pernah ada program strategi dan agar pemberitaan sekaligus pemenangan pihak terkait yang opini yang bersifat meluas bahwa menggunakan black campaign justru pemohon melakukan tindakan sebaliknya pemohon lah yang yang tidak benar dengan tujuan melakukan black campaign secara mempengaruhi pemilih agar tidak terang terangan dan vulgar secara memilih pemohon. terstruktur, sistematis, dan masif desa kelurahan dalam lingkup kecamatan se kabupaten tulungagung vide bukti pt bahwa fitnah kampanye hitam bahwa tidak benar adanya black terus dilakukan oleh pasangan campaign yang dilakukan oleh calon nomor urut atau setidak pihak terkait setelah dilakukannya tidaknya pendukung pasangan pemungutan suara, karena tidak calon nomor urut setelah ada pengaruh nya untuk hasil dilakukannya pemungutan suara, suara pihak terkait. mana pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya yang seharusnya pemohon jeli pendukung pasangan calon sebelum mendalilkan sesuatu, apa nomor urut menyebarkan sms kepentingan pihak terkait untuk berisi fitnah bahwa pemohon fitnah kampanye hitam terus ditangkap polisi, terkena dilakukan oleh pasangan calon serangan jantung dan nomor urut atau setidak tidaknya sebagainya. pendukung pasangan calon nomor urut setelah dilakukannya pemungutan suara? terlebih perolehan suara pihak terkait sangat jauh melebihi perolehan suara pemohon bahwa tindakan yang bersifat bahwa terlepas dari kualitas dan masif dan meluas yang dilakukan metodologi lembaga survey, pasangan calon nomor urut pemohon seharusnya menyadari tersebut berakibat secara bahwa survey tidak dapat dijadikan signifikan kepada perolehan dasar bagi pemohon untuk suara pemohon, sekaligus menyatakan bahwa perolehan meningkatnya perolehan suara suara pemohon seharusnya pasangan calon nomor urut melebihi pihak terkait. idaman6, sedangkan pasangan calon nomor urut sebesarbaik. bahwa dengan demikian terjadi pemohon dari sejak semula peningkatan suara pasangan seharusnya mengerti dan calon nomor urut sebanyak memahami bahwa terkait dan suara pemohon turun perolehan suara pemohon, hanya dalam waktu bulan pemohon seharusnya setelah dilakukannya survey. mendasarkan pada dokumen walaupun survey bukan hasil rekapitulasi hasil penghitungan resmi pemilihan, namun survey suara yang sah dan benar menurut dilakukan melalui metodologi hukum, bukan dengan yang lain.bahwa kembali pemohon telah sistematis juga terjadi dengan mencoba untuk membuat dalil cara melakukan teror kepada manipulatif yang jauh dari fakta. pemohon dan tim suksesnya. hingga saat ini pemohon sama sekali tidak mampu menguraikan: apa yang dimaksud dengan teror? siapa yang melakukan berbagai teror dalam pelaksanaan pemilukada, ii. kapan terjadinya peristiwa teror yang dialami oleh pemohonteror, apakah sudah dilaporkan pihak kepolisian? dikarenakan teror merupakan suatu delik yang merupakan kewenangan lembaga kepolisian untuk menyusutnya. bahwa pemohon menerima bahwa kembali pemohon telah berbagai teror dalam mencoba untuk menghadirkan pelaksanaan pemilukada, baik wacana bahwa pemilukada berada melalui telepon, sms maupun dalam suasana yang mencekam. tindakan kekerasan fisik berupa padahal pemilukada tulungagung diperankannya kaca nano berlangsung secara aman, tertib kediaman pemohon jalan dan lancar dan hasilnya dapat basuki rahmat gg. iii nomor diterima oleh seluruh masyarakat dan kaca mobil milik calon wakil tulungagung. bupati anna luthfi oleh orang tidak dikenal. pemohon seharusnya mampu untuk menginformasikan: siapa yang melakukan. ii. kapan terjadinya peristiwa teror yang dialami oleh pemohon. apakah peristiwa peristiwa tersebut ada kaitannya dengan pemilukada. bahwa berbagai teror tersebut bahwa sudah menjadi suatu fakta sangat berkaitan erat dengan pula mana penyelenggaraan keikutsertaan pemohon sebagai pemilukada kabupaten pasangan calon bupati dan wakil tulungagung berlangsung secara bupati dalam pemilukada aman tertib dan lancar dengan kabupaten tulungagung, berpedoman dan mendasarkan akibatnya, pelaksanaan pada asas asas penyelenggaraan pemilukada kabupaten pemilihan umum bupati dan wakil tulungagung berjalan bupati sebagaimana diatur dalam atas teror dan pembangkangan ketentuan undang undang terbuka terhadap prinsip prinsip nomor tahun tentang demokrasi.bahwa pelanggaran masif terjadi bahwa tidak benar dalil pemohon dalam bentuk politik uang yang yang menyatakan adanya money terjadi diseluruh desa politic yang dilakukan oleh pihak kabupaten tulungagung serat terkait. kampanye hitam fitnah kepada pemohon yang dilakukan oleh faktanya tim pasangan calon nomor urut tidak pernah ada program strategi pemenangan pihak terkait yang menggunakan money politic, justru sebaliknya pemohon lah yang menggunakan money politic,bahwa dengan demikian jelaslah, bahwa sudah menjadi suatu fakta pasangan calon nomor urut pula mana penyelenggaraan pasangan calon nomor urut pemilukada kabupaten telah pelanggaran secara tulungagung dalah dengan sistematik dan meluas yang berpedoman dan mendasarkan mempengaruhi hasil perolehan pada asas asas penyelenggaraan suara dalam pemilukada pemilihan umum bupati dan wakil kabupaten tulungagung bupatiir. bambang adhyaksa utomo dan anna lutfi, ag, sbupati dan wakil bupati kabupaten tulungagu,basuki berdasarkan keterangan saksi mudjiarto diketahui bahwa pada tanggal januari jam desa basuki kecamatan basuki, tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama with dan toto menyuruh saksi membagikan uang sebesar kepada kader yang membawa warga disertai arahan untukrai diketahui bahwa bertempat musala ibu lurah yang bernama imroatun diadakan acara santunan yatim piatu, khitanan masal, dihadiri oleh pasangan calon nomor urut bambang dan anna lutfi. dalam acara tersebut bambang naik panggung dan meminta dukungan kepada masyarakat untuk mencoblos pasangan calon nomor urut berdasarkan keterangan saksi arik susanto diketahui bahwa pada tanggal januari ketika saksi mau berangkat tps dukuh kendang, desa basuki kecamatan basuki, saksi diberhentikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama woo, kemudian woo memberikan uang kepada saksi beserta teman teman saksi yang bernama eko, candi, sebesar disertai dengan arahan color pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten tulungagung tahun kemudian mengatakan ini buat sang, color nomor ya" saksi menjawab iya" kecamatan sendang berdasarkan keterangan saksi mukerji diketahui bahwa pada hari selasa tanggal januari dalam acara penyerahan mandat saksi kepada kardes masing masing. gedung kesenian, desa dukuh kecamatan sendang, tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama ganda, dalam acara pengarahan saksi mengarahkan kepada saksi beserta orang lain supaya membawa orang, per kardes membawa orang untuk mencoblos gambar ujung kopiah pasangan calon nomor urut dengan janji akan diberikan uang setelah pencoblosan. berdasarkan keterangan saksi mukerji diketahui bahwa anak saksi yang bernama dewi sinta, diketahui bahwa kepala desa mengarahkan perangkat desa untuk dimintai tanda tangan warga supaya warga mencoblos pasangan calon nomor urut disertai janji setelah pencoblosan akan diberikan imbalan vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi mukerji diketahui bahwa bahwa adanya warga yang bernama wawan dan ester, desa nyawanya yang dipersulit pernikahannya oleh kepala desa nayawangan yang bernama sabar, karena diduga merupakan pendukung pasangan calon nomor urut dipersulit pernikahannya diantaranya tidak ditandatanganinya dokumen untuk perlengkapan pernikahan. (vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi yusuf diketahui bahwa pada tanggal januari jam wib adanya silaturahmi rumah kepala desa nayawangan yang bernama sabar. dalam acara tesebut dihadiri salah satu pasangan calon nomor urut yakni anna luthfi meminta dukungan dan doa restu pada pemilukada tulungagung, kepada sekitar orang beserta beberapa kepala desa yang hadir kepala desa sosok, kepala desa talang, kepala grup), serta memberikan santunan kepada kaum dhuafa sebanyak orang. cc. kecamatan sumber gempol berdasarkan keterangan saksi beban below diketahui bahwa pada hari minggu, tanggal januari adanya pembagian busana muslim dan sarung yang ditempeli stiker bergambar ketua umum dpp partai demokrat anas urbaningrum dan pasangan calon nomor urut bambang anna luthfi) desa bendilwungu, kecamatan sumbergempol yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama suko riyanto komandan desa bendilwungu dan syamsulpada tanggal januari saksi bersama sama dengan warga datang bawaslu agar bekerja secara maksimal, mendesak bawaslu menindaklanjuti dugaan praktik money politic yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut bambang anna luthfi). (vide bukti pt ). berdasarkan keterangan saksi moh. mundur diketahui bahwa adanya keterlibatan perangkat desa yakni lurah bendilwungu dalam pemenangan pasangan calon nomor urut bangsa). lurah bendilwungu, mendeklarasikan diri sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut pada saat pembentukan bpd pada bulan januari. kecamatan campur darat berdasarkan keterangan saksi sutrisno diketahui bahwa pada masa tenang pada tanggal januari jam pagi, saksi menerima pembagian sarung yang dibagikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama pembagian sarung tersebut dibagikan kepada warga desa saung disertai arahan color pasangan calon nomor urut berdasarkan keterangan saksi setia marzuki diketahui bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh anggota karang taruna diundang oleh, dibagikan uang sebesar dari pasangan calon nomor urut berdasarkan keterangan saksi soeratindatang kerumah saksi dan membagikan sarung.(vide bukti pt ). berdasarkan keterangan saksi padiyang bernama tafsir datang kerumah saksi dan membagikan bajukecamatan kedungwaru berdasarkan keterangan saksi moh. mundur diketahui bahwa adanya pembagian uang sebesar yang dibagikan kepada orang yang dilakukan oleh isteri sofia haryanto yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut bangsa) pada tanggal januari jam desa karangsari kecamatan kedungwaru, disertai arahan color pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten tulungagung. kecamatan tulungagung berdasarkan keterangan saksi slamet al look diketahui bahwa saksi melihat pada hari desember yang merupakan diadakan acara wayang kulit pendopo tulungagung, desa kampung dalem dalam rangka acara hari jadi kota tulungagung. dalam acara tersebut dihadiri bambang, syahril mulyo, isman, arya semua pasangan calon. kemudian pada saat acara wayang tersebut bambang meminta lagu kepada dalang, dan sinden diberikan uang sebesar disertai arahan colornurani dan harto selaku tim pemantau diketahui bahwa adanya keterlibatan kepala desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut pada tanggal januari saksi melihat kepala desa kepala desa berkumpul hotel istana, salah satu kepala desa, yakni kepala desa mangunsari yang bernama zulkarnaenana lutfi pada sambutannya mengarahkan warga dengan mengatakan saya siap merubah tulungagung seperti masyarakat kehendaki, tolong dukungan kami saat saksi mengisi absensi, saksi langsung dibagikan amplop berisi uang acara tersebut dihadiri orang dari seluruh kecamatan, kabupaten tulungagungsaksi dibagikan amplop yang berisi uang oleh panitia, kemudian saksi membagikan kepada orang yang saksi bawa diantaranya milik, kartun, dan saksi sendiri menerima uang. pada saat acara bambang dan anna lutfi mengarahkan wargamoh. mundur diketahui bahwa pada tanggal januari atau pencoblosan, anna luthfi selaku salah atu pasangan calon wakil bupati tulungagung datang hotel istana beserta kepala desa diantaranya kepala desa mangunsari yang bernama zulkarnaen mendeklarasikan bahwa dirinya adalah tim sukses pasangan calon nomor urut dalam acara tersebut dihadiri kepala desa wonosari, kecamatan kauman, robert, kepala desa nyantri. anna luthfi pada acara tersebut mengarahkan kepada kepala desa untuk color pasangan calon nomor urut serta membicarakan mengenai pengukuran dana untuk serangan fajar. kecamatan gondang berdasarkan keterangan saksi singkong diketahui bahwa pada hari bulan desember jam saksi melihatwarung warung, dan juga kepada orang dalam acara wayang khitanan anak sutrisno sebesar serta dalang mengatakan kepada warga dukungsupriyanto, diketahui bahwa pada hari jumat, tanggal november jamkepada orang diantaranya kepada saksi dalam acara wayang khitanan anak stik saksi dibagikan uang sebesar oleh salah satu pasangan calon nomor urut yakni bambang. bambang naik panggung serta membagikan uang kepada sinden, kepada saksi, kameramen, pelawan serta mengatakan mas jangan lupa nanti waktu pemilukada kabupaten tulungagung jangan lupa pilih gambar saya saksi mengatakan itu udah pasti". berdasarkan keterangan saksi singkong diketahui bahwa pada hari januari jam salah satu dari pasangan calon nomor urut bangsa) yakni bambang datang desa selatan rumah suman serta mengumpulkan orang warga meminta dukungan kepada warga supaya mencoblos pasangan calon nomor urut bambang membagi bagikan uang sebesarhwa dalam tabloid maupun weblog pelita tersebut, jelas jelas disebutkan bahwa pelita group memberikan dukungan kepada cabut santo pasangan calon nomor urut lebih jauh, calon bupati pasangan calon nomor urut syari mulyo dan pasangannya calon wakil bupati pasangan calon nomor urut margot brown merupakan anggota dewan redaksi penasehat pelita, sehingga dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan tabloid pelita yang membuat dan menyebarkan berita yang berisi fitnah kepada pemohon, merupakan tindakan dari pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya tindakansebagaimana disebutkan atas, dukungan pelita kepada pasangan calon nomor urut juga terlihat dari tulisan berjudul gonjang ganjing pilkada tulungagung paranormal berbicara akhiran layak memimpin kota tulungagung . bahwa yang dimaksud akhiran tersebut tidak lain adalah pasangan santo karena pasangan lain dalam pemilukada kabupaten tulungagung tidak ada yang berakhiran bahwa selain itu, pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya pendukung pasangan calon nomor urut telah menyebarkan fitnah bahwa pemohon mengumpulkan dan membagi bagikan uang kepada beberapa kepala desa agar mendukung pemohon. bahkan, pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya pendukung pasangan calon nomor urut dalam jumlah ratusan orang telah menyerbu hotel tempat pemohon menginap dan akan melakukan sweeping dalam hotel untuk mencari kepala desa. kenyataannya, tidak ada upaya pemohon untuk mengumpulkan kepala desa sebagaimana dituduhkan oleh pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya pendukung pasangan calon nomor urut terbukti dengan tidak adanya kegiatan seperti yang dituduhkan. bahwa benar ada seorang kepala desa yang ditemukan berada hotel tersebut, namun kedatangannya untuk keperluan pribadi dan sama sekali tidak berhubungan dengan pemohon, yang karenanya, kepala desa yang bersangkutan dilepaskan oleh panitia pengawas pemilu karena memang tidak ada bukti apapun mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada pemohon. berdasarkan keterangan saksi suryani diketahui bahwa pada hari rabu, januari yang bukan masa kampanye, salah satu dari pasangan calon nomor urut yakni bambang beserta tim sukses pasangan calon nomor urut bangsa) datang desa blends rumah abdul slamet yang juga merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut pada jam saksi beserta warga warga dikumpulkan desa blends mengumpulkan masa yang terdiri dari warga masyarakat tokoh masyarakat berjumlah sekitar orang, serta membagi bagikan amplop berisi uang sebesar kepada warga disertai arahanmbang memberikan pengarahan pengarahan kalau sudah mendekati pemilihan dukung saya" berdasarkan keterangan saksi suryani, diketahui bahwa. abdul slamet mengakui kepada bahwa abdul slamet dibagikan uang oleh tim sukses pasangan calon nomor urut supaya dibagikan kepada warga, januari disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten tulungagung tahun berdasarkan keterangan saksi singkong diketahui bahwa pada bulan desember, adanya pertemuan minggu kliwon desa selatan. pada acara minggu kliwon tersebut, pasangan calon nomor urut membagi bagikan uang sebesar kepada panitiaingkong diketahui bahwa pada bulan januari salah satu pasangan calon nomor urut yakni anna luthfi datang dalam acara bakso dan memberikan pengobatan gratis desa sidem serta mengarahkan masyarakatuami diketahui bahwa saksi pada hari kamis, tanggal januari pukul bertempat rumah ketua muslihat yang bernama ibu amin desa mojoarum, saksi dipanggil oleh ketua muslihat, sebelumnya ketua muslihat diberikan uang oleh tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama urip, selanjutnya ibu amin memberikan kepada saksi selanjutnya oleh pada pukul wib saksi membagikan kepada warga desa moajorum, berkepala mendapatkan sekitar kepada orang, diantaranya kepada yoyo, kari, kartini, pani, adi, amini, disertai arahanyoyo, diketahui bahwa pada hari kamis, tanggal januari pukul saksi dibagikan uang sebesar oleh suami rumah suami disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut pemilukada kabupaten tulungagung berdasarkan keterangan saksi suami, diketahui bahwa pada hari sabtu, januari jam adanya acara pelatihan saksi pasangan calon nomor urut gedung kud desa bendungan kecamatan gondang. dalam acara tersebut dihadiri sekitar orang dan dihadiri salah satu pasangan calon nomor urut yakni, bambang yang menyampaikan visi dan misi, serta menjanjikan akan membangun rumah sakit, kalau bambang menang. saksi diberikan uang sebesar). kecamatan nyantri berdasarkan keterangan saksi saji, diketahui bahwa pada hari pencoblosan tanggal januari adanya pembagian amplop berisi uang sebesar dan kartu bergambar pasangan calon nomor urut yang dibagikan kepada warga desa mendasari, tps yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama tangen,hari diketahui adanya pembagian uang (money politic) sejumlah rp. kepada saksi dan kepada kurang lebih orang lainnya yang dilakukan oleh siswa selaku tim sukses pasangan calon nomor urut pada bulan tanggal desember yang bertempat rumah siswa, desa padangan, kecamatan nyantri. pada waktu itu salah satu pasangan calon nomor urut yakni bambang adhyaksa datang, dan dalam sambutannya mengatakan pilih nomor pada pencoblosan nanti (vide bukti pt ). berdasarkan keterangan saksi sugeng prayitno, diketahui bahwa pada tanggal januari saksi dibagikan uang oleh tim sukses pasangan calon nomor urut sebesar kemudian saksi membagikan uang kepada sekitar orang desa sikatan kecamatan nyantri, kepada warga warga yang sudah mencoblos pasangan calon nomor urut dengan mengatakan ini uang ucapan terimakasih dari tim sukses pak bambang, setelah menggunakan hak pilihnya" berdasarkan keterangan saksi sugeng prayitno, diketahui bahwa pada bulan januari saksi beserta orang warga dikumpulkan rumah siswa desa padangan, kecamatan nyantri, yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut dalam acara tersebut dihadiri oleh salah satu pasangan calon nomor urut yakni bambang membagikan uang kepada saksi sebesar serta mengarahkan kepada warga yang hadir untuk menggalang masa untuk mendukung bambang dalam pemilukada kabupaten tulungagung tahun il. kecamatan bandung berdasarkan keterangan saksi mahmud dan bukan diketahui bahwa pada hari kamis, januari jam saksi disuruh datang oleh with yang merupakan anggota dewan pan, rumah with, desa merayu kecamatan bandung. ada sekitar orang yang datang dari kecamatan bandung dan kecamatan basuki. saksi dibagikan uang sebesar dan disuruh dibagikan kepada warga warga dan disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten tulungagung kemudian tim sukses pasangan calon nomor yang bernama suri memberikan kartu bergambar pasangan calon nomor urut kepada saksi supaya dibagikan oleh saksi kepada warga supaya warga tidak lupa mencoblos pasangan calon nomor urut kemudian saksi datang rumah rumah warga, dan membagikan uang warga warga desa merayu tps kepada orang, per orang mendapatkan sambil menunjukkan kartu bergambar paslon saksi mengatakan ini uang dari pak bambang, kamu color nomor (vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi mahmud diketahui sebelum masa kampanye, adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dalam acara pengajian salah satu pasangan calon nomor urut yakni bambang datang rumah romli, yang merupakan tahir masjid desa merayu kecamatan bandung, setelah acara dibuka, tahir masjid mengatakan saya mau dikasih uang, saya siap memilih bambang asal bambang memperbaiki masjid . bambang dalam acara menyampaikan visi dan misi, kemudian mengatakan semuanya jangan lupa mencoblos saya pada pemilukada tulungagung tahun kepada sekitar orang yang datang, kemudian yang datang teriak dan menjaga iya", pada saat pulang, saksi dikasih kartu bergambar pasangan calon nomor urut (vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi mahmud, diketahui bahwa adanya atribut pasangan calon nomor urut diantaranya spanduk bertuliskan guru rukun bergambar salah satu pasangan calon nomor urut yakni bambang yang terpasang didekat masjid desa merayu, sebelum masa kampanye yakni berupa bulan sebelum pencoblosan. berdasarkan keterangan saksi bukan diketahui bahwa adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan pasangan calon nomor urut bangsa). pada bulan januari sekitar jam wib adanya pertemuan rumah samaran mantan kepala desa kedungilut, desa kedungwilut yang dihadiri oleh anna lutfi, dan sekitar orang yang terdiri dari kepala desa dan lurah lurah, kecamatan bandung, tim sukses pasangan calon nomor urut dalam lingkup kecamatan bandung. dalam acara anna lutfi meminta doa restu pada seluruh seluruh kepala desa, lurah yang hadir dengan mengatakan tolong warga warga dukung saya pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tulungagung setelah selesai acara tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama bagi membagikan kepada seluruh yang hadir uang sebesar dan kaos bergambar pasangan calon nomor urut bambang dan anna lutfi). berdasarkan keterangan saksi sutomo, diketahui bahwa adanya pembagian sarung kepada warga desa kesambi tps dan tps pada hari kamis, tanggal januari jam tim sukses pasangan calon nomor urut mendatangi rumah saksi desa kesambi kecamatan bandung dan memberikan makna, sarung, serta saksi beserta keluarga diarahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten (vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi sutomo dan mukosa diketahui bahwa sebelum masa kampanye adanya atribut bergambar bambang yang sudah terpasang jalan jalan desa kesambi sebelah makan. berdasarkan keterangan saksi sutomo dan mukosa diketahui bahwa bambang datang masjid kumaidih, desa kesambi, mengumpulkan jamaah masjid dalam pengajian kemudian tengah acara bambang naik atas serambi dan menjanjikan kepada jamaah akan merenovasi masjid, memberikan lampu, membuat kamar mandi, serta mengarahkan warga mencoblos bambang dalam pemilukada kabupaten tulungagung tahun berdasarkan keterangan saksi mukosa, diketahui bahwa adanya pembagian sarung kepada warga desa kesambi. pada januari jam tim sukses pasangan calon nomor urut yang mendatangi rumah saksi desa kesambi kecamatan bandung dan memberikan makna, sarung, diarahkan mencoblos pasangan calon nomor urut (vide bukti pt kecamatan kalidawir berdasarkan keterangan saksi toko, diketahui bahwa pada tanggal januari sekitar jam pagi saksi mendapat telepon dari mulyono yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut mulyono menelpon saksi dan mengatakan apa kabar saksi mengatakan tidak ada apa2 pak ini ada barang, kamu pilih kemudian saksi pergi rumah mulyono untuk mengambil buah sarung, baju buah yang bergambar logo partai demokrat dan selebaran bertuliskan nomor urut saksi disuruh oleh mulyono untuk dibagikan kepada teman teman saksi desa rejosari, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten tulungagung tahun saksi kemudian diberikan oleh multi uang sebesar kemudian saksi membagikan kepada sento berupa baju koko disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten tulungagung. (vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi sento diketahui bahwa pada tanggal januari sekitar jam pagi desa rejosari saksi menerima pembagian sarung dan baju koko yang dibagikan oleh toko,kecamatan kauman berdasarkan keterangan saksi suyanto diketahui bahwa pada januari jam saksi menerima pembagian jilbab buah, payung buah, sarung buahyanto diketahui bahwa pada hari pencoblosan yakni januari jam saksi menerima pembagian kartu bergambar pasangan calon nomor urutsetelah selesai mencoblos pasangan calon nomor urut tps, tim sukses pasangan calon nomor urut datang kerumah saksi menukarkan kartu dengan uang sejumlah uang kecamatan rentangan berdasarkan keterangan saksi hari diketahui bahwa pada tanggal januari jam adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut dan juga dihadiri oleh anna lutfi bertempat gedung kpr. dalam acara tersebut untuk seluruh saksi tps pasangan calon nomor urut se kecamatan rentangan dibagikan uang sejumlah rp. disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut anna lutfi dalam sambutannya mengatakan kepada saksi tps yang hadir: angan lupa tanggal januari color pasangan calon nomor urut (vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi murohmat, diketahui bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama masud pada saat hari pencoblosan, yakni januari pukul wib. masud memanggil murohmat, teguh, hakim dan barus untuk datang kerumahnya. masud membagikan uang kepada murohmat desa tenggang) sebesar rp. , , kepada teguh, desa bantaran) sebesar rp. , , kepada hakim desa sumber agung) sebanyak rp. dan kepada barus desa aryojeding) sebanyak rp. , . mas'ud mengatakan ini bagikan hak pilih, color nomor pada pemilukada kabupaten tulungagung berdasarkan keterangan saksi supardi diketahui bahwa pada hari pencoblosan yakni tanggai januari jam tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama murohmat memanggil saksi untuk datang rumahnya desa tenggang, kecamatan rentangan, dan memberikan uang sebesar dan mengatakan ini dibagikan kepada masyarakat dan arahkan masyarakat untuk color pasangan calon nomor urut saksi mengatakan kepada murohmat "saya siap . saksi kemudian pada jam membagikan kepada sekitar warga desa panser ketika mau berangkat tps, diantaranya musafir, arsip, puguh, milik, anton, eminem, sinar, mukhlis, sahih, pain, dan saksi sendiri menerima setiap orang ada yang mendapat dan mengatakan ini uang dari nomor color nomor ya . (vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi hari diketahui bahwa pada hari pencoblosan, kamis, tanggal januari adanya saksi pasangan calon nomor urut tps desa bantaran kecamatan rentangan yang bernama ana puspita menggunakan atribut pasangan calon nomor urut berupa kaos yang bertuliskan saksi bangsa dibelakang kaos. (vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi sugianto diketahui bahwa pada tanggal januari jam wib, adanya pembagian uang pada jam sore, sebesar yang dibagikan kepada familia, cipta. familia menerima uang sebesar cipta menerima uang sebesar uang dibagikan kepada warga, serta uang disimpan tempat familia. hari kemudian diambil lagi oleh masud yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut saksi melihat, cipta dan familia dipanggil oleh masud desa rentangan dusun dates. uang sebesar dibagikan kepada warga pada tanggal februari selanjutnya familia memberikan kepada ketua lingkungan, yang bernama haryanto dusun dates desa rentangan bersama dengan saksi, uang sebesar untuk kepada lingkungan untuk yang akan digunakan untuk membeli teror serta mengarahkan warga supaya mencoblos pasangan calon nomor urut (vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi sugeng diketahui bahwa adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa saksi selaku kepala desa aryojeding kecamatan rentangan diminta datang hotel istana, pada hari rabu, tanggal januari para kepala desa menunggu pencairan uang dari salah satu pasangan calon nomor urut yakni anna luthfi. uang tersebut untuk dibagikan kepada warga pada saat pencoblosan supaya warga mencoblos pasangan calon nomor urut berdasarkan keterangan saksi mahmudi selaku kepada dusun diketahui bahwa adanya pada tanggal desember tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama masud datang desa aryojeding memberikan atribut pasangan calon nomor urut berupa kaos dalam acara kerja bakti kepada mahmudi kemudian mahmudi membagikan kepada warga warga dalam acara kerja bakti disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten tulungagung. berdasarkan keterangan saksi kasmaran diketahui bahwa pada hari kamis, januari jam tim sukses pasangan calon nomor urut membagikan uang sebesar kepada orang yang bernama jari dan kepada saksi, rumah desa sumber agung kecamatan rentangan disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten tulungagung (pihak terkait: bahwa tindakan pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya pendukung pasangan calon nomor urut tersebut adalah rekayasa dan kampanye hitam yang sengaja dilakukan dan agar ada pemberitaan sekaligus opini yang bersifat meluas bahwa pemohon melakukan tindakan yang tidak benar dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar tidak memilih pemohon. bahwa fitnah kampanye hitam terussetelah dilakukannya pemungutan suara, mana pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya pendukung pasangan calon nomor urut menyebarkan sms berisi fitnah bahwa pemohon ditangkap polisi, terkena serangan jantung dan sebagainya. bahwa tindakan yang bersifat masif dan meluas yang dilakukan pasangan calon nomor urut tersebut berakibat secara signifikan kepada perolehan suara pemohon, sekaligus meningkatnya perolehan suara pasangan calon nomor urut manao, sedangkan pasangan calon nomor urut sebesar yo.naik. bahwa dengan demikian terjadi peningkatan suara pasangan calon nomor urut sebanyak dan suara pemohon turun hanya dalam waktu bulan setelah dilakukannya survey. walaupun survey bukan hasil resmi pemilihan, namun survey dilakukan melalui metodologisistematis juga terjadi dengan cara melakukan teror kepada pemohon dan tim suksesnya. bahwa pemohon menerima oleh orang tidak dikenal. bahwa berbagai teror tersebut sangat berkait erat dengan keikutsertaan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada menolak permohonan pemohon untuk seluruhtahun tertanggal deskaki, bukti pt fotokopibukti pt fotokopibukti pt fotokopi, bukti pt fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu kab. tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wiki bupati tulungagung tahun bukti pt fotokopi model db2 kwk.kpu, bukti pt video pleno rekapitulasi tingkat kpu tulungagung: bukti pt fotokopi tanda terima berita acara, bukti pt fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung nomor pts kpu kab tentang penetapan rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati tulungagung tahun bukti pt fotokopi salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung nomor pts kpu kab tentang jadwal dan waktu kampanye pemilihan, bukti pt fotokopi surat pimpinan kolektif kabupaten partai demokrasi pembaruan kabupaten tulungagung,ertanggal oktober ditujukan kepada ketua kpud kabupaten tulungagung, yang ditandatangani pimpinan kolektif kabupaten partai demokrasi pembaruan, langgeng kabupaten tulungagung, akibatnya, pelaksanaan pemilukada kabupaten tulungagung berjalan atas teror dan pembangkangan terbuka terhadap prinsip prinsip demokrasi. bahwa pelanggaran masif terjadi dalam bentuk politik uang yang terjadi seluruh desa kabupaten tulungagung serta kampanye hitam fitnah kepada pemohon yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut bahwa dengan demikian jelaslah, pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut telah pelanggaran secara sistematik dan meluas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilukada kabupaten tulungagung petit pemohon dengan kerendahan hati memohon kepada mahkamah konsmendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati tulungagung nomor urut , s.h. dan drs. budi etihad, mm, drs. isman dan ir. tatang suhartono, si, susanto selaku ketua dan hudson selaku sekretaris: bukti pt fotokopi formulir penerimaan berkas syarat pengajuan pasangan calon dari partai politik syari mulyo dan margot brown tertanggal oktober jam wib,) tertanggal oktober yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dewan pengurus cabang partai kebangkitan nasional ulama kabupaten tulungagung: bukti pt fotokopi surat pencalonan nomor gab sm x tertanggal oktober model kwk.kpu) yang ditandatangani dewan pengurus cabang partai kebangkitan nasional ulama, dewan pimpinan cabang partai patriot, dewan pimpinan kolektif partai demokrasi pembaharuan kabupaten tulungagung, bukti pterap,, sh, hum dan fading, pd. selaku anggota, bukti pt fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung nomor kpu kab tentang nama nama bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum: bukti pt fotokopiubahan susunan kepengurusan pkk pdp kabupaten tulungagung tertanggal oktober yang ditandatangani oleh pimpinan kolektif provinsi partai demokrasi pembaruan, anak junaidi selaku ketua, bukti pt fotokopi surat dewan pengurus pusat partai kebangkitan nasional ulama nomor dpp x perihal rekomendasi dan dukungan calon bupati dan wakil bupati tulungagung yang ditandatangani oleh drs. chairul anam dan tadi, s.h., selaku sekretaris jenderal: bukti pt fotokopi surat dewan pengurus cabang partai kebangkitan nasional ulama kabupaten tulungagung nomor dpc x perihal mengusung dan mendukung calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten tulungagung tertanggal oktober yang ditujukan kepada ketua kupu kabupaten tulungagung yang ditandatangani oleh hid, selaku ketua dan imam saingi, pdl selaku sekretaris: bukti pt fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga partai demokrasi pembaruan ad art pdp) penyempurnaan art pdp berdasarkan sk.ppn nomor skep pkp pd !i sebagaimana dipersyaratkan undang undang. art pdp ini tertanggal september bukti pt fotokopi surat dewan pimpinan cabang partai patriot kabupaten tulungagung nomor dpc pp tlg x perihal rekomendasi calon bupati tulungagung dari dpc partai patriot kabupaten tulungagung tertanggal oktober yang ditujukan kepada komisi pemilihan umum kepala daerah kabupaten tulungagung, bukti pt fotokopi surat keputusan dpw partai patriot provinsi jawa timur nomor sk dpw jatim patriot tentang komposisi pengurus dewan pimpinan cabang partai patriot kabupaten tulungagung tertanggal januari bukti pt fotokopi berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten kota komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung nomor ba xi1 tertanggal desember bukti pt fotokopi gugatan tata usaha negara, bukti pt fotokopi gugatan tata usaha negara ii: bukti pt 4g: fotokopi putusan ptunundang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama sutrisno, bukti pt fotokopi surat pengawas pemilu lapangan desa before kecamatan basuki tertanggal desember nomor ppl xi1 yang ditujukan kepada ketua panitia santunan yatim piatu desa before, bukti pt sarung dan stiker, bukti pt fotokopi surat panitia pengawas pemilu kecamatan sumbergempol kabupaten tulungagung nomor panas perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditujukan kepada kapolres tulungagung, bukti pt fotokopi surat kepolisian negara republik indonesia nomor bagus tertanggal januari yang ditujukan kepada tim sukses paslon santo, bukti pt video deklarasi pihak terkait: bukti fotokopi surat dari syari mulyo, tertanggal desember yang ditujukan kepada pimpinan redaksi tabloid pelita perihal surat keberatan pencantuman nama, buktisusunan redaksi tabloid pelita, bukti pt video rekaman hotel istana, bukti pt fotokopi daftar nama pengunjung hotel istana tertanggal januari bukti pt fotokopi daftar nama warga penerima pembagian uang yang dilakukan oleh saksi subianto: bukti pt fotokopi surat keterangan untuk nikah nomor dari kepala desa nyawanya: bukti pt fotokopi undangan dari sabar kepada saudara farmasi nyawanya: bukti pt fotokopi undangan dari sabar kepada saudara jadi nyawanya: bukti pt fotokopi artikel koran radar tulungagung tertanggal rabu, januari berjudul bawaslu digerebek timses: minta usut pemberian sarung dan busana muslim ,baju koko melambangkan partai demokrat dan logo bertuliskan anas urbaningrum. buah), bukti pt rekaman video adanya pertemuan para kepala desa hotel istana pada tanggal januari bukti pt fotokopi undangan dewan pimpinan daerah partai amanat nasional pan) kabupaten tulungagung kepada dpc pan tertanggal desember bukti pt fotokopi undangan dewan pimpinan daerah partai amanat nasional kabupaten tulungagung tertanggal januari bukti pt kaos putih bertuliskan wajah baru harapan baru bambang luthfi dengan foto pasangan calon nomor urut pada bagian belakang dan bangsa bambang adhyaksa anna luthfi pada bagian depan buah), contoh kartu colokan dengan foto pasangan calon nomor dengan arahan color buah), stiker bertuliskan wajah baru harapan baru bambang luthfi "dengan foto pasangan calon nomor urut bukti pt fotokopi satu buah: bukti pt fotokopi daftar hadir tertanggal desember dan amplop berisi uang sejumlah rp. (lima puluh ribu rupiah)kaos bergambar pasangan calon nomor urut dan amplop berisi uang sebesarmelambangkan partai demokrat dan logo anas urbaningrum. buah):bertuliskan pasangan calon nomor urut bukti pt payung oranye putih bertuliskan bangsa bambang adhyaksa dan anna luthfi buah), kerudung bertuliskan bangsa bambang adhyaksa dan anna luthfi buah), sarung melambangkan partai demokrat, logo bertuliskan anas urbaningrum buah), baju koko melambangkan partai demokrat, logo bertuliskan anas urbaningrum. buah), bukti pt fotokopi akuntansi terima pembayaran oleh koordinator saksi anna luthfi ms. perihal sewa gedung kiri kkp tegalrejo rejotangani tertanggal januari dan uang sejumlah rp. (dua puluh ribu rupiah): bukti pt baju koko yang bertuliskan anas urbaningrum dan partai demokrat buah), bukti pt kaos bertulisan saksi bangsa , bukti pt uang sebesar , : bukti pt uang sebesar , : bukti pt fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung tertanggal oktober nomor kpu kab perihal penyampaian hasil verifikasi yang ditujukan kepada bakal pasangan calon syari mulyo margot brown: bukti pt fotokopi surat panggilan ke pengadilan tata usaha negara surabaya, nomor ptun.sby, tertanggal januari bukti pt fotokopi daftar pemenuhan kekurangan dokumen pencalonan bakal calon bupati dan wakil bupati tulungagung tahun bakal pasangan calon bupati syari mulyo dan calon wakil bupati margot brown tertanggal oktober bukti pt fotokopi hasil verifikasi dokumen pencalonan bakal calon bupati dan wakil bupati tulungagung tahun bakal pasangan syari mulyo dan margot brown tertanggal oktober bukti pt fotokopi tanda terima komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung, bukti pt fotokopi undangan deklarasi tim pemenangan santo, nomor tp sah to xi1 bukti pt fotokopi undangan deklarasi tim pemenangan santo, nomor tp sah to x1 bukti pt fotokopi surat pelita group tertanggal desember dan desember perihal klarifikasi dan permintaan maaf yang ditandatangani oleh bagi sinaro selaku embed tabloid pelita yang ditujukan kepada drs. margot bhirowo, mm, bukti pt fotokopi daftar absensi dalam acara tim pemenangan santo, bukti pt fotokopi laporan panas nomor panas model kwk), bukti pt fotokopi laporan hasil panitia pengawas pemilihan umum kecamatan kalidawir tertanggal desember bukti pt fotokopi surat keputusan pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan nomor kept fotokopi surat pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan nomor ext pkn pdp ii perihal menjawab surat saudara tertanggal februari yang ditujukan kepada sar. syari mulyo dan sdr. drs. margot brown, mm:februari dan tanggal februari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: zainal fuad bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tingkat kabupaten, bahwa rekapitulasi kabupaten dilaksanakan tanggal februari mulai pukul sampai dengan pukul bahwa saksi pasangan calon nomor urut orang panas hadir: bahwa saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan: bahwa saksi pasangan calon nomor urut meminta agar kpu menunda penetapan bupati, bahwa saksi pasangan calon nomor urut interupsi masalah teknis pembacaan rekapitulasi, agar kpu yang membacakan bukan ketua ppk, bahwa terhadap kedua keberatan tersebut, kpu mengatakan bahwa terkait interupsi hal tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku sedangkan terkait saksi pasangan calon nomor urut sengketa itu tidak berpengaruh pada perjalanan tahapan pilkada, bahwa saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak menandatangani rekap: bahwa saksi tidak melihat saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut mengisi formulir keberatan, bahwa pimpinan rapat menyatakan bahwa masalah tanda tangan saksi tidak berpengaruh pada hasil. patut bahwa saksi adalah pengusaha toko bangunan desa gandong, kecamatan bandung, tulungagung: bahwa saksi bukan both : bahwa sejak tahun saksi sudah terbiasa memberikan beras kepada masyarakat: bahwa setiap tahun saksi membagikan sembako dan tempatnya berpindah pindah, bahwasaksi tidak kenal dengan darul foton. skenario bahwa saksi adalah wartawan, mewakili media mingguan pelita: bahwa media minggu pelita (tabloid) tidak melakukan kampanye hitam dalam pilkada tulungagung: bahwa media minggu pelita tidak ada keterkaitan dengan salah satu pasangan calon. nanang rahmat bahwa saksi adalah ketua dpc pbb tulungagung, bahwa pak langgeng sudah mengundurkan diri dari pbb sejak tahun bahwa pbb dukung pasangan calon nomor urut setia berjudi bahwa saksi adalah anggota karang taruna desa wates, kecamatan campur darat, bahwa pada tanggal januari saksi mengetahui ada pembagian sarung dari pasangan calon nomor urut bahwa trio dan saksi dikasih sarung dengan berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal desember ada undangan pertemuan karang taruna ayam bakar manik , pasangan calon nomor urut menyampaikan visi dan misi kemudian minta karang taruna untuk diberdayakan, bahwa saksi selesai acara pertemuan karang taruna diberikan uang sebanyak rp. mahmud bahwa pada tanggal januari saksi diminta oleh bapak sulit selaku anggota dprd kabupaten dari pan untuk membagikan uang sebanyak rp. kepada orang agar memilih pak bambang adhyaksa pasangan calon nomor urut bahwa saksi mendapat uang rp. bahwa tps bambang menang. hari bahwa tanggal desember saksi mendapat undangan melalui telepon dari siswa, desa padangan, kecamatan nyantri yang mengajak saksi mendengar keterangan saksi saksi pemohon dan pihak terkait sertaengan perbaikan bertanggal febrcc. ir. bambang adhiyaksa utomo dan anna luthfi, ag.kabupaten tulungagung bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung nomor kpu kab x11 perihal penyampaian pengumuman dan keputusan nomor urut, berikut laporannya: bukti p 2a: pengumumserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tulungagung tahun bukti p 2b: keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung nomor pts kpu kab.tang pertemuan yang dihadiri langsung bambang adhyaksa pada tanggal desember pukul rumah siswa, desa padangan: bahwa saksi hadir, bahwa pak bambang minta pada tanggal januari untuk dipilih supaya menang, bahwa semua yang hadir dalam undangan diberi uang rp. bahwa tanggal januari saksi diundang melalui telepon oleh barus, untuk menghadiri undangan gedung kpr rentangan yang dihadiri oleh anna lutfi, bahwa saksi hadir dalam undangan tersebut, bahwa semua yang hadir dalam undangan diberi uang rp. bahwa pada kedua pertemuan tersebut saksi mendapat uang rp. dan rp. yusuf agus susanto bahwa tanggal desember saksi diundang oleh kepala desa nyawanya menghadiri pertemuan tokoh masyarakat dan hadir bapak anna lutfi, bahwa anna luthfi meminta kepada masyarakat untuk mencoblos anna lutfi, bahwa dalam pertemuan tersebut hadir kepala desa sosok, desa nglurup, dan desa talang: bahwa desa nyawanya pasangan bambang menang. sugianto bahwa pada tanggal januari pukul rumah pak familia, saksi mendapat uang sebanyak rp. untuk dibagikan kepada warga: bahwa ketika saksi mau membagikan uang kepada masyarakat, masyarakat tidak mau dan meminta agar uang tersebut dibelikan tenda saja nanti kekurangannya ditutupi oleh masyarakat, bahwa uang tersebut belum digunakan dan masih menjadi bukti. sumardi bahwa saksi dari desa before, kecamatan basuki, bahwa pada tanggal desember saksi menyaksikan kades mengumpulkan warga, bahwa sebelum masa kampanye, desa before, pak bambang menjelaskan visi dan misi nya kemudian minta agar warga mendukung pasangan calon nomor urut pada pilkada tanggal januari saiful bahri bahwasaksi tinggal bedilwungu, kecamatan sumber gempol, bahwa saksi diberi baju, sarung, dan telekung oleh samsul tim sukses pasangan calon nomor urut pada tanggal januari bahwamasalah tersebut sudah diketahui oleh panwaslukada, bahwa ada pesan dari yang memberi uang untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi dapat uang terima kasih sebanyak rp. moekadji bahwa pada tanggal november desa tugu, saksi diberi uang rp. bahwa pada tanggal november ada pagelaran wayang kulit, rombongan dapat uang rp. dari pak bambang. bukan bahwa pada tanggal januari desa kedungwilut (rumah pak ramadhani), ada pertemuan dihadiri oleh bapak anna lutfi dan beberapa kepala desa kepala desa kesambi, kepala desa bandung, kepala desa subaru, kepala desa merayu, dan kepala desa nglampir) serta pemuda, bahwa dalam pertemuan tersebut, bapak anna menyuruh kepala desa supaya warganya memilih pasangan calon nomor urut bahwa setelah pertemuan itu, saksi menerima uang rp. dan kaos bergambar pasangan calon nomor urut toko bahwa tanggal januari pukul saksi menerima sarung dan baju muslim dari mulyono tim sukses pasangan calon nomor urut untuk dibagikan tetangga, saudara, dan kawan kawan dengan berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi memilih pasangan calon nomor urut tps desa rejosari. jumanji bahwa pada tanggal januari saksi menerima sarung dari pak toko yang berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi memilih pasangan calon nomor urut tps langgeng susanto bahwa saksi dalam proses perubahan kepengurusan pdp ditunjuk sebagai plt. pada tanggal oktober oleh anak junaidi pkp jawa timur): bahwa pada tanggal maret saksi keluar dari pbb: bahwa pada tanggal oktober dpp pdp resmi menunjuk saksi sebagai plt, bahwa yang membuat struktur kepengurusan adalah anak junaidi, bahwa pdp, patriot, dan pku mengusung syari mulyo: bahwa anak diperintahkan langsung untuk memberhentikan kepengurusan yang lama dan menunjuk kepengurusan yang baru dikarenakan kepengurusan yang lama disekap bambang karbon, bahwa bambang karbon calon tapi tidak memenuhi syarat pendaftaran: bahwa dpp pusat mencabut rekomendasi bambang karbon, bahwa anak melaporkan dpp pdp mengenai adanya it. agus siswanto bahwa saksi adalah utusan khusus yang menyampaikan surat rekomendasi dari dpp pusat pdp: bahwa dua minggu sebelum rekomendasi pilihan jatuh pada syari margot, bahwa pada tanggal oktober saksi dipanggil dpp untuk mengantar surat dukungan syari dan plt. bpk. langgeng melalui anak. heri widodo bahwa saksi adalah pendukung sapto, bahwa saksi ikut mengantar pendaftaran pihak terkait kpu: bahwa pada tanggal12 oktober saksi diminta antar berkas kpu: bahwa setiap pemilihan apapun ada both : bahwa orangtua syari bukan both. barito bahwa saksi adalah kepala desa ringinpitu: bahwa bapak zulkarnaen, kepala desa, bertemu dengan bapak anna: bahwa saksi bertemu dengan bapak anna lutfi dan mohon kepada saksi untuk memberikan dukungan kepada bapak anna, bahwa saksi diberikan uang selesai acara tersebut, bahwa sebelum masa kampanye, pak bambang kumpulkan kepala desa. suharminto bahwa saksi adalah anggota tim sukses pasangan calon nomor urut bahwasaksi adalah ketua fraksi pdi p: bahwa tidak ada dukungan birokrasi bupati kepada salah satu pasangan: bahwa jajaran sekda mengarahkan kepada pasangan calon nomor uruttulungagung tahun berdasarkandesember (vide bukti 2b),bukti fotokopi kliping berita surya online hari kamis, januari berjudul polres tulungagung pantau aktivitas both saat pilkada : bukti fotokopi kliping berita surya online hari jumat, februari berjudul syari mulyo menang manfaatkan jaringan both , bukti fotokopi kliping berita harian surya hari sabtu, februari berjudul pakai konsultan para pengaruh , bukti fotokopi surat pernyataan sari mulyo dan drs. margot bhirowo tertanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan sari mulyo dan drs. margot bhirowo tertanggal november bukti fotokopi surat pencalonan model b kwk.kpu partai politik pasangan calon bupati dan wakil bupati drs. budi setijahadi m.m.pasangan calon bupati dan wakil bupati drs. budi setijahadianggal oktober tentang pelaksana tugas pimpinan kolektif partai demokrasi pembaruan kabupateditetapkan oleh memohon pada hari rabu tanggal februarfebruari hari jumat tanggal februari dan senin tanggal februari karena hari sabtu, februari dan hari ahad, februlungagung tahun yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu sebagai berikut: pelanggaran pada proses tahapan mengenai penetapan pasangan calon: pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan oleh memohon meskipun ada gugatpihak terkait telah melakukan politik uang,pihak terkait telah melakukan intimidasi, teror, dan fitnah untuk mempengaruhi masyarakat pemilih demi kemenangannydan satu orang ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal februari tanggal februari dan tanggal februari: i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait pada persidangan tanggal februari menyampaikan keterangfebruari dan tanggal februari yang selengkapnya keterangan mereka telah diuraikan dalamdalilnya: pendapat mahkamah tentang eksepsi i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait mengajukan eksepsi yaitu:exception obscura dibeli): permohonan keberatan pemohon tidak berdasar, permohonan keberatan pemohon bersifat manipulatif, kewenangan mengadili, dalil keberatan pemohon bukan merupakan objek perselisihan pemilukada, dan permohonan pemohon kontradiktif dengan petit permohonan, terhadap eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan mahkamah untuk mengadili telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf dan paragraf atas, terhadap eksepsi pihak terkait lainnyai3. menimbang bahwa oleh karena eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkpada proses tahapan mengenai penetapan pasangan calon. menurut pemohon pelanggaran dilakukan secara sistematis melalui rekayasa dalam penetapan pasangan calon nomor urut yang cacat hukum karena adanya rekayasa (pemalsuan) dukungan partai pengusul, yakni dari partai demokrasi pembaruan pdp): untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tertulis bertanda berupa surat keputusan pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan nomor skep pkn pdp x perihalmohonan perubahan kab. tulungagung, tanggal oktober dan bukti berupa anggaran dasar anggaran rumah tangga partai demokrasi pembaruan serta keterangan saksi bernama anak junaidi, yang pada pokoknya menerangkan saksi menunjuk dan mengangkat plt. pdp tulungagung atas nama langgeng susanto sebagai ketua dan buono sebagai sekretariadanya rekayasa dalam penetapan pasangan calon nomor urut tentang pencalonan pihak terkait, dewan pimpinan pusat dpp) partai demokrasi pembaruan pdp) telah merekomendasikan pasangan pihak terkait dan dewan pimpinan cabang dpc) pdp telah mendaftarkan pihak terkait sesuai dengan rekomendasi dpp pdp dalam tenggang waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam jadwal tahapan pemilukada kabupaten tulungagung. untuk membuktikan dalil bantuannya, memohon dan pihak terkait mengajukan antara lain, bukti surat tertulis bertanda, provinsi jawa timur, tanggal oktober bukti berupa surat pencalonan model b kwk.kpu partai politik) nomor gab sm x tanggal oktober yang ditandatangani oleh gabungan partai politik yang terdiri dari partai kebangkitan nasional ulama, partai patriot, dan partai demokrasi pembaruan: buktianggal oktober dan bukti bukti ptanggal oktober serta keterangan saksi pihak terkait bernama langgeng susanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar ada rekomendasi bertanggal mundur dan saksi menerima rekomendasi dari pkn pdp pada tanggal oktoberan jure dukungan partai demokrasi pembaruan pdp) diberikan kepada pihak terkait. fakta demikian bersesuaian dengan buktidan, tanggal oktober serta keterangan saksi pihak terkait bernama langgeng susanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar ada rekomendasi bertanggal mundur. saksi menerima rekomendasi dari pkn pdp pada tanggal oktober berdasarkan fakta persidangan, menurut mahkamah, memohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen dokumen tersebut dan guna mendapatkan kebenaran terhadap keabsahan kepengurusan pimpinan kolektif kabupaten partai demokrasi pembaruan kabupaten tulungagung, memohon dengan didampingi oleh panwaslukada kabupaten tulungagung melakukan klarifikasi mengenai kebenaran dan atau keabsahan dokumen dokumen tersebutmengenai kepengurusan atas nama langgeng susanto sebagai ketua, menurut mahkamah hal tersebut bersesuaian dengan adanya pertemuan antara pdp kabupaten tulungagung dan panwaslukada kabupaten tulungagung dengan sekretaris pimpinan kolektif nasional, keht. didi supriyanto, s.h., hum, yang didampingi oleh ketua pimpinan kolektif partai demokrasi pembaruan provinsi jawa timur, anak junaidi, s.e., m.m., kantor pusat dpp pdp yang hasilnya ialah bahwa kepengurusan pimpinan kolektif kabupaten pdp tulungagung yang sah adalah langgeng susanto sebagai ketua dan buono sebagai sekretaris sebagaimana dijelaskan dalam bukti dan bukti memang benar terdapat fakta bahwa kepengurusan atas nama langgeng secara administratif dilengkapi setelah masa penutupan pendaftaran. akan tetapi menurut mahkamah berdasarda masa perbaikan persyaratan pasangan calon tersebut telah dipenuhi dengan baik. lagi pula kpu kabupaten tulungagung telah melakukan verifikasi faktual atas keabsahan kepengurusan pdp kabupaten tulungagung atas nama langgeng, sehingga dukungan pdp terhadap pihak terkait adalah sah secara hukumlaksanaan pemungutan suara dalam pemilukada kabupaten tulungagung tahun tetap dilaksanakan oleh memohon meskipun ada gugatan pengadilterhadap dalil pemohon tersebut, memohon menerangkan tidak benar dalil pemohon guo. menurut memohon, bahwa dalam gugatan yang dilakukan oleh bangun haryanto dan drs. seniman effendi dengan register perkara nomor ptun. sby., penggugat mengajukan tuntutan provisi, yakni memohonata usaha negara surabaya tuntutan provisi guo tidak dikabulkan. bahwa tidak benar, memohon telah merahasiakan gugatan perkara tersebut sebagaimana didalilkan pemohon karena dalam berbagai kesempatan baik melalui rapat atau pertemuan pertemuan yang melibatkan panwasluk, untuk membuktikan dalil bantuannya, memohon mengajukan bukti surat tertulis bertanda berupa surat gugatan bangun haryanto dan drs. seniman effendi dalam surat nomor ptun. sby.diajukan untuk membuktikan pengajuan gugatan tersebut terkait langsung dengan proses pemilukada kabupaten tulungagung. lagi pula yang mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara surabaya adalah bangun haryanto dan drs. seniman effendi (calon perseorangan) bukan pemohon sendiriadanya mobilisasi birokrasi untuk memilih pasangan calon nomor urut yang dibuktikan dengan hadirnya bupati tulungagung beserta sejumlah kepala dinas dalam deklarasi pasangan calon nomor urut untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tertulis bertanda berupa kliping koran berjudul deklarasi tim pemenangan pasangan backup dan cawabup santo yang pada pokoknya memberitakan adanya bupati tulungagung dalam deklarasi tersebut, terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait mengemukakan bahwa tidak benar dalil pemohon guo. menurut pihak terkait, bahwa dalam deklarasi pihak terkait tidak hanya mengundang bupati tulungagung, namun juga mengundang sekda, panas, dan musica. kehadiran bupati tulungagung dalam deklarasi pihak terkait luar perkiraan. pihak terkait tidak mengetahui bahwa bupati tulungagung datang pada acara deklarasi tersebut karena bupati tulungagung datang terlambat. terkait dengan dalil pemohon tersebut, memohon juga memberikan jawaban bahwa guna mencegah keterlibatan pegawai negeri sipil pns)kejaksaan, dan baeksang. bupati melalui baeksang melarang pns dan pejabat struktural secara aktif dalam pemilukada kabupaten tulungagung tahun untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti bertanda pt berupa video deklarasi pihak terkait dan memohon mengajukan bukti surat tertulis bertanda berupala daerah, setelah mencermati bukti pemohon, bukti pihak terkait dan memohon sebagaimana tersebut atas, menurut mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan bupati tulungagung dan pns serta pejabat birokrasi pemerintahan kabupaten tulungagungtulungagung untuk pemenangan pihak terkait dalam pemilukada kabupaten tulungagung tahun menurut mahkamah apabila ada keberpihakpihak terkait telah melakukan politik uang (money politic), antara lain kecamatan karangrejo, kecamatan pagerwojo, kecamatan bandung, kecamatan boyolangu, dan kecamatan gondang. politik uang (money politic) tersebut dilakukan oleh pihak terkait dengan simpatisannya, yakni para both (pengaruh judi), dengan cara membagi bagikan uang antara sampai dengan serta pembagian sembako kepada pemilih agar pemilih memberikan suaranya kepadaantara lain berupa kliping koran, serta saksi saksi pemohon, bernama ngawur trofik, latif triton, hari widodo, budi resgiawan, dan sundari yang pada pokoknya menyatakan ada pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pihak terkait: terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya keberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak tanpa dasar yang menyatakan pihak terkait telah melakukan politik uang melalui bantuan jaringan both . tidak pernah ada program strategi pemenangan pihak terkait yang menggunakan both ataupun dalam bentuk dukungan dari both dalam rangka pemenangan pihak terkait pada pemilukada kabupaten tulungagung bahwa kenaikan perolehan suara pihak terkait adalah bukan karena both melainkan karena pihak terkait mengadakan acara kampanye besar besaran dan mendapat izin dari kepolisian. pemohon juga tidak mampu menguraikan siapa yang melakukan praktik politik uang dan kapan terjadinya peristiwa praktik politik uang tersebut. untuk membuktikan dalil bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti surat tertulis bertanda pt berupa surat tanda terima pemberitahuan kampanye dan saksi bernama patut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bukanlah seorang both . setelah mencermati bukberupa kliping koran dan keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan tentang terjaditulungagungakan mengubah perolehan suara sehingga perolehan suara pemohon melampaui perolehan suara pihak terkait karena selisih perolehan suara pemohon dari pihak terkait sebanyak (seratus delapan ribu seratus dua puluh enam) suaraadapun terkait dalil pemohon tentang adanya dukungan both untuk memenangkan pihak terkait, menurut mahkamah, hal itu tidak terbukti dalam persidangan sehingga dalil pemohon guo tidak beralasan hukum. mengenai pelanggaran pidana berupa politik uang dan bothihak terkait telah melakukan intimidasi, teror, dan fitnah untuk mempengaruhi pemilih untuk kemenangannya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tertulis bertanda dan bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pihak terkait dan mengajukan saksi yang bernama gunawan indra wijaya dan bodi dirawat yang pada pokoknya menerangkan ada pemecahan kaca mobil dan kaca nano rumah calon wakil bupati nomor urut terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait mengemukakan menolak dengan tegas dalil pemohon. menurut pihak terkait, tidak benar dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait membuat surat pernyataan berisi janji janji yang sejatinya tidak bisa dipenuhi. bahwa pemberian honor bagi guru diniyah, tp@ dan kegiatan keagamaan lainnya merupakan hal yang biasa dilakukan dan telah diimplementasikan provinsi jawa timur dan beberapa pemerintah kabupaten jawa timur sehingga bukan semata mata janji palsu yang secara sistemik dibuat untuk memanipulasi keadaan agar pemilih memberikan suara kepada pihak terkait. menurut pihak terkait justru pemohon yang memberikan janji janji palsu tulungagung,perubahan kabupaten tulungagung, bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga partai demokrasi pembaruan, bukti fotokopi pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan nomor skfotokopi surat tim pembela pasangan bangsa tanggal februari tentang permohonan informasi keabsahan sk. ditujukan kepada pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan, bukti surat pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan nomor eks pkn pdp ii tanggal februari perihal informasi, bukti surat pimpinan kolektif partai demokrasi pembaruan kabupaten tulungagung nomor pkk pdp x tanggal oktober perihal pemberitahuan:bupati tulungagung perioprint out berita surabayapagi.com berjudul deklarasi tim pemenangan pasangan backup dan backup santo : bukti kliping tabloid pelita minggu november berjudul kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan uang pensiun bagi takmir masjid, untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan antara lain bukti bertanda pt berupa sarung dan baju koko dan mengajukan saksi bernama toko, yang pada pokoknya menerangkan saksi disuruh mulyono, tim sukses pasangan calon nomor urut untuk membagikan sarung dan baju koko kepada teman teman saksi dan disuruh mencoblos pasangan calon nomor urutsurat dan saksi, yangpihak terkait. seandainyapun benar terjadi intimidasi, teror, dan fitnahakil mochtaruhammad alim anggota anggota, ttd. ttd. akil mochtar hamdan zelda ttd. ttd. hartonodeklarasi sah to dibanjiri ribuan pendukung meriah, khidmat, dan dihadiri bapak bupati tulungagung , bukti kliping tabloid pelita minggu november berjudul tasyakuran pelita group suro dan penyerahan dukungan terhadap cabup tulungagung santo syari mulyo, se drs. margot brown, mm : bukti print out berjudul tasyakuran pelita group dan penyerahan dukungan kepada cabup sah to , bukti kliping tabloid pelita minggu november berjudul paranormal berbicara akhiran layak memimpin tulungagung : bukti print out berjudul gonjang ganjing pilkada tulungagung paranormal berbicara akhiran layak mempimpin kota tulungagung : bukti kliping susunan redaksi pelita, bukti print out berita surya online berjudul birokrasi ikut menangkan pasangan santo : bukti laporan survey perilaku pemilih masyarakat kabupaten tulungagung dalam pemilukada oleh pusat studi demokrasi dan ham (pusdeham) surabaya, bukti video compact disk vcd) rekaman kesaksian sdr. anak junaidi selaku ketua partai demokrasi pembaharuan pdp) jawa timur, bukti transkrip vcd. selain itu, pemohon mengajukan seorang ahli dfebruari tangal februari dan tanggal februari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli pemohon dr. irman putrasidin bahwa upaya sistematis yang menggunakan struktur kekuasaan, termasuk penyelenggara pemilu, kemudian berujung pada melanggarnya hak hak konstitusional pasangan calon juga bisa disebut sebagai pelanggaran sistematis dan terstruktur. desain sistematis tidak semata harus dibuktikan terjadinya serangkaian tindakan yang melanggar undang undang atau aturan bawahnya. bisa juga tindakan itu semuanya bersesuaian dengan undang undang atau menunggangi celah prosedur undang undang untuk kemudian melakukan konspirasi memuluskan seseorang menjadi pasangan calon atau bahkan menjadi pemenang pemilu. gejala seperti ini juga bisa disebut sebagai gejala pelanggaran terstruktur dan sistematis. motif pelanggaran seperti ini biasanya berpola bahwa serangkaian tindakan tersebut tetap bersesuaian dengan undang undang atau menunggangi kewenangan kewenangan legal yang ada. namun, pembuktian terdapatnya pelanggaran seperti ini, biasanya berbentuk rangkaian perbuatan, indikasi tersebut bisa disimpulkan dari inkonsistensi perlakuan atau perlakuan standar ganda, biasanya tanpa mampu dijelaskan dengan motif wisdom terhadap subjek hukum dari struktur kekuasaan seperti penyelenggara pemilu. tindakan seperti ini bisa disebut sebagai pelanggaran sistematis dan terstruktur yang mendestruksi konstitusionalitas pemilu menurut uud hal ini kemudian ditandai dengan gejala merosotnya kredibilitas dan profesionalisme penyelenggara dan kontestan penyelenggara pemilu merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya. oleh karenanya, pelanggaran melalui upaya sistematis tidak mudah disadari dari, biasanya berbentuk gejala yang disadari belakangan saat setelah atau sesudah proses pilkada rampung. gejala seperti ini yang disadari kemudian tidaklah mengurangi hak konstitusional bakal pasangan calon untuk mempersiapkannya kemudian mahkamah konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu, meski kemudian membutuhkan energi pembuktian yang tidak ringan, dalam sistem ketatanegaraan, antara semua organisasi yang ada, maka parpol adalah satu satunya organisasi yang diberikan hak istimewa untuk memproduksi secara sah calon calon pemimpin eksekutif maupun legislatif, mulai tingkat pusat sampai daerah dan userta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di,, partai politik wajib menyerahkan disyadan seterusnya. partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksudlah yang akan diurai adalah siapakah pengurus parpol yang bisa mengusulkan pasangan calon?kepengurusan partai politik berada tingkat pusat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga kelurahan atau desa, atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan. bahwa setiap tingkatan territory pemerintahan parpol didesain memiliki kepengurusan, bahkan hingga tingkat kelurahan. seperti diketahui bahwa desain konstitusionalitas pemilihan kepala daerah tidak lepas dari desain konstitusionalitas otonomi daerah dalam uud oleh karenanya, kepengurusan parpolihanatau, bahwa kemudian muncul masalah sentralisasi atau oligarki keputusan dalam dinamika tubuh internal partai politikdaerah dari sebuah partai politik, guna mengusulkan sekaligus mendaftarkan pasangan calon tertentu guna menjadi bakal calon kepala daerah. oleh karenanya, hak eksklusif atau keistimewaan yang dimiliki parpol guna mengusulkan pasangan calon kepala daerah, harusnya dimanfaatkan sebaik baiknya oleh partai politik dengan jauh jauh hari sebelumnya sudah mematangkan dengan menyeleksi secara cermat dan hati hati akan bakal pasangan calon, jauh sebelum masa pendaftaran. oleh karenanya, jikalau partai politik sudah matang jauh hari maka konflik perubahan kepengurusan pada masa pendaftaran, kemungkinan besar dapat terhindarkan. konflik ini terhindarkan karena banyak bakal pasangan calon yang sudah diusung jauh hari sebelumnya, sudah dipertimbangkan secara serius segalanya, guna memasukannya sebagai calon kepala daerah. desain konstitusional seperti ini tentunya akan menciptakan parpol parpol akan berlomba memproduksi calon pemimpin yang terbaik buat rakyat sendiri, kemudian yang terbaik buat rakyat sendiri, kemudian menentukannya. bagaimanapun, tidak bisa keistimewaan konstitusional partai politik ini dibayar secara serampangan, memberikan ruang bagi parpol untuk secara tiba tiba memunculkan orang sebagai calon kepala daerah, apalagi ditunggangi dengan pragmatisme politik yang berujung pada politik transaksional seperti istilah para ahli politik, bahwa sebuah partai politik berhak mengajukan pasangan calon. namun, terdapat kepengurusan tingkatan yang berhak secara administratif mendaftarkan pasangan calon. kepengurusan tingkatan inilah sesungguhnya bisa menjadi persoalan. jikalau tidak ada kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu, khususnya kpu kabupaten kota, akan kepengurusan yang berhak mengusulkan pasangan calon. bisa jadi, konflik internal partai politik harus menjalar sebagai konflik dalam sebuah persengketaan pemilu yang akhirnya merepotkan kpu kabupaten kota. oleh karenanya, secara konstitusional, kpu kabupaten kota berhak untuk meminta kepengurusan parpol tingkat kabupaten kota sebelum masa pendaftaran kepada pengurus parpol tingkat pusat yang sah. dalam konsekuensi bahwa kpu kabupaten kota tidak akan terpengaruh dengan pergantian kepengurusan daerah yang terjadi dalam masa pendaftaran pasangan calon, bandingkan pkpu alasan utama yang penting menurut konstitusi adalah kpu kabupaten kota memiliki jaminan kepastian hukum bagi suatu proses penyelenggaraan pemilu dan tidak membuang energi larut dalam konflik politik yang terjadi dalam tubuh internal partai politik tentang pengajuan bakal pasangan calon kepala daerah. oleh karenanya, kpu kabupaten kota hanya berpegang kepada kepengurusan yang terdaftar sebelumnya kpu kabupaten kota sebelum masa pendaftaran. artinya bahwa hal ini semata guna jaminan kepastian hukum sebagai prinsip utama negara demokrasi konstitusional: bahwa kpu kabupaten kota berpegangan pada pengurus yang telah didaftarkan dan sesungguhnya atas dasar apa pun, kpu kabupaten kota tidak menerima perubahan kepengurusan parpol tingkat daerah itu dalam masa pendaftaran tersebut kepada parpol parpol yang memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon. bagaimanapun, mudah untuk dicerna bahwa jikalau terjadi perubahan kepengurusan partai politik daerah pada masa pendaftaran pilkada, maka perubahan kepengurusan tersebut dalam rasa yang wajar bukan semata dinamika penyegaran kepengurusan atau berakhirnya masa kepengurusan, namun berkaitan dengan proses politik pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung. konflik seperti ini sesungguhnya konflik internal partai politik yang tidak sehat, bisa jadi kecenderungannya karena pragmatisme politik dalam pencarian bakal pasangan calon. akibatnya, jikalau konstitusi melegitimasi hal seperti ini, sama dengan membiarkan parpol parpol yang memiliki keistimewaan tersebut tidak memiliki konsep yang jelas tentang calon calon yang akan diusulkan menjadi pemimpin daerah daerah tersebut, termasuk seluruh indonesia. akibatnya, rakyat daerah menjadi taruhannya. calon kepala daerah yang diusulkan bisa jadi akibat pergulatan pragmatisme politik yang akhirnya detik detik pendaftaran yang seharusnya parpol sudah matang akan mengalami perubahan dan salah satu cara agresif adalah perubahan kepengurusan, yang akhirnya adalah taruhan kepastian hukum, bahkan kredibilitas kpu kabupaten kota dan penyelenggara pilkada itu sendiri, serta pemimpin yang dihasilkannya guna memimpin daerah. risiko yang muncul lainnya bahwa jikalau tidak ada pegangan kepastian hukum kepengurusan parpol, maka energi penyelenggara pemilu akan habis dengan konflik kepengurusan parpol ini. oleh karenanya, desain konstitusional yang bisa menjadi acuan kepastian hukum tersebut adalah kepengurusan yang sudah didaftarkan kpu kabupaten kota tersebutlah yang memiliki kedudukan hukum untuk mendaftarkan pasangan calon. pertanyaannya adalah bagaimana kalau pengurus lain yang tidak pernah didaftarkan sebelumnya kpu kabupaten kota yang melakukan pengusulan pasangan calon? maka kpu berhak menolaknya untuk meminta bahwa harus pengurus yang terdaftar kpu kabupaten kota yang melakukannya, bahwa penting untuk direnungkan bahwa seperti ini bukan tugas kpu kabupaten kota menentukan pengurus yang sah atau tidak, namun kpu kabupaten kota hanya memiliki pegangan kepastian hukum bahwa pengurus yang mendaftarkan adalah pengurus yang terdaftar kpu kabupaten kota yang sebelumnya didaftarkan sendiri oleh pengurus parpol pusat yang sah tersebut. lalu, bagaimana jikalau dpp parpol tersebut kemudian membenarkan sudah terjadi perubahan kepengurusan dan dilakukan masa pendaftaran? harusnya parpol tersebut sudah menyadari bahwa pada masa pendaftaran pengurus parpol kabupaten kota tidak boleh terjadi perubahan kepengurusan. kalaupun terjadi, maka kpu kabupaten kota hanya menerima pengurus yang sudah terdaftar. desain seperti ini memang terkesan agresif kepada parpol. namun desain konstitusional seperti ini membuat parpol harus mempersiapkan kandidatnya jauh jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada. karena jikalau parpol menentukan balon yang usulnya dalam masa yang sangat singkat, maka hal ini akan membuka ruang yang tak sehat dalam proses berdemokrasi kita, yaitu kecenderungan menyuburkan politik transaksional , bahwa kepengurusan parpol yang sudah didaftarkan, sesungguhnya yang punya kedudukan hukum untuk mendaftarkan sebuah pasangan calon. ini harus menjadi pelajaran yang penting agar depan parpol parpol tidak mudah untuk pindah lain hati hanya karena pragmatisme politik. dalam situasi seperti ini, parpol yang kemudian dengan mudahnya lain hati dalam masa pendaftaran dengan mengubah kepengurusannya, maka bisa saja dianggap tidak menggunakan haknya oleh kpu kabupaten kota. dengan beginilah, maka melalui putusan mahkamah konstitusi kita bisa mendesain bahwa parpol parpol yang memiliki keistimewaan konstitusional tersebut guna memproduksi calon pemimpin daerah, jauh jauh hari sudah mempersiapkan calon calon pemimpin guna menjadi nahkoda daerah dan masyarakat bisa menilai keseriusan parpol dalam mengemban amanah keistimewaan itu. bukan calon pemimpin yang lahir akibat pergulatan pragmatisme politik menit menit akhir masa pendaftaran pilkada. saksi pemohon budi setijahadi bahwa saksi adalah pasangan calon nomor urut bahwa pada oktober pukul saksi bersama bambang agus setyo mendaftar sebagai calon bupati diusung partai hanura, pdp, dan prn, namun kpu menolak memberikan tanda terima pendaftaran dengan alasan harus menghadirkan ketua dan sekretaris pdp tulungagung, bahwa menurut informasi, ketua dan sekretaris pdp diculik oleh salah satu bakal pasangan calon, bahwa saksi kemudian mendaftar kembali dan berpasangan dengan aliyah, diusung partai politik hanura, gerindra, dan republikan, bahwa pasangan syari mulyo dan margot didukung oleh pku, patriot, dan pdp, bahwa ketika pendaftaran ketua pdp, bambang, wakil ketua pdp, gedhe dpc) tidak ada, bahwa ketua dan sekretaris pdp sudah menandatangani kesepakatan dengan saksi: bahwa benar saksi tanda tangan dengan tim dan ketua partai republika bahwa pendaftaran diterima oleh kpu tetapi tidak diberikan tanda terima melainkan diberikan catatan untuk menghadirkan ketua dan sekretaris pdp, diberikan waktu sampai pukul bahwa saksi melihat republika tetapi tidak teliti, bahwa terkait penolakan oleh kpu, saksi tidak menggugat tun. ngawur trofik bahwa saksi adalah petani,upati bahwa saksi mendengar dari orang orang yang menerima uang bahwa desa karangan, kecamatan kauman, pada januari ada pembagian uang sebesar rp. oleh pak hari kepada masyarakat: bahwa uang tersebut dari pak santo:, kurang lebih ada ratusan orang menerima uang tersebut: bahwa saksi tidak mendapat uang karena simpatisan pak bambang, bahwa karangan terdiri dari tps, bahwa tps saksi, pak santo menang, bahwa saksi tidak lapor bawaslu tentang pembagian uang tersebut, bahwa saksi dapat cerita dari temannya pak sutras), ada pemberian beras desa gandong, kecamatan bandung oleh pak gatot pemilik romo wijaya grup). latif triton bahwa pada tanggal setelah hari pencoblosan, desa nganti, boyolangu, saksi mendengar dari haryanto yang mengatakan bahwa kalau punya uang juta kemudian santo menang, akan dapat juta, bahwa pada tanggal januari sekitar pukul mak umi dan mbah jan datang rumah saksi mengatakan bahwa mereka mendapat uang rp. dari masukin dengan pesan untuk memilih nomor urut bahwa santo menang tps saksi (tps bahwa informasi dari adik saksi kukuh) yang tinggal kecamatan lain, pada tanggal januari pukul ada pembagian uang sebanyak rp. dari pak seno dan adik saksi mendapat uang tersebut. hari widodo bahwa saksi tinggal tanjungsari, kecamatan karangrejo, bahwa informasi dari ibu waras miharnik, pada januari sekitar pukul ada pembagian uang sebanyak rp. oleh ibu baroh dengan berpesan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa tps saksi menang pasangan calon nomor urut bahwa cerita dari ibu waras, pada tanggal januari ada pembagian uang sebanyak rp. kepada pak dalam, ibu turin, ibu arvmi, ibu rilis, dan pak yusuf dengan berpesan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa benar langgeng susanto yang mengaku aku sebagai ketua pdp, adalah kader dan pengurus partai bulan bintang tulungagung sebagai dewan penasihat. budi resgiawan bahwa saksi tinggal desa gambiran, kecamatan pagerwojo, bahwa tps saksi yang menang santo, bahwa setelah pencoblosan, warung kopi, saksi ngobrol dengan pak gendut yang bercerita bahwa pada malam januari pak gendut didatangi oleh pak gigih trio yang memberikan uang sebanyak r . dengan berpesan untuk memilih pasangan calon nomor urut anak junaidi bahwa saksi adalah ketua pkp pdp jawa timur: bahwa untuk pencalonan harus ada surat rekomendasi dari pengurus pusat dpp pdp), bahwa pada oktober pukul ada perubahan rekomendasi dari pusat, awalnya adalah bambang karbon berubah menjadi syari mulyo: bahwa ketua dan sekretaris pdp tulungagung yang sah ditahan oleh bambang karbon rumahnya: rekomendasi pdp diberikan oleh syari mulyo, pada tanggal oktober jam hotel melinda serta didukung pula oleh pku dan patriot, bahwa ketika mendaftar, yang mewakili pdp adalah pak langgeng dan pak buono, bukan ketua dan sekretaris pdp yang resmi, bahwa kpu menerima pendaftaran tersebut, bahwa ada verifikasi dari kpu: bahwa yang diusung pdp adalah syari mulyo: bahwa pada masa pendaftaran yaitu oktober ketua yang sah adalah bambang suhartono dan sekretaris gede tahu, bahwa saksi menandatangani surat keterangan yang menerangkan bahwa saudara langgeng sebagai pelaksana tugas partai pdp untuk cabang tulungagung. sinar satria bahwa saksi adalah pemilih tps kelurahan kauman: bahwa saksi menyaksikan ada pemberian uang desa kenalan pada tanggal januari sekitar pukul sebanyak rp. dari tim santo, bahwa saksi tidak melapor baik kepada panwaslukada maupun tim pemenangan. joshua sanimanjaya bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps bahwa tanggal februari saksi bertemu dengan bambang gereja yang mengatakan bahwa dia menerima uang rp. dari pasangan santo, bahwa saksi mendapat pengakuan dari warni dan (keponakan saksi) ada pembagian uang masing masing sebanyak rp. yaitu warni hari sebelum pencoblosan) dan (pada hari untuk mencoblos pasangan calon nomor urut wawan haryanto bahwa saksi memilih tps desa sidorejo, kecamatan kauman, bahwa tps saksi, pasangan calon nomor urut menang, bahwa saksi mengetahui pada hari pukul pak pan, membagi uang kepada keluarga para sebanyak rp. supaya memilih pasangan calon nomor urut bahwa tps menang pasangan calon nomor urut zaini bahwa saksi adalah koordinator saksi tingkat kecamatan nyantri) untuk pasangan calon nomor urut bahwa sekitar rumah saksi ada pemberian uang oleh pasangan yang menang, bahwa tps saksi yang menang pasangan calon nomor urut sundari bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk gondang: bahwa rekap gondang, tanggal februari tidak ada masalah, bahwa semua pasangan calon hadir pada rekap tersebut: bahwa kecamatan gondang, pasangan calon nomor urut menang, bahwa da diterima oleh saksi, bahwa saksi mendengar dari saksi pasangan bangsa bahwa pada tanggal januari ada pembagian uang sebanyak rp. seluruh wilayah kecamatan gondang, saksi tidak melapor baik kepada yang berwajib ataupun panas. primo subjektif bahwa saksi adalah ketua bpd tulungrejo, bahwa pada tanggal januari saksi berkeliling dengan kepala desa tulungrejo meninjau tps desa tulungrejo, pilkada lancar, bahwa ketika tps, saksi mengetahui dari para mencoblos bahwa mereka mendapat uang saku antara ribu sampai ribu dari pasangan calon nomor urut bahwa saksi tidak melapor panas, bahwa di6 tps yang menang pasangan calon nomor urut sri utami bahwa saksi memilih tps dusun mengklik, desa sendang, kecamatan sendang: bahwa pada tanggal januari ada pembagian uang pasar sendang dan saksi dapat uang juga sebanyak rp. dengan pesan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi menerima uang dari mas pri untuk mencoblos pasangan calon nomor urut gunawan indra wijaya bahwa saksi adalah relawan pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal januari rumah saksi, saksi mendapat informasi dari nenek saksi ibu timbul) bahwa ada tetangga yang membagikan uang namun nenek saksi menolak, bahwa pada tanggal januari ada orang masuk posko relawan bangsa, memaksa minta data saksi saksi namun kemudian diusir. agus subsidi bahwa saksi adalah relawan tim bangsa, bahwa saudara saksi bernama rudi mengatakan kepada saksi bahwa pada tanggal januari rumahnya, dia diberi uang sebanyak rp. agar memilih pasangan calon nomor urut bodi irawan bahwa saksi adalah pengurus dpd partai demokrat jawa timur, bahwa saksi bertugas membantu sosialisasi dan kampanye pasangan calon nomor urut bahwa pada akhir desember ketika saksi pulang sosialisasi pukul saksi mendapati kaca nano rumah cawabup nomor urut pecah: bahwa tanggal januari pagi, mobil operasional cawabup nomor urut agus sutrisno, pecah kaca tengah sebelah kanan oleh pelaku dengan menggunakan sepeda motor, bahwa saksi dan agus sutrisno telah melaporkan kejadian tersebut polres tulungagung namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. darul foton bahwa saksi adalah makelar both: bahwa dalam pilkada tulungagung tidak ada lawan untuk melakukan taruhan. max lau sisi bahwa saksi adalah pengurus dpp pdp: bahwa pembentukan kepengurusan pdp harus disetujui oleh pimpinan kolektif pusat, bahwa seseorang yang mendaftarkan calon kpu hanya berdasarkan nota dari ketua provinsi itu tidak sah, bahwa untuk penunjukan pimpinan tingkat kabupaten harus dari pusat (dpp), provinsi hanya mengusulkan, tapi tulungagung hanya didasarkan atas penunjukan seorang pimpinan provinsi: bahwa mekanisme dalam masalah tulungagung tidak sesuai dengan aturan, bahwa meskipun tidak melalui mekanisme, dpp tetap meng sk kan saudara langgeng, bahwa saksi tidak tahu terkait dengan kepengurusan, yang pada akhirnya ada pengurus yang mendaftarkan pasangan calon dan ada surat keputusan dari dpp pdp: bahwa saksi tidak tahu ada penetapan yang dibuat oleh dpp pdp mengenai pasangan calon yang harus diusulkan, bahwa saksi tidak tahu terkait verifikasi yang dilakukan kpu kepada dpp pdp mengenai keabsahan kepengurusan dan pencalonan dari pdp.dan tanggal februari pada pokoknya menguraikantulungagung tahun dilakukan pada tanggal januartulungagung nomor pts kpu kab bertanggal juniagustus tentang perubahan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tuluangungut 3j, bahwa berdasarkan berita acara nomor ba xi bertanggal november tentang penetapbukti t 4sebagai berikut: bakal pasangan calon bupati drs. isman dan wakil bupati ir. tatang suhartono, si., yang diusung oleh gabungan partai politik: partai demokrasi indonesia perjuangan dan partai kebangkitan bangsa, bakal pasangan calon bupati ir. bambang adhyaksa utomo dan wakil bupati anna luthfi, ag., si., yang diusung oleh gabungan partai politik: partai golongan karya golkar), partai amanat nasional pan), dan partai demokrat, bakal pasangan calon bupati muhammad aliyah, sh. dan wakil bupati drs. budi setijahadi, mm., yang diusung oleh gabungan partai politik: partai hati nurani rakyat hanura), partai gerakan indonesia raya gerindra), dan partai republikan, bakal pasangan calon bupati syari mulyo, dan wakil bupati drs. margot brown, mm., yang diusung oleh gabungan partai politik: partai kebangkitan nasional ulama pku), partai demokrasi pembaruan pdp), dan partai patriot, bahwa berdasarkan berita acara nomor ba xii ber(bukti dantulungagung tahun (bukti t 6j, sebagai berikut: nomor urut syari mulyo, dan drs. margot brown, mm, nomor urut muhammad aliyah, sh. dan drs. budi etihad, mm.: nomor urut drs. isman dan ir. tatang suhartono, si.: nomor urut ir. bambang adyaksa utomo dan anna luthfi, ag., si.nggal februari model db kwk.kpu) (bukti dantulungagung sebagai berikut: nomor urut syari mulyo, s.e. dan drs. margot brown, mm,: nomor urut muhammad aliyah, sh. dan drs. budi etihad, mm., dengan perolehan suara (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) atau (lima belas koma dua puluh persen): nomor urut drs. isman dan ir. tatang suhartono, si., dengan perolehan suara (delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh) atau (lima belas koma enam puluh lima persen): nomor urut ir. bambang adyyaksa utomo dan anna luthfi, ag., si., dengan perolehan suara (seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas) atau (dua puluh empat koma tujuh belastulungagung guo, memohon menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, yakni: syari mulyo, s.e. dan drs. margot brown, mm, sebagai pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten tulungagung untuk periode tahun(tulungagungabupaten tulungagungtulungagung pada tanggal januar. demikian halnya, terhadap penyelengaraan pemilukada kabupaten tulungagung tidak satupun terdapat rekomendasi panwaslukada kabupaten tulungagungtulungagung tahun telahtulungagung, dengan isu hukum: pencoblosan dilaksanakan pada saat masih ada gugatan tata usaha negara terhadapsebagaimana gugatan yang register pengadilan tata usaha negara surabaya nomor ptun. sby:cc.adanya dukungan dari bupati yang masih menjabat dalam memobilisasi dukungan kepada pasangan calon nomor urut adanya fitnah yang dilakukan pendukung pasangan calon nomor urut kepada pemohon: fr. banyak teror kepada pemohon dalam pelaksanaan pemilukada, bahwa sebagaimana disampaikan memohon muka, pemilukada kabupaten tulungagunguntuk mengajukan permohonan membatalk. untuk itu, memohon hendak mengemukakan fakta fakta atau menyampaikan keterangan sebagai bantahan yang membuktikan sebaliknya, sebagai berikut bawah ini, bahwa namun sebelum memberikan tanggapan terhadap isu isu hukum guo, memohon terlebih dahulu hendak memberikan tanggapan atas dalil pemohon yang menyatakan memohon tidak memberikan kepada pemohohun bertanggal februari (vide bukti dan memohon tidak mengeluarkan keputusan tentang penetapan hasil dan calon terpilih pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala kabupaten tulungagung tahun dan wakil bupati tulungagungkabupaten tulungagung dengan nomor urut yang memenuhi syarat 2a). bahwa peserta pemilukada kabupaten tulungagungadalah sebagai berikut: bahwa sama sekali(bukti t 10j tanggal februari (bukti melalui saksi pemohon yang bernama sdr. hasta ramadan (bukti bahwa proses rekapitulasi dan kejadian yang di,ukti t 13j. bahkan kegiatan rapat pleno tersebut juga diliput pelbagai media massa dan dipancarluaskan stasiun lokal (stv kediri, photo kediri, jtv kediri dan rajawali tv) dan live melalui radio swasta radio perkasa fm, radio josh fm, radio libur dan radio gugup rukun fm), bahwa lagipula, terkait dengan dalil permohonan mengenai tidak diberikannya turunan berita acara disebagai tindaklanjut dari terbitnya berita acara guo, memohon sesuai tugas dan kewajibannya kemudian menerbitkan surat keputusanvide bukti dan surat keputusandivide bukti dengan demikian, sama sekali tidak benar memohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh pemohon guo, bahwa terhadap isu hukum yang pertama dimaksud guo, sama sekali tidak benar memohon bermaksud tidak menghormati hukum, karena tetap melaksanakan pemungutan suara sesuai tahapan meskipun terdapat gugatan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh pemohon guo, bahwa memohon (bukti t 14j,(vide bukti t 6j,gugatan perkara nomor ptun. sby.,, (bukti t 15j, faktanya pula, penggugat berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh memohon terhadap dukungan syarat bakal pasangan calon perorangan memang tidak memenuhi syarat jumlah paling sedikit (minimal)sebagaimana keputusan memohon nomor pts kpu kab tanggal juli tentang jumlah paling sedikitbukti t 16j, yakni jumlah persyaratan paling sedikit dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah (tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan) orang jiwa yang harus tersebar lebih persen kecamatan kabupaten tulungagung (paling sedikit kecamatan), bahwa pada waktu pendaftaran, penggugat, yakni bakal pasa ngan calon perseorangan atas nama bangun haryanto dan drs. seniman efendi, mengajukan nama orang pendukung. namun berdasarkan hasil verifikasi dari pps, yang kemudian diteliti dan rekapitulasi oleh ppk, yang selanjutnya diteliti dan rekapitulasi memohon, ternyata dari nama orang pendukung tersebut, yang memenuhi syarat hanya orang. sesuai ketentuan yang berlaku, memohon kemudian memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menambah jumlah pendukung untuk memenuhi persyaratan minimal orang jiwa, dengan ketentuan menyerahkan paling sedikit (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan sebagaimana ditentukan dalam hurufkemudian penggugat menyetorkan nama orang pendukung lagi. setelah diverifikasi, ternyata jumlah pendukung yang memenuhi syarat hanya orang. sehingga hasil rekapitulasi total jumlah pendukung para penggugat adalah (dua puluh tujuh ribu enam ratus empat) jiwa orang. dengan demikian penggugat tidak memenuhi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, sebagaimand(bukti tidak ada rekomendasi dari panwaslukada kabupaten tulungagung, berdasarkan pertimbangan pertimbangan guo memohon tetap melaksanakan pemungutan suara pada tanggal januari sebagaimana tahapan yang telah ditetapkan.esien dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilukada apabila tanpa dasar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kemudian menunda tahapan pemilukada. bahkan memohon dapat pula dinilai tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilukada kabupaten tulungagung tahun karenanya beralasan menurut hukum apabila memohon tetap melangsungkan pemungutan suara meskipun terdapat gugatan yang dimaksud guo, bahwa sama sekali tidak benar memohon telah merahasiakan gugatan perkara nomor ptun. sby divide bukti t 15j, sebagaimana didalilkan pemohon. dalam berbagai kesempatan, baik melalui rapat atau pertemuan pertemuan yang melibatkan panwaslukad. bahkan warga tulungagung secara luas juga mengetahui adanya gugatan guo, mengingat adanya gugatan guo diberitakan secara luas oleh berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. bahkan mengenai adanya gugatan guo harian radar tulungagung grup jawa pos) menjadikannya sebagai headline melalui pemberitaan tanggal november (bukti dan tanggal november (bukti t 20j. oleh karena itu merupakan hal yang mustahil apabila pemohon dan atau tim kampanyenya tim suksesnya) tidak mengetahui tentang gugatan guo, bahwa berdasarkan fakta guo saja telah terbukti bahwa dalil pemohon guo sama sekali tidak beralasan menurut hukum. terlebih lagi, mengingat objek gugatan guo adalah mengenai surat keputusan memohondivide bukti t 6j, yakni tentang nomor urut pasangan calon peserta pemilukada kabupaten tulungagung tahun maka pengadilan tata usaha negara surabaya memeriksa gugatan guo juga memanggil semua pihak yang terkait (para pasangan calon), sebagaimana surat panggilan ke nomor ptun. sby., bertanggal januari yang ditujukan kepada pasangan calon nomor urut (bukti t 21j, bahwa dalil permohonan mengenai hal ini menurut pendapat memohon menunjukkan sikap inkonsistensi pemohon. sebab, ketika gugatan perkara nomor ptun. sby. diperiksa pengadilan tata usaha negara surabaya, memohon dalam beberapa kesempatan juga memberitahukannya kepada pemohon. akan tetapi pemohon mengabaikannya. boleh jadi sikap abai pemohon dimaksud disebabkan karena pertimbangan logis bahwa gugatan penggugat guo tidak akan dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara surabaya mengingat memohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon perseorangan tersebut dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa berdasarkan fakta fakta guo, maka sikap dan tindakan memohon tetap melaksanakan pemungutan suara sesuai tahapan meskipun terdapat gugatan sebagaimana dalam perkara nomor ptun. sby., adalah benar dan beralasan menurut hukum: bahwa terhadap isu hukum kedua, yakni,retai republika yang diserahkan pada waktu itu tidak asli, mengingat surat keputusan perubahan kepengurusan partai republikadrs. bambang agus setyo, mm.m. pd., namun kedatangannya yang terakhir,sh.e. dan wakil bupati drs. margot brown, mm., yang diusung oleh gabungan partai politk, yakni partakabupaten partai demokrasi pembaruan pdp)partai demokrasi pembaruan tulungagung,(bukt (bukti t 23j,bakal calon bupati dari partai demokrasi pembaruan kabupaten tulungagung (bukti t 24j, (bukti t 25jbarik (bukti t 27j jakarta. kantor pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan memohon be.imur anak junaidi, se.mm.).(vide bukti t 24j. hal mana sebagai(bukti bahwa berdasarkan fakta fakta guo, maka sama sekali tidak benar bahwa penetapan pasangan calon nomor urut cacat hukum, karena pada faktanya memohon tidak melakukan hal yang dituduhkan dimaksud tersebut, mengingat pada saat melakukan verifikasi faktual guo dalam pengawasan langsung orang panwaslukada kabupaten tulungagung tersebut atas: bahwa terhadap isu hukum ketiga, yaknitulungagungcalonyaterlapornya adalah tim pasangan calon nomor urut pemohon), yang kemudian oleh bawaslu kecamatan sumbergempol, kabupaten tulungagung diteruskan gakkumdu, sebagaimana tanda terima pada hari kamis, januari beserta berkas perkaranya (bukti t 29j: name mera serangan gaon bahwa permohonan pemohon adalah permohonan keberatan terhadap(bukti yang diajukan oleh pasangan calon peserta pemilukada kabupaten tulungagung tahuterah yang bersangkutan. bahwa memohon telah membuatita acara rekapitulasi model db kwk.kpu) (vide bukti pada hari rabu tanggal februari bahwa dengan demikian, batas waktu februari jumat februari dan senin februari karena sabtu februari dan minggu februari merupakan hari libur bukan hari kerja. putusanood non, maka hal tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung: bahwa terhadap isu hukum keempat, yakni adanya dukungan bupati yang masih menjabat dalam memobilisasi dukungan kepada pasangan calon nomor urut bahwa guna mencegah keterlibatan pns) direktur bumi, (iv) camat, se(bukti t 30tulungagung agar menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tulungagung tahun (bukti bahwa mengenai sms yang dikirimkan kepada pns atau guru yang isinya satu hati satu tekad. mohon pilihannya pada kami nomor santo , memohon menilai selain substansinya tidak dapat diukur signifikansi pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon, juga tidak dapat dipertanggungjawabkanmemohon patut dikesampingkan, bahwa terhadap isu hukum kelima, yakni adanya fitnah yang dilakukan pendukung pasangan calon nomor urut kepada pemohon. tanpa bermaksud membela kepentingan pihak terkait, memohon menilai atau berpendapat seandainya hal itu benar pada kenyataannya, good non, maka hal itu masuk dalam ranah hukum pidana, yang karenanya bukan merupakan yurisdiksi mahkamah. untuk itu dalil pemohon guo mohon dikesampingkan: bahwa terhadap isu hukum keenam, yakni banyak teror kepada pemohon dalam pelaksanaan pemilukada. terhadap isu hukum ini memohon meragukan kebenarannya, karena seandainya benar telah terjadi teror tersebut, gun non, maka seharusnya pemohon melaporkan kejadian guo kepada pihak kepolisian, sehingga dapat diharapkan dapat diketahui pelakunya, sehingga dapat diketahui motifnya, apakah ada hubungannya dengan pemilukada ataukah tidak. lagipula faktanya, teror guoumum bupati dan wakil bupati kabupaten tulungagung tahuntulungagungtulungagungtulungagungagustus tentang perubahanberita acara nomor ba xi1 tanggal november perihal rapat pleno penetapan nama nama bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu bupati dan wakil bupati tulungagung tahun bukti fotokopi berita acara nomor ba xii tulungagungtulungagung tahun tanggal februari model db kwk.kpu),tanda terima keputusan kpu kabupaten tulungagung nomor pts kpu kabsurat tim pemenangan bangsa' tanggal februari nomor bangsa perihal pergantian personil tim saksi kpud tulungagung, bukti fotokopi daftar hadir para undangan pada saat rapatputusan perkara nomor g6 ptun. sby. yang dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara surabaya: bukti fotokopi surat gugatan kepada bangun haryanto dan drs. seniman effendi, dalam perkara nomor ptun.sby, bukti fotokopi surat keputusan memohon nomor pts kpu kabkpu siap hadapi gugatan bangun ,sidang gugatan bangun ditunda , bukti fotokopi surat panggilan ke nomor ptun. sby yang ditujukan kepada pasangan calon syari mulyono, dan margot brown, untuk menghadiri sidang ptun surabaya dalam perkara nomor g6 ptun.sby: bukti fotokopi surat permohonan rekomendasi dari pimpinan kolektif kabupaten partai demokrasi pembah: bukti fotokopi surat pencalonan model b kwk.kpu partai politik) nomor gab sm x bertanggal oktober yang ditandatangani olehharuanbuktiukti t 28a: fotokopi surat dewan presidium cabang partai republika nusantara kabupaten tulungagung nomor dpc rep ta x perihal data parpol: bukti t 28b: fotokopi surat keputusan dewan presidium daerah partai republika provinsi jawa timur nomor dpd rep sk jtm x tentang susunan pengurus dewan presidium cabang partai republika kabupaten tulungagung periode bukti t 28cde:harian dewan pimpinan pusat partai kedaulatan, bukti t 28ffotokopi laporan dan rekomendasi panwaslukada kabupaten tulungagung terkait adanya dugaan money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pemohon): bukti fotokopida daerah, bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung nomor kpu kab yang ditujukan kepada ketua dan anggota ppk se kabupaten tulungagung, perihal himbauan netralitas ppk, pps, dan kpps dalam pemilukada tulungagung tahun menimbang bahwa pihak terkait pasangan calon atas nama, syari mulyo, s.e. dan drs. margot brown, m.m. mengajukan tanggapan tertulis bertanggal februari yang diserahkan persidangan mahkamah pada hari jumat tanggal februari yang pokoknya menguraikan sebagai berikut: ilpermohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon guo atas diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada mahkamah konstitusi pada hari senin, tanggal februari sehingga dengan demikian permohonan guo masih dalam sebelum pemohon menguraikan dalil dalil pemohon mengenai pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten tulungagung pemohon sampaikan bahwa memohon telah sengaja melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajibannya memberikan hak hak pemohon untuk mendapatkan dokumen yang bersifat sangat penting terkait dengan pelaksanaan pemilukada kabupaten tulungagung yang pada pokoknya bahwa kpu kabupaten memohon) wajib memberikan salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi pasangan calon. berdasarkan ketentuan tersebut, memohon merupakan pihak yang dilekati dengan kewajiban (duty holder) dan saksi pasangan calon merupakan pemegang hak (right holder). namun kenyataannya, saksi pasangan calon nomor urut (saksi pemohon) yang hadir dalam rekapitulasi namun menolak membubuhkan tanda tangan, tidak diberikan salinan berita acara berikut sertifikat rekapitulasi penghitungan. bahkan, saksi pemohon yang meminta berita acara dan sertifikat rekapitulasi yang menjadi haknya, ditolak dengan alasan yang diberi berita acara hanya yang mau tanda tangan sedangkan saksi tidak bersedia tanda tangan. bahwa memohon juga tidak membuat penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksudatau setidak tidaknya, memohon tidak mau menyerahkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilukada kabupaten tulungagung kepada pemohon sampai dengan didaftarkannya permohonan iniulungagutulungagungtulungagungtulungagungmbatalkan (seharusnya menyatakan batal dan atau tidak mengikat secara hukum)berita acara rekapitulasi model db kwk.kpu) tertanggal februari mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati tulungagung s.h. dan drs. budi setuihadi, m.m.: drs. isman dan ir. tatang suhartono, si.: ir. bambang adhiyaksa utomo dan anna luthfi, ag., m.si.,?m tulungagung guna kepentingan pemenangan pemohon dalam pemilukada kabupaten tulungaguulungaguulungagupu kabupaten tulungagungtulungagungungutan suara ppstulungagung tahun ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung olehdan peristiwtabel perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati tulungagung pss mamapasangan gaon dmtanuaa| penentuan bahwa pelaksanaan pemilukada kabupaten tulungagungaraan pemilukada yang termuat dalam undang undang dasar negara republik indonesia,tulungagungtulungagungulungagung memohon model db kwk, db1 kwk, db2 kwk berikut lampiran laporannya) tidak pernah ditpemohon yang secara sepihak diklaim oleh pemohon telah tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilukada cast pihak terkait, dan sebaliknya: premis sepihak tanpa dasar berupa kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait melalui, khusus terkait persyaratan administrasi pasangan calon, pemohontulungagutulungagung maupun pada tingkat kabupaten dalam lingkup kecamatan se kabupaten tulungagungfebruariadahal secara jelas pemohon telah mengakui sendiri dalam permohonannya pada halaman bahwa perolehan suara pihak terkait jauh melebihi perolehan suara pemohon, sebagaimana terlihat dalam tabel bawah ini: urut pasangan calon suara margot brown, drs. budi etihad, suhartono, anna luthfi, ag.,tulungagungtulungagung tahun keadaan mana semakin diperparah mana dalam materi permohonannya sebagaimana ternyata dalam poin hingga poin halaman hingga halamantulungagung tahun bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tulungagung tahun diikuti oleh pasangan calon sebagaiman), masing masing atas nama: nonorurat nama pasangan gaon luthfi, ag., bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari kamis, januari yang diikuti seluruh pasangan calon dan dihadiri oleh seluruh saksi saksi dari keempatse kabupaten tulungagungtulungagutulungagung tahun yakni kecamatan dalam lingkup kabupaten tulungagung (vide bukti pt s.d bukti pt sebagaimana diuraikan bawah ini: kecamatandpihak s.h tatang terkait dan suharto drs. budi si. setijahadi tan kec kedungwilut subaru a79 kesambi gandong bulus ngeles soko sukoharjo |s5o0 ringgit suruhanlor bandung merayu senator doom daan dom daan pesdukoyolangoyolangpajak. kidul sanggahan gunungkidul boyolangu nganti kendal bulu bono warung moyo. ketan pajak lor karangrejo kepuh |59g tanjung sari serut beji ' sobontoro gedangsewu totaoyolangrmycc. kecamatan kalidawilidawirdan ir. pihak aliyah, terkait s.h tatang suharto dan o.m.si drs. budi ten setijahadi karikatur rejosari sukorejo kalidawir |se7 karangtalu |9se banyuurip winong |soe joho pakistani jabon tunggang salakkembang gubahan domain tanjung letak pagerlidawikhairul hid telah menandatangani berita acara dan menyatakan nihil dalam dokumen db kwk (formulir keberatan). (vide bukti pt kecamatan kararangrea mariya dan ir. terkait s.h tatang suharto dan o.m.si drs. budi ten setijahadi (a4. bungur |49g |sog babadan sukowono |9o7 season |19g sukowidodo tanjungsari gedangan sukodono karangrejo sukorejo a1. muncul jeli tulungrejo (s4 ojo oma daan jago jasraulungagung yang meliputi wilayah kecamatan, yaitu: kecamatan tulungagung, kecamatan kedungwaru:: kecamatan pucanglaban, kecamatan tanggunggunung, kecamatan campurdarat, kecamatan paket: kecamatan bandung, kecamatan basuki: oo. kecamatan gondang: kecamatan kauman, kecamatan pagerwojo, kecamatan karang rejo: kecamatan sendangulung agung tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar daruber dan adil sehingga hasil dari pemilukada yang berasal dari proses yang cacat hukum tersebut sudah semestinya dibatalkan demi keadilan dan penegakan hukum: bahwa, pelanggaran dan kecurangan dimaksud telah direncanakan terlebih dahulu, dan dapat diuraikan sebagai berikut: saksi pemohon yakni samarkaumumten setijahadi kauman pasangan wonosari jatimulyo balerejo karangan bayaran sidorejo kalangbret dates panggungrejo wonorejo batangsarumusing halimkekehak hibah, dan ir. terkait s.h tatang suharto dan o.m.si drs. budi setijahadi sambutan bono sukanya duet tamban |4ae7 gerbong solo oo jombang paket suluh m1. pecuk bangunmulyo baseman sana bangunnya 7ar france gebang gesekan gumpalan ojo |oscars pora pakeafarentangentangtengger ' e panjerejo karang tugu a78 sukorejo banjarese jatirogo panen sumber blimbing rentang pakisrejo tegalrejo ariojedi bantaran tenggentangtulungagulungagbagi desa kotoran desa jepun karangsari lan kepatihan tag bisa god one kos kedungsoko desa tertua panggungrejo kutoanyar desa tahanan dalem desa sembung |row jos (row jawa jaulungaghfudrunununkarangaono len karangsono desa samir desa sukorejo desa kacangan desa balesono desa nemngansan len pen desa sumberingin kidul desa ' ?)!e dang dan kulon wetan desa gilang kaliwungu desa kalangan desa runut desa kulon bis purworejo bea kemasan benteng len pulotondo desa pulounurei purnomcampurdcampurdarakao gentong desa sawo kan ken gedangan desa gamping desa nemmpuarat desa wates desa pelem desa pojok tanggung kota ' |amm84campurdofaeedesa kedok desa lutung desa talang desa sosok desa dono desa tugu desa picisan desa iigamangan tlp desa sendang desa nglurup desa gegerehadi prayitngogokendal desa tawing desa gondosuli desa dukuh desa selatan desa macanbang desa keping desa rejosari desa bendo desa ngrendeng desa gondang desa bendungan desa wonorejo desa sidem desa sidomulyo desa blends desa mojoarum desa tiupan desa arakan desa wonokromgosundarnyantrnyantrir. bal muhammad drs. bambang aliyah, isman adhiyaksa drs. s.h. utomo margot. ir. budi tatang anna setijahadi, suharto luthfi, png m.m. o,m. si. ag, anak pemohon) terkait) desa paket pucunglor desa sikatan desa padangan desa loemggisan sogokan tlp mendasari desa nyantri desa pulerejo dasar: sani mika moe mas das rejo domotosgng tlp mojoagung desa patokan aman banjarsari desa pojok bnnyantri kwk kpu), pelanggaran pada proses tahapan mengenai penetapan pasangan calon bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis dilakukan melalui rekayasa dalam penetapan pasangan calon nomor urut yang cacat hukum, karena adanya rekayasa (pemalsuan) dukungan partai pengusung, yakni dukungan dari partai demokrasi pembaruan pdp). bahwa pasangan calon nomor urut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tulungagung salah satunya dengan dukungan dari partai demokrasi pembaruan sebagaimanasesuai ketentuan peraturan perundang undangan, syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah adalah kursi atau 15y6 suara. cast pilkada tulungagung, dengan jumlah anggota dprd sebanyak kursi, maka dibutuhkan syarat minimum kursi (dibulatkan menjadi kursi) untuk dapat mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. bahwa dukungan dari partai politik untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilu kada tulungagung adalah sebagai berikut: jumlah kursi nama pasangan dan dprd nomor urut partai pengusung kabupaten tulungagung syari mulyo, dan drs harta kebangkitan nasional ulama margot brown, partai demokrasi pasangan calon nomor urut pembaruan partai patriot kursi partai hati nurani muhammad aliyah, s.h. dan rakyat drs. budi setijahadi, partai gerakan kursi pasangan calon nomor urut indonesia raya partai republikan partai demokrasi drs. isman dan ir. tatang indonesia perjuangan suhartono, kursi partai kebangkitan pasangan calon nomor urut bangsa partai golongan karya ir. bambang adhyaksa utomo partai amanat nasional kursi dan anna luthfi, ag, partai demokratatang a.w.tanggunggunanggunggunranagunggunng tanggunggunung desa ngelo desa tenggarejo janasunanaso jengglungharjo desa keesokan desa ngelo a87 desa pakisrejo 00m pom poanggunggunurashado. kecamatan kedungwaredungwarir. s.e muhammad drs. bambang aliyah, isman adhiyaksa drs. s.h. utomo tapa ir. brown budi tatang anna m.m setijahadi, suharto luthfi, pihak m.m. si. ag, terkait) elemen) letosotangang len plosokandang agusan tunggulsari desa ringinpitu desa loderesan desa pulosari desa bangtan desa boro desa tapan desa kejagung desa penjara pem desa pandaan desa keraton desa karangsari desa mangunsari dea winong desa makan desa simo desa mendingan desa gudang oom jaan jaco ono jawedungwarlayanumbergempolumbergempolsambidoplang desa wonorejo desa sambijajar desa junjung |5se |4og |so7 kulon bendiljati wetan sambirobyong jam jus jom fara fumbergempoimam sapi'a. kecamatan basuksukpihak aliyah, terkait s.h tatang suharto dan o.m.si drs. budi ten setijahadi before rara sedayu gunung tanggul terus buat welahan tanggul kandung pen kroto bagus rejeko budi santosogerwogerwopihak aliyah, terkait s.h tatang suharto dan drs. budi setijahadi wonorejo | kedung cangkring pulosari (as segala |95o samar |68g ' ' senior |62z pagerwojo |e7 jag ao ingin bow bni gondang gunubuducanglabucanglabgemar s.h tatang dan suharto drs. budi si. setijahadi a j pemain toa jas kl. gentong banding pg.uni gemuk sb.dadap sb.benditik sulistiatulungagung dilaksanakan pada tanggal hari rabu tanggal februari yang selanjutnya dituangkan dalam(vide bukti pt ), dengan mendasarkan pada:(vide bukti pt )vide bukti ): danyari mulyo, s.e. dan drs. meatnyanaromo muhammad aliyah, s.h. yengortsamatam drs. isman dan ir. tatang mmm ir. bambang adhyaksa utomo dan anna luthfi, ag., sumber: model db kwk.kpu (sembilan belas)ulungagung oleh memohon (in cast kpu kabupaten tulungagutulungagung tahun pengawas pemilihan umum kabupaten tulungagutulungagung tahun tingkat komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung pada tanggal februariulungagung), tulungagungtulungagung
penahasil rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota jawa timur terkait besaran biaya diklat prajabatan calon pegawai negeri sipil kategori dan kategori golongan ii, dan ikasuaian tarif. ketentuan angka romawi huruf angka lampiran peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tentang penyesuaian tarifnyesuaian tarif retribusi daerah ditambah (satu) huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: diklat pra jabatan dan golongan ii, dan iii sebesar rp2madiun provinsi jawa timur dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa timur, menimbang bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan hukum kerumahsakitan, perlu mengatur kembali tata kelola rumah sakit umum daerah dr. boediono madiudaerah provinsi jawa timur nomor tahun tentang struktur dan organisasi rumah sakit umum daerah provinsi jawa timur, peraturan gubernaerah dr. boediono madiun provinsi jawa timur, peraturanblue) rumah sakitdaerah provinsi jawa timur. peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tentang dewan pengawas rumah sakit provinsi jawa timur. memutuskan: menetapkan peraturan gubernur tentang tata kelola rumah sakit umum daerah dr. boediono madiurumah sakit adalah rumah sakit umum daerah dr. boediono madiun provinsi jawaediono madiun. tatadireksiblue rumah sakit yang selanjutnya disebut direksiwakil direkturrencana strategi bisnis yang selanjutnya disingkat rsb adalah dokumen yang berisi rencana strategi bisnis lima tahunan blue atau dapat dikatakan sebagai acuan rencana jangka panjangperawatan adalah tenaga perawat dan bidan yang bekerja memberikan pelayanan kepada pasien baik secara langsung maupun tidak langsung. instalasi pelayanan adalah unit kerja yang menyelenggarakan upayayang bertugas membantu direktur dalam menetapkan tata kelola klinis medical staf laws) menuju good clinical governancefarmasi dan terapi adalah perangkat rumah sakit yang bertugas membantu direktur dalam mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat rumah sakit. komite komite pencegahan dan pengendalian infeksi adalah perangkat rumah sakit yang bertugas membantu direktur dalam menyusun kebijakan dan program pencegahan dan pengendalian infeksi. komite etik penelitian adalah perangkat rumah sakit yang bertugas membantu direktur dalam mengelola data dan isu etik terbaru dan relevan dengan penelitian kesehatan termasuk pusakanya komite pengendalian resistensi antimikroba adalah perangkat rumah sakit yang bertugas membantu direktur dalam menyusun kebijakan tentang pemakaian antibiotika rasional. komite etika dan hukum adalah perangkat rumah sakit yang bertugas membantu direktur dalam menerima dan menginventaris masalah pengaduan tentang pelanggaran etik yang terjadi rumah sakit umum daerah dr. boediono madiun serta mengawasi pelaksanaan etik profesi rumah sakit. komite koordinasi pendidikan adalah perangkat rumah sakit yang bertugas membantu direktur dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan program pendidikan klinik dokter muda rumah sakit umum daerah dr. boediono madiun. komite mutu dan keselamatan pasien adalah perangkat rumah sakit yang bertugas membantu direktur dalam menyusun kebijakan dan program tentang mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. komite penapisan teknologi kesehatan adalah perangkat rumah sakit yang bertugas membantu direktur dalam menyusun regulasi dan mengkoordinasikan kegiatan penapisan teknologi medik dan obat obatan trial. komite keselamatan dan kesehatan kerja adalah perangkat rumah sakit yang bertugas membantu direktur dalam menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja k3). satuanrumah sakit( corporate laws).strukturrofil rumah sakit bagian kesatu visi, misi, dan tujuan strategispilihan utama seluruh lapisan masyarakat dan rumah sakit pendidikan yang unggul . dalam upaya mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada rumah sakit mempunyai misi meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan yang profesional dan bermutu serta berorientasi pada kepuasan seluruh lapisan mayarakat, dan menyelenggarakan rumah sakit pendidikan dan mengembangkan budaya ilmiah bidang kedokteran dan perumahskipelayanan publik rumah sakit agar lebih aman, rasional, efisien, efektif dan nyaman bagi para pelanggannya, terpadu dengan pelayanan rujukan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan sumber daya manusia kesehatanperubahan misi sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh direktur kepada gubernur dan ditetapkan dalam peraturan gubernuridentitas,gian kedua motto dan nilai nilai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit menerapkan motto kepuasan adalah senyum'komitmen, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, dan kepedulianuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada rumah sakit: penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, dan pelaksanaan tugassi rumah sakitwewenang serta melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala, paling sedikit setahun sekali, menetapkan struktur organisasi rumah sakit, menetapkanngevaluasipenyelenggara, il.emerintah provinsidan bersifat independen. dewan dewan pengawas berjumlah (lima) orang, (satu) orang diangkat sebagai ketua dan (empat) orang ditetapkan sebagai, kewajiban dan fungsidirewenang memberikan persetujuan dan mengawasi serta memberikan saran dalam pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan pelaksanaan program peningkatan kegiatan pendidikan profesional kesehatan dan penelitian rumah sakit. dewan pengawas berkewajiban: memberikan pendapat dan saran kepada direksi mengenai rencana strategis bisnis rsb) dan rencana belanja anggaran rba) dan melaporkan kepada gubernurmbuat laporan kinerja dewan pengawas kepada gubernur. laporan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara berkala (dua) kali dalam satu tahun dan sewaktu waktu apabila diperlukan. dewan pengawas berfungsi mewakili gubernur (governing body) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan. pembinaan dan pengawasan non teknis sebagaimana dimaksud pada berupa pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administratif rumah sakit dalam lingkup kebijakan strategis dan kebijakan yang bersifat umum. dewan pengawas memberikan persetujuan tentang visi dan misi rumah sakit, rsb dan rba. dewan pengawas melakukan pembinaan pengawasan terhadap pengelolaan blue yang dilakukan oleh direksi mengenai pelaksanaan rsb dan rbabagian ketiga keanggotaan keanggotaan dewan pengawas terdiri dari unsur pemerintah provinsi, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan dan tokoh masyarakat. unsur pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh gubernur yang berasal dari pejabat perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pengelola keuangan. unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan. unsur unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernuranggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh gubernur. keanggotaan dewan pengawas, berakhir karena: konflikgubernur. bagian kelimadan mengkoordinir pemenuhan kebutuhan data untuk pelapordirektur dapat membentuk sekretariat dewan pengawas. bagian keenamdpa. bab direksi bagian kesatu susunan susunan direksi rumah sakit umum daerah dr. boediono madiun, terdiri atas direktur, wakil direktur umum dan keuangan, wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan, dan wakil direktur penunjang medik, pendidikan dan penelitian. direktur sebagaimana dimaksud pada hurufwakil direktur sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf bertanggungjawab kepada direktur sesuai bidang tanggung jawab masing masing. susunan direksidireksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. bagian kedua pengangkatan pengangkatan dalam jabatan dan penempatan direksidireksi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. bagian ketiga persyaratan paragraf direktur pendidikan dokter atau dokter gigi strata s2) atau setara s2, integritas, kepemimpinan dan pengalaman bidang perumahsakitan. telahparagraf wakil direktur umum dan keuangan syarat untuk dapat diangkat menjadi wakil direktur umum dan keuanganumah sakit, keuangan dan atau akuntansi, telah mengikuti pelatihan dibidangnya.wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan syarat untuk dapat diangkat menjadi wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan adalah: seorang tenaga medis atau tenaga medis diutamakan dokter spesialis, yang memenuhi kriteria keahlian, kemampuan dalam manajemen rumah sakit, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang pengalaman lingkup pelayanan medik dan pelayanan keperawatan, dan pelayananwakil direktur penunjang medik, pendidikan dan penelitian syarat untuk dapat diangkat menjadi wakil direktur penunjang medik, pendidikan dan penelitian adalah: seorang tenaga medis atau sarjana non medik lainnya bidangunjang pelayanan, telah mengikuti pelatihan bidangnya, berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan penunjang pelayanan yang profesional, mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi lingkup penunjang pelayanan, mampu melaksanakan perbuatan hukum, berstatusbagian keempat uraian tugas, kewajiban dan fungsi paragraf direktur, menerapkan budaya keselamatan dan berperilaku yang aman. direktur berkewajiban melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan termasuk program peningkatan mutu dan keselamatan pasien kepada gubernur setiap tahunindaklanjuti semua laporan dari hasildalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada dan direktur bertanggung jawab untuk mengetahui dan memahami semua peraturan perundangan terkait dengan rumah sakit, kebenaran kebijakan rumah sakit, kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundangan,untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada wakil direktur umum dan keuangan, mempunyai fungsi: mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan ketatausahaan, perencanaan program dan evaluasi, keuangan dan instalasi bawah koordinatnya, perencanaan dan pengembangan ketatausahaan, perencanaan program dan evaluasi, keuangan dan instalasi bawah koordinatnya, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan, perencanaan program dan evaluasi, keuangan dan instalasi bawah koordinatnya, pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggarapengawasan, pengendalian dan mengkoordinas, membawahi bagian tata usaha, bagian perencanaan program dan evakuasi, dan bagian keuangan dan akuntansi. masing masing bagian dipimpin oleh kepala bagian yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur. bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas sub bagian umum rumah tangga, hukum, humas dan pemasaran, sub bagian kepegawaian, dan sub bagian sub bagian perlengkaprencanaan program dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas sub bagian penyusunan program dan anggaran, uangan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas sub bagian verifikasi dan akuntansi, sub bagian perbendaharaan, dan sub bagian penerimaan pendapat: mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan pelayanan medik, keperawatan dan instalasi bawah koordinatnya, perencanaan perencanaan dan pengembangan pelayanan medik, keperawatan dan instalasi bawah koordinatnya, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan dan instalasi bawah koordinatnya, pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan instalasi bawah koordinatnya, pengevaluasian terhadap kegiatan pelayanan medikk, keperawat, membawahi bidang pelayanan medik, dan bidang keperawatwakil direktur. bidang pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas seksi rawat inap, dan seksi rawat jalkeperawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas seksi asuhan dan mutu keperawatan, dan seksi pengembangan dan monitoring evaluasi pelayanan keperawatan. masing masingparagraf wakil direktur penunjang medik, pendidikan dan penelitian wakil direktur penunjang medik, pendidikan dan penelitian,medik dan pendidikan penelitiannunjang medik, pendidikan dan penelitian, mempunyai fungsi mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan penunjang medik dan pendidikan penelitian serta instalasi bawah koordinatnya, perencanaan dan pengembangan pelayanan penunjang medik dan pendidikan penelitian serta instalasi bawah koordinatnya, cc. mengkoordinasikan pelaksanmbinaan terhadap penyelenggarevaluasi terhadapngawasan, pengendalian dan mengkoordinasiknunjang medik, pendidikan dan penelitian, membawahi: bidang penunjang medik, dan bidang pendidikan dan penelitidik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas seksi pengembangan fasilitas medik dan keperawatan, seksi monitoring dan evaluasi fasilitas medik dan keperawatan, dan seksi rekampendidikan dan penelitian, terdiri atas seksi pendidikan dan pelatihan: dan seksi penelitian dan pengembangpemberhentian direktur dan wakil direktur dapat diberhentikan karenamemiliki keterbatasan fisik dan psikis yang permanen sehingga dapat menghalangi tugasnya, melanggarnam rapat rapat rapat direksi diselenggarakan untuk mendukung rencana atau membicarakan hal hal yang berhubungan dengan kegiatan rumah sakit sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban. rapat direksi sebagaimana dimaksud pada terdiri ataskoordinasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan kedokteran rumah sakit,si dan para wakil direktur. dalam hal rapat pimpinan bersifat khusus, direksi dapat mengundang pejabat eselon iii terkait,isalah risalah nobulan dalam setiap penyelenggaraan rapat pimpinan menjadi tanggung jawab sekretaris pimpinan,b organisasi pelaksana bagian kesatu rumah sakit. pembentukansebagaimana dimaksud pada bertanggung nyampaikan laporan kinerja kepada direktur melalui wakil direktur paling sedikit (satu) tahun sekalidan gedung sebagaimana dimaksud padbagian kedua bagian kedua staf fungsional staf fungsional terdiri dari: staf medik fungsional smf)ketentuan lebih lanjut mengenai staf fungsional diatur oleh direktur. bab vii bab vii organisasi pendukung bagian kesatu komite komite merupakansi dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. pembentukan komite rumah sakit sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit yang terdiri daripenelitianutu dan keselamatan pasien, j . komite penapisan teknologi kesehatan health technology assessment), dan komite keselamatan dan kesehatan kerjatiap tiap komite sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditetapkan oleh direktur. seluruh laporan komite ditujukan kepada direktur. setiap, melaksanakan pembinaan dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan. dalam melaksanakan tugas komite dapat membentuk sub komite yang merupakan kelompok kerja yang ditetapkan dengan keputusan direktur. ketua dan anggota komite diangkat dan diberhentikan oleh direktur untuk masajabatan (tiga) tahun. ketua komite dapat diangkat kembali untuk periode berikutnyadan atau adanya kebijakan dari pemilik rumah sakit,paragraf komite medik komite medik sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas meningkatkan profesionalisme staf medik rumah sakit, memelihara memelihara mutu profesi staf medik, dan cc., memelihara mutu profesi tenaga keperawatan, dan cc. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga keperawatan. paragraf komite farmasi dan terapi komite komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan tugas sebagai berikutcc. mengembangkan standartasikan penatalaksanaan reaksi obat yang rasional, mengkparagraf paragraf komite pencegahan dan pengendalian infeksi komite pencegahan dan pengendalian infeksi ppi) sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan tugas sebagai berikut menyusun kebijakan dan program ppi, melaksanakan sosialisasi kebijakan ppi rumah sakit kepada petugas kesehatan rumah sakit, membuat infection control risk assessment ica), mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi, membuat kurva epidemik dan area yang terpapar, menyusun hipotesa mengenai sumber infeksi dan cara penularan, menyusun rencana diklat tentang ppi bagi petugas kesehatan rumah sakitmberikan usulan kepada direktur tentang kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi, mengkaji penderita terinfeksi dan perkembangan faktor risiko potensial, il. melakukan investigasi outbreak kejadian luar biasa klb): menerima laporan dari kelompok komite dan membuat laporan kepada direktur, dan mengevaluasi pelaksanaan program ppi. paragraf komite etik penelitian komite etik penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan tugas sebagai berikut mengelola data dan isu etik terbaru dan relevan dengan penelitian kesehatan termasuk pusakanya, melakukan melaksanakan tugas secara independen dan menjaga kerahasiaan dokumen etik penelitian, melakukan sosialisasi pedoman penelitan kesehatan yang baik rumah sakit: melakukan kajian aspek etik protokol penelitian kesehatan yang mengikutsertakan manusia atau hewan percobaan sebagai subyek penelitian, melakukan kajian aspek etik protokol penelitian kesehatan yang mempertimbangkan ciri dan cara metodologi kekhususan masing masing penelitian kesehatan dengan adil dan benar sesuai dengan sumber keilmuan, memberikan persetujuan terhadap protokol penelitian secara kuorum (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota dengan tetap memasukkan perbedaan pendapat dalam nobulan keputusan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang telah memperoleh persetujuan, mengusulkan pemberhentian pelaksanaan penelitian kesehatan terhadap penelitian yang menyimpang tidak sesuai dengan protokol yang telah memperoleh persetujuan, mengajukan kajian ulang protokol penelitian, dan menyusun laporan kegiatan komite etik penelitian. paragraf komite pengendalian resistensi antimikroba komite pengendalian resistensi antimikroba sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan tugas sebagai berikut menyusun kebijakan tentang pemakaian antibiotika rasional, menyusun pedoman penulisan resep antibiotika dan menetapkan health associated infections is), melakukan pengawasan terhadap pemakaian antibiotika rasional, berkontribusi berkontribusi dalam diagnosis dan terapi infeksi yang benar, membuat peta kuman, mengidentifikasi dan melaporkan kuman pathogen dan pola resistensi antibiotika, dan membimbing dan mengajarkan praktek dan prosedur terapi. paragraf komite etika dan hukum komite etika dan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan tugas sebagai berikut menerima dan menginventaris masalah pengaduan tentang pelanggaran etik yang terjadi rumah sakit, mengawasi pelaksanaan etik profesi rumah sakit, cc. membina dan mengembangkan etik profesi kalangan masyarakat rumah sakit, memasyarakatkan etika profesi kepada masyarakat umum, dan memberikan nasehat dan bimbingan kepada tenaga profesi kesehatan lingkungan rumah sakit. paragraf komite koordinasi pendidikan komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada direktur dalam hal menyusun kebijakan penyelenggaraan program pendidikan klinik dokter muda rumah sakit, mengkoordinasi penyelenggaraan program pendidikan klinik dokter muda, cc. menyusun rencana kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan, menyusun menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan program pendidikan klinik dokter muda, memberikan dukungan administrasi dan fasilitasi kepada seluruh dokter muda yang melaksanakan program pendidikan klinik serta dokter pendidik klinis yang melakukan bimbingan, mengkoordinasikan inventarisasi dan perawatan sarana prasarana program pendidikan klinik dokter muda sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama serta yang dihibahkan oleh fakultas kedokteran yang bekerjasama dengan rumah sakit, melakukan supervisi penilaian kinerja terhadap dokter pendidik klinis, termasuk koordinasi dengan jejaring rumah sakit pendidikan: mengkoordinasikan yudisial, sebagai penentu kelulusan dan tindak lanjut ketidaklulusan dokter muda pada setiap akhir satu kalender akademik program pendidikan klinik dokter muda, dan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan klinik dokter mudamempunyai tugas sebagai berikut menyusun kebijakan tentang mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, menyusun program kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, melaksanakan kegiatan manajemen resiko, mengumpulkan mengumpulkan, menganalisa dan rencana tindak lanjut laporan kejadian potensi cidera kpc), kejadian nyaris cidera knc), kejadian tidak cidera ktc), kejadian tidak diharapkan ktd) dan ktd yang mengakibatkan kematian atau cidera serius (sentinel event) melakukan grading insiden keselamatan pasien, membentuk tim root cause analysis rca) bila terjadi kasus sentinel event, melaporkan insiden keselamatan pasien ikp) pada pemilik rumah sakit melalui direktur, melakukan koordinasi dengan sub komite keselamatan pasien dalam melaporkan ikp komisi nasional keselamatan pasien kkp). menganalisis dan memvalidasi bersama validator kmp data yang masuk dari instalasi bidang bagian, membuat evaluasi program kegiatan indikator mutu area klinis, area manajemen dan area sasaran keselamatan pasien, il. mengevaluasi pelaksanaan panduan praktek klinik ppk) clinical pathway, menyampaikan hasil kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien pmp) pada unit kerja dan mempublikasikan hasil kegiatan pada website rumah sakit, mengevaluasi kegiatan sensus harian pasien, dan melaporkan hasil kegiatan kmp kepada direktur. paragraf komite penapisan teknologi kesehatan komite penapisan teknologi kesehatan health technology assessment) sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan tugas sebagai berikut menyusun regulasi pemilihan teknologi medik dan obat obatan trial: mengkoordinasikan mengkoordinasikan kegiatan penapisan teknologi terkait obat obatan, kesehatan maupun medik, mengkaji ulang alat alat teknologi medik dan obat obatan, melakukan koordinasi dengan komite mutu dan keselamatan pasien serta bagian yang terkait, mengevaluasi mutu dan keselamatan pasien terhadap hasil pengadaan dan penggunaan teknologi medik serta obat obatan dengan merujuk pada indikator mutu dan laporan keselamatan pasien, dan melaporkan hasil penilaian teknologi medik, obat obatan dan lainnya bidang kesehatan kepada direktur. paragraf komite keselamatan dan kesehatan kerja komite keselamatan dan kesehatan kerja k3) sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan tugas sebagai berikut menyusun program kegiatan k3, mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan k3, melakukan partisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses sesuai prinsip k3, melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit, memonitor perencanaan dan proses berlangsungnya semua program dan kegiatan rumah sakit, menjaga dan memantau berfungsinya manajemen rumah sakit: mencatat data data dan masalah yang berhubungan dengan k3, menyelenggarakan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja smk3) rumah sakit, promosi k3, pelatihan dan penelitian rumah sakit, menjadi investigator dalam kejadian kecelakaan akibat kerja kak), maupun penyakit akibat kerja pak), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menjadi menjadi investigator dalam kejadian kebakaran dan bencana, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tindakan korektif k3: dan memberi usulan pada direktur tentang tindak lanjut program k3. bagian kedua spi). spi sebagaimana dimaksud pada merupakan kelompok jabatan fungsional struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan dan non keuangan. pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan dan non keuangansebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direktur. spi sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. bab viii tata kerja dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja lingkungan rumah sakitdireksi. setiap pimpinan unit kerjaunit kerjaparamedis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non medisketentuan lebih lanjut mengenai tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada diatur oleh direktur. bagian kedua bagian kedua pengangkatan pegawai pengangkatan pegawai berstatus pns dilakukangubernur tersendiri. penghargaan yang diberikan kepada pegawai berstatus pns dapat berupa kenaikan pangkat dengan sistem regular atau kenaikan pangkat pilihan, kenaikan gaji berkala, cc. remunerasi, penghargaan satya lencana karya satya, dan atau penghargaan lainnya. penghargaan yang diberikan kepada pegawai berstatus non pns dapat berupa kenaikan upah secara berkala, dan remunerasi. sanksi sebagaimana dimaksud dalam diberikan sesuai peraturan disiplin pns. bagian keempat bagian keempat daftar hadir, rekam jejak (track record), dan sasaran kdengan ketentuan sebagai berikut: untuk pegawai berstatus pns hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau cc) pernyataan tidak puas secara tertulis. hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama (satu) tahun, penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah. untuk pegawai berstatus non pns hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, atau teguran tertulis. hukuman hukuman disiplin berat berupa pemutusan hubungan kerja. bagian kelima kebutuhan rumah sakitmengenai pemberhentian pns. pemberhentian pegawai berstatus non pns dilakukan karena hal hal sebagai berikut, tidak masuk kerja selama hari kerja secara akumulatif selama tahun tanpa keterangan, dan atau berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas. bagian ketujuh bagian ketujuh pendidikan pegawaidan bagian bidang terkait rumah sakit rekomendasi bagi tenaga staf medis yang ingin mengikuti pendidikan berkelanjutan,non kesehatan harus melalui kepala bagian tata usaha dan disesuaikan berdasarkan formasi jabatan yang adaserta bagian tata usahadireksi dan pegawai rumah sakit. prinsip dasar pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi keadilan, profesionalisme: dan beban kerja.honorarium bagi pegawai berstatus non pns dialokasikan melalui anggaran fungsional rumah sakit. alokasi anggaran insentif, bonus dan honorarium bagi direksi, pejabat pelaksana keuangan, pejabat pelaksana teknis, pegawai dianggarkan melalui fungsional rumah sakit. alokasi anggaran insentif untuk direksi setinggi tingginya (sepuluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan. alokasi anggaran insentif, bonus dan honorarium bagi pejabat pelaksana keuangan, pejabat pelaksana teknis setinggi tingginya (dua belas persen) dari jasa pelayanan. semua biaya yang dikeluarkan untuk remunerasi dianggarkan dalam dpa setinggi tingginya (empat puluh empat persen) dari realisasi pendapatan rumah sakit. perbandingan rumusan remunerasi meliputi (empat puluh persen) untuk direktur dan sebesar (enam puluh persen) untuk wakil direktur yang dibagikan secara merata. besaran remunerasi bagi pegawai didasarkan pada indikator penilaian yang meliputi indeks: dasar, tanggung jawab, kinerja, beban kerja rutin, beban kerja tambahan, resiko kerja resiko kerja, kompensasi, dan beban kerja yang segera (cito). besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktupm rumah sakitsebagaimana dimaksud dalaunit pelaksana teknis dinas kesehatan provinsipengelolaan surplus dan defisit, j tarif layanan khusus dan rawat inap kelas ii, kelas kelas utama beserta penumpangnya ditetapkan dengan keputusan direktdinas kesehatan provinsi, badan pengelola keuangan dan aset daerah bukan) provinsi, unsur perguruan tinggi, organisasi profesi, dan rumah sakit. peraturan gubernurdan bagian keempat perencanaan dan penganggaran direktur menetapkan rencana strategis dan rencana strategis bisnis rumah sakit setiap (lima) tahun sekali. rencana strategis dan rencana strategis bisnis rumah sakit sebagaimana dimaksud pada mengacu kepada dan belanja daerah apbd), anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) dan sumber sumber pendapatan blue lainnylim apbn, dan lain lain pendapatan rumah sakit yang sah. pelaporan berdasarkan sak memuat pendapatan yang bersumber dari apbd dan apbn, denda denda atas keterlambatan, pelaksanaan pekerjaan pengembalian belanja blue, dan hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihdp. seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada direktur setiap bd, apbndpa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan besaran prosentasedpa rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab xiii pengelolaan lingkungan dan sumber daya lainv bab xiv hak dan kewajiban mengenai informasi medis bagian kesatuk sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepadastaf medisetika dan hukum profesi kedokteran. bagian ketiga pasien rumah sakit pasien rumah sakit berhak untuk: memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperolehmemberikan persetujuan atau menolak untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan, menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima,dan,xikelola rumah sakit umum daerah dr. boedionolampiranprovinsi jawa timur logo rumah sakit ai arti logo rumah sakit sebagai berikut: gambar hati (heart) melambangkan kepedulian komitmen seluruh karyawan rsud dr. boediono madiun dalam bekerja sama melayani pelanggan dengan sepenuh hati. gambar tanda plus melambangkan pelayanan bidang kesehatan dibingkai (dua) warna dengan (empat) bulatan yang berbeda warna, melambangkan bahwa rsud dr. boediono melayani (dua) pelanggan, yaitu pelanggan eksternal dan pelanggan internal. gambar (dua) tangan saling berpegangan melambangkan rsud idr. boediono madiun siap menjadi rumah sakit rujukan untuk senantiasa memberikan pertolongan, berbagi kekuatan dan siap bekerja sama baik dengan pelanggan dan mitra kerja. dua warna (merah dan hijau) melambangkan ada dua unsur. warna hijau melambangkan kehidupan sedangkan warna merah melambangkan kekuatan dan kelangsungan hidup dasar. huruf pada tulisan rss untuk menunjukkan nama rumah sakit, dibedakan dengan warna merah yang juga dapat diartikan sebagai direksi rumah sakit yang mengendalikan unsur unsur negatif dan positif. gubernur jawa timur dr. soekarno
e. diisi dengan maksud, tujuan, dan alasan dilakukannya pelesetan .i.oooonnkannnl jumlah jumlah nama nip npp pahatan honorarium volume sebelum ph. jantan yang tanda tangan tim diterima dipotong pajak loe loo oom mengetahui menyetujui serang, lc. x lo. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun ., kami yang bertanda tangan bawah ini: nananaanananaanlaaaa. di. nanananananananaaaaa la. jabatan ybs. selaku penyimpan pengurus barang padpengikutkenama jabatan (on) pangkatknanannaann nana nana anna anna ana anna nana ana anna anna jabatan aaaaaa aaa anna anna anna anna anna nana aan aan anna anna anuu, tanggal. mengetahui menyetujui: pengguna anggaran pelaksana spp, kuasa pengguna anggaran, (nana) (nana .wooden tanggal pnkaaanannann aan terbilang uu.menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas namaobee. gta. sanak sisa kontrak rates kon dina kegiatan pekerjaan rp) tua sslein (s3 poliol eter delete o00000 eter eter delete o00000 eter tieo hoki jdih jdih jdih colspan ejaan song bana pengin benar bot pata pajak tante bea belanja tunai penerima non tuna stl pajak'usai tuna ban dgn akg elite lee level lee level lee level lee level elite elite elite elite elite omah oom.s.i pembinapeternakan pemerintah provinsi jawa timur rusa jenis arsip keterangan rosa pertama sus urusan rma kan kebijakan kebijakan bidang peternakan seperti pembibitan ternak, pakan ternak,| tahun setelah kebijakan baru tahun permanen budidaya ternak, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner diterbitkan dan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil ternak, inseminasi buatan. sarana dan prasaranjua jenis arsip keteranganselesai tahun musnah produksi bibit ternak ruminansia besarkegiatan selesai tahun musnah produksi bibit ternak unggas dilaksanakan produksi bibit aneka ternak penilaian dan pelepasan bibit ternak tahun setelah kegiatan selesai tahun permanen penilaian bibit ternak dilaksanakan pelepasan bibit ternak mutu bibit ternak tahun setelah sertifikasi atau tahun permanen sertifikasi bibit ternak hasil pengawasan dikeluarkan pengawasan mutu bibit ternak pengembangan bibit ternak tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah analisis pengembangan bibit ternak dilaksanakan kelembagaan pengembangan bibit ternak surat rekomendasi persetujuan pemasukan pengeluaran budi tahun setelah rekomendasi tahun musnah daya ternakarsip keterangan aktif inaktif pakan ternak bahan pakan tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah bahan pakan asal hewan dilaksanakan bahan pakan asal tumbuhan pakan hijauan tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah budidaya pakan hijauan dilaksanakan kawasan penggembalaan dan integrasi ternak pakan olahan tahun setelah kegiatan tahun musnah produksi pakan olahan dinyatakan selesai dilaksanakan pengolahan pangan mutu pakan tahun setelah sertifikasi dan tahun musnah sertifikasi pakan hasil pengawasan dikeluarkan pengawasan pakan surat rekomendasi persetujuan pemasukan pengeluaran tahun setelah rekomendasi tahun musnahjam budidaya ternak ternak potong tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah ternak sapi dan kerbau potong dilaksanakan ternak kambing dan domba potong ternak perah tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah ternak sapi dan kerbau perah dilaksanakan ternak kambing perah ternak unggas dan aneka ternak tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah ternak unggas dilaksanakan aneka ternak dan monogastrik usaha dan kelembagaan tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah pemberdayaan masyarakat lembaga lm3) dilaksanakan sarjana membangun desa smd) monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun setelah kegitan tahun permanen dipertanggungjawabkan kesehatan hewan pengamatan penyakit hewan tahun setelah kegiatan selesai tahun permanen epidemiologi dan ekonomi veteriner dilaksanakan penyidikan penyakit hewan jenis arsip keterangan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah pencegahan penyakit hewan dilaksanakan pemberantasan penyakit hewan rekomendasi mbm perlindungan hewan tahun setelah kegiatan selesai tahun permanen analisis risiko penyakit eksotikdata diperbaikitahun setelah sertifikasi mutu tahun musnah dikeluarkan peredaran obat hewan tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah dilaksanakan jangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktif pendaftaran obat hewan tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah dilaksanakan rekomendasi obat hewkesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen pascapanen teknologi pascapanen tahun setelah data diperbaharui tahun permanen sarana pascapanen tahun setelah data diperbaharui tahun musnah higiene sanitasi penerapan higiene sanitasi tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah dilaksanakan inspeksi higiene sanitasi tahun setelah kegiatan tahun musnah dipertanggungjawabkan pengawasan sanitasi dan keamanan produk hewan tahun setelah kegiatan tahun musnah pengawasan sanitasi dipertanggungjawabkan pengawasan keamanan produk hewan zoonosis dan kesejahteraan hewan tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah zoonosis dilaksanakan kesejahteraan hewan jangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktif pengujian dan sertifikasi produk hewan tahun setelah kegiatan tahun permanen pengujian produk hewan dipertanggungjawabpengolahan dan pemasaran hasil peternakan pengolahan dan peningkatan mutu hasil ternak teknologi pasca panen dan pengolahan hasil ternak tahun setelah kegiatan selesai tahun permanen dilaksanakan kerjasama bidang teknologi pengolahan hasil peternakan tahun setelah hak dan kewajiban tahun permanen para pihak berakhir pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan peternakan tahun setelah kegiatan tahun musnah dipertanggungjawabkan promosi produk olahan hasil peternakan tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah dilaksanakan pemasaran hasil ternak pembinaan dan pemantauan tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah pasar hewan dan hasil peternakan dilaksanakan harga pasar hasil peternakan fasilitasi dan kerjasama pemasaran peternakan jangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktif penyebarluasan informasi harga komoditi peternakan tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah dilaksanakan investasi usaha dan kelembagaan ternak tahun setelah kegiatan selesai tahun musnah fasilitasi permodalan dan kemitraan usaha peternakan dilaksanakan fasilitasi dan promosi investasi usaha ternak monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun setelah kegiatan tahun permanen dipertanggungjawabkan inseminasi buatan pelayanan pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel bahan pangan dan tahun setelah kegiatan tahun permanen non pangan asal hewan dipertanggungjawabkan rekomendasi sertifikasi keamanan pangan tahun setelah rekomendasi keluar pengembangan pelestarian sdh sumber daya genetik hewan) jawa timur tahun setelah kegiatan selesai bioteknologi reproduksi dilaksanakan pelestarian sdh sumber daya genetik hewan) bioteknologi reproduksi monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun setelah kegiatan tahun permanen dipertanggungjawabkanpokok dan fungsi kepala dinas, sekretaris, bidang, sub bagian, dan seksi pada dinas peternakan dan perkebun. bab ketentuan umum dalam peraturanpeternakan dan perkebunan provinsi gorontalogah besar bidang peternakan atau bidangbimbingan teknis adalah proses layanan yang diberikan kepada petani peternak guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan. pendidikan dan pelatihan teknis adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok petani peternak, dengan aturan serta metode yang terorganisasiternakan dan perkebunan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas peternakan dan perkebunan mempunyai fungsi: memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang peternakan dan perkebunan, menyelenggarakan kebijakan teknis dan manajerial dalam bidang peternakan dan perkebunan: cc. menyusun rencana program kegiatan tahunan peternakan dan perkebunan tingkat provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang peternakan dan perkebunan, menyelenggarakan pemantauan, pengelolaan dan pengawasan peternakan dan perkebunan lintas kabupaten kota,itu terhadap pelaksanaan tugas pokok, mengumpulkan, mengolah data serta bahan bahan, mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi,etapkan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten kota, menetapkan standar pembibitan ternak dan tanaman perkebunan, cc. menetapkan standar teknis rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu, mempromosikan ekspor komoditi peternakan dan perkebunan unggulan, menyediakan dukungan kerjasama antar kabupaten kota bidang peternakan dan perkebunan: mengatur pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular pada hewan ternak dan tanaman perkebunan lintas kabupaten kota, mengatur penggunaan bibit ternak, bibit tanaman perkebunan unggul dan produktif: mengatur dan menetapkan kawasan peternakan dan perkebunan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten kota, menyelenggarakan pengawasan obat obatan hewan, vaksin, desinfektan, antiseptik, alat dan mesin dibidang peternakan dan kesehatan hewan, melakukan pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif wabah penyakit hewan dan tanaman perkebunan lintas kabupaten kota,ternakan dan perkebunangikuti, memenuhi petunjuk petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada kepala daerah serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunyapokok memberikan pelayanan teknis administrasi umum, kepegawaian, aset, perencanaan dan keuangan kepada semua unit kerja lingkungan dinas. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris mempunyai fungsi menyiapkan rencana serta program kegiatan sub sektor peternakan dan perkebunan, pengumpulan dan pengolahan data perencanaan program sub sektor peternakan dan perkebunan, cc. monitoring, evaluasi dan pelaporan, menyiapkan dan mengurusi urusan administrasi keuangan, pengelolaan administrasi keuangan, menyiapkan dan mengawasi urusan administrasi kepegawaian, menyiapkan dan mengawasi urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, pelaksanaan teknis administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan bagian, sub dinas sub dinas, kelompok fungsional dan unit pelaksanaan teknis dinas, melaksanakan tugasperencanaan dan evaluasi. sub bagian keuang(duk) dan standar kinerja pegawai (b:laksanakan tugas kedinasan lainukan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian program kegiatan budidaya dan peningkatan produksi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang budidaya dan pengembangan ternak mempunyai fungsi: merencanakan kegiatan budidaya dan pengembangan ternak, menyusun petunjuk pelaksana kegiatan budidaya dan pengembangan ternak, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan budidaya dan pengembangan ternak, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang budidaya dan pengembangan ternak, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang budidaya dan pengembangan ternak terdiri dari seksi penyebaran dan pengembangan ternak, seksi pakan dan teknologi, seksi pembibitan ternak dan inseminasi buatan. seksi penyebaran dan pengembangan ternaknyebaran dan pengembangan ternak. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi penyebaran dan pengembangan ternak mempunyai fungsi: merencanakan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak, menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak, melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak, melaksanakan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak, melaksanakan penyebarluasan informasi standar teknis penyebaran dan pengembangan ternak, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ternak, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak, melakukan inventarisasi identifikasi ketersediaan dan kebutuhan penyebaran dan pengembangan ternak, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. seksi pakan dan teknologi mempunyai tugas yang meliputi program dan kegiatan pakan dan teknologi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pakan dan teknologi mempunyai fungsi: menyusun rencana program kegiatan pengembangan pakan, merencanakan pengembangan usaha peternakan rakyat melalui pola integrasi terpadu ternak, tanaman pangan dan perkebunan, menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengembangan pakan, melakukan estimasi daya tampung ternak berdasarkan data potensi pakan lokal, mengidentifikasi menginventarisir dan pemetaan potensi bahan pakan ternak provinsi gorontalo, melaksanakan program kegiatan pengawasan mutu pakan, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis teknologi pakan, mengoptimalkan pemanfaatan pabrik pakan skala kecil dan lumbung pakan, upp dalam memanfaatkan sumber daya pakan lokal: membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. seksi pembibitan ternak dan inseminasi buatanmbibitan ternak yaitu inseminasi buatan ib), intensifikasi kawin alam ka), embrio transfer et) dan teknologi pembibitan ternak lainnya. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pembibitan ternak dan inseminasi buatan mempunyai fungsi: menyusun rencana program kegiatan pembibitan ternak. menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang pembibitan ternak, mengidentifikasi menginventarisir dan pemetaan potensi pembibitan ternak provinsi gorontalo. melaksanakan program kegiatan pembibitan ternak, melaksanakan program kegiatan pengawasan mutu pembibitan ternak, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembibitan ternak, membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian keempat bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bidang kesan dan kesmavet mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan peningkatmenyusun rencana program kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan dibidang perlindungan hewan, produk ikutan dan pasca panen, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari: seksi pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen seksi laboratorium kesan dan kesmavet. seksi pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pelayanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan mempunyai fungsi menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan pelayanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, menyiapkan format isian penyidikan penyakit hewan dan ternak, menyusun rencana kerja dibidang pelayanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, mengevaluasi dan melaporkan hasil survei dan pengendalian, pemberantasan penyakit hewan menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis pelayanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta wabah penanggulangan wabah, menyusun rencana kebutuhan obat obatan dan vaksin, melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen mempunyai tugas yang meliputi program dan kegiatan kesmas veteriner dan pasca panen. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi kesmas veteriner dan pasca panen mempunyai fungsi: menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan kesmas veteriner dan pasca panen, melakukan inventarisasi, identifikasi dan investigasi terhadap penyebaran dan penjualan obat dan hewan, menyusun rencana kerja dibidang kesmas veteriner dan pasca panen, mensosialisasikan peraturan perundang undangan dibidang veteriner, menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis penggunaan dan pasca panen, melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. seksi laboratorium kesan dan kesmavet mempunyai tugas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium kesan dan kesmavet. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi kesmavet dan pasca panen mempunyai fungsi: menyusun rencana teknis operasional pelayanan laboratorium kesan dan kesmavet, melakukan pemeriksaan, pengawasan dan surveilans penyakit hewan dan produk pasca panen, melaksanakan pengujian yang aktif dan pasif tentang kesan dan kesmavet, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, peta kegiatan lokasi pengamatan dan pemeriksaan pengujian sampel kesan dan kesmavet, melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. bagian kelima bidang agribisnis peternakan bidang agribisnis peternakan mempunyai tugas melakukan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian program kegiatan peningkatan dan pengembangan kawasan agribisnis peternakan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang agribisnis peternakan mempunyai fungsi:keseluruhan program kegiatan bidang agribisnis peternakan, mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman teknis agribisnis peternakan, memberikan masukan, saran dan pertimbangan teknis kepada kepala dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang agribisnis peternakan terdiri dari seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, seksi sarana dan prasarana peternakan, seksi pengembangan kelompok. seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan mempunyai tugas yang meliputi program dan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan mempunyai fungsi menyusun rencana program kegiatan pengolahan, promosi dan pemasaran hasil, melakukan inventarisasi, identifikasi usaha usaha peternakan, melaksanakan kegiatan pengolahan, promosi, pemasaran hasil peternakan, melaksanakan penyebarluasan informasi bidang peternakan, menyiapkan pedoman umum dan petunjuk teknis dalam bidang pengolahan, promosi dan pemasaran hasil ternak, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. seksi sarana dan prasarana peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang agribisnis yang meliputi program dan kegiatan sarana dan prasarana peternakan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi sarana dan prasarana peternakan mempunyai fungsi: menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan sarana dan prasarana peternakan. melakukan inventarisasi, identifikasi, ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana peternakan. melaksanakan rencana kerja dibidang pengembangan sarana dan prasarana peternakan. melaksanakan perumusan teknis dibidang sarana dan prasarana peternakan. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan sarana dan prasarana peternakan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. seksi pengembangan kelompok mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang agribisnis yang meliputi program dan kegiatan pengembangan kelompok dan usaha. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengembangan kelompok mempunyai fungsi menyusun rencana program kegiatan pemberdayaan peternakan dan perkebunan, menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis pengembangan kelompok dan usaha peternakan, melakukan inventarisasi, identifikasi pengembangan kelompok dan usaha peternakan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis peternakan dan perkebunan, melaksanakan pemberdayaan kelompok usaha peternakan dan perkebunan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian keenam bidang perkebunan bidang perkebunan mempunyai tugas bimbingan, pembinaan dan pengendalian program kegiatan teknis bidang produksi perkebunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perkebunan mempunyai fungsi menyiapkan rumusan kebijakan teknis komoditi perkebunan,seluruh program dan kegiatan komoditi perkebunan, memberikan pembinaan teknis komoditas perkebunan, menerapkan tertib administrasi dan membuat laporan secara berkala, melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. sub dinas perkebunan terdiri dari seksi budidaya tanaman perkebunan, seksi pengolahan dan bina usaha perkebunan, seksi sarana dan prasarana perkebunan. seksi budidaya tanamanbudidaya tanaman perkebunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi budidaya tanaman perkebunan mempunyai fungsi menyusun rencana kegiatan budidaya tanaman perkebunan, membuat standar, norma petunjuk pelaksanaan dibidang budidaya tanaman perkebunan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan budidaya tanaman perkebunan, melaksanakan penyebarluasan informasi standar teknis budidaya tanaman perkebunan, menyiapkan data produksi dan informasi teknologi budidaya tanaman perkebunan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan budidaya tanaman perkebunan. seksi pengolahan dan bina usahpengolahan dan bina usaha perkebunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengolahan dan bina usaha perkebunan mempunyai fungsi: menyusun rencana kegiatan pengolahan dan bina usaha perkebunan, membuat standar, norma petunjuk pelaksanaan dibidang pengolahan dan bina usaha perkebunan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan pengolahan dan bina usaha perkebunan, melaksanakan penyebarluasan informasi standar teknis pengolahan dan bina usaha perkebunan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data pengolahan dan bina usaha perkebunan, melaksanakan evaluasi serta laporan kegiatan. seksi sarana dan prasaransarana dan prasarana perkebunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi sarana dan prasarana perkebunan mempunyai fungsi menyusun rencana kegiatan sarana dan prasarana perkebunan, membuat standar, norma petunjuk pelaksanaan dibidang sarana dan prasarana perkebunan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan sarana dan prasarana perkebunan, melaksanakan penyebarluasan informasi standar teknis sarana dan prasarana perkebunan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan sarana dan prasarana perkebunan, melaksanakan evaluasi serta laporan kegiater6talo pada tanggal desember agu benar lo f rusli habibie diundangkan gorontalo pada tanggal desember tamatas jasa keahlian uji laboratorium, yang meliputi: uji tanah per uji, uji organik per uji, uji total per uji, uji p205 per uji, uji k20 per uji, uji per uji, uji per uji, uji ktk per uji, uji sebaran fraksi tekstur per uji, dan uji kadar air per uji, tarif atas jasa layanan tempat rekreasi agrowisata, meliputi: tarif masuk per orang, dan tarif out bond per orang tarif penjualan komoditas usaha (semua harga tingkat kebun, kecuali disebut khusus), meliputi: bibit anggrek, terdiri dari: denda per botol, bulan per botol, cable per botol, denda per helai, bulan per helai, cable cable per helai, ganda per botol, denda per pot, bulan per pot, cable per pot, dan ganda per pot. buah segar, terdiri dari: melon: melon golden langkah per kg, melon golden polo per kg, melon action per kg, dan melon silver light per kg, semangka per kg: jambu biji: jambu bji kristal rp10. per kg, dan jambu biji merah per kg, buah naga: buah naga putih per kg, dan buah naga merah per kg. mangga per kg, blimbing per kg, 2g) melengkung per kg, srikaya per kg, pisang per kg, jeruk: jeruk keprok batu per kg, jeruk baby pacitan per kg, dan jeruk siam per kg. sayuran segar sawi per kg, bayam per kg, kangkung kangkung per kg, jagung manis per kg, timun acar per kg, tomat: tomat biasa per kg, tomat ceri per kg, terong per kg, rebung per kg, labu: labu kolak per kg, dan labu sayur per kg, pare per kg, cabe: cabe rawit per kg, dan cabe merah per kg, bawang merah per kg, jamur: jamur tiram basah per kg, jamur kuping basah per kg, jamur kuping kering per kg, dan jamur ling tsi kering per kg:. tebu taiwan per kg, oo) rosela rosela kering per kg, dan rosela gelas per gelas, tanaman hias euphoria per tanaman, aglomenia per tanaman, sirih merah per tanaman, dan walikota per tanaman. tabulampot jeruk pacitan per tong plastik, jeruk jambangan per tong plastik, jeruk sambal per tong plastik, jeruk jeruk nipis per tong plastik, jeruk pamela per tong plastik, jeruk nagari per tong plastik, jeruk lemon per tong plastik, jeruk variegata per tong plastik, jambu air per tong plastik, j)) jambu biji per tong plastik, jambu biji kristal per tong plastik, ruwet putih per tong plastik, ruwet merah per tong plastik, srikaya per tong plastik, melengkung per tong plastik, buah tin per tong plastik, sawo per tong plastik, kedondong per tong plastik, cerme per tong plastik, pukat per tong plastik, apel futsal per tong plastik, sawo ubi per tong plastik, asem per tong plastik, belimbing wuluh per tong plastik, belimbing per tong plastik, buah nona per tong plastik, aa) ceri vermillon per tong plastik, bb) menit per tong plastik, cc) mangga per tong plastik, dd) ceri barbados per tong plastik, ee) sawo spot per tong plastik, ff) sukun per tong plastik, gg) nangka per tong plastik, hh) mundu per tong plastik, ii) kapel per tong plastik, jj) bisbol mentega per tong plastik, kk) rukam per tong plastik, dan kecapi per tong plastik. toga toga dan biofarmaka: jahe emprit per kg, kunyit per kg, dan jahe merah per kg. tanaman pangan padi: benih: (a) benih dasar per kg, (b) benih pokok per kg, (c) benih sebar per kg, (d) benih hibrida dan (e) benih tidak lulus uji per kg, konsumsi: (a) gabah kering panen per kg, (b) gabah kering giling gkg) per kg, (c) gabah kering giling gkg) per (di tingkat penggilingan), dan (d) beras per kg. jagung: benih jagung komposit: (a) benih dasar per kg, (b) benih pokok per kg, dan (c) benih sebar per kg. konsumsi jagung komposit jagung sipil kering per kg. kedelai benih (a) benih dasar per kg, (b) benih pokok per kg, dan (c) benih sebar per kg. kedelai konsumsi per kg. kacang tanah benih (a) benih dasar per kg, (b) benih pokok per kg, dan (c) benih sebar per kg. kacang tanah konsumsi per kg. kacang kacang hijau benih (a) benih dasar per kg, (b) benih pokok per kg, dan (c) benih sebar per kg. kacang hijau konsumsi per kg. ubi kayu benih (a) benih dasar per stek, (b) benih pokok per stek, dan (c) benih sebar per stek. ubi kayu konsumsi per kg. ubijalar benih (a) benih dasar per stek, (b) benih pokok per stek, dan (c) benih sebar per stek. ubi jalar konsumsi per kg. mangga(a) benih dasar per entries mata tunas, dan (b) benih sebar per entries mata tunas. buah konsumsi per kg. j)) rambutan benih (a) benih pokok per batang, dan (b) benih sebar per batang. buah konsumsi per jerukmata tempel (a) benih pokok per entries mata tunas, dan (b) benih sebar per entries mata tunas. buah konsumsi per kg. jambu air benih (a) benih dasar per batang, (b) benih pokok per batang, dan (c) benih sebar per batang. buah konsumsi per kg. jambu biji kristal benih (a) benih dasar per batang, (b) benih pokok per batang, dan (c) benih sebar per batang, buah konsumsi per kg. durian benih (a) benih dasar per batang: (b) benih pokok per batang, dan (c) benih sebar per batang, mata tempel benih sebar per entries mata tunas. buah konsumsi per kg. alpukat benih (a) benih dasar per batang: (b) benih pokok per batang, dan (c) benih sebar per batang. mata tempel benih sebar per entries mata tunas, buah konsumsi per kg, melengkung benih (a) benih dasar per batang, (b) benih pokok per batang, (c) benih sebar per batang, mata mata temple benih sebar per entries mata tunas, buah konsumsi per kg, salak benih (a) benih pokok per batang, (b) benih sebar per batang, buah konsumsi per kg. r)y manggis benih (a) benih dasar per batang, (b) benih pokok per batang, (c) benih sebar per batang, buah konsumsi per pisang benih (a) benih dasar per batang, (b) benih pokok per batang, (c) benih sebar per batang, (d) pisang kultur jaringan dalam bentuk planet per batang, (e) pisang kultur jaringan dalam bentuk tanaman per batang, buah konsumsi per kg. kentang benih (a) benih sejenis bs) per botol, (b) per knol, (c) per knol, dan (d) per kg, konsumsi per kg. bawang merah benih (a) benih dasar per kg, (b) benih pokok per kg, dan (c) benih sebar per kg. konsumsi per kg. benih benih biofarmaka jahe) benih dasar per kg, benih pokok per kg, dan benih sebar per kg. benih anggrek anggrek dendrobium per botol, anggrek phalaenopsis per botol, anggrek cattle per botol, anggrek dendrobium dalam pot per daun, anggrek phalaenopsis dalam pot per daun, dan anggrek cattle dalam pot per daun. tarif pemanfaatan aset sewa gedung serba guna per hari, sewa penginapan per hari per kamar, sewa tanah: lahan pengairan teknis per hektar per tahun, lahan non pengairan teknis per hektar per tahun, lahan untuk penelitian per meter persegi per musim, sewa alat mesin pertanian: traktor roda dengan operator tanpa bahan bakar per hektar, hand traktor dengan operator tanpa bahan bakar per hektar, combine harvested dengan operator tanpa bahan bakar per hektar transplant dengan bibit padi siap tanam dengan operator tanpa bahan bakar per hektar, seed grader per kg, sewa sewa gudang untuk penyimpanan per per hari, dan sewa lantai jemur per per hari, jasa layanan pkl dan magang diluar pemogokan per orang per bulan. gubernur jawa timur ttd dr. soekarno
uani indikator kinerja utama (iku) provinsi jawa timur tahun babi anggaran pendapatan dan belanja daerah, bab iii akuntansi keuangan pemerintah provinsi jawa timur, babi(apbn) jawa timur, bab laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dan apbn, bab pembinaan aparatur, bab vii standar honorarium upah tarif, bab viii perjalanan dinas, babi pengelola keuangan daerah, babi ketatausahaan keuangan daerah, babi pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah lingkungan pemerintah provinsi jawa timur, il. babi administrasi pengelolaan barang milik daerah, bab xiii pengadaan barang jasa pemerintah, babi pedoman dan tata cara penyelenggaraan pembangunan bangunan negara beserta lingkungannya, oo. babak pedoman penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang, babi penanganan bencana status keadaan darurat bencana, bab xvii babxvii pedoman kerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi jawa timur, bab xviprovinsi jawa timur, dan bab hg senin gubernur jawa timur peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tentang dewan pengawas badan layanan umum daerah padbadan layanan umum daerah, perlu mengatur kembali peraturan gubernur tentang dewas pengawas badan layanan umum daerah padpenerapan remunerasi badan layanan umum,provinsi jawa timurangkat daerah adalah perangkat daerah pemerintah provinsi. rencanabab pembentukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap blue dapat dibentuk dewan pengawas: realisasi pendapatan dengan besaran tertentu menurut laporan realisasi anggaran (dua) tahun terakhir, atau nilai aset dengan besaran tertentupejabat pengelola blue. pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab iii keanggotaan jumlah anggota dewan pengawas paling banyak (tiga) orang atau (lima) orang. salah satu anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai ketua. jumlahblue diangkat. pengangkatan anggotaentangtugas dan wewenang dewan pengawas memiliki tugas: memantau perkembangan kegiatan blue, menilaiumah sakit, dan kinerja bluelaporan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: laporan periodik, dan laporan akhirsatu) tahun sekali. laporan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan laporan yang dibuat pada akhir masa jabatan dewan pengawas. laporan sebagaimana dimaksud pada menggunakan sistematika sebagai berikut: pendahuluan: latar belakang, maksud dan tujuan pengawasan, dan ruang lingkup pengawasan. kondisi rumah sakit: non keuangan pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana. cc. pelaksanaan pengawasan: kegiatan pengawasan, materi dan hasil pengawasan penilaian kinerja evaluasi (non keuangan pelayanan dan keuangan), ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, dan tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya. kesimpulan dan rekomendasi. dalam rangka melaksanakan fungsi pembina(satu) kali dalam (satu) bulan. konsultasi sebagaimana dimaksud padabab masa jabatan, pemberhentian,,, dapat diberhentikan sewaktu waktu sebagaimana atau daerahpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam pengganti pengganti dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur yang sama dengan dewanuntuk mendukung kelancaran pelaksanablue dapat membentuk sekretariat dewan pengawas. bab vii pembiayaanblue dan peraturan perundang undangan. bab viiiewan pengawas rumah sakit9g tahun tentang tugas dan fungsi dinas pertanian tanaman pangan dan hortikulturbagian, sub bagian, bidang dan seksi pada dinas pertanian tanaman pangan dan hortikulturdibidang pertanian, keputusan presiden nomor tahun tentang peningkatan pasca panen hasil pertanian:gorontalo, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi gorontalo, dinas adalah dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi gorontalo, kepala dinas adalah kepala dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, unit pelaksana teknis dinas selanjutnya disebut utd adalah unsur pelaksana teknis pada dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, balai adalah balai benih tanaman pangan dan hortikultura provinsi gorontalo, balai pengawasan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura provinsi gorontalo, balai perlindungan tanaman pangan dan hortikulturmempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis pertanian, pelaksanaan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, cc. pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugas. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura mempunyai kewenangan sebagai berikut: menyusun rencana program kegiatan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan pelayanan umum pertanian tanaman pangan dan hortikultura: melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparat pertanian dan petani, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. bab illtanaman pangan dan hortikulturaprogram dan kegiatan dinas, menetapkan rencana dan program kerja dinas, cc. memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan dinas, melakukan pengendalian, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan dinas, melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugasg8. melaksanakan kebijakan dan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikulturalaporan secara berkala dan saran, pertimbangan kepada gubernur mengenai langkah atau tindakan yang perlu dilakukan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. melaksanakan tugas kedinasan lainnya atas perintah pimpinanil.. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laki, ipassii.:(&wcc): menyusun daftar urut kepangkatan duk) dan standar kinerja pegawai tanaman pangan bidang tanaman panganbenih unggul, padi, palawija, umbi umbian dan kacang kacangan, serealia serta rencana kebutuhan penyediaan, pemantauan dan penggunaan sarana produksi dan pasca panen tanaman pangan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang tanaman pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun rumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, sarana produksi, serta pasca panen tanaman pangan, penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan, cc. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi produksi tanaman pangan, melakukan pembinaan pasca panen tanaman pangan, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. bidang tanaman pangan terdiri dari: seksi serealia, seksi aneka kacang dan umbi arabi), seksi pasca panen tanaman pangan. seksi serealia mempunyai tugas pengembangan produksi tanaman pangan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi serealia mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan program kerja seksi serealia, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran benih padi, jagung, dan serealia lainnya, melaksanakan pengelolaan data pengembangan produksi serealia, melaksanakan penyusunan bahan norma, standard dan prosedur produksi serealia, melaksanakan penyusunan fasilitasi pengembangan teknologi produksi serealialaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan penyaluran penggunaan dan peredaran benih serealia, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan teknologi dan produksi serealiserealianeka kacang dan umbi arabi) mempunyai tugas pengembangan produksi aneka kacang kacangan dan umbi umbian. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi aneka kacang kacangan dan umbi umbian arabi) mempunyai fungsi melakukan penyusunan program kerja, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan penyaluran, penggunaan dan peredaran benih kedelai, kacang kacangan, umbi umbian dan kali lainnya, melaksanakan pengelolaan data pengembangan produksi arabi, melaksanakan penyusunan fasilitasi pengembangan teknologi produksi arabirabi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan teknologi dan produksi arabarabtanaman pangan mempunyai tugas pengelolaan pasca panen tanaman pangan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pasca panen tanaman pangan mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan program kerja pasca panen tanaman pangan, melaksanakan analisa usaha tani dalam upaya mengembangkan sistem agribisnis, melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pasca panen dan perhitungan kehilangan hasil tanaman pangan (loses), menyusun data ketersediaan serta rencana kebutuhan dan pengembangan peralatan pasca panen tanaman pangan, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengantanaman hortikultura serta rencana kebutuhan penyediaan, pemantauan dan penggunaan sarana produksi, pasca panen: menyusun rumusan kebijakan teknis bidang hortikultura, sarana produksi, serta pasca panen hortikulturahortikultura, melakukan pembinaan pasca panen hortikultura, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. bidang hortikultura terdiri dari: seksi buah buahan dan tanaman hias seksi pengembangan sayuran dan biofarmaka cc. seksi pasca panen hortikultura seksi buah buahan dan tanaman hias mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan komoditi buah dan tanaman hias. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi buah buahan dan tanaman hias mempunyai fungsi sebagai berikut melaksanakan penyusunan program kerja seksi buah buahan dan tanaman hias, melaksanakan pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman buah buahan dan tanaman hias, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan serta pengelolaan buah buahan dan tanaman hias, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan produksi buah buahan dan tanaman hias, melaksanakan pengelolaan data pengembangan produksi buah buahan dan tanaman hias: melaksanakan penyusunan bahan norma, standard dan prosedur produksi buah buahan dan tanaman hias, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan teknologi produksi buah buahan dan tanaman hias, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sistem pola produksi dan pola tanam buah buahan dan tanaman hias, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan kawasan agribisnis buah buahan dan tanaman hias, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan teknologi dan produksi buah buahan dan tanaman hias, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pengembangan sayuran dan biofarmaka mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan komoditi sayuran dan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan sayuran dan biofarmaka mempunyai fungsi: melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengembangan sayuran dan biofarmaka, melaksanakan pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya sayuran dan biofarmaka, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan sayuran dan biofarmaka, melaksanakan pengelolaan data pengembangan produksi sayuran dan biofarmaka: melaksanakan penyusunan bahan norma, standard dan prosedur produksi sayuran dan biofarmaka, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan teknologi produksi sayuran dan biofarmaka, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pola produksi dan pola tanam sayuran dan biofarmaka, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan kawasan agribisnis sayuran dan biofarmaka melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang pengembangan sayuran dan biofarmaka, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan teknologi dan produksi sayuran dan biofarmaka, melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan sayuran dan biofarmakahortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan fasilitasi pasca panen hortikultura. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pasca panen hortikultura mempunyai fungsi: menyusun program kerja seksi pasca panen hortikultura, melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pasca panen dan perhitungan kehilangan hasil hortikultura (loses). menyusun data ketersediaan serta rencana kebutuhan dan pengembangan peralatan pasca panen hortikultura. melakukan analisa usaha tani dalam upaya mengembangkan sistem agribisnis. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. bagian kelima bidang bina usaha bidang bina usaha mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional bidang pengolahan dan pemasaran, mutu standarisasi, investasi dan pembiayaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang bina usaha mempunyai fungsi sebagai berikut: mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dibidang bina usaha, menyelenggarakan koordinasi dengan pihak instansi terkait upaya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyelenggaraan inventarisasi dan pendataan untuk kegiatan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, menyelenggarakan pengembangan dan pembiayaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan pengolahan, mutu dan standarisasi serta pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. bidang bina usaha terdiri dari: seksi pengolahan dan pemasaran hasil seksi pengembangan mutu dan standarisasi seksi pembiayaan dan investasi seksi pengolahan dan pemasaran hasil mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan dan pemasaran hasil. dalam penyusunan program seksi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, cc. pembinaan terhadap pelaku usaha gapoktan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran hasil pertanian melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis informasi pasar komoditas pertanian, pengelolaan data dan penyiapan pedoman (informasi pasar dan pemasaran komoditi) pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi (informasi pasar dan pemasaran komoditi) pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. mendorong pengembangan berbagai produk komoditi tanaman pangan dan hortikultura untuk mendukung diversifikasi pangan, pengembangan pangan lokal dan membantu membangun komoditas unggulan spesifik, melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pengembangan mutu dan standardisasi melaksanakan tugas menyelenggarakan pengembangan mutu dan standardisasi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan mutu dan standardisasi mempunyai fungsi penyusunan program seksi pengembangan, melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil pertanian, pengawasan standar unit pengolahan, unit distribusi, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian, pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis serta pembinaan peningkatan mutu hasil pertanian, melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis tentang penerapan sistim manajemen mutu kelembagaan untuk proses akreditasi bidang komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan fasilitasi pelabelan dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan, penguatan dan pembinaan petugas pengawas mutu hasil pertanian penyebaran dokumentasi dan informasi standar mutu hasil pertanian pengelolaan data dan penyiapan pedoman mutu dan standarisasi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi il. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pembiayaan dan investasi melaksanakan tugas menyelenggarakan penyajian analisis data investasi, permodalan pembiayaan pertanian. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembiayaan dan investasi mempunyai fungsi: melaksanakan penyusunan program seksi pembiayaan dan investasi pertanian, melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis permodalan pertanian, penyajian analisis data investasi dan pembiayaan pertanian, melaksanakngelolaan data dan penyiapan pedoman pembiayaan dan investasi pertanian, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pembiayaan dan investasi. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnyaiputi pengelolaan lahan, pengelolaan air, perluasan areal, asinan, pupuk dan pestisida. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang prasarana dan sarana pertanian psp) mempunyai fungsi: melakukan inventarisasi potensi lahan dan air, serta kebutuhan asinan, pupuk, dan pestisida dalam pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, menyusun rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lahan, pengelolaan air, perluasan areal, asinan, pupuk dan pestisidasinan, pupuk dan pestisida, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. bidang prasarana dan sarana pertanian terdiri dari: seksi pengelolaan lahan dan air. seksi pengendalian asinan. seksi pengawasan pupuk dan pestisida. seksi pengelolaan lahan dan air mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pemanfaatan lahan, air, dan perluasan areal. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan lahan dan air mempunyai fungsi menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengolahan lahan dan air: melakukan inventarisasi, penyusunan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan lahan, air, dan perluasan areal, melakukan pembinaan dan pemanfaatan lahan, air, dan perluasan areal, melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan lahan, air, dan perluasan areal, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pengendalian asinan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pemanfaatan asinan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian asinan mempunyai fungsi menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengendalian asinan, melakukan inventarisasi, penyusunan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan asinan, melakukan pembinaan dan pemanfaatan asinan, melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan asinan, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pengawasan pupuk dan pestisida mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan pupuk dan pestisida. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan pupuk dan pestisida mempunyai fungsi menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengawasan pupuk dan pestisida, melakukan inventarisasi, penyusunan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan pupuk dan pestisida, melakukan pembinaan dan pemanfaatan pupuk dan pestisida. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pupuk dan pestisid(eu beruk gorontalo,engan rahmat tuhan maha esa gubernur jawa timur, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut atas penilaian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa timur yang ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagaimana ketentuadilakukanmutuskan: menetapkan peraturan gubernur.ncana aksi daerah pengarusutamaan gendercapaian target pembangunan jawa timur tahun melalui strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalamrpm) provinsi jawa timur tahun dan melaksanayusun peraturan gubernur tentang rencana aksi daerah pengarusutamaan genderaksi daerah pengarusutamaan gender provinsi jawa timur tahun dengan peraturan gubernur ini, ditetapkan rencana aksi daerah pengarusutamaan genderdan kegiatan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas prasyarat komponen kunci pelaksanaan pug dan isu isu prioritas pembangunan daerah. prasyarat komponen kunci pelaksanaan pug sebagaimana dimaksud pada terdiri atas komitmen politik, kerangka kebijakan, struktur dan mekanisme pemerintah, sumberdaya yang memadai, sistem informasi dan data terpilih, alat analisis, dan dorongan masyarakat madani kepada pemerintah. isu isu prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada harus dikaitkan dengan program prioritas dalam rencana pembangunan daerah jawa timur. pelaksanaan dan kegiatan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi jawaeksi seksi dan sub bagian pada dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragpendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragdidikan kesetaraan adalah paket pendidikan setara sd, paket setara smp, paket setara sma. pendidikan kekasaran fungsional adalah pendidikan buta huruf. pendidikan anak usia dini selanjutnya disingkat paud adalah jenjang pendidikan pra sekolah. sd mi smp m adalah jenjang pendidikan tingkat dasar. sma ma smk adalah jenjang pendidikan tingkat menengah. pk plk adalah jenjang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. pemuda dan olahraga selanjutnya disingkat pora. prodi adalah program pendidikan untuk rakyat. bab tugas, fungsi dan kewenangan dinas dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga provinsi gorontalo mempunyai tugas pokok membina dan mengembangkan pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga sesuai ketentuan pandangan yang berlaku dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: merumuskan kebijakan teknis dibidang pembinaan pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga. melaksanakan program dibidang pembinaan pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga. cc. mengendalikan pelaksanaan program pendidikan dalam sistim pendidikan dan kebudayaan. mengkoordinasikan kebijakan dan program pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga pada semua institusi. untukdan kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan pemuda dan olahraga, melaksanakan, pemantauan, evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, melakukan pembinaan dalam rangka pembinaan sumber daya manusia aparat pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. bab iiididikan, kebudayaan,bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragda.n seksimrnpp. membina dan menegakan hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya, gguu.didikan anak usia dini non informal bidang pendidikan anak usia dini non informal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan pendidikan anak usia dini non informal. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pendidikan anak usia dini non informal mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun rencana program dan kegiatan seksi pendidikan anak usia dini non informal, melaksanakan pengembangan dan pembinaan pendidikan anak usia dini non formal dan informal, cc. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan anak usia dini non formal dan informal lintas sektoral dan kabupaten kota, melaksanakan tugas dekonsentrasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini non formal dan informal: mengkoordinasikan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini non formal dan informalpendidikan anak usia dini non informal terdiri dari seksi bina pendidikan anak usia dini, seksi bina pendidikan masyarakat, seksi bina kursus. seksi binanyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina pendidikan anak usia dinianak usia dini, melaksanakan program dan kegiatan kerja seksi bina pendidikan anak usia dini paud), cc. mengoordinasikan pelaksanaan program kerja paud dengan dinas pendidikan kabupaten kota, melaksanakan dan mengkoordinasikan lembaga lembaga paud (tk,kb,sps, dan tpa): melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan yang dikelola oleh ptk paud,bina pendidikan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina pendidikan masyarakatmasyarakat, melaksanakan program dan kegiatan kerja seksi bina pendidikan masyarakat, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan masyarakatpkb, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelola, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat dikemas)kursus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kursus. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina kursus mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun rencana program dan kegiatan kerja seksi bina kursus, melaksanakan program dan kegiatan kerja seksi bina kursus, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan kursuslembaga kursus, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelola, pendidik, dan tenaga kependidikan kursusempat bidang pendidikan dasar bidang pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar serta pendidikan khusus layanan khusus. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pendidikan dasar mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun rencana program dan kegiatan pendidikan dasar serta pendidikan khusus layanan khusus, melakukan pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar serta pendidikan khusus layanan khusus, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dasar serta pendidikan khusus layanan khusus dengan kabupaten kota, melaksanakan tugas dekonsentrasi penyelenggaraan pendidikan dasar serta pendidikan khusus layanan khusus, mengkoordinasi pelaksanaan program pendidikan dasar serta pendidikan khusus layanan khususndidikan dasar terdiri dari seksi bina sekolah dasar, seksi bina sekolah menengah pertama, seksi bina pendidikan tenaga kependidikan dan layanan khusus talk). seksi bina mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi bina sd, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kesiswaan sd, cc. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasaranad, membuat laporan secara berkala: melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. seksi bina smp mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah menengah pertama. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina smp mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi bina smp: mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kesiswaan smp, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana smpmp:talk mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan khusus dan layanan khusus. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina talk mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina talk, mengkoordinasikan pembinaan kurikulum, cc.ngembangan dan pembinaan pendidikan sekolah menengah, pendidikan khusus layanan khusus serta pendidikan tinggi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pendidikan menengah mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan kerja bidang pendidikan menengah, melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah pmu pmk) pendidikan khusus layanan khusus pkl) serta koordinasi perguruan tinggi pt), cc. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan menengah yang danai dari apbd dan apbn, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. bidang pendidikan menengah terdiri dari seksi bina sma, seksi bina smk, seksi bina talk dan kerjasama perguruan tinggi. seksi bina sma mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah atas. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina sma mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina smaa, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. seksi bina smk mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina smk mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina smkk, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. seksi bina talk dan kerjasama perguruan tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan pendidikan khusus layanan khusus dan kerjasama perguruan tinggi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina talk dan kerjasama perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina talk dan kerjasama perguruan tinggi, mengkoordinasikan pembinaan kurikulum pkl, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kesiswaan pkl, mengkoordinasikan kegiatan perguruan tinggi ptn pts), mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi dan teknis kerjasama dalam bidang pendidikantalk dan kerjasama perguruan tinggi, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidangmbinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang kebudayaan, melaksanakan dan mengembangkan sumber daya produktif daerah, melaksanakan dan melestarikan nilai sosial budaya, merencanakan, melaksanakan,, menyelenggarakan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian dan pertujukan, bidang sejarah, tradisi dan kepurbakalaankebudayaan terdiri dari seksi bina seni dan pertunjukan, seksi bina sejarah dan nilai nilai tradisional, seksi museum dan kepurbakalaan. seksi bina seni dan pertunjukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni dan pertunjukan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina seni dan pertunjukan mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina seni dan pertunjukan, mengumpulkan dan mengolah data nilai budaya dan estetika, menggali nilai budaya untuk dikelola dan dikembangkan menjadi nilai budaya nasional, memberikan informasi dan pengenalan (pagelaran dan festival): melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap sanggar sanggar budaya kabupaten kota, menerapkan undang undang hak cipta bagi seniman dan budayawansejarah dan nilai nilai tradisional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan sejarah dan nilai nilai tradisional. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina sejarah dan nilai nilai tradisional mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina sejarah dan nilai nilai tradisional, mengidentifikasi nilai nilai budaya daerah, cc. mengumpulkan dan mengelola data sejarah nilai tradisional, menggali dan mengembangkan sejarah nilai tradisional, merumuskan kebijaksanaan pembinaan sejarah nilai tradisional, menjalin kerjasama pembinaan dan pengembangan sejarah nilai tradisional dengan kabupaten kotmuseum dan kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum dan kepurbakalaan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi museum dan kepurbakalaan mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan seksi museum dan kepurbakalaan, mengelola dan menginventarisir benda benda peninggalan kepurbakalaan, memelihara dan mengelola benda benda peninggalan kepurbakalaan, menjalin kerjasama pembinaan pengelolaan kepurbakalaan dengan kabupaten kota, mengkaji arkeologi koleksi museum, mengumpul dan mencari benda benda purbakala, memberikan informasi kepada siswa dan masyarakat tentang benda cagar budaya dan benda kepurbakalaan, merumuskan kebijakan pembangunan museum kepurbakalaan, menyusun laporan secara berkala, j . melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. bagian ketujuh bidang mutu tenaga pendidikan bidang mutu tenaga pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan mutu tenaga pendidikan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang mutu tenaga pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan bidang mutu tenaga pendidikan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pendidik dan tenaga kependidikan diknas, dokumen dan kurikulum, cc. mengumpulkan dan mengolah data serta pemetaan pendidik, mengkoordinasikan, melaksanakan dan monitoring ujian nasionaltugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. bidang mutu tenaga pendidik terdiri dari seksi kurikulum, seksi kurikulum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi kurikulum mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan seksi kurikulum, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah, melaksanakan monitoring implementasi kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah, mengkoordinasikan pelaksanaan ujian nasional, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional: mengumpul dan mengolah data pendidik dan peserta ujian nasional: mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan pendidik.pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ptk pendidikan dasar. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi ptk diknas mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan seksi ptk diknaspendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ptk pendidikan menengah. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi ptk dokumen mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan seksi ptk dokumen, mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan mutu pendidik, cc.gian kedelapnyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemuda dan olahraga fungsi sebagai berikutmuda dan olahraga terdiri dari seksi pemuda, seksi olahraga prestasi, seksi olahraga rekreasi. seksi pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pemuda. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemuda, mempersiapkan dan menyebarkan pelaksanaan kegiatan pengembangan generasi muda, cc. mendorong terselenggaranya kegiatan generasi muda dikalangan masyarakat dan kesiswaan, memelihara dan meningkatkan kerjasama, pembinaan dan pengembangan generasi muda, mengusahakan bantuan kegiatan generasi muda menginventarisir tenaga teknis pembinaan generasi muda, pemprograman pembinaan generasi muda secara berjenjang: mengumpulkan pengembangan profesional pembina generasi muda, melaksanakan evaluasi terhadap program pembinaan generasi mudolahraga prestasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi olahraga prestasi mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan seksi olahraga prestasi, mendorong pengembangan potensi olahraga pendidikan, cc. merencanakan program kegiatan pembibitan olahraga usia dini melalui klub klub olahraga sekolah dasar, merencanakan program dan kegiatan pembinaan olahraga pelajar melalui ppp: merencanakan program dan kegiatan pembinaan olahraga mahasiswa melalui ppm menuju olahraga prestasi, melakukan inventarisasi keberadaan organisasi olahraga, menginventarisir jumlah tenaga keolahragaan, melaksanakan tes pemandu bakat serta seleksi atlet secara berjenjang, melakukan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, membina dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas sdm pelatih olahraga dan tenaga keolahragaan lainnya, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pembinaan dan pembibitan olahraga, mengumpul dan mengolah data program dan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragaolahraga rekreasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga rekreasi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi olahraga rekreasi mempunyai fungsi sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan seksi olahraga rekreasi, mendorong pengembangan potensi olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat, melakukan inventarisasi keberadaan organisasi olahraga masyarakat (tradisional), menginventarisir jenis jenis olahraga tradisional yang ada daerah: menginventarisir jumlah tenaga keolahragaan khususnya olahraga tradisional, melaksanakan kompetisi olahraga rekreasi yakni investasi olahraga tradisional dan festival olahraga tradisional baik tingkat daerah maupun nasionalkelompok jabatan fungsional adalah pengawas program pendidikan yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam hal pengendalian program dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kelompok jabatan fungsional pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan pemuda dan olahraga, melaksanakan pengawasan terhadap program dan pelaksanaan standarisasi pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kurikulum pada jalur pendidikan formal dan non formal pada semua jenis dan jenjang pendidikan dan latihan sesuai dengan pedoman standar pendidikan nasional dan local, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pendidikan, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang meliputi input, proses dan output, melaksanakan pengawasan terhadap penilaian kinerja prestasi dan dedikasi pendidik tenaga kependidikan serta perhitungan angka kredit bagi jabatan fungsional lingkungan dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga provinsi gorontalo: melakukan monitoring dan evaluasi terpadu dengan lembaga terkait tingkat provinsi dan kabupaten kota terhadap keberhasilan program pendidikan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pengawasan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga dengan lembaga penyelenggara pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan fungsi organisasi dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta utd, memberikan masukan dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kependidikan, il. memberikan rekomendasi kepada kepala dinas tentang hal hal yang berhubungan dengan inovasi dan pembinaan sistem manajemehalo pada tan desember (cuserngr gorontalo asli habibie diundangkan gorontalo pada tanggal desember, sekretaris daerah provinsi gorontalo, onoarfa lembaran daerah provinsi gorontalo tahun nomor
kelak gubernur kalimantan tengah peraturan gubernur kalimantan tengah nomor: tahuntatacara penggunaan biaya pemungutan pbb bagian provinsi kalimantan tengah sebagaimana diatur dengan surat gubernur kalimantan tengah nomor tentang tatacara penggunaan biaya pemungutan pbb bagian provinsi kalimantan tengah, perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan dan keadaan serta tuntutan kegiatan operasional, oleh karena itu dipandang perlu mengaturnya kembali agar sesuai dengan ketentuan dan keadaan yang ada dimaksud: bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) atas, dipandang perlu untuk mengatur kembaliperaturan gubernur kalimantan tengah: mengingat .a. undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah swatantra tingkat kalimantan tengah, undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimanadana perimbangani.keputusan gubernur kalimantan tengah nomor iv didenda, tanggal mei tentang imbangan pembagian biaya pemungutan pbb: memutuskan menetapkan kesatu peraturan gubernur kalimantan tengah tentang tatacara penggunaan bia:: pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian provinsi kalimantan tengah. kedua mengatur kembali secara teknis pelaksanaan surat keputusan gubernur kalimat:a tengah nomor iv didenda, tanggal mei tentang imbangan pembagian biaya pemungutan pbb dan keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pbe yang dijabarkan dalam tatacara penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dar bangunan bagian provinsi kalimantan tengah, sehingga tujuan dan manfaat dar pemberian biaya pemungutan tersebut dapat betul betul! mencapai sasaran yang diharapkan. ketiga besaran jumlah bagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk provinsi kalimantan tengah adalah sebagaimana besaran jumlah biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang disalurkan berdasarkan peraturan "tenar mantan nomor pmk. tentang pelaksanaan dar pegasus. asas 3aran transfer daerah dan peraturan center classis asas ataranas perkiraan alokasi biaya pemungutan pbb bagi p2. seas at. para yang atur setiap tahun serta keputusan users." tama tarian iv didenda, tanggal mei tentang e gaza pemungutan pbb. keempat tatacara penggunaan biaya pemungutan pajak bum! cas sa s.va provinsi kalimantan tengah sebagaimana dimaksud dictum x23 ar. penggunaannya sebagai berikut (tiga puluh persen diarahkan untuk menunjang pembiayaan res.agar dalam rangka mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan koordinasi dan intensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan dana perimbangan lainnya provinsi kalimantan tengah. empat puluh persen arahkan untuk pembiayaan dalam rangka mendukung tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan provinsi kalimantan tengah. tiga puluh persen diarahkan untuk menunjang pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas pendapatan daerah provinsi kalimantan tengah dan instansi terkait dalam bidang pemungutan pajak bum dan bangunan. kelima guna memberikan gambaran yang jelas mengenai rincian penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dialokasikan untuk masing masing kegiatan tersebut dictum ketiga, setiap awal tahun anggaran berjalan, kepala dinas pendapatan daerah provinsi kalimantan tengah membuat dar menyampaikan rencana anggaran biaya rab atas penggunaan biaya pemungutan pbb bagian provinsi kalimantan tengah tersebut kepada gubernur: kalimantan tengah up. sekretaris daerah provinsi kalimantan tengah selaku ketua tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan provinsi kalimantan tengah . :. pengesahannya. keenam dengan berlakunya peraturan gubernur kalimantan tengah ini, maka keputusan gubernur kalimantan tengah nomor tatacara penggunaan biaya pemungutan pbb bagian provinsi kalimantan tengah, dinyatakan tidak berlaku. ketujuh peraturnya, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya. ditetapkan palangka raya pada tanggal januari gubernur mantan agustin keras tembusan disampaikan kepada bapak ketua badan pemeriksa keuangan jakarta up. bapak ketua perwakilan badan pemeriksa keuangan palangka raya bapak menteri dalam negeri jakarta sekretaris jenderal: inspektur jenderal: dirjen bina administrasi keuangan daerah menteri keuangan jakarta up. dirjen perimbangan keuangan jakarta. ketua dprd provinsi kalimantan tengah palangka raya kepala inspektorat provinsi kalimantan tengah palangka raya kepala kantor wilayah djp kalimantan selatan kalteng banjarmasin kepala kantor pelayanan pajak pratama kalimantan tengah. diundangkan palangka raya pada tanggal jantia gubernur aceh .sesuaiserta keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tentang rincian, lokasi dan target output kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran tanggal april terdapat beberapa perubahan atas rincian belanja pada daftar pelaksanaan anggaran dpa) dinas pendidikan aceh sumber dana dana alokasi khusus dak) fisik tahun anggaran bahwa untuk melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam peraturan gubernur nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja aceh tahun anggaran perlu dilakukan perubahan sebagai dasar pelaksam stesen rena perlu apa thn!., intan download ditahan torii downs ada thn nia annqanun. lh. ant dorrtitman niktahorh dotiiei porrnih para thn nir dinegaumum anggaran pendapatan dan belanja aceh tahun anggaran peraturan gubernur aceh nomor tahun tentang prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran memutuskan . homo peraturan oktober revisi perlu apa thn .docbeberapa ketentuanlanja ace:kepad: belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal ketentuandiubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantumyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. ii. sp. ntan peraturan oktober revisi perlu apa thn gap gubernur aceh, nova irwansyah diundangkan banda aceh pada tanggal, sekretaris daerah aceh ih: dermawan berita daerah aceh tahun nomor leo
ninovember dbmdbh pkb s.ds5,ro, memutuskan :. peraturan november dbndbh pkb joe43. (seratus empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah sembilan milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah sepuluh sentiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan senenam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh enam sendua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen). pajak rokok berdasarkan realisasi penerimaan bulan juli sampai dengan september sebesar (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh duerervuorvewroonos1 pkb prt .doeasaiul awal parit gubernur aceh, ngan isi mea mpa ti) nova irwansyah diundangkan banda aceh pada'tanggal,. november rasul awal sekretaris daerah aceh ap. berita daerah aceh tahun nomor lampiran peraturan gubernur aceh nomor |i9 oo ooooooooooee nas bulan juli sampai dengan september e eco e oeeeeeoen(bandaaceh ' | ' 1225s12o20eel aenataso ,3a7. 2sabang 772a7e, 13021606558il aceh besar . sosial ipi aceh jaya . |bireuen | i7rooogsssag) ta1sos237050| mena .7ec. l bdiejaya o| seorosotah (benermbrah s020r8a7307| 10os61302521a| senna lhokseumawe sear4o26edi| 2issn01sagi3| agen a | ge22o11ss0rs| gosconeoosl person tenan a30. iacehtimur '| | aceh tengah . isigayolues s601. . iacehtenggara (langsa jacehtamiang subulussalam 9s7, ,s85.0s|) ,004a| ta2isg aceh selatan aceh singkil ' . simeulue '| e887i5a3000|l aceh barat : t27aoe2o121o nagan raya |aceh barat daya s0d1727896310| sesi1rioloseel ber car gah iso lesnar tea pretty. gubernur aceh, tss nova irwansyah lampi" )e5# :rannnnnannn kabupaten kota oo. dengan rincian jenis anggaran belanja jumlah dana bagi hasil pajak penantang .neadcere.roreresanananenanketerangan: pit. gubernur aceh (") disesuaikan dengan nama daerah: ("") disesuaikan dengan realisasi penerimaan: emseraturan november dbindbh pkb .doc
pp) gubernur aceh peraturan gubernur aceh nomor tahun tentang standar biayastandar biayaoraumeobiaya lembaga wali nanggroe, memutuskan menetapkan peraturan gubernubiayaacenegeri sipil pns), tenaga honorer tenaga bakti non pns serta personil tenaga yang diperbantukan hanya diperbolehkan menerima (empat) jenis honorarium pada kelompok tim pengurus sejenis yang bersifat simultan terus menerus pada (satu) satuan kerja perangkat aceh. . awonsneomwmcun oma peraturan gubernur aceh dan keputusan gubernur aceh yang mengatur besaran honorarium atau satuan biaya yang bertentangan dengan standar biaya pemerintah aceh tahun anggaran dinyatakan tidak berlakuharus mempedomani standar biaya pemerintah acehaceh pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatadan atau produk pemerintasafar au. gubernur aceh, amen nova irwansyah diundangkan banda aceh pada tanggal, november #sekretaris daerah aceh dermawan berita daerah aceh tahun nomor mma lampiran peraturan gubernur aceh nomor tahun peraturan gubernur aceh nomodalam rupiah) honorarium pengelola keuangan barang pejabat pengguna anggaran barang, kuasa pengguna anggaran barang, ppt dan bendahara pembantu bendahara penjelasan: nilai pagu berdasarkan dana yang dikelola, pejabat pengguna anggaran pengguna barang mtalpagusfd ro rn.so0juta orangutan san nisipagudiatas rp 300juta milyar orangutan soo nisipagudlatas rp milyar milyar orangutan tr00cool nilai pagudiatas rp mars da milyar orang bulan saat nisi pagudiatas ro atdiyars d8 milyar orang ban ooo nisi pagudiatas ro milyar d1 milyar orang span goo a4. nia pagudiatas ro. milyar a32 milyar orang bulan ol nilai pagudiatas rp milyar a milyar orang bulan seno niat apudiatas rp milyar i100 milyar orangutan sao (ii pagu diatas rp milyar d250 milyar orangutan oo , lin (isi agudratas r.250years a soo milyar orangutan ooo an, (ia pagudiatas rp milyar m750 milyar orangutan aa , nio pagudiatas rp 750lvaro ditutup orangutan a20 aa lag wsifagud'atasgpsatamm orangutan soo pejabat kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang nilai pages d rp rpsoojua orangfauam oon ana nisi pagudiatas rp s00juta ai milyar orang autumn goo a3 waipapudiatas rp. milyar milyar rang buta tool aa. niaipagu diatas rp milyar dasar orangutan gol niaiparudiatas rp. milyar a milyar orang buta (iipepuditas ro mars dl6 milyar | orang aan to asooooo nsi pagu datas rp. milyar milyar orangutan ooo niaipapudiatas rp. milyar milyar rang bulan (iai paud atas rp. miliar d100 miliar orang bulan regosol niatpagudiatas rp. milyar milyar oo orangyewlan (tibagudratas rp milyar d s00 iya orang olan s2 jan: niaipagu diatas rp soo wars d750 minyak orang sutan k0r00ool lan. niaiporu diatas rp. mitra ditutup orang bulan a5200007 lia mtarpagudtatas rp triliun orang alan pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) ska matpagus do. rp s0aja orangibutam s2s000fo matpagudiatas rp s0juta a milyar orangutan soo matpegudiatastp. milyar milyar orangutan asa ntotragudiatastp. miivars a milyar orangutan marpasudiatas rp wars d milyar orangutan sas 0oo moipagudiatas wiivars milyar orangutan soo niaipagudiatas ro. milyar3 milyar orangfbulan nilai pagu atas rp. miliyar s d miliyar nilai pagu diatas rp. milyar s d250 miliyar | orang bulan nilai pagu diatas rp. miliyar e milyar ) | orangfbuan nilai pagudiatas rp. milyar s d milyar oo ) orangfbulan lia. itar pagudratas rp milyar dttiiun orang bulan nilai pagudiatas rp. triliun orangjbuan 3sesko0| pejabat ketatausahaan keuangan ppk) ska kena niat pagudiatas rp 500juta miliyar orangywlan oo niatpagudlatas rp milyar a2 milyar orangutan sas gol niaipegudiatas rp milyar aa miliar orangybwtan testo nisi pagu diatas rp. miliyar a milyar o oo orang bulan aas miai pagudlatas rp. milyar d16 milyar orangutan e260 gol nisi pagudlatas rp. milyar milyar orangutan nilai pagudiatas rp. milyar a milyar orang bulan r75 tai pagudlatas rp milyar d100 milyar orang bulan a n. nilai pagu diatas rp milyar d250 milyar rang bulan ooo tai pagu diatas rp milyar d500 milyar orangutan niat pagu diatas rp. milyar d750 milyar orang bulan ooo aa, nilai pagu diatas rp milyar di triliun orangfbulan tool tai pagu diatas rp i triliun orang bulan bendahara ska pembantu bendahara ska pembantu ppk ska pembantu ppt ska nisi pages d rp. rp. lo0juta orangfbuan doo soo00| nilai pagudiatas rp. 100juta 5001ua oo orang bulan ooo so0000| ||: niat pagu diatas rp. s00juta a1 milyar oo orang bulan soo00 niat pagudiatas rp. miliyar d2 milyar orang bulan b00. nilai pagudiatas rp. miliar orang bulan t2150001 tb. bendahara penerimaan pembantu, nta nilai pages d rp. rp. i00juta orangfbulan solo00, nilai pagudiatas rp.100juta d500luta oo orang bulan nilai pagu diatas rp.500juta d1 milyar orangutan ooo aso.o00) bo7. mie apem amin ata nilai pagu atas rp. milyar fambantutendatarteneimaan agama zona o o oo || nilai pages d rp. rp.toojuta orang bulan agus asa enam tas niaipagudiatas rp s00juta d1 milyar orang bulan sso0ol nilai pagu diatas rp. miliyar d2 milyar orangfbulan too650000l niaipagudiatas rp. milyar orangutan bendahara pengeluaran miai pages d rp. rp. s00juta orang bulan |o j b00000| nilai pagu diatas rp. juta d1 miliar oo orang buang oo) s000001 niaipagudiatas rp. milyar s d2 miliar oo orang bulan oo to00000 nilai pagu diatas rp. milyar da miliar ) orangfbuan |oo nilai pagu atas rp. miliyar s d miliyar naa ian data satuan angel ana nilai pagu diatas rp. milyar d32 milyar orangrbulano|.o nilai pagu diatas rp. milyar d64 milyar orang bulan logo16001000| nilai pagudiatas rp. miliyar d100 miliyar orang bulan logo11800 nilai pagu diatas rp. milyar d250 miliar oo orang bulan logo2. h000000| miai pagudiatas rp. milyar d miliyar orang bulan toko2200000 || miai pagudiatas rp. miliyar a750 milyar oo orang bulan oo ||): wiki pagudiatas rp. miliyar dt triliun orang bulan nilai pagudiatas rp. triliun orang bulan |oo bendahara pengeluaran pembantu bend pengekamnpemenu | .) j j nilai pages a rp. s00juta orang bulan gs0g00| nilai pagudiatas rp. soojutas di miliyar )o oo | j orang bulan |o ) nilai pagudiatas rp. milyar d2 milyar oo orang bulan nilai pagu diatas rp. milyar d4 miliar oo orangfbulan lo nilai pagudiatas rp. miliyar d8 milyar oo orangfbulan | nilai pagudiatas rp. milyar d16 miliyar )oo o | orang bulan | | nilai pagu diatas rp. miliyar d32 milyar oo ) orang bulan |o niat pagu diatas rp milyar d6a milyar orang bulan t so. nilai pagu atas rp. miliyar s d miliyar orang bulan ian tenan onset nilai pagu diatas rp. miliyar a s00 miliar o o o o | orangfbulan |oo) ||: nia pagu diatas rp. milyar a750 milyar orangfbulan nilai pagudiatas rp. miliar dt triliun orangfbulan oo7 nilai pagudiatas rp. tln orangrbuan too cc. pembantu bendahara pengeluaran pembantu bendahara niat pagu s d rp. rp juta orangjbulan as0000) nilai pagu atas rp, juta s d miliyar orang bulan soooool | wiki pagudiats 10ivas ja2simar orangutan esogaaf misipagu diatas rp. wars d milyar orangutan ooo mainpage data rp. mars milyar rangjtlan tangga a diatas rp wars d1tikar orangutan too nilai pagu atas rp. miliyar s d miliyar orang bulan soo000| aah angan ena niaipagudiatas tp. milyar s d buyar orang asian .goocoool mai lagu diatas ro. milyar d250 milyar orangutan eooool mar pagu diatas ro milyar d500 star orangutan aoooool misi egudistas rp years milyar orangutan ooooeah pegudistasgo. mars diatur orangutan gol nan penjelasan untuk poin nilai pagu sampai dengan milyar dapat dibantu masing masing (satu) orang, nilai pagu atas miliyar s d milyar dapat dibantu maksimal (tiga) orang, atas miliyar dapat dibantu maksimal (empat) orang bendahara ppk peka ban naa pantar fanemsahmnkammpntagsmak banana dang pembantu bendahara enarimaangpk oman antena lega, mai oem pejabat pengelolaan barang milik daerah ana lks pengolah beng most sanam boat (pejabat pengusahaan barang orangutan 2s0pol pengurus barang pendeta orangutan 2000ool (pembantu pengurusbarang pengalih orangutan o12200001 meergog pejabat ketatausahaan pengguna barang) | menerangi dmpetpio milyar orangutan sesal maltarngdatriotiar yap rp itobaiar orangutan pop miatterangdtates rp.t0wiyah yaatatam ornerbutan tool miantarangdistasta trilyun yas terjun orang ban aooogf ale media tega tata semata dalam hal pejabat ketatausahaan pengguna barang dijabat oleh pejabat ketatausahaan keuangan ppk) maka honorarium dipilih satu (reossutanne fangunynaea wisibarang rp. rp. ipar rangyeuan botol wiatbarangdiatas1 ivas dtp rp i titan orangutan ar200 ol wiaibarangdratas rp. mars dirimu orangutan teo a4. wiibarangdiatas rp. tniyungas riyan orangyowlan soo, niaibarangdratas rpe5tribun oo) (pengurus barang pembantu wiabarang rp. rp ipar gangsa somos, winttarangdatos1 milyar d rp ra100 wiyah orangutan too too nisibaranggtatas rp. t00gitar rangfbwlan soal pembantu pengurus barang pengguna mioitarang dmp. ra.t0 milyar grangfoutan toga, wiantarngditas20 mars a rpe1 oowtyar orang bulan ooo met ore wisitarngdratan rp 1001iarsfaitiyan orangan ate rang misrtaranggratastp tribus a taiwan orangutan too mts orang jl wiatbaranggiatas rp trilyun orangutan mts orang penjelasan nilai barang berdasarkan nilai barang awal s d tahun berjalan (nilai neraca) panitia pejabat peneliti pelaksanaan kontrak tee ana dede nee keserahga panitia peneliti pelaksanaan kontrak orang bulan pejabat peneliti pelaksanaan kontrak orang bulan penjelasan panitia pejabat peneliti pelaksanaan kontrak merupakan pejabat tim teknis yang dibentuk pada saat terjadi addendum kontrak pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu. ditetapkan oleh pengguna anggaran tim penilaian nilai buku wajar barang milik aceh lerenga aan are omega kesan akan eni nag ane pra bia penanggung jawab orang bulan kooninatar pot pos tak jenderal! wakil ketua pokja orang bulan bulan anggota orang bulan insentif khusus kepala daerah dan wakil kepala daerah wakil gubernur orang bulan penjelasan pelaksanaan dan pembayaran mempedomani peraturan perundang undangan, dianggarkan dalam belanja langsung honorarium non pns). honorarium tim penyelesaian laporan keuangan ska make terang) koordinator kali setahun penjelasan koordinator orang anggota maksimal orang il. tunjangan prestasi kerja (tpk) pejabat struktural dan pns non struktural serta tenaga honorer daerah tunjangan prestasi kerja tpk) pejabat struktural dan pns non struktural serta tenaga honorer daerah bea rorapaaa rpa nata dane ata ena biteteraingan sekretaris daerah aceh orang bulan feselantya rana pangkat golongan ruang: u lu pembina utama, iv e orang bulan pembina utama madya, iv d orang bulan pembina utama muda, iv c orang bulan pembina tingkat iv b orang bulan pembina, iv a orang bulan po) penata tingkat i d orang bulan penata, iii c orang bulan penata muda tingkat ill b orang bulan penata muda, iii a orang bulan golongan dan orang bulan melati item cat rgnanoea goa kuno east skema meiwatumarardaestan dorman seal obama wati gemar ansnesaan damon sampah tt , supir asisten, supir staf ahli, supir kepala ska dan supir kepala biro sengfbutn han peta dem lofomtemrasan oma malah tt) penjelasan: dianggarkan pada belanja tidak langsung ska kelompok pengajar fasilitator instruktur narasumber, penceramah materi peserta pada kegiatan pelatihan seminar, orientasi workshop diskusi upacara oan sejenisnya serta pemberi keterangan ahli saksi ahli pengajar fasilitator instruktur peserta all status pns non pns dari instansi non instansi dalam daerah) besar sederajat ajoutenmtnssmnowenapama oam penakerekesammaeaaran pemerintah aceh skpd luar daerah instansi vertikal aceh psmmtsonngeseaman saman tete #enoattontiatmanfyngeratrakan daratan sooko khusus dalam bidang tertentu yang diundang dari dambaan maa emo pendemo ma| asa jebamumamanatom tempat eren sesama tempat asah pemaratarin tommanasaan maan jemaat tammorstan ogah emang samaran taat focus grow iemtentewaman sasa debat serial penjelasan jam berdurasi menit pole pidato yang diterbitkan oleh biro humas setda aceh point dan tidak berlaku untuk kegiatan diklat lingkungan soma pole minimal jam diberikan berdasarkan strata pendidikan keahlian pole belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi poin khusus moderator minimal jam, maksimal jam hari poin tidak berimplikasi dengan honor jasa yang diberikan oleh instansi yang mengundang jika dirangkap, hanya berhak atas satu pembayaran honorariumesa sar kaa hati nen str rote honorarium tenaga ahli (baik unsur pns maupun non pns) dari dalam orang bulan dan luar daerah kegiatan honorarium tim advokasi komisi ahli (baik unsur pns maupun non pns) dari dalam dan luar daerah pengarah pembina orang bulan penanggung jawab orang bulan anggota sesuai kebutuhan yang rasional orang bulan honorarium staf khusus, penasehat khusus dan tim asistensi tim kerja, adc gubernur wakil gubernur penasehat khusus orang bulan cc, penasehat khusus gubernur pada ska tertentu) orang bulan tim asistensi tim kerja gubernur wakil gubernur liaison officer pemerintah dengan ulama met ben anggota sesuai kebutuhan yang rasional orang bulan staf administrasi orang bulan adc gubernur wakil gubernur orang bulan khusus pns honorarium narasumber pra rancangan rancangan qanun aceh orang pra ragam honorarium tim aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sipil) penanggung jawab orang bulan koordinator tim orang bulan ketua tim merangkap koordinator admin orang bulan wakil koordinator admin orang bulan anggota orang bulan dgn anonnnananagnnnnnnnnnnnnn ios nina: nonooannnannk mnetnurn |. maksimal diberikan selama bulan jumlah operator maksimal per ska orang khusus sekretariat daerah jumlah operator maksimal orang pt ||. tim pendamping rencana aceh non pns) lia . trainer sistem analisis) network engine orang bulan programming orang bulan honorarium tim pengelola sistem informasi kepegawaian terintegrasi kerani) sistem aplikasi pelayanan kepegawaian sapi koordinator voodoo| |lb. user maks orang ska dan orang setiap cabang dinas) orang bulan operator sapi khusus pada ska bka) orang bhonorarium konsultan pendamping regional sistem informasi keuangan daerah reg sik) konsultan pendamping reg sid orang bulan tan penasehat orang kegiatan jb, pengarah orang kegiatan tim penasehat investasi aceh dan tim penyusun analisa standar belanja sekretaris orang bulan ' ter anggota (unsur pemerintah aceh) orang bulan maks3 bulan jasa pengamanan pori ketua anggota orang bulan jasa keamanan polisi pada peringatan upacara hari hari besar kegiatan segi orang kegiatan khusus tenaga caraka pada sekretariat daerah orang bulan khusus pns penjelasan poin nomor diluar transport dan akomodasi bagi narasumber konsultan luar daerah poin nomor diluar transportasi bagi konsultan luar daerah poin nomor dan merupakan tim independen diluar pemerintah acehbiaya makan atap una mapan tna war adegan: pai tenaga kontrak guru dan tenaga kependidikan bakti untuk administrasi operator komputer atau nama lainnya ja. jenjang pendidikan sd smp sederajat orang bulan jb. jenjang pendidikan sta sederajat orang bulan jenjang pendidikan sederajat orang bulan ja. jenjang pendidikan sederajat orang bulan jenjang pendidikan sederajat orang bulan jenjang pendidikan sederajat orang bulan dokter umum dokter gigi setara orang bulan th. apoteker orang bulan ii. tenaga laporan teknisi laboratorium orang bulan tenaga kontrak bakti untuk administrasi operator komputer atau nama lainnya badan kantor penghubung jakarta orang bulan tenaga pengamanan utan rambut) orang bulan tenaga satpol pp wai orang bulan tenaga satpol pp wh komandan) orang bulan tenaga satpol pp wh (wakil komandan) orang bulan tenaga satpam supir orang bulan tenaga cleaning service orang bulan spamamasak rang supir asisten staf ahli gubernur kepala biro setda aceh kepala ska pimpinan mpu ketua dewan pengurus maa wakil ketua dewan orang bulan pengurus maa ketua mpd p2k adc asisten kepala biro setda aceh kepala ska p pimpinan mpu kata .,. fulan dewan pengurus maa walt ketua dewan pengurus maa tenaga kontrak bakti non pns pramusaji pada sekretariat dpra " ") orangfbulan tenaga kontrak bakti non pns dibidang keuangan program teknisi menggunakan khusus sejenis aplikasi sipil orang bulan b0d. kd e rencana simbad simpoldagri sapi tenaga it tenaga turut information center tic) orang bulan tenaga kontrak bakti administrator samgat online sistem informasi manajemen pendapatanpada buka tenaga database administrator database orang bulan tagbulan jade. gubernur, ade. wakil gubernur, ade. pimpinan dpra orang bulan tnnnanaoron |adc istri gubernur, istri wakil gubernur orang bulan dokter pribadi gubernur, wakil gubernur orang bulan adc. sekda orang bulan supir gubernur wakil gubernur pimpinan dpra sekda orang bulan supir istri gubernur wakil gubernur pimpinan dpra sekda orang bulan supervisor pengamanan melekat setda aceh stat u jb. wakil koordinator orang bulan anggota tim supervisor orang bulan pengamanan tertutup melekat gubernur wakil gubernur pimpinan orang bulan dpra voorijderpol koordinator cleaning service orang bulan pengawas cleaning service orang bulan imam pada mushalla masjid ska orang bulan satuan biaya makanan adc gubernur wakil gubernur, adc istri gubernur wakil gubernur, patut gubernur wakil gubernur, voorijder gubernur wakil gubernur, supir gubernur wakil gubernur, supir istri orang makan gubernur wakil gubernur, dokter pribadi gubernur satuan biaya makanan satpam jaga malam dan teknisi piket malam orang malam satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh extra flooding orang hari honorarium petugas razia satpol pp wh orang kegiatan penjelasan tenaga kontrak bakti adalah tenaga non pns, yang diperbantukan pada ska unit kerja lembaga badan nama lainya lingkungan pemerintah aceh ) khusus tenaga kontrak bakti lingkungan badan penghubung pemerintah aceh dki jakarta untuk tingkat pendidikan smp sederajat. untuk tingkat pendidikan diatas smp ditambahkan sebesar rp. per jenjang pendidikan untuk poin 1s d sudah termasuk uang makan untuk poin diberikan kepada pegawai asn yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan untuk poin khusus non pns yang bukan sebagai tenaga kontrak atau sebutan lainnya khusus yang melayani rapat rapat pada dpra vi, honorarium tenaga kontrak bakti dan nama lainnya untuk non pns unsur dari kepolisian, biaya operasional biaya makan lingkungan keburukan kabul wali padan nani urai naa tan aan puan standar biaya rentan honorarium adc, dokter pribadi serta petugas pengamanan tertutup dan voorijder wali nanggroe ja. asisten pribadi wali nanggroe orang bulan staf khusus wali nanggroe orang bulan tenaga ahli orang bulan adc wali nanggroe orang bulan adc waliyul ahli orang bulan adc istri wall nanggroe orang bulan ade istri waliyul ahli orang bulan dokter pribadi wali nanggroe hallyu ahli orang bulan 4s00. pengamanan tertutup patut) dan voorljders wn wa orang bulan he. tisetaawat tan tss pematoradiwat nangroof atma tahu omngfoan rona hata esa swwatnanggon orang asooooa, tt) sirtanwatnanagoefvamaha mantan assoooaf koordinator patut voorijders orang bulan heat ale temntniantonammmgmaantmaftatit santa 4a0ea komandan dak sawan pengamanan was iat oan alan one dagaropensani biaya rekening listrik, air dan telepon untuk rumah dinas, mess sesuai keburu nan tetmatumantmasowatnunaran somoaal biaya makan adc wali nanggroe, waliyul ahli, adc isteri wali nanggroe, istri waliyul ahli patut wali nanggroe, voorijder wali dalam bentuk bse pribadi wali nanggroe, perawat pribadi wali nanggroe vii. tunjangan wali nanggroe waliyul ahli perangkat bj". imangonferesenasi watch nan kanan pemeran tanda aji asera nyaman dsn matvangrae nama sea pomamaama ormgttan tawa majistngae orangutan wattotuomtajatetinga oranyasan tool setetansitapistingi rangyaton amotamtojatsinga orngtaan kevattisfungsnat torn a00000 tin watttetnttsfungonsi raga setetarmitaisfungtoat angkatan soo domtamtajaisfungsnai anyaman aaa tunjangan jabatan) sumangantasara waitangarae angga eren tunjangan keluarga waliyul ahli orang bulan san emang ama mal tunangan tenar wotitewa maptstngg ranah too tunjangan keluarga sekretaris meets tinggi orangfeman sommaantetaar angataajistimagi rantang teningantotargatatun atstangtorat aang tniosantaaa wanita yapistungsori oangasen tarantavana srsarevinetstunsora onngasan atom oongantavarn logo maistansonal engan sono premi memuat momoa) main tingidanfngsoni omar 200ml dalam bentuk jasa medis eta maitanggoe nani pewarnaan staf ula sasmsantasoa era fmanganpasiandias worvangae aan tera wawan semalaman edit ambigu mitis tingieanfungiana o omngtamn penjelasan untuk point dan dapat dibayarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk point tidak berimplikasi dengan pembayaran furan jaringan kesehatan rakyat aceh suara) vih, kelompok tim panitia sekretariat (pns non pns) dari dalam dan luar daerah pertamademt temporer otatlangegan surtkepuangutamaraea tengaran tommaneniaan dea, ole eanasngama omnaferatan sol hate matan jawatirem ommaanan toon jesawetam ommaresitan sol panai mantan spoof pemesan beratatmas seefsakar distuptangengan surat keputusan kensastan tatanan permata ena tenanamngiawap pommaegtan seng watirama orangtagtan too spoof paten ommeegtan potong) estat mutan terus menerwombaamdantarosean oo| otetntandengan surat keputusan gubararacan emmerungtawap ormatatan soo ja loordatar rmaimaan soon hate tan sarah jawatitena omnaaan sson asean nan soon penanam beritatitasp skor diotekandengan sura keputusan mbasepa adaah area panangaungawah ommgfatan don tata tan ta bot daa aan tama malam sos fonortanita pemelihara arema nasional paman team (ama enanggagdawah ommetesian ra000n temanatirawa onettesitan yatimasma onmeterttan oodmatr toanetaitan soon) (asa omntagatan esooooel ffihmamotatantia tonton ta000o ian ongeitan standing oran tpeninsan otwuptandengan suatkepawan gubahan aimvoonider pegaralanwrdanpamonun |a #ewonatantenganamanbatmtaa mangan soal #entowataenganmanartaa domino soo hemat tana aaa 5ilhomor tenaga std pameran keterangan khusus kegiatan seminar sosialisasi bintik kegiatan sejenis jumlah anggota panitia tim maksimal dari jumlah peserta yang diundang (tidak berlaku pada program dan kegiatan kedaulatan) ix. kelompok tim penilai angka kredit jabatan fungsional tertentu (pada ska penilai) ian jaw bfwatawa oran eoooool james antar tao dapat #narayan leon gama penjelasan maksimal dibayarkan selama bulan kelompok tim khusus penulis pengolah data dari suatu penelitian kajian dari luar instansi satuan kerja lingkungan pemerintah aceh engan: pengartfpambma sangan son (boamnggungasah omneetan 2a0open haa matan ame sekretaris hem ema ata zp, ia. pengarah pembina orang bulan tan penanggung jawab orang bulan snn koordinator orang bulan wakil ketua orang bulan sekretaris orang bulan anggota orang bulan yang bersifat perorangan konsultan lembaga pada suatu organisasi atau kelompok dari dalam dan luar daerah kegiatan penelitian) sesuai per paket mekanisme pengadaan barang jasa penjelasan kelompok tim khusus terdiri dari personil yang memiliki kemampuan kompetensi tertentu ditetapkan dengan surat keputusan gubernur untuk poin nomor tarif paket ditetapkan sesuai sifat bentuk penelitian yang rasional xl. honorarium, tim konsultan redaksi tabloid, tim asistensi penyusunan dan pembahasan rancangan @akun rpp rancangan perpres biaya transportasi dan komunikasi pada biro hubungan masyarakat dan protokol nan ana nan dengan |owa sebagai tenaga ahli profesional) orang bulan sengaja sebagai editor hasil peliputan orang bulan kepala sekretariat orang bulan (stat sekretariat orang bulan pengelola data, informasi dan publikasi sosial media pada biro humas setda aceh pengelola sosial mediaorang kegiatan non pns kehumasan setda aceh bantuan kepada wartawan dalam rangka jurnalis temu pers tahunan orang kegiatan transportasi untuk petugas pelayanan tamu dan pimpinan vip yang tidak bandara sultan iskandar muda orang bulan menggunakan kendaraan dinas biaya komunikasi pejabat eselon iii dan pejabat eselon pada biro humas dan protokol orang bulredaktur pelaksana orang terbit daftar mara galmemorar rara as0tato| blm, marie seo ilustrator design grafis orang terbit deportasi dan notulensi orang terbit lo. kontributor berita orang berita honorarium tim asistensi penyusunan dan pembahasan rancangan qanun rpp r. perpres dilaksanakan oleh ska yang memiliki tugas dan fungsi) aan santa tatap pan wrap taat ham yan intra page test uan peg tes aon can orang kegiatan penanggung jawab orang kegiatan por ketua orang kegiatan tagawa jang kota orang kegiatan anno unsur tenaga ahli akademisi orang kegiatan |. unsur komponen masyarakat orang kegiatan mongngngndn: honorarium tim penulis buku penulis merupakan aparatur pns non pns lingkungan pemerintah aceh) jrm peanuts suku: bsa me. mom orang kegiatan mendapatkan isbn (international bltarouer mraftegitan ss0000 tam xii, satuan biaya tambahan tim pengawas dan biaya transportasi peserta rapat menghadiri sidang satuan biaya tambahan tim pengawas kepada aparat pengawasan pada inspektorat aceh penanggung jawab pembantu pena jawab pengendali perunggu ng, jawab eta peng orang hari mutu pengendali teknis orang hari anggota tim orang hari pembantu tim selain tim pengawas orang hari biaya transportasi peserta rapat orang kegiatan biaya transportasi menghadiri sidang pengadilan orang kegiatan la. biaya menghadiri pendampingan sidang sengketa informasi orang sidang penjelasan khusus point diberikan kepada peserta selain pejabat eselon lii dan iii (bagi yang tidak memperoleh fasilitas kendaraan dinas) diberikan kepada peserta yang berasal dari luar unit kerja instansi penyelenggara diberikan kepada penyelenggara dalam hal lokasi diselenggarakan diluar unit kerja atau luar jam kerja hari libur tidak berimplikasi dengan pemberian uang saku peserta dan atau satuan biaya perjalanan dinas dalam kota lebih jam undangan ditandatangani oleh kepala daerah wakil kepala daerah sekretaris daerah peserta terdiri dari unsur antar ska dan atau pihak lainya penjelasan khusus point tidak berimplikasi dengan pemberian honor sebagai pemberi keterangan ahli saksi ahli ih honorarium pejabat panitia pengadaan penerima hasil pekerjaan pada ska honorarium pejabat pengadaan ska jumlah s d paket orang bulan jumlah diatas s d paket orang bulan jumlah diatas paket orang bulan honorarium personil pendukung kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah aceh ana keterangan nee standar bia ayah keterangan (stat pendukung pengadaan barang jasa orang bulan tim pendamping layanan hukum pengadaan barang jasa orang bulan staf penghubung dari ska orang bulan honorarium pokja panitia pengadaan barang dan jasa tiri, naga iuran daan imir sd25mar omar telah iiiraketdiase25masa sinar omaoae sonar wtiratedinassmharsaomtar omngoatee koo (eteranpengadan kenamaan trs sana agl bot ntatakardisas rgmiyarsa star oomteaker tong) nisitakatdiats emiharsa omar paket done . bisa dntasttojoasdsooma angan sena ) toiapoker dis sosa umar. oangoaket teooool nisi per diatas alias 25milyar orngfaket toon) ega pan mapan honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan denlihhakarsstnasisi mna sampan ata penjelasan kepada pejabat penerima hasil pekerjaan lingkungan sekretariat daerah aceh diberikan maksimal bulan honorarium panitia penerima hasil pekerjaan tenaga teknis tenaga pengelola teknis konstruksi (anita penerima asi' pekerjaan jumlah paket s.d orang 8ulan hanan aan gal jumabearaaga pantat kata aan min rang tumanpareteso tonggak ta0roof ana asn cc. jumlah paket s.d orang bulan 1s00000| has hama arn te: jum pare yoranafowan a00 muna jumhpatatisosacao orangan timang (ar umtanpaket230o orangutan s00tool enagaatns it mirip pengadaan #dsoolua grangfeatee dodol wiki patupengadan diatas polutan milyar orangraket soon asean emas uae winifagu pengadaandistass0 mars a100 mira orangbaket too tool iifa penalandisarsonana, ornata tata tenaga pengelola teknis konstruksi massa hemat mer hae amanda nam yama nilai pagu pengadaan diatas milyar s d milyar orang paket |a. niaifagu pangadaandiatas10 mars d wiyah orangipakee nil pagu pengadaan diatas mars d100 milyar orangipakat ro00gof ad ama ata impas ani penjelasan untuk poin khusus tenaga teknis dari instansi teknis membidangi pembinaan pembangunan gedung negara honorarium tim pembina dan sekretariat tim pembina jasa konstruksi aceh famtarbira ben angka raih. ter jana toongrean tan penanggung jawab hama ema opa wakitewa orangowian soormoo| mete bulan seutas ryan tool tamara orangysuan jabatan mara masa honorarium tim pokja sanitasi dan tim panel quality insurance program percepatan pembangunan sanitasi permukiman psp) provinsi aceh j ortega mon aman wamsemears nara toon afgan ata ema maan desa canaria mantan soto la: sekretariat nat. 6buton ob. sekretaris orangfomtan soo laman omnofaan leon xiv honorarium tim pengelola teknologi, informasi dan komunikasi (tik), tim develop e aceh procurement tim pengelola teknologi, informasi dan komunikasi tik) ska pembuat artikel penerjemah enonesungtawab oranafaan ssn000l 2apamimstatortaangan orangutan soo 5fpamiitatrbatatase rangfttan (er pensettappttasi orangutan sooooof gntatisitimgan rana soooool daembuatarttahumar aman pembuat artikel buletin majalah website) | halaman (penerjemah oasookarakter penjelasan pengusulan personil s.d mempedomani peraturan gubernur aceh nomor tahun tentang pembentukan tim pengelola teknologi, informasi dan komunikasi pada ska tim develop aceh procurement maks. bulan jarfrosammes ranaratan sagoooo0 dapasangrats ratan lasem "oran son000 penjelasan berlaku untuk personil dari luar satuan kerja pemerintah aceh non pns selain tenaga kontrak bakti hk. satuan biaya uang lembur, biaya makan lembur dan biaya makan kegiatan uang lembur tatanan? maa monyet, rata aro leela taman penjelasan pegawai negeri sipil yang melakukan pekerjaan luar jam dinas berdasarkan perintah dari kepala unit kerja pemerintah aceh dan dasar pertimbangan benar benar sangat prioritas dan bersifat mendesak biaya makan kegiatan rapat jamuan ema (atanrasmaramuttwp omni mam (ttan pramananuteve tema momo amumasraawagawp pommgtoom megan fpasimungtas ramuan sal penjelasan diberikan dalam bentuk natura, rapat kegiatan vip dihadiri pejabat tamu negara kepala daerah rapat kegiatan vip dihadiri para pejabat eselon pejabat daerah rapi) biaya makan lembur pee xvi. satuan biaya pemeliharaan kendaraan, bahan bakar kendaraan dan pemeliharaan komputer pemeliharaan kendaraan teo kendaraan roda umturatan t00000001 engamantodastmh umytatun |iendraantoda# 1score tirta gog00g0 endaraantodat soosi2so0ce untan (si endaranfodaddatas2500c: umpatan atas0oal endarsantodo sapadaotar namun penjelasan dibayarkan menurut tingkat kebutuhan pengeluaran secara real (at cost) termasuk penggantian suku cadang tidak termasuk pemeliharaan berat kondisi overhaul! kendaraan diatas usia tahun dapat melebihi tarif pemeliharaan sebesar bahan bakar kendaraan lan hanan boat bot tai kendaraan dinas kdh wkd p pimpinan dpra wali nanggroe after bulan sewattesuutan kendaraan dinas eselon setara liter bulan sematkepuutan kendaraan dinas eselon serta tajam kendaraan binastsaonil setara temuan asa kendaraan operasional temuan kendaraan roda2 sepeda mor uterfoutan penjelasan dibayarkan menurut tingkat kebutuhan pengeluaran secara real (at cost) tingkat kesetaraan mengacu pada peraturan keputusan gubernur aceh tentang perjalanan dinas satuan biaya perjalanan dinas satuan biaya pemeliharaan sarana kerja kantor hee larger yaman ono lanjaesaut oo mutan among bma ena ema gensetdiatassoxvns a7s kvn umtymahan too sensetatas7sxvnsyatooryn umtymahan geneetdatast0okvastyn untumaman soo gensetdiatastastvnsidisorva untumahun 0o0eol tt) gensetdtasisorvasdanstva untumaun tr0000oo| penjelasan satuan biaya pemeliharaan sarana kerjuntuk biaya pemeliharaan genset yang berusia diatas tahun dapat dialokasikan lebih besar xvii, satuaceh dalam provinsi aceh tim persiapan pengadaan telah pelaksana pengadaan tanah gantikerugan tanahsdp1o milyar t ketuamerangkap anggota o0peran asal sekretarismerangkap anggota omperpaker doo anggota osperpaker aooool asemetarat omperpater pom0oo| gantikerugan tanahdatar rp10 miners rpsomiyar ketuamerangkap anggota ogparpaker sekretarismerangkap anggota omperpaker semprot omperraker leo gantikerugan tanahdatar som milyar ketuamerangkap anggota ogperpaker setretarismerangkap anggota omperpake samoa osparratar aonoooo sekretariat other part o0cool xvii. satuan biaya untuk perlengkapan pelatihan peserta sosialisasi dan sejenisnya per peserta ben pas patangapanpelatnan pesanan penjelasan perlengkapan terdiri dari tas, badge, writing pad, alat tulis termasuk ppn) xix. satuan biaya akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan pelatihan dan sejenisnya estref ega akomodasi narasumber corona areal tontumsitmatanpag sang melamdanaracrakan orngiian mao semntempatganperaaan tamatan oto metode paket full board esa enmeanan nga #komodasitonsums,ruang baitinier orang ar t00000l konsumsi, ruangan hall aan tetotepoteat dar, orangutan dota penjelasan harga berlaku untuk hotel kelas bintang (lima) untuk hotel kelas bintang (empat) dan dibawahnya harga disesuaikan dipilih harga yang menguntungkan terendah diantara metode atau kombinasi untuk poin kamar twin share orang kamar) untuk poin kamar single orang kamar) xx. kebutuhan alat tulis kantor au. amuantastsontasfasooma ata soon, da. pawuattassoo1atas soo2ma ema osn, pomdtassontas miliar pare soo pamuditasi mtyarya2wiyah ate lsrfamudatas2liar ate mono penjelasan kecuali kegiatan yang dominan menggunakan atk antara lain perencanaan, penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, seminar, sosialisasi, pelatihan dan sejenisnya, xxi. honorarium tunjangan majelis syuyukh dan badan otonom majelis permusyawaratan ulama aceh, badan kajian hukum dan tunjangan pimpinan dan anggota majelis permusyawaratan ulama aceh, pengurus lembaga pengkajian pangan, obat obatan dan kosmetika tunjangan badan otonom majelis permusyawaratan ulama aceh kedua badangtom orang model tb. wakil ketua badan otonom orang 8un oo ta. anggota badan otonom orang win jeadankalan hukum majelis permusyawaratan ulama aceh oo ate antara lol sekretaris orangutan angora orangutan powo aan kan aan pen omagmomapa| lp pom) mpu aceh (oa. ketua orang tuan (be sekretaris orangutan (1d. kepala bidang orang bulan voodoo| tunjangan majelis syuyukh, pimpinan dan anggota majelis permusyawaratan ulama aceh dewan penasehat ulama ann apaan ega pimpinan dan anggota majelis permumawaraan uamahceh oo)| humangantepresamaa" aba maa year tunjangan jabatan mm. wat ingatan donor (erat rngyaan sol fmangantomsimu l men tunangan keluarga ketua, wak ketua anggota orangutan soga timangan kesehatan ketua, wiki ketua anggota orangutan soo kegiatan pengkaderan ulama la. basasyeorakata, tmitegaan (oo van saku petugaspiket pengkaderan ama orang mari xxaceh arema ornafatan t0000000f wakiketuatgamt orangutan songo ikerakomsi mangan a00 lajhnasota komik orangutan asngool xxiii. honorarium tunjangan kerja pimpinan, karyawan dan dewan pertimbangan syariah baitul mal aceh tunjangan pimpinan dan karyawan pan ena gene kepalahidang orangfbwian kerala sub bidang orang sutan ot0o00ool gamawan non ns torangfeuan bendahara penerimaanzakat rang oman darah bendaharapenyatuan orang hutan too #embontvtemdahar remang ih. pembantu bendahara pengeluaran zakat | orang tuan too d000o, tunjangan kehormatan dewan pertimbangan syariah baitul mal aceh lon, teras yemmaranen sesal (po watt orangan sekretaris orangutan ar200000l anggota orangfawan oo) penjelasan sesuai honorarium pegawai kontrak bakti berdasarkan tingkat pendidikan xxiv. honorarium tunjangan dewan pemangku dan dewan pengurus majelis adat aceh fpewanpemangka a.a kemapemangtudatkemn granat (bi statis pemangku dataran omnefawan antantatemangkuagatacah lanjutan bfoamanpengwus watiteuamajaisadar arah orangfauan kematian oranvawan hotantastan anyaman 20nsel xxv. satuan biaya dan honorarium pada rumah sakit ibu dan anak (usia), rumah sakit umum daerah zainal abidin (rsud), rumah sakit jiwa (rsj), dan dinas kesehatan aceh honorarium dokter, dokter jaga malam, perawat, pengawas, perawat jaga malam, dokter jaga spesialis, dokter spesialis kontrak usia, fioneragamalmgotterumum orang o0n ara amarah ton (honordokterspesiatstaga onsitey angga ngel (honarkansulasidokterspesatslejanng ivarlamjaga" orang pasien telpon eomatsaturatsesi mesum tenan (honoriatadoterspesats tenasasejamai? limpasan tagongenf ihonordotar penanggunglawabadilogi ringkasan logo. honor dotarspesaispaitnite orangihari rat apem ena anal (ii (honorboktarsubspesatspottnik: angka soon 1i(meter umum jaga dibesar keagamaan cti bersama rangga dokter spesialis jaga hari besar keagamaan cuti bersama call j"" orang laga ema eat (hanorlaga perawat pengawasharitbur (pa0 sora) naga honorltaterawat pengawas awam ongfata tool perawat pengavaslagahribesrkeagamsan gdibesama orangnya tango honorleta vamtenaga persatu penundaan ooo rangga li. perawat menunjang lag hritesarkentamaa cat bersama tenaga soon bora matan sahur butapuasa rana soon bara menandai mimumtabaranpesugsinga orang soon penjelasan honorarium diberikan khusus kepada tenaga dokter spesialis dan subspesialis dari luar usia. honorarium diberikan khusus kepada tenaga dokter spesialis dan subspesialis dari dalam dan luar usia honorarium dokter jaga, perawat non perawat jaga malam, perawat pengawas, dokter forensik, dokter jaga spesialis, dokter kontrak, spesialis dari luar, dokter ahli tidak tetap, dokter kontrak, petugas pengamanan objek vital, tenaga ahli programer his, dokter spesialis jaga igd jam pada rsud aepotertaa joran som pesat nonpemwatngamaam doang tol germsattenaras ngan too potersesaismgatenttlam mar sos 5otertgnsaesmstoncan oma desa spotorsmesisoantuar ganga onordaktrspesistgnton star manga ewstentemaran rojava menawan ssoeoo| sltenampamtiogamermms onerauan sosmoool gorfpotertarsik naman muasal fpoterspeste kasokernwa batuan grafsuan soon honorarium kepada dokter spesialis dokter gigi spesialis, psikolog, spesialis keperawatan, farmakologi dan farmasi klinis yang dipekerjakan pada rsud spesialis keperawatan, farmakologi dan farmasi klinis sotngantve sonam |o ceoassah goonemya rapatan s0, cc. golongan orang bulan je. golonganivb orang bulan je. golongan orang bulan golongan iii orang bulan naik golongan iii orang bulan naa golongan iii orang bulan nning bani golongan iii orang bulan biaya pendidikan dan pelatihan pns dan non pns dalam negeri dan luar negeri pada rsula, usia dan rsj aan tetes nia seru pai oem ragu stan sesuai ketentuan pendidikan dan pelatihan yang lamanya sampai dengan minggu orang satuan perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan yang lamanya minggu s d bulan (roket aceh diluar provinsi aceh orang tiket latest kets otonomi sesuai penetapan registrasi kontribusi orang lembaga penyelenggara atau sesuai penginapan orang hari penetapan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang lamanya 1s d nan sesuai penetapan registrasi kontribusi orang lembaga penyelenggara uang bulanan orang bulan atau sesuai penetapan lembaga modul dan fotokopi orang bulan penyelenggara penginapan orang bulan pal lt, pendidikan dan pelatihan yang lamanya s d bulan tan men sesuai penetapan registrasi kontribusi orang lembaga penyelenggara uang bulanan orang bulan modul dan fotokopi orang bulan penginapan orang bulan pendidikan dan pelatihan yang lamanya s d bulan men sesuai penetapan registrasi kontribusi orang lembaga penyelenggara ng: uang bulanan orang bulan sesuai penetapan lembaga modul dan fotokopi orang bulan penyelenggara penginapan orang bulan nn: pendidikan dan pelatihan banda aceh kab kota dalam provinsi aceh berdasarkan pada keputusan gubernur aceh tentang satuan biaya perjalanan dinas keterangan: konsumsi, uang saku dan transport lokal yang tidak ditanggung lembaga penyelenggara rincian biaya pendidikan dan pelatihan pns dan non pns luar negeri pada rsula, usia dan rsj (dalam us$) pidana uan dia peri ika non asa ara era nan dta pep prb ina pare mba yep eta mara pee ge ? ben sela ea. laga an van saud dinas jaman aa nan rok australia ngga ang laga lan ditata selandia baru ls. swedia page fusi ion finlandia |. ra88 aan spanyol 2lla norwegia 1a88 korea selatan singapore penjelasan biaya penginapan per hari untuk s.d sebesar us$ dan s.d sebesar us$ biaya kedatangan untuk 1s.d sebesar us$ dan 12s.d sebesar us$ biaya asuransi, registrasi, visa, service fee dan tiket dibayar secara cost honorarium jasa dokter forensik dan staf pelaksanaan autopsi tanpa identitas rsud dan rsj sangat elata keterangan nasa tindakan autopsi forensik tanpa dal top ter goreng npa identitas dalam orang rumah sakit jasa tindakan autopsi dokter forensik tanpa identitas luar orang rumah sakit jasa staf pelaksanaan autopsi dalam rumah sakit jasa staf pelaksanaan autopsi luar rumah sakit biaya pemandian dan pengamanan tanpa identitas i biaya penguburan tanpa identitas resiko tinggi hiv aids, hepatitis) sia, biaya pemandian dan pengamanan jenazah resiko tinggi hiv aids, hepatitis) orang honorarium dokter spesialis neurology, dokter spesialis ipjp, dokter spesialis lainnya,zi, sopir, cm, petugas khusus jaga malam dan incentive dokter spesialis diperbantukan pada rumah sakit jiwa pemerintah aceh anu naa den nan dokter ahli neurology diluar jam kerja sore s d pagi) orang kegiatan dokter ahli penyakit dalam diluar jam kerja sore s d pagi) orang kegiatan dokter ahli neurology hari libur orang jaga pol la. dokter ahli penyakit dalam hari libur) orang hari (poster ahli penyakit dalam hari besar keagamaan cuti bersama) orang jaga pan postermninewdorrhaitenrkentamaantmtbarana der (potersneisi dep ona sore pagi oman memo dokter spesialis dip cal hari libur) dokter spesialis dip call hari besar keagamaan cuti bersama dokter spesialis lainya naa ookterspesiatsanat orangutan taboo dotsmsitassan peta aman . ha oomerspesbstmn omaremsan ant fpoterlgai ditanam omangtaga poto (boteringa bai besarkengamaan bersama tentaoowosatadowta oma amal sung game.moya20.00wty roogool maamtocowibs donooway omega ono ha. (boterub siasat iwa' prosa) orangan teoogoool (poker perawat sosis operbamutan soterspesats gangan gamma searah oottarsnests golongan orneuan |oo2song sonam toga lol jas. perawat pengawaslaga alam rangga oto. perawat pengawasan sora orangtua soo lan fferwat pengawas hariutar pantosoorwissyarasowti grangnaga tegal sungtitoo.mbs az0 00mb3 orangnya mogoool mambo2o.wibsdogoowibh orangfaga mao a.m (merawat pengawas aribesarkeagamaan cuti bersama santtosoowosyata 0war gangsa tangan sina tisoowibwe20 00wtb3 orangytaga soo mapsto0omits tom00wny orangnya sono near ong ses farmasi, ratorlum, sopir dan rs, gri mam oem) petugas jaga pada hari besar keagamaan farmasi, laboratorium, gizi, ani pemtosoowingatacowbi sman tool sangtadowbstuz0 00wy orngnega tool maakt0go.wibydombowy orangnya moooool erawatipgabanbesar keagamaan aenanuaa nb. sing ia0 wins7a20.00wb1 rangga waamtodorwibs aoggowby orangnya soo perawat pagaralam rangga moga petsastounenytritibuh orangutan soo maa a5.| petogasammasidan gri( haritibuh orangutan goo petugas foundry( barbera keagamaan bersama orangutan toe jan |ienasaspesen telah) sanafbaan semua2x bsifkasebagamaam aon owl ferus tara hai mburfasidansord sangat saga ja. kasir jaga hari besar keagamaan cuti bersama e to. sang iia00 wins a20 00mb) oranggaga school maampooowos onoowbi orangnya room (oma makanan mibumlebaranpetunasaga rangga sage, dokter spesialis (status kontrak) orang bulan soooooo| aaa era honorarium jasa dokter spesialis, dokter ahli kunjungan, dokter umum, perawat dan petugas call centre pada dinas kesehatan aceh dokter spesialis ahli orangfeulan soo0coo| ladosmatakinan petai latar mahmbokterumum genggam asoka dosataga malam parma ambulans orangtua denga jasanya alam petugas cal came orangtua neo laliga malam penunjang ambulans gangsa sma (asatetasfoa memakan goa pos objek pecahan btvdanatauivs granat sean pageant ingatan agama jasa petugas penyemprot irs orang rumah honorarium tim pengolah data rekonsiliasi peserta jaminan kesehatan rakyat aceh pada dinas kesehatan aceh peoanasuraman dane jana tea taman penata ampera troooof honorarium tim bars dan petugas pelayanan terpadu administrasi kra pada dinas kesehatan aceh ase a ana (petugaspelaanan terpadu admlnnras kra gangnam aon) xxvi. uang megang jamaica esaoool dai psgotisa got rantai yeon daop oo penjelasan diberikan tiga kali dalam setahun bagi pimpinan pra, anggota dpra, pns dan non pns yang bekerja diperbantukan lingkungan instansi pemerintah aceh xvii. satuan uang makan pns asn dan satuan biaya pakaian dinas seragam satuan uang makan pns asn iin ttan menngdberangetmbenutsan: | diootoneantdami oma seo geotnganti rana daeongany rangga ane penjelasan dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung khusus bagi pns yang bekerja lingkungan instansi pemerintah aceh satuan biaya pakaian dinas seragam la. plat diafragma does sana petunkerafertam non pns oo pesuntera sorgamsapambatetaya set too penjelasan satuan biaya pakaian kerja seragam satpam sejenisnya sudah termasuk perlengkapan dan atribut xxviii. honorarium pada program kegiatan perencanaan pembangunan (bappeda aceh) honor panitia penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja ska (p2k) pns kan lapan namum omooof jaoortmate matan hoomoooo buana ema wotiseatars toommaan ro00ool koordinator pentendatandaa rapatan to0among hoordntorfangedatantotans orangan ho.lkowrintorsteearat pengamatan rapatan soon ha. onotasettarat pengobatan orangutan mo0ooo honor engegatantetas anakan moongeoo ha. |naroda pengendatanpaa o bangsawan s0oogoof awet pengendalankagtan oramefatan mooongmal penjelasan bagi pns yang menduduki jabatan dalam tim p2k berasal dari ska yang mendapatkan tunjangan beban kerja upah pungut, maka dapat memilih salah satu honorarium tim p2k atau tunjangan beban kerja upah pungut. non pns (beastars koorinatorengendalan kegiatan orang akan (koordinator pengendalian teknis orangutan |foto000000| foordnstorseketatat pangandaran orangfawan senggol (koordinator pengendalancaa orangfauan t0g00000| aston pengandalankegatan orngfatan tone| (si ingantapentendatanpaa ornwawan serayo| hngstatengendaiantatnis ornweuan 0g0000oo ioneotasekrtatat pengendalian ngan moon honorarium panitia kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bappeda, buka, biro administrasi pembangunan migas dan dana otsus: pagar kemasan petapa angan songo setetes orangutan as000007 stafoatadanimtomasi ornafaan honorarium tim penyusunan dokumen perencanaan daerah khusus personil dari luar ska lingkungan pemerintah aceh) orang kegiatan penanggung jawab orang kegiatan ketua orang kegiatan la. sekretaris orang kegiatan anggota orang kegiatan sani honorarium sekretariat tim rencana joke terangan. lan sekratara tran mos. tim penyusun rencana aksi rencana induk program dan kegiatan pembangunan dana tdb migas dan otonomi khusus (dari instansi diluar ska) mana nasi" stendayela yan serangan tim task force redd aceh bee isinya nada (ketua pokja orang bulan sekretaris pokja orang bulan anggota pokja orang bulan ng: honorarium tim koordinasi dan unit pelaksana khusus tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan tkp2k) aceh tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan tkp2k)" tan nan penanggung jawab orang kegiatan ketua orang kegiatan wakil sekretaris orang kegiatan ton ketua kelompok program orang kegiatan anggota kelompok program orang kegiatan unit pelaksana khusus tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan upk tkp2k)" pns pejabat sekretaris eksekutif ketua upk t kp2 orang bulan struktural yang ditunjuk, tenaga ahli teknis konsultan orang bulan ketua kelompok kerja pns kontrak bappeda) orang bulan ketua kelompok kerja non pns non kontrak) orang bulan nik anggota kelompok kerja sekretariat pns kontrak bappeda) orang bulan jnnnnnnnoonn:: anggota kelompok kerja sekretariat non pns non kontrak) orang bulan penjelasan kegiatan tim bersifat koordinatif, pembayaran honorarium: per kegiatan ) kegiatan tim bersifat permanen (tetap), pembayaran honorarium per bulan honorarium tim rencana aksi daerah pencapaian program pembangunan berkelanjutan sustainable development goals eu, pan bet depo bea bea) ata ptk tar tea nge ata eka koordinasi rencana aksi daerah tim pengarah penanggung jawab orang bulan sekretaris rang lola anggota rana setetamspoga orangutan baftmrams ama ata maan ema ngan tenagaami rangkaian amor tan penjelasan besaran honorarium tenaga kontrak bakti non pns disesuaikan dengan tingkat pendidikan honorarium tim penyusunan sekretariat rencana pembangunan jangka menengah aceh ja. tim pelaksana penyusun me koodmatar anton asean orangutan soo (emas tangan honorarium tim pengolah informasi geospasial mmpetaksamafenyusun tateransungtawap srangfagan to000, koordmatar ranah ono eta canon too swears angkatan voodoo anggora bangtan soooool penjelasan mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang informasi geospasial. jasa penulis analisis kertas kebijakan trem dormfanoran soo tim peneliti kegiatan penelitian swakelola bawa tangan maximal bulan goat aam tera ftensasumerorf pangumautbata orangan sooooof tim reviewer jurnal penelitian diatasi dommeftesaan dfbewantadari ornafteran a7000007 pedoman redaksi pornafregitan coooool pimpinan administrasi orang kegiatan doibatmesai oneregtan too xxix. honorarium pada program dan kegiatan pendapatan dan kekayaan aceh (buka) satuan biaya entry dokumen obe, biaya entry dokumen pajak hasil pendataan dalam aplikasi stan gan ata bola tranporitata petugasfendataantanmar dati bartasgris atugaftaa sel t0na150 barang tas soo siswa200 beras patugefamtas 201sa500 banana patogen atas soo 3obatan00 bentasfs petugas peras too mo0001 tetindantoobemanfta petugas ftmnae so00001 lain kendaraan pajak aceh konoaium petugas pengolhbata pendapatan daerah ooo| orang uan kna (pado pendataan dokumen bagi koordinator kecamatan orang dokumen sol aan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama: engan omar gama pungutan sebagai penanggung jawab) dng team albemitamamunmatartsan savana bea honorarium tenaga profesional aplikasi samgat orangfadan doo asooeoal tim membahas penyusun standar, survey harga pemerintah aceh, tenaga ahli pengembangan software (mm pemusunstandar warga pemertahach |o hama apa somatik orangremiatan pera mata oangtegatan artonoool j2. survey standar harga pemerintah ach (ate omattenaan toon, asetat oranatemiatan soon team koranateatan s00000p binasa ahi pengembangan software manajemen saat orang atan soo honorarium tim penghapusan barang milik daerah (mm penghapusan arang miieoseah (an mengarah raman penanggungjawab angkatan asem orangutan yoo osama nian sono tim teknis samgat aceh lan pen se, sooko| wakil sekretaris orang bulan wakil bendahara orang bulan s00. anggota unsur buka paru stok orang bulan la. anggota unsur kepolisian resort kab kota orang bulan isapan: anggota iii unsur lalulintas kab kota orang bulan penjelasan diberikan khusus hanya dari unsur kepolisian xxx. honorarium jasa pengelola arsip dinamis, operasional perpustakaan keliling, tim juri lomba honorarium pengelola penataan arsip dinamis arsip digital san wna: koordinator lembaga kearsipan daerah orang bulan max bulan, bagi tenaga fungslonot koordinator non lembaga kearsipan daerah orang bulan arsiparis dibayarkan anggota arsiparis pengelola arsip) orang bulan 60x penjelasan khusus pada dinas perpustakaan dan kearsipan aceh koordinator orang khusus ska non lembaga kearsipan koordinator orang khusus biro setda aceh koordinator masing masing orang bagi tenaga fungsional arsiparis yang telah memperoleh tunjangan fungsional arsiparis dibayarkan dari standar biaya jumlah anggota pada ska biro non lembaga kearsipan maksimal orang honorarium tim operasional pelayanan perpustakaan keliling dan pelayanan diluar jam dinas dan hari libur manah serangan honorarium tim juri lomba minat baca tingkat provinsi (dari luar ska) ran tag test tap bta ketat cenmttat pap tes neta honorarium seleksi bahan pustaka sekretaris wakil ketua orang bulan maks bln xxxi. honorarium pada program kegiatan pengelolaan keuangan honorarium tim evaluasi rancangan ainun kabupaten kota tentang apbd, p apbd, pertanggungjawaban dan evaluasi dokumen perencanaan kabupaten kota tim penilai status ppk blue wee eran moral kua ke) pas pln esa nan eer baik baba tim asistensi evaluasi apa man men pengarah rangga sr0mol penanggung jawab orang 8ulan koordinator orang bulan (oa ketua orangybulan par setsatans orangutan anggota orang bulan anggota sekretariat orang 8ulan hye honorarium tim anggaran pemerintah aceh tapa) fade omnafoman emoooool jaaritewa orantitn gapetans onayaan soooool dapatan rakitan honorarium tim sekretariat tim anggaran pemerintah aceh tapa) dam rataan s50007 seen orangfovian anggota orangutan anggota pendukung orangutan nong, ata e honorarium tim penyusun laporan keuangan pemerintah aceh berbasis akrual gifemanagungiaws anyaman gakoordator oranerstan atsiri3 bea tangan gara canton dharma orangtavtan penjelasan dibayarkan maksimal sampai dengan ainun pertanggungjawaban pelaksanaan apa honorarium tim koordinasi, rekonsiliasi dan konsolidasi laporan operasional lo), laporan realisasi anggaran lra), laporan perubahan ekuitas lpe), dan neraca) koordinator gamarmuman aa0botol pam rain gpomsoa rangrmawaran m0000, honorarium petugas verifikasi pengesahan p28 blue ororisator norangfsutn derita orangutan honorarium tlm penyusun standar biaya pemerintah aceh wakil ketua bulan dlm oranggswan honorarium petugas rekonsiliasi data akuntansi based system mia tar adi mana setan gni dalam iooomfaam batam oraneyeuan anon0oo| honorarium tim regional sistem informasi keuangan daerah reg sid) kab kota aceh snap mah ita men baru danar pen para pen yan penanggung jawab orang bulan koordinator tim orang bulan koordinator admin sistem orang bulan bslanagata mma monas honorarium tim penilai status ppk blue sta tap catatan tap ternyata tatang san iwaktiketua orangutan mos bulan sekretaris orangutan (lintas ska) la. anggota orang bulan honorarium sekretariat tim penilai status ppk blue maan tandan pra (pet sekretaris orangutan mos3 bulan anggota pns) orang bulan (lintas ska) anggota non pns) orang bulan honorarium tim pembinaan keuangan blue saba) ata pena yen pena era pur ta) perak tau panai ana tanu ketua peka) orang bulan wakil ketua kabid anggaran buka) orang bulan sekretaris kabid akuntansi buka) orang bulan mos bulan anggota kasubbid pada bid, anggaran, bid. si, bid. pendapa anggota bid pada ngaran, bid. akuntansi, bid. pendapatan orang bulan dan staf honorarium tim aplikasi sim gaji online pemerintah aceh tim ketatausahaan kas umum aceh tia kata kena tan standar bayan kedatangan koordinator orang bulan dewa orangutan cso.ooo| anggota orang bulan xxxii. honorarium pada program kegiatan bidang hukum setda aceh tim peneliti peraturan kepala daerah, tim peneliti keputusan kepala daerah, tim evaluasi produk hukum kab kota, tim fasilitasi produk hukum kab kota akan dek rise warna asn ppp andalan ara kong penanggung jawab orang bulan garam angan gageteatars tangan leo wakil sekretaris orang bulan anggota orang bulan tim pembatalan produk hukum kab kota basa standar nelayan make asean ber halal saat senar penanggung jawab orang kegiatan jan freya irangfkegiatan 7s0000| sekretaris orang kegiatan moo000| anggota ahli orang kegiatan depo oonwregamn sal honorarium tim percepatan fasilitasi penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat kabupaten kota dprk) tentang tata tertib dprk pekan porn sae dear api rri neng bagan anta men lean penanggung jawab orang kegiatan pol (koordinator orang kegiatan jang: anggota orang kegiatan 8ulan tno tim penasehat hukum pada biro hukum setda aceh orang 8ulresapan fhonorarium tim pengumpulan dan inventarisasi bahan koleksi dan dokumentasi hukum maa tafenaan doosan penanggung jawab orang bulan janfianraratr moga 20an sajian amal anggota orang bulan biaya transportasi dalam rangka menghadiri sidang pn ptun banda aceh maan anti bil biaya transportasi tim penasehat hukum gubernur aceh, wakil gubernur aceh dan sekda aceh orang kegiatan biaya pernyataan banding kasasi peninjauan kembali pn ptun biaya pernyataan banding kasasi peninjauan kembali kasus perkara biaya jasa saksi dan saksi ahli untuk persidangan gugatan terhadap pemerintah aceh ank nan tia, selain pns non pns asa saksi ahli persidangan atan terhadap pemerintah kerja saran siti orang kegiatan "an kejora pemerintah aceh! biaya penyusunan pra rancangan ainun, naskah akademik kajian akademik rancangan qanun pat naa pen seendarolaya keterangan akun, naskah akademik kajian biaya penyusunan pra rancangan anu kaj kedua akademik rancangan qanun xxxiii. honorarium komisi badan lembaga daerah lingkungan pemerintah aceh honorarium komisi penyiaran indonesia daerah aceh kpid) komisi informasi aceh kia) era nan hara nan aturan "eta idar. ayah keterangan, mana ran mete pas gen lan pp) lan app ntp hrd atu aa" dadanasoa mangan tunjangan transportasi komisioner ketua, wakil ketua dan anggota) kpid kia tunjangan transportasi komisioner kpid kia aceh orang bulan honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui mediasi nan mediator pembantu orang kegiatan pol honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui abdikasi non iritasi kena bia are ara asu bana tenan ketua majelis komisioner orang kegiatan anggota majelis komisioner orang kegiatan pol paten rangiesiatan asosool ja. panitera pengganti orang kegiatan bo.) is. perancang putusan orang kegiatan tenaga kebersihan orang kegiatan ungaran: o ww pakar akademisi orang kegiatan dpopraktisi orangiftegiatan voodoo| lao durusumpah orang kegiatan honorarium pengurus komisi badan lembaga daerah lingkungan pemerintah aceh hanya uan eni standar, biaya bak terangan ketua atau dengan sebutan lain orang bulan nan sekretaris wakil ketua atau dengan sebutan jain orang bulan anggota kepala bidang atau dengan sebutan lain orang bulan honorarium komisi kebenaran dan rekonsiliasi aceh kkr) ain lgbt terlena tentu pat eur tes, iman saha pakan wrap laa olok kas sgp anang keterangan, aim tomianar anggota orang bulan anggota kelompok kerja orang bulan oo|area orangutan jb. sekretaris orang bulan unsur pns anggota orang bulan besaran honor disesuaikan dengan tenaga kontrak bakti berdasarkan tingkat pendidikan xxxiv, honorarium dan satuan biaya pada program kegiatan pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh inventarisasi dan perencanaan hutan petugas inventarisasi hutan orang hari buruh survey hutan orang hari p2.) uang makan buruh orang hari la. pembahasan dalam rangka persiapan, hasil interpretasi orang hari insentif tim analisis hasil inventarisasi hutan orang hari pembuatan trayek batas, pemancangan batas sementara dan identifikasi hak hak pihak iiibea ana mete art pra rantai nee tan kaka ur: sak saud standar biaya) keterangan petugas juru ukur orang hari upah buruh orang hari uang makan buruh orang hari pembuatan peta digital tematik kehutanan nine men naa pan gan yeon biasa pembuatan peta digital tematik lembar po) pelaksanaan lapangan persiapan lapangan perawatan pemeliharaan (per ha) petugas teknis lapangan orang bulan maks bulan petugas pembantu administrasi pelaksanaan persiapan kasihan, arah upah pelaksanaan lapangan pembersihan, penentuan ara branalikar larikan dan pemasangan air) upah kegiatan penanaman (pembuatan lubang tanam dan piringan, penanaman dan pemupukan, distribusi bibit lubang tanam, orang hari penyelaman, penyiaran, dan pendinginan) upah pemeliharaan tanaman tahun pertama distribusi bibit lubang tanam, penyelaman, penyiaran, pedangiran, pemupukan, pengendalian orang hari hama dan penyakit) upah pemeliharaan tanaman tahun kedua pendinginan penyiaran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit) orang hari pelaksanaan pengendali kebakaran hutan upah pembersihan jalur sekat orang hari upah pemangkasan cabang ranting kiri kanan jalur sekat orang hari masyarakat peduli api mpa) orang hari tim reaksi cepat penanggulangan bencana lingkungan hidup dan mia orang hari kehutanan kegiatan satgas penanganan konflik satwa dan manusia conservation response unit cru) team leader cru orang bulan mahou asisten mahou orang bulan petugas jaga malam camp cru orang bulan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan klasifikasi kegiatan sangat sulit berkas perkara klasifikasi kegiatan sulit berkas perkara (klasifikasi kegiatan sedang berkas perkara la. klasifikasi kegiatan mudah berkas perkara aab damai bi: pelanggaran berkas perkara xxxv. honorarium tunjangan kegiatan kantor perwakilan pemerintah aceh medan dan badan penghubung pemerintah aceh jakarta biaya operasional kepala kantor perwakilan pemerintah aceh medan biaya operasional orang bulan biaya operasional kepala badan penghubung pemerintah aceh jakarta standar biaya keterangan. biaya operasional orang bulan &.ann.nnn biaya uang saku antar jemput bandara jeda peer soon footongmti oraneferiatan . kedatangan tomratagiaan asal bsa omrataaan sasaane (kenalasubbagan tatausaha ) o orangutan toon parakepalaseta ornetatan school koordinator kekotoran orangutan soooool protokoler pimpinan pula bawah tenaga kontra orangutan ooo|giatan pada anjungan aceh taman mini indonesia indah la. pronrarum narasumber setara pejabat eselon orang kegiatan ligamen setara pejabat eselon iii orang kegiatan hiasan pel tesearasi omneftesiaan soo sama rangagitan moon asas orangftesiaan loose (af pencerahan oraneertran ts00000| uofembaca aturan orangagiatan oo pamsarsaiasan aman oom pemtasadoa orangteratan too pemimpinnya orangagatan soooonl xxxvi. honorarium dan satuan biaya pada program kegiatan kepemudaan dan olahraga jasa pelatih pasarkan ppa aordmatar (apa tee ( estempamih tatar as0000 (apes tas soo peaiholahregapembinsan pemeran angka ponangargsau oo) ppabsinotamagafpetathantangka panjang oo etatimmtemastnal orangutan sesan beettinasonal bangunan ifebammoasan orangutan p soo arasstempemin orang hutan (je wsamturengorfaniia ong komsutanpetatihan orang hutan ladasapte angkatan bonus atlet perumasuferoanan orangmmesa soo jis tmarberemuten maa dogooool tammttuteregukai soon emasteregutear rata tog3soooool arttaregutear ata asam temngauberegutesar domasoo japowwemeon tmasteroranan came tone perakperorangan orangitegat perungauferoangan rena tatmasterei t0000 mmr aan pamen npc) tmasperorangn orneaesn asooosa perakfararangan orang tenmatuteroranan toangiasai master s000000l perunggusarega paten too aakencaakeas mahasiswa paralympic games kejuaran olahraga masyarakat tmasterorangan emg terakterorangan orange so0ooo| tasperunagu perorangan orange tmasterau soo yaeratteraa ate o00o0al perumaauserega ata bonus pelatih ipommamaumsie tmasperrangan oranaftesan 0000een perakterorangan orangimagan s000gol perungsuterorangan orangmegan adtmastereai rate eratteresi ater baomaypaaeon (ja tmasperrangan orange smo00oo (bi perakperorangn orang mean (lc perunggu perorangan orang media atmastereu part (to perunggu beregu pater 000w00o| commas kejurnas mahasiswa paralmpicgames (la emas perorangan orang megah (bo perakperorangan orang esai jaman (es perak beregu art tamatan i ama oase pelayaran lahir ha tulen tema ian, tears tm apaan aan tm, pelatih olah raga binaan diklat olahraga sma tunas bangsa) baba bnn lama pelatih klub usia dini fpemaagunglawab koordinat giramtuan mo0000n . . . . kejurnas pupil polda sen wee asa goa udi mau mai tea cma te wasijuh omngjaan soga ana kes anti oo a toamemma kat, ngan ses nnbanannnnnnnson: dok taman penjelasan tidak berimplikasi dengan biaya perjalanan dinas tenaga kesehatan tenaga medis diklat olahraga sma tunas bangsa) men power keorangfouan tenaga pendukung teknis koordinator membina penanggungjawab | grangftwan a000000| boots antar imam tengah orangutan tenaga pembinaan mental orang bulan s000000| das e tabang manhattan damar bangtan soo bbameama ata pengelola sama orang8uan aaafotteiattim rangittai tidak berimplikasi kan ate pemusatan latihan yatemimmamatma sea ama appa ian a00 st bpom taman tomo aan cwm mon man hasta anan pam asa oma teman aga haa rae totol honorarium pertandingan (ranandheamintamesanat wastrarandmgan timang kano inspektur wasit iw) orang pertandingan hem petomarerangngan erna e0seol teman emrrrng boson grammar non paomararaangan jason iman giemmamantmarosa maturpanaramangi eren ono pameturwasitn loro logo emamatetanganp rawa atom honorarium jasa kegiatan pertandingan perlombaan dewan wasit juri mam eka momiibotgetrengavas pertandingan raman ora tu administrator pertandingan orang hari bahasa seberang mag tema jejpuataradnan ten tomat paitamtertandngan tampan asal ewetntsrerandngan toman tana poterteranangan oman aaa. xxxvii. honorarium program kegiatan kelautan dan perikanan honorarium tunjangan tim teknis kelautan dan perikanan ama toman pntaomf dame oman 00mol oma matan soo xxviii. honorarium dan satuan biaya program kegiatan pengembangan sumber daya manusia satuan biaya diklat struktural atasi tema param tomrtamtan aczwo (once jafomarmamti agmatengatansh ttu petasan ama uu samunitduoan uangburatuarbama muatan asal tama ooaamoman tenan semua uoaamtaman ommttaaan borneo aomaramna tasamtendiiana ttu samuantitupoan uang bututuarbasam ganga jesemuamptumpseam oaneftestan tsoooool gan ana men ( esmuamprutuarbseran d canaitertan gooassaf bea semuontidunban uangtututarbawai makanan oem con penjelasan sesuai besaran yang berlaku pada satuan biaya perjalanan dinas ") sesuai indeks biaya yang ditentukan biaya diklat teknis fungsional tau aan owux teknis fungsional ind vanuatu orangan lb, pengadaan sertifikat https (dikeluarkan oleh bpsdm lembar c. pengadaan sertifikat https (dikeluarkan oleh lomba pembina diklat lembar penjelasan sesuai besaran yang berlaku pada satuan biaya perjalanan dinas satuan biaya pendidikan beasiswa) bagi pns yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar lingkungan pemerintah aceh aan pata paper uts pen kan pata pia man men han emas bta biaya hidup, biaya operasional, uang buku dan referensi beasiswa program gelar non gelar dalam negeri biaya hidup dan biaya operasional program diploma lilitan diploma iv strata diploma van diploma orang tahun diploma dan strata orang tahun yang buku dan referensi program diploma lin,dan diploma iv strata diplomat orang tahun 0diplomat orang tahun diploma dan strata! orang tahun biaya hidup dan biaya operasional program strata spesialis dan strata spesialis strata dan spesialis orang tahun strata 3dan spesialis orang tahun strata dan spesialis orang tahun strata dan spesialis s00a.00o| uang buku dan referensi program strata spesialis dan strata spesialis strata dan spesialis orang tahun nan strata dan spesialis orang tahun oiplomalvgan strata orang kali strata dan spesialis orang kali strata3 dan spesialis orang kali 3x01 biaya penerbitan jurnal ilmiah dibayarkan luar negeri ja. strata university kebangsaan malaysia) lai bantuan untuk kerjasama antar lembaga "") men pendidikan gg biaya english for academic purpose pasca sarjana dengan pandangan bantuan living cost luar apa je. bantuan administrasi paspor izin belajar dibayar satu kali strata orang kali selama masa strata3 orang kali pendidikan penjelasan poin dan dialokasikan untuk tugas belajar untuk poin bagi penerima beasiswa luar negeri melalui ipsum aceh untuk tahun satuan biaya mengacu pada tabel lampiran standar beasiswa pemerintah aceh luar negeri tahun lampiran standar beasiswa pemerintah aceh luar negeri tahun jenjang s1, dan luar negeri dos |myr afcon afcon atau aron (5s atan atom actor atom us atom atom a00 atta arca taiwan sae teu gua (ss oup actor soo actor aktor those sana dea aya ata (sp atom acar oo a seba omp area ato yasa toa datos jaan se esp teen artis arco atom |.s3 artist cos a50 cost cost our ato atom yao soo latto artis ss eur arca atos yao soo soo coa those tara se atom actor area cot |o.s3 euro cost cost cost cost. snn sweat mun arema r00 @cox nita ptt eur cos artis artis artis timnas atm nga ata eur across across soo cos artis remains bon akan pron icon pita (ss eur actor arco a00 ato arcs eur across cost artis artis usa angan piton pitam patok |os3 us loss artis soo artis artis maan anta pita mta mama us loss autos mia gaon piton atm atm ss usp armor actor atom sutan usd loss cost cos artis mesir us artis artis artis arco asma asem tea aston pita sutan asean ito atar us artis r000 artis artha coa catatan: khusus untuk program cost sharing diberikan maksimum dari total biaya kuliah, biaya hidup, biaya asuransi, sedangkan biaya visa, biaya ketebalan dan biaya tiket dan biaya lainnya ditanggung oleh penerima beasiswa pihak lain.biaya buku dan biaya tugas akhir. untuk program penguatan dosen ptn pts aceh hanya diberikan biaya kuliah dan biaya buku. satuan biaya pendidikan beasiswa) bagi pns dan non pns diluar lingkungan pemerintah aceh pada jenjang diploma diploma diploma strata i, strata spesialis strata spesialis provinsi aceh dan luar provinsi aceh snn an aa baya pemandian toman do0soal bavataporan aktin tugas aki tes disertai orangutan ro0000| tian bamatetiaan oma too mal lpa syariat provinsi arah rata s2 s1 sa s) bentukan agam bita orngttutan aasaoal (je barapemandoan orngfsuam tom barasututsajspn ornamen too as00pol (ja garabuugaysep orange o200000ol biaya tuas akhir, tesis s2 spi) orangfkat sopo ter baya tugas akhir, tete sp3) orang taman (ja smarter tawa ja. jsartrovnsi aceh disparoagansiy bmapendiatan agama edaran oranggowan to0tool biayapemondotan orangutan songo tadartuu ornftatun tool burasatnr, orangutan too tah yamagata tag ata anwar provinsi aceh grata2 sp1 saja) baraendiatan serangan tea bavaria orangutan soo biraremondean peramalan sooooal bvatututsajspn tomneftamn aso0gol gamtuatsasrp orangftamam biasa tugas aki, tesis ssp) orangutan so000ool biwa tugas akti, tesis sp) orangutan ata quarter ata keterangan: bagi pns diluar lingkungan pemerintah aceh pada jenjang strata spesialis strata spesialis diberikan biaya hidup dan biaya pemogokan sebesar dari tarif satuan biaya satuan biaya makan dan minum kegiatan diklat diklat prajabatan diklat dalam jabatan ihatampesenadita,) oman asa0al (atan siang pesawat penata pantiabitat o omongan sool nacereserabitartakan dorman (atan snak pesenabiatdatamtangta orangutan fastenitan teri point bode name bekutuisdantilamnya orang kemasan 2so0ta honorarium pelaksana kegiatan diklat diklat prajabatan diklat dalam jabatan ka. pembantu outtoui . orangtegiatan goooodl instruktur senam orangftaatan soon, tptetasrama orangftagiatan moon piaiapatsttaya teman maa (emusuntengaur tenpatarmaspesisansantagtan graaftegaan honorarium jasa pengajar diklat pemlryang tersiar alam penwaenagaa oartametman goo) span ana air pommtesan 2leaf pentahrvantersadrituarstp penyalanaara serangan tetap fentrtadesrraram pomtameaaan saooool keterangan penceramah berasal dari luar ska penyelenggara dalam lingkungan pemerintah aceh "") honorarium pengajar yang berasal dari dalam ska penyelenggara diberikan kepada widyaiswara maupun pejabat pegawai hal mengundang narasumber atau sebutan lainya yang berasal dari luar pemerintah aceh baik dari dalam maupun luar daerah mengacu pada romawi iii angka komite penjaminan mutu diklat amini ama tea ajo asa os honorarium dan satuan biaya pada kegiatan diklat ororotatiaas koma poso losaoemtimngesadvpengai emwamseman aeoooo| pes berumur pemda peserta dan than erearanjawman oanwampaan soon slisaentorpatasemnar gmnartemman 2stool 5lisa tanaka kesehatan domameesan 0an wtumberamatetpadetacsbenchmarrafot mneftgaan tool xxxix. honorarium personil tenaga pendukung operasional unit pelaksana teknis dinas (utd) tempat pemrosesan akhir terpadu sanitasi landfill regional (utd pat rea) dna (komandan saan pengamanan organ oman sao satuan pengamanan torafanti ong same sitatorenyauan tetadomi garin mmg andorpengawas sorfanti magnate looertor mastemesesinan oran nata san sifonertar masa gogjanty nga sae looertoresnpotongtumpu arafat mms tool operator untimsalai pangkalan doremi rangsang hrirsmmo2 secondanmue grant timang soo hoforafen bounty onta sio tani esensi(oggemty ore sasa uil petaapandukngtagatan esa soo penjelasan per shift jam xl. honorarium pengurus tenaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (p2tp2a) provinsi aceh ber apem maa aah . . enaatencattantengaduandanpaapoan orangtua area tank (psikologis klinis psikolog forensik orang bulan agamawan beam ena yaa peka sos tenaga keaahtaran ssi orangutan locodol a.m. lae penosafarafka hah dora tato) biaya makan dan minum korban dalam proses bantuan dan penegakan are oma ga) komisi pengawasandanparindungan anak aceh oo wita aan tee lahan ain tenan ana man men men laa sa (agn men aan amar ara pama rama aaaaaa naro rngitnam penjelasan besaran honor disesuaikan dengan tenaga kontrak bakti berdasarkan tingkat pendidikan xl, honorarium dan satuan biaya pada program dan kegiatan pertanian dan perkebunan aceh honorarium tim percepatan program peningkatan produksi ang san pengarah pembina kerang 000o00 hess nan comal diorama o honorarium koordinator data pertanian dan perkebunan aceh naa tian kan sasioagaaan! keterangan: point dan dibayarkan maksimal bulan dan tidak berimplikasi dengan pembayaran dari apbn honorarium petugas teknis kegiatan dinas pertanian dan perkebunan aceh stik senar keterangan petugas teknis kabupaten orangtua (kepala p laboratorium orang suan gifanseotsop canaan gan pembanturomikabusatan orangutan soo0oo| (pengawas benih tanaman pbt) orang bulan ank: petugas pengamat organisme pengganggu tanaman p7) orang bulan upah kerja harian down jaa oo) keterangan: diberikan kepada pegawai dinas pertanian dan perkebunan kab kota untuk mendukung program kegiatan honorarium tim sekretariat program peningkatan produksi oam 1s00000| laafposetata raja honorarium petugas pengamat hama dan penyakit php) dan pengawas benih tanaman pbt) dan satuan biaya sewa lahan aan tali pia satu petugas pengamat pengawas orang hari diluar hari kerja (sewa lahan percontohan ha kegiatan insentif kepala smk pembangunan pertanian aceh |kepala sekolah orang bulan (wakil kepala sekolah ka. orang bulan hadiah pemenang lomba prestasi bidang pertanian dan perkebunan aceh apu ktt a5. tan beam nama mono mts (6m . . pot juara harapan s.oo0.0oo| juara harapan suara harapan xii. honorarium pengelola pengamanan, vooruder, teknisi, teknisi sound system, instruktur senam, jasa petugas peliputan media elektronik, peneliti adm pengadaan barang dan jasa lingkungan sekretariat daerah aceh ska penyelenggara kegiatan honorarium koordinator voorijder, perwira pengendali dal) voorljder dan penanggung jawab voorijder mal man koordinator voorijder orang bulan tan pengendali dal) voorijder orang bulan penanggung jawab voorijder orang bulan honorarium tim pembina satuan pengamanan. pembina satpam orang bulan honorarium tim pengamanan sekretariat dan tim pengamanan terbuka setda aceh tangan anggota tim pengamanan sekretariat orang bulan anggota tim pengamanan terbuka orang bulan honorarium tunjangan satuan pengamanan bam mangan soo dn, |.s. joanpos orang bulan naik honorarium tim pengawas satuan pengamanan setda aceh beat uang ketua tim pengawas orang 8ulan naa anggota tim pengawas orang bulan honorarium petugas teknisi siang malam lingkungan sekretariat daerah meglio gubernur rumah dinas wakil gubernur sekretariat dpra dan komplek perumahan pra, kan petugas teknisi slang malam orang bulan honorarium petugas sound system gubernur dan wakil gubernur gedung serbaguna ruang rapat dpra dan sound system sandi road show), (ig naa rias penari tan aan hana min sat uang standandlayas keterangan petugas sound system orang bulan honorarium tenaga ahli komunikasi sandi dan sound system tenaga ahli komunikasi sandi dan sound system orang bulan nan honorarium tenaga ahli korektor surat pan nana tpa kena aan laa tenaga ahli korektor surat orang bulan honorarium instruktur senam reso? kla instutursamam orngsuan motif, honorarium tim pemeriksaan peneliti adm pengadaan barang dan jasa setda aceh laki aan nee "ran koa ran kat tartan kug eta ari atasan apn yaaa unep takaran tya petugas pemeriksa peneliti adm pengadaan barang dan jasa orang bulan honorarium tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik lpse) pemerintah aceh kepala admin ppe orang bulan perancang kebijakan orang bulan (koordinator helpdesk orang bulan koordinator kelangsungan layanan orang bulan gran koordinator keamanan informasi orang bulan admin agency verikator adminsystem helpdesk orang bulan nnnngnnp: pelaksana layanan umum administrasi jaringan kerjasama orang bulan honorarium kelompok kerja katalog elektronik daerah ba, uan bea biaya dewa mloranaftomodias anggota orang komoditas keterangan: dibayarkan maksimal komoditas orang setahun pengendali pengadaan pemerintah aceh ne. pengarah orang bulan penanggung jawab orang bulan men koordinator orang bulan honorarium tim penyusunan catalog local pemerintah aceh pkaftetus omngfauan sekretaris orang ewan bulan honorarium jasa kegiatan keprotokolan pimpinan daerah upacara peringatan hari hari besar tingkat provinsi) laopengututansumpan orangfkegatan doo as000of dembawafcaratmey orangftesiatan oom ipembawahcara( mc) pada desa tingkat nasional1.oo orangfkegiatan 0000of dao pembacanya suetalauran rangitegiatan tu usilpembacapoa torangftegiatan a00 uoolkomandan upacara rang kegiatan p0of uofpermratpacare rangitegatan soo oo ualpengbar bendera merahputih koran sooooof oma (pembaca jud1945, teks pancasiladan panca prbarangya kopi oo) | ) selatan |ooo) orang jio.lpemimpintagufpingeny omntagaan soo jam petugaspeusjuk orang rentan lin lberangkatpeusjus orangstegatan aluangteumeutue orngtegatan jagelpentejeman rangagatan too conan last pembacasurat keputusan orangtegiatan penceramah diorangfkestatn | o lo00tool lan ishatawattadar torangftegiatan dss.fkotungangunga orangfagatan 200good lg. (komandan upacara cadangan orang resistan l20 isarttawah korangikeiatan dirigen koordinator musik kersik orang kegiatan lomenptase tete ente lan. koordinator musirtronsig tertampil asonoool las origen maretinggang orang kegiatan doo l000000| (koordinator marching bang orang tegalan l0000007 lamltayaresehatn perkuatan das. petugas pietkenrotokolan orang kegiatan janelptams eretan (a0.lpetugasteamptrata drangegatan (oo as0good penjelasan untuk pelaksanaan kegiatan acara tingkat nasional kenegaraan dapat diberikan kenai, khusus untuk poin dan dapat diberikan kenal honorarium jasa kegiatan dharma wanita persatuan dwp) aceh orang kegiatan hadiah perlombaan kegiatan | ux000000| honorarium tim pengelola administrasi naskah dinas satu pintu setda aceh penanggungjawab orang bulan dae koordinator orangutan ooa| gafmggota orangutan jasa uang saku petugas peliputan media elektronik petugas peliputan media elektronik) o mediafudio visual(tensil orangkegatn soooonh medatadio orangftegitan lini. dana pembinaan bonus untuk pemenang lomba festival zikir maulid dalil kuadrat dan lalai tingkat provinsi aceh uang saku mahasiswa sekolah tinggi perikanan (stp) jakarta ena bonus pembinaan untuk kegiatan zikir maulid tanya bnn tno ari grounftomea ama, tamtama sara hang (ar suara harapan emupitomba juaratarapanti erounftamba segoogoo) suara harapan erounftomba too bonus pembinaan untuk kegiatan dal kuadrat oo aman emas stka oem emoupnomba 000000l waratarapnt groupitomba (ja dara harapan groupitomba para harapan groupitomba broo oo, provinsi katagori kanak kanak, memata dewasa (eotafpuri adat anatomi sesama (ora rata (adam rangtomta roof bonus pembinaan untuk kegiatan seleksi seni qasidah gambus tingkat pena bkamasnamamt ihautorii kanakan remaja dewasa tentara mulai oranaomoa es0atol en. juarai orang tomba ) ara harapan orangitomba lo000ol para rarapanmt rang tomba so00ool musik kolaborasi oran) per group tor000tool xiv. honorarium badan pengelola mesjid raya, kegiatan biro keistimewaan dan kesejahteraan rakyat, kegiatan peringatan hari besar islam, kegiatan keagamaan besar dan kajian keislaman ran raya paud angin poll top kai dan krn ana lrt cara kupang bewanpengarah? ( (eta (orangutan is0o00o, sekretaris orang8utan des00000) anggota orangutan too sr000000) mum tiri imam besar orang8ulan watilimum tipe orangutan kepatabadan pengelana orang awan tes, sekretaris orangutan b0000oo bendahara orang bulan sham kepada bidang orangutan 3a20000of kepala seksi orang bulan imam bawahi orang waktu masin orangfwaktu tool penceramah pengajian ayah tayang orang waktu bo0 pembaca akalan orangwaku men mushalla ska atrata ema lb. imam shalat jumat orang waku asal kontrak atau sebutan ininya tesatancaramah pada engalanfbada saat rawat orngowama berat pemetuntartantearamteray #odoratum penceramah hath? ho1 dalambaerah oangatenaan tenant jo. #muatan teraamahfmb ratu daman cartagena omega tah tomtumtergmping terrain math iaitarbawah oamunasaun sootoml #onorimam snattidu fridanidu' agha orngtegaan alonso ole #onorimam pengganti shaltidu ftidantdw' adha orangfegatan too asoogoel #nor pembaca takirtaui ftn idul adha groupftegltan soo oaf badanpewatpatapa osawa, ermhems ol aan erounfromba tr000001 mara tau ovpttomoa es00007 ojo, error taat oma eroupftompa a000001 wati righamoa soo bari atoms o0tool oma, srouphtomba ew000oo, ara sroopitomba se000000, tadanpawaitatarmu figanteuraaa ooh erpttomos our ronpitomea sasaran eraupitomba sog0oal suara harapan groupftomba siaratarapsott erouptomba oo |o bvaratarapann srovpftombo g0al tt oaratavoit roupftomba deg00 nama partisipasi peserta phi tatagoripauo dan sederajat ooo o ertatompek eno yetagonsorm erketompor boo wtagonsirepmrs berkelompok so0cool catatan' smupmafsm kaya berkelompok kog0000| esertapawat takirantdulfitadaniduladha per kelompok pesertabampasanttn perpesantren doo mma naa din ganga sampan pengganti biaya transportasi pencerahan kata pendamping am@aran mara aman rea waraerah luar negri orangfkeamn petani ramadhan pemerintah aceh muatan foranaikegiatan aradommasja orangitagatan pan kegiatan acara seleksi daerah seni qasidah gambus oo) uiowantakm tormaftagatan 0m moranetegatan (paman mutkdantasngvakal omngregaan soon lk, kegiatan biro keistimewaan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah aceh honorarium imam penceramah tim safari ramadhan pemerintah kuah orang kegiatan honorarium dewan hakim pawai takbiran dan pawai muharram orang kegiatan tan: honorarium penceramah materi pengajian ibu ibu meuligoe gubernur wakil gubernur orang kegiatan honorarium materi tahun al quran meuligoe tepi gubernur wakil gubernur dan mushalla at tambah setda aceh orang kegiatan uang saku tim pemandu haji daerah orang kegiatan honorarium penceramah shalat tarawih mushalla meuligoe gubernur dan wakil gubernur orang tampil honorarium imam shalat tarawih mushalla meuligoe gubernur dan wakil gubernur aceh orang tampil pengganti biaya transport pada lembaga. kemasjidan,lembaga reunion disk penyelenggara haji umrah, petugas haji dan ulama pada rapat| orang kegiatan lumpur aceh, kecuali kerja dengan pemerintah aceh transportasi udara ii. honorarium penceramah mushalla at tambah setda aceh orang kegiatanbeing tann honorarium dari mushalla at tambah setda aceh orang tampil honorarium muazin mushalla meulogoe gubernur wakil galian kasitruck pen kut dari masjid biaya sewa truck pengangkutan sapi dari masjid raya ruma ser tuk masuk dbm potong supir khusus dari petugas peusijuek calon jemaah haji pemerintah aceh orang kegiatan peserta dari majelis zikir per majelis xlv. honorarium pokja ahli dewan ketahanan pangan, tim komisi penyuluhan,otoritas kompetensi keamanan pangan daerah (kkp) aceh ata wee eng della aura tea por penyanyi mpa man pokja ahli dewan ketahanan pangan provinsi aceh jb. anggota orang bulan atw tan oo, wakil ketua orang bulan pol otoritas kompetensi keamanan pangan daerah kkp) aceh komisi teknis orang bulan jb. inspektur audit orang bulan la. honorarium tim asistensi laboratorium keamanan pangan orang bulan honorarium penyuluh pendamping petugas pembantu petugas orang bulan kab kota enumerator pemantauan harga honorarium penyuluh swakarsa kawasan mandiri pangan lkk fkk orang bulan kawasan mandiri pangan honor dewan juri penilaian b2sa tk. provinsi (ola dewa orang kegiatan anggota orang kegiatan juara kegiatan jasa tim peserta lomba bonus penghargaan adikarya pangan nusantara tingkat provinsi ba. xvi. honorarium insentif satuan biaya pada program dan kegiatan dinas sosial aceh (ment tes pendamping soa floor perdamaaetuas gudang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task) been aan petugas jaga gudang kab kota iseittengttftayavan tenaga pangaaromampanisaai)| o menittengsntientna 0mga oma sentttengasuntianmonpns oran aan moon gumpojastais orngtten none tummtauangnte orangutan monas tutanetebn orangutan asof esentithadampustaa orngfatan insentif imam mushala orang uan hiasan honor patroli artian pengumpulan dan barang ona ae, berkembang dan mandiri tingkat desa sooooooo| dalam bentuk mmm 5lhonortunngan ooktefpttetarani penganan soon ihonoriatatupsseteintamtarataam orange toga fembatagatanantatoa oma hovoraga paus tetes kengamaammitenana naga toon dibina matan sahurbukatuamn dorman soo garfoina watandannumtebarmpetugalaga angga soo bora tensor respon penanganan kas dam darat bai rana oon brloansaucen water pandangan orngetonarftedampar) | oarftesa solo hilang sakuknak bnaanftansn bnaandaampant rana hilang saku anaktiaan bukan orangan har uang satuesera pelatihan bagi renungan rang sono pena sania saka matan aaa| sosial pks) aajhnoiampenemareampemonama tenmtaramunuk ptaratarsosaiteatan bateman orang cool teadantarapani rang teladan harapan orang aadantarapantt orang aaa (8bkt) peta 0soal (ema yoon (adam ze, jejanlkrankuslkan: bnn bank hnnnil puspelkessos) (asthma maa loan pee masa poor paman ama osn grahami masa sesal penjelasan jika ybs tinggal komplek panti sosial ditambah rp. "") jika ybs tinggal komplek panti sosial xvii. satuan biaya juara lomba inovasi alat teknologi tepat guna pada program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan gampong honorarium tim penggerak pkk aceh bea dawatrtewa rantang gas nan soon gawatisetaars angan soto gfpendatam rana oo berfkotapaga jabatan toko fenasosantasngantetc bangsawan mao cam ngan soo honorarium tim pendamping program pemberian makanan tambahan anak sekolah (patas) provinsi aceh atawa orangtua bahasan rana honorarium tim evaluasi perkembangan gampong lomba gampong tingkat provinsi (permendagri tahun nan d2. (enanggunglawah orang kegiatan is0000n ann bertani cream ana oo a.m. (etretara anggora orang kegiatan hadiah pemenang lomba prestasi tingkat provinsi la. perombaangampong aurat among t00000000| team among soo (ole aram gampong s0000000| ( araraarapan ageng soc0o0p earatarapani campana soo (suara harapan among katagontobesarberpresa gampong (aa soon (enam orang beda rang pee ivaraarapanil orang 000p (tamara marapantt orang soo ip, katagori lomba inovasi ttg sii men fans kangin bin . oa. suara harapan orang juara harapan orang senna (katagori stand ttg terbaik oo gaat oper barat, powo, e ||. juara harapan? stand ) juara harapan stand og000goo, (ut juara harapan tang mana ama (oo juarai p aum dalam ame ss000001 (katagori pengelola dana desa terbaik (oa aral gampong a0000000| (oboguarat gampong pabuaran gampong l000000, pemenangtombalombakegiatanptko ooa darat s0oo0| (oo darat, a00000 juarai er ( arcuata balapan ara harapan xviii. honorarium insentif penyidik pegawai negri sipil (ppn) aceh who pembina utama muda iv.c | tao aan penatatingkatiftig school soo ss000 penata muda tingkat ii b penyidpembanap pns penjelasan kolom jumlah kasus bulan jumlah diterima kolom dari kolom jumlah kasus bulan jumlah diterima kolom dari kolom jumlah kasus bulan jumlah diterima piring tindak pidana ringan tata cara perhitungan dan pembayaran mempedomani perlu aceh nomor tahun lix, honorarium pengelola sekretariat komisi informasi aceh (kia) provinsi aceh eni petuaspengedlasekretarit komsilnformasi aceh( ka) orang uan honorarium pengelola pengamanan persandian pada dinas komunikasi, informatika dan persandian aceh |batu crasprogram sandi orangfevan so000| kosubbap bidan persandian non sana orang bulan o000 gsaramsanaimen orangutan gaefeatfmisandimet ornwsstm sebotol 5at mon sana orangfavan so000o| penjelasan penilaian tanggung jawab, kualifikasi ahli sandi dan masa kerja ditetapkan dengan keputusan gubernur aceh l., perangkat lunak pendukung sistem informasi aceh terpadu saat) pada dinas kominfo dan persandian aceh non pns man (enaraanisitamanats toga gs0mo0ol few programmer omngftan enam anisitempamimarator canaan 500p amontbosehaminbtar angan ssoatol fomapoesinimara mnafaaan semoga benar aiestnfrentesar orrgfasan soo (tenaga trainer apikal orngftuan soovoool keterangan: khusus pada badan kepegawaian aceh hanya tenaga ahli programmer ll. honorarium tunjangan insentif khusus non pns dan satuan biaya pada program dan kegiatan dinas pendidikan aceh kesenian atom ratan (be setara rnaftatan soo (honoratumtemediaanteasiwatanga pewemmaantaran sman man pengawandanpemantau kab kota orangutan "gate bibaammareati tanaman sungkan (eooinatae tran toon eta asam yoo mao (asasi tran edan neon gen gea aon aan (pke nan (emas fan asasi nata ono0o peta nan (astra nata toon pns tonorarumtenaga teams angan setaraf odoratum tenatateapsutaa bantuan ap0neta tonoatumtenarafiloteapi ongyaan (le montanum tears otopsi orangyaaan tonoratumbotterumum kanan goo oreratumteratobererampianktwas omnejauan aon00o| guru non nstutusut: tema tampan as0o0l same aah guunonpisasumbansure tommampasann as000l temratenandaantonpis temaapusata angan as000ool tematatatortotum tanaman asa selam sebuah omangrean asroma emegasataan melawan asal teragatteritan menawan aro) dan perlombaan kegiatan pendidikan satu peramban engan jeapenyuumfembuattahantomba pemesan atengawastomba oman pool atemerksaasitombafujantute ormawa pon jin jasapabth cpenpanketke nasional mamma soogoal tingkat provinsi opp ora bear cool s maratargaan ago soal (kas jiiadiah perlombaan untuk peserta didik tingkat roman juara acara lea (oa oetorangam waratarapai poperorangim sono (hadiah perlombaan untuk peserta didktembaga khusus danpelaitan adm tesmmomemaf tema inn amami maret global aaratmpant tewowamonan semua0 martarpant tewomanmtamnasooarol dan kepala sekolah berdedikasi daerah tingkat provinsi aaa pemenema (op darat orang turun ratu, yaduarati one buttons3mal oo acara balapan orang dara harapan orang so00ooo jin (kegiatan peringatan aksaratnternasonal hadanuaraumum hadahkontingenfavoit is0000oo| ara "mmm tami oinooooo sama agam ( adartaapan jearaarapant soo berprestasi luar sekolah tingkat provinsi hama uut mat haa, iran ejaan orang hana a juara harapan orang peerombaansekatahsehat aga to operan tata daa aa aan wool u mara harapan saran soal t juara harapan) akan sogagoh lis. perlombaan aceh writing bang tingkat provinsi hadiah3para umum tingkat so skisma umum dst oon | b. hadiah juara display own kadiahjuarabrumgate oma hadiah juara color guard conte pom 0ool l le hadiah juara street parade a000ongol pemberian penghargaan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga ja. bonus prk berprestasi tingkat nasional gareterawn ooasaoonel lb: @bonus siswa berprestasi tingkat nasional orangegatan bonus ptk berprestasi tingkat internasional orang kegitan bonus siswaberprestasi tingkatintemasional | orang tegalan pemberian penghargaan bagi embagadan tokoh pendidikan oo hadiah komite sekolah berprestasi ragam) oo00 oo| i'b. hadiah penyelenggara pendidikan agamaislamt pat unggulan |o) kegiatan 000tool ji malah tokoh pendidikan aceh hutpgri o o orang too0000000| |ag pelaksanaan kegiatan marking band minat bakatsswa odoratum pelatih marchingband dalambaerah oo orangfawan songo honorarium konsultan pelatih marching band luar daerah orang kegiatan pelaksanaan kegiatan timing unit(mmu) oa. honor koordinatorinsruktur lebih training titul kegiatan ono honortosrutturgmu) tam tatpmoke tool homorsupir atu) orangyawan too lo000ool honor tenaga teknisi mtu) . t orang awam (le petugas keamanantokasi training( mtu kegiatan so000o tt . petugaskeamanan home basatmiuy orangutan so000ol motor panitiatokatmtu): tg tt petugas keamanan lokasi training( mtu) | kegiatan|ooj so000o| honorpantiatokaltmtuy orangan soal uang sarusupiroany kegitantat soo (ld vang saku teknik mtu) regiatanfai ts000ol o tamaumsiansosetesesatating oman sosok bya transporttokat peserta orang mai s000| 120i pelaksanaan kegiatan ski (road based education (la motor coord inatarinstruktur ufe ski kagama cocoon motor panitia lokal ufeskill orang tari os5000| mtperiengkapan belajar peserta kit pemeran | orangragaan | logo0| tantomunireanautsun mapan soon baya transport lokal pesertatifeskil oo ) orangitari is000| (kebutuhan swa siswi sle bersama) fan baya makan siswa asrama orangutan cbooo makan monerarum last konstan tim anh honorarium tim ahli pengembangan pendidikan tim revitalisasi oordimatr orangutan s000007 sabetan orangfauan 3s00000| geo orangutan s0000007 lil honorarium dan satuan biaya pada program kegiatan dilingkungan dinas syariat islam honorarium tenaga dai, koordinator lapangan kab kota dan penghargaan untuk dai tenaga ati wilayah perbatasan (ja honorbat wiayahferbatsan orangtua soon ip. jasa operasional kendaraanodadun orang plan symbol semalaman orangutan soo tunjangan tegang oran soga enagabatbasanterpeni onorbatbaerahterpendi peragawan serena jb. desa operasional kendaraan rodanya orang bulan sego sewapumh orangfaman soon tunangan megang rangkai soon fkoordimatortapangn jasakoordinatortapangan kab kota orangutan tol la. penghargaan dai daerah terpencil perbatasan yang berprestasi eee eat ame honorarium dan satuan biaya pada kegiatan m7o sta men jasa dewan hakim pada pelaksanaan tingkat provinsi oya koordinator aman tool (br ketua majelis orangan a00 000l yee orang toto oo sekretaris rangkai anthem orangutan sego jisapetatin pada saat tc( pemusatan pisatihani pelatih nasional serangan asia pelatinprovinsi orangutan pelatihkabupatenh orangan a0000l (bonusluara pada saat pelaksanaan musabagah (lammamasiomat: ( 5ommipenorancan t range mass akan | juamampenorangan orangtomea tom000000| jumat group asu orangypaker aso0oooool wamanaroupyatsu orangfearer | mononim group acu orngearee asooooool junsawarapantpenomancan orangftomba so000000| jomamamapawnpeorangan , orangftomba vmanapapanmpenonanaan orangftomba 5omamamapantamoup ass orang paket jumatamapawncrouyaeu oranggatee so00o0oo| suamamamapanicnoup aec orang paper lestanasonat: oo (ami perorangan oranaftomea 200n00poo | zaman perorangan orang tomba r00000000| owampenonangan orangtomba sooooooo| uamamamapan perorangan orangftomba s0000000| vamamamapant perorangan orantomba as000000| ( vamatamapan perorangan orang tomba l0000000| (emmammenmasonat: ( 5unmmiperoranean orangftoma (warn perorangan orang tomba as00000007 ( imam perorangan orang tomba vaanamapantperorancan orang tomba soc0o0ool jomaramapantrperomangan orangftomba il juara harapan iii perorangan orang lomba juamaiperorangan orang tomb as0000000| ham mona agam ||: jumat peromawas ornytomea so0ongol jumatatapaniperoransan orngtomsa so00gol wammameamm peronawcan orangftamba as00000ol mar anm orangan orantomba team000ool la. bonus pelatih juara mto sta nasional internasional v ) jaman megatpery orangiwaa somoogool | batam omedanperungguy orang vara |asaetugas penuntun mag) rang kegiatan jasa tim penyusuntadwal mto provinsi orang kegiatan ae200ooo jasa pembuat marga mto tingkat provinsi orang kegiatan doo asoooool jasa perang malaga manah oktet 4m. otematowawtemansan oman aon) para lao asa tim vertikal pemeran tingkat promosi orangkegatn toooooof kegiatan yang didanai dari sumber dana migas kab kota honorarium hakim yang melakukan isbat nikah untuk orang miskin korban konflik |iasa petugas pelayanan terpadu orang kegiatan a00000| sapetksaa keratandifab mata orngftaatan ono honorarium, uang saku, hadiah untuk kegiatan peningkatan kualitas dakwah dan penyelarasan syiar islam biaya hadiah prestasi peserta cerdas cermat syariat islam se aceh tan ann dan tingkat sd mi smp mts,sma ma dan aparatur ma, waran mg waratarapani a00 (feuarattarapam emg a00, pebuaratarapant emo oomngarsupas e ham te jim (amaratarapan earatarapanil tem jesaratarapamii tempo hae maa oo, maa mo ago maraarapan ( awaraarapant tem (uaratarpanit tuo (oa tingkataparatur aa, (aa haa moon ( uaratarapan auaraarapant apa os d v uuouud nt. m j uma (wara, a$ emaegatn soneta oo, asa, ttu orangiseriatan tool waraparapan dorangykertatan s00000l . apn o acara, ratan to," agar, u y moatkagiatan ara oranireriatan marabarpanh orangitentatan j vara harapan orangfkegiatan l00g00o araarapanm orangftegiatan jama jo lama sae ar. mari u u voaetkagatan naas orangftegiatan uarafarapani orangfegiatan suara marapanil torangiegiatan matan, pong yoon oya, ta mattegaan g00000a| ti page yorngireiatan padat y amaftemiatan warafarapani orang kegiatan as0000oh suara balapan trang kegiatan too lo000oo7 duaraarapantt barang kegiatan too rs0001 oo jas tostoatlikdan hafdhdik pong teman ancol honorarium kegiatan gampong percontohan syarah jasa tim pembina gampongpercontahan syarah orangfbulan doo so0000| (lb. jasa paper gampong percontohan syarah orangutan too d0000o| jasakoord ator lapangan orangutan d00000 desapembantu coord inatarlapangan orangutan ooo tomba gampong percontohansyarah ena martabat berjanji, tpa tpo) ora omotomes co0ooo| saran eeruptomba so00gol (oa epftomba c00 uaratarapani grunftamba s000000l uaraarapann rupftomba toko20000007 oo uaratarapann runftomba lo000ool odoratum kegitan syiarislam (la jasa penyusunan materikhutbahjumat orangfkeatn | ooo0o| jesaetorpenyusunan buku khutbahjumat | orang kegiatan | tasapenceramah safari ramadhan orang kegiatan sooko0| adas kami hina dead onna kesan potong jasapendampingkhaibjumardikabfhota orang kegitan soto kab kota basa koordinator kab kota orang atlas soooool jasa anggota koordinator kali kota orang akan as0000| insentif guru pengajar gampong kab kota | orangtua soo0oo| kerutan cerdas cermat syanatisam arah o sasatimdewanjuicerdascermatsraratislam orang kegitan s0o0oa| jasa tlm pembuat naskah soal cerdas cermat syariat islam orang kegiatan .s00000| man honorarium kegiatan pelatihan takaran mesjid aceh jasapanitlakab koto oangfteramn ro. honorarium pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mualaf baru pia onsen ann ala pen psn insentif mualaf yang mengikuti pengajian rutin orang hari ano honorarium pada kegiatan men datangkan imam shalat tarawih dari luar negeri ana ana jasa imam shalat tarawih dari luar negeri orang hari at0os| jasa penerjemah orang hari biasa sopir orang hari honorarium pada kegiatan halah al quran natal jasa dari nasional internasional dari dalam daerah orang kegiatan jasa dari nasional internasional dari luar daerah orang kegiatan li. satuan biaya pada dinas registrasi kependudukan aceh tim pengikut data penduduk berbasis kesejahteraan masyarakat dalam sistem komputerisasi atk penari kaa nia dane aneh jasa penginputan data penduduk orang honorarium administrator data base dan pembantu administrator data base data kependudukan dean eno administrator database orang bulan pembantu administrator database orang bulan kepala pengamanan data orang bulan aso. penjelasan tidak berimplikasi dengan pembayaran honorarium tenaga kontrak baktirekan stan kepala pusat data orang bulan tan manager keamanan data orang bulan supervisor aplikasi siak orang bulan gafisemarais ranah lao simamora administrator database orang bulan nandnonnnnnng, |administrator jaringan orang bulan administrator perangkat keras orang bulan semata ran pembantu sistem analis orang bulan pembantu programmer orang bulan diutamakan personil dari unsur pembantu administrator database orang bulan instansi vertikal perguruan tinggi pembantu administrator perangkat keras orang bulan pembantu administrator jaringan orang bulan keterangan: pelaksanaan dan kualifikasi personil sistem informasi administrasi kependudukan siak) mempedomanl permendagri nomor tahun tentang pedoman pengkajian pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi kependudukan point s.d untuk yang bekerja paruh waktu dibayarkan sebesar 40x besaran standar biaya point s.d berlaku untuk tenaga non pns fulltime point 11s.d bila dijabat oleh pns pemerintah aceh besaran satuan biaya dibayarkan lebih kecil dari point s.d liv, satuan biaya dan honorarium program kegiatan badan kepegawaian aceh aceh satuan biaya dan honorarium pada kegiatan kopi provinsi aceh bra pra ant drl punk lan ana amp pin earns 05an orontomoewenenmm toa jatemonanregnatowa ema jb. wakil ketua ema pemanenan era naa ang kopi daatetomangmaa hal ham perma t srt hemat toga taratapant yaa pabsamaramanpesaaa haa haram, ara pasaman sea let padangan camat ora tamara ara (bonus juara pada kegiatan musabagah tilawatil gurun hama mara haa hewan karate, gangsa tama tangan green aan i paman aaa . tataoutowuteaam ama amttoataatn mae mta) kopi tingkat provinsi ham asa hem (os param orangiegtatan tamatan senen (ole juara harapan orang kegiatan juara harapan orang kegiatan mendanai man kopi tingkat provinsi ben pom amanngtmamemusan yaanmemantamara e haa yong le. tanpa" memo seo fa amini more loop jatantaonamasamai t ulet oat soo, amati yaa men awam ama sms satuan biaya dan honorarium pada kegiatan badan kepegawaian aceh honorarium programmer non pns untuk pengembangan kerani bai tenaga kontra non pns programmer gamawan soal honorarium petugas entry data pegawai pengalihan dalam data base bate pemasangan bate arema kal tamtama penyusun naskah ujian pemeriksa hasil ujian pengawas ujian honorarium tim penyelesaian kenaikan pangkat, pensiun, cons ebamoan antar seni emma immense neo penantaungjawah torangrenose koordmatorumum orangpetose tama 0rngtporose so00| koarmabar orngymene messoof apa ten san nata merata ama) temusnantasanujan soon hem keenam tentamasujan orangutan asmooof tatutorhaminaratordaitenbata pena oangteritan sistem informasi sipil negara terintegrasi (e kurang pada badan kepegawaian aceh har tagammee nun datbasehdminitator orangutan tetnsitart arsatemork orang tuan meta obatan (je pentetota perangtartunakt atas orang 8van tim penyusunan standart kompetensi, kualifikasi dan persyaratan pen kematotasana orngepitan (aomasasi oangeriatan tahmagta omngegatan asoorool gefhonpatum timauasiabaan umasseto penanggung jawab (tawa mantan aware raman an00 setan orangutan honorarium tim validasi dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara asn) terarah orangutan toon tesetatam mantan parama bangtan ama nga akan mem tinggi administrator pengawas penanggungjawab srreftagaan (ema nathan ono ( ewatirema orangeritan lasem orangteritan padangan oranateritan honorarium tim sekretariat penilai seleksi jabatan pimpinan tinggi dan ana padma camarersan lena wakil ketua orang kegiatan .ass00o0| teman a honorarium tim penilai kinerja jabatan pimpinan tinggi, administrator ama nee ssooool | lv. satuan biaya honorarium pada badan penanggulangan bencana aceh honorarium unsur pengarah profesional amerta orangutan l0000000| trans orangutan gafpomaa angan lon, honorarium pengarah dari unsur kodam dan polda aceh ann la. jpisaekarapo loa polda aceh orang bulan dab aan pewnnglewon gudongapn ooo omongan tool gnf ponaswosiimerawso oo orngftam esasool io, honorarium jasa kegiatan penanganan darurat kebencanaan menggunakan belanja tak terduga penanggung jawab dapur umum orang hari dmgnnnannn: operator perahu karet orang hari operator alat berat orang hari ng: operator radio komunikasi mobile orang hari (supir mobil tanki air bersih ambulans toilet mobil orang hari operator chain saw orang hari p0. operator alat penyelamatan gempa orang hari nahkoda kapal ketamakan orang trip operator gis orang kegiatan petugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan orang hari petugas psikososial dai kebencanaan orang hari nan (teknis sistem komunikasi darurat orang hari petugas pelaporan darurat bencana orang hari petugas evakuasi korban bencana petugas bongkar pasang tenda petugas kajian kebutuhan pasca bencana orang hari nan: keterangan: standar biaya honorarium sebagaimana tersebut pada tabel hanya berlaku pada keadaan darurat bencana yang ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur aceh honorarium uang lelah relawan penanggulangan bencana (tni polri unsur lembaga swadaya masyarakat dll tangan pin tpt teman day teman pena arya snp ore are near pena anal pas kau) sya angka? pan es standar! hoo anggota relawan orang hari honorarium tenaga pengelola data dan informasi bencana ana tas sala tan, tentu sser ban petugas pusdatin orang bulan lvi. satuan biaya pada biro tata pemerintahan setda aceh satuan biaya pelacakan, pemasangan pembangunan), pengukuran pbu dan pemetaan batas daerah kan keamanan kurang pbu dan biaya pelacakan pemasangan, pembangunan) pengukuran paket pemetaan batas daerah honorarium tim koordinasi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan mona tenan pas pen pena ketua orang bulan wak ketua orang bulan spesifikasi khusus paper honorarium tim penyusunan dan penyebaran kpj gubernur aceh ppd gubernur ia. mart tanaman tegal errors porantoatan sosok evil satuan biaya dan honorarium pada program dan kegiatan dinas pendidikan dayah aceh jasa dewan hakim dan satuan hadiah perlombaan dayah koor pata apoel b setia dewantara comma raoocel sekretaris dewantakim organ pooh opa camera orangan desa dewan jur hakimkesiatan pemilihan duta santri sadar hukum |o o tooinatr omnafesaan asoooof tawa oanaftenatan soooool semetansrantera omnaftegiaan la00ooi ha angga orangftegatan aetooooof pelatih penitaibarah bertindak sehat orang ejaan soon apesatimpenti stand terbiktrpobayah setabewantui toman son setrtars pewangi orangftegaan doo aa0non boatotabewantui orangftataan ka00onf ihasanstand terbatktamppaan #adahivarat soo, #ataniuaraii tools o jer wadiahivara harapan, jpadanwak lombepitosamttambatanya stearat omnaftoma e000000| olaeadanarit oramutomba a2000000) sadanwarat grmetoma to00000) sadaniara harapan! orangomea asononal #adanmarakarapant orangomea too so0botol ihadiahtbana pembinaan ara darah berihgansahatseproons acer| oo) jaguar sel (ja badahtuara balapan omah tool esa sosial dana pembinaan) ara duta sati sadar butuh (ja adianuaat torangftegiman to000no potadahturat orangagtatan s00000| madahtuarait orang kegiatan tadaniurataapant pommteraan s0000ol madahiara harapan orangtegtatan patahiuara barapanti doorangftegatan o000ool muo pagar air pagi laga taman aamodu ann honorarium pimpinan wakil pimpinan dayah perbatasan larfoematwatiimgtan oma amal honorarium panen aah maa la. imsenitempinanomah gamma konon .mentieuupaah mmm momo gamparhtanesah tangan bilmtummapah amen t seal h mal pamonmpe man none) somenumoaantemauan patormatumtagan toon eos petoraatumwatitasam gangsa s000e0 hetemengmmataa ema tonoratumtamgataauam angan eka kurang mampu pada dayah perbatasan honorarium jasa dewan pengurus, pengurus dan tenaga kontrak pada madrasah lumut aturan muo) pagar air honoratumwaki kata dewanengara ornefatan toreratumtawataran angkutan rro0oo odoratum setraare ramadan 2onc00 monoratumbendataa rangkaian honorarium wakil bendahara berimplikasi hemamanaa ema emortamtepsataa tata omnuesan (semena #onoarun tenaganya usaha orngfawan onoatumeuubarah angkatan tertua ommnesentee orngreuan penata secara saham ornefatan tema mamsaktepr anyaman viii. satuan biaya honorarium pada badan kesatuan bangsa dan politik kaa peta pen abe hernia ann tea maa maa turniere amount hal atur ran mantan sis alan kata nya mana pat kata honorarium tim pemantauan perkembangan politik daerah tan tenang (honorarium tim aplikasi sistem informasi politik dalam negeri utt uvu vy penanggung jawab orang bulan jb. koordinator orang bulan ketua orang bulan (tim kelompok kerja pokja) penguatan demokrasi daerah jb. wakil ketua orang bulan anggota orang bulan lix. honorarium tim khusus perancang perumusan kebijakan tentang pengelolaan sumber daya air (dewan sda, tim koordinasi pengelolaan sda, dan komisi irigasi) dan insentif petugas pemeliharaan jaringan irigasi honorarium dewan sumber daya air, tim koordinasi pengelolaan sumber daya air komisi irigasi kata non stan da#bin keterangan ketua merangkap anggota orang sidang ketua harian merangkap anggota orang sidang anggota orang sidang tanda anggota unsur non pemerintah) orang sidang tim koordinasi pengelolaan sumber daya air komisi irigasi ketua merangkap anggota orang sidang dngngnnnnnn: ketua harian merangkap anggota orang sidang anak je. anggota orang sidang anggota unsur non pemerintah) orang sidang penjelasan maksimal kali sidang setahun kecuali atas pertimbangan khusus bila diminta oleh gubernur ketua insentif petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi naa sehaaralaya keterangan. pengamat irigasi orang bulan dawornat menjaga anita rapatan too lesu aceh kab kota petugas pintu air petugas pintu bendung orang bulan lx.dan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (mp ttir) pada inspektorat acehana bee perda tari an: (penanggung jawab ot. wakil ketua orang bulan perang hat hem aman . . akan ama laman ema koormator omnatsaan 200awal data mmm song jam mma mang majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (mp ttir) ses mos los sertai omnyyaman maks. 10bulan oesman nata lajamamuamagnga b led rngpetan oven tim evaluasi pengaduan sanggahan pengadaan barang jasa dan rekomendasi pemberian sanksi pencantuman dalam daftar hitam inspektorat aceh emang tua lapas mapan toon ist e ian tim penyelesaian temuan pemeriksaan tidak dapat ditindak lanjuti (ttd) pada inspektorat aceh (aa penanegungiawah orangutan ton nn jafwasitema mnafatan sage ata uaeteetarat orangutan honorarium tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) provinsi aceh pengendali penanggungjawab orang hutan (ketwapelaksma orangutan pwatirewa poranafouan lo00tool erretais ommafewan voodoo| (bidang operasi logistik adm umum keuangan batatntormasi orang bulan bso000| mean dan mendatang menenun aaa ara ana ama aa, pam bak ban ema lxi. honorarium tim penyusun pra rancangan qanun aceh pra rancangan peraturan gubernur (pada ska pengusul) hae oran mol patas, omega at0soal era opa urusan ata oowiretan lol nan pet men xii. honorarium dan satuan biaya pada kegiatan eksekusi cambuk dan kegiatan operasi pada satuan polisi pamong praja dan will hibah aceh benar pamenatrasustingan otngfass meriam jafomesese asn tata bea . . daan mal feneetatngama omnuregsan asas jajkeamaran omnraritan ono komandan operasi dan ops) fkomandanompiloank orangan soon wakitomandantompi wadan) orangutan soo fvatikomandan peta padanan gangsa soon bila dijabat wan bafumansannaamat paman oo) da2 (vokitoordnatorkesapsngaan orngfetan sso0o| pns komandan operasi polisi will hibah orang bulan wakil komandan operasi polisi will hibah orang bulan lo. pendamping melekat dan operasi pol pp w orang bulan honorarium tenaga pelaksana kegiatan penyidikan koordinator asisten penyidik orang bulan honorarium jaksa pra penuntutan orang kasus honorarium tim medis pemeriksaan kasus orang kunjungan pendamping operasional ppn orang bulan biaya transportasi pemanggilan saksi orang kasus es) honorarium advokat penasehat hukum) orang bulan koordinator tim operasional sosialisasi gaun aceh orang hari tidak berduptikasi anggota tim operasional sosialisasi ainun aceh orang hari sengan perl dinas operator jaringan radio komunikasi orang bulan koordinator layanan pengaduan masyarakat lpm) orang bulan koordinator polisi pp wh wanita orang bulan xiii. hadiah kepada pemenang lomba pekerja konstruksi tingkat nasional (ing mandor pelaksanaan pekerjaan jalan mandor pelaksanaan pekerjaan gedung operator excavator juarai orang lomba jaran orang lomba s000. juara harapan orang lomba juara harapan orang lomba juara harapan orang lomba xiv. honorarium dokter jaga perawat jaga pengelola sms center pada sekretariat daerah aceh sekretariat dewan perwakilan rakyat aceh tan rar nsa tanpa oya getar (kegiatan sidang malam hari ra: mes eng dokter ranger a00. (lb. perawat rang kegiatan 2s0. pengelola sms center aiu pengelola sms center pada sekretariat daerah sekretariat dpra orang bulan lxv, honorarium tim percepatan pemanfaatan kawasan industri aceh (tp2kia) anna esa tanda bey gan, ketua pelaksana orang bulan wakil ketua pelaksana orang bulan kepala bidang kepala tata usaha orang bulan and: xvi. honorarium dewan kawasan, sekretariat dan administrator kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe bar ega (ewan kawasan ppa ja. ketua orang bulan tb. wakil ketua orang bulan sekretariat donna sekretaris sekretariat orang bulan po. tno ketua kelompok pokja bidang orang bulan pri je. anggota orang bulan japamnisare u tu kepaakamstatr ongfaaan g000eol sewetais orangutan a00 kepatatritpariman orangutan kepala unit pemantavandan pengandaian orangfewtan goo nanas oman amen| xvii. honorarium pada program dan kegiatan kebudayaan dan pariwisata (bonoratumtamendu tamu impian penyelam | organ a00atau kendor musumtanami jangkauan memang tidak berdupiikasi dng ame gafsatarower akan ternate unless moderator protestan kesan tea akomodasi) ibawarunfkagatantssa bagian pibstuloang meritanbasa tampilan taman eta asatispemuartibar bia tanpa oam atomnya hbsttorne selatan kara adonan teman ter hiendamtamsangnan yaman iesetametan meter musiman tadi rana sermons jeruntampianteate must tar sesi kontemporer tara aman tunggal tetertasta mustang) tamatan iofimteatotesararsii poiasonsilecratebindansntuhani kapan a00 junbserahtwcaraetindarsamutam kegiatan goo untesona (cara turn sampaidengansatutam) oo ketan intel pri hasrat (car turangamasi senganstu nari kegitan instruktur pelatihan workshop tk. nasional kegiatan wis pavement pen asal pemeraatorpenanfpemuik ganertemian smg preman oranatentan ooo, (pesan oranettesatan eseoaol penatawusukttaning teken,tusradetortorscmeni oangftesaun orang) tisatameramen vieopembutanfim orangutan aa50000| girluason orto)#eraitemasora o orngftetitan lawan oertorkeaa nasehat o0ng tegalan afpeweabene pomneredaan seo0| jas operator sereentoran) orangikestatan lo0000) las (biaya royalti sastra karya khusus kerjaan tol aefematortusatafanntam malah erat xviii. honorarium program dan kegiatan perindustrian dan perdagangan petilasan tera ulangdifacamatnuntuknonpns )|o peumaspembertahuan organ asal petuasteamaran pommadan asal paussstengampng omngttan asomooo um. pendataan distribusi barang wilayah timur dan barat selatan t uvu afimaudtimemaitabortem angkatan aman samaran topenaran ommaftatan loose yates torrafregtan se00ool hadnaroa orraftegitan poso, lix. honorarium, satuan biaya hadiah perlombaan pada program dan kegiatan peternakan ena honor kompensasi radiasi untuk petugas lab pada utd laboratorium man jaan maa hsisenpeneiu oranafaman soo |honorpetupasengata temakdantti orangutan aa00e0oj (honorkoordnatorlbdi kabupstanftata oranefaan do0000 merek tim juri expo ternak, lomba burung berkicau, hewan lol kesayangan tema ja. pembantului ipotamak orangftagatan doo berprestasi patera nneresan (bb. sekretaris oramtikesiatan anggota orang resistan hadiah expo ternak, burung berkicau, hewan kesayangan, pameran, kemenakan era hadiah expotemak besar arum poansrtagatan tassa, (mr orangiegiatan (oo ara ranettegiatan (aa orangikeiatan kelstebas sapi aceh daniels sapi aceh jantan stina mat oamaikeaan lo0ooo| haa rrafesiatan haa oraraienttan soo odampambinan born rentan soo omattagan gong sorotan hadiah burung berkicau nan (maa ranareiaten 2500000f (or tadanfewankesayangan ora ketan k000000| rafeglatan es0000| resistan toooool htttamerantembangumanpetamaan t "v mal doamartenaan goal rnafeiaan oo, san sasak bean (ttombateompottemakdanptugastekms berprestasi kelompok ternak berprestasi ttu harian saat tik enam sem ama aan gama mam pnattegatan aa naltegatan aenamiortepesai mal aman maa rafkegitan osn ratusan osn honorsite manger umt pengoahanasi penempatan (stemanaae asisten site manajer orangftlam g00tool honorpeturas pengnputelormnak kab kam oanefatan sooko wagon hadiah siswatnkubator kader bertemakan iberresasi oo) para3g tag locodol lxx. honorarium pengurus badan reintegrasi aceh bahawa nan yoon) masa come enam wappesi nan seo) safe rana soon daffemasatpattanftaa orangutan solo0ol sfpatpentukang triton gofenagatememdartean orangan aso00ool xxi, honorarium tim khusus pengelolaan, penyusunan kebijakan, seleksi, advokasi, asistensi disektor esdm pada dinas energi dan sumber daya mineral aceh jaalpenaan . oomitim bafpamaa ratan son perforata nina pama rekan y 000oo, deretan omnafan rs0000| bapa kanan le. xxii.ketua orang bulan (wakil ketua orang bulan la. bekretats rang an maks wakil sekretaris orang bulan anggota orang bulan san honorarium tim seleksi calon pengurus bumi ata gas der nasa bal rea aam pengarah pembina orang bulan nani apeastat tran nol ratan dapet rasa too daftar apit gubernur aceh nova irwansyah xxii,saba nana rar pesan ppt arena rataan toon! sekretaris orang bulan maks 8tn davatasawetan oranwyowam tasoooo os. anggota orang bulan honorarium tim seleksi calon pengurus bumi aan ear nan aer dawan rangrang spt orangutan n0000 ketika gubernur ce, rss. nova irwansyah
rmemiliki izin angkutan umum barang dan atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dan suonalkan atas jalan darat, kendaraan bermotor yang dioperasionalonalkan atas jalan darat sebagaimana dimaksud padanya dan roda tigapengenaan pkb dan bbn kb angkutan umumnkb sebagaimana tercantum pada kolom lampiran dengan nilai jual ubah bentuyang mengakibatkan bertambahnya nilai jual, dasar pengenaan bbn kb, ditetapkan sebesar (lima belas persen) dari tambahan atau selisih nilai jual setelah ubah bentuk dengan bentuk dasardengan keputusan kepala badan. bagian keempatrupiah), mesin dengan isi silinder sampai dengan cc, sebesar rp. (empat belas juta rupiah), dan mesin dengan isi silinder atas cc, sebesar rp. (dua puluh juta rupiah). bagian kelimatas kepemilikan kedua dan seterusnyaankujuh nilai jual(lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya,dan paling banyak penurunan (lima) tingkat penetapan nkb kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dan dilaksanakan oleh kepala badan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.bbks berita daerah provinsi nusa tenggara barat nomor tahun weooaw w peraturan gubernur nusa tengganusa tenggara barat, menimbang::pemerintah daerah ntb yang selanjutnya disebut pemerintah daerah adalah gubernur ntbdan kebudayaan provinsi ntb. kantor wilayah yang selanjutnya disebut kanwil adalah kantor wilayah kementerian agama ntb. kabupaten kota adalah kabupaten kota se ntblb syarat calon peserta didik baru slb tingkat klb1 (satu) sdberkebutuhan khusus, dan memiliki jatpaling banyak (tiga puluh enam) orang. rombongan belajar untuk slb diatur sebagai berikut: klb: formulir pendaftaran calon peserta didik baru, layanan pendaftaran moda daring (dalam jaringan on line), cc.ntb, calon peserta didik dalam satu zonasi yang mendaftarkan lebih awal, dan pilihan peminatan dan atau pilihan sekolah calon peserta didiki isbn smp m atau bentuk lain yang sederajat, danntb, nilai isbn smp m atau bentuk lain yang sederajat, cc.isbn smp m atau bentuk lain yang sederajat. nilai isbn paket usaha dihitung berdasarkan hasil ujian lembaga yang meliputi mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, bahasa inggris, dan ppenntbntb diberikan pada prestasi tingkat kabupaten kota,ntb dilakukan oleh dinas pendidikan provinsinilai isbn serta ditambah prestasi bidangdua ratus enamntb dalam ntb, dan perpindahan tugas orang tua wali antar kabupaten kota dalam ntbdan calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal. ketentuan tentang ppdb jalur perpindahan orang tua wali ditetapkan oleh kepala dinastermasuk peserta didik penyandang disabilitas paling sedikitntbntbperaturan kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan teknispelaksanaan dari tata cara penerimaan peserta didik barusebagamana diatur dalam peraturan gubernur ini. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam petunjuk teknis.gubernur ini mulai berlaku, peraturan gubernur provinsi nusa tenggara barat nomor tahun tentang pedoman penerimaan peserta didik baru1.tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada (i)peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tanggal aprilriwulan ta. maa triwulan ta. triwulan iri ta. triwulan ta, jumlah) (s d maret insentif (s el juni insentif (s d okt. insentif (s d des. insentif ta. insentif rp.) rp) rp) rp.) rp) ta. spam haa tanemmama mem ar) rp) panen emma rp). pajak kendaraan bermotor idea balik nama kendaraan bermotor pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak air permukaan c10, pajak rokok jumlah .i l8n3s7a7,asal a0, ,s15, gubernur sumatera utara, ttd. gatot puji nugrohodinas adalah kepala dinas pendapatan. dinas pendapatan adalah dinas pendapatantar anna daa atau intijuol aal lil u1lwkepaladamar infantil cil lili. lloc4i liierah. besarantelah ditetapkan.ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga besar4jkkasernena dhm bantam ann dalami manah mada nalriranan dalalranannn alle dll pala gii lol oli aal langdengan berpedoman pada untuk besaran insentif pajak daerah yaitu paling tinggi (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.instansi pelaksana pemungut pajak dan yo0 (sepuluh persen untuk pihak lain yaitu kepolisian daerah.instansi pelaksana pemungut pajak.. alokasi besaran insentif pajak air permukaan apu) (seratus persen) untuk instansi pelaksana pemungut pajak. alokasi besaran insentif pajak rokok (seratus persen) untuk instansi pelaksana pemungut pajaki, drive thru), dan admin komputer, koordinator naa, petugas penagih tunggakan, menerima rp. (empat ribu rupiah) untuk setiap helai penyampaian surat surat perpajakan daerah yang disampaikan dan diterima oleh wajib pajak. untuk pelaksanaan penetapan alokasi besaran sebagaimana dimaksud pada dan pembuatan daftar penerima pembayaran insentif pajak daerah setiap bulannya ditetapkan oleh kepala dinas. bab iii penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung .1 (lima belas persen), sampai dengan triwulan (empat puluh persen), sampai dengan triwulan iii (tubuh puluh persen),t.0x (tujuh puluh persen0y5netapann gubernur kalimat pan sean bmenetapknix) dan upah minimum sektoral kabupaten musk) tahun kabupaten barito utara yang ditetapkan dengan peraturan gubernur kalimantan tengah.226ivoxicral provinsi usp) tahun provinsi kalimantan memutuskan sedangkan peraturan gubernur tentang upah minum kabupaten (umk) dan upah minimum sektoral kabupaten (musk) tahun kabupaten barito utara. menetapkan umk dan musk tahun kabupaten barito utartahun keatas umk musk yang baru adalah upah pekerja lama yang diterima ditambah selisih umk musk yang baru tahun dengan umk musk yang lama tahu palangka raya yan februari gubernur kalimantan tengah, vena agustin teras kl tkrampunah ginseng ser. upah minimun kabupaten (un) lama baru kabupaten sebulan rp.) sebulan rp. barito utara upah minimum sektoral kabupaten (musk) jah irg lama baru ng. nama sektoral sebulan rp) sebulan rp) sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutnior jasa sektor listrik, gas dan air peta ana tengah, tea wan we, agustin teras saran kena ngga
agdasarg dasardasardasardasar pengenaan bbn dasardasar pengenaan bbn dasardasar pengenaan bbn kbbn kb.pemberlakuan pkb angkutan umum orang untuk kbl berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam dan pemberlakuan pengenaan bbn kb angkutan umum orang untuk kbl berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam hanya diberikan kepada angkutan umum orang untuk kbl berbasis baterai yang memiliki badan hukum indonesia. yang bergerak dibidang angkutan umum orang untuk kbl berbasis baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang untuk kbl berbasis baterai pemberlakuan pkb angkutan umummumbarang kbl berbasis baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umumblind van, pick up, light truck, truck dan sejenisnya: mobil roda tiga: alat alat berat dan alat alat besar: sepeda motor roda dua:s5)anas pembina tama muda nip.
lea gubernur bengkulu peraturan gubernur bengkulu nomor tahunprovinsi bengkulu menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk mewujudkan bengkulu sejahtera, maju dan hebat,pada bpj kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau, mengingat ll, memutuskan:. bab ketentuan umum bagian kesatu umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksudkan dengan: provinsi adalah provinsi bengkulu. ). gubernur adalah gubernur bengkuluyang berlaku secara nasional agar perdaerah. penerima bantuan iuran yang selanjutnya disingkat pbi adalah orang sangat miskin, orang miskin, orang rentan miskin dan orang hampir miskin daerah sebagai peserta program jkn. bukan penerima bantuan iuran selanjutnya disebut bukan pbi adalah peserta bukan penerima bantuan iuran yang terdiri dari pekerja penerima upah dan keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya dan bukan pekerja serta anggota keluarganya. pekerja penerima spanhttp jdih.bengkuluprov.go.idrovinsi dan atau pemerintah kabupaten kota untuk program jkdan identitas keluargtt. kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya yang bidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota se provinsi bengkulu. kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat kia adalah kartu identitas yang diberikan kepada anak untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak anak yang ada indonesiperangkat daerah yang membidangi urusan sosial kabupaten kota provinsi bengkulu. data terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya, penerima bantuan dan pembedaan sosial serta potensi dan sumber, dan sosial) secara memadai dan wajar. warga binaan sosial yang selanjutnya disingkat wbs adalah orang dan atau kelompok penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial panti sosial pemerintah daerah, panti sosial asuhan anak selanjutnya disebut panti asuhanaerah, panti sosial asuhan penduduk lanjut usia yang selanjutnya disebut panti jompopenduduk lanjut usia didaerah, tanggung jawab sosial adalah komitmen dan upaya dari badanmaksud dan tujuan peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah provinsi bengkulu dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan program jkn. peraturan gubernur ini bertujuan untuk: memberikan jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk bengkulu, memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk bengkulu, meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk bengkulu, menghindari adanya tumpang tindih pembiayaan antara apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten kota. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi: kepesertaan, tatacara pendaftaran dan perubahan data peserta, iuran, pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penanganan keluhan, dan pendanaan. bab kepesertaan bagian kesatu peserta jaminan kesehatan peserta jaminan kesehatan nasional provinsi bengkulu merupakan penduduk provinsi bengkulu yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi bengkulu sebagai peserta jaminan kesehatan berdasarkan kuota. peserta yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi bengkulu sebagaimana dimaksud meliputi: penduduk provinsi bengkulu yang termasuk dalam dtk yang belum terdaftar pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten kota, penduduk yang termasuk dalam kelompok pks: peserta ppu bp yang menunggak iuran dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas iii, penduduk provinsi bengkulu yang belum pernah memiliki identitas jkn,dan peserta dari segmen lain yang sudah tidak dijamin lagi dalam: segmen pbi jk, dan segmen peserta yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten kota. kuota peserta sebagaimana yang dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur bengkulu berdasarkan pertimbangan teknis kepala dinas kesehatan provinsi bengkulu. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi secara otomatis ditetapkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. peserta yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi diberikan nomor identitas kepesertaan tunggal jaminan kesehatan nasional. http jdih.bengkuluprov.go.id bab tatacara pendaftaran dan perubahan data peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi bengkulu untuk menjadi peserta jkn kis diusulkan oleh pemerintah kabupaten kota melalui dinas kesehatan kabupaten kota yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota, dinas dukcapil kabupaten kota dan bpjs kesehatan. penduduk yang termasuk dalam kelompok pksdengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dinas sosial. penduduk yang termasuk dalam kelompok pks yang belum memiliki niksetelah adanya rekomendasi dari dinas dukcapil dan dinas sosial. data peserta yang daftarkan oleh pemerintah provinsi bengkulu dapat dilakukan perubahan. perubahan data sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penghapusan, penambahan. penghapusan data peserta yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi bengkulu dilakukan dengan ketentuan: sudah tidak terdaftar lagi menjadi warga provinsi bengkulu, meninggal dunia, atau terdaftar dalam segmen lain jaminan kesehatan. penambahan data peserta yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi bengkulu dilakukan dengan ketentuan: data peserta yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten kota melalui dinas kesehatan kabupaten kota sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota dan dinas dukcapil kabupaten kota, penambahan peserta bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari peserta yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi, tidak melebihi jumlah kuota yang sudah dialokasikan kepada masing masing kabupaten kota oleh provinsi. bab iii iuran iuran dan besaran iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi bengkulu dibayarkan oleh pemerintah provinsi bengkulu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi bengkululakukan oleh dinas kesehatan provinsi bengkulu. pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui: advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan bpjs kesehatan, tim pertimbangan klinis provinsi, badan pengawas rumah sakit, tim pencegahan kecurangan jkn, dewan pengawas rumah sakit, perhimpunan asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dinas kesehatan kabupaten kota dan dinas terkait lainnya. kepala dinas kesehatan provinsi menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur. bab penanganan keluhan keluhan terkait dengsampaikan kepada dinas kesehatan provinsi. dalam penanganan keluhan dinas kesehatan provinsi berkoordinasi dengan pihak terkait. bab viitetap kepala biro hukum asisten pemerintah dan kesra, supra, #.h.m.h pembina utama muda nip
sea salinanmerupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, bahwa penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas sma), sekolah menengah kejuruan smk), madrasah aliyah ma), dan madrasah aliyah kejuruan mak) tahun pelajaran merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi jawa barat, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru: peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang standar pengelola pendidikan pada program paket paket dan paketrovinsi jawa barat. kepala dinas adalah kepala dinas atau manual. perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sma, smk, ma, dan makdaerah provinsi. tujuan: memberi kesempatan yang seluas luasnya bagi masyarakat daerah provinsi provinsi. bagian ketiga asas penerimaan peserta didik baru pada sma, smk, ma, dan mak tahun pelajaran berasaskanundangan. bab prosedur dan mekanisme penerimaan peserta didik baru bagian kesatu umum: nilai un, yaitu jumlah nilai mata pelajaran bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan alam ipa) untuk sma,5)imaan peserta didik baru, dinas pendidikan dan atau sma, smk, ma, dan mak menggunakan fasilitas sistem penerimaan peserta didik baru secara off line dan atau line yang terdapat pada dinasa, smk, ma, dan makma, smk, ma, dan makpeminatan pada struktur kurikulum. seleksi calon peserta didik kelas (sepuluh) pada sma, smk, ma, dan mak, smk, ma, dan maka dan smk, ditambah seleksi tersendiri oleh sma dan smk sebelum pelaksanaan pemeringkatan. bagian kedua seleksi calon peserta didik pada smk negeri seleksi calon peserta didik kelas (sepuluh) smk negeri menggunakan jalur akademis atau non akademis dan tes khusus sesuai paket kompetensi yang dipilihterhadap negeri dan atau keahlian sejenis pilihan pertama dan kedua untuk (dua) smk negerima, smk, ma, dan mak negeri, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi jawa barat. pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sma, smk, ma, dan mak swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat atau luar tanggungjawab pemerintah daerah provinsidaerah provinsi adalah panitia ppdb tingkat provinsi jawa barat yang terdiri dari dewan pembina, panitia pelaksana, dan tim pengaduan daerah provinsi. dewan pembina terdiri dari anggota forum musyawarah pimpinan daerah jawa barat meliputi gubernur, ketua dewan perwakilan rakyat daerah, panglima komando daerah militer iii siliwangi, kepala kepolisian negara republik indonesia daerah jawa barat, kepala kejaksaan tinggi jawa barat, dan ketua pengadilan tinggi jawa baratprovinsi dan pemangku kepentingan pendidikan. penyelenggara ppdb tingkat daerah kabupaten kota adalah panitia ppdb daerah tingkat kabupaten kota yang terdiri dari dewan pembina, panitia pelaksana dan tim pengaduan tingkat kabupaten kota. dewan pembina terdiri dari anggota forum musyawarah pimpinan daerah kabupaten kota, meliputi bupati walikota, ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kotakotabawah pengelolaan kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa barat,pie kepala biro hukum dan ham nan (ws sekda '2l ir. h.m. taufik budi santoso, soc. sc. pembina utama muda amp lampiran peraturan gubernur jawa barat nomor tahun tanggal meirosedur dan mekanismeketentuan umum calon peserta didik baru tahun pelajaran yaitu: calon peserta didik baru sma smk ma maa smk ma majalur seleksi peserta didik baru terdiri dari jalur non akademik dan jalur akademik::: dan apresiasi prestasi siswa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olahtingkat daerah kabupaten kota, daerah provinsi,paling lambat tanggal juntahun pelajarank untuk afirmasi (keberpihakan) keluarga miskin sebanyak dan (dua puluh persen) apresiasi siswa berprestasi paling banyak (sepuluh persen)il, diusulkan sebelum pelaksanaan ppdb untuk disetujui oleh kepala dinas pendidikanprovinsi maksimal (lima puluh persen)daerah provinsi paling banyak (dua koma nol persen). jika animo calon peserta didik dari luar daerah provinsi(dua koma nol persen) sebelum pelaksanaan ppdb untuk diverifikasi dan disetujui dinas. kuota daya tampung jalur akademik paling kurang (tujuh puluh persen), kecuali sekolah perbatasan. kuota daya tampung calon peserta didik baru setiap sekolah dari luar daerah kabupaten kota paling banyak (sepuluh persen). kuota daya tampung untuk sekolah tertentu yang memiliki kekhususan lingkungan, penetapannya ditentukan oleh gubernur atas usulan pemerintah daerah kabupaten kotadaerah provinsi yang terdiri dari dewan pembina dan panitia pelaksana tingkat daerah provinsi, tingkat daerah kabupaten kota, dan tingkat sekolah. dewan pembina terdiri dari anggota forum komunikasi pimpinan daerah provinsi. panitia pelaksana tingkat daerah provinsisma ma dan smk makma smkdaerah kabupaten kota. mekanisme seleksi seleksi ppdb dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung. proses seleksi untuk sma ma, maupun smk mak, bisa melalui sistem line atau off line, sesuai kemampuan dan atau kesiapan daerah kabupaten kota masing masing. tahapan ppdb tahapan ppdb terdiri atasboleh memilih dua pilihan sekolah yang berada seluruh daerah provinsi. setiap calon peserta didik wajib memilih dua sekolah pilihan yang berada daerah kabupaten kota yang sama. setiap calon peserta didik bebas memilih untuk sekolah pilihan pilihan kedua wajib memilih sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal. calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima sma ma dan smk maka ma, smk mak jalur akademik. seleksi calon peserta didik dilaksanakan secara serentak, pada waktu yang sama daerah provinsi dengan menggunakan nilai hasil un. khusus untuk smk mak seleksi calon peserta didik baru, selain nilai un, dilakukan tes khusus sesuai paket keahlian yang dipilihun:: untuk jalur akademik sistimyang diumumkan sekolah, sesuai kuota daya tampung masing masing sekolah, kemudian ditetapkan dinas. pengumuman kelulusan jalur non akademik pada tanggal juni pengumuman kelulusan jalur akademikni dan juni daftar ulang untuk jalur akademik dilaksanakan tanggal juli danil.ppdb sma smk ma mak jadwal dan tempat pendaftaran pendaftaran calon peserta didik baru non akademik dilaksanakan mulai tanggal juni sampai dengan tanggal juni pendaftaran calon peserta didik baru akademiksmk ma mak yang dituju. persyaratan calon peserta didik telah tulus dan memiliki ijazah smp m ts program paket berusia paling tinggi (duapersyaratan khusus sesuai dengan tuntutan kompetensi yang dipilih. persyaratan administrasi pendaftaran jalur non akademis fotokopi akte kelahiran shun atau surat keterangan hasil ujian nasional. surat keterangan tanggung masyarakathun smp m ts, atau ijazah paket surat keterangan tanggung dan ke untuk (dua) smk. calon peserta didik yang sudah mendaftar(jalur non akademik) sebagai calon peserta didik sma smk ma. bagi calon peserta didik yang tidak dapat diterima sekolah pilihan ke l, akan dilimpahkan sekolah pilihan untuk selanjutnya diperingkat sekolah pilihan ke sampai dengan jumlah daya samping sekolah pilihan tersebut. jalur akademik seleksi calon peserta didik sma smk ma mak dilakukan melalui pemeringkatan nilai peserta didik. untuk smk mak ditambah dengan nilai tes khusus(jalur akademik)abupaten kota atau dari luar kabupaten kotasemester pertama. proses perpindahan peserta didik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang perundangan. perpindahan peserta didik dari satu sekolah sekolah lain pada sma smk ma makprovinsi jawa baratgubernur yang ditandatangani olehpendaftaranjawa barat . gubernuhi. penomoran kriteria prestasi s.| juara2 propinsi juara8 propinsi juara harapan provinsi ds agar ime tomftammat kemendikbud kemenag juara2 nasional keterangan::: dan skor untuk juara beregu dibedakan dari skor juara individu. iv. kriteria peserta didik warga miskin kriteria skor terdaftar dalam data alur mekanisme ppdb tahun alur mekanisme pendaftaran ppdb jalur akademis, dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: alur pendaftaran jalur akademis ppdb online jawa barat bata data diupload server ppo jawa barat alur mekanisme pendaftaran ppdb non jalur akademis alur pendaftaran jalur non akademis ppdb online jawa barat data diupload formulir pendaftaran penerimaan peserta didik baru (ppdb) sma smk ma mak jalurakademis format nama calon pen nana menanam kan massa bas seng tempat dan: dow rona nia mana moana san sana namun nase ana naasenne kenal tanggal lahir asal satuan pendidikan eaninnn onnanan kena naa asa maa ana nana manan rnten sen nnn sen asas lulusan tahun agama aaa snn nama orang tua ane ooo soo vusonasasosoasssaaona sec uswusaan alamat orang kp jl. tua sensannenanennnunana daan anna asas akan nana anne ena masakan anna asem kena nasa basnonessesanea san aaaa rose rw. kehurahiat .room kecamatan see kabupaten kota . eni pai emowevespenengnemumyenan pekerjaan orang tua enenennnanananneneannanne span angan sena asas ena sos anakan sana desa sana ssssadesasan nang insana agama ina maan masa denan sana woman peserta atau usm eno0eoo00ae9: :6m. hua a30 soo kas sos uss usus uasasus ons asuasaauaa nilai atau usm mongeooerasanan @:: cee esa lou sea osasuna saw oo. bet bar h.od satuan pendidikan yang dituju pilihan ii. pilihan loyang sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. mengetahui, banding, .de3016 orang tua calon siswa, catatan: dibuat rangkap (tiga) coret yang tidak perlu. formulir pendaftaran penerimaan peserta didik baru(ppdb) sma smk ma mak )jalur non akademis prestasi format nama calon eea dna aaa naam menennnennann nam enam meaaweaoneneennaa tempat dan ian sama man man one maman ensaencewasanaa tanggal lahir asal satuan pendidikan lulusan ceococococococoronoooosconasnsonsananusassosososasanssonnassanocaaosasacacanaconsasassssasasassasasssaa tahun agama wenenkannnnnnkankanannaneneena ana ena nanas san senna ane ane ses eene era amesnedasesenesan asas nama orang tua cocococococococ.cococococacococococonacaocoaocanonasnancocococacosasosscoooooooaanaananassasasoaaoo. alamat orang kp jl. tua nana bkb khan anna emo wem mann awam sae tvawnreren wahana kelurahan kecamatan see kabupaten kota . ng, len atp eeeresunssomeswrea pekerjaan orang tua paman menanam ank keamanan nan can uny nne nenek agama nanang ban aha maa mama peserta atau usm co.cococococococooocococococuoooovovvonaoooo0ooo0o0n . on.masosvvvsvvwvwava nilai atau usm cecococococooconcoococococcoooocooecaonaasawywanwsssssoooaocaococacocaacocococooocooocococooocooamooo mata pelajaran nilai jeon era maa prestasi yang diperoleh peringkat bidang prestasi tingkat penyelenggara satuan pendidikan yang dituju paten sewitatrameroanssad pilihan .ooo xxx demikian data atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkanmengetahui, bandung, . orang tua calon siswa catatan dibuat rangkap (tiga) coret yang tidak perlu formulir pendaftaran penerimaan peserta didik baru (ppdb) sma smk ma mak jalur non akademis afirmasi siswa miskin nama calon mae ana emak tempat dan menanam emanmmn mapan sea lan jus sang uea tanggal lahir asal satuan pendidikan aon lulusan tahun agama asean nama orang tua cocococococeococeocececunussssasassssananuununuuassasuususa kasususavususescasasaasasacaunanunuaaaana alamat orang kp jl. tua maan dan rl. rw. kelurahan . kecamatan . kabupaten kota .c.cooooooo. telp mom. pekerjaan orang tua center sasa hinatameresa mann agama iu! memanas ane memompa ono pemanen peserta atau usm co.ccooooococangansangonsonassssasasosanasosasacocanosanusasasassasosasonananasasancsaasanaanosa.a nilai atau usm co.cococococonconaonaonasnao0sonoooosocasocosssssaoncocoocacasavassasasssosoosasononancaonasaasasaan mata pelajaran yoo bin dokumen fisik yang dimiliki satuan pendidikan yang dituju pilihan soweeeeaeaada pilihan reraenles mengetahui, bandung, . orang tua calon siswa catatan dibuat rangkap (tiga) coret yang tidak perlu surat pernyataan tanggung jawab mutlak panitia ppdb yang bertandatangan dibawah ini nama lengkap nas ann mina mam mma jabatan inn aan nan aan pangkat golongan .oooooocooo w0v( www mnnnnnnnaannsr jidiaasi unit rea sinetron mana sewa dae alginat. unit kerja semiisseisisheoonanosarsevanmenemn kanan sea hp email nedain nenek renesengasesaa ena sasa kena ane san san sasa menyatakan bahwa saya akan melaksanakan tugas ppdb dengan sebaik baiknya, sesuai petunjuk teknis yang berlaku sebagai mana sumpah dan janji.melawan hukum, serta akan melayani kepentingan masyarakat dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangorang tua wali yang bertandatangan bawah ini: nama lengkap nama calon siswa, seo kama mao mama ana alamat rumah sen nikita mma sam mama mmemmenammpemnnlnllen hp email none nen nanyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan,dan dibuat dengan sebenar benarnya, bandung, ciiietisinneset yang membuat pernyataan ttd bermaterai surat pernyataan tanggungjawab mutlak pejabat kelurahan kecamatan yang bertandatangan bawah ini nama lengkap mba asma amankan emak sea asem ewe benua jabatan sen uni aan aka nana man eme kan naa sae una alamat kantor bennnnnnnnannnenenanensenenan eos esa sen ana ana senen nee sena amen asa desa naas hp email ona mean enak akan bukan nora urepejabat organisasi instansi yang bertandatangan bawah ini nama lengkap maker nnnnna merek dek green mama mam mann ema aan jabatan comma ah! rara mann esa mana men dewan organisasi) ansi: a00 anon nan namn sena mena eka nenek menes elena kesuma alamat kantor tan hp email men man man memanen kuantan bean manga maa orameaa las menyatakan bahwa seluruh data informasi yang diberikan tentang keterangan prestasi atas nama inn tensangsnngunnaan ear ageng clean merekaformat daya tampung ppdb t.p. identitas sekolah nama satuan pendidikan ones0nncenanennenanan sana kannanaanaa alamat kelurahan lilin linda nara kecamatan nella kabupaten kota oom. program peminatan yang tersedia sma tahun lalu): han email namamu program keahlian yang tersedia smk): anocevenenanannananan anakan anananananan dst tenaga pendidik dan sarana pendukung jumlah guru ona guru peminatan mia pipa hood. orang guru peminatan iis ips nan org guru peminatan bahasa :. orang kesiapan ruang jumlah ruang kelas :. ruang lua !. lua :. luas 2esistosnemees dst daya tampung ppdb daya tampung akademis siswa daya tampung non akademis . siswa daya tampung afirmasi siswa miskin kenanga sisa, siswa tidak naik kelas mas siswa jumlah total daya tampung pinnnotereaann swa dst. gubernur jawa barat, ttd ahmad heryawantata cara pemberian libur guru: bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian libur guru,lum mengatur rincian persyaratan libur. beberapa ketentuan dalampermintaan dan pemberian libur sebagai berikut: guru yang telah bekerja paling kurang (satu) tahun secara terus menerus berhak atas libur, lamanya hak atas libur sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah (dua belas) hari kerja, libur diambil pada waktu liburan sekolah semester (satu) dan atau semester (dua) sesuai dengan kalender pendidikan, libur dalam keadaan tertentu dapat diambil luar liburan sekolah dengan persyaratan sebagai berikut: mendapat persetujuan kepala sekolah dan kepala balai pendidikan menengah, dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. libur dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menghadiri pelantikan suami istri, menghadiri wisuda suami istri anak, atau melaksanakan pernikahan anak. guru yang tidak mengambil libur pada tahun bersangkutan diperhitungkan pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang cuti pegawai negeri sipil, dan hak libur sebagaimana dimaksud dalam huruf diperhitungkan dengan cuti bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. format permintaan dan pemberian libur guru ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahragaguru slb sebagai berikut: guru yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala sekolah, kepala sekolsekolbidang pendidikan khusus untuk mendapat pengesahanma dan smk sebagai berikut: kepala sekolah yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala balai pendidikan menengah, kepala balai pendidikan menengalai pendidikan menengketentuan dalamlb sebagai berikut: kepala sekolah yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala bidang pendidikan khusus: kepala bidang pendidikan khususidang pendidikan khususela gubernur jambi peraturan gubernur jambi nomor tahun tentang penyelenggaraan bus trans sinjai dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas wilayah provinsi jambi serta penataan sistem transportasi yang mampu melayani kebutuhan angkutan umum bagi masyarakat secara massal, bahwa untuk mendukung program pengembangan angkutan massal berbasis jalan bus rapid transit brt) yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dalam wilayah provinsi jambi dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat secara handal dan berkelanjutan, dipandang perlu memfasilitasi baik secara administrasi maupun teknis dengan menyediakan fasilitas terkait pengoperasbus trans sinjaasia indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor per ke? im,subsidi angkutan jalan perintisyelenggaraan bus trans sinjai bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan daerah dalam provinsi jambi. gubernur adalah gubernur jambi. dinas perhubungan yang selanjutnya disebutbus trans sinjai adalah angkutan umum yang berkapasitas angkut bersifat massal yang dioperasikan provinsi jambi yang beroperasi dan menghubungkan simpul transportasi antar kabupaten kota. simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intertidal,oridor adalah rute yang dilalui oleh bus trans sinjai jambi. halte atau shelter adalah tempat pemberhentian kendaraan bus trans sinjai jambi untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang. angkutan pengumpan feeder) adalah angkutan umum yang berhubungan dengan trayek angkutan massal. penumpang umum yang selanjutnya disebut penumpang adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dengan angkutan umum. halte atau shelter portable adalah tempat pemberhentian kendaraan bus trans sinjai jambi yang tidak dilengkapi bangunan. halte atau shelter tetap adalah tempat pemberhentian kendaraan bus trans sinjai jambi yang dilengkapi bangunan. e ticketing adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktifitas perjalanan penumpang tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket. faktor muat adalah perbandingan antara kapasitas terjual dengan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam (persen). peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan bus trans sinjai jambi untuk menyediakan alternatif jenis angkutan massal berbasis jalan dan memberikan kemudahan transportasi bagi pelajar siswa mahasiswa dan penumpang umum lainnya. peraturan gubernur ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah perkotaan dan menghubungkan antar simpul transportasi. ruang lingkup dari peraturan gubernur ini meliputi pelaksanaan dan fasilitas pendukung, dan operasional dan pemeliharaan (maintenance) bus trans sinjai. bab pelaksanaan dan fasilitas pendukung untuk mendukung penyelenggaraan bus trans sinjai disediakan halte atau shelter dan angkutan penumpang feeder). halte atau shelter dibangun disetiap koridor yang dilalui bus trans sinjai pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. setiap armada bus sinjai harus melalui koridor yang telah ditetapkan dan berhenti untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang pada halte atau shelter yang telah disediakan. halte atau shelter terdiri dari (dua) jenis, yaitu halte atau shelter tetap: dan halte atau shelter portable. halte atau shelter tetap sebagaimana dimaksud pada huruf disebabkan kondisi dan keterbatasan lahan. halte atau shelter portable sebagaimana dimaksud pada huruf dipasang pada lokasi yang belum tersedia. angkutan pengumpan feeder) sebagaimana dimaksud dalam disediakan oleh pemerintah kabupaten kota dan atau bekerjasama dengan pengusaha jasa angkutan umum lainnya. penyediaan angkutan pengumpan feeder) sebagaimana yang dimaksud pada bertujuan untuk mendukung perpindahan penumpang dari dan atau moda (jenis) angkutan bus trans sinjai. setiap armada bus trans sinjai wajib didukung oleh fasilitas keamanan dan kenyamanan halte atau shelter. keamanan dan kenyamanan halte atau shelter sebagaimana dimaksud pada berupa fasilitas aksesibilitas penyandang cacat, dan tempat tunggu penumpang. bab iii operasional bus trans sinjai koridor bus trans sinjai sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut: koridor papeles pujian simpang. setitik simpang. sungai duren iain mendali simpang. rimba simpang. pca iain tekanan una tekanan simpang. museum masjid agung falah pasar angsa duo simpang. pertamina simpang. jenjang terminal jenjang pp. koridor kantor bupati muaro jambi pasar mengerti jembatan batanghari kantor gubernur jambi simpang. museum negeri simpang tanjung telkom) simpang pulai simp. museum perjuangan pasar angsa duo jembatan sungai asam simpang bata simpang yayasan atas simpang belitung simpang bukit baling simpang candra bandara sultan thaha jambi pp. koridor iii simpang tempo pasar sebab simpang all simpang kota baru simp. kantor walikota jambi simpang perum camat simpang kebun kopi simpang beringin simpang xaverius simpang paal merah lama pp. koridor terminal alam barat simpang paal gedung pengujian kendaraan bermotor asrama brimob lingkar selatan simpang all merah lama simpang ahok simpang tangkis simp. pasir putih simpang marine simpang jenjang simpang nias candi muaro jambi pp. untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan bus trans sinjai sebagaimana dimaksud dalam masyarakat dilarang memarkirkan kendaraan bermotor pada setiap koridor yang dilalui bus trans sinjai. untuk memenuhi kebutuhan transportasi bagi pelajar mahasiswa dan penumpang lainnya, armada bus trans sinjai beroperasi pada setiap koridor mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, dan dalam hal dibutuhkan, jam operasional dapat disesuaikan. rincian jadwal pelayanan bus trans sinjai pada setiap koridor diatur lebih lanjut. pada tanggal september gubernur jambi, ttd haris diundang jambi pada tanggal september sekretaris daerah provinsi jambi ttd salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, sudirman berita daerah provinsi jambi tahun nomordengan rahmat tuhan yang masa esa gubernur jambi, menimbang bahwa dengan telah diumumtelah ditetapkanjambi. bab ketentuan umum bagian kesatu pengertianberada pada kuasadan keuangan daerah provinsi jambi yang selanjutnya disingkat barbuda adalah opd yang mempunyai tugas sebagai ppid dan bertindak sebagai satuan kerjambiprovinsi jambprovinsi jambijambmbprovinsi jambjambpemerintah provinsi jambjambi, dan cc. memiliki sekretariat tetap provinsi jambigubernur menunjuk opd terkait untuk melakukan evaluasi usulanopd pemerintah provinsi jambi dan atau sudah menjadi program dan kegiatan opd yang akan dilaksanakanpenandatanganan nph sebagaimana dimaksud pada gubernur dapat mendelegasikan kepada kepala opd terkait. format nph sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiranjambiopd pemberi rekomendasi. surat permohonan sebagaimana dimaksud dengan melampirkan antara lailurah atau kepala desa. mekanisme pencairan dana hibah dalam bentuk barang diproses oleh opd terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganmenerbitkan spm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. berdasarkan spp, spm besertaopd terkait. hibah berupa uang dapatopdprovinsi jambiopd pemerintah provinsi jamb dan atau,openunjukan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. kepala omeliputi individu dan atau keluarga masyarakat terkait. daftaropd pemberi rekomendasi. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiriobadan keuangan daerah melalui bidang anggaranoviii dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. pencairan danaopd terkait. osebagai berikut: surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang (lurah dan atau camat)opd terkait bersama barbudesuai dengan aslinya kepala biro hukum setda provinsi jambi ali. zainoo. nomor dana nomor dana pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . (. yang bertanda tangan bawah ini nama kepala opd pemberi kepala opd pemberi rekomendasi, rekomendasi berkedudukan jalan ., dalamhibah nnnnananannnanalalnnnnnnnnnnnnnnnn berkedudukan jalan. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanamanmena nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn (tlnnnnlnnnnnnhak dan kewajiban pihak pertama akan menyerahkan belanja hibah kepada pihak kedua sebesar (., ) yang telah dianggarkan melalui dana apbd provinsi jambi tahun anggaran ..rp.oooooooooooo o.@# (ella). belanja hibah kepada lembaga penerima hibah):. dengan nomor rekening .!:elanja hibah nomor yang bertanda tangan bawah ini nama pakan jabatan pakan alamat pak:. uraian jumlah realisasi sisa dana urut kegiatan penerimaan rp.) pengeluaran rp.) rp.) spp nama organisasi lembaga lsm ketua pimpinan, coret yang tidak perlu nama teranganggaran pen peta perubahan pendapatan pendapatan asli daerah pendapatan pajak daerah pendapatan pajak retribusi daerah daerah yang dipisahkan lain lain pendapatan daerah yang sah llrumah| lo. surplus dest| ill. lo. ro. dana perimbangan lo. dana bagi hasil lo. lo. dana bagi hasil pajak sumber daya alam dana alokasi umum lo. lo. dana alokasi khusus lo. lainlain pendapatan daerahyang sah pendapatan hibah lo. dana darurat lo. ro. dan pemerintah daerah lainnya aman khusus sae pemerintah daerah lainnya jumlah pendapatan| belanda lo. lo. belanja tidak langsung yo. belanja pegawai lo. belanja bunga lo. belanjasubsidi lo. belanja hibah lo. belanja bantuan sosial lo. belanja bagi hal lo. belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga lo. lo. belanja modal lo. ro. jumlah belanja| surplus defisit pembiayaan daerah lo. lo. penerimaan pembiayaan daerah penggunaan siapa lo. lo. pencairan dana cadangan lo. tee daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman daerah yo. penerimaan kembali pemberian aman eng kemasan penerimaan piutang daerah ll. jumlah penerima| pengeluaran pembiayaan daerah pembentukan dana cadangan pem pemerintah daerah pembayaran pokok uang lo. lo. pemberian pinjaman daerah lo. |. jumlah pengeluaran| |. pembiayaan neo| sisa lebih pembiayaan anggaran( siapa) il. lo. |.) pendapatan asi daerah lo. pendapatanpajakdaerah pendapatanretribusi daerah xxx yang dipisahkan lainlain dyangsah jumlah pendapatan asli daerah xxx danaperimbangan xel lain ainpendapatanyangsah bejana lo. |.) belanja pegawai bunga lo. lo. xe| subsidi xel hibah lo. lo. bantuan sosial xel belanja bagi hal belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga belanja langsung xxx belanjapegawai k80. belanja barangdanjsa belanja hibah barang hibah barang jasa yang diserahkan xxx xxx xxx kepada pihak ketiga masyarakat belanja bantuan sosial barang xx. bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak xxx xxx xxx ketiga masyarakat belanja barang yang diserahkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat selain hibah dan xxx xxx xxx bantuan sosial barang jasa selain hibah dan bantuan nanang pora belanjamodal pembiayaandaerah penerimaanpembiayaan pengeluaranpembiayaan pembiayaanneto sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan siapa)sya jaman pendapatan | pendapatan | (pendapatan asli daerah | pendapatan asli daerah pendapatanpajakdaerah | tt l p| pendapatanpajakdaeran ) | pendapatantevibusidaeran | xxx l #| pendapatantetihusi daerah @amanyangamsanan ( | gamanyangapwankan daerah yang dipisahkan daerah yang dipisahkan sains pabyangsan | taiwan abyangsah | danaperimbangan | | danatranster | petai peta sah sah belaka belanja hibah ryo bantuan sosial rp) belanja langung iban belanjapegawai | belanjamodal pembiayaandaerah pembiayaandaerah | pengeluaran pembiayaan xxx l pengeluaran pembiayaan xxx sisalebih pembiayaan xxxtotal loo gubernur jambi, ttd zumi zola zulkifli.
kata ckarena terdapat (satu) sekolah menengah kejuruan negeri smkn) yang tidak diselenggarakan lagi yaitu smkn kerak lombok timur dan penambahan (tiga) satuan pendidikan yaitu (satu) unit sekolah menengah atas negeri sman), (satu) unit sekolah menengah kejuruan negeri smkn) dan (satu) unit sekolah luar biasa slb) yang belum diakomodimemutuskan: menetapkanatuan pendidikan pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi nusa tenggara barat. lampiraftar satuan pendidikan sma, smk, dan slb dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi nusa tenggara barat lama negeri mataram (sm eai mama olsmanporsuemataram (same mecertemata ram o|sma necentomamaram (sm meo eat mama holsmampcreitomamagam (c.satuan pendidikan khusus selsmansommrikumman smk nos hkbp alsmansormrotapuap samapi o|smansommui lempar smk set lembar aojowmormasmorog kesatuan pendidikan khusus istemeormitomporparan salstameormratompormaran smanegeri1kupang | |smknegerilpraya o8|smanegeri2praya smk negeri praya tengah |smanegeri3praya smanegeri2praya tengah |smanegeriipringgarata oo smanegeri2pringgarata a7|smanegeri1busur sampbprer put |c. satuan pendidikan khusus ' | |susnpce rii lom boten gan smanegeri2lomboktengah |smanegeri3lomboktengah o|smanearriimas bac oo o ) | o|smkn rri2sr long oo sma negeri moncong gading smk negeri: amelia oo |smanegeri1pringgabaya oo ) o|sm ri1 kur oo |mangga rusak o ) | smanegeri1sakratimur ) | smanegeri1sambut ) | as|smanearriisruona o o o)o| |smanegeri2selong |smanegeri3selong ) | a7|smangceriisem lun oo) smanegeriisikur smanegeri1sukamulia |smaneceriisurataaa |sma geriiterra (rj smanboeriimanasapa c.satuan pendidikan khusus islbnegertilomboktimur |smanegeri2lomboktimur islbnpgerislomboktimur g|smanegeri1tanjung |smanegeri2 tanjung swameommiamamng l. 'c.satuan pendidikan khusus |scene gce lom bokura |sman ri1 smk negeri 1plumpang s|smanegeri marine smk ngeri sumbawa besar |smanegeri1moyo hulu smk negeri sumbawa besar |sman grr i1p lambang smanegeriirhee |sman ang |sma geri 1sum bawa esa smanegeri2 sumbawa besar |smanegeri3sumbawabesar smanegeri4sumbawabesar |. pemompa man samamammaramas (stenpcrriisum bawa smanegeri2sumbawa ce|smangcerintauwana smanpopri2taliwang negeri taliwang m (c.satuan pendidikan khu sus smanegeri sumbawabarat |smanegeri2kempo smk negeri manggelewa |smanegeri2kilo smknegeriipekat smanegeri imanggelewa smknegeriiwoja sma negeri2 manggelewa | |smanearriipaso smanegeriipekat as|smanegeri2pekan smanegerispekat as|smanpcrri1dosa a26 |smangarri2dosa a7|smanrarriswosa |smanegeriskilo satuan pendidikankhusus ' | smanegeri1dompu |smanegeri1ronggo smk negeri sanggar os|smanrcrrisponaco | smknegeriimonta |smanegerillambitu ) | smknegeriibolo smanbgerislanggudu as|sman grriima datang smanegeri2 madapangga |sma ger mon tta smanegeri2monta |smanpcrritpat smanegeri1parade smanegeri sanggar |smanegeriisape 2s|smanpcrri2caps |smanpcr ri3sa smanegeri1soromandi ||. |smanegeri2soromandi sma negeri3soromandi sma negeri2sanggar |smanegeri1tambora smanegeriiwawo |smanparri2wajo smanegeriiwera smanegeri2wera geri3wera ss|smanpcrriiwoma |smanegeriwoha c.satuan pendidikan khusus .| castenecrrli mma aan c.satuan pendidikan usus geri1kitabisa gubernur nusa tenggara barat, ttd. zulkieflimansyah
pl, sana srk jlah ditetapkan ke butuhkan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran bahwa atas dasar hal hal tersebut atas dan sebagai tindak lanjut ketentuan dan menteri pertanian nomor permintaan sr.organik, keputusan menteri pertanian nomor z59 kuis uan kebijakan pupuk, peraturan menteri pertanian nomor permintaan sr. tentang syarat dan tata cara pendaftar pupuk an organik, peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang rekomendasi pemupukan nitrogen, phosphorus dan kalium pada padi sawah spesifik lokasmatera selatan nomor tahun tentang alokasi dan harga persen telinga, rem dayak rergahsidi cantik sektor pertanian tahun anggaransektor dkk yang disusun oleh kepala dinas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanaundangkannya peraturan gubernur ini.walikota sebagaiman, dan lo sdan tembusan disampaikan kepala dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi sumateraiii, iv, dan viisektor pertanian tahun anggaran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada|als|z ele elelsla #(s|a #lalu ke) le) ita) te) lag ke) lan) aji isi te) lang o0w |&classis bai slow lela la) k1) ia) s|r ie| is81& uj0ja2u ucu spa se3es:ss si222033 isl 0obor2 c0lu2. just mac idkec g22 ses aas tea |s|s|s|s s|s|s|a s|(sisi s|s|8s|s lolo gigi isis isis jala sip lela sis isis sisa sole than sisi sil eksis bis similis bad ter: had sis pes lais isle( falelalo sisisisisisis islalalelelslalelals sisisisigisislalsisisisisizisisisi glalslolnis injlolslolwin ii islulaja iinvjoajlajojolalolalis iis iioialojojola @lal lsielals i lalalolo ilsisisjalolololeisjaln kana gagal asan kesal kia pensi pena sells similis isisisjalelelslalelal lelvinjal lala te, slelsisisisisialelalsisisisisis w|l r|o lajeleleislalala sol i ojojajaloanj olajanjalaln (yg ivi lwulwloloiw i i lolujajlajlol|l i jiolnjojluib iislolslolnjlul gin| melaju ks) s565553 cj830 sx2832003 soe so ala sel els sisi gos2 se|sisisisis s38 yaa rena tua laga2 dana elalaislalaisisisisis sim asasi sse ssalisisisiolslol sus sisisisisisisisislaigisisiaisisis sean y3s ri ala ivloloisislalslalal sle|s siais leislalsisislala isi sisi sisisisis sisi sagisisi3ia) sisisisisis isis isi sisilia iga pom, zislelslolololololwisi ella isis isi sela sia isis|e iriei isle (2l ig| e|b bis) sial label lelaki isiviolol slolojlololsjajol isi wlualolal ojo oje mini ioi sjajajolalejojalwjolo siswa|sisi ai b islulolnjalololw|o ola ajal ololual bljuaja ta! sel isl isabel lnololeal isla lull la sleisisljaisislejalo slelelaisiw pisa oja join njaipjojoip sisi sis sisi sisi sis sisi vi | levi lalai legal les s| lelelelalala ole lelalalel. si lol isjolelale|ja rkininioim|a sisisisisisisisisisisisi sisisiaisi (es iso jen ten teo (co (oo uje ole iiw | ) sis isis isi sig salsa) sisi sis sisi isis sleleislolololololwlei lalalsisis |zjs sisi cicit cip kis bi# si2| (s| |s| fib isla| lan ie) slnlelelelelal alla( isi., model joins aim lei oolong ne) mani siaga jantan sta data aia iloojolai rio ojo aio olw iso oalojololulik iimwiwin und is slalalelelslslelalslolsisielsis|, sisisisisi seals sle(slalelalsislolb sisisidisisislaisisigisisiaisisis binlulojol elelulolwi#sj bola i|o ololelololo iwloc s|b vigisisislais sis sasis isialeisisiaisisigsisi l sisi sis isis isis disita (gi isa sisisisisisinja isis irlsislolololololwlz i i$ isjalgisis pssi |sisislels sis iconic sis stel sie is| lele lele) isiseifi sls| lele lini ois| ips ololsinplolw isi3isi sisi8 isi slolaisislalalaleisisisislo| lolos kelola lola elev sisi sip sjuajol oal lolo loyola wjlololulai sjo|rjo|ejo asli disisipi sia gwj ooj le) dik ojo bai land is level i l l gje isisisisisiesisieisjaisieja slaleivlslelelpinjoju mol bil ojo iris tni stop ola ibe ol e i l alojolol onl jiwluinjalaisjlolololn iin|elo r1o|0o sele ii lejojolalsjoje sislelalalsia alaulwulualalolnwil cole is) siejojoja| |oja sis ol|w to) ola tisisisisisis $i&is six tas sja sisa 2fasis silabel seal w|o las sio isis lwojlojaiwiw julia luajojnoj e ole beta keji gol isisisisisisisisleloleleleisis elcjalala s|i s|z sisi ip| s|s #ixi gl sisi lele sl2| (sj (#lelsisl isi3 bis) sal jala als iii lalslalbki inf ss| i inisiasi sisi is|alb wlololalsai lwi lololholo s|w soul siklis inwlelsiain se) is) alsiwlol lolos |i lois sin tani aolwulola rim |(& wis|lolo gila alalolulvloil lolalals taxon isa non aja sisitisisisisis sisisisisis sisisisial mood sis inipun bio |s|s|e|situs|goals|s|s|sjs|s pas wlalwjlalal l|lw nip ioi sta nop atas isi sisi sisi ssi siaisizi sisi disisi iv| ajal isis sis issleisisisieleisisi sisa isis sisi sit (oo |oo sia ldi sia sisik jelalalalsleleleleslolelalols i | segel feaaselrala bel area ala ana nan: 3i23|8is|z sis|s is|s|sis|zl sip isi asia sisisisisitisiala sana sia|a|s ragam #lavelle|s is|, is(e eis sis isissia3s jalsisasis3isis jul sisi| isisisisi is sle|, @i le |:|s 8sis| (aisisialajs alel lala sis lela s|, |s| is|s| sis: sia| adas dala lalat melela| jalsrlelsisa|alfa sis (sa|s| jalsisisisisas e|isis sisisiasisisis skala|, sisi|. al3 s sis| sig|, ai2i8| sisi| jas sisisisisis sanga yua aja elz (as |z|s|n|s|s|a|s si: ola wje|la isis sisa arr: bg, . ielsisiaisig seleb ola tenaga dua sis isisjala leleh lais| las (slelalelalele|a|ala|#| e|.b emas sis sis sis s|s|siswa|s isj jala)" lal i|iw sle s( |s|a|s|s i2|ale lala sis sisislaisisislalsisisisisis letalelelalelatsla lele llsl isis|s| is( s|s |s|s(a|s|s|s isi asia dismiss sia sisislag sel" giri 2lee jar era aan pia iii (an fee) lela ola aja sie les sis (sis sisisisiz sisi sis iki osiris pan bis siziaisi, ele|, elilalelalaln| s(sla|s lal, ssssssissisisisi3 gia sia (2s isis 83s33s3 bag sis 83disisi88 ida tan elle bis isis sis: sssisssss3 level fel velg inisiasi8isi8 sisi sss gis sis isis sis isis isis &|ua!ik sisi (sis sis sisi sisiasisia sis sid ssi kiss sis pad sis: sis isis isi sisisiais sisi isis s3isis3isis lafal sis sis izin :83i3 sisi sisi" sangaaahaan ja: sasa sisi lal bisa kaki sjasisigal" lelo botol sasa sss diss siswa gim asia isis kan jelalslalslelslele jalalalelei riyipiz isivislololo jel ana religi egg epa sla2ja sisi eksis isis sisi. sisi|sis nissan align|, isa gal bisa sisi sk. kek eee.i (th sisi sis inisiasi, isi, i j 8lola|, skola|, sis |( (na sia bole oboeeel sala isis opsir lang flo sis (ssi skala iss sis isle sis isis similis (ss sej sis |glass sib iti8gi isabela slesjola jalafalafe |zxl.0olo.olo hgb lal ella (ie delelelbelele elo lala ls) sisa sasis asia sila sis! sis sisisisisjo ibis isa tan aang sis sisi sisi lalu |si sisa isis sio bis gia ig( sis is|' isis sis isisisisisisisis ala ana sla lo, sig isis isa isis sig 8is s sisi sasis' kana sial sisi legi els lela! isis s|. sis 8isis sis sisi laila skola sis isis isis isis isis sis iga sla s3) pia isis isis isis sia kan kan asi iya sisa lala (sg sia disisi isi isis isa sal #isla ala disisi sasis (is ssi sla's sisi ssisisis isian lap #lats sala s|as lela tiri s3idisidia!is iga sis jas| (s3 sl. isis is! sisi islalsjalslelalolo maja lala lela jing ora aan i3l2|g jadi pel mas ala i j mass a33 sol aja ian jak jejeloisielera sisi lal alel. irama apn) sis|' ptt rani unnnnnnnnnnnnnnna ara lai (ai lan leo mana aan: kis sja ale ala isinya |w gim mao sis lola eksis isis saja sis 85is sisilia gigi8i3 sis scale sia is. sisi aaa aas sera pap pen sis iso sis isis (sis isis leo sis8 sajian isi sia (sg pia salicis sss ss sina lishubulalu lintas dan angkutlalu lintas dan angkutan jalan lla) berupa pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor, penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor telah menjadi urusan pemerintah pusat, bahwa pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor menjadi urusan pemerintah pusat, makapen tpi gubernur lampung peraturan gubernur lampung nomor tahun tentang penyusunan analisis dampak lalu lintas, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang penyusunan analisis dampak lalu lintas:jalan:: peraturan pemerintah nomor tahun tentang izin lingkungan, peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang jaringan lalu lintas angkutan jperaturan daerah provinsi lampung nomor tahun aa. tentang pembentukan peraturzri. memutuskan: menetapkan peraturan gubernur tentang penyusunan analisis dampak lalu lintasperangkat daerah yang adalah perangkat daerah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan: perangkat daerah yang membidangi jalan adalah lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan bidangjtan kegiatan, pergubernur dengan susunan keanggotaannya terdiri darimbidangi jalan dan kepolisian republik indonesia serta perangkat daerah terkait lainnya. aa. bangkitkan taripusat kegiatan, perrrmaksud dan tujuan peraturan gubernur ini memiliki maksud dan tujuan untuk menyusun analisis dampak lalu lintas provinsi lampung. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini jenis pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur, penyusunan dokumen andalan, tata cara pengajuan dan penilaian dokumen andalan: pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif. babangkutan jalan wajib menyusun andal:
berita daerah kota sibolga nomor tahunperlukan tata kelola pelayanan informasi dan: dokumentasi untuk melaksanakan pelayanan informasi publik dengan bailingkungan kementerian dalam negeri dan daerah, peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tentang urusan pemerintahdaer. pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahibolga elektronik, dokumentasi adalah pengumpulan, pengeloladan penyelengaraan negara dan atau.kota sibolga. pada satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kota sibolgaundang undangan, pengguna. penguna informasi publik adalah orang yamg menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang undang: tentang keterbukaan informasi publik::yang dikecualikan sebagais5) informasi publik yang kebalikan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada pengujian konsekuensi. bab iv. babpemerintah daerah ditetapkan lebih lanjut oleh walikotadikecualikan atau tidak dapat diberikankeborganisasi. susunan organisasi ppid sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pembina kepala daerah dan wakil kepala daerah ppid): pengarah atasan ppid sekretaris daerah), tim pertimbangan pelayanan informasi pejabat eselon ii), ppid kepala bagian humas pejabat yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan), ppid pembantu pejabat pada skpd yang mengelola informasi dan dokumentasi): pejabat fungsional (sesuai dengan kebutuhan), dan atau bidang pendukung. ppid lingkungan pemerintah daerah ditetapkan oleh walikota. ppid lingkungan pemerintah daerah bertanggung jawab kepada walikota)mempunyai kewenangan. meminta dan memperoleh informasi dari ppid pembantu dan atau pejabat fungsional, mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan ppid pembantu dan atau pejabat fungsionaldaerah dibantu oleh ppid pembantu yang berada lingkungan skpd yang ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. ppid pembantu pada bagian bagian lingkungan sekretariat daerahat skpd atau kepala bagian tata usaha atau sebutan lain yang sejenis. ppid pembantu pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota sibolga dilaksanakan oleh sekretariat atau kepala bidang komunikasi dan informatika. ppid pembantu pada sekretariat daerah kota sibolga dilaksanakan oleh kepala bagiantan verifikasi dan uji konsekuensi informasi dan dokumentasi dan seksi pelayanan dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. . ppid pembantu bertugas memba: partai politik, dan badan publik lainya,sibolga. bab ixeretanssal desember (dekret daerah, wk mohamad sugeng berita daerah kota sibolga tahun nomor
berita daerah kota sibolga lali reka nomor tahun peraturan walikota sibolga nomor tahun tentang pemberian santunan kematian bagi wargasantunan kematian bagi wargasantunan kematian bagi warga lembaran daerah kota sibolga tahun nomor memutuskan menetapkan pemberian santunan kematian bagi warga kota sibolg.yang diberikan oleh pemerintah kota sibolga kepada ahli waris warga yang meninggal dunia secara wmaksud dan tujuan maksud dari pemberian santunan kematian adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah kepada warga yang mengalami musibah dikarenakan anggota keluarganya meninggal dunia. tujuan dari pemberian santunan kematian adalah untuk mewujudkan tertib (os administrasi kependudukan kota sibolga. bab iii persyaratan persyaratan untuk memperoleh santunan' kematian bagi warga yang wajib memiliki ktp atau berusia diatas (tujuh belas) tahun adalah surat keterangan meninggal dunia dari lurah setempat, fotokopi ktp kota sibolga yang meninggal, bagi ktp almarhum almarhumah yang hilang maka harus dilengkapi surat keterangan kehilangan: dari kepolisian dan rekomendasi dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau kantor kelurahan setempat: cc. fotokopi kartu keluarga kk) ahli waris, bagi ktp seumur hidup yang kartu keluarganya sudah tidak ada berlaku harus mendapat rekomendasi dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau kepada kepala kelurahan setempat. persyaratan. persyaratan untuk memperoleh santunan kematian bagi warga yang belum wajib memiliki ktp atau berusia dibawah (tujuh belas) tahun adalah surat kematian dari lurah setempat, akta kelahiran atau surat kelahiran asli dari rumah sakit rumah sakit bersalin puskesmas poliklinik dokter bidan atau dari pilot nakhoda, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) orangtua, fotokopi kartu keluarga kk) orangtua, fotokopi surat nikah. babi mekanisme pemberian santunan kematian mekanisme pemberian bantuan kematian bagi warga kota sibolga adalah sebagai berikut ahli waris mengajukan permohonan santunan kematian kepada lurah setempat dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan, berkas yang sudah lengkap diajukan kepada walikota melalui dinas, cc. petugas dinas melakukan penelitian berkas permohonan dan melaksanakan kunjungan kepada warga yang kemalangan, apabila berdasarkan penelitian permohonan memenuhi syarat maka permohonan diajukan dinas kepada walikota atau wakil walikota melalui sekretaris daerah kotasantunan kematian dan membiarkannya kepada berhak setelah mendapat persetujuan dari walikota. bagan alur pemberian santunan kematian bagi warga kota sibolga, bentuk surat pernyataan meninggal dunia, bentuk surat keterangan meninggal dunia dan bentuk surat permohonan santunan kematii pelaksanaan pembayaran santunan kematian dapat dibayarkan apabila semua ketentuan dan persyaratan terpenuhi. besarnya pembayaran santunan sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan sebesar rp. (satu juta rupiah) untuk setiap jiwa. besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat persetujuan dari dprd. batasan waktu pembayaran santunan kematian paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, dan apabila pengajuan melebihi waktu yang ditentukan maka santunan kematian tidak dapat dibayarkan. bab ketentuan peralihan jika ada warga yang meninggal dunia pada bulan desember sehingga mengalami keterlambatan proses pembayaran dapat dibayarkan setelah apbd tahun berikutnya. pada saat peraturan walikota ini, peraturan walikota nomor tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi warga kota sibolga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. bab viitag syari hutauruk diundangkan sibolga padatanggal jember ereretaris daerah, l.(setia jx)) au teman lampiran keputusan walikota sibolga nomor tahun tanggal desember bagan alur pemberian santunan kematian warga kota sibolga pemohon melapor kepala ahli waris lingkungan pengajuan permohonan kelurahan diteruskan walikota c.o dinas sosial dan tenaga kerja setelah mendapat persetujuan dari walikota pencairan penyerahan dinas sosial santunan kematian bendahara pad syarat santunan kematian surat pengantar lurah keterangan diketahui camat dihampiri garis kegiatan surat keterangan lurah surat kematian warga foto copy dan ktp foto copy surat nikah bagi orangtua yang anaknya lahir mati atau belum berusia tahun ii. bentuk surat pernyataan men tinggal dunia surat pernyataan meninggal dunia saya yang bertanda tangan bawah ini nama jenis kelamin laki laki perempuan (") tempat tanggal lahir umur pekerjaan nomor ktp nomor alamat kelurahan kecamatan adalah suami isteri orangtua anak saudara dari (") nama jenis kelamin laki laki perempuan (") tempat tanggal lahir umur pekerjaan alamat selanjutnya saya menyatakan bahwa nama telah meninggal dunia pada hari tanggal disebabkan oleh karena dan telah dikebumikan pada hari tanggal surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi administrasi permohonan bantuan santunan kematian dari pemerintah kota sibolga sesuai dengan peraturan daerah kota sibolga nomor tahun dasar penerbitan surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan. demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. sibolga, . yang menyatakan ahli waris, diketahui oleh kepala lingkungan kelurahan keterangan ( ) coret yang tidak perlu tembusan disampaikan kepada yth bapak camat sibolga kepala kelurahan in. bentuk surat keterangan meninggal dunia kop kelurahan surat keterangan meninggal dunia yang bertanda tangan bawah ini kepala kelurahan kecamatan sibolga kota sibolga, dengan ini menerangkan sebagai berikut: nama jenis kelamin laki laki perempuan (") tempat tanggal lahir bangsa agama indonesia pekerjaan nomor ktp status alamat adalah benar penduduk kelurahan kecamatan sibolga kota sibolga. sesuai dengan surat pernyataan meninggal dunia yang ditandatangani ahli waris atas nama gan hasil pemeriksaan kami lapangan bahwa nama tersebut atas benar telah meninggal dunia pada hari tanggal dan dikebumikan demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. sibolga, . kepala kelurahan kecamatan sibolga keterangan ( ) coret yang tidak perlu iv. bentuk surat permohonan santunan kematian kop kelurahan sibolga, . nomor kepada sifat yth. bapak walikota sibolga lampiran ca. kepala dinas sosial dan perihal permohonan santunan kematian tenaga kerja kota sibolga di sibolga berdasarkan, maka dengan ini kami memohonkan santunan kematian atas nama jenis kelamin laki laki perempuan (") tempat tanggal lahir pekerjaan nomor ktp alamat ahli waris yang menerima santunan kematian ann nama jenis kelamin laki laki perempuan (") tempat tanggal lahir pekerjaan alamat hubungan keluarga dengan yang meninggal dunia untuk melengkapi permohonan tersebut turut kami lampirkan surat pernyataan meninggal dunia tanggal atas nama surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan tanggal . demikian permohonan ini kami sampaikan untuk bahan seperlunya. kepala kelurahan kecamatan sibolga diketahui oleh camat sibolga n n mmm una namun nan aman nan keterangan (") coret yang tidak perlu tembusan disampaikan kepada yth kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota sibolga: camat sibolga tertinggal. walikota sibolga, dto
berita daerah ima kota sibolga lea nomor tahun peraturan walikota sibolga nomor tahun tentang pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alamantuan sosial bagi korban bencana alalembaran daerah kota sibolga tahun nomor memutuskan menetapkan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam kota sibolga antuan. bantuan sosial bagi korban bencana alam yang diberikan oleh pemerintah kota sibolga khususnya kepada korban yang terkeni maksud dan tujuan maksud dari pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah kepada warga yang tertimpa bencana hingga menyebabkan timbul korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda. tujuan untuk meringankan beban warga kota sibolga yang tertimpa bencana. bab persyaratan persyaratan untuk mendapatkan bantuan social bagi korban bencana alam adalah surat keterangan dari lurah setempat bahwa benar terjadi bencana alam, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk). jenis bencana alam dan besar bantuan yang akan diterima keluarga adalah jenis bencana alam tanah longsor, tag kebakaran, angin puting beliung badai, banjir bandang. besar bantuan bencana alam bantuan untuk pertolongan pertama saat kejadian beras (satu) karung isi mie instan (satu) kardus telur (satu) papan air mineral (satu) kardus bantuan. bantuan atas kerugian yang dialami korban bencana tanah longsor rusak ringan rp. rusak sedang rp. rusak berat rp. kebakaran rusak ringan rp. rusak sedang rp. rusak berat rp. puting beliung badai rusak ringan rp. rusak sedang rp. rusak berat rp. banjir bandang rusakringan rp. rusak sedang rp. rusak berat rp. kategori kerusakan yang dimaksud dengan rusak ringan adalah:fsirannya lebih dari rp. bab mekanisme mekanisme pemberian bantuan sosial bagi bencana alam kota sibolga adalah sebagai berikut korban melaporkan kejadian bencana kepada kepala lingkungan dan lurah setempat, kepala lingkungan lurah, satpol dan dinas sosial dan tenaga kerja kota sibolga meninjau lokasi bencana untuk mence kebenaran laporan warganya, lurah. lurah melapor camat dan camat meneruskannya kepala badan penanggulangan bencana daerah bpbd) kota sibolga, apabila berdasarkan penelitian lapangan bencana tersebut memang benar dan memenuhi syarat untuk mendapat bantuan, maka bpbd kota sibolga mengeluarkan surat laporan kejadian bencana dan rekomendasi mendapat bantuan, lurah membuat surat laporan bencana alam dinas sosial dan tenaga kerja kota sibolga dengan melampirkan surat proposal dari warga yang menjadi korban dan surat rekomendasi dari bpbd kota sibolga, kemudian permohonan diajukan dinas sosial dan tenaga kerja kota sibolga walikota atau wakil walikota sibolga melalui sekretaris daerah kota sibolga untukbantuan sosial bagi korban bencana alam dan membiarkannya kepada yang berhak setelah mendapatkan persetujuan dari walikota. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan walikota ini,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. bab vi. bab ketentuan penutup adatanggal desimal segaris daerah, on. .i. setda. naya
nan berita daerah kota sibolga san pilih nomor tahun too peraturan walikota sibolga nomor tahun tentang pedoman pengelolaan dana jaminan kesehatan kota sibolga dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sibolga, menimbang bahwa agar penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional terlaksana secara baik, lancar, transparan dan akuntabel, pengelolaan dana dilakukan harussesuai dengan ketentuan pada peraturan diatas, dana yang akan dipertanggungjawabkan dan telah menjadi pendapatan kegiatan pelayanan kesehatan, maka pembagiannya diatur oleh peraturan walikotpenyelenggara jaminan penyelenggara jaminan sosial bpjs)dan revisi(engan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun aparucam mdalam negeri nomor tanggal juli tentang pemberhentian pejabat walikota dan pengesahan pengangkatan walikota sibolga provinsi sumatera po. utarkesehatmemutuskan menetapkan peraturan walikota tentang pedoman pengelolaan dana jaminan kesehatan. pan walikota adalah walikota sibolga, pemerintah adalah pemerintah pusbolga yang melaksanakan pengelolaan apbdari perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bukan pengguna anggaran barang, seperti puskesmas pada dinas kesehatyal dengan kebutuhan: rencana kerja dan anggaran skr. dan anggaran skpd nai pen pen pan beban aainas kesehatan kota sibolga yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah pada pemerintah kota sibolga yang melaksanakan pengelolaan apbd bidang kesehatan,, rumah sakit umum dr. fe.l. tobing yang selanjutnya disebut rsu adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik dan dikelola oleh pemerintah kota sibolga yang memberikan. pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat secara umum dan masyarakat kota sibolga secara khusus: jaminan kesehatan nasional selanjutnya disebut jkn adalah bentukik melalui dana apbn ataupun apbd, jaminan kesehatan nasional jkn) mandiri adalah peserta yang perannya dibayarkan secara mandiri oleh peserta petugas:, tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan seta memiliki pengetahuan dan keahli, tenaga paramedis adalah tenaga kesehatan bidang farmasi, bidang kebidanan, bidang perawatan, bidang kesehatan masyarakat dan bidang bidang kesehatan lainnya, tenaga non paramedis adalah tenaga yang bukan paramedis akan tetapi terkait langsung dengan kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional, dewasa sena. jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang secara langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya, pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu, barang habis pakai adalah berbagai jenis barang yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional sehari hari, dan habis digunakan untuk jangka pendek tahun). kapital adalah cara perhitungan berdasarkan jumlah: sistem kapital berarti cara perhitungan berdasarkan jumlah peserta yang terikat dalam kelompok tertentu. tarif ina cbg's adalah cara pembayaran keseluruhan biaya perawatan pasien berdasarkan diagnosa atau kasus yang relatif sama, rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen pemberi pelayanan kesehatan lain untuk menegakkan diagnosa atau pemberian terapi. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini "meliputi tujuan dan prinsip, penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan pengelolaan dana jaminan kesehatan dari badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan kota sibolga. bab iii tujuan dan prinsip pengaturan penggunaan dana jaminan kesehatan dari badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan kota sibolga bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar bagi peserta, tidak 'wrlcbihan danpenyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional kota sibolga diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip prinsipkota sibolga, menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medis: efisien, transparan, dan akuntabel. bab penganggaran anggaran kegiatan jaminan kesehatan nasional merupakan jenis belanja bantuan sosial yang bersumber dari apbn dari badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan dan bukan merupakan bagian dana ditransfer pemerintah kota sibolga. anggaran dana jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada menjadi bagian dari keuangan daerah kota sibolga setelah dananya digunakan untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama puskesmas dan jaringannya dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan rumah sakit merupakan pendapatan puskesmas atau rumah sakit. pendapatan puskesmas atau rumah sakit dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan asli daerah. pendapatan puskesmas atau rumah sakit sebagaimana dimaksud pada disetorkan sepenuhnya rekening kas umum daerah kota sibolga. pendapatan puskesmas atau rumah sakit sebagaimana dimaksud pada merupakan jenis pendapatan retribusi jasa umum dengan rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan. . dana sebagaimana dimaksud dalam dalam waktu paling lambat (satu) bulan sudah harus disalurkan rekening dinas kesehatan atau rumah sakit. pengaturan dana untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan realisasi kegiatannya. anggaran pendapatan dan belanja kegiatan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 'dan dilaksanakan melalui mekanisme apbd. bab pelaksanaan dan ketatausahaan pelaksanaan anggaran kegiatan jaminan kesehatan pada puskesmas berdasarkan atas dpa dinas kesehatan. pelaksanaan anggaran kegiatan jaminan kesehatan nasional pada rumah sakit berdasarkan atas dpa rumah sakit biaya pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan tingkat pertama puskesmas dan jaringannya dari anggaran badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan berdasarkan kapital dan klaim dan pelayanan kesehatan lanjutan rumah sakit umum adalah berdasarkan klaim dan mengacu pada perda kota sibolga nomor tahun tentang retribusi jasa umum. pelayanan jaminan kesehatan dari anggaran badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan tarif yang digunakan: pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan klaim dengan tarif dalam paket ina cbg,s . penggunaan dana kegiatan jaminan kesehatan pelayanan kesehatan tingkat pertama puskesmas dan jaringannya berdasarkan kapital dan klaim menjadi pendapatan puskesmas dan jaringannya, dibagi sebagai berikut jasa pelayanan kesehatan sebesar (enam puluh persen) dengan rincian sebagai berikut (sepuluh persen) untuk jasa pengelola kantor dinas kesehatan termasuk biaya manajemen, penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan jaminan kesehatan. (sembilan puluh persen) untuk jasd dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksanaan administrasi pelayanan. puskesmas dan jaringannya. jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) meliputi: jasa tenaga medis, jasa tenaga paramedis: jasa tenaga non paramedis. pengganti pembelian obat obatan sebesar lima belas persen) disetor kas pemerintah daerah merupakan pendapatan asli daerah pad): pembelian bahan habis pakai dan obat yang tidak terdapat dalam persediaan dan atau habis dalam persediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar lima belas persen, pembelian atk sebesar (lima persen): jasa sarana sebesar (lima persen) disetor kas pemerintah daerah merupakan pendapatan asli daerah pad), klaim dana pelayanan persalinan yang menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan dinas kesehatan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran dana dari bpjs kesehatan fasilitas kesehatan swasta sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas swasta yang melakukan pelayanan persalinan tersebut dan tetap menyetorkan retribusi persalinan sesuai aturan yang berlaku tentang surat keterangan lahir skl) kota sibolga. dana pelayanan kesehatan tersebut diatas disetor oleh bendaharawan pengeluaran dana dari bpjs kesehatan rekening masing masing fasilitas kesehatan. fasilitas. fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan yang mempunyai jejaring dengan utd laboratorium dinas kesehatan, retribusi pelayanan kesehatan pasien dibayar sesuai peraturan yang berlaku. penggunaan dana kegiatan jaminan kesehatan yang telah diklaim dan menjadi pendapatan rumah sakit umum dr. f.l. tobing dibagi sebagai berikut klaim jasa pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan paket ina cbg's meliputi jasa pelayanan sebesar (empat puluh empat persen), meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan .medis, perawatan, konsultasi, visited dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan, . meliputi jasa tenaga medis, jasa tenaga paramedis, jasa tenaga non paramedis. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka pembagiannya dilakukan berdasarkan remunerasi yang ditetapkan dengan keputusan walikota sesuai dengan usulan direktur rsu: jasa sarana sebesar (sebelas koma lima persen) disetor kas pemerintah daerah merupakan pendapatan asli daerah pad), sisanya sebesar (empat puluh empat koma lima persen) untuk pembelian obat obatan, bahan kimia, bahan habis pakai, oksigen, biaya administrasi, dan biaya rujukan parsial yang masing masing besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan. klaim transportasi ambulance. klaim alat kesehatan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh bpjs. ketatausahaan penerimaan dan belanja kegiatan jaminan kesehatan yang bersumber dari apbn dari badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan bidang keuangan daerah. pengadaan barang dan jasa dalam rangka kegiatan jaminan kesehatan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vi. tag bab ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini berlaku, peraturan walikota nomor tentang pedoman pengelolaan dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan kota sibolgyen april keran merah kota sibolga, nw iai ag mohamad sugeng berita daerah kota sibolga tahun nomor
bem 'af berita daerah kota sibolga tan tan nomor tahun peraturan walikota sibolga nomor tahun tentang tan9), memutuskan menetapkan peraturan walikota sibolga tentangpejabat pembina kepegawaian daerah adalah walikota sibolgabolga: dinas adalah dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah kota sibolga:laksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentuutd pasar adalah utd pasar pada dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah kota sibolga: babi. babi pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk organisasi dan tata kerja utd pasar pada dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah kota sibolga. utd pasar sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari utd pasar sibolga nauli: utd pasar inpres kelurahan aek hasil, utd pasar onan dewa sakti kelurahan pancuran dewa, dan utd pasar pagi kota baringin kelurahan kota baringin. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi utd pasar adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas lapangan bawah tanggung jawab dinas. utd pasardinas. utd pasar mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas dibidang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah kota. utd pasar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi lb. perencanaan kebutuhan dalam rangka pemeliharaan perawatan bangunan fasilitas pasar, pelaksanaan kegiatan penataan para pedagang dan pengadministrasian keuangan: pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan pasar, pelaksanaan tata usaha pengelolaan pasar, pelaksanaan pembinaan tertib administrasi pengelolaan pasar. bab organisasi organisasi utd pasar terdiri dari kepala, sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. baby. babi rincian tugas bagian kesatu kepala utd pasar melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan utd pasar maupun dengan instansi lain. memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan melaksanakan pengawasan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur dan tepat waktu kepada kepala dinas.. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor. menyusun laporan pelaksanaan anggaran. s5) melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor. sub bagian tata usaha membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas utd pasariga kelompok jabatan fungsionalasar. bab vi. .dalam vya bab tatakerja kepala utd. dalam melaksanakan tugas kepala utd pasar,asar sesuai dengan tugas pokok masing masing. kepala utd pasar dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala utd pasar dalam rangka pemberian bimbingan kepada stafnya wajib mengadakan rapat secara berkala. babi eselon kepala utd pasar merupakan jabatan struktural eselon kepala sub bagian tata usaha pada utd pasar merupakan jabatan struktural eselon bab viiiasar sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab ix. babi ketentuan peralihan bagan susunan organisasi utd pasark pas daerah, (j8 cai mohammad sugeng beritadaerah kota sibolga tahun nomor lampiran. lampiran peraturan walikota sibolga nomor tahun tanggal april usu struktur organisasikepala sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional walikota sibolga, dto m.syarfihutauruk
bn" dee berita daerah ki! kota sibolga mas nomor tahun tan aan peraturan walikota sibolgpusat kesehatan masyarakat pada :dinas. kesehatanyang selanjutnya disebut pemerintah kota adalah pemerintah kota sibolga: walikota adalah walikota sibolga: pejabat pembina kepegawaian daerah adalah walikota sibolga, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota sibolga, kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kota sibolga, dinas adalah dinas kesehatan kota sibolga:berada wilayah kecamatan se kota sibolgsyang dibentuk kelurahan dalam rangka mendekatkan menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kelurahan. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk utd puskesmas pada dinas kesehatan kota sibolga. organisasi utd puskesmas pada dinas kesehatan kota sibolga sebagaimana dimaksud pada adalah utd puskesmas sambas, utd puskesmas pintu angin, utd puskesmas pelabuhan sambas, utd puskesmas aek hasil: dan utd puskesmas aek parombunan. utd puskesmas sebagaimana dimaksud pada mempunyai lokasi, wilayah kerja, pustu dan poskesdes. lokasi, wilayah kerja pustu dan poskesdes sebagaimana dimaksud pada adalah puskesmas sambas. berlokasi kecamatan sibolga kota, dengan wilayah kerja nn, kelurahan pasar baru: kelurahan pancuran gerobak, kelurahan pasar belakang, dan kelurahan kota baringin. dan membawahi pustu, masing masing pustu pusat kota, pustu kantong, dan pustu pulo rembang. puskesmas pintu angin berlokasi kecamatan sibolga utara, dengan wilayah kerja kelurahan hutabarangan, kelurahan angin nauli, kelurahan simar mare: kelurahan huta tonga tonga, dan kelurahan sibolga ilir. dan membawahi pustu dan poskesdes, masing masing pustu hutabarangan, pustu angin nauli, pustu ketapang, pustu huta tonga tonga, dan poskesdes panomboman. puskesmas pelabuhan sambas berlokasi kecamatan sibolga sambas, dengan wilayah kerja kelurahan pancuran pinang, kelurahan pancuran dewa, kelurahan pancuran bambu, dan kelurahan pancuran terambil. dan membawahi pustu, masing masing pustu sambas, dan pustu pancuran dewa. puskesmas aek hasil berlokasi kecamatan sibolga selatan, dengan wilayah kerja kelurahan aek manis, dan kelurahan aek hasil. dan membawahi pustu, masing masing pustu aek manis, dan pustu aek hasil. puskesmas aek parombunan berlokasi kecamatan sibolga selatan, dengan wilayah kerja kelurahan aek parombunan, dan kelurahan aek muara pinang. dan membawahi pustu dan poskesdes, masing masing pustu sudirman, pustu aek parombunan, pustu aek muara pinang, dan poskesdes aek parombunan. bab iii kedudukantugas dan fungsi utd puskesmas adalah unit pelaksana teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat. utd puskesmastd puskesmas mempunyai. tugas sebagai berikut: menggerakkan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, mencegah terjadinya penyakit dan menyembuhkan penderita warga masyarakat dari penyakit, memulihkan dan atau memelihara kesehatan warga masyarakat, meningkatkan mutu kesehatan warga masyarakat beserta lingkungannya. tang utd. utd puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, cc. penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan secara paripurna, dan pembinaan terhadap puskesmas pembantu dan poskesdes. babi susunan organisasi organisasi utd puskesmaskepala utd puskesm dan petunjuk teknis serta bahan bahan yang berhubungan dengan tugas tugas utd, membuat program kerja dengan mengumpulkan data dan bahan dari bawahan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan atasan dan memberi petunjuk arahan, pembinaan dan bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas sesuai pedoman yang berlaku: menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama baik perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat, menyelenggarakan upaya kesehatan wajib yang menyangkut promosi kesehatan: kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengobatan. menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan yang meliputi kesehatan sekolah: kesehatan olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan. kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan usia lanjut, pembinaan pengobatan tradisional. menyelenggarakan kesehatan penunjang yang meliputi laboratorium kesehatan masyarakat, membuat laporan baikrutin maupun berkala kepada atasan tentang pelaksanaan tugas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tugas pada puskesmas pembantu dan poskesdes, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. rincian tugas sub bagian tata usaha adalah sebagai berikut,: cc. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor, menyusun laporan pelaksanaan anggaran, melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor, melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor, membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas utd puskesmas, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. tugas kelompok jabatan fungsional adalahuskesmas. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas kepala utd puskesmasuskesmas sesuai dengan tugas pokok masing masing. kepala utd. bnn kepala utd puskesmas: dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala utd puskesmas dalam rangka pemberian bimbingan kepada stafnya wajib mengadakan rapat secara berkala. bab vii eselon kepala utd puskesmas merupakan jabatan struktural eselon va. kepala sub bagian tata usaha pada utd puskesmas merupakan jabatan struktural eselon vb. bab viii pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional pada utd puskesmas ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabatuskesmas sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab ketentuan peralihan bagan susunan organisasi utd puskesmasx. bab ketentuan penutupt pan upn daerah, (sma nchanyyadn: april law,intu angin:elabuhanhasilparombunan kepala sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional walikota sibolga, dto syari hutauruk
fin berita daerah ne kota sibolga ah ro: bia nomor tahun peraturan walikota sibolga nomor tahunnna nor yang selanjutnya disebutpejabat pembina kepegawaian daerah adalah walikota sibolga, dinas adalah dinas pekerjaan umum kota sibolga: kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum kota sibolga,n merupakan satuan satuan yang masing masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya adalah sewa serta dibangun dengkelompok. so, tbabi s. pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk utd rusunawa pada dinas. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi. utd merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang tugas dinas. utd mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala dinas dalam mengoperasionalkan pemakaian bangunan gedung rusunawa. utd dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas sesuai dengan tugasnya, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas dan membina serta mengatur penghuni gedung rusunawa, cc. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban baik terhadap penghuni maupun lingkungan rusunawa, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya, data dan pelaporan. utd dipimpin oleh kepala utd. utd berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. babi susunan organisasi pasai organisasi utd rusunawautusunawa, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan rusunawaprogram kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkupi bidang tugasnya, ce. melaksanakan strategi pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rusunawa, melakukan pengendalian dan pengawasan serta pembinaan bagi penghuni rusunawa dalam hal penyewaan, penanganan pelanggaran, keamanan dan ketertiban lingkungan, melakukan pemungutan retribusi uang sewa, iuran yang telah ditetapkan dan menerima pendapatan lain lain dari pemanfaatan bangunan rusunawa dan lingkungannya serta penyebarannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan kegiatan perawatan rutin berkala dan atau perawatan mendesak darurat bangunan rusunawa agar tetap layak fungs gedung rusunawa, melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga utd, melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja utd, dan il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. . rincian tugas sub bagian tata usaha dan pengembangan kinerjsertatd dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala utd. bab vi. bab kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tupokkelompok jabatan fungsional menyelenggarakan tupoksinya secara administratif dikoordinasikan oleh kepala sub bagian tata usaha utd(poksinya kepala utd,td. setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup utd wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta .nyai eselon kepala utd merupakan jabatan struktural eselon kepala sub bagian tata usaha pada utd merupakan jabatan struktural eselon bab ix:sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab ketentuan peralihan bagan susunan organisasi utdanggal aas daerah, 70x saja mohammad mei struktur organisasi unit pelaksana teknis dinas rumah susun sederhana sewa pada dinas pekerjaan umum kota sibolga kepala sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional walikota sibolga, dto syari hutauruk
pake berita daerah lag kota sibolga nomor tahun peraturan walikota sibolga nomor tahun tentang sistem, bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada huruf harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi, dan penerapan tersebut diatur dengan peraturan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perlu menetapkan peraturan walikota sibolga tentang sistem akuntansi:sistem akuntansi pemerintah kota sibolgkepala daerah adalah walikota sibolgibolgibolga(. tan.'walikota ini. bab iteaggal linen. setda s &g samad sugeng berita daerah kota sibolga tahun nomor
berita daerah lu. kota sibolga yak nomor tahun peraturan walikota sibolga nomor tahun tentang kebijakanyang menyatakan kebijakan akuntansi pemerintah daerahbolga tentang kebijakan akuntansi. (pokebijakan akuntansipemerintahan daerah adalah pemerintahan kota sibolga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dprd kota sibolga. walikota adalah walikota sibol.: penyajian laporan ag..sibolga. bab kebijakan akuntansi (l) kebijakan akuntansi pemerintah kota sibolga. lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam sap. bab : laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. dalam.) laporan operasional, neraca, laporan arus kas,i dalam lampiran peraturan walikota sibolga tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota sibolgav. bab ketentuan penutup peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal januari dengan berlakunya peraturan walikota ini maka maka peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kota sibolga: sibolga adatanggak muji sekretaris merah, kel mohamad sugeng berita daerah kota sibolga tahun nomor
berita daerah sana kota sibolga ann nomor tahunsuai dengan dandengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor. tahun tentang pedoman: penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran pada hal hal khusus lainnya menyatcc.9j:. mo. peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tentang perubahan kedua atas.u'tusu:mbiayaan rp. jumlah pembiayaan netto rp. . asalringkasbolga, dto syari hutauruk kaa sibolga juni serah mohamad sugeng berita daerah kota sibolga tahun nomor .,
ava iman asirlu adanya penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerahhasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang selanjutnya disebut lhp bpk adalah laporan pemeriksaan oleh bpk terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negaraad setempat bahwa informasi data pegawai tersebut dalam database pegawai telah dipindahkan dalam tabel pegawai nonaktif. surat perintah membayar, yang selanjutnya disebumintaan pembayaran, yang selanjutnya disebuanggaran sub bidang anggaran dan sub bidang anggaran bidang perbendaharaan, membawakan: sub bidang kas umum daerah dan dana transfer, sub bidang perbendaharaan dan sub bidang perbendaharaan bidang akuntansi, membawakan: sub bidang akuntansi sub bidang akuntansi dan sub bidang akuntansi bidang pengelolaan aset, membawakan: sub bidang analisa kebutuhan dan pemeliharaan, sub bidang pemanfaatan, pengamanan dan penghapusn .menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,il.,cc.uk, daftar nominatif dan formasi asn, diklat asn, surat ijin, cuti, sakit, serta menyiapkan dan rekapitulasi daftar hadir asnsistk sesuai ketentuan yang berlaku, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyusunan renstra, senja, rka, dpa, rkt, rap, dpp, iku, pk, perjanjian kinerja berjenjang, cascading, iki, rencana aksi, terra, data rakoldal, proses bisnis, rup, klip, spm, sop dan spk2bjngonsep dan menilai prestasi kerja bawahan lingkungan sekretariaindikator kinerja utama iku), perjanjian kinerja pk), perjanjian kinerja berjenjang, cascading, indikator kinerja individu iki), rencana aksi, data terra, data rakoldal, proses bisnis, data rencana umum pengadaan rup),ta pada aplikasi planning, database, money, sid, sima, sakit dan sirup: menyusupengelolaskpd,ukan dan bendahara penerima bukan untuk melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan,yusun bahan pengajuan spp dan spddan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan, ilcc., mengkoordinir pengalokasian anggaran dalam penyusunan kua pas dan kuda pas perubahan, mengkoordinir penyusunan rka dpa skpd dan atau rap dpp skpd,skpd, 'mengkoordinir perencanaan anggaran pendapatan, mengkoordinir perencanaan anggaran belanja daerah, mengkoordinir perencanaan anggaran pembiayaan, melaksanakan penyediaan anggaran kasanggapenyusunan kua pas apbdpenyusunan kuda pas apbd perubahanrancangan kua dan rancangan pas apbd kota palangka raya, nota kesepakatan kua dan nota kesepakatan pas apbd kota palangka raya, menyusun rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan pas apbd kota palangka raya, nota kesepakatan perubahan kua dan nota kesepakatan perubahan pas apbd kota palangka raya, menyusun analisis kemampuan keuangan:meriksa penyusunan rka dpa skpd dan atau rap dpp skpd, mengelola implementasi sistem informasi keuangan, nyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran belanjaperencanaan anggaran pendapatan, menyusun perencanaan anggaran belanja daerah, menyusun perencanaan anggaran pembiayaan: memeriksa ketersediaan anggaran kas skpd: menyusun laporan semester pinjaman dan kewajiban pinjaman pemerintah kota palangka raya, mengonsep keputusan walikota palangka raya tentang pengesahan dpa skpd dan dpp skpd: j .memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan:nggaran berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan penyusunan sasaran kerja pegawai skp): dan 29l, mengkoordinir pengelolaan kas daerah, mengkoordinir ketatausahaan pembiayaan daerah, mengkoordinir pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, mengkoordinir penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah, mengkoordinir pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar spd, mengkoordinirirkoordinirirkoordinikoordinir pelaksanaan penerbitan sp2dcc. mengonsep dan menilai kerja bawahan lingkungankasyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodikoo. mengonsep dan menilai kerja bawahan lingkungan sub bidang kas umum daerah dan dana transfer berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan penyusunan sasaran kerja pegawai skp):padi administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (spj)oo: melaksanakan proses penerbitan sp2d dan daftar pengantar sp2d serta: melakukan pembinaan terhadap skpd dalam hal pelaksanaan perbendaharaan: melaksanakan penerbitan spd skpd, blue dan ppid, j nyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd terkait belanja daerah: dan il. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan jabatan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerahoo.l:, mengkoordinir pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah, mengkoordinir pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah, mengkoordinir kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd: melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan skpd, blue, dan ppid: menyusun tanggapan terhadap lph bpk atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd:an: oobidang akuntansi berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan penyusunan sasaran kerja pegawai skp)ukan pemantauan atas identifikasi, pengukuran, pencatatan, penggolongan atas data transaksi penerimaan dan pengeluaranold, bold dan ppiddan pengeluaran (bukti memorial), menyusun, mengoreksi, menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran, menyusun laporan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerahkuntansilaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan skpd non blue dan blue dan ppid secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan), melakukan konsolidasi laporan keuangan blue dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, melakukan rekonsiliasi dengan penerima dana luar apbd: menyusun laporan keuangan dana luar apbd, melakukan rekonsiliasi dengan skpd yang memiliki piutang, melakukan kerjasama dengan sub bidang akuntansi untuk melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan skpd: menyiapkan surat teguran kepada skpd yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsionalkuntansi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai dasar pengajuan sasaran kerja pegawai skp).realisasi penerimaan apbd periodik (bulanan, semester, triwulan, dan tahunan), menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaankebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaranil. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporanoo. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbdkerja bawahan lingkungan sub bidang akuntansiram kerja pada bidang pengelolaan aset: menyelenggarakan dan merumuskan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang, merumuskan perancangan dan penyusunan petunjuk teknis standar kebutuhan barang milik daerah, menyelenggarakbahan pertimbangan persetujupelaksanaan penetapan status penggunaan dan pengalihan status penggunaanbarang milik daerah, merumuskan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, merumuskan pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah merumuskan pelaksanaan pengamanan barang milik daerah: merumuskan pelaksanaan penilaian barang milik daerah, merumuskan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah: il. merumuskan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah: merumuskan kebijakan tentang tatacara dan prosedur pengelolaan barang milik daerah: merumuskan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, oo. merumuskan penyelenggaraan ketatausahaan barang milik daerah yang diperoleh dari apbd atau perolehan lainnya yang sah, merumuskan penyelenggaraan pengelolaan pencatatan barang milik daerah melalui aplikasi pengelolaan barang milik daerah, merumuskan penyelenggaraanpenyusunan laporan barang milik daerah, mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah: ss. mengkoordinir membuat perjanjian kerja (pakta integritas)pengelolayang diberikan pimpinan. paragraf sub bidang analisa kebutuhan dan pemeliharaan sub bidang analisa kebutuhan dan pemeliharadan pemeliharaan merupakan jabatan eselon iv.a atau jabatan pengawas. uraian tugas kepala sub analisa kebutuhan dan pemelihararancang, menganalisis dan menyusun standar hargaberdasarkan jenis dan tipe barang, merancang dan menyusun petunjuk teknis standar kebutuhan barang milik daerah, menganalisis dan menyusuyusun bahanpertimbangan persetujuan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerahdan rencana kebutuhan pemeliharaan perawatalisa kebutuhan pemeliharapemanfaatan, pengamanan dan penghapusan sub bidang pemanfaatan, pengamanan dan penghapuspemanfaatan, pengamanpemanfaatan, pengamanan dan penghapusan adalah sebagai berikut: menyusun kegiatan dan rencana kerja pada sub bidang pemanfaatan, pengamandan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penetapan status penggunaan dan pengalihan status penggunaanbarang milik daerah, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaanpemanfaatan barang milik daerah: menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaanpemindahtanganan barang milik daerah, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaanpengamanan barang milik daerah, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaanpenilaian barang milik daerah, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penghapus:il. mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan lingkungan sub bidang pemanfaatan, pengaman: menyusun kebijakan tentang tatacara dan prosedur pengelolaan barang milik daerah: menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, menyelenggarakan dan menghimpun pelaksanaan ketatausahaan barang milik daerah yang diperoleh dari apbd atau perolehan lainnya yang sah, menyelenggarakan pengelolaan pencatatan barang milik daerah melalui aplikasi pengelolaan barang milik daerah: menyusun laporan barang milik daerahketatausahaan dan pelaporil label palangka raya, td ajaran diundangkan palangka raya pada tanggal s0ril sekretaris.daerah kota palangka raya, tahan setia ayu beritadaerah.kota palangka raya tahun nomor tka maan. wu lil, |$a dan |2ss lil si! sss les daa kan tak alu saat tekan kat dean see spv kos eng ss g9z 282i tay |len aka yen ilealills| haa naa isasi sel saar nee: lis ng. feri | sal es8 $$ lea sal. ken oo engan rahmat tuhan yang maha esa walikota sibolga, menimbang: wa. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah abpd) kota sibolga tahun anggaran perlu dilakukan penetapan standar biaya tahun anggaran sebagaimana telah diaturdewan perwakilan rakyat daerah kota sibolgaketentuan dalam lampiranwan organisasi, sin gan awriantoxtagalung, s.h.
rri tea pin edan unit kerja lingkungan pemerintah kota yogyakarta, maka perlu adanya pedoman sistem dan prosedurnyataan standar akuntansi pemerintahan nomor tahunstrategis bisnis blue prosedur penyusunan rencana strategis bisnis blue (renstra blue) adalah sebagai berikut:renstra bisnis blue disusun sesuai dengan tugas dan fungsi skpd yang menerapkan ppk blue serta berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah rpm) daerah dan bersifat indikatif' dalam hal penyusunan renstra blue, skpd yang menerapkan ppk blue melakukan konsultasi skpd badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kota yogyakarta, kepala skpd unit kerja yang menerapkan ppk blue melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra bisnis blue, yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada skpd bersangkutan, dan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra blue disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kota yogyakarta. rencana strategis bisnisenstra bisnis blue sebagai pedoman untuk peningkatan pelayanan., sdm dan sarira) yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja (bisa diisi gambaran pertahun selama (lima) tahun). faktor eksternal gambaran kondisi eksternal (peraturan per undang undang sampai dengan (lima) tahun mendatang. untuk menentukan faktor internal dan faktor eksternal antara lain dapat menggunakan analisis slotnya minimal (tiga)dalam bentuk persentase dan jumlahnyaimal (tiga) tahun sebelumnya bab iii. rencana kinerja kesesuaian renstra bisnis blue dengan rpm. pernyataan visi, misi, strategi beserta makna artinya: arah kebijakan operasional ppk blue antara lain menjelaskan: prosedur pelaksanaan program, cara pencapaian visi, misi dan sebagainyananannanaananaaa disusun dengan asumsi perkiraan mengacu pada spm. penanggungjawab programproyeksi laporan keuangan arus kas. neraca. laporan operasional aktivitas. bab iv. penutup berisikan seluruh rangkaian inti dari bab bab sebelumnybisnis anggaran blue (rba blue) prosedur penyusunan rencana bisnis anggaran rba blue) adalah sebagai berikut: deskripsi kegiatanskpd atau unit kerja yang menerapkan ppk blue menyusun rba disampaikan kepada ppid, rba yang disusun merupakan penjabaran tahunan dari rsb blue, rba disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah tapi) untuk dilakukan penelaahan, rba yang telah dilakukan penelaahan oleh tapi, dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rba blue merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang apbd, setelah peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan, pemimpin blue menyusun rba definitif', rba definitif sebagai dasar bagi pemimpin blue untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dpa) blue. pihak pihakng. skpd yang membidangi keuangan. skpd yang membidangi keuangan selaku skpd dalam hal ini, skpd yang membidangi keuangan mempunyai tugas mengesahkan dpa blue yang dibiayai dari apbd skpd unit kerja blue dalam kegiatan ini, skpd unit kerja blue mempunyai tugas menyusun rba dan rba definitif. tim anggaran pemerintah daerah tapi) dalam kegiatan ini, tim anggaran pemerintah daerah tapi) mempunyai tugas menelaah kesesuaian antara rba skpd unit kerja dengan kua, pas dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standarisasi harga barang dan jasa pemerintah kota yogyakarta, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar skpd lingkungan pemerintah kota yogyakarta. dokumen yang digunakan rsb blue dokumen kebijakan umum anggaran kua) dan prioritas plafon anggaran sementara pas) yang telah disepakati antara pemerintah kota yogyakarta dengan pimpinan dprd kota yogyakarta peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah peraturan walikota tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah uraian prosedur berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah kota yogyakarta bersama pimpinan dprd kota yogyakarta tentang kebijakan umum anggaran kua) dan prioritas plafon anggaran sementara pas), sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah menerbitkan surat edaran tentang penyusunan rka skpd dan rka ppidapbd) skpd unit kerja yang menerapkan ppk blue menyusun rba blue yang dipersamakan dengan rka skpd. rba blue unit kerja dikonsolidasikan dalam rka skpd. rba blue antara lainrka skpd anggaran pendapatan dan belanja daerah rba blue yang diterima ppid disampaikan tapi untuk ditelaah lebih lanjut kesesuaian perencanaan dengan dokumen kua dan pas. dalam hal penelaahan teknis, tapi dibantu oleh tim teknis eksaminasi rka skpd dan rka ppid. hasil penelaahan rba blue, dikonsolidasikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam rancangan peraturan daerah tentang apbd, dengan menggunakan basis kas, dokumen rba blue menjadsistematika rbaba sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan (satu) tahun, dandan. faktor eksternal gambaran kondisi eksternal (peraturan perundang undangan pada tahun berjalan. misalnya: cakupan layanan berdasarkan surat perintah membayar (layanan wajib, layanan pengembangan) dalam cakupan program pada tahun berjalanumber daya masyarakat. misalnya: kondisi sumber daya masyarakatpada tahun berjalanbab iii. rencana kinerja arah kebijakan operasional ppk blue antara lain menjelaskan: prosedur pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang dianggarkanananaananananaaan penanggungjawab program rencana kinerja keuangan. memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahun yang dianggarkan. proyeksi asumsi pendapatan ppk blue tahun yang dianggarkan. pendapatan kegiatan pelayanan, pendapatan kegiatan pendukung pelayanan, danyang dianggarkan. biaya kegiatan pelayanan, biaya kegiatan pendukung pelayanan, dan cc. total biaya kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.: apbn, dan lain lain pendapat, dan jenis anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. proyeksi laporan keuangan arus kas, neraca, dan laporan operasional aktivitas. bab iv. penutup seluruh rangkaian inti dari bab bab sebelumnya dan hal lain yang perlu diinformasikan.unit kerja dalam format rka skpd proses konsolidasi rba blue unit kerja dalam format rka skpd adalah sebagai berikut: deskripsi kegiatan konsolidasi rba blue unit kerja dalam rka skpd bertujuan untuk menyelaraskan fungsi pada skpd yang bersangkutanokumen pelaksanaan anggaran blue unit kerja yang telah dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.rka skpd, danemarsuaas| biaya pegawai biaya bahan pelayanan biaya pemeliharaan dsn jasa lain lain administrasi biaya pegawai kantor biaya pemeliharaan jasa. biaya promosi biaya umum dan lain ormsasonas operasional biaya bunga ben ban ben bank tena aset tetap nan tengnnnn tan nilai biaya non lain iota baya too mengintegrasikan pengeluaran untuk pembelian investasi menurut jenis belanja kedalam rka skpd. pegawai barang dan modal jasa pengeluaran oles pengeluaran pembelian jamassapemaan jagpamumisaaa fisik (eedaundaamem loo peralatan dan mesin nsammahak lainnya |total baya o too pencantuman pendapatan blue pada apbdalatananannannnanana pemerintahan organisasi kxkkkk nnnnnatatananananaaaa koperrwemwa urutan hutan penjelasan xix (xxix jxaixla|l |penpapatanpar oo o o | oo (xxix jxaixjala| pendapatan asli daerah (xxix jxaixjalala| |lain lain yang sah (xxix jxaixjalila|xx| pendapatan blue ) xix (xxix jxixjali |xx| pendapatan blue a ja. jasalayanan ubah le. kerjasama lain lain pendapatan erdosamm xix |(xxix jxixjali |xx pendapatan blue bo ja. jasalayanan ubah le. kerjasama lain lain pendapatan endosmnan xxx xxxx pst nenek pencantuman biaya pengeluaran) blue pada rka skpd dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan format sebagai berikut:ingkaunit kerja pada satuan kerja pemerintah daerahbarelanja blue dalam apbd urusan kuku nanannanannanananan pemerintahan organisasi kakak nnanannanaanan kode rekening uraian jumlah penjelasan xixixixix program peningkatan pelayanan . pada blue. xix(x|xfx ix| kegiatan pelayanan xix|x|x|x|xsl2li| belanja pegawai oo loo xix|x|x|x|x| belanja barang dan jasa xix|x|x|x|x|s| belanja modal x|x|x|x|x|x| kegiatan pendukung pelayanan xix|x|x|x|x|sel1| belanja pegawai loo xix|x|x|x|x| belanja barang dan jasa xix|x|skpd dalam rancangan peraturan daerah tentang apbd proses konsolidasi rba blue skpd dalam apbd adalah sebagai berikut: deskripsi kegiatan konsolidasi integrasi rba blue skpd menurut kelompok dan jenis belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah bertujuan menyelaraskanunit kerja yang telah dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam apbd. pimpinan blue skpdanggaran pendapatan dan belanja daerahamamaasaas biaya pegawai biaya bahan bae pelayanan biaya pemeliharaan bia jasa see lain lain administrasi biaya pegawai' kantor biaya pemeliharaan jasa. biaya promosi biaya umum dan ser lain ormsasonas operasional biaya bunga ben ban ben bank aan aaa aset tetap nilai biaya non lain kota lol mengintegrasikan pengeluaran untuk pembelian investasi menurut jenis belanja kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pegawai barang dan modal jasa pengeluaran ofamesma o|o pengeluaran pembelian pemansaapembatan dna fisik fooaatandanmein peralatan dan mesin naa lainnya talinya pencantuman pendapatan blue pada anggaran pendapatan dan belanja daerahnanananannananannanaan pemerintahan organisasi kakak natannananaananaaa mma cam oma (xxix ixixla|l |pendapatan dalam oo oo (xxix ixaixlalil pendapatan asli daerah (xxix ixaixlalila| lain lain yang sah (xxix ixixlalila|xx| pendapatan blue xix (xxix ixixlalila |xx| pendapatan blue a jasalayanan til lii ubah le. kerjasama kerap samaran blue yang sah xix (xxix ixixlalila |xx| pendapatan blue b jasalayanan til lii ubah le. kerjasama keren samaran blue yang sah xix xxix data xxxx pte pencantuman biaya pengeluaran) blue pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan format sebagai berikut: belanja blue dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah urusan pku lanaanananannnan pemerintahan organisasi xkkkkk nanananananaaan pelayanan . pada blue. x|ix ifx|x ilx| kegiatan sennsaeseonnsasasa xxix(ix|x|ixisleli| belanja pegawai oo ioi xxix(ix|xix|sl|2l2| belanja barangan jasa ' ) | o| xxix(ix|x iix(sle| belanja modal ioi x|ix ix|x ix| kegiatan senresesenesasansnnsan xxix(ix|x|ixisleli| belanja pegawai oo ioi xxix(ix|xix|sl|2l2| belanja barangan jasa ' ) | o| xix|xidokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah dpa blue) prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah dpa blue) adalah sebagai berikut: deskripsi kegipid mengesahkan dpa blue yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan penarikan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. pihak pihak terkaitskpd yang memiliki blue unit kerja mempunyai tugas mengkonsolidasikan dpa blue unit kerja yang telah dikonversi sesuai kelompok dan jenis belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. skpd yang membidangi keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah.yang telah dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja anggaran pendapatan dan belanja daerahrencana bisnis anggaran rba) blue skpd unit kerja lingkungan pemerintah kota yogyakarta. dokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah dpa blue mebel ringkasan anggaran pendapatan dan biayapendapatan blue biaya blue biaya operasional biaya non operasional pengeluaran investasi mmm jumlah biaya blue surplus (defisit) oo lea lao pendapatan blue biaya blue surplus ( petisi o| lho pee esai man ben lpa tahun lalu (siapa tahun berjalan too tempat tanggal bulan tahun menyetujui sekretaris daerah, nama nip dokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah dpa blue rincian anggaran pendapatan blue pendapatan darijasalayanan loo jan @ennaaterieema meme iub hibah jan @ennaaterieema meme iub hasilkerjaaama lleoooooh nn. |b. hasilkerjasama dengan. yoo pendapatandarr apbd loo la. operasional aan pendapatandarr apbn loo beo la. operasional tn. lain lain pendapatan blue bangsa loo ja. hasilpenjualaninvestasidanasetttap |b. hasilpemanfaatankekayaan loo le. jasagiro men gen . asing ben. penerimaanpinjaman jumlah pendapatan wo|biayaoperasional |biayapelayanan ja. biaya pegawai biaya bahan koo biaya jasa layanan biaya pemeliharaan biaya barangan jasa biaya pelayanan lain lain biaya umum dan administrasi ja.lainlain biayanya operasional ja. biaya bunga biaya administrasi bank poo kerugian penjualan aset tetap kerugian penurunan nilai s5. biaya non operasional lain lain mess mi. pengeluaraninvestasi | ) pengeluaran pengadaan tanah pengeluaran pengadaan peralatan dan mesin pengeluaran pengadaangedung dan bangunan pengeluaran pengadaanjalan, irigasidanjaringan pengeluaran pengadaanfisiklaannya ms iv.' | a55 jumlah amir) oo des ambang batas yang ditetapkan me. jumlah (rimivv) tempat tanggal bulan tahun mengesahkanskpd unit kerja. rekapitulasi anggaran biaya blue berdasarkan sumber dan alokasi dana layanan sama lain |biayaoperasional |biayapelayanan biaya bahan biaya jasa pelayanan biaya pemeliharaan | biaya barangan jasa oo nenek . biaya pelayanan lainlain ' o e| ojo alami administrasi biaya pegawai biaya administrasi kantor biaya pemeliharaan o | biaya barangan jasa biaya promosi biaya depresiasi ' )o )o setan asn agamais lain lain ii. |biayanya operasional biaya bunga biaya administrasi bank kerugian penurunan nilai kurs biaya non operasional lain lain iii pengeluaran investasi lo ) oo pengeluaran pengadaan tanah laman semata dan mesin santana gam dan bangunan abang ang irigasi dan jaringan pengeluaran pengadaan fisik diana penataan baal yoo fran bnn pembiayaan pengeluaran pembayaranhutang jal.pokok see oo kaki mana komisi, provisi, denda. leo ian aw. (rumah alsebagai pedoman kepada skpd unit kerja yang menerapkan ppk blueppk blue) lingkungan pemerintah kota yogyakartaisnis blue dan rba blue blue menyusun renstra bisnisisnidokumen pelaksanaan anggaran skpd unit kerja. rincian anggaran biaya blue berdasarkan sumber dan alokasi dana layanan sama lain |3z1 lo. lo.) biayaoperasional lo. lo.) |biaya pelayanan leo lo. biaya pegawai lo. bastaeee lo. lo.) lo. lo. biaya bahan lo. ss. .m.mmm lo. lo. biaya jasa pelayanan leo . ig. ll. lo. lol.) biaya pemeliharaan lo. lo.) bstameeeooo lo. lo.) biaya barangan jasa lo. bo.) aan stone lo. lo) lo. lo. lo. lol.) biaya depresiasi lo. bo.) lo. lo. lo. lol.) biaya pelayanan lain lain lo. lo. aan bstameeeooo lo. lo.) lo. lo.) biaya umum dan alabama biaya pegawai lol.) inn bstameeeooo lo. lo.) lo. lo. lo. lo. lol.) biaya administrasi kantor lo. bo.) aan (in aaa inn aaa biaya pemeliharaan lo. bo.) aaa aaa bstameeooo lo. loo) aaa biaya barangan jasa lo. bo.) aaa aaa batas oo nov lil biaya promosi oo pesanan oo pruaaemeaan oo atase oo biaya depresiasi 'o ' ) ) aia biaya umum dan administrasi sean anatmmaa pesan oo pruaaemeaan oo atase oo oo. oke ti. |biayanya operasional biaya bunga biaya administrasi bank kerugian penurunan nilai kus biaya non operasional lain lain oke iii pengeluaran investasi pengeluaran pengadaan tanah dan mesin paparan oo prsarareraaaan lo aka a $ ss. . pengeluaran pengadaan gedung tan taat papan oo, prsnaeesn oo) a n a5. pengeluaran pengadaan jalan, anna papan oo prsnaeesn oo) a n a5. pengeluaran pengadaan fisik ann papan oo prsnaeesn oo) . oo pengeluaran pendanaan asian tenun dea pengeluaranpembayaranhutng dd. pokok ses oo leo xix aia komisi, provisi, denda. n a. . agama low seokberdasarkan jenis anggaran pegawai dan jasa modal wash. |biayaoperasional | lo00000 |biayapelayanan biaya pegawai ' biaya bahan leo biaya jasa pelayanan biaya pemeliharaan biaya barangan jasa biaya depresiasi ' biaya pelayanan lain lain noo0000000 administrasidepresiasi naa lain lain ii. |biayanya') )) e| loe biaya non operasional lainlain iii. pengeluaran investasi pengeluaran pengadaan tanah loo naa dan mesin paman ame dan bangunan irigasi dan jaringan pengeluaran pengadaan fisik pena mamagaan tag mesin ann kenangan ben ben pembiayaan pengeluaran pembayaranhutang men ea. bungadanadministrasi. komisi, provisi, denda. |ast. 1gunrincian anggaran biaya blue berdasarkan jenis anggaran tahun anggaran mk. jenis anggaran jenis biaya belanja belanja barang belanja total biaya pegawai dan jasa modal wash. biaya operasional biaya pelayanan nan kan biaya pegawai i es. biaya bahan ke ju a i n a es. stansoan oo pss. biaya jasa pelayanan uni ss. pramana oo a ss. biaya pemeliharaan (aa ne. prsensaroomen lho a a ae. biaya barang dan jasa a i a senrose oo ai ai es. ae. biaya depresiasi a i a biaya pelayanan lain lain a i a aa. es. ae. biaya umum dan administrasi biaya pegawai a i a seneroaee oo ai ai es. ae. biaya administrasi kantor a i a posner oo uu ai i es. ae. biaya pemeliharaan a a aoseneraee oo ui es. stan oo uj biaya barang dan jasa a a pdosenroaee oo ai a es. stan oo uj biaya promosi aan prana |8dstaneaa biaya depresiasi biaya umum dan administrasi posnammee logo pram |8stanley oo ii. |biayanya operasional loo loo biaya bunga biaya administrasi bank kerugian penjualan aset tetap kerugian penurunan nilai biaya non operasional lain lain iii. pengeluaran investasi pengeluaran pengadaan tanah bea dan mesin phosoarea oo u uj aia prasarana uj usai ea. pengeluaran pengadaan gedung es. jen an. bea mana irigasi dan jaringan ws. (ran a55. bni lainnya (ran |3edstonsean iv. pengeluaran pendanaan tadi sii bnn ben pengeluaranpembayaranhutang ja. pokok ejaan oo una phagmtonitane yoo administrasi. komisi, provisi, denda. loe fast. ai la a |gupta 0paslon skpd unit kerja. proyeksi arus kas badan layanan umum daerah tahun anggaran oo. komponen jumlah rp) keterangan arus kas dari aktivitas operasional penerimaandari layanan penerimaan piutang tagihan nan pengeluaran operasional nan arus kas bersih dari aktivitas operasional gg . ii. arus kas dari aktivitas investasi hasil penjualan aset tetap nan hasil penjualan aset lain lain hasil investasi perolehan aktiva tetap nan pembelian investasi nan arus kas dari aktivitas investasi gg. iii. arus kas dari aktivitas pendanaan pembiayaan tambahan ekuitas li u ou penerimaan hibah nan penerimaan apbd nan penerimaan apbn nan perolehan pinjaman pembayaran pinjaman arus kas dari aktivitas pendanaan pembiayaan nan kenaikan (penurunan) bersih kas kas dan setara kas awal jumlah saldo kasnn. kinerja (input (output outcome nn. nnn'''''''''"'#' '' '' biayaoperasional ' |biayapelayanan biaya pegawai biaya bahan yeo biaya jasa pelayanan biaya pemeliharaan biaya barangdanjasa biaya lainlain jumlah biaya umum dan administrasi biaya pegawai biaya administrasi umum biaya pemeliharaan biaya barangan jasa biaya promosi biayalainlaan jumlah biaya non operasional ' j1. biaya bunga biaya administrasi bank biaya kerugian penjualan aset tetap kerugian penurunan nilai logo non operasional lain lain jumlah pengeluaraninvestasi ' ') pengeluaran pengadaan tanah pengeluaran pengadaan peralatandanmesin pengeluaran pengadaan redundan bangunan pengeluaran pengadaan jalan, irigasidanjaringan pengeluaran pengadaan sik lainnya) jumlah ')' | jumlah torak tempat tanggal bulan tahun pemimpin blue nama nip dokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah dpa blue skpd unit kerja . ringkasan konsolidasi pendapatan dan biaya blue dalam pendapatan dan belanja apbd tahun anggaran . jenis pendapatan asli daerah dalam apbd hasil sumber pendapatan blue pajak retribusi pengelolaan lain lain jumlah kekayaan pad yang daerah daerah daerah sah ang dipisahkan pendapatan dari jasa layanan a5. hasilkerjasama apbd apbn lain lain pendapatan blue yang sah jumlah pendapatan jenis belanja dalam apbd belanja biaya blue tidak belanja langsung jumlah langsung belanja belanja belanja belanja pegawai pegawai barang dan jasa modal program.) .,' program.) last. oo uan a a jumlah biaya surplus defisit subsidi apbd pendanaan pembiayaan" dibiayai lpa tahun lalu rencana lpa tahun berjaldaerah ppaplud skpd unit kerja . konsolidasi pendapatan blue dalam pendapatan apbd tahun anggaran . hasil pengelolaan sumber pendapatan pajak retribusi kekayaan lain lain jumlah blue pad yang daerah daerah daerah sah yang dipisahkan ika pendapatan dari jasa layanan es. hibah lil lho hasilkerjasaama es. apbd www apbn www lain lain pendapatan blue yang sah em. maa dst sneesoaean ui nay jumlah pendapatadan layanan umum daerah blue skpd unit kerja . konsolidasi biaya blue dalam belanja apbd berdasarkan program, kegiatan dan jenis anggaran tahun anggaran . jenis belanja dalam apbd belanja tidak belanja langsung biaya langsung jumlah belanja belanja belanja belanja barang dan pegawai pegawai modal jasa program. oo kegiatan. tuo kegiatan. loo tuo nan program. oo tuo kegiatan. tuo kegiatan. loo tuo nan |dstssesoan ooh jumlah nroses konsolidasi rba unitproses konsolidasi rba blue dalamanggaran naa pendapatan o)o| pendapatan asli daerah lain lain yang sah pendapatan. ,! ' aan belanjadaerah ' ) la. belanja tidak langsung o)o| belanja pegawai dau) o)o| ole belanja langsung pee jot. kegiatan. (oo belanja pegawai belanja barangan jasa ' o)o| belanja moda )o| lah kegiatan. (oo belanja pegawai yoo belanja barangan jasa yoo ana moda modal ea. ea. dappsamanas jot. kegiatan. belanja pegawai belanja barangan jasa ' o)o| belanja moda )o| kegiatan. voodoo)o|oo belanja pegawai belanja barangdanjsa belanja modal ' o o)oe| dstansesnn tea dea dea jumlah belanja daerahtahun anggaran . anggaran belanjadaerah la. belanja tidak langsung belanja pegawai dau) kajian tunjangan oo. ja. gaji pokok pns ib. tunjangan keluarga oe| oo). je. tunjangan jabatan )o| oo). ja. tunjangan fungsional ' ' o)oe| je. tunjangan fung. umum .,$6ojo oo" tunjangan beras oo) oo). tuna. ph tuna. khusus oo). pembulatan gaji oo oo). tunjangan lainlain , .u, ,.3u,3ux,. belanja langsung |). program seen j|o1. kegiatan. . ae. den es. belanja barangan jasa no00000 parsemeeaa yoo yordstaneeasoaan yoo j5. belanja modal parsemeeaa yoo yordstaneeasoaean yoo j5. astansasesooaan yoo jdstssseenran daa ben nandapatan dan pengeluaran badan layanan umum daerah format laporan pendapatan badan layanan umum daerah pemerintah kota yogyakarta laporan pendapatan badan layanan umum daerah . bulan . tahun . realisasi realisasi anggaran s d realisasi s d lebih dalam dpa bulan bulan (kurang) lalu ini ini pendapatan blue jasa layanan hibah hasil kerjasama lain lain pendapatan blue yang sah tea dannna nip. nanah keterangan: diisi nama blue. diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat. format laporan pengeluaran biaya badan layanan umum daerah pemerintah kota yogyakarta laporan pengeluaran biaya blue. bulan . tahun . regulasi uraian anggaran |s d bulan realisasi lebih dalam dpa lalu bulan inif .yom too mengetahui, pejabat pengelola keuangan daerah, pemimpin blue, (tanda tangan) (tanda tangan) (nama lengkap) (nama lengkap) nip.nnnntkk. nip. nana. keterangan: diisi nama blue. diisi, nama blue. pj. walikota yogyakarta, ttd sulistiyo lampiran vsurat pernyataan tanggung jawab (spt) pemerintah kota yogyakarta surat pernyataan tanggung jawab (spt) sehubungan dengan pengeluaran biaya blue. bulan . tahun. sebesar rp. lenaooo. (tanda tangan) (nama lengkap) nip. keterangan: diisi nama skpd unit kerja yang menerapkan ppk blue. pj. walikota yogyakarta, ttd sulistiyo lampiran vrealisasi anggaran (lra) pemerintah kota yogyakarta laporan realisasi anggaran blue . bulan . tahun. urusan pemerintahan kok nennanenanenenenannnaaan organisasi xxx.xx blue. nomor rekening anggaran s.d bulan s d bulan ini enam bulan keterangan dalam dpa ini berikutnya soho soo soo koo xixixfxixfxalxfal bol |penpapatanparraa oo xixixfx|ixfxlxjalif pendapatan aslipaerah yoo xix|ix(x|ix|xlxjalila| lain tain yang sah xix|ix(x|ix|xlxjalila|xx| pendapatan blue too xix|ix(x|ix|xlxjalifa |xx pendapatan blue oo o o| ii item ite jasalayanan tea aan iterate bekerjasama oo)o| loo pen ang sah oo. ialah oo , ooh x|xfx|xfxlxala|l lol kegiatanpelayanan x|ix(x|x(x|xix isl2a| belanja tidak langsung xxix|xix iix iix islelil belanja pegawai pns) oo| )o| oo. jumlah oo ooh xxix|xxxix isl2a|l belanja langsung xix ix(xxx islelil belanjapegawai xxix(x|xxix isl2l2| belanja barang dan jasa xix ixixixix isl2|l3| belanja modal aan oo. imah ooh tokoh ocu pelayanan x|ix ix(xxx isl2|l belanja langsung oo xix ix(xxx islelil belanjapegawai xxix(x|xxix isl2l2| belanja barang dan jasa xix ixixixix isl2| belanja modal aan vo. . jumah ooh ooh tempat tanggal bulan tahun pemimpin blue nama nip catatan: laporan realisasi anggaransaldo anggaran lebih pemerintah kota yogyakarta laporan perubahan saldo anggaran lebih blue . per desember 20x1 dan 20xo uraian 20x1 20x0 .| sub total( xxx sisa lebih kurang pembiayaan anggaran lpa kpa) sub total (3t4)| xxx koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tempat tanggal bulan tahun pemimpin blue nama nip catatan: laporan perubahan saldo anggaran lebihneraca pemerintah kota yogyakarta blue . neraca per desember 2xxx desember 2xxx desember xxx . ko. lo. .| a last |. h.! aset lancar |. bo. kasdam setara kas lo.) investasi jangka pendek lo. piutangusaha |. bo. piutanglainlain |. persediaan |. bo.) uangmuka |. bo. senam barus diterima jumlah aset lancar. mma aset tetap |. tanah boh. bangunan |. peralatan |. kendaraan |. see kantor dstaneseeee loo .| akumulasi penyusutan lo. .| nilai bukuasettetap jumlah aset tetap loo.| (oo aset lain lain. |. mem ho . pstorererea hh. jumlah aset mantan men ii. kewajiban |. koo.| |a. kewajiban jangka pendek .| hutang usaha |. loo.| hutang pajak |. ho.l biaya yang masih harus dibayar. |. jatuh tempo dalam satu tahun. aan medteamath muka hutangjangkapendeklainnya ||. sitererereeee bob o.| jumlah kewajiban jangka pendek .| i ' mens. kewajiban jangka panjang. .| pinjaman blue kepada. lo. aa pstessereee ho. oo. jumlah kewajiban jangka panjang. wo wak jumlah kewajiban amputasi ekuitasawal donasi surplus dan defisittahunlalu surplus dan defisit tahun berjalan jumlah ekuitas sk jumlah kewajiban danekuitas tempat tanggal bulan tahun pemimpin blue nama nip catatan: neraca blue unit kerja disetujui oleh kepala skpd pj. walikota yogyakarta, ttd sulistiyowalikota. bagian ketiga revisi rencana bisnis anggaran revisi rba blue dilakukansebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada ppid.definitifiiimelalui revisi rba blue sebagaimana dimaksud dalamtim anggaran pemerintah daerah. blue dapat menggunakan surplus tahun anggaran sebelumnya mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mengajukan izin tertulis kepada walikota.operasional pemerintah kota yogyakarta laporan operasional blue . bulan . tahun. dalam s.d bulan bulan ini s.d bulan (kurang) dpa lalu ini ana lil loe pendapatan blue jasa layanan. hibah hasil kerjasama no0 apbd koo a3apbn mew| pendapatan blue yang sah #ajaran pendapatan |b. bayablud ' biaya operasional biaya pelayanan biayapegawai ' biayabahan soga pelayanan biayapemeliharaan aan jasa 'ammad loo atau amortisasi biaya pelayanan sma pekan no|ooo|ooo|oo administrasi biaya pegawai ' kantor cc. biaya pemeliharaan sman jasa biaya promosi loo atau amortisasi biaya umum dan spt lainnya. operasional ja. biaya bunga man bank kerugian penjualan aset tetap kerugian penurunan nilai biaya non operasional lainnya jumlahbiaya surplus it) oo tempat tanggal bulan tahun pemimpin blue nama nip catatan: laporan operasional blue unit kerja disetujui oleh kepala skpd pj. walikota yogyakarta, ttd sulistiyo lampiran xekuitas pemerintah kota yogyakarta laporan perubahan ekuitas blue . untuk periode yang berakhir sampai dengan desember 20x1 dan 20xo uraian 20x1 kebijakan kesalahan mendasar ama tempat tanggal bulan tahun pemimpin blue nama nip catatan: laporan perubahan ekuitas blue unit kerja disetujui oleh kepala skpd pj. walikota yogyakarta, ttd sulistiyo lampiran xarus kas pemerintah kota yogyakarta laporan arus kas blue . untuk periode yang berakhir pada tanggal . bulan lalu ini ini aaa" . gs. . . arus kas dari aktivitas operasional ho. penerimaandari layanan lo. . toto. penerimaanpiutang tagihan loo. . toh. pengeluaran untuk operasional lo. nh. "ss. ppm mm. mm. g7. arus kas dari aktivitas investasi loo. ho. pengeluaran untuk investasi lo. ho. penerimaan dari penjualan investasi |. ho. yo. hasil penjualan asettetap lo. ho. yo. hasil penjualan aset lain lain lo. ho. hasil investasi beo. ho. lo. io. perolehan aset tetap. loo. ho. pembelian investasi. lo. ho. yo. . arus kas dari aktivitas pendanaan pembiayaan tambahan ekuitas yoo penerimaan hibah yoo penerimaan apbd penerimaan apbn yoo perolehan pinjaman. yoo pembayaranpinjaman yoo . kenaikan penurunan) bersih kas. ' too boh kas dan setara kas awal jumlahsaldokas tempat tanggal bulan tahun pemimpin blue nama nip catatan: laporan arus kas blue unit kerja disetujui oleh kepala skpd pj. walikota yogyakarta, ttd sulistiyo lampiran xiv. oo. umum daerah lingkungan pemerintah kota yogyakarta ' ounyusunan laporan keuangan untuk kepentingan integrasi laporan keuangan pemerintah daerah atau konsolidasi laporan keuangan skpd: dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. laporan realisasi anggaran lra), sebagaimana tercantum dalam lampiran viii. laporan perubahan saldo anggaran lebih asal), sebagaimana tercantum dalam lampiran ix. neraca, format penyusunan neracadisusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran laporan operasional lo), sebagaimana tercantum dalam lampiran xi. laporan perubahan ekuitas lpe), sebagaimana tercantum dalam lampiran xii. laporan arus kas lak), sebagaimana tercantum dalam lampiran xiii. catatan atas laporan keuangan lk): format penyusunanmengikuti peraturan perundang undangan. menjelaskan hal hal yang belum masuk dalam laporan keuangan dalam periode yang sama. tempat tanggal bulan tahun pemimpin blue nama nip catatan: penjelasan talk blue unit kerja disetujui oleh kepala skpd pj. walikota yogyakarta, ttd sulistiyo penggunaan surplus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam revisi rba blue. bab pelaksanaan anggaran pemimpin blue skpd mengusulkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kepada walikota guna menatausahakan penerimaan dan pengeluaran blue. pemimpin blue unit kerja melalui kepala skpd mengusulkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kepada walikota menatausahakan penerimaan dan pengeluaran bluewalikota. seluruh pendapatan blue kecuali yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berlakuwalikota yang berlaku,pimpinan blue. bab,,,skp(l)surat pernyataan tanggung jawab spt)impinskpd unit kerja menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: laporan realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporlaporan perubahan saldo anggaran lebih yang menggambarporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya blue selama satu periode dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, laporan perubahan ekuitas yang menggambarkan informasi kenaikan atau penurunan ekuitascatatan atas laporan keuangan lk) yang berisi penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera dalam laporan keuanglaporan keuangan blue skpd sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ppid paling lambat akhir bulan berikutnya. laporan keuangan blue unit kerja sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada skpd paling lambat tanggal (lima belas) bulan berikutnya. setiap bulan laporan keuangan blue unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf dikonsolidasikan dalam laporan keuangan skpd yang membawanya laporan keuangan blue unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah pada laporan semester dan laporan tahun. riodan bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf di:lpindah datang dari antar kecamatan dalam satu kota dan antar kota atau kabupaten: yang lama, cc. bagi yang sudah menikah wajib menunjukkan kutipan kutipan akta nikah atau kutipan akta perkawinan dan fotocopynya:: penduduk wni wajib melapor kepada lurah dengan menyerahkan persyaratan, penduduk membawa persyaratan, membeli formulir atau blank yang diperlukan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan kk. kelurahan petugas registrasi menerima biaya retribusi dari pemohobagi pendatang dari luar kotakepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani kk. prosedur danatau orang asing membeli formulir ataukkiv. penerbitan ktptp baru (wni) telah mencapai umur:::surat keterangan rt rw penerbitan ktp karena adanya perubahan data, dengan melampirkan fotokopi kk: ktp yang lama: cc.(rusak atau hilang) dan pemula atau baru, bagi wni pemohon penduduk membawa persyaratan, membeli formulir blank yang diperlukan bagi yang tidak tepat waktu, mengisi dan menandatangani formulir permohonan ktp wni. kelurahan petugas registrasi menerima biaya retribusi untuk pemohon yang tidak tepat waktu, melakukan verifikasi dan validasi data, petugas perekaman: petugas perekam data mencetak dan menerbitkan ktp pemohon yang(rusak atau hilang) dan pemula ataua)waktu pemrosesan dihitung sejak persyaratan dianggap lengkap dan benar, termasuk setelah adanya klarifikasi dari pemerintah daerah asal pemohon. jangka waktu klarifikasi sebagaimana dimaksud angka paling lama (empat belas) hari sejak diterimanya berkas permohonan oleh instansi pelaksantau anggota keluarga dalam yang tidak pindah:ota:ngan membawa persyaratan. tata cartau yang diterbitkan oleh instansi pelaksana daerah asal. pendaftaran penduduk wni kelurahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut pemohon membeli formulir yang diperlukan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindaherekaman dalam database kependudukan, proses penerbitan bagi kepala atau,:datang kepada kepala lurah: penerbitan skt dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas:meliputi surat pengantar pindah dari dan rw: kk: ktp. persyaratan pendaftaran bagi wni yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam angk:surat pengantar pindah luar negeri: petugas registrasi merekam dataangka dicatat perwakilan republik indonesia dalam buku register wni luar negeri. .:: surat tanda bukti kehilangan dari kepolisian, bagi permohonan penggantian kia karena hilang membawa pas foto ukuran 3x4 sebanyak (satu) lembar atau foto digitalkelurahan pemohon atau kuasanya membeli formulir yang diperlukan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan kiaia:atau foto secara digital:ia pemohon yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik kepala instansi pelaksana dengan:: ktp atau dari daerah asal,lurah, membeli formulir pendaftaran sets untuk diisi, ditandatangani dan diserahkan kembali kepada lurah. kelurahan petugas registrasi menerima biaya retribusi, meminta dan menerima formulir pendaftaran dan persyaratan dari pemohon: meneliti kebenaran pengisian formulir dan kemudian ditandatangani:dengan tanda tangan elektronik kepala instansi pelaksana, mengirim kembali sets:catatan sipil pencatatan kelahira: asli surat keterangan kelahiran dari kelurahan:atau sudah kawin), surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikatakan,persetujuan walikotatau stub, yang sudah memiliki: foto copy ketetapan ganti nama, bagi mereka yang memiliki. bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, cukup membawa berita acara pemeriksaan dari kepolisiandan setempat, bagi penduduk luar kota yogyakarta yang melahirkan kota yogyakarta yang tidak melebihi (enam puluh) hari kerja dapat mengajukan permohonan akte kelahiran tanpa dihampiri surat keterangan kelahiran dari kelurahan. semua berkas persyaratan dibuat dalam rangkap duamencatat data kelahiran dalam bapak bip sementara, menyimpan surat keterangan kelahiran lembar ke sebagai arsip: mengirim surat keterangan kelahiran lembar kea)., b)termasuk (dua): a). menerima dan meneliti berkas pelaporan dan persyaratan:b). dilaksanakan proses pencatatan dan penandatangan register akta kelahiran termasuk orang saksi, c). perekaman data saksi dan penerbitan kutipan akta kelahiran: d).e). menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon, f).orang asing, diorang asing, kelurahan menerima perubahan data kependudukan dari kecamatan:atauiikopi dan ktp orang tua (dilegalisir), fotokopi akta perkawinan atau surat nikah orang tua (dilegalisir): bagi orang asing dilengkapi foto copy (dilegalisir), dengan menunjukan aslinya:ke(dua): menyerahkan surat keterangan lahir mati kepada pemohon. ii. pencatatan kematian persyaratan: umum asli surat kematian visum) dari dokter petugas kesehatan: asli surat keterangan kematian dari kelurahan copy:tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, maka harus dihampiri izin walikota atau pejabat yang ditunjuk,ganti nama (dilegalisir) bagi yang memiliki, surat kuasa diatas materai cukup bagi yang dikatakanbagi pemohon yang pelaporan kematiannya melebihi jangka waktu lebih dari (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pencatatan kematian yang terlambat kepada walikotayelenggaraan administrasi kependudukan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam kerangka sistem informasi administrasi kependudukan siak) sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. pemohon yang telah mendapatkan izin dari walikota menyerahkan surat keterangan kematian lembar ke beserta berkas pelaporan dan persyaratan, termasuk izin pencatatan kematian yang terlambat dari walikota,mengirimkan perubahan data kependudukan kecamatan. iv. pencatatan perkawinan persyaratan umum: surat keterangan bukti pemberkatan pengesahan perkawinan dari pemuka agama kepercayaan masing masing: foto copy kutipan akta kelahiran yang telah dilegalisir, cc. surat keterangan pengantar dari kelurahan mengenai status, foto copy ktp dan yang telah dilegalisir, pas photo berdampingan sebanyak (lima) lembar: (dua) orang saksi yang memenuhi syarat (minimal berumur tahun sudah kawin), surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikatakan. khusus: berdasarkan keputusan penetapan pengadilan negeri: asli kutipan akta perceraian bagi yang bercerai, cc.: bagi calon mempelai yang berusia dibawah (dua puluh satu) tahun harus ada surat izin dari orang tua bermeterai cukup: apabila orang tua berhalangan hadir, harus ada surat pernyataan tertulis dari orang tua dan diketahui oleh camat setempat, izin dari pengadilan negeri bagi calon mempelai dibawah umur (dua puluh satu)(sembilan belas) tahun bagi pria dan (enam belas) tahun bagi wanita, izin dari pengadilan negeri apabila ingin kawin lebih dari (satu) isteri: kutipan akta kelahiran anak yang akan diakui atau: apabila ada sanggahan diharuskan ada surat keputusan ataupas foto (berwarnajterbaru, berdampingan ukuran sebanyak (tiga) lembar, (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dengan melampirkan foto copy ktp kk, bagi anggota tni dan polri harus melampirkan izin dari komandan, bagi. bagi perkawinan antar orang asing membawa kelengkapan dari kedutaan besar yang bersangkutan: surat keterangan ganti nama foto copy dan dilegalisir pengadilan negeri), bagi mereka yang memiliki. tata cara pencatatan perkawinan daerah::,pendataan hasil pencatatan perkawinan bagi wni luar negeri yang telah mendapat rekomendasi akta perkawinan dari perwakilan ri, dilakukan paling lambat (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali indonesia dengan melaporkan instansi pelaksana. pencatatan pembatalan perkawinan persyaratan:: fotokopi dan ktp yang telah dilegalisir: dan std. tata cara pembatalan perkawinan pemohon:: cc. melakukan perekaman data dan mencetak perubahan data, menarik kutipan akta perkawinan: mengarsipkan berkas permohonan dan berkas persyaratan. vi. pencatatan perceraian persyaratan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan: foto copy akta perkawinan yang bersangkutan (dilegalisir), fotokopi ktp dan yang telah dilegalisir: fotokopi kutipan akta kelahiran,.,:i. pencatatan pengangkatan anak persyaratan penetapan putusan pengadilan negeri,, bagi penduduk,kutipan akta kelahiran anak,,pencatatan pengesahan anak umum. pengesahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setelah pengakuan anak, bersamaan dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut: atau dilakukan tanpa melalui pengakuan anak, bersamaan dengan pengesahan perkawinan orangtuanya. persyaratan kutipan akta kelahiran anak, kutipan akta perkawinan orang tua, fotokopi dan ktp orang tua kandung yang dilegalisir,, mencatat dalam buku register akta perkawinan dan penandatanganan oleh (dua) orang saksi: cc.. perubahan nama umum perubahan nama merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan perlu dilaporkan pada instansi pelaksana untuk dicatatkan. pencatatan perubahan nama dilaksanakan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan nama, yaitu berdasarkan surat menteri kehakiman, untuk perubahan nama keluarga marga keturunan, penetapan pengadilan negeri, untuk perubahan nama kecil. persyaratan kutipan akta kelahiran: kutipan akta akta pencatatan sipil (yang dipunyai), foto copy dan ktp (dilegalisir)penetapan pengadilan negeri (bagi perubahan nama kecil) dan surat keputusan dari menteri kehakiman (bagi perubahan nama keluarga),xii. perubahan peristiwa penting lainnya umum: pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan mencoret data lama pada buku register dan kutipan akta akta pencatatan sipil dan menuliskan data baru sebagai catatan pinggir pada buku register dan kutipan akta akta catatan sipil. persyaratan penetapan putusan pengadilan negeri, kutipan akta kelahiran foto copy dan ktp (dilegalisir)ii. pencatatan pembatalan akta umum: pembatalan akta dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri. atas dasar penetapan pengadilan tersebut instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada buku register akta dan menarik kutipan akta dari subyek akta. akibat dari pembatalan akta ini adalah hilangnya status kepercayaan atas peristiwa penting yang telah dicatatkan kepada instansi pelaksana. persyaratan penetapan putusan pengadilan negeri, kutipan akta yang akan dibatalkan foto copy dan ktp (dilegalisir),, cc. menarik kutipan akta yang dibatalkanv.:porkan perubahan data kewarganegaraan gubernur dan menteri dalam negeri, foto copy kartu keluarga dan ktp (dilegalisir): foto copy paspor sold sitasi kitap bagi orang asing (dilegalisir), surat kuasa atas materai cukup bagi yang dikatakan. bab iii persyaratan, tata cara dan jangka waktu syarat dan tata cara untuk memperoleh dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta rincian jangka waktu penyelesaian dokumen kependudukan sebagaimana tersebut dalam lampiran ii, iii dan peraturan ini. bab bentuk, tata naskah formulir dan blank keluaran bentuk, tata naskah, formulir masukan s d f1. dan f2.01s d f2. dan blank keluaran pendaftaran penduduk dan catatan sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. rincian penggunaan biaya operasional pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil, sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. babota yogyakarta dan tidak melaporkan pada instansi pelaksana, sebagaimana tersebut dalam lampiran vii peraturan ini. bab pelaporan pelaporan bagi penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan, sebagaimana tersebut dalam lampiran viii peraturan ini. bab vii tatacara pendataan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. xvi. salinan akta persyaratan kutipan akta pencatatan sipil,mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. xvii. surat keterangan persyaratan asli surat pengantar dari kelurahan dan diketahui oleh camat, untuk persyaratan sidang pengadilan negeri keputusan walikota bagi kelahiran yang terlambat harus disertai persyaratan untuk pendaftaran kelahiran: foto copy ktp (dilegalisir), foto copy:sanakan penelitian data pemohon disesuaikan dengan data dalam buku register akta dimaksud, cc.mengarsipkan berkas formulirjangka waktu penyelesaian dokumen kependudukan penghitungan hari penyelesaian dan penerbitan dokumen kependudukan dihitung sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar kelurahan, kecamatan dan kantor instansi pelaksana kota yogyakarta untuk penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut penerbitan kartu keluarga baru karena pindah datang (empat)instansi pelaksana (satu) hari kerja verifikasi persyaratan dan validasi data serta proses penerbitan surat keterangan pindah datang. cc. kecamatan (dua) hari kerja, proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon serta proses pengertian data untuk penerbitan kartu keluarga. penerbitan kartu keluarga baru karena perubahan data (empat serta proses pengertian data untuk pencetakan kartu keluarga kk). instansi pelaksana: (satu) hari kerja penandatanganan kartu keluarga kk) oleh kepala instansi pelaksana. penerbitan kartu keluarga penggantian karena hilang rusak waktu penyelesaian (dua) hari kerja dengan ketentuan kelurahan dan kecamatan (satu) hari kerja. petugas registrasi kelurahandan menyerahkan pemohon untuk diserahkan kecamatan: kecamatan melakukan pencetakan kartu keluarga pengganti. instansi pelaksana (satu) hari kerja. penandatanganan kartu keluarga oleh kepala instansi pelaksana. penerbitan kartu tanda penduduk ktp) atau kartu identitas anak kia) untuk pertama kalitigabagi kedatangan dari luar kota yogyakarta, penerbitan ktp atau kia. penerbitan ktp atau kia karena hilang rusakktp atau kia. penerbitan ktp atau kia untuk perpanjangan atau perubahan datakhusus bagi perubahan data, penerbitan ktp atau kia. penerbitan surat keterangan pindahinstansi pelaksana untuk pindah antar kecamatan dalam kota yogyakarta. instansi pelaksana kota yogyakarta (satu) hari kerja. penandatanganan surat keterangan pindah antar kota antar provinsi, penyerahan surat keterangan pindah antar kab. kota, antar provinsi pemohon. penerbitan surat keterangan pindah datangkedatangan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. instansi pelaksana (satu) hari kerja proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon oleh petugas registrasi, penerbitan surat keterangan pindah datang yang ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana, penyerahan surat keterangan pindah datang sebagai dasar proses penerbitan dan ktp kecamatan. cc. kecamatan (dua) hari kerja proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon, proses entry data dan konsolidasi data database kependudukan kota yogyakarta: pencetakan kartu keluarga kartu tanda penduduk, penandatanganan kartu keluarga oleh kepala instansi pelaksana. penerbitan surat keterangan pindah luar negeri, waktu penyelesaian (tujuh) hari kerja dengan rincian waktu kelurahan (dua) hari kerja. registry, lurah menandatangani surat pengantar pindah keluar negeri dan menyerahkan pemohon. kecamatan (dua) hari kerja registry melaksanakan proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon, camat menandatangani surat pengantar pindah luar negeri dan menyerahkan pemohon, merekam data dalam database kependudukan. instansi pelaksana kota yogyakarta (tiga) hari kerja.: proses verifikasi dan validasi data penduduk: menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah luar negeri, penerbitan surat keterangan datang dari luar negeri, waktu penyelesaian (tujuh) hari kerja dengan rincian waktu: instansi pelaksana, waktu penyelesaian (lima) harikecamatan (satu) hari kerja penduduk menyerahkan surat keterangan datang dari luar negeri beserta kartu keluarga yang dimiliki. kelurahan, rt rw (satu) hari kerja, bmp atas dokumen yang dimiliki kk). menerima lampiran kartu keluarga untuk kelurahan, penduduk lapor rt rw serta menyerahkan tembusan kartu keluarga. penerbitan surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, waktu penyelesaian (tujuh) hari kerja dengan rincian waktu instansi pelaksana, waktu penyelesaian (lima) hari. verifikasi dan validasi data atas keterangan orang asing dan persyaratan berupa paspor, sold, buku poa, sponsor dan izin tinggal terbatas: memberikan formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas( pp tas) untuk diisi pemohon, menerima dan meneliti isian formulir yang telah diisi dan ditandatangani pemohon: menerbitkan surat keterangan tempat tinggal dan memberikan kepada penduduk orang asing atau pemohon. kecamatan (satu) hari kerja penduduk atau orang asing melaporkan dan menyerahkan tembusan surat keterangan tempat tinggal untuk dicatat dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. kelurahan, rt rw (satu) hari kerja penduduk atau orang asing melaporkan domisili dan. penerbitan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan, waktu penyelesaian (tiga) hari kerja dengan rincian waktu instansi pelaksana, waktu penyelesaian (tiga) hari wni mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pelepasan kewarganegaraanpelepasan kewarganegaraan. penerbitan surat keterangan tinggal sementara, waktu penyelesaian (dua) hari kerja dengan rincian waktu: kelurahan waktu penyelesaian (satu) hari kerja petugas registrasi menyerahkan formulir kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani, melakukan verifikasi dan validasi data serta persyaratan: menerima pembayaran retribusi dan menyerahkan resi pembayaran, kecamatan (satu) hari kerja petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data pemohon, melakukan perekaman data database kependudukan: mencetak dan menerbitkan surat keterangan tinggal sementara yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik kepala instansi pelaksana. penerbitan surat keterangan kelahirlahiran dan berkas persyaratan pelaporan kelahiran: mencatat dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, bip,: melakukan perekaman data database kependudukan dan mencetak surat keterangan lahir untuk ditandatangani lurah. penerbitan surat keterangan lahir mati,lahir mati dan berkas persyaratan pelaporan lahir mati, mencatat dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, bip, lahir mati untuk ditandatangani lurah. penerbitan surat keterangan kematimatian dan berkas persyaratan pelaporan kematian: mencatat dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, bip,kematian untuk ditandatangani lurah. penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinempat) hari, melakukan perekaman data dan mencetak perubahan data: menarik kutipan akta perkawinan dan menerbitkan serta menyerahkan surat pembatalan perkawinan kepada pemohon, mengarsipkan berkas permohonan dan berkas persyaratan. penerbitan surat keterangan pembatalan perceraidua) hari kerj, mencatat dalam bukuyerahkan surat keterangan pembatalan, waktu penyelesaian (satu) hari kerja, waktu penyelesaian (satu) hari kerja menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukandarikecamatan: mencatat perubahan data kependudukan dalam bip. penerbitan surat keterangan pencatatan sipil lainnya, waktu penyelesaian (empat belas hari kerja dengan rincian waktu instansi pelaksana, waktu penyelesaian (tujuh) hari kerj:, waktu penyelesaian (empat) hari kerja,cc. kelurahan, waktu penyelesaian (tiga) hari kerjaapak, bip: mengarsipkan berkasbentuk, tata naskah, formulir masukan (f. s d f1. dan f2.01s d f2. dan blank keluaran pendaftaran penduduk dan catatan sipil pendaftaran penduducatatan sipil kode pemerintah kab. kota kecamatan desa kelurahan kodewilayah formulir pelaporan kelahiran yang bertanda tangan dibawah ini : nama lengkap nknakaannanna nana aan pekerjaan nknakaannanna nana aan alamat kanaaannaana ana hubungan dengan bayi nknakaannanna nana aan melaporkan bahwa telah lahir pada hari kanan tanggal gunakan nana akan aan bertempat kanan jenis kelahiran tunggal kembar'). nama ) bolak kana akan jenis kelamin ) manan aan anak kanan aan nana aan aan aan aan dari seorang ibunanaana aan aan istri dariannaana ana terlampir disertakan persyaratan persyaratan sebagai berikut: surat kelahiran dari penolong kelahiran ktp dan kartu keluarga orang tua buku nikah akta perkawinan orang tua data saksi saksi orang orang saksi) pelapor coret yang tidak ) apabila jenis kelamin kembar. tuliskan nama nama vang diberikan kepada bayi gambar secara berurutan dan jenis kelamin dari masing masing bayi tersebut, kode propinsi pemerintah kab. kota dinas kantor formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan orang asing menjadi wni data dasar nomor induk kependudukan nik): (tt ttir iti tit iii iii nomor kartu keluarga lilit nama lil tittittliteilt ill jenis kelamin laki laki perempuan alamat jalan lrt |ili desak. ke. kab. kota agama prop. kodepos nomor akta kelahiran islam kristen katolik hindu budha lainnya tanggal akta lite iii tempat tanggal lahir bulan let ooh pekerjaan") tempat olb iml data keimigrasian alamat negara asal ieee initial iii kebangsaan ikeeellitilii ill kewarganegaraan tenn bnn ken ben status keimigrasian ieee ilititii no tgl. kita kitab lei itlitlitlat tem lol nomor paspor mulai tinggal indonesia hal alamat tinggal indonesia jalan (tt desak. kec. kab. kota prop, kodepos data kewarganegaraan nomor keppres kkn kun ben bnn bnn bnn dan tanggal keppres gal (ii nomor berita acara sumpah iii titi iii tanggal sumpah hal tanggal penyerahan kutipan keppres: tgl lilit kepala dinas kantor pelapor tanggal pemasukan data lal lil itlpenggunaan biaya operasional pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil il. rincian penggunaan biaya kk. pengadaan blank kk. rp. pemeliharaan computer dan penunjang operasional kegiatan pendaftaran penduduk rp. pemeliharaan computer . rp. atk dan rapat rapat. rp. petugas pemroses rp. tingkat kelurahan . rp. tingkat kecamatan. rp. tingkat kota yogyakarta. rp. kon biaya kartu keluarga. rp. ii. rincian penggunaan biaya kartu identitas anak (kia) kartu identitas anak (kia) pengadaan blank kia.) rp. tingkat kecamatan . j.?) rp. tingkat kota yogyakarta . rp. foto digital rp. asuransi nyoman rp. biaya kartu kia. ion rp. cap jempol dan tanda tangan merupakan pilihan sepanjang dapat dipenuhi oleh wajib kartu nik, ii. rincian penggunaan biaya kartu tanda penduduk (ktp) ktp wni tidak terlambatj.uuu. rp. tingkat kecamatan . rp. tingkat kota yogyakarta . rp. foto digital rp. asuransi nyoman rp. biaya ktp.iiioioinnnnnnnnnnnnnnnnnlnnnnnna anna rp. rincian biaya ktp wni terlambat orang asing tidak terlambat dan ktp orang asing terlambat mengikuti rincian biaya sebagaimana tersebut pada angka iii huruf atas. iv. rincian penggunaan biaya surat keterangan tinggal sementara (sets) kartu identitas penduduk tinggal sementaralembaga sosial . rp. tingkat kelurahan . j.oo. rp. tingkat kecamatan . jiu. rp. tingkat kota yogyakarta . rp. kon biaya kiper rp. biaya kartu identitas penduduk tinggal sementara tersebut diatas tidak termasuk biaya pas foto hitam putih ukuran sebanyak (tiga) lembar disediakan sendiri oleh wajib sets rincian penggunaan biaya formulir masukan (fs) folio formulir masukan (fs): pengadaan .o.ooooonkknnannannanaaa rp. petugas pemroses rp. tingkat kelurahan . rp. tingkat kecamatan . rp. tingkat kota yogyakarta . rp. kon biaya formulir masukan (fs). rp. vi. rincian penggunaan biaya formulir masukan (fs) ukuran . rp. vilrincian penggunaan biaya formulir masukan (fs) ukuran dobel. rp. vii. rincian penggunaan biaya blank keluaran (os) blank keluaran (os). pengadaan blank. rp. pemeliharaan computer dan penunjang .. rp. petugas pemroses rp. tingkat kelurahan . joo. rp. tingkat kecamatan . juru rp. tingkat kota yogyakarta . rp. mon biaya blank keluaran (os). rp. vii. rincian biaya pencatatan sipil perhitungan tarif asing akta kelahiran laporan tidak terlambatrkawinan pencatatan dim.pencatatan diluarpencatatdenda akta percerakematngakungesahakta pengangkatan anakpencatatan perubahan perubahan datrubahan nammbatalan aktasalinan akta kelahiran kematian perceraian perkawinan pengakuan anak cross cek data kesehatan fisik bagi petugas arsip bangko pendaftaran dok pemeliharaan atk foto copy sosialisasi surat keterangan (per surat)bukti pelaporan laporan tidaklaporandenda legalisasi kutipan akta (per lembar) legalisasi alih bahasa kut. aktafoto copy kutipan dan seterusnya by. bangko by. register cross cek data kesehatan fisik bagi petugas arsip pembuatan kutipan bangko pendaftaran dok pemeliharaan atk sosialisas database: pemelihara database, pengamanan database,an ditandatangani dengan tandatangan elektronik kepala instansi pelaksana, kode untuk kecamatan wirobrajan,, kode untuk kecamatan merangsang, kode untuk kecamatan umbulharjo: kode untuk kecamatan kotagede surat keterangan pindah datang, keterangan biodata penduduk ditandatangani dengan tandatangan elektronik kepala instansi pelaksana dan ditempel basah., kutipan akta dan register akta ditandatangani langsung. lampiran vii peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal februari prosedur dantahun tanpa memberikan laporan domisili kepada instansi pelaksana. masa berlaku ktp telah habis lebih dari tahun.rosedur)kelurahan dan diumumkan dalam jangka waktu: menunjukan fotokopi kk, ktp pemohon:tuk dibawah instansi pelaksana. instansi pelaksana petugas registrasi ataunyatuk digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan wilayah domisilinya walikota yogyakarta, ttd herry widianto lampiran viii peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal februarbbc. mbeli formulir yang diperlukan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan dokumen kependudukan yang dimaksud: kelurahandimaksud:dimaksudentry data untuk dilakukan perekaman data dalam database, petugas registrasidokumen kependudukan yang dimaksud yang telahentrydimaksudyang dimaksudatakomunitas terpencil. il. pelaksana pendataan instansi pelaksana, membentuk tim pendataan. iiiivccendataan komunitas terpenciltanda komunitas. proses penerbitan. surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (satu) yang berlakudata pribadi penduduk yang harus dilindungi meliputi nomor kk: nik: cc. tanggal bulan tahun lahir: keterangan tentang kecacatan fisik dan atu mental, nik ibu kandung, nik ayah ari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu serta pengangkatan anak dengan catatan mengenai nama ibu dan bapak kandung. untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memliki izin dari walikota, data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana angklewat kepala instansi pelaksana dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk: walikota lewat kepala instansi pelaksana melakukan seleksi untuk menentukan pemerian izin: petugas memberikan data pribadi sesuai izin yang diperoleh. kepala instansierry widianto petugas registrasi bertugas dan bertanggung jawab untuk mencatat serta melakukan verifikasi dan validasi data atas dokumen penduduk dengan isian data formulir pemohon.registrasi petugas registrasi dan petugas perekaman data yang berada tiap tingkat kelurahan, kecamatan dan instansi pelaksana merupakan personil dari instansi pelaksana. supervisi perizinan kota yang berhak menerbitkan dan menghapus password bagi petugas perekaman data. supervisi perizinan adalah kepala instansi atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala instansi, ktp, kutipan akta perkawinan kutipan akta nikah: kutipan akta perceraian. penduduk wni yang datang dari luar negeri karena pindah paspor:: buku pengawasan orang asing. penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal meliputi paspor: kartu izin tinggal tetap:per keluarga. kelurah:kelurahan petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan,menandatangani formulir perubahan biodata penduduk:yogyakartayogyakarta ini berlaku untuk tahun anggarsnn lia bupati pamekasan provinsi jawa timu, yang berbunyi rancangan perda kabupaten kota.'hania cadangan pemilihan umum bupati dan wakil bupati rp. belanja daerah .eoo wooeeee rp. defisit) loan rp. pembiayaan daerah penerimaan . rp. pengeluaran . rp. pembiayaan netto. rp. selisih lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan:. jeeeeeeeeeeeeee.ees,. rp. belanja langsung sejumlah . jj. rp. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada (l) huruf terdiri atas jenis belanja belanja pegawai sejumlah . rp. belanja hibah sejumlah .ie. wj.ee. rp. penyertaan modal investasi pemerintah daerah sejumlah .cbooo an(aa bermekaran, yan d sy diundangkan pamekasan, pada tanggal desember nyekpil sekretaris daerah pamekasan, (sl dl) nb, cra la) emban daerah kabupaten pamekasan tahun nomor
lembaran daerah kota bekasi ebi jamasalahan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah apbd)memberantasdapatan dan belanja daerah tahun anggarandana perimbangan semula bertambahetribusi daerah semula bertambah jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula berkurang jumlah rp. lain lain pendapatan asli daerah yang sah semula bertambahjumlah dana bagi hasil pajak semula bertambah jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus jumlahbunga belanja hibah semula bertambah jumlah belanja bantuan sosial jumlah belanja bantuan keuangan jumlah belanja tidak terduga semula berkurang terdiri dari penerimaan semula bertambah jumlah pengeluaran semula bertambahccada perubahan apbd apabila(investasi) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud untuk bumi ditetapkan sebesar rp. (dua puluh lima milyarsemula rp. bertambah berkurang rp. setelah perubahan rp. penyertaan modal pada dam tirta bhagasasi bekasi sebesar rp. penyertaan modal pada mitra patriot kota bekasi sebesar semula rp. bertambah berkurang rp. setelah perubahan rp provinsi jawa barat
ankdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kediri, menimbang:, sehingga perlu merubah peraturan daerah nomor tahun tentang perusahaan daerah canda berawa kabupaten kediri, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu mengubperusahaan daerah adalah merupakan usaha usaha yang bersifat jasa, perdagangan dan industri, pertambangan mineral bukan logam dan batuan, dan sumber daya alam dan atau panas bumi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: lapangan usaha perusahaan daerah terdiri dari unit penggilingan padi, unit apotek, unit percetakan, unit perdagangan, unit industri: unit usaha mineral bukan logam dan batuan, unit sumber daya alam dan panas bumi, unit usaha jasa. direksi dapat menambah dan atau mengurangi unit usaha sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat pertimbangan badan pengawas dan persetujuan kepala daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: modal perusahaan daerah terdiri dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri atas saham saham. modal dasar yang ditanam pada perusahaan daerah canda berawa kabupaten kediri sebesar rp. (empat milyar seribu empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh tiga sen) dan telah disetor sampai dengan juli sebesar rp. yang terdiri dari modal tetap sebesar rp. dan modal kerja sebesar rp. modal dasar sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. penambahan atau pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. dana cadangan umum perusahaan daerah pada setiap akhir buku dimasukkan menjadi tambahan modal perusahaan daerah pada tahun buku berikutnya setelah mendapatkan persetujuan kepala daerkepegawaian direksi berwenang mengangkat pegawai. pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah berdasarkan pertimbangan badan pengawaspegawai oleh direksi diatur dalam peraturan kepala daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penggunaan laba bersih perusahaan daerah ditetapkan sebagai berikut a.untuk pendapatan daerah pendapatan asli daerah sebesar (lima puluh lima persen), untuk cadangan umum sebesar (lima belas persen), untuk kesejahteraan karyawan sebesar (sepuluh persen), untuk jasa produksi sebesar (sepuluh persen), untuk dana pensiun sebesar (sepuluh persen). penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah mencapai tujuan dapat dialihkan kepada perkembangan usaha lain dan atau dimasukkan menjadi tambahan modal perusahaan daerah setelah akhir tahun buku dengan persetujuan kepala daerah. dana pembangunan daerah dapat digunakan untuk menunjang usaha perkembangan perusahaan daerah dan mendapat(anti sutrisno diundangkan kediri pada tanggal kabupaten kediri, pan, sup supaya lem! ran daerah kabupaten kediri tahun nomor ((a noref peraturan daerah kabupaten kediri, provinsi jawa timur:umum. penambahan jenis unit usaha baru perusahaan daerah canda berawa yaitu unit pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan unit sumber daya alam panas bumi. terkait modal dasar dengan peraturan daerah nomor tahun tentang investasi pemerintah daerah, dimana modal dasar perusahaan daerah canda berawa kabupaten kediri sebesar rp. ketentuan prosentase penggunaan laba bersih, sehingga prosentase penggunaan laba bersih perusahaan daerah canda berawa kabupaten kediri. berdasarkan uraian tersebut diatas makaperlu diubah. ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten kediri nomor
salinan lari rem:daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis hai dai pelindian kp,an kenangan dari pia atan pemerintah bagi hasil bukan pajak dari provinsi atau pemerintah semula rp. bertambah (berkurang) rp. pemerintah setelah perubahan rp. dana tunjangan profesi guru semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana tunjangan profesi guru setelah perubahan rp. dana desa semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah bantuan lainnya bukan pajak dari provinsi ataukepada propinsi rp. kabupaten kota dan pemerintahan desa setelah perubahan eantuan keuangan kepada propinsi kabupaten kota dan pemerintahan desa dan rp. partai politikrp. pencairan dana pandaerah setelah rp.,lembaran darah kabupaten sumedang tahun nomor noref peraturan daerah kabupaten sumedang, provinsi jawa barat
pes bupati serang provinsi banten peraturan daerah kabupaten serang nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serang, menimbang bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang desa, maka peraturan daerah kabupaten serang nomor tahun tentang badan permusyawaratanserang tentang badan permusyawaratan desrepublik indonesia negara nomor peraturan daerahcamat adalah perangkat daerah kabupaten serbab anggota bpddesa. persyaratan memperhatikan penduduk sebagaimana dimaksud pada untuk jumlah anggota bpd ditetapkan dengan ketentuanjumlah penduduk diatas (lima ribu) jiwa sebanyak (sembilan) orang. bagian kedua persyaratan calon anggota bpd persyaratan calon anggota bpd yaitudan paling tinggi (lima puluh enam) tahunsudah menetap desa bersangkutan minimal (enam) tahun. bagian ketiga . bagian ketiga pengisian keanggotaan. paragraf umummasyarakatmasyarsebanyakjumlah anggota dan komposisi yang proporsional. panitia pengisin atau musyawarah perwakilan masyarakakeanggotaan bpd menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam yang pelaksanaannya per wilayah rukun warga atau rukun tetangga dengan hak pilih kepala keluarga. dalam hal mekanisme pengisian anggota bpd ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam calon anggota bpd sebagaimana dimaksud dalammasyarakat calon anggota bpd sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan bupati. paragraf penetapan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat hasil pemilihan langsung dan atau musyawarah perwakilan masyarakat masyarakat. hasil . hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakatmasyarakat dari panitia pengisian keanggotaan bpd untuk diresmikan oleh bupati. bagian keempat peresmian dan pelantikbupati atau pejabat yang ditunjuk dan atau camat melantik anggota bpdd sebagaimana dimaksud dalam anggota bpdd sebagaimana dimaksud pada yaitucamat atas usul pimpinan bpd melalui kepala desa. ketentuan tentang pengisian keanggotaan bpd antar waktu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bab iiill. bab hak, kewajiban dan larangan anggota bpd bagian kesatun atau memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsinya dari apb desaddesa. memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, bagi anggota bpd yang berprestasi, sesuai ketentuan peraturan perundang undangand sebagaimana dimaksud dalam merangkap jabatan sebagai kepala desa, perangkat desa, ketua rt rwd bagian kesatu masa jabatan masa jabatan keanggotaan bpd. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bpd, terbukti sebagai pengedar dan atau pengguna narkoba, dan melanggar larangan sebagai anggota bpd. pemberhentian anggota bpd sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh pimpinan bpd kepada bupati melalui camat atas dasar hasil musyawarah bpd. musyawarah bpd sebagaimana dimaksud pada dapat diusulkan oleh rt rw berdasarkan keterwakilan wilayah melalui musyawarah perwakilan masyaraksusunan organisasi dan musyawarah bpd bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi bpd terdiri dari pimpinan merangkap anggota, dan anggota. pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas (satu) orang ketua, (satu) orang wakil ketua apabila jumlah keanggotaan bpd lebih dari (lima) orangd sebagaimana dimaksud dalam dapat dibentuk sekretariat bpd, yang diangkat dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pengangkatan sekretariat bpd dari unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pertimbangan kompleksitas pelaksanaan tugas bpd dan kemampuan keuangan desa. sekretariat bpd sebagaimana dimaksud pada melaksanakan fungsi administrasi kesekretariatan bpd dan melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan bpd. bagian kedua musyawarah bpd mekanisme musyawarah bpd yaitudperaturan tata tertib bpd peraturan tata tertib bpd ditetapkan dengan peraturan bpd, dankeuangan dan hubungan kerja bagian kesatu keuangan bpd keuangan bpd ditetapkan setiap tahun dalam apb desa. keuangan sebagaimana dimaksud terdiri dari keuangan bpd sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh sekretariat bpd. bagian kedua hubungan kerjaketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku anggota bpd masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan masa keanggotaannya berakhir.badan permusyawaratan desa.rlu ada kepastian hukum, tertib kepentingpemerintah kabupaten serang telah mengundangkan peraturan daerah kabupaten serang nomor tahun tentangmaka peraturan daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembalikepala desakanal (penyambung)aturan daerah kabupaten serang nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan ditetapkan kembali dengan peraturan daerah. demi cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah keikutsertaan dan atau keterlibatan perempuan dalam mengisi keanggotaanerang tahun nomormilihan kepala desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati padang lawasyang berperan mewujudkan cita cita kemerdekaan dengan berdasar, bahwa pertumbuhan desa kabupaten padang lawas utara saat ini telah berkembang dengan baik, yang sangat membutuhkan keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas dalam penyelenggaraan desacamat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggarapanitia pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa daeryang berasal dari perangkat desa yang bersangkutan atau pns yang berada dalam lingkungan pemerintah daerah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki laki dan perempuan daerahntukngadakan rapat dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat serta perwakilan kelompok masyarakat untuk membentuk panitia pemilihn ditetapkan dengan keputusan bpd jumlah panitia pemilihan adalah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan desa. dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada bpd. ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi panitia pemilihan diatur dengan peraturan bupati. panitia pemilihan. bagian ketigempatdinyatakan bebas dari narkoba dibuktikan dengan hasil tes urine, tes darah, tes rambut oleh instansi berwenang, tidak pernah sebagai kepala desa selama (tiga) kali masa jabatan, dan il. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa. surat keterangan catatan kepolisian sick) surat pernyataan sanggup berdomisili desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi kepala desa, ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bupati paragrafjangka waktu pendaftaran calon kepala desa paling lamalimnama calon dan atau tanda gambardilaksanakan mulai pukul wib sampai dengan wibps lebih dari (satu) lokasi. ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, tanda gambaremilih yang mempunyai halangan fisikydapat menggunakan hak suaranya adalah pemilih yang datang tps pada hari yang telah ditentukan sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan pengambilan sumpah janji panitia pemilihan pembukaan kotak suara, cc., penandatanganan surat suara pemilihan oleh ketua panitia pemilihan kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada dapat dihadiri oleh saksi dari calon, bpd, pengawas, panitia pemilihanpt'panitia pemilihan, surat suara tidak sama dengan surat suara yang ditetapkan panitia pemilihan, surat suara tidak dicoblos dengan alat color yang disediakan oleh panitia pemiliharagrafyangfasilitasi penyelesaiterhadcc,:bpd setiap. pengunduran diri disampaikan kepada bupati melalui camat. bagian keempatdang lawaspadang lawas utara. ditetapkan gunungnya pada tanggal desember bupati padang lawas utara, ttd backnum harahap diundangkan gunungnya pada tanggal desember plt. sekretaris daerah kabupaten padang lawas utara, ttd
nyeri bupati maluku barat daya provinsi malukumaluku barat dstaf ahli adalah staf ahli bupati maluku barat dbarat dbarat daya, inspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten maluku barat daya, dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten maluku barat daya, badan daerah adalah badan daerah kabupaten maluku barat daya, kecamatan adalah perangkat yang mempunyai wilayah kerja tertentu, unit pelaksana teknis dinas utd)upt)aj tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisatasertabidang tenaga kerja, bidang transmigrasikecamatan terdiri dari kecamatan pulau lesti, dengan tipe aj, kecamatan wetan, dengan tipe kecamatan wetan timur, dengan tipe kecamatan pulau masala, dengan tipe kecamatan pulau petang, dengan tipe kecamatan pulau pulau perhelatan, dengan tipe kecamatan pulau pulau babak, dengan tipe kecamatan wetan barat, dengan tipe kecamatan moa lakon, dengan tipe kecamatan pamer, dengan tipe aj, kecamatan dawelor daerah, dengan tipe kecamatan mona hyena, dengan tipe kecamatan kepulauan roman, dengan tipe kecamatan kisah utara, dengan tipe kecamatan pulau lakon, dengan tipe aj, kecamatan babak timur, dengan tipe kecamatan wetan utara, dengan tipean unit kerja bawahnya, ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah,ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli sebagaimana dimaksud pada ditetapkanperangkat daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten maluku barat daya dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab viirumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat yang ada saatat kesehatan masyarakat berdasarkan peratur jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan juni tahunkelurahansusunan organisasi kelurahan yang baru. pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini pejabat pada perangkat daerah yang ada saat inidengan berlakunya peraturan daerah inilembaga teknis daerah,barat daya nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan, dan peraturan daerah kabupaten maluku barat daya nomor tahun tentangtentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang perangkat daerah,november bupati maluku barat daya, ttd barnabas nathaniel ordo diundangkan thakur pada tanggal november plt. sekretaris daerah kabupaten maluku barat daya, ttd aloysius siamiloy lembaran daerah kabupaten maluku barat daya nomor tahun regttd rufina melsasail, nip. penjelasarubahan dan penambahan obyek pelayanan retribusi jasa usaha maka peraturan daerah kabupaten timor tengah utarapelayanan jasa laboratorium rencana berat jenis rp. campuran berat jenis rp. timbunan analisa saringan rp. berbutir rttemberg limit rp. per sample pemadatan modified rp. cbr lab. modified rp. rencana berat jenis tanah rp. campuran analisa mikrometer rp. timbunan analisa saringan rp. tanah per sample rttemberg limit rp. pemadatan standar rp. cbr lab. standar rp. rencana analisa saringan rp. campuran berat analisa saringan rp. per sampleanalisa saringan rp. campuran beton analisa saringan rp. stuktur per berat jenis rp. sampleberat jenis tanah rp. rttemberg limit rp. sengon (alat alat per titik rp. tes kepadatan tanah permukaan) founder zet (alat per titik rp. test daya dukung tanah dengan kedalaman maks. meter sifat fisik tanah analisa saringan rp. per sample pemadatan standar rp. cbr lab. standar rp. analisa hydrometer rp. shrinkage limit rp. uncanfielcbr lab. standar rp. sifat fisik batuan pengamatan sifat sifat rp. per sample? pemeriksaan aspal penetrasi rp. keras per sample titik lembek rp. fatalitas rp. kelarutan dalam rp. c2hcn3 rp. kehilangan berat rp. penetrasi setelah kehilangan berat rp. titik nyala rp. berat jenis fatalitas setelah rp. kehilangan berat titik lembek setelah rp. kehilangan berat pemeriksaan viskositas rp. aspal cair per penyulingan rp. sample penetrasi rp. fatalitas rp. kelarutan dalam rp. c2hcl3 rp. titik nyala rp. pelekatan rp. kadar air rp. destilasi rp. residu aspal pemeriksaan ekstrasi rp. aspal buton per gradasi mineral rp. sample kelarutan dalam rp. c2hcl3 rp. kadar air pemeriksaan viskositas rp. aspal emulsi per pengendapan rp. samplerp. kelarutan dalam c2hcl3 rp. katalis residu rp. kadar air rp. rancangan abrasi rp. campuran aspal analisa saringan rp. hot mix) per berat jenis rp. sample berat jenis rp. berat jenisanalisa saringan rp. campuran aspal analisa saringan rp. lasbulag per berat jenis rp. samplkelarutan dalam c2hcl3 rp. kadar air rp. pemakaian alat berat pemakaian kendaraan alat alat berat per pakai per tangki rp. truck tangki dan per hari liter ps. rp. isuzu) borneo tahun buldoser per hari rp. komatzu mesin gila ton per hari rp. barat vibrator roller per hari rp. ton singel soll tandem roller per hari rp. ton barat mgt stone crushed per hari rp. golden star) kapasitas ton jam well loader per hari rp. komatzu motor grader per hari rp. komatzu motor las per hari rp. lambbordini stone crushed per hari rp. teks) kapasitas ton tahun per hari rp. excavator cat 313d dinas peternakan ternak besar preparat antibiotik dosis ekor rp. sapi, kerbau preparat antiektoparasit dosis ekor rp. dan kuda) preparat anthelmetika dosis ekor rp.preparat antibiotik dosis ekor rp. babi, preparat antiektoparasit dosis ekor rp. kambing, preparat anthelmetika dosis ekor rp. domba)preparat antibiotik dosis ekor rp. unggas preparat antiektoparasit dosis ekor rp. ayam, itik, preparat anthelmetika dosis ekor rp. angsa dan preparat ruborancia dosis ekor rp. burung) preparat antiseptik dosis ekor rp. hewan preparat antibiotik dosis ekor rp. kesayangan preparat antiektoparasit dosis ekor rp. (anjing dan preparat anthelmetika dosis ekor rp. kucing) preparat ruborancia dosis ekor rp., kerbau, kuda per ekor rp. kesehatan babi, kambing, domba per ekor rp. ternak unggas, dan per ekor rp. hewan kesayangan per ekor rp. pelayanan sapi, kerbau, kuda per ekor rp. pengobatan babi, kambing, domba per ekor rp. unggas, dan per ekor rp. hewan kesayangan per ekor rp. pembedahan sapi, kerbau, kuda per ekor rp. ringan luka babi, kambing, domba per ekor rp. lulus) unggas, dan per ekor rp. hewan kesayangan per ekor rp. pertolongan sapi, kerbau, kuda per ekor rp. kelahiran babi, kambing, domba per ekor rp. ternak penanganan sapi, kerbau, kuda per ekor rp. prelatus babi, kambing, domba per ekor rp. uteri j)) penanganan sapi, kerbau, kuda per ekor rp. potensi babi, kambing, domba per ekor rp. plasenta golding sapi, kerbau, kuda per ekor rp. dewan babi, kambing, domba per ekor rp. pembedahan babi, kambing, domba per ekor rp. sedang hewan kesayangan per ekor rp. kasasi) pembedahan hewan kesayangan per ekor rp. berat caesar) pemeriksaan rose angel plate test per sampel rp. serologis bpt) pemeriksaan parasit internal per sampel rp. parasitology parasit eksternal per sampel rp. pemeriksaan sapi, kerbau, kuda per ekor rp. patologi babi, kambing, domba per ekor rp. anatomi unggas, dan per ekor rp. enkripsi hewan kesayangan per ekor rp. ag) dihapus jasa sapi, kerbau, kuda per ekor rp. pemeriksaan babi, kambing, domba per ekor rp. kesehatan unggas (ayam), dan per ekor rp. daging untuk anjing per ekor rp. hajatritual adat dan keagamaacara kematian kenduri retribusi holding ground per ekor rp. pemakaian timbangan hewan per ekor rp. kekayaan rumah jaga, air dan per kamar rp. daerah toilet hari rkd)unggas, dan per ekor rp. ternak antar hewan kesayangan per ekor rp. daerah hasil ternak daging, pulau telur, susu) per ekor rp. hasil ikutan ternak per ekor rp. (kulit dan tulang) dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan pemakaian alat traktor pengolahan lahan kering are hasil kebun dinas pertanian rp. ha tahun dinas kelautan dan perikanan sewa kapal penangkapan ikanrp. unit tahun, tahun rp. unit tahun, tahun iii rp. unit tahun, tahun rp. unit tahun. tahunperahu kepiting (berbahan fiberglass) nilai kontrak pembuatan (satu) unit perahudinas perhubungan, informasi dan komunikasi pemakaian fasilitas spd kupon pilihan pendengar rp. lembar kupon pilihan pendengar berhadiah rp. kupon pengumuman komersial rp. sekali baca pemerintah kegiatan sosial rp. sekali baca berita kehilangan rp. sekali baca berita keluarga rp. sekali baca iklan airline rp. 3siaran produksi rp. sent produksi rekaman iklan rp. paket penyuluhan rp. sekali dialog radio airline rp. rekaman sewa alat dan gedung rp. penyuluhan kontes suara spd rp. dialog mnt cerdas tangkas radio rp. dialog kuis radio rp. bina vokalis rp. pemakaian fasilitas biinmafo gambar statis detik gambar hidup 10s d detik video tunggal 10s d video kolosal rp. detik talk show dialog airline rp. 10s d detik produksi rp. menit paket running text rp. tayang pengumuman airline rp. menit produksi rp. paket paket jadi pendidikan, pertanian, kesehatan, budaya, profil iptek dan olah raga airline rp. menit produksi rp. paket paket jadi rp. menit indoor live, indoor airline rp. menit produksi indoor rp. paket out door taping) airline rp. menit produksi rp. produksi paket live: airline rp. limit produksi rp. produksi sewa kendaraan bus, tuck dan pick kontrak kendaraan bus dengan rp. tahun pihak kontrak kendaraan truck rp. tahun modifikasi dengan pihak kontrak kendaraan pick rp. tahun dengan pihak pos pelayanan informasi melalui media cetak layanan tabloid biinmafo rp. exemplary iklan rp. iklan pariwara rp. halaman halaman advertorial rp. halaman bagian umum pemakaian tanah milik pemerintah daerah tempat untuk berjualan rp. hari lapangan terbuka tempat bermain bola kaki rp. hari lapangan terbuka tempat bermain bola voly rp. hari lapangan basket rp. hari lapangan tenis rp. hari lapangan terbuka rp. hari areal tanah pertanian yang belum diusahakan rp. hari pelataran terbuka rp. hari pantai rp. hari berjualan tanaman hias, ukiran, patung patung kesenian seta rp. hari tenunan daerah penggunaan sarana panggung rp. hari media luar ruangan pemasangan sarana media diluar rp. hari ruangan pemakaian sarana lapangan rp. m2 hari terbuka untuk kegiatan pameran dan pertunjukkan pemakaian gedung milik pemerintah daerah gedung bale biinmafo untuk rp. hari pesta seminar pertandingan rp. hari perlombaan gedung bale biinmafo untuk rp. group olah raga bulu tangkis hari gedung aula kecamatan dan rp. tahun kelurahan gedung balai pertanian rp. tahun gedung pemerintah daerah rp. bulan wiki gedung sekolah pemerintah rp. bulan sewa tinggal rumah dinas bagi pejabat rp. bulan sewa tinggal rumah dinas bagi rp. bulan pegawai mes guru penjaga sekolah rp. bulan pemakaian truck milik pemerintah daerah dalam kota rp. ret luar kota rp. ret sewa bus pemda (empatbus pemda (enampanggung pemda rp. hari upah bongkar pasang dan transportasi ditanggung penyewa. sewa tenda pemda rp. blok hari upah bongkar pasang dan transportasi ditanggung penyewa. retribusi tempat pelelangan ikan rp. rp. hari kendaraan kendaraan angkutan pedesaan mikrolet dan sejenisnya rp. hari kendaraan bus rp. hari kendaraan angkutan lintas batas antar negara rp. hari kendaraan akbp rp. hari kendaraan pelayanan terminal untuk kendaraan umum dan tidak umum kendaraan roda dua rp. sekali parkir kendaraan roda empat rp. sekali parkir kendaraan roda enam rp. sekali parkir kendaraan atas roda enam rp. sekali parkir penggunaan pelataran terminal untuk fasilitas usaha sewa pelataran rp. bulan jasa pelayanan kamar kecil rp. sekali pakai mandi rp. sekali pakai retribusi tempat khusus parkir pelabuhanumah sakitp. rumah potong hewan pemeriksaan sapi kerbau rp. ekor kesehatan ternak babi rp. ekor sebelum dipotong dan kambing domba rp. ekor pemeriksaan daging pemakaian kandang sapi kerbau rp. ekor babi rp. ekor kambing dombapemisahan jeroan babi rp. ekor kambing domba rp. ekor pemakaian tempat sapi kerbau rp. ekor pelayan daging babi rp. ekor kambing domba rp. ekor pemakaian tempat sapi kerbau rp. ekor pelayanan daging babi rp. ekor kambing domba rp. ekor pemakaian tempat sapi kerbau rp. ekor penampungan limbah babi rp. ekor pemotongan kambing domba rp. ekor pemakaian alat cap untuk semuajenis rp. ekor daging daging retribusi tempat rekreasi dan olah raga karcis tanda masuk tempat rekreasi anak anak pelajar rp. sekali masuk dewasa rp. sekali masuk rombongan roda (empat) rp. sekali masuk roda (enam) rp. sekali masuk pemakaian tempat olah raga lapangan bola kaki rp. sekali main lapangan bola voly rp. sekali main lapangan tenis lantai rp. sekali main lapangan badminton rp. sekali main kegiatan pertunjukan dan lainnya rp. sekali maijasa usaha dalam penetapan tarif. lain pihak, dengan pemberian kewenangan dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maksn. sms rp. pembiayaan penerimaan rp. pengeluaran rp. surplus (defisit)rp. lebih sisa rprp. beban operasional rp. surplus defisit)dampak kumulatif rp. perubahan kebijakan dampak kumulatiflaporan perubahan saldo anggaran lebih lampiran iii neraca: lampiran laporan operasional lampiran laporan arus kas: lampiran laporan perubahan ekuitasentri diundangkan magetan pada tanggal agustus pit. sekretaris kabupaten magetan, tekno lembaran daerah kabupaten magetan tahun nomor
walikota manado provinsi sulawesi salinan peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang pengelolaan air limbah domestik dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota manado, menimbang: bahwa dalam menjaga.bahwa pengelolaan limbah rumah tangga dengan cara tanki septik yang tidak memenuhi standard teknis dan standard baku mutu air limbah domestik, mengakibatkan pencemaran sertameningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu peraturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benaranadosumber daya aidalam negeri nomor tahun 2015tentang pembentukan produk hukum,nadadalah sisa akhir dari suatu sisa,sistem pengelolaan air limbah dan hukum)ebut spal adalah sistem pengelolaan air limbahistem pengelolaan air limbah secara individual dan atau komunal melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat. instalasi pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkat ipar adalah tempat pengelolaan air limbah domestik, sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan,situtertentu adalah reklamasi dan kawasan pemukiman baru. mandi cuci kakus selanjutnya disingkat mck adalah salah satu sarana fasilitas umum digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang ardi lokasi pemukiman tertentu. orang merupakan manusia pribadi dan badan hukum pemerintah,dilan, ekoregion, pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera kelurahan, penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik melalui tahapan kegiatan penyiapan masyarakat, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan. tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimanadimaksud pada meliputi: perencanaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbahncakup pengembangan pelayanan dan pengelolaan air limbah dari kegiatan domestikdan usaha sejenis lainnya, pengembangan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik kegiatan yang berada kawasan tertentu. cc. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik melalui perangkat perizinan. sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah spal t dan spal s bagian kesatu pengelolaan spal t komponen spal t,sambungan air limbah domestik, dan lubang inspeksi. sambungan sambungan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada huruf::omunal dan atau ipar kota(l) proses pengolahan air limbah domestik pada unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam berupik, anaerobik, kombinasi aerobik dan anaerobik:embangunan sarana pengelolaan spal t dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan kota, kawasan regionaldan atau tertentu pembangunan spal t dapat dilaksanakan dan dikelola oleh pemerintah daerah, pengembang perumahan, dan atau pihak swasta. setiap orang dan pelaku usaha kegiatan harus menyalurkan air limbah domestik spal t sesuai dengan kondisi dan kapasitas ipar. penyambungan saluran air limbah domestik spal t sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan izin dari pengelola sebagaimana dimaksud pada penyambungan saluran air limbah domestik spal spal t sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. setiap orang dan pelaku usaha kegiatan pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan spal t, harus membuat spal s. bagian kedua pengelolaan spal s cakupan pelayanan spal s sebagaimana dimaksud dalamck:, d.danb.dan b.:: unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit pemekaran seperti tangki iwhff, sludge separation chamber, dan clarifies, cc. unit stabilisasi, yang dapat berupa:anaerobic sludge digeser, aerobic sludge digeser, atau oxidation ditch. unit pengeringan lumpur seperti sludge drying bed, filter press, atau belt filter press. fasilitas pendukung plt sebagaimana dimaksud pada meliputi: platform (. pembangunan spal s dapat dilaksanakan dan dikelola oleh pemerintah daerah, pengembang perumahan, dan atau masyarakat. pekerjaan pembangunan spal s yang dilaksanakan oleh masyarakat dan atau pihak ketiga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan persyaratan teknis dengan pengawasan dinas pekerjaan umum. masyarakat harus menyalurkan air limbah domestiknya dalam spal s sesuai dengan kondisi dan kapasitas. masyarakat yang akan membangun atau menyambung spal s harus menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah dan pengelola. bagian ketiga mck pembangunan mck harus memenuhi ketentuan: lokasi mck telah tersedia, terletak daerah bebas banjir dan dapat diterima oleh calon masyarakat pengguna, b.jumlah pengguna minimal (sepuluh) jiwa yang belum memiliki kakus, cc.lumpur tinja, jarak maksimal antara lokasi mck dengan rumah pengguna adalah meter, dan dibentuk kelompok masyarakat pengelola mck dengan kemampuan memadai. bangunan mck sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari:: kamar mandi,:ck sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa bangunan sementara atau bangunan permanen. bangunan mck sementara sebagaimana dimaksud pada berupa bangunan mck yang dapat dibongkar pasang dan dipindah lokasi. bangunan mck permanen sebagaimana dimaksud pada berupa bangunan mck yang permanen dan tetap satu lokasi. bangunan mck permanen sebagaimana dimaksud pada (l),mck sebagaimana dimaksud dalam harus dikupas secara berkala, paling lama (tiga) tahun sekali dan diolah plt. bab peran serta masyarakat peran masyarakat dalam spal s skala individu dan skala komunalmenyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan spal s. peran masyarakat dalam spal mengawasi kinerja pemerintah dan atau pengelola air limbah domestik. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan spal t. bab kerjasama dan kemitraan pemerintah kota dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota lain dalam penyelenggaraan spal. pemerintah kota dapat bekerjasama dengan operator air limbah domestikkota dan operator air limbah domestik perjanjian sebagaimana dimaksud pada dapat memuat: pembangunan infrastrukturlimbah domesticpadakawasan yang dilaluidan terlayaniolehsystemairlimbahdomestik penggunaan aset masyarakatpemerintah kotaskpd setiap bulan serta melaksanakan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab wewenang, tanggung jawab dan lembaga pelaksana walikota dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air limbah domestik kepada skpd dinas pekerjaan umum dan badan lingkungan hidup. wewenang dan tanggung jawab dinas pekerjaan umumnyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal spm), memonitor penyelenggara wilayahnya, menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam, tanggung jawab badan lingkungan hidup meliputi: wilayahnya, menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik, d.air limbah dan alat angkut lumpur tinja, memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik wilayah bataspemerintah daerah. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik. bab vii perizinan bagian kesatu izin pembuangan air limbah domestik setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah domestik air dan atau sumber air dalam wilayah kota wajib memiliki izin pembuangan air limbah. izin pembuang domestik. kajian dampak pembuangan air limbah domestiketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan izin pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian kedua izin pemanfaatan air limbah domestik setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan air limbah domestik dalam wilayah daerah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah. izin pemanfaatefisiensi energi dan sumberkajian potensi dampak dari kegiatdomestikdomestik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian ketiga masa berlaku izin jangka waktu berlakunya izin pembuangan air limbah domestik dan izin pemanfaatan air limbah domestik selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang.b.:domestik wajib membuat instalasi pengolahan air limbah domestik areal kegiatan. dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilaksanakan, maka pelaku usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengolahan awal terhadap pembuangan air limbahdomestiksesuai dengan kemampuan instalasi pembuangan air limbah yang tersedia. setiap pelaku usaha dan atau kegiatan wajib menyalurkan hasil pengolahan awal air limbah domestik yang dihasilkan dengan mengalirkan langsung atau disedot instalasi pengolahan air limbah domestik. setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestikwalikota (satu) kali dalam (tiga) bulan. setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengujian kualitas air limbah (satu) kali dalam(satu) kali dalam (enam) bulan melalui badan lingkungan hidupdomestik, melakukan penanggulangan dan pemulihan bila terjadi keadaan darurat,sekurang kurangnya sekali dalam (satu) tahun kepada walikota melalui badan lingkungan hidup. bab larangan setiap pelaku usaha dan atau kegiatan menghasilkan air limbah domestikspal s tanpa izin, menyalurkan air hujan dalam jaringan air limbah domestik dan spal s, membuangh.membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri kecil lainnya spal s dan spal t,pal t tanpa izin, membangun bangunan atas spal t tanpa izin domestikahal dari tarif baku,walikota. walikotadomestik terpadu,cc.:melaksanakan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin pembuangan dan izin pemanfaatan air limbah domestikwalikota atau kepala badan lingkungan hidup.kepala bad domestik, mengambil contoh dari air limbah domestik yang dihasilkan, air limbah domestik domestikmbiayaan pembiayaan penyelenggaraan pembangunan instalasi pengelolaan limbah domestik berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah dan atau bantuan pihak ketiga yang sah dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlakuwajib membayar retribusi. retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah. bab xiii pengaduan dan penyelesaian sengketa bagian kesatu mekanisme pengaduan skpd yang berwenang dibidang lingkungan hidup dalamberkaitan dengan limbah domestikmbah domestik diajukanv sanksi bagian kesatu. sanksi administratif terdiri atasri kerusakan lingkungan dan pidana. pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izindomestikcc. pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang membahayakan manusia dan lingkungan hidupdomestik sesuai dengolahan air limbah domestikolahan air limbah domestdenda sebagaimana dimaksud pada masuk kas daerah. bab xviipaling lambat (satu) tahunipala bagian buku undang undangan, fa) dua wn) akurat atu a.s alang, npembeno tingkat penjelasan atas peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang pengelolaan air limbah domestik umum air yang tidak bersih mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan kehidupan manusia atau hewan. lazimnya muncul akibat hasil perbuatan manusia termasuk industrialisasi sisa air yang dibuang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat umum lainnya. dan pada umumnya mengandung bahan bahan zat zat yang dapat membahayakan bagi manusia serta menganggu lingkungan hidup. kombinasi dari aliran sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran atau industry bersama sama dengan air tanah. air perumahan dan air hujan yang mungkin ada limbah domestik ini berasal dari pembuangan dalam rumah tangga, seperti sampah dan sejenisnya. limbah ini dihasilkan dari sisa pembuangan makanan, sisa barang barang yang sudah tidak terpakai dan ingin segera dibuang, air bekas mencuci atau mandi dan kotoran yang berasal dari tubuh manusia (feses dan urin). sejatinya limbah domestik tidak berbahaya seperti limbah industri. akan tetapi jika pembuangannya tidak tepat bisa menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. kegiatan perumahan, industri dan berbagai kegiatan pelayanan, seperti klinik, rumah sakit, pasar, penginapan dan sebagainya, yang umumnya terletak dalam atau dekat wilayah perkotaan, akan menghasilkan berbagai limbah. misalnya: limbah rumahtangga (domestik), limbah dari pabrik pabrik susu dan makanan (tahu, tempe, bakso, dan lain lain), pabrik tekstil, farmasi, pabrik kendaraan, dan masih banyak lagi, yang semuanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan. meningkatnya pembangunan serta kegiatan perekonomian dan urbanisasi yang diikuti dengan nertiimbuhan dari suatu populasi tertentu! merupakan suatu penyebab bumi mengalami keterbatasan sumber air bersih dan lengkungan sekitar. sehingga dibutuhkan suatu treatment untuk mengolah air milii dati uul. dalam aplikasinya, keberadaan limbah air ini perlu dilakukan suatu pengelolaan supaya limbah tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar. apabila lingkungan sekitar telah tercemar oleh limbah, maka akan menimbulkan keheranan dampak terhadap keheranan aspek kehidupan sehingga perlu dilakukan suatu manajemen terhadap adanya limbah air imi dengan baik. sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik yang belum berjalan secara animal merupakan salah sat! kendala hascri melakukan penghinaan imanraturan jaringan dir kiribati tersebut dapat ineindungi dari meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan kota manado. dengan dasar tersebut, maka perlu adanya peraturan daerah yang dapat mengatur pengelolaan air limbah domestik baik yang dibuang melalui saluran setelah proses melalui sistem pengolahan air limbah terpusat maupun sistem pengolah lintas generasi, maupun lintas gender. huruf yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah bahwa pengelolaan air limbahayati adalah bahwa pengelolaan air limbahsistematis adalah penyelenggaraan pengelolaan limbah domestik dilaksanakan secara teratur menyeluruh adalah penyelenggaraan pengelolaan limbah domestik dilaksanakan tidak secara parsial. berkesinambungan adalah penyelenggaraan pengelolaan limbah domestik dilaksanakan secara terus menengandaran, mengingat bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diiringi dengan peningkatan pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa perlu dibentuk badan usaha milik desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, bahwa agar pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa memenuhi persyaratanadanya tata cara pembentukan dan pengelolrbankan syari'ah lembaran negara tahunbadan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. desa wisata adalah sebuah kawasan desain yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. lembaga keuangan mikro adalah desaiasihat adalah penasihat dari bum desa yang secara officio dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan. pelaksana operasional adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional bum desa. pengawas adalahyang ditetapkan. bab pembentukan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat membentuk bum desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. pembentukan bum desa disepakati melalui musyawarokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada meliputi pembentukan art bum.jikapemerintah daerah melakukan inventarisasi potensi desa dan kajian potensi desa untuk memberikan rekomendasi tentang pembentukan bum desa sesuai potensi desa. bum desa dapat membentuk unit usaha yangdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang perseroan terbatas, ataupenyusunan dan art bum desa, diselenggarakan oleh bpd yang difasilitasi oleh pemerintah desa. penyusunan dan art sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim perumus art bum desa. rancangan dan art bum desa yang dibuat oleh tim perumus sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam berita acara dan art bum desa. secara umum dan art memuat nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kegiatan dan, sumber permodalan,dan pengelolaan keuntungan atau bagi hasil usaha. berita acara dan art bum desa sebagaimana dimaksud pada untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa. berita acara dan art bum desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan menjadi peraturan desa tentang pendirian bum desa. bab iii jenis dan pengembanganjasa pembayaran teleponhasil peternakan, hasil perikanan, hasil perkebunyang meliputi: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian dan atau penginapan, dan atau kegiatan usaha bersama yang mengonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya. usaha bum desa dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. kebutuhan dan potensi desa yang adsumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa, cc.dan atauatauorganisasi pengelola organisasi pengelola bum desa terdiri atas: penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. organisasi pengelola bum desa sebagaimana dimaksud dalam terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa. organisasi pengelola bum desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat. pengelola bum desa sebagaimana dimaksud pada dipilih berdasarkan musyawarah desa dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan art. bagian kesatu persyaratan kepengurusan bum desa persyaratan kepengurusan bum desama atau yang sederajat(dua puluh satu) tahun. bagian kedua penasihat penasihat secara officio dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan. penasihat dapat mengundang pelaksana operasional dan pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan bum desa. penasihat dapat diberhentikan apabila telahpenasihat berhenti sebagaimana dimaksud pada maka jabatan penasihat dijabat oleh pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru. penasihat dalam mengembangkan bum desa berwenang: meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bum desa paling sedikit satu kali dalam setahun, melindungi usaha desa terhadap hal hal yang dapat menurunkan kinerja bum desa. penasihat dalam mengembangkan bum desbagian ketiga pelaksana operasional pelaksana operasional merupakan pengelola bum desa yang melaksanakan kebijakan pengelolaan bum desa sesuai dengan dan art bum desa. susunan pelaksana operasional disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan desa. persyaratan untuk diangkat sebagai pelaksana operasional terdiri atas: bertakwa kepada tuhan yang maha esa, warga negara indonesia, cc.paling rendah setingkat sekolah menengah atas atau sederajat, memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik, memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap kemajuanj . mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya, sehat jasmani dan rohani, il. berumur paling rendah (dua puluh satu) tahun, dan syarat lain yang ditentukan dalam dan art bum desa. masa jabatan pelaksana operasional diatur dalam dan art bum desa. pelaksana operasional dalam mengembangkan bum des:ngembangkan bum desdesa, dan melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian desa lainnya. pelaksana operasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada penasihat. pelaksana operasional menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan bum desa kepada penasihat melalui pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan dan art bum desa. pelaksana operasional dapat mengangkat pelaksana teknis sesuai kebutuhan. bagian keempat pengawas pengawas merupakan pengelolabum desa. pengawas sebagaimana dimaksud padarsyaratan untuk diangkat sebagai pengawas terdiri atas:mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya, sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah (dua puluh satu) tahun, tidak memiliki hubungan keluarga dengan unsur pemerintahan desa dan pelaksana operasional, dan syarat yang ditentukan oleh penasihat. masa jabatan pengawas diatur dalam dan art bum desa. pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk: pemilihan dan pengangkatan pengelola bum desameriksa laporan keuangan dan pembukuan bum desa serta hasil inventarisasi kekayaan bum desa. pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan jasa akuntan publik. pelaksana operasional dan pengawas bum desa diberhentikan apabila: telah berakhirsyarat menjadi pengurus. kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan pengelola bum desa terdiri atas: buku kas harian, buku jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan rugi laba, laporan rasio keuangan, dan laporan arus kas. pengelola bum desa yang telah berakhir masa jabatannya, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dan aset bum desa kepada pengelola yang baru. bab bagi hasil pembagian hasil usaha dari pendapatan bum desa ditetapkan berdasarkan persentase kontribusi penyertaan modal dari hasil pendapatan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan besaran bagi hasil usaha bum desa diarahkan untuk: pengembangan modal usaha, disetor kas desa sebagai pendapatan desa, dana pendidikan dan pelatihan pengelola bum desa, dan atau tunjangan bagi pengurus pembagian pendapatan bersih sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan yang sah. pembagian pendapatan bersih sebagai penerimaan yang sah sebagaimana dimaksud pada dianggarkan melalui apb desa setiap tahun anggaran. ketentuan mengenai pembagian hasil usaha bum desa sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan dalam dan art bum desa. kerugian yang dialami bum desa menjadi beban bum desa. kerugian sebagaimana dimaksud pada ditanggung sesuai dengan bagian modal yang dimiliki oleh setiap pengelola. kerugian sebagaimana dimaksud pada yang sengaja disebabkan oleh pengelola menjadi tanggung jawab pengelola. pengelola sebagaimana dimaksud pada wajib mengganti kerugian. ketentuan menemani tata cara penyelesaian penggantian kerugian bum desa sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bab vii kerjasama bagian kesatu kerjasama antar bum desa bum desa dapat melakukan kerjasama antar (dua) atau lebih bum desa lain daerah. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam (satu) kecamatan atau antar kecamatan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan setiap pemerintsebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh pelaksana operasional dari setiap bum desa yang bekerjasama. kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam dipertanggungjawabkan kepada setiap desa pemilik bum desa. bagian kedua kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan usaha, bum desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkpd. kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan: perorangan, koperasi, lembaga keuangan, dan atau dunia usaha. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilaksankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jangka waktu kerjasama paling lama (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. dalam rangka pengembangan bum desa, program pemberdayaan masyarakat yang ada desa dapat dikerjasamakan dengan bum desa. bab viii pengelolaan dan pengembangan bum desa dapat dikelola dengan menggunakan sistem ekonomi konvensional atau sistem ekonomi syariah. bum desa yang menggunakan sistem ekonomi syariah tidak boleh mengandung unsur bunga (riba), spekulasi (maisie), dan tidak jelas objeknya (garam). kegiatan usaha bum desa yang menggunakan sistem ekonomi syariah meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad tabungan (wadi'ah) pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad, bagi hasil (mudharabah), atau akad kerja sama (masyarakat), menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad pinjam (garde)arah muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan atau. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pembentukan dan pengelolaan bum desa. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, pemberian pedoman, pelatihan, supervisi, dan sosialisasi pengelolaan bum desa. pola pendampingan bum desa sebagaimana dimaksud pada meliputi pendampingan manajemen, teknis, dan administrasi. pola pendampingan bum desa sebagaimana yang dimaksud pada dapat bekerjasama dengan: lembaga swadaya masyarakat, lembaga konsultan, perguruan tinggi, dan atau lembaga lain yang kompeten. pengawasan sebagaimana dimaksud pada secara fungsional dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii ketentuan peralihan bum desa yang telah ada pada saatumum didalam pembukaan uud alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwadan perdamaian abadi dan keadilan sosialnasional bahkan internasional. dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, didalamnya terkait dengan usaha peningkatan kualitas masyarakat indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional,. dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. agar tercapainyauntuk mendukung akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. salah satu bentuk kontribusi masyarakat dan pemerintahan daerah dalam perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendirikanbentuknya bum desa adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian desa. tujuan pembentukan bum desadesain untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan,dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah. secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui bum desa dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan. bum desa dalam melakukan usahanya berasaskanpengayoman, yaitu berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. cc.dandalam hal ini yang menjadi harapan dari rancangan peraturan daerah tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan bum desa adalah adanya keinginan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan prinsip kerjasama, gotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat dalam rangka mengelola potensi desa untuk mensejahterakan masyarakat desa, sehingga masyarakat benar benar dapat memiliki rasa tanggungjawab bersama sama dengan pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan aset dan potensi desa. oleh karena itu, harus ada pengaturan tersendiririba merupakan penambahan pendapatan secara tidak sahatau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. yang dimaksud dengan maisie merupakanmerupakan. huruf yang dimaksud dengan akad wadi'ah adalyang dimaksud dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak keduampung sepenuhnya oleh bum dessama diakan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing masingutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar
salinan i dan pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk. dengan rahmat tuhan yang maha kuasa bupati tasikmalaya, menimbang bahwa serta meningkatklembaga keuangan dan non keuangan milik pemerintah daerah, dan pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk.seri epemanfaatan barang milidan bupati tasikmalaya memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modalbupati adalah bupati tasikmalaya. daerah adalah kabupatenpemerintah daerah yang belum tersurat surat berharga,fasilitas dan hak hak lainnya. lembaga keuangan milik pemerintah daerah adalah badan usaha milik daerah yang terdiri dari perusahaan daerah bank perkreditan rakyat pd.bpr) artha galunggung, perusahaan daerah bank perkreditan rakyat pd.bpr) artha sukamara, bank perkreditan rakyat cipatujah jabar, dan pt. lembaga keuangan mikro pancatengah, yang seluruh atau sebagian besar sahamterpisahkan. lembaga non keuangan milik pemerintah daerah adalah perusahaan daerah air minum tirta sukammg dimiliki oleh pemerintah daerah.pelaksanaan apbd yang dimulai dari januari sampai dengan desember tahun berjalan,bagian kesatu maksud penyertaan modal maksud penyertaan modal adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan lembaga keuangan dan non keuangan milik daerah dan menambah kepemilikan saham pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk. bagian kedua tujuan penyertaan modal penyertaan modal daerah pada lembaga keuangan, dan non keuangan milik daerah adalah untuk: meningkatkan daya saing, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, cc. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan dan mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil yang bersifat dinamis yang tangguh, dan meningkatkan pendapatan asilpada lembaga keuangan dan non keuangan milik daerah, dan pt. bank jabar banten, tbk. bab iii bentuk dan jumlah penyertaan modal daerah bagian kesatu bentuk penyertaan modal penyertaan modal berupa uang dan barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh bupati dan dprd, serta diatur dalam apbd. bagian kedua jumlah penyertaan modal paragraf jumlah penyertaan modal pada pd.bpr artha galunggung jumlah penyertaan modal daerah pada pd. bpr artha galunggung adalah dalam bentuk uang sebesar rp. (dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tempat belas rupiah koma delapan belasdua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat belas rupiah koma delapan belasenyertaan modal pada pd. bpr artha galunggung dalam bentuk barang meliputi tanah seluas dan berikut bangunan atasnya seluas yang terletak jalan siliwangi nomor kahuripan tawang kota tasikmalaya. nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (delapan milyar sembilan ratus lima juta dua ratus sembilan puluh delapandelapan milyar sembilan puluh dua juta rupiah), jumlah penyertaan modal dalam bentuk bangunan sebesar rp. (delapan ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), paragraf jumlah penyertaan modal pada pd.bpr artha sukamara jumlah penyertaan modal pada pd. bpr artha sukamara adalah dalam bentuk uang sebesar rp. (dua puluh dua milyar enam sepenyertaan modal pada pd.bpr artha sukamara dalam bentuk barang meliputi tanah seluas berikut bangunan atasnya seluas yang terletak jalan ahmad yani nomor kelurahan sukamara kecamatan spedes kota tasikmalaya. nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (lima milyar empat ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuhempat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah), jumlah penyertaan modal dalam bentuk bangunan sebesar rp. (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). paragraf jumlah penyertaan modal pada pt. bank perkreditan rakyat cipatujah jabar jumlah penyertaan modal daerah pada pt. bank perkreditan rakyat cipatujah jabar dalam bentuk uang sebesar rp. (enam belas milyar lima ratus juta rupiah).ujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal menjadi sebesar rp. (sembilan milyar rupiah). penyertaan modal sebesar rp. (sembilan milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam jangka waktu (enamt. lembaga keuangan mikro pancatengah jumlah penyertaan modal pada pt. lembaga keuangan mikro pancatengah dalam bentuk uang sebesar rp. (delapan milyar lima ratus tujuh puluh lima jutasatu milyar tujuh puluh lima juta rupiaherusahaan daerah air minum dam) tirta sukamara jumlah penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum dam) tirta sukamara dalam bentuk uang sebesar rp. (empat puluh tiga milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan puluh sembilanberupa uang dan barang yang sudah disetor sebesar rp. (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal menjadi sebesar rp. (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). penyertaan modal sebesar rp. (tiga puluh dua. penyertaan modal pada dam tirta sukamara dalam bentuk barang meliputi: tanah seluas yang terletak blok. gn. kayu dan gandrung, desa citarasa, kecamatan singapura kabupaten tasikmalaya sertifikat seluas m2. nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). tanah seluas yang terletak jalan rta. prawira hadiningrat nomor dusun manonjaya desa mangunjaya kecamatan manonjaya kabupaten tasikmalaya shp seluas yang digunakan m2. nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). tanah seluas yang terletak kurniadi balanegara, kp. regal desa pakeliran wetan kecamatan ciawi kabupaten tasikmalaya shp seluas yang digunakan m0. nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). tanah seluas 189m? berikut bangunannya seluas ,85m? yang terletak jalan sukarendeng kota tasikmalaya rumah dinas). nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: nilai penyertaan modal dalam bentuk tanah sebesar rp. (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). nilai penyertaan modal dalam bentuk bangunan sebesar rp. (seratus sepuluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah). tanah seluas shp dan shp sumber mata air cibunigeulis blok suruhan dan blok gunung menyan), desa gunungsari kecamatan sekarat kabupaten tasikmalaya. nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: tanah shp seluas senilai rp. (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), tanah shp seluas senilai rp. (satu milyar empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah). paragraf jumlah penyertaan modal pada pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk. jumlah penyertaan modal daerah pada pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk., dalam bentuk uang sebesar rp. (empat puluh enam milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribuiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal menjadi sebesar rp. (tigasebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada tahun anggaran jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk pembelian saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk. jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan persentase kepemilikan saham pemerintah kabupaten tasikmalaya pada pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk. sebesar (satu koma tiga persen). paragraf penyerahan tanah tata cara pelaksanaan penyerahan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab keadaan kahar dalampada tahun anggaran berikutnyaketentuan penutup ketentuan mengenai modal dasar sebagai berikut: danpd. bpr) kabupaten tasikmalaya diubah menjadi: pt. bank perkreditan rakyat cipatujah jabar sebesar rp. (empat puluh milyar rupiah), pd. bpr artha sukamara sebesar rp. (delapan puluh milyar rupiah), pd. bpr artha galunggung sebesar rp. (delapan puluh milyar rupiah), modal dasar pt. lembaga keuangan mikro pancatengah sebesar rp. (dua puluh lima milyar rupiahdiubah menjadi sebesar rp. (delapanm, jual jan seo f7 s&ziz pribadi, sinar3
p0) nis wigbangunan gedumengatur bangunan gedungim ahli bangunan gedung, peraturan menteri pekerjaan umum nomor:lindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budayalumajanglumajebut rdr adalah rencana secara terperinci daripada rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
dikerjakan oleh: bagian prokopim diterima penerimaan surat bagan hukum dinomori oleh bagian hukum diketik oleh bagian prokopim diperiksaoeh bagian hukum ditarik dikaji oleh bagan hukum diterima pengiriman surat bagian prokopim dikirim oleh bagian prokopim diedarkan oleh bagian prokopim10. verbal dan tertinggal bagian hukum disimpan oleh diajukan pada tanggal mb perihal judul naskah dinas peraturan walikota bimkota bima,protokol dan komunikasi pimpinan setda kota bima kepala bagian hukum setda kota bima yamdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bima, menimbang bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid dalam penyelenggaraan pelayanan keprotokolan lingkup pemerintah kota bima, perlu dilakukan langkah langkah antisipatif untuk mencegah munculnya klaster baru masa pandemi covid bahwa dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang produktif dan aman terhadap covid serta untuk melaksanakan ketentuan alat s5)diperlukan pengaturan mengenai pelayanan keprotokolan berbagai acara dengan prioritas protokol kesehatan lingkupsektor, kepala bagian, camat dan pejabat eselon iii, spouse kepala bagian, camat dan pejabat eselon iii,gubernur dan atau wakil gubernur dalam acara resmi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan dengan urutan: gubernur dan atau wakil gubernur, walikota: wakil walikota:. gubernur dan atau wakil gubernur, spouse gubernur dan atau wakil gubernur, walikota: spouse walikota: wakil walikota, ( spouse wakil walikota, kepala daerah kabupaten kota lainnya, spouse kepala daerah kabupaten kota lainnya, mantan walikota dan mantan wakil walikota, ji: wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah, spouse wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerahaa, kepala bagian, camat dan pejabat eselon iii: bb. spouse kepala bagian, camat dan pejabat eselon iii: cc, lurah dan pejabat eselon iv: dan ddmenteri dan atau wakil menterimenteri dan atau wakil menteri, gubernur dan atau wakil gubernur, walikota, wakil walikota, kepala daerah kabupaten kota lainnya, j |.i dalam jamuan santap resmi daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut: menteri dan atau wakil menteri: spouse menteri dan atau wakil menteri, gubernur dan atau wakil gubernur, spouse gubernur dan atau wakil gubernur, walikota, fi, spouse walikota, wakil walikota, spouse wakil walikota, kepala daerah kabupaten kota lainnya: ji. spouse kepala daerah kabupaten kota lainny: spouse ketua dewan perwakilan rakyat daerah, oo.:gegenaabb.cc. kepala bagian, camat dan pejabat eselon iii: dd. spouse kepala bagian, camat dan pejabat eselon iii: ee.asal tata tempat bagi ketua lembaga negara dan atau wakil ketua lembaga negaraketua lembaga negara dan atau wakil ketua lembaga negara: gubernur dan atau wakil gubernur, anggota lembaga negara: walikota, wakil walikota: kepala daerah kabupaten kota lainnya, g2.ji.| dalam jamuan santap resmi daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut: ketua lembaga negara dan atau wakil ketua lembaga negara: spouse ketua lembaga negara dan atau wakil ketua lembaga negara: gubernur dan atau wakil gubernur, spouse gubernur dan atau wakil gubernur, anggota lembaga negara, il. spouse anggota lembaga negara, 2g. walikota: spouse walikota, ' wakil walikota, spouse wakil walikota, kepala daerah kabupaten kota lainnya, spouse kepala daerah kabupaten) kota lainnya, mantan walikota dan mantan wakil walikota:: spousespouse pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah: aabb.ccddee. kepala bagian, camat dan pejabat eselon iii: ff. spouse kepala bagian, camat dan pejabat eselon iii, gg. lurah dan pejabat eselon iv, dan hh(d4)s5)(il)n, bab iii kunjungan bagian kesatu kunjungan tamu negara daerah paragraf umum tata cara kunjungan tamu negara daerah: kpn mengatur kunjungan tamu negara daerah wilayah negara indonesia:pampres, dan pemerintah daerah setempat, ecpampres, penyambutan tamu negara bandar udara daerah diatur oleh kpn dan kepala sekretariat presiden kepala sekretariat wakil presiden: gubernur beserta spouse menyambut tamu negara dan spouse serta rombongan, dilanjutkan dengan pengalengan bunga penyerahan karangan bunga kepada tamu negara dan spouse, j gubernur dan menteri republik indonesia pendamping tamu negara tetap menyertai tamu negara selama berkunjung daerah, urutan tata tempat duduk dalam ruangan adalah: tamu negara, gubernur: dan menteri republik indonesia pendamping tamu negara,walikota, dan j selain bendera negara sang merah putih dalam kunjungan tamu negara daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf juga dapat dikibarkan bendera negara tamu negara. dalam hal dan fasilitas pengamanan. dalam menyambut kedatangan dan kepulangan tamu negara bandar udaratelah ditentukan, dan istri memakai pakaian nasional suami mengenakan pakaian sipil lengkap. dalam hal kunjungan lapangan, pakaian pejabat pemerintahan atau pejabat daerah dan spouse dapat menyesuaikan. perjalanan transit tamu negara yang telah dikoordinasikan kpn dalam waktu beberapa jam saja daerah sebelum mencapai: negara yang menjadi tujuan atau dalam perjalanan pulang, diberikan penghormatan dengan pelayanan keprotokolan dan fasilitas pengamanan terbatas selama perjalanan transit ruang vip bandar udara atau tempat lainya. paragraf tata tempat tata tempat bagi tamu negara yang berkedudukan sebagai kepala negara kepala pemerintahan dalam kunjungan resmi daerah, dapat ditentukan dengan urutan: tamu negara, gubernur, delegasi tamu negara, menteri republik indonesia pendamping tamu negara, walikota: ketua dewan perwakilan rakyat daerah: spouse tamu negara, gubernur, spouse gubernur, orang kedua delegasi tamu negara, paraji. duta besar lbbpkonsul jenderal konsul negara asing untuk republik indonesia daerah, spouse konsul jenderal konsul negara asing untuk republik indonesiaaerah: walikota, dan spouse walikotameja jamuan santap resmi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas meja utama vip dan meja vipdua kunjungan tamu pemerintah dan atau tamu lembaga negara asing daerah paragraf umum pengaturan keprotokolan selama kunjungan tamu pemerintah dan atau tamu lembaga negara asingasing selama kunjungan daerah. paragraf tata tempat tata tempat bagi tamu pemerintah dan tamu lembaga negara asing dalam kunjungan daerah, ditentukan dengan urutan: tamu pemerintah dan atau tamu lembaga negara asing, gubernur, walikota,kepala perwakilan konsuler negara asing: dan delegasi lembaga negara asingpemerintah dan atau tamu lembaga negara asing: spouse tamu pemerintah dan atau tamu lembaga negara asing: gubernur, spouse gubernur walikota: spouse walikota: duta besar lbbp kepala perwakilan negara asing untuk republik indonesia: spousespouse ketua dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan konsuler negara asing: spouse kepala perwakilan konsuler negara asing. delegasi lembaga negara asing, dan spouse delegasi lembaga negara asing,. bagian ketiga kunjungan presiden wakil presiden daerah paragraf umum fasal kunjungan kerja presiden wakil presiden daerah dapat berupa peninjauan, peresmian proyek, konferensi internasional, musyawarah nasional dan acara acara lain yang bersifat resmi. pelaksanaan acara kunjungan kerja presiden wakil presiden daerah merupakan tanggung bawah pemerintah daerah berkoordinasi dengan sekretariat presiden sekretariat wakil presiden. paragraf tata tempat tata tempat bagi presiden wakil presidengian keempat kunjungan ketua lembaga negara wakil ketua lembaga negara republik indonesia daerah paragraf umum pelaksanaan acara kunjungan kerja ketua lembaga negara wakil ketua lembaga negara daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berkoordinasi dengan lembaga negara. paragraf tata tempat tata tempat bagi ketua lembaga negara wakil ketua lembaga negaraagian kelima kunjungan menteri wakil menteri republik indonesia daerah paragraf umum pelaksanaan acara kunjungan kerja menteri wakil menteri daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berkoordinasi dengan kementerian, paragraf tata tempat tata tempat bagi menteri wakil menterienam kunjungan gubernur wakil gubernur daerah paragraf umum pelaksanaan acara kunjungan kerja gubernur wakil gubernur daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. paragraf tata tempat tata tempat bagi gubernur wakil gubernuryang lain melakukan kunjungan daerahdalam hal kunjungan pribadi dilakukan untuk keperluan pribadi pejabat sebagaimana dimaksud dalamkunjunganrapat pertemuan) kegiatan umum bagian kesatu umum penyelenggaraan keprotokolan rapat pertemuan kegiatan umum dilaksanakan oleh petugas protokol berkoordinasi dengan pemrakarsa kegiatan, bagian kedua rapat pertemuan kegiatan umum rapat pertemuan kegiatan umum sebagaimana dimaksud dalam meliput: rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimdaj, apel gabungan, cc. apel harian: rapat koordinasi: pelantikan, rapat persiapan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan daerah lembaga organisasi, dan audiensi, bagian ketiga tata tempat tata tempat rapat pertemuan kegiatan umum dan tata tempat jamuan santap dalam pelaksanaan rapat pertemuan kegiatan umumupacara bagan kesatu upacara bendera upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara resmi sebagaimana dimaksud dalam tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara resmi meliputi: aa.citmengenang detik detik proklamasi diiringi dengan tembakan merah, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain lain selama satu menit: dd. pembacaan teks proklamasi: dan pembacaan doa. paragraf tata bendera negara dalam upacara bende:aragraf tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera elfari besar nasional, hari jadi daerah dan acara adat daerah. ketentuan mengenai pakaian sipil lengkap.il) pelaksanaan upacara bendera dalam: inspektur upacara, komandan upacara: perwira upacara, peserta upacara: pembawa naskah: (pembaca naskah: pembawa acara:cc. mimbar upacara:(t). bagian kedua upacara tanpa pengibaran bendera upacara tanpa pengibaran bendera dapat dilaksanakan untuk acara resmi. tata upacara tanpa pengibaran bendera dalam penyelenggaraan, pembukaan:. bendera negara dalambagian kesatu umum il) pejabat negara, pejabat pemerintahan, kepala perwakilan negara asing danfatau kepalac,bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,(1h apabilabagai berikut: selama tiga hari berturut turut bagi presiden atau wakil presiden: selama dua hari berturut turut bagi pimpinan lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri, terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan, dan selama satu hari bagi anggota lembaga negara, kepala daerah, dan atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutanpada huruf (#) hari hari selama pengibaran bendera negara setengah tiang sebagaimana dimaksud pada huruf dinyatakan sebagai hari berkabung nasional dan dikibarkan seluruh pelosok tanah air. apabila presiden atau wakil presiden, mantan presiden atau mantan wakil lingkungan9g. peraturan walikota bima nomor tahun tentang pedoman umum penanganan corona virus disease berbasis kelurahan sehat kota bima berita daerah kota bima tahun nomor s96): memutuskan: menetapkan peraturanbabiadalah dewan perwakilan rakyat daerah kota bima. perangkat daerah adalah perangkat daerah kota bima. unit kerja adalah unit kerja lingkup pemerintah kota bima dan tata: hanvang sebelah kanan dipasang penuh. (il)an, dan tokoh masyarakat tertentu dilakukan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku baginy dan tokoh masyarakat tertentu dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan:vang diselenggarakan indonesia, dan dalam acara penyerahan surat surat kepercayaan duta besar lbbp kepala perwakilan negara asing kepada presiden republik indonesiamu negara, tamu pemerintah, dan atau tamu lembaga negara asing tamu negara, tamu pemerintah, dan atau tamu lembaga negara asing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii adaptasi kebiasan baru penyelenggaraan acara resmi, kunjungan, rapat pertemuan kegiatan umum dalam adaptasi kebiasaan baru masa pandemi cond dengan ketentuan sebagi berikut: petugas kesehatan dan atau petugas khusus mendeteksi suhu tubuh hadirin dengan menggunakan thermogun atau alat pendek lain pada pintu masuk.petugas khusus menempatkan wastafel tempat cuci tangan (air mengalir dan sabun| dan atau hand sanitizer, serta tisu pintu masuk atau tempat tempat strategis vang mudah dijangkau, serta memastikan air mengalir dan sabun dan atau hand sanitizer, serta tisu tersedia, cc. petugas khusus menyediakan tempat pembuangan sampah: jumlah hadirin maksimal s0 dari kapasitas semula, setiap hadirin wajib menerapkan meliputi: memakai masker (apabila diperlukan juga menggunakan face shield), menjaga jarak (paling sedikit meter, mencuci tangan (air mengalir dan sabun dan atau hand sanitizer), menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas, dan (setiap hadirin wajib keluar pintu keluar yang telah ditentukan dengan berantakan dengan menjaga jarak (paling sedikit meter), bab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dibebankan pada apbd dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikanbima, muhammad lutfi diundangkan kota bima padatanggal din sekretaris daerah kota bima, berita daerah kota bima tahun nomor hsg ls) l3) sanaa sea sik dosen sun (ks ses hot tea pp, ieee itb fee pkb s053 esp terasi teams pei mena fee kak ipa kan pers gara ggs peran ane peran bee eee nada ban ana nan ana pada fee $ppo3 po tg. lor vps siri igg pet szg lao atp anime br, e | bra ana (aj nan maa kami akan ean septik snp ete basa teen sekar gagal seg pen ois anton jenis eia rene3ebe peretas pemasang ge. nat pe5 sbb feg$ tak see der ber wina gag barat sip ess tas lee eri e85 lea a55 et. ls3ass eeeeee per erasia aag idea3g tiara gan barista na. ika pi) su! la) ib3rs 2ses en: is) seba nee ne. pe5 fe|kepala protokol negara yang selanjutnya disingkat kpn adalah pejabat yang secara officio dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menangani urusan keprotokolan dan kekonsuleran, pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerahrapat pertemuan kegiatan umum adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, perangkat daerah dan atau unit kerja lingkup pemerintah kota bima selain acara resmi,pasangan (spouse) yang selanjutnya disebut spouse adalah istri atau suami dari ben abad perti ssi. kat apa a33 serba eng gen ebe beras jones der rebana haa erik kemarau ase pap pen 5p bas ea3 ip, bai terbagi tipe keke pep titip tar fi! pede take rei odi manan pekan les ane: nun yeah ini esf pages3 seb pss igo tag im) emi tan le) er) tan bah cng lay lage bmn mea tea mua pekbendirekn seen ket er? nan bone egi dabasinf esgsres res pbe tebe eta usu nan pets jeep begin sis $2it$ bisa lag tan yan) re8sr sky persia see5totirasar ferb bahasa tn. nan psn is, 3ng bee oha bnn ina ton ft biasa tes peta ii! apa if| sat kes fun) dagdatar sana ek: ain eyes pata org ini age sa: el) pipa sas septeefeefineneeeser series engah sinis sse bbs ken uy3 bab fe3 permai feri fee ffa: ana fe3 pri a35 an: bar ska bas lekukan eur ann "de nn jt) (gni ane non ann ep35 i55 plp para se. geo pos wp, ss. ps3 see ees elo eos, ti) pi. 0re3 pen boh yx) ng) tej anta tun hui uur seb tts esa ass tegas per gene s253 ian jika dana nga teki tar bah tepi ul, led en33 share tag fee ere ani 7x5 sil la) la| flo aek ale tn! s5$ metal a3a lz| republikp|pasukan pengamanan presiden yang selanjutnya disebuuta besar luar biasa dan berkuasa penuh ambassador extraordinary plenipotentiary apostolic nuncio high commissioner| yang selanjutnya disebut duta besar lbbp adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara kepala pemerintahan negara pengirim untuk jabatan kepala perwakilan diplomatik untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara negara penerima atau pada suatu organisasi internasionpresiden wakil kepala pemerintahantingkat sosialnya sehingga mendapat perlakuan khusus. adaptasi kebiasaan baru adalah kehormatan baru bagi setiap orang untukpandemi adalah wabah yang berjangkit serempak mana mana, meliputi daerah geografi yang luaturan yang harus diikuti oleh semua pihak kt iva iaggrepapan, par ever fs3 la pata binaan apbn free galah nigam hat ite pena jau da3 ter egg before ets tan b". para were kn: f3233 phisigiai piring tahun oxeata eiga niat bee hingga kan ba) : | | sini ce, ( e besi a9) neo: a47 pga were pra sp bara pre esa agama afeeee ini mita ngawi pen kia har depe bener seluas tb: desi akan he: te3teka asf3 ai dala tee nun air tali aa: nek hate pie bahwa, ff: ln. na? e | l ) js) f | les isa jet mekanis bia 2aca | e | sato 2ek ) sae tau tpb a38 one tel lee pp) bnn yagrgngogr9goy3i lag sedan .cukup foe bnn ton snn rea psa ega ypu f3e p3e kao bni ana serasa bar gebu eip3 cpi ter egg s$ rd, tek ali hei pe: f . es! e j tee tan des ar. ser eps2p3 tani kat agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemikeprotokolan dalam peraturan walikota ini diatur berdasarkan asas: kebangsaan, yaituketertiban dan kepastian hukum, yaitu keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum, ce. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitutimbal balik, yaitu keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. perlindungan, yaitu keprotokolan harus dapat memberikan perlindungan kesehatan, dan keselamatan, yaitu keprotokolan diberikan dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat. keprotokolan dalam peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah, unit kerja dan aparatur sipil negara untuk melaksanakan berbagai acara lingkup pemerintah daerah dalam adaptasi kebiasaan baru masa pandemi covid keprotokolan dalam perlindungan dan menjaga keselalam adaptasi kebiasaan baru masa pandemi coviddeg lee oi: pena one na opepengngagoe po1 obat: sen iri beres babi kis) eyes nan nan: du "ga (es) usa am ( e) (es ( j sata s2p sat ( | is) lm) j lai doa ( | (aj 2e5 desa pup2ne2 sun gan be" ( ) mia raj le) jer aan3gs sex dsn h2 tel rai ir) no: le) pena: tes kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintahan, pejabat lainnya dan tokoh masyarakat tertentu. ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: acara resmi, kunjungan, rapat pertemuan kegiatan umum, tata upacara, tata penghormatan, tamu negara, tamu pemerintah dan atau tamu lembaga negara asing, adaptasi kebiasaan baru, dan pembiayaan. bab acara resmi bagian kesatu umum penyelenggararesmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. acara resmi dilaksanakan oleh petugas protokol berkoordinasi dengan pemrakarsa kegiatan. dalam hal terjadigian kedua jenis acara resmi acara resmi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: joo bana! itc jane na: dodol bisa: skin joo oou dal aa: il, go. to: j5! liar din bi: (sj fee betis nasa voodoo mei le) tes asa ue| mia hi hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik indonesia, hari besar nasional, ce nusa tenggara barat, dan hari ulang tahun lahirnya daerah. bagian ketiga tata tempat (tj) tata tempat dalam acara resmi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf ditentukan dengan urutan: walikota, wakil walikotf ge.den militer dan kepala kepolisian sektor, kepala bagian, camat dan pejabat eselon iii:: walikota, spouse walikota, an) danar free luas ebi queue eki been goa nn. fee jana beres dodo dddbil pep ee) (ej ls) ls! (el semen dodol betah been eeeeee wakil walikota, spouse wakil walikotoo.marna, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah, s8entuan besarnya nilai jual objek pajak kota probolinggo dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota probolinggoa) znt dibuat per kelurahan, t, ti) pengumpulan data harga jual, (iii) kompilasi data, (iv, tanah kosong, nilai pasar dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi, tanah dan bangunan, menentukan nilai bangunan dengan menggunkan dbb setempat., (vii) analisis data penentuan nir, analis data dilakukan berdasarkan zona nilai tanahhanya) pembuatan peta znt akhir, tahap ini dilaksanakan setelah selesai pengukuran bidang milik dalam saturangkapada formulir znt yang berbeda. (xi) pengisian formulir znt tahap ini dilaksanakan setelah selesai pengukuran bidang objek pajak dalam satu kelurahanulu dibuat set peta znt blok yang selanjutnya dipindahkan dalam set peta zntkeputusan walikotdiberi warna, namun kode znt dan nir harus jelas. penilaian bangunanei kuantitas dan dinilai dengan dasar perhitungan analisis bow yang merupakan dasar perhitungan dengan pendekatan biaya, akan diperoleh biaya pembuatan baru biaya pergantian baru dari bangunan. sehubungan dengan kebutuhanebp pompa bensin kanopi jenis penggunaan bangunan jpb tangki minyak jenis penggunaan bangunan jpb gedung sekolah kontruksi bangunansslaraslaraslaras. menyiapkan pop dan pop. menyeleksi data datamelaksanakal). bentuk tanah. jenis hak atas tanah.bawah 10x,dinggunakan pop dan pop. data lain yang belum tertampung dicatat dalam catatan tersendiri. penilaian (i) penilaian tanah penilaian tanah adalah sebagaimana dalam penilaian dengan pendekatan data pasar. hk nilai tanahhi) nilai bangunan(ii), yaitu (i)t(i) tentukan nilai properti. hal ini dapat diperoleh melalui cara transaksi jual beli.a?selanjutnya ketiga lampiran tersebut diusulkan kepada kepala badan untuk ditetap.
walikota kediri peraturan walikota kediriretribusi daerah yang terutang,dan dapat ditagih berdasarkan undang undang tahun pajak daerah dan retribusi daerah, dapa dihapuskan: bahwa cara 'penghapusanspiutang retribusi daerah bagaimana dimana ata huruf perlu diatur dengan naatata cara penghapusan piutangtempat rekreasi dan olahrag(ada dilingkungan pemerintah kota kedi,ketemukan lagi karena wajib retribusi penanggung retribusi pindah alamat dan tidak mungkin dikewalikotawalikota untuk jumlah sampai dengan rpretribusi daerah pada setiap akhir tahun kalender, kepala skpd pengelolaskpd pengelola retribusi daerah, kepala skpd menyampaikan usulan penghapusan piutang retribusi daerah kepada walikotskpd pengelolaotajuni format berita acara pemeriksaan pemerintah kota kediri nama skpd)., tahun., bertempat kota kediri, dinas io.nnanananananananaanananaaa aan ana ana alamat wajib retribusi penanggung retribusi nananananananananakaaanan ana aan ana tahun retribusi nanananaananannanalanaalanaaa aan jumlah piutang retribusi .iiooooennn. jcekaa kepala skpd, pangkat walikota kediri, ttd samsul ashar
salinan romanndalian gratifikasi padangsidimpuan, pejabat pegawai pemerintah kota padangsidimpperhatikan: surat edaran menteri dalam negeri nomor sj,. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini ota padangsidimpuan yang selanjutnya disebutpejabat pegawai kota yang selanjutnya disebut pejabat pegawai adalah walikota padangsidimpuan, wakil walikota padangsidimpudangsidimpuan, dan kepala desa kota padangsidimpkantor dan kecamatan lingkungan pemerintah kota padangsidimppadangsidimpuan, dapat berbentuk perusahaan daerah atau perseroan terbatas. inspektorat adalah skpd kota padangsidimpu kota padangsidimpuasetiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan danpadangsidimpuan yang selanjutnya disingkat upg kota padangsidimpupadangsidimpuota. peraturan walikotaotasetiap pejabat pegawai wajib melaporkanjabatadangsidimpuan. pengarah sekretaris daerah kota padangsidimpuan. ketua inspektur kota padangsidimpuan. wakil ketua kepala bagian hukum sekretariat daerah kota padangsidimpuan. sekretaris pejabat eselon iii lingkungan inspektorat daerah kota padangsidimpuanpadangsidimpukota, melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan pemerintan atau a1 disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya, atauotakota, dewan pengawas bumi, direksi bumi, pegawai bumi, lingkungan pemerintah kotaotdanpadangsidimpcah dengan aslinya hukum, zuki cmp, 1ilaga langsir
ota bima kabar. hukum setda kota bima bag. perekonomian dan ce. saha daerah setda kota bima kousaha daerah usaha daerah dinomori oleh bagian hukum verbal dan tertinggal bagian hukum disimpan oleh verbal t(){. ata bima kabar. hukum setda kata bima bag. perekonomian dan ~b saha daerah setda kata bima kasaha daerah disaha daerah dinomori oleh bagian hukum verbal dan tertinggal bagian hukum disimpan oleh verbal bahwa dalam rangka pelaksanaan program subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilakukan koordinasi pelaksanaan program secara terarah, terpadu dan berkesinambungan tingkat kota bima; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi program subsidi pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah kota bima tahun dipandang perlu disusunundang undang nomor tahun ten8tan~ pembentukan kota bima provinsi nusa tengga2h004 t~n~ perimbangan keuangan antara pemndangan lembaran pembentukan peraturan peran ang u baik indonesia tahun nomor ~:=:diane~baran negara republik indonesia nomor tahun tentang pangan undang undang moral"k tahun nomor lembaran negara regu ones tambahan lembaran negara republik ones nomor '\ahun t.ent.ang o.ani \j ani ~am. negara epub\ik dae1:ah lem :bahan ~baran t>emend~a nomor 'tam ,o ty u.ones1a \anu.n mengingat menimbang walikota bima,engan rahmat tuhan yang maha esa tent ang peraturan walikota bima nomor ~f) tahun walikota bima provinsi nusa tenggara barat pelaksanaan program subsidi pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah kota bima tahumemutuskail kps. tanggal februari perihal pedoman umum subsidi sastra;)menetapkan memperhatikan berita daerah kota bima tahun nomor ?.~~ diundangkan kota bima pada tanggal vii plt. sekretaris daerah kota bima, quraisy abidin ditetapkan kota bima pada tanggal jv\'tentuan sebagaimana dimaksud dalam dan mulai berlaku pada tanggal januarisebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai pedoman bagi pihak pihak terkait dalam melaksanakan program subsidi pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah kota bima.1.nnur dan.babi pendahuluan pedomanpelaksanaan program subsidi pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah kota bima tahun lampu ran keputusan walikota bima nomor ;;t?j tahun tent ang petunjuk teknis pelaksanaan program subsidi pangan bagi masyarakatberpendapatan rendah kota bima tahun dasar hukum pe:aturan perundang undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program sastra adalah.: undang undang nomor tah.un tentang badan usaha milik negara bumnminist:keputusan menteri sosial nomor tahun tentang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.; instruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang.g pelaksanaan. pembagian kartu perlindungan sosial kps) dan. penanganan pengaduan masyarakat; surat edaran menteri dalam negeri nomor tahun tentang.g pengalokasian biaya penyaluran. sastra dari titik distribusi titik bagi; surat menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan nomor menko pmk ii tanggal pll kps. tanggal februari perihal pedoman umum subsidi sastra;surat sekretaris daerah kota bima nomor: ekon iv tanggal april perihal pagu subsidi sastra kota bima tahun untuk menyediakan clsemudah.ber1uas inklusi keuangan. kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan electronic voucher .an pangan lainnya. oleh karena itu, pada tah.. pedoman umum tersebut kemudian dijabarkan dalam petunjuk teknis yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program subsidi sastra daerah. pengertian bast adalah berita acara serah terima berask pemerintahan setingkat. htr adalah harga terus beralurahan musket) adalahtardsastra (arung desa warden)ai kebutuhan pangan beras. sasaran sasaran program sastra adalah berkurangnya beban pengeluaran kpm kota bimadengan harga terus rp. netto dititik distribusi td) atau sesuai dengan kebijakan pemerintahburaian tugas dan tanggung jawab koordinasi pelaksanaan program subsidi pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah kota bim. walikota bertanggungjawab secara umum dalam perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi serta penetapan jumlah kpm penerima manfaat kpm) dan kuantum beras program sastra masing masing kecamatan dalam wilayahnya. tim sastra kotasastra dan penanganan pengaduan masyarakat tingkat kota. penanggungjawab penyediaan dan pendistribusian beras sastra dari gudang perum bulog divre subdiv kansilog sampai titiinistrasi dan pembayaran program ras tra. penanggungjawab penanganan pengaduan masyarakat adalah walikota atau dinas badan kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa atau yang ditunjuk pemerintah kabupaten koin yang dipandang perlu. fungsi dalam melaksanakan tugas tersebut,mempunyai fungsi: perencanaan dan penganggaran program sastra kota bimota bi.ma. sosialisasi program sastra kota bima. perencanaan penyaluran sastrwalikota bima bertanggungjawab atas pelaksanaan program sastra wilayah kota bima dan membentukengan surat keputusan: kedudukan tim koordinasi pelaksanaan program subsidi pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah kota bima selanjutnya disebut timor sastra kota bima adalah pelaksana program sastra kota bima, yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada walikoterdiri dari unsur pemerintah daerah kota bima. unsur badan pusat statistik unsur kepolisian unsur kejaksaan unsur bulog dalam rangka pelaksanaan programstra pusat sampai kecamatan dan pelaksana distribusi sastra kelurahan pemerintahan setingkat. penanggungjawab program sastra adalah menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. penanggungjawab pelaksanaan program sastra provinsi adalah gubenur, kabupaten kota adalah bupati walikota, kecamatan adalah camat dan kelurahan adalah kepala desa lurah atau kepala pemerintah setingkat. babu pengelolaan dan pengorganisasian: kegiatan yang telahibentuk sekretariat tim yang berkedudukan bagian perekonomian dan usaha daerah sekretariat daerah kota bimapenyelesaian htr dan administrasi. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sastra kecamatan, kota bimdan keanggotaan timdiri dari: tingkat kota bima penanggung jawab ketua sekretaris sekretaris bidang perencanaan bidang pelaksanaan distribusi bidang monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat ii. tingkat kecamatan ketua sekretaris anggota iii. petugas titik distribusi kelurahan ketua sekretaris anggotasebut ditetapkan dengan keputusan walikotamenyusun pedoman pelaksanaan sastra provinsi; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang bidang timorsastra; melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh ketua tim;tsastra sebagai landasan kerja; mengkoordinasikan penyusunan bahan sosialisasi; menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan pelayanan informasi;; melakukan perencanaan dalam mengalokasikan pengadaan dan penyaluran sastra; melaksanakan penyaluran setitik distribusi; melakukan pengawasan dalan pengadaan dan penyaluran sastra daerah;; mengumpulkan, menyiapkan bahan dan pembinaan teknis lapangan;; melakukan pengumpulan bahan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan sastra;;; menyusun bahan evaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan kepada ketua tim;; menerima dan memproses pengaduan tentang pelaksanaan sastra sesuai dengan standar operasional prosedur sop); melakukan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada ketua tim. pelaksana distribusi sastra berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala lurah. tugas pelaksana distribusi tra dari satker ras tra dan menyerahkan menjual kepada kpm sastra td. menerima uang pembayaran htr) dari kpmsastra.sastra mempunyai fungsi: pemeriksaan dan penerimaan penolakan sastra dari perum bulog td. untuk kelurahan yang titik distribusinya tidak berada kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima menolak sastra diatur dalam petunjuk teknis. pendistribusian dan penyerahan sastra kepada kpm pm titik bagi. penerimaan htrpelaksana penyaluran sastra kelurahan. kepala lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan program sastra wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari (empat) alternatif pelaksana distribusi sastra, yaitu: kelompok kerja pokja); warung desa warden); kelompok masyarakat poems); dan padat karya sastra. pembentukan poems, warung desa dan padat karya sastra diatur dalam pedoman khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pedoman umum program subsidi pangan perum sastra). kedudukanuraian tugas dan tanggungjawab: tim pelaksana distribusi programsastra wilayahnya. susunan organisasi, uraian tugas dan tanggungjawab tim pelaksana distribusi sastra kecamatan dan kelurahan secara terinci diatur tersendiri dalam pedoman teknis sastra kabupaten kotakelurahan. pelaporan pelaksanaan sastra kepada tim koordinasi sastra kata bima. fungsi pengantaran dan penyerahan sastra pelaksana distribusi td. penggantian sastra yang ditolak oleh kpm karena tidak memenuhi standar kualitas penerimaan htr sastra dari pelaksana distribusi sastra dan menyetorkan rekening htr bulog atau menerima tanda bukti setor pembayaran htr sastra. penyelesaian administrasi distribusi sastraugas satker sastra mempunyai tsastra td. menerima uang htr atau bukti setor bank dari pelaksana distribusi sastra dan menyetorkan rekening htr bulog. menyelesaikan administrasi distribusigas antara lain realisasi jumlah distribusi beras model ll), setoran htr, bast, mba mba wilayah kerjanya kepada kadir kasubdivre kakansilog perum bulog secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan. satker sastra kedudukan satker.vrekecamatan kelurahan kpm pagu kg) rasanya barat waruga tanjung saraf nae dara pane munda sambilan panggil man sadis perencanaan kegiatan perencanaan yang diatur dalam petunjuk teknispm yang terdaftar dalam pemutakhiran data basis data terpadusastra oleh tim koordinasi sastra pusat, gubehasil verifikasi musket dimasukkan dalam daftar kpm sesuai model dpm yang ditetapkan oleh lurah dan disahkan oleh camat. data kpm sastra kelurahan direkam tingkat kecamatan dan dilaporkan kepada tim koordinasi sastra kota sebagai dasar penerbit penetapan titik distribusi titik distribusi ditetapkan kelurahan atau tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kota bima dengan perum bulog setempat. ta.pan titik bagi titik bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara lurah pelaksana distribusi) dengan kpm setempat. perencanaan distribusi pendistribusian sastra suatu kabupaten kotadiplafon kuantum sastra kota bima tahun berdasarkanditetapkan kpm untuk kota bima adalah kpm dengan pagu alokasi sastra sebesar kpm bulan kg. tabel penyaluran dan kpm sastra januari desember tahun kota bimab iii perencanaandanpenganggaran kebijakan penganggaran program sastrasastra disediakan dalam dipa apbn tahun kebijakan pemerintah dalam penganggaran programota bima belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tan.pa menambah harga terus sastra (htr) td. menggemari monggonao lewirato penari santi matakando rasanya timur lampu dod nunggu sumber fo'o kode lelamase raba itu ron rabangodu selatan rabangodu utara penjaga rabadompu barat rabadompu timur ken penanam rite toko dakota melayu jatiwangi kalibaru kolo kota bima penetapan pagu sastra kecamatan dan kelurahan pagu sastra kecamatan dan kelurahan tahun merupakan besaran jumlah kpm yang menerima sastra pada tahunsastra untuk kecamatan dan kelurahan kota bima ditetapkan melalui sekretariat daerah kota bima nomor ekon iv tanggal april perihal pagu subsidi sastra kota bima tahun penetapan pagu sastra kota bi.ma pagu sastra tahun merupakan besaran jumlah kpm yang menerima sastra pada tahun ataujumlah beras yang dialokasikan untuk kpm sastra pada tahun pagu sastra kota bima tahun ditetapkan oleh gubenur provinsi nusa tenggara barat dengan mengacu pada pagupada penetapan pagu provinsi. besaran pagu kota bima tahun ditetapkan berdasarkanpemerintah kota bikebijakan ini didanai oleh apbd sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. panduan pelaksanaan program sastra dal.astra, petunjuk pelaksanaan sastra dan petunjuk teknis sastra. pedoman umum sastra adalah panduan pelaksanaan sastra untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai kementerian lembaga kil) baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. perum sastra berisikan kebijakan um.um yang mengatur pelaksanaan program sastra yang berlaku secara nasional. tim koordinasi sastra pusat memiliki tugas dan tanggungjawab menyusun pedoman umumsastra. ruang lingkup petunjuk pelaksanaan sastra masih berada dalam batasan batasan pedoman umum sastra. petunjuk pelaksanaan sastra, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, ik1im dan lain lain. petunjuk pelaksanaan sastra disusun oleh tim koordinasi sastra provinsi. untuk panduan pelaksanaan programsastra. ruang lingkup petunjuk teknis program sastra masih berada dalam batasan batasan pedoman umum sastra dan petunjuk pelaksanaan sastra. petunjuk teknis program sastra bersifat spesi:sastra, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada masing masing kabupaten kota;sastra yang ada kabupaten kota tersebut. petunjuk teknis program sastra disusun oleh tim koordinasi sastra kabupaten kota. bab mekanisme pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berjenjang. tim koordinasi sastra melakukan money jenjang yang lebih rendah atau kpm bila diperlukan(money) penyaluran sastra. dalam kegiatan pemantauanpeluncuran dan sosialisasi program sastra menteri koordinator bidang pmk kelak:anur. sosialisasi perum dan pagu sastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. sosialisasi dilas:adalam.n hal tertentu sastra dapat disalurkan tanpa menunggu peluncurkelurahan, dimungkinkan pelaksanaan musket atau mustard untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu: muse! melakukan perubahan daftar penerima manfaat sastra dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan rumah tangga pengganti. kpm sastra yang kepala ru.mah tangganya sudah meninggal maka rum.sastra tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar kelurahan yang tidak layak sebagai penerima sastra, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses musket. ru..mah tangga miskin yang memiliki anggota rum.usket dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah dpm diterima oleh pemerintah kelurahan. daftar akhir kpm sastra yang telah melalui pemutakhiran oleh muse! dituangkan kedalam dpm pelaksanaan musket hams dituangkan dalam berita acara ba). pemutakhiran data kpm sastra basil musket dimasukkan kedalam formulir rekapitulasi pengganti frp) muse]ota, yang keduadan frp, penyaluran beras ras tra dapat langsung dilakukan. muse! dan frp dilaporkan secara berjenjang dari tingkat kelurahan kepada tim pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan distribusi sastra kota bimamelalui tim koordinasi sastra kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan dan frp pada setiap tingkatan. jika mustardsastra kota bima paling lambat februari walikota mengesahkan dpm akhir sastra (dpm untuk wilayah kota paling lambat maret atau bagi kpm sastra didalam dpm diterbitkan kartu ras tra oleh pemerintah. pagu sastra suatu kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi kelurahan lain kecuali melalui scam yang dilakukan atas permintaan (dua) kelurahan atau lebih sebagai tindaklanjut musket yang memerlukan penyesuaian pagu sastra masing masing kelurahan. program sastra daerah pemerintah kabupaten kota dapat menyelenggarakan program sastra daerah sebagai pendukung program sastra nasional. sumber dana sastra daerah yang meliputi harga beras dan biaya operasionalnya berasal dari apbd. keberadaan program sastra daerah dilaksanakan untuk menutup kesenjangan data daerah dengan data bps dan atau untuk menambah alokasi pagu penyaluran beras sastra dari penyaluran sastra dari sampai kpm menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kota) sebelum sastra disalurkan, timor bersama perum bulog memeriksa kualitas beras terlebih dahulu. tim koordinasisastra yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka tim koordinasisastra pelaksanaan distribusi menyalurkasastra kota melalui tim sastra kecamatan. pelaksanaan penyaluran sastra sampai titik distribusi td) penyediaan dan penyaluran beras sastra sampai menjadi tugas perum bulog. penyediaan beras sastra penyediaan beras untuk kakan dituangkan dalam bentuk mekanisme penyaluran kota menerbitkan surat permintaan alokasi spa) kepada perum bulog. berdasarkanberdasarkan spp do beras dan bukti setor dari bank.sastra kota bi.ma. dilakukan serah terima beras antara perum bulogsastra kecamatan atau pelaksana distribusi juga melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas sastra yang diserahkan oleh satker titik distribusi. apabila terdapatsastra kecamatan, pelaksana distribusi atau kpm dapat distribusi sastra menyerahkan sastra kepada kpm sebanyak kg kpm bulan alokasi. pada prinsipnya penyaluratidak memungkinkan, maka penyaluran sastra dapat ditoleransi sampai batas akhir tahun berjalan. kegiatan pemantauan oleh tim pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan distribusi sastra kota bima dapat dikoordinasikan dengan kpk kota bima. waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi programbiayaan sesuai lmengatur mekanisme pembayaran subsidi sastra dan tata cara sertifikasinyapermonitoring warga terus sastra (htr) setelah uang warga terus sastra " surat perintah transfer otomatis) dan surat perintah setor sps) htrclan pihak bank yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi atas penyetoran uang basil penjualan beras hpb) sastra tersebut lengan membuat rekonsiliasi bank clan dilaporkan divre bima. pembayaran harga terus sastra (htr) pembayaran htr sastra dari kpm kepala pelaksana distribusi sastra dilakukan secara tunai sebesar rpl. kg netto td. pembayaran bnuhidalam jumlah jenisastra dan pelaksana distribusi sat.ker sastra membuat rekapitulasi bast setiap kecamatan sesuai format mba yang ditandatangani satker sastra clan camat atau pejabat yang mewakili clan ditempel kecamatan. nam.a seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas. divre subdiv kansilog membuat rekapitulasi mbaclan divre subdiv kantor seksi logistik. nam.bima dan dilengkapi dengan blok:umen pendukung tagihan subsidi lainnya dengan perincian sebagai berikut: dengan perincian sebagai berikut model mba sebanyak tiga lembar; foto copy surat permintaan alokasi spa) sastra dari pemerintah kabupaten kota setempat sebanyak tiga lembar; clan rekapitulasi spp do penyaluran beras sastra model mdo) yang ditandatangani kadir kasubdivre kakansilogbima. divre bimabima membuat daftar rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan berasq. divisi perbendaharaan perum bulog. sastra nasional. untuk keterlaluan pelaksanaannya agar dilakukan sinkronisasi clan koordinasi oleh tim koordinasi sastra provinsi kota kecamatan kelurahan setempatbina secara periodik setiap bulan. tim pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan distribusi sastra kota bimdengan tembusan kepada sekretaris kpk kota bima setempatsastra sat. laporan akhir pelaksanaan program sastra dibuat oleh tim koordinasi pusat, provinsi, kota pada akhir tahun. perum bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian sastra kepada tim koordinasi sastra pusat dan kuasa pengguna anggaran setiap bulan. lokasi dff dan pemutakhirannya dilaporkan oleh tim koordinasi sastra kota bima kepada tim koordinasi sastra pusat, dengan tembusan kepada tim koordinasi sastra provinsi. pengawasan pengawasan pelaksanaan penyaluran sastra dilaksanakan oleh badan pengawasan dan pembangunan bpk), kementerian dalam negeri, dan kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. babi pengendalian sistem pengelolaan pengaduan sastra dan bpt isis telp format sms: r#provinsi#kab kota#kecamatan#kelurahanldesa# dan tepat administrasi). unit pengaduan bertanggungjawab mengelola system pengaduansastra dan terdistribusi skpd yang bertanggungjawab untuk mengatasinya. pengaduan terhadap sastra dikuasai:fiksi dan disposisi kepada skpd yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan. unit pengaduan tingkat kota membuat laporan berkala tentang pengaduan yang diterima, tindaklanjut dan rekomendasi perbaikan program sastra. untuk merespon dan menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program sastra, baik yang berasal dari penerima manfaat secara langsung maupun masyarakat umur dan media massa, dapat dialamatkan kepada pemerintah kota bima tim sastra kota bima cq. bagian perekonomian dan usaha daerah sekretariat daerah kota bima, jalan soekarno hatta kota bima, nusa tenggara barat. telepon: bab peng adu petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin sastra) kota bima tahun disusun dengan mengacu kepada pedoman pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin sastra) provinsi nusa tenggara barat dan pedoman umum sastra tahun petunjuk teknis in:jajaran bawahnya. petunjuk teknis jenis) sastra tahun ini disusun dan dibuat untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan sastra kota bimasastra kota bima dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan atau dilakukan penyempurnaan dan perbaikan bila terdapat perubahan kekeliruan. bab vii lain lain quraisy abidin ei:: walikota bimayang berlaku. bab viii penutup
oak walikota kendarioperasional prosedurkota kendstandar operasional prosedur satuan polisi pamong prajoperasional prosedur satuan polisi pamong prajkendari, walikota adalah walikota kendari, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota kendari, satuan adalah satuan polisi pamong praja kota kendari, kepala satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut kepala satuan adalah kepala satpol kota kendari, penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut ppn adalah ppn lingkup satpol kota kendari,, standar operasional prosedur satuanpemerintah kota kendari serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat,ra koordinat ditetapkan kendari them lii dum rua barfi pada tanggal pe. rom kera pit. walikota kendari, pilkada racun ta, karn diundangkan kendari pada tanggal pj. sekretaris daerah kota kendari nam berita daerah kota kendari tahun nomor lampiran peraturan walikota kendari nomor tahun tanggal standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja kota kendarikepala daerahdan. tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun, datertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran,, alat pelindung diri seperti topi lapangan helm tameng, dan:danopd lainnya seperti dinas sosialdesa kelurahan dan kecamata jalan keluar alternatif(pengarahan)f(. yang harus dilakukan meliputi, dan kecamatan dan kelurahan., penyiapan ambulance, dandan. mengadakan survey lapangan, mengadakan koordinasi dengan opdyaituwali, tidak dibenarkan melakukan upaya paksa, dan: persiapan: memakai pakaian dinas lapangan pdl)dan:dan upacara dan acara penting. pelaksanaan: rumah dinasopd instansi terkait. pelaksanaan:idan, dan melakukan kerjasama dengan opd instansi terkait. pelaksanaan:rangii), dan melakukan kerjasama dengan oil, antar batas wilayah dan tempat keramaian hiburan. ketentuan dalam pelaksanaan: umum:, pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan yang ada peraturan daerahnya.f(. keadaan lingkungan,ddan tempat:, dan dil, rem, air accdiwalikotadi:.,,, perlengkapan peralatan: perlengkapan peralatan perorangan, terdiri dari: pakaian dinas lapangan ( surat izin mengemudi, stok, peralatan kunci,produk hukum lainnya yang ada diraf koordinasi p wai pta kendari (motnstlasi kerta para j0) jan flag pong kem pat mia 2iee ppp
ban ou, sbn walikota kendari provinsi sulawesi tenggara peraturan walikota kendari nomor tahunenderung meningkat dari waktu waktu dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat: bahwa telah dinyatakan corona virus disease sebagai pandemi oleh world health organization sehinggterpadu, dan siner44 tambahan lembaran negara nomor4830republik indonesia nomor dan menteri keuangan republik indonesiabab ketentuan penutup koor daa walikota kendari noj enasirumt kera pf) aam umam oil ka: bukan kota ken raba kom diundangkan kendari pada tanggal, lah daerah kota kendari sci sar sek" s5. umar berita daerah kota kendari tahun nomor peraturan daerah kota kendari tahun(covidunsur perangkatdaerah kota kendari selaku pengguna anggaran. unit kerja adalah bagian skpd vang melaksanakan satu atau beberapa prograkendaridan ketertibjabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat ppid adalahe pengelolaan belanja tidak terduga pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan terhadap penularan covid serta dampak yang ditimbulkannya. pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan apbd untuk antisipasi dan penanganan penularan covid serta dampak yang ditimbulkannya. prioritas penggunaan apbd sebagaimana dimaksud dalam melalui dana belanja tidak terduga untuk kepentingan penanganan penularan covid 19dan dampak yang ditimbulkan. penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan status bencana covid oleh walikota. penetapan status bencana covid 19sebagaimana dimaksud pada terdiri atas keadaan darurat siaga bencana covid keadaan tanggap darurat bencana covid dan keadaan pasca bencana covid status bencana covid 19sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan beberapa hal antara haiti penetapan status darurat siaga bencana dan tanggap darurat bencana harugugus tugas tim kaji cepat covid yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan covid setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid walikota menetapkan status bencana covid pengelolaan belanja tidak terduga dalam pencegahan dan penanganan covid diprioritaskan pada beberapa aspek yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, ketahanan ekonomi, dan aspek penunjang lainnya. opd yang ditugaskan untuk melaksanakan beberapa aspek sebagaimana dimaksud pada adalah antara lain badan penanggulangan bencana daerah, dinas kesehatan dan jajarannya, dinas sosial, dinas tenaga kerja dan perindustrian dinas perdagangan, koperasi, umkm: dinas nan dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dinas ketahanan pangan, dinas pemadam kebakaran, dinas komunikasi dan informatika, satuan polisi pamong praja, rumah sakit umum daerah, dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dinas pertanian, oo. dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, badan kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia, kecamatan dan males dan lainnya yang sesuai kebutuhan. selain opd sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah juga melibatkan instansi vertikal lainnya sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan covid aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan aspek utama dalam pencegahan dan penanganan covid yang dilaksanakan oleh bpbd, dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, dinas kebakaran dan puskesmas, dengan strategi pencegahan dan penanganan antara lain penguatan peran pusat kesehatan masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran covid dan penyakit lainnya, penyediaan alat pelindung diri apd) bagi paramedis dan tenaga lapangan baik yang ada puskesmas, rumah sakit umum daerah maupun tenaga lapangan seperti yang bertugas gerbang sterilisasi, termasuk screening testi, kelengkapan laboratorium, manajemen kasus, dan ketersediaan tenaga medis, menyediakan ruang isolasi buat pera covid penyediaan boks sterilisasi untuk kendaraan dan orang yang akan masuk dan keluar wilayah kota kendari, penyediaan masker, obat obatan, vitamin, hand sanitizer, booster imun, disinfektan, dan lainnya yang dibutuhkan dalam pencegahan covid f(. penyediaan alat peraga seperti spanduk, baliho, standing banner, pamflet, stiker, serta alat peraga lainnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya covid cara mencegah penyebarannya, serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, penyemprotan cairan disinfektan secara rutin dan serentak kantor kantor pemerintah, tempat pelayanan umum, rumah ibadah, pasar pasar, terminal, sekolah,jalan raya, dan rumah rumah masyarakat, penyediaan boks sterilisasi untuk rumah ibadah, kantor pemerintah, dan tempat umum lainnya guna mencegah penyebaran covid melakukan tindakan pencegahan lainnya yang diperlukan dalam mencegah penularan pandemi covid jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan program pemerintah daerah untuk meringankan beban hidup masyarakat akibat pandemi covid dengan leading sektor dinas sosial, dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan yang melaksanakan kegiatan meliputi bantuan langsung tunai, diberikan kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu dan terdampak covid yang tidak masuk dalam program bantuan dari pemerintah pusat bantuan sembako, diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak covid per kepala keluarga sampai berakhirnya masa pandemi covid penyediaan pangan daerah seperti beras, daging, ayam, sayuran, susu, makanan makanan siap saji lainnya yang mencukupi selama pandemic covid melakukan pendampingan dan penguatan kepada petani agar selama pandemi tetap melakukan kegiatan bercocok tanam agar tingkat produktivitas hasil pertanian tetap terjaga. membentuk kelurahan siaga bencana covid dengan beberapa kegiatan diantaranya pembentukan satgas relawan rt rw: pembentukan sistem keamanan warga: sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat ditingkat kelurahan, penyediaan wadah cuci tangan secara mandiri oleh masyarakat dan penyemprotan disinfektan ditempat pelayanan umum dan rumah masyarakat, ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud huruf dengan opd pelaksana dinas tenaga kerja dan perindustrian, dan dinas perdagangan, koperasi dan umkm, dengan melakukan serangkaian kegiatan meliputi memonitor harga barang pasar agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, melakukan operasi pasar mobile apabila terjadi lonjakan harga pasar untuk jenis barang sembilan bahan pokok, melakukan penguatan usaha mikro kecil dan menengah umkm) yang terdampak covid berupa pendampingan dan pembentukan kelompok umkm dalam bidang biner. pembuatan masker, dan jenis usaha lainnya yang dapat menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat, memantau dan memastikan tersalurnya semua jenis bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat dengan tepat waktu dan tepat sasaran, baik bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap dunia usaha maupun perusahaan perusahaan baik bumn inai maupun swasta agar tetap menjaga dan memberikan hak pekerja buruh karyawan dimasa pandemi covid melakukan program program kegiatan untuk menumbuhkan roda perputaran ekonomi berbasis usaha mikro, kecil dan menengah, melakukan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomimasyarakat. aspek penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu melaksanakan kegiatan penunjang dalam upaya pencegahan dan penanganan covid yang dilaksanakan opd antara lain: dinas perhubungan melaksanakan kegiatan melakukan pendampingan dan membentuk tim dalam melaksanakan tugas pengawasan alur kendaraan darat pada gerbang sterilisasi pada pintu masuk dan keluar kota. melakukan monitoring bongkar muat barang dan atau orang pelabuhan pelabuhan yang berpotensi sebagai tempat masuknya covid melakukan sistem buka dan tutup akses keluar dan masuk kota dengan tetap berkoordinasi dengan jajaran pemerintah, tni dan polri: melakukan tindakan lainnya yang sesuai dengan kewenangannya dalam pencegahan dan penanggulangan covid dinas pendidikan dan kebudayaan melaksanakan kegiatan memastikan proses belajar mengajar dari rumah yang dilaksanakan secara normal oleh siswa sd, smp, dan tenaga pengajar dapat berjalan, penyemprotan cairan disinfektan sekolah sekolah, dan pemasangan gerbang sterilisasi disekolah sekolah: mengkoordinasikan pemberian bantuan langsung tunai kepada pelajar dalam rangka pencegahan dan penanganan covid badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia melaksanakan kegiatan membentuk tim pemantau dalam rangka pelaksanaan tugas piket aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyusun aturan tentang pemberlakuan sistem kerja aparatur sipil negara asn). satuan polisi pamong praja melaksanakan kegiatan melaksanakan pengamanan dan pendampingan disetiap gerbang sterilisasi pada setiap pintu masuk dan keluar kota: melakukan monitoring dan memberikan arahan arahan terhadap tempat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat tempat lainnya yang dapat melibatkan banyak orang tentang pentingnya social distancing, seria pentingnya menjalankan protokol kesehatan, melakukan patroli rutin dalam melaksanakan instruksi dan surat edaran walikota terkait covid melakukan patroli dan mensosialisasikan pemakaian masker serta pentingnya physical distancing, dinas komunikasidan informatika melaksanakan kegiatan: mendukung penuh pelaksanaan tugas gugus tugas percepatan penanganan covid dengan menyediakan dan memfasilitasi aktifitas komunikasi publik agar komunikasi antara elemen pemerintah pusat dan pemerintah kota dapat terselenggara dengan baik, melaksanakan penyampaian informasi publik serta kebijakan kebijakan pemerintah kota serta gugus tugas percepatan penanganan covid melalui penyebarluasan disemua jaringan baik media sosial, media mainstream, maupun media konvensional, mengidentifikasi dan menangani penyebaran berita hoaks yang berkaitan dengan covid melakukan diseminasi informasi dan komunikasi publik. (tni, polri, kejaksaan, relawan covid organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, perbankan dan instansi vertikal lainnya selaku bagian dari gugus tugas percepatan penanganan covid melaksanakan kegiatan pendampingan pengawasan gerbang sterilisasi pada pintu masuk dan keluar wilayah kota kendari, memberikan bantuan pendampingan hukum kepada pemerintah kota dan tugas lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan covid kota kendari, melakukan pengamanan dan pengawalan disetiap pelaksanaan tugas gugus tugas percepatan penanganan covid 19di kota kendari: melakukan monitoring bongkar muat barang dan atau orang pelabuhan pelabuhan kota kendari yang berpotensi sebagai tempat masuknya covid memastikan kondusifitas dan keamanan masyarakat dalam masa pandemi covid melakukan patroli dan sosialisasi pemakaian masker serta pentingnya jaga jarak physical distancing), membantu melakukan verifikasi bagi masyarakat penerima bantuan, memastikan alur jalur logistik tidak mengalami kendala, dan membantu menyalurkan logistik kepada masyarakat yang membutuhkan, membuat dapur umum, membagikan makanan kepada pengguna jalan yang melintas dan masyarakat, ruang lingkup dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang diajukan opd dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan covid meliputi belanja pegawai: belanja barang dan jasa, dan belanja modaldisampaikan dengan memperhatikan petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kotasebagaimana dimaksud pada (ll) dengan memprioritaskan aspek strategi pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada eab iii mekanisme penggunaan dana kepala opd menyusun rencana kebutuhan belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan covid rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada walikota selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan covid untuk mendapatkan disposisi guna proses selanjutnya. untuk memproses rencana kebutuhan belanja tidak terduga yang diajukan opd, walikota mendisposisi tim tapi untuk direvisi. rencana kebutuhan belanja tidak terduga yang telah direvisi selanjutnya diproses bukan selaku ppid. paling lambat (satu) hari setelah rencana kebutuhan belanja direvisi, selanjutnya ppid selaku bud mencairkan dana belanja tidak terduga. pencairan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yaitu secara non tunai. pencairan sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada bendahara pengeluaran opd terkait. penanggungjawab penggunaan dana belanja tidak terduga kota adalah kepala opd masing masingopd masing masing. kepala opd bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana belanja tidak terduga yang dikelolanya, (lll pertanggungjawaban atas penggunaan dan belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala opd terkait kepada kepala bukan secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal bulan berikutnya. pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka pencegahan dan penanganan covid dilaksanakan melalui swakelola atau penyedia. pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola maupun penyedia sebagaimana dimaksud pada (l) kepala opd selaku pengguna anggaran pa) dalam pengadaan barang jasa menerbitkan keputusan kepala opd. pengadaan barang jasa dianggap selesai setelah berita acara serah terima hasil pekerjaan telah ditandatangani. permohonan pencairan dana belanja tidak terduga berikutnya, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan darurat lapangan dan penggunaan belanja tidak terduga sebelumnya. pertimbangan kebutuhan darurat sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk permohonan opd yang disetujui oleh walikota. dalam hal dana belanja tidak terduga yang telah dicairkan oleh opd yang tidak digunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, wajib dikembalikan kas umum daerah.
ll. dikerjakan oleh: disnaker diterima penerimaan surat bagan hukum dinomori oleh bagian hukum diketik oleh disnaker lipenksaoleh bagan hukum ditarik dikaji oleh bagian hukum diterima pengiriman surat disnaker dikirim oleh disnaker diedarkan oleh: disnakeristem informasi ketenagakerjaan pemerintah kuta bima,tenaga kerjistem informasi ketenagakerjasistem informasi ketenagakerjaan pemerintah kota bima, mengingat :perator pada dinas tenaga bima: dan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadapentry data), dan penyajian data dan informasialat (l| huruf mempunyai wewenang: melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sisnaker pada unit pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan kota bima, dan melakukan klarifikasi, verifikasikota bim dan validasi data ketenagakerjaan dan perusahaan kepada pengelola sisnaker: dan bh. menyampaikan usul penyempurnaan atau pengembangan program aplikasi sisnaker kepada pejabat pengelola sisnaker. operator pada dinas tenaga kerjamasing masing perusahaan. (li setiap pekerja dan perusahaan berhak mengetahui dan meneliti datanya melalui sisnakmekanisme pelaksanaan sisnaker mekanisme pelaksanaan sisnakan melampirkan dokumen pendukung. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada alat meliputi: data tenaga kerja sebagai berikut: biodata pekerja, dan perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan: izin operasional perusahaan, izin tempat usaha, izin gangguan,m tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan: akta perusahaan: laporan keuangan perusahaan: dan dokumen lam yang relevan. (#perusahaan masing masing sebagaimana dimaksud pada kepada operator. fasalfasalsnaker agar menjadi informasi ketenagakerjaan dan perusahaan yang akurat, tepat waktupekerja danf(l|snaker dilakukan berdasarkan standar dan prosedur yang meliputi: prosedur sistem pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan pemerintah kota bima: dan petunjuk operasional program sisnaker. (z2)(llsnaker sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya memuat: aa. tata cara pengoperasian sisnaker, penyajian data dengan mengakses domain sisnaker dan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan) lembaga. (h4operasional program sisnaker sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bab kerahasiaan data operator sisnaker dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam bertanggungbim, password kepada pihak lain. bab sarana dan prasarana fasa! dalam melaksanakan sisnaker diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang merasionalisasi sisnaker. sarana dan prasarananaker. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggungjawab dan wewenang dinas tenaga kerja. aplikasi sisnaker ditempatkan server dinas tenaga kerja kota bima, bab xii pembinaan dalam rangka pengembangan sisnaker, kepala dinas melakukan pembinaan terhadap pejabat pengelola sisnaker, pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan, administrator dan operator. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: sosialisasi sisnaker: dan peningkatan kapasitas administrator dan operator, win bab xiii evaluasi dan pelaporan pejabat pengelola melakukan evaluasi terhadap tampilan (features masing:snaksnaker dalam bentuk cetakan (hard copy), format laporan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan program aplikasi sisnaker. pelaporan dilakukan secara periodik (dua) kali setahun setiap minggu pada bulan juni dan bulan desember. data yang belum mustahilxiv pembiayaan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sisnaker dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bima dan sumber anggaran lain yang sifatnyaumi walikota bima, jau ammad lutfi diundangkan kota bima pada tanggal mun sekretaris daerah kota bima, berita daerah kota bim3):ebima4d,ata perusahaan adalahpada waktu sebelum, selama, dan sesudah perusahaan tutup. |1l. perangkat keras (hardware) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasionalkan suatu sistem komputer. perangkat lunak (software||tenagakerjaan pemerintah kota bima yang selanjutnya disingkat sisnaker adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, danfsisnaker adalah walikota bima, pejabat pengelola sisnaker adalah sekretaris daerah kota bima yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan.pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator lingkungan pemerintah kota bima. operator sisnaker adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat pengelola sisnaker dan pejabat pengelola ketenagakerjaan dalam pengelolaan sisnakegusaha adalah: orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan miliknya cc. orang,seorangan dalam atau luar negeri yang bertanggungjawab memperkerjakan tenaga kerja. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkan peraturan walikota ini untuk meningkatkan sistem pelaporan dan informasi ketenagakerjaan baik dari perusahaan, tenaga kerja, maupun masyarakat. tujuan ditetapkan peraturan walikota ini adalah untuk: memperoleh data dan informasi ketenagakerjaan yang lengkap dan akurat name address. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan konektivitas berbasis teknologi informatika. mendapatkan data rill jumlah pengangguran, pencari kerja dan merencanakan serta melakukan tindaklanjutnya. bab iii ruang lingkup ruang lingkup informasi ketenagakerjaan meliputi: data ketenagakerjaan yang memuat data lengkap dan akurat name address: aplikasi untuk pencari kerja: aplikasi layanan pengaduan online, data dan informasi tenaga kerja dan perusahaan, pengelola sisnaker, mekanisme pelaksanaan sisnaker, dan ge. sarana dan prasarana, informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ill diperoleh dari semua pihak terkait, baik dari instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. bab data ketenagakerjaan name address data ketenagakerjaan yang menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan detail name address, diberi nama sistem informasi ketenagakerjaan kota bima disingkat dengan sinarkobi, data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada memuat: data penduduk usia kerja, data angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: data penduduk bekerja dan penduduk tidak bekerja, dani di, data tenaga kerja perusahaan baik dalam maupun luar negeri. bab aplikasi untuk pencari kerja dan layanan pengaduan online (ll aplikasi untuk pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah flash sms dirancang dan digunakan untuk menginformasikan tersedianya lowongan pekerjaan bagi pencari kerja, diberi nama ngua marawi". jika ada informasi lowongan pekerjaan baik dari instansi pemerintah maupun swasta, maka operator sisnaker akan mengirim slash sms kepada pencari kerja. flash sms memuat panduan bagi pencari kerja untuk mengunjungi website resmi dinas tenaga kerja kota bima https: maker.bimakota.go.id agar memperoleh informasi lowongan pekerjaan dan persyaratan lengkap yang harus dilengkapi oleh pelamar pekerjaan. aplikasi pengaduan online sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah layanan lapor dan pengaduan secara online melalui sms dan whatsapp yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja dan perusahaan untuk melaporkan masalah yang dihadapi, khususnya perselisihan hubungan industrial, diberi nama rongga . laporan dan pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada harus memuat: nama lengkap: alamat: nomor handphone: email, instansi tempat bekerja: dan isi laporan. laporan dan pengaduan yang diterima akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh bidang ketenagakerjaan terkait paling lambat hari setelah laporan diterima. proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: penyelesaian secara bipartita (antara pengusaha dan pekerja) untuk mencapai mufakat. apabila telah mencapai mufakat atau selesai, maka dibuatkan perjanjian bersama pb) oleh kedua belah pihak. apabila tidak mencapai mufakat atau selesai, kedua belah pihak melaporkan instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan (penyelesaian secara tripartit), apabila telah mencapai mufakat atau selesai secara tripartit, maka dibuatkan perjanjian bersama pb). apabila tidak mencapai mufakat atau selesai, maka dibuatkan anjuran, anjuran tersebut berlaku selama hari. apabila terjadi kesepakatan perjanjian bersama pb), dan jika tidak terjadi kesepakatan dilanjutkan pengadilan hubungan industrial. babketenagakerjaan meliputi: nama tenaga kerja, nomor induk kependudukan nik): tempat dan tanggal lahir, alamat: pendidikan, jabatan, nomor telepon atau hp, nomor bpjs, g4, status: mulai bekerja: bekerja sampai: masa kerja, gaji pokok: sistem kerja, lokasi kerja, warga negara, jenis kelamin: agama: dan status kawin. data perusahaan meliputi: perusahaan, nama perusahaan, pemilik: pimpinan, komisaris, alamat: telepon, tanggal pendirian, tingkat: status kepemilikan, kelembagaan, jenis usaha: status, sup: situ: nama organisasi: jumlah tenaga kerja: upah minimum dan maksimum, peraturan perusahaan: npp: menteri, visi: misi: akta pendirian: surat izin operasional, dan sistem kerja..n perencanaan,dan strategi baru bagi dinas dalam meningkatkan hasil kreasi. bab vii pengelola sisnaker pengelola sisnaker terdiri dari: pejabat pengelola: administrator, dan cc. operator. operator sisnaker sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: operator sisnaker pada dinas tenaga kerja kota bima: dan operator sisnakjawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung sisnaksnakek, operator sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan:: dan mampu mengoperasikan komputer, persyaratan untuk ditetapkan sebagai operator pada perusahaan adalah sebagai berikut: berstatus pekerja buruh pada perusahaan, bab viiisnaker, mengelola lingkungan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan pemerintah kota bima: membangun, memelihara, dan mengembangkan data ketenagakerjaan dan perusahaan dan program sisnaker, menyusun dan menyempurnakan tampilan (feature|, asupan input|, dan luaran output)| dalam pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan: melaporkan hasil pengelolaan sisnaker secara periodik kepada kepala dinas: dan ( mengawasi pelaksanaan tugas administrator sisnaker dan operator sisnakndek kepada pejabat pengelola sisnaker melalui operator sisnaker lingkungan masing masing perusahaan. fasal administrator mempunyai tugas mengelola dan memelihara teknologi informasi pendukung sisnaker.hubungan dengan informasi dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg) nomor kt. mud tanggal pebruari tentang prakiraan kondisi cuaca bulan maret yang menunjukan adanya potensi intensitas hujan mulai sedang hingga tinggi, diperkuat dengan meningkatnya frekuensi kejadian bencana banjir akibat hujan yang disertai puting beliung beberapa wilayah kota probolinggo pada bulan januari hingga pebruari sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan dan perpenanganan bencana yang lebih tepat sasaran wilayah kecamatan bayangan dan anggaran, perlu dilakukan upaya upaya penanganan tanggap darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggappenetapan status tanggap darurat adalah dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana banjir dan angin puting beliung yang berlangsung pada bulan maret sampai dengan berakhirnya bencanawalikota tentang kode etik pegawai aparatur sipil negera:probolinggocdilingkungan sekretariat daerah, dan walikota, bagi pegawai asn yang menduduki jabatan struktural eselon bana hum nip. salinan lampirkode etik pegawai aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kota probolinggo format surat panggilan rahasia surat panggilan nomor anakan bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara nama pan nip pan pangkat pa. jabatan pa. unit kerja untuk menghadap kepada majelis kode etik, pada hari tanggal pa. jam tempat pa. . jj.) demikian untuk dilaksanakan. ketua majelis kode etik nama. tembusan yth: . una. coret yang tidak perlu ) tulislah ketentuan dalam tahun dan atau peraturan walikota probolinggo nomor. . tahun .majelis kode etik yang dibentuk berdasarkan keputusan . nomor.tanggal. masing masing nama panah nip nan pangkat gol. ruang pan jabatan pan nama pan nip nan pangkat gol. ruang pan jabatan pan dst melakukan pemeriksaan terhadap nama panah nip nan pangkat gol. ruang pan jabatan pan unit kerja pan karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan daftar pertanyaan: pertanyaan panah jawaban pan pertanyaan panah jawaban p: ketua nama nama nip nip gol pangkat gol pangkat tanda tangan tanda tangan catatan: sekretaris nama nip gol pangkat tanda tangan anggota nama nip gol pangkat tanda tangan nama nip gol pangkat tanda tangan dst. tulislah ketentuan nomor tahun dan atau peraturan walikota. tahun .yang dilanggar. contoh penyampaian rekomendasi majelis kode etik kepada yth.tanggal. majelis kode etik telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara: nama nip pangkat pan jabatan pan unit kerjw)majelis kode etik: ketua nama nip gol pangkat tanda tangan sekretaris nama nip gol pangkat tanda tangan anggota nama nip gol pangkat tanda tangan dst. tembusan yth: il. coret yang tidak perlu. tulislah ketentuan nomor tahun dan atau peraturan walikota probolinggo nomor. tahun. yang dilanggar. ) ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif. contoh keputusan penjatuhan sanksi moral rahasia keputusan . nomor ll. tentang menimbang :a.berdasar rekomendasi majelis kode etik tanggal . nomor ema. sdr. . terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ) dan memutuskan untuk . "), bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf adan huruf perlu menetapkan keputusan penjatuhan sanksimoralkepadasaudara. yang berupa penyataan tertutup terbuka " )), mengingat: undang undang nomor tahun tentangperaturan pemerintah nomor tahun tentang . jpemerintah nomor tahun tentangwalikota probolinggo nomor. tahun . tentang . memutuskan: menetapkan kesatu nama donganannanantanaan nip denaananananananaa pangkat gol. ruang . jabatan ananaanananananan unit kerja nnaanaananaanaaan terbukti melanggar kode etik pns sebagaimana ketentuan dalam . "") berupa .)yang termasuk dalampelanggaran kode etik kategori ringan sedang beratjoke pada tanggal. joo salinan keputusan ini disampaikan kepada: yth. walikota probolinggo. a00 sak. sarana. pegawai asn yang bersangkutan) tulislah namawalikota probolinggo nomor . tahun . yang dilanggar. tulislah rekomendasi dari majelis kode etik. 11x) coret yang tidak perlu.an .tanggal. bulan.tahun. .saya: nama pan pangkat gol. ruang :. ll. jabatan panah telah menyampaikan keputusan . nomor. .tanggal. . tentang penjatuhan sanksi moral pada tanggal. . bulan. . tempat. dalam acara . ) kepada: nama pan pangkat gol. ruang :. ll. jabat nama nama nip nip pangkat gol pangkat gol tanda tangan tanda tangan walikota probolinggo, ttd, mukminpegawaiparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari. majelis kode etik pegawaiparatur sipil negara. pelanggaran kode etik pegawaiegawai aparatur sipil negara yang bertentangan dengan butir butir korps dan kode etik pegawai aparatur sipil negaraegawai aparatur sipil negaratindakan administradisiplin pegawai aparatur sipil negarasebagaimana dimaksud dalamdan meningkatkan disiplin bagi setiap pegawai asn dalam pelaksanaan tugas maupun bermasyarakat. bab iii kode etik setiap pegawai asn dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari hari wajib mematuhi dan berpedoman pada kode etik sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini. kode etik sebagaimana dimaksud dalam meliput daerah, menggunakan kekayaan dan barang milik negara daerah secara bertanggung daerahmajelis kode etik bagian kesatu pembentukan dalam rangka penanganan suatu dugaan pelanggarwalikota, apabila,iiifungsional, pelaksana dan calon pegawai asn lingkungan pemerintah kota probolinggo, dan kepala satuan kerjfungsional dan pelaksana lingkungannya.masa tugas majelis kode etik berakhir pada saat keputusan majelis kode etik berakhir. dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai asn dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dipenuhi lingkungan opd yang bersangkutan, keanggotaan majelis kode etik dapat berasal dari pejabat pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan atau inspektorat. bagian kedua tugas dan wewenang majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugascc.pelapor setiap pelapor dugaan adanya dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada berkewajiban memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkantetapkan oleh majelis kode etik, dan memberikan identitas secara jelas. setiap pelapor adanya dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam berhaksalinan berita acara persidangan. bagian kesatu terlahir setiap terlahir dugaan pelanggaran kode etik berkewajiban, dan berlaku sopan selama persidangan. setiap terlahir dugaan pelanggaran kode etikharusbopddanada huruf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota inikeuangan nomor . tanggal . perihal persetujuan peraturan menteri agraria dan tata ruang kepala bpn tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif pnb terhadap pihak tertentu. terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan dalam,. kriteria pengenaan tarif (nol rupiah) bagi pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam meliputi: masyarakat tidak mampu, untuk pemilikan yang pertama kali, dengan ketentuan: untuk pertanian, pulau jawa paling luas (satu hektar), dan diluar pulau jawa paling luas (dua hektar), untuk perkebunan, pulau jawa paling luas (dua hektar), dan diluar pulau jawa paling luas (empat hektar), untuk rumah tempat tinggal, pulau jawa paling luas m2? (meter persegi), dan luar pulau jawa (meter persegi). masyarakat yang termasuk dalam program pemerintah bidang perumahan sederhana, tidak dibatasi luasdengan ketentuan paling luas (lima ratus meter persegi)untuk pemilikan yang pertama kali, dengan ketentuan paling luas (enam ratus meter persegi) untuk perkotaan dan paling luas m2? (dua ribu meter persegi) untuk pedesaantidak dibatasi luasan, wakif nazir, tidak dibatasi luasan, atau masyarakat hukum adat, yang telah ditetapkan keberadaannya oleh pemerintah daerah, tidak dibatasi luasanmasyarakat tidak mampu,, melampirk, masyarakat yang termasuk dalam program pemerintah bidang perumahan sederhana, melampirkan keterangan keputusan mengenai kepesertaan yang bersangkutan dalam program pemerintah bidang perumahan sederhana dari kementerian yang membidangi perumahmelampirkan: fotokopi anggaran dasar dengan menunjukan aslinya, dan surat keterangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan dan sosial. bagi suami istri janda duda.wakif nazir, melampirkan fotokopi akta ikrar wakaf, dan masyarakat hukum adat, melampirkan penetapan keberadaannya dari pemerintah daerahlima puluh persen) dari tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, terdiri atas: pns, prajurit tni, anggota polri dan suami lpns, prajurit tni, anggota polri dan suami istri pns tni. bumn bumicc. badan hukum yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, melampirkan keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, melampirkan keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjukinstansi pemerintah. terhadap instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada diberikan pelayanan pertanahan berupaatau'ium kabinet dikira nomor prkinstansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk. pihak tertentu mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan kepada kepala kantor pertanahan setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. permohonan pengenaan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajterhadap pihak tertentu yang berupa pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dan pelayanan pemeriksaan tanah oleh panitia petugas konstitusi atau tim peneliti tanah,, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.syaratan dan tata cara pengenaan tarif pnb terhadap pihak tertentu format permohonan pengenaan tarif atas jenis pnb terhadap pihak tertentu halaman depan (tempat) .(tanggal) . nomor kepada yth lampiran kepala kantor pertanahan perihal pengenaan tarif atas jenis memaalanaana anna penerimaan negara bukan pajak terhadap pihak tertentu memanen yang bertanda tangan dibawah ini, nama .ala mat |. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ., dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak terhadap pihak tertentu dengan keterangan sebagai berikut: data diri pemohon nama tempat tanggal lahir nomor identitas tempat tinggal kedudukan akta pendirian badan hukum tanggal nomor akta) "") pemohon termasuk pihak tertentu """) mengenai jenis pelayanan dan besaran tarif """) jenis pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah tarif rp. (nol rupiah) pemeriksaan tanah oleh panitia petugas konstitusi tim tarif rp. (nol rupiah) peneliti tanah pendaftaran tanah untuk pertama kali tarif rp. (nol rupiah) pendaftaran hak tanggungan pendaftaran akta pemberian hak tarif rp. (nol rupiah) tanggungan apt) dengan nila hak tanggungan s.d rp. pelayanan informasi pertanahan tarif rp. (nol rupiah) pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah tarif dari tarif pnb pemeriksaan tanah oleh panitia petugas konstitusi tim tarif dari tarif pnb peneliti tanah tarif 50x dari tarif pnb pendaftaran tanah untuk pertama kali pelayanan pendaftaran tanah berupa pemeliharaan data tarif rp. (nol rupiah) pendaftaran tanah pelayanan informasi pertanahan tarif rp. (nol rupiah) penetapan tanah objek penguasaan benda benda tetap milik tarif rp. (nol rupiah) perseorangan warga negara belanda p3mb peraturan presidium kabinet dikira nomor prk persyaratan yang dilampirkan fotokopi kartu identitas salinan akta pendirian badan hukum yang dilegalisir "") dokumen persyaratan lainnya (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif pnb terhadap pihak tertentu serta peraturan perundang undangan mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan) demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. (tempat) ., (tanggal) . pemohon (.(nama).) diisi dalam hal dikatakan atau mewakili badan hukum instansi pemerintah x) diisi dalam hak pemohon badan hukum diisi sesuai dengan pilihan pihak tertentu (lihat pada halaman belakang) ##x) lingkar pada huruf sesuai dengan jenis pelayanan dan tarif yang dimohonkan daftar pengenaan tarif terhadap pihak tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sesuai dengterhadap pihak tertentu, sebagai berikut: pelayanan pengukuran tarif rp. masyarakat tidak mampu, dan pemetaan batas (nol rupiah) masyarakat yang termasuk dalam bidang tanah program pemerintah bidang perumahan pemeriksaan tanah oleh sederhana: panitia petugas badan hukum yang bergerak bidang konstitusi tim peneliti keagamaan dan sosial yang penggunaan tanah tanahnya untuk peribadatan, pesantren, pelayanan pendaftaran panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, tanah untuk pertama situs tempat ziarah beserta kali penumpangnya nadzir, atau masyarakat hukum adat. pendaftaran hak tarif rp. (nol masyarakat yang termasuk dalam program tanggungan pendaftaran rupiah) pemerintah bidang perumahan sederhana. akta pemberian hak tanggungan apt) dengan nilai hak tanggungan s.d rp. pelayanan informasi tarif rp. (nol instansi pemerintah dan pemerintah daerah pertanahan rupiah) dalam rangka menyusun rencana tata ruang. pelayanan pengukuran dari tarif pns, prajurit tni, anggota polri dan dan pemetaan batas pnb suami istri pns tni polri, bidang tanah bumn bumi, pemeriksaan tanah oleh badan yang mendapat penugasan khusus panitia petugas dari pemerintah, dan konstitusi tim peneliti badan hukum swasta selaku pengelola tanah maupun pengguna kawasan industri pelayanan pendaftaran atau kawasan ekonomi khusus. tanah pertama kali pelayanan pendaftaran tarif rp. (nol instansi pemerintah. tanah berupa rupiah) pemeliharaan data pendaftaran tanah pelayanan informasi pertanahan penetapan tanah objek penguasaan benda benda tetap milik perseorangan warga negara belanda p3mb peraturan presidium kabinet dikira nomor prk menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, ttd. ferry mursyid badan
did:a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pemekaran wilayah kabupaten mamuju tengah sebagai daerah otonomi baru, maka dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dikabupaten mamuju tengah. kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional biro hukum dan hubungan masyara. bab ketentuan umum perwakilan kantor pertanahan kabupaten mamuju tengahmamujudanobadaks, kecamatan pangan, kecamatsai cc. kecamatan bodong bodong, kecamatan tokyo, kecamatan rossbarat. kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi sulawesi baratagraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasionalranan tata ruang kat af psr panahan nasional, atm ferry mursyid badan diundangkan jakarta pada tanggal juli menteri hukum dan hak asasi manusia republik ken sia, ana lalu berita negara republik indonesia tahun nomor kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional,kantor pertanahan dalam pemberian pertimbangan teknis pertanahan. peraturan menteri ini bertujuan: untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan berusaha, mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara efisien, efektif dan berkelanjutan, cc. mewujudkan keseimbangan antara kemampuan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta lingkungan, mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah yang berkeadilan, mewujudkan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, dan mewujudkan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berasaskan lestari, optimal, serasi dan seimbang wilayah perdesaan serta aman, tertib, lancar dan sehat wilayah perkotaan berdasarkan rencana tata ruang. ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: subjek dan objek, pelaksana: tata cara pemberian, penyerahan hasil, penyimpanan dan penyajian data, dan monitoring dan evaluasi. bab iiimberian perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanahdan koperasi. subjek pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diberikan kepada subjek hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. subjek pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada perorangan atau badan hukum. pertimbangan teknis pertanahan yang diberikan dalam rangka pemberian perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk: pemberian hak milik atau pemberian perpanjangan pembaharuan hak guna bangunan, hak pakai yang diajukan oleh: badan hukum, atau perorangan untuk tanah non pertanian dengan luas lebih dari m2? (enam ratus meter persegi), pemberian hak milik hak pakai tanah pertanian yang diajukan oleh perorangan dengan luas: lebih dari m2? (lima ribu meter persegi) untuk wilayah pulau jawa dan bali, atau lebih dari (dua) hektar, untuk wilayah luar pulau jawa dan bali. pemberian perpanjangan pembaharuan hak guna usaha. bab untuk setiap tahun anggardalam melaksanakan tugasnya tim pertimbangan teknis pertanahanatasketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pemberian pertimbangan teknik pertanahan, meliputi: tidak merugikan kepentingan umum, tidak saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya, cc.nggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak merugikan kepentingan umumrencana dan pengembangan lokasi harus terpadu dengan lingkungan sekitarnya, meliputi: rencana dan pengembangan lokasi tidak menutup akses jalan masyarakat dan memelihara serta meningkatkan akses jalan yang telah ada dalam dan sekitar lokasi tanah yang dimohon, rencana dan pengembangan lokasi tidak menutup saluran drainase pembuangan, memelihara dan meningkatkan saluran drainase pembuangan serta fasilitasnya secara terpadu baik pada lokasi rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah maupun sekitarnya, dan rencana dan pengembangan lokasi tidak menutup jaringan irigasi dan memelihara serta meningkatkan jaringan irigasi yang telah ada dalam dan sekitar lokasi tanah yang dimohon, rencana dan pengembangan lokasi harus menyediakan, meliputi: akses jalan, saluran drainase pembuangan, jaringan irigasi atau lainnya kepada masyarakat umum dalam dan sekitar lokasi tanah yang dimohon, sesuai dengan kebutuhan, sarana dan prasarana publik yang mengintegrasikannya dengan sarana dan prasarana, sesuai dengan perencanaan pembangunan pemerintah daerah setempat, sarana pengolahan limbah secara terpadu bagi penggunaan tanah industri yang dimohon, ruang terbuka hijau, sarana konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, biopori, terasering, setan dan atau lainnya, dan sarana dan prasarana seperti tempat parkir, basement, tempat ibadah sesuai dengan skalanya, sanitasi, kebersihan, keamanan dan sebagainya bagi penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat pusat perdagangan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat luas,meliputi, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan tubuh air menjorok laut, danau seperti restoran, cottage, resort, harus memenuhi ketentuan meliputi: tidak boleh mematikan usaha usaha nelayan setempat, tidak boleh merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya, tidak boleh menimbulkan polusi air, dan, rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah diupayakan menghindari tanah tanah pertanian subur, tanah beririgasi dan tanah tanah: harus memperhitungkan ketersediaan air tanah bagi masyarakat sekitar, dan harus menyediakan air bersih beserta sarana dan prasarananya bagi masyarakat sekitar, rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah perbatasan negara: harus mendorong pertumbuhan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pada garis perbatasan negara, dan harus terintegrasi dengan program pertahanan dan keamanan negara, dan luas, jangka waktu, tata cara dan jenis hak atas tanah untuk rencana dan pengembangan lokasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan: penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak melanggar norma sosial, budaya, agama dan keyakinan yang dianut mayoritas masyarakat setempat, meliputi: tidak melaksanakan usaha tertentu lingkungan masyarakat yang memiliki budaya dan keyakinan yang berbeda dengan usaha tersebut, penggunaan dan pemanfaatan tanah dimungkinkan apabila memperoleh persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan kegiatan harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dilarang meniadakan atau merugikan kegiatan perekonomian masyarakat yang telah ada, misalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat pusat perdagangan modern tidak boleh berada lingkungan lokasi pasar tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan polusi suara, tanah, udara, air dan bau: harus melakukan rekayasa teknis seperti instalasi pengolahan limbah, teknik peredam suara, teknik vegetasi, ruang terbuka hijau dan sebagainya sehingga dapat menghindari polusi suara, tanah, udara, air, dan bau: dan tidak boleh ditempatkan wilayah permukiman, pendidikan dan peribadatan kecuali dengan persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memenuhi azas keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan: rencana dan pengembangan lokasi tidak boleh menguasai sumber air atau mata air, merubah bentang alam secara besar besaran: terhadap wilayah sekitar situ, mata air, sungai, danau atau tubuh air alami lainnya: dilarang melakukan kegiatitu, mata air, sungai, danau atau tubuh air alami lainya, dilarang merusak atau menutup sumber air atau mata air, dilarang melakukan pengurusan penimbunan reklamasi situ, mata air atau tubuh air alami lainya, dan dilarang mencemari situ, mata air atau tubuh air alami lainnya, penggunaan dan pemanfaatan tanah kawasan lindung harus memperhatikan keterbatasan daya dukung, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman serta kelestarian fungsi lingkungan, misalnya: penggunaan dan pemanfaatan tanah kawasan lindung tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami, dan penggunaan dan pemanfaatan tanah kawasan lindung dibatasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah sekitar situs sejarah tidak boleh mengganggu merusak mengubah menghilangkan keberadaan situs, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada bidang bidang tanah yang relatif datar, diisyaratkan untuk menyediakan memperhatikan ketentuan tata air misalnya: untuk tanah yang tergenang periodik wajib dibangun sistim tata air seperti saluran drainase pembuangan yang memadai, untuk tanah yang tergenang terus menerus sebagai wilayah tangkapan air alami tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun, dan wilayah yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng 15y6 (lima belas persen) (empat puluh persen), harus dilakukan dengan rekayasa teknis mekanik dan vegetatif yang sesuai untuk mencegah terjadinya erosi, aliran permukaan (run off), dan longsor, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng lebih dari (empat puluh persen), dibatasi untuk kegiatan yang berfungsi lindung dan atau kegiatan lain yang didukung dengan rekayasa teknis yang berteknologi tinggi,, dan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan fungsi lindung, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari (tiga meter) tidak diperkenankan, dan daerah rawan bencana, seperti rawan longsor dan rawan banjir, dilarang dipergunakan untuk kegiatan budidaya. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memperhatikan azas keadilanpenyediaan tanah yang relatif mencukupi dan atau bentuk kerjasama lainnya bagi perkembangan kehidupan masyarakat dalam dan sekitar lokasi yang dimohon, rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah sedapat mungkin bisa mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, meliputi: melalui pemberian akses ekonomi bagi masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara lebih baik, dan membuka peluang pelibatan masyarakat (kemitraan) dalam usaha penggunaan dan pemanfaatan tanahnya secara lebih baik, dan cc. rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah sedapat mungkin bisa mengembangkan kehidupan sosial masyarakat sekitar melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan: penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, dan rencana dan pengembangan lokasi harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tahapan pemberian pertimbangan teknis pertanahan terdiri atastaptimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan penolakan izin lokasi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui sistem oss yang terintegrasi dengan kkp untuk didaftar melalui loket pelayanan kantor pertanahan. dalam hal izin lokasi diberikan berdasarkan komitmen, penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pelaku usaha paling lama (sepuluh) hari sejak diterbitkannya izin lokasi guna pemenuhan komitmen. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir dan pelaku usaha tidak menyampaikan persyaratan kepada kantor pertanahan maka izin lokasi dinyatakan bataln dalam hal persyaratan permohonan telah lengkap, petugas loket menerbitkan surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan. dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap: berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, atau untuk pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan penolakan izin lokasi, petugas loket memberitahukan kepada lembaga oss melalui sistem oss bahwa permohonan belum lengkap. pemohon membayar biaya layanan sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setelah membayar biaya layanan sebagaimana dimaksud pada pemohon menyampaikan bukti pembayaran dan permohonan dinyatakan diterima setelah petugas loket pelayanan memberikan bukti penerimaan dokumen. dokumen permohonan dan bukti pembayaran disampaikan kepada tim pertimbangan teknis pertanahan. dalam hal kkp belum terintegrasi dengan sistem oss atau kantor pertanahan belum menggunakan kkp, pemberitahuan kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui sistem oss. dalam hal lokasi yang dimohon berada pada (dua) atau lebih daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi, tim pertimbangan teknis pertanahan berkoordinasi dengan kepala kantor wilayah bpn. dalam hal lokasi yang dimohon berada pada (dua) atau lebih daerah kabupaten kota dan lintas daerah provinsi, tim pertimbangan teknis pertanahan berkoordinasi dengan kepala kantor wilayah bpn masing masing daerah provinsi. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dan paling lama (satu) hari kerja sejak permohonan diterimasebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan skala sesuai dengan peta dasar yang tersedia dan isinya disesuaikan dengan lokasi, berupa: batas izin lokasi atau batas yang dimohon, batas administrasi, cc. toponimi, status tanah, kemampuan tanah, penggunaan tanah, fasilitas infrastruktur, batas kawasan hutan: pasang surut air laut, kedalaman perairan pesisir, alur laut kepulauan indonesia, dan atau il. pola arus laut dan gelombang laut. peninjauan lokasi dilakukan untuk: memverifikasi data data pada peta kerja sebagaimana dimaksud dalam dan mengetahui kondisi sosial ekonomi, penguasaan tanah, kemampuan tanah sesuai dengan skala yang dibutuhkan, kerawanan bencanaan data hasil lapang secara digital, berupa: batas administrasi, penggunaan tanah, cc. status penguasaan tanah, kemampuan tanah, seperti lereng dan atau unsur unsur kemampuan tanah, rencana detail tata ruang atau rencana tata ruang wilayah, dan kawasan hutan, dalam hal lokasi yang dimohon berkaitan dengan kawasan hutan. analisis data sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: subjek, objek tanah, lingkungan, rencana tata ruang, dan ketersediaan tanah. analisis subjek sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan meneliti ketentuan dan syarat penguasaan dan pemilikan tanah terhadap identitas pemohon. analisis objek tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan atas: luas dan letak tanah: penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan kesesuaian kondisi fisik kemampuan tanah dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon. analisis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk keberlanjutan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan tingkat kerawanan bencana, atau perubahan penggunaan tanah, pola arus dan gelombang laut atau sumberdaya pesisir, pulau pulau kecil, perbatasan negara dan wilayah tertentu. analisis rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap kesesuaian rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang. analisis ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk mengetahui luasan tanah yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian terhadap tanah yang dimohon. analisis sebagaimana dimaksud dilakukan dengan kriteria: disetujui seluruhnya, dalam hal: rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon sesuai dengan rencana peruntukan ruang fungsi kawasan, dan tidak ada kendala dari aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah,isetujui sebagian, dalam hal sebagian lokasi dimohon ada kendala dari aspek rencana peruntukan ruang fungsi kawasan, aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanahan ditolak seluruhnya, dalam hal berdasarkan hasil analisis, lokasi yang dimohon tidak sesuai rencana peruntukan ruang fungsi kawasan, berada daerah tutupan, situs budaya, situs purbakala, mata air, situ, waduk, sungai, pantai, jalan, pipa minyak gas, infrastruktur kelistrikan dan fasilitas kepentingan umum lainnya. hasil pengolahan dan analisis data menjadi bahan pertimbangan dalam rapat tim pertimbangan teknis pertanahansedikituntudan izin membuka tanah. risalah sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan peta pertimbangan teknis pertanahan yang paling kurang memuat informasi mengenai: nomor dan tanggal pertimbangan teknis pertanahan, nomor dan tanggal keputusuas bidang tanah, luas yang disetujui dalam pertimbangan teknis pertanahan, penggunaan tanah saat ini, rencana penggunaan tanah, dan arahan peruntukan ruang. tim pertimbangan teknis pertanahan menyampaikan risalah dan peta pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala kantor pertanahan. risalah dan peta pertimbangan teknis pertantapan kepala kantor pertanahan menindaklanjuti risalah dan peta pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam dengan menetapkan pertimbangan teknis pertanahan. penetapan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan eletronik. pertimbangan teknisrtimbangan teknis pertanahan dilakukan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan didaftar kantor pertanahkepala kantor pertanahan segera menyampaikan keadaan force majeure kepada: pemohon dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah bpn provinsi, atau lembaga oss dalam hal persetujuan penolakan izin lokasi, sebelum jangka waktu berakhir. bab penyerahan hasil, penyimpanan dan penyajian data bagian kesatu penyerahan hasil pertimbangan teknis pertanahan diserahkan kepada pemohon berupa dokumen penetapan dan peta pertimbangan teknis pertanahan. dalam hal pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan penolakan izin lokasi, penyerahan hasil sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui sistem oss. bagian kedua penyimpanan data dan dokumen seluruh dokumenlam bentuk softcopy sebagaimana dimaksud pada disimpan dalam kkp dan atau sistem oss. bagian ketiga penyajian data informasi tentang data fisik hasil pertimbangan teknis pertanahan berupa peta pertimbangan teknis pertanahan terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis. informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada dikenakan biayabpn dan kementerian. bab viii ketentuan lain lain penyelenggaraan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan penolakan izin lokasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan kkp dan sistem oss. bab, diselesaikan dengan ketentuan sebelum berlakunya peraturan menteri ini. bab ketentuan penutup pada saat peraturan menteri berlakuan, yang bertentangan dengan peraturan menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlakusuai denglaksanaan peruntukan tanah cadangan umum negara, bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sektor pangan, pemerintah melaksanakan program pengembangan ternak melalui pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlanro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum jalan sisingamangaraja jakarta selatan telp:menteri agrariayang selanjutnya disingkat tun. pendayagunaan tun adalah pemanfaatan tun, dan untuk cadangan negar. biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum .&syarakat adalah perorangan atau kelompok orang. menteri kepala adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agraria, tata ruang dan pertanah. ruang lingkup peraturan ini, meliputi: peruntukan tun, penerima manfaat tun, penetapan keputusan pemanfaatan tun, kewajiban dan larangan bagi penerima manfaat tun, dan monitoring dan evaluasi. bab peruntukan tun peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tun didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria, program strategis negara dan cadangan negara lainnya.ngembangan sektor pangan sebagaimana dimaksud pada dapat dimanfaatkan melalui pengembangan peternakan. pelaksanaan peruntukan tun untuk pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud dalam diperuntukkan bagi: masyarakat, badan hukum, dan atau kerjasama masyarakat dan badan hukum. pemberian pemanfaatan tun sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pemanfaatan tun. bab iii. biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum bab iii penerima manfaat tun penerima manfaat tun harus memenuhi persyaratan, antara lain: warga negara indonesia, berusia paling rendah (delapan belas) tahun atau lebih atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, tidak mapan dan atau menganggur, tidak memiliki tanah: bertempat tinggal atau bersedia bertempat tinggal kecamatan lokasi tun, bukan bekas pemegang hak tanah terlantar, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan bekas pemegang hak tanah terlantar. bab penetapan keputusan pemanfaatan tun sebelum ditetapkan keputusan pemanfaatan tun, kantor wilayah badan pertanahan nasional, melakukan rencana persiapan dengan tahapan: perencanaan pelaksanaan, pengecekan kepastian objek tun, pemetaan lokasi dan luas tun yang akan diberikan: pendataan calon subjek penerima manfaat tun, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk menentukan penerima manfaat tun, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mensukseskan program pemanfaatan tun untuk pengembangan peternakan, dan membuat dokumen persiapan pelaksanaan. kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional melaporkan persiapan pelaksanaan kepada menteri untuk mendapat persetujuan atau menjadi bahan pertimbangan menteri kepala dalam menetapkan keputusan pemanfaatan tun. dalam hal tun terletak pada lebih dari (satu) provinsi, keputusan pemanfaatan tun ditetapkan oleh menteri kepala. dalam hal tun terletak dalam (satu) provinsi, untuk efektivitas dan efisiensi keputusan pemanfaatan tun ditetapkan oleh kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional setelah mendapat persetujuan dari menteri kepala. keputusan pemanfaatan tun sebagaimana dimaksud dalam. biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum keputusan pemanfaatan tun berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. keputusan pemanfaatan tun bukan merupakan keputusan pemberian hak atas tanah. dalam hal penerima manfaat tun memperoleh hak atas tanah atas tun dimaksud, maka haknya batal karena hukum. batalnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menuntut ganti rugi atau tuntutan lainnya. penerima manfaat tun untuk pengembangan peternakan hanya dapat menggunakan tanah untuk pengembangan ternak. atas tun yang pemanfaatannya untuk pengembangan peternakan, tidak boleh didirikan bangunan, kecuali untuk tempat istirahat. bab kewajiban dan larangan bagi penerima manfaat tun penerima manfaat tun wajib: menggunakan dan mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif: menjaga dan memelihara kesuburan dan kelestarian tun, mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah bpn dan peraturan perundang undangan, dan menaati ketentuan dan syarat pemanfaatan tun. penerima manfaat tun dilarang: menelantarkan tanah: mengalihkan pemanfaatan tun, memerintahkan pihak lain untuk menggunakan dan mengusahakan tun, dan atau mengubah pemanfaatan tu, teguran tertulis, atau pencabutan pemanfaatan tun. dalam hal pemanfaatan dicabut atau tun tidak digunakan lagi oleh penerima manfaat tun, maka tun kembali dikuasai langsung oleh negara dan terhadap tun dapat diberikan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. dalam hal penerima manfaat tun tidak memanfaatkan tun dalam kurun waktu (satu) tahun, menteri kepala atau kepala kantor wilayah bpn dapat menunjuk penerima manfaat tun lain sebagai pengganti. penerima manfaat tun yang telah dicabut keputusan pemanfaatannya tidak dapat memanfaatkan lagi tanahnya dan tidak dapat menuntut ganti rugi atau tuntutan lainnya. . biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum tun yang tidak dimanfaatkan lagi atau setelah jangka waktunya habis dan apabila tidak diperpanjang, maka tun sepenuhnya dikuasai dan bawah pengelolaan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional. bab monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan tun, dilakukan monitoring dan evaluasi, dan dilaporkan kepada menteri kepala melalui kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional setiap (enam) bulan. dalam hal hasil pelaksanaan tun dinilai tidak efektif lagi, kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional memberikan rekomendasi kepada menteri kepala untuk mencabut keputusan pemanfaatan tun. bab vii ketentuan penutup 23k september babak tan menteri agraria dan tata ruang kedai badan per tanaman nasional, nen season j nes ira ferry mursyid badan diundangkan jakarta pada tanggal september menteri hukum dan hak asasi manusia republik lalu berita xformat surat keputusan pemanfaatan tun untuk pengembangan peternakan surat keputusan pemanfaatan tun untuk pengembangan peternakan yang ditetapkan oleh menteri agraria dan tata ruang kepala bpn. (kop surat) keputus. biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukumyagunaan tanah cadangan umum negara untuk pengembangan peternakan, memperhatikan . biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum memperhatikan surat. tanggal tentang penetapan tanah terlantar yang berasal .. kesatu menetapkan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar yang berasal dari bekas . untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan peternakan oleh masyarakat . ., sebagaimana tercantum dalam peta lampiran dan daftar penerima manfaat tun. kedua bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu berada dalam penguasaan dan pengelolaan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional. ketiga penerima manfaat tun sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu wajib untuk menjaga dan memelihara kelestarian dan kesuburan tanah serta mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan. keempat penerima manfaat tun sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu baik secara perorangan maupun kelompok tidak dapat memperoleh hak atas tanah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dictum kesatu. kelima apabila penerima manfaat tun sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu tidak menggunakan dan memanfaatkan tanah dalam kurun waktu (satu) tahun, maka kepala kantor wilayah bpn prov. dengan persetujuan menteri agraria dan tata ruang bpn dapat menunjuk penerima manfaat tun lain sebagai pengganti. keenam bahwa jangka waktu pemanfaatan tanah oleh penerima manfaat tun sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah (lima) tahun dan dapat diperpanjang. ketujuh . biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum ketujuh apabila delapan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap, ferry mursyid badan biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum surat keputusan pemanfaatan tun untuk pengembangan peternakan yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah bpn (kop surat) keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi .kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi . .ro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukumdan, telah diterbitkbahwa untuk mempercepat pelayanan pertanahan dalam rangkaperlu diganti, biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi. standar pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, kantor wilayah, dan kantor kabupaten kota. ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi: jenis pelayanan, persyaratan, biaya, dan waktu. jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pelayanan: informasi ketersediaan tanah, pertimbangan teknis pertanahan, cc.biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukumterhadap permohonan yang diajukan, kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional mengeluarkan keterangan bahwa permohonan sudah terdaftar dan diproses. dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, maknginformasikan secara tertulis kepada pemohon mengenai berkas berkas yang harus dilengkapi dalam peraturan inipemohon dapat mengajukan kembali setelah semua persyaratan lengkapbiro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum jenis pelayanan, dasar hukum, persyaratan, biaya, waktu dan produk masing masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dimuat dalam tabeltercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.laporkan hasil pelaksanaan pelayan secara berkala setiap (enam) bulan. biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum kepala kantor wilayah dan kepala kantor kabupaten kota kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional yang terdapat layanan kegiatan penanaman modal melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepadsecara berkala setiap bulan. pada saat peraturan ini mulai berlaku, permohonan pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modalpada saat peraturandicabut dan dinyatakan tidak berlaku. biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukunyeri agraria dan tata ruang ala badan pertanahan nasional, beta ferry mursyid basarjana berita naga republik indonesia tahun nomor. biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum alas s9score, rescue 0x05 yeon bea sg, t258 se da. te: "guy pus oli ale saya pola kat ikan ayiklas ago: gag uni se8u, ser osalegiua mes hold osm ea: ngada sep dyopidr ad. ta. sek ah$ dar eui53 sis. beda like saglitts geng tyuykw? caad daa gus uuu san bah d.i ilz a.g @xj unw klx alas clausa is: isa (ss iss naa te) solat oa, tiro pilot dls a33 sat ama ala. kakak sat biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum cic2 dna alg gag bbi ikut luas kaa von ivan, kel) ses ida dst siap uxs detmwayypa a33 muh lang ada a52 a93 oow tan 4sok slow. tag iyyelmos aga cut solo eras exa eec ius 02kg slug paradis tv0 kotor kaki daa laipsoh nak ses fa. clo8va35 ku) alan ani tea opa man du, kup tee mma ume fasi tag cas tea kok bus dua a80 sak fx. tak as. ss$ ocu sig sage sab wal mma mta alm a55 lip) cnn yan yal kan aki. mal atu, al agen gn. ing sceulmo sgimdvuovoea yes3 0gets ppi lau log sus spo kayu olvvukikita our mpl loka swa suw kata kam oa). las ken s|s slo s8sxx sinaloa5 bia lan paelooyama mana tana kini yg. bea sera foto biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum mww does s853 skj dia naa tsega spb fe. isp sar . gde rr. pai esa sar sss &pss token doku asi a33 aaa nsg eu, okp osn ong lomba asasi ma fans biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum ke!a) gas3 sr3 evu uua oos t35a, bis0 eng tgn men: (28d73 sg33p2 tam lokal yga sip s2, sig sus sera n sea ss. sur sog agar bad des tesis peseta came nas sp3 a38 ala yggagrpa gahara dab, ter deg s$$ aga elang (esbagoyig aei r83 i59gsb sesi alat pool man ae) sia ban dar lg: ayu gag kenalan z | batman kps bana datar lag suku, men tahap ikat s8. ilene kug obg iuo ssp eka merta beo nas fpb man acara keesaan sud lis ia. saga vanaf ssa aan spare han ane biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum oss tis33 la) j3. ali ho) sss wiki ddr te1o) iba maha van sas y3du0 tpl ai. . k s.s orang. btn bada kan nn ion a3momen agar hut toundumpon biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum tg, olok5 mahar ie, 0p$ cumi iieuhelit vx0y opa. aoa nada s0o gaga a35. (per kebo sepak ge3 fik uus e$8as ass tol than akar v0. siklase mak muna ost sa343 gi, so93 ao8 svwotyo kar fee egn aneh en3 (ep) less aka lasalle asy nar cab jav ayo otda tana snn men sik ka) 3g teka 3susondus basu kuku klo sana san tut res s9. ying sis ban bat ne: tai lagu a83 tax toko sin . dulu agu ag" sgg$ ige ngeri tkb sub35 tes gis r5as5a aeb3r a85 sig. kapang sai ims mak naga tun agama igo yaa asad sih saba kane usg sn, sama otak $i891g0558 9gye93 sps sania iat sua u3s demo olok vc! eni kemasukkan, naa tn. kabar cb) isl lia (na sal wwoocosoe oo0, satgas62204 a555 a13 katakana9oke mag tag aan aan belu osn voonnsfh moz op. nama kobe lok alt ksr loss sbu kls bebe ati tang tan, tn, aka lor ora nona membawa aae aan simfoni oda aaa la) biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum ani luna guru sulung aa, de, ixu sin jaan fav) eni gas kok s9. y w wio kyb, sus isle bg says. be) ana der go 0gi sana sagu misi usa nat gan saw fik aan isg song 9g, ag fan) pan bian fas3h5g3a tuan oke ps0 kaum kpa utv dur valuvulk jus ss uan kun maa ots nagan omo ego kane biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum bav seni sin ses tp) pola ses, s.s guys siren? ana s0kbg sn saga iga, ig2 sika s9595995 sps3 sus silam als sun powo uuu biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum ken) (2g ( aga ep! tni len . fat etuslkag $: per mn: d383 dupa? hata ke!) kb) sai dag s.e sa. iii ega il. pase atas lola yg. didih yasa s9b fs3 tgn sik ugo li es$ sas ace ep) aya eeeeee2g tar s5. ika dakar kado wmkgmjolg $sij euv ghea balet 59x, iga did naa msa uuolkloyukkk kau sao ya) sis to, tia tag d2. sai av) mere sya s9s95 aset x $ sks io) kp) . com msn le3 gkighaga rida basis pers say esp logo ses data duh kopi itb ask ugi fan ica kao ena mar iwwoto00040509905 ke) ke) sosok aat . site lea wwcooo iow mo2 pnp ssssssssss kala taasasyans sin p'. ala lua molatakokokoko bobby2 slips esl kakapo dddddd oma loa fan ana eat ama aa otw aaa a.a a.a biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum kep lag iss bot 3e33 sun sy0 sa93g ges eg3ganti map iis tha pwn tya kana tes, tki ads mop (e) tol a35 opo bus 'e! a.a nag dia gg oda dsb tku pete3 sela isi e3u ou0u ses meh andong nam jas utm lsi s89g3 tama sn? ira cnn sagasur mes mdk cag g5e0 a01 iu3 ann tan mom mm: r38 3pi iep5 nar tas saga ten $egs$ his l08 (snn ann sala a35 ara pad s$k tikus 9s, aa. kos gegana. ara, pen ii955e gg8aj tp3 gif ug3 sae e3s (s$$ sis saad gay (dak agi bisa kak, te) ope o.a0i or6 tools ayu jie more mask bos ko2ou. tail se) aan ordo yang3ot 500p98 isssssssb bas las lan setosa kelas book sofa eassenganer hama kp) sss skk ala tanam tai biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum o.m s32 klan le) s8. "$, psp3 era) sda 45k ops snn kas) ia8 s.s s.d dps oo. dungu . nba biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum tg, bos tun "nik ii e dead tea. tmii sds si, arm plot bos gar pn, tas a.a sebuah aa) tank selalu see. atu ain p3300 oue ita a4. (dede a d gp kmr ina o., css sw isl gspipese tau soo. tdl0 kulit laplace dakaakasd0r mwn par reginae osu3 seo wuk eko gas ann kia kejam kan mar gad tae bes no) bat layu) kan) pen ai. 2g! geng sitar mai pa) kb) sang aga oom oo. dsa dg8 aga dg0r itn ba39 pia3 sls sau ggy man see arena ppl ida maa lb) sta omong lan (ag xxx gala uer si. nan, su9go0s ea0w o02 setan sss ssl sta hakatago koran ci. kena aan ana murai apa man mri psa te) dalam lola tanguolaa ann ipa info daa biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum toy0w oo, cb) kri, dada iud sub. spa pia sapa sg. ss10 sol3 tek ks) edge ish ish335 nem fe) w0w mug sisir sav3 treat gas oot. g93yu na ensure akas sites abu bos asasi ketika dosen baso igawa bkl mag pe0 satupun an) ohg would utuh ks) sas (e) ep) ras gum gan ah. se$ ang ola ags sesat siswi sss sang sig sans s5335 out duduk sai rekayasa ana akn take isi oto daa sania jamu biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukum os! iss sar nn ems ke, ini k11) ta. ana ( dj pr) sn. ten iss &ssc izz biro hukum dan hubungan masyarakat bagian advokasi dan dokumentasi hukummanadomanadomanadouniversitas negeri manado, bahwa penataan organisasi dan tata kerja universitas negeri manadouniversitas negeri manadoebagaimana telah diubah jdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.id. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: universitas negeri manado yang selanjutnya disebut nimanimniima. sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa lingkungan nimkedudukan, tugas, dan fungsi nima berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. nimnimnima terdiri atas: senat: pemimpin, satuan pengawas internal, dan dewan penyantun. jdih.kemdikbud.go.id ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi nima sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta nimnimnimajdih.kemdikbud.go.idkemahasiswaan dan kerja sama, dan wakil rektor bidang perencanaan, keuangan, dan umumkemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. wakil rektor perencanaan, keuangan, dan umumperencanaan, keuangan, dan umum. paragraf unsur organisasi bawah pemimpin unsur organisasi bawah pemimpin nimajdih.kemdikbud.go.id, ilmu pengetahuan alam, dan kebumian, fakultas teknik, fakultas ilmu keolahragaan dan kesehatan masyarakat, fakultas ilmu pendidikan dan psikologi, fakultas bahasa dan seni, fakultas ilmu sosial dan hukum: dan fakultas ekonomi dan bisnisjdih.kemdikbud.go.idkemahasiswaan dan alumni, dan wakil dekan bidang keuangan dan umum. wakil dekan bidang keuanganuangan dan umumekan. jdih.kemdikbud.go.id dankepegawaian lingkungan fakultas, pelaksanaan urusan penatalaksanaan lingkungan fakultas: pelaksanaan urusan ketatausahaan lingkungan fakultas: pelaksanaan urusan kerumahtanggaan lingkungan fakultas: pelaksanaan pengelolaan barang milik negara lingkungan fakultas, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas, dan pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkungan fakultas. jdih.kemdikbud.go.id bagian umum sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok jabatan fungsionaljdih.kemdikbud.go.idkelompok jabatan fungsionaljdih.kemdikbud.go.id wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan, dan wakil direktur bidang keuangan dan umumkeuangan dan umumnima. biro sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: biro akademik dan kemahasiswaan, biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat, dan cc. biro kepegawaian, keuanganbagian akademikadministrasi dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data dan sarana akademik. dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam bagian akademikdan pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademikjdih.kemdikbud.go.idbiro kepegawaian, keuangan, dan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahairo kepegawaian, keuangan, dkepegawaian, keuangan, dan umum sebagaimana dimaksud dalamjdih.kemdikbud.go.id keprotokolan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, dan penatalaksanaan nidan pelaksanaan urusan organisasi dan penatalaksanaanjdih.kemdikbud.go.id, pengkajian,jdih.kemdikbud.go.idnima. unit penunjang akademikdan konseling, bahasa, dan pengembangan kariteknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf jdih.kemdikbud.go.id merupakan unit penunjang akademik bidangjdih.kemdikbud.go.id unit penunjang akademik bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unit penunjang akademik bidang bimbingan dan konseling. unit penunjang akademik bimbingan dimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bimbingan dan konseling. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam unit penunjang akademik bimbingan dan konseling menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program, dan anggaran unit penunjang akademik bimbingan dnunjang akademik bimbingan dan konselingbahasa. jdih.kemdikbud.go.idpengembangan karir dan kewirausahaan. unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala, dan jdih.kemdikbud.go.id d7ngembangan karir dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalamr dan kewirausahaan, fasilitasi dan kemitraan pengembangan karidan jdih.kemdikbud.go.id
seleksi terbuka dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasionalbahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap batas minimal usia calon pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama,.iubahttd ferry mursyid ban kementerian dalam negeri. batas daerah. kota salatiga kabupaten semarang. jawa tengah. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang batas daerahpati dan kabupaten rembang provinsi jawa tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara kota salatiga dengan kabupaten semarang provinsi jawa tengah:salatiga dengan kabupaten semarang provinsi jawa tengah::menteri dalam negeri tentang batas daerahtahun tentang pembentukan daerah daerah kota dalam lingkungan propinsi djawa timur, djawa tengah dan djawa baratota salatiga dengan kabupaten semarang provinsi jawa tengah dimulai dari: pselanjutnyaletak dan desa sembrono kecamatan getaran kabupaten semarang, abu. selanjutnya arah barat daya menyusuri median line) kali gangguan, kemudianembrono ddukuh dan kelurahan kecanduanbarat lautberbatasan dengan desa ponorogo kecamatan getaran kabupaten semarang:yang berbatasan dengan desa gedangan kecamatan tuntangdesa nombor kecamatan tuntang kabupaten semarang berbatasan dengan kelurahan kecanduan kecamatan sidomukti dan kelurahan puluhan kecamatan sidorejo kota salatiga: abu selanjutnya arah timur laut sampai pada abu.o11o11 selanjutnya arah tenggara sampai pada abu. dengan koordinat dan yang terletak desa watuagung kecamatan tuntang dan. selanjutnya arah timur laut kemudian arah tenggara sampai pada abu.pabean kecamatan pabean kabupaten semarang, abu. selanjutnya arah timur kemudian arah timur laut kemudian arah tenggara sampai pada abu.abu. selanjutnya arah selatankecamatan tingkir kota salatiga, abu. selanjutnya arah tenggarasukoharjo ddan kelurahan kalibening kecamatan tingkir kota salatiga yang berbatasan dengan desa ujung ujung kecamatan pabean dkalibeningtenggarbarusan dan desa bener kecamatan tengaran kabupaten semarang: abu. selanjutnya arah barat sampai pada abu. dengan koordinat dan yang terletak kelurahan tingkir tengah kecamatan tingkir kecamatan argomulyo kota salatiga yang berbatasan dengan kelurahan cekungan kecamatan argomulyo kota salatiga dan desa bener kecamatan tengaran kabupaten semarang, abu. selanjutnya arah selatan kemudian arah barat kemudian arah selatan kemudian arah timur kemudian arah selatan sampai pada abu.: dan abu. selanjutnya arah barat daya sampai pada abu. dengan koordinat dan yang terletak kelurahan wonorejo kecamatan margorejo dan kelurahan randuacir kecamatan argomulyo kota salatiga yang berbatasan dengan desa patron kecamatan tengaran kabupaten semarang, selanjutnya arah barat sampai pada pbunik sa. nan sen ie: a0are dana ana enteng laa jernih nan das r33 cas ket tee dak aga lini sat talk bai otr alasan padi kepada sae mri: tut ae: bani basa pia mie pen teng era nan ag: a22 shes aia regna nii $250r ag han te: fata penerang wak nan inda jig iii jig her leg peran ala sean ar. hpn tan. san nah pas iga lil den ae aan sos kek emang nanang pa, bani bai tan ane lagi maa mai odp sat tak per soma wo: ana lp. nanda tan nh. ras er. ena goa ah bana ea" pen aan bea area tan pena yoo tah btn yo. tin pen ap: $$ tn: cos ul. eni nan para ina anda ae. ig: na: boom far (ai kat "in luna tenang bee kan: meet too, benda taken tagih bean kah aan pendatang ana pena, (aa ego ln: ban bin jan snn! los maa malu penyesuaian nomenklatur jabatan dan kelas jabatan lingkungan kantor kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahtentang persetujuan perubahan hasil evaluasi jabatsebagai berikut: ketentuan huruf dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional,kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasioatur dalam lampiragraria, tata ruang dan pertanahan kawasan ekonomi khusustelah ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang fasilitas dan kemudahan kawasan ekonomi khusus sebagai pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi khusus. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud denganbidang agraridan hak pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau kepanjangannya habipelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan kek meliputi pelayanan dan pengaturan pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai. pelayanan dan pengaturan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kementerian, kantor wilayah bpn, dan kantor pertanahan berdasarkan standar pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan kek. standar pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan kek sebagaimana dimaksud pada memuat: jenis pelayanan, persyaratan, biaya, dan waktu. jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pelayanan yang disediakan dalam rangka pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai, yang terdiri dari pelayanan: pertimbangan teknis pertanahan,pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai kek dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha atau badan usaha kepada kantor pertanahan setempat melalui administrator kek. permohonan perpanjangan dan pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai dapat diajukan setelah pelaku usaha atau badan usaha dinyatakanmohonan perpanjangan dan pembaruan hak pakai dapat diajukan setelah hunian properti telah dimiliki secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kenyataan bahwa pelaku usaha atau badan usaha telah beroperasi secara komersial, atau hunian properti telah dimiliki secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh dewan nasional. perpanjangan dan pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai dapat diberikan apabila pelaku usaha atau badan usaha memenuhi syarat yang ditentukan dan telah memperoleh penetapan dari dewan nasional sebagaimana dimaksud pada biaya perpanjangan dan pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai sebagaimana dimaksud pada dibayarkan pada saat permohonan.dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, maka petugas menginformasikan secara tertulis kepada pemohon mengenai berkas berkas yang harus dilengkapi. dalam hal persyaratan permohonan telah lengkap, kepada pemohon diberikan tanda terima dokumendalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada pemohon dapat mengajukan permohonan kembali setelah semua persyaratan lengkap. pemberian dan perpanjangan hak guna bangunan atau hak pakai kepada pelaku usaha dapat diberikan sekaligus pada saat pemberian hak. pemberian dan perpanjangan hak guna bangunan atau hak pakai kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pada: nilai investasi: dan jenis usaha strategis yang memberi nilai tambah bagi negara, yang ditetapkan oleh menteri. jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai kepada pelaku usaha yang tidak diberikan sekaligus pada saat pemberian hak tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakutarif pelayanan yang ditetapkan. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi: permohonan pemberian atau pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai yang dalam prosesnya terdapat pihak yang berkepentingan yang meminta untuk dicatat dalam buku tanah bahwa obyek tanah yang dimohon, atau permohonan pemberian, perpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai yang dalam prosesnya obyek tanah yang dimohon menjadi obyek perkara pengadilan dan diletakan sita jaminan dan atau telah terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon. catatan sebagaimana dimaksud pada huruf hapus dengan sendirinya dalam waktu (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan,. standar pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan kpelayanan bidang agraria, tata ruang dan pertanahan kek, kepala kantor wilayah bpn berkoordinasi dengan dewan kawasan untuk menempatkan dan menugaskan pejabat lingkungan kantor wilayah bpn pada kantor administrator kek. pejabat yang ditempatkan atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan wewenangcc. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,, dan melakukan koordinasi dan konsultasi kantor pertanahan, kantor wilayah bpn dan kementerian untuk mempercepat proses pelayanan bidang agraria, tata ruang dan pertanahan.dan dewadministrator penempatan. jangka waktu pemilikan hunian rumah tinggal kek bagi orang asing mengikuti ketentuan. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, permohonan pemberian, perpanjangan, atau pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai pelaku usaha atau badan usaha kek yang telah diterima lengkapdan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan kawasan ekonomi khusus tabel standar pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan kawasan ekonomi khusus standar pelayanan pertimbangan teknis pertanahan permohonan. sesuai ketentuan permohonan pelayanan risalah dan peta persyaratan permohonan dapat| peraturan pemerintah pertimbangan teknis pertimbangan diusulkan paling lama (tiga) hari kerjaltentang jenis dan tarif| pertanahan didaftar untuk teknis pertanahan sejak pengajuan permohonan, berupa: atas jenis penerimaan |diproses dalam waktu paling (diterbitkan setelah pena kbn identitas pemohon dan surat kuasa|negara bukan pajak|lama (tiga) jam. persyaratan apabila dikatakan. yang berlaku pada lengkap. permen atr kbn npp, akta pendirian (beserta kementerian agraria| dalam hal persyaratan perubahan perubahannya) dan |dan tata ruang badan|pemohon belum lengkap, perda rtrw kab. kota pengesahan pejabat yang berwenang. pertanahan nasional. kementerian agraria dan tanda daftar perusahaan. tata ruang badan proposal rencana pengusahaan pertanahan nasional tanah. menginformasikan kepada set lokasi tanah yang dimohon. pemohon secara tertulis dasar penguasaan tanah (apabila untuk melengkapi syarat ada). syarat tersebut paling lama spot pbb tahun berjalan. (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. surat pernyataan direksi perusahaan luasan s.d. paling mengenai kesanggupan lama (tiga) hari kerja. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan corporate social luasan lebih dari responsibility). paling lama (lima) hari surat pernyataan direksi perusahaan kerja. mengenai kesanggupan memfasilitasi pembangunan areal kemitraan (plasma) dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum apabila disekitar lokasi tanah yang dimohon tidak terdapat masyarakat: catatanstandar pelayanan pengukuran bidang tanah dan kawasan permohonan. sesuai ketentuan permohonan pengukuran peta bidang persyaratan permohonan dapat peraturan pemerintah bidang tanah dan kawasan tanah diusulkan paling lama (lima) hari tentang jenis dan tarif didaftar untuk diproses diterbitkan pena kbn kerja sejak pengajuan permohonan, atas jenis penerimaan dalam waktu paling lama setelah berupa: negara bukan pajak (tiga) jam. persyaratan perak bpn syarat pada pelayanan pertimbangan yang berlaku pada lengkap. teknis. kementerian agraria dalam hal persyaratan izin lokasi (apabila disyaratkan). dan tata ruang pemohon belum lengkap, peta areal tanah yang dimohon. badan pertanahan kementerian agraria dan bukti perolehan tanah alas hak akta nasional. tata ruang badan jual beli, pelepasan hak, letter pertanahan nasional pelepasan kawasan hutan ), daftar menginformasikan kepada rekapitulasi perolehan lahan dan pemohon secara tertulis peta perolehan lahan sesuai dengan untuk melengkapi syarat alas hak), bukti perolehan lainnya). syarat tersebut paling lama surat pernyataan pemasangan tanda (lima) hari kerja sejak batas. permohonan diterima. surat pernyataan tidak sengketa. sg. surat pernyataan penguasaan fisik luasan s.d ha, paling bidang tanah. lama (lima belas) hari catatan dokumen yang menjadi kerja. persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat luasan lebih dari ha, yang berwenang. paling lama (dua puluh) dalam bentuk cetak dan file elektronik hari kerja. dalam dwg atau shp. pada peta areal yang dimohon termasuk layer tanda batas yang sudah terpasang sesuai daftar koordinat. untuk areal yang berasal dari kawasan hutan. standar pelayanan penetapan hak atas tanah pemberian hak guna bangunan hak pakai produk| peraturan pemerintah penetapan hak atas tanah diterbitkan apabila dikatakan. tentang jenis dan tarifjuntuk pemberian hak guna (setelah persyaratan permohonan dapat|atas jenis penerimaan bangunan hak pakai didaftar persyaratan diusulkan paling lama (lima) hari kertanegara bukan pajakjuntuk diproses dalam waktu (lengkap. sejak pengajuan permohonan, berupa: yang berlaku pada paling lama (tiga) jam. peta bidang tanah. kementerian agraria persetujuan penanaman modal bagian tata ruang badan dalam hal persyaratan perusahaan yang menggunakan pertanahan nasional. |pemohon belum lengkap, fasilitas penanaman modal dari kementerian agraria dan tata pena kbn instansi teknis. ruang bpn keterangan status kawasan hutan dari menginformasikan kepada perak bpn instansi teknis (jika diperlukan). pemohon secara tertulis keterangan status areal pertambangan untuk melengkapi syarat pena kbn dari instansi teknis (jika diperlukan). syarat tersebut paling lama keterangan bebas garapan masyarakat (lima) hari kerja sejak perak bpn apabila tanahnya berasal dari tanah permohonan diterima. negara yang tidak ada penguasaan luasan s.d paling perak bpn masyarakat. lama (dua puluh) hari akta perjanjian penyerahan dan kerja. permen atr bpn penggunaan tanah antara pemegang hpl dengan pihak ketiga yang dibuat luasan lebih dari dihadapan notaris, untuk pemberian paling lama (tiga puluh) hak atas hpl. hari kerja. surat pernyataan tanah tanah yang dipunyai oleh pemohon termasuk tanah yang dimohon. ssp p ph, apabila tanah yang dimohon merupakan objek pengenaan ssp p ph. catatan:perpanjangan pembaharuan hak guna bangunan hak pakai peraturan pemerintah| penetapan hak atas tanah diterbitkan apabila dikatakan. tentang jenis dan tarif| untuk perpanjangan setelah persyaratan permohonan dapat|atas jenis penerimaan pembaharuan hgb hal|persyaratan diusulkan paling lama (tiga) harilnegara bukan pajak| pakai didaftar untuk diproses lengkap. kerja sejak pengajuan permohonan|yang berlaku pada| dalam waktu paling lama berupa: kementerian agraria (tiga) jam. hasil evaluasi terhadap pengelolaan|dan tata ruang badan hak guna bangunan hak pakai. pertanahan nasional. dalam hal persyaratan hasil pemeriksaan lapangan (audit) pemohon belum lengkap, pena kbn luas tanah (lahan) yang digunakan. kementerian agraria dan tata ijin persetujuan dari pemegang hak ruang badan pertanahan perak bpn pengelolaan, apabila hgb hak pakai nasional menginformasikan atas hak pengelolaan. kepada pemohon secara pena kbn penetapan dari dewan nasional yang tertulis untuk melengkapi menyatakan bahwa pelaku usaha syarat syarat tersebut paling perak bpn atau badan usaha telah beroperasi lama (tiga) hari kerja sejak secara komersial, atau permohonan diterima. perak bpn hunian properti telah dimiliki secara sah sesuai dengan ketentuan luasan s.d ha, paling permen atr bpn peraturan perundang undangan. lama (lima) hari kerja. melengkapi persyaratan jika ada perubahan data pada saat pengajuan luasan lebih dari ha, perpanjangan paling lama (tujuh) hari pembaharuan hak. kerja. standar pelayanan pendaftaran keputusan hak atas tanah permohonan. sesuai ketentuan permohonan pelayanan sertifikat identitas pemohon, dan surat kuasa peraturan pemerintah pendaftaran keputusan hak diterbitkan apabila dikatakan. tentang jenis dan tarif atas tanah didaftar untuk setelah persyaratan permohonan dapat atas jenis penerimaan diproses dalam waktu paling persyaratan pena kbn diusulkan paling lama (satu) hari negara bukan pajak lama (tiga) jam. lengkap. perak bpn kerja sejak pengajuan permohonan, |yang berlaku pada berupa: kementerian agraria dalam hal persyaratan asli surat keputusan pemberian dan tata ruang |pemohon belum lengkap, hak atas tanah. badan pertanahan kementerian agraria dan spot pbb tahun berjalan. nasional. tata ruang badan asli penyerahan bukti ssb (bpt). pertanahan nasional asli bukti alas hak. menginformasikan kepada pemohon secara tertulis catatan dokumen yang menjadi untuk melengkapi syarat persyaratan yang berbentuk syarat tersebut paling lama fotokopi, dilegalisir oleh (satu) hari kerja sejak pejabat yang berwenang. permohonan diterima. paling lama (satu) hari kerja. pengelolaan pengaduan dasar hukum persyaratan biaya waktu produk pengaduan secara tertulis baik yang tanggapan paling lama surat atau surat disampaikan melalui loket, kotak (dua) hari kerja elektronik. pengaduan, dan atau website. menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, ttd. ferry mursyid badan
(es shin walikota palembangota palembang perlu melakukan pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan menara telekomunikasi kota palembangota palembang berhak dan berwenang memungut retribusi pengendalian menara telekomunik2m9,as umum daerah adalah kas umum daerah kota pale.mbangm'c, cell planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona zona aresm'1a tarnrtann oto coharienwa dab tanm5walikotwalikot(!) persyaratan permohonan rekomendasi sebagai berikut: a@. persyaratan administratif:: foto kopi kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah, foto kopi surat kepemilikan tanah bangunan: foto kopi surat perjanjian sewa pemakaian tanah bangunan surat keterangan kpop setempat. persyaratan teknis rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf hbdavis planning dari instansi terkait: gambar lokasi menara dan spesifikasi menara,, imb menara, ukuvuplbukti setor retribusi pengendalian menara telekomunikasi. bagian keempat rekomendasi (!aling lama ota, pemilik, penyedia,s5), telekomunikasi, danwalikota melalui dinas komunikasi dan informatika. cell playingr, il)ilir timur kaliwon, ilir barat hir barat ii, bukit kecil, ilir timur il, sukaraja, kemuning, sako, seberang ulu seberang ulu ti,gandum, semarang borang, alang alang lebar, kertapati, laju.l:walikota melalui dinas komunikasi dan informatika, foto kopi, surat perjanjian pengguna menara bersama antara pemilik menara provider) dan operator seluler telco operato peta lokasi peta situasi lokasi:t), titik koordinat (dari gps) surat pernyataan dari pemilik menara terhadap penggunaan menara bersama pada zona eksisting menara minimalmenara dengan masing masing maksimaltoto copy surat perjanjian antara penyedia menara telekomunikasi bersama dengan pihak operator yang bersangkutan. foto copy kartu tanda pendudukota wajib memperhatikan ketentuan perundanggian keenam besarnya tarif retribusi setiap orang dam'atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh pemerintah kotajvariawalikota. pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas. (!walikota. bagian kesembilanpuluhduabelas|m'seroan terbatas pt.laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. bab viikomunikasi bersama. tim pengendalian dan pengawasan menara komunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. bab viiiat sebagaimana dimaksud dalam danutup dinas pendapatan daerah kota palembang sebagai koordinator pemungutan retribusi daerah. dinas komunikasi dan informatika sebagaimulai berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalananuari walikota palembang, diundangkan palembang paris tanggal sekretaris daerah kota palembang ba, ten eddy santana putra lembaran daerah kota palembang tahun sem
par remas dang bupati bloradengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora, menimbang diperlukan upaya upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah, antara lain dengan penyertaan modalrtaan modal daerah kabupaten blora pada badan usaha miliksahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari perusahaan daerah bank perkreditan rakyat blora dan perusahaan daerah wira usaha kabupaten blora, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan pihak lain pemerintah provinsi jawa tengah dan kiri. karya sejahtera), yang terdiri dari perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan pd. bpr bkk) blora, perseroan terbatas pt) bank jateng dan perseroan terbatas blora patra energi pt. bpe)penyertaan modal daerah pada bumi dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh bumi. penyertaan modal daerah pada bumi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, penambahan dan pemupukan sumber pendapatan asli daerah, cc. pemenuhan modal dasar bumi, dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. bab iii besaran dan sumber dana penyertaan modal daerah besaran penyertaan modal daerah kepada bumi ditetapkan sebesar rp. dua puluh sembilan milyar tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut pt. bank jateng sebesar rp. sembilan milyar tiga puluh tujuh juta rupiah), pd. bpr bkk blora sebesar rp. sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), pd. bpr blora sebesar rp. delapan milyar rupiah), pd. wira usaha kabupaten blora sebesar rp. lima ratus juta rupiah), pt. blora patra energi sebesar rp. sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada diberikan secara bertahap terhitung mulai tahun sampai dengan tahun dengan alokasi tiap tahun sesuai yang tercantum dalam apbd tahun berkenaan. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerahatas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada bumi. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu oleh skpd yang membidangi pembinaan bumi. bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada bumbab ketentuan penutup peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanik setda kab. blora kaisar ali, sh. mh. pembina nip. penjelasan atasumum penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada badan usaha milik daerah yang bersangkutan berdasarkan perencanaan badan usaha masing masing, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sertapeningkatan pelayanan kepada masyarakat. penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah diberikan kepada bumi yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah. bumi tersebut terdiri dari perusahaan daerah bank perkreditan rakyat blora , perusahaan daerah wira usaha kabupaten blora, perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan pd. bpr bkk) blora dan perseroan terbatas pt) bank jateng serta perseroan terbatas blora patra energi pt. bpe). rencana penyertaan modal daerah tersebut telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten blora dan dapat dilaksanasehubungan dengan dengan hal tersebut: bahwa lembaga perkreditan desa telah berkembang dengan pesat, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan lembaga perkreditan desa sebagai suatu lembaga yang menjalankan fungsi keuangan milik desa pakaian, bahwa beberapa ketentuan dalamnomor tahun tentang desa pakaian lembaran daerah propinsi bali tahun nomor ser. cukup jelas. laporan lpd disampaikan secara tertulis. laporan kepada bendera disampaikan melalui pengawas internal lpd. laporan kepada pld digunakan sebagai bahan untuk mengefektifkan pelaksanaan pemberdayaan lpd dan bahan laporan kepada gubernur. cukup jelas cukup jelas cukup jelas audit bisa dilakukan oleh pihak internal oleh bendera dan bisa dilakukan oleh pihak ketiga dengan memanfaatkan jasa akuntan publik dengan biaya ditanggung oleh lpd yang bersangkutan. cukup jelas. skim dana perlindungan terhadap. skim dana penjaminan simpanan nasabah lpdcukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi bali nomor beberapa ketentuan dalamse bali melalui parutan agung dan berkedudukan ibu kota provinsi.kabupaten kota. pengurus adalah pelaksana operasional lpd.bank pembangunan daerah bali selanjutnya disebut bpd adalah pt. bank pembangunan daerah bali dan penjaminan kredit lpd. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: ijin pendirian lpd ditetapkan dengan keputusan gubernur setelah mendapat rekomendasi bupati walikota dan muda. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: lpd dapat didirikan dengan modal awal sekurang kurangnya (dua puluh juta rupiah). modal lpd terdiri dari: setoran desa pakaian, bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat, dan laba yang ditahan. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: lpd dapat membentuk bks lpd kabupaten kota dan bks lpd kabupaten kota dapat membentukgubernur bersama muda membentuk pld tingkat provinsi dan pld tingkat kabupaten kota. ketentuan mengenai pld provinsi dan pld kabupaten kotasetiap tahun pengurus membuat dan rapsetiap perubahan dan rap dalam tahun buku sedang berjalan harus mendapat persetujuan prajurit desadan rap tidak mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada diberlakukan dan rap tahun berjalan. dan rap sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur untuk keperluan pembinaan dan kepada muda, mdp, pld provinsi dan pld kabupaten kota untuk keperluan pengawasan. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: tahun buku lpd adalah tahun taklim kalender. selambat lambatnyaprajurit desarapat desa. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja lpd kepada bendera dan pld secara teratur setiap bulan, (tiga) bulan dan tahunan. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: gubernur bersama muda melakukan pembinaan. gubernur menugaskan pembinaan umum kepada badan pembina umum provinsi dan badan pembina umum kabupaten kota. gubernur dengan pertimbangan muda menugaskan pld melaksanakan pendampingan teknis dalam pemberdayaan lpd. atas permintaan krama desa melalui parutan, sekali dalam tahun harus dilakukan audit. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: biaya pembinaan umum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing masing. biaya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pld provinsi dan pld kabupaten kota, bersumber dari dana pemberdayaan lpd dan sumber sumber lainnya yang sah. bab dan ketentuan diubah sehingga keseluruhan bab dan berbunyi sebagai berikut: baberah. ketentuan mengenai perlindungan, penjaminan simpanan dan penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut(enam puluh persen), dana pembangunan desa (dua puluh persen), jasa produksi (sepuluh persen), dana pemberdayaan (lima persen): dan dana sosial (lima persen). penyetoran dan penggunaan keuntungan dana pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkanngurus dan karyawan yang melakukan tindakgunakan nama lpd bertentangan dengumum uud menentuangka undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah menyebutan pengaturan desa adat. namun, undang undang ini tidak menindaklanjuti ketentuan dasar itu dengan ketentuan teknis. ketentuan teknis yang terdapat dalam bab undang undang nomor tahun yang berjudul desa, bahkan hanya mengatur desa dalam pengertian desa dinas bali. untuk mencegah kekosongan hukum sebagai akibat belum diterbitkannya ketentuan ketentuan teknis tentang desa pakaian, pemerintah provinsi bali berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut atas telah menerbitkanpinsi bali nomor tahun tentang desa pakaian. dalam rangka mengukuhkan, menjamin dan melindungi hak hak karakteristik dari desa pakaian, termasuk antara lain dalam kaitan dengan hak otonom desa pakaian untuk mengelola potensi keuangannya, pemerintah provinsi bali telah pula menerbitkan peraturan daerah propinsi bali nomor tahun tentang lembaga perkreditan desayang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan fungsi fungsi pengelolaan keuangan desa. lpd merupakan salah satu unsur kelembagaan desa pakaian yang menjalankan fungsi keuangan desa pakaian untuk mengelola potensi keuangan desa pakaian. lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri. lembaga perkreditan desa telah berkembang dengan pesat dan telah memberi manfaat yang sangat luas bagi lpd dan anggota anggotanya, dan seiring dengan itu telah timbul berbagai kebutuhan baru berkenaan dengan eksistensi kelembagaan, unsur unsur manajemen, kegiatan dan operasionalnya, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih akurat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan dan kegiatan lpd dan keberadaan krama desa yang menjadi anggotanya. sekurang hati hatian dalam mengelola lpd dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lpd. karena itu perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian terhadap kebutuhan kebutuhan baru yang berkembang dari praktek kegiatan lpd. beberapa ketentuan dalamsudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan perubahan dengan membentuk peraturan daerah. ii. demmenyangkut ketentuan ketentuan yang mengatur antara lain:likuiditas, penilaian kesehatan penilaian peringkat risiko lpd, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja rk rap) lpd, dan pelaporan. angka cukup jelas cukup jelas modal awal yang dimaksud adalah dana untuk modal awal yang disetor secara tunai pada saat pembentukan lpd. pada sistem akuntansi lpd dimasukkan pada pos rekening modal disetor. cukup jelaspld berfungsi untuk melaksanakan pembinaan teknis, pelatihan, penjaminan dan perlindungan lpd serta pengaduan dan penanganan masalah lpd. untuk itu dengan adanya pembentukan lembaga pemberdayaan yang disebut pld, maka pegawai pld pupuk menjadi pegawai pld dengan bidang tugas sesuai dengan kompetensinya dan seluruh kekayaan pld pupuk menjadi milik pld.
pasupaya meningkatkan kinerja perusahaan daerah pasar palembang jaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pedoman dalam penataan kepegawaian lingkungan perusahaan daerah pasar palembang jaya, makabeberapa ketentuan dalamdireksi menyelenggarakan pengadaan dan pengangkatan pegawai sesuai dengan kebutuhan formasi. ketentuan huruf diubah dan berbunyi sebagai berikut berusia serendah rendahnya tahun dan setinggi tingginya tahun pada saat mengajukan lamaran untuk menjadi pegawai. ketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ini maka calon pegawai tersebut tidak dapat diangkat menjadi pegawai. ketentuan diubah dan berbunyi sebagai berikut berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta dalam rangka kepentingan pekerjaan, direksi dapat mengadakan perikatan atau kontrak dengan seseorang untuk bekerja sebagai pegawai kontrak pada perusahaan daerah. ketentuan diubah dan berbunyi sebagai berikut direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai dalam jabatan yang ditetapkan dengan keputusan direksi. ketentuan dan diubah dan berbunyi sebagai berikutimpinan perusahaan daerah yang terdiri dari kepala bagian yang terpilih dan mempunyai kompetensi untuk diangkat menjadi direksi. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tingkat manajer utama merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan perusahaan daerah yang terdiri dari direktur direktur yang terpilih dan mempunyai kompetensi untuk diangkat menjadi direktur utama. ketentuan babu walikota mbang, romi verton diundangkan palembang pada tanggal 2uu sekretaris daerah kota palembang, hid lembaran daerah kota palembangdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bali, menimbang bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel, bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan, bahwa guna, perlu mengadakan perubahan terhadap peraturan daerah nomor tahun tentang organisa. beberapa ketentuan dalampemerintahan daerah adalah pemerintahan provinsi bali.sekretariat daerah yang selanjutnya disebut setda adalah sekretariat daerah provinsi bali sekretaris daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah provinsi bali. sekretariat dprd yang selanjutnya disebut setwan adalah sekretariat dprd provinsi bali. sekretaris dprd yang selanjutnya disebut sekian adalah sekretaris dprd provinsi bali. inspektorat adalah inspektorat provinsi balali. dinas daerah yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas provinsi bali. lembaga teknis daerah yang selanjutnya disebut ltd adalah lembaga teknis daerah provinsi bali dapat berbentuk badan, kantor dan rumah saki, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt adalah unit pelaksana teknis pada badan dan atau dinasn berkedudukan sebagai bagian dari perangkat daerah. dihapusbalibali. kelompok jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. ketentuan huruf angka dihapuspada meliputi: setda: setwan:, inspektorat, bappeda, dinas, terdiri dari: dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dinas tenaga kerja, dan transmigrasi, dinas perhubungan, informasi dan komunikasi, dinas sosial, dinas kebudayaan, dinas pendapatan, dinas kelautan dan perikanan: dinas pertanian tanaman pangan, dinas kehutanan, dinas perkebunan, dinas peternakan dan kesehatan hewan, dinas pariwisata, dan dinas perindustrian dan perdagangan. ltd, terdiri dari: badan, terdiri dari: badan kesatuan bangsa dan politik, badan lingkungan hidup, badan pendidikan dan pelatihan, badan penanaman modal dan perizinan,, badan kepegawaian daerah, dan badan perpustakaan dan arsip satpol pp, rumah sakit, terdiri dari: rumah sakit jiwa, dan rumah sakit indera kantor perwakilan. lembaga lain, terdiri dari: dihapus, bpbd, dan sekretariat kpid. ketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut susunan organisasi inspektorat terdiri dari: sekretariat: inspektur pembantu, sub bagian, dihapus, dan kelompok jabatan fungsional. dihapussekretariat sebagaimana dimaksud pada dipimpin sekretaris, berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. sub bagian sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dipimpin kepala sub bagian, berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretarisnegakan perundang undangan daerah, bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, bidang sumber daya aparatur, dan bidang perlindungsatuan. ketentuan sampai dengan diubah, dihapus, dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bidang penegartiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari seksi operasi dan pengendalian, dan seksi kerjadihapusbina potensi masyarakatparagraf sampai dengan dihapus. diantara huruf dan huruf disisipkan huruf, yakni huruf dl,sekretariat: bidang, sub bidang, sub bagian, dl. upt,dan kelompok jabatan. unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada dipimpin kepala pelaksana yang membantu kepala bpbd provinsi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana bpbd provinsipbd provinsi. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut upt pada dinas, badan, dan lembaga lain terdiri dari (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. upt dinas, badan, dan lembaga lain yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak (dua) seksi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutpt dinas, badan, dan lembaga lain diatur dengan peraturan gubernur. diantara dan disisipkan yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bagan organisasi inspektorat, satuan polisi pamong praja danmenyikapi perubahan paradigma pemerintahan danguna, perlu mengadakan perubahan terhadap peraturan daerah provinsi bali nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah. berdasarkan pertimbangan tersebut. ii. demi cukup jelas cukup jelasmbentukan organisasi dan tata kerja badan lingkungan hidupsesuai perkembangan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup khususnya maka untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup maka lembaga kantor lingkungan hidup perlu disesuaikan dan dibentuk, kantor, kecamatan dan kelurahan. badan lingkungan hidup adalah salah satu lembaga tehsekretariat, bidang, sub bidang, seksi dan sub bagian adalah pada badan lingkungan hidup kabupaten barru. unit pelaksana teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan lingkungan hidup.badan lingkungan hidup daerah. bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan daerah ini dibentuk badan lingkungan hidup kabupaten barru. badan lingkungan hidup kabupaten barru sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pendukung bupati,dan lingkungan hidup mempunyai tugas koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup daerah kabupatendalian lingkungan hidup: mengkoordinasikan (satu) pintu dalam penyusunan dan evaluasi program dibidang lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam daerah, mengkoordinasikan dan penyelenggaraan dalam pengawasan dan pemantauan bidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sda, mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup yangahan berbahaya dan beracun (limbah serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah pengelolaan dan tindaklanjut laporan pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat bidang pengendalian lingkungan hidup: pengembangan sistem informasi lingkungan hidup: dan. susunan organisasi badan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari kepala badan: sekretariat: bidang tata lingkungan dan amdal, bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah: bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, kelompok jabatan fungsional, dan unit pelaksana teknis sekretariat sebagaimana dimaksud pada dan amdal sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sub bidang penegakan hukum, konservasi, dan tata lingkungan, dan sub bidang komunikasi lingkungan dan amdal. bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan, dan sub bidang pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun lb bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan, dan sub bidang pemulihan lingkunganbagan struktur organisasi badanunit pelaksana teknis badan pada badansebagaimana yang dimaksud mana yangjenjang dan pembinaanlain lain penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing masing bagian dan subbagian, bidang, seksi dan subbidang diatur dan ditetapkanhnis daerah, pada bab iii, bagian kedelapan, paragraf dan paragraf yang mengatur organisasi kantor lingkungan hidup
ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, makaprovinsi jawa tengdaerah kabupaten blorabab vii dan bab viii disisipkan (satu) bab yaitu bab via pertanggungjawaban yang terdiri dari (satu) yaitu berbunyi sebagai berikut: bab via pertanggungjawabandalam menjalankan kegiatannya ppl radio gagak riang diawasi olehumum ppl radio gagak riang merupakan badan hukum publik, merujuk pada pengertian bahwa badan hukum publik adalah badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk hal itu. dengan demikian karena ppl radio gagak riang adalah badan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah, lembaga tersebut termasuk dalam bentuk badan hukum publik. sebagai badan hukum, ppl radio gagak riang dipersyaratkan: (i) adanya harta kekayaan yang terpisahkan, (ii) mempunyai tujuan tertentu, (iii) mempunyai kepentingan sendiri, dan (iv) adanya organisasi yang teratur. sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pelayanan siaran radio tersebut secara optimal, perlu melakukanii. demi angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten blora nomor