text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
kunlembaga perkreditan kecamatan menjadi perseroan terbatas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tangerang, menimbang bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah serta mendorong usaha mikro kecil dan menengah diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan, bahwa untuk memberikan kepastian hukum lembaga keuangan dan melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikro, perlu dilakukan perubahan lembaga perkreditan kecamatanbanten nomor tahun tentang pernyataan modal daerah dalam modal saham perusahaan daerah banten global development, bank jabar, bank perkreditan rakyat dan lembaga perkreditan kecamatanerangtangerang yang dipimpin oleh camat. lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat lkm adalah lembaga keuangan kabupaten tangerangembaga perkreditan kecamatan yang selanjutnya disingkat lpk adalah lkm sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah nomor tahun tentang lembaga perkreditan kecamatan dan lembaga pembiayaan pengembangan usaha mikro kecil menaturan pelaksanaannya. perseroan terbatas lembaga keuangan mikro artha kertaraharja kabupaten tangerang yang selanjutnya disebut pt. lkm artha kertaraharja adalah perseroan terbatas lembaga keuangan mikro artha kertaraharja kabupaten tangerang. konsolidasi adalah penggabungan (dua) atau lebih lpk dengan cara mendirikan lpk baru dan membubarkan lpk tersebut tanpa melalukan likuidasi terlebih dahulu. simpanotoritas jasa keuangan adalahjkhukum nasihat kepada direksitujuan perubahan lpk menjadi perserocc. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan atau berpenghasilan rendah, meningkatkan kualitas pengelolaan investasi daerah, mengoptimalkan konstribusi terhadap pendapatan asli daerah: dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan tentang lkm atau persyaratan yang ditentukan oleh ojk. bab perubahan lpk menjadi perseroan perubahan lpk menjadi perseroan melalui proses konsolidasi. lpk yang berkonsolidasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: lpk balaraja, lpk lego, lpk kretek, lpk tigaraksa, lpk mauk, lpk pasar kemas, lpk kronis, lpk selatan, lpk serpong, dan j . lpk curug. lpk. lpk hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada menjadi lpk artha kertaraharja. lpk hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam diubah menjadi perseroan terbatas lembaga keuangan mikro. proses perubahan lpk menjadi perseroan terbatas lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui rups sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pendiri perseroan menyiapkan neraca pembuka pada saat pendirian perseroan sesuai dengan dan pertimbangan dari dewan komisaris. bab iii nama dan logo perseroan nama perseroan terbatas lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam adalah pt. lkm artha kertaraharjaberdasarkan rups sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka penegasan identitas perseroan sebagaimana dimaksud dalam dapat menetapkan nama panggilan (called name) dan logo sesuai rups. dalam hal terjadi perubahan nama panggilan (called name) dan logo perseroan ditetapkan oleh rups. bab tempat kedudukan tempat kedudukan pt. lkm artha kertaraharja berada kabupaten tangerang. pt. lkm. pt. lkm artha kertaraharjapengalihan aset, hak, dan kewajiban dengan perubahan lpk menjadi perseroan, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban lpk beralih kepada perseroan. pengalihan aset, hak dan kewajiban lpk kepada perserosimpanan, pemberian pinjaman atau kredit, dauntuk pengembangan kegiatan usaha perseroan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kaskepada rups setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari dewan komisarisperseroan ditetapkan sebesar (dua puluh miliar rupiah). bagian. bagian kedua komposisi saham komposisi saham ditetapkan sebagai berikut: pemerintah kabupaten tangerang sebesar (enam puluh delapan persen), pemerintah provinsi jawa barat sebesar (tujuh belas persen), pemerintah provinsi banten sebesar (lima belas persen), dan atau pemegang saham lain yang ditentukan oleh rups. perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rups,denganatau sebesar (lima miliar rupiah). pemenuhan: pemerintah kabupaten tangerang sebesar (enam puluh delapan persen) atau sebesar (tiga miliar empat ratus juta rupiah), pemerintah provinsi jawa barat sebesar (tujuh belas persen) atau sebesar (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan pemerintah provinsi banten sebesar (lima belas persen) atau sebesar (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). bagian keempat pemenuhan modal dasar kewajiban para pemegang saham terhadap pemenuhan modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam adalah: pemerintah kabupaten tangerang sebesar (enam puluh delapan persen) atau sebesar (tiga belas miliar enam ratus juta rupiah), pemerintah provinsi jawa barat sebesar (tujuh belas persen) atau sebesar (empat miliar empat ratus juta rupiah), dan pemerintah provinsi banten sebesar (lima belas persen) atau sebesar (tiga miliar rupiah). bagian kelima perubahan modal dasar perubahan modal dasar perseroanb viii. bab viiidengan. ketentuan lebih lanjut mengenai dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar perseroan. babdenganii. |
las bupati tabanan provinsi balikekayaan daerah berupa penyertaan modal pemerintah kabupaten tabanan yang ditempatkan pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah bali perlu diatur dengan peraturan daerah kabupaten tabt.t. bank pembangunan daerah bali bertujuan untuk meningkatkan kinerja pt. bank pembangunan daeraht. bank pembangunan daerah bali dalam bentuk investasi. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada (l)penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah terkaitumum daerah. ketentuan lebih laut mengenai tata cara pembagian laba untuk hasil usaha penyertaan modal daerah diatur dalam. bahwa untuk menyertakan modal |
rellembang, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggardibentuk lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, bahwa peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengdewan perwakilan rakyat daerah kota palembang memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan lembagaan kota palembaebut dinas pppapm adalah dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota palembmasyarakat adalah warga atau penduduk yang bertempat tinggal dalam satu kelurahankader pemberdayaan masyarakat dalam kota palembi. bab pembentukan kelurahan dapat dibentuk lpml. pembentukan lpml sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dan atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah kota melalui musyawarah dan mufakat. pengurus lpml dipilih secara demokratis yang berasal dari anggota masyarakat dengan melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat bab iii kedudukan lpml berkedudukan kelurahan. lpml merupakan mitra pemerintah kelurahan. bab tugas dan fungsi lpml, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf lpmlpml. lpml dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan dibantu kpm. bab kepengurusan dan keanggotaan pengurus lpml terdiri dari: ketua: sekretaris, bendahara: dan bidang sesuai kebutuhan. keputusan lebih lanjut mengenai pengurus lpml sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan lurah. pengurus lpmldilarang merangkap jabatan pada lpml lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. bagian pertama ketua ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggungjawab lpml. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketua mempunyai fungsi: melaksanakan koordinasi terhadap seksi, memimpin dan mengendalikan semua kegiatan lpml, membina kpm sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis bagian kedua wakil ketua wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan lpml. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam wakil ketua mempunyai fungsi: melaksanakan. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan, melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua, melaksanakan koordinasi terhadap: ketua bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan pariwisata, ketua bidang organisasi kelembagaan, ketua bidang adat, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketua bidang peningkatan sumber daya manusia, ketua bidang pemberdayaan ekonomi dan produk unggulan masyarakat, ketua bidang penelitian dan perencanaan pembangunan, ketua bidang kesehatan dan lingkungan hidup, ketua bidang kesenian, pemuda dan olahraga, dan ketua bidang komunikasi, media dan informasi, bagian ketiga sekretaris sekretaris lpml mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris mempunyai fungsi: menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan, menyusutkan rencana dan laporan yang berasal dari seluruh bidang, melaksanakan tugas tugas tertentu yang diberikan oleh ketua, melaksanakan tugas ketua, wakil ketua bilamana semuanya berhalangan. bagian keempat bendahara bendahara lpml mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan sertamenyerahkan uang surat surat berharga dan barang. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamgian kelima . bagian kelima ketua bidang lpml ketua bidang adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu ketua dan wakil ketua dalam memimpin dan mengendalikan kelompok kerja bidang masing masing sesuai tugasnya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketua bidang mempunyai tugasdengan rencana yang ditetapkan, melakukan koordinasi dengan bidang lain untuk terwujudnya keserasian dalam pelaksanaan pembangunan, mengendalikan kelompok kerja untuk melaksanakan program program kerja, mengadakan pengawasan terhadap kegiatan masing masing kelompok kerja, mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam bidangnya, mengadakan evaluasi terhadap sesuai dengan bidang tugasnya, dan menyelenggarakan tugas tugas tertentu yang diberikan oleh ketua. bab syarat pengurus pengurus lpmltindak pidana, tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik, sehat jasmani dan rohani, dan ji. umur paling rendah (delapan belas) tahun. lurah, perangkat kelurahan, ketua rukun warga, ketua rukun tetangga dan perangkatnya tidak dapat duduk dalam susunan kepengurusan lpml. bab vii . bab vii pembentukan panitia dan tata cara pemilihan pengurus (l)sebagaimana dimaksud pada membuat tata tertib pemilihan. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada(dua per tiga) dari hak pilih. apabila tidak mencapai kuorum, pemilihan ditunda selama lamanya (satu)(satu) hak pilih yang hadir. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus lpml diatur dalam tata tertib pemilihan. bab viii pengesahan dan masa bhakti pengurus musyawarah pemilihan pengurus lpmlapabila terdapat pengurus lpmlan struktur organisasi lpmx. bab pergantian pengurus antar waktu pergantian pengurus antar waktu pengurus lpml ditetapkan oleh lebih lanjut oleh rapat pleno pengurus. pengurus lpml dapat diganti sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan. pergantian pengurus lpml sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan apabila: meninggal dunia, tidak berdomisili lagi kelurahan tersebut, menyalahgunakan jabatannya, mengalami cacat jasmani dan atau rohani. bab hubungan kerja pemerintah kota melalui dinas pppapm melaksanakan pembinaan terhadap lpml. pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada wajib membuat sarana pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dan fungsi lpml. hubungan kerja lpml dengan pihak ketiga bersifat kemitraan. masyarakat kelurahan tempat lpml berkedudukan wajib melakukan pengawasan terhadap pengurus lpml. bab pendanaan sumber dana lpml dapat diperoleh dari: bantuan pemerintah kota melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, swadaya masyarakat, dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan pidana setiap anggota pengurus yang menyalahgunakan keuangan lpml,selain . selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada pengurus lpml dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan lpml yang dialihkan atau dibagikan. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dan adalah pelanggaran. bab xii penyidikan selain pejabat penyidiklukan tindakan pertama pada saat itu ditempat jadian, cc. melakudinas pppapm ditetapkan sebagai pelaksana peraturan daerah inilpml) lembaran daerah kota palembang tahun nomor.harnojoyo diundangkan palembang pada tanggal marets53: lampirstruktur organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sekretaris bendahara ketua bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan pariwisata ketua bidang organisasi kelembagaan ketua bidang adat, keamanan dan ketertiban masyarakat ketua bidang peningkatan sumber daya manusia ketua bidang pemberdayaan ekonomi dan produk unggulan masyarakat ketua bidang penelitian dan perencanaan pembangunan ketua bidang kesehatan dan lingkungan hidup ketua bidang kesenian, pemuda dan olahraga ketua bidang komunikasi, media dan informasi harnojoyo |
seasehubungan dengan perkembangan dan dinamika kebijakan pemerintah terkait perizinan, maka perlu dilakukan perubahan, penghapusan dan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten blorketentuan huruf dihapus,dihapus, retribusi izin trayek. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut:imb sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku pula untuk imb pemutihan. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut:yang berbunyi sebagai berikut tarif retribusi izin trayek ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. peninjauan tarif retribusi izin trayesmperbaiki pelayanan perizinan agar menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih terintegrasi tanpa meniadakan fungsi perlindungan kepada masyarakat dan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau usahagenai izin gangguan yang ada pada peraturan daerah ini perlu dihapus. ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angkapemberdayaan kepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan utara, menimbang bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsamberdayaan dan pengembangan kepemudaan, bahwa dalam lampiran huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pemberdayaan pemuda merupakan kewenanganmberdayaan kepemuddinas pemuda dan olahraga yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemudayang selanjutnya disebut pengembangan kepemimpinan yang kedudukannya sebagai organisasi kepemudaan pada tingkat provinsi kalimantan utarautaryang selanjutnya disebut saranaerdayaan kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan: kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan: dan kemandirian pemberdayaerdayaan kepemudaan juga diwujudkan dengan tujuan membentuk pemuda berkarakter yang memahami filosofi dan kearifan lokal. pemberdayaan kepemudaan berfungsi untuk menciptakan suasana yang memungkinkan potensi pemuda dalam segala aspekerdayaan kepemudaan pemberdayaan kepemudaan dilaksanakan melalui: pemberdayaan pemuda, dan pemberdayaan organisasi kepemudaan. pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud huruf diarahkan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental,organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud huruf diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga keberlangsungan organisasi. pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam diwujudkan melalui: peningkatan iman dan takwa, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, cc. penyelenorganisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam diwujudkan melalui: pendidikan dan pelatihan, pembinaan, dan atau pendampingan. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalampemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka peningkatan daya saing, pemilihan pemuda berprestasi tingkat daerah, pemberian beasiswa bagi pemuda, seleksi dan pengiriman pertukaran pemuda antar negara, pendidikan dan pelatihan kader muda bela negara tingkat lanjut, seleksi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat daerah dan pengiriman tingkat nasional, seleksi dan pelaksanaan kapal pemuda, pelatihan usaha ekonomi produktif dan atau kreatif bagi pemuda, pelaksanaan kompetisi seni, budaya, dan olahraga pemuda untuk mencari bibit potensial yang dibutuhkan daerah, pameran kreativitas, il. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya, dan atau m.program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan pemuda. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dalam bentuk: pendidikan dan pelatihan manajemen organisasi, pembinaan organisasi kepemudaan, pendampingan manajemen organisasi, dan atau program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan. bab iii pengembangan kepemudaan bagian kesatu umum pengembangan kepemudaan diarahkan pada upaya pengembangan: kepemimpinan, kewirausahaan,:dan kepeloporan. bagian kedua pengembangan kepemimpinan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf diarahkan untuk mengembangkan potensi pemuda dalam hal keteladanan, keberpengaruhan, serta menggerakan. pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan memfasilitasi pengembangan kepemimpinan pemudaformal. pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada hurufmulai dari: tingkat dasar untuk lingkup desa kelurahan dan kecamatan, tingkat madya untuk lingkup kabupaten kota, dan tingkat utama untuk lingkup provinsi. pendidikan kepemimpinan pemuda secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan tingkat: kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi.dilakukan melalui pelatihan: kepemimpinan organisasi, kepemimpinan kemasyarakatan, kepemimpinan bela negara, ketahanan nasional, kepemimpinan bangsa, dan ataubangsa. pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam hurufdilaksanakan melalui: inisiasi, fasilitasi: supervisi, dan atau advokasi, pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada dalam implementasi program pembangunan nasional dan daerah bidang kepemudaan. forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan tingkat daerah dan nasional melalui: pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi, seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan atau pertemuan kepemudaan lainnya. bagian ketigatata cara pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengembangan kewirausahaan pemuda diarahkan untuk meningkatkan sektor usaha prioritas daerah. sektor usaha prioritas daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: pariwisata, pertanian, industri kreatif: perdagangan, perhotelan, dan atau kuliner. dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, pemerintah daerah dapat menyediakan dana dan bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam huruf penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada dapat berupa hibah dan dana bergulir. bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud padadaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah memfasilitasi pemuda daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan. pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemudbab tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan kepemudaan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. dalam rangka menetapkan dan pelaksanaan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah memperhatikan aspirasi pemuda dan organisasi kepemudaan. gubernur bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemberdayaan kepemudaan. pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinasdan serta kearifan lokalnasional, melestarikan budaya daerah dan nasional, h.kepemudaankearifan lokal serta organisasi kepemudaan lainnyavii verifikasi, pencatatan dan pelaporan bagian kesatu verifikasi verifikasi dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran organisasi kepemudaan. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam berita acara. bagian kedua pencatatan setiap organisasi kepemudaan yang lolos verifikasitig. bab viii penghargaan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada: pemuda yang berprestasi,kerjasama dan kemitraan dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, dalam rangka pengembangan potensi pemuda dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya. pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergi antara pemuda dan atau organisasi kepemudaan dan dunia usahmberdayaan kepemudaanpelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadapve. taufik hid, s.tp, nip penjelasan atas peraturan daerah provinsi kalimantan utara nomor tahun tentang pemberdayaan kepemudaan umum pemuda selalu digadang gadang sebagai harapan bangsa dan agen change, yakni pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa, masa depan bangsa berada pundak pemuda dan sebagainya. semangat sumpah pemuda oktober harus konsisten diri dan dijadikan rujukan pemuda dalam kehidupan, oleh karenanya kedisiplinan harus tercermin pada diri pemuda itu sendiri. keberlanjutan suatu bangsa tercermin pada keberadaan pemudanya, sehingga peran pemerintah daerah dalam membekali pemudanya dalam berbagai aspek dapat mendorong regenerasi baik kepemimpinan, kewirausahaan maupun pada sector laimeskipperaturan daerah tentang pemberdayaantingkat provinsi kalimantan utara. penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam peraturan daerah provinsi) lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan tingkat provinsi kalimantan utara. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan filosofi dan kearifan lokal adalah filosofi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat kalimantan utarcukup jelastomografi dan pom8angsana. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "advokasi" adalah pembelaan, dukungan atau suatu bentuk rekomendasi berupa dukungan aktif kepada pemuda. huruf akses untuk pengembangan diri dapat dilakukan pada tingkat daerah,"organisasi kepemudaan lainnya" antara lain remaja mesjid, dan lainip |
sgp,daerah kabupaten blora nomor tahun tentang pengelolaan hutan. peraturan daerah kabupaten blora nomor tahun tentang pengelolaan hutan |
ptn na7 ky)dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggotjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia. ptpimpinan dpr adalah pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. perjalanan dinas adalah perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia untuk kepentingan negara, dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, baik yang dilakukan dalam wilayah republik indonesia maupun luar batas wilayah republik indonesia. keluarga adalah isteri suami, anak yang sah dan orang tua dari anggota dpr. badan musyawarah adalah badan yang dibentuk oleh dpr dan merupakan alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap. bab jenis perjalanan dinas perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota dpr terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri, man lan sat presiden republik indonesia perjalanan dinas luar negeri. perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari perjalanan dinas pimpinan, yaitu perjalanan dinas bagi pimpinan dpr dalam rangka pelaksanaan tugasnya, perjalanan dinas komisi, yaitu perjalanan dinas bagi anggota dpr dalam bentuk tim komisi atau secara perorangan dalam rangka melaksanakan tugas komisi yang bersangkutan, perjalanan dinas tim, yaitu perjalanan dinas bagi anggota dpr dalam bentuk tim yang anggota anggotanya terdiri dari beberapa komisi bawah pimpinan salah seorang pimpinan dpr atas keputusan badan musyawarah untuk melakukan peninjauan terhadap peristiwa yang mempunyai ruang lingkup nasional, perjalanan dinas pelantikan, yaitu perjalanan dinas pelantikan antar waktu bagi calon anggota dpr, yang keanggotaannya telah ditetapkan dengan keputusan presiden, untuk pergi dari tempat tinggalnya jakarta dalam rangka pengambilan sumpahnya, perjalanan dinas pindah, yaitu perjalanan pindah bagi anggota dpr beserta keluarganya yang sah, dari tempat tinggalnya jakarta, perjalanan dinas pemulangan, yaitu perjalanan pindah: bagi anggota dpr yang berhenti antar waktu untuk kembali clan pyn nyi my presiden republik indonesia tempat kedudukan tempat tinggalnya beserta keluarganya, bagi anggota dpr yang telah berakhir masa baktinya untuk kembali tempat kedudukan tempat tinggalnya beserta keluarganya, bagi keluarga anggota dpr yang meninggal dunia untuk kembali tempat kedudukan tempat tinggal atau tempat hendak menetap, perjalanan dinas duka wafat, yaitu perjalanan dinas bagi anggota dpr apabila anggota keluarganya atau orang tuanya meninggal dunia, untuk pulang tempat kediaman dan atau tempat pemakaman almarhum almarhumah, perjalanan dinas mengantar jenazah, yaitu perjalanan dinas bagi keluarga dan anggota dpr dalam rangka mengantar jenazah anggota dpr yang meninggal dunia ketempat kediaman dan atau pemakaman. apabila almarhum almarhumah tidak mempunyai isteri suami anak maka perjalanan dinas tersebut dapat dilakukan oleh sebanyak banyaknya tiga orang anggota kerabatnya, perjalanan dinas lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari perjalanan dinas muhibah, yaitu perjalanan dinas keluar negeri yang dilakukan oleh anggota dpr yang merupakan delegasi bawah pimpinan salah seorang pimpinan dpr, ptn sat presiden republik indonesia perjalanan dinas teknis, yaitu perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh anggota dpr yang merupakan delegasi dalam rangka menghadiri sidang sidang asean inter parliamentary organization ipo), inter parliamentary union ipu), perserikatan bangsa bangsa, dan melakukan studi perbandingan. bab iii biaya perjalanan dinas biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dihitung dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perhitungan waktu, volume dan tarif tertinggi yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dengan memperhatikan kekhususan perjalanan dinas pimpinan dan anggota dpr. biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari: biaya angkutan pulang pergi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf serta huruf dengan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan biaya angkutan sekali jalan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan biaya pengepakan, biaya pengurangan dan biaya angkutan man ann nyi my presiden republik indonesia barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari biaya angkutan pulang pergi, uang harian, uang representasi untuk ketua delegasi. biaya pemetaan dan pengangkutan jenazah, apabila anggota dpr meninggal dunia. bab tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pimpinan dan anggota dpr yang akan melakukan perjalanan dinas harus mendapat surat perintah perjalanan dinas spp) dari pimpinan dpr atau pejabat yang ditunjuk. pimpinan dpr atau pejabat yang ditunjuk hanya dapat menerbitkan surat perintah perjalanan dinas apabila dananya tersedia dalam anggaran dewan perwakilan rakyat republik indonesia. dalam menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas pimpinan dan anggota dpr dilampirkan surat perintah perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan, yan ann sat presiden republik indonesia akuntansi tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka segala ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota dpryan ann satumum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan wewenang untuk melakukan perjalanan dinas. perjalanan dinas tersebut dapat dilakukan baik dalam wilayah republik indonesia maupun luar batas wilayah republik indonesia.biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara sebagaimana tercantum dalam untuk pelaksanaan ketentuan tersebut bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia diperlukan pengaturan lebih lanjut. berhubung dengan itu perlu ditetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tersebut, khusus untuk pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia. ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan telah pula diadakan penyederhanaan dalam tata cara pelaksanaan dan clan pyn nyi my presiden republik indonesia pertanggungjawaban. penyederhanaan penyebutan jenis perjalanan dinas pimpinan dan anggota dpr yang dilakukan dalam peraturan pemerintah ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan jenis jenis perjalanan dinas dpr yang sudah ada. demi angka apabila tidak dinyatakan lain maka dalam pengertian dpr termasuk pula pimpinan dpr. angka cukup jelas angka cukup jelas angka yang dimaksud orang tua adalah orang tua dan mertua anggota dpr. angka cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas yan ann presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf dalam pengertian perjalanan dinas komisi ini ditampung jenis perjalanan dinas dpr yang selama ini telah ada berdasarkan danjumlah pengantar jenazah dari keluarga terdiri isteri suami dan anak anaknya serta anggota dpr sebanyak banyaknya orang. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf perjalanan muhibah dilakukan dalam rangka mean ann nyi my presiden republik indonesia menggalang,membina, mengolah dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara dpr dengan parlemen negara lain baik secara bilateral maupun secara multilateral. huruf cukup jelas yang dimaksud dengan waktu hari, volume publikasi (dalam hal perjalanan pindah), tarif cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf dan apabila pimpinan dan anggota dpr melakukan perjalanan dinas luar negeri yang sebagian biaya perjalanannya ditanggung oleh negara badan yang mengundang, maka biaya mean ann nyi wat presiden republik indonesia perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pimpinan anggota dpr yang bersangkutan, dikurangi dengan biaya yang ditanggung oleh negara badan yang mengundang. huruf cukup jelas cukup jelas bentuk dan isi formulir surat perintah perjalanan dinas spp) diatur tersendiri. cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelasrejang lebong, kabupaten daerah tingkat bengkulu selatan dan kabupaten daerah tingkat bengkulu utara dalam wilayah propinsi daerah tingkat bengkululima) kecamatan, masing masing (satu) kecamatan kabupaten daerah tingkat rejang lebong, (dua) kecamatan kabupaten daerah tingkat bengkulu selatan dan (dua) kecamatan kabupaten daerah tingkat bengkuluelaksanaan pemerintahan propinsi bengkulu. membentuk kecamatan kota padang wilayah kabupaten daerah tingkat rejang lebong yang meliputi wilayah desa kota padang, desa bedeng ss, desa suka rami, desa taba anyar, desa berati, desa dusun baru, desa lubuk mumps, mulan ya wap presiden republik indonesia desa durian mas, desa suka merindu, desa sari pulau, desa lubuk belimbing desa balai butar: desa parang, desa merantau, oo. desa lubuk belimbing ii: desa lubuk beringin baru, desa lubuk tanjung. wilayah kecamatan kota padang sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan padang ular tanding. dengan dibentuknya kecamatan kota padang, maka wilayah kecamatan padang ular tanding dikurangi dengan wilayah kecamatan kota padang sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan segini wilayah kabupaten daerah tingkat bengkulu selatan yang meliputi wilayah desa muara puluhan, desa muara payang, desa segini, desa banding agung, desa pasar bulan, mulan ya wap presiden republik indonesia desa dusun tengah, 9g. desa pasar baru, desa padang siring, desa sukaraja, desa sindang bulan, desa gunung ayu ii: desa kota bumi baru, desa tanjung menang, desa padang lebar, oo. desa muara danau, desa darat sawah ilir, desa kota agung, desa jabatan ilir, desa jabatan ulu, desa pertandingan, desa suka bandung, desa kebun jati: desa tanjung beringin, desa suka negeri, desa suka rami ii. wilayah kecamatan segini sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan manna. dengan dibentuknya kecamatan segini, maka wilayah kecamatan manna dikurangi dengan wilayah kecamatan segini sebagaimana dimaksud dalam nun bma pon presiden republik indonesia membentuk kecamatan sukaraja wilayah kabupaten daerah tingkat bengkulu selatan yang meliputi wilayah desa jabatan, desa menggali, desa cahaya negeri, desa nior, desa padang pelari, desa kayu arang, desa lubuk sarung, desa sukaraja, desa suka maju, desa talang alai, desa talang giring, desa talang benang, desa padang capo ilir, desa padang capo ulu, oo. desa tumbuhan, desa tanjung kuat, desa napal bungur, desa dusun tengah, desa arang dapat, desa cawang, desa gunung agung, paksaan ya wap presiden republik indonesia desa padang pelayan, desa air perlukan, xx. desa dermaga, desa kembang agung, desa pasar ngalam, aa. desa talang kebun, bb. desa rena panjang, cc. desa bukit peninjauan dd. desa bukit peninjauan ii, wilayah kecamatan sukaraja sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan seluma. dengan dibentuknya kecamatan sukaraja, maka wilayah kecamatan seluma dikurangi dengan wilayah kecamatan sukaraja sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan putri hijau wilayah kabupaten derah tingkat bengkulu utara yang meliputi wilayah desa pasar baru, desa sebelah: desa talang arah, desa suka negara, desa karya jaya, desa karya bakti, desa suka medan, mulan ya wap presiden republik indonesia desa suka merindu, desa suka maju, desa suka baru. wilayah kecamatan putri hijau sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan ketahun. dengan dibentuknya kecamatan putri hijau, maka wilayah kecamatan ketahun dikurangi dengan wilayah kecamatan putri hijau sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan padang jaya wilayah kabupaten daerah tingkat bengkulu utara yang meliputi wilayah desa marga sakti, desa tanjung harapan, desa padang jaya, desa arga mulya, desa sido mukti: desa talang tua, 9g. desa lubuk banyak. wilayah kecamatan padang jaya sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan lais. dengan dibentuknya kecamatan padang jaya, maka wilayah kecamatan lais dikurangi dengan wilayah kecamatan padang jaya sebagaimana dimaksud dalam mulan ya mula presiden republik indonesia pusat pemerintahan kecamatan kota padang sebagaimana dimaksud dalam berada desa kota padang. pusat pemerintahan kecamatan segini sebagaimana dimaksud dalam berada desa pasar baru. pusat pemerintahan kecamatan sukaraja sebagaimana dimaksud dalam berada desa sukaraja. pusat pemerintahan kecamatan putri hijau sebagaimana dimaksud dalam berada desa pasar baru. (b) pusat pemerintahan kecamatan padang jaya sebagaimana dimaksud dalam berada desa marga saktbengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. mulaberup apabila, bahwa berdasarkan hal tersebut atas dipandang perlu mengatur pengertian penghasilan bersih perusahaan reksa dana dan dividen yang dibagikan kepada para pemodalperusahaan reksa dana. dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: penghasilan bersih perusahaan reksa dana adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya seperti yangaham dividen adalah dividen yang dibagikan berupa sahamtermasuk obyek pajakpanjang seluruhnya dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dalam bentuk tunai dan atau saham dividen. ketentuan mengenai saham dividen perusahaan reksa dana akan diatur lebih lanjutditentukan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana dari investasi untuk kepentingan pemodal tidak termasuk obyek pajak penghasilan. mengingat hal tersebut, perlu diatur dan diberikan penegasan mengenai pengertian penghasilan bersih perusahaan reksa dana dan pengertian bagian keuntungan atau dividen. demi angka penghasilan bersih perusahaan reksa dana adalah penghasilan bruto dikurangi biaya biaya sebagaimana diatur dalam undang undang pajak penghasilan penghasilan bruto adalah penghasilan berupa dividen, bunga obligasi dan keuntungan dari penjualan atau pengalihan sekuritas sebagaimana dimaksud dalam huruf man wat presiden republik indonesia undang undang pajak penghasilan angka dividen atau bagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemodal meliputi baik yang dibagikan dalam bentuk tunai maupun yang dibagikan dalam bentuk saham dividen. saham dividen (stock dividend) adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk saham yang merupakan kapitalisasi dari keuntungan yangdikenakan pajak penghasilan apabila seluruh penghasilan bersih tersebut dibagikan kepada para pemodal berupa dividen atau bagian keuntungan, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham dividen. ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi para pemodal yang menyertakan modalnya pada perusahaan reksa dana, mengingat pada umumnya mereka adalah para pemodal kecil. yang dimaksud dengan dibagikan kepada para pemodal adalah apabila telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham bahwa seluruh penghasilan bersih tersebut dibagikan kepada para pemegang saham dan telah dibukukan oleh perusahaan sehingga rekening laba ditahan pada neraca perusahaan adalah nihil. sertabahwa hutang perusahaan perseroan persero) perusahaan listrik negara kepada pemerintah berupa tunggakan bunga dan denda pinjaman dari tahun sampai denganlistrik negara: cc.adalah sebesar (dua puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh presiden republik indonesia dua rupiah empat puluh sen). penambahan . penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam berupa kompensasi tagihan pemerintah kepada perusahaan perseroan persero) perusahaan listrik negara berupa tunggakan bunga dan denda pinjaman dari tahun sampai dengan tanggal desember atas hutang perusahaan perseroan persero) perusahaan listrik negara kepada pemerintah berdasarkan sub loan agreement yang nomor dan tanggal jatuh temponya sebagaimana terlampir, dengan perincian sebagai berikut tunggakan bunga pinjaman sebesar (lima belas triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah dua puluh sen): tunggakan denda pinjaman sebesar (tiga belas triliun tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah duanyman w. kan wat ekatujuh puluh miliar rupiah). babi. tan watan nyi ny) presiden republik indo kesia peraturan pemerintah nomor tahun tentang hak mempergunakan gedung gedung dan lain sebagainya. presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk sementara waktu berhubung dengan keadaan, untuk daerah istimewa yogyakarta perlu diadakan peraturan khusus tentang hak mempergunakan gedung gedung dan lain sebagainya, mengingat undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun persetujuan tentang soal tersebut, didapatkan dalam sidang kabinet pada tanggal november memutuskan: menetapkan peraturan sebagai berikut: peraturan tentang hak untuk mempergunakan gedung gedung dan lain sebagainya, khusus untuk daerah istimewa yogyakarta semua kekuasaan dewan pertahanan daerah yogyakarta, bagian panitia perumahan yang berdasar atas undang undang keadaan bahaya undang undang tanggal juni dan peraturan d.p.n. dan atau peraturan peraturan lain tentang hak untuk mempergunakan gedung gedung dan lain sebagainya, diselenggarakan oleh menteri pekerjaan umum. menteri pekerjaan umum dapat menyerahkan kekuasaan yang dimaksud dalam kepada sesuatu jawatan, badan atau orang lain, yang ditunjuk olehnyatan snn het presiden republik indo kesia penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun tentang hak untuk mempergunakan gedung gedung dan lain sebagainya daerah istimewa yogyakarta penjelasan umum. berhubung dengan keadaan maka untuk sementara waktu didaerah istimewa yogyakarta kekuasaan tersebut perlu diselenggarakan oleh suatu instansi dari pemerintah pusat sendiri, antara lainnya ialah karena seringkali putusan putusan harus diambil dengan secara cepat dan dengan alasan alasan yang berhubung dengan kepentingan kepentingan yang hanya atau lebih diketahui oleh pemerintah pusat. seperti telah dikatakan, peraturan ini hanya berlaku untuk sementara waktu. penjelasan demi berhubung dengan penetapan dalam ini, maka semua ancaman hukuman terhadap pelanggaran pelanggaran yang berhubungan dengan kekuasaan yang diberikan kepada menteri pekerjaan umum tetap pula berlaku. tidak membutuhkan penjelasan. selama menteri pekerjaan umum belum menetapkan peraturan atau instruksi baru yang mengatur sesuatu hal, maka semua peraturan peraturan lama dan instruksi instruksi dan lain sebagainya selanjutnya tetap berlaku, hanya yang menyelenggarakan kekuasaan kekuasaan yang bersangkutan ialah menteri pekerjaan umum. |
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pembubaran unit percetakan negara dahulu n.v. koninklijke drukkerij dek unie dari b.p.u. (perusahaan percetakan negara dan periklanan daya upaya)unit percetakan negara dahulu n.b. koninklijke drukkerij unie" yang didirikan jakarta berdasarkan extra bijvoegsel der javaasche courant" tertanggal desember tbl.ma menteri penerangan w.m.p. bch jis. surat surat keputusan menteri penerangan sk m dan sk m ditetapkan sebagai suatu perusahaan negara dengan nama perusahaan negara percetakan dan periklanan daya upaya"tersebut pada sub atas. mengingat: undang undang dasar undang undang prpmbubaran unit percetakan negara dahulu n.v. koninklikje drukkerij unie" dari badan pimpinan umum perusahaan percetakan negara perusahaan negara percetakan dan periklanan daya upaya"). terhitung mulai berlakunya peraturan pemerintah ini unit percetakan negara dahulu n.v. koninklikje drukkerij unie" yang didirikan jakarta berdasarkan extra bijvoegsel der javaasche courant tertanggal desember staatsbladnian menteri penerangan w.m.p. bch jis surat surat keputusan menteri penerangan sk m dan sk m ditetapkan sebagai satu perusahaan negara dengan nama perusahaan negara percetakan dan periklanan daya upaya": dengan peraturan pemerintah ini dibubarkan.pengesahan atas pertanggungan jawab likuidator oleh menteri penerangtermaksud dalam peraturan pemerintah ini setelah diadakan likuidasi menjadi milik negaraprotokol, dipandang perlu mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatanengan peraturan pemerintah, mengingat undang undang dasaeprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur man, pyn nyi my presiden republik indonesiac pemerintahan pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. acara kenegaraan merupakan acara yang diselenggarakan oleh yan ann presiden republik indonesia negara. acara kenegaraan dapat berupa upacara bendera dan bukan upacara bendera, dapat diselenggarakan ibukota negara republik indonesia atau luar ibukota negara republik indonesia. acara kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri sekretaris negara. acara kenegaraan dilaksanakan secara penuh berdasarkan peraturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. acara resmi dapat diselenggarakan oleh lembaga tertinggi tinggi negara, instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. penyelenggaraan acara resmi dapat diadakan pusat atau daerahb tokoh masyarakat tertentu tokoh masyarakat tertentu terdiri dari: tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional, man, pyn nyi my sat presiden republik indonesia tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah. tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional meliputi: mantan presiden dan mantan wakil presiden republik indonesia. perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan. cc. ketua umum partai politik dan ketua umum golongan karya,milik tanda kehormatan republik indonesia berbentuk bintang sebagaimana dimaksud dalam xii urut nomor sampai dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapayaitu: bintang republik indonesia adipura bintang republik indonesia adipradana ii). bintang republik indonesia utama iii). bintang republik indonesia pratama iv). bintang republik indonesia namanya v). ketua umum majelis ulama indonesia, ketua presidium konp. tokoh lain yang ditentukan oleh pemerintah. yan ann naz sat presiden republik indonesia tokoh tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah, meliputi: ketua dewan pimpinan daerah partai politik dan ketua dewan pimpinan daerah golongan karya. pemuka agama dan pemuka adat setempat. cc. tokoh lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah. bab iii tata tempatmendapat urutan tata tempat. tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah dalam acara kenegaraan baik yang diadakan ibukota negara atau luar ibukota negara, urutannya ditentukan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang protokol, yaitu: presiden, wakil presiden, ketua lembaga tertinggi tinggi negara,, yan ann nat, sat presiden republik indonesia pimpinan lembaga pemerintah non departemen dan pejabat pemerintah tertentu. tata tempat bagi tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam dalam acara kenegaraan atau acara resmi ditentukan sebagai berikut: mantan presiden dan mantan wakil presiden republik indonesia, pada urutan tata tempat setelah wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf perintis kebangsaan kemerdekaan, pada urutan tata tempat setelah kelompok ketua lembaga tertinggi tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam huruf ketua umum partai politik dan golongan karya, pada urutan tata tempat setelah kelompok menteri negara, sebagaimana dimaksud dalam huruf pemilik tanda kehormatan republik indonesia berbentuk bintang, pada urutan tata tempat setelah kelompok ketua muda mahkamah agung sebagaimana dimaksud dalam huruf ketua umum majelis ulama indonesia, ketua presidium konfdha indonesia pada urutan tata tempat setelah kelompok pimpinan lembaga pemerintah non departemen sebagaimana dimaksud dalam huruf yan ann nat, sat presiden republik indonesia tata tempat bagi pejabatpejabat tersebuttersebut mendampingi pejabat negara dan atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya.negara atau pejabat pemerintah,. dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, maka tempatnya tidak diisi oleh pejabat yang mewakili. pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud dalam mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan ann naif nyi my sat presiden republik indonesia yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya. dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah. tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan oleh lembaga tertinggi dan tinggi negara, diatur oleh lembaga masing masing dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan tata tempat dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat diatur oleh instansi masing masing dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah dalam acara resmi yang diselenggarakan daerah, mendapat tempat sesuai dengan ketentuan tata tempat. tata tempat sebagaimana dimaksud dalam ditentukan dengan urutan sebagai berikut: gubernur kepala daerah tingkat ketua dewan perwakilan rakyat daerah tingkat panglima daerah militer komandan komando resort militer, yan ann nat, sat presiden republik indonesia komandan tertinggi kesatuan angkatan dan polri, ketua pengadilan tinggi, kepala kejaksaan tinggi, wakil gubernur, sekretaris wilayah daerah tingkat wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kepala kantor wilayah departemen lembaga pemerintah non departemen, walikotamadya, ketua pengadilan negeri, kepala kejaksaan negeri, komandan resort militer setingkat, tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah lainnya setingkat asisten. dalam hal acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dihadiri oleh pejabat negara pusat, pejabat pemerintah pusat dan tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional tata tempatnya disesuaikan dengan memperhatikan urutan tata tempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan bab tata upacaramelanin naif nyi my sat presiden republik indonesia untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan: kelengkapan upacara, perlengkapan upacara, urutan acara dalam upacara. khusus untukmengheningkan cipta,atu menit. pembacaan teks proklamasi,setan paw) nyi uin presiden republik indonesia pelaksanaan upacara dalam acara kenegaraan ataukenegaraan berupa kunjungan kenegaraan kepala negara atau. kepala pemerintahan asing, dikelompokkan dalam: acara penyambutan kedatangan tamu negara, acara pokok kunjungan, pelepasan tamu negara. urutan acara dalam acara resmi lainnya terdiri dari: pembukaan sambutan, acara pokok, penutup. pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau resmi meliputi pula tata bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan pakaian upacara. tata bendera dalam upacara bendera: cc. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera, yan ann presiden republik indonesia dalam acara kenegaraan atau acara resmi bukan upacara bendera, bendera kebangsaan merah putih kenegaraan atau:padi dari tape recorder atau piringan,emakaian pakaian upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara tersebut. dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian yan ann sat presiden republik indonesia dinas upacaraigunakan pakaian sipil harian atau seragam kopi atau seragam resmi lainnya yang telah ditentukan. tata upacara dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga tertinggi tinggi negara atau lembaga pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan bab peraturan pemerintah ini. tata upacara lingkungan angkatan bersenjata republik indonesia diatur tersendiri oleh panglima angkatan bersenjata republik indonesia dengan berpedoman kepada ketentuan bab peraturan pemerintah ini. bab tata penghormatan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu mendapat penghormatan sesuai dengan kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau dalam masyarakatan presiden republik indonesiakenegaraan atauejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentuputih sebagai tanda berkabung selama waktu tertentu. pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan merah putih ditetapkan sebagai berikut: selama tujuh hari bagi presiden dan wakil presiden, selama lima hari bagi ketua lembaga tertinggi tinggi negara, selama tiga hari bagibri, kepala staf angkatan dan kepala kepolisian ridalam huruf hari hari selama pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan merah putih tersebut dinyatakan sebagai hari berkabung nasional dan dikibarkan seluruh pelosok tanah air. man, pyn nyi my presiden republik indonesia dalam hal pejabat negara lainnya, ketua kepala direktur jenderal dari lembaga pemerintah non departemen, atau tokoh masyarakat tertentu lainnya meninggal dunia, bendera kebangsaan merah putih dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung lingkungan instansi masing masing selama dua hari. dalam hal jenazah pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini dan tokoh masyarakat tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baginya. ann naif nyi my presiden republik indonesia penghormatan berupatentuan yang berlaku baginya dengan tidak berpedoman ketentuan bab peraturan pemerintah ini.ketentuan bab peraturan pemerintah ini. bab ketentuan lain tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh perwakilan republik indonesia berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. yan ann sat presiden republik indonesia pelaksanaan pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan oleh lembaga tertinggi tinggi negara diatur oleh masing masing lembaga tersebut dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah ini. pelaksanaan tata tempat, tata upacara danperaturan pemerintah ini. ketentuan pelaksanaan acara kenegaraan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh menteri sekretaris negara selaku ketua panitia negara dengan memperhatikan serta kebiasaan yang berlaku kalangan internasional, dan pelaksanaan ketentuan acara resmi yang diselenggarakan oleh departemen instansi lembaga diatur oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah daerahann nyi my sat presiden republik indonesiumum ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang protokol menentukan tata tempat dan urutan bagi tokoh masyarakat tertentu, tata upacara dan tata penghormatan bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat tertentu pusat dan daerah dalam acara kenegaraan atau acara resmi, perlu diatur dengan peraturan pemerintah. meskipun terdapat empat dari undang undang tersebut atas yang memerlukan pengaturannya lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, namun karena adanya keterkaitan yang erat antara materi yang satu dengan lainnya, maka pengaturannya dirangkum dalam satu peraturan pemerintah. tokoh masyarakat tertentu dalam peraturan pemerintah dirinci dalam tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional dan tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah sejalan dengan adanya pejabat negara, pejabat pemerintah tingkat pusat dan daerah serta adanya acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan ibukota negara atau luar ibukota negara. berdasarkan undang undang tentang protokol tersebut atas diatur lebih lanjut mengenai tata tempat dan urutan bagi tokoh masyarakat tertentu terutama tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional dalam acara kenegaraan atau acara resmi dengan memperhatikan tata tempat bagi. pejabat negara dan pejabat pemerintah, sehingga terdapat keserasian dalam pengaturannya. mengenai tata tempat bagi tokoh masyarakat selain presiden republik indonesia tertentu tingkat daerah disesuaikan dengan berpedoman kepada pengaturan atas. dalam peraturan pemerintah ini, selain tata tempat, juga diatur lebih lanjut mengenai tata upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan perkhidmatan jalannya upacara, antara lain, lagu kebangsaan, pakaian upacara, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang telah ada. untuk melaksanakan pemberian hormdalam peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut mengenai tata penghormatan, yang meliputi antara lain tata penyediaan kelengkapan sarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan atau peraturan lain yang telah ditetapkan. pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan daerah, diselenggarakan sesuai dengan keadaan daerah masing masing dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah ini. tata tempat pada hakekatnya mengandung unsur unsur siapa yang berhak lebih didahulukan, siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tempat. orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat dan derajatnya dalam pemerintahan atau masyarakat. pengaturan tata tempat dalam peraturan pemerintah ini diatur urutan tata tempat berdasarkan kelompok. aturan dasar tata tempat pada umumnya adalah sebagai berikut: orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau paling mendahului. jika mereka belajar, maka yang berada sebelah kanan dari orang ptn presiden republik indonesia yang mendapat urutan tata tempat paling utama dan yang paling tinggi mendahului orang yang duduk disebelah kirinya. sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya:jika berjajar pada garis yang sama, maka tempat yang paling utama adalah tempat sebelah kanan luar, tempat paling tengah. apabila naik kendaraan, bagi seseorang yang mendapat tata urutan paling utamakan kapal terbang naik paling akhir, turun paling dahulu, kapal laut naik dan turun paling dahulu, mobil atau kereta api, naik dan turun paling dahulu duduk paling kanan, dan orang ketiga duduk tengah, letak kendaraan mobil, pintu kanan mobil berada arah pintu keluar gedung. pada kedatangan dan pulang orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. contoh contoh tersebut atas merupakan kebiasaan kebiasaan yang sampai sekarang berlaku dalam praktek, dan masih akan berkembang sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. karena itulah maka peraturan mengenai protokol tidak mungkin diatur keseluruhannya secara terperinci dan secara tertulis, namun harus disesuaikan terus dengan kebiasaan kebiasaan yang berkembang dan memperhatikan pula norma norma dan kebiasaan kebiasaan yang berlaku dalam memperhatikan hubungan mea pan) bay presiden republik indonesia . internasional. demi cukup jelas acara kenegaraan pada dasarnya juga merupakan acara resmi. tetapi karena sifatnya kenegaraan, acara ini hanya diselenggarakan oleh negara. hal ini yang membedakan dengan acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh departemen instansi baik pusat ataupun daerah. acara kenegaraan tidak harus selalu berupa upacara bendera, melainkan ada kalanya diselenggarakan tidak berupa upacara bendera, misalnya jamuan kenegaraan menghormati kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan asing. untuk kelancaran pelaksanaan tugas menteri sekretaris negara selaku ketua panitia negara dibantu oleh kepala protokol negara. yang dimaksud dengan diselenggarakan secara penuh dalam ini bahwa dalam acara kenegaraan, tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan aturan yang telah ditetapkan dalam acara, misalnya urutan tempat menteri sesuai dengan urutannya, demikian pula urutan tempat duta besar, kehadiran pejabat yang diundang tidak boleh diwakili dan sebagainya. yan ann presiden republik indonesia cukup jelas acara resmi yang diselenggarakan oleh lembaga tertinggi tinggi negara, instansi pemerintah pusat pada prinsipnya tidak hanya dapat dilaksanakan pusat, tetapi juga dapat diselenggarakan daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas urutan tata tempat dalam ini disusun berdasarkan pengelompokan, dan teknis pelaksanaan urutan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut tempat upacara. urutan tempat menteri diatur menurut urutan menteri yang ditetapkan bay presiden republik indonesia dalam keputusan presiden tentang pembentukan kabinet. dalam hubungan yang berkenaan dengan perwakilan asing, menteri luar negeri diberi tata urutan mendahului kabinet lainnya. urutan tata tempat antar pegawai negeri diatur menurut senioritas dengan memberikan tata urutan sesuai jabatan. mantan pejabat negara pejabat pemerintah mendapat tempat setingkat lebih rendah dari pada yang masih berdinas aktif, tetapi mendapat tempat pertama dalam golongan yang setingkat lebih rendah itu. isteri pejabat negara dan pejabat asing mendapat tempat setingkat suaminya. para duta besar kepala perwakilan negara asing mendapat tempat kehormatan yang utama diantara pejabat negara. tata urutan para duta besar, kepala perwakilan negara asing, ditetapkan berdasarkan tanggal penyerahan surat surat kepercayaannya kepada presiden. para duta besar r.i. diberi tata urutan setingkat menteri, tetapi diatur setelah menteri menteri negara dan wakil wakil ketua lembaga tertinggi tinggi negara. pengaturan tempat antara pejabat pejabat r.i. bersama sama dengan para pejabat perwakilan negara asing adalah sebagai berikut: apabila yang menjadi tuan rumah pihak pemerintah asing maka pejabat negara pejabat pemerintah r.i. mendapat tempat satu tingkat lebih tinggi daripada pejabat pejabat perwakilan negara asing dan tamu asing lainnya yang setingkat atau dianggap sederajat. menteri luar negeri r.i. mengalahkan urutan tempat para duta besar, baik indonesia maupun asing. apabila yang menjadi tuan rumah pihak pemerintah r.i. maka pejabat negara pejabat pemerintah r.i. diberi tempat satu tingkat lebih rendah daripada pejabat perwakilan negara asing dan tamu asing lainnya yang setingkat atau dianggap sederajat. pengaturan tempat dalam hal acara kenegaraan acara resmi atas clan pyn nyi my sat presiden republik indonesia dilaksanakan secara berselang, yaitu dalam hal tuan rumah pemerintah r.i. maka penempatan dimulai dengan pejabat asing dan dalam hal pemerintah asing yang menjadi tuan rumah, maka dimulai dengan penempatan pejabat indonesia. cukup jelas acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat misalnya departemen lembaga pemerintah non departemen dan diadakan daerahmenteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen. tetapi kalau acara resmi tersebut diselenggarakan oleh daerah itu sendirigubernur atau bupati yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pada dasarnya kehadiran pada acara kenegaraan tidak dapat diwakilkan. apabila undangan diwakilkan maka yang mewakili bay presiden republik indonesia mendapat tata tempat sesuai dengan jabatan yang mewakili. oleh karena itu yang bersangkutan tidak dapat menduduki tata tempat yang telah disediakan untuk pejabat yang diundang resmi. dalam hal pejabat negara pejabat pemerintah memangku jabatan lebih dari satu yang tidak sama tingginya, maka baginya berlaku tata tempat yang urutannya lebih dahulu. hal ini juga berlaku bagi pejabat negara pejabat pemerintah yang sekaligus menjabat tokoh masyarakat tertentu, baginya mendapat tata tempat yang urutannya lebih dahulu. pemangku jabatan seperti atas misalnya wakil ketua dewan perwakilan rakyat merangkap sebagai ketua partai politik golongan karya yang dalam peraturan pemerintah ini ditentukan sebagai tokoh masyarakat tertentu. lembaga tertinggi dan tinggi negara pada waktu waktu tertentu lainnya seperti sidang umum mpr, rapat paripurna terbuka dpr ri dengan amanat presiden sebagai pengantar nota keuangan dan apbn. dalam hal demikian maka lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dapat mengatur pengaturan tata tempatnya sendiri tetapi tetap dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan pemerintah ini. demikian pula instansi pemerintah tingkat pusat mungkin mengadakan suatu acara resmi. dalam hal demikian maka instansi yang bersangkutan mengatur tata tempatnya dengan berpedoman kepada dan peraturan pemerintah ini. namun demikian sebagai pedoman umum perlu diperhatikan bahwa yang mendapat tempat langsung lebih tinggi dari tuan rumah adalah: man, pyn nyi my sat presiden republik indonesia mereka yang dalam aturan tata tempat mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada tuan rumah. mereka yang menjadi kepala tertinggi (atasan) dari tuan rumah. cukup jelas cukup jelas sebagai pedoman umum pada acara resmi dimana kepala daerah bertindak sebagai tuan rumah perlu diperhatikan bahwa tempat utama ditempati oleh ketua musica kepala daerah. bila pada acara tersebut dihadiri oleh presiden wakil presiden atau pejabat negara pejabat pemerintah tingkat pusat atau pejabat daerah lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, tata tempatnya disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan dalam dan peraturan pemerintah ini. cukup jelas cukup jelas ann naif paw) presiden republik indonesia untuk pelaksanaan suatu upacara dengan tertib, khidmat dan lancar, baik upacara kenegaraan atau acara resmi diperhatikan adanya pedoman tata upacara yang memuat perencanaan dan pelaksanaan upacara, untuk dapat menjawab apa, siapa yang harus berbuat apa, dimana (tempat), bilamana (waktu), dan bagaimana tata caranya karena itu perlu disusun pedoman umum upacara dan pelaksanaan upacara. pedoman umum upacara meliputi kelengkapan upacara dan perlengkapan upacara, langkah langkah persiapan, petunjuk pelaksanaanupacara dan susunan acara. kelengkapan upacara antara lain: inspektur upacara, komandan upacara, penanggung jawab upacara, peserta upacara, pembawa naskah, pembaca naskah, pembawa acara. perlengkapan upacara antara lain: tiang bendera dengan tali, bendera, mimbar upacara, naskah yang akan dibacakan, pengeras suara dan sebagainya. langkah langkah persiapan antara lain: menyusun acara, tata ruang, pengaturan tempat, membuat petunjuk pelaksanaan upacara dan menetapkan jenis atau macam pakaian yang harus dipakai. dalam petunjuk pelaksanaan acara harus tercermin siapa harus berbuat apa dan kapan harus berbuat. kolom kolom yang perlu terdapat dalam petunjuk pelaksanaan upacara adalah: nomor, jam, acara, uraian pembawa acara, kegiatan, keterangan pelaksanaan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pada acara kenegaraan dan acara resmi bukan acara bendera diperlukan pula persiapan mengenai kelengkapan dan perlengkapan lan pn, nyi my presiden republik indonesia upacara serta urutan acara. kelengkapan upacara meliputi: pembawa acara, peserta upacara dan penanggung jawabnya. sedangkan perlengkapan upacara meliputi tempat upacara dan perlengkapan fisik lainnya. acara penyambutan meliputi persiapan sampai dengan pelaksanaan kedatangan tamu termasuk memperkenalkan para pejabat tinggi. acara pokok kunjungan dapat berupa, misal kunjungan kehormatan, ziarah makam pahlawan, pembicaraan resmi, jamuan makan, penyampaian komunike konferensi pers, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu, sifat atau jenis kunjungannya. acara penyambutan tersebut selain dimaksudkan untuk menyatakan rasa hormat, juga untuk memberikan kesan yang mendalam akan martabat dan kebesaran negara dan bangsa indonesia. acara pokok misalnya dapat berupa peresmian dan penandatanganan prasasti. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas setan nazann nat, sat presiden republik indonesiambentukan kota administratif rantau rapatkhususnya wilayah kecamatan bilah hululah hulu: bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah kecamatan bilah hulurantau rapat perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah,rantau rapatilah hulu adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam staatsblad tahun nomor jo. biola nomor bab pembentukan membentuk kota administratif rantau rapat dalam wilayah kabupaten daerah tingkat labuhan batu, propinsi daerah tingkat sumatera utara. tujuan pembentukan kota administratif rantau rapatrantau rapat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten daerah tingkat labuhan batu. dalam rangka mempercepat dan memperlancar pengembangan wilayah kota administratif rantau rapatrantau rapat. pemerintah kota administratif rantau rapatpada khususnya. bab penataan wilayah wilayah kota administratif rantau rapat berasal dari sebagian wilayah kecamatan bilah hulu yang meliputi (tujuh) kelurahan desa, yaitu: kelurahan padang matinggi: kelurahan siring ringo, kelurahan sirandorung, kelurahan rantau rapat, kelurahan bakaran batu: desa ujung bandar: desa digamrantau rapat ditata menjadi (dua) kecamatan, yaitu: kecamatan rantau utara, yang meliputi kelurahan padang matinggi: kelurahan siring ringo, kelurahan sirandorung, kelurahan rantau rapat. kecamatan rantau selatan, yang meliputi kelurahan bakaran batu, desa ujung bandar, desa digambar. pusat pemerintahan kota administratif rantau rapat sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan kota rantau rapat. pusat pemerintahan kecamatan rantau utara sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan kelurahan siring ringo. pusat pemerintahan kecamatan rantau selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan kelurahan bakaran batu. wilayah kecamatan bilah hulu setelah dikurangi dengan kelurahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam tetap menjadi kecamatan bilah hulu. pusat pemerintahan kecamatan bilah hulu sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan desa perbaungan. bab struktur organisasi susunan organisasi pemerintahan kota administratif rantau rapatrantau rapatutara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten daerah tingkat labuhan batu, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. bab ketentuan peralihan susunan organisasi pemerintahan wilayah kecamatan bilah hulrantau rapat. segala peraturan daerah dan keputusan keputusan kepala daerah tingkat labuhan batu yang berlaku bagi pemerintah wilayah kecamatan bilah hulu sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini tetap berlaku bagi pemerintah kota administratif rantau rapatbuhan batu atas nama gubenur kepala daerah tingkat sumatera utara. bab viii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, kecamatan bilah hulu sebagaimana diatur dalam staatsblad tahun nomor jo. bijblad nomorsumber:diatur dengan peraturan pemerintah, bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf dipandang perlu mengatur sektor sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventur: industri yang menghasilkan barang barang untuk tujuan ekspor, industri yang menghasilkan komponen elektronika, industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan, usaha berskala kecil dan menengah, sesuai ketentuan departemen perindustrian, pembangunan rumah susun daerah perkotaan, pertanian, perkebunan, perhutanan, perternakan dan perikanan, jasa angkutan darat antar kota, angkutan laut dan angkutan udara, jasa perdagangan penunjang ekspor. #ean ka) wat presiden republik indonesia pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh menteri keuangan dengan memperhatikan saran dari menteri yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan. peraturan pemerintah ini mulai berlakutentukan bahwa atas penghasilan perusahaan modal ventura yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai obyek pajak penghasilan. persyaratan tersebut antara lain adalah bahwa perusahaan pasangan usaha tersebut harus berusaha sektor sektor usaha tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah. demi perusahaan modal ventura diberi fasilitas pajak dengan maksud agar perusahaan modal ventura melakukan penyertaan modalnya pada perusahaan perusahaan pasangan usaha yang berusaha pada sektor sektor usaha tertentu yang mengingat keadaan perekonomian perlu memperoleh prioritas untuk dikembangkan. tan wat presiden republik indonesia sektor sektor usaha yang diatur dalam ini perlu memperoleh prioritas untuk dikembangkan, mengingat hal hal: ekspor komoditi non migas, terutama komoditi hasil industri, memiliki potensi besar untuk ditingkatkan, dan oleh karena itu peranan perusahaan modal ventura untuk mengembangkan perusahaan perusahaan industri yang menghasilkan barang barang untuk tujuan ekspor dan perusahaan perusahaan jasa perdagangan penunjang ekspor perlu ditingkatkan. hasil hasil pertanian, peternakan dan perikanan masih besar potensinya untuk diolah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, bukan hanya untuk tujuan ekspor saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. demikian juga sektor usaha pertanian, perkebunan, perhutanan terutama hutan tanaman industri, peternakan dan perikanan masih berpotensi besar untuk dikembangkan. sektor angkutan darat antar kota, angkutan laut dan angkutan udara juga perlu dikembangkan terutama untuk membuka daerah daerah terpencil yang mempunyai potensi ekonomi yang perlu dikembangkan. perusahaan perusahaan berskala kecil dan menengah seharusnya merupakan pendukung utama kehidupan perekonomian yang sehat, karena perusahaan kecil dan menengah pada umumnya menyerap banyak tenaga kerja dan merupakan sarana pemerataan pembangunan. peranan perusahaan modal ventura terutama diarahkan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah ini. pembangunan rumah susun (bukan apartemen atau flat) daerah perkotaan merupakan alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah hunian kota kota besar yang padat penduduknya, misalnya jakarta, surabaya, medan, bandung dan semarang. oleh karena itu usaha pembangunan rumah susun kota kota besar tan wat presiden republik indonesia yang padat penduduknya perlu dikembangkan dengan mengikut sertakan perusahaan modal ventura. industri yang menghasilkan komponen elektronika selain memerlukan teknologi tinggi (high technology) dan modal besar, juga merupakan titik strategis untuk mengembangkan industri elektronika yang besar peranannya dalam mengembangkan industri informasi. oleh karena itu peranan perusahaan modal ventura juga perlu diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan industri yang menghasilkan komponen elektronika tersebut. perlu ditegaskan, bahwa ketentuan dalam ini tidak membatasi penyertaan modal dari perusahaan modal ventura, akan tetapi hanya mengatur pengecualian dari pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura yang diterima atau diperoleh dariyang diatur dalam ini. oleh karena itu, pembukuan perusahaan modal ventura yang selain melakukandimaksud dalam ini juga melakukan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang berusaha sektor usaha lain atau pada perusahaan pasangan usaha yang sahamnya diperdagangkan bursa efek harus secara jelas memisahkan penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak penghasilan. cukup jelas man gean ny) r04 pen gaa presiden republik indonesia cukup jelas |
pkn sberupa bangunan fasilitas pelabuhan dan jalan,saat ini pengelolaannya berada bawah perusahaan perseroan persero) pelabuhan indonesia ivvulan ya na, snnberupa bangunan fasilitas pelabuhan dan jalandalam seluruhnya sebesar (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus satu rupiah enammelani nag n17hurufman aa! wat ekberasal dari penerimaan: jasa publikasi cetakan, jasa publikasi media elektronik, jasa data mentah, jasa data peta digital wilayah administrasi. tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pusat statistikkan snn heditetapkan dengan rumus sebagai berikut: xho besaran untuk pertama kalinya ditetapkan dan digunakan sebagai tahun dasar. setiap perubahan harga dasar, diusulkan oleh kepala badan pusat statistik kepada menteri keuangan untuk mendapat persetujuan. penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut ditetapkan oleh kepala badan pusat statistik. produk badan pusat statistik publikasi cetakan dan media elektronik untuk instansi pemerintah dan pihak pihak tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif. kriteria pihak pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala badan pusat statistik agar. melanidalam upay ini. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penggunaan rumus ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengantisipasi apabila ada perubahan tarif cetak dalam penerbitan publikasi selanjutnya. bnn man aa! wat eka presiden republik indonesia adalah tarif publikasi pada tahun penerbitan. adalah untuk penghitungan tarif cetak per lembar pada tahun penerbitan menggunakan tarif cetak sesuai dengan keputusan menteri keuangan yang berlaku tentang harga satuan umum. adalah harga dasar yang merupakan nilai konstanta. hp, adalah tarif publikasi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan pemerintah. contoh penggunaan rumus: tarif dasar publikasi hard copy, kelompok multisubyek bulanan, buletin ringkas sesuai lampiran peraturan pemerintah ini rp. per eksemplar. tarif cetak yang ditetapkan oleh menteri keuangan pada tahun misalnya sebesar rp. untuk setiap lembar, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut: rp. tarif publikasi pada tahun penerbitan rp. rp. tarif publikasi pada tahun penerbitan rp. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pembebasan kewajiban pembayaran tarif yang diberikan kepada pihak pihak tertentu dibatasi hanya untuk (satu) publikasipublikasi cetakan kelompok multisubyek bulanan buletin ringkas per eksemplar ikhtisar statistik ekonomi per eksemplar indikator ekonomi per eksemplar kelompok multisubyek tahunan buku saku statistik indonesia per eksemplar indonesia dalam angka per eksemplar katalog publikasi bps per eksemplar laporan perekonomian indonesia per eksemplar statistik indonesia per eksemplar survei usaha terintegrasi profil per eksemplareksemplar indikator kesejahteraan rakyat per eksemplar presiden republik indonesia indikator ketenagakerjaan per eksemplar indikator sosial wanita indonesia per eksemplar indikator tingkat hidup pekerja per eksemplar keadaan angkatan kerja indonesia per eksemplar keadaan pekerja buruh karyawan per eksemplar indonesia konsumsi kalori dan protein per eksemplar penduduk indonesia dan provinsi laporan sosial indonesia per eksemplar pengangguran terbuka dan setengah per eksemplar pengangguran indonesiaprofil kesehatan ibu dan anak per eksemplar profil kesejahteraan rakyat per eksemplar profil pemuda indonesia per eksemplar profil wanita kepala rumah tangga per eksemplar statistik agama per eksemplar statistik kriminal sumber data per eksemplar lembaga pemasyarakatan statistik kriminal sumber data per eksemplar pengadilan negeri statistik kesehatan per eksemplar statistik kesejahteraan rakyat per eksemplar statistik lingkungan hidup per eksemplar statistik pemuda indonesia per eksemplar statistik pendidikan per eksemplar man wat presiden republik indonesia statistik perumahan dan pemukiman per eksemplar statistik perumahan indonesia per eksemplar statistik perumahan provinsi per eksemplar statistik sosial budaya per eksemplar statistik upah per eksemplar kelompok ekonomi alat alat pertanian menurut provinsi per eksemplar dan kabupaten buletin statistik ekspor per eksemplar buletin statistik impor per eksemplar direktori industri pengolahan per eksemplarhortikultura per eksemplar direktori perusahaan kehutanan per eksemplar direktori perusahaan konstruksi per eksemplar direktori perusahaan listrik, gas, per eksemplar dan air direktori perusahaan padi palawija per eksemplar direktori perusahaan perikanan per eksemplar direktori perusahaan peternakan per eksemplar direktori perusahaan penangkaran per eksemplar satwa liar dan wisata alam kan presiden republik indonesia direktori perusahaan perdagangan per eksemplar indonesia direktori perusahaan perkebunan per eksemplar direktori perusahaan pertambangan per eksemplar dan penggalian direktori rumah pemotongan hewan per eksemplar direktori tempat pelelangan ikan per eksemplar ekspor indonesia menurut kode isi per eksemplar semester ekspor indonesia menurut kode isi per eksemplar semester harga konsumen beberapa barang per eksemplar dan jasa kotaindikator industri besar dan sedang per eksemplar indikator konstruksi per eksemplar indikator pertanian per eksemplar luas dan intensitas serangan organisme pengganggu tanaman dan per eksemplar bencana alam padi, palawija, dan sayuran indonesia luas lahan menurut penggunaannya per eksemplar indonesia neraca bahan makanan per eksemplar neraca energi indonesia per eksemplar nilai tukar valuta asing indonesia per eksemplar produksi perikanan laut yang dijual per eksemplar man ny presiden republik indonesia tpi profil statistik perhubungan per eksemplar produksi tanaman padi dan palawija per eksemplar produksi tanaman sayuran dan per eksemplar buah buahan statistik air minum bersih per eksemplar statistik ekspor, jilid per eksemplar statistik ekspor, jilid per eksemplar statistik gas kota per eksemplar statistik impor, jilid per eksemplar statistik impor, jilidkaret remah per eksemplar statistik harga konsumen pedesaan per eksemplar indonesia statistik harga perdagangan besar per eksemplar beberapa provinsi indonesia statistik harga produsen sektor per eksemplar pertanian statistik hotel dan akomodasi per eksemplar lainnya indonesia statistik keuangan desa per eksemplar presiden republik indonesia statistik keuangan pemerintah per eksemplar daerah kabupaten kota statistik keuangan pemerintah per eksemplar daerah provinsi statistik keuangan pemerintah pusat per eksemplar statistik konstruksi per eksemplar statistik kunjungan tamu asing per eksemplar statistik lembaga keuangan per eksemplar statistik listrik pln per eksemplar statistik nilai tukar petani per eksemplar indonesia statistik pemotongan ternak per eksemplar statistik perusahaan hak per eksemplar pengusahaan hutan statistik perusahaan peternakan per eksemplar unggas statistik perusahaan peternakan per eksemplar ternak besar dan kecil statistik perusahaan peternakan sapi| per eksemplar perah statistik perusahaan perikanan per eksemplar statistik perusahaan pembudidayaan per eksemplar tanaman kehutanan statistik perusahaan perkebunan per eksemplar statistik pembangunan perumahan per eksemplar indonesia statistik perhubungan per eksemplar statistik pertambangan non minyak per eksemplar dan gas bumi indonesia statistik pertambangan minyak dan per eksemplar presiden republik indonesia gas bumi indonesia statistik tempat pelelangan ikan per eksemplar statistik upah buruh tani per eksemplar pedesaan struktur ongkos usaha peternakan per eksemplar struktur ongkos usaha tani padi per eksemplar dan palawija survei perusahaan perdagangan profil perusahaan perdagangan ber per eksemplar badan hukum indonesia survei struktur ongkos hortikultura per eksemplar survei usaha terintegrasi profil per eksemplar industri kecil dan kerajinan rumah tangga survei usaha terintegrasi profil per eksemplar usaha jasa jasa tidak ber badan hukum indonesia survei usaha terintegrasi profil per eksemplar usaha perdagangan tidak ber badan hukum survei usaha terintegrasi profil usaha kecil menengah tidak ber per eksemplaeksemplar industri kecil dan kerajinan rumah tangga statistik tanaman obat obatan dan per eksemplar hias tingkat penghunian kamar hotel per eksemplar man wat presiden republik indonesia kelompok neraca nasional matriks investasi pemerintah pusat per eksemplar neraca arus dana indonesia per eksemplar neraca arus dana indonesia per eksemplar triwulanan neraca pemerintahan pusat per eksemplar indonesia neraca pemerintahan umum per eksemplar indonesia produk domestik bruto menurut per eksemplar penggunaan triwulananmenurut penggunaan indonesia produk domestik regional bruto per eksemplar provinsi provinsi menurut lapangan usaha indonesia pendapatan nasional indonesia per eksemplar tinjauan ekonomi regional indonesia per eksemplar tabel input output jilid per eksemplar tabel input output jilid per eksemplar tabel input outputman presiden republik indonesia penduduk indonesia per eksemplar penduduk provinsi per eksemplar potensi desa indonesia per eksemplar potensi desa provinsi per eksemplar kelompok sensus penduduk antar sensus penduduk indonesia per eksemplar penduduk provinsi per eksemplar kelompok sensus pertanian hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian sub sektor hortikultura hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian sub sektor kehutanan hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian sub sektor padi hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian sub sektor palawija hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian sub sektor perikanan hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian sub sektor perkebunan hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian sub sektor peternakan laporan hasil pendaftaran rumah per eksemplar man yen wat presiden republik indonesia tangga sub sektor padi, palawija, dan hortikultura laporan hasil pendaftaran rumah per eksemplar tangga sub sektor perikanan dan peternakan laporan hasil pendaftaran rumah per eksemplar tangga sub sektor perkebunan dan kehutanan laporan sementara hasil per eksemplar pendaftaran rumah tangga potensi desa indonesia per eksemplar potensi desa provinsi per eksemplar pendapatan rumah tangga pertanian per eksemplar sektor hortikultura uraian hasil pencacahan rumah per eksemplar tangga pertanian sub sektor kehutanan uraian pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian sub sektor padi uraian pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian sub sektor palawija uraian hasil pencacahan rumah per eksemplar tangga pertanian sub sektor perkebunan uraian hasil pencacahan rumah per eksemplar man wat presiden republik indonesia tangga pertanian sub sektor perikanan uraian hasil pencacahan rumah per eksemplar tangga pertanian sub sektor peternakan uraian hasil sensus sampel per eksemplar pendapatan rumah tangga pertanian kelompok sensus ekonomi hasil pencacahan lengkap indonesia per eksemplar hasil pencacahan lengkap provinsi per eksemplar peta persebaran perusahaan usaha per eksemplar indonesia peta persebaran perusahaan tidak per eksemplar ber badan hukum per desa kelurahan ibukota provinsi profil perusahaan ber badan hukum per eksemplar indonesia profil perusahaan ber badan hukum per eksemplar provinsi profil perusahaan ber badan hukum sektor perdagangan besar, eceran, per eksemplar rumah makan dan jasa akomodasi indonesia profil perusahaan ber badan hukum per eksemplar sektor jasa jasa indonesia profil perusahaan ber badan hukum per eksemplar sektor lembaga keuangan indonesia profil perusahaan tidak ber badan per eksemplar hukum indonesia profil perusahaan tidak ber badan per eksemplar tan presiden republik indonesia hukum sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi profil perusahaan tidak ber badan per eksemplar hukum sektor jasa jasa indonesia profil perusahaan tidak ber badan per eksemplar hukum provinsi profil perusahaan tidak ber badan per eksemplareksemplar statistik industri kerajinan rumah per eksemplar tangga kelompok publikasi badan pusat statistik provinsi distribusi pendapatan per eksemplar increment capital output ratio dan per eksemplar investasi indeks pembangunan manusia per eksemplar indikator ekonomi per eksemplar indikator industri per eksemplar indikator pertanian per eksemplar indikator sosial kesejahteraan per eksemplar rakyat penduduk hasil sensus penduduk per eksemplar produk domestik regional bruto per eksemplar provinsi dalam angka per eksemplar registrasi penduduk per eksemplar statistik tentang harga konsumen per eksemplar statistik tentang harga perdagangan per eksemplar wat presiden republik indonesia besar statistik tentang harga produsen dan per eksemplar konsumen pedesaan statistik tentang industri besar dan per eksemplar sedang statistik tentang industri kecil dan per eksemplar kerajinan rumah tangga statistik tentang kesehatan dan per eksemplar perumahan statistik tentang kesejahteraan per eksemplar rakyat statistik tentang ketahanan sosial per eksemplar statistik tentang ketenagakerjaan per eksemplar statistik tentang keuangan per eksemplar statistik tentang lingkungan hidup per eksemplar statistik tentang pendapatan tenaga per eksemplar kerja statistik tentang pendidikan dan per eksemplar kesejahteraan sosial statistik tentang perdagangan per eksemplar statistik tentang perekonomian per eksemplar statistik tentang perhotelan dan per eksemplar pariwisata statistik tentang perhubungan per eksemplar statistik tentang pertambangan, per eksemplar energi dan konstruksi statistik tentang pertanian per eksemplar statistik tentang peternakan per eksemplar perikanan man wat presiden republik indonesia statistik tentang rumah tangga per eksemplar statistik tentang tanaman pangan per eksemplar dan hortikultura tabel input output per eksemplar kelompok publikasi badan pusat statistik kabupaten kota indikator ekonomi per eksemplar indikator kesejahteraan rakyat per eksemplar kabupaten kota dalam angka per eksemplar kecamatan dalam angka per eksemplar produk domestik regional bruto per eksemplar registrasi penduduk per eksemplar ii. publikasi media elektronik dalam bentuk image) kelompok multisubyek bulanan buletin ringkas per keping ikhtisar statistik ekonomi per keping indikator ekonomi per keping kelompok multisubyek tahunan indonesia dalam angka per keping katalog publikasi bps per keping laporan perekonomian indonesia per keping statistik indonesia per keping survei usaha terintegrasi profil per keping lan wat presiden republik indonesiakeping indikator kesejahteraan rakyat per keping indikator ketenagakerjaan per keping indikator sosial wanita indonesia per keping indikator tingkat hidup pekerja per keping keadaan angkatan kerja indonesia per keping keadaan pekerja buruh karyawan per keping indonesia konsumsi kalori dan protein per keping penduduk indonesia dan provinsi laporan sosial indonesia per keping pengangguran terbuka dan setengah per keping pengangguran indonesiaprofil kesehatan ibu dan anak per keping profil kesejahteraan rakyat per keping profil pemuda indonesia per keping profil wanita kepala rumah tangga per keping statistik agama per keping statistik kriminal sumber data per keping lembaga pemasyarakatan statistik kriminal sumber data per keping pengadilan negeri statistik kesehatan per keping statistik kesejahteraan rakyat per keping man presiden republik indonesia statistik lingkungan hidup per keping statistik pemuda indonesia per keping statistik pendidikan per keping statistik perumahan dan pemukiman per keping statistik perumahan indonesia per keping statistik perumahan provinsi per keping statistik sosial budaya per keping statistik upah per keping kelompok ekonomi alat alat pertanian menurut provinsi per keping dan kabupaten buletin statistik ekspor per keping buletin statistik impor per keping direktori industri pengolahan per keping direktori perusahaan angkutan, per keping pergudangan dan komunikasi, buku direktori perusahaan angkutan, per keping pergudangan dan komunikasi, buku direktori perusahaan hortikultura per keping direktori perusahaan kehutanan per keping direktori perusahaan konstruksi per keping direktori perusahaan listrik, gas, per keping dan air direktori perusahaan padi palawija per keping direktori perusahaan perikanan per keping kan presiden republik indonesia direktori perusahaan peternakan per keping direktori perusahaan penangkaran per keping satwa liar dan wisata alam direktori perusahaan perdagangan per keping indonesia direktori perusahaan perkebunan per keping direktori perusahaan pertambangan per keping dan penggalian direktori rumah pemotongan hewan per keping direktori tempat pelelangan ikan per keping ekspor indonesia menurut kode isi per keping semester ekspor indonesia menurut kode isi per keping semester harga konsumen beberapa barang per keping dan jasa kotaindikator industri besar dan sedang per keping indikator konstruksi per keping indikator pertanian per keping luas dan intensitas serangan per keping organisme pengganggu tanaman dan bencana alam padi, palawija, dan sayuran indonesia luas lahan menurut penggunaannya per keping man ny presiden republik indonesia indonesia neraca bahan makanan per keping neraca energi indonesia per keping nilai tukar valuta asing indonesia per keping produksi perikanan laut yang dijual per keping tpi profil statistik perhubungan per keping produksi tanaman padi dan palawija per keping produksi tanaman sayuran dan per keping buah buahan statistik air minum bersih per keping statistik ekspor, jilid per keping statistik ekspor, jilid per keping statistik gas kota per keping statistik impor, jilid per keping statistik impor, jilidkaret remah per keping statistik harga konsumen pedesaan per keping indonesia statistik harga perdagangan besar per keping beberapa provinsi indonesia wat presiden republik indonesia statistik harga produsen sektor per keping pertanian statistik hotel dan akomodasi per keping lainnya indonesia statistik keuangan desa per keping statistik keuangan pemerintah per keping daerah kabupaten kota statistik keuangan pemerintah per keping daerah provinsi statistik keuangan pemerintah pusat per keping statistik konstruksi per keping statistik kunjungan tamu asing per keping statistik lembaga keuangan per keping statistik listrik pln per keping statistik nilai tukar petani per keping indonesia statistik pemotongan ternak per keping statistik perusahaan hak per keping pengusahaan hutan statistik perusahaan peternakan per keping unggas statistik perusahaan peternakan per keping ternak besar dan kecil statistik perusahaan peternakan sapi per keping perah statistik perusahaan perikanan per keping statistik perusahaan pembudidayaan per keping tanaman kehutanan statistik perusahaan perkebunan per keping statistik pembangunan perumahan per keping tan presiden republik indonesia indonesia statistik perhubungan per keping statistik pertambangan non minyak per keping dan gas bumi indonesia statistik pertambangan minyak dan per keping gas bumi indonesia statistik tempat pelelangan ikan per keping statistik upah buruh tani per keping pedesaan struktur ongkos usaha peternakan per keping struktur ongkos usaha tani padi per keping dan palawija survei perusahaan perdagangan per keping profil perusahaan perdagangan ber badan hukum indonesia survei struktur ongkos hortikultura per keping survei usaha terintegrasi profil per keping industri kecil dan kerajinan rumah tangga survei usaha terintegrasi profil per keping usaha jasa jasa tidak ber badan hukum indonesia survei usaha terintegrasi profil per keping usaha perdagangan tidak ber badan hukum survei usaha terintegrasi profil per keping usaha kecil menengah tidak bekeping man wat presiden republik indonesia industri kecil dan kerajinan rumah tangga statistik tanaman obat obatan dan per keping hias tingkat penghunian kamar hotel per keping kelompok neraca nasional matriks investasi pemerintah pusat per keping neraca arus dana indonesia per keping neraca arus dana indonesia per keping triwulanan neraca pemerintahan pusat per keping indonesia neraca pemerintahan umum per keping indonesia produk domestik bruto menurut per keping penggunaan triwulananmenurut penggunaan indonesia produk domestik regional bruto per keping provinsi provinsi menurut lapangan usaha indonesia pendapatan nasional indonesia per keping tinjauan ekonomi regional indonesia per keping tabel input output jilid per keping tabel input output jilid per keping tabel input output jilid iii per keping man presiden republik indonesiaotensi desa indonesia per keping potensi desa provinsi per keping kelompok sensus penduduk antar sensus penduduk indonesia per keping penduduk provinsi per keping kelompok sensus pertanian hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian sub sektor hortikultura hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian sub sektor kehutanan hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian sub sektor padi hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian sub sektor palawija hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian sub sektor perikanan hasil pencacahan rumah tangga per keping man wat presiden republik indonesia pertanian sub sektor perkebunan hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian sub sektor peternakan laporan hasil pendaftaran rumah per keping tangga sub sektor padi, palawija, dan hortikultura laporan hasil pendaftaran rumah per keping tangga sub sektor perikanan dan peternakan laporan hasil pendaftaran rumah per keping tangga sub sektor perkebunan dan kehutanan laporan sementara hasil per keping pendaftaran rumah tangga potensi desa indonesia per keping potensi desa provinsi per keping sektor hortikultura uraian hasil pencacahan rumah per keping tangga pertanian sub sektor kehutanan uraian pencacahan rumah tangga per keping pertanian sub sektor padi uraian pencacahan rumah tangga per keping pertanian sub sektor palawija man ur) wat presiden republik indonesia uraian hasil pencacahan rumah per keping tangga pertanian sub sektor perkebunan uraian hasil pencacahan rumah per keping tangga pertanian sub sektor perikanan uraian hasil pencacahan rumah per keping tangga pertanian sub sektor peternakan uraian hasil sensus sampel per keping pendapatan rumah tangga pertanian kelompok sensus ekonomi hasil pencacahan lengkap indonesia per keping hasil pencacahan lengkap provinsi per keping peta persebaran perusahaan usaha per keping indonesia peta persebaran perusahaan tidak per keping ber badan hukum per desa kelurahan ibukota provinsi profil perusahaan ber badan hukum per keping indonesia profil perusahaan ber badan hukum per keping provinsi profil perusahaan ber badan hukum per keping sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi indonesia profil perusahaan ber badan hukum per keping sektor jasa jasa indonesia profil perusahaan ber badan hukum per keping sektor lembaga keuangan indonesia tan presiden republik indonesia profil perusahaan tidak ber badan per keping hukum indonesia profil perusahaan tidak ber badan per keping hukum sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi profil perusahaan tidak ber badan per keping hukum sektor jasa jasa indonesia profil perusahaan tidak ber badan per keping hukum provinsi profil perusahaan tidak ber badan per kepingkeping statistik industri kerajinan rumah per keping tangga kelompok publikasi badan pusat statistik provinsi distribusi pendapatan per keping increment capital output ratio dan per keping investasi indeks pembangunan manusia per keping indikator ekonomi per keping indikator industri per keping indikator pertanian per keping indikator sosial kesejahteraan per keping rakyat penduduk hasil sensus penduduk per keping produk domestik regional bruto per keping provinsi dalam angka per keping lan yaa wat presiden republik indonesia registrasi penduduk per keping statistik tentang harga konsumen per keping statistik tentang harga perdagangan per keping besar statistik tentang harga produsen dan per keping konsumen pedesaan statistik tentang industri besar dan per keping sedang statistik tentang industri kecil dan per keping kerajinan rumah tangga statistik tentang kesehatan dan per keping perumahan statistik tentang kesejahteraan per keping rakyat statistik tentang ketahanan sosial per keping statistik tentang ketenagakerjaan per keping statistik tentang keuangan per keping statistik tentang lingkungan hidup per keping statistik tentang pendapatan tenaga per keping kerja statistik tentang pendidikan dan per keping kesejahteraan sosial statistik tentang perdagangan per keping statistik tentang perekonomian per keping statistik tentang perhotelan dan per keping pariwisata statistik tentang perhubungan per keping statistik tentang pertambangan, per keping energi dan konstruksi man wat presiden republik indonesia statistik tentang pertanian per keping statistik tentang peternakan per keping perikanan statistik tentang rumah tangga per keping statistik tentang tanaman pangan per keping dan hortikultura tabel input output per keping kelompok publikasi badan pusat statistik kabupaten kota indikator ekonomi per keping indikator kesejahteraan rakyat per keping kabupaten kota dalam angka per keping kecamatan dalam angka per keping produk domestik regional bruto per keping registrasi penduduk per keping iii. data mentah data sampai dengan per bytes data sampai dengan per bytes data sampai dengan per bytes data dan seterusnya per bytes iv.data peta digital wilayah administrasi peta indonesia menurut provinsi per peta peta indonesia menurut kabupaten kota per peta peta provinsi menurut kabupaten kota per peta sen het presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif peta provinsi menurut kabupaten dan per peta kecamatan kab kota peta kabupaten kota menurut per peta desa kelurahan peta kabupaten kota menurut per peta kecamatan peta kecamatan menurut per peta desa kelurahan presiden republik indonesia, dr. susilo bambang yudhoyono |
(kan erat tek presiden republik indo kesia peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembatasan pengeluaran bahan makanan dan ternak dari daerah republik indonesia. presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu diadakan pembatasan pengeluaran bahan makanan dan ternak dari daerah republik atau daerah republik yang kini diduduki oleh belanda, memutuskan: mencabut semua peraturan dari dewan pertahanan daerah berdasarkan peraturan dewan pertahanan negara tanggal agustus yang mengenai pembatasan pengangkutan bahan makanan dan ternak termaksud dalam peraturan ini. ii. menetapkan peraturan sebagai berikut: peraturan pembatasan pengeluaran bahan makanan dan ternak pengangkutan bahan makanan tersebut dalam ini keluar daerah republik atau daerah republik yang kini diduduki oleh belanda hanya diperkenankan, apabila barang itu ternyata akan dipergunakan untuk pemakaian pengangkut serta keluarganya sendiri dan tidak melebihi jumlah tersebut dibelakang tiap tiap macam barang: beras kacang tanah (terkuras) padi kacang tanah (berkulit) gabah kacang kedelai menit kacang ijo tepung beras kacang merah jagung wijen (sesat) beras jagung bungkil tepung jagung gula pasir gaplek gula jawa tepung gaplek teh tapioka kopi ketela pohon minyak kelapa, kacang tanah (basah) atau wijen ubi jalar kelapa butir (bihun) daging garam telor itik butir ikan basah telor ayam ikan asin kentang lada berimbang atau bawang lombok man, man naa tek presiden republik indo kesia kembang pala pengangkutan bahan makanan lebih dari pada jumlah tersebut dalam dilarang, kecuali dengan surat ijin dari menteri kemakmuran atau pegawai yang ditunjuk olehnya. sebelum memberi surat ijin termaksud dalam menteri kemakmuran atau pegawai yang ditunjuk olehnya minta pertimbangan dahulu dari menteri persediaan makanan rakyatpengangkutan kuda, kerbau, sapi, kambing atau domba keluar daerah republik atau daerah republik yang kini diduduki oleh belanda hanya diperkenankan dengan surat ijin dari menteri kemakmuran atau pegawai yang ditunjuk olehnyabarang siapa melanggar dan dihukum penjara selama lamanya (lima) tahun atau denda setinggi tingginya rp. (dua ratus ribu rupiah). pelanggaran termaksud dalam dianggap sebagai kejahatan. barang yang dipergunakan untuk pelanggaran termaksud dalam dapat disita oleh hakim. barang yang disita menurut dijual oleh: jawatan p.p.b.m. persediaan dan pembagian bahan makanan), jikalau barang tersebut berupa bahan makanan, jawatan keheranan, jikalau barang tersebut berupa ternak. oleh jawatan p.p.b.m. atau jawatan keheranan termaksud dalamcan nag erat tek presiden republik indo kesia penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun umum. laporan laporan yang diterima menyatakan bahwa hingga kini masih banyak bahan makanan termasuk ternak yang mengalir keluar daerah republik atau daerah pendudukan. hal ini tak dapat dibiarkan saja, mengingat keadaan persediaan makanan didaerah republik yang makin lama makin berkurang. oleh beberapa dewan pertahanan daerah telah dibuat peraturan yang membatasi pengangkutan barang barang penting berdasarkan peraturan dewan pertahanan negara tahun akan tetapi ternyata bahwa ada hakim yang menganggap peraturan peraturan dewan pertahanan daerah ini tidak sah, sehingga orang orang yang dituntut polisi karena melanggar peraturan tersebut dibebaskan kembali oleh hakim. untuk menghindarkan segala kebangsaan maka pemerintah menganggap perlu mengadakan peraturan pemerintah baru yang mengenai soal ini. dinyatakan pula dengan tegas bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah ini semua peraturan dewan pertahanan daerah yang mengatur soal ini dicabut kembali. demi mengenai jenis bahan makanan yang tertentu dan terbatas. yang dilarang ialah pengangkutan keluar daerah republik yang masih dikuasai sepenuhnya, baik pengangkutan yang melalui laut, maupun yang melalui garis status guo. pengangkutan bahan makanan yang nyata nyata hanya dipergunakan untuk keperluan pengangkut serta keluarganya sendiri diperbolehkan dengan bebas. jumlah barang yang boleh diangkut dengan bebas ditetapkan serendah rendahnya. dengan demikian dapat dicegah atau setidak tidaknya dapat dikurangi penyelundupan secara besar besaran oleh gerombolan orang bersama sama. siapa yang hendak mengangkut bahan makanan secara besar besaran, misalnya untuk perdagangan diharuskan minta surat ijin dari menteri kemakmuran atau dari pegawai yang ditunjuk olehnya. syarat syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat surat ijin dimuat dalam sebuah penetapan menteri kemakmuran. ternak berupa kuda, kerbau, sapi, kambing dan domba adalah hewan yang penting artinya bagi perekonomian umum, baik yang dipergunakan untuk pengangkutan dan pertanian, maupun yang dipakai sebagai bahan makanan. oleh karena itu maka ternak ini hanya boleh diangkut keluar daerah yang dikuasai penuh oleh republik apabila ada surat ijin dari menteri kemakmuran atau dari pegawai yang ditunjuk olehnya. pun syarat syarat untuk mendapat surat ini dimuat dalam sebuah penetapan menteri kemakmuran. mengingat pentingnya bahan makanan dan ternak bagi perekonomian umum dan khusus buat waktu ini maka dianggap perlu pelanggaran diancam dengan hukuman berat. peraturan ini berlaku buat jawa dan sumatera. |
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang olahraga professional presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk peningkatan dan perkembangan keolahragaan sesuai dengan perkembangan hasrat masyarakat terhadap olahraga professional, dipandang perlu untuk mengatur kehidupan profesionalisme bidang olahraga: bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan, pokok tenaga kerja: dipandang perlu mengatur profesionalisme bidang olahraga ini, dalam bentuk peraturan pemerintah. mengingat: dan undang undang dasar 1945j ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia nomor xxvii mars undang undang nomor tahun memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang olahraga professional. bab ketentuan umum. yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah ini dengan: olahraga professional adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan diselenggarakan secara sah dengan tujuan untuk dapat lebih mencapai tingkat kemahiran dengan tetap mendasarkan pada jiwa keolahragaan, samping memperoleh pendapatan dan atau keuntungan keuntungan materiil lainnya: olahraga amatir adalah kegiatan olahraga, baik untuk bertanding maupun berlatih guna semata mata, mendapat kepuasan pribadi, hiburan dan kesenangan dan oleh karenanya menjadikan olahraga atas dasar kecintaan dan kegemarannya promotor pertandingan adalah penyelenggara dan penanggung jawab atas jalannya pertandingan professional yang tugas kewajiban dan syarat syarat pendiriannya diatur dalam dan peraturan pemerintah ini. olahraga professional diselenggarakan dan dibina dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: berdasarkan falsafah pancasila dan isi serta jiwa undang undang dasar 1945j menjamin kemurnian olahraga dengan membina jiwa dan semangat olahragawan yang tinggi dan penuh sportivitas: mengembangkan tehnik olahraga yang tinggi dalam rangka peningkatan prestasi: ikut mengembangkan dan mendorong kearah peningkatan prestasi olahraga amatir. penyelenggaraan dan pembinaan olahraga professional tersebut pada peraturan pemerintah ini dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri pendidikan dan kebudayaan. dalam melakukan tugas tersebut pada ini, menteri dibantu oleh badan pembinaan olahraga professional indonesia disingkat kanopi. bab kedudukan tugas dan susunan kanopi. kanopi adalah badan pembantu pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri pendidikan dan kebudayaan. kanopi melaksanakan tugas tugas sebagai berikut: memberikan saran saran kepada menteri pendidikan dan kebudayaan dalam mengembangkan dan menyempurnakan olahraga professional indonesia: mengawasi pelaksanaan semua peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan olahraga professional: membantu usaha usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaran dan pembinaan olahraga professional: memberikan bimbingan kepada mereka yang telah mengabdikan dirinya dalam olahraga professional. susunan keanggotaan kanopi terdiri dari: direktur jenderal olahraga dan pemuda, departemen pendidikan dan kebudayaan, sebagai ketua merangkap anggota, direktur keolahragaan direktorat jenderal olahraga dan pemuda, departemen pendidikan dan kebudayaan, sebagai sekretaris merangkap anggota: seorang pejabat yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri, sebagai anggota: seorang pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja, sebagai anggota: seorang pejabat yang ditunjuk oleh menteri sosial, sebagai anggota: seorang pejabat yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, sebagai anggota: seorang pejabat yang ditunjuk oleh kepala kepolisian republik indonesia, sebagai anggota: seorang pejabat yang ditunjuk oleh jaksa agung, sebagai anggota: seorang pejabat yang ditunjuk oleh ketua koni, sebagai anggota. apabila dipandang perlu, susunan keanggotaan kanopi ini dapat ditambah dengan tenaga tenaga ahli yang bersangkut paut dengan olahraga professional. pengangkatan dan pemberhentian mereka tersebut dalam dan ini dilakukan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. bab iii. pembinaan olahraga professional. setiap olahragawan yang ingin masuk dalam kegiatan dunia olahraga professional, harus mendapat persetujuan secara tertulis dari kanopi. pemberian persetujuan tersebut dalam peraturan pemerintah ini hanya diberikan kepada olahragawan yang memenuhi syarat syarat sebagai berikut: menjadi anggota perkumpulan organisasi induk keolahragaan amatir sampai saat disetujui menjadi olahragawan professional: pernah: ll. mewakili indonesia dalam olympic games, atau mewakili indonesia dalam asian games, atau menjadi juara nasional, atau menurut pertimbangan organisasi induk keolahragaan yang bersangkutan dapat diluluskan permintaannya untuk menjadi olahragawan professional: berusia tahun atau lebih, berbadan sehat, berkelakuan baik selaku anggota organisasi induk keolahragaan yang bersangkutan selama (dua) tahun terakhir: mendapat penilaian baik dari kanopi tentang keadaan physiknya. kanopi berhak mencabut persetujuannya sebagaimana dimaksud pada dan ini apabila seorang olahragawan professional menjalankan melakukan kelakuan yang bertentangan dengan jiwa dan sportivitas yang tinggi ataupun melakukan kelakuan yang tidak senonoh dalam masyarakat serta tindakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam olahraga professional bagi olahragawan tersebut. promotor pertandingan yang akan menyelenggarakan pertandingan olahraga professional diharuskan memenuhi syarat syarat sebagai berikut: promotor adalah warganegara indonesia atau dapat berbentuk badan hukum indonesia: modal badan hukum dapat terdiri dari modal dalam negeri nasional) atau merupakan modal campuran antara modal dalam negeri dengan modal asing: harus mendapat persetujuan secara tertulis dari kanopi untuk menyelenggarakan sesuatu jenis pertandingan dan untuk menanda tangani kontrak kontrak pertandingan. kewajiban kewajiban dari pada seorang promotor pertandingan adalah: menyelenggarakan pertandingan professional dan bertanggung jawab mengenai pertandingan tersebut: mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh kanopi yang antara lain akan mengatur perlindungan jasmani dan rohani para olahragawan sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok tenaga kerja: menyampaikan laporan secara tertulis atas kegiatan kegiatan yang telah dilakukan dan atau rencana kerja yang akan dilaksanakan kepada kanopi. pedoman pedoman penyelenggaraan dan pembinaan tiap tiap cabang olahraga professional akan diatur tersendiri dalam keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan atas usul saran tapol. bab iv. pembiayaan. biaya untuk keperluan kanopi dibebankan pada anggaran departemen pendidikan dan kebudayaan dan sumber sumber lain yang sah. bab penutupumum perum) pengerukandan kapal tunda kanoman vpengerukann nyi mytanggal agustusyang berasal dari dana bantuan belanda dan jepang serta kapal tunda kanoman vii dialihkan dan ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal negara kedalam modal perusahaan umum perum) pengerukan. nilai sebagaimana dimaksud dalam sebesar (sepuluh milyar seratus empat juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah empat puluh satubentukan kota administratif pagar alamkhususnya wilayah kecamatan pagar alamagar alam: bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah kecamatan pagar alamgar alampinsi,pagar alampagar alam adalah wilay membentuk kota administratif pagar alam dalam wilayah kabupaten daerah tingkat lahat, propinsi daerah tingkat sumatera selatan. tujuan pembentukan kota administratif pagar alampagar alam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten daerah tingkat lahat. dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah kota administratif pagar alam,agar alam. pemerintah kota administratif pagar alpada khususnya. bab penataan wilayah wilayah kota administratif pagar alam berasal dari sebagian wilayah kecamatan pagar alam yang meliputi (tiga puluh empat) kelurahan desa, yaitu kelurahan sukamulya, kelurahan kauman, kelurahan cempaka, kelurahan kemuning: kelurahan bangunsari, kelurahan beringin jaya, desa sukorejo, desa tebat baru ulu: desa tebat baru ilir: desa sidorejo: desa pendayung, desa bangun rejo: desa talang darat, desa gunung tempo: desa pagar alam, desa tinggi hari: desa karang dapo: desa beringin sakti, desa talang tinggi, desa kebun agung: desa lambat balo: desa belum, desa pagar agung: desa tanjung cermin: desa tanjung payang, desa alun dua, desa petani: desa pagar banyu, desa pematang bango: desa tanjung aro: desa pagar bumi, desa pagar gading: desa pengandonanj, desa selepagar alam ditata menjadi (dua) kecamatan, yaitu kecamatan pagar alam utara, yang meliputi kelurahan beringin jaya, kelurahan kemuning: kelurahan bangunsari, desa sukorejo, desa bangunrejo, desa talang darat: desa talang tinggi, desa pagar alam, desa pagar banyu: desa alun dua: desa petani, desa pematang bango: desa tanjung aro, desa pagar bumi, desa pagar gading, desa pengandaian: desa selebar. kecamatan pagar alam selatan, yang meliputi desa tebat baru ilir, kelurahan cempaka, kelurahan kauman: kelurahan sukamulya, desa tebat baru ulu: desa sidorejo, desa pendayung: desa gunung tempo: desa beringin sakti, desa tinggi hari: desa karang dapo: desa lambat balo, desa belum, desa pagar agung, desa tanjung cermin: desa tanjung payang, desa kebun agung. pusat pemerintahan kota administratif pagar alam sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan kota pagar alam. pusat pemerintahan kecamatan pagar alam utara sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan kelurahan beringin jaya. pusat pemerintahan kecamatan pagar alam selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan desa pendayung. wilayah kecamatan pagar alam setelah dikurangi kelurahan desa sebagaimana dimaksud dalam ditata kembali menjadi (dua) wilayah kecamatan baru dengan nama kecamatan tempo utara dan kecamatan tempo selatan. wilayah kecamatan tempo utara sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: desa sandar angin, desa gunung mesir: desa tanjung pasai: desa cawang baru, desa ujan mas, desa jangkar, desa tegur wangi lama: desa tegur wangi baru, desa gagarin, desa siti rejo, desa lambat akar: desa bumi agung: desa gunung agung lama: desa gunung agung tengah, desa gunung agung pauh: desa sukaraja, desa muara sian, desa cawang lama, desa talang darat, desa tanjung keling: desa keranjang. wilayah kecamatan tempo selatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari desa pra dipo: desa muara tenang, desa muara sindang: desa lubuk buntal: desa tebing tinggi, desa tebat gunung: desa karang anyar: desa bandar, desa labuhan bandar: desa bandar jaya: desa suka cinta, desa benua keling: desa mungkin, desa rampasan: desa tanah pilih: desa tebat leleh: desa tebat berawa: desa tanjung menang, desa merancang, desa karang kalo: desa suka jadi, desa perang kendali, desa karta dewa, desa janggal, desa pengasingan: desa sumber jaya, desa tokoh: desa semidang alas: desa suka karya. pusat pemerintahan kecamatan tempo utara sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan desa bumi agung. pusat pemerintahan kecamatan tempo selatan sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan desa lubuk buntal. bab struktur organisasi susunan organisasi pemerintahan kota administratif pagar algar alam, kecamatan tempo utara dan tempo selataselatan, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten daerah tingkat lahatpagar alampagar alam. segala peraturan daerah dan keputusan keputusan kepala daerah tingkat lahat yang berlaku bagi pemerintah wilayah kecamatan pagar alam sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini tetap berlaku bagi pemerintah kota administratif pagar alamhat atas nama gubernur kepala daerah tingkat sumatera selatan. bab viii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, kecamatan pagar alam setneg tahun sumber: |
wap presiden republik indonesiaertian imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tertentu daerah terpencil yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan peraturan pemerintah, bahwa pengertian daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang dimaksud perlu diatur pula dengan peraturan pemerintah, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, dipandang perlu mengatur pengertian daerah terpencil, dan jenis jenis imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmaapan sy)erah terpencil sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan dyang memiliki potensi ekonomi berupa sumber daya alam bidang pertanian, perhutanan, pertambangan, pariwisata dan perindustrian, tetapi keadaan prasarana dan sarana ekonomi yang tersedia masih terbatas, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi nyata, penanam modal perlu membangun atas beban sendiri prasarana dan sarana yang dibutuhkannya seperti jalan, pelabuhan, tenaga listrik, telekomunikasi, air, perumahan karyawan, pelayanan kesehatan, sekolah, tempat peribadatan, pasar dan kebutuhan sosial lainnya, yang memerlukan biaya yang besar. diberikan perlakuan yang sama dengan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam dan man "aa snn. presiden republik indonesiaperairan laut yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral dalam kedalaman lebih dari (lima puluh) meter (deep sea deposits). penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa daerah terpencil yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf junctoliputi: fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari tempat tinggal semula dalam negeri lokasi bekerja daerah terpencil, fasilitas tempat tinggal, termasuk perumahan, bagi karyawan dan keluarganya lokasi bekerja daerah terpencil, penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura lokasi pekerjaan daerah terpencil kepada karyawan agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya, dan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari, pelayanan kesehatan lokasi bekerja daerah terpencil atau daerah lain dalam negeri sepanjang tidak tersedia daerah terpencil tersebut, fasilitas pendidikan dan olah raga bagi karyawan dan keluarganya lokasi bekerja daerah terpencil, fasilitas perjalanan cuti dalam negeri bagi karyawan, termasuk tenaga kerja asing, satu kali dalam satu tahun maksimum dalam (empat belas) hari, mulan ya wat presiden republik indonesia fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari lokasi bekerja daerah terpencil daerah asalnya pada saat pemutusan hubungan kerja baik karena pensiun atau karena sebab lain. ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan dengan memperhatikan saran dari menteri yang membidangi sektor sektor usaha yang bersangkutan. peraturan pemerintah ini berlaku mulaiberdasarkan ketentuan huruf dan huruf jo. huruf undang undang nomor tahupemberian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tertentu kepada karyawan dan atau orang lain berkenaan dengan pekerjaan atau jasa daerah terpencil, bagi perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi penerimanya bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. berdasarkan ketentuan dan undang undang pajak penghasilan bagi wajib pajak yang menanamkan modalnya daerah terpencil diberikan kemudahan berupa penyusutan dan amortisasi yang lebih luwes. oleh karena itu perlu diatur pengertian daerah terpencil yang dimaksud dalam huruf huruf huruf dan dan undang undang pajak penghasilan dan pengertian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tertentu sebagaimana man ya wap presiden republik indonesia dimaksud dalam huruf undang undang pajak penghasilan dengan peraturan pemerintah. demi dalam ini diatur pengertian daerah terpencil untuk menerapkan ketentuan huruf dan huruf jo. huruf undang undang pajak penghasilan yaitu bahwa pemberian penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa daerah terpencil berupa natura dan atau kenikmatan tertentu, bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan bagi karyawan atau penerima jasa bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. samping itu dalam ini diatur pula pengertian daerah terpencil untuk menerapkan ketentuan dan undang undang pajak penghasilan ketentuan ini berlaku bagi para penanam modal (investor), baik dalam rangka undang undang nomor tahun tentang penanaman modal asing atau undang undang nomor tahun tentang penanaman modal dalam negeri maupun tidak, yang melakukan investasi daerah terpencil. dalam ini diatur pengertian daerah terpencil yang berlaku baik untuk penerapan ketentuan huruf huruf dan huruf maupun ketentuan dan undang undang pajak penghasilan tan wat presiden republik indonesia untuk dapat digolongkan sebagai daerah terpencil, harus memenuhi (dua) persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu: daerah itu sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana angkutan umum, baik darat, laut maupun udara, dan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi tidak tersedia, atau walaupun tersedia tetapi dalam keadaan yang sangat terbatas, sehingga untuk menjalankan usahanya para penanam modal harus menyediakan sendiri prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dimaksud. yang dimaksud dengan prasarana ekonomi adalah pelabuhan, jalan dari pelabuhan menuju lokasi (access road), jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penyediaan tenaga listrik, dan prasarana lain bidang ekonomi yang diperlukan untuk memungkinkan berjalannya suatu perusahaan. yang dimaksud dengan prasarana sosial adalah prasarana keagamaan (tempat ibadah), prasarana kesehatan, prasarana pendidikan dan prasarana olah raga yang diperlukan oleh karyawan dan keluarga. dalam ini diatur daerah lain yang khusus untuk penerapan dan undang undang pajak penghasilan diperlakukan sama dengan daerah terpencil. oleh karena itu terhadap wajib pajak yang melakukan penanaman modal daerah daerah sebagaimana diatur dalam ini tetapi tidak memenuhi syarat sebagai daerah terpencil menurut ketentuan tidak memperoleh perlakuan huruf juncto huruf undang undang pajak penghasilan mea nip sy) wat presiden republik indonesia walaupun telah memenuhi persyaratan sebagai daerah terpencil, tidak semua jenis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan bruto pemberi kerja. dalam ini diatur jenis jenis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dapat dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan bruto pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang pajak penghasilan pembatasan jenis jenis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penyalahgunaan oleh pemberi kerja. fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari tempat tinggalnya semula lokasi bekerja daerah terpencil hanya berlaku satu kali bagi karyawan dan keluarganya dan tidak berlaku bagi pemberi jasa yang bukan karyawan. ketentuan ini berlaku juga untuk fasilitas pengangkutan dari lokasi bekerja daerah terpencil daerah asalnya sebagaimana dimaksud dalam huruf ini. bagi tenaga kerja yang berasal dari luar indonesia, fasilitas ini terbatas hanya untuk pengangkutan dalam negeri. yang dimaksud dengan fasilitas tempat tinggal adalah fasilitas tempat tinggal perumahan bagi karyawan dan keluarganya daerah terpencil tempat bekerjanya. walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja daerah terpencil, tetapi apabila penyediaan fasilitas tempat tinggal tersebut bukan daerah terpencil tempat kerjanya melainkan daerah lain, maka pengeluaran untuk penyediaan fasilitas tersebut tidak boleh dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan bruto perusahaan. mulan ya wap presiden republik indonesia penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kepada karyawan lokasi pekerjaan harus dibedakan dengan pakaian dan perlengkapan kerja lainnya yang merupakan persyaratan kerja. pakaian kerja dan perlengkapan kerja lain yang merupakan persyaratan kerja, terutama persyaratan keselamatan kerja, adalah hal yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh pemberi kerja kepada karyawannya dimana saja, bukan hanya daerah terpencil. yang dimaksud sini adalah pemberian makan dan minum oleh perusahaan kepada karyawan lokasi bekerja. imbalan dalam bentuk natura termasuk juga pemberian dalam bentuk natura untuk kepentingan keluarga karyawan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari hari.dalam kabinet gotong royong dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efisiensi badan penyehatan perbankan nasional bppn), dipandang perlu untuk mengalihkan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada badan penyehatan perbankan nasional bppn) kepada menteri negara. . yan bad pak presiden republik indonesia kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada badan penyehatan perbankan nasional bppn)termasuk dalam rangka penerbitan surat utang guna pembiayaan penyertaan modal sementara oleh bppdalam hal: pengesahan laporan keuangan akhir tahun anggaran: penggunaan atas kelebihan penerimaan bppn berdasarkan laporan keuangan akhir tahun anggaran. sebelum memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan kat) bppn, menteri negara badan usaha milik negara melakukan konsultasi dengan menteri keuangan. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bppn menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas serta laporan keuangan kepada menteri keuangan melalui menteri negara badan usaha milik negara. dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka: yan ya na, kpo presiden republik indonesia penyebutan . penyebutan menteri keuangan dalammenyangkut kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada bppn yang telah dialihkan kepada menteri negara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam diubah menjadiumum dalam rangka mempercepat pemulihan perekonomian nasional khususnya dalam upaya pemulihan kondisi perbankan dan pengembalian uang negara yang telah terlalu sektor perbankan, maka badan penyehatan perbankan nasional bppn) selaku badan khusus yang mempunyai tugas untuk melakukan penyehatan bank dan penguasaan pengembalian uang negara tersebut, perlu diberdayagunakan secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pemulihan perekonomian nasional dimaksud. untuk mengoptimalkan kontribusi bppn tersebut, dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan dan arah pelaksanaan program program bppn dengan badan badan usaha milik negara, mengingat terdapat aset bumn yang mempunyai beban kewajiban yang saat ini ditangani oleh bppn. sebaliknya, sebagian aset yang dikelola oleh bppn, terkait pula dengan kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi kepada bank bank milik negara. pembinaan yang lebih sinkron dan berdaya guna antara bppn dengan badan badan usaha milik negara, diharapkan dapat menyelaraskan dan menunjang satu sama lain sehingga mampu bersinergi dalam upaya pemulihan perekonomian nasional. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sebagai upaya untuk menciptakan adanya sinergi antara penanganan pemberdayaan badan usaha milik negara, dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bppn, maka dipandang perlu untuk menempatkan kedua duanya bawah satu koordinasi, yaitu pada menteri negara badan usaha milik negara. agar koordinasi pelaksanaan tugas tersebut dapat dilaksanakan, maka perlu ditetapkan suatu ketentuan yang mengalihkan kedudukan, tugas, dan kewenangan menteri keuangan pada bppnkepada menteri negara badan usaha milik negara. namun . yan pak presiden republik indonesia namun demikian, pengalihan kewenangan tersebut tidak termasuk kewenangan menteri keuangan dalam rangka penerbitan surat utang guna pembiayaan penyertaan modal sementara oleh bppn, yang tetap menjadi kewenangan menteri keuangan. selain itu, dalam kaitannya dengan tugas menteri keuangan selaku bendahara umum negara, menteri negara badan usaha milik negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pada bppn harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri keuangan dalam hal akan mengesahkan laporan keuangan akhir tahun anggaran bppn, serta dalam menetapkan penggunaan atas kelebihan penerimaan bppn. selanjutnya, dengan adanya pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada bppn kepada menteri negara badan usaha milik negara tersebut, maka pertanggungjawaban dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas serta laporan keuangan bppn, dari bppn kepada menteri keuangan, disampaikan melalui menteri negara badan usaha milik negara. demi kedudukan, tugas, dan kewenangan menteri keuangan yang dialihkan kepada menteri negara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ini, meliputi hal hal sebagai berikut penetapan tugas tugas tertentu kepada pihak tiga untuk melaksanakan tugas tugas bppn, pengangkatan dan pemberhentian ketua bppn, pengangkatan dan pemberhentian wakil ketua dan deputi ketua, berdasarkan usul ketua bppn, persetujuan atas penggunaan anggaran bppn yang didasarkan pada kat bppn: penetapan atas tata cara pengadaan barang dan jasa dengan nilai atas rp50. (lima puluh miliar rupiah): persetujuan atas pengadaan barang dan jasa dengan nilai atas rp50. (lima puluh miliar rupiah), penetapan atas tata cara dan pelaporan atas penjualan aset sampai dengan nilai rp1. (satu triliun rupiah) dan penjualan aset dengan nilai diatas (satu triliun rupiah), aa) bad presiden republik indonesia menerima . menerima pelaporan atas penjualan aset sampai dengan nilai rp1. (satu triliun rupiah) dari bppn: persetujuan atas penjualan aset dengan nilai diatas rp1. (satu triliun rupiah), penetapan atas ketentuan, persyaratan, tata cara penyertaan modal sementara dan pengalihan modal sementara: pengaturan mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan dan penjualan aset dalam restrukturisasi: dan persetujuan atas tata cara, syarat dan ketentuan untuk melakukan tindakan dalam rangka penanganan kredit bank dalam penyehatan atau aset dalam restrukturisasi yang telah ditetapkan bppn. cukup jelas cukup jelas dalam kaitannya dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan kat) bppn, menteri negara badan usaha milik negara perlu mendapat persetujuan menteri keuangan dalam hal penyusunan dan penetapan perkiraan setoran bppn kepada pemerintah. setoran tersebut tidak termasuk premi penjaminan dan pendapatan bunga. laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan ini disampaikan setiap (enam) bulan.mberantasan korupsi diperlukan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi17 sen het presiden republik indonesia memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah tentang sistem manajemen sumber daya manusiayang selanjutnya disebut dengan komisiistem manajemen sumber daya manusia komisi adalah sistem yang digunakan untuk mengorganisasikan fungsi fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan komisi. pimpinan komisi adalah pejabat negara yang terdiri dari (lima) anggota yang bertindak sebagai penanggung jawab tertinggi komisi. tim penasihat komisi adalah tim. taat presiden republik indonesiadan komisi sebagai prestasi kerja dalam upaya mencapai tujuan komisi. manajemen kinerja adalah suatu proses pengelolaan kinerja yang terukur untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya dalam usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai komisi. bab pegawai komisi pegawai komisi adalah warga negara indonesia yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai pada komisi. pegawai komisi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan, dan pegawai tidak tetap. pegawaidiangkat oleh pimpinan komisi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi pegawai komisi. . tan taat presiden republik indonesiayang telah ditentukanpaling lama (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang (satu) kali. untuk pembinaan kepangkatan pegawai negeri yang dipekerjakan pada komisi, ditetapkan penyetaraan jabatan sebagai berikut: sekretaris jenderal dan deputi setara jabatan struktural eselon ia, direktur dan kepala biro setara jabatan struktural eselon ila, dan koordinator sekretaris pimpinan, kepala sekretariat dan kepala bagian setara jabatan struktural eselon illa. penyetaraan jabatan struktural bagi pegawai negeri yang dipekerjakan pada komisi dengan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi pegawai negeri yang menduduki pangkat satu tingkat bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan struktural. bagi pegawai negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah (satu) tahun dalam pangkat yang telah dimilikinya, sekurang kurangnya telah (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya, dan cc. setiap. kan sat presiden republik indonesiaalam hal pegawai negeri yang dipekerjakan tidak memangku jabatan struktural yang disetarakan, dapat diberikan kenaikan pangkat secara reguler sesuai dengan peraturan perundang undangan.pegawai tidakrpanjangan jangka waktu perjanjian kerja dilakukan oleh komisi berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian kerja periode sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan komisi. pegawai tidak tetap tidak dapat menduduki jabatan struktural pada komisi. bab iii sistem manajemen sumber daya manusia sistem manajemen sumber daya manusia komisi, meliputi fungsi fungsi sebagai berikut: perencanaan . presiden republik indonesia perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, cc.pimpinan komisi menetapkan perencanaan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan komisi, arah kebijakan dan strategi komisi serta rencana kerja dan anggaran komisi. perencanaan sumber daya manusia serta kompensasi. perencanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada dan disusun berdasarkan analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. rekrutmen dan seleksi pegawai dilakukan secara terbuka dan didasarkan pada kompetensi dan persyaratan lainnya yang ditetapkan pimpinan komisi. rekrutmen dan seleksi pegawai merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mendapatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan komisi agar dapat mendukung pencapaian tujuan tujuan komisi. rekrutmen . melani nag nx) sen het presiden republik indonesia rekrutmen pegawai negeri yang dipekerjakan dapat dilakukan melalui instansi pemerintah atas permintaan pimpinan komisi untuk kemudian dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada dan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai agar yang bersangkutan mampu dan berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. pengembangan pegawai komisi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan pengalaman kerja, mutasi, rotasi dan promosi yang disesuaikan dengan tuntutan beban kerja, tujuan dan sasaran organisamanajemen kinerja meliputi penetapan sasaran, penyelarasan kompetensi arah pencapaian sasaran serta penilaian dan pengukuran kinerja. penilaian dan pengukuran kinerja merupakan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian hasil kerja dengan menggunakan parameter parameter yang terukur. hasil penilaian kinerja pegawai komisi menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai dan kompensasi pegawai. . n17 sen hetn tunjangan dari instansi asalmelaluiuntuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggung jawab antar pegawai dan antara pegawai dengan komisi, maka: pegawai dapat membentuk wadah pegawai komisi, dan komisi membentuk dewan pertimbangan pegawai. wadah sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk guna menampung dan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan komisi. dewan pertimbangan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas memberikan rekomendasi kepada pimpinan komisi yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian komisi. keanggotaan dewan pertimbangan pegawai ditetapkan oleh pimpinan komisi. keanggotaan . n17 sen het presiden republik indonesia pemberhentian pegawai komisi dilakukan oleh pimpinan komisi berdasarkan peraturan komisi. pegawai komisi diberhentikan sebagai pegawai komisi, apabila: memasuki batas usia pensiun, atau karena sebab lain. batas usia pensiun bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah (lima puluh enam) tahun. batas usia pensiun bagi pegawai negeri yang dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemberhentian karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam huruf karena: meninggal dunia, atas permintaan sendiri, pelanggaran disiplin dan kode etik, atau tuntutan organisasi. pegawai yang diberhentikan sebagai pegawai komisi diberikan hak hak kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan. untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem manajemen sumber daya manusia komisi dilakukan audit sumber daya manusia. audit. kan sen het presiden republik indonesia audit sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemeriksaan kualitas secara menyeluruh sebagai pelaksanaan fungsi fungsi manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf bab evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia komisi dilakukan secara periodik setiap (enam) bulan. untuk melaksanakan evaluasi, komisi membentuk tim evaluasi yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi dengan beranggotakan wakil dari: kementerian negara pendayagunaan aparatur negara, departemen keuangan, sekretariat negara, sekretariat kabinet: badan kepegawaian negara, lembaga administrasi negara, dan komisipimpinan dari masing masing anggota tim evaluasi. tim evaluasi dibentuk paling lambat (satu) bulan sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini. masa tugas tim evaluasi berakhir paling lama (empat) tahun terhitung sejak dibentuk. bab v. mea nag n17 sen het presiden republik indonesia bab tim penasihat komisi tim penasihat komisi berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kesadarannya kepada komisi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang komisi. masa kerja anggota tim penasihat komisi ditetapkan paling lama (empat) tahun.insentif berdasarkan prestasi kerja tertentubab ketentuan peralihan persekat gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada tenaga bantuan sementara dan pegawai komisi dari tanggal desember sampai dengan tanggal desember ditetapkan sebagai gaji dan tunjangan pegawai komisi yang bersifat final. gaji. n17 sen het presiden republik indonesia gaji dan tunjangan pegawai dan tim penasihat komisi tahun anggaran ditetapkan berdasarkan peraturan komisi. gaji dan tunjangan pegawai serta tim penasihat komisi tahun anggaran yang telah dibayarkan sebagai persekat gaji dan tunjangan terhitung mulai bulan januari kekurangannya dibayarkan dalam batas pagu belanja pegawai tahun anggaran yang dialokasikan kepada komisi. bagi pegawai negeri yang dipekerjakan pada komisi dan menduduki jabatan yang disetarakan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam yang pangkatnya (dua) tingkat bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan, sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan, apabila sekurang kurangnya telah (empat) tahun dalam pangkat terakhir. bab vii ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai komisi, sistem manajemen sumber daya manusia komisi, tim penasihat, kompensasi, dan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia diatur dengan peraturan komisi. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar. mea nagea nag kan tauumum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah indonesia telah meletakkan landasan hukum yang kuat dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi. landasan hukum tersebut antara laintersebut dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut komisi. komisi sebagaimana dimaksud atas memiliki kewenangan melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, upaya upaya pencegahan tindak pidana korupsi, supervisi serta melakukan monitor dengan melakukan pengkajian sistem pengelolaan administrasi serta prosedur layanan masyarakat pada lembaga negara pemerintah yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi, mengusulkan perbaikan sistem kepada lembaga yang bersangkutan agar dapat dilakukan perbaikan guna terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). komisi diharapkan mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap dan berkesinambungan. untuk . elang nag taat presiden republik indonesia untuk mendukung pelaksanaan tugas yang sangat luas dan berat serta untuk mencapai kinerja yang optimal, komisi harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. oleh karena itu, pegawai komisi haruslah warga negara indonesia yang diangkat secara selektif berdasarkan kompetensinya sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia komisi, perlu ditetapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang khusus diterapkan pada komisi yang didasarkan pada landasan hukum yang kuat berupa peraturan pemerintah. sistem manajemen sumber daya manusia komisi meliputi perencanaan sumber daya manusia,untuk menilai sistem manajemen sumber daya manusia komisi sebagai suatu sistem yang efektif, dalam peraturan pemerintah ini juga diatur mekanisme evaluasi secara berkala dengan membentuk tim evaluasi. selain itu, peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai tim penasihat komisi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan komisi. dengan adanya pengaturan ini maka terdapat kepastian hukum mengenai sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. . kan pkn ny) snn henn het presiden republik indonesia cukup jelas. tunjangan pegawaipegawaitaat presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tunjangan tim penasihattim penasihatyang dimaksud dengan tenaga bantuan sementara adalah pegawai sementara yang diangkat oleh komisi sebelum dilaksanakannya proses seleksi yang ditetapkan oleh pimpinan komisi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . mea nag nyi ny) inn, tapa, presiden republik indo kesia peraturan pemerintah nomor tahun tentang militerisasi pusat perkebunan negarausat perkebunan negarmiliterisasi pusat perkebunan negara. pusat perkebunan negara mulai tanggal oktober diawasi oleh angkatan perang (dimilitairisiiplin dan hukum ketentaraan. dibagian bagian pusat perkebunan, kesatuan tentara ini tidak boleh turut campur tangan dalam pekerjaan pusat perkebunan negarakemakmuran. man na7 ky) namea nagkhususnya menghapus penerimaan dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi. melani nag ap: snn he. na7 ky) a3 ny) sen het presiden republik indonesia ketentuan diubah dengan menghapus sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutketentuan angka tentang penerimaan dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah nomor tahun dihapus. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar . yanhubungan dengan hal tersebut, perlu menghapus ketentuan penerimaan negara bukan pajak dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasidemi angka cukup jelas . yan pan snn het presiden republik indonesiaanputusan menteri keuangan yang berlaku pada saat penerimaan negara bukan pajak dikenakan. angkgedangan, kecamatan tirtoyudo kabupaten daerah tingkat malang kecamatan losari kabupaten daerah tingkat pasuruan, kecamatan sawahan, kecamatan wonosari,malang, kabupaten daerah tingkat pasuruan, kabupaten daerah tingkat madiun, kabupaten daerah tingkat kediri, kabupaten daerah tingkat ngawi, kabupaten daerah tingkat bojonegoro, kabupaten daerah tingkat situbondo, dan kotamadya daerah tingkat surabaya belas) kecamatan dalam wilayah propinsi daerah tingkat jawa timurnya ny dahgedangan, kecamatan tirtoyudo kabupaten daerah tingkat malang, kecamatan losari kabupaten daerah tingkat pasuruan, kecamatan sawahan, kecamatan wonosarigedangan kabupaten daerah tingkat malang, yang meliputi wilayah: desa gedangan desa sebaran, cc. desa sumberejo, desa sidodadi, desa sidorejo, desa gajahrejo, desa tambakrejo, membentuk kecamatan tirtoyudo kabupaten daerah tingkat malang, yang meliputi: desa gunungsari, desa taman kumparan cc. desa wonoagung desa tamansatriyan, desa ampelgading desa sukorejo, desa tlogosari, desa . nya ny bad dah presiden republik indonesia desa jogomulyan, desa tirtoyudo, desa kepatihan, desa sumbertungkil, desa pujiharjo. membentuk kecamatan losari kabupaten daerah tingkat pasuruan, yang meliputi wilayah: desa losari, desa balidono, desa wonogiri: desa sedang desa podokoyo, desa ngadirojo, desa wonorejo, desa kandangan. membentuk kecamatan sawahan kabupaten daerah tingkat madiun, yang meliputi wilayah: desa sawahan, desa sumpit: cc. desa kajang desa cabean desa kroket desa lebakayu desa bakar, desa pacungrejo, desa pule desa golan desa kandung desa rejosari: desa sidomulyo. membentuk kecamatan wonosari kabupaten daerah tingkat madiun, yang meliputi wilayah: desa wonosari, desa banyukambang, cc. desa ukuran, desa bandung, desa . nya ny bad dah presiden republik indonesia desa jatirogo, desa klitik, desa ngadirojo desa plumpangrejo, desa purwosari. desa sidomulyo. membentuk kecamatan tarikan kabupaten daerah tingkat kediri, yang meliputi wilayah: desa pulosari, desa tarikan, cc. desa kliring, desa kalibata, desa sumberduren, desa kedungjati, desa cengkok, desa jati, desa blimbing, desa kerap. membentuk kecamatan kunjung kabupaten daerah tingkat kediri, yang meliputi wilayah: desa kunjung, desa kapi, cc. desa kapas, desa kepek, cc. desa parlor: desa pakis, desa ruwet, desa tengger, desa wonorejo, desa balungjeruk, desa kawin, desa fungus, . nya ny bad dah presiden republik indonesia membentuk kecamatan pitu kabupaten daerah tingkat ngawi, yang meliputi wilayah: desa dumpelengan, desa selopurno, cc. desa pitu, desa kalang, desa karenggeneng: desa bangunrejo lor, desa banjarbangi, desa patungan, desa mantel, desa nascar. membentuk kecamatan bringin kabupaten daerah tingkat ngawi, yang meliputi wilayah: desa bringin, desa mojo, cc. desa kompor, desa sumberbening, desa kenongorejo, desa logowetan, desa der, desa gendong, desa suruh, desa sampit. membentuk kecamatan pangkur kabupaten daerah tingkat ngawi, yang meliputi wilayah: desa pangkur: desa paras, cc. desa sumber, desa gandhi, desa preset, desa pahkonyal: desa ngoro, desa waruktengah, desa babadan. . tan nyi n17 dah presiden republik indonesia membentuk kecamatan tayang kabupaten daerah tingkat bojonegoro, yang meliputi wilayah: desa tayang, desa bantalan, cc. desa pancur, desa yong, desa gunung: desa belum, desa pandantoyo, desa jaringan, desa kedungjati, desa kedungsumber, desa bakalan, desa soko, membentuk kecamatan sumbermalang kabupaten daerah tingkat situbondo, yang meliputi wilayah: desa tlogosari, desa pasangan, cc. desa tamansari, desa kalirejo, desa sumberargo, desa tamankursi: desa taman, desa alastengah, desa badan. membentuk kecamatan lakarsantri kotamadya daerah tingkat surabaya, yang meliputi wilayah: kelurahan lakarsantri: kelurahan beringin, cc. kelurahan sambikerap, kelurahan made, kelurahan lontar: kelurahan lidahwetan: kelurahan lidahkulon, kelurahan jeruk, kelurahan sumurwelut, kelurahan bangkitkan. . tan nya ny ton presiden republik indonesia membentuk kecamatan kejaran kotamadya daerah tingkat surabaya, yang meliputi wilayah: kelurahan tambakwedi: kelurahan bulakbanteng, cc. kelurahan kedungcowek, kelurahan tanahkalikedinding, kelurahan sidotopo wetan, kelurahan bulak: kelurahan kejaran, kelurahan sukolilo. membentuk kecamatan benowo kotamadya daerah tingkat surabaya, yang meliputi wilayah: kelurahan kandangan, kelurahan klakarejo, cc. kelurahan babat jerawat, kelurahan semedi: kelurahan pasal: kelurahan benowo, kelurahan sumberejo, kelurahan tambak dono, kelurahan tambak osowilangan, kelurahan romokalisari. (l) pusat pemerintahan kecamatan gedangan berkedudukan desa gedangan. pusat pemerintahan kecamatan tirtoyudo berkedudukan desa tirtoyudo. pusat pemerintahan kecamatan losari berkedudukan desa losari. pusat pemerintahan kecamatan sawahan berkedudukan desa sawahan. s5) pusat pemerintahan kecamatan wonosari berkedudukan desa wonosari. pusat pemerintahan kecamatan tarikan berkedudukan desa tarikan. pusat pemerintahan kecamatan kunjung berkedudukan desa kunjung. pusat pemerintahan kecamatan pitu berkedudukan desa pitu. pusat pemerintahan kecamatan bringin berkedudukan desa bringin. pusat pemerintahan kecamatan pangkur berkedudukan desa pangkur. pusat pemerintahan kecamatan tayang berkedudukan desa tayang. pusat pemerintahan kecamatan sumbermalang berkedudukan desa sumbermalang. pusat . yan na, wap presiden republik indonesia pusat pemerintahan kecamatan lakarsantri berkedudukan kelurahan lidahkulon. pusat pemerintahan kecamatan kejaran berkedudukan kelurahan tanahkalikedinding. pusat pemerintahan kecamatan benowo berkedudukan kelurahan semedilima belas) kecamatan dalam wilayah propinsi daerah tingkat jawa timur diatur oleh gubemahisebagian wilayah kecamatan cimahi serta sebagian wilayah kecamatankecamatan cimahi dan sebagian wilayah kecamatan baturaja, bahwa perkembangan dan kemajuan sebagian wilayah kecamatan cimahi dan sebagian wilayah kecamatanmahicimahi dan wilayah kecamatan baturaja adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran staatsblad tahun nomorcimahcimahi bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten daerah tingkat bandung. dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah kota administratif cimahmahi. kota administratif cimah. cn,andung pada khususnya. wilayah kota administratif cimahi meliputi sebagian: wilayah kecamatan cimahi, yang terdiri dari: desa belong desa cibeureum desa pasirkaliki desa cigugur desa baros desa dibabat desa cimahi timur desa cimahi utara desa cimahi barat desa paduka desa citeureup desa cipageran wilayah kecamatan baturaja, yang terdiri dari: desa utama desa leuwigajah desa cibeber sebagian . pa) tao nya ny presiden republik indonesia sebagian wilayah kecamatan cimahi yang terdiri dari: desa came desa tanimulya dimasukkan dalam wilayah kecamatan padalarang. wilayah kecamatan baturaja dikurangi dengan desa desa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf ini. wilayah kecamatan padalarang diperluas dengan desa desa sebagaimana dimaksudkan dalamcimahi terbagi atas (tiga) kecamatan, yakni wilayah kecamatan cimahi utara, terdiri dari: desa cipageran desa citeureup desa dibabat desa pasirkaliki wilayah kecamatan cimahi tengah, terdiri dari: desa paduka desa cimahi utara desa cimahi barat desa baros. desa cimahi timur desa cigugur. wilayah kecamatan cimahi selatan terdiri dari: desa belong desa utama desa cibeureum desa leuwigajah desa cibeber desa cibeber bab iv. pasaran ya na, kpo presiden republik indonesia bab struktur organisasi pusat pemerintahan kota administratif cimahi berkedudukan kota cimahi. pusat pemerintahan kecamatan cimahi utara berkedudukan dibabat. pusat pemerintahan kecamatan cimahi tengah berkedudukan cimahi. pusat pemerintahan kecamatan cimahi selatan berkedudukan leuwigajah. perincian struktur organisasi pemerintahan kota administratif cimahmahi. segala . mulan nazcimahmahidung atas nama gubernur kepala daerah tingkat jawa barat. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, pemerintah wilayah kecamatan cimahiny) pakepolisian republik indonesia presiden republik indonesia, menimbang bahwa peraturan gajiga negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor peraturan . mulan ya na, wataturan gajikepolisian negara republik indonesia, yang terdiri atas perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtamyel lain ap nya ny.. pkn wana pak presiden republik indonesiakepolisian negara republik indonesia,: telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala:itundakepala kepolisian negara republik indonesia. . bad pak presiden republik indonesiakepala kepolisian negara republik indonesiri suami dan tunjangan anak,m (dua puluh lima) tahun jika anak tersebut masih bersekolah. tunjangan anak sebagaimana dimaksud dengan dan diberikan sebanyak banyaknya untuk (dua) orang anak. apabila suami ist. men n47 wat kpo presiden republik indonesiakepala kepolisian negarkepala kepolisian negara republik indonesiaerima gaji non aktif dalam negeri, mendapat tugas belajar baik dalam negeri maupun luar negeri: berada luar negeri untuk menjalankan tugas pemerintah: dalam . yan pak presiden republik indonesia dalam tahanan sebagai tawanan perang::selama ditugaskan pemerintah, dalam hal ini kepala kepolisian negara republik indonesia pada suatu yayasan atau badan lainnya. dihitung setengah sebagai masa kerja selama anggota: mendapat ij: menerima gaji non aktif luar negeri, tidak dihitung sebagai masa kerja selama anggota: non aktif tidak atas tanggungan negara, hilang (verdict) karena desersi, menjalani hukuman penjara:kepolisian negara republik indonesia,kepala kepolisian negara republik indonesia. bab vi. mulan pin ya na, kpokepolisian negardan keselamatan penerbangmengenai keamanan dan keselamatan penerbanganamanan dan keselamatan penerbangokokamanan dan keselamatan penerbangan. bab |. ny, kun mmamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan. keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan atau tindakan yang melawan hukum. keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penumpangnya. pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara.sendiri. pesawat udara negara adalah pesawat udara yang dipergunakan oleh tentara nasional indonesia, kepolisianpesawat udara sipil adalah pesawat udara selain pesawat udara negmana pesawat udara dilarang terbang melalui ruang udara tersebut karena pertimbangan pertahanan dan keamanan negara serta, karena pertimbangan pertahanan dan keamanan atau keselamatan penerbangan atau kepentingan umum, berlaku pembatasan penerbangan bagi pesawat udara yang terbang melalui ruang udara tersebut. yan presiden republik indonesia kawasan . kawasan udara berbahaya (danger area) adalah ruang udara tertentu atas daratan dan atau perairan, yang sewaktu waktu terjadi aktivitas yang membahayakan penerbangan pesawat udara. personil penerbangan adalah personil pesawat udara dan personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang tugasnya secara langsung mempengaruhi keamanan dan keselamatan pesawat udara. personil pesawat udara adalah personil penerbangan yang memiliki sertifikat kecakapan untuk bertugas sebagai personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi pesawat udara. personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan adalah personil penerbangan yang memiliki sertifikat kecakapan tertentu yang tugasnya secara langsung mempengaruhi kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan. kapten penerbang adalah awak pesawat udara yang ditunjuk dan ditugasi untuk memimpin suatu misi penerbangan serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat terbang dan atau helikopter yang dari segi teknis berfungsi normal. pengoperasian pesawat terbang dan helikopter adalah kegiatan mulai mesin pesawat terbang dan helikopter dihidupkan untuk suatu misi penerbangan sampai dengan saat mesin dimatikan.sertifikat kecakapan personil penerbangan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kecakapan personil penerbangan. sertifikat kesehatan personil penerbangan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kesehatan personil penerbangan. sertifikat pendaftaran pesawat udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan pendaftaran pesawat udara. sertifikat tipe adalah tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara dalam rancang bangun prototipe pesawat udara, mesin pesawat udara dan atau baling baling pesawat terbang. sertifikat tipe validasi adalah tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara republik indonesia dalam rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling baling pesawat terbang produk negara lain. sertifikat tipe tambahan adalah tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara dalam modifikasi atau perubahan rancang bangun terhadap pesawat udara atau mesin pesawat udara, atau baling baling pesawat terbang yang telah memiliki sertifikat tipe. pkn wap pak presiden republik indonesia sertifikat . sertifikat mutu produksi adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan standar, dan prosedur dalamnya. sertifikat kelaikan udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikan udara. sertifikat operator pesawat udara air operator certificate aoc) adalah tanda bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam pengoperasian pesawat udara oleh perusahaan angkutan udara niaga. sertifikat pengoperasian pesawat udara operating certificate oc) adalah tanda bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam pengoperasian pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga. sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara adalah tanda bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling baling pesawat terbang serta komponen komponennya oleh suatu perusahaan perawatan. sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh menteri yang berisi pengakuan bahwa institusi pendidikan dan pelatihan atau lembaga pendidikan dan pelatihan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan dinyatakan mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. surat persetujuan rancang bangun komponen adalah surat tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara dalam rancang bangun komponen pesawat udara, komponen mesin pesawat udara dan komponen baling baling pesawat terbang. surat persetujuan rancang bangun perubahan adalah surat tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara dalam perubahan rancang bangun dari pesawat udara, mesin pesawat udara, baling baling pesawat terbang dan komponennya. pendaftaran adalah pendaftaran pesawat terbang, helikopter dan balon berpenumpang untuk memperoleh tanda pendaftaran dan kebangsaan indonesia untuk memperoleh hak beroperasi indonesia. gawat darurat bandar udara adalah suatu kejadian tidak terduga berkaitan atau berakibat terganggunya pengoperasian pesawat udara atau kelangsungan pelayanannya yang perlu dilakukan tindakan cepat. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab bidang penerbangan. ann kun pda bpa pak presiden republik indonesia bab il. bab pembinaan keamanan dan keselamatan penerbangan bagian pertama pembinaan menteri melakukan pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan. pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam kegiatanturan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan penetaptindakan korektifkun daa presiden republik indonesia . pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan. bagian kedua . bagian kedua program pengamanan penerbangan sipil menteri menetapkan program pengamanan penerbangan sipil. program pengamanan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam meliputi program pengamanan bandar udara: dan program pengamanan perusahaan angkutan udara. program pengamanan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam dan meliputi petunjuk pelaksanaan dan prosedur dalam rangka keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan efisiensi penerbangan sipil dari tindak gangguan melawan hukum. bagian ketiga keandalan operasional pesawat udara menteri menetapkan persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagai pedoman dalam proses kegiatan rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara. persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam meliputi persyaratan yang berkaitan dengan standar kelaikan udara, rancang bangun pesawat udara, cc. pembuatan pesawat udara: perawatan pesawat udara: pengoperasian pesawat udara, standar kebisingan pesawat udara: ambang batas gas buang pesawat udara, personil pesawat udara. penetapan persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam aa senna presiden republik indonesia. ketentuan ketentuan internasional, efektivitas dan efisiensi: pencegahan pencemaran lingkungan. bagian keempat pelayanan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara menteri menetapkan persyaratan teknis dan operasional pelayanan navigasi penerbangan. pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara selama dalam pengoperasian: pengendalian ruang udara: membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara dan atau membantu penelitian penyebab kecelakaan pesawat udara: penyediaan dan atau pembinaan personil, penyediaan dan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana navigasi penerbangan. penetapan persyaratan teknis dan operasional pelayanan navigasi penerbanganketentuan internasional, efektivitas dan efisiensi: kawasan udara terlarang, terbatas dan berbahaya: keandalan sarana dan prasarana pelayanan navigasi penerbangan: keteraturan, kesinambungan dan kelancaran arus lalu lintas udara. presiden republik indonesia menteri menetapkan persyaratan teknis dan operasional pengoperasian bandar udara. pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap orang dan atau barang: pengamanan penerbangan, cc. pelayanan . pelayanan terhadap pesawat udara selama dalam pengoperasian: pelayanan penunjang pesawat udara darat: membantu dan atau melakukan pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara serta pemindahan pesawat udara yang mengalami kecelakaan kawasan bandar udara, membantu penelitian penyebab kecelakaan pesawat udara: penyediaan dan atau pembinaan personil pelayanan pengoperasian bandar udara: penyediaan dan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana bandar udara. penetapan persyaratan teknis dan operasional pengoperasiancc. sumber daya manusia yang profesional: ketentuan ketentuan internasional: efektivitas dan efisiensi: keandalan sarana dan prasarana pengoperasian bandar udara: keteraturan, kesinambungan dan kelancaran arus penumpang barang, kargo dan pos. pelayanan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara diselenggarapkn wap pak presiden republik indonesia badan hukum indonesia dapat diikutsertakan dalam pengoperasian bandar udara untuk umubab iii. bab iii keamanan dan keselamatan pesawat udara bagian pertama standar kelaikan udara penetapan standar kelaikan udara untuk pesawat udara, dan atau mesin pesawat udara, dan atau baling baling pesawat terbang yang didaftarkan indonesia, dilakukan dengan memperhatikan sekurang kurangnya: rancang bangun dan konstruksi: komponen utama, instalasi tenaga penggerak: stabilitas dan kemampuan: kelelahan struktur, perlengkapan, batasan pengoperasian: sistem perawatan: pencegahan pencemaran lingkungan. standar kelaikan udara sebagaimana dimaksud dalam adalah untuk pesawat terbang kategori transpor, normal, utility, akrobatik dan komuter, helikopter kategori normal: cc. helikopter kategori transpor, mesin pesawat udara: baling baling pesawat terbang: balon berpenumpang. yan pak presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai standar kelaikan udara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. menteri dapat menetapkan persyaratan persyaratan luar standar kelaikan udara selain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam berkenaan dengan perkembangan teknologi dan ketentuan internasional. bagian kedua . bagian kedua rancang bangubadan hukum indonesia yang akan membuat pesawat udara dan atau mesin pesawat udara dan atau baling baling pesawat terbang yang akan dimintakan sertifikat tipe, wajib membuat rancang bangun. pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi standar kelaikan udara. pelaksanaan pembuat. ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. dalam hal rancang banguertifikat tipe. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat tipe sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. yan pak presiden republik indonesia setiap badan hukum indonesia yang akan membuat komponen untuk dipasang pada pesawat udara atau mesin pesawat udara atau baling baling pesawat terbang yang akan dimintakan surat persetujuan rancang bangun komponen, wajib membuat rancang bangun komponen. pembuatan rancang bangun komponen sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi standar kelaikan udara. pelaksanaan . pelaksanaan pembuatan rancang bangun kompone sesuai prosedur dan memenuhi spesifikasi komponen. ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun komponen sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. dalam hal rancang bangun komponeurat persetujuan rancang bangun komponen. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat persetujuan rancang bangun komponen sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat udara dan atau rancang bangun mesin pesawat udara dan atau rancang bangun baling baling pesawat terbang yang telah mendapatkan sertifikat tipe wajib memenuhi standar kelaikan udara. pelaksanaan perubahperubahan sampai menjadi prototipe serta pemeriksaan dan pengujian dan atau uji terbang. apabila rancang bangun perubahan sebagaimana dimaksud dalam telah memenuhi standar kelaikan udara, menteri dapat memberikan lan yan pak presiden republik indonesia surat persetujuan rancang bangun perubahan: atau sertifikat tipe tambahan, atau revisi sertifikat tipe untuk pemegang sertifikat tipe. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat persetujuan rancang bangun perubahan atau sertifikat tipe tambahan dan atau revisi sertifikat tipe sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. . setiap perubahan terhadap rancang bangun komponen yang akan dipasang pada pesawat udara, dan atau mesin pesawat udara, dan atau baling baling pesawat terbang harus melalui tahap pemeriksaan dan pengujian yang memenuhi standar kelaikan udara sebelum mendapatkan surat persetujuan rancang bangun perubahan komponen dari menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat persetujuan rancang bangun perubahan komponen sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. setiap pesawat udara, dan atau mesin pesawat udara dan atau baling baling pesawat terbang yang akan diimpor indonesia, wajib memenuhi standar kelaikan udara republik indonesia. untuk menentukan terpenuhinya standar kelaikan udara republik indonesia terhadap pesawat udara, dan atau mesin pesawat udara dan atau baling baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaksanakan validasi terhadap sertifikat tipe. dalam hal pesawat udara, dan atau mesin pesawat udara, dan atau baling baling pesawat terbang yang telah dilaksanakan validasi dan memenuhi standar kelaikan udara republik indonesia, menteri memberikan sertifikat tipe validasi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat tipe validasi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. fan wap pak presiden republik indonesia bagian ketiga pembuatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling baling pesawat terbang dan komponen komponennya komponennya hanya dapat dilakukan oleh badan hukum indonesia yang memiliki sertifikat mutu produksi. setiap . setiap badan hukum indonesia yang mengajukan sertifikat mutu produksi sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi rancang bangun prototipe yang telah memenuhi standar atau lisensi pembuatan berdasarkan perjanjian dengan pihak lain: fasilitas dan rencana produksi, personil yang berkualifikasi: sistem kendali mutu: memiliki struktur organisasi perusahaan khususnya bidang kualitas dan produksi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat mutu produksi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. bagian keempatorang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara, wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling baling pesawat terbang dan komponen komponennya untuk mempertahankan keadaan laik udara secara berkesinambungan. pelaksanabagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan oleh kun pda pak presiden republik indonesia perusahaan angkutan udara yang bersangkutan: badan hukum perusahaan perawatan pesawat udara yang memiliki bidang usaha perawatan: perorangan pemegang ijazah ahli perawatan pesawatudara. badan hukum sebagaimana dimaksud dalam hurufwajib memiliki sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara. sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh menteri kepada perusahaan perawatan pesawat udara nasional dan atau perusahaan perawatan pesawat udara asing. perusahaan . perusahaan angkutan udara yang melaksanakan perawatan pesawat udara dan badan hukum perusahaan perawatan pesawat udara harus memenuhi persyaratan minimal memiliki atau menguasai fasilitas perawatan, memiliki personil yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang pekerjaannya: memiliki buku pedoman sistem prosedur pemeriksaan dan proses pengendalian mutu: memiliki studi amdal analisis mengenai dampak lingkungan) bagi yang diwajibkan. perorangan pemegang ijazah ahli perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya terbatasuntuk perusahaan angkutan udara bukan niaga. ketentuan lebih lanjut mengenairta sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan kepada perusahaan perawatan pesawat udara luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan memiliki sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara dari negara yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam diatur yan pak presiden republik indonesia dengan keputusan menteri. bagian kelima sertifikat kelaikan udara setiap pesawat udara yang dipergunakan untuk terbang wajib memiliki sertifikat kelaikan udara. sertifikat kelaikan udara dibedakan dalam (dua) jenis sertifikat kelaikan udara standar, sertifikat kelaikan udara khusus. sertifikat . sertifikat kelaikan udara standar meliputi sertifikat kelaikan udara standar pertama dan sertifikat kelaikan udara standar lanjutan yang dapat diberikan untuk pesawat terbang kategori transpor, normal, utility, akrobatik, komuter, helikopter kategori normal dan transpor serta balon berpenumpang. sertifikat kelaikan udara khusus dapat diberikan kepada pesawat udara untuk penggunaan secara terbatas (restricted), sementara (provisional), percobaan (experimental) dan untuk kegiatan penerbangan yang bersifat khusus. sertifikat kelaikan udara sebagaimana dimaksud dalam dikeluarkan oleh menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar pertama adalah telah terdaftar sebagai pesawat udara sipil indonesia, pesawat diproduksi dan telah dilakukan uji terbang produksi dan sesuai dengan kategori sertifikat tipe pesawat udara tersebut: telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan sertifikat tipe dan aman untuk dioperasikan: memenuhi persyaratan kebisingan dan emisi gas buang yang berlaku. persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar pertama bagi pesawat udara baru lan yan pak presiden republik indonesia impor harus telah diperiksa dan sesuai dengan sertifikat tipe validasi indonesia. persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar pertama bagi pesawat udara bekas impor harus sesuai dengan sertifikat tipe validasi dan atau sertifikat tipe tambahan validasi dan telah dirawat sesuai dengan program perawatan pabrik pembuat atau dengan program perawatan yang setara. persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar lanjutan adalah memiliki sertifikat pendaftaran pesawat udara yang masih berlaku, pesawat udara telah dirawat sesuai dengan sistem perawatan yang telah disetujui: telah diperiksa dan diuji, telah memenuhi persyaratan kelaikan udara yang berlaku. persyaratan . persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar lanjutan bagi pesawat udara yang telah mengalami perubahan kerusakan yang dapat mempengaruhi performansi, kekuatan struktur, keandalan dan karakteristik terbang harus diuji dan dikembalikan standar sertifikat tipe pesawat udara tersebut. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. untuk keperluan ekspor pesawat udara dapat dikeluarkan sertifikat kelaikan udara untuk ekspor. sertifikat kelaikan udara untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan kepada suatu produk yang akan diekspor negara lain apabila produk yang diekspor telah memenuhi sertifikat tipe atau desain standar yang ditentukan oleh negara pengimpor dan telah memenuhi persyaratan pengoperasian dari negara pengimpor tersebut. bab penggunaan dan pengoperasian pesawat udara bagian pertama mulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia penggunaan pesawat udara pesawat udara sipil dapat digunakan untuk kegiatan angkutan penumpang, barang dan atau pos, pengangkutan orang sakit, penyemprotan hama, kebakaran hutan dan hujan buatan, survey dan atau pemetaan, penanggulangan pencemaran lingkungan, penerapan, olah raga dan atau rekreasi, akrobatik dan demonstrasi, terjun payung, promosi publikasi dan menarik glider, pencarian dan pertolongan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan untuk kegiatan lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan pesawat udara sipil sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. . penggunaan dan pengoperasian pesawat udara negara diatur oleh menteri yang bertanggung jawab bidang masing masing. bagian kedua pengoperasian pesawat udara pengoperasian pesawat udara untuk angkutan udara niaga hanya dapat dilakukan oleh operator pesawat udara yang memiliki sertifikat operator pesawat udara dari menteri. untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki izin usaha angkutan udara niaga, memiliki dan atau menguasai pesawat udara sesuai dengan studi kelayakan atau rencana way presiden republik indonesia .1g pengoperasian, memiliki dan atau menguasai fasilitas untuk kepentingan operasi dan perawatan pesawat udara: memiliki dan atau menguasai personil pesawat udara yang memenuhi persyaratan: memiliki organisasi yang mengatur pengoperasian pesawat udara, memiliki buku petunjuk spesifikasi perawatan dan pengoperasian pesawat udara, memiliki program pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. pemegang sertifikat operatorspesifikasi perawatan yang telah disetujui, memiliki . memiliki fasilitas dan melaksanakan persiapan serta pemantauan penerbangan: mempertahankan keandalan operasional pesawat udara, melaporkan setiap perubahan atau rencana perubahan yang berpengaruh terhadap ketentuan dan atau batasan yang telah ditetapkan dalam sertifikat operator pesawat udara, mempertahankan kecakapan dan kemampuan personil pesawat udara, melaporkan setiap kejadian kerusakan atau tidak berfungsinya salah satu sistem atau komponen pesawat udara yang dapat mengganggu keselamatan terbang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. setiap operator pesawat udara untuk tujuan angkutan udara bukan niaga wajib memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara. persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pengoperasian pesawat udara meliputi memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga: memiliki dan atau menguasai pesawat udara sesuai dengan rencana operasi, memiliki dan atau menguasai personil pesawat udara, way presiden republik indonesia memiliki spesifikasi pengoperasian dan perawatan pesawat udara. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkanpemegang sertifikat pengoperasianprogram perawatan yang telah disetujui, mempertahankan kelaikan udara dari pesawat udara yang dioperasikan: mempertahankan kecakapan dan kemampuan personil pesawat udara. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegangbagian ketiga . bagian ketiga pemeriksaan keandalan operasional pesawat udara menteri melakukan pemeriksaan keandalan operasional pesawat udara. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap dipenuhinya persyaratan keandalan operasional pesawat udara. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling baling pesawat terbang dan komponennya, pembuatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling baling pesawat terbang dan komponennya, perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling baling pesawat terbang dan komponennya, kelaikan pesawat udara, fan wap pak presiden republik indonesia operator pesawat udara: pencegahan pencemaran lingkungan: personil pesawat udara: personil lain yang diberikan wewenang: ii. fasilitas perawatan pesawat udara. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. bagian keempat tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara setiap warga negara indonesia atau badan hukum indonesia yang memiliki dan atau menguasai pesawat udara yang akan dioperasikan indonesia wajib mendaftarkan pesawat udaranya. setiap warga negara indonesia atau badan hukum indonesia yang menguasai pesawat udara milik warga negara asing atau badan hukum asing yang akan dioperasikan indonesia wajib mendaftarkan pesawat udaranya berdasarkan suatu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha atau bentuk perjanjian lainnya untuk junk waktu pemakaian minimal (dua) tahun secara terus menerus. menteri . menteri dapat memberikan sertifikat pendaftaran bagi pesawat udara yang didaftarkan dan memenuhi persyaratan pendaftaran. sertifikat pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam berisi tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran untuk pesawat terbang, helikopter dan balon berpenumpang. ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. tanda kebangsaan pesawat udara indonesia terdiri dari dua huruf yang menunjukkan identitas indonesia. tanda pendaftaran pesawat udara indonesia terdiri dari tiga huruf atau tiga angka. pesawat udara indonesia yang telah memiliki tanda kebangsaan wajib dilengkapi dengan bendera negara republik indonesia. ukuran, warna, penempatan tanda kebangsaan, tanda pendaftaran dan bendera sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. men ap nya ny wat kpo presiden republik indonesia pendaftaran dan tanda kebangsaan untuk pesawat udara negara, diatur oleh menteri yang bertanggung jawab bidang masing masing. penghapusan tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran pesawat udara dapat dilakukan oleh menteri a.atas permintaan pemilik: b.apabila pesawat udara sengaja dirusak, c.apabila pesawat udara rusak total akibat kecelakaan: d.apabila pesawat udara tidak akan digunakan lagi, e.apabila masa kontrak sewa menyewa berakhir, pesawat udara tidak sedang dibebani hipotek. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. bab v. bab keamanan dan keselamatan bandar udara bagian pertama sertifikasi operasi bandar udara setiap penyelenggara bandar udara wajib memiliki sertifikat operasi bandar udara yang diberikan oleh menteri. persyaratan untuk memperoleh sertifikat operasi bandar udara, adalah sekurang kurangnya tersedianya fasilitas dan atau peralatan penunjang penerbangan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan yang disesuaikan dengan kelasnya: memiliki prosedur pelayanan jasa bandar udara, presiden republik indonesia memiliki buku petunjuk pengoperasian, penanggulangan keadaan gawat darurat, perawatan, program pengamanan bandar udara dan higiene dan sanitasi: tersedia personil yang memiliki kualifikasi untuk pengoperasian, perawatan dan pelayanan jasa bandar udara, memiliki daerah lingkungan kerja bandar udara, peta kontur lingkungan bandar udara, peta situasi pembagian sisi darat dan sisi udara: memiliki kawasan keselamatan operasi penerbangan sekitar bandar udara yang meliputi kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan:: memiliki peta yang menunjukkan lokasi koordinat penghalang dan ketinggiannya yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan: memiliki fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran sesuai dengan kategorinya, ii. memiliki berita acara evaluasi uji coba yang menyatakan laik untuk dioperasikan: dan struktur organisasi penyelenggara bandar udara. ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan dan sertifikasi operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. bagian kedua sisi darat dan sisi udara dalam wilayah bandar udara untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bandar udara, penyelenggara bandar udara menetapkan batas sisi darat dan sisi udara serta mengatur penggunaannya. yan bad pak presiden republik indonesia penetapan serta penggunaan sisi darat dan sisi udara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan a.keamanan dan keselamatan penerbangan: b.kelancaran operasi penerbangan: dan c.kelancaran pelayanan jasa kebandarudaraan. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan sisi darat dan sisi udara sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. bagian ketiga peralatan penunjang fasilitas penerbangan dan operasi bandar udara peralatan penunjang fasilitas penerbangan yang dipergunakan dalam pemberian pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan meliputi a.peralatan pendeteksi bahan organik dan non organik: b.peralatan pemantau lalu lintas orang, barang, kendaraan dan pesawat udara bandar udara. penyediaan peralatan penunjang fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan . a.kebutuhan operasional dan keamanan bandar udara: b.perkembangan teknologi: dan c.keandalan peralatan penunjang fasilitas penerbangan. ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan penunjang fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. untuk menunjang kelancaran operasi bandar udara disediakan peralatan penunjang operasi bandar udara. peralatan penunjang operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan keandalan. pen wana pak presiden republik indonesia menteri melakukan pemeriksaan terhadap keandalan peralatan penunjang operasi bandar udara. ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan penunjang operasi bandar udara dan persyaratan serta pemeriksaan keandalan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. bagian keempat penanggulangan gawat darurat penyelenggara bandar udara wajib memiliki kemampuan dalam melaksanakan penanggulangan gawat darurat bandar udara. penanggulangan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait luar dan dalam bandar udara. penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan latihan penanggulangan gawat darurat. pelaksanaan penanggulangan gawat darurat dan pelaksanaan latihan penanggulangan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam dan dilaporkan kepada menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gawat darurat dan latihan penanggulangan gawat darurat serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. bagian kelima . bagian kelima rambu, marka dan isyarat penyelenggara bandar udara wajib memasang rambu dan marka pada sisi udara dan sisi darat bandar udara. rambu dan markarambu dan marka serta pemasangannya sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. yan pak presiden republik indonesia penyelenggara bandar udara wajib memberikan isyarat kepada pesawat udara sesuai dengan kebutuhan. isyarat sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa isyarat lampu, isyarat elektronika, isyarat bendera dan isyarat fisik. isyaratisyarat sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. bagian keenam pelayanan pergerakan pesawat udara bandar udara penyelenggara bandar udara wajib memberikan pelayanan terhadap pesawat udara yang akan melakukan parkir bandar udara. pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa a.pemanduan terhadap pesawat udara yang akan melakukan pergerakan pelataran parkir pesawat udara: b.penyediaan peralatan penunjang parkir pesawat udara. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. . penyelenggara bandar udara wajib memberitahukan kepada menteri apabila terdapat perubahan kondisi bandar udara yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan maupun untuk kepentingan khusus. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. pen wana pak presiden republik indonesia menteri menerbitkan buku publikasi informasi aeronautika indonesia. buku publikasi informasi aeronautika indonesia sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat informasi mengenai a.informasi umum penerbangan: b.pelayanan navigasi penerbangan: dan c.bandar udara. buku publikasi informasi aeronautika indonesia sebagaimana dimaksud dalam didistribusikan kepada komunitas penerbangan. ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan dan pendistribusian buku publikasi informasi aeronautika indonesiinformasi aeronautika dan informasi cuaca bandar udara setempat, bandar udara tujuan, jalur penerbangan dan bandar udara alternatif untuk penerbang. informasi aeronautika sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya berupa buku publikasi informasi aeronautika indonesia, berita bagi komunitas penerbangan, peta peta navigasi penerbangan: dan buku informasi aeronautika negara lain yang mempunyai hubungan penerbangan dengan bandar udara tersebut. informasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam dibuat atau disiapkan oleh badan meteorologi dan geofisika. . untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, penyelenggara bandar udara dalam keadaan tertentu dapat menutup untuk sementara sebagian atau keseluruhan landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa bencana alam: huru hara: kecelakaan pesawat udara landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara: yan pak presiden republik indonesia pembangunan, perbaikan, pemeliharaan dan perawatan landasan pacu, jalan penghubung atau pelataran parkir pesawat udara: dan keadaan tertentu lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. penyelenggara bandar udara wajib memberitahukan kepada kapten penerbang, operator dan bandar udara lainnya mengenai penutupan landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaporkan kepada menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara, serta pemberitahuan dan pelaporanuntuk penempatan pesawat udara yang mengalami gangguan atau ancaman keamanan. penyediaan atau penunjukan tempat terisolasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan penumpang, awak pesawat udara, petugas bandar udara, masyarakat pengguna jasa angkutan udara lainnya dan masyarakat sekitar bandar udara, keselamatan pesawat udara: dan keselamatan fasilitas penunjang penerbangan dan fasilitas penunjang bandar udara. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan atau penunjukan tempat terisolasi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. . jam operasi bandar udara guna pelayanan penerbangan ditetapkan oleh menteri. penetapan jam operasikemampuan bandar udara melayani pesawat udara, cc. permintaan pasar, dan yan bad dak presiden republik indonesia pertumbuhan ekonomi. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jam operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. dalam keadaan tertentu penyelenggara bandar udara dapat menambah jam operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan memperhatikan a.keamanan dan keselamatan penerbangan: b.kemampuan bandar udara dalam melayani pesawat udara: dan c.kelancaran operasi bandar udara. ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jam operasi bandar udarjaga lingkungan bandar udara guna menghindari terjadinya: a.populasi burung lingkungan kerja bandar udara, b.populasi binatang lain yang berkeliaran sisi udara: c.gangguan terhadap higiene dan sanitasi, d.gangguan kebisingan, dan e.gangguan lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menjaga lingkungan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. . penyelenggara bandar udara dapat segera melaksanakan pemindahan pesawat udara yang mengalami kecelakaan wilayah sisi udara, setelah mendapat persetujuan dari komite nasional keselamatan transportasi. biaya pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam menjadi beban perusahaan angkutan udara, badan hukum atau perorangan yang mengoperasikan pesawat udara dimaksud. mulan ya na, wap kpo presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. bagian ketujuh pemeriksaan keamanan bandar udara setiap orang, barang, kendaraan yang memasuki sisi udara, wajib melalui pemeriksaan keamanan. personil pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara wajib melalui pemeriksaan keamanan. pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. terhadap penyandang cacat dan orang sakit, penumpang vip dan penumpang khusus lainnya, dilakukan pemeriksaan keamanan secara khusus. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keamanan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. . terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat dan atau bagasi yang tidak bersama pemiliknya, wajib dilakukan pemeriksaan keamanan ulang untuk dapat diangkut dengan pesawat udara. ann bad pak presiden republik indonesia kargo dan pos yang belum dapat diangkut oleh pesawat udara disimpan tempat khusus yang disediakan bandar udara. tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam harus aman dari gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. kantong diplomatik yang tersegel diplomatik, tidak boleh dibuka. dalam hal terdapat dugaan yang kuat kantong diplomatik sebagaimana dimaksud dalam dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, perusahaan angkutan udara dapat menolak untuk mengangkut kantong diplomatik. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bahan dan atau barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara wajib memenuhi ketentuan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya. perusahaan angkutan udara wajib memberitahukan kepada kapten penerbang bilamana terdapat bahan dan atau barang berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara. bahan dan atau barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam yang belum dapat diangkut, disimpan pada tempat penyimpanan yang disediakan khusus untuk penyimpanan barang berbahaya. apabila . apabila pada waktu penempatan pesawat udara terjadi kerusakan pada kemasan, label atau marka, maka bahan dan atau barang berbahaya dimaksud harus diturunkan dari pesawat udara. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan dan penyimpanan bahan dan atau barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. wana pak presiden republik indonesia agen pengangkut yang menangani bahan dan atau barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara harus mendapatkan pengesahan dari perusahaan angkutan udara. agen pengangkut sebagaimana dimaksud dalam harus melakukan pemeriksaan, pengemasan, pelabelan dan penyimpanan bahan dan atau barang berbahaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai agen pengangkut dan ketentuan tentang penanganan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada perusahaan angkutan udara. senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara untuk diangkut, disimpan pada tempat tertentu pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang pesawat udara. pemilik senjata diberi tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan senjata oleh perusahaan angkutan udara. perusahaan angkutan udarketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyerahan senjata sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. . penyelenggara bandar udara atau perusahaan angkutan udara wajib melaporkan kepada kepolisian dalam hal mengetahui adanya barang tidak dikenal yang patut diduga dapat membahayakan yan pak presiden republik indonesia keamanan dan keselamatan penerbangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan penanganan terhadap barang yang tidak dikenal yang patut diduga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. bagian kedelapan perawatan, pemeriksaan dan pelaporan penyelenggara bandar udara wajib melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap peralatan penunjang penerbangan. dalam hal terjadi perubahan kemampuan dan atau dilakukan pengembangan terhadap peralatan penunjang penerbangan, penyelenggara bandar udara wajib melaporkan kepada menteri. menteri melakukan pemeriksaan terhadap keandalan peralatan penunjang penerbangan serta pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan jasa bandar udara. ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan, pemeriksaan dan pelaporan terhadap peralatan penunjang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. bab ruang udara dan lalu lintas udara bagian pertama tatanan ruang udara menteri menetapkan batas batas penggunaan ruang udara untuk kepentingan pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah indonesia. batas . batas batas penggunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada perjanjian antarnegara dalam hal: negara lain diberikan tanggung jawab atas pelayanan navigasi penerbangan dalam wilayah udara indonesia, atau way pak presiden republik indonesia indonesia memperoleh tanggung jawab atas pelayanan navigasi penerbangan luar wilayah udara indonesia. pelaksanaan perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri setelah mendengar pertimbangan dari instansi terkait. ruang udara dalam wilayah udara indonesia terdiri dari ruang udara yang dikendalikan dan ruang udara yang tidak dikendalikan. ruang udara yang dikendalikan dan ruang udara yang tidak dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan dengan mempertimbangkan sekurang kurangnya keselamatan operasional penerbangan: kepadatan lalu lintas udara: kemampuan fasilitas komunikasi penerbangan, kemampuan fasilitas bantu navigasi penerbangan: kemampuan pengamatan lalu lintas udara: kemampuan navigasi pesawat udara, dan efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang udara yang dikendalikan dan ruang udara yang tidak dikendalikan serta penetapan kelas ruang udara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. menteri menetapkan jalur lalu lintas udara dalam ruang udara dengan mempertimbangkan sekurang kurangnya keselamatan operasi penerbangan: kemampuan navigasi pesawat udara, kemampuan fasilitas komunikasi penerbangan: kemampuan fasilitas bantu navigasi penerbangan, kepadatan lalu lintas udara: efektifitas . efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan, bandar udara keberangkatan dan bandar udara tujuan: dan mean ap nya ny wat kpo presiden republik indonesia daerah latihan militer atau peluncuran roket satelit. untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan, ditetapkan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas dan kawasan udara berbahaya. kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam memiliki batas batas vertikal dan horizontal. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri setelah mendengar pertimbangan menteri yang bertanggung jawab bidang pertahanan negara dan atau menteri terkait lainnya. terhadap pelanggaran wilayah udara republik indonesia dan atau kawasan udara terlarang oleh pesawat udara sipil, dilaksanakan penegakan hukum yang harus menjamin keselamatan dan keamanan awak pesawat, penumpang dan pesawat udara. penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dan atau kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh tentara nasional indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri yang bertanggung jawab bidang pertahanan setelah mendengar pendapat menteri dan menteri terkait lainnya. bagian kedua fasilitas penerbangan fasilitas penerbangan yang dipergunakan dalam pemberian pelayanan lalu lintas udara meliputi komunikasi penerbangan: navigasi penerbangan, cc. pengamatan penerbangan, peralatan bantu pendaratan. penyediaan . penyediaan fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan yen presiden republik indonesia memperhatikan kebutuhan operasional lalu lintas udara: perkembangan teknologi, dan cc. keandalan fasilitas penerbangan. setiap fasilitas penerbangan yang dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam harus dikalibrasi secara berkala. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penerbangan dan kalibrasi fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. bagian ketiga tata cara berlalu lintas udara kapten penerbang dalam pengoperasian pesawat udara wajib memenuhi ketentuan tata cara berlalu lintas udara yang sekurang kurangnya meliputi pergerakan pesawat udara udara dan urutan prioritas pelayanan lalu lintas udara: batas ketinggian: kawasan udara terlarang, terbatas dan berbahaya, jarak vertikal dan horizontal: aturan ambang batas kebisingan, penarikan benda udara termasuk pesawat layang, uji coba penerbangan, akrobatik dan demonstrasi, isyarat darurat apabila mengetahui pesawat udaranya berada kawasan udara terlarang, terbatas dan berbahaya, ii. lepas landas, pendaratan dan pergerakan darat atau air: penggunaan lampu navigasi pesawat udara: isyarat isyarat untuk penyampaian informasi atau memberikan perhatian kepada pesawat udara lainnya, dan il. jam kerja operasi bandar udara. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara berlalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. . yen pak presiden republik indonesia kapten penerbang wajib mematuhi rencana penerbangan yang telah ditetapkan. penyimpangan terhadap rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan untuk alasan keselamatan penerbangan dengan ketentuan melaporkan kepada pemandu lalu lintas udara yang berwenang dalam hal pesawat udara berada ruang udara yang dikendalikan: dan menyampaikan informasi penyimpangan rencana penerbangan kepada pusat informasi penerbangan terdekat dalam hal pesawat udara berada ruang udara yang tidak dikendalikan. kapten penerbang atau awak pesawat lainnya atau operator pesawat udara wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai pendaratan darurat yang dilakukan. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penerbangan dan penyimpangan terhadap rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. setiap orang dilarang membuang benda apapun dari pesawat udara selama dalam penerbangan. pembuangan benda apapun dari pesawat udara hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat penerbangan oleh dan atau atas izin kapten penerbang. dalam melaksanakan pembuangan sebagaimana dimaksud dalam kapten penerbang harus melaporkan daerah pembuangan kepada pemandu lalu lintas udara. pembuangan benda apapun dari pesawat udara dan daerah pembuangan sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pesawat udara dan penumpang, keselamatan penduduk dan harta bendanya wilayah pembuangan, kelestarian lingkungan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan benda dari pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. pesawat udara dalam keadaan darurat penerbangan berhak mendapatkan prioritas pelayanan lalu lintas udara. pemberian . bad presiden republik indonesia pemberian prioritas pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas laporan keadaan darurat penerbangan dari kapten penerbang atau personil pesawat udara lainnya. pemandu lalu lintas udara wajib mengambil tindakan dalam batas wewenangnya yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pesawat udara yang mengalami keadaan darurat dari pengguna jasa pelayanan lalu lintas udara lainnya. bagian keempat pelayanan lalu lintas udara pelayanan lalu lintas udara diselenggarakan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnyasetiap pesawat udara yang beroperasi ruang udara indonesia diberikan pelayanan lalu lintas udara. pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan memperhatikan status penerbangan: manajemen lalu lintas udara: cc. fasilitas komunikasi penerbangan: fasilitas bantu navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan, fasilitas bantu pendaratan: fasilitas meteorologi: informasi aeronautika: ii. kemampuan personil: dan hal hal khusus. pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam meliputi pelayanan pengendalian ruang udara jelajah: pelayanan pengendalian ruang udara pendekatan: pelayanan pengendalian ruang udara bandar udara termasuk pelayanan pendaratan dan lepas landas pesawat udara, yan pak presiden republik indonesia pelayanan pengamatan: pelayanan . pelayanan pengendalian arus penerbangan, pelayanan informasi penerbangan: koordinasi antar pengendali lalu lintas udara atau dengan instansi terkait lainnya: dan pelayanan berita lalu lintas udara. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh unit pelayanan lalu lintas udara yang terdiri dari pusat pengendalian ruang udara jelajah: pusat pengendalian ruang udara pendekatan: pusat pengendalian ruang udara bandar udara, pusat informasi penerbangan, pusat informasi penerbangan bandar udara, dan unit pelayanan lalu lintas udara lainnya sesuai dengan kebutuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memberikan pelayanan lalu lintas udara wajib melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitas penerbangan dan pelayanan lalu lintas udara sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan perkembangan teknologi penerbangan. bagian kelima pelayanan lalu lintas udara bandar udara khusus pelayanan lalu lintas udara bandar udara khusus diselenggarakan oleh pemerintah yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada badan usaha milik negara yan pak presiden republik indonesia yang didirikan untuk maksud tersebut. biaya . biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan lalu lintas udara yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada pengelola bandar udara khusus. pengelola bandar udara khusus wajib menyediakan, memelihara dan merawat fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi udara, pengamatan, fasilitas bantu pendaratan, meteorologi, informasi aeronautika, untuk pelayanan lalu lintas udara. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan lalu lintas udara bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. bab vii personil dan kesehatan penerbangan bagian pertama personil penerbangan personil penerbangan meliputi personil pesawat udara, personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan. personil pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi personil operasi pesawat udara: personil penunjang operasi pesawat udara. personil operasi pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penerbang, juru mesin pesawat udara, cc. uru navigasi pesawat udara. personil penunjang operasi pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi personil ahli perawatan pesawat udara, personil penunjang operasi penerbangan: personil kabin. personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi personil pelayanan navigasi penerbangan, yan pak presiden republik indonesia personil pelayanan pengoperasian bandar udara, dan personil pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara. . personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki sertifikat kecakapan yang sah dan masih berlaku. sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh menteri dengan memperhatikan usia, sehat jasmani dan rohani, lulus ujian kecakapan dan keterampilan. sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam diperoleh setelah terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. bagian kedua kewajiban personil penerbangan personil penerbangan yang telah memiliki sertifikat kecakapan diwajibkan mematuhi ketentuan sesuai dengan sertifikat kecakapan yang dimiliki, mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki mematuhi ketentuan pemeriksaan kesehatan secara berkala. personil penerbangan yang akan melaksanakan tugas diwajibkan: memiliki sertifikat sesuai dengan tugas yang akan dilas kanakan: dalam keadaan kondisi sehat jasmani dan rohani: cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas. personil penerbangan selama melaksanakan tugas diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan peraturan keamanan dan keselamatan penerbangan. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. mulan pkn na, wat kpo presiden republik indonesia bagian ketiga . bagian ketiga wewenang kapten penerbang dalam melaksanakan tugas selama terbang, kapten penerbang pesawat udara bertanggung jawab atas keamanan dan ketela matan penerbangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kapten penerbang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan tindakan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan penerbangan. tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam meliputi mengambil tindakan pengamanan terhadap penumpang atau kondisi darurat lainnya yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan: menurunkan dan atau menyerahkan pelaku yang diduga mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada pejabat yang berwenang pada bandar udara terdekat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dalam melaksanakan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. bagian keempat wewenang personil operasi pesawat udara dan personil kabin selama melaksanakan tugas, personil operasi pesawat udara dan atau personil kabin wajib membantu kapten penerbang atas keamanan dan keselamatan penerbangan. dalam keadaan darurat selama penerbangan, personil operasi pesawat udara dan atau personil kabin dapat berbuat atau bertindak luar peraturan yang berlaku, atas perintah kapten penerbang. bagian kelima kun pak presiden republik indonesia wewenang personil penunjang operasi pesawat udara dalam melaksanakan tugas personil penunjang operasi pesawat udara bertanggung jawab atas kesiapan pesawat udara untuk melakukan penerbangan. dalam . dalam melaksanakan tugas personil penunjang operasi pesawat udara dapat menunda penerbangan karena alasan tertentu dengan berkoordinasi dengan kapten penerbang. bagian keenam pendidikan dan pelatihan personil penerbangan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan terdiri dari jenis dan jenjang. pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau badan hukum indonesia. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangrtimbangan dari menteri. untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan wajib dipenuhi persyaratan memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari instansi yang berwenang: memiliki organisasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan: memiliki jumlah tenaga pendidik yang cukup dan berkualifikasi sesuai jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan: memiliki buku petunjuk tata cara tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan: memiliki silabus pendidikan dan pelatihan yang sesuai jenis dan jenjang serta mengacu kepada sistem pendidikan indonesia: memiliki fasilitas fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dan jenjang dari pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. ( ) penyelenggara pendidikan dan pelatihan personil penerbangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diberikan sertifikat oleh menteri.berlaku sepanjang masih melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan personil pak presiden republik indonesia penerbangan serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam menteri berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan untuk menjamin pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan serta persyaratan dan tata cara untuk mendapatkanan diatur dengan keputusan menteri. pemegang sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan berkewajiban untuk: melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang diberikan:aket pendidikan dan pelatihan: melaporkan setiap perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat yang diberikan. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang sertifikat penyelenggarakukan, direvisi atau dicabut. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan, revisi dan pencabutrikan kepada fan way pak presiden republik indonesia penyelenggara luar negeri dengan cara memvalidasi sertifikat yang dikeluarkan oleh negara setempat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperolehbagian kedelapan . bagian kedelapan kesehatan penerbangan pelayanan kesehatan penerbangan diselenggarakan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan hukum indonesia atau perorangan yang mempunyai kualifikasi kesehatan penerbangan. pelayanan kesehatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan pengujian dan atau pemeliharaan kesehatan terhadap personil operasi pesawat udara: personil penunjang operasi pesawat udara: personil pelayanan navigasi penerbangan: personil pelayanan pengoperasian bandar udara, personil pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara. pemeriksaan higiene dan sanitasi bandar udara, fasilitas penunjang bandar udara, kesehatan dan keselamatan kerja fasilitas penunjang penerbangan, pemeriksaan higiene dan sanitasi pesawat udara. terhadap hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan sertifikat kesehatan oleh menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan penerbangb viii tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan bad pak presiden republik indonesia pemberian jasa pelayanan navigasi penerbangan dikenakan biaya berupa tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan. tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan struktur dan golongan. . struktur tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan faktor jarak terbang dan faktor berat pesawat udara sesuai pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jasa pelayanan navigasi penerbangan. golongan tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan meliputi tarif penerbangan domestik, dan tarif penerbangan internasional. ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. tarif sebagaimana dimaksud dalam tidak dikenakan terhadap pesawat udara negara republik indonesia: pesawat udara yang dipergunakan untuk keperluan pencarian dan pertolongan (search and rescue) atau kegiatan kemanusiaan, pesawat udara yang khusus dipergunakan oleh tamu negara, kepala negara atau kepala pemerintahan beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan indonesia, pesawat udara milik departemen perhubungan yang dipergunakan untuk pendidikan awak kokpit pesawat udara, kalibrasi alat bantu navigasi udara, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan keselamatan penerbangan: pesawat udara milik perkumpulan olah raga penerbangan yang diberikan pembebasan oleh direktur jenderal: pesawat udara militer asing yang dapat menunjukkan rekomendasi pembebasan dari departemen pertahanan atau markas besar tentara nasional indonesia. yan pak presiden republik indonesia tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan pada bandar udara yang diselenggarakan oleh pemerintah, ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersendiri. tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan, ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan setelah dikonsultasikan dengan menteri. bab ix. bab pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara setiap penerbang yang sedang dalam tugas penerbangan mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang dikhawatirkan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan, wajib segera memberitahukan kepada petugas lalu lintas udara. setiap petugas lalu lintas udara yang sedang bertugas, segera setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam atau mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya atau dikhawatirkan mengalami keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan, wajib segera memberitahukan kepada badan sar nasional. badan sar nasional wajib mengerahkan potensi sar terhadap kegiatan pencarian dan pemberian pertolongan serta penyelamatan terhadap setiap kecelakaan pesawat udara atau pesawat udara dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbanganketentuan mengenai pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab penelitian penyebab kecelakaan yan pak presiden republik indonesia .a7 pesawat udara setiap terjadi kecelakaan pesawat udara wilayah republik indonesia, dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. penelitian terhadap kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh sub komite penelitian kecelakaan transportasi udara yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan. menteri . menteri dapat menunjuk seseorang yang memiliki keahlian tertentu menjadi anggota sub komite penelitian kecelakaan transportasi udara. sub komite penelitian kecelakaan transportasi udara dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan wakil dari pemerintah tempat pesawat udara didaftarkan, wakil dari pabrik pembuat pesawat udara dan mesin pesawat udara, dan atau wakil dari perusahaan angkutan udara. sub komite penelitian kecelakaan transportasi udara berwenang meminta keterangan dan atau bantuan jasa keahlian dari perusahaan penerbangan, badan hukum indonesia atau perorangan, untuk kelancaran penelitian penyebab terjadinya kecelakaan pesawat udara. ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian terhadap kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. perusahaan angkutan udara dan atau operator yang pesawat udaranya mengalami kecelakaan wajib segera melaporkan kepada menteri dan sub komite penelitian kecelakaan transportasi udara. penyelenggara bandar udara dan atau penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mengetahui dan atau menerima laporan terjadinya kecelakaan pesawat udara wajib segera melaporkan kepada menteri dan sub komite penelitian kecelakaan transportasi udara. setelah menerima laporan terjadinya kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam dan sub komite penelitian kecelakaan transportasi udara segera melakukan penelitian. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan pkn wap pak presiden republik indonesia diatur dengan keputusan menteri. pejabat yang berwenang pada, untuk melindungi awak pesawat udara dan penumpangnya:. tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam dapat berlangsung sampai dengan berakhirnya pelaksanaan penelitian lapangan oleh sub komite penelitian kecelakaan transportasi udara. ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sub komite penelitian kecelakaan transportasi udara wajib melaporkan hasil penelitian kepada menteri. menteri menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam kepada organisasi penerbangan sipil internasional. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan penyampaian hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. bab pencemaran lingkungan setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi dan atau mengoperasikan pesawat udara, wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam meliputi hal hal yang berkaitan lan yan pak presiden republik indonesia dengan emisi gas buang: tingkat kebisingan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku bagi pesawat udara yang akan didaftarkan dan atau dioperasikan wilayah republik indonesia. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan hanya berlaku untuk pesawat udara yang digerakkan oleh mesin penggerak jenis gas turbin. pesawat udara yang telah didaftarkan dan atau dioperasikan wilayah republik indonesia harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam selambat lambatnya (sepuluh) tahun sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini. ketentuan lebih lanjut mengenai hal hal sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. bab xii. bab xii sanksi pelanggaran terhadap tidak terpenuhinya persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi administratif. pengenaan sanksi administ. apabila pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka sertifikat dicabut. pemegang sertifikat keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam dapat langsung dikenai sanksi pencabutan sertifikat tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pemegang sertifikat terbukti man ya na, snn kpo presiden republik indonesia melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara: memperoleh sertifikat dan atau surat izin dengan cara tidak sah: atau secara nyata melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. sertifikat kecakapan personil penerbangan dapat dicabut, apabila pemegang sertifikat kecakapan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan pencabutan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui proses peringatan tertulis. apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan untuk jangka waktu tertentu. apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam tidak ada upaya perbaikan oleh pemegang sertifikat, maka sertifikat kecakapan dicabut. ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. sertifikat kecakapan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan atau pembekuan, dalam hal pemegang sertifikat terbukti memperoleh sertifikat kecakapan dengan cara tidak sah, atau melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara. bab xiii ketentuan peralihan mulan n47 snn kpo presiden republik indonesiaamanan dan keselamatan penerbang(satu) tahundan keselamatan penerbangan umum keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan penerbangan sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, dan pengembangan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan, dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbanganatas dasar hal tersebut atas, maka dalam peraturan pemerintah ini diatur ketentuan mengenai sistem keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan operasi pesawat udara, pengoperasian bandar udara, pengaturan mengenai ruang udara, personil keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan kesehatan penerbangan, tata cara penanganan dan pemeriksaan penumpang, bagasi kargo dan pos, pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara, penelitian sebab sebab kecelakaan pesawat udara, program pengamanan penerbangan sipil serta tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan. samping hal tersebut atas, diatur pula keandalan operasional pesawat udara yang pada dasarnya hanya dapat dipenuhi apabila persyaratan persyaratan yang menyangkut standar kelaikan udara, rancang bangun pesawat udara, pembuatan pesawat udara, perawatan pesawat udara, pengoperasian pesawat udara, standar kebisingan pesawat udara, penampungan sisa bahan bakar, dan ambang batas gas buang pesawat udara, serta personil pesawat udara, dapat dipenuhi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. hal lain yang perlu diatur, yang merupakan kelengkapan administrasi sekaligus persyaratan operasional pesawat udara adalah pendaftaran pesawat udara dan tanda kebangsaan pesawat udara. . memang ap nya ny wat kpo presiden republik indonesia demi cukup jelas keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkait dan saling mempengaruhi yang meliputi penyelenggaraan bidang pesawat udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta personil penerbangan. termasuk dalam aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan adalah aspek perencanaan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf program pengamanan bandar udara (,tindakan melawan hukum. ann pak presiden republik indonesia huruf . huruf program pengamanan perusahaan angkutan udara (airlines dan penumpang serta pengamanan pesawat udara dari tindakan melawan hukum. cukup jelas cukup jelas pelayanan navigasi penerbangan dilaksanakan dalam keadaan normal dan keadaan darurat penerbangan. yang dimaksud dengan pelayanan navigasi penerbangan dilaksanakan dalam keadaan normallayanan navigasi penerbangan dilaksanakan dalam keadaan daruratpelayanan pengoperasian bandar udara dilaksanakan dalam keadaan normal dan aa) presiden republik indonesia keadaan darurat penerbangan. yang . yang dimaksud dengan pengoperasian bandar udara dilaksanakan dalam keadaan normalngoperasian bandar udara dilaksanakan dalam keadaan daruratcukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan standar kelaikan udara adalah standar kelaikan udara untuk pesawat yang dibuat atau direkayasa khusus untuk mengangkut penumpang. sedangkan pesawat jenis lainnya yang tidak mengangkut penumpang, misalnya mantle, pesawat ringan, glider, dan flying boat akan diatur dengan persyaratan khusus yang akan ditetapkan berdasarkan perkembangan rancang bangun (tidak memiliki standar kelaikan udara). huruf yang dimaksud dengan pesawat terbang kategori transpopenumpang lebih dari (sembilan belas) penumpang dan berat maksimum lepas yan pak presiden republik indonesia landas lebih dari pounds) atau pesawat yang berdaya penggerak dengan mesin jet dan lebih dari (satu) daya penggerak dan berat maksimum lepas landas lebih dari pounds). yang . yang dimaksud dengan pesawat terbang kategori normaltidak untuk operasi akrobatik. yang dimaksud dengan pesawat terbang kategori utilityuntuk akrobatik operasi yang terbatas. yang dimaksud dengan pesawat terbang kategori akrobatikapat dipergunakan untuk akrobatik. yang dimaksud dengan pesawat terbang kategori komutetempat duduk penumpang tidak lebih dari (sembilan belas) tempat duduk dan berat maksimum lepas landas tidak lebih dari pounds) dan digunakan tidak untuk akrobatik. huruf yang dimaksud dengan helikopter kategori normal adalah helikopter dengan berat maksimum lepas landas tidak lebih dari pounds). huruf yang dimaksud dengan helikopter kategori transpor dalah helikopter dengan berat maksimum lepas landas lebih dari pounds). huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas ny)menteri memberikan persetujuan perubahan rancang bangun yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. huruf menteri memberikan persetujuan perubahan rancang bangun berupa sertifikat tipe tambahan kepada perusahaan atau perorangan yang bukan pemegang sertifikat tipe. mulan pin ita nya ny wap kpo presiden republik indonesia huruf menteri memberikan persetujuan revisi dari sertifikat tipe terhadap perubahan rancang bangun yang dilakukan oleh pemegang sertifikat tipe. . cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan validasi sertifikat tipe adalah penyetaraan terhadap sertifikat tipe negara lain setelah dilakukan evaluasi rancang bangun dan pembuatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling baling pesawat terbang berdasarkan standar kelaikan udara republik indonesia. cukup jelas cukup jelas sertifikat mutu produksi diberikan oleh menteri kepada: pemegang sertifikat tipe yang telah memiliki sistem kendali mutu yang memenuhi standar, dan atau pemegang sertifikat tipe tambahan yang memproduksi komponen dan telah memiliki sistem kendali mutu yang memenuhi standar, dan atau pkn seat pak presiden republik indonesia perusahaan yang memproduksi komponen berdasarkan ketentuan standar teknis yang diakui technical standar order tso) dan telah memiliki sistem kendali mutu yang memenuhi standar, dan atau perusahaan yang memproduksi komponen dan atau material berdasarkan kesamaan standar teknis part manufacturer approval pma) dan telah memiliki sistem kendali mutu yang memenuhi standar. .elaikan udara standar kategori transpor adalah sertifikat yang diberikan kepada pesawat terbang kategori transpor, helikopter kategori transpor yang rancang bangunnya memenuhi standar kelaikan udara kategori transpor. yang dimaksud dengan sertifikat kelaikan udara standar kategori normal adalah sertifikat yang diberikan kepada pesawat terbang kategori normal, helikopter kategori normal yang rancang bangunnya memenuhi standar kelaikan dara kategori normal. yang dimaksud dengan sertifikat kelaikan udara standar kategori utility adalah sertifikat yang diberikan kepada pesawat terbang kategori utility yang rancang bangunnya memenuhi standar kelaikan udara kategori utility. pkn wap pak presiden republik indonesia yang dimaksud dengan sertifikat kelaikan udara standar kategori akrobatik adalah sertifikat yang diberikan kepada pesawat terbang kategori akrobatik yang rancang bangunnya memenuhi standar kelaikan udara kategori akrobatik. yang dimaksud dengan sertifikat kelaikan udara standar kategori komuter adalah sertifikat yang diberikan kepada pesawat terbang kategori komuter yang rancang bangunnya memenuhi standar kelaikan udara kategori transpor. yang . yang dimaksud dengan sertifikat kelaikan udara standar kategori balon berpenumpang adalah sertifikat yang diberikan kepada balon berpenumpang yang rancang bangunnya memenuhi standar kelaikan udara kategori balon berpenumpang. sertifikat kelaikan udara standar sebagaimana tersebut atas tidak diberikan untuk mesin pesawat udara dan baling baling pesawat terbang. yang dimaksud dengan pesawat udara untuk penggunaan secara terbatas (restricted) adalah pesawat udara yang dibangun sesuai dengan sertifikat tipe terbatas, atau pesawat udara yang telah mempunyai sertifikat tipe dan dilakukan perubahan untuk kegunaan tertentu, antara lain untuk pemotretan udara, penyemprotan dan lain lain. yang dimaksud dengan pesawat udara untuk penggunaan secara sementara (provisional) adalah pesawat udara yang sedang menjalani proses sertifikasi sertifikat tipe dimana secara teknis pengujian telah memenuhi standar kelaikan udara, namun secara administratif belum seluruhnya diselesaikan. pesawat jenis ini dapat digunakan untuk antara lain men training customer pilot, demonstrasi uji terbang komersial dan lain lain. yang dimaksud dengan pesawat udara untuk percobaan (experimental) adalah pesawat udara yang diberi sertifikat untuk keperluan uji coba pemenuhan persyaratan standar regulasi, penelitian dan pengembangan, pelatihan, pameran udara, survey pasar, perlombaan atau pesawat udara yang dibangun oleh seseorang (home built) dan digunakan sendiri oleh yang membuatnya untuk tujuan pengembangan kedirgantaraan dan rekreasi. yang dimaksud dengan pesawat udara untuk tujuan penerbangan khusus adalah pesawat udara yang diberi sertifikat kelaikan udara untuk keperluan misi khusus antara lain untuk perbaikan dan perawatan, evakuasi penyelamatan pesawat udara, operasi melebihi maksimum berat lepas landas, penyerahan pesawat udara (delivery) atau ekspor dan uji terbang produksi. mulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas . pengeluaran sertifikat kelaikan udara untuk ekspor tergantung atas permintaan negara pengimpor. yang dimaksud dengan produk adalah pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling baling pesawat terbang termasuk komponen dan bagian bagiannya. cukup jelascukup jelas cukup jelas . yang dimaksud dengan dua huruf yang menunjukkan identitas indonesia adalah pk. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan bandar udara meliputi bandar udara umum dan bandar udara khusus. selanjutnya sertifikat dimaksud adalah bukti telah dipenuhinya persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan. aa) presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan fasilitas penerbangan antara lain meliputi peralatan sistem pendaratan, peralatan sistem komunikasi, peralatan meteorologi, landasan pacu (runway), penghubung landasan pacu (taxiway), peralatan parkir pesawat (apron) dan terminal. yang dimaksud dengan peralatan penunjang penerbangan antara lain meliputi peralatan listrik, instalasi air, peralatan perbengkelan, pergudangan, dan peralatan pemanduan parkir pesawat udara aircraft docking guidance system args). penyesuaian dengan kelas bandara hanya berlaku untuk bandar udara umum. huruf . huruf prosedur pelayanan jasa bandar udara antara lain meliputi prosedur pelayanan penumpang, prosedur pelayanan kargo dan pos, prosedur pelayanan pesawat udara, prosedur pelayanan kondisioner. huruf program pengamanan bandar udara menjamin perlindungan terhadap awakancaman tindakan melaw bad pak presiden republik indonesia cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas yang dimaksud denganyang dimaksud dengan sisi udara adalah wilayah bandar udara yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasi penerbangan. . cukup jelas huruf yang dimaksud dengan bahan organik adalah bahan yang bukan merupakan bahan logam antara lain berupa plastik, tepung, tas, cairan, dan sebagainya. yang dimaksud dengan bahan non organik berupa bahan yang terbuat dari metal. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pen wap dak presiden republik indonesia yang dimaksud dengan peralatan penunjang operasi bandar udara antara lain berupa garbarata, ban berjalan, dan peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (ground support equipment). cukup jelas cukup jelas gawat darurat bandar udara berupa antara lain: pesawat udara yang mengalami keadaan darurat penerbangan: sabotase . sabotase atau ancaman bom terhadap pesawat udara dan atau prasarana penerbangan, cc. pesawat udara dalam ancaman tindakan gangguan melawan hukum: kejadian pada pesawat udara karena bahan dan atau barang berbahaya, kebakaran pada bangunan: bencana alam. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas ann yan pak presiden republik indonesia cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pergerakan pesawat udara pelataran parkir adalah pesawat udara yang menuju dan atau meninggalkan tempat parkir. huruf yang dimaksud dengan peralatan penunjang parkir pesawat udara adalah antara lain peralatan pemanduan parkir pesawat udara atau aircraft docking guiding system. cukup jelas . pemberitahuan dalam ketentuan ini berupa berita informasi yang berisi kondisi atau perubahan mengenai fasilitas aeronautika, pelayanan, prosedur atau gangguan, jangka waktu berlakunya pemberitahuan yang berguna untuk diketahui oleh komunitas penerbangan notice armen nota). yang dimaksud dengan kepentingan khusus antara lain adalah adanya kunjungan tamu negara, keberangkatan dan atau kedatangan kepala negara di dari bandar udara yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas huruf informasi umum penerbangan memuat informasi yang meliputi peraturan dan persyaratan penerbangan: pelayanan informasi penerbangan dan pelayanan meteorologi, ann yan pak presiden republik indonesia penanggung jawab pembuatan peta peta penerbangan: penanggung jawab pelayanan dan komunikasi lalu lintas udara: pelayanan sar, tarif pelayanan bandar udara dan pelayanan navigasi penerbangan. huruf informasi pelayanan navigasi penerbangan memuat informasi yang meliputi pengaturan rute penerbangan dan pelayanan pada jalur penerbangan, pengaturan lalu lintas udara dalam ruang udara, sistem alat bantu navigasi penerbangan, deskripsi tentang daerah terlarang, terbatas dan bahaya: deskripsi mengenai populasi dan perpindahan kelompok burung. huruf c. huruf informasi bandar udara memuat informasi yang meliputi pelayanan penyelamatan dan pemadaman kebakaran: fasilitas landasan dan penumpangnya: pelayanan penumpang dan fasilitas penumpangnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas fan wap pak presiden republik indonesia huruf berita bagi komunitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dalam dunia penerbangan disebut dengan nota notice firman). huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas penghubung landasan pacu dalam ketentuan ini dalam dunia penerbangan disebut taxiway. . cukup jelas kapten penerbang dalam ketentuan ini adalah kapten penerbang yang sedang melakukan penerbangan menuju bandar udara yang ditutup. bandar udara lainnya adalah bandar udara tempat keberangkatan pesawat udara yang akan dan sedang menuju bandar udara yang ditutup. yang dimaksud dengan operator adalah perusahaan angkutan udara yang akan terbang menuju bandar udara tersebut. cukup jelas cukup jelas tempat terisolasi dalam ketentuan ini merupakan bagian dari wilayah bandar udara yang disediakan khusus bagi penempatan pesawat udara yang mengalami gangguan atau ancaman yan pak presiden republik indonesia .1g keamanan. bagian dari wilayah bandar udara dimaksud harus benar benar aman dari gangguan pihak lain dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan pada bandar udara tersebut. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf . huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan permintaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah terjadinya peningkatan permintaan jasa angkutan udara dari dan menuju bandar udara yang bersangkutan. permintaan pasar termasuk pertimbangan pertimbangan ekonomi dan komersial. huruf cukup jelas permintaan pasar dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf dan huruf bukan merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan untuk penetapan jam operasi bandar udara. cukup jelas yan pak presiden republik indonesia keadaan tertentu dalam ketentuan ini dapat berupa keadaan peak season yang memerlukan penambahan jadwal penerbangan, terjadinya keterlambatan karena alasan teknis atau cuaca atau karena alasan pengaturan lalu lintas udara, adanya penerbangan vip, menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan, terjadinya bencana alam dan kegiatan sar. huruf cukup jelas huruf pengertian kemampuan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dikaitkan antara lain dengan fasilitas, peralatan dan personil yang tersedia pada bandar udara yang bersangkutan. huruf cukup jelas . cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan sisi udara (non public area)yang dimaksud dengan pemeriksaan keamanan dalam dunia penerbangan adalah security check. men ap nya ny snn kpo presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas pemeriksaan keamanan ulang terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat atau berangkat tidak bersama pemiliknya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum dari penumpang tersebut, misalnya karena bagasi tersebut berisi barang berbahaya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . peraturan perundangan undangan yang berlaku dalam ketentuan ini antara lain adalah konvensi internasional mengenai perlakuan atas kantong diplomatik yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia. bahan dan atau barang berbahaya adalah benda padat, cair atau gas yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan keselamatan penerbangan. cukup jelas cukup jelas pkn wana pak presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas asal senjata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini berupa senjata api atau senjata tajam. dalam hal senjata api, penyerahan dilakukan dengan memperlihatkan izin penguasaannya. dalam hal yang disimpan adalah senjata api, maka penyimpanan dilakukan setelah amunisi dari senjata api tersebut dikeluarkan dan penyimpanan senjata api serta amunisi dilakukan pada tempat yang terpisah. . cukup jelas cukup jelas ketentuan ini dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan yang berlaku. cukup jelas cukup jelas yan pak presiden republik indonesia perubahan kemampuan dan atau pengembangan fasilitas dan atau peralatan penunjang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat permanenitetap. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan ruang udara untuk kepentingan pelayanan navigasi penerbangan adalah ruang udara yang dalamnya diberikan pelayanan navigasi penerbangan kepada pesawat udara flight information region fir dan upper information region). cukup jelas yang dimaksud dengan instansi terkait adalah departemen luar negeri dan departemen pertahanan. .s(mulan pkn na, kpo presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas pelanggaran wilayah udara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelanggaran kedaulatan republik indonesia oleh pesawat udara asing, sedangkan pelanggaran kawasan udara terlarang merupakan pelanggaran yang dilakukan baik oleh pesawat udara nasional maupun pesawat udara asing. cukup jelas cukup jelas huruf .bad pak presiden republik indonesia cukup jelas kalibrasi adalah pengujian dan penerapan terhadap kinerja peralatan fasilitas navigasi udara agar memenuhi standar operasional penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pusat informasi penerbangan adalah flight service station fss) atau flight information center fic). . cukup jelas cukup jelas kegiatan membuang benda dari pesawat udara seperti penyemprotan hama, pemadam kebakaran, dan pembuatan hujan buatan atau kegiatan lain, tidak termasuk kegiatan yang dilarang menurut ketentuan ini sepanjang dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. ann yan pakampung suatu keadaan apabila kapten penerbang tidak mampu lagi (tidak berdaya), sehingga pelaporan dapat dilakukan oleh personil pesawat udara lainnya antara lain flight engineer sesuai urutan kewenangan dalam pesawat udara dimaksud. cukup jelas . cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas yan pak presiden republik indonesiahuruf pusat pengendalian ruang udara jelajah adalah area control center acc) huruf pusat pengendalian ruang udara pendekatan adalah approach control office app). huruf yan pak presiden republik indonesia pusat pengendalian ruang udara bandar udara adalah aerodrome control tower adc). huruf pusat informasi penerbangan adalah flight information center fic). huruf pusat informasi penerbangan bandar udara adalah aerodrome flight information service ais). huruf cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam ketentuan ini antara lain adalah peningkatan kualitas personil pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyegaran, kunjungan kerja dan kegiatan pertukaran informasi baik dalam negeri maupun luar negeri. pelayanan lalu lintas udara bandar udara khusus merupakan bagian dari pelayanan navigasi penerbangan. . biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini meliputi antara lain biaya akomodasi konsumsi, transportasi, dan penutupan asuransi serta biaya lainnya yang layak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan petugas selama menjalankan tugas bandar udara khusus yang bersangkutan. yan dtertentu adalah apabila dalam kesiapan penerbangan ditemukan hal hal seperti adanya kerusakan instrumen atau komponen pesawat udara yang memerlukan perbaikan atau perubahan keadaan cuaca dalam rute penerbangan. cukup jelas . yang dimaksud badan hukum indonesia dalam ketentuan ini termasuk juga pemegang sertifikat operator pesawat udara atau pemegang sertifikat bengkel pesawat udara. cukup jelas yanjasa pelayanan navigasi penerbangan selama ini dikenal sebagai tarif pelayanan jasa penerbangan atau route air navigation charge yaitu imbalan yang diterima atas pelayanan penerbangan untuk penerbangan dalam negeri, penerbangan internasional termasuk penerbangan lintas batas (border crossing flight) dan penerbangan lintas (over flying). besaran tarif pelayanan navigasi penerbangan ditetapkan berdasarkan struktur dan golongan tarif dengan memperhatikan kepentingan . kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya. yan dakpengertian kecelakaan pesawat udara adalah kecelakaan yang melibatkan pesawat udara dengan roket atau benda antariksa lainnya. kegiatan penelitian penyebab kecelakaan pesawat udarayang dimaksud dengan sub komite penelitian kecelakaan transportasi udara adalah sub komite dari komite nasional keselamatan transportasi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas fan seat dak presiden republik indonesia yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini adalah unsur pemerintah daerah atau aparat keamantunjangan janda militer. peraturan tentang pemberian tunjangan kepada janda dan anak piatu bekas pensiun militer dahulu. presiden republik indonesia, mengingat: maklumat menteri keuangan nomor tahun jo. peraturan menteri keuangan tahun peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun cc. undang undang dasar negara republik indonesia: menimbang: bahwa untuk memperbaiki nasib janda serta anak piatu bekas pensiunan militer hindia belanda, yang terhadapnya dahulu berlaku,.n.i.l.kepada mereka yang berdasarkan peraturan peraturan tersebut berhak menerima pensiun atau understand, sebagai warga negara republik indonesia layak diberikan tunjangan: mendengar: menteri keuangan:janda serta anak piatu bekas pensiunan militer dahulu. kepada janda dan anak piatu bekas pensiunan militer, yang berhak menerima tunjangan menurut maklumat menteri keuangan tahun jo. peraturan menteri keuangan tahun yangmenurut:oninklijke nederlandsch indische legerberhak menerima pensiun atau understand. yang dapat menerima tunjangan tersebut diatas adalah janda dan anak piatu bekas militer tersebut, yang menurut undang undang tahun jo.idasarkan pada jumlahjumlah| aturan khusus pensiun understand bagian pertama s d rp. paling rendah rp. bagian kedua s d. rp. dan paling tinggi rp. seterusnya. sebulan. untuk menetapkan jumlah yang dapat diterima menurut peraturan dahulu, bagi semua golongan diambil dasar perhitungan menurut peraturan tersebut sub atau dalam diatas. tunjangan ini diberienjelasan peraturan ini hanya berlaku terhadap janda anak piatu bekas penerima tunjangan pensiun menurut maklumat menteri keuangan tahun jo. peraturan menteri keuangan tahun untuk melancarkan pekerjaan, maka untuk menerima tunjangan tersebut yang berkepentingan harus mengajukan surat permohonan kepada kementerian keuangan bagian tunjangan pensil) yogyakarta, disertai surat surat bukti atau keterangan dari yang berwajib, yang diperlukan untuk menetapkan jumlah tunjangan pensiun atau understand. tunjangan didasarkan pada pensiun understand, yang dapat diterima menurut peraturan peraturan dahulu dan dihitung menurut "degressief tarif". untuk mendapat persamaan dalam cara menghitung tunjangan maka diambil dasar peraturan peraturan dahulu, yang berlaku untuk bangsa indonesia (lihat |
lan y presiden republik indonesia, menimbang bahwa tanah beserta seluruh bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat dalam lingkungan kerja pelabuhan udara kemayoran dan dikelola oleh perusahaan umum perum) angkasa pura adalah kekayaan negara yang disisihkan dan dijadikan modal perusahaan umum perum) angkasa pura, bahwa dengan selesainya pembangunan bandar udara jakarta cengkareng, seluruh kegiatan pelayanan penerbangan dalam negeri dan luar negeri telah dipindahkan bandar udara tersebut, sehingga tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya pelabuhan udara kemayoran pada dasarnya tidak akan digunakan lagi untuk keperluan penerbangan, bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas dan dalam rangka peningkatan pemanfaatan tanah bekas pelabuhan udara kemayoran beserta bangunan dan fasilitas lain yang ada atasnya, dipandang perlu menarik kembali kekayaan negara tersebut dari modal perusahaan umum perum) angkasa pura, bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun penarikan kembali kekayaan negara yang tertanam dalam modal perusahaan umum perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah: mengingat . mantan pusa lembaran negara tahun nomor. memutuskan:. . man, ya ny presiden republik indonesia terhitung mulai tanggal diundangkannya peraturan pemerintah ini, kekayaan negara yang merupakan sebagian modal perusahaan umum perum) angkasa pura yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun berupa tanah beserta bangunan dan fasilitas lainnya pelabuhan udara kemayoran, ditarik kembali dan dipisahkan dari modal perusahaan tersebut, dan selanjutnya dikembalikan kepada negara sebagai kekayaanperencanaan dan penentuan pemanfaatan atau penggunaan tanah bekas pelabuhan udara kemayoran beserta bangunan dan fasilitas lain yang ada atasnya, ditetapkan lebih lanjut oleh presidenn negara sodsodainstruksi presiden nomor tahun disempurnakan) tentang hubungan dan tatakerja antara menteri menteri bidang tehnis dan menteri keuangan yang mewakili negara selaku pemegang saham persero, memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang pengalihan bentuk perusahaan negara soda menjadi perusahaan perseroan (persero). babi. wat pak presiden republik indonesia babi pengalihan bentuk dan pembubaran (l) perusahaan negara sodsoda menjadi perusahaan perseroan persero) sebagaimana yang dimaksud dalam perusahaan negara sodsodsod: dansoda. paksodei tao na, kpoulan pin ita nya ny snn presiden republik indonesiasoda: bahwa dalam pelaksanaan anggaran pembangunan tahun pada akhir maret ternyata banyak proyek proyek menunjukkan adanya sisa kredit anggaran yang telah ditetapkan dalam undang undang tahun jo. keputusan presiden tahun bahwa berdasarkan undang undang tahun tahun anggaran sert kepada tahun anggaran mengingat undang undang dasar indonesische comptabiliteits wettahui dari kredit anggaran masing masing proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam undang undang tahun juncto keputusan presidenpenjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia tahun tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran kepada tahun anggaran umum. pembangunan replika tahun kedua tahun anggaran pada umumnya agak lambat dimulai. berhubung dengan itu wajar apabila rencana pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam dip masing masing proyek pada akhir tahun anggaran belum dapat diselesaikan seluruhnya. guna menjamin kontinuitas pelaksanaan pembangunan maka dalam undang undang tahun ditetapkan, bahwa sisa kredit anggaran itu dapat dipindahkan dan ditambahkan keyang telah ditetapkan dengan undang undangtahun tersebut,lang naa presiden republik indo kesia peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian pensiun kepada pegawai negeri. presiden republik indonesia, membaca usul kepala kantor urusan pegawai negeri mengenai pensiun pegawai negeri, menimbang bahwa, untuk menjamin penghidupan pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri setelah menyumbangkan tangganya untuk kepentingan negara, perlu diadakan peraturan tentang pemberian pensiun, mendengar putusan sidang dewan menteri tanggal desember mengingat undang undang dasar republik indonesia,pegawai negeri sebagai berikut: bab peraturan umum arti pegawai negeri yang dimaksud dengan pegawai negeri dalam peraturan ini ialah mereka, yang diangkat sebagai pegawai negeri tetap oleh pembesar sipil yang berwajib dan menerima gaji dari anggaran negara untuk belanja pegawai. masa kerja masa kerja yang dapat dihitung untuk menentukan pensiun ialah waktu mulai tanggal agustus sebagai pegawai negeri dengan menerima gaji atau uang tunggu yang memberatkan anggaran belanja negara, sebagai pegawai negeri tidak tetap, yang sudah disahkan sebagai masa kerja menurut ini, sebagai pegawai negeri tetap diperbantukan pada pemerintahan daerah otonom dengan menerima gaji dari daerah otonom tersebut. dalam perhitungan masa kerja untuk pensiun, pecahan bulan dibulatkan menjadi sebulan penuh. untuk mengesahkan masa kerja sebagai pegawai negeri tidak tetap termaksud dalam huruf atas, maka yang berkepentingan dalam waktu satu tahun sesudah diangkat menjadi pegawai negeri tetap harus mengajukan surat permohonan kepada menteri keuangan. dasar pensiun aan tan na7 ky) tek presiden republik indo kesia yang dimaksud dengan dasar pensiun dalam peraturan ini ialah tertinggi sebulan yang telah diterima. gaji yang dimaksud dengan gaji menurut peraturan ini ialah pokok, termasuk gaji tambahan peralihan, yang diterima menurut peraturan gaji yang berlaku pada atau sesudah tanggal agustus tidak terhitung tunjangan tunjangan dan sebagainya. jikalau pegawai mendapat uang tunggu atau beristirahat didalam pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri berhak menerima pensiun, jikalau: mempunyai masa kerja sekurang kurangnya tahun dan telah mencapai umur tahun dalam jabatan negeri, dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun dan dalam menjalankan kewajiban jabatannya,dan dalam menjalankan kewajiban jabatannya, mempunyai masa kerja sekurang kurangnya tahun dan tidak mencapai umur dalam jabatan negeri sedemikian, sehingga jumlah masa kerja dan umur tidak kurang dari tahun dan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. dalam perhitungan umur, pecahan bulan dibulatkan menjadi sebulan penuh. jumlah pensiun jumlah pensiun adalah sebagai berikut: dalam hal termaksud pada huruf dan dasar pensiun, dengan ketentuan, bahwa untuk tiap tiap tahun masa kerja lebih dari tahun, jumlah tersebut ditambahkan dengan dari dasar pensiun, akan tetapi jumlah semua paling banyak dari dasar pensiun sebulan, dalam hal termaksud pada huruf dari dasar pensiun sebulan, dalam hal termaksud pada huruf dan untuk tiap tiap tahun masa kerja dari "dasar pensiun" apakah"dasar pensiun", dengan ketentuan, bahwa jumlah pensiun sekurang kurangnya dan paling banyak dari dasar pensiun sebulan. jumlah pensiun menurut atas paling sedikit rp. sebulan dan bagi merekaitu paling sedikitnya rp. sebulan. jumlah pensiun dibayar dengan perhitungan rupiah bulat, pecahan rupiah dibulatkan, berdasarkan bukti bukti yang sah atau, jikalau tanggal kelahiran itu tidak dapat diterangkan, disebutkan umur menurut taksiran. elang naa tek presiden republik indo kesia permintaan pensiun untuk mendapat pensiun yang berkepentingan harus mengajukan surat permintaan kepada menteri keuangan dengan keterangan alasan alasan pemberhentian, disertai: daftar riw pekerjaan, yang disahkan oleh yang berwajib: surat penghentian pembayaran gaji, surat keterangan dari kantornya, yang menerangkan jumlah gaji dan penghasilan penghasilan lainnya selama delapan bulan yang terakhir. yang berhak memberi pensiun pensiun diberikan oleh menteri keuangan dengan menyebutkan alasan alasan pemberiannya. pensiun sementara apabila, berhubung dengan sesuatu hal, belum diperoleh semua keterangan untuk menetapkan jumlah pensiun, kepada yang berkepentingan dapat diberikan pensiun sementara berdasarkan keterangan keterangan yang sudah ada dan dianggap sah. mulai dan berakhirnya pensiunbulan berikutnya bulan yang berkepentingan meninggal dunia. dalam hal tersebut pada maka pensiun berakhir pada bulan hal itu terjadi. pencabutan pemberian pensiun apabila yang mendapat pensiun diangkat kembali menjadi pegawai negeri, maka pemberian pensiun dicabut. jikalau yang termaksud pada kemudian diberhentikan dari jabatan negeri, maka pensiunnya diberikan lagi dan perlu diatur kembali atas dasar jumlah masa kerja lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan. pencabutan hak pensiun hak pensiun hanya dapat dicabut dalam salah satu hal bawah:, jikalau kemudian ternyata, bahwa yang berkepentingan dengan sengaja telah mengajukan keterangan keterangan yang tidak benar atas dasar mana pensiunnya diberikan. tanggungan pinjaman surat penetapan pensiun setahu kepala daerah yang bersangkutan boleh dipergunakan untuk tanggungan guna mendapat pinjaman salah satu bank kepunyaan negara atau kepunyaan man can k3) presiden republik indo kesia pemerintah daerah. pemindahan hak pensiun hak pensiun tidak boleh dipindahkan. orang yang menerima pensiun tidak boleh menggadaikankan dalam dan atas dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. perhitungan kembali pensiun apabila perhitungan pensiun yang telah ditetapkan dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana mestinyaterbayarkan tidak dipungut kembali. iuran pensiun pegawai, yang terhadapnya peraturan ini berlaku, diwajibkan membayar iuran pensiun, tiap tiap bulan sebanyak dari gaji, uang tunggu atau bagian gaji yang diterimanya. apabila karena rupa rupa sebab pemungutan iuran pensiun itu tidak dapat didasar, uang tunggu atau bagian gaji yang diterima. untuk waktu sebagai negeri tidak tetap, yang disahkan sebagai masa kerja menurut ketentuan dalam maka pegawai yang bersangkutan diharuskan membayar iuran pensiun tiap tiap bulan dari gaji yang diterima selama waktu tersebut dengan mengingat jika iuran pensiun termaksud dalam pada waktu pegawai diberhentikan dari jabatan negeri dengan hak pensiun belum dapat dibayar penuh, maka sisa iuran pensiun tersebut harus dipungut berangsur angsur tiap tiap bulan dari pensiun tadi. pegawai tidak dibebaskan dari pembayaran iuran pensiun menurut peraturan ini, sedang iuran pensiun yang telah dipungut tidak dibayarkan kembali. bab peraturan istimewa masa kerja sebelum agustus dengan tidak mengurangi ketentuan dalam dianggap sebagai masa kerja menurut waktu sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap pada pemerintah hindia sipil maupun militer dihitung penuh, apabila selama itu diterima gaji, wachtgeld, nonactiveitsbezoldiging atau understand bij size van wachtgeld, yang memberatkan anggaran negara, dan dihitung separuh, selama istirahat luar negeri atau dalam negeri sebagai ganti, selama istirahat luar negeri (geconverteerd verso) didapat verlofsbezoldiging, waktu sebagai pegawai negeri dan atau pekerja negeri semasa pemerintahan jepang dengan mendapat gaji penuh atau tidak penuh dihitung penuh, waktu sebagai pegawai pada perusahaan partikelir, yang kemudian menjadi jawatan pemerintah republik indonesia, dihitung penuh. san na7 ky) tek presiden republik indo kesia jikalau masa kerja termaksud dalam atas menurut peraturan lama belum atau tidak dihitung sebagai masa kerja untuk menghitung pensiun, maka masa kerja itu harus disahkan lebih dahulu sebagai masa kerja untuk perhitungan pensiun menurut ketentuan dalam dengan ketentuan, bahwa terhadap mereka yang sebelum tanggal agustus bekerja pada perusahaan perusahaan partikelir yang sekarang menjadi jawatan pemerintahan, pengesahan masa kerja menurut tersebut hanya terbatas sampai masa kerja, selama mereka tidak membayar iuran untuk fonds pensiun partikelir. dalam hal ini iuran pensiun dihitung atas dasar gaji yang diterima pada waktu uang berkepentingan diangkat menjadi pegawai negeri tetap menurut peraturan ini. hak pensiun istimewa mereka yang pada tanggal januari sudah menjadi pegawai negeri menurut peraturan ini, berhak mendapat pensiun setelah mempunyai masa kerja sebenarnya sekurang kurangnya lima tahun dan mencapai umur tahun dalam jabatan negeri. dalam hal yang termaksud pada atas, jumlah pensiun untuk tiap tiap tahun masa kerja adalah dari dasar pensiun apabila masa kerja itu tidak lebih dari tahun, dankurang kurangnya dan paling banyak dari dasar pensiun sebulan, dengan memperhatikan ketentuan pada masa kerja istimewa masa kerja mulai tanggal agustus dalam pemerintahan republik indonesia sampai pada saat) yang akan ditentukan oleh pemerintah digandakan dua kali untuk perhitungan pensiun. bab iii peraturan peralihan yang dianggap sebagai pegawai negeri tetap, selain yang termaksud dalam ialah: mereka yang pada tanggal agustus sampai peraturan ini berlaku telah menjadi pegawai negeri dan pada tanggal maret terhadapnya berlaku: peraturan pensiun pegawai sipil, peraturan pensiun pegawai daerah otonom, peraturan pensiun militer, salah satu peraturan pensiun perusahaan partikelir, perusahaan mana pada hari mulai berlakunya peraturan ini, telah menjadi jawatan atau kantor pemerintah, mereka, tidak termasuk pada huruf yang sejak tanggal januari terus menerus bekerja sebagai pegawai negeri sampai pada hari mulai berlakunya peraturan ini. mereka yang termaksud dalam berhak menerima pensiun jika diperhatikan dengan hormat dari jabatannya antara tanggal agustus dan tanggal mulai berlakunya peraturan ini, apabila memenuhi syarat syarat tersebut dalam dengan ketetapan: bahwa,, maka uang inigan snn het presiden republik indo kesia akan ditetapkan, bahwa, apabila kepadanya telah diberikan tunjangan pensiun menurut peraturan pemerintah tahun juncto tahun tunjangan pensiun itu mulai berlakunya peraturan ini diubah menjadi pensiun menurut peraturan ini, sehingga dan uang tersebut belum atau belum semua diperhitungkan menurut peraturan pemerintah tahun maka jumlah ituakan ditetapkan. bab penutup aturan aturan khusus untuk menjalankan peraturan ini ditetapkan oleh menteri keuanganttd. sekar diumumkan pada tanggal desember sekretaris negara, acting perdana menteri, ttd. ttd. a.g. pringgodogdo. soeharto tirtoprodjo. elang nag nyi ny) presiden republik indo kesia penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pensiun pegawai negeri demi pegawai negeri tetap yang dimaksudkan dalam ini ialah dalam jaman yang lampau dimaksudkan dengan pegawai yang "become pasien dienst van den land". syarat syarat untuk pegawai negeri tetap diantaranya kesehatan badan menurut pemeriksaan majelis pemeriksa badan dan sebagainya akan diatur dalam peraturan tersendiri. peraturan ini hanya berlaku bagi pegawai negeri tetap dan yang ditentukan dalam peraturan peralihan dalam atasnya, masa kerja yang sah untuk perhitungan pensiun adalah masa kerja sebagai pegawai negeri mulai tanggal agustus yaitu sejak republik indonesia diproklamirkan. menurut ketentuan dalam huruf maka masa kerja sebagai pegawai negeri tidak tetap, setelah yang berkepentingan diangkat menjadi pegawai negeri tetap dihitung juga sebagai masa kerja untuk pensiun, asalkan sudah disahkan menurut ketentuan dalam menurut ketentuan dalam pegawai negeri tidak tetap yang diangkat menjadi pegawai negeri tetap harus mengajukan surat permohonan kepada menteri keuangan untuk mengesahkan masa kerja sebagai pegawai tidak tetap untuk pensiun. permasalah selanjutnya tidak memerlukan penjelasan. dengan gaji untuk menentukan dasar pensiun dimaksudkan gaji mulai sesudahnya tanggal agustus (permasalah tidak memerlukan penjelasan. syarat mutlak ialah bahwa untuk memperoleh hak pensiun, yang berkepentingan harus telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. mereka yang mempunyai masa kerja dan umur yang ditentukan, belum dari jabatan hak pensiun selama belum diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. kan erat tek presiden republik indo kesia mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan jabatan negeri tidak berhak menerima pensiun, meskipun memenuhi syarat syarat masa kerja dan umur. selanjutnya umur yang ditentukan dalam harus dicapai dalam jabatan negeri, artinya syarat ini harus dipenuhi pada saat yang berkepentingan meletakan jabatannya. menurut huruf bagi mereka yang diberhentikan dari jabatan karena cacat badan dan atau rohani, disebabkan oleh dan dalam mereka menjalankan kewajibannya, lamanya masa kerja dan umur tidak menjadi syarat. adapun merekan yang diberhentikan karena cacat badan dan atau rohani tidak disebabkan oleh dan dalam mereka menjalankan kewajibannya, menurut huruf hanya berhak pensiun, kalau mempunyai masa kerja sedikitnya tahun. umur tidak menjadi syarat. menurut ketentuan dalam huruf maka mereka pun berhak pensiun kalau memenuhi syarat syarat sekurang kurangnya masa kerja tahun dan umur tahun, masa kerja tahun dan umur tahun masa kerja tahun dan umur tahun, masa kerja tahun dan umur tahun dan sebagainya. menurut maka persentase pensiun paling sedikit dan paling banyak dari dasar pensiun. menurut jumlah pensiun tidak boleh kurang dari rp. sebulan, sedang bagi merekatidak boleh kurang dari rp. sebulan. ketentuan dalam ini perlu bagi pencatatan pada kantor yang mengurus pensiun. yang dimaksudkan dalam huruf adalah suatu surat keterangan yang menyatakan, bahwa semua surat surat milik negara, setelah yang berkepentingan meletakkan jabatan negeri, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib. surat surat yang dimaksudkan ialah umpamanya surat surat yang berhubungan dengan kewajiban jabatannya dulu telah ada pada pegawai yang berkepentingan, seperti oorlogsbescheiden, surat surat berharga yang dipegangnya dulu selaku comptabelambtenaar yang bertanggung jawab langsung kepada badan pemeriksa keuangan negara dan lain lainnya. adapun surat keterangan termaksud pada huruf diperlukan agar supaya gaji gaji penghasilan penghasilan pegawai dapat diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan negara, karena biasanya daftar daftar gaji yang belum umur bulan belum diterima kantor tersebut. tidak memerlukan penjelasan. pensiun sementara yang dimaksudkan dalam ini hanya dapat diberikan, jikalau hak akan pensiun sudah nyata benar menurut sebagian keterangan keterangan yang sah, sambil menunggu keterangan keterangan lain yang mungkin masih belum lengkap atau belum dapat dianggap sah. maksud ini, supaya yang berkepentingan lekas tertolong. lan snn het presiden republik indo kesia tidak memerlukan penjelasan. menurut pemberian pensiun dicabut, jikalau yang bertanya diangkat kembali sebagai pegawai negeri tetap. selama bekerja kembali sebagai pegawai negeri tidak tetap, maka dicabut atau tidak dicabutnya pemberian pensiun adalah tergantung dari penetapan gajinya dalam hal mana harus diperhatikan huruf dan dari peraturan gaji pegawai menurut lama diberikan lagi dan kalau perlu diatur kembali atas dasar masa kerja pensiun lama ditambah dengan masa kerja yang terakhir. tidak memerlukan penjelasan. untuk menghindarkan salah paham, diterangkan, bahwa selama yang menerima pensiun menjalani hukuman penjara, pemberian atau hak pensiun tidak dicabut. tidak memerlukan penjelasan. ketentuan ini menjaga supaya yang berkepentingan tidak masuk perangkap lintah darat. tidak memerlukan penjelasan. mengenai pembayaran tunggakan iuran pensiun yang belum dipenuhi dengan cara pemungutan berangsur angsur, tiap tiap bulan dari gaji atau dari uang tunggu, disampingnya penarikan iuran pensiun yang berjalan biasa. menurut agar supaya masa kerja sebagai pegawai negeri tidak tetap dapat disahkan sebagai masa kerja perhitungan pensiun, maka pegawai yang berkepentingan diwajibkan membayar iuran pensiun dari gaji gaji yang diterima selama menjadi pegawai negeri tidak tetap. pembayaran dilakukan berangsur angsur seperti ketentuan dalam menurut ketentuan dalam maka masa kerja sebelumnya tanggal agustus dianggap juga sebagai masa kerja untuk perhitungan pensiun, jikalau memenuhi salah satu syarat yang ditentukan. menentukan, bahwa masa kerja sebagai pegawai, selama mana yang berkepentingan tidak atau belum membayar iuran pensiun baik kepada indische pensioenfondsen, maupun kepada fonds partikelir dalam jaman yang lampau, harus disahkan dulu menurut yang berkepentingan harus membayar iuran pensiun sebanyak dari gaji pada waktu diangkat menjadi pegawai negeri tetap dikalikan masa kerja yang harus dijalankan. dalam atasnya, memberikan kemungkinan pensiun kepada mereka yang ketika menjadi pegawai republik indonesia sudah lanjut usianya, sehingga mereka hakekatnya man snn het presiden republik indo kesia hampir tidak akan dapat memenuhi masa kerja sebenarnya dalam waktu republik dianggap cukup tahun. tidak memerlukan penjelasan. dalam permulaan revolusi agustus sampai pada suatu saat pegawai pegawai negeri pada umumnya memperjuangkan kemerdekaan republik dengan sepenuh penuh tenaga dan tidak menghiraukan kesukaran kesukaran yang dihadapi dan atau yang dialaminya. dalam waktu inilah pegawai negeri umumnya mencurahkan tenaganya lebih dari pada mestinya, sehingga waktu ini untuk perhitungan pensiun patut digandakan dua kali. penggandaan masa kerja ini hanya mengenai masa kerja mulai sesudah tanggal agustus sampai saat yang akan ditentukan oleh pemerintah lebih lanjut. masa kerja sesudah saat yang akan ditentukan oleh pemerintah termaksud tidak akan digandakan lagi. huruf mengenai mereka yang diangkat menjadi pegawai negeri tetap menurut peraturan yang akan segera diadakan, karena peraturan ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan peraturan dan dengan peraturan peraturan lain, seperti peraturan uang tunggu p.g.p. dan lain lain. huruf sampai mengenai mereka yang dulu mempunyai jaminan pensiun menurut peraturan peraturan pemerintah hindia belanda seperti dimaksudkan juga dalam peraturan pemerintah tahun mereka dianggap sebagai pegawai negeri dalam arti peraturan ini. adapun yang dimaksudkan dalam huruf ialah bekas pegawai perusahaan partikelir, yang pada hari mulai berlakunya peraturan ini sudah menjadi jawatan kantor pemerintah dan pegawai tersebut dulu, sebagai anggota fonds pensiun partikelir, mempunyai jaminan pensiun, seperti bekas pegawai pegawai n.i.s. zustermaatschappijen, anime dan lain lain. huruf menentukan, bahwa mereka yang tidak termaksud ketentuan dalam huruf belum atau tidak menjadi pegawai negeri tetap akan tetapi sejak tanggal januari sampai pada hari mulai berlakunya peraturan ini terus menerus bekerja sebagai pegawai negeri republik. sebagai tindakan peralihan, untuk memudahkan tata usaha dan untuk menghindarkan kesulitan berhubung dengan pemeriksaan badan besar besaran, guna memenuhi syarat pengangkatan sebagai pegawai negeri tetap, maka mereka tersebut dengan berlakunya peraturan ini dianggap menjadi pegawai negeri sipil menurut maksud semula ialah yang dapat dianggap sebagai pegawai negeri tetap dalam hal ini mereka yang mulai tanggal agustus sampai pada hari mulai berlakunya peraturan ini terus menerus mencurahkan tenaganya sebagai pegawai negeri. akan tetapi karena pada permulaan proklamasi kemerdekaan belum (banyak) terjadi pengangkatan pengangkatan dan pengangkatan pegawai pegawai baru terjadi sejak pemerintahan republik agak distabilisir, yaitu antara akhir akhir tahun dan permulaan tahun maka kemudian ditetapkan sebagai syarat syarat januari sampai pada hari mulai berlakunya peraturan ini, dengan maksud untuk hargai pegawai pegawai yang sejak pecahnya revolusi tetap setia sebagai pegawai negeri, memperjuangkan republik. membuka kemungkinan untuk memberikan pensiun menurut peraturan ini kepada pegawai negeri yang memenuhi syarat syarat dalam yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri sesudah agustus tetapi sebelum berlakunya peraturan ini. sebagai pegawai negeri dalam hal ini dianggap juga mereka yang memenuhi salah satu syarat dalam atas. ketentuan dalam huruf dan tak memerlukan penjelasan. dan tak memerlukan penjelasbab ti. pengalihan bentuk dan pembubaran.bahtera adiguna menjadi perusahaan perseroan persero) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini, perusahaan negara bahtera adigunbahtera adigunabahtera adigunno,ahtera adigunclan can presiden republik indo kesiaungutan ekspor atas barang eksportar sen taat presiden republik indo kesiaungutan ekspor atas barang ekspor tertentu. dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pungutan ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu. barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan daripemberitahuan ekspor barang, yang selanjutnya disingkat peb,eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor. (l) barang ekspor tertentu dapat dikenakan pungutan ekspor. barang ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan tujuan untukpengaruh kenaikan harga yang cukup drastis dari barang ekspor tertentu pasar internasional, atau menjaga stabilitas harga barang tertentu dalam negeri. penetapan . man, tar taat presiden republik indo kesia penetapan barang ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada dilaku(l) tarif pungutan ekspor dapat ditetapkan secara advalorum atau secara spesifik. dalam hal tarif pungutan ekspor ditetapkan secara advalorumjumlah satuan barang harga patokan ekspor hpe) nilai kurs. dalam hal tarif pungutan ekspor ditetapkan secara spesifikdalam satuan mata uang tertentu jumlah satuan barang nilai kurs. tarif atas pungutan ekspor sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling tinggi (enam puluh persen). besarnya tarif pungutan ekspor yang berlaku ditetapharga patokan ekspor hpe) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap bulan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya bidang perdagangan setelah mendapat pertimbangan dan atau usul menteri keuangan dan atau menteri teknis terkait lainnya. nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ditetapkan secara berkala oleh menteri keuangan. . aa naa taat presiden republik indo kesia (l) pungutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam terutang pada saat dokumen peb didaftarkan pada kantor pelayanan bea dan cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean. dalam hal ekspor dibatalkan, eksportir mengajukan permohonan pengembalian pungutan ekspor secara tertulis kepada menteri keuangan dengan melampirkan dokumen secara lengkap. pengembalian pungutan ekspor sebagaimana dimaksud pada dikenakan biaya administrasi sebesar (dua persen) dari jumlah pungutan ekspor yang dibayarkan.(l) pembayaran pungutan ekspor dilakukan paling lambat pada saat peb didaftarkan pada kantor pelayanan bea dan cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean. dalam hal pembayaran pungutan ekspor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada eksportir dikenakan denda administrasi sebesar (dua persen) sebulan untuk waktu paling lama (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. (l) dalam hal terjadi kekurang atau kesalahan administrasi, eksportir wajib untuk segera meluasnya. dalam . man, tar sen taat presiden republik indo kesia dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan pungutan ekspor sebagaimana dimaksud pada eksportir dikenakan denda administrasi sebesardan bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh. menteri keuangan atas permohonan eksportir setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan tertulis kepada eksportir untuk menganggur atau menunda pembayaran pungutan ekspor yang terutang, dengan dikenakan bunga sebesar (dua persen) sebulan. (l) dalam hal terdapat kelebih, atau kesalahan administrasi, eksporti. kelebihan dan terdapat kelebihan pembayaran pungutan ekspor sebagaimana dimaksud pada maka jumlah kelebihan tersebut dapat dikembalikan secara tunai kepada eksportir. menteri keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap eksportir sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan hasil pemantauan departemen keuangan terhadap eksportir yang bersangkutan, laporan dari pihak ketiga, atau permintaan . man can taat presiden republik indo kesia cc. permintaan eksportir atas kelebihan pembayaran pungutan ekspor yang terutang. (l) dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam terdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor, menteri keuangan menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut. atas kekurangan pembayaran pungutan ekspor sebagaimana dimaksud pada eksportir wajib melunasi kekurangan tersebut ditambah denda administrasi sebesar (dua persen) sebulan untuk waktu paling lama (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pungutan ekspor terutang. (l) dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam terdapat kelebihan pembayaran pungutan ekspor, menteri keuangan menerbitkan penetapan atas kelebihan tersebut. kelebihan pembayaran pungutan ekspor, jumlah kelebihan pembayaran pungutan ekspor sebagaimana dimaksud pada dikembalikan secara tunai kepada eksportir paling lambat (satu) bulan sejak dikeluarkannya penetapeksportir dengan ditambah imbalan bunga sebesar (dua persen) sebulan untuk waktu paling lama (dua puluh empat) bulan. pemeriksaan pungutan ekspor didasarkan pada peraturan perundang undangan mengenai pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak. . man taat presiden republik indo kesia (l) jumlah pungutan ekspor, denda administrasi, bunga dan atau kekurangan pungutan ekspor yang terutang wajib dibayar oleh eksportir yang bersangkutan secara tunai dan disetor kas negara.dilakukan melalui bank devisa persepsi, kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan. ataseksportir menerima surat tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan divalidasi oleh bank devisa persepsi yang menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada (l) dalam hal eksportir keberatan atas penetapan jumlah pungutan ekspor terutang sebagaimana dimaksud dalam eksportir dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri keuangan paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada tidak menunda kewajiban membayar pungutan ekspor yang terutangkeputusan menteri keuangan yang mengatur mengenai pajak ekspor, yang dalam peraturan pemerintah ini disebut pungutan ekspor, disesuaikan paling lambat dalam waktu (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini. . yan ynaumum peranan sumber daya alam dan hasil pertanian dalam perekonomian indonesia sangat signifikan dan strategis, karena selain diminati pasar internasional juga dibutuhkan dalam negeri. hal ini menempatkan masalah pelestarian sumber daya alam dan pengendalian ekspor atas barang tertentu untuk kebutuhan dalam negeri menjadi tugas pemerintah yang amat penting. dalam rangka mendukung pelaksanaan pelestarian sumber daya alam, menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri serta menciptakan stabilitas harga barang tertentu dalam negeri maka diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan pungutan ekspor. sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum tersebut perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang undangan bidang pungutan ekspor. sehubungan dengan hal inipungutan ekspor atas barang ekspor tertentu. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . yan pan aa na, taat presiden republik indo kesia sebelum suatu barang ekspor ditetapkan menjadi barang ekspor tertentu, instansi terkait perlu memperhatikan saran atau usul dari pemangku kepentingan (tak holder) yang terkait. tarif yang ditetapkan secara advaloroem adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase. tarif yang ditetapkan secara spesifik adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. contoh perhitungan menurut ini sebagai berikut ekspor komoditi bulan februari sejumlah dengan tarif pungutan ekspor sebesar hpe sebesar us$ mt dan kurs us$ rp. maka jumlah pungutan ekspor terutang adalah: us$ rp. rp. contoh perhitungan menurut ini sebagai berikut ekspor komoditi bulan mei sejumlah dengan tarif pungutan ekspor sebesar us$ m3, dan kurs us$ rp. maka jumlah pungutan ekspor terutang adalah us$ rp. rp. tarif spesifik digunakan dalam hal tidak terdapat harga suatu komoditi pasar internasional atau belum ditetapkannya harga patokan ekspor hpe). cukup jelas. cukup jelas. penetapan hpe pada ini berpedoman pada harga rata rata internasional sebagai berikut untuk . melani nag n17 taat presiden republik indo kesia untuk komoditi cpo dan produk turunannya digunakan harga rata rata bursa rotterdam dan kuala lumpur dalam satu bulan sebelum penetapan hpe. untuk komoditi kayu digunakan harga rata rata bursa international tropical timber organization into) dalam satu bulan sebelum penetapan hpe. cc. untuk barang ekspor lainya (selain komoditi cpo dan produk turunannya dan komoditi kayu) digunakan harga rata rata bursa internasional yang memperdagangkan barang ekspor tersebut dalam satu bulan sebelum penetapan hpe. untuk barang ekspor yang tidak ada harga rata ratanya bursa internasional digunakan harga rata rata fob beberapa pelabuhan indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan hpe. nilai kurs yang digunakan dalam penghitungan pungutan ekspor terutang adalah nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran pungutan ekspor oleh eksportir. cukup jelas. yang dimaksud dengan dibatalkan pada ini adalah ekspor yang tidak jadi dilakukan dan dibuktikan dengan persetujuan pembatalan dari kepala kantor pelayanan bea dan cukai tempat peb didaftarkan. cukup jelas. yang dimaksud dengan force majeure pada ini meliputi bencana alam, wabah penyakit, huru hara, kebakaran yang dapat dibuktikan oleh eksportir dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang. . nasa nag taat presiden republik indo kesia pada prinsipnya pungutan ekspor dibayar tunai selambat lambatnya pada saat peb didaftarkan pada kantor pelayanan bea dan cukai, sehingga pembayaran pungutan ekspor dapat pula dilakukan sebelum peb didaftarkan. dalam hal terdapat perbedaan nilai kurs pada saat pembayaran dengan nilai kurs pada saat pendaftaran peb, maka perbedaan nilai kurs tersebut tidak diperhitungkan sebagai kekurangan atau kelebihan pembayaran pungutan ekspor. cukup jelas. yang dimaksud dengan kesalahan administrasi pada ini antara lain akibat kesalahan pengetikan. eksportir dikenakan denda administrasi apabila pembayaran kekurangan pungutan ekspor dilakukan melebihi tanggal pendaftaran peb pada kantor pelayanan bea dan cukai. persyaratan yang ditentukan sebelum memberikan persetujuan untuk menganggur atau menunda pembayaran pungutan ekspor adalah dokumen dokumen terkait yang diperlukan untuk diverifikasi. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud pengakhiran kegiatan usaha adalah eksportir tidak melakukan kegiatan ekspor barang yang terkena pungutan ekspor dalam waktu sekurang kurangnya (enam) bulan berturut turut dan dinyatakan dengan surat pernyataan atas kertas bermeterai: pailit. man can taat presiden republik indo kesia pailit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, pemerintah menetapkan tarif pungutan ekspor sebesar (nol persen) dan eksportir tidak melakukan kegiatan ekspor barang yang terkena pungutan ekspor, atau pemerintah menetapkan larangan ekspor atas komoditi yang bersangkutan dan eksportir tidak melakukan kegiatan ekspor barang yang terkena pungutan ekspor. cukup jelas. cukup jelas. denda administrasi dihitungterhitung sejak tanggal pendaftaran peb yang bersangkutan. cukup jelas. cukup jelas. pengertian pengakhiran kegiatan usaha dalam ketentuan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan penghitungan bunga adalah sebesar (dua persen) sebulan dari jumlah kelebihan terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan untuk waktu paling lama (dua puluh empat) bulan. cukup jelas. . melani nag aa taat presiden republik indo kesia yang dimaksud dengan kas negara pada ini adalah rekening bendahara umum negara no: pada bank indonesia. yang dimaksud dengan bank devisa persepsi dalam ini adalah bank devisa persepsi sesuai peraturan perundang undangan. menteri keuangan dapat menetapkan tempat pembayaran pungutan ekspor selain bank devisa persepsi misalnya kantor pelayanan bea dan cukai. cukup jelas. pengertian keberatan dalam ketentuan ini adalah keberatan eksportir atas perbedaan jumlah pungutan ekspor yang terutang antara yang dihitung oleh eksportir dengan penetapan menteri keuangan berdasarkan hasil verifikasi dan atau audit. apabila pada saat pengajuan keberatan, eksportir masih mempunyai kewajiban membayar pungutan ekspor, eksportir wajib segera memenuhi kewajibannya tanpa harus menunggu penetapan atas keberatan. ketentuan lebih lanjut yang akan diatur oleh menteri keuangan antara lain mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, penagihan, pengembalian, keberatan, angsuran atau penundaan pembayaran pungutan ekspo. presiden republik indonesia, menimbang: bahwa undang undang nomor tahun tentang peraturan pengadilan tentara perlu diganti oleh peraturan baru yang lebih memuaskan: mengingat: undang undang nomor tahun tentang pemberian kekuasaan penuh kepada presiden, memutuskan: mencabut undang undang tahun tentang peraturan pengadilan tentara". menetapkan peraturan sebagai berikut: peraturan pemerintahkekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh pengadilan tentara, yaitu: mahkamah tentara. mahkamah tentara tinggi.prajurit tentara nasional indonesia,bagiantentara oleh atau berdasarkan undang undang:an bersekutu dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh pengadilan dalam lingkung. kejaksaan tentara tinggi.nya putusan putusan pengadilan tersebut. bab ii. mahkamah dan kejaksaan tentaralau tidak diadakan ketetapan lain oleh menteri kehakimmaka kepala kejaksaan negeri yang berada disamping pengadilan negeri tersebutdan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. mahkamah tentara memutuskan dalam tingkatan pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit yang berpangkat kapten kebawah dan termasuk suatu pasukan yang berada didalam daerah hukumnya, dilakukan didijikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh menteri kehakimberada disamping mahkamah tentara tinggi tersebut. menteri kehakiman menunjuk satu atau lebih ketua pengganti dari mahkamah tentara tinggi dan satu atau lebih jaksa pengganti daridanyang salah satu mendakwanya adalah prajurit yang berpangkat mayor kekatanuadidari segala putusan mahkamah tentara tinggi dalam tingkatanditempat kedudukan mahkamah agung dan daerah hukumnya ialah seluruh daerah negara republik indonesiadandariyang berahi hukum sebagai ketudaridarikemoga. tingkahlaku dan perbuatan (pekerjaan)gusutan atas kejahatan dan pelanggaran.mahkamah tentara tinggi dan jaksa dari::panglima besar, kepala staf angkatan perang: kepala staf angkatan darat, laut dan udara, panglima tentara dan territories sumatera, komandan territories jawa: komandan territories sumatera, panglima kesatuan reserve umum, kepala staf pertahanan jawa tengah, kepala staf pertahanan jawa timurralihan. segala perkara yang pada saat mulai berlakunya undang undang ini telah disampaikan kepada mahkamah tentara agung untuk diperiksa dan diputuskan dalam tingkatan peradilan pertama dan belum diputus harus diserahkan kepada jaksa dari kejaksaan tentara tinggi yang bersangkutan untuk dilanjutkan kepada mahkamah tentara tinggi yang berkuasa memutuskannya, kecuali jikalau mahkamah tentara agung sudah mulai dengan pemeriksaan perkara dalam persidangan, dalam hal mana mahkamah tentara agung harus melanjutkan dan memutuskan perkaranya dengan tiga hakim, terhitung ketuanya, dari tiga hakim mana adalah satu atau dua orang harus ahli hukum dan satu atau dua orang harus opsir tentara. bab vi. aturan penutup.pengganti dari kejaksaan tentara agung, para jaksa dan jaksa pengganti daribab vii. tentang mulai berlakunya undang undangsawat terbang beserta peralatannya dan pusat perawatan pesawat terbang bandar udara juanda surabayman ypesawat terbang massa beserta peralatannya dan bangunan pusat perawatan pesawat terbang pt. merpati nusantara bandar udara juanda surabaya. nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (enam puluh tiga milyar seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut: pengadaan pesawat terbang massa beserta peralatannya sebesar rp. (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), bangunan pusat perawatan pesawat terbang pt. merpati nusantara bandar udara juanda surabaya sebesar rp. (tiga puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen). mulan ya multambang batubara bukit asamhubungan dengan telah selesainya proyek pembangunan sarana penimbunan dan distribusi batubara teluk bayur, maka hasil hasil proyek tersebut dapatbatubara bukit assarana penimbunan dan distribusi batubara teluk bayur. nilai penambahan penyertaan modal negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam sebesar (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tigalakukan menurut ketentuan ketentuan kitab undang undang hukum paksaan ya wap presiden republik indonesiarserta masyarakat dalaman n47 mula presiden republik indonesiaerta masyarakat dalam pendidikan nasionalatuan pendidikan adalah satuan penyelenggarbantuan adalah sumbangan dalam bentuk pemikiran, tenaga, dana, atau benda untuk penyelenggaraan pendidikan. mapan wat presiden republik indonesia perserta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat dalam pendidikan nasional. menteri adalah menteri pendidikan dan kebudayaan. bab fungsi dan tujuan perserta masyarakat perserta masyarakat berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. perserta masyarakat bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. bab iii bentuk dan sifat perserta masyarakat perserta masyarakat dapat berbentuk: pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan jalur pendidikan sekolah, pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan atau pelatihan peserta didik, pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu mulan wat presiden republik indonesia pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan atau penelitian dan pengembangan, pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional, pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis, pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pemberian kesempatan untuk magang dan atau latihan kerja, pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional, .pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan, .pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, dan .keikutsertaan dalam program pendidikan dan atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam dan atau luar negeri. perserta masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela. pelaksanaan perserta masyarakat yang bersifat wajib diatur oleh menteri dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan. gen wap presiden republik indonesia bab pelaku perserta masyarakat perserta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan yang bukan bagian dari pemerintah. bab syarat perserta masyarakat perserta masyarakat hanya dapat diselenggarakan apabila tidak bertentangan dengan pancasila, undang undang dasar undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, peraturan perundang undangan lain yang berlaku, dan kepentingan nasional. bab upaya peningkatan perserta masyarakat pemerintah menyebarluaskan informal dan pengertian berkenaan dengan kesempatan yang seluas luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. pemerintah dan masyarakat menciptakan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perserta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. mulan ya wat presiden republik indonesia menteri atau menteri lain mengatur penggunaan dana yang berasal dari perserta masyarakat yang bersifat sukarela dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan. dalam penggunaan anggaran, pemerintah memperhatikan dan memperhitungkan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka memperlancar perserta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan nasional, pelaku perserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dapat mengadakan forum konsultasi, kerjasama, dan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. bab vii pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan perserta masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh menteri. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam meliputi bimbingan, pembinaan, dorongan, pengayoman, peningkatan mutu, dan pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan. mulan ya wat presiden republik indonesia bab viii ketentuan peralihan semua ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur perserta masyarakatumum sebagaimana ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. perserta masyarakat merupakan perwujudan kesungguhan peranan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. peranan demikian menuntut penciptaan keadaan hubungan atas dasar kedudukan yang sama dan dengan penuh kesadaran akan kewajiban mengabdi pada bangsa dan negara. perserta masyarakat diharapkan juga memperhatikan asas keadilan dan asas pemerataan sehingga sebanyak mungkin golongan dalam masyarakat dapat memanfaatkan perserta masyarakat ini dalam upaya memperoleh pendidikan. peraturan pemerintah ini mengatur perserta masyarakat yang juga mencakup perserta keluarga sebagai bagian dari masyarakat. meskipun demikian keluarga harus tetap merupakan satuan pendidikan pertama dan utama. sistem pendidikan nasional membedakan adanya dua jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan sekolah, yang juga meliputi pendidikan tinggi, dan jalur pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan keluarga. mea nip sy) wat presiden republik indonesia perserta masyarakat dapat terwujud pada kedua jalur pendidikan ini, yang masing masing telah diatur oleh peraturan pemerintah yang lain, yaitu peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan pratinggi, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan luar biasa yang mengatur pendidikan pada jalur pendidikan sekolah dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan luar sekolah yang mengatur pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah. perkembangan masyarakat indonesia yang menjadi semakin modern menuntut keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. oleh sebab itu, peraturan pemerintah ini berusaha mengadakan pengaturan yang lebih memberikan kebebasan seluas luasnya bagi unsur unsur masyarakat yang hendak berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. atas dasar itulah pengaturan dalam peraturan pemerintah ini tidak banyak mengatur dan bersifat sangat sederhana. kesediaan masyarakat untuk berperanserta dalam bidang pendidikan diharapkan tidak terlalu terkekang oleh peraturan yang membatasi kebebasan gerak perorangan, kelompok atau badan yang hendak berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. bahkan, peraturan pemerintah ini diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk lebih banyak lagi berperanserta. akan tetapi untuk menjaga agar kebebasan tidak disalahgunakan, perlu diadakan pengaturan yang melindungi masyarakat terhadap kemungkinan tindakan yang dapat merugikan. dengan jiwa sebagaimana dikemukakan adalah peraturan pemerintah ini dibuat untuk dilaksanakan. mulan ya mula presiden republik indonesia demi cukup jelas cukup jelas pendayagunaan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan dapat diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri atau bersama pemerintah dengan tetap memperhatikan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional dan semua peraturan pelaksanaannya. butir cukup jelas butir yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam butir ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. butir cukup jelas butir cukup jelas mulan ya mula presiden republik indonesia butir bentuk lain yang dimaksud dalam butir ini meliputi berbagai pemberian keringanan biayprogram pendidikan dalam butir ini adalah suatu rencana kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu. perserta masyarakat yang bersifat wajib berwujud antara lain kewajiban untuk membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tua wali untuk menyekolahkan anaknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang man ya wat presiden republik indonesia berlaku. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas menteri lain adalah menteri yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan luar lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan. |
rekecamatan rumbia kabupaten jeneponto dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jeneponto, menimbang yaitu pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat pada kecamatan perwakilan rumbia dipandang perlu kecamatan perwakilan rumbia diubah statusnya menjadi kecamatan defenitif rumbia,rumbiarumbib pembentukan kecamatan rumbia dengan peraturan daerah ini kecamatan perwakilan rumbia ditetapkan menjadi kecamatan defenitif. kecamatan rumbia meliputi wilayah desa rumbia, desa lebangmanai, desa lebangmanai utara, desa pallantikang, desa kasasi: desa loka: desa je'netallasa: desa ujungbulu, desa tompobulu, desa bontotiro, desa bontocini: desa bontomanai, wilayah kecamatan rumbia sebagaimana dimaksud dalam yang semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan kelapa, dengan dibentuknya kecamatan rumbia berdasarkan peraturan daerah ini maka wilayah kecamatan kelapa dikurangi dengan wilayah kecamatan rumbia sebagaimana dimaksud dalam bab iii pusat pemerintahan pusat pemerintahan kecamatan rumbia sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan hamba. bab batas wilayah kecamatan batas wilayah kecamatan rumbia sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada batas wilayah desa kelurahan kecamatan rumbiarumbiapajak daerah didalam undang undang tersebut atas kemudian dijabarkan kembali disalah satu jenis retribusi daerah adalah retribusi pelayanan persamaan kebersihanpersamaan kebersihan adalah pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan sampah yang berasal dari rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk kebersihan jalan umum dan taman yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. sampah adalah limbah yang bersifat padat, organik dan anorganik yang tidak dapat dipergunakan lagi, tidak termasuk buangan biologis atau kotoran manuyek retribusi meliputi pengangkutan sampah dari pinggir jalan tempat pembuangan sementara tps). pengangkutan dari kontainer tps tempat pembuangan akhir tpa). pengolahan dan pemusnahan tempat pembuangan akhir tpa). dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum. pelayanan kebersihan taman dan ruangan tempat umum termasuk juga passes kuda serta sampah hasil gotong royong. subyek retribusi adalah badan atau orang pribadiwajib retribusi dan atau volume sampah. volume produksi sampah dari masing masing penghasil sampah dapat diukur berdasarkan klasifikasi pemukiman, pasar, pertokoan, restauran dan hotel, industri dan usaha lainnya, dan fasilitas umum klasifikasi sebagaimana dimaksud pada pada dirinci lebih lanjut dalamiaya sebagaimana dimaksud pada adalah biaya pengangkutan, pemusnahan dan pengolahan sampah tps dan tpa. bab struktur dan besarnya tarifbesarnya tarif pemukiman rumah tidak permanen rp. , bulan rumah semi permanen rp. , bulan rumah permanen rp. , bulan il. pasar bakalan rp. , hari pakai meja gerobak rp. , hari kaki lima rp. , bulan in. kios rp. , bulan iv. pertokoan ruko rp. , bulan toko rp. , bulan industri dan usaha lain dokter praktek rp. , bulan bidan praktek rp. , bulan salon rp. , bulan apotik rp. , bulan tukang cukur rp. , bulan tukang jahit rp. , bulan rumah potong hewan rp. , bulan warung rp. , bulan bioskop rp. , bulan dealer kendaraan mesin rp. , bulan grosir rp. , bulan bengkel reparasi motor roda dua rp. , bulan bengkel reparasi roda empat rp. , bulan gudang rp. , bulan percetakan rp. , bulan vi. hotel kecil penginapan) rp. , bulan sedang kelas melati) rp. , bulan besar kelas bintang) rp. , bulan vii. restoran kecil (luas s d rp. , bulan sedang(luas s d mp) rp. , bulan besar (luas rp. , bulan viii. fasilitas umum fasilitas rumah sakit rp. , bulan umum sekolah subsidi rp. , bulan smp rp. , bulan sma rp. , bulan perguruan tinggi) rp. , bulan kantor rp. , bulan tempat ibadah terminal rp. , bulan penggunaan sendiri tpa oleh orang pribadi atau badan rp. , bulan. penggunaan jasa truck angkutan sampah untuk pengangkutan sampah oleh masyarakat, pribadi atau badan usaha dikenakan retribusi sebesar rp. , m'kabupaten ogan komering ulu timur nomor tahun tentang program wajib sekolah tahuaa. bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sdm) masyarakat kabupaten ogan komering ulu timur:x pembangunan manusia ipm), bahwa untuk memacu terjadinya akselerasi pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf dan pemerintah kabupaten oku timur melaksanakan program wajib sekolah tahuwajib sekolah tahuntahun tentang gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar diknas dan buta aksara: keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tentang pelaksanaan wajib sekolahoku timur nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas dinas daerah kabupaten oku timur lembaran daerah kabupaten oku timur tahun nomor peraturan daerah kabupaten okkrogram wajib sekolah tahundinas pendidikan nasional adalah dinas pendidikan nasional kabupaten ogan komering ulu timur, pejabat yang ditunjuk adalah kepala dinas pendidikan nasional kabupaten ogan komering ulu timur program wajib sekolah tahun adalah program yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten oku timur yang mewajibkan seluruh masyarakat, satuan pelaksana pendidikan dan kelembagaan dalam program wajib sekolah tahun masyarakat adalah masyarakat kabupaten oku timur sekolah lanjutan tingkat atas sta) adalah jenjang pendidikan yang terdiri sma, smk, ma, mak, small lembaga swadaya masyarakat adalah kelompok masyarakat yang terorganisasi dan peduli terhadap pendidikan kabupaten oku timur pondok pesantren adalah lembaga pendidikan non formal yang bercirikan agama islam yang berada wilayah kabupaten oku timur kecamatan adalah unsur pemerintah kabupaten yang melaksanakan tugas kecamatan. kepala desa kepala lurah adalah pimpinan pemerintah desa kelurahan kepala sekolah kepala madrasah guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu lembaga pendidikan formmasyarakat adalah warga negara indonesia non pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dan peranan dalam bidang pendidikan. utd adalah unit pelaksana teknis dinas bab maksud, tujuan, sasaran program wajib sekolah tahun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten ogan komering ulu timur melalui program pendidikan minimal se tingkat sta. program wajib sekolah tahun bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten ogan komering ulu timur, agar berpendidikan minimal setingkat sta pada tahun dengan indikator tercapainya angka partisipasi kasar apk) tuntas utama sasaran program wajib sekolah tahun adalah masyarakat kabupaten ogan komering ulu timur yang berusia setinggi tingginya tahun yang belum menempuh pendidikan minimal setingkat sta bab iii kebijakan dan strategi pelaksanaan kebijakan program wajib sekolah tahun kabupaten ogan komering ulu timur adalah sebagai berikut memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sampai dengan jenjang pendidikan setingkat sta: meningkatkan akses dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan jenjang sta, mengalokasikan anggaran bidang pendidikan sekurang kurangnya dari apbd: membebaskan biaya sekolah dan atau pungutan komite sekolah madrasah bagi peserta didik dari keluarga miskin sampai dengan jenjang pendidikan setingkat sta: menyediakan bantuan operasional pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas bagi siswa siswi sebagai kompensasi iuran bulanan. strategi pelaksanaan program wajib sekolah tahun kabupaten ogan komering ulu timur adalah sebagai berikut melakukan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bagi anak usia wajib sekolah tahun termasuk anak anak dengan kebutuhan khusus dan dari keluarga miskin: melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media dan kesempatan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pembangunan bidang bidang lain oleh setiap aparat pemerintah kabupaten memberikan penghargaan kepada kepala desa kepala lurah yang telah berhasil menuntaskan desanya dari program wajib sekolah tahun. memberikan penghargaan kepala sekolah yang berhasil memberikan akses dan kesempatan kepada keluarga miskin untuk menempuh pendidikan pada jenjang sd mi, smp mts dan sma ma smk membangun dan mengembangkan sistem kelembagaan pelayanan pendidikan yang transparan dan akuntabel bab satuan pendidikan penyelenggaraan wajib sekolah tahun pendidikan sekolah dasar dan sederajat, yaitu sekolah dasar sd) sekolah dasar luar biasa sdb) madrasah ibtidaiyah mi) pondok pesantren modern pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama slip) dan sederajat, yaitu sekolah menengah pertama smp) sekolah menengah pertama luar biasa small) madrasah tsanawiyah ts) pondok pesantren modern pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas sta) dan sederajat, yaitu sekolah menengah atas sma) sekolah menengah kejuruan smk) madrasah aliyah ma) sekolah menengah atas luar biasa small) pondok pesantren modern madrasah aliyah kejuruan mak) bab kelembagaan untuk melancarkan dan suksesnya program wajib sekolah tahun perlu keterlibatan pihak terkait dinas pendidikan nasional badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) badan pengelola administrasi keuangan daerah band) badan kepegawaian dan diklat daerah bkd) dewan pendidikan kecamatan utd pendidikan nasional sekolah madrasah desa kelurahan masyarakat lembaga swadaya masyarakat lsm) swasta komite sekolah komite madrasah pemerintah kabupaten ogan komering ulu timur mempunyai tugas dan fungsi mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program wajib sekolah tahun memberikan layanan pendidikan yang memadai, yang memenuhi standar nasional pendidikan dinas pendidikan nasional mempunyai tugas dan fungsi melakukan pendataan seluruh anak usia sekolah tahun) yang tidak sekolah, melakukan pemutakhiran data terkait huruf diatas, menyusun dan menetapkan rencana aksi penuntasan program wajib sekolah tahun, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program wajib sekolah tahun: badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan koordinasi umum terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan program wajib sekolah tahun mengalokasikan jenis kegiatan program wajib sekolah tahun kedalam bagian perencanaan pembangunan daerah, badan pengelola administrasi keuangan daerah band) mempunyai tugas dan fungsi mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program wajib sekolah tahun dalam apbd melakukan asistensi usulan penggunaan anggaran untuk program wajib sekolah tahun badan kepegawaian dan diklat daerah bkd) mempunyai tugas dan fungsi memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan untuk mensukseskan program wajib sekolah tahun meningkatkan kualitas sumber daya manusia sdm) tenaga pendidikan kependidikan bidang administrasi kepegawaian dalam rangka kesuksesan program wajib sekolah tahun utd pendidikan nasional kecamatan mempunyai tugas dan fungsi penyusun rencana dan program kerja tahunan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data tk, sd, smp mts, sma smk ma: pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan dan perlengkapan utd kecamatan, penyusun laporan kegiatan utd pendidikan kecamatan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas, membantu sekolah sekolah dalam menyusun rencana kegiatan dan penganggaran program: memantau pelaksanaan program, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah sekolah guna mendapat penyempurnaan pelaksanaan program. dewan pendidikan adalah badan yang mewadahi peran suatu masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan kab. kota yang mempunyai peran dan tugas peran dewan pendidikan pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakmediator dewan perwakilan daerah dprd) legislatif dengan masyarakat fungsi dewan pendidik kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan cc. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru dan kepala satuan pendidikan kriteria fasilitas pendidikan, dan hal hal lainsekolah madrasah mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan atau mengajukan rencana kegiatan dan penganggaran program wajib sekolah tahun melaksanakan kegiatan dan menggunakan anggaran program wajib sekolah tahun melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran program wajib sekolah tahun secara berkala setiap tiga bulan, enam bulan dan satu tahun kecamatan mempunyai tugas dan fungsi membantu sekolah sekolah diwilayah masing masing dalam memberikan data dan informasi akurat mutakhir yang dibutuhkan untuk menyusun rencana program memantau pelaksanaan program wajib sekolah tahun wilayahnya, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah sekolah dan atau dinas pendidikan nasional dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program pemerintah desa kelurahan mempunyai tugas dan fungsi membantu sekolah sekolah wilayah masing masing dalam memberikan data usia sekolah tahun) yang tidak sekolah dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana program wajib sekolah tahun memantau pelaksanaan program wilayahnya, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah sekolah dan atau dalam rangka penyempurnaan program wajib sekolah tahun, dan evaluasi program wajib sekolah tahun swasta adalah lembaga non pemerintah yang peduli terhadap pendidikan berfungsi mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dan atau swasta lainya dalam rangka mensukseskan program wajib sekolah tahun komite sekolah adalah badan mandiri yang membawahi peran suatu masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah dan efesiensi pengelolaan pendidikan satuan pendidikan, yang mempunyai peran dan tugas peran komite sekolahmediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat satuan pendidikan fungsi komite sekolah mendorong tumbuhnya perhati dunia usaha dunia industri) dan pemerintah berken rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah raps), cc. kriteria kinerja satuan pendidikan kriteria tenaga pendidikan kriteria fasilitas pendidikan dan, hal halnggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan satu bab hak dan kewajiban masyarakat dan evaluasi program wajib sekolah tahun bab monitoring, evaluasi dan laporan monitoring, evaluasi dan laporan tujuan monitoring program wajib belajar tahun kabupaten ogan komering ulu timur untuk mendapatkan data dan informasi serta pengendalian program wajib sekolah tahun, dalam upaya perbaikan pelaksanaan program tujuan evaluasi program wajib belajar tahun kabupaten ogan komering ulu timur adalah untuk menilai tingkat untuk keberhasilan program wajib sekolah tahun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber sumber primer maupun sekunder pada akhir suatu program, yang meliputi kesesuaian antara hasil nyata dengan yang diharapkan: rekomendasi untuk menindak lanjuti hasil evaluasi tujuan pelaporan program wajib sekolah tahun kabupaten ogan komering ulu timur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui monitoring dan evaluasi bab vii pembiayaan pembiayaan dalam program wajib sekolah tahun kabupaten ogan komering ulu timur adalah sebagai berikut anggaran pendapatan dan belanja nasional apbn) anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi sumatera selatan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten oku timur sumber lain yang tidak mengikat bab viii indikator kinerja monitoring dan evaluasi indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas dan relevan, dapat dicapai, dan dikualifikasikan dan dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan penyesuaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program wajib sekolah tahun kabupaten ogan komering ulu timur dilakukan oleh lembaga lembaga terkait sebagaimana tercantum dalam bab penutup peraturan daerahlaizin trayek dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mempawah, menimbang:nas adalah dinas perhubungan, kebudayaan, dan pariwisata kabupaten mempawsediakan untuk pergunakan oleh umum(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat dudlakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yag . izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek. izin operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan umum. izin insidentil adalah izin yang dapat berikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menyimpang dari izin trayek yang miliki. kartu pengawasan adalah turunan dari keputusan izin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan. pengawas. pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan secara rutin yang lakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil, yang selanjutnya singkat ssd, adalah bukti pembayaran atau setoran retribusi yang telah lakukan dengan menggunakan formulir atau, yag selanjutnya singkat skrdlb, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan bayar dalam wilayah daerah bab jenis jenis angkutan orang dengan kendaraan umum kegiatan angkutan orang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum, mobil penumpang atau mobil bus. pengecualian untuk daerah yang sarana dan atau prasarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada dapat lakukan dengan mobil barang. ketentuan pengecualian mobil barang menjadi angkutan umum sebagaimana maksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, laksanakan dalam jaringan trayek. jaringan trayek sebagaimana maksud pada terdiri dari jaringan trayek dalam wilayah kabupaten mempawah, yaitu trayek pedesaan. jaringan trayek sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab iii perizinan angkutan untuk melaksanakan kegiatan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki izin. izin sebagaimana maksud pada disebut izin trayek dan berlaku untuk jangka waktu (lima tahun). izin sebagaimana maksud pada berikan oleh kepala daerah atau pejabat yang tunjuk. perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek sebagaimana maksud dalam diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraannya. kartu pengawasan sebagaimana maksud pada berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun. kartu pengawasan untuk ijin trayek angkutan sebagaimana maksud pada terbitkan dan ditanda tangani oleh kepala dinas perhubungan, kebudayaan, dan pariwisata. tata cara permohonan izin trayek, jenis jenis permohonan izin dan perubahan izin trayek tetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. dalam keadaan tertentu bupati dapat menerbitkan insidentil bagi perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk angkutan pedesaan. perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat berikan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada untuk menggunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki izin trayek yang miliki. tata cara pemberian izin insidentil sebagaimana maksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab objek dan subjek retribusi objek retribusi terdiri dari: izin trayek, izin insidentil, kartu pengawasan. subjek retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan izin sebagaimana maksud dalam peraturan daerah ini untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang dengan kendaraan umum. retribusi izin trayek digolongkan dalam jenis retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari izin trayek angkutan orang,dan izin trayek angkutan barang. retribusi izin trayek digolongkan dalam jenis retribusi yang diberikan, jenis perizinan dan jenis angkutan dan kapasitas tempat duduk. retribusi yang terutang dipungut wilayah kabupaten mempawah. setiap orang atau badan usaha sebagaimana maksud dalam wajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlakutarif retribusi besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana maksud dalam ini adalah sebagai berikut untuk perusahaan angkutan umum yang memiliki kendaraan yang berkapasitas (delapan) tempat duduk sebesar rp. (tujuh puluh limaseratusdua puluh) tempat duduk sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kendaraan, untuk perusahaan angkutan umum yang akan melakukan tambahan kendaraan dan atau mengganti rehab kendaraan kenakan tarif retribusi sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan. besarnya tarif retribusi ijin insidentil sebagaimana maksud dalam setiap kendaraannyadua puluh) tempat duduk atas sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan. besarnya tarif retribusi kartu pengawasan sebagaimana maksud dalam pertahuntiga belas) tempat duduk sampai dengan (dua puluh tujuh) tempat duduk sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) setiap kendarauntuk pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada dapat berupa karcis, kupon dan kartu berpada skpd yang bersangkutmaksud pada adalah pelanggaran. denda sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara., bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan penagihan atas retribusi yang terutangkr atau surat lain yang sejenisb.ada pengakuan utangatau dokumen yang bawa sebagaimana maksud pada huruf memanggil bagian hukum, juli suryadi nipizin trayek penjelasditetapkan dengan peraturanharapkan lebih meningkat akan tetapi tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan penambahan jenis retribusi. dengan telah meizin penyelenggaraan angkutan penumpang umum wilayah kabupaten pontianak harus dilakukan penyesuaian sebagaimana yang dimaksud dengan undang undang tersebut yang pada akhirnya merupakan landasan hukum dalam memberikan izin trayek angkutan penumpang umum wilayah kabupaten mempaw.a.itetapkan dengan peraturan daerah: cc. bahwa untuk memenuhi maksud huruf dan ataso jambi lembaran daerah tahun nomor seri c)kecamatan dan kelurahan lingkungan kabupaten muaro jambi lembaran daerah tahun nomor seri c):uaro jambi, wakil kepala daerah adalah wakil bupati muaro jambi: dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat kabupaten muaro jambi yang selanjutnya disingkat dprdang lembaga padngguna anggarerah yang ditentukan oleh bendahara umumnya:singkat apbdtahun tersebut dan merupakan komponen pembiayaan, tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dprd karena kedudukannya sebagai ketua dan wakil ketua dprd:,,:atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku:majelis tim pertimbangan tuntutan ganti rugi adalah para pejabat yang: badan peradilan adalah badan peradilan umum bagi masyarakat baik yang menyangkut perkara pidana maupun perdata, selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ini,,kepala daerah,apbd sama dengan tahun: jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam apbd merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, anggaran pengeluaran dalam apbd harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup: jumlah belanja yang dianggarkan dalam apbd merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja::diri:daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yangasebagaimana dimaksud dalam dislokasi dari penerimaan apbd:,iii penyusunan dan penetapan dan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah tersebut defisit anggaran: jumlah pembiayaan sama denganyaitu pendapatan asli daerah pajak daerah: retribusi daerah: hasil perusahaan milik daerah: dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. dana perimbangan dana alokasi umum: dana alokasi khusus, bagi hasil daerah: dan lain lain pendapatan daerah yang sah, organisasi sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut dprd dan sekretariat dprd: kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah: dinas dinas daerah: lembaga teknis daerah: kecamatan dan kelurahan: fungsi dan jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut belanja rutin: belanja pembangunan: pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sumber sumber penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan: sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pengeluaran hutang pokok. bagian duaonal dan pemeliharaan serta belanja modal pembangunan. untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya, berdasarkan pola dasar pembangunan daerah kabupaten muaro jambi, rencana pembangunan daerah kabupaten muaro jambi dan rencana strategi pemerintah kabupaten muaro jambi, berdasarkan arah dan kebijakan umum apbd sebagaimana dimaksud padaenetapan apbd kepala daerah menyampaikan rancangan apbd kepada dprd untuk mendapatkan persetujuan:, penyempurnaan rancangan apbd sebagaimana dimaksud pada ini, harus disampaikan kembali kepada dprd: apabila rancangan apbd sebagaimana dimaksud padaategis: penyesuaian akibat tidak tercapai atau melebihi target penerimaan daerah yang ditetapkan: perubahan apbd ditetapkan paling lambat bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. babmaksakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut: semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga dan atau dengan: pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya kasabebngis:: bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar. gaji pegawai negeri sipil dibebankan dalam apbd: pegawai negeri sipil: pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh pemerintahanasal diberitahukan kepada dprd. bab perhitungan apbd setiap akhir tahun anggaran pendapatan),, perhitungan apbd ditetapkan dengan peraturan perhitungan selambat lambatnya (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. bab kedudukan keuangan kepala daerah, perangkat daerah dan dprd bagian pertama keutunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana tersebut pada ini ditetapkanfasilitas rangkap dari negara.nya: apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti dari jabatannya, rumah:penyerahan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan dengan berita acara serah terima selambat lambatnya hari terhitung sejak berhenti berakhir masa jabatannya. biaya operasional untuk melaksanakan tugas tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan:guna memperlancar tugas tugaspengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam dan dibebankan kepada apbd. bagian kedua keuangan pimpinan dan anggota dprdkomisi, tunjangan khusus. pimpinan anggota dan dprd menerima uang representasi, selain uang representasi, pimpinan dan anggota dprd diberikan: pimpinan dan anggota dprd diberikan uang paketbesarnya komisiimpinan dan anggota dprd diberikan tunjangan khusus.,selain tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diberikan juga tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi, wakil wakil dprd masing masing disediakan (satu) unit kendaraan dinas: ketua ketua komisi dprd diberi masing masing (satu) unit kendaraan dinas.dibebankan kepada apbd), apabila pimpinan dprd berhenti atau berakhir masa jabatan: penyerahan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan berita acara serah terima selambat lambatnya hari terhitung sejak berhenti atau berakhir masa jabatannya. pimpinan dan anggota dprd disediakan pakaian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota dprd pada belanja sekretariat dprd disediakan belanja pegawai, belanja barang, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan: biaya penunjang kegiatan, besarnya biaya penunjang kegiatan dprdanggota dprd diberikan bantuan biaya sewa rumah dan bantuan biaya peningkatan sumber daya manusia yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.at dprd merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari apbdkepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga biaya sarana dan prasarana perangkat daerah perangkat daerah disediakan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan: apabila perangkat daerah berhenti atau dimutasikan dari jabatannya maka rumah jabatan beserta, perangkat daerah disediakan kendaraan dinas, yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, apabila perangkat daerah berhenti atau dimutasikan dari jabatannya maka kendaraan dinaspenyerahan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksankan dengan berita acara serah terima selambat lambatnya hari terhitung sejak berhenti atau dimutasikan dari jabatannya. bab vii pertanggungjawaban keuangan daerah pemerintah daerah menyampaikan laporan triwul: susunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri dari laporan perhitungan apbd: nota perhitungan apbd: laporan aliran kas: dengan sistem dan prosedur pertanggungjawaban ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. bab viii pengawasan pengelolaan keuangan daerah pengawasan atas pelaksanaan apbd oleh dprd: pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan fungsional yang bukan pejabat pengelola bidang keuangan pemerintahan daerah: keuangan daerah sebagaimana dimaksud wajib melaporkan kepada kepala daerah. pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara internal dilakukan oleh atasan langsung yang dilaksanakan secara berkala. sedangkan pengawasan eksternal oleh badan pengawasan dan atau pengawas fungsional yang berwenang. bab kerugian keuangan daerah setiap kerugian keuangorang bersalah dan atau lalai: bendahara yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dan dapat merugikan keuangan daerah dikenakan tuntutan perbendaharaan: pegawai perorangan yang bukan bendaharawan yang merugikan keuangan daerah atau lalai dalam tugasnya dikenakan tuntutan ganti rugi:: penyelesaian tuntutan ganti rugi dilakukan melalui majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi dan atau badan peradilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi dibentuk dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah: hasil putusan penyelesaian kerugian keuangan daerah yang diselesaikan melalui majelis tp tgr dan atau badan peradilan menetapkan pengembalian kerugian daerah, maka mengembalikannya disetorkan kas daerah. babsetiap pinjaman daerah dilakukan persetujuan dprd:atara daerah dengan memberi pinjaman: perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ditanda tangani atas nama daerah oleh kepala daerah dan pemberi pinjaman: agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman dilakukan oleh daerah diumumkan dalam lembaran daerah. unstudi kelayakan dan dokumen dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi: perjanjian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat yang ditandatangani oleh menteri keuangan dan kepala daerah atas nama daerah. pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintahan pusat,, terhadap usulan pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada: apabila pemerintah pusat telah memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada: pemerintah daerah baru dapat melakukan pinjaman, perjanjian pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri yang dianggarkan dalam pengeluaran apbd,:suaikan perjanjian pinjaman.:as'ad syam diundangkan mengerti pada tanggal septembupati gowa peraturan daerah kabupaten gowbupati adalah bupati gowdinas pengelolaan keuangan daerah adalah dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten: insentif adalah sigunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajibkenakan pajak atas pemanfaatan:dasar perhitungan pajak dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak.taan dan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. babpemberitahuan pajak terutangurat tagihan pajakndan surat paksa diatur dengan peraturan bupati berdasarkan peraturan perundang undangan. babxiii pembetulan, atau karena jabatannya, bupati dapat membetulkan spot, skpdpot, skpd, atau stpot sanksi administratifkpembentukan unit layanan pengadaan dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan kepala lopp nomor tahun tentang unit layanan pengadaanantor layanan pengadaan barang jasa kabupaten adalah kantor layanan pengadaan kabupaten ogan komering ulu selatan, kepala kantor adalah kepala kantor yang membidangi urusan layanan pengadaan barang dan jasa kabupaten ogan komering ulu seluiur. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan kantor layanan pengadaan barang jasa kabupaten merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. kantor layanan pengadaan barang jasa kabupate. bagian kedua tugas pokok kantor layanan pengadaan barang jasa kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten. bagian ketiga fungsi kantor layanan pengadaan barang jasa kabupatedibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang jasa, pelaksanaan mengkoordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan barang jasa, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang jasa, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang jasa, dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan layanan pengadaan barang jasa kabupaten layanan pengadaan barang jasa kabupatenkerjlayanan pengadaan barang jasanya dan penatalaksanaan,diimpllayanan pengadaan barang jasalayanan pengadaan barang jasa kabupaten diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab tata hubungan kerjan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembiayaan pembiayaan kantor layanan pengadaan barang jasa kabupatennyaogan komering ulu selatankku selatan bagan struktur organisasi kantor layanan pengadaan barang jasa kabupaten ogan komering ulu selatan kepala kantor kelompok sub bagian jabatan ) tata usaha fungsional seksi seksi seksi pengadaan pengadaan pengadaan jasa barang pekerjaan konsultansi konstruksi dan jasa lainnya kelompok kerja (pokja) bupati ogan komering ulu selatan, dto muhtadin serat keterangan garis instruksi garis koordinatif |
peraturan daerah kabupaten maros nomor tahun tentang irigasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maros menimbang bahwa untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor tahun tentang irigasi, dimana pengembangan sistem irigasi yang utuh menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, bahwa untuk menunjukkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif perlu didukung dengan tugas, wewenang serta tanggungjawab kelembagaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf dan atas perlu dibentuk peraturan daerah kabupaten maros tentang irigas p3a): peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang pedoman dan pengelolaanmaros nomor tahun tentang tata ruangmbentukan dan pembinaan perkumpulan petani pemakai air p3a) lembaran daerahmasyarakat partisipatif),memperhatikanp3a) keputusan menteri pemukiman dan prasarana wilayah nomor kpt m tentang pedoman penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air p3apemerintah kabupaten maros. dinas adalah instansi pemerintah kabupaten yang membidangi iritpermukaan tanah.yjaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu syspergunakan untuk menunjang pertanian,,liri,, perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat p3a) adalah, hak guna pakai air untuk irigasi adalaha hak untuk memperoleh dan memakai, hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh, memakai dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian rakyat, komisi irigasi adalah komisi irigasi kabupaten maros yaitu,an, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagi air, melaksanakan kalibrasi pintu bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi,yaziz, maksud, tujuan dan fungsi dengan aziz demokratis, gotong royong, transparan, mandiri maka irigasi dapat diselenggarakan dengan pertimbangan social, budaya, teknis kelembagaan dan ekonomi, maksud irigasi adalah untuk menjaga serta, irigasi, fungsi irigasi adalahystem irigasi. bab iii pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pengembangan dan pengelolaan system irigasi sebagaimana dimaksudkan dalam dilaksanakan dengan prinsip satu system irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan.sgembangan dan pengelolaan syystem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan soc yang selanjutnya diatur dengan keputus dan komisikangp3a p3a dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan irigasi dapat membentuk ulu ulu p3a (pelaksanaan teknis) yang diatur dengan art p3a. (s5) sumber pendanaan gp3a p3a dapat berupa bantuan pemerintah daerah, sumbangan, iuran dan sumbangan lainnya yang halal dan sah. jl) untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan system irigasi dibentuk komisi irigasi. dalam system irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi. (l) komisi irigasi sebagaimana dimaksudkan dalam dibentuk dengan keputusan bupati, keanggotaan komisi irigasi terdiri daridengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan, komisi irigasi mempunyai tugas membantu bupati dalam halmerumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi, merumuskan rencana tahunan pembagiystem irigasi meliputi: menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan system irigasi nasional dan provinsi sulawesi selatan dengan memperhatikan kepentingan kabupaten kota sekitarnya, melaksanakan pengembangan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam daerah, melaksanakan pengelolaan syha: member izin penggunaan dan pengusahayystem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang itu dalamystem irigasi, memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sy melaksanakan penyingkatan dan pengelolaan sydan pengelolaan system irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa, dan memberikan rekomendasi kepada p3a terhadap pemanfaatan wilayah irigasi pada daerah tersebut. hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi meliputi melaksanakan pengembangan dan pengelolaan syymenjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota lain, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah pusat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab pengelolaan air irigasi dan asset irigasi bagian kesatuan hak guna air (l) hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai, dan hak guna usaha air dan hak guna untuk irigasi,dan usaha air untuk irigasi diberikan untuk pengusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat. jl) pengembang yang akan melaksanakan pembangunan system irigasi baru, atau peningkatan syypada system irigasi baru dan syjl) hak gunajlakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. jl) hak guna pakai dan, hak guna pakai danirigasi untuk keperluan pertanian rakyat, persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diberikan secara selektif dan harus dilengkapi dengan bukti identitas permohonan: rincian letak, luas dan batas batas daerah layanan,c dengan petani pemakai air, dan surat pernyataan pemohon bahwa pengusahaan air irigasi,, dan mencakup kewajiban pemohon untuk membiayai pemeliharaan jaringan irigasi sampai radius jima puluh) meter dari titik pengambilan atau bangunan utama. hak guna pakai dandua puluh) tahun dan dapat diperpanjang,irigasi dengan penggunaan air and ketersediaan air pada sumbernya,pakai dan usaha air untuk irigasi, badan usaha, baan social atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada menetapkan atau mengubah tariff layanan yang dibebankan kepada petani pengguna jasa layanan setelah mendapat persetujuan p3a,edua penyediaan air irigasi (l)usunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas berdasarkan usulan p3a, dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi serta ditetapkan oleh bupati. jl)3a dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi dan tanam daerah irigasi yang bersangkutan. bagian ketiga,:jditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab p3a,:tetapkan dengan keputusan bupati. bagian keempatbupati. bagian keenam pengelolaan asset irigasi jl) pengelolaan asset irigasi mencakup inventarisasi, perencasset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi. pengelolaan asset irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vii pengembangan jaringan irigasi bagian kesatu pembagian jaringan irigasi jl) pemerintah daerah3a:c(i pengelolaan jaringan irigasi bagian kesatu operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi j,,,, (s5) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab p3a, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan social, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihakpemakaian airuntuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi setelah berkonsultasi dengan p3laksanakan oleh instansi pemerintah daerah, p3a, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab asing masingdiluar garis sempadan. untuk keperluan pengaman jaringan irigasi, setiap orang atau badan usaha dilarang mengubah dan atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan pelengkapnya, kecuali atas izin bupati, membuang sampah, benda cair atau benda padat lainnya yang mengakibatkan terhambatnya aliran air dan pencemaran air irigasi, menggembalakan atau menambatkan hewan ternak menanam tanaman pada jaringan irigasi. s5)kecuali atas izin persetujuan desain dari bupati. izin dan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk keputusan bupati.lakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian kedua rehabilitasi jaringan irigasi j, rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab p3a: irigasi tersier berdasarkan permintaan dari p3a dengan memperhatikan prinsip kemandirian, baan usaha, badan soc, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan peling lama (empat) bulan. s5) waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi akibat keadaan darurat dapat dilakukan paling lama (enam) bulan. bab pembiayaan bagian kesatu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi jl) pembiayaan pengembangan jaringan primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab p3a,,cj,,:cial yang dituangkan dalam apbdbab alih fungsi lahan beririgasi (l) alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terjadi perubahan rencana tatycjl) koordinasi pengelolaan sysiding sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan. koordinasi pengelolaan syi pengawasan (l): dan penertiban. peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksudkanystem yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah. s5) ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur dengan surat keputusan bupati. bab xiii penyelesaian sengketa jl)ve penyelesaian sengketay, gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi jaringan irigasipada yang berbadan hukum, mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya utnuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi irigasi, telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. babaklaporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana irigasi, melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usahaorganisasi, melakukan pemeriksaan prasarana irigasiirigasic indonesia, dan atau menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan ucketentuan pidandengan sengaja melakukan pembangunan system irigasi baru atau peningkatan system irigasi yang sudah adhuruf dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) bulan dan atau denda paling banyak rp. (tiga puluh juta rupiah)yang dimaksud dalamn persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf setiap orang yang dengan sengajdari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) bulan dan atau denda paling banyak rp. (dua puluh juta rupiah) setiap orang yang dengan sengajalam setiap orang yang dengan sengaj3a tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dlam atau setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan huruf dan dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga) bulan dan atau denda paling banyak rp. (liam belas juta rupiah). setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan system irigasi baru atau peningkatan system irigasi yang sudah ada tanplam dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) bulan dan atau denda paling banyak rp. (sepuluh juta rupiah)idalam, diatas atau yang melintasi irigasi tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) bulan dan atau denda paling banyak rp. (lima juta rupiah) setiap orang yang karena kelalaiannylam atau setiap orang yang karena kelalaiannyerkumpulan petani pemakai air tanpa izin dari pihak ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tanpanggar ketentuan huruf bab xvii ketentuan peralihan (l) penggunaan dan pemanfaatan air irigasi, p3a, badan usaha dan perseorangan akan dikenakan kompensasi diluar kepentingan p3a dan masyarakat. besarnya kompensasi diatur dengan keputusan bupattidak memiliki izin pengusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat, wajib menyesuaikan menurut ketentuan be(l) setiap pemilik bangunan dalam garis sempadan jaringan irigasi, dalam atas atau yang melintasi saluran irigasi yang sudah ada sejak sebelum diundangkannya peraturan daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin kepada bupati, berdasarkan ketentuan dalam selambat lambatnya (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini, membongkar dengan sukarela, bangunan miliknya dimaksud, selambat lambatnya (satu) tahuselambat lambatnya (lima, komisi irigasi wajib mensosialisasikan peraturan daerah ini kepada p3a, badan usaha yang berkepentingan dengan jaringan irigasi masyarakat umum kabupaten maros sejak ditetapkan sebagai peraturan daerah:keputusan bupati. bab xvii ketentuan penutup ketentuan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan irigasi yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku,dad s7 ta,marolawesi selatan nomor il tahun tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang apbd kabupaten marosejumlah rp. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri jenis pembiayaan investasidesember bupati maros ttd hatta rahman diundangkann pemerintah kabupaten musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor tahun tentang pajak reklamepajak reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembalngaturan pajak reklame juga memerlukan penyesuaian dengan ketentuan undang undang nomor tahunkabupaten musi rawaspemerintah. panggung lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan (satu) atau beberapa, peragaanpembangunan reklame rampung, dipancarkan diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat diizinzin reklame adalah izin yang diberikan oleh bupati untuk tempat penyelenggaraan reklame. bab nama, objek dan subjek pajak jl) dengan nama pajak reklamereklame melekat, tempel, stiker reklame selebaran. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. reklame udara reklame suara reklame film slide reklame peragaan dikecualikan dari objek pajak (l) penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.dengan peraturan daerah. (dl)n selenggarakan reklame jl) penyelenggaraan pemasangan reklame terlebih dahulu mendapat izin dari bupati. isi materi reklame tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan kepentingan umum. bentuk, isi, tata cara, permohonan izin sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati. bab dasar pengenaan ddan jenis reklame. s5) tarif pajak reklame ditetapkan sebesar (dua puluh persen). hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut s.d s.d bln s.d bln s.d bln th nilai pajak nilai pajak nilai pajak nilai pajak nilai pajak jenis sewa sewa sewa sewa sewa reklame reklame rp) reklame rp) reklame rp) reklame rp) reklame rp) rp) rp) rp) rp) rp) reklame papan billboard megaton reklame kain reklame melekat tempel stiker reklame selebaran reklame berjalan pada kendaraan reklame udara reklame suara bill menit menit board megaton reklame film menit slide reklame peragaan jam jam bab wilayah pemungutan dan tata cara perhitungan pajak (l) pajak yang berhutang dipungut wilayah kabupaten musi rawas. besarnya pajakbelum penyelenggaraan reklame. bentuk, isi, dan tata cara pengisian speed ditetapkan oleh bupati. bab viidan atau surataturolehterhadap suatu skpd.,bab xiv kadaluarsa jl) hakjib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada akan dicabut izinnya dan pembongkaran reklame. bab xvi penyidikan (dengan berlakunya peraturan daerah ini seluruh pajak dan izin reklame yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunyasi rawas nomor tahun tentang pajak reklamepajak reklame umum bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor tahun tentang pajak reklame tidak sesuai lagi pada kondisi pada saat sekarang dan dipandang perlu untuk diadakan pencabutan peraturan daerah tersebutkawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maros, menimbang bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten marosyang,pengertian, asas dan tujuan bagian kesatu pengertian kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. bagian kedua, transparansi dan akuntabilitas. bagian ketiglakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, kecuali diatur lain dengan peraturan perundang undangbupatitempat pelayanan, kecuali pada tempat khusus untuk merokok. tempat umum yang tertutupsesuai ketentuan yang berlaku, kecuali pada tempat khusus untuk merokok. orang dan atau lembaga dan atau badan yang menjual rokok tempat umum yang tertutup dan atau tempat kerja padaigkucuran air dari atap paling luarangkutan umum setiap orang dilarang merokoktempat pelayanan kesehatan setiap orang dilarang metempat, kecuali padapeningkatan prestasi olah raga, khusus untuk pemasangan iklan dan promosi diatur oleh peraturan bupati. bab:pimpinan lembagasimaros. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggar(lima belassanksi bagi aparat aparateeee ez. ee :dinas pertanian tanaman pangan kabupaten batang hari, bahwa pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas pertanian tanaman pangandinas pertanian dan tanaman pangan3952):. babi ketentuan umum dalam peraturan daerah indaerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. dinas pertanian tanaman pangan adalah dinas pertanian tanaman pangan kabupaten batang hari. unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangandinas. bab kedudukan, tugas dan fungsi kedudukan dinas pertanian tanaman pangan adalah dinas daerah kabupaten yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten dinas pertanian tanaman pangtugas dinas pertanian tanaman pangan mempunyaitugas melaksanakan kewenangan desentralisasi fungsi dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini dinas pertanian tanaman pangan mempunyaifungsi:alam lingkup tugasnya. kewenangan. . kewenangan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, dinas pertanian tanaman pangandinas pertanian tanaman pangan yang terdiri dari: kepala dinas kepala bagian tata usaha. kepala sub bagian umum dan kepegawaian. kepala sub bagian perencanaan dan keuangan. kepala bidang bina produksi padi dan palawija kepala seksi pengembangan padi dan palawija. kepala seksi pengembangan produksi benih dan paket teknologi padi dan palawija. kepala bidang bina produksi holtikultura kepala seksi pengembangan produksi buah buahan, sayur sayuran dan aneka tanaman. kepala seksi pengembangan produksi benih dan paket teknologi holtikultura. kepala bidang sarana dan prasarana kepala seksi pengembangan lahan dan tata guna air. kepala seksi pengembangan asinan dan perlindungan tanaman. kepala bidang sumber daya dan ketahanan pangan. kepala seksi penyuluhan. kepala seksi ketahanan pangan. unit. 9g. unit pelaksana teknis dinas utd bpp batin utd bpp meriam utd bpp matagual utd bbu kameo kelompok jabatan fungsional. masing masing bagian, bidang, dan seksi sebagaimana dimaksud pada ini dipimpin oleh seorang kepala bagian, kepala bidang dan kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pertanian tanaman pangan. bagan struktur organisasi dinas pertanian tanaman pangdinas daerah adalah jabatan struktural eselon il b. kepala bagian tata usaha dan kepala bidang pada dinas daerah adalah jabatan struktural eselon ill a. kepala sub bagian dan kepala seksi pada dinas daerah dan kepala utddinas, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala utd, bab yang ditunjukpertanian tanaman papenjelasan umum pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pertanian tanaman pangea:peraturan bupati maros),a ttd baharuddinlembaran daerah kabupaten maros tahun nomor |
pemerintah kota pasuruan salinan peraturan daerah kota pasuruan nomor tahunizin peruntukan penggunaan tanahatas peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah. peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanternakan dan kesehatan hewunit pelaksana teknis pusat kesehatan hewan player yang selanjutnya disebut upt adalah unsur pelaksana teknis pada dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten gunungkidul. kepala upt adalah kepala pusat kesehatan hewan playepeternakan dan kesehatan hewan adalah dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten gunungkidul. kepala dinas adalah kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan: upt adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas peternakan dan kesehatan hewan. upt sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan wilayah kerja kapanewon player, kapanewon pilihan, kapanewon patulena menimbang mengingat bupati gorontalo peraturan bupati gorontalo nomor tahun tentang komunitas intelijen daerah (komandan) kabupaten gorontalo bupati gorontalo, bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang komunitas intelijen daerah sebagaimana elah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ketentuan lebih lanjut mengenai komandan kabupaten diatur dengan peraturan bupati unitas intelijen daerah komandan)komunitas intelijen daerah (komandan) kabupaten gorontalo. baeasa! penyelenggaraan komandan kabupaten gorontalo menjadi tugas dan tanggung jawab bupati gorontalogorontalo sebagai jaringan intelijen, danli kelembagaan komunitas intelijen daerah komandan kabupaten gorontalo dibentuk kabupaten gorontalo. pembentukan komandan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati. komandan sebayaimarioleh bupati dengan susunan: ketua bupati gorontalo ketua kepala kepolisian resort limboto ketua komandan kodim gorontalo ketua iii kepala kejaksaan negeri limboto ketua ketua dprd kabupaten gorontalo wakil ketua wakil bupati gorontalo wakil ketua sekretaris daerah kabupaten gorontalo wakil ketua dan yonif satya tama gorontalo wakil ketua iii dan sat brimob gorontalo pelaksana harian kasat interkom polres limboto sekretaris kepala badan kembang, politik dan lintas kabupaten gorontalo keanggotaan kepala pos bin kabupaten gorontalo perwira seksi intel kodim gorontalo kepala seksi intel ajari limboto pengawasan dan keimigrasian provinsi gorontalo kesekretariatan komandan kabupaten mempunyai tugas: merencanakan, mencari, gorontalo unsur perpajakan asisten pemerintahan setda kabupaten gorontalo kepala kantor satuan polisi pamong praja kepala bagian hukum setda kabupaten gorontalo sekretaris badan kembang, politik dan lintas kabupaten gorontalo kepala bidang kembang kepala bidang demokratisasi kepala bidang politik kepala bidang l'emas subid penanganan konflik subid nilai nilai kebangsaan subid penyusunan program subid pembinaan satuan lintas staf badan kembang, politik dan lintas sebagaimana dimaksud dalamgubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komandan kabupaten. "vadiundangkan limboto pada tanggal januari sekretaris daerah. kabupaten gorontalo, pembina utama muda nip. bela |
bupati gorontalo peraturan bupati gorontalo nomor tahun tentang gerakan poloyode degan rahmat tuhan yang maha esa, bupati gorontalo, menimbang aa. bahwa untuk memenuhi undang undang nomor tahun tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang merupakan produk hukum sebagai tindak lanjut dari pencanangan revitalisasi penyuluhan pertanian oleh menteri pertanian, serta visi misi kabupaten gorontalo yaitu kabupaten cerdas, sehat dan peningkatan ekonomi kerakyatan dengan promoter pertanian, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang gerakan poloyode sebagai landasan inovasi pelayanan petani secara berkesinambugerakan poloyode,, memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang gerakan poloyode bab pelaksanaan pelaksanaan gerakan poloyode pendampingan petani gerdamtani) dilaksanakan melalui tahapan tahapan penetapan jadwal, persiapan dan pelaksanaan. setelah disusun program penyuluhan pertanian desa dan kecamatan tahun berjalan, pada awal tahun atau akhir tahun sebelumnya, balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k) kecamatan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan poloyode sebagai berikut rapat dipimpin oleh koordinator balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k) kecamatan dan seluruh penyuluh dan pengurus kelompok tani gapoktan. tujuan rapat adalah menyusun jadwal pelaksanaan poloyode. output rapat, meliputi penetapan jadwal waktu toto, penetapan jadwal waktu mongembito, penetapan jadwal waktu madura, penetapan jadwal waktu dulohupa, penetapan jadwal waktu molinepo, bab indikator keberhasilan indikator keberhasilan gerakan poloyode menggunakan sistim persentase dengan uraian sebagai berikut: oktan gapoktan (dengan diantaranya perempuan dan keluarga miskin) ikut berperan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pada kegiatan penyuluhan perikanan dan kehutanan, oktan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan telah menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak, anggota oktan gapoktan puas terhadap jasa penyuluhan yang disebabkan meningkatnya kapasitas penyuluh, perbaikan fasilitas penyuluhan dan meningkatkan akses anggota oktan gapoktan terhadap penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, anggota oktan mengalami peningkatan pengeluaran rumah tangga, anggota oktan gapoktan berperan dalam kegiatan kajian teknologi pertanian perikanan dan kehutanan secara partisipatif dan diantaranya meningkatkan produktivitasnya melalui hasil kajian tersebusahkan limboto pada tanggal januari bupati gorontalo, david bobihoe akb diundangkan limboto pada tanggal januaribadan pelaksana penyuluhan pertanian, perkebunan dan perikanan kabupaten gorontalo. gerakan poloyode adalah gerakan pendampingan petani gerdamtani)orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah seperti budidaya pertanian, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah tetapk.ade, danadalah gabunganmaksud dan tujuan maksud penyelenggaraan gerakan poloyode adalah untuk mengimplementasikan prinsip prinsip penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui penerapan berbagai metode yang mengakar pada pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat petani, gerakan poloyode bertujuan untuk memberdayakan penyuluh, petani dan organisasi petani dalam peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan aksesibilitas terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana produksi, pengembangan agribisnis dan kemitraan usaha. bab iii ruang lingkup ruang lingkup gerakan poloyode adalah pengembangan kelembagaan penyuluhan dan petani, perbaikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan: penguatan ketenagaan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan, perbaikan sistem dan metode penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan: perbaikan dan penguatan pelayanan dan dukungan teknologi dan informasi agribisnis bagi petani. bab iii sasaran kegiatan sasaran kegiatan gerakan poloyode meliputi penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan, petani perorangan maupun petani yang telah tergabung dalam kelompok tani (oktan)), gabungan kelompok tani gapoktan), asosiasi dan korporasi petani, bab komponen program gerakan pendampingan petani gerakan pendampingan petani gerdamtani) meliputi (lima) paket atau dikenal dengan panca poloyode gerakan pendampingan petani gerdamtani). gerdamtani sebagaimana dimaksud pada adalah: paket "toto" charging, pembekalan penyuluh charging pembekalan penyuluh dilaksanakan dua kali sebulan balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k), merupakan dukungan terhadap tujuan kebijakan pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan dalam memperkuat kelembagaan dan pengembangan kapasitas petugas dalam rangka mengembangkan sistem penyuluhan berdasarkan kebutuhan petani yang berkelanjutan termasuk mengembangkan kemitraan dengan kelembagaan penyuluhan swasta dan swadaya. nara sumber dikerjasamakan secara terjadwal dengan stakeholder kabupaten dan provinsi. adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pengembangan sumberdaya manusia penyuluhan ditingkat kecamatan melalui pelatihan dan pendidikan secara berkala. perbaikan pengelolaan fasilitas dan pelayanan penyuluhan pertanian balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k) kecamatan. penguatan manajemen pembelajaran balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k) melalui pertemuan setiap (dua) minggu pada minggu genap atau ganjil bulan berjalan, sesuai dengan materi hasil rumusan bersama penyuluh secara terjadwal setiap (enam) bulan atau (satu) tahun. bp4k bertanggung jawab untuk meneruskan jadwal kepada personil dari dinas terkait sesuai permintaan serta mengisi kekosongan dari personil yang diharapkan tdak dapat hadir sesuai jadwal. urutan pembekalan penyuluh berproses melalui anggota anggota toto sebagai berikut motor ngalam menciptakan keakraban creating familiaris). motiyanga motorola mengajak mengi invite appreciate). mopotayadu utama membagi pengalaman share the experience). mopolantao layiiyo mengemukakan keunggulan fringe benefit). mongolia topan menawarkan konsep offers concept). mopopiduduto olio'o menetapkan aksi sett). paket ii, mongembito connecting, datang pendampingan petani) pendampingan petani datang) dilaksanakan oleh penyuluh wilayah pendampingan wild) selama hari berminggu bertujuan untuk memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan kondisi dan situasi mereka sendiri melalui adopsi teknologi baru yang lebih baik dan responsif terhadap permintaan pasar. mengembangkan kemampuan manajemen agribisnis. mengembangkan kemitraan dengan pelaku usaha pertanian baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah bantuan teknis kegiatan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha yang dilakukan setiap empat) hari dalam (satu) minggu. kepada setiap penyuluh melaksanakan pendampingan kepada (delapan) sampai (enam belas) kelompok tani oktan). bantuan teknis kegiatan penyuluhan dilakukan pada pagi atau sore hari bahkan malam hari (sesuai kesiapan pelaku utama dan pelaku usaha). kebersamaan yang mengakar dan terstruktur pada masyarakat gorontalo dalam bentuk hula untuk memantapkan kegiatan atau rencana, berproses dalam langkah langkah "mongembito sebagai berikut momilohe ulantalantao mengamati keadaan observe the situation). mohiyapa owoluwo menganalisa keadaan analyze the situation). motulapide yiyintu merumuskan masalah formulae the problem). momo yiyintu memecahkan masalah solve the problem). molinepo potuhata mengevaluasi rekomendasi evaluate recommendations). motolotahe owoluwo membahas materi discus the matters). momuayade utama curah pengalaman bulk experience). mohilutula kesimpulan conclusion). potuhata rekomendasi recommendations). paket iii, madura experience, sambung rasa curhat kinerja penyuluh curhat kinerja sambung rasa para penyuluh diwilayah kerja balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k) tentang perkembangan terkini dilapangan yang dilaksanakan kali berminggu balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k) untuk berkonsultasi, menghimpun, membahas, masala masalah dan melaporkan hasil pendampingan kepada petani pelaku utama, pelaku usaha serta pemerhati tani yang dipandu kepala balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k). kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah sering informasi dan konsultasi hasil pendampingan petani. pembahasan dan tindak lanjut permasalahan pendampingan petani. melaporkan permasalahan yang tidak tuntas wilayah pendampingan dan wilayah balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k). melaporkan hasil pendampingan petani. madura merupakan sambung rasa kinerja penyuluh balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k) curhat petani berlangsung juga secara alami dikala melepas lelah pondok bantal wombohe atau pada kalangan kelompok tani adalah sanggar tani melalui proses sebagai berikut omong motolongalaa menciptakan suasana kekeluargaan creating family atmosphere). molinepo luhut mengevaluasi kinerja penyuluh evaluating the execution counseling). mopowiwi yiyintu mengidentifikasi masalah identify the problem). molayade yiyintu distribusi masalah the distribution problem). porta olio'a laporan kinerja performance reports). paket iv, dulohupa tot, silaturahim temu kader pertemuan penyuluh wilayah pendampingan dengan ketua kelompok tani puluh dalam rangka pemantapan kompetensi dan kapasitas penyuluh swadaya tingkat desa kali sebulan. paket ini bertujuan untuk meningkatkan akses petani, pelaku usaha dan petugas terhadap informasi teknologi yang disebabkan oleh adanya masalah akseptabilitas pengguna yang menjamin kelancaran arus informasi teknologi dari sumber sasaran. kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dalam mengembangkan dan mendukung komunikasi petani termasuk penyediaan muatan informasinya yang sesuai dengan kebutuhan petani pengembangan jaringan informasi dengan aplikasi teknologi informasi komunikasi dan pelaporan yang dilakukan setiap (dua) kali dalam sebulan. penguatan dan sinkronisasi kinerja masyarakat petani secara berkala dengan kader kader petani ditingkat desa untuk penetapan teknologi penataan pola tanam melalui proses sebagai berikut mopoulawo uilodungga mencairkan suasana thaw the atmosphere). mopolantao layiiyo mengemukakan keunggulan fringe benefits). yiyintu lembo masalah wilayah problem the region). haberi engontiye informasi terkini the most current information). momuayade utama curah pengalaman bulk experience). mahilutula potuhata kesimpulan rekomendasi recommendations conclusion). paket molinepo money, panjang tugas) paket ini merupakan pendukung terhadap manajemen dalam mengimplementasikan kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan wilayah pendampingan sesuai jadwal pendampingan oleh penyuluh. kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah melakukan monitoring dan evaluasi kepada penyuluh wilayah pendampingan baik dilakukan oleh penyuluh kabupaten, kepala balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k), penyuluh supervisor secara berkala tim kabupaten, provinsi dan pusat, penyediaan dukungan manajemen termasuk pelatihan manajemen penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan molinepo merupakan kunjungan senioritas (dituakan) kepada para sejawat wilayah yang bernuansa beat (nasihat) kreatif atau solusi terhadap permasalahan lapangan melalui beberapa tahap berikut mongimato monitoring penyuluhan sesuai jadwal monitoring). modumangaao ode titel mendatangi penyuluh approach the extension). mohiyapa luhut titel mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan evaluating the execution konseling). mopootoheta didih menguatkan motivasi string the motivation). mongolia patung potuhata memberi sumbang saran give discordant suggestions). |
bupati gorontalo nana ainmperhatikan menetapkanmasangan reklamepembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dan perlindungan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan wilayah kabupaten gorontaljai naa bentuk apapun, persekutuan, perkumpulayang sejenis, lembaga, serta bentuk badanrbai anaas goes termasuk dalamnya reklame pada gerobak sombong, kendaraan baik yang bermotor maupun yang tidakj daerah.sendiri terbatas,cara (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari reklame megaton videotron led, reklame bando jalan: reklame billboard papan,: reklame baliho kain spanduk umbul umbul poster, reklame stiker melekat, reklame selebaran brosur leaflet, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam termasuk reklame yang diselenggarakan untuk tujuan politikatau badan yang menyelenggarakan kegiatan reklame wajib memiliki izin dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap orang atau badan yang mengajukan iz sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. terhadap izizin sebagaimana dimaksud dalam berupa rekomendasi: reklame untuk tujuan politik diberikan dikeluarkan oleh badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten gorontalo. reklame untuk tujuan komersil diberikan dikeluarkan oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo . bab tata cara pemasangan permohonan pemasangan reklame dapat diproses setelah mengisi formulir permohonan yang ditujukan kepada bupati gorontalo dengan melengkapi dokumen persyaratan lainnya, antara lain: gambar (design) reklame, gambar dan perhitungan konstruksi tiang reklame, denah gambar) lokasi,, atas sepengetahuan lurah dan camat, foto copy kartu tanda penduduk pemohonapat membahayakan keselamatan umum:i"cc.viii larangan setiap orang atau badan atau pemilik reklame, dilarang:. as. memasang tiang penyangga umbul umbul dan banner menempel dan paku pada batang pohian loj. diundangkan limboto pada tanggal peran sn z sekret. kabupaten gorontalo, hadiah tayub adat |
bupati gorontalo peraturan bupati gorontalo nomor tahun panhi yang maha esa nan tan bupati gorontalo, menimbang: aa. bahwa sesuai peraturan menteri bnn kan dalam negeri nomor| tahun tentang pedoman tan haaan bnd mengubah peraturan kepala daerah ann bnn tentang penjabaran apbd sebagai dasar pelaksanaan, tan untuk selanjutnya dia gerakan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd: tan tang .b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan bupati nomor. tahun bnn guna penyesuaian pelaksanaannya: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dai huruf perlu menetapkan han peraturan bupati tang perubahan atas peraturan ban bupati nomor tahun tentang penjabaran pan anggaran pendapatan dari belanja daerah tahun" negara republik indonesia tahun pan nomor tambahan lembaran. negara republik ata indonesia nomor mag undang undang nomor tahun tentang tag penyelenggaraan negara yang bersih. dan bebas dari korupsi,. kolusi nepotisme lembaran negara tan tan jawab pannan undang lintang noor tahun tentang maa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lembaran negara republik pan inn indonesia tahun nomor tambahan lembaran ann negara republik indonesia nomor bnn undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara tag republik indonesia tahun nomor tambahan . lembaran negara publik indonesia nomor maa tag x3" sisi (lal s:s| sisi |is| si! tenan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan nan (lembaran negara republik indonesia tahun indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang . pemerintahan dae lembaran negara republik tan indonesia tahun nomor tambahan lembaran nan negara republik indon sia nomor de. peraturan pemerintah nomor tahun tentang inn. kedudukan protokoler dan.. republik indonesia. tambahan bnn lembaran negara republik indonesia nomor nan ban peraturan pemerintah nomor tahun tentang ban pinjaman daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor. tambahan lembaran negara ken republik indonesia nomor kana peraturan pemerintah nomor tahun tentang tan dana perimbangan lembaran negara republik pan indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara baik indonesia nomor peraturan pemeran nomor tahun tentang mah sistem informasi keuangan daerah lembaran negara . republik indonesia nomor tami ahan |. lembaran negara republik indonesia nomor oa, peraturan pemeran nomor tahun tentang hibah lembaran negara republik indonesia tahun u0s nomor tambahan tentara negara bnn nan republik indonesia mor ). peraturan werneri nomor tahun tentang pengelolaan kerang daerah lembaran negara pan tagan nomor tahun tentang kan pedoman penyusun dan penerapan standar pelayanan minimal|(dan kinerja instansi pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tamb: lembaran: negara republik kan indonesia horror peraturan pemerintah| nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, kanan pemerintahan daerah provinsi dan. pemerintahan bnn daerah kabupaten lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran nan kan negara republik indo esia nomor. tan peraturan pemerintah| nomor. tahun tentang tang bea standar akuntansi pemerintahan lembaran negara republik indonesia. tahun nomor tambahan lembaran negara replihlik indonesia nomor . mai ng, peraturan presiden. nomor tahun tentang nan pengelolaan dan per jabatan dana kapital jaminan naa kesehatan. nasional ada fasilitas kesehatan tingkat pan bnn pertama milik pemeran daerah, tana nan bnn peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor pan tahun tentang pokok pokok. pengelolaan keuangan der lembaran daerah kabupaten kan gorontalo tahun nomor seri ep. peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor bnn belanja daerah tahun anggaran lembaran tbupati nomor tahun mi. tentang punjab anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran inn beberapa ketentuan dal peraturan bupati nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan tan belanja daerah tahun anggaran berita daerah kabupaten gorontalo nomor diubah sebagai berikut tan bnn bnn tan ketentuan jubah, sehingga. berbunyi sebagai perubahan ringkasan penjabaran penambahan apbd sebagaimana. dimaksud dalam tercantum dalam pan lampiran peraturan ihi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai perubahan penjara penambahan apbd sebagaimana nan (dimaksud dalam pasal tercantum dalam lampiran bnn dan . peraturan ini. inn men boa peraturan bupati ini mulai berlaku pada:ditetapkan limboto nan pada tanggal ana buda gorontalo, ann david bobihoe akb diundangkan limboto pal nana pada tanggal aan sekretaris kabupaten gorontalo,. tan ija tayub (d0 ban berita daerah kabupaten gorontalo tahun nomor. peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistem informasi angan daerah lembaran negara ian republik indonesia.bnn pengelolaan keuangan daerah.tan indonesia nomor bnn peraturan pemeran: ah| nomor tahun tentang tota. lembaran negara republik tag indonesia tahun nomor tambahan lembaran net negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang . standar akuntansi. pemerintahan lembaran. negara naa tag republik indonesia nomor tambahan wae lembaran negara rebliblik indonesia nomor pan peraturan presiden nomor tahun tentang doh pengelolaan dan pemanfaatan dana kapital jaminan gta kesehatan nasional bada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemeran daerah, tang pan peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor tahun utang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran. daerah kabupaten gorontalo tahun nomor seri ep | . aan peraturan daerah| kabupaten gorontalo nomor tahun teripang anggaran pendapatan dan won belanja daerah tahun anggaran. lembarpati nomor tahun tentang penjabat anggaran pendapatan dan . tana belanja daerah tahun anggaran nan beberapa ketentuan dal peraturan bupati nomenomor diubah naa sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi, sebagai tang berikut: ann perubahan ringkasan penjabaran penambahan apbd maa sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam tea lampiran peraturan isi. bnn naa dan md. ketentuan bah, sehingga berbunyi sebagai perubahan penjabaran penambahan apbd sebagaimana dimaksud dalam pasal tercantum dalam lampiran peraturan ini, dan daan peraturan bupati ini| mulai berlaku pada tanggal agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 'ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten. kan gorontalo. inn nan tan ditetapkan limboto. pada tanggal pala kan david) bobihoe akb |. diundangkan limboto bnn bag pada tanggal dna men man sekretaris daerah kabupaten gorontalo, jah tayub. bnn berita daerah kabupaten gorontalo tahun nomor. akun maan nan seen bere data natal ran z5? lo. maa . inn bnn senses ss 2p3 delrasasaraga ita kih bangil ket38 iz5 gang pen isegaser bar e33 iso dheadarg ieattada bo. lai ka: nan bnn snn pen pen nn: manna men ni: ibi. pap inn nan sai sasis .it ngel were nss| ahh das! mo. olesspastanaaja| seingat kasa kelas bkn sssebtebr pass ana inn il: toe aa: mei state emas pga besikaha| barsisini, sass3asa bal base ann pen nnn daskagk bes esa 33k lessisetesgela) tees dia pai des ben man bea: ama maa peran na: dos o0025 sopo oo2 ian pan naa esssesassssj| sesesassissesasi le. ppa daan oo. fri tn: dian et" nge bnn tee o bnn bnn pen ben kkn men doa! 5022i0 delo 2o2.p opo |
tan kan tang aaa bupati gorontalo peraturan bupati gorontalo. kan nomor1' tahun tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah. nomor tahun tentang pemilihan kepala desa dengan rahmat tuhan yang maha esa pen nan bupati gorontalodan guna tertib dan lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten gorontalo perlu ditetapkan peraturan bupati tentang peraturan pelaksanaannya, oh. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . bnn pada huruf perl membentukpanen tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan merah (lembaran negara republik kanfern dalam negeri republik indonesia tan nomor tahun berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan daerah kabupaten gorontalo. nomor tahun tentang pemilihan kepala desa lembaran bnn daerah kabupaten gorontalo tahun nomor. kan memutuskan aan menetapkan peraturan bupati (tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang pemilihan kepala desa. || nn: ken tan pemilih yang dilayani haknya. untuk memilih pada hari tan pemungutan suara adalah pemilih yang telah ditetapkan dalam kan dpt dengan menunjukkan surat undangan ataupun pemberitahuan dari panitia ataupun identitas syah lainnya pan ana pemungutan suara dan perhitungan suara. aurat suara lag kriteria surat suara yang digunakan jalar pemilihan kepala menggunakan kertas hvs folio ukuran gram: kan b. warna dasar ih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah putih: tan . terdapat tulisan surat suara pemilihan kepala desa pada bagian pinggir atas dalam gambar bendera merah putih yang diapit oleh gambar lambang negara dan daerah pada model dan bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada . naa ken terdapat dalam lampiran peraturan ini. tan surat suara dicetak leh panitia pemilihan paling lama (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara jang kanan tan surat suara diet sebanyak jumlah pemilih yang termuat dalam ditambah dari total jumlah pemilih dpi, ann kotak suara berbeda persegi panjang atau kubus dengan kata ukuran atau volume yang memungkinkan dapat memuat kertas suara dalam jumlah minimal lembar: bnn kota suara sebagaimana dimaksud pada di) dapat dibuat. dari baha kayu seng fiber plastik ataupun ara modifikasi bentuk dari kotak 'atau box plastik yang model atau bentuk kotak suara sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut|dapat diatur oleh panitia pemilihan kabupaten. inn tan pen pungutan suara. ken panitia pemilihan medis isikan surat undangan terpilih kepada seluruh magyar: berdasarkan dpt dalam: waktu (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. pas24 pemungutan suar untuk calon kepala desa dilaksanakan dalam rapat khusus yang dipimpin oleh tan ketua panitia pemilihan. nn, bnn rapat pemungutan suara dapat dihadiri oleh seluruh galon kepala desa, bpd, pemerintah desa, panitia . pemilihan kabupaten serta unsur pemerintah kecamatan aah maupun pemerintah. daerah. pelaksanaan rapat pemungutan suara dimulai pada pikul maa wita tau sesuai dengan kondisi setempat kan naa yang disepakati oleh panitia dengan calon kepala desa 'atau saksi calon. ata ona lah tan pasar ann tata urutan pelaksanaan apat pemungutan suara yaitu: sebelum rapat dimulai panitia pemilihan harus mengecek inn: kesiapan seluruh perlengkapan yang terkait dengan tan pelaksanaan pemungutan suara. bea pan hb. mempersilahkan kepada pemilih yang ada untuk masuk relokasi tps banyak kursi yang disiapkan yang. nan nang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi tempat. dae, rapat dibuka oleh dua panitia tepat pada" jam wita . bnn kanan atau sesuai kondisi tempat. bnn inn ketua panitia memandu pengucapan sumpah atau janji panitia yang naskah |sumpahnya sebagaimana diatur dalam bang petunjuk teknis yang ditetapkan bupati. ken ketua panitia membagi tugas masing masing panitia sesuai naa dengan tugas dan fungsinya. ha. panitia pemilihan melakukan pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh alon kepala desa dan tim pengawas panitia pemilihan| mengumumkan jumlah pemilih nan berdasarkan dpt. mad kan .h. melakukan pengecer dan penghitungan alat kelengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, haa formulir pemungut suara, alat. mencoblos, alas mencoblos, tinta jari pulpen dan spidol serta formulir tebulasidata tan bnn inn menempatkan alat kelengkapan pemungutan suara pada tempat yang telah ditentukan nan nana melakukan pen gila pemilih untuk dimulainya kan pemungutan suara pai dengan selesai pada waktu bnn inn ketua panitia. men tup pelaksanaan rapat pemungutan suara pada pukul wita atau semua: waktu yang disepakati dam tata pemberian suara tan pemilih yang dapat dilayari pemberian hak suaranya adalah pemilih yang tercatat dalam dpt oleh panitia pemilih setelah yang bersangkutan menukarkan dengan inn surat undangan baba terpilih yang telah dicatat harus duduk pada ruang tag maa tunggu yang telah disediakan dalam tps dan tidak pan diperkenankan meninggalkan tempat: tampa sepengetahuan . bnn pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara . dengan mengguna alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan berubah paku ukuran inci. pemilih yang masuk dalam bilik suara adalah pemilih. yang akan mengguna hak pilihnya. nana setelah surat suara icoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam suara yang disediakan dalam keadaan terlipat. nanang dalam keadaan khusus pemilih dapat didampingi oleh . pan panitia ataupun keluar yang dipercayayinya, pemilih yang telah melakukan pencoblosan harus diberi tanda tinta pada sal satu jarinya sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. tha nan nan pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih berada tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan. suara. kan apabila dalam place maan pemungutan suara terdapat calon yang tidak atau seluruh calon tidak hadir, nang maka pemilihan kept desa tetap dilaksanakan. bagian keenam bnn nan perhitungan suara tata cara pelaksanaan rapat penghitungan suara sebagai tag sebelum pelaksanaan perhitungan suara panitia harus tag menyiapkan tempat serta seluruh kaler.kapan yang terkait nang dengan penghitungan suara) bnn rapat perhitungan suatu dibuka oleh ketua panitia dimulai . pada pukul wita atan sesuai waktu yang disepakati nan cc. panitia membuka kota suara disaksikan oleh seluruh calon tan dan tim pengawas, bana mengumumkan jumlah pemilih yang 'menggunakan. hak pilihnya maupun yang tidak menggunakan hak pilihnya mengumumkan jumlah surat suara yang digunakan ataupun tidak digunakan atau sisa serta surat suara. yang melakukan penghitung surat suara langsung dari kotak suara dan mencatatnya pada formulir tabulasi data sampai dengan selesai pada waktu yang telah ditentukan, dag melakukan pencatatan hasil perhitungan suara pada formulir hasil perolehan suara yang telah ditentukan, haa mengumumkan jumlah suara yang diperoleh setiap calon kepala desa berdasarkan dusun, ana mengumumkan jumlah suara sah dan tidak sah, tan ana tana penandatangan beritalacara perolehan suara oleh seluruh calon dan panitia: snn tan ketua panitia 'menit pelaksanaan rapat perhitungan mea penetapan calon terpilih. asal bnn nan dee penetapan calon kepala desa terpilih dilakukan dalam rapat khusus panitia yang diri oleh seluruh calon. atau saksi yang ditunjuk, bpd, panitia pemilihan kabupaten serta unsur pemerintah kecamatan taupuri pemerintah kabupaten pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara atau kan paling lambat (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan d0. ara ben dak pemilihan kepala desa antar waktu melalui pan ann tawaran desa. pen ata haa pan surat rekomendasi bagi perwakilan unsur masyarakat yang belum. terorganisir engurusannya dalam kepesertaan musyawarah dapat diganti dalam bentuk lain yang diatur dan ditetapkan oleh bpd. pan nang pas var pelantikan kepala desa . bnn pelantikan kepala desa asil pemilihan dan penjabat kepala desa untuk desa "pemekaran menggunakan pakaian dinas upacara besar sipil, sedangkan penjabat kepala desa dilantik dengan menggunakan sipil lengkap bani bab var mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan pasar32 tan upaya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa tan pan han dilakukan dengan cara: wee mempertemukan hak pihak yang bersengketa. melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara dea kesepakatan || . dae. dalam hal tidak ter pai kesepakatan panitia pemilihan. kanan kabupaten menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada bupati untuk peng: lan keputusan yang. bersifat final ketentuan peralihan hal hal terkait lebih teknis dan belum cukup diatur. dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan kabupaten maupun panitia pemilihan tingkat desa inn snn maa ata ketentuan penuttan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten gorontalo. nag ban disahkan limboto . pada tanggal maret bnn pada tanggal maret rar ban sekretaris daerah kabupaten gorontalo, erd uv. tayub berita daerah kabupaten gorontalo tahun nomor lampiran peraturan bupati gorontalo tanggal karet tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang pemilihan kepala. nan 00m esa mw www pembobotan penilaian untuk seleksi tambahan pengalaman bekerja lembaga pemerintahan dimulai dari nilai terendah untuk calon yang tidak memiliki pengalaman bekerja, dan nilai tertinggi sampai dengan nilai yang memiliki pengalaman bekerja. san tingkat pendidikan da, slip sederajat, nilai dna ben tan sta sederajat nilai ve. diploma nilai haa dinilai pan senilai senilai pen nan hana aa. tahun kebawah nilai samp dengan pan tan tahun keatas nilai sampai engan hah uji kompetensi, kepatutan dan akan nilai s d aan bup gorontalo, anna david bobotoh akb dalam peraturan bup ini yang dimaksud dengan tang nan daerah adalah daerah otonom kabupaten gorontalo. pemerintah dae adalah bupati dan daan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. au8. panitia pemilihan tingkat kabupaten adalah panitia yang bnn .dibentuk bupati kalam rangka mengkoordinasikan bnn penyelenggaraan pilihan kepala desa wilayah pan kabupaten yang lanjutnya disebut dengan panitia pemilihan kabupateniatau ppk. sd, camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan tan bnn ken pemerintahan. ayah kerja kecamatan yang dalam kanan pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan haa pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian anyaman otonomi der dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. na. naa mengurus kementan masyarakat setempat berdasarkan bana asal usul dan adaa g6. pemerintahan dead adalah penyelenggaraan (urusan. pemerintahan oleh pemerintah desa. dan badan inn tana permusyawaratan. desa dalam mengatur dan mengurus. pan kepentingan mastan pemerintah desa kan pencalonan kepala desa, yang dibentuk oleh bpd yang terdiri dari unsur (perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dam tokoh masyarakat. bab d0. jadwal dan tahapan pemilihan bagian kesatu waktu pelaksanaan pemilihan penentuan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa yang meliputi hari, tanggal dan bulan pada setiap. gelombang ditetapkan dalam surat edaran bupati. penentuan waktu sebagaimana ditnakasud pada ditetapkan deng mempertimbangkan kesiapan penganggaran dan kelancaran pelaksanaan program. pemerintah pusat, rah maupun desa, desa yang melaksanakan pemilikan kepala desa pada setiap gelombang adalah desa yang lowong jabatan kepala desanya tan ataupun yang telah akhir masa jabatan kepala desanya sebelum atau bersamaan dengan hari pelaksanaan pemungutan suara| pemilihan kepala desa pada setiap gelombang. pengaturan desa yang melaksanakan pemilihan sebagaimana . dimaksud pada aya ditetapkan dalam surat edaran bupati. bagian kedua aa" apan pemilihan kan nan ang .) pemilihan kepala asa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan dan uraian tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada naa disusun dan dit takkan oleh panitia pemilihan desa kan dengan berpedoman ada peraturan ini: bnn uraian tahapan bagaimana dimaksud pada ong tercantum dalam lam iran peraturan ini: pemilihan tan bas bagian kesatu tan bnn aan panitia pilihan tingkat desa dl) bpd membentuk panitia pemilihan dilaksanakan melaui d0. rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah kan desa, unsur lembaga kemasyarakatan, dan unsur unsur masyarakat desa yan ada, oat keanggotaan panitia pemilihan berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat m3) panitia pemilihan berjumlah paling banyak (lima belas). orang dengan komposisi ganjil yang ditetapkan menurut pertimbangan jumlah memilih dan kondisi kebutuhan tugas: mi) susunan panitia pemilihan kepala desa terdiri dari ketua, dea sekretaris, bendahara dan anggota. susunan panitia per lahan sebagaimana dimaksud pada masa ditetapkan dengan keputusan bpd, dansalinannya nan harus disampaikan pada bupati melalui camat. pan masa tugas panitia (pemilihan paling lama (tiga bulan dimulai palinglambat (dua) bulan sebelum hari dan berakhir palin lambat (satu) bulan setelah pelaksanaan pemungutan suara. bps? panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, tan mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, pan nan merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati walikota melalui camat: . melakukan pendaftar)(pelaporan pelaksanaan pemilihan. opa panitia pemilihan mempunyai hak dan kewajiban: bersikap dan bertindak secara jujur, mandiri, independen dan tidak memihak, memperlakukan calon epa'a desa secara adil dan setara, c. melaksanakan semua! tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan! menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan jalannya proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa, de. menyelenggarakan penjilidan secara profesional, transparan, tan berkualitas dan pentil tanggungjawab sesuai ketentuan tan peraturan yang berlaku sea mengajukan rancang kebutuhan biaya pemilihan kepada inn pemerintah daerah secara berjenjang: nan mendapatkan biaya yang cukup untuk menyelenggarakan tan pemilihan secara baik ari pemerintah desa memperoleh honor dah biaya operasional untuk kelancaran doa mendapatkan bimbingan dan bantuan teknis dari pemerintah kan daerah secara berjenis bg. meta panitia mempunyai kode etik dalam pelaksanaan tugas yaitu! oa. menghindari sikap tindakan yang dapat merusak demokrasi dan proses pemilihan kepala desa. tan tidak boleh menjalin diri sebagai kepala desa, dan apabila mencalonkan maka diberhentikan dari kepanitiaan. cc. tidak menerima sesuatu apapun (dari calon atau pihak manapun yang dapat rusak pelaksanaan pemilihan kepala bnn desa. haa bagian kedua tana . panitia tingkat kabupaten berasal toe panitia pemilihan tingkat kabupaten dibentuk paling lambat kanan naa (dua) bulan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara. pemilihan kepala des tana keanggotaan panitia .pilihan sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur skpd terkait yang ditetapkan tan susunan kepanitiaan diri dari: ketua dijabat oleh asisten yang membidangi pemerintahan, wakil ketua dijabat oleh kepala skpd yang membidangi pemeran dei naa pa sekretaris dijabat oleh sekretaris pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa: wakil sekretaris dijabat oleh kepala bidang yang menangani pemerintahan desa pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemeran.tahan desa: bendahara dijabat oleh bendahara pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, anggota panitia terdiri dari skpd terkait, skpd pembina desa dan camat lokasi pemilihan kepala desa . masa tugas panitia selama (tiga) bulan yang berakhir setelah pelantikan kepada desa dilaksanakan. panitia pemilihan kabupaten mempunyai tugas dan wewenang0d. melakukan bimbingan (teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desaken menyampaikan surat suara dan kotak suara. dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia peralihan, memfasilitasi penyelesaian permasalahan peralihan kepala desa tingkat kabupaten kota, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan: melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati walikota. basa inn bnn men bantuan khusus tan kepala desa yang masih memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mendapatkan rekomendasi dari bupati terkait 'pertanggungjawaban pan pelaksanaan tugas di: kewajibannya selama masa jabatan sebelumnya: nan ten ban pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pejabat tingkat kabur ten atas nama bupati, rekomendasi sebagai ana dimaksud pada sudah tercakup dalam prose pemberian surat keterangan tentang belum pernah menjad kepala desa selama (tiga periode bnn pasar bag inn anggota atau pimpin: bpd yang mencalonkan diri sebagai ann kepala desa selai harus memenuhi persyaratan nan sebagaimana dimaksud dalam harus mendapatkan rekomendasi dari ati terkait pelaksanaan tugas dan rang kewajibannya sebagai anggota atau pimpinan bpd serta tan keberlangsungan tugasilembaga: tana pemberian rekomendasi bagi anggota atau pimpinan bpd: mempertimbangkan komposisi jumlah keanggotaan yang ada demi keberlangsungan pelaksanaan tugas bpd, bnn bagi anggota atau pimpinan bpd yang mencalonkan diri sebagai kepala desa lebih dahulu diputuskan dalam rapat tan ben snn musyawarah bpd, naa tan c3) anggota atau pimpinan bpd yang lolos sebagai bakal calon das diberikan cuti sejak takkan sebagai calon sampai dengan tag selesainya penetapan terpilih: doh is) pemberian cuti. dapat dilakukan. oleh camat atau pejabat bnn ann nan sea paten aan bapa tang pemberian izin bagi pegawai negeri. sipil untuk mencalonkan kepala desa harus me: pertimbangkan ketersediaan. pegawai tan serta kelancaran dan kela usungan tugas pemerintah daerah. pasti6 kan pemberian cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan diri tan sebagai kepala desa di lakukan oleh kepala desa setelah. ken mendapatkan rekomendasi camar atas nama bupati. daan kedua ksi tambahan kan mi) seleksi tambahan dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa bersama dengan panitia pemilihan tingkat kabupaten: kriteria penilaian dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada menggunakan obotnilay bobot nilai sebagai dimaksud pada tercantum dalam lampiran perahu andini nan panitia pemilihan kabupaten menyusun mekanisme tan pelaksanaan seleksi, materi uji kompetensi, kepatutan dan dah kelayakan serta hasil seleksi, hasil seleksi tetap oleh panitia pemilihan tingkat desa tan dan kabupaten dalam bentuk keputusan bersama. arakampanye bnn panitia menyusun dan menetapkan waktu dan tata cara pelaksanaan kampanye dengan mempertimbangkan masukan kana bana calon kepala desa. |
menimbang mengingat bupati peraturan bupati gorontalo nomor tahun tentang nama dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas sosial kabupaten gorontalo dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gorontalo, bahwa sesuai ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas sosial kabupaten gorontalo makasosialmenetapkan memutuskan:dinas adalah dinas sosial kabupaten gorontalo. kepala dinas adalah kepala dinas sosial kabupaten gorontalo. unit pelaksana teknis dinas adalah loka bina karya lbk) kabupaten gorontalo. bab susunan organisasi dengan peraturan bupati ini, ditetapkan nama dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas sosial kabupaten gorontalo. unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam adalah loka bina karya kabupaten gorontalo. susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas sosial sebagaimana unit pelaksana teknis dinas sub bagian tata usaha pelaksana operasional: kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi unit pelaksana teknis dinas sosial adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. bab iii tugas dan fungsi bagian kesatu unit pelaksana teknis dinas unit pelaksana teknis dinas sosial loka bina karya adalah unsur pelaksana teknis dinas sosial yang bertugas memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial, dan penyatuan bagi penyandang cacat: yang mampu didik dan mampu latih serta penyandang masalah sosial potensial lainnya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam unit pelaksana teknis dinas loka bina karya mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan keterampilan kerja, penyaluran dan bimbingan lanjut, menyelenggarakan kegiatan usaha ekonomis produktif yang bersifat kooperatif, menyediakan data dan informasi tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat: menyediakan fasilitas usaha kesejahteraan sosial: menunjang kegiatan unit pelayanan sosial keliling: dan pelaksanaan fungsi fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan. unit pelaksana teknis dinas sosial dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis dinas sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. kepala unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan unit pelaksana teknis dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas bidang teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial. subadministrasi umum yang meliputi pengurusan rumah tangga dan surat menyurat: pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan: penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya: dan ap pelaksanaan fungsi fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan. bagian kedua pelaksana operasional pelaksana operasional mempunyai tugas pokok meliputi antara lain identifikasi dan penerimaan: penyatuan dan rehabilitasi sosial: penyaluran, evaluasi, dan monitoring: untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pelaksana operasional mempunyai fungsi: identifikasi dan penerimaan, meliputi proses pengidentifikasian, menerima calon klien, dan merumuskan rencana penyatuan dalam upt loka bina karya serta melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala upt sesuai bidang tugasnya penyatuan dan rehabilitasi sosial, meliputi antara lain menyiapkan peralatan dan bahan dalam rangka pemberian pelayanan sosial dan keterampilan: memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, melakukan konsultasi keluarga baik terhadap klien, orang tua walinya serta pihak pihak lain yang bersangkutan dan yang berkepentingan terhadap pembinaan: dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala unit pelaksana teknis dinas sesuai bidang tugasnya. penyaluran, evaluasi, dan monitoring meliputi antara lain mengadakan bimbingan lanjutan, koordinasi dengan instansi terkait atau pihak swasta dalam rangka praktek belajar kerja pbk) dan persiapan penyaluran untuk memperoleh kesempatan kerja, melaksanakan kegiatan evaluasi dan monitoring kegiatan yang sudah dilaksanakan pada loka bina karya, mempersiapkan klien yang akan dikembalikan kepada masyarakat atau keluarga setelah purna latihan dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala unit pelaksana teknis dinas sesuai. jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan kebutuhan beban kerja.kepegawaian kepala unit pelaksana teknis dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul sekretaris daerah. jenjang kepangkatan dan eselonisasi serta sistemla tanggal gorontalo, david bobihoe akb diundangkan limboto pada tanggal sekretarisnama dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas sosial kabupaten gorontalo susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas loka bina karya kabupaten gorontalo kepala utd subbagian tata usaha kelompok jabatan fungsional nan pelaksana operasional |
sa) rima tunakan diberikoleh pemerintah daerah, bahwa agar pemberian bantuan operasional pendidikan khusus belanja pegawaintuan operasional pendidikan khusus belanja pegawai yang selanjutnya disingkat bomb adalah bantuan operasional yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran untuk belanja pegawai bukan gaji. bab maksud dan tujuan maksud diberikannya bombmb adalah untuk meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat. bab iii sasaran dan peruntukan bomb bomb diberikan kepada satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah. bomb dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai. belanja pegawai sebagaimana tersebut pada meliputi pengeluaran tunjangan pengelola sekolah, honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah. bomb tidak boleh dipergunakan untuk membiayai pengeluaran belanja barang dan jasa dan belanja modal. belanja barang dan jasa sebagaimana tersebut pada adalah pengeluaran pengadaan barang dan atau jasa yang mempunyai nilai manfaatnya kurang dari (dua belas) bulanmb bombmb paling tinggi sebesar rp. (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per siswa dan smk sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) per siswa. besaran bomb masing masing satuan pendidikan menengah ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan berdasarkan jumlah siswa pada bulan juli tahun ajaran berjalan. bab mekanisme pengelolaan bomb bombb satuan pendidikan menengah satu kali dalam satu tahun. mekanisme pengelolaan bombmbmbdarimb sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pembinaan dan pengawasan bomb pembinaan dan pengawasan pengelolaan bombna tunlu ada penyesuaian terhadap ketentuan peraturan walikota dimaksuduntuk kawasan pasar, juru parkir mengambil karcis dan menyetorkan uang retribusi juru pungut. juru pungut menyerahkan bendahara penerimaan pembantu upt, bendahara penerimaan pembantu upt menyetorkan bendahara penerimaan dinas pengelolaan pasar kota yogyakarta. untuk diluar kawasan malioboro dan kawasan pasar, juru parkir mengambil karcis dan menyetorkan uang retribusi dinas perhubungan kota yogyakartahasan mat data kawanan lan ') rdewasa dawan mama kamar kawanan lai a )). too(br) keterangan man,s lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. yo. lo. lo. llama:ni setoran tandatangan tal diambil seri kembali &$i terpakai rp) bagi seribu ibr) ibr) ibr) hasil rp.) lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. teuaan aan aan aan naaal2 lt too lt too lo.w.n telah menerima uang sebesar . (denga kufur look) dari nama knknanaakaa aan alamat knknanaakaa aan sebagai pembayaran pekan aan kode rekening jumlah rp.) tanggal diterima uang pakan anakanmengubah ketentuan menyisipkan (1a) diantara dan dan mengubah dalam sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut surat tanda setoran (sts) surat tanda setoran (sts) sts bank pranata rekening :. j. harap diterima uang sebesar rp. (dengan huruf) (oma efek tekanan dengan rincian penerimaan sebagai berikut: kode rekening uraian rincian obyek jumlah( rp) |il ili iit til iii alil lit s|il iltittttl loh vo. . rumah| uang tersebut diterima pada anggap .o weekpengeluaran belanja bagi hasil retribusi parkir bendahara pengeluaran membayarkan bagi hasil uang retribusi parkir kepada juru parkir pengelola tkp, ppt dibantu oleh petugas urusan administrasi umum dan keuangan menyampaikan pembayaran belanja bagi hasil retribusi parkir kepada juru parkir pengelola tkp menggunakan akuntansi setelah juru parkir pengelola tkp menyerahkan bukti penyetoran uang retribusi parkir dari bendahara penerimaan pembantu bendahara penerimaan juru pungut. akuntansi beserta laporannya yang sudah ditandatangani oleh juru parkir pengelola tkp dan dipakai kom disampaikan kepada bendahara pengeluaran. bendahara pengeluaran menatausahakan pengeluaranwalikota yogyakarta, ttd haryadi sudut pengelolaan tkp milik pemerintah daerah dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama atau dengan surat tugas pengelolaan dari kepala skpd yang berwenang. (la) mekanisme:urat tugas sebagaimana dimaksud pada hurufpaling lamamengubah ketentuan dan dalam sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut badan atau orang yang akan mengelola tkp milik swasta harus mendapatkan izin pengelola tkp dari kepala skpd yang berwenang. untuk mendapatkan izskpd yang berwenang menerbitkan izin pengelola tkpzin sebagaimana dimaksud pada adalah (tiga) tahun. menambah bagian pada 15a, diantara dan sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keempat mekanisme pengeluaran belanja bagi hasil 15a mekanisme pengeluaran belanja bagi hasil retribusi parkir, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. mengubah lampiran dan lampiran sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. menambah lampiran,: memperhatikan suratpermohonan ., nomor. tanggal. menugaskan kepada nama ann ann nan nan ane nan aaneeeennnnn ana aap aaa alamat mananaannanaan nana npp ppd pakakaaaannn akan nama pimpinan manaaannanaan nancomeajak pertambahan nilai atas belanja bagi hasil kepada pengelola tempat khusus parkir menjadi tanggung jawab pemerintah kota yogyakarta. ketujuh pajak penghasilan atas pendapatan pengelola tempat khusus parkir dari belanja bagi hasil menjadi tanggung jawab pengelola tempat khusus parkir. kedelapansembilpulbelasduatig lampiran ix : peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal novemlsesuai nilai bruto kepada bendahara penerimaan pembantu bendahara penerimaan juru pungut. bendahara penerimaan pembantu bendahara penerimaansesuai nilai bruto yang disetorbendahara penerimaan pembantu bendahara penerimaan juru pungut mengganti karcis juru parkir sesuaibendahara penerimaan pembantu bendahara penerimaan. bendahara penerimaan pembantu bendahara penerimaan mencocokkan uang retribusi, panjar karcis dan rekapitulasi penerimaan harian yang diterimanya. apabila uang retribusi yang disetor kepada pemerintah kota yogyakarta sudah sesuai dengan rekapitulasi penerimaan harian, bendahara penerimaan pembantu bendahara penerimaan mencatat buku penerimaan dan penyetoran retribusi parkir tju dibuatkan tanda bukti penerimaan tbp) rangkap (lima) lembaran (ke satu) diserahkan juru pungut:bendahara penerimaan pembantu bendahara penerimaan menyetorkan uang retribusi rekening kas umum daerahbendahara penerimaanbendahara penerimaanjuru parkir dalam jangka waktu paling lambat jam wajib menyetorkan uang retribusi parkir tju kepada juru pungut bendahara penerimaan pembantu bendahara penerimaan dengan ketentuan sebagai berikut: untuk kawasan malioboro, juru parkir mengambil karcis dan menyetorkan uang retribusi upt pengelolaan kawasan malioboro dinas pariwisata dan kebudayaan. |
na iman tung walikota yogyakarta peraturan walikota yogyakarluas wilayah kota yogyakarta yang terbatas dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu pengaturan pengendalian pembangunan hotelbangunan gedung, memutuskan menetapkan peraturan walikota yogyakarta tentang pengendalian pembangunan hotel dalam peraturan ini yang dimaksud denginas perizinan adalah dinas perizinanitetapkannya peraturan walikota ini adalah dalam rangka mengendalikan pembangunan hotel daerah. pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel daerah. penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam berlaku sejak januari sampai dengan desember permohonan imb bangunan hotel yang telah terdaftar pada dinas perizinan sebelum januari maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. terdaftar sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran izin yang dikeluarkan oleh dinas perizinan. dikecualikan dari penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam adalah pengembangan hotel yang sudah mempunyai izin dan pembangunan pengembangan fasilitas stasiun tugu yogyakaringgicara tertib dngatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kota yogyakarta, bahwa pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kota yogyakarta diperlukan guna mendorong pengadaan barang jasa yang efisien, efektif, dan terbuka sehingga tercapai pemenuhan kebutuhan barang jasa yang terjangkau dan berkualitas:di lingkungan pemerintah kota yogyakarta: cc. memiliki kualifikasi teknis,::,kesatukeduaketigakeempatterdiri dari: pengadaan barang::, jasa konsultansi::::kesatu:surat perintah kerja spk). ppk meekubdua, kom menandatangani akuntansi sebagai bukti perjanjian:: unsur unsur yang dievaluasi (apabila ada),berupa spk. ppktiga, biaya penawaran dan biaya penawaran terkoneksi:hapan pengadaan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi perorangan :, kom melakukan perjanjian dengan bukti perjanjian berupaempattahap persiapan pemilihan , penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang jasa: penyusunan dokumen pengadaan: penetapan hps: dan pelimpahan dokumen lelangsetiap tahapan melalui procurement adalah hari kerja untuk pemberian penjelasan, batas akhir pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, pembuktian kualifikasi dan batas akhir singgah singgah banding. bagian kedua persiapan pemilihan paragraf kesatukedua spesifikasi teknis kom menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang jasa yaituketiga: norma index, dan atau,, apabila kom tidak menyetujui usulan perubahan hps dari pokja ulp, maka pa kpa akan memutuskan hps yang akan digunakan dan dituangkan dalam surat pernyataan, pengadaan barang jasa secara elektronik penetapan hps dilakukan sebelum setting lelang. paragraf keempat penyusunan rancangan kontrak penyusunan rancangan kontrak merupakan tanggung jawab kom.bagian ketiga pelaksanaan pemilihan paragraf kesatu jari file masing masing (basket). selambat lambatnyakeduaapabila hasil pencernaan antara pokja ulp dan kom tidak sependapat, maka pa kpa memutuskan dan bersifat finaldokumen pengadaan disusun dengan berpedoman pada standar dokumen pengadaan sdp) dan peraturan perundangan yang berlaku. dokumen pengadaan berbentuk softcopy dan memiliki nilai ashley. paragraf ketiga aktivitas pemilihan metode rendering pokja ulp dan kom dibuatkan kode akses user dan password) oleh lpse dalam aplikasi sse: bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen pemiliha singgah banding : pokja ulp membuat berita acara hasil pelelangan dan diunggah (upload) sesuai dengan tatkala, pokja ulp menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang. dan atau: dan waktu singgah banding telah berakhirlkepada skpd unit kerja yang mempunyai tupoksi bidang pengendalian kegiatan pembangunan danbal menjawab sanggahan banding maka walikota dapatpengadaan barang jasa ulang dilakukan oleh pokja ulp penggantidalam hal terdapat sanggahan bandingbagian keenam surat penunjukan penyedia barang jasa spp) spp diterbitkan oleh kom diluar aplikasi sse (offline), (apabila ada)tujuhberpedoman denganrancangan kontrak yang telah disusun. kontrak sekurang kurangnya memuat ketentuan:j)) ketentuan tentang kontrak kritis (untuk pekerjaan konstruksi):: m)bagian bagian, pokok perjanjian: surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga: syarat syarat khusus kontrak, syarat syarat umum kontrak, spesifikasi khusus, spesifikasi umum: gambar, dokumen lainnya seperti: jaminan jaminan, spp, bahu, app, smk surat pesanan. urutan hirarki bagian bagian dokumen kontrak untuk pengadaan jasa konsultansi: adenium surat perjanjian, pokok perjanjian: surat penawaran, beserta rincian penawaran biaya: syarat syarat khusus kontrak: syarat syarat umum kontrak: kerangka acuan kerja, dokumen lainnya, seperti: data teknis lainnya, gambar, spp, bass, app, smk. bab viii jaminan bagian kesatu ketentuan jaminan penyedia barang jasa menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud padanawaran:nawaran jaminan penawarunjukan langsung, pengadaan langsung atau kontes sayembara.bterselesaikan tepat pada waktunya:dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan untuk serta menyamakan pengertian terhadap hal hal penting yang belum jelas dalam dokumen kontrak maupulapangan maka dapat diadakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak,. pengguna (user) beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, antara lain adalah: program mutu atau rencana mutu kontrak, organisasi kerja:, d, bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai dan atau masih dalam tahap pemeliharadalam kontrak harga satu:perhitungan nilai pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada huruf bukan merupakan hasil pengurangan antara nilai pekerjaan tambah dengan nilai pekerjaan kurang (jika ada pengurangan pekerjaan):: dalam periode (rencana fisik pelaksanaan 70y4scm) pihak pertama:: sanksi administrasi: sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan non aktifkan user id password sse,delappanjang tidak melampaui tahun anggarmbil:, m.::,:,,kswakelola oleh skpd unit kerja penanggung jawab anggarpokjaswakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola:,pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuaidengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan:::unjukan langsung bagian kesatu ketentuan umum: penetapan pemenang,:: cc. pemberian penjelasan: pemasukan dokumen penawaran: pembukaan dan evaluasi penawaran:bagian ketiga catalog dalam hal proses penunjukan langsung pokja ulp wajib mengacu e catalog pada portal pengadaan nasional: pokja ulp menggunakan aplikasi penunjukan langsung dalam sse untuk melakukan proses penunjukan langsung: dalam hal penunjukan langsung yang tidak ada pada e catalog portal pengadaan nasional maka proses pengalamannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlakulayanan pengadaan secara elektronik (lpse): lpse: pokja ulp: institusi yang bergabung menggunakan aplikasi sse:: pengelolaan sse dan infrastrukturnya:, sesuai tata tertib yang ditetapkan,ota yogyakartakota yogyakarta. pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnyaortal pengadaan pemerintah daerah) ijin usaha jasa konstruksi ijuk):,::: penyedia dapat mengikuti lelang lpse lain sebagaimana dimaksud dengan cara aktivasi secara online:,::,xiv:,format penilaian penyedia barang jasa kota yogyakarta isian data pekerjaan jumlah biaya kegiatan dpa skpd rp, pppasrpp (jumlah biaya pekerjaan dpa skpd oo ) rp, pppasrpp jumlah biaya pekerjaan sesuai kontak spk )i rp. jumlah biaya pekerjaan setelah addendum kontrak spk | rp. nama perusahan alamat perusahaan nama pimpinan perusahan alamat pimpinan perusahan ii. penilaian penyedia jasa bidang konstruksi pilihan apa yan diri hati did pra konstruksi sosialisasi kepadamasyarakat ' ' ' | tidak melaksanakan sosialisasi ' o | memasang papan nama kegiatan kontrak tidak memasang papan nama sesuai ketentuan brak direksi brakkerja dengan perlengkapannya | tidak membuat brak direksi brak kerja karena tidak disyaratkan ana kem akaku apaan gegana tidak mengasuransikan barang, peralatan, pelaksanaan pekerjaan, pekerja setelah diminta pekerja setelah diminta beberapa kali tidak mengasuransikan barang, peralatan, pelaksanaan pekerjaan, waktu pemberitahuan mulai pekerjaan oleh penyedia jasa terlambat dan sudah ada saran sesuai ketentuan dalam smk, namun mulainya pelaksanaan sesuai ketentuan dalam smk, namun mulainya pelaksanaan naa aan tatkala menyediakan dokumen teknis, gambar pelaksanaan, dan serena mana pop dokumen kontrak setelah diminta menyediakan dokumen teknis, gambar pelaksanaan, dan meki tidak menyediakan meskidimina apa ya, tidakmembuatbuku ho shop drawing membuat shop drawing pada saat item pekerjaan dimulai karena dea pnp apetndmban membuat shop drawing pada saat item pekerjaan dimulai setelah membuat shop drawing pada saat item pekerjaan dimulai setelah penanaman membuat shop drawing sudah tem pekegaandmula upaya menjaga keamanan lokasi pekerjaan tidak ada upaya menjagakeamanan ' ' o | tata kala . konstruksi program kerja mingguan seringtidak membuat programkerjamingguan ) | awan bahan tersedia lokasi selesai dipesan dirangkai siap das kenn mobilisasi peralatandan perlengkapan kerja ''')' ) | | ketersediaan tenaga kerja tenaga teknis ' '' ) | aan melakukan tes sesuai dengan ketentuan tidak melakukan tes dean tepat waktu pelaksanaan aan melakukan perpanjangan waktu karena alasan teknis sosial dengan aan pre evaluasi pemeriksaan bersama ' ' ' | pemeriksaan bersama dihadiri personil yang berkompeten dari deeesssslassas dari penyedia jasa tidak ada yang hadir dari penyedia jasa dalam pemeriksaan menggunakan tenaga lokal minimal20 tenaga lokal yang digunakan jumlahnya tidak sesuai ketentuan angsa tenaga lokal yang digunakan jumlahnya tidak sesuai ketentuan akan. bima senior pengajuan ijin pelaksanaan padasetiapjenis pekerjaan tidak mengajukanijin teguran pol tdak pernahomah yao| yogyakarta, pejabat panitia penerima hasil pekerjaan kom mengetahui kpa bidang jasa konsultansi b pilihan obyek penilaian nilai bobot| nilai nilai iss) | ' (iorapat koordinasi persiapan pelaksanaan pekerjaan rapat koordinasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuandokumen ) |' ' ata kala tidak membuattatakala de. waktu pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa ' ' ' ' | mulai pelaksanaan pekerjaan terlambat, namun dapat selesai sesuai gran tidak sesuai ketentuan dalam smk perpanjangan waktu melakukan perpanjangan waktu karena kelalaianpenyedia ' ' ' ) | j laporan antara bw laporan akhir,an susunan organisasi pengadaan barang jasa sebagaimana terlampir pada lampiran peraturan walikota inimenetapkan pejabat pengadaan, menetapkan panitia pejabat penerima hasil pekerjaan: . . ial kualitas pekerjaan asset lo| tidak menindaklanjutiteguran aaaaaa$ tidak menindaklanjutiperingatanl n'''. peringatan tidak menindaklanjuti peringatan ncc pp$'p6'yu'p'p'p'wm penyempurnaan hasil pekerjaan tidakadausahauntukpenyempumaan e u u u u v law w w rumah yogyakarta, pejabat panitia penerima hasil pekerjaan kom mengetahui kpa bidang jasa lainnya jumlah struktur organisasi pelaksana pekerjaan ' ' | pengalamannya pengalamannya tidak memiliki struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan ' ) | ' t:'?'ee prr r rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pekerjaan ''' diminta terlambat rapatkoordinasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuandokumen w www wubooaoii tata kala tidak membuattatakala www jaminan pelaksanaan jaminan pelaksanaan tidak diberikan ) www garansi ketentuan dalam dokumen dengan ketentuan tidak memberikangaransi asuransidalam waktu yang terlambat www :::r contoh sampelproduk hasilpengalamanpekerjaan sesuai ketentuan karena tidak diminta dalam dokumen setelah ada permintaan terlambat nga aman pekerjaan spesifikasi jasa yangdisediikan ' ' tidak sesuai dengan spesifikasi teknis karena perubahan yang apatidak diperbaiki 'o ' ' ) | ' a25 kemasan bol diperingatkan waktu pengiriman produk hasil pekerjaansiap digunakan ' | ' | ketentuan melakukan pengiriman mem kelalaian penyedia dan sudah diminta beberapa kali mcamparas penggunaan alat transportasi pengiriman sesuai dengan kontrak atas persetujuan pengguna membuat foto dokumentasi isak membuat frodokumenasi oo tidak membuat foto dokumentasi sopo pemeriksaandanpengujian tidak diuji ketepatan waktu perpanjangan waktu teguran mena peringatan ' tidak menindaklanjuti peringatan ' | tidak menindaklanjuti peringatan ' ohm kualitas produk hasilpekerjaan beberapa kali kualitas produk hasil pekerjaan tidak sesuai ketentuan ) | iai" . owojumlah obyek penilaian nilai bobot| nilai nilai 100x4barangotto transportasi bolpengaman ian peranan kek tenntontak membuat foto dokumentasi tidak membuatfoto dokumentasi pemeriksaandan pengujian ' ' | tidak diuji h ketepatan waktu waktu pelaksanaan tidak tepat tanpa perpanjangan ataupun dengan pora pandaan iii teguran tidak menindaklanjutiteguran peringatan tidak menindaklanjutiperingatanl o | (it peringatan tidak menindaklanjuti peringatan ' tei kualitas barang kualitas barang tidak sesuai ketentuan ' o | kuantitas barang kuantitas barang disesuaikan ketentuan setelah diminta kuantan barang tidak sesuai ketentuan aisiriii3i iri pelatihan penggunaan barang jumlah o yogyakarta, pejabat panitia penerima hasil pekerjaan kom mengetahui kpa ti. petunjuk pengisian daftar penilaian kolom tidak diisi, nomor obyek penilaian. kolom tidak diisi, merupakan bobot dari obyek penilaian yang dipilih sesuai kolom kolomkoloms50 walikota yogyakarta ttd haryadi sudutrencana teknis untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi, cc. menetapkan personil direksi lapangan untuk pekerjaan konstruksi:pada hurufkerjaan konstruksi, cc.e.: cc. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas anggota pokja ulp: dan m.: kom: php,ejabat penerima hasil pekerjaan php) dibentuk untuk pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya sampai dengan (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi sampai dengan (lima puluh juta rupiah) |
aa, dasmengatusecara tertib dan taat padatahun tambahan lembaran negarari tahun tambahan lari:pbd, terdiri dari: sekretaris daerah kota yogyakarta selaku pa. kepala pelaksana dalam lingkup bpbd selaku kpa. kepala sekretariat bpbpns yang ditunjuk selaku kasir penerimaan atau dapat dirangkap oleh bendahara pembantu,: melakukan pencatatan dan pelaporan sebagai berikut: pencatatan pembukuan:, dan pelaporan:::dan: daftar mutasi barang sebagai laporan semester: daftar rekapitulasi sebagai laporan tahunan: danpersediaankom): pejabat pengadaan unit layanan pengadaan ulp), pejabat panitia penerima hasil pekerjaan phpk djetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), menetapkan pejabat pembuat komitmen kom): menetapkan pejabat pengadaan:san walikotppt pengganti.:,perencana teknis untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi: cc. menetapkan direksi lapangan untuk pekerjaan konstruksi: perencana teknis sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh kom diketahui oleh pa kpa untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi apabila diperlukan:,wajibgas pokok dan fungsi bidang perencanaan, bidang pengelolaan barang daerah, bidang pengendalian kegiatan pembangunan dan inspektorat. skpd unit kerja wajib mengirimkan pengelola kegiatan dan kom kepada skpd unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian kegiatan pembangunan.danundangan yang berlaku:dan dituangkan dalam berita acara outputa kpa selaku pengguna barang melaporkan penambahan aset tetap dari kegiatan yang bersumber dari apbd kepada skpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan barang daerah selaku pembantu pengelola barang daerahdihampiri dengan laporan sebagaimana dimaksud pada bab ketentuan lain lain rencana umum pengadaan,aoara .oooooomoceeaannlnlnna jj.eaaok barang jasa pemerintah kota yogyakarta skpd unit kerja. .c.os ssi. jjjkewenangan pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi skpdcontoh format kerangka acuan kerja pengadaan jasa lainnyrcontoh format lampiran iii. contoh format jadwal kegiatan pengadaan barang jasa jadwal kegiatan pengadaan barang jasa kegiatan keterangan pes penyusunan rencana umum pengadaan pengadaan barang jasa secara swakelola perencanaan pengadaan swakelola rencana pengadaan bahan material te naga tenaga ahli perseorangan peralatan pelaksanaan pekerjaan swakelola. rencana pengadaan dengan menggunakan penyedia barang jasa: perencanaan pemilihan penyedia barang jasa pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa pelaksanaan pekerjaan memaksa naan kontrakrencana umum pengadaan barang jasa pemerintah pa kpa daaaanananaananannanan skpd unit kerja seeoooooooooeennnnata kom pangan tahun anggaran . joon keju nama peka pergi waktu waktu kec aran pake raja rain sup cara surat pelak (out vol (bula ana peng perak sanaa meter ut) peka ume (ero dana tembi adaa ganda angan regia raja visi meter (apply ayan (bulan tan kab k angan hah pena ota daan tete tete tt oto tete tete tete tt oto pa kpa digunakan sebagai acuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan atau jenis pekerjaannyakeluaran (output)pengumuman rencana umum pengadaan barang jasa pemerintah nomor lo. anna tanggal :.o.ooooocekknkka pa kpa satuan kerja perangkat daerah unit kerja.lo. lo. lo. loo digunakan sebagai acuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan atau jenis pekerjaannya. digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bud berdasarkan spmil.vse tasi pembayar dokumen gam bendahara pembayar dokumen pembuat pemakai sel ran pns pegawai pns pen saran pns pegawai pelanan susunan organisasi pengelolaan barang unit kerja bagan susunan organisasi pengelolaan kegiatan skpd apabila diperlukan untuk pekerjaan konstruksiperkembangan fisik perkembangan keuangan naa waktu pencapaian realisasi perkembangan kel output panai put) angel kinerja pelaksanaan anggaran anggaran bobot target volume prosentase asik persentase penggunaan s d prosentase prosentase pelaksanaan keluaran s d bulan ybs" bulan ybs output) kegiatan :24x100) :2x100) (8x6: :4x100) (11x6: rp. rp. |. k53pet volume prosentase fisik persentase penggunaan si4x100) :2x100) (8x6: :4x100) (11x6: rp. rp. iri kes o.$pbj bulan teregistrasi sebanyak barang jasa pbj jumlah d00o|keluaran output) oei penyedia waktu rp. rp. jasa tal. taj. te| s3| jag2| a38 a58 |). mengetahui yogyakarta, pa kpa ppt nip nip. target realisasi perkembangan keluaran output) anggaran bobot target fisik realisasi fisik prosentase pengeluaran penggunaan laser ceaaseniva ika iki rae uutxnip seo. nip none walikota yogyakarta ttd haryadi sudutcnnnknnnnknn tanggal look naas yoo yoo yo. yoo yoo |. lo.nnnnnnnnknalln tanggal . foto hasil keluaran output) kegiatan keterangan konstruksi kegiatan pengawas las lo w wae. produk laporan keluaran output) kegiatan penyedia yasa denira h hbyang bersifat umum dan menambah nilai aset:, pembangunan pemeliharaan taman kota, dan atau pembangunan pemeliharaan jalan kotayang bersifat khusus, pengadaan barang yang tidak menambah nilai aset:dan atau pemeliharaan peralatan dan mesin kantor. barang barangenek tanggal foto hasil keterangan keluaran output) kegiatan penyedia jasa keterangan iaivii nomor tanggal pemerintah kota yogyakarta laporan penambahan aset dari kegiatan keluaran output) kegiatan nama kegiatan skpd unit kerja tahun anggaran jumlah jumlah tet bara per anggaran realisasi kontrak volume unit kwitansi final keterangan rp) rp) pabrik perolehan barang nomor tanggal naas. cnaaaawn . sww aaaaaa3 aaa naas. cnaaaawn sww aaaaaa3 aaa naas. cnaaaawn sww aaaaaa3 aaa ass. .aaaaaa ass nsswswswjwwswyy5. naas. .aaaaasasawawaaaw naas. uuaaaaws rumah yogyakarta, se.o.voodoo. tanggal oo. w#o.m mnnnnnnknaaan kepala .o.ooooron nenek mna nana mna petunjuk pengisian: uraian diisi rincian output walikota yogyakartatahun anggaranoroeeooe walikota yogyakarta ttd haryadi sudutapat disusun secara simultan paralel dengan penyusunan rancangan rencana kerjapa kpa menyusun rup sesuai dengan kebutuhan barang jasa pada skpd unit kerja masing masing untuk diumumkan kepada masyarakat. penyusunan rup untuk tahun anggaran berikutnya diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. rup untuk tahun anggaran berikutnya yang sudah disahkan oleha kpa mengumumkan kembali rup, apabila terdapat perubahan penambahan dpa |
walikota yogyakartagatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah, bahwa untuk maksud tersebutkebijakan akuntansi pemerintah daerahwalikota adalah walikota yogyakartermasuk dalam pos lain lain pendapatan daerah yang sah adalah hibah yanglam bentuk devisa rupiah yang tidak perlu dibayar kembali. sedangkan untuk hibah dalam bentuk barang dan jasa tidak dilakukan penganggaran, melainkan langsung dicatat didalam neracabelanjadalam periode tahun anggaran berjalan daerah, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas. belanja dikelompokkan atas belanja operasi,: belanja pegawai: belanja barang bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal,meliputi antara lain belanja modal untuk memperolehbelanja lain lain tak terduga,,siapos pos neraca aset aset lancarpemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan bawah tanggungjawab bendahara umum daerah dan selain bendahara umum daerah. kas yang dikuasai dan bawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari saldo rekening kas daerah pada bank yang ditentukan kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran, setara kas, antara lain surat utang negara sun) obligasi dan deposito sampai dengan bulan, uang tunai bendahara umum daerah. kas yang dikuasai dan bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah terdiri dari kas bendahara pengeluaran. kas bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu. saldo rekening titipan yang dikuasai oleh skpd. kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang kas dan setaraselisih lebih dari selisih kurs diakui sebagai lain lain pendapatan asli daerah yang sah, sedang selisih kurang diakui sebagai belanja tak terduga. investasi jangka pendekditujukan dalam rangka manajemen kas, berisiko rendah: suatu pengeluaran kas aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa(tiga) sampai dengan (dua belas) bulan dan atau dapat diperpanjang secara otomatis: pembelian obligasi surat utang negara sun) pemerintah jangka pendek: investasi jangka pendek lainnya. investasi jangka pendek berupa deposito berjangka diakui sebesar nilai nominalnya. investasi jangka pendek disajikan sebesar nilai nominal harga perolehan nilai wajar investasi jangka pendek tersebut.surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan retribusi daerah)nerimaan dari pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam tahun yang akan datang. pengukuran piutang piutang piutang kurang lancar s.d tahun setelah tanggal jatuh tempo piutang diragukan s.d tahun setelah tanggal jatuh tempo piutang macet tahun setelah tanggal jatuh tempoiutang dikelompokkan menjadi: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, dbagian lancar pinjaman kepada bumi, merupakan klasifikasi piutang pinjaman kepada bumi yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. reklasifikasirekening pinjaman kepada bumi dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. bagian lancar tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi tp tgr),dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah tp tgr yang akan diterima dalam waktu satu tahun. piutang pajak, dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak daerah skpd) dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar skpd) yang pembayarannya belum diterima, sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak pajak yang belum dilunasi. piutang retribusi, dicatat berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah skr) yang pembayarannya belum diterima, sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah retribusi yang belum dilunasi. piutang lainnya, dicatatp tgr, piutang pajak dan piutang retribusi. penghapusan piutang kebijakan tentang penghapusan piutang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota tersendir: akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik:: pada akhir periode akuntansi persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan terakhir. barang persediaan berupa hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan nilai wajar. penyajian persediaan dalam neraca sebesar harga perolehan terakhir bila diperoleh dengan pembelian: biaya standar bila diproduksi sendiri, nilai wajar (harga pasar, nilai substitusi) bila diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi sitaan:, sedangkan untuk karcis yang tersisa maupun yang telah perforasi dinilai sebesar harga perolehan. persediaan dengan kondisi rusak usang kedaluwarsa tidak disajikan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan kk). investasi jangka panjangyaitu permanen danmisal:, misal: dana bergulir dan pemberian pinjaman daerah. pengakuan pengeluaran kas untuk investasi jangka panjang apabila: kemungkinan adanya manfaat ekonomi dan manfaat sosial masa yang akan datang:berupa bunga, deviden dan royalti diakui dan dicatat sebagai pendapatan. investasi jangka panjang yang bersifat permanen dan non permanen dicatat sebesar biaya kebolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biayailakukan dengan tiga metode yaitu: (a)ketigabesarnya persentase penyisihan investasi nonpermanen yang tidak tertatih mendasarkan pada umur investasi nonpermanen yang ditetapkan sebagai berikut: tahun dari tanggal jatuh tempo, nilai penyisihan sebesar 0y6 s.d tahun setelah tanggal jatuh tempo, nilai penyisihan sebesar s.d tahun setelah tanggal jatuh tempo, nilai penyisihan sebesar tahun setelah tanggal jatuh tempo, nilai penyisihan sebesar penyajian penyisihan investasi nonpermanen tidak tertatih neraca merupakan unsur pengurangan dari investasi nonpermanen yang bersangktetap dikelompokkan dalam: tanah merupakanaktiva tetap tanah diakui pada saat penyerahan dan atau pemindahan hak atas tanah, sedangkan untuk perolehan yang berasal dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yangtanahngakuan tanah termasuk juga pengakuan atas penambahan dan pengurangan, yaitu penambahan peningkatan nilai tanah karena diperluas yang akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan tanah yang bersangkutan. pengurangan penurunan nilai tanah karena berkurangnya kuantitas dan dicatat sebagai pengurang harga kebolehannya. atas pengurangan nilai dibuatkan berita acara penghapusannya sebagai dasar untuk menghapus dari neraca. tanahtanah setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer diserahkan. tanahperolehan tanah yang dilepas harus dihapuskan dari neraca dengan dibuatkan berita acara penghapusan. pencatatan tanah dilakukan secara terpusat pada skpd yang membidangi aset. peralatan dan mesin mencakup mesin mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan yang masa manfaatnya lebih dari (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. peralatan dan mesin diakui berdasarkan penyerahan dan atau pemindahan hak atas aktiva tetap tersebut. peralatan dan mesin dinilai sebesar nilai historis atau harga perolehan, meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat alat sampai dengan siap untuk dipakai. biaya iniktiva tersebut sehingga dapatpenambahan nilai peralatan dan mesin karena adanya pembelian, hibah, klasifikasi, penggantian, dan penilaian. pengurangan nilai peralatan dan mesin karena adanya penghapusan, penilaian, dan klasifikasi. batasan kapitalisasi (capitalization thresholds) ditetapkan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut umur aset tetap diperkirakan lebih dari bulan, biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi apabila menambah produktivitas atau efisiensi, nilai perolehan persatuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari rp. (tiga ratus ribu rupiah)bangunan gedunggedung dan bangunan karena diperluas atau diperbesar yang akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan yang bersangkutan. pengeluaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi menambah aset apabila menambah kapasitas, menambah masa manfaat, atau mengubah struktur bangunan. pengurangan nilai gedung dan bangunan karena berkurangnya kuantitas, klasifikasi, atau penilaian. gedung dan bangunan dinilai sebesarpembebasan tanah lahan, biaya pengurusan imb, notaris, dan pajakgedung dan bangunangedung dan bangunan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer diserahkan. gedung dan bangunanjalan, irigasi, dan jaringan:jalan, irigasi, dan jaringanjalan, irigasi, dan jaringan karena diperluas atau diperbesar dan ditingkatkan kualitasnya yang akan dikapitalisir dan ditambahkan pada harga perolehan jalan, irigasi, dan jaringan yang bersangkutan. pengurangan nilai jalan, irigasi, dan jaringan karena berkurangnya kuantitas dan dicatat sebagai pengurang harga kebolehannya. jalan, irigasi, dan jaringan dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap tersebut sampai dengan siap untuk digunakan (termasuk dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan) aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok asettetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan buku dan barang bercorak seni budaya olahraga termasuk hewan dan tanamm sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budayabab maksud dan tujuan maksud disusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah. tujuan disusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. bab iii ruang lingkup kebijakan ruang lingkup kebijakandimaksud terdiri dari laporan realisasi anggaran: neraca, cc. arus kas: catatan atas laporan keuangan. aset tetap lainnya dinilai sebesar nilai kebolehannya. konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan perakitan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnydiakui bila:),, meliputidapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah disajikan dalam kelompok aset lainnya pos aset lain lain sebesar nilai tercatat. akumulasilain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat, sifat dan karakteristik aset tersebutris lurus straight line method),penetapan umur ekonomis aset tetap diatur lebih lanjut dengan keputusan kepaliakui sebagai pembentukan pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah, dan diakui pencariannya pada saat diterima rekening kas umum daerahaset tak berwujud: tagihan penjualan angsuran: tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi (tp tgr): kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain lai: lisensi dan franchise hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya, dan hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. aset tak berwujud dicatat sebesar nilai yang dikeluarkanasi). penambahan nilai aset tidak berwujud karena adanya pengadaan dan pengembangan. pengurangan nilai aset tidak berwujud karena adanya penghapusa,cc. tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi tp tgr) merupakan proses yang dilakukan terhadapmerupakan proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan, dinilai sebesar nilai aset hak usaha lain yang diserahkan untuk dilakukan kerjasaman aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintsebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. kewajibdapat dirinci antara lain: utang kepada pihak ketiga dicatatjangka pendek yang tidak termasuk dalam kategori atas. pengukurannya disesuaikan dengan karakteristik masing masing pos, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai,lebih darisuatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjangdalam jangka waktu lebih dari (dua belas) bulananjang dapat dirinci sebagai berikut: utang dalam negeri, dapat berupa utang kepada sektor perbankan, utang kepada pemerintah propinsi, utang kepada pemerintah pusat serta penerbitan obligasi daerah: utang luar negeri, berupa utang kepada sektor perbankyerahos pos laporan arus kas laporan arus kas adalah laporan yang menyaj dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan serta aktivitas non anggaran. informasi yang terkandung dalam laporan arus kas meliputi arus kas dari aktivitas operasi adalah penerimaan arus kas masuk) dan pengeluaran arus kas keluar) yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam sudari pendapatan asli daerah: pendapatan transfer: lain lain pendapatan daerah yang sah. arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk: belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuanganmbiayaan mencerminkan penerimaan arus kas masuk) dan pengeluaran arus kas keluar bruto)cairan dana cadangan penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman, penerimaan piutang daerah. arus keluar kas dari aktivitas pembiayaanyang berupa penerimaan pengeluaran pfk dan kiriman uang masuk keluar. arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan pfk dan kiriman uang masuk. arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran pfk dan kiriman uang keluar. walikota yogyakarta ttd haryadi sudutwalikota ini. bab ketentuan peralihan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai hasil inventarisasi barang milik daerah desember kbbi akan akuntansi pemberi ntah kota yogyakarta pendahuluyaituberguna sebagai pedoman bagi (a) penyusun laporan keuangan, dalam menyusun laporan keuangan: (b) auditor yang mempunyai tugas mengaudit laporan keuangan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan: (c) pengguna dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah disusu(a) peranan dan tujuan pelaporan keuangan: (b) entitas pelaporan keuangan: (c) dasar hukum pelaporan keuangan: (d) asumsi dasar: (e) karakteristik kualitatif laporan keuangan, (f) kendala informasi yang relevan dan andal, (9g) prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan: (h) jenis laporan keuangan:laporan suatu entitas berguna untuk kepentingan (a) akuntabilitasundang undangan. (d) keseimbangan antar generasi intergenerational equity membantu para pengguna laporan dalammenyajikan informasi yang:cc.bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kegiatan khasnya,dengan adanya kebijakan akuntansi akan menjamin bahwa pernyataan manajemen (versi) dalam laporan keuangan telah mengandung hal hal pokok sebagai berikut keberadaan atau keterpaduan (existence occurrence) yaitu apakah suatu transaksi memang benar benar terjadi dalam periode tersebut. kelengkapan (completeness) yaitu apakah semua transaksi atau akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya. hak dan kewajiban (right and obligation) yaitu apakah aset merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban entitas. penilaian pengukuran (valuation) yaitu apakah komponen laporan keuangan sudah dicantumkan dengan jumlah yang semestinya. penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure) yaitu apakah komponen komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya. iii. jenis laporan keuangan laporan keuangan pokok terdiri dari: laporan realisasi anggaranoleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu tahun pelaporan. neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban (hutang) dan ekuitas dana pada tanggal tertentu laporan arus kas laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk, arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas awal dan akhir periode akuntansi. catatan atas laporan keuangan setiap entitas pelaporan diharuskan:iv. enti tas pelaporan dan enti tas akuntansi,jawab keuangan negara: undang undang tentang pemerintahan daerah, undang undangv(a) asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap. (b) asumsi kesinambungan entitas pemerintah daerah akan terus berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. (c)dapat dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. vii. karakter sti kuali tati meliputi (a) relevan informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. (b) andal(c) dapat dibandingkan harus dapat diper(d) dapat dipahamivimbuat standar akuntansi, oleh penyelenggaran(a)oleh kas daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kasbukan pada saat kas atau setara kas yang diterima atau dibayar. (b) prinsip nilai perolehan historical cost principle) aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalandatang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. (c) prinsip realisasi realization principle) pendapatan yang tersedia yang telah otorisasi melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. (d) prinsip substansi mengungguli formalitas substance over form principle) transaksi atau peristiwa. (e) prinsip periodisitas periodicity principle) kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintahdaya yang dimiliki dapat ditentukan. (f)(g) prinsip pengungkapan lengkap full disclosure principle) laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. (h) prinsip penyajian wajar fair presentation principle) laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas. ix. kendala informasi akuntansi yang relevan dan andal adalah suatualasan alasan kepraktisan, yang meliputi: (a)dalam menyajikan akan dapat mempengaruhi pengguna dalam mengambil keputusan. (b)(c)definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan pembahasan kebijakan akuntansi diuraikan meliputi (a) definisi yaitu pengertian dari masing masing pos pos neraca maupun pos pos laporan realisasi anggaran. (b) pengakuan pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi unsur serta kriteria pengakuan. kriteria pengakuan tersebut meliputi terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau dalam entitas. pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. pengakuan dinyatakan dengan menyatakan pos tersebut baik dengan kata kata maupun dengan jumlah uang atau dicantumkannya dalam neraca atau laporan laba rugi. kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. (c) pengukuran pengukuran adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu. pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi, kalau estimasi yang layak tak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. (d) penyajian penyajian berhubungan dengan pengklasifikasian, penjelasan dan pengungkapan pos pos laporan keuangan dalam laporan keuangan pokok maupun dalam catatan atas laporan keuangan. uraian kebijakan akuntansi masing masing pos sebagai berikut pos pos laporan realisasi anggaranaerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerahmenurut basis akrual diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterimadapatan diakui pada saatndapatan daerah diklasifikasikan sebagai berikut pendapatan asli daerah, terdiri dari. pendapatan transfer, terdiri dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan dana bagi hasil pajak |
walikota ambon provinsi maluku peraturan daerah kota ambon nomor tahun tentang pengelolaan air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ambonpemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan airambowalikotacc.padausaha perkotaan, air untuk industri: air untuk pariwisata,walikota. pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanahbor,tidakdengan diameter pipabulan per rumah: tentangh.,walikotawalikotawalikota walikota, menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada walikotaspl10y6walikota. babdanwalikota melalui dinas atau badanatau badan. pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air. bab pengelolaan dataotapenerbitan serta penyebarluasan data dan informasksanakan ketentuan yang tercantum dalam izi,h.pengelolaan air tanah tanpa didasarkan pada izin maupun yang telah memiliki izin, dalam jangka waktu (satu) tahun sudahota seperti cat yang meliputi kota ambon dan kabupaten maluku tengahwalikotawalikotaota. ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikrencana tata ruang wilayah kota ambon tahukota ambon. gubernur adalah gubernur maluku. kepala skpd provinsi adalah kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi maluku sebagai pelaksana otonomi daerah bidang air tanah.maluku. inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi tentangpengambilairuntuk pengeboran air tanahkewenangan walikota memiliki kewenangan atas pengelolaan air tanah daerah. kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputi:maluku, menetapkan rencana pengelolaan air tanah daerdaerah, mengatur, menetapkan dan memberikan izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah daerah: mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah daerah, menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau daerah, dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah daerah. kewenangan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh dinas badan kantor. bab iii pengelolaan air tanah walikota skpd yang membidangi air tanah). selain walikotasetelah melakukan pemantauan mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah. kegiatandan evaluasiitas dan keterbukaanwalikota mengusulkan penetapcabutan peraturan daerah kabupaten dompu nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati dompu, menimbang bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah peraturan daerah kabupaten dompu nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan dicabut karena bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentangompu nomor tahun tentang pengelolaanperaturan daerah kabupaten dompu nomor tahun tentang retribusi izin gangguan. peraturan daerah kabupaten dompu |
riliper kominfobeberapa ketentuan dalamcabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (ol bagian hukum setda kab. banjar pengaturan tentang perhitungseptember perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi mentahun rp. biaya rata rata atau tarif per menara pertahun menara) rp. pembulatan rp. bupati banjar, ttd h.khalilurrahman o5| bagian hukum setda kab. banjaalor, menimbang: bahwa kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang perlu diatur organisasi dan tata kerjanya maka berdasarorganisasi dan tata kerja kelurkecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupatelam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bertanggungjawab kepada camat. bab iii tugas dan fungsi lurah sebagainyelenggarakan fungsi: mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan wilayah kelurahan, mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat wilayah kelurahan, cc. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan masyarakat wilayah kelurahan, mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan, mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial wilayah kelurahan, mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kelurahan. penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh bupati. selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan lurah dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh bupati. pelimpahan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bupati. bab organisasi susunan organisasi kelurahan terdiri dari: lurah, sekretaris, seksi pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, dan seksi ketenturah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara sistematis baik dalam lingkungan kerja kelurahan maupun antar satuan organisasi dalam wilayah kelurahan sesuai tugas pokok dan fungsi. lurah wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh bupati. lurah, sekretaris dan kepala seksi diangkat oleh bupatipelaksanaan tugas operasional, pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat dibebankan pada apbdlebih lanjut oleh bupati. bab vii pembinaan dan pengawasan camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi lurah baik secara langsung maupun tidak langsungumum bahwa pembentukan organisasi kelurahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah yang ditindak lanjuti dengandipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan regulasi sebagaimana tercantum dalam. bahwa kelurahan yang bedasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai perangkat daerah yang berdiri sebagai skpd tersendiri dipandang tidak efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sehingga dengan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kelurahan kini sudah menjadi perangkat kecamatan yang berada dibawa dan bertanggungjawab langsung dalam menyelenggarakan bidang tugasnya kepada camat. dengan demikian kelurahan sudah tidak berdiri sendiri sebagai skpd namun berada dalam lingkup perangkat kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas camat. jika dilihat besaran struktur organisasi kelurahan terdapat pengurangan jabatan pada eselon iv b dimana kepala seksi kesejahteraan sosial digabungkan dengan kepala seksi pemberdayaan masyarakat sehingga dengan ditetapkannya peraturan daerah ini kelurahan hanya terdapat (tiga) kepala seksi, sekretaris danseptember bagan struktur organisasi dan tata kerja kelurahan lurah sekretaris kepala seksi kepala seksi kepala seksi pemerintahan pemberdayaan ketentraman dan masyarakat dan ketertiban kesejahteraan sosial keterangan garis komando garis koordinasi bupati alor, amon djoko |
menimbang mengingat bupati tapai.juli selatan provinsi sumatera utara peraturan daerah kabupaten tapanuli selatan nomor tahun 2olb ten't'ang penanggulangan pen,,\lahgunaan narkotika dengan rahmat titian yang maha esa rupa'ii tapan,jli selatan, alat undang undang dasar indonesia tahun bahwa penvalahgrrn,ran narkotika berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan merga.rai , kehidupan bangsa dan :negara; bahwa pen,lagu naa.r narkotika masyarakat tapanuli;:r penyalahgunaan narkotika. negara republik undang un<lang daru.at nomor tahun tentang pembentukan daerah otonom l(kabupaten kabupaten dalam lingkungan propinsi mater utara lembaran negara republik indonesia 'ahu nomor tambahan lembaran negara regu klik indonesia nomor undang undang nomo. tahun tentang psikotropika (l.lembaran negara repr relik lndonesia tahun nomor tambahan lembaran n,:gara republik lndonesia nomor ll; undang undang nomor tahun tentang narkotika lembaran negara repr:baik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062l; undang undang nomor. tahun tentang pembentukan peraturan perundang rrrrdangan lembaran negara republik indonesia tahun l{nomor tambahan tambahan n"ga." rajib l,por pecandu narkotika lembaran negara republik indonesia tahun ,l1berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri da.: indonesia tahun nomor peraturan daerah non:or tahun 20l6 tentang pembentukan perangkat daerah kr,kabupaten tapanuli selatan (l,lembaran daerah kabupaten tapanuli selatan tahun nomor dengan persatu ikan bersama dewan perak]la.n rakyat daerah kabupaten taf,nauli selatan dt,n bupati] tapai.juli selatan memutuskan menetapkan peraturan dai'r\h tentang pei{yalahgu naan roti ka. penanggulangan bab i(tentu.,\n umum pasarr .kenegaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dprd menu.'l'ahr pemerintah daerah adalah rupat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana. lanuli selatantapanuli selatan. pegawai negeri sipil adalah pegas negeri sipil sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang apapun sipil negara. bank tapsel adalah badan narkotik<a nasional kabupaten tapanuli selatan. 1o. narkotika adalah zat ata bar vrg berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun s{rmi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan lalat menimbulkan ketergantungan v :dalai'r tiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotik,r, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan;rear, r'ang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. psikotropika adalah zat atar obat, alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui r;:ran vang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki da1'v va dalan mengatasi penyalahgunaan narkotika yang meliputi pencegahan dan pen,ngaran lengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan i6. penyalahgunaan adalah orang arg rnenggunai<an nar<etika tanpa hak atau melawan hukum. ketergantungan adalah kondisi ang <ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika. sr 'citra levels rnen lulus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sang,t .lan bila dcnqgunaannl,a dikurangi dan atau dihentikan secara tiba tiba. n'eprint,ul ran j:r1a fisik dan psikis .r,ang khas. pecandu narkotika adal:rh l<orb:in \.a menqgunakarl atau menyalahgunakan narkotika dan dalam dead: l'rr;r ketiga raungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. pencegahan adalah semua upaya, us:rha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan pe.edaran gelap narkotika. penanganan adalah para untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahgunaanl<et bergantungan narkotika. rehabilitasi sos'ial adalah suatu proses l<.yang selanjutnya r,a disingkat ipw adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, cran atau lembaga rehab stasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh l,pemerintah. eib l,por adalah. kegiatan melaporkan diri yang lakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, aan atau o.angka .tau wali dari pecandu narkotika ,r,t, non format dan informal padi.".rg d.rail dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat trigger itu.ga, u3"t root.t au. penginapan. asrama adalah rumah tempat yang r;secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi yayasan untuk dihuni i ,dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial seluruh wilayah i{kabupaten r(kabupaten tapanuli selatan. tempat usaha adalah ruang kantor. ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penemu.nan, pabrik<, .urr.,g i.tuka dan ruang" lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan p.r""liu., cli seluruh wilayah kabupaten se kabupaten tapanuli selatan. hotel penginapan adalah bangunan rus lrs 'ang disediakan bagi orang untuk dapat menginap istirahat, memperoleh pela r'anan. clan atau fasilitas lainnya {."g?l dipungut bayaran, ter.masrrlr angina, iain'a. orr ,g "., ,r1,; jk;i;; dan dimiliki oleh pihak vang sama, r<er iran i untul< pertokoan j"n perkantoran seluruh wilayah kabupaten sr, kabur .lapar:li selatan. badan usaha adalah setiap barbar h.l<um perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum indonesia r,ang .vila r.ah ker.1an1,a operasional'nya berada dalam wilayah kabupaten tapanuli sel larr media massa adalah kanal, media, dalam proses komunikasi massa elektronik dan media sosial. saluran atau sarana yang dipergunakan seperti media massa cetak, media massa bab asas dan tujuan pasa asas penanggulangan terhadap penyalahgr.naan narkotika meliputi: keagamaan; kemanusiaan; kesehatan; perlindungan; keamanan; keadilan; pengayoman; ketertiban; nilai nilai ilmiah; kepastian hukum; kemitraan;varakzit untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahguna r rain narkotika; dan menciptakan ketertiban dalam tal. i]ab ii] ruang i,lingkup i'as,al ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi antisipasi dini; pencegahan; penanganan; pelaporan, monitoring dan evaluasi; pasca rehabilitasi; partisipasi masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan. ats antisipasi din] pas pemerintah kabupaten sesi kcw.:n gan nla yang berhubungan melakukan dengan antisipasi dini penanggalan gan terhadap segala kegiatan penyalahgunaan narkotika. antisipasi dini sebagainya:r <iimaksucl pada a1,at meliputi upaya: memasang papan pengumuman larangan pen,alahgunaan narkotika tempat yang mudah dibaca ling<angan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel penginapan, tempat hiburan. satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya; ikut melaksanakan kapan r,e klan penyebaran informasi mengenai baha1,.a penyalahgunaan narkotika; meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan atas kertas bermaterai yang men);atal{at,penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;; dan membangun sarana prasarana dan sumber data manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan pen valahgunaan narkotika. bab pencegahan bagian kesatu jenis pencegahan pas: pemerintah kabupaten dan masa,afri; pencegahan sekunder; pencegahan tersier. pas pencegahan primer sebagaimana ilir.'maksud dalam huruf merupakan upaya untuk mencegah seorang menyalahgunakan narkotika. pencegahan primer seiragirinrana riil maksud pada a vat dapat dilakukan melalui: pencegahan penyalahgunaan nar k()rika sejak dini; diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika; dan advokasi pencegahan nyalahgr,pada pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada dan d:< d:tn per del<atan secara profesional. ketentuan lebih lanjut mengenai u[aya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada dar r r:diatur dengan peraturan bupati. pas.rl pencegahan tersier sebagaimana rlinraksud dalam huruf merupakan upaya pencegahan term rad pengguna vpasar,l sasaran pencegahan dilaksanakan melalui keluarga; lingkungan masyarakat satuan pendidikan; organisasi kemasyarakatan (ormas); instansi pemerintah daerah, lembaga l)pemerintah cli daerah cian rd; badan usaha, tempat usaha, hotel per rginapan clan tempat hiburan; pemogokan dan atau asrama; media massa; dan tempat ibadah. bagian ketiga pencegahan melalui keluarga pasar,l pencegahan melalui keluarga sebagai;ina dimaksud dalam pasai huruf meliputi: memberi pendidikan keagamaan; meningkatkan komunikasi dengan ar,kota l<keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tanggal klaim satu rumah; melakukan pendampingan kepada itn lota keluarga year mempunyai kekuatan mental dan keberanian nr.r1u menolak.: penyalahgunaan narkotika; memberikan edukasi dan informasi \,arg benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgtr naan rear l<o lika; dan membawa pecandu nari<oil<a ip\vl bagian.re rapat pencegahan l"le1alun lingkungan masyarakat p:rsi,l pencegahan melalui lingkungan ma;harakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dcl.an cara memberdayakan unsur unsur masyarakat untuk pelaku kan pegiat: rt), rukun warga rw), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemudcliniaksud pala a1,at antara lain membentuk tim penanggulangan baha1,'a narkotika berbasis masyarakat; melakukan pendataan dan penataan tempat kos kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadi,a penyalahgunaan narkotika; membawa pecandu nar<etika if'wl; dan melaporkan dan berkoordinasi lengan aparat bnn kepolisian setempat apabila mengetahui adan'a pen],al;rh naan narkotika. bagian kelima pencegahan melalui satuan pendidikan pasar skpd yang mempunyai tugas d.rn panggung ja',r'ab bidang pendidikan bertanggung jawab atas pe)aksara kapan r.r:, pen'sebaran informasi dan pemberian edukasi seb;rgaimrtnit diana:<url dalang portal huruf huruf dan huruf satuan pendidikan sesuai d,ngan kemenangannya. pengawasan terhadap pelat<santan <bijak<an pencegahan penyalahgunaan narkotika lingkungan satuan sendi.liar r sebagaimana dimaksud dalam dapat mengikutsertakan pen.,adik i'ngarai negeri sipil.:an formal dan non formal; memfasilitasi alat tes urine untuk de:r:l<si dini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika satuan pendidikan ma:;ing masing; merujuk puskesmas rumah sal untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa siswi yang terindikasi rnenggun.rkan zat adiktif; menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan pen.r,. tokoh agama darr tokoh masyarakat; menetapkan peraturan mengenai sertakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mensosialisasil<an ingl<angan satuan pendidikan masing masing; membentuk tim kelompok kerja saturn tugas antisipasi narkotika pada satuan pendidikan masing masin ikut melaksanakan kapan_\,e dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan:'r narkotika; memfasilitasi layanan konser stasi kon seling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahkan akan nar ketika; berkoordinasi dengan orang tua vali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika oleh peserta didik cli lingkungan satuan pendidikan; melaporkan adanya indikasi pen;rlahgunaan narkotika yang te4'adi cli lingkungan satuan pendidik<an kepada pihak vang berwenang;,alahgunaan narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan vpass.! apabila peserta didik terlibat pen'al rhgrrnaan narkotika, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi be.upa pen,belasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan pes i,rasi menjalani program pendampingan dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayatil.i .gi"ta" belajar mengajar dan atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan peru undang undang gan. dalam hal peserta didik telah dinar.rakan bebas oleh pengadilan dan atau selesai menjalani hukuman sebagai nana dimaksud pada satuan pendidikan dapat menerima kembali p()serta c.lirik tersebut. pencegahan yang dilakukan melalui rr.organisasi kemasyarakatan dimaksud dalam huruf ant.iia lain bagian keenam pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan pasa sebagaimana ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika; dar r menggerakkan kegiatan sosial. mas),arakan melawan peredaran penyalahgunaan narkotik u,play.rh masing_ masing. peran serta organisasi memasyarakat.in sebagaimana dimaksud pada (l) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta pihak swasta. setiap anggota organisasi kemas'arakatarr wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang berwajib apa mengetahui ada indikasi te4adi penyalahgunaan narkotika lingkungannya. bagian {tuj pencegahan melalui instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah daerah dan dprd pasir instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah daerah clan sebagaimana dimaksud dalam huruf berkewajiban untuk: komitmen dalam melakukan narkotika; dan. upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan mengadakan sosialisasi kampanye dan penyebaran informasi lingkungan keq'anya dan atau kepada masyarakat sesuai dengan keu.kenangannya. setiap pimpinan instansi pt .perintah riaererh dan lembaga pemerintah daerah wajib melakukan upa p.'negara terhadap pen alahgunaan narkotika dengan melakukan pengawasan terra( lingkungan l<berjanji agar tidak terjadi peredaran gelap dan pen r,a)agunan narkotika. pengawasan terhadap lingkungan l<er sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara lain dengan cara: meminta kepada pegas'ai cii ling lrngarr kerja'a unt.k menandatangani surat pernyataan atas kertas ircrmarcrai j,ang menyatakan tidak akan mengedarkan dan ata men'arrrhgu.ar<an naar<etika selama menjadi pegawai; ikut melaksanakan sosialisasi tampan.ve dan penyebaran informasi mengenai bahaya penal.rguitar nar<etika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas lembaga term<aj; melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi lingkungan ke{anya kepada pihak berwenang; dan melaksanakan tes narkotika sewaktu waktu. pase,l pemerintah kabupaten dapat menetapkan persyaratan dalam penerima, calon pegawai negeri sipil daerah. calon kepala desa. dan pegawai negeri sipil yang akan menduduki jabatan struktural lingkup organ antara lain memiliki surat keterangan bebas mark.tika, dari bank tapsel atau rumah sakit milik pemerintah daerah; menandatangani surat jlernvataan rli atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengenal<an rian atau mr:n1 al^gunakan nart<o"trt<a, selama menjadi calon pegawai negeri.i sipil, )alor.r nepali desa, pegawai negeri sipil yang.akan menduduki jabatan st^litura cran bersedia alaturri hukuman disiplin maupun pada,'ra sesuai clerrgan ketentuan perahu"ran perundang undangan jika terbukti melaka_rkan pen lalahgunzran narkotika; dan melaksanakan tes narkotik<a sewaktu r, waktu. pasara*asan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak teg'adi penyalahgunaan narkotika. pengawasan sebagaimana dimaksud pada aj,at dilakukan dengan cara: meminta kepada pimpinan dan anggota untul< menandatangani surat pernyataan atas bermeterai .var r; ikut melaksanakan kampanye rian penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya pen,valahgunaan narkotika; memasang papan peng ilmuwan larangan pen,r,alahgunaan narkotika tempat yang mudah dibaca rii ling}. lengan kerjanya; melaporkan adanya indikasi pen'arahgunaan narkotika yang te4adi lingkungan kerjanya kepada pihak l>em,menang; dan melaksanakan tes narkotika sewaktu q,waktu. bertpasar huruf tert<1wa;ikan melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelola,va agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika antara lain meminta kepada karya.an ntuk m.,tandatangani surat pernyataan atas kertas bermaterai yang men.fatal<a tidak akan ".,g"d.i.^., dan atau kenya jahgunakan narkotika selama nrenjardi kan,aran cli bidan usaha, tempat usaha, hotel penginapan dan tempat buran vang dikelolanya; ikut melaksanakan kampar,rr clan pe,r r,sebaran informasi yang benar mengenai cahaya penyalahgunaan, nar i<etika cara selir i atau bekerja sama dengan dinas lembaga terkait; memasang papan penglimlin,an lahan lan pen yerlahgunaan narkotika tempat yang mudah dibaca lingkungan kr:ry.rn1,a: melaporkan adanya inci<asi penyu.lahgunaan narkotika yang term'adi lingkungan kerjanya kepada pihak ber menang; dan bertindak kooperatif dan proaktif l<ei;ada aparat penegak hukum dalam hal keladi penyalahgunaan narkotika cli lingkungan bidan usaha, tempat usaha, hotel penginapan dan tempat hiburan milik.rr.a. bagian kedelapan pencegahan melalui bad:.n usaha, tempat usaha, hotel penginapan cian tempat hiburan pas:rlrah<u ikan pena\\,asan terhadap pemogokan dan atau asrama yang dikelolanya agar tidak dij;ikan tempat pen,alatrgunaan narkotika dengan cara: membuat peraturan yang melarang actin_va kegiatan per,alahgunaan narkotika lingkungan pemogokan dari atar asrama serta menempatkan peraturan tersebut tempat yang mudah dibaca; ikut melaksanakan kapan\.e dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika; meminta kepada penghuni pemogokan dan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat per_\'atasan atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan atau men sralahgunakan narkotika selama menghuni pemogokan; melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi lingkungan pemogokan dan atau asi.ama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan bertindak kooperatif dan proaktif l<pada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika lingkungan pemogokan dan atau asrama vang dikelolanya. bagian k:sepuh,rh pencegahan melalui lliedia massa daerah p:rsi,l media massa daerah sebagaimana dial< melakukan kampanye dan per charan informasi mengenai baha1,.a penyalahgunaan narkotika; menolak pemberitaan, artikel, tay, ringan ]iang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika; melakukan peliputan kegiatan 1ar.g berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap peuyalahgu:than narkotika. bagian l.sebelas pencegahan melalui tempat ibadah p:is:.i pencegahan mela lui tempat abad:rh sebagaimana climaksucl dalam huruf pelaksana kan melalui: menghimbau para jamaah.i untul( rak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika; membuat pengumuman rentang la. anga. penyalahgunaan narkotika dan menempatkannya tempat r,ang mud.rh dibaca; dan memasukkan unsur nario ika d:rll n'r rarr r'campaigpers:. pasa pasa dan kew,kenangan bidang rehabilitasi medis atau standar pada huruf sekurran.iu ,ar'ketika ,r,ang sudah cukup umur atau keluarganya, dan atau orangtua atau rvar dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepala wl. sebagaimana dimaksud<i paci a,v:,t harus memenuhi persyaratan: ketenagaan yang memiliki alian ketergantungan nar]<etika dan sarana yang sesuai lengan str ndar rehabilitasi sosial. persyaratan ketenagaan sebagaimana,.dimaksud kurangnya memiliki pengetahuan dasar ketergantungan narkotika; keterampilan melakukan assessment.pecandu narkotika yang telain mcl:rp, ri kar r ciri atau dilaporkan kepada ipw diberi kartu lapor diri setelah menjalar,i as ramen. kartu lapor diri sebagaimana dimaksud.l pala alat (l) berlaku untuk (dua) kali masa perawatan. dalam ha1 ipl tidak merniiir<i kemampuan untuk melakukan pengobatan pera\.\,atan tertentu se;uai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu n^rl<noticia, orally lla. r'ali atau kelrrargan,r,a, ipw harus melakukan rujukan kepal situ .r'zl. men miliki tema=puan. pecandu narkotika 'ang selang hrer ialah.i pengobatan pera\ ratan rumah sakit fasilitas pelayanan kesehatan iai.rna wajib melaporkan diri kepada wl. ipl sebagaimana dimaksud rd dalam wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk me,ketahui kondisi pecandu narkotika. asesmen sebagaimana ciimaksucl pada meliputi aspek medis dan aspek sosial. pelaksanaan aspek medis dan aspek s.sial sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara wa\.,,,antara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu nar<etika. wawancara sebagaimana_ dimaksud rda a vat meliputi riw kesehatan, riw penggunaan narkotik<a, river pengobatan, d'an pera.buatan, riw keterlibatan pada tindak ]<kriminalitas, riu.a'at psikiatris, serta riw keluarga dan sosial pecandu parkir ika. observasi sebagaimana dimaksud pada a),a1 meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika. hasil asesmen dicatat pada rekam pecandu narkotika. medis atau catatan perubahan perilaku bagian kedua rehalrrlitasi pasa terhadap penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehab stasi terhadap peta'alat disepakati oleh pecandu anarko lika, orangtua wali suara pecandu narkotika dan pimpinan ipl. penanganan rehabilitasi. guna melaksanakan rehabilitasi pemerintah kabupaten dan instansi berikut rehabilitasi sebagaimana klimaks_rrl pa.la a1,a1 meliputi: tindakan medik until< melepas<rln pengguna nar]<etika dari ketergantungan narkotika; tindakan terapi untuk rnelepask pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat; tindakan untuk mengatasi beracun an intokdikasi akut dari narkotika; dan tindakan pascadetoksifikasi berupa^ pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial. sebagaimana dimaksud pada :terkait dapat melakukan upaya sebagai meningkatkan kesadaran, mas ya.al:at untuk melaksanakan wajib lapor guna r.mendapatkan rehab tasi menyelenggarakan pela_yana reh afiliasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna. korban pen,r. rlahgun aan clan pecandu narkotika; meningkatkan kapasitas lembaga dengan skala prioritas berjasa narkotika; dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial keras,anan daerah penyalahgunaan penyalahguna, korban meningkatkan pembinaan l<t.pi,da mantan penyalahgunaan, dan pencanclu nar l<etika. bagian ketiga tempat rehabilitasi pas:v,.'ngan ketentuan peraturan perancang undangan. pas:, pengguna pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukan kartu lapor diri kepada pihak.vang beru a.jib untuk segera dilakukan rujuk<an kembali kepada lembaga institut yang menge, bipengguna pecandu narkotika yang tersangkut masalah hukumpenetapan pengadilan jika peta:rcl narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana parkir_ik.r. pecandu narkotika yang sedang men.lanl proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi mi:dis cian. atau rehabilitasi sosial. penempatan dalam lembaga retail tasi menulis dan atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud piala av:rt mcrlrpakan ker.kenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sur,r dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi cl,iri l'im a;r:men terpacu. sosial bagi sebagaimana pasir setiap pen'tenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilit rsi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pagea,vat (3r dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang gan. bab vii pelaporan. menit king dan evaluasi bagian l{satu pelaporan (i)<etika sebagaimana dimaksud pada a1,at disampaikan dengan cara: ipl yang berada daerah memberikan laporan kepada dinas kesehatan untuk rehabilitasi medii< klan dina sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan lisan:dirikan ipl yang berada daerah memberikan laporan kepada dinas kesehatan dan dinas sosial dengan tcm>us:rn jisampail<an kepala bnn; data informasi kegiatan p\\il r i dinas kesehatan dan dinas sosial dilaporkan kepada dinas i(kesehatan clan di.as sosial setiap bulan dengan tembusan disampaikan l<pada bni dalam hal bnn men'selenggarakan;r sendiri kegiatan ipw laporan setiap bulannya disampaikan kepada dini kesal sarisi:rl diimpor <an l<pada bupati. bupati melaporkan kegiatan pwl dae,'ah kepada menteri dalam negeri dengan tembusan disampaikan kepada: menteri kesehatan; menteri sosial; badan narkotika nasional: dan kapolri melalui kapolres. data informasi pecandu narkotika .;bagaimana dimaksud pada dilaporkan dalam bentuk< rel<kapitulasi ata paling sedikit memuat: jumlah pecandu narkoba<a vang cicit:,ngawi; identitas pecandu reptilia; jenis zat narkotika yang disalahgtrn rkan; lama pemakaian; cara pakai zat; diagnosa; dan jenis pengobatan rii,r'a\.a pera$ara starr rehabilitasi vang dijalani. pasai laporan sebagaimana dimaksud dalam asal alat menjadi bahan eva]rasi darr penyusunan kebijakan lebih lanjut. bagian kedua monitoring ian evaluasi pasar'lr u,aj impor ., ang diketuai oleh asisten yang membidangi administrasi pembantu nan dan kesejahteraan rakyat dengan beranggotakan dinas kesehatan r. dinas sosial. bnn dan direktur narkoba polda kasat narkoba polres. kegiatan pelaksanaan u'ajil lapor sebagaimana dimaksud pada meliputi: penerapan prosedur rva.jib lapor; cakupan proses wajib lapor; tantangan dan hambatan proses wajib laltevalahgunaan narkoba. bab viii pasca re]liabilitas] pas:. pasar.l terhadap pecandu narkotika vang telur selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pena\r,asian ser.ta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarat kat. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bupati melalui skpd term<ait. dalam rangka pembinaan dan pena .r.asan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat membentuk< tim sana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh bnn dan beranggota<zrn terkait. (a) tim sebagaimana dimaksud rrl pada i3) bertanggungjawab kepada bupati. pembinaan dan dengan:san seri.gimana dimaksud dalam dimaksudkan untuk memotivasi pe< ar.ciu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercalar.n diri dan membangun masa depan orang lebih baik. dalam rangka mewujuclkar r kegiatan raspe muatan kerja; pemberian rekomendasi untuk rel.rujukan pendidikannya; dan kohesi sosial. pelayanan untuk memperoleh veteran:plan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh ski ,ang membidangi tenaga ke4.a. pemberian rekomendasi unta r melana .rekan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf dia]<sarapan olr 'ang membidangi pendidikan. kohesi sosial sebagaimana klimaks lari pala a var huruf dilaksanakan oleh skpd yang membidangi sosial. bai] partisipasi masyarakat masyarakat mempunyai_hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta perlu resor narkotika. y."k .uat:ikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika; memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adan,a dug:ran rincian< piriana narkotika serta prekursor narkotika; menyampaikan saran clan pencipta secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau bnn yang m(.tangani perkara tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika: memperoleh jawaban klan saran rentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau bani memperoleh perlindurrg;rn h,.rk rm pada saat ),ang bersangkutan melaksanakan haknya atau clim;nt:r hari dalam p.r*"" pe.:*dilan; dan melaporkan kepada pe.i;obat \,ang lri) \'frn,tng tall bnn apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkorilla sert;t ltr.kursor narkotika.ren annya masi ng masin baik pembinaan ai{ pengawasan pasa baf pendanaan pasa pembiayaan atas pelaksanaan l<kegiatan pe,tangga larutan pen valahgunaan narkotika bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja neg,ira bn); anggaran pendapatan dan hanja dae.ah bd); dan sumbangan dari pihak lain vang tidak r mengikat. bab,\ii pdl;\ ran pasa. (i) camat melaporkan penyelenggara;rn penanggulangan narkotika lingkup kecamatan kepada t,bupati. bupati melaporkan pen,r,elenggarrran penanggulangan narkotika lingkup kabupaten l(pada lr.menteri dalam negeri. penyalahgunaan penyalahgunaan dipaku kan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ,at dan secara berkala setiap (enam) bulan atau seu,waktu waktu jika diperlukan bab xiii sanksi administrasi pasar,l dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pemerintah kabupaten dapat mengambil tindak:rn administratif terhadap badalu,akibatnya sebagaimana dimaksud dalam dan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada a],'at berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; denda administratif; darr pencabutan izin usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai peter'.s:is:. peraturan daerah ini mulai br:laku rla tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya. nrcmenntal rkan pengundangan daerah ini dengan penempatan_va dalam [,lembaran daerah tapanuli selatan. peraturan kabupaten ditetapkan sipirok ;ada tanggal deteksi i]bupati tapanuli selatan, <. pasaribu', tempat hiburan, pemogokan dan atau asrama daerah yang tidak memenuhi kew.akibatnya sebagaimana dimaksud dalam darrasal ra. ketentuan lebih lanjut merger rai perdelapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada hur.uf lr, r:, da, diatur dengan peraturan bupati. bab ketentuan penutup pasar peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, nremenntahkan pengundangan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah tapanuli selatan. peraturan kabupaten ditetapkan sipirok pada tanggal oe! dce bupati tapanuli selatan, ttd syahrul ]vi. pasaribu diundangkan pada tanggal sipir sekretaris bup,,\'i'en, parutan nasution lembaran daerah kabupaten tapan'jli selatantahun nomor noref peraturan dari\h ibu,aten tapanuli selatan provinsi sumatera utarasarand 9e4 be3 2ol bupati tapanuli selatan, ttd syahrul pasaribu diundang pada tanggal mb ? "olb dis16l bagitlatau sarana daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dial<sud dalam dan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada (l)i}m w\otb bupati tapanuli selatan, pasaribu wr+ gt gubernur sumatera utara nomor sifat lampiran perihal bb.742fn6vb medan, de,senar 2or4 kepada yth sdr. bupati tapanuli selatan di sipirok. gubernur sumatera utara tembusan diam kepada menteri dalam negeri jakarta; ketua dprd kabupaten tapanuli selatan; tertinggalpenanggutrangal penyalahgunaan narkotika wilayah kabupaten tapanuli selatan tel,ah dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bupati supaya melakukan penyempurnaan dan penyesuaian t hadap rancangan peraturan daerah dimaksud, berdasarkan hasil eva luas gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat gubernur ini. dalam hal bupati tidakdilakukan pembayarample' demikian disampaikan untuk rli'laksana<an sebagaimana mestinya' .et it.h. ten gktperry pradi,m. hasi] evaluasi rancangan peraturan daerah kab. tapanuli selatan. lampiran surat gubernur sumatera utara lb8' 74j tt 6v8 tanggal uer''bc job hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten tapanuli selatan tentang penanggulangan pei.iyalahgunaan narkotika.\ttg)< jr'. rumusan urutan angka lama diubah menjadi rumusan urutan angka.usan urutan angka 2mpan angka lama diubah menjadi rumusan urutan angka baru, penulisan kata penyalahguna diantara kata' pada dan kata pecandu disempurnakan menjadi kata penyalahgunaan'kkecil. kata.kapolri melalui polres. kata kabupaten diantara kata sosial darr kata bin, dihapus dan pada akhir kalimat kata kata tapanuli selatan, dihapus' huruf penulisan kata date peeru aturan dan kata si(pd disempurnakan menjadi kata lingkungan, demikian juga seterusnya. penulisannya supaya disatukan. ayal l2l, katzhasil eval rancangan peraturan lampiran surat gubernur sumatera utara nomor tanggal daerah kabupaten tapanuli selatan tentang penunggu tangan pei{yalahgu naan.i' d.rumusanurutanangka6lamadiubahmenjadirumusanurutanang}<a7'enulisan kata penyalahguna diantara kata pada dan kata pecandut<huruf penulisan kata ditempatruktural dan kata skpd disempurnakan menjadi kata lingkungan, demikian juga seterusnya. penulisannya supaya disatukan. katakecil. katapolri melalui polres. 38,kata kabupatendiantarakata soslaldankata bnn'dihapuskan pada akhir kalimat kata kata tapanuli selatan, dihapus' dihapus. la:rna diubah menjadi baru, disempurnakan sehingga ditulis dal dibacpriaerah kabupaten tapanuli selatan, (nama terang) lembaran daerah kabupaten tapanuli selatan tahun.nomor noref peraturan daerah kabupaten tapanuli selatan, ovr nsr sumatera utara l2ot6) supaya dibuat penjelasan umum dan penjelasan demi pada rancangan peraturan daerah ini. gubernur sumatera utara it.tengku erry nurani,m.si |
(x2 set.|henatajkabag pengol, sosial budaya, ketertiban dan keamanan, keselamatan: kepastian hukum, kemanfaatan:ta(l): reklame suara,:(l):::l) izin penyelenggaraan reklame insidentaufi.s5),1senaraan!on injil minor nalvangva haho nvavawht nvhvawnvil "sejak dong "sejak dong sejak dong tes 'sejak dong tes sepak dong sed "sejak dong tes "sejak dong tes "sejak dong tested sejak dong tes "sejak dong sed sejak dong "sejak dayung sejak dng sed "sejak dnyngj "sejak dong "sejak dong mesej "sejak dong ips salin, reklame suara, j .sg.,,,(l) is5)i)izin penyelenggaraan reklame insidenti(l)ase:ttd.ttd.alinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda kabupaten lombok timur, lalu pembina iv a) nip."""s5)tojo una untojo una untojo una una provinsi sulawesi tengah, bahwa penetapan batas daerah antara kabupaten poso dengan kabupaten tojo una untojo una unoro adalah sebutan untuk sungaiposo dengan kabupaten tojo una una provinsi sulawesi tengah dimulai dari: teluk tomini yang berada pada muara koro male yang ditandai olehbarat daypercabangan koro male, selanjutnya arah selatan menyusuri punggung bukit saudarapunggung bukit nav kodi, selanjutnya arah tenggara menyusuri median line) anak sungaidan selanjutnya arah tenggara menyusuri median line) anak koro male sampai pada pbu dengan koordinat dan yang merupakan pertigaan batas antara desa male tojo kecamatan tojo barat kabupaten tojo una una dengan desa rato obu kecamatan lage kabupaten poso dan desa mamba kecamatan mori utara kabupaten morowaliipemimika provinsi papua dimulai dari: pertigaan batas antara kabupaten puncak dengan kabupaten mimika dan kabupaten intan jaya yang ditandai dengan koordinat dan o7' dan distrik rimba kabupaten intan jayakabupaten puncak dengan distrik tembagapuridan,nna dengan aslinya kepala hukum s5), tag maya s.h., m.a.p fenabindaeeana muda iv c) 'o" 'o" 'o" 'o" 'o" 'o" 'o" 'o" 'o" 'o" 'o" 'o" man menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun pleno ag kabupaten mimika provinsi papua kar) pri menteri dalam negeri republik indonesia peta batas daerah its) kabupaten puncak dengan kabupaten mimika provinsi papua kar) skala diagram lokasi ras papua barat, kep indian yee ana tag kst tk2 pin "re tk' (ks! "kak instki) zone satuan tinggi meter selang kontur meter keterangan riw peta rupa bumi indonesia skala produksi badan informasi geospasial tahundang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten puncak provinsi papua, kemendag. hasil kesepakatan rapat pembahasan segmen batas kabupaten puncak dengan kabupaten mimika provinsi papua tanggal maret semua nomor bad ii1 teki titik kartometrik jalan kontur kem) ha) ku) gunung bukit sungai danau batas kabupaten daftar koordinat titik kartometrik daki kabupaten puncak dengan kabupaten mimika provinsi papua itsi3: una koordinat geografi koordinat utm no mama pung bujur tki) kst utang uju pan tki (tk kto) (tk (tk menteri dalam negeri republik indonesia, ttd muhammad tito karnavian aan dengan aslinya ann tut mep mera pata listen s.h. m.a.p region minima muda iv c) nip. a5. |
kena bang berita negara republik indonesia kependudukan pencatatan sipil. pengangkatan. pemberhentian. pencabutan. peraturan menteri dalam negeri republik indonesiaditetapkabahwabagian dari jabatan pimpinan tinggi. jabatan administrator adalah bagian dari jabatan administrasi. jabatan pengawas adalah bagian dari jabatan administrasidinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi yang selanjutnya disingkaingkakependudukan dan pencatatan sipil yang selanjutnya disebut ditjenundang undanganhari adalah hari kerja. bab pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian atau pemindahan tugas bagian kesatu umum menteri mengangkat dan memberhentikan pejabat pada disdukcapil provinsi dan disdukcapil kabupaten kota dengan keputusan menteri. pejabat pada disdukcapiljabatan pengawas. kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dimandatkan kepada dirjen. bagian kedua pengangkatan pengangkatan pejabat pada disdukcapil provinsi dan disdukcapil kabupaten kota dilaksanakan setelah memenuhi persyaratanimpinan tinggi pratamausia paling tinggi (lima puluh enam) tahuadministratorengawasaling rendah berpendidikan diploma iii atau yang setaraaragraf pengangkatan pejabat pada disdukcapil provinsi dan kabupaten kota pejabat pimpinan tinggi pratama pada disdukcapil provinsi diangkat oleh menteri atas usulan gubernur. gubernur mengusulkan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama pada disdukcapil provinsiprovinsi. panitia seleksi jabatan provingubernurprovinsiprovinsi. pejabat pimpinan tinggi pratama pada disdukcapil kabupaten kota diangkat oleh menteri atas usulan bupati wali kota melalui gubernur. bupati wali kota mengusulkan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama pada disdukcapil kabupaten kotakabupaten kota. panitia seleksi jabatan kabupaten kotbupati wali kotakabupaten kotabupati wali kotakabupaten kota.provinsi sesuai dengan usulan gubernur sebagaimana dimaksud dalamkabupaten kota sesuai dengan usulan bupati wali kota melalui gubernur sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada dan dirjen atas nama menteri menugaskan tim yang akan melakukan wawancara. wawancara sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara daring atau tatap muka. hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim. berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam dirjen mengusulkan penetapkepada menteri. menteri menetapkyang diusulkan oleh dirjen paling lama (empat belas) hari sejak usulan penetapan oleh dirjen sebagaimana dimaksud pada penetapan sebagaimana dimaksud padaangkatangkat oleh dirjen atas nama menteri berdasarkan usulan bupati wali kota melalui gubernur. gubernur dan bupati wali kota mengusulkan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada dan sebanyak (tiga) nama calon kepada menteri melalui dirjen sesuai dengan kewenangannyadirjenjen atas namaalam bentuk keputusan menterisebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sistem informasi yang memuat basis data pejabat dukcapengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam serta dan dengan memenuhi dokumen meliputi: surat usulan pengangkatan pejabat dari gubernur,keputusan panitia seleksi jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, berita acara atas hasil wawancara untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, surat penilaian prestasi kerja dalam (dua) tahun terakhir, keputusan mengenai pangkat terakhir, keputusan mengenai jabatan terakhir, dan rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara. paragraf pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pada disdukcapildirjenprovinsmenugaskanpejabat pada disdukcapil kabupaten kota dilakukan oleh bupati wali pejabat pimpinan tinggi pratama pada disdukcapil provinsikabupaten kota yang bersangkutan. dalam hal bupati wali dapat menugaskan gubernur atauibu kota provinsi atausebagaimana dimaksud dalam serta dapat dilakukan secara daring dan atau tatap muka. dalam hal terdapat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pada disdukcapil provinsi dan disdukcapil kabupaten kota dalam satu provinsi pada waktu bersamaan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dapat diadakan sekaligus ibu kota provinsi. bagian ketiga pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama pada disdukcapil provinsi diberhentikan oleh menteri atas usulan gubernur. pejabat pimpinan tinggi pratama pada disdukcapil kabupaten kota diberhentikan oleh menteri atasberhentikanberhentikan oleh dirjen atas nama menteri berdasarkan yang ditandatangani oleh dirjen atas nama menteri. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam danangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, cuti diluar tanggungan negara, adanya perampingan organisasi pemerintah,peroleh kekuatan hukum tetap, menjadi anggota partai politik, rangkapjabatan, tidak menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan penilaian kinerja, diberhentikan sebagai pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam dan dapat disertai dengan usulan pengangkatan pejabat pengganti. dalam hal usulan pemberhentian tidak disertai dengan usulan pengangkatan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada gubernur dan bupati wali kota dapat mengangkat pelaksana harian atau pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengusulmberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sistem informasi yang memuat basis data pejabat kependudukan dan pencatatan sidalam hal pejabat pimpinan tinggi pratama. dalam hal pejabat administrator dan pejabat pengawasdirjen atas namaukan paling singkat (dua) tahun terhitung sejak pelantikan pejabat yang bersangkutan, kecuali jika dilakukan promosi jabatan. penggantian atau pemindahan tugas dan atau alih wilayah penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada dikecualikan jika memenuhi ketentuan diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam jabatan yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada tidak boleh lebih rendah dari jabatan sebelumnya. jabatan pimpinan tinggi pratama hanya dapat didudukipenilmenteri dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii standar kompetensi dan penilaian kinerjaharus memenuhi kompetensi jabatan. kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: teknis: manajerial, dan cc. sosial kultural. selain memenuhi kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada juga memenuhi kompetensi pemerintahan. kompetensi jabatan dan kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dan diwujudkan melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan. standar kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama provinsi dan kabupaten kota memiliki kemampuan untuk: memimpin dan memotivasi pelaksanaan tugas kepada bawahcc. mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan, membuat dan menyampaikan gagasan dan pemikiran baru, menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan organisastandar kompetensi pejabat administrator provinsi dan kabupaten kota memiliki kemampuan untuk, menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan organisasi, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaemimpin pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnyaelain memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada pejabat administrator kabupaten kota juga memiliki kemampuan teknis pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya. standar kompetensi pejabat pengawas provinsi dan kabupaten kota memiliki kemampuan untuk: memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana sesuai bidang tugasnya, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkanpenilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas disdukcapil provinsi dan disdukcapil kabupaten kota dilakukan oleh menteri paling sedikit (satu) kali dalam setahun. menteri memberikan mandat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada kepada dirjen. penilaian kinerjahasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakuk. bab sanksi administratif gubernurpenundaan proses pengangkatan pejabat yang baru dan pemberhentian pejabat yang lama, dan atau pengurangan alokasi anggaran. bupati wali kotadan atau pemutusan jaringan komunikasi data. bab pembinaan dan pengawasan menteri melalui dirjenserta penilaian kinerja pada disdukcapil provinsi dan disdukcapil kabupaten kota. gubernur. bupati wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit pelaksana teknis disdukcapil kabupaten kota. bab pendanaan pendanaan pelaksanaan peraturan menteri ini kementerian dalam negeri dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negaraibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsiselain bersumber sebagaimana dimaksud pada dan juga dibebankrosesyang sedang berlangsung dilaksanakanolitoli dengan kabupaten buololitoli dan kabupaten buol provinsi sulawesi tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara kabupaten tolitoli dengan kabupaten buol provinsi sulawesi tengah, bahwa penetapan batas daerah antara kabupaten tolitoli dengan kabupaten buol sebagaimana dimaksud dalam huruf telah disepakati oleh pemerintah kabupaten tolitoli dan pemerintah kabupaten buol yanguol. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kabupaten tolitouootanyolitoli dengan kabupaten buol provinsi sulawesi tengah dimulai dari: pertigaan batas antara kabupaten tolitoli dengan kabupaten buol dengan kabupaten parigi moutong yang ditandai oleh pbu dengan koordinat dan yang terletak pada batas desa hanja kecamatan lampaui kabupaten tolitoli dengan desa kokobuka kecamatan loan kabupaten buol dan desa lembah bombay kecamatan bolano kabupaten parigi moutongi) gunung soolenggara sampai padamenyusuri punggung igi)r gunung impianlir) gunung mangutara menyusuri punggung ilir) bukitbarat laut menyusuri punggung (lgi) bukio2'lir) bukit lalu menyusuri median line) botany bosan sampai pada abu dengan koordinat dan7':9' yang terletak desa lakukan tolitolilaut menyusuri median line) botany bosan sampai pada abu dengan koordinat dan o09' yang terletak desa giodan abu selanjutnya arah utara menyusuri median line) botany bosan sampai pada muara botany boso3. bab ketentuan umum dalam peraturan menterb insentif dan atau tunjangan bagian kesatungurus barang pengelolajawabnya, pengurus barang pengelola:kepala daerahkepala daerah. bagian kedua tunjangan pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas rutin pengelolaan barang milik daerah dapat diberikan tunjangan. besaran tunjanganpada pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional. penerappendanaan pendanaan pemberian insentif dan atau tunjangan bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada: provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, atau kabupaten kota bersumber darind dengan asli kepal&. niro pas had, s.h., m.a.p weonyaoo ama muda iv c) kpop6p6g318 |
tah tmenteri dalam negeri republik indonesia tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahrapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten komentermenteri ini meliputi: kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sapi,. panduan penyusunan kebijakankepala daerah. panduan penyusunanmentermentermenteri ini mulai berlaku: peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan kepala daerah yang mengatur sapi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan paling lambat tanggal meina dengan aslinya alta rei tu, eh, ket san mitra ad, s.h., m.a.p rania thaha muda iv e) nip196968180yo, jawa bali kalimantan y60, sulawesi y0 ,0y6, nusa tenggara y6, maluku yo, dan papua y0 ,8y0.provinsi dan pemerintah kabupaten kota: dana darurat, lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.yo01lyo0l)) perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi yo0rancangan pas oleh minggu bulan julipenyusunan dan minggu bulan agustuskerja rancangan peraturansoamamasan,(pas penerbitan surat edaran paling lambat kepala daerah perihal minggu iii bulan pedoman penyusunan agustus| hari peraturan daerah tentang kerja setelah kerja perubahan apbd dan rancangan rancangan peraturan peraturan daerah kepala daerah tentang tentang perubahan penjabaran perubahan apbd dan apbdperaturan hari kerja (sejak kerja daerah tentang perubahan diterima keputusan apbd sesuai dengan hasil hasil evaluasi)penyampaian keputusan hari kerja setelah hari pimpinan dprd tentang keputusanpenyampaian peraturan paling lambat hari daerah tentang perubahan harimenteri dalamjaibangsaran kesehatan 1x10 saedana transfer umum dau xxx dbh xxx jumlah penerimaan xxx pengurang dau tambahan xxx dbh yang bersifat remarked xxx add xxx jumlah pengurang xxx u3. jumlah dana transfer umum yang xxx jamesassdst. xxx total alokasi anggaran pemulihan xxx kita rasio alokasi anggaran pemulihan iakngamem nitaberjenis, per bidang subbidang sampai dengan tahap sebagai syarat penyaluran tahapctv:oo)gubernur bupati wali kotaprioritas dan plafon anggaran sementara provinsi kabupaten kota)emapatanpae raa dna pendapatan asli daerah ' | pajak daerah retribusi darah hasil pengelolaan kekayaan joran vang dipantau maintain pad yang sah renmeeararemerar transfer pendapatan transfer (naa lameamanpusat anno pendapatan transfer antar bisa fasa men men lain lain pendapatan diese manisan pendapatan hibah dana darurat ' ' lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan jumlah pendapatan daerah aan eme pembinaan pembiayaan sisa lebih perhitungan janggaranfatan satunya pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan joarangangbistmtan penerimaan pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian emamanbaean penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan jumlah penerimaan pembiayaan nan atareeoa),ipmumumanyangbenuatandan beneath. mengembangkan wilayah untuk mengurangi (keumangnban wenamintemersaan meningkatkan sumber daya manusia yang (memadankan raya sang ojo revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memperkuat infrastruktur untuk mendukung (hememtangan bemomibanpamanan dasar membangun lingkungan hidup, meningkatkan (kawanan bencana barpempanantam memperkuat stabilitas polhukhankam dan (mansirmas layanan pama raman onto mallina skpd jumlah prioritas pembangunan provinsi indikator kinerja rp) ar. gg. en. sos . last faes rare sasaran prioritas program ann nang ket. berdasarakan urutan) kinerja program prioritas rp) soo contoh: contoh: contoh: contoh: menurunkan tingkat menurunkan tingkat jumlah program dinas sosial kemiskinan angka kemiskinan masyarakt penggunaan makanan pokokdari tingkat pdrb tahun peningkatan perindustrian dan sebelumnya kualitas koperasi, perdagangan bast|inerja kegiatan sub kegiatan sub ket pepatah cepat kegiatanx.xx.xx.x.k&. x.xx.xx.x. xx. tinggi pendidikan kegiatan . sub kegiatan program . x.kx.kx.k.kx. x.xkx.xx.k.kx.kk tinggi.o1.x x.x xx x.xx. dimas. lo.) o1.x x.x x.x x.xx.xx.oo j program. lo.) o01x x.xx.x x.xx.xx.x.xx.o kegiatan. sub kegiatan . lo. pst. lo. kesehatan .xx.xxx x.xx. dinas. pp.) .xx.x x.x x.xx.xx.oo jo program. po.) .x x.xx.x x.xx.xx.x.xx. kegiatan. sub kegiatan . smpp$ppp555. pekerjaan umum dan penataan ruang .xx.xxx x.xx. dimas. lo.) dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) .03x x.x x.x x.xx.xx. program. boh. .03x xx x.x x.xx.xx.x.cx.o kegiatan. boh. lo3x xx x.x x.xx.xx.x.c.cx.o sub kegiatan. . ast b aan perumahan rakyat dan kawasan tema ama pan kemasan .04x xx x.x x.xx. dinas. boh. .04x x.x x.x x.xx.xx. program. boh. lol x.xx.x x.xx.xx.x.cx.o kegiatan. boh. lol xx x.x x.xx.xx.x.cx.o| sub kegiatan. po. nan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemmdungan masyarakat (105x xx x.x x.xx. dinas. lo. .xx.xx.xx.xx.xx. program. loss xxx x.x x.xx.xx.x.xx.o kegiatan. loss xx. xxx x.xx.xx.x.xx.c.o sub kegiatan. ana . sosial ho. .06x x.x x.x x.xx. dimas. ho. .06x x.x x.x x.xx.xx. oo) program. lo. lo6xx x.xxx x.xx.xx.x.xx. kegiatan. logo x.x x.x x.xx.xx.x.xx.cx. sub kegiatan. gg . . jurusan pemerintahan wajib yang |. . dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) dasar aaa. . iitenagakerja .x x.x xxxxx. dimas. 2007x x.xxxxx.xx. oo) program. opo. 207xxxxx.xxxxx.xx. kegiatan. pop) .007xx.xxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. aaa .th pemberdayaan perempuan dan ama .x x.x xxxxx. dimas. .x x.xxxx.xx.xx. oo ) o|( program. .xxxxxxxx.xxx.cx. kegiatan. .x x.xxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. pop pb. . |pangan lo. .x x.x xxxxx. dinas. .x x.xx.xox.xx.xx. oo) program. .xx.xxxxx.xxx.xx. kegiatan. .xx.xxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. ops bea . pertanahan 210x xxxxx. dimas. 210xxxxxxxx.xx. oo) program. 210xxxxxxaxxxxxxx. kegiatan. oo dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) ox xx x.x x.xx.xx.c.cx.o sub kegiatan. lo. . jlingkunganhidup 21lxx.xxxx.xx. dimas. .1xxxxx.xx.xx. program. boh. lx xxx.xx.xx.xx.x.xx.o kegiatan. boh. ilx xx x.x x.xx.xx.x.c.cx.o sub kegiatan. panas ran pan pencatatan sipil .12x xx x.x x.xx. dimas. ho. .12x xx x.x x.xx.xx.o program. lo. i2x xxx xxxxx.xx.xx.x.cx.o kegiatan. i2xxx xx x.xx. xx.c.cx.o sub kegiatan. a55. . pemberdayaan masyarakat dan desa .13x xx x.x x.xx. dinas. ho. .13x xx x.x x.xx.xx. program. lo. dibom xxx.xx.xx.x.cx. kegiatan. d13x xx x.x x.xx.x.c.ck.o sub kegiatan. gg . pengendalian penduduk dan kes pen akan .14x xx x.x x.xx. dinas. ho. .14x x.xx.xx.xx.xx. program. ho. bol dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) ax xx x.x x.xx.xx.c.o kegiatan. boh. x kx xx x.xx.xx.c.ck.o sub kegiatan. ggg@@awal bea gaaanawya . perhubungan .15x xx xx x.xx. dimas. boh. .15x xx x.xx.xx.xx.o program. boh. isx x xx.xx.xx.xx.x.xx.o kegiatan. boh. isx xx x.x x.xx.xx.x.c.cx.o sub kegiatan. dst. . komunikasi dan informatika .x x.xx.xx.xx. dimas. .16x x.x x.x x.xx.xx. program. boh. x xx x.x x.xx.xx.cx.o kegiatan. oh. x xx xx x. xx.xx.x.c.cx.o sub kegiatan. gg . koperasi, usaha kecil, dan bsn pan x xx x.x x.xx. dinas. ho. x xx x.x x.xx.xk.o program. lo. dit xxxx.xx.xx.ck.o kegiatan. dit x xx x.xx.x.c.ck.o sub kegiatan. gg . . penanamanmodal .18x xx x.x x.xx. dimas. ho. .18x xx x.x x.xx.xx. program. boh. x xx x.x x.xx.xx.x.xx.o kegiatan. ph. dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) .xxxxxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. aaa bea kepemudaan dan olahraga 219xxxxxxxx. dimas. lo. 219xx.xxxxx.xx. oo ) program. 219xxxxxxxx.xxx.xx. kegiatan. 219xx.xxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. do. statistik .x xxx.xx.xx. dimas. lo. .x xx xxxxx.xx. oo ) o|( program. .x xxxxx.xx.x.xx. kegiatan. x xxxxx.xx.x.xx.xx. sub kegiatan. aaa aaaaaaaggggggg, . . persandian 221xxxxxxxx. dimas. poo 221xxxxxxxxxx. program. po. 221xxxxxxxx.xxx.xx. kegiatan. 221xxxxxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. bodo. aaa. kebudayaan 222xxxxxxxx. dimas. lo. .xxxxxoxxx.xx. oo) program. .xxxxxxxx.xxx.cx. kegiatan. 222xxxoxxxxxxx.a.xx. sub kegiatan. oo dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) g5. . perpustakaan .23x x.x x.x x.xx. dimas. lo. .xx.xx.xx.xx.xx. oo) program. x xx x.x x.xx.xx.x.xx.o kegiatan. boh. x xx xx x.xx. xx.x.x.cx.o sub kegiatan. nan kearsipan .24x xx x.x x.xx. dinas. lo. 224xx.xx.xx.xx.xx. program. 224x x xx x.xx.xx.xx.cho kegiatan. boh. x xx xx x. xx.xx.c.ck.o sub kegiatan. gg . . jurusan pemerintahan pilihan . . kelautan dan perikanan .xx.xx.xx.xx. dimas. . .25x xx x.xx.xx.xx. program. boh. .25x xxx.xx.xx.xx.x.xx.o kegiatan. boh. x xx x.x x. xx.xx.c.cx.o sub kegiatan. ''''"'"''"' . pariwisata po. .26x x.x x.x x.xx. dinas. boh. .26x x.x x.x x.xx.xx. program. ho. .26x x.xx.xx.xx.xx.x.xc.o kegiatan. bo. bol dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) 326xxxxxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. aaa pertanian poo 327xxxxxxxx. dimas. lo. 327xx.xxxxx.xx. oo) program. 327xxxxxxxx.xxx.xx. kegiatan. 327xx.xxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. do. kehutanan 328xxxxxxxx. dimas. lo. 328xxxxxoxxx.xx. oo ) o|( program. 328xxxxxxxx.xxx.cx. kegiatan. oo .xxxxxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. aaa energi dan sumber daya mineral | 329xx.xxxxx. dimas. poo. 320xxxxx.xxxx. program. lo. 320xxxxxxxx.xxx.xx. kegiatan. 320xx.xxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. bodo. . perdagangan 330x x.x xxxxx. dimas. poo 330x xxxxx.xxxx. program. pb. .30xxxxxxxx.xxx.xx. kegiatan. .30xxxxxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. data dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) . . perindustrian ho. .31lx xx xx x.xx. dinas. po. lo. .31x xxxxx.xx.xx. program. .31xx.xxx.xx.xx.x.xx. kegiatan. lx x.xx.xx.xx.xx.x.c.cx.o sub kegiatan. . . transmigrasi loo ho. .3d.x x.k x.k x. kk. dinas . .32x xx x.x x.xx.xx. program. lo. .xx.xxxx.xx.xx.x.cx.o kegiatan. x xx x.xx.xx.xx.c.cx.o sub kegiatan. gg . . |sekretariat daerah .01x x.x x.x x.xx. sekretariat daerah .01x x x.xx.x x.xx.xx. program. boh. olx xx.x.xx.xx.xx.x.xx. kegiatan. lolos xx.xx.xx.x.xx.c.o sub kegiatan. pol ho. sekretariat dewan perwakilan epa dara aban .02x x.x x.x x.xx. sekretariat dprd .02x x.x x.x x.xx.xx. program. ho. (402x x.xx.xx.xx.xx.x.xc. kegiatan. dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) 402xxxxxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. aaa unsur penunjang urusan spam perencanaan po) (50lxx.xcxxcxxx. oo ) dinas badan kantor. oxx.cccccc.xx. program. xxc.c.ccccc.xxx.xx. kegiatan. s.0lxxxcocxccxxxxx.xx. sub kegiatan. oo bodo. egg. keuangan 502x xxxxx.xx. oo) dinas badan kantor. .xxxxxoxxx.xx. oo) program. s02.xxxxxccxe.xxx.xx. kegiatan. .xxxxxxxx.xxx.xx.xx. sub kegiatan. do. aaa. kepegawaian '503x xx xxx.xx. oo ) dinas badan kantor. 503xxxxxxxx.xx. oo) program. 503xxxxxxxx.xxx.xx. kegiatan. .xxxxxxaxxxx.a.xx. sub kegiatan. oo bodo. . pendidikan dan pelatihan .xx.xxxxx. oo) dinas badan kantor. dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) .04xx.xx.xxxxx. oo ) program. .04xx.xxx.xx.xx.x.xx. kegiatan. oo .04xx.xx.xox.xx.xx.x.xx.xx. sub kegiatan. oo st. penelitian dan pengembangan | .x x.xx.xx.xx. oo ) dinas badan kantor. .xx.xx.xox.xx.xx. ooo)j program. .xx.x xx.xx.xx.xx.x.xx. kegiatan. oo .x x.x x.x x.xx.kx.x.kx.kx. sub kegiatan . pest. penghubung .x x.x x.xx.xx. oo ) dinas badan kantor. .06x x.xx.xox.xx.xx. oo) program. .06x x.xx.xox.xx.xx.x.xx. kegiatan. oo .x x.xx.xx.xx.xx.x.xx.xx. sub kegiatan. oo |o00000000000000 . pengelolaan perbatasan .07x xxxx xxx. oo) dinas badan kantor. .x x.xx.xox.xx.xx. ooo jo| program. .xx.xox.xx.xx.xx.x.xx. kegiatan. oo .x x.xx.xx.xx.xx.x.xx.cx. sub kegiatan. oo |o000000000000000 . junsurpengawas rm. junsurpengawas .0lxxxxxxxx. oo) inspektorat loo dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) .01x x x.x.x.x x.xx.xx. program. boh. x x.x.x.x x.xx.xx.x.xx.o kegiatan. boh. o1lx x xx.xx.xx.xx.x.c.cx.o sub kegiatan. bo. lo. . unsur kewilayahan . kecamatan ho. .01x xx x.x x.xx. kecamatan. .01x xx x.x x.xx.xx. program. boh. o1.x x.x x.x x.xx.k.x.x&. kegiatan . t.olx xx x.x x.xx.xx.x.c.cx.o sub kegiatan. (st. . kota adminstrasi .02x x.xx.x x.xx. kota. boh. .02x x.x x.x x.xx.xx. program. boh. t.o2x x. xx.xx.xx.xx.x.cx.o kegiatan. boh. t.o2x x.x x.x x.xx.xx.x.xk.cx. sub kegiatan. po. . ist aan kabupaten adminstrasi .x x.x x.x x.xx. kabupaten. .03x xx x.x x.xx.xx. program. boh. t.03x xx x.x x.xx.xx.x.xx.o kegiatan. boh. x xx xx x.xx. xx.x.x.cx. sub kegiatan. pt. bea pena . jurusan pemerintahan umum . kesatuan bangsa dan politik |. ho. dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) .01x x.xcx.xx.xx. o o o ) | kesatuan bangsa dan politik. .01x xxx.xcxcxc.xc.xx. oo ) program. .o1 xx.cxc.x.xx.xx.x.xx. kegiatan. oo s.olx.cx.xx.xx.xx.x.xx.cx. sub kegiatan. oo ps. $ . .l,fff urusan kekhususan ipaniradya keistimewaan lx x.xx.xx.xx. oo)o o o ) )| paniradya keistimewaan. ' ' | o.o1.x x.x x.x x.xx.x. program . lxx.xbox.xcx.xx.xx.x.xx. kegiatan. oo .01xxxxxxxxxx.xc.xx. sub kegiatan. oo aa, nhl n"n n"'h 'me |syariatislamaceh .x x.xcx.xx.xx. oo) dinas syariat islam aceh. .02x x.xx.xox.xxxx. oo) program. .02xxxx.xx.xx.xx.x.x. kegiatan. oo o2x x. xx.x x.xx.xx.x.xx.cx. sub kegiatan. oo ps. permusyawaratan ulama (mpu) naa ass manan dan (mpu) . .x x.xx.xex.xx.xx. oo) program. .x x.xox.xox.xx.xx.x.cx. kegiatan. oo .x x.xox.xx.xx.xx.x.xx.xx. sub kegiatan. oo | ost. dan program, kegiatan dan sub kegiatan sementara rp) . sekretariat majelis adataceh .x x.xx.x x.xx. sekretariat majelis adat aceh. .04x x.xx.x x.xx.xx. program. xxxxx. xx.xx.ck.o kegiatan. x x.x x.x x. xx.xx.x.xx.xx. sub kegiatan. io) mt. . sekretariat baitul malah .x x.x x.x x.xx. sekretariat baitul mal aceh . .x x.xx.xx.xx.xx. oo) program. xxxxx x.xx.xx.x.cx.o kegiatan. i.o5x x.x x.x x. xx.xx.x.x.xx. sub kegiatan. mt. ii. . sekretariat badan reintegrasi aceh .x x.x x.x x.xx. oo) sekretariat badan reintegrasi aceh. .x x.x x.x x.xx.xx. oo) program. lo. .06x x. x x.x x.xx.xx.c.o kegiatan. .x xx x. xx.xx.x.cx.c.o| sub kegiatan. dstduga belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan totalbiayaan daerah mee, tanggal. pimpinan dprd gubernur bupati wali kota)) . dengan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kabupaten kota) . nomor benatananaanananaanana tanggal faktananananannanan akan aan anna jabatan gubernur bupati wali kota. jj.j. alamat kantor nkaananananananaa ana ana aan bertindak selaku dan atas nama pemerintah provinsi kabupaten kota'.o.oennannnnnnnlnnnllnl nama nananananannanan akan aan anna jabatan ketua dprd provinsi kabupaten kota). alamat kantor ion nama nkaananananananaa ana ana aan jabatan wakil ketua dprd provinsi kabupaten kota).o.oennntnnnnn alamat kantor ion nama nannanannanan nana nana nana anakan anna anna jabatan wakil ketua dprd provinsi kabupaten kota?.oooocenanatann alamat kantor iokanaanananannanananaa tanggal? neatekakanaananananaa nana aan aan jabatan gubernur bupati wali kota). alamat kantor knakananananakakaaaanan nana aan bertindak selaku dan atas nama pemerintah provinsi kabupaten kota .o.oceelnn nama kananaananananaa nana aan aan aan jabatan ketua dprd provinsi kabupaten kota. alamat kantor nama knakanananatakalaaaanaa naa aan jabatan wakil ketua dprd provinsi kabupaten kota). alamat kantor nama anannanannanaanan nana anna jabatan wakil ketua dprd provinsi kabupaten kota). jeenatananaanananaanana tanggal fakta tentang pelaksanaan sub kegiatan tahun jamak (nama pekerjaan) provinsi kabupaten kota). yang bertanda tangan bawah ini: nama kakannanananaaanananan aan aan aan aan jabatan gubernur bupati wali kota). jjj. alamat kantor knananakanakalalaaaaa aan bertindak selaku dan atas nama pemerintah provinsi kabupaten kota)., selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. nama kakannanananaaanananan aan aan aan aan jabatan ketua dprd provinsi kabupaten kota). alamat kantor nama knananakanakalalaaaaa aan jabatan wakil ketua dprd provinsi kabupaten kota. alamat kantor nama kanannanaanan nana nana nana nana ana ana jabatan wakil ketua dprd provinsi kabupaten kota.o.oococentanannnnnnnln, selanjutnya .nakan). bab penyesuaian harga ). nomor benatananaanananaanana tanggal faktkakanaanananananan nana aan aan ana jabatan gubernur bupati wali kota). alamat kantor anakananananakalana ana aan ana bertindak selaku dan atas nama pemerintah provinsi kabupaten kota .e.tokoh nama kakanaanananananan nana aan aan ana jabatan ketua dprd provinsi kabupaten kota).o.ocnnnnlnnnnn. alamat kantor anakananananakalana ana aan ana bertindak selaku dan atas nama dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi kabupaten kota ). eco)bee, tanggal. gubernur bupati wali ketua dprd kota). provinsi kabupaten kota). (tanda tangan) (tanda tangan) (nama lengkap) (nama lengkap) "hapus yang tidak dibutuhkanlokasi lokasi sub sub rusak hasil target kegiatan keluaran target sub kegiatan keluaran target anggaran amber ket organisasi kegiatan capaian sub capaian kegiatan belanja rp) dana program program ajaran kegiatan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan program . x.xx.kx.x.kx. kananaaaa x.xx.kx.x.kx. kk. kegiatan . sub kegiatan kegiatan . sub kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang program . kegiatan . kandangan sub kegiatan rencana kerja anggaran (rka) skpd. format rka skpd logo daerah provinsi kabupaten kotaaananaanananaan bidang urusan lx.xxk. kenaananaanananaan organisasi d.o. kanananananananaa pengguna anggaran ocean nama kanaanananana nanas aan jabatan nkaananananaanaaaa aanekapitulasi rincian anggaran belanja rka belanja menurut program dan kegiatan satuan kerja skpdhapus yang tidak dibutuhkan formulir rka skpd halaman . satuan kerja perangkat daerah rka tahun anggaran . po. satuan kerja perangkat daerah rekening rp) pendapatan daerah |. |a| pendapatan asli daerah jalani| pajak daerah |j4l1| retribusi darah ooo yang dipisahkan lal mean mata yang sah pendapatan transfer |4l2| transfer pemerintah pusat transfer antar daerah lain lain pendapatandaerahyangsah lal3la| hibah bo.| danadarurat |. (ebi ketentuan perundang undangan belanja darah |.| i5sl1| belanja operasi |. i5seal1| belanja pegawai i5l1| belanjabarangdanjasa i5sl1| belanjabunga |. i5sla|a4 belanjasubsidi isl1ls| belanjahibah .| inline belanjabantuansosial i5l2| belanja modal |. (5l2| belanja modal tanah i5 belanja modal peralatandan mesin sep ape bangunan (ea masa irigasi (5l2| belanja modal aset tetap lainnya is|2l6e| belanja modal aset tidak berwujud belanja tidak terduga (ol belanja tidak terduga s5|a| belanja transfer belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan surplus defisit) pembiayaan daerah lebih penerimaan pembiayaan jali siapa lebihlel2l pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan lel2| penyertaan modal daerah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 6l2|pembiayaanneto .rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah rka pendapatan provinsi kabupaten kota. skpd tahun anggaran .koefisien harga (3x5) ix hah jojo em, o| nama nip jabatan tandatangan ben ist . hapus sesuai kebutuhrencana kerja dan anggaran rka satuan kerja perangkat daerah bel anj provinsi kabupaten kota) . skpd tahun anggaran . organisasi tka ,ehtkanai alel sub s8| a92 uraian lokasi dana belanja belanja belanja belanja jumlah t41 operasi modal |. duga transfer 10t mamalia leo tali lal program. d|oo ||. axl kegiatan. o o | poo doo) dgn bca dengan dengan ban dan dang lol lalat. loo poo lal kegiatan. no) lal last. oo) (rusak. lal bidang eno no) woman. leo doo) lal program. d|oo kegiatan. oo) tamtama, ballast. axl kegiatan. o o | poo doo) fam| last. lil (rusak. all lol lal program. d|oo kegiatan. oo) lalat. doo) la! kegiatan oo lal last. oo) tel jumlah danh" . iloo1)rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah rka rincian belanja skpd provinsi kabupaten kota) . tahun anggaran . rincian anggaran belanja menurut program dan kegiatan urusan pemerintahan lx. knaanaanaanannannannaaan bidang urusan lx.xx. pnanannananannanannannan capaian program ponanananan alokasi tahun rp. (terbilang) alokasi tahun rp. (terbilang) alokasi tahun t # rp. (terbilang) indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan indikator tolok ukur kinerja target kinerja capaian kegiatan neh keluaran hasi io kelompok sasaran kegiatan: . rincian anggaran belanja kegiatan satuan kerja perangkat daerah. kode uraian rincian penghitungan jumlah rekening koefisien satuan harga ppn rp) volume. koefisien volume rp) jumlah anggaran kegiatan || .,tanggal. kepala skpd (tanda tangan) (nama lengkap) nip. tanggal pembahasan catatan hasil: pembahasan tim anggaran pemerintah daerah: tandatangan wp. best evc hapus yang tidak dibutuhk ilt4w141wprovinsi dan kabupaten kota, kode prioritas daerah bagi kabupatenatuan kerja perangkat daerah rka pembiayaan provinsi kabupaten kota) . skpd tahun anggaran . rincian anggaran pembiayaan daerah kode urai jumlah rekening raja rp) real yo. real . real . ara real yo. jumlah penerimaan pembiayaan real . ara real yo. real . jumlah pengeluaran pembiayaan lho ohh. pembiayaan neto .,tanggal. kepala skpd (tandatangan) (nama lengkap) nip. tanggal pembahasan catatan hasil pembahasan dst tim anggaran pemerintah daerah: nan w hapus yang tidak dibutuhkan bulan . tahun bupaten.bupaten kota . dan gubernur bupati wali kota). memutuskan: menetapkan peraturan daerah provinsi kabupaten kota . (nama daerah)provinsi kabupaten kota .rph sana.?bupati wali kota") dengan penempatannya dalam berita daerah. .,tanggal. gubernur bupati wali kota (tanda tangan) (nama lengkap) diundangkan di. pada tanggal . sekretaris daerah . nama provinsi kabupaten kota ) (tanda tangan) (nama lengkap) nip. lembaran daerah provinsi kabupaten kota . tahun . nomor . hapus yang tidak dibutuhkan1jumlahtumpbunga men(ol' surplus defisit)| pembiayajumlah rp)(olkode urusan pemerintah pendapatan tidak juml|o1| pendidikan x xx xx xxx| dinas. oo) xexxoxxoxax dst. doo |o2| kesehatan (x x.x x.x x.xx dinas badan kantor rumah sakit . xexxoxxoxxx dst. doo enaptnfope daerah operasi modal transfer terduga belanja siemaampuana penataan ruang x xx xx xxx| dinas. |. loo kxx xxxxx| dst. ho. lo. lo. lo. lol.) perumahan rakyat permukiman k xx xx xxx| dinas. |. loo ho. kxxoxxxxx| dst. ho. ketentraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat xxxxx xxx| dinas. oo. xxxxxxxx| dst. poo poo oo. lo. lo. lo. loo ho.) l1lo6e| sosial lo. lo. loo. loo x xx xx xxx| dinas. |. lo. kxx xxxxx| dst. oh. a59. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar aja tenagakerja lo. loo) kode urusan pemerintah pendapatan tidak jumlah daerah operasi modal transfer terduga belanja (xxxxx.xx dinas. ooo | xexxoxxoxxx dst. doo pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak x xx xx x.xx dinas. ooo |o xxxxx xxx dst. yoo aan, |o9g| pangan poo poo poo xxx dinas. poo xexxoxxexxx| dst. i2| (pertanahan xxxx.xx dinas. ooo | no) xexxoxxoxax dst. jlngkunganhidup poo oo) kara dinas. poo poo (xxx dat. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil xexxexxoxxx| dinas. ooo |o poo xexxexxexax| dst. doo pemberdayaan kode urusan pemerintah pendapatan tidak jumlah terduga belanja masyarakatdandesa kxxxxxxx dinas. ooo )o kxxxxxax dst. cbooo )o| pengendalian keluarga berencana kxxxxxxx dinas. ooo )o kxxaxaxx dst. no) pen |1s| (perhubungan xxxxx dinas. ooo o kxxexxxax dst. komunikasi dan ios xxxxx.xx dinas. oo o| xxxxxxxx dst. cbooo o| koperasi, usaha kecil, bpammeninoan kxxxxxxx dinas. ooo )o| kexaxaax dst. pen |(penanamanmodal xxxxx.xx dinas. oo i| kxxxxaxxx dst. kode urusan pemerintah pendapatan tidak jumlah daerah operasi modal transfer terduga belanja kepemudaan dan olahraga xxxxxxxx| dinas loo kxxxacxxx| dst. in. as. statistik x xxxx xxx| dinas. oo) kxxxxxxx| dst. ll. persandian il. ll. xxxxxxxx| dinas. . xxx dst. in. lo. loo aa. kebudayaan kxxoxxxxx| dinas poo oo) kxxsaxxx| dat. poo poo oo) ll. perpustakaan ll. xkxxxxcx.xx| dinas. il. kxxxacxxx| dst. lo. kearsipan kxxoxxxxx| dinas. poo oo) xxx dst. loo aa. urusan pemerintahan pan amalan ll. loo lo. lo. kode urusan pemerintah pendapatan tidak jumlah daerah operasi modal transfer terduga belanja kelautan dan perikanan xxxxxcxxx| dinas. il. lo. kxaxacxxx| dst. aa. pariwisata xxxxx xxx| dinas. poo oo) kxxxxxxx| dst. ll. pertanian ll. xxxxx xxx| dinas. xxxxxxxx dst. lo. loo aa. kehutanan kxxsxxxxx| dinas. poo oo) kxxsxxexxe| dat. poo poo oo) ll. energi dan sumber bnn ("ons nan bnn bnn xxxxx xxx| dinas. xxxxxxxx dst. in. loo aa. perdagangan ll. krn: . (kasa dst. poo poo poo ll. lo. perindustrian il. ll. x xxsxxexxx| dinas. non kode urusan pemerintah pendapatan tidak jumlah daerah operasi modal transfer terduga belanja kxxaxaax dst. transmigrasi )o) o| (xoxxoxxoxxx| dinas. poo (keras dst. pen unsur pendukung gbtosapemeamtaman ben |o1| |sekretariatdaerah | |o1 x xxxxx.xx sekretariat daerah oo) oo sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah xox.xox.xx.xx sekretariat dprd oo unsur penunjang gokosaneemeamramn |o1| (perencanaan x xx xx xxx| badan. oo |o xexxexxeaax dst. poo |keuangan xxxxx xxx| badan. oo ) |o xexxoxxoxxx dat. poo loo leo kode urusan pemerintah pendapatan tidak jumlah daerah operasi modal transfer terduga belanja kepegawaian x xx xx xxx badan. oo |o poo xoxxoxxoxxx dst. aan pendidikan dan dgn bean snn nan dan bani dengan dengan dengan xxxxaxxax| badan. poo poo xexxoxxexax dst. poo oo) penelitian dan dip heamupanan |os xxxoxxexxx| badan. oo | poo )os xaexxoxxoxax dat. poo j5. (penghubung oo) x xx xx xxx| badan. oo ) |o xxxxx xxx dst. aan pengelolaan dim esaamasanbasan xxxxxoxax| badan kantor. poo poo (xexxoxxexax| dat. poo oo) junsurpengawas oo koo h l6e|oi| (pengawas x xx xx x.xx inspektorat cbooo o)o| poo aan kode urusan pemerintah pendapatan tidak jumlah daerah operasi modal transfer terduga belanja unsurkewilayahan i7| (kecamatan xxxxx xxx kecamatan. ) | no) xexxoxxoxxx| dst. kotaadminstrasi xxxxxxxx kota. oo o kxxxxxxx dst. kabupaten lkumsma xxxxx xxx kabupaten. ' o)o| kxxxxxaxx dst. no) urusan pemerintahan dgn dana nia dan benang kanan denda bnn kesatuan bangsa dan ban f7 dengan dengan dengan denda kesatuan bangsa dan politik loo jurusankekhususan paniradya .kasmmewan (x x.x x.x x.xx paniradya keistimewaan. ' ) | fan daerah operasi modal transfer terduga belanja syariatislamaceh x xx x.xx.xx dinas syariat islam aceh sekretariat majelis permusyawaratan ulama (mpu) (x x.x x.x x.xx sekretariat majelis permusyawaratan ulama mpu) . sekretariat majelis ben bessstssisas i onssndissindii eni dan dengan pen aceh. aan sekretariat baitul ban benunnnan bnn denga dengnnnnn ben bad statis ie onta ngnnnnnnnn dnnnnnan dengan dengan pen aceh. sekretariat badan remmamsiaen x x.x x.x x.xx sekretariat badan reintegrasi aceh . . jumlah beo nono surplus (periset) .,tanggal. gubernur bupati wali kota ) (tanda tangan) (nama lengkap) hapus yang tidak dibutuhkprovinsi kabupaten kot.xx kanaaaaan organisasi ix.xxk.k knaaaaaan xexxaxxaxx pendapatan asli daerah xxx pajak daerah lo.| xxx retribusi daerah loo joc0| jaja yana diasamkan than aah x x.x x.k x.xk yang dipisahkan xxx lain lain pad yang sah irama o00o| po) xxxx pendapatan transfer .| xxx pendapatan transfer pemerintah pusat pendapatan transfer antar daerah. transfer antar daerah aaa xxx lain lain pendapatan daerah yang sah texana pendapatan hibah lo. sex dana darurat |. lo. x x.x x.k x.xx lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pms, lo. lo. ho. nn program. 1o00000000.) lal kegiatan. dok sub kegiatan. p0) xxl belanja operasi lo00000000000000. xxx belanja pegawai lo000000000. xxx belanja barangan jasa o.| xxx belanja bunga xxx belanja subsidi oo |o0000 p0) xxl belanja hibah lo. leo. mana pre kat dane spi belanja bantuan sosial lo. ll. lo. nn xxx belanja modal oo p0).| kode rekening uraian jumlah dasar hukum irigasi belanja modal aset tetap lainnya xxx belanja modal aset tidak berwujud xexeea xxc| belanja tidak terduga dan belanja tidak terduga xxx xe| belanja transfer belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan dan xxx sub kegiatan. xxx xe| belanja operasi belanja pegawai nan belanja barang dan jasa ann belanja bunga dan belanja subsidi belanja hibah xexexaae belanja bantuan sosial nan aon belanja modal ann belanja modal tanah dan belanja modal peralatan dan mesin belanja modal bangunandan gedung belanja modal jalan, jaringan, dan k x.k x.k k.kk x.xx si214 irigasi belanja modal aset tetap lainnya nan rona belanja modal aset tidak berwujud xxx belanja tidak terduga belanja tidak terduga xexxaxax belanja transfer xxx belanja bagi hasil |o. .| maa xxx belanja bantuan keuangan |. lo. lo. loo. looooooo.| xxx kegiatan. po. xxl sub kegiatan. lo. xxl belanja operasi loo.| maa xxx belanja pegawai xxx belanja barangan jasa xxx belanja bunga xxx belanja subsidi lo. xxl belanja hibah lo. bo. xxl belanja benmanfosal bantuan sosial ho. ho. xxl belanja modal |. peo0000000000000001 sea xxx belanja modal tanah xxx belanja modal peralatandan mesin |. xxx belanja modal bangunan dan gedung .| desta dome dame ore gaga modal dalam dangan dan x x.x x.x x.xx x.xx irigasi belanja modal aset tetap lainnya .| xxx belanja modal aset tidak berwujud |. lo. lo. oo. looooooo.| xxx belanja tidak terduga mentan kas done sapi belanja tidak terduga lo. ll. lo. nn xxx belanja transfer lo.) xxx belanja bagi hasil mana kas dow spa belanja bantuan keuangan lo. ho. xe|l sub kegiatan. |. lo. xxx belanja operasi xxx belanja pegawai sea xxx belanja barangan jasa sea xxx belanja bunga kode rekening uraian jumlah dasar hukum belanja subsidi naa belanja hibah kerana belanja bantuan sosial naa kena belanja modal belanja modal tanah naax x.k x.x x.xx x.xx s5i2| irigasi belanja modal aset tetap lainnya kerana xxx belanja modal aset tidak berwujud kerana xxx belanja tidak terduga naa belanja tidak terduga aaa s|a| belanja transfer belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan naa jumlah belanja naa doo surplus defisit) sex pembiayaan lee koo xexxaxax penerimaan pembiayaan naa sisa lebih perhitungan anggaran x x.k x.x x.xx tahun anggaran sebelumnya xxxxxxxax pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang x x.k x.x x.xx dipisahkan xxxxaxax penerimaan pinjaman daerah xexxaxxax penerimaan kembali pemberian lho pinjaman daerah )o| logo0 penerimaan pembiayaan lainnya x x.x x.x x.kk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan jumlah penerimaan pembiayaan . ''' . xxxxaxax pengeluaran pembiayaan lan a . a xxxxaxxaxx pembentukan dana cadangan . xxxxxxxx penyertaan modal daerah |omrsaesar |ooo| (raja tempa ana antena x x.x x.x x.kx jatuh tempo xxxxxaxaxx pemberian pinjaman daerah pengeluaran pembiayaan lainnya kxk kk k.kk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan '''''' jumlah pengeluaran pembiayaan || ||. pembiayaan neto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan siapa) ' ' loo loo ooh .e.,tanggal.kelompok belanja kode program, kegiatan dan sub operasi| modal tidak transfer jumlah kegiatan terduga urusan pemerintahan wajib ang berkaitan dengan pelayanan dasar ajo| pendidikan o1| xxxxxxxx dinas. o1| xxxxxxxx jek program. o1| x x.x x.x x.xx (xx x.xx kegiatan . hasil .) o1| xxxx.xx.xx |xxix.xx| sub kegiatan . keluaran oo)! ol) xxxxx dst. '1lo2| kesehatan |o2| xxxxx dinas. o2| xxxxxxxx |xx| program. miss "sr bad hasil .) disisi bnn keluaran) |o2| xxxxx dst. pekerjaan umum dan ban 5nd bnn |o3| xxxxx dinas. xxxxxxxx program. diss hasil .) miss keluaran) |o3| xxxxx dst. perumahan rakyat dan cmd wamasanpemuramn |o4| xxxxx dinas. |oa| xxxxxxxx |xa| program. yoo) hasil .) o2| x x.x xx x.xx |xx x.xx| sub kegiatan . keluaran) oa) xexxaxaa st. poo ketentraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat xxxxxxxx dinas badan kantor. ' o e| xxxxxxxx jae program. eno era oo hasil.) x x.x x.x x.xx (xx x.xxl sub kegiatan . keluaran) os| kexacxaxaa dst. ns. lalu| ssa poo xx.xxxxx dinas badan kantor. ' o) e| xxxxxxxx jae program. poo x x.x x.x x.x |xx ix.xx kegiatan . hasil .) moss s2? sbn dan dan bean dana keluaran) joo| xxxxx st. loo lo) iii urusan pemerintahan wajib ang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar elo |o7| tenagakera o)o| |o7| xxxxxxxx dinas badan kantor. ' ' )| |o7| xxxxxxxx |xax| progam. era hasil .) diss bnn keluaran) xexxaxaax st. poo pemberdayaan perempuan poo banperumpuncananak x xx xx xxx dinas badan kantor. x xx xxxxx |xx| program. nol iin mts dgn hasil.) ind mts ssi dara keluaran) |os| xxxxx dst. poo yo) loo '2l|o9o| pangan |o9| xxxxxxxx dinas badan kantor. oo) |o9| xxxxx |xax| progam. dan hasil .) diss bnn keluaran) do) xxxxx dst. ulet pertanahan lo. lo. xxxxxxxx dinas badan kantor. ||. lo. lo. xxxxxxxx ixa| program. lo. lo. hasil.) tab moss keluaran) dea aan axxxxxaa dst. poo o. li oo. lo. lo. lol wngkunganhidup l1| xxxxx panas badan kantor. xxxxx ila| program. lo. lo. hasil.) moss had keluaran) loo xxx dst. loo lo. lo. lo.| lo. lo. lo. lo. lo00000. administrasi kependudukan sibeneataan spm xxxxx dinas badan kantor. ||. lo. ho00000.| xxxxx ila| program. lo. lo. dan hasil .) mts han keluaran) dea aan axxxxxaa dst. loo lo. lo0. tee loo lo. lo) dasa barat dan desa xxxxxxxx dinas badan kantor. ||. xxoxxxxax |ax| program. loo. tab bnn hasil .) bad moss had keluaran) lo. xxxxx dst. lo. lo00. lo. lo. lo. lo. lo0000. pengendalian penduduk dan 252i bnn inn dan dan dan xxxxxxxx dinas badan kantor. ||. lo. xxxxxxxx ila| program. lo. lo. hasil.) tab mnet das keluaran) dea aan kxxxxeaa dst. lo. lo0. le. lo. o. las lol perhubungan pop xxxxx dinas badan kantor. xxocxxxax jax| program. loo. moss bnn hasil .) bad motsssssnsssssd ssi had keluaran) oo. oo. asi xxxxx dst. leo. loo book o.| aan komunikasi dan informatika| lo. eoo. xxxxxxxx dinas badan kantor. ||. lo. ho. xxxxxxxx program. lo. mitos dan ben hasil .) moss keluaran) ll. o. xxx st. poo. lo. koperasi, usaha kecil, dan aan xxx dinas badan kantor. xxxxx ixa| program. mistis inn hasil .) mentor ind keluaran) o. ja7| sasak too ost. poo lo. lo. l8| lol penanamanmodal lo. i8| xxxxxxxx dinas badan kantor. ||. lo. ho. xxxxxxxx ila| program. lo. lo. bil miss bnn ben hasil.) moss keluaran) dea aan kxaxxxaa dst. lon oo. l22|j19| kepemudaandanolahraga || xxxxxxxx dinas badan kantor. oo) xxxxxxxx |a| program. voodoo1 kla mts ssi bening hasil .) miss bnn keluaran) lelo xxxxx dst. li loo 22l20| stats oo)3u !$ oc, xxxxxxxx dinas badan kantor. oo) xxxxxxxx |xax| progam. dies hasil .) miss keluaran) xexxxxexa dst. persandian xxxxxxxx dinas badan kantor. xxxxxxxx lal program. ioi mts d7 bin hasil.) iii mts ssi keluaran) loo kxxxxxae dst. . lol kebudayaan beo xxx xxxxx dinas badan kantor. xxxxxxxx ill program. lo. ho. era hasil .) teh miss an keluaran) xxxxxaxaa st. poo leo doo |. polo perpustakaan xxx xxxxx dinas badan kantor. xxxxx lal program. lo. loo lo. tahu miss bed ben hasil .) ind mionssesasisssd bad sis sad sdn ben ben keluaran) lo. doo. sxxxxexaa dst. lo. no) naa 22al lol kearsipan loo loo xxxxxxxx dinas badan kantor. xxxxxxxx program. poo tai mts ben dana dan hasil.) mas andi dna keluaran) nan xxxxx dst. poo yoo leo. doo urusan pemerintahan poo tuhan oo)! ole kelautandanperikanan xxxxxxxx dinas badan kantor. xxxxxxxx lal program. nol moss bisnis hasil .) motto hal onnnnnanan dana dang dengan bnn keluaran) keras st. poo too pariwisata xxxxxxxx dinas badan kantor. ' ' )| xxxxxxxx |xax| progam. dies hasil .) dna keluaran) xxxxx dst. 3le7| pertanian yo) x xx xxxxx dinas badan kantor. xxxxxxxx |xx| program. yoo) most bank nanga dan dana dengan hasil .) moti k2 ? daa dan keluaran) loo xxxxxxax dst. 3l2es| kehutanan xxxxxxxx dinas badan kantor. ' ' ) | xxxxxxxx |xax| program. loo no) mts bnn hasil .) diss bnn keluaran) xxxxx dst. li loo nol energi dan sumber daya benang aang dini tenun ben din x xx xxxxx dinas badan kantor. xxxxxxxx |xx| program. diss re hasil .) kid moti ssi bangka ben keluaran) xxxxxxax dst. too perdagangan xxxxxxxx dinas badan kantor. ' ' ) | xxxxxxxx |xax| progam. hasil .) dosa keluaran) xxxxx dst. oo perindustrian xxxxxxxx dinas badan kantor. ' ' )| xxxxxxxx |a| program. no) mts bnn hasil .) dies pee keluaran) loo xxxxxxax dst. loo transmigrasi oo xxxxxxxx dinas badan kantor. ' ' )| xxxxxxxx |xa| progam. dos hasil.) moss keluaran) xexaxxxxa dst. unsur pendukung urusan dana tek 'alo| sekretariatdaerah ' | xxxxxxxx sekretariat daerah xxxxxxxx program. nol iii moss hasil .) keluaran) aan 4jo1| sxxoxaeaas st. aan also| sekretaratdprd xxxxxxxx sekretariat dprd poo xxxxxxxx (xxl program. hasil .) moti ssi pan dan dan dan keluaran) yo loo xxxexaeaax st. aan unsur penunjang urusan dan dna aan soil perencanaan xxxxx dinas badan kantor. ' ' )e| |o1| xxxxxxxx (xxl program. loo aah ago hasil .) mess keluaran) naa jo1| xxxxaxax st. loh iso2| keuangan yo) xxx xxxxx dinas badan kantor. ' ) | po000000 xxxxxxxx (xxl program. loo disisi hasil.) moss keluaran) lo. lo. lo. lo.| o2| dst. lo. dea aan 5lo8| kepegawaian lo. lo. |o3| xxxxxxxx dinas badan kantor. ||. lo. xxxxxxxx lal program. lo. loo poo bni mts inn benang hasil .) bad motssngsnsss ssi hai benar dini dang keluaran) oo. yo. sasa st. po. lo. lo. 5lokal pendidikan dan pelatihan eo000000. xxx xxxxx dinas badan kantor. ||. lo. ho000000.| |o4| xxoxxxxxx |ax| program. loo. hasil.) miss dan keluaran) lo. lo. lo0. xxxxx dst. lo. lo0.| lo. lo. lo. lo.| penelitian dan ssl menopmbanen |0s| xxxxxxxx dinas badan kantor. ||. lo. ho. xxxxxxxx program. poo hasil .) ios| x x.x xx x.xx |xx x.xx| sub kegiatan . keluaran) nn. os| xxxxxxax dst. egg nn. joe| penghubung o ) 0i|ooo xxxxxxxx dinas badan kantor. 5joo| xxxxxxxx je| program. lo) x x.x x.x x.xk ix.xk kegiatan . hasil .) o2| x x.x x.x x.xx |xx x.xx| sub kegiatan . keluaran) ill 5joo| xxxxxaxa st. lo) iii pengelolaan perbatasan nan d5" esslsnnssnsan dan bnn |o7| xxxxxxxx dinas badan kantor. ' o e| xxxxxxxx jek program. x x.x x.x x.xx |xx x.xx kegiatan . hasil .) o7| x x.x xx x.xx |xx x.xx| sub kegiatan . keluaran) ben tg. unsurpengawas ' ) o| o| lelo lol inspektorat poo |o1| xxxxx inspektorat poo) |o1| xxxxxxxx je| program. loo hasil .) disisi keluaran) lo. lo. unsurkewilayahan lo. lo. eo0000001 dea aan kecamatan lo. lo. xxx xxxx kecamatan. xxxxxxxx lal program. lo. bobo poo bon mentor iman ben nan din dan dan din hasil.) ika moto dna keluaran) dea aan xxxxx dst. oo. yo. kota administrasi lo. xxxxx kota. lo. xxx xxxxx ixx| program. lo. lo. lo. minas hasil .) moss keluaran) iii loo lo. lo. xxxxx dst. lo. lo00. dea aan kabupaten administrasi ||. lo. ho0000.| xxxxxxxx kabupaten. xxxxxxxx lal program. lo. loo poo xxxxx.xx ixxixaxl kegiatan. pop) basi.) oo. x x.x x.x x.xx (xx x.xxl sub kegiatan . keluaran) |o3| xxxxx dst. urusan pemerintahan umum lol doo is|lo| kesatuan bangsawan politik (s8 |o1| xxxxxxxx dinas badan kantor. oo) o1| xxxxxxxx |xax| progam. hasil .) o1l| x x.x x.x x.xx ixx x.xx|l sub kegiatan . keluaran) ole urusankekhususan oo '9ola| paniradya keistimewaan |o1| xxxxxxxx paniradya keistimewaan |o1| xxxxx |xa| program. loo no) o1l| x x.x x.x x.xx ixx x.xx kegiatan . hasil .) kala moto dna dana dengan keluaran) dan jo1| xxx st. poo poo poo poo '9loo| syariat islam aceh xxx xxxxx dinas syariat islam aceh xxxx.xxxx ixx| progam. daa daa hasil .) diss keluaran) kxxxxxax dst. nn. sekretariat majelis oli simumanaranamamama permusyawaratan ulama mpu). xxxxxxxx (lx program. hasil .) keluaran) xxxxxxxx dst. $$. 'ojo| sekretariat majelis adat aceh xxxxxcxcxx sekretariat majelis adat aceh. xxxxxxxx program. loo loo poo monsta dan dana dana dengan hasil.) mis keluaran) nn. )0a| xxxxxxxa dst. doo leo los, sekretariat baitul mal aceh xxxx.xxxx sekretariat baitul mal aceh. ' | |o000000 xxxxxxxx jae program. os| x x.x x.x x.xx ixx x.xx kegiatan . hasil .) os| x x.x x.x x.xx |xx x.xx| sub kegiatan . keluaran) nn. kexxcxaxax dst. ana aan aceh aceh . xxxx.xx.xx (xx program. k xk.x x.k x.xxo |xx x.xx kegiatan . hasil .) keluaran) kxxxxxax dst. ns. ojo umahprovinsi kabupaten kotpelayanan umum pop) jor| (statik poo poo oo) jo2| kearsipan poo oo) jos komunikasi informatika poo poo joa| persandian poo poo oo) jos |o1 perencanaan pembangunan |o6| penelitian dan pengembangan |o7 pendidikanya pelatihan jos keuangan ppp) joo| jos kepegawaian poo poo |2o| |o1 sekretariat daerah jan|a sekretariat dprd pool ja2|o |o1 (inspektorat poo poo oo) jas |o1 kecamatan pp) jaa for kekhususan poo poo oo) pal seritangankeamanan j5. aaa ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat aeon mnenkatamaa perlindungan masyarakat jos |o7 pengelolaan perbatasan daerah sopo fmkomomi poo oo) joel| jas perhubungan poo oo) |o7 tenaga kerja poo |os| koperasi, usaha kecil, dan menengah jo4| penanaman modal ' | jis pemberdayaan mamaraatdan bea daesfaarretanan forfafastemutanan fosfat laos bmemgaan sumberbayammea |o9| kelautandan perikanan |io| perdagangan jua (ar perindustrian ja2| transmigrasi poo perlindungan lingkungan hidup) |or|a |o3 penataan ruang |o2| jati lingkungan hidup |os| pertambahan perumahan dan fasilitasi umum |or|a pekerjaan umum |o2|a |o4 perumahan rakyat dan kawasan pemukiman nun kesehatan jor|i |o2 kesehatan berencana pariwisata joo| (kebudayaan jo2|a pariwisata pen solo pendirian opo sora |or pendidikan poo korea (keemasan dan dianna pilosa jaa seputaran |lt lol sipil (eeeeee, anak datos ikouasaseamterebantuan sorai joana joo sopir loo poo ojos|a |og pangan soe teemanggutangan berasa dea bupati wali kota (tanda tangan) (nama lengkap) hapus yang tidak dibutuhkan rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spmanggaran . tai muntah lokasi anggaran untuk spm bidang pendidikan |. timah lokasi anggaran untuk spm bidang kesehatan |. akan aan ruang akan aan apaan aan pemukiman jumlah lokasi anggaran untuk sem bidang ketentraman dan ketertiban umum |. ata lokasi anggaran untuk spm bidang sosial mm .eada rpm dengan rancangan apbd. lampiran vii rancangan peraturan daerah nomor tanggal provinsi kabupaten kota).|o1| pendidikan ian |o1|xx program. |o1 (xx program. jo1 (xx last. |o2| kesehatan (xx program. last. |o83| pekerjaan umum dan penataan ruang ooh (xx program. (xx program. (xx dst. perumahan rakyat dan kawasan a perum sama progam ketentraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat jose program. program. sos jos sosial oea progam oolaelast.o urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar |o7| tenaga kerja son pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sos program. '2o8|xx program. 22josaelast. 2also pangan (xx program. loo (xx program. pertanahan |xx program. |xx program. sara aaa jat| lingkungan hidup jail (xx program. jail |xx program. sssopmp,,,aa administrasi kependudukan dan (xx program. (xx program. loo sar |1i83| pemberdayaan masyarakat dan desa | ooh (xx program. |xx program. baba tin berencana (xx program. |xx program. brp os perhubungan sasa jas komunikasi dan informatika sasa program sae operasi, usaba kecil, dan menang dalaman program. sambas jas penanaman modal saus program aras jig kepemudaan dan olahraga saasaast aof tangsi 20x program. 20x program. seo ast 2ler persamaan ast |o2| kebudayaan je2ar program. perpustakaan jelas program. jaeslangast kearsipan sea ee urusan pemerintahan pilihan sae kelautan dan perikanan sesar program sesaat 20lax program. era barpanlasaa ses| kemudahan seo energi dan sumberdaya mineral ajax program. jalal sao pemasangan jar pee rmusrran sabat sae rasa solar program. ber aaa orson turun urusan pemerintahan ot sekretariat daerah jola program. jorlangasto sekretariat dprd pam program. soga program soo east unsur penunjang urusan pemerintahan soto perencanaan sora program program keuangan 5o2lax program. soe past sos keperawatan islam program. sloslanjast. saja pendidikan dan pelatihan aam program. |o4 (xx program. loo |oa (xx dst. || penelitian dan pengembangan poo) |o5 |xx program. (xx program. (xx dst. |o6e| (penghubung |o6 |xx program. loo |oe|xx program. yoo |oo|xx|dst. il |o7 pengelolaan perbatasan daerah look (xx program. (xx program. |o7 (xx last. www junsurpengawas |o1| pengawas |o1 |xx program. |xx program. |o1 (xx dst. junsurkewilayahan yoo |o1| kecamatan |o1 |xx program. (xx program. lor (xx dst. mn. |o2| |kotaadministrasi (xx program. (xx program. |xx dst. maa kabupaten administrasi (xx program. (xx program. (xx dst. mn urusan pemerintahan umum |o1| kesatuan bangsa danpolitik logo |o1|xx program. o1|xx program. |o1 (xx last. urusankekhususan gg. |o1| paniradyakaistimewan lho |o1 |xx program. |xx program. |o1 (xx dst. || |o2| syariatislamaceh yoo |xx program. (xx program. (xx dst. mn. |o3| sekretariat majelis permusyawaratan jolamampu) program. koo program. (xx dst. |0o4| sekretariat majelis adataceh |xx program. |xx program. dst. juga aia (os sekretariat baitul malah poo (xx program. ten aa os|xx dst. aia |o6| sekretariat badan reintegrasi aceh | |o6|xx program. o6|xx program. fool|xx dsprovinsi kabupaten kota).rp) rp) apbd rp) akan dinas badan kantor . xxxxxxxa urusan wajib pelayanan dasar xxxx.xx o1| pendidikan akan ol|xx| progam. poo xxxxaxxxx (xx |xxx| kegiatan. oo sub kegiatan . kara (xx laxelaxldst. yo) xxx o1l|xax|aae| dst. exxxaxax o1faa| last. xxxxxxxx o2| kesehatan bnn xxxxaxax o2|xx| program. poo poo yoo) xxxxxxxx |xx| kegiatan. oo poo) sub kegiatan . akan |axelxxldst. ns. kara o2|xx| last. daa daa akan |o2|xx| last. lo) lil x x.x x.x x.xx pekerjaan umum dan sea spp memang xxxxxxxx |xx| program. poo) xxxxxxaxx |xx| kegiatan. oo xxxxx.xx (xx (xxx |xx| sub kegiatan. ooo o |o kara (xx |axel|xxldst. daa kxxxaxax |xe|l dst. nan xxxxx |o8|xx| last. pena akan ala last. nan last. daa daa ke:: 5j44 j aa aprovinsi kabupaten kota)rioritas apbd pembangunan program skpd belanja belanja belanja belanja jumlah pelaksana tidak nasional operasi modal transfer terduga a00 aan dea dea nan dea dea nan soo dea dea nanprovinsi kabupaten kota . daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran . sotonaaw uang star jumlah golongan ruang tenaga jumlah golongan iv e loo leo golongan iv d loo leo golongan iv c loo leo golongan iv b loo golongan iv a poo jumlah nng niv golongan e loo leo golongan d o)o|ooo loo loo golongan e loo leo golongan b golongan a loo leo jumlah golongan tea tea golongan e loo leo golongan i d oo| leo golongan1 e loo leo kan ''j, am. kena (jumlah golongan doo a.s golongan e loo doo golongan d golongan e poo golongan i b doo golongan a jumlah golongan | doo naa. . kota looutang daerah. lampiran rancangan peraturan daerah nomor tanggal provinsi kabupaten kota . daftar piutang daerah tahun anggaran . tahun jumlah piutang perkiraan perkiraan .a20 soo umah .,tanggal. gubernur bupati wali kota (tanda tangan) (nama lengkap) hapus yang tidak dibutuhkan il.provinsi kabupaten kota) . daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya tahun anggaran . jumlah modal jumlah nama dasar bentuk jumlah yang telah modal yang hasil jumlah modal jumlah sisa hukum sisa modal| penyertaan| (investasi) tahun badan penyertaan penyertaan penyertaan penyertaan telah modal ang akan modal (investasi) penyertaan lembaga dal modal modal sertakan modal disertakan. (investasi) dipan yang sertakan modal pihak investasi investasi sampai tahun ini sampai sampai dengan investasi . disertakan| daerah kembali ketiga daerah) daerah) daerah) tahun dengan tahun tahun ini tahun ini tahun ini anggaran ini lalu leo loo loo lol jumlah nol gubernur bupati wali kota (tanda tangan) (nama lengkap) hapus yang tidak dibutuhkanprovinsi kabupaten kota .nama aset jenis aset akhir tahun penambahan pengurangan pada akhir tahun tahun tahun yoo doo a56 bea aro pst| poo jumlah poo 'jumlah sisa anggaran nama lokasi jumlah maan realisasi yang dianggarkan dalam nama skpd sub sub sampai dengan tahun ini rp) kegiatan kegiatan apbd perubahan akhir apbd tat perubahan apbd rp) apbd ass. ss. dea ass. last. loo salah .,tanggal. gubernur bupati wali kota (tanda tangan) (nama lengkap) hapus yang tidak dibutuhkan tahun kedujumlah anggaran anggaran yang awal jumlah realisasi tahun jumlah dianggarkan nama nama sub lokasi sub ra) akhir rp) realisasi dalam tahun skpd kegiatan kegiatan akhir ini rp) perubahan perubah rp) perubahan apbd rp) apbd apbd apbd apbd tat apbd tat www a aaa a a .,tanggal. gubernur bupati wali kota (tanda tangan) (nama lengkap) hapus yang tidak dibutuhkan oo. daftar dana cadangan. lampiran rancangan peraturan daerah nomor tanggal provinsi kabupaten kota . daftar dana cadangan tahun anggaran . tui dasar jumlah dana sisa dana tujuan hukum cadangan transfer transfer said kan saldo dari kas yang pembantu pembentukan yang akhir belum dana awal rp) kas daerah daerah dihadang cadangan ana direncanakan rp) rp) rp) dicadangkan cadangan rp) rp) ne. . na. aaa) men na.njaman daerah. lampiran xvi rancangan peraturan daerah nomor tanggal provinsi kabupaten kota) . daftar pinjaman daerah tahun anggaran .hukum gap nilai waktu bunga tahun ini rp) ana .jaman obligasi (tahun) pinjaman bunga pinjaman bunga isasi rp) daerah daerah |a0 ooh ooh pena loo a loo a dst| loo a tanggal. gubernur bupati wali kota (tanda tangan) (nama lengkap) hapus yang tidak dibutuhkan.,tanggal. gubernur bupati wali kota )provinsi kabupaten kota) gubernur bupati wali kota ), dalam hal ini lengkap) bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah provinsi bupati wali kota). yang beralamat ., selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. (nama ketua dprd provinsi kabupaten kota). lengkap) (nama wakil ketua dprd provinsi kabupaten lengkap) kota). (nama wakil ketua dprd provinsi kabupaten lengkap) kota) ) .,ee, tanggal. gubernur bupati ketua dprd wali kota. provinsi kabupaten kota) . (tanda tangan) (tanda tangan) (nama lengkap) (nama lengkap) wakil ketua dprd provinsi kabupaten kota) . (tanda tangan) (nama lengkap) wakil ketua dprd provinsi kabupaten kota) . (tanda tangan) (nama lengkap) "hapus yang tidak dibutuhkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd batang tubuh rancangan peraturan gubernur bupati wali kota tentang penjabaran apbd. format rancangan peraturan gubernur bupati wali kota tentang penjabaran apbd rancangan peraturan gubernur bupati wali kota) provinsi kabupaten kota).gubernur bupati wali kota )gubernur bupatiprovinsi dan kabupaten kotaprovinsi dan kabupaten kota. rp. (terbilang), dst (sesuai dengan rincian objek pajak daerah pada provinsi dan kabupaten kota). .provinsi dan kabupaten kotaupatibupatiupati wali kota)) dengan penempatannya dalam berita daerah. ditetapkan di. pada tanggal. gubernur bupati wali kota) (tanda tangan) (nama lengkap) hapus yang tidak dibutuhkan lampiran rancangan peraturan gubernur bupati wali kota tentang penjabaran apbd. format lampiran rancangan peraturan gubernur bupatigubernur bupati wali kota ) nomor tanggal provinsi kabupaten kota)ndapatan pendapatan asli daerah pajak daerah pajak kendaraan bermotor pkb) |mena paman pusat dana perimbangantransfer antar daerah pendapatan bagi hasil ' ' ' |desah sah pendapatan hibah pan hibah dam pemerintah pusat kandndndan perssik menwa dana darurat dana darurat dana darueesana pemerintah past nmaa dea sebaga pemecah pusatpi06 jakenganakan keragatnaman' ') )' ' | belanja modal alat besar ' ' | belanja modal alat besar darat ' ) eangunan belanja modal bangunan gedung tempat keran jaringan belanja modal jalan' ' | terl. poo' ')) ) | belanja tidak terduga ' ')') ) | belanja tidak terduga ')) ) | a a belanja transfer ian belanja bagi hasil ' ' bahkansebab akan daerah provinsi belanja bantuan keuangan umumgan jumlah belanja| akan surplus defisit)| pembiayaan ' ''| penerimaan pembiayaan ena tahun sebelumnya penampakan penerimaan pad nama papidik patsania ana dipisahkan page bumnkessssn india dengan pusat ear,pia (matan perundang pandangpenerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan blue jangka pendekerimaan pembiayaan aan ' ' ) '|(kadang usaha itis negara bumi badan usaha milik negara bumn) blan pep tan dan yang jatuh tempo aemetatah pas' '|( pemberian pinjaman daerah mean pada pemerintah pusat kepada pemerintah pusat maa penida pemerintah pusatpembiayaan|gubernur bupati walikota nomor tanggal provinsi kabupaten kota")kode rekening |3jal|semi(sl9lao|hibah. lampiran iiijumlah rp) skpd . sub kegiatan . yoo ooh cast jumlah hibah pada sub kegiatan .| sub kegiatan . hal jumlah hibah pada sub kegiatan .| jumlah hibah pada skpd. skpd . sub kegiatan . hal jumlah hibah pada sub kegiatan jumlah hibah pada sub kegiatan jumlah hibah pada skpd.barang jasa ama barang jasa jumlah mbah pada sub kegiatan ama barang jasa nama barang jasa jumlah hibah pada sub kegiatan o j j nama barang jasa oj j nama barang jasa cast jumlah hibah pada sub kegiatan .| uj j nama barang jasa u j nama barang jasa cast jumlah hibah pada sub kegiatan. jumlah hibah pada skpd. totasosial. lampiranjumlah rp) skpd . sub kegiatan . cast jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan .| sub kegiatan . yoo cast jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan .| jumlah bantuan sosial pada skpd .| skpd . sub kegiatan . cast jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan.| cast jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan. . jumlah bantuan sosial pada skpd.amat penerima skpd . sub kegiatan . nama barang nama barang oat look jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan .| sub kegiatan . .|l nama barang nama barang dst, jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan .| set soal nama barang nama barang dst jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan .| sub kegiatan . nama barang nama barang dst jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan .| jumlah bantuan sosial pada skpd .| total|gubernur bupati'''''''''""'"'#':'#'''': '# ':' , bobo. '''' |. jumlah bantuan keuangan bersifat umum pada sub kegiatan .| ''''''''#' '#' ' ' oh. bo. last ho. lo. |. jumlah bantuan keuangan bersifat umum pada sub kegiatan .| sma bantuan keuangan bersiatumen tada '''''''' . '''''"'"'"''"''#''#'#'#'# ,:'' , last |. jumlah bantuan bantuan keuangan bersifat umum pada sub kegiatan .| ''''''''#' '#' ' ' nee ''''' '"' " w. jumlah bantuan keuangan bersifat umum pada sub kegiatan .| ttl,egg . . hah dst| jumlah bantuan keuangan bersifat khusus pada sub kegiatan .| |sub kegiatan. poo hah dst| ohhpa bp. oo skpd. |sub kegiatan. egg. . . hah dst| ohh jumlah bantuan keuangan bersifat khusus pada sub kegiatan .| ' ' (sub kegiatan. ns. egg. gg.da skpd.| total oo) .,tanggal. gubernur bupati wali kota (tanda tangan) (nama lengkap) hapus yang tidak dibutuhkan.gubernur bupati wali kotana last banda bub kegiatan pada sub kegiatan . ho. lo. . last lo. pada sub kegiatan pada sub kegiatan . jumlah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten tkd ho. lo. last sda sub kegiatan pada sub kegiatan . ho. . last lo. jumlah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten pada bub kegiatan jumlah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupatedalam negeripemulihan arsip adalah suatu kegiatan perbaikan fisik arsip vital yang rusak akibat bencanmengolah arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip lingkungansatuan kerja adalah satuan organisasi lingkungan kementerifolder adalah wadah untuk menyimpan naskah naskah transaksi. guide adalah adalah pembatas dan atauentri data adalah proses pemindahan data dari fisik menjadi data digital yang dapat diolah oleh perangkat lunak. pengelolaan arsip dinamis lingkungan kementerian meliputi: pengelolaan arsip vital, pengelolaan arsip aktif, dan cc. pengelolaan arsip inaktif. pimpinan satuan kerja lingkungan kementerian melakukan pengelolaan arsip dinamis masing masing satuan kerja. bab pengelolaan arsip vital bagian kesatu umum pengelolaan arsip vital lingkungan kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: identifikasi arsip vital, pelindungan dan pengamanan, cc. penyelamatan dan pemulihan, dan penyediaan akses dan layanan. bagian kedua identifikasi arsip vital identifikasi arsip vital sebagaimana dimaksud dalam hurufdilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: pendataan, pengolahan hasil pendataan, dan cc. pembuatan daftar arsip vital. pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan suatudataan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung seluruh satuan kerja dengan pendekatan analisis organisasi, tugas, fungsi, dan substansi informasi. pengolahan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan kriteria arsip vital disertai analisis hukum dan analisis risiko. pembuatan daftar arsip vital sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bentuk formulir yang berisi arsip vital yang dimiliki oleh suatu instansi. pembuatan daftar arsip vital sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan kegiatan pembuatan daftar arsip vital sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip vital. bagian ketiga pelindungan dan pengamanan pelindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kegiatan: pemberkatan arsip vital, pengaplikasian arsip vital, cc. pemencaran (dispersal), dan penyimpanan arsip vital dengan peralatan khusus tahan api, kedap air, dan tahan bencana (haunting). pelindungan dan pengamanan arsip vital sebagaimana dimaksud pada menggunakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberkatan arsip vital sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap arsip yang dibuat dan diterima berdasarkan kode klasifikasi arsip. pemberkatan arsip vital sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui prosedur: pemeriksaan, penentuan indeks, penentuan kode, tunjuk silang, pelabelan: dan penyusunan daftar arsip vital. pemberkatan arsip vital menghasilkan tata fisik dan informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip vital. daftar arsip vital sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat informasi tentang: klasifikasi: nomor urut: jenis arsip, satuan kerja, kurun waktu: media, jumlah, jangka waktu penyimpanan retensi, metode perlindungan, lokasi simpan, dan keterangan. pengaplikasian arsip vital sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakanngaplikasian arsip vital sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan metode digitalisasi dan salinan. pemencaran (dispersal) sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan menyimpan arsip hasil duplikasi pada unit kearsipan dan penyimpanan arsip vital yang asli pada satuan kerja. penyimpanan arsip vital dengan peralatan khusus tahan api, kedap air, dan tahan bencana (voting) sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pimpinan satuan kerja terhadap arsip vital yang telah didaftar dalam daftarukan dengan menggunakan sistem pengamanan ruang penyimpanan. sistem pengamanan ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengaturan akses, pengaturan struktur bangunan ruang simpan, dan cc. penggunaan sistem alarm dan alat pemadam kebakaran. pengamanan informasi arsip vital sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan carayang memiliki hak akses caralima penyediaan akses dan layanan penyediaan akses dan layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip lingkungan kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pengelolaan arsip aktif bagian kesatu umum pengelolaan arsip aktif lingkungan kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputigurusan surat, dan pemberkatan. pengurusan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengurusan surat masuk, pengurusan surat keluar, dan cc. sarana pengurusan surat. pengurusan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penerimaan surat, pencatatan dan atau, faksimili,, dan membubuhkan para, nama, dan keterangan waktu pada buku agenda sebagai tanda bukti surat, faksimili dan atau surat elektronik telah diterima. pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mencatat surat, dan atau faksimili kedalam buku agenda biasa untuk surat masuk biasa dan atau buku agenda kendali untuk surat penting, dan melampirkan surat masuk dengan formulir lembar disposisi untuk disampaikan kepada pimpinan unit pengolah paling rendah setingkat eselon ii. pendistribusian surat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mendistribusikan surat yang memerlukan tindak lanjut dan meminta para penerima surat dalam buku agenda kendali surat masuk, dan mencatat informasi disposisi pimpinan kedalam buku agenda kendali surat masuk. pengurusan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penerimaan surat, pencatatancatatan pengendalidistribusian surat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menyampaikan surat keluar dengan membawa buku agenda kendali surat keluar penting dan atau buku agenda biasa untuk surat biasa, dan meminta para penerima surat. sarana pengurusan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sarana pengurusan surat masuk, dan sarana pengurusan surat keluar. sarana pengurusan surat masukmasuk penting dan berfungsi sebagai buku ekspedisi penyampaian surat masuk penting. sarana pengurusan surat keluarkeluar dan berfungsi sebagai buku ekspedisi penyampaian surat keluar. pemberkatan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: prosedur pemberkatan, dan sarana pemberkatan. prosedur pemberkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan suatu teknik atau cara pengaturan dan penyimpanan arsip secara logis dan sistematis untuk memudahkan penemuan kembali arsip secara mudah, cepat, dan tepat, dilakukan menggunakan kode klasifikasi arsip kementerian sebagai panduan mengelompokkannya. prosedur pemberkatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemeriksaan, penentuan indeks, cc. pengkodean, penyortiran, pelabelan berkas, dan penataan berkas. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan berkas dan memperhatikandalamicantumkan pada tab folder dan tab guide. indeks sebagaimana dimaksud pada dapat berupa nama orang, lembaga atau organisasi, tempat atau wilayah, masalah, dan kurun waktu. pengkodean sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menuliskan kode klasifikasi arsip terhadap kata tangkap yang terpilih menjadi indeks sudut kanan atas arsip dengan pensil, dan menulis kode klasifikasi arsip untuk fungsi primer pada bagian depan sesuai dengan klasifikasi arsip, untuk: kegiatan sekunder dengan kode angka dan diletakkan setelah kode huruf kapital, dan transaksi tersier dengan kode angka dan diletakkan belakang kode angka kegiatan sekunder. penyortiran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara pemulihdilakukan dengan memberikan tanda pengenal berkas pada tab folder dan tab guide dan ukuran label sesuai dengan ukuran. label sebagaimana dimaksud pada diberi judul berkas, indeks yang telah ditetapkan, dan kode klasifikasi arsip serta ditempel pada tab folder dan tab guide pada berkas surat yang akan disimpan. penataan berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara penyimpanan berkas surat dengan mempergunakan peralatan yang terdiri atas lemari arsip, guide dan folder. penataan berkas menggunakan klasifikasi arsip kementerian sebagai dasar penataan. sarana pemberkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: perangkat keras, dan perangkat lunak. perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi lemari arsip, folder, guide buku peminjaman arsip dan daftar arsip aktif. perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kode klasifikasi arsip dan indeks. bagian ketiga penggunaan arsip penggunaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tahap arsip yang telah tercipta melalui proses pengurusan surat dan pemberkatan arsip digunakan oleh unit kerja meliputi: penyusunan daftar arsip aktif, layanan penggunaan arsip aktif, dan cc. pengamanan arsip aktif. daftar arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan daftar memuat nomor, kode, dan deskripsi arsip yang bersumber dari arsip aktif, tahun, volume, tingkat keaslian, penyusunan daftar arsip aktif sebagaimana dimaksud pada meliputi: daftar arsip terjaga, dan daftar arsip umum. daftar arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menentukan arsip yang telah dibebaskan kedalam kategori arsip terjaga, memeriksa susunan pemberkatan dalam lemari atau rak arsip, cc. mencatat jenis dan jumlah isi berkas kedalam suatu daftar, dan. melakukan entri data pendaftaran arsip terjaga. daftar arsip umum sebagaimana dalam huruf meliputi: menentukan arsip yang telah dibebaskan dalam arsip umum, memeriksa susunan pemberkatan dalam lemari dan atau rak arsip, cc. mencatat jenis dan jumlah isi berkas kedalam suatu daftar, dan melakukan entri data pendaftaran arsip umum. layanan penggunaan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: permintaan dari unit pengolah, dan sarana. permintaan dari unit pengolah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyimpanan arsip, memberi layanan permintaan pemanjangan waktu peminjaman dari unit pengolah, dengan mengikuti prosedur awal, il.ketempat penyimpanan arsip semula, dan meminta pengguna arsip untuk membuat surat pernyataan hilang atau rusak arsiphuruf meliputi: formulir permintaan arsip, dan formulir peminjaman arsip. formulir permintaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sarana layanan penggunaan arsip pusat arsip yang digunakan untuk permintaan arsip. formulir peminjaman arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan peminjam yang mengajukan peminjaman arsip untuk keperluan kedinasan. pengamanan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf petugas pengamanan arsip unit pengolah wajib menjaga informasi arsip, tidak dipergunakan untuk hal yang merugikan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dari kemungkinan pencurian, kelalaian, kerusakan atau kehilangan. petugas unit pengolah sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan hal sebagai berikut: tidak diperkenankan meletakkan arsip sembarang tempat saat meninggalkan ruangan unit pengolah tanpa pengawasan, tidak diperkenankan menerima pegawai lain memasuki ruang unit pengolah tanpa diketahui petugas unit pengolah, tidak diperkenankan membawa makanan dan atau minuman ruang unit pengolah, memelihara kebersihan dalam ruang unit pengolah secara rutin, dan mengontrol ruangan unit pengolah. bagian keempat pemberkatan dan penyimpanan arsip aktif. pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud pada menggunakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kearsipan. prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada terdiri atas folder, guide, label, penanda arsip keluar, indeks, boks, lemari arsip dan rak arsip. bagian kelima penyusutan arsip penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan untuk mengatasi masalah bertambahnya jumlah arsip unit pengolah. penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: pemindahan arsip inaktif, dan pemusnahan arsip. pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemeriksaan, pendaftaran, penataan, pembuatan berita acara pemindahan arsip inaktif, dan pelaksanaan pemindahan arsip inaktif. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memeriksa arsip berdasarkan daftar arsip dinamis dan meneliti arsip yang telah selesai jangka simpan aktif dengan melihat kolom retensi arsip aktif, menentukan arsip yang dinyatakan pindah dari unit pengolah, dan memilah dan mengelompokkan arsip yang telah selesai jangka simpan aktifnya. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menyusun daftar arsip yang telah ditetapkan untuk dipindahkan dari unit pengolah unit kearsipan, dan meminta persetujuan daftar arsip yang akan dipindahkan dari penanggung jawab unit pengolah, dengan meminta tanda tangan dari pimpinan unit pengolah dan atau penanggung jawab unit pengolah. penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menata folder yang berisi arsip yang telah diurutkan berdasarkan nomor urut daftar arsip yang akan dipindahkan, menyimpan folder dalam boks arsip, dan memberi label boks arsip dengan keterangan berupa nomor boks, nama unit pengolah, nomor urut arsip, dan tahun penciptaan arsip. pembuatan berita acara pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat rangkap (dua) sebagai bukti pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari unit pengolah unit kearsipan. pelaksanaan pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemindahan arsip inaktif yang telah tertata dalam boks arsip disertai daftar arsip yang dipindahkan, dan penyerahan berita acara pemindahan arsip inaktif dengan ketentuan rangkap pertama untuk pimpinan unit kearsipan dan rangkap kedua untuk pimpinan unit pengolah dan atau penanggung jawab unit pengolah. pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan lingkungan unit pengolah terhadap duplikasi atau non arsip berupa amplop, surat undangan, dan pengumuman yang tidak memerlukan tindak lanjut. dalam hal arsip berupa lamaran pegawai yang ditolak dan telah memenuhi masa retensi aktifnya, dimusnahkan unit kerja bagian kepegawaian dengan cara menghancurkan fisik dan informasi arsip melalui pencacahan atau peleburan. bab pengelolaan arsip inaktif bagian kesatu umum pengelolaan arsip inaktif lingkungan kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penataan arsip inaktif, pemeliharaan dan perawatan arsip, layanan arsip inaktif', prasarana dan sarana penataan arsip, dan pengolahan dan penyajian arsip inaktif sebagai informasi publik, penataan dan pembuatan daftar arsip, dan cc. penyusunan daftar arsip inaktif'boks arsip sebagaimana dimaksud pada diberi label berisi: kode eselon kode eselon ii: kode rak, kode boks, dan kode folder. penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan: tingkat perkembangan, jumlah, lokasi simpan, terdiri atas: nomor gedung, nomor rak, nomor baris, nomor boks, dan nomor folder, keterangan, terdiri atas: jangka simpan, arsip, dan kondisi. berita acara, terdiri atas: nomor, dan tanggal. bagian ketiga pemeliharaan dan perawatan arsip pemeliharaan dan perawatan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemeliharaan lingkungan, peralatan arsip inaktifsebagaimana dimaksud dalam huruf harus: jujur dan dapat menyimpan rahasia, disiplin,tidak membawa makanan dan minuman, ruang penyimpanan arsip setiap hari harus dibukdan kelembaban disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. peralatan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rak, lemari arsip, pemeliharaan arsip gambar tidak bergerak, dan pemeliharaan arsip suara dan gambar. pemeliharaan arsip kertaskopi dibuatkan aplikasinya sesuai dengan media yang standar agar master kopi tetap terjaga dengan baik, cc. arsip rekaman suara diperiksa informasi mutu suaranya setiap (enam) bulan sekali dan diputar dalam kecepatan normal, piringan dan atau kaset disimpan dalam lemari standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang disusun secara vertikal, dan kondisi lingkungan harus stabil dengan temperatur (empat derajat celsius sampai dengan enam belas derajat celcius) dan kelembaban uap air 40o 60y6 (empat puluh persen sampai dengan enam puluh persen relative humidity). pemeliharaan arsip gambarkopi foto positif dan foto negatifnya, arsip foto negatif disimpan dalam amplop yang terbuat dari bahan polyester transparan atau dalam sampul berukuran besar terbuat dari bahan yang kandungan asamnya rendah, arsip foto positif disimpan dalam amplop kertas berukuran besar terbuat dari bahan yang kandungan asamnya (power hydrogen tujuh sampai dengan delapan), foto positif dan negatif disimpan terpisah dalam lemari berukuran standar serta ditata secara horizontal, temperatur ruangan tempat penyimpanan arsip dijaga (delapan belas derajat celcius sampai dengan dua puluh satu derajat celcius) dan kelembaban uap air berkisar (empat puluh persen relative humidity), dan untuk foto berwarna, temperatur tempat penyimpanan dijaga c (nol derajat celcius sampai dengan lima derajat celcius). pemeliharaan arsip suara dan gambarmenjaga kebersihan lingkungan dan kestabilan temperatur tempat penyimpanan arsip (delapan belas derajat celcius sampai dengan dua puluh dua derajat celcius) dan kelembaban (lima puluh lima persen sampai dengan enam puluh lima persen relative humidity) untuk film hitam putih):kopi untuk keperluan layanan informasi agar master tetap terjaga, dan menyambung kembali pita film dan atau video yang putus dengan menggunakan cellotape. perawatan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam hurufkotoran dan debu yang menempel pada lembaran arsip dibersihkan mulai dari tengah bidang arah pinggir dengan menggunakan karet busa, kuas dan atautauminyak ter dengan bensin, cat dengan alkohol dicampur benzene, lilin dengan gasoline, kloroform, jamur dengan ethylene, alkohol dan benzene, lumpur dengan air steril dicampur amonia, lemak dan atau minyak dengan alkohol dan benzene, lipstik dengan asam karate (lima persen) dicampur air, pernis dengan alkohol, dan selotip dengan trichloroethane. menangani arsip basahatau jilid arsip yang dibukukan, dapat dicuci dengan menggunakan air dingin dan bahan pembersih pakaian, cara membersihkan kotoran tersebut atas dilakukan dengan menggunakan kapas atau karet busa dengan cara disuap dan tidak ditekan, dan cc. pengeringan dilakukan dengan cara: menempatkan arsip dalam ruangan yang kering dan dilengkapi exhaust fan yang dipasang selama (dua puluh empat) jam dengan kelembapan udara 3546o (tiga puluh lima persen sampai dengan lima puluh persen relative humidity), arsip dalam bentuk lembaran diletakkan lembar per lembar atas kertas penyerap (floating), dan arsip berbentuk buku, pada setiap lembar disisipkan kertas penyerap yang diganti jik lingkungan kementeri sebagaimana dimaksud padaunit kearsipan menyediakan prasarana dan sarana. prasarana dan sarana untuk layanan arsip inaktif meliputi: ruang layanan, database daftar arsip inaktif, buku peminjaman, dan penanda arsip keluar layanan arsip inaktif disertai dengan pengendalian peminjaman arsip inaktif. pengendalian peminjaman arsip inaktif untuk mengatur batas waktu peminjaman. pengaturan batas waktu peminjamansaat peminjaman arsip inaktif unit kearsipan menerapkan prosedur sanksi. sanksi dalam layanan arsip inaktif dengan menggunakan penanda arsip keluar. penanda arsip keluar meliputi: penanda apabila arsip yang keluar sebanyak boks arsip, penanda apabila arsip yang keluar sebanyak folder, dan cc. penanda apabila arsip yang keluar sebanyak beberapa lembar. prasarana dan sarana penataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf 4d, dipergunakan dalam pengelolaan arsip inaktif. prasarana sebagaimana dimaksud pada meliputi ruang: transit arsip, pemilahan dan pengolahan, cc. penyimpanan, arsip usul musnah, pencacahan, dan layanan. sarana sebagaimana dimaksud terdiri atas: perangkat keras, dan perangkat lunak. perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rak arsip, lemari arsip, folder, boks arsip, label, dan peralatan pengamanan arsip. perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam hurufpengolahan dan penyajian arsip inaktif sebagai informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembuatan daftar arsip inaktifatau pengelola arsip unit kearsipan. bab pelaporan dan evaluasi pimpinan satuan kerja melaporkan pengelolaan arsip dinamis pada satuan kerja kepada menteri melalui sekretaris jenderal paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan. hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan evaluasi pengelolaan arsip dinamis. bab pembinaan dan pengawasan menteri melalui sekretaris jenderal melakukan pembinaan pengelolaan arsip dinamis lingkungan kementerian. menteri melalui inspektur jenderal melakukan pengawasan pengelolaan arsip dinamis lingkungan kementerian. bab vii pendanaan pendanaan pengelolaan arsip dinamis lingkungan kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui bagian yang membidangi kearsipan kementerian. bab viii ketentuan lain lain ketentuan mengenai: daftar arsip vital, daftar arsip aktif, daftar arsip terjaga, daftar arsip umum, berita acara pemindahan arsip, dan daftar arsip inaktifbesi dengan aslinya kepala kkn hektar, ran mea. s.h., m.a.p karina drastis muda iv c) eds lampiranaftar arsip vital pencipta arsip unit pengolah jenis tingkat kurun media jum jang metode loka ket arsip persen waktu lah pelindo tangan sim ngan sim pan pan pet neonomor nomor urut arsip vital, jenis series arsip jenis arsip (tekstual, foto, kartografi, tingkat perkembangan tingkat perkembangan arsip vital, kurun waktu tahun arsip vital tercipta, media sesuai dengan media arsip, jumlah jumlah arsip yang diciptakan, jangka simpan batas waktu sebagai arsip vital, metode perlindungan resiko ancaman arsip, lokasi simpan lokasi arsip disimpan, dan keterangan informasi yang belum atau tidak ada atau dalam kolom. daftar arsip aktif pencipta arsip unit pengolah nomor kode klasik uraian kurun jum lokasi klasifikasi ket berkas fiksi info waktu lah kemanan masi filing laci fol dan akses berkas cabi der terbuka, net terbatas, rahasia) gpu) liniataunomor filing cabinet, kolom diisi dengan nomor laci pada filing cabinet, kolom diisi dengan nomor folder arsip, kolom diisi dengan klasifikasi keamanan dan akses seperti terbuka, terbatas, dan rahasidaftar arsip terjaga pencipta arsip unit pengolah kode jenis klasik ku jum tingkat hak dasar unit lokasi klasik arsip jika run lah persen akses perti peng simpan fiksi |waktu ber tangan tangan lah arsip| dea lo)tingkat keamanan dari masing masing jenis seri arsip, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan atau biasa ataudiisi dengan nama jabatan yang berhak melakukan akses terhadap arsip, kolom isi dengan dasar pertimbangan arsip terjaga, kolom diisi dengan unit pengolah arsip terjaga, dan kolom diisi dengan nama tempat atau lokasi penyimpanan arsip terjaga. daftar arsip umum pencipta arsip unit pengolah klasifikasi uraian kurun jumlah tingkat lokasi ara jaan (tentang |sman oy3 dana kena tenang tenun bennnnnn nan bean ben din benisi dengan nama tempat atau lokasi penyimpanan arsip umum.nama tanpa gelar nip nip daftar arsip inaktif pencipta arsip unit pengolah kode uraian kurun jumlah atasi apsis angka kategori ket ber klasifilnfor masi waktu kemanan simpan (arsip kas kasi berkas lemari baris boks folder akses kian terbatas, akhir rahasia) yaya pigs puperkas seperti folder, kolom diisi dengan lokasi simpan (lemari rak) seperti lemari rak kolom diisi dengan lokasi simpan (baris) seperti rak lemari baris kel, kolom diisi dengan lokasi simpan (boks) seperti o1, kolom diisi dengan lokasi simpan folder) seperti keu. kolom diisi dengan klasifikasi keamanan dan akses seperti terbuka, terbatas, dan rahasia, kolom diisi dengan jangka simpan dan nasib akhir seperti (dua) tahun atau musnah, kolom diisi dengan kategori arsip seperti vital, terjagmenteri dalam negeri republik indonesia, ttd muhammad tito karnavian saja mabes dengan aslinya sen gen maherhstd. s.h., m.a.p nanas organik muda ov c) sipil9g95818terianmenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. renstra kementerian terdiri atas: pendahuluan, visi, misi, tujuan, dan sasarterian digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja lingkungan kementerian dalam negeri dalam menyusun rencana strategis unit kerja eselon dan penyusunan kerja tahunanmadya pada unit kerja eselon melakukan pemantauan dan penyusunan rencana kerja unit kerja masing masing sesuai dengan renstra kementerian. renstra kementerian sebagaimana dimaksud dalam dimuat dalam sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggar#psesijandengan aslinya nak gan kan yoga menag, s.h., m.a.p napas dengan uda iv c) ninebusa1# oo1narasi rencana strategis kementerian dalam negeri tahun pendahuluan kondisi umum berdasarkpenyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalamselanjutnya, mempedomanistra kementerian lembaga tahun serta sejalan dengan tugas dan fungsi kementerian dalam negeri bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut atas, kementerian dalam negeri menyusun rencana strategis renstra) tahun untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden dalam lima tahun depan. namun, sejalan dengan diberlakukannya peraturan presiden nomor tahun pada awal tahun indonesia dikejutkan dengan terjadinya serangan pandemi corona virus disease covid yang menurut world health organization who) kejadian tersebut berawal ditemukan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi (penyebab penyakitnya) tidak jelas kota wuhan, provinsi hubei, china. dengan terjadinya pandemi covid tersebut, berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun lokal indonesia. dampak tersebut perlu diantisipasi dalam perumusan renstra kementerian dalam negeri, khususnya dalam perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis lima tahun depan. hal ini mengingat karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi covid tersebut akan berakhir. dalam penyusunan renstra kementerian dalam negeri tahun ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya renstra kondisi internal dan eksternal berupa potensi tantangan dan isu strategis dalam (lima) tahun depan, dan dampak pandemi covid juga memperhatikan prinsip prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut: prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip pengarusutamaan gender, dan prinsip inovatif dan berdaya saing. capaian strategis dalam rangka mewujudkan visi kementerian dalam negeri sebagasebagaimana tertuang dalam renstra kementerian dalam negeri tahun arah kebijakan dan strategi kementerian dalam negeri dikelompokkan pada (enam) bidang prioritas pembangunan, meliputi: pertama, bidang politik dalam negeri, diarahkan untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, serta terjadinya stabilitas politik dalam negeri yang mendukung demokratisasi. kedua, bidang desentralisasi dan otonomi daerah, diarahkan untuk penguatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan regulasi, kelembagaan, dan inovasi daerah, serta. ketiga, bidang pelayanan administrasi kependudukan, diarahkan untukerteempat, bidang pembinaan kewilayahan dan pembangunan daerah, diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibumlinmas,dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. kelima, bidang pemerintahan desa, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien. keenam, bidang penguatan tata kelola dan kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas, dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri, serta. pelaksanaan dan pencapaian kinerja kementerian dalam negeri pada keenam bidang prioritas pembangunan tersebut atas selama (lima) tahun secara umum digambarkan sebagai berikut: bidang politik dalam negeri untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, beberapa hasil yang telah dicapai adalah: telah dilakukan fasilitasi pembentukan gugus tugas revolusi mental daerah yang diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus menjadi pedoman awal pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental daerah, penyelenggaraan pekan kerja nyata gerakan nasional revolusi mental pkn nrm) dilakukan secara rutin dan berkesinambungan setiap tahun mulai tahun penyelenggaraan forum dialog dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, terbentuknya pusat pendidikan wawasan kebangsaan (tiga puluh tiga) provinsi dan (seratus tiga puluh empat) kabupaten kota, terbentuknya forum pembaruan kebangsaan fpk) (tiga puluh empat) provinsi dan (tiga ratus empat puluh satu) kabupaten kota yang diantaranya pada (sembilan) kabupaten (sembilan) provinsi telah membentuk fpk sampai tingkat kecamatan, telah terjalinnya kemitraan dengan (dua ribu lima ratus empat) organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum, pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial (tiga puluh empat) provinsi dan (empat ratus lima puluh enam) kabupaten kota, dan forum kewaspadaan dini masyarakat fkm) (tiga puluh empat) provinsi dan (empat ratus dua puluh dua) kabupaten kota sebagai wadah bagi elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat sejak dini. selanjutnya, sesuai peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun salah satu sasaran pembangunan nasional adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif yang diukur dengan angka indeks demokrasi indonesia idi). nilai skor idi sejak tahun sangat dinamis, dengan nilai skor tahun sebesar (tujuh puluh dua koma delapan puluh dua) dan tahun sebesar (tujuh puluh koma nol sembilan). untuk mendorong peningkatan nilai skor idi, kementerian dalam negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya telah melaksanakan fasilitasi penguatan kelompok kerja pokja) idi daerah sejak tahun serta memperkuat demokrasi daerah melalui pendidikan politik masyarakat, termasuk pelibatan kaum perempuan, kelompok difabel dan kaum marginal lainnya, nilai skor idi tahun mulai mengalami peningkatan dari sebesar (tujuh puluh dua koma sebelas) dan pada tahun menjadi sebesar (tujuh puluh dua koma tiga puluh sembilan). rincian perkembangan indeks demokrasi indonesia id) dari tahun disajikan pada gambar gambar skor indeks demokrasi indonesia tahun man oki jakarta ann ar mlm man kalimantan utara bsi man yogyakarta tsi maan aceh kalimantan selatan k, man kep. riau sulawesi tra sam maan kalimantan barat nan tas, sesi engah inn sulawesi tenggara . : man kalimantan timur bahan man nusa tenggara barat t jawa tiru ta) gaon ti maluku utara sulawesi barat kalimantan tengah sites setan pan ima lampung keterangan: sumatera barat bob bah jawa bani sedang) sumatera utara m33 meh buku) papua dalam rangka mendorong akses dan kesempatan politik kaum perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan marjinal, kementerian dalam negeri telah melakukan langkah langkah antara lain: (a) penguatan implementasi undang undang partai politik dan undang undang pemilihan umum bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal (tiga puluh persen) perempuan dalam keterwakilan parlemen dan kepengurusan partai politik, serta keanggotaan kpu dan bawaslu, (b) peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan semua bidang, (c) fasilitasi kelembagaan pemberdayaan calon legislatif perempuan dan forum pendidikan politik dalam rangka peningkatan kapasitas calon legislatif perempuan yang diselenggarakan guna memberi pembekalan bagi calon legislatif perempuan. dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada) tahun dan serta pemilihan umum pemilu) dpr, dpd, dprd, presiden dan wakil presiden tahun kementerian dalam negeri dan jajaran pemerintah daerah bersama tni dan polri telah memberikan dukungan kepada kpu dalam mengawal dan pengamanan mulai dari proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan sampai dengan rekapitulasi tingkat pusat, dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) beberapa daerah agar dapat berjalan lancar dan tertib. dengan semakin baiknya kondisi demokrasi indonesia, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak dari tahun sampai dengan tahun secara umum cenderung meningkat, yaitu tahun sebesar (tujuh puluh persen), meningkat menjadi sebesar (tujuh puluh empat koma lima puluh persen) pada tahun dan sedikit menurun pada tahun menjadi sebesar (tujuh puluh tiga koma empat persen). sementara itu, untuk pemilihan umum tahun tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, yaitu sebesar (delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen) gambar gambar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak dan pemilu dalam rangka memperkuat kemandirian partai politik parpol), melalui peraturan pemerintah nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik telah ditingkatkan proporsi alokasi bantuan keuangan parpol mulai tahun sebesar rp. (seribu rupiah) per suara sah dari tahun sebelumnya sebesar rp. (serratus delapan rupiah) per suara sah. total bantuan keuangan partai politik melalui apbn yang diberikan dalam kurun waktu tahun sampai dengan kepada parpol tingkat pusat sejumlah rp. , . rincian perhitungan alokasi bantuan keuangan partai politik hasil pemilu tahun dan tahun disajikan pada tabel dan tabel tabel perhitungan alokasi bantuan keuangan parpol hasil pemilu tahun partai politik suara hasil bantuan bantuan pemilu , ) sebelum , ) setelah pdi asas ion akan jason mes nee jae maser| ssosmase| situs7o00 tabel perhitungan alokasi bantuan keuangan parpol hasil pemilu tahun jumlah perolehan besarnya partai politik kursi suara hasil bantuan pdi menua jan men selanjutnya dalam rangka melaksana dkpp), yang merupakan tindak lanjut dari undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, kementerian dalam negeri telah mendengan mempedomani peraturan menteri dalam negeri tersebut, pada pertengahan tahun telah dilakukan pengalihan kedudukan sekretariat dkpp yang sebelumnya berada badan pengawasan pemilu menjadi kementerian dalam negeri. dengan kedudukan sekretariat dkpp kementerian dalam negeri pada akhir tahun telah difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi dkpp antara lain menerima pengaduan dan menyelenggarakan persidangan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta menetapkan putusan perkara dalam periode september sampai dengan desember sebanyak (seratus empat puluh) putusan perkara. bidang desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah, beberapa hasil yang telah dicapai, sebagai berikut: telah dilaksanakan beberapa agenda terkait penataan regulasi dan kelembagaan dengan diterbitkannya undang undang yang memberikan payung hukum terlaksananya pilkada serentak pada tahun danelah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti melalui skema peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan evaluasi daerah otonomi baru secara rutin dan evaluasi daerah otonomi baru secara rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya. dari (delapan belas) daerah otonomi baru dob) hasil pemekaran telah dilakukan evaluasi perkembangan daerah terhadap (tiga) dob pada tahun yaitu kabupaten buton tengah, kabupaten buton selatan, dan kabupaten muna barat dengan mendapatkan kategori baik , pemberian nomor register terhadap (tiga ratus sembilan puluh satu) rancangan peraturan daerah provinsi, telah dilakukan pembatalan terhadap (tiga ribu tiga puluh dua) perda perkara yang diidentifikasi bermasalah (bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, serta menghambat investasi dan pelayanan publik), dan (dua ratus tujuh puluh sembilan) peraturan keputusan menteri dalam negeri, telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan) pns instansi daerah yangtelah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap gambar gambar pemberhentian tidak dengan hormat pdh) pns daerah ir s pdh belum pdh data pensiun orang pdh aps orang meninggal dunia orang tdk proses orang pindah instansi lain mutasi data keputusan orang dara cun dapa selain itu, juga telah terfasilitasinya penetapan peraturan daerah pada daerah otonomi khusus papua, papua barat, dan aceh) dan daerah istimewa yogyakarta diy), pelantikan (lima puluh satu) anggota majelis rakyat papua provinsi papua dan (empat puluh dua) anggota majelis rakyat papua provinsi papua barat, telah terlaksananya kerja sama peningkatan kualitas sumber daya orang asli papua oap) melalui program afirmasi pendidikan menengah adem) bagi (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) siswa dan afirmasi pendidikan tinggi adik) bagi (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) siswa, telah dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan diterbitkannya perda pembentukan kelembagaan dan kepegawaian daerah (tiga puluh empat) provinsi yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah dan peraturan menteri dalam negeri turunannya, telah diselenggarakan pembekalan kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi bupati wali kota dan wakil bupati wali kota terpilih hasil pilkada tahun sampai dengan telah dilakukan pembekalan dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota dprd se indonesia baik yang diselenggarakan kementerian dalam negeri maupun bekerja sama dengan perguruan tinggi dan badan pengembangan sumber daya manusia bpsdm) provinsi. dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi dprd, kementerian dalam negeri dari tahun sampai dengan tahun telah melaksanakan kegiatan orientasi pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota dprd provinsi dan kabupaten kota. jumlah total alumni yang telah mengikuti orientasi tersebut adalah sebanyak (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga belas) alumni, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel bawah ini. tabel orientasi pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota dprd selanjutnya,telah dilakukan supervisi regulasi terkait netralitas asn daerah dalam rangka pemilu yaitu terdapat (delapan puluh tiga) asn daerah yang melakukan pelanggaran terlibat tim kampanye dan tim sukses dan terdapat (tujuh belas) pengaduan netralitas asn (tiga belas) provinsi. selain itu, dalam rangka penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah sebagaimana amanat dari undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah telah diterbitkan:. peraturan presiden nomor tahun tentang pejabat sekretaris daerah. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perangkat daerah aceh.nomor tahun tentang perangkat daerah provinsi papua dan provinsi papua barat.. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang.nomor tahun tentang kompetensi pemerintah. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penunjukan pejabat sekretaris daerah. dengan diterbitkannya peraturan perundang undangan tersebut atas, telah memberikan implikasi adanya penyesuaian organisasi perangkat daerah opd) (lima ratus empat puluh delapan) daerah (tiga puluh empat) provinsi, (empat ratus enam belas) kabupaten dan (sembilan puluh delapan) kota), dan efisiensi jabatan aparatur sipil negara asn) opd terkait yang semula terdapat (empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) jabatan menjadi (tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat) jabatan, dan telah ditingkatkan kecepatan pelayanan mutasi bagi asn daerah sampai dengan tahun tercatat total (seribu tujuh ratus empat puluh satu) usulan mutasi yang menggunakan aplikasi e mutasi. selanjutnya, menindaklanjuti komitmen nasional untuk menciptakan iklim transparansi, bersih, dan profesional dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah daerah, dengan mempedomani peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan ukpga lingkungan provinsi dan kabupaten kota, telah terbentuk ukpga mandiri provinsi dan kabupaten kota. dalam rangka penguatan kelembagaan aparat pemeriksa internal pemerintah api) daerah, telah ditnguatan api sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, antara lain terkait penambahan fungsi api dalam pencegahan korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi, pola pelaporan laporan hasil pemeriksaan lhp) terkait indikasi kerugian disampaikan kepada menteri dalam negeri dan atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat wpp), pelaksanaan pemeriksaan terindikasi kerugian tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah, serta pemberhentian dan pengangkatan inspektur harus izin menteri dalam negeri dan atau wpp. samping aspek kelembagaan, penguatan api juga dilakukan pada aspek penambahan jumlah sdm melalui passing pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah pound) sebanyak (empat ratus tiga puluh sembilan) orang, dan aspek kecukupan anggaran melalui kebijakan pengalokasian anggaran pengawasan minimal (nol koma tiga puluh persen) sampai dengan (nol koma sembilan puluh persen) untuk provinsi dan (nol koma lima puluh persen) sampai dengan (satu persen) untuk kabupaten kota, sebagaimana diaturlanjutnya dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang inovasi daerah, dantelah tersusun indeks inovasi daerah berbasis web sebagai alat ukur untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam berinovasi, yaitu kemampuan melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. indeks inovasi daerah tersebut adalah sebagai dasar dalam penyusunan peta (rencana aksi) pembinaan inovasi daerah, pemberian penghargaan daerah inovatif innovative government award iga) tahun sejak awal digunakan pada bulan september sampai dengan akhir tahun telah terhimpun (tiga ribu tujuh ratus delapan belas) inovasi (dengan kategori inovasi tata kelola sebanyak (enam ratus sembilan puluh delapan), inovasi pelayanan publik sebanyak (dua ribu seratus empat puluh dua), dan inovasi lainnya sebanyak (delapan ratus tujuh puluh delapan) yang input oleh (dua ratus delapan puluh enam) daerah (tujuh ratus tiga belas) inovasi oleh (tiga puluh) provinsi, (dua ribu dua puluh dua) inovasi oleh (seratus sembilan puluh lima) kabupaten, dan (sembilan ratus delapan puluh tiga) inovasi oleh (enam puluh satu) kota). dari daerah dimaksud, terdapat (tiga) kabupaten daerah perbatasan dan (dua puluh enam) kabupaten daerah tertinggal yang meng input data inovasi daerah. pada tahun (per agustus) diperoleh (seribu delapan ratus empat puluh satu) inovasi yang input oleh (dua ratus lima puluh enam) daerah (dua ratus delapan puluh empat) inovasi oleh (dua puluh empat) provinsi, (seribu seratus dua belas) inovasi oleh seratus lima puluh) kabupaten, dan (empat ratus empat puluh lima) inovasi oleh (lima puluh satu) kota). selain itu telah tersusun peta rencana aksi) pembinaan inovasi daerah tahun dan sebagai acuan penyusunan strategi pembinaan dalam rangka penerapan inovasi daerah oleh seluruh pemerintahan daerah, dengan melibatkan kementerian lpnk terkait guna sinergi kebijakan dan program pembinaan inovasi daerah sehingga pemberian penghargaan inovasi daerah akan diselenggarakan secara nasional lintas kementerian lpnk kementerian dalam negeri, kemenyan rb, menristekdikti, bappenas, lan, bppt, dan lipi). telah juga dicapai pengembangan replikasi model hasil inovasi daerah melalui aplikasi pusat jejaring inovasi daerah puja indah), mencakup (tiga belas) layanan pemerintahan termasuk layanan perizinan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah. sejak awal peluncurannya pada mei terdapat (lima puluh) daerah (delapan) provinsi, (tiga puluh satu) kabupaten dan (sebelas) kota) melalui kepala daerah masing masing yang menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan layanan puja indah, khusus untuk bidang layanan perizinan (layanan trantibumlinmas, sosial, pariwisata, pekerjaan umum, perhubungan, dan administrasi pemerintahan), sejak tahun telah diterapkan pada (delapan) kabupaten tertinggal musi rawas, lebak, lambung barat, jeneponto, bangkalan, seluma, lombok barat, dan ketapang) sebagai daerah pilot project penerapan inovasi. selanjutnya telah dicapai pemberian penghargaan kepada daerah inovatif innovative government award iga), sebagai dasar usulan pemberian insentif sesuai peraturan menteri dalam negeri peraturan menteri dalam negeri nomormor tahun tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau insentif inovasi daerah. tersedianya aplikasi tutorial exhibition display innovation tuxedovation) berbasis web yang bermanfaat sebagai media informasi dan sarana pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk menerapkan inovasi. dalam rangka meningkatkan, dalam lima tahun terakhir telah dicapai antara lain: (a) pemberlakuan standar akuntansi pemerintah sap) berbasis akrual oleh seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, dan (b) peningkatan kualitas opini atas laporan keuangan pemerintah daerah skpd), yaitu opini wajar tanpa pengecualian wtp) dari (seratus tujuh puluh lima) daerah pada tahun meningkat menjadi (empat ratus lima puluh empat) daerah pada tahun (meningkat dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel tabel opini wtp atas skpd tahun demikian halnya dengan penetapan peraturan daerah perda) anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tepat waktu yang meningkat dari (empat ratus enam puluh empat) daerah tahun menjadi (empat ratus delapan puluh dua) daerah pada tahun perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dari (dua ratus sembilan puluh satu) daerah tahun menjadi (empat ratus sembilan) daerah tahun meningkatnya kemandirian keuangan pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan meningkatnya rasio pendapatan asli daerah pad) terhadap total pendapatan provinsi, kabupaten dan kota se indonesia sebesar (dua puluh empat koma satu persen) tahun menjadi (dua puluh empat koma delapan persen) pada tahun serta mendorong implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah mulai tahun hingga tahun telah diterapkan (tiga puluh empat) provinsi, (tiga ratus sembilan belas) kabupaten dan (delapan puluh tiga) kota. bidang pelayanan administrasi kependudukan dalam rangkaampai dengan akhir tahun telah tercapai perekaman bagi penduduk wajib ktp sebanyak (seratus sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa dari (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) jiwa wajib ktp o). rincian data perekaman bagi penduduk wajib ktp disajikan pada gambar gambar perekaman bagi penduduk wajib ktp tahun mean ana selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan telah diterapkan tanda tangan elektronik tte) pada dokumen kependudukan non ktp el dan kartu identitas anak kia). hal ini memberikan kemudahan dalam penandatanganan dokumen kependudukan oleh pejabat berwenang dan disisi lain memungkinkan pencetakan dokumen kependudukan tidak hanya kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan tetapi dapat dilakukan dimana saja. tanda tangan secara elektronik pada dokumen kependudukan mendorong pengembangan pelayanan digital lainnya seperti: anjungan dukcapil mandiri adm), dan pencetakan dokumen rumah penduduk. sampai dengan akhir tahun penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan telah dilaksanakan (lima ratus sembilan) kabupaten kota. dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik antara lain akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, kartu keluarga, surat keterangan. selanjutnya, berkenaan dengan pemenuhan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia tahun s.d. akhir tahun telah diterbitkan sebanyak (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan) akta kelahiran dari (delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) anak (sembilan puluh satu persen). rincian kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia tahun dapat dilihat pada gambar gambar cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia tahun m2016 m2017 m2019 untuk penerapan kartu identitas anak kia), sebagai kartu identitas resmi yang diberikan kepada penduduk yang berdomisili suatu kabupaten kota dan belum berusia tahun atau belum menikah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penerapan kartu identitas anak, dari semula pada tahun diterapkan baru (delapan) kabupaten kota terus mengalami peningkatan, dan sampai dengan akhir tahun telah diterapkan (empat ratus delapan puluh dua) kabupaten kota dari (lima ratus empat belas) kabupaten kota (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tujuh persen), sebagaimana dapat dilihat pada gambar gambar penerapan kia kabupaten kota dalam hal penerapan inovasi layanan penduduk, telah dicapai beberapa hal, antara lain layanan cepat (maksimal jam), layanan jemput bola (melalui layanan mobil keliling menggunakan mobil, motor, speedboat, perahu, sampan, atau kendaraan lain yang memiliki desain khusus memberikan pelayanan administrasi kependudukan). selanjutnya, dalam rangkdatabase kependudukan kementerian dalam negeri telah digunakan sebagai daftar penduduk potensial pemilih dp4) dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun dan serta pemilu serentak tahun selain itu, telah ditandatangani (empat puluh sembilan) memorandum understanding u), dan telah dilaksanakan perjanjian kerja sama pks) dengan kementerian lembaga maupun lembaga pengguna sebanyak (seribu enam ratus dua puluh tiga) pks untuk mengakses data kependudukan yang dimanfaatkan bagi gambar gambar pemanfaatan data kependudukan oleh kementerian lembaga lembaga akses nik terbanyak pemanfaatan data il. telkomsel saran bpjs kesehatan bkn selular bank bca indosat selular korlantas pole kementrian sosial kemenakan bis ketenagakerjaan bank mandiri ti. hutchinson 3selular bank bni bank bri akira finance k l sudah kemenkes aeon mena sensasi moti bpn bank btn pemanfaatan data lembaga yang toe penganten asa jumlah akses data kependudukan oleh lembaga pengguna sebanyak pa) late manga nga maa melakukan lembaga pengguna terkoneksi tung emosi alat pembaca ktp ei card selain itu, kementerian dalam negeri juga telah mengembangkan anjungan dukcapil mandiri adm) yang merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. dengan penerapan adm ini masyarakat tidak harus datang dinas dukcapil untuk mengambil hasil pengurusan dokumen, akan tetapi dapat langsung mencetak dokumen kependudukan pada tempat tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan tempat tempat keramaian lainnya. dengan pelayanan online daring penduduk dapat mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa perlu datang kantor dukcapil atau pusat pelayanan administrasi kependudukan. pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan kantor. pengurusan dokumen kependudukan lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang pusat pusat pelayanan. upaya peningkatan layanan kepada masyarakat juga dilakukan inovasi berupa pelayanan terintegrasi. dengan pelayanan terintegrasi ini masyarakat memungkinkan mendapatkan lebih dari satu dokumen dalam satu kali kepengurusan. seperti dalam mengurus akta kematian dapat mendapatkan (tiga) dokumen masing masing: akta kematian, perubahan status perkawinan pada ktp el, dan perubahan in1). bidang pembinaan kewilayahan dan pembangunan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pembinaan administrasi kewilayahan, kementerian dalam negeri telah memfokuskan kegiatan pada percepatan penegasan batas daerah dan pembakuan rupa bumi. dari total seluruh segmen batas antar daerah sebanyak (sembilan ratus tujuh puluh sembilan), telah diselesaikan penegasan sebanyak (enam ratus dua puluh tujuh) segmen batas antara daerah (seratus dua puluh sembilan) segmen batas antar provinsi dan (empat ratus sembilan puluh delapan) segmen batas antar kabupaten kota) termaksud diantaranya (delapan puluh) segmen batas antar daerah diselesaikan pada tahun sehingga masih tersisa (tiga ratus lima puluh dua) segmen batas daerah yang harus diselesaikan penegasan batasnya. selanjutnya, dilakukan verifikasi (tiga ratus lima puluh) nama pulau (delapan) provinsi, (empat ratus empat) nama rupa bumi alami (sungai, gunung, dan bukit) (tiga) provinsi dan (lima ratus tujuh puluh lima) nama rupa bumi warisan budaya (sebelas) provinsi. selain itu, telah difasilitasi penguatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dengan capaian sebagai berikut: telah diterbitkan regulasi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi polisi pamong praja pol pp) dan pemadam kebakaran damkar), antara lainprasarana minimal, pembinaan teknis operasional, dan penghargaan satuan polisi pamong praja, peningkatan profesionalisme aparat penyelenggara trantibumlinmas melalui kegiatan kedaulatan dan bimbingan teknis kepada sebanyak dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga) orang (empat belas ribu seratus lima puluh sembilan) orang aparat pol pp, (dua ribu enam ratus empat puluh) penyidik pegawai negeri sipil ppn), (seribu seratus sembilan puluh) anggota perlindungan masyarakat lintas), dan (tiga ribu empat ratus tiga puluh empat) aparat damkar): dan pemenuhan (tujuh puluh delapan) unit sarana prasarana penanggulangan bencana kantor badan penanggulangan bencana daerah bpbd), gudang peralatan logistik, dan gedung pusat pengendalian operasional pusdalops). rincian jumlah peningkatan profesional aparat penyelenggara trantibum lintas dan pemadam kebakaran melalui kegiatan kedaulatan dan bimbingan teknis dari tahun disajikan pada tabel dan tabel bawah ini. tabel peningkatan profesionalisme aparat penyelenggara trantibum lintas melalui kegiatan kedaulatan dan bimbingan teknis tahun peningkatan kapasitas kelembagaan dan sdm bagi vitompetnsitagapantur span |case aaerlaara door peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota syamamaneseatasan peningkatan kapasitas sdm satpol dalam rangka sosialisasi kode etik dan penerapan gerakan indonesia ramah peningkatan kapasitas sdm satpol melalui kmyemataimeyenemampsamanrar peningkatan pemahaman fan sai ara seri peningkatan kapasitas aparatur satpol dalam memakan peningkatan kapasitas pengelola jabatan fungsional memitemmsmmarms peningkatan pemahaman hak asasi manusia bagi ama peingtanarasiasbegenisangaieit era aparatur kegiatan jumlah sonam rejang amin peningkatan kapasitas pemberkatan hasil penyidikan pama peringkat kansas mein esipdabatpeis ass fasa peningkatan kapasitas operasional tugas ppn bagi mma peningkatan kapasitas dan strategi penegakan perda bagi aparatur satpol pp ppn sesuai nilai nilai revolusi peningkatan kapasitas bagi pejabat ppn dalam rangka meningkatkan kemampuan penegakan perda secara pro peringatan kansas tesipeabapeis (sa pose peningkatan kapasitas bagi pejabat ppn dalam rangka peningkatan kemampuan pemeriksaan tersangka, saksi, satlinmas peningkatan kapasitas sdm anggota satlinmas dalam mmmmampemamtemm peningkatan kapasitas anggota satlinmas dalam mmkmauntmarasesantgi peningkatan kapasitas anggota satlinmas dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membantu penyelenggaraan pilkada serentak peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kemampuan membantu penanggulangan bencana peningkatan kapasitas anggota satlinmas dalam mmmemamnmunanemaa peningkatan kapasitas anggota satlinmas dalam memmumevamamam merampas tabel peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran melalui kegiatan kedaulatan dan bimbingan teknis tahun kegiatan jumlah non siam paman peningkatan kapasitas mmm peningkatan kapasitas mmmntemaama peningkatan kapasitas amors peningkatan kapasitas aparatur penyelamatan terhadap kejadian insiden lainnya peningkatan kapasitas aparatur melalui dekonsentrasi penguatan kapasitas pengurangan resiko bencana dan bahaya kebakaran penyelenggaraan skill competition petugas pemadam kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran peningkatan kapasitas bagi aparatur provinsi dalam pembentukan aparatur pemadam kebakaran kab kota yang kompeten sesuai standar dalam rangka dukungan pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, telah difasilitasi penyelenggaraan kesepakatan perundingan batas dan kerjasama wilayah negara antara lain: (a) kesepakatan persidangan ke kk jkk sumber sosial ekonomi malaysia indonesia sosok malindo), (b) kesepakatan persidangan ke kk jkk sosok malindo dan (c) kesepakatan persidangan ke joint indonesia malaysia jim). selain itu juga telah dilaksanakan kerjasama joint border committee jbc) ri png, kerjasama joint border committee jbc) ri rtl, serta terbangunnya (enam) unit sarira pemerintahan yaitu kantor desa dan balai pertemuan (tiga) kabupaten perbatasan negara karimun, sintang, dan belu) tahun dan memfasilitasi pembangunan (seratus sembilan) unit sarana prasarana pemerintahan daerah perbatasan antar negara dan pulau pulau kecil terluar. selanjutnya, dalam upaya memperkuat dan meningkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, telah diterbitserta untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut mulai tahun dibiayai melalui anggaran pendapatan dan dan belanja negara apbn). dalam rangka peningkatan pelayanan terpadu satu pintu ptsp) provinsi kabupaten kota, telah dibangun sistem aplikasi siap kerja (e money ptsp daerah) yang terintegrasi dengan sistem aplikasi secantik menkominfo. dengan demikian, sampai saat ini terdapat (seratus tujuh puluh) daerah kategori ptsp prima, (dua puluh tujuh) daerah kategori ptsp madya, (delapan) kategori ptsp pratama, dan (tiga ratus satu) daerah kategori ptsp terapan. selanjutnya sebagai pedoman penyelenggaraan ptsp prima daerah, telah disusun turunan dariuntuk peningkatan pelayanan administrasi tingkat kecamatan telah difasilitasi penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten) (tiga ratus tujuh puluh satu) kabupaten kota gambar dan gambar gambar penerapan ptsp dan paten daerah yang membentuk pelayanan terpadu satu pintu ptsp) jumlah daerah yang telah membentuk kelembagaan ptsp: s4a2 sebanyak daerah kota kabupaten kota dki bentuk provinsi jakarta) dalam bentuk dinas unit. kabupaten jumlah daerah yang telah mendelegasikan perizinan dan non perizinan: kota daerah aviasi kabupaten jumlah daerah yang telah membentuk sop dan yang telah membentuk sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik: kota kota daerah daerah provinsi provinsi kabupaten kabupaten daerah yang telah menerapkan sop daerah yang telah memiliki dan dalam pelayanan ptsp mengoperasikan website dalam pelayanannya. gambar penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten) menerapkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten) kab kota kab kota per sept okt s.d. okt selanjutnya dalam rangka mendorong keserasian pembangunan antar daerah, beberapa hal yang telah dicapai antara lain: terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui forum koordinasi teknis perencanaan pembangunan kortekrenbang) sejak tahuntelah terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik melalui sistem informasi pemerintahan daerah (dua puluh sembilan) provinsi, (seratus sembilan puluh enam) kabupaten, dan (empat puluh tujuh) kota, dan terwujudnya integrasi sistem informasi pembangunan daerah dengan sistem informasi krisna bappenas, bps, gitar dan jagakpk.id. untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr), telah dilakukan penyederhanaan (tiga puluh tiga) perizinan menjadi (sebelas) izin dan percepatan waktu perizinan dari (sembilan ratus delapan puluh satu) hari kerja menjadi (empat puluh empat) hari kerja. dalam hal fasilitasi penanganan lahan kritis selama kurun waktu telah dilaksanakan penanaman tanaman baru dan pemeliharaan tanaman pokok dengan capaian luasan sekitar (empat puluh sembilan) kabupaten kota (enam belas) provinsi dengan pemberdayaan kelompok tani sebanyak (tiga ratus empat puluh) kelompok dan (delapan ribu empat ratus delapan belas) anggota, termasuk fasilitasi pengelolaan budi daya tanaman sela lahan tersebut sebagai penunjang pendapatan bagi anggota kelompok tani. untuk mendorong pelaksanaan program pembangunan pusat dan daerah yang terintegrasi, komprehensif dan kolaboratif, capaian yang telah dihasilkan kementerian dalam negeri sebagai berikut: menginisiasi kerja sama pelaksanaan program kampung sejahtera dengan melibatkan (empat belas) kementerian lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten) setempat serta beberapa perusahaan swasta desa koho, tangerang, banten, bekerja sama dengan kementerian ketenagakerjaan untuk mendorong penetapan upah minimum provinsi ump) sesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengupahan, membentuk tim pengendali inflasi daerah pid) (tiga puluh empat) provinsi dan (lima ratus empat puluh dua) kabupaten kota, evaluasi dan fasilitasi konsultasi penyusunan rencana peraturan daerah perda) rencana tata ruang wilayah rtrw) (sembilan) provinsi dan (lima puluh empat) kabupaten kota serta rencana tata ruang rtr) kawasan strategis (dua) provinsi dan (dua puluh dua) perda rencana detail tata ruang rdr) kabupaten kota, melaksanakan percepatan integrasi sistem informasi pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan daerah pada (sembilan) provinsi pilot project yang selanjutnya akan ditindak lanjuti integrasi e planning dengan e budgeting untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, memfasilitasi penetapan dan pengundangan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil zwp3k) (dua puluh tiga) provinsi, memfasilitasi penguatan kapasitas pemerintah kabupaten kota dalam implementasi (delapan) aksi konvergensi prevalensi stunting dalam rencana kerja pemerintah daerah, sebagai upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting terintegrasi, menetapkan pedoman aksi konvergensi prevalensi stunting bersama kementerian lembaga teknis dan pedoman penilaian kinerja (delapan) aksi konvergensi dimaksud yang publish website, terbentuknya tim percepatan penerapan standar pelayanan minimal spm) (tujuh belas) provinsi dan (empat puluh tujuh) kabupaten, dan (sebelas) kota, integrasi indikator spm dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (tiga puluh empat) provinsi, fasilitasi percepatan penerapan spm bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, kesehatan, trantibumlinmas dan pendidikan (tiga puluh empat) provinsi, tersedianya aplikasi sistem pelaporan spm yang terintegrasi, monitoring dan evaluasi penerapan spm secara terpadu, dan fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan rad amp) pada (tiga ratus sembilan puluh enam) kabupaten pelaksana program penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat pamsimas). bidang pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan desa sesuai amanat undang undang nomor tahun tentang desa, dengan capaian antara lain: diterbitkan (tiga puluh delapan) regulasi berupa peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penataan dan administrasi pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, keuangan dan aset pemerintahan desa, kelembagaan dan kerjasama desa, serta evaluasi perkembangan desa, terimplementasinya sistem keuangan desa siskeudes) secara online (enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) desa (empat ratus tiga puluh empat) kabupaten kota serta (enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) desa diantaranya telah menggunakan aplikasi siskeudes secara online, terfasilitasinya penerapan sistem pengelolaan aset desa (sepuluh ribu tiga ratus enam belas) desa dari total jumlah desa, dan terintegrasinya data informasi (lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan) desa kelurahan atau (enam puluh lima koma lima puluh persen) melalui data website profil desa dan kelurahan aplikasi prodeskel) yang terpublikasi secara online. rincian capaian perkembangan jumlah regulasi pengaturan tatakelola pemerintahan desa dari tahun disajikan pada gambar gambar perkembangan jumlah regulasi pengaturan tatakelola pemerintahan desa tahun |: dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa telah dicapai hasil hasil sebagai berikut: pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa pad) bagi pelatih tingkat nasional mt) aparatur pusat dan provinsi sebagai master trainer sebanyak (lima ratus sembilan puluh tujuh) orang, pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa pad) bagi pelatih tingkat kabupaten aparatur kabupaten kota sebagai pelatih sebanyak (tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) orang, pelatihan pembina teknis pemerintahan desa ppd) bagi pelatih tingkat nasional mt) aparatur pusat dan provinsi sebagai master trainer sebanyak (empat ratus sembilan) orang, pelatihan pembina teknis pemerintahan desa ppd) bagi pelatih tingkat kabupaten aparatur kabupaten kota sebagai pelatih sebanyak (delapan ratus satu) orang: pelatihan pembina teknis pemerintahan desa ppd) dengan jumlah aparatur yang telah dilatih sebanyak (empat ribu seratus dua puluh dua) aparatur kecamatan, pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa pad) (tiga puluh tiga) provinsi bagi aparatur desa, sebanyak (seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima) aparatur pada tahun yang terdiri dari (empat puluh delapan ribu seratus empat puluh empat) kepala desa, (empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga) sekretaris desa, (empat puluh tiga ribu dua ratus empat belas) bendahara desa, (dua ribu sembilan ratus empat puluh dua) aparat desa lain dan (lima puluh empat) pj. kepala desa serta (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) aparatur kecamatan. pada tahun sebanyak (seribu enam ratus dua puluh tujuh) aparatur telah dilatih melalui kegiatan pelatihan pad, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa pusat dan daerah tahun melalui rapat koordinasi nasional sebanyak (tujuh ribu) orang yang terdiri dari: (tiga ribu) orang dari kepala dinas pmd provinsi dan kabupaten kota seluruh indonesia, para camat dan kepala desa terpilih, (dua ribu) orang dari bpd terpilih, dan (dua ribu) orang dari pendamping desa yang berkolaborasi dengan. selanjutnya pada tahun sebanyak (tiga ribu lima ratus) orang yang terdiri dari: (tiga ribu tiga ratus) orang dari kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi dan kabupaten kota seluruh indonesia, para camat dan kepala desa terpilih dan (tiga ratus) orang dari badan permusyawaratan desa bpd) terpilih. rincian capaian pengembangan kapasitas aparatur desa tahun disajikan pada tabel tabel capaian pengembangan kapasitas aparatur desa tahun jeans car tam jassonjosor| (atom| pad org dd pelatihan bagi pad tamer voor son atas pelatihan bagi mma dag pelatihan org org metodologi pelatihan uji coba org pelatihan bagi org org pemmatatita pelatihan bagi org| org bembamita bidang penguatan tata kelola dan kelembagaan dalam rangka meningkatkan pengembangan sdm aparatur pemerintahan dalam negeri, telah dicapai hasil antara lain: tersusunnya (lima puluh tujuh) standar kompetensi bagi pejabat struktural lingkup kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah, dalam rangka mendorong pejabat memiliki kompetensi yang sepadan dengan standar kompetensi jabatannya, telah difasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) orang pol dan (tiga ratus empat) camat, telah dibentuk lembaga sertifikasi penyelenggara urusan pemerintahan dalam negeri span) bpsdm kementerian dalam negeri, dan (tiga puluh empat) bpsdm provinsi, telah difasilitasi penyelenggaraan diklat manajemen pemerintahan, diklat manajemen pembangunan daerah, dan diklat manajemen kependudukan yang merupakan diklat teknis substantif kementerian dalam negeri dengan jumlah alumni dalam lima tahun sebanyak (tiga puluh dua ribu tiga puluh enam) orang aparatur, telah dilakukan diklat camat dengan jumlah alumni (tujuh ratus delapan puluh dua) camat, diklat fungsional pound dengan jumlah alumni (dua ribu sembilan ratus dua puluh) orang aparatur, diklat kepemimpinan pim), pelatihan dasar latar) dan diklat kepemimpinan pemerintahan dalam negeri sebanyak (tiga puluh empat ribu empat ratus enam) alumni, penetapan bpsdm kementerian dalam negeri sebagai pusat pengembangan revolusi mental bagi asn pemerintahan dalam negeri, terselenggaranya diklat kompetensi aparatur pelopor revolusi mental apr), kader pelopor revolusi mental prm), praja pelopor revolusi mental ppm) sebanyak (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) alumni pada tahun sehingga secara keseluruhan telah dilakukan diklat kompetensi apr, prm dan ppm sebanyak (enam belas ribu enam ratus lima) alumni. rincian capaian pelaksanaan uji kompetensi aparatur pol dan camat disajikan pada gambar sedangkan rincian capaian pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelatihan dasar disajikan pada gambar gambar capaian pelaksanaan uji kompetensi aparatur pol dan naa uji kompetensi satpol p2upd tahun 'asal p2upd bae mmrarwasereaa nos tahu. kkn p2upd melalui alokasi dana dekonsentrasi camat serta afirmasi pejabat asi camat gambar capaian pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelatihan dasar ikat iicatew mmr loisateni1. tom loiiarewi1. otw dasar9. 00ank arsen )mmm lukisan mma urban use stan selanjutnya, sebagai upaya untuk, telah dicapai hasil antara lain: laporan keuangan kementerian dalam negeri telah berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, mempertahankan penilaian atas hasil pemeriksaan bpk terhadap laporan keuangan kementerian dalam negeri selama kurun waktu (lima) tahun berturut turut sejak tahun sampai dengan dengan mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian opini wtp, peringkat (satu) penyerapan anggaran pinjaman luar negeri pln) tertinggi dari (tujuh belas) kementerian lembaga yang mempunyai alokasi pln tahun peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah skip) kementerian dalam negeri, dengan hasil penilaian (tujuh puluh koma enam puluh lima persen) kategori nilai tahun menjadi (tujuh puluh tiga koma tiga puluh persen) kategori nilai tahun dan peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi semula tahun sebesar (enam puluh enam koma delapan puluh dua persen) kategori nilai dan pada akhir tahun menjadi sebesar (tujuh puluh lima koma empat puluh tiga persen) kategori nilai bb. dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi lingkungan kementerian dalam negeri yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu, beberapa hasil yang telah dicapai adalah: telah diterapkan (dua puluh tujuh) layanan administrasi dan (satu) layanan konsultasi secara online dengan menggunakan aplikasi ola sistem informasi online layanan administrasi), tersedianya sarana pengaduan kementerian dalam negeri berbasis elektronik melalui website: sapa. kemendagri.go.id. penyelesaian sengketa hukum berupa penanganan penyelesaian sengketa hukum terhadap (tujuh ratus delapan puluh satu) perkara (baik dengan status tergugat maupun memohon), dengan rincian: (a) pengadilan negeri sebanyak (dua ratus tujuh) perkara, (b) pengadilan tata usaha negara sebanyak (seratus delapan puluh sembilan) perkara, mahkamah agung sebanyak (lima puluh lima) perkara, dan (d) mahkamah konstitusi sebanyak (tiga ratus tiga puluh) perkara. dari total (tujuh ratus delapan puluh satu) perkara tersebut, telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yacht) serta final dan mengikat sebanyak (dua ratus delapan puluh enam) dan sisanya sebanyak (empat ratus sembilan puluh lima) masih dalam proses. untuk harmonisasi perundang undangan pusat daerah telah dicapai hasil sejak tahun sampai dengan tahun berupa penyelesaian (lima ratus sembilan puluh sembilan) produk hukum prosundagri dan non prosundagri) dengan rincian: pada tahun sebanyak (delapan puluh lima) produk hukum, pada tahun sebanyak (seratus tiga belas) produk hukum, pada tahun sebanyak (seratus empat puluh empat) produk hukum, pada tahun sebanyak (seratus tiga puluh enam) produk hukum, dan pada tahun sebanyak (seratus dua puluh satu) produk hukum. dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pencegahan korupsi lingkungan kementerian dalam negeri, telah dicapai hasil antara lain: peningkatan kapabilitas api pada level dari skor level sesuai kriteria penilaian nasional, peningkatan mayoritas sistem pengendalian intern pemerintah spip) pada level pembangunan zona integritas percontohan unit kerja eselon pada unit kerja eselon kementerian dalam negeri, pembentukan unit gratifikasi yang berkedudukan inspektorat jenderal,: dan terbangunnya aplikasi whistlebowing system, dan terlaksananya pelaporan lakon dan lokasi lingkungan kementerian dalam negeri, serta perbaikan pola seleksi calon praja ipdn. sebagai dampak dari seluruh kinerja kementerian dalam negeri dari tahun sebagaimana telah diuraikan atas, kementerian dalam negeri telah memperoleh penghargaan atas prestasi kinerja tersebut, yaitu: penghargaan atas laporan keuangan dengan capaian opini wtp tahun berturut turut, penghargaan anugerah paramita eka praya ape) atas keberhasilan sebagai driver dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak anak kali berturut turut), peringkat (tiga) kementerian lembaga berkinerja terbaik pengelolaan anggaran tahun dalam kategori pagu sedang rp. trilyun s.d. rp. trilyun), penghargaan top (empat puluh lima) inovasi pelayanan publik tahun yang diberikan langsung oleh wakil presiden jusuf kalla atas inovasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak supertajam), yang memberikan solusi agar masyarakat mendapat kemudahan mengurus akta kelahiran, penghargaan top (tiga puluh) instansi pengelola pengaduan pelayanan terbaik pada kompetisi sp4n lapor! tahun yang diikuti oleh (tiga ratus dua belas) instansi kementerian lembaga, dalam rangka meningkatnya keterbukaan informasi publik, kementerian dalam negeri memperoleh penghargaan dari kip dalam kategori badan publik kementerian kualifikasi informatif, penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik tahun mendapat nilai sangat baik a ): peringkat pertama lomba map gallery international data kependudukan) yang diperoleh dari environmental systems research institute seri) geographic international information gis) tahun sertifikat iso atas sistem manajemen mutu pada layanan administrasi dan konsultasi online. potensi dan permasalahan dalam rangka, kementerian dalam negeri tentunya bukan tidak ada permasalahan. namun permasalahan tersebut akan dapat dijadikan sebagai suatu tantangan yang akan dapat menjadi peluang untuk peningkatan kinerja yang lebih baik kementerian dalam negeri lima tahun depan, sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi presiden lima tahun kedepan. potensi tantangan kementerian dalam negeri sejalan dengan kedudukannya sebagai kementerian yang tersurat dan tersirat dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka lima tahun depan mempunyai beberapa potensi tantangan yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri, baik internal maupun eksternal kementerian dalam negeri, antara lain: sistem politik indonesia mengalami proses demokratisasi dan makin mempererat persatuan dan kesatuan indonesia yang akan memberikan ruang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat indonesia, yang diantaranya ditandai dengan peningkatan nilai indeks demokrasi indonesia tahun dalam kategori sedang, keberadaan organisasi kemasyarakatan ormas) yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi terutama pada tahun dan dan adanya kenaikan bantuan keuangan partai politik. pembangunan infrastruktur yang selama lima tahun cukup masif telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diikuti dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pemenuhan lapangan kerja untuk masyarakat, serta meningkatnya pemerintah daerah yang kreatif dan inovatif sejalan dengan digitalisasi government system diharapkan dapat menjadi modal dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. dengan berlangsungnya kebijakan moratorium atas pemekaran daerah menjadikan upaya penataan daerah menjadi lebih efektif, pelaksanaan demokrasi dan politik lokal yang sehat melalui peningkatan sistem pelaksanaan pilkada serta penguatan pelaksanaan desentralisasi asimetris telah memberikan ruang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik. dalam rangka mewujudkantelah diinisiasi berbagai kegiatan dan forum sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. selain itu, untuk, daerah terus didorong untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah melalui pengintegrasian perencanaan (e planning) dan penganggaran (e budgeting). peningkatan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah terutama dengan adanya political will pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang wpp melalui apbn sebagaimana diamanatkan dalamberpotensi untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik daerah. adanya solusi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan fasilitasi kementerian dalam negeri, telah menjadi modal utama dalam mengoptimalkan peran dan wewenang kementerian dalam negeri dalam bersinergi dengan kementerian lembaga dan memposisikan kementerian dalam negeri sebagai institusi strategis. penguatan peran, tugas dan wewenang kementerian dalam negeri dalam mengawal pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, dan dalam pelaksanaannya telah diterbitkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penerapan standar pelayanan minimum yang mengharuskan daerah mengimplementasikan penganggaran seluruh spm termasuk trantibumlinmas dalam apbd. alokasi dana desa melalui apbn yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentunya akan dapat optimal pemanfaatannya apabila didukung dengan berfungsinya kelembagaan desa dan aparatur yang kompeten. telah terbangunnya database kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, dan meningkatnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga kk), kartu tanda penduduk elektronik ktp el), dan akta catatan sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik. selain itu, layanan dokumen kependudukan hingga saat ini telah menunjukan progress yang membanggakan, diantaranya cakupan akta kelahiran nasional sudah mencapai (sembilan puluh koma lima puluh tiga persen) dan perekaman ktp elektronik sudah mencapai ,78y6 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh delapan persen). kementerian dalam negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis kementerian dalam negeri secara keseluruhan. melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien. penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen asn, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik lingkungan kementerian dalam negeri. selain itu, kementerian dalam negeri terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan lingkungan kementerian dalam negeri melalui penguatan peran inspektorat jenderal sebagai institusi api dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja kementerian dalam negeri. dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing daerah, kementerian dalam negeri memfasilitasi terbentuknya perangkat penelitian dan pengembangan daerah sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, dimana berdasarkan data yang ada telah terbentuk badan penelitian dan pengembangan daerah secara mandiri (tujuh belas) provinsi, (seratus dua puluh delapan) kabupaten, dan (tiga puluh dua) kota, sementara daerah lainnya digabung dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten kota. hal tersebut tentunya menjadi potensi dan juga sekaligus menjadi tantangan bagi kementerian dalam negeri untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas kebimbangan pemerintah daerah. kebutuhan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintahan dalam negeri memang menjadi hal yang penting untuk dilakukan, karena aparatur pemerintahan dalam negeri perlu disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada. dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn) telah ditetapkan visi pembangunan yaitu indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur . pertahanan pembangunan tersebut terbagi menjadi tahap yang tertuang dalam rpm rpm rpm dan rpm saat ini, sudah berada pada tahap rpm dengan sasaran memantapkan pembangunan secara meratatuntutan kebutuhan kader pimpinan birokrasi pemerintahan daerah menjadi peluang yang cukup besar dari penyelenggaraan sistem pendidikan kepamongprajaan ipdn, yang menitikberatkan pada integrasi nilai nilai revolusi mental dalam sistem tri tunggal terpadu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan ipdn, serta reformasi kelembagaan dan peningkatan jejaring eksternal yang lebih luas. tuntutan cepatnya dinamika perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan terjadinya sebuah pandemi global corona virus disease covid akhir tahun membuat diperlukannya sebuah penyesuaian dalam pemanfaatan dan implementasi kebijakan teknologi informasi lingkungan kementerian dalam negeri. hal ini dapat menjadi sebuah peluang untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan basis data, sistem informasi, dan infrastruktur tik yang berorientasi kepada integrasi (baik lingkup internal kementerian dalam negeri, antar kementerian lembaga, dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), kemudahan berkomunikasi, dan percepatan proses birokrasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat secara langsung dirasakan dalam segala aspek tata kelola pemerintahan serta kehidupan masyarakat pada umumnya. adanya pembangunan sistem merit lingkungan kementerian dalam negeri merupakan hal yang penting dalam rangka mempersiapkan aparatur kementerian dalam negeri yang profesional dengan memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, kompetensi yang dibutuhkan melalui manajemen talenta, dan berkinerja baik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif. rencana pemindahan ibukota negara yang akan berimplikasi pada pengembangan kawasan ekonomi baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah daerah penunjang sekitar daerah ibukota negara baru. keberadaan dkpp berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum merupakan satu satunya lembaga negara yang menangani penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan telah diterima serta mendapatkan kepercayaan masyarakat. hal ini menjadi sangat penting dalam rangka mendapatkan keadilan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil isu strategis memperhatikan capaian kinerja kementerian dalam negeri tahun dan potensi peluang kementerian dalam negeri (lima) tahun depan, diidentifikasi isu isu strategis sebagai berikut: stabilitas politik dalam negeri. berdasarkan evaluasi idi tahun (untuk tahun tidak dilakukan masih dalam proses penilaian), terdapat peningkatan nilai skor idi provinsi provinsi dalam kelompok provinsi dengan nilai skor idi kategori sedang . disamping itu, dari tiga aspek idi (kebebasan sipil, hak hak politik dan lembaga demokrasi) yang dilakukan pengukuran, hanya aspek lembaga demokrasi yang mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya lebih dalam meningkatkan nilai ketiga aspek tersebut untuk mencapai peningkatan nilai idi secara keseluruhan. belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan, terutama untuk penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri. mahalnya biaya politik untuk mendanai kegiatan partai politik dan pemilu pilkada, menuntut adanya kenaikan kembali bantuan keuangan partai politik, selain itu masih kurangnya juga upaya peningkatan kapasitas partai politik dalam berbagai bentuk kegiatan yang lebih menjamin kemandirian partai politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinyaminimnya pemahaman terkait nilai nilai pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap pancasila terhadap ideologi negara perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang serius dan strategis melalui pembumian nilai nilai pancasila melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial, terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang mengesampingkan toleransi dan gotong royong sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi mereka dan persoalan pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak daerah serta budaya asli indonesia semakin luntur disebabkan maraknya budaya asing yang masuk indonesia. globalisasi saat ini membawa banyak dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu kewaspadaan nasional tentang pengaruh globalisasi baik pengaruh internal maupun eksternal. dimana saat ini mulai masuknya para peneliti asing yang melakukan penelitian dalam negeri. urgensi peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas nasional daerah, antaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat lakukan langkah langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, belum lagi potensi timbulnya konflik sosial tengah masyarakat. penyelenggaraan trantibumlinmas (a) belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran. (b) belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran daerah. (c) belum optimalnya penerapan spm trantibumlinmas daerah. (d) belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh satpol pp. (e) belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas. (?) penerapan spm sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraannya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi sdm pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan perda dan perkara dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah. sdm aparatur pemerintahan dalam negeri terbatasnya kuantitas dan kualitas sdm termasuk jabatan fungsional baik binaan kementerian dalam negeri (misalnya pound, pemadam kebakaran dan polisi pamong praja) maupun k l (misalnya, perencana, terbatasnya kuantitas dan kualitas sdm termasuk jabatan fungsional (misalnya, perencana, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, dan lain lain pada pemerintahan dalam negeri yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi (misalnya, peneliti, merekayasa, analis kebijakan, legal drafted, pengadaan barang dan jasa, dan lain lain). belum sinetronnya penyelenggaraan kedaulatan bagi aparatur pemerintahan dalam negeri dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh unit organisasi baik lingkungan kementerian dalam negeri maupun pemerintahan daerah. perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai instrumen utama dinamika sosial yang sangat cepat menuntut bpsdm kemendagri dan ipdn untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara maksimal yang diarahkan untuk mewujudkan bpsdm kemendagri sebagai learning organization bidang standarisasi, sertifikasi, dan pengembangan sdm aparatur, sedangkan ipdn sebagai smart campus, diharapkan dapat merubah pola pendidikan ipdn secara modern sejalan dengan dinamika masyarakat sehingga mampu bersaing antar perguruan tinggi tingkat regional dan global. mewujudkan asn yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. untuk itu diperlukan penguatan manajemen asn yang profesional berbasis sistem merit. hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen asn instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja. tata kelola pemerintahan daerah dan desa penataan daerah dan desentralisasi asimetris (a) eskalasi tuntutan pembentukan daerah otonom baru. (b) penguatan desentralisasi asimetris, dimana perlu adanya antisipasi dengan akan berakhirnya dana otsus papua pada tahun (c) adanya resistensi terhadap upaya penyederhanaan kelembagaan pada perangkat daerah (besaran perangkat, daerah yang mengembangkan budaya organisasi, perangkat daerah yang mengembangkan inovasi daerah, serta ketepatan perempuan). (d) masih adanya daerah induk yang belum menyelesaikan kewajiban terkait aset, hibah bantuan keuangan, dan penegasan batas. (e) perbedaan persepsi dalam penerapan prinsip desentralisasi asimetris antara pemerintah dengan pemerintah daerah sebagai daerah penerima otonomi khusus dan istimewa, diantaranya isu partai politik lokal papua, penggunaan bendera aceh serta penyelesaian pengelolaan tanah daerah istimewa yogyakarta. pembentukkan produk hukum daerah masih banyaknya peraturan daerah yang belum sinergi dengan kebijakan nasional. penyelarasan pembangunan pusat dan daerah (a) belum optimalnya penerapan spm daerah serta pengintegrasian indikator spm dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. (b) belum meluasnya cakupan daerah yang menerapkan mengintegrasikan sistem informasi pembangunan daerah sid) e planning yang terintegrasi dengan penganggaran (e budgeting). (c) belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan. (d) masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. (e) walaupun gini rasio menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun tahun, namun masih tetap perlu diwaspadai adanya ketimpangan antar kawasan kota dan pedesaan, dimana kawasan perkotaan pada tahun tercatat ketimpangan sebesar (enam belas koma empat puluh tujuh persen) kategori sedang dan pedesaan sebesar (dua puluh koma lima belas persen) kategori rendah . disamping itu, belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur yang dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan potensi konflik. selanjutnya, adanya kemajuan teknologi informasi tidak didukung dengan penguatan pengawasan dan proteksi pemanfaatannya, sehingga kemajuan teknologi informasi banyak disalahgunakan untuk menyebarkan isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta menurunkan kualitas pelayanan publik. (?) belum terintegrasinya perencanaan (e planning) dan penganggaran (e budgeting) seluruh daerah (masih (empat puluh dua persen) daerah belum menyusun perencanaan berbasis elektronik) dengan pusat, sehingga menjadi kendala yang cukup krusial dalam upaya. selain itu, pelaksanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya sinergi dengan perencanaan pembangunan pusat, sehingga terjadi ketidakharmonisan kebijakan antara pusat dan daerah. (g) belum optimalnya sinergitas kebijakan dan program antara kementerian lembaga dengan kementerian dalam negeri menyebabkan masih adanya tumpang tindih pelaksanaan kebijakan dan program antar kementerian lembaga sehingga berdampak pada kebingungan daerah dalam mempedomani suatu kebijakan tertentu. selain itu, kurang optimalnya konsep kerjasama pembinaan dan pengawasan oleh kementerian lembaga baik internal maupun eksternal pemerintah dalam rangka kolaborasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembinaan dan pengawasan. penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah (a) belum maksimalnya penguatan fungsi kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dalam hal ini pemberian anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari kementerian lembaga kepada pemerintah daerah yang belum efektif dalam mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan sinergitas hubungan pusat daerah, dukungan keuangan apbn dalam pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah sehingga masih ada tugas dan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah provinsi menggunakan dana apbd. (b) belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan kawasan daerah. (c) belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perkotaan sesuai standar pelayanan perkotaan spp). (d) belum terselesaikannya permasalahan segmen batas wilayah negara. (e) belum optimalnya kinerja ptsp prov kabupaten kota dalam mendukung kemudahan berusaha daerah. ()? belum optimalnya peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan desa dan kelurahan serta pelaksanaan tugas tugas pemerintahan umum kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada camat dan kurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran camat daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik kecamatan yang terintegrasi seluruh indonesia. (g) belum maksimalnya peran kerjasama daerah sebagai instrumen penyelesaian disparitas wilayah, pengembangan ekonomi kawasan, pengelolaan lingkungan, manajemen konflik antar daerah dan ego kedaerahan. (h) belum optimalnya kebijakan perencanaan nasional yang berbasis money follow program sehingga belum maksimal dalam mengakomodir pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dari sisi penganggaran. apbn yang tersedia masih sangat terbatas untuk mendanai tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, serta kementerian lembaga belum sepenuhnya mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan urusannya kabupaten kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. perlu membangun pemahaman yang sama bahwa kementerian lembaga dapat menugaskan gubernur untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas kementerian lembaga. konflik kepentingan terjadi pada saat gubernur sebagai kepala daerah otonom memiliki kepentingan yang berbeda dengan kementerian lembaga (pemerintah pusat). belum maksimalnya peran sekretariat gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam membantu gubernur menjalankan tugas dan wewenangnya. dimana fungsi tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas bersesuaian dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diatur olehn juga belum dilengkapi dengan pejabat fungsional pound yang secara khusus membantu tugas tugas tersebut. penyelenggaraan pemerintahan desa (a) masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (b) masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa. (c) masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. (d) masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (e) masih lemahnya koordinasi antar kementerian lembaga dibuat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa. (?) belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa. (g) masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi desa swasembada. pengelolaan keuangan daerah (a) belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja. (b) masih kurangnya sdm pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi. (c) masih adanya daerah yang penetapan apbd nya belum tepat waktu. (d) belum maksimalnya pembangunan infrastruktur daerah melalui creative financing, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah (e) belum optimalnya pendapatan daerah memberikan kontribusi pada apbd. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih adanya keterbatasan jumlah api pusat maupun daerah dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan dalam negeri. inovasi daerah (a) masih rendahnya partisipasi masyarakat dan berbagai elemen pemerintahan daerah dalam melakukan terobosan terobosan guna perbaikan layanan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah, karena belum bertanya komitmen para pemangku kepentingan daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi guna mendorong perbaikan sistem tata kelola, pelayanan publik, dan bentuk bentuk inovasi lainnya dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan daerah. selain itu, pengaruh budaya kerja dan rutinitas menjadi salah satu kendala pemerintah daerah untuk berinovasi. (b) masih minimnya pendidikan dan pelatihan teknis bagi jabatan fungsional peneliti jfp), seperti pelatihan metodologi, analisis data, penulisan karya tulis ilmiah, short course, konferensi nasional dan internasional, program magang lembaga pengkajian riset, dan sebagainya. hal ini disebabkan karena belum optimalnya peningkatan kapasitas jfp, baik kementerian dalam negeri maupun pemerintah daerah, sebagai unsur think tank dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi. (c) belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna penguatan inovasi sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebutkan bahwa penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan meningkatkan, membangun, merawat dan atau mengoperasikan laboratorium penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan . pilkada serentarakhir diubah melaludonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah pilkada) secara serentak dalam tahapan sebelum dilaksanakan pilkada serentak nasional tahun yaitu pilkada serentak tahun dan gelaran pilkada serentak tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal desember ditengah kondisi pandemi covid sehingga dilaksanakan dengan protokol kesehatan. mengingat tahun hingga tidak dilaksanakan pilkada serentak, maka pengisian jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun tersebut akan ditunjuk penjabat kepala daerah. hal ini dapat menjadi momen untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pilkada serentak selama ini, agar pada tahun terselenggara pilkada serentak nasional yang demokratis, lebih berkualitas, dan dapat menjaga stabilitas politik dalam negeri. hal ini mengingat pilkada serentak akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilu nasional tahun otonomi khusus papua dan papua barat desentralisasi asimetris yang dikenal dengan sebutan otonomi khusus dan daerah istimewa merupakan pola relasi unik antara pemerintah pusat dan daerah, karena sebab sebab khusus. sebuah daerah istimewa khusus menerima wewenang, lembaga, dan keuangan yang berbeda dengan daerah lain, salah satunya adalah otonomi khusus provinsi papua dan papua barat. tujuan dari adanya kebijakan khusus (otonomi khusus) bagi provinsi papua dan papua barat adalah untuk: (a) mengurangi kesenjangan antara provinsi papua dan papua barat dengan provinsi lainnya indonesia, (b) meningkatkan taraf hidup masyarakat provinsi papua, dan (c) memberikan kesempatan kepada penduduk asli papua dalam kerangka nkri. sesuai undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, tahun merupakan tahun terakhir pemberian dana otonomi khusus bagi provinsi papua dan papua barat, dan untuk keberlanjutan kebijakan dana otonomi khusus tersebut dari dau nasional sesuai undang undang nomor tahun pada tahun dilakukan perubahan terhadap undang undang nomor tahun dengan memperbaiki skema, tata kelola, menu penggunaan dana otonomi khusus, serta penguatan asistensi dan pengawasan dari pemerintah pusat. tantangan kedepan adalah bagaimana kementerian dalam negeri dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan dana otonomi khusus, sehingga pemanfaatan dana otonomi khusus dapat tepat guna dan tepat sasaran untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat papua pada umunya. pandemi covid penyebaran corona virus disease covid yang cenderung meningkat, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat indonesia. kondisi ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan berakhir. presiden pada pertemuan dengan gubernur seluruh indonesia istana bogor tanggal juli telah menyatakan bahwa situasi dalam pandemi covid merupakan situasi yang betul betul luar biasa sulitnya, karena harus mengendalikan dua hal, yaitu ekonomi dan kesehatan. kita tidak bisa lagi bekerja dengan standar operasional prosedur sop) normal, kita harus bekerja dengan sop yang ada terobosannya. organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi oecd menyatakan bahwa diperkirakan perekonomian dunia saat pandemi mengalami pertumbuhan negatif, seperti perancis minus (tujuh belas koma dua persen), inggris minus (lima belas koma empat persen), jerman minus (sebelas koma dua persen), dan amerika serikat minus sembilan koma tujuh persen). untuk itu, kementerian dalam negeri bersama pemerintah daerah harus dapat mengantisipasinya, dan dapat mencari solusi yang efektif agar pandemi ini dapat ditangani dengan baik. penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe).pemerintah melalui penerbitan peraturan presiden nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik secara formal mengawal penerapan spe secara terpadunamun demikian, belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan teknologi, informasi, dan komunikasi tik) lingkungan kementerian dalam negeri yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada kementerian dalam negeri, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) lingkup kementerian dalam negeri masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik, masih adanya kesenjangan antar standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki asn sehingga berdampak pada optimalisasi kinerja asn. menyikapi adanya pandemi global covid akhir tahun kesiapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi tik) lingkungan kementerian dalam negeri juga menjadi kebutuhan prioritas untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam tata kelola pencapaian sasaran strategis kementerian dalam negeri secara keseluruhan. satu sisi, indonesia dengan penduduk terbesar ke dunia, mengalami lompatan besar dalam bidang administrasi kependudukan. pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini berupa (dua puluh empat) dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, kartu tanda penduduk ktp) elektronik, kartu identitas anak, saat ini telah bertransformasi menjadi big data kependudukan, yang dalamnya memuat (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa penduduk indonesia sudah tersusun lengkap datanya dengan nomor induk kependudukan (by nik), dengan nama (by name), dengan alamat (by address) dalam big data kependudukan. bagi penduduk yang sudah berumur tahun lebih dan sudah membuat ktp elektronik maka data pendudukannya dipastikan sudah tunggal karena sudah terverifikasi melalui nik, sidik jari dan iris mata, sehingga mendorong terwujudnya berbagai pelayanan digital yang memudahkan proses verifikasi dan validasi data name, address. akhirnya, dengan telah terbangunnya big data kependudukan, indonesia menuju era integrasi data berbasis data kependudukan. sejalan dengan amanat undang undang nomor tahun sebagaimana diubah dengan undang undang nomor tahun data kependudukan digunakan untuk semua keperluan dalam pembangunan, antara lain untuk pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, demokratisasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. berbagai lembaga seperti perbankan, asuransi, pasar modal, bpjs, kemenkeu npp, polri sim, bpn sertifikat tanah, pemerintah daerah, rumah sakit, perguruan tinggi, kpk, plat sudah menggunakan hak akses verifikasi data kependudukan. pembangunan berkelanjutan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam rpm adalahsecara konsep, pembangunan berkelanjutan adalahmencakup (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuksebanyak (seratus delapan belas) target tujuan pembangunan berkelanjutan gs). dengan demikian merupakan suatu tantangan bagi kementerian dalam negeri untuk dapat mendorong pemerintah daerah agar dapat mengimplementasikan terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. pengarusutamaan gender pengarusutamaan gender juga merupakan salah satu pengarusutamaan dalam rpm yandalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengarusutamaan gender pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. implementasi pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam kerangka anggaran responsif gender pada apbn tentunya perlu diikuti juga dengan dukungan dalam apbd yang saat ini masih belum optimal. peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (a) pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya setiap daerah. (b) tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk luar negeri. (c) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan. (d) sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa out product, out service, dan out sale. penyelenggaraan tata kelola pemerintahan lingkungan kementerian dalam negeri penerapan reformasi birokrasi yang masih bersifat pemenuhan prosedural. belum sepenuhnya sistem merit diimplementasikan lingkungan kementerian dalam negeri. kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan. hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi spe dan manajemen kearsipan. pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan instansi pemerintah. capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik seluruh instansi pemerintah. selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan. akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas. akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini bpk atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel. mewujudkan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif dengan melakukan penataan peraturan perundang undangan yang mengatur hal substantif pada level regulasi yang masih tidak sesuai dengan tata perundang undangan. rencana pemindahan ibukota negara berkenaan dengan kepindahan ibukota negara, perlunya fasilitasi dukungan penyelesaian regulasi, penetapan batas batas daerah untuk memberikan kepastian kebijakan pemetaan rencana pembangunan yang akan diimplementasikan tidak saja pada daerah ibukota negara baru, namun juga pada daerah daerah disekitarnya sebagai daerah penunjang. selain itu, menjadi prioritas bagi kementerian dalam negeri juga untuk membangun kesiapan datacenter siak dan ktp el secara terkoordinasi dan terintegrasi berlokasi ibukota negara baru. hal ini untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan datacenter kependudukan dimaksud ibukota negara baru, mana saat ini datacenter siak dan ktp el masih terpisah pisah lokasinya. visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai keberlanjutan pembangunan nasional tahun dalam lima tahun depan telah ditetapkan visi presiden dan wakiltempuh dengan (sembilan) misi meliputi: peningkatan kualitas manusia indonesia.sejalan dengan visi dan misi tersebut atas, untuk periode ditetapkan (lima) arahan utama presiden dan wakil presiden, yang meliputi: pembangunan sdm pembangunan infrastruktur penyederhanaan regulasi penyederhanaan birokrasi transformasi ekonomi visi selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan kementerian dalam negeridalam lima tahun depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam negeri akan dipandu dalam visi: kementerian dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif appbeberapa kata kunci yang terkandung dalam visi kementerian dalam negeri tahun dapat dijelaskan sebagai berikut: adaptif. adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa kementerian dalam negeri depan mampu memposisikan sebagai kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. oleh karenanya diharapkan kementerian dalam negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. profesional. profesional, dapat dimaknai bahwa kementerian dalam negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya. proaktif. proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa kementerian dalam negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. kementerian dalam negeri karena kedudukannya sebagai salah satu kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontingensi dalam membantu tugas tugas presiden bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. inovatif. inovatif dapat dimaknai bahwa kementerian dalam negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan kementerian dalam negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. dengan inovatif juga mengharuskan kementerian dalam negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. misi kementerian dalam negeri akan melaksanakan (sembilan) misi presiden dan wakil presiden, dengan uraian sebagai berikut:tujuan strategis sejalan dengan visi dan misi atas, dirumuskan ti) t2). peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan kementerian dalam negeri t3). sasaran strategisuntuk mewujudkan tujuan pada ditetapkan sasaran strategis: meningkatkan kualitas demokrasi indonesia ssss2. meningkatnya kewaspadaan nasional ss3waspadaan nasional. meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas ss4jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik . indeks kekuasaan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas. untuk mewujudkan tujuan pada t2, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut: meningkatnya kapasitas dan kualitas sdm aparatur pemerintahan dalam negeri (ss5ss6patuhan penyusunan produk hukumss7 ss9tata kelola penyelenggaraan kewilayahan. untuk mewujudkan tujuan pada t3, ditetapkan sasaran strategis: meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkungan kementerian dalam negeri ss10), dengan tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini sebagai indikator kinerja utama, yaitu indeks reformasiitas ss1, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini,arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan arah kebijakan pembangunan nasional tahun agenda pembangunan nasional tahun sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah rancang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn)dalam rvhpn untuk itu, pemerintah telah menetapkan rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) tahun dengan peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun visi presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun adalahdengan memperhatikan visi dan (lima) arahan utama presiden dan wakil presiden, ditetapkan (tujuh) agenda prioritaspn mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pn meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing (pn revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pn memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar pn membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim pn memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik pn selanjutnya sesuai tugas dan fungsinya, kementerian dalam negeri memiliki peran untuk mendukung pencapaian ke (tujuh) agenda prioritas pembangunan rpm tahun tersebut atas, baik sebagai penanggungjawab maupun instansi pendukung beberapa fokus prioritas setiap agenda prioritas dimaksud. arah kebijakan dan strategi kementerian dalam negeri dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kementerian dalam negeri yang sejalan dengan visi dan (lima) arahan utama presiden dan wakil presiden, serta (tujuh) agenda prioritas pembangunan rpm tahun disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing masing unit organisasi lingkungan kementerian dalam negeri. arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama t1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui: peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi. peningkatan kapasitas partai politik. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pemilu. fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan. penahan, pengamalan, pembumian nilai nilai ideologi pancasila. pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa. fasilitasi penanganan konflik sosial. pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas daerah. dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas. arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua t2) difokuskan pada: peningkatan kualitas sdm aparatur pemerintahan dalam negeri melalui: pembangunan sdm pendidikan kepamongprajaan. penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri. sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri. pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri. pembangunan big data sdm asn. peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor kementerian dalam negeri dan pound secara nasional. peningkatan kapasitas sdm administrasi kependudukan. sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui: pengembangan sistem informasi perda yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sid). penerapan sistem aplikasi monitoring perda. analisis kebutuhan pembentukan perda. revi ranperda dan ranperkada. pemanfaatan hasil hasil kebimbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (research based policy). penguatan implementasi transformasi ekonomi daerah, melalui: implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik. pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional. pengembangan profil daerah. sinkronisasi dan harmonisasi rencana tata ruang daerah, termasuk diantaranya penerapan perencanaan dan penganggaran responsive gender ppg) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah. pengembangan seni kerajinan nasional. peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa. peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa. peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investasi. optimalisasi peran bumi untuk pengembangan ekonomi daerah. percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi covid peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur lingkungan kementerian dalam negeri, melalui: pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kementerian dalam negeri. peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa. peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan kepamongprajaan ipdn). peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pengembangan sdm aparatur pemerintahan dalam negeri. dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan kawasan perbatasan negara. pengembangan infrastruktur sistem informasi administrasi kependudukan siak) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah. pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah. dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah. pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui: penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. peningkatan pengawasan internal kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang wpp. pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. sinkronisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria spk) urusan pemerintahan daerah, serta harmonisasi pembangunan pusat dan daerah. penguatan kinerja inspektorat daerah. peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan daerah. peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi daerah, melalui: fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital. implementasi one stop services oss) pada ptsp daerah. dukungan pembukaan lapangan kerja seluas luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal. fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha investasi serta izin lokasi. peningkatan capaian penerapan spm. penguatan inovasi daerah. penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui: percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon ibukota negara baru. penerapan standar pelayanan perkotaan. peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional. penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan stunting. fasilitasi percepatan penetapan rencana tata ruang daerah termasuk ibukota negara baru. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan. penataan kewenangan desa dengan perlu pilwalkot dan dengan peraturan desa. fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ite smart village). fasilitasi penerapan smart city. pemanfaatan database kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan datacenter siak dan ktp el ibukota negara baru. selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga t3) difokuskan pada: peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi kementerian dalam negeri. peningkatan kualitas pelayanan publik kementerian dalam negeri. pembangunan sistem informasi pengawasan. peningkatan nilai integritas kementerian dalam negeri. peningkatan kualitas hasil kebimbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kementerian dalam negeri. kebijakan quick wins kementerian dalam negeri dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang perkembangan saat ini, serta tuntutan untuk keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak tahun termasuk keberlangsungan penyelenggaran pemerintahan yang baik pada tahun dan dan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid perlu disusun kebijakan program dan kegiatan quick wins kementerian dalam negeri tahun sebagai berikut: dukungan pelaksanaan pilkada serentak tahun meliputi: penyelesaian dan penyerahan dp4 untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun kepada kpu. penyelesaian nph pilkada serentak tahun monitoring pelaksanaan pilkada serentak melalui desk pilkada penyelesaian administrasi pengesahan pemberhentian dan pengangkatan kdh dan wkd terpilih hasil pilkada serentak tahun pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi kdh wkd hasil pilkada serentak tahun koordinasi dan konsolidasi dengan (dua ratus tujuh puluh) daerah yang melaksanakan pilkada serentak. fasilitasi penyusunan rpm pada (dua ratus tujuh puluh) daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun dukungan penanganan pandemi covid daerah, meliputi: penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penanganan pandemi covid daerah. pemetaan kebutuhan dan potensi daerah untuk penanganan covid fasilitasi penyesuaian (relokasi dan focusing) apbd untuk percepatan penanganan covid daerah. sosialisasi kebijakan dan pedoman teknis percepatan penanganan covid daerah. penerapan ptsp prima berbasis elektronik. fasilitasi penyederhanaan eselonering perangkat daerah. percepatan integrasi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. internalisasi reformasi birokrasi kementerian dalam negeri melalui fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja lingkungan kementerian dalam negeri. kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan nasional, peran kerangka regulasi menjadi sangat penting dimana regulasi merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat (untuk dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan) dalam menjalankan roda pemerintahan guna memastikan jalannya pemerintahan yang tetap berorientasi pada penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara. berdasarbahwa regulasi merupakan salah satu delivery mechanism dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. proses penyusunan hingga penetapan regulasi akan menimbulkan dampak biaya. kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada biaya yang lebih besar dan tentunya masyarakat yang akan menanggung beban tersebut. oleh karenanya penyusunan regulasi merupakan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non regulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan, dan perlu dipastikan adanya sinergi bahwa setiap kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan harus didukung dengan regulasi yang sejalan dengan perencanaan. oleh karenanya, inti dari pelaksanaan kerangka regulasiimplementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan atau prioritas kementerian lembaga yang bersangkutan. sejalan dengan kebijakan kerangka regulasi lingkungan kementerian dalam negeri, upaya untuk mensinergikan kebijakan kementerian dalam negeri dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, tentunya sejalan pula dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional dengan menerapkan omnibus law atau penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau baik pada level uu, pp, perpres, permen, perda provinsi kabupaten, peraturan gubernur, peraturan bupati walikota). dengan ditetapkannya omnibus law, akan ada keselarasan serta kesinambungan terhadap peraturan atau perundang undangan yang ada atasnya, sehingga tidak terkesan saling tumpang tindih atau konflik yang akibatnya menghambat kemudahan berusaha dan investasi daerah. rencana penyusunan peraturan perundang undangan sebagai kerangka regulasi kementerian dalam negeri tahun diuraikan sebagaimana lampiran renstra ini. kerangka kelembagaan sesuai amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun uududterkait tugas kementerian dalam negeri sebagaimana atur dalam dansusunan organisasi kementerian dalam negeri berdasarkan ketentuan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang kementerian dalam negeri serta organisasi kementerian dalam negeri terdiri atas (sebelas) unit eselon yang merupakan unsur pembantu, unsur pengawas, unsur pelaksana dan unsur penunjang, serta (lima) staf ahli, meliputi: sekretariat jenderal setjen). direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum ditjen podium). direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan ditjen bina adil). direktorat jenderal otonomi daerah ditjen otda). direktorat jenderal bina pembangunan daerah ditjen bina bangsa). direktorat jenderal bina pemerintahan desa ditjen bina pemdes). direktorat jenderal bina keuangan daerah ditjen bina kedua). direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil ditjen dukcapil). inspektorat jenderal itjen). j)) badan penelitian dan pengembangan badan litbang). badan pengembangan sumber daya manusia bpsdm). staf ahli bidang hukum, dan kesatuan bangsa. staf ahli bidang pemerintahan. staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga. staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan. staf ahli bidang aparatur dan pelayanan publik. berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang organisasi tata kerja kementerian dalam negeritata kerja kementerian dalam negeri, pokok pokok cakupan tugas unit organisasi eselon kementerian dalam negeri atas meliputinyelenggarakan perumusan dan pelaksanadanunit organisasi eselon kementerian dalam negeri, meliputi, serta pengelolaan data, sistem informasi dan infrastruktur tikterhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri dalam negeri, penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelapordan fasilitasi inovasi daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri,selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah menyelenggarakan pendidikan kader pemerintahan lingkungan kementerian dalam negeri. penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan oleh lembaga pendidikan yang terus bertransformasi dimulai dari pembentukan kursus dinas (kdc), akademi pemerintahan dalam negeri apbn), sampai dengan dibentuknya institut ilmu pemerintahan iip), dan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri span). keberadaan span dengan program pendidikan vokasi diploma iv d iv) dan iip yang menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana strata satu s1), menjadikan kementerian dalam negeri memiliki lembaga pendidikan tinggi kedinasan dengan sistem yang hampir sama. oleh karenanya, mengacu pada undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur bahwa dalam satu departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka keberadaan span digabungkan kedalam iip sebagaimana ditetapkan dengannomenklatur menjadi institut pemerintahan dalam negeri ipdn). untuk penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan oleh ipdn, dengan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang statuta institut pemerintahan dalam negeri danoleh kampus ipdn pusat yang terdiri dari ipdn kampus jatinangor dan ipdn kampus jakarta, serta kampus ipdn daerah yang terdiri dari ipdn kampus sumatera barat, ipdn kampus sulawesi selatan, ipdn kampus sulawesi utara, ipdn kampus nusa tenggara barat, ipdn kampus papua, dan ipdn kampus kalimantan barat. sejalan dengan kebijakan pengembangan ipdn kampus daerah dan dinamika kebutuhan aparatur pemerintahan daerah dari lulusan ipdn, dalam lima tahun depan akan dibentuk ipdn kampus aceh. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum dinyatakan bahwa dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. dengan kedudukan dkpp berdasarkan undang undang nomor tahun tersebut, diterbit, yang mengamanatkan bahwa fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dkpp dilakukan oleh sekretariat dkpp yang kedudukannya bertanggungjawab kepada ketua dkpp, sedangkan secara struktural dan pengelolaan anggarannya bawah koordinasi kementerian dalam negeri. sebagai tindak lanjut undang undang dan peraturan presiden tersebut dan untuk mengatur ruang lingkup tugas dan fungsi sekretariat dkpp, telah ditselanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi kementerian lembaga sebagaimana diaturdan peraturan presiden nomor tahun tentang organisasi kementerian negara, susunan organisasi kementerian dalam negeri sebagai kerangka kelembagaan rencana strategis tahun diusulkan tidak mengalami perubahan sebagaimana susunan organisasi kementerian dalam negeri berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang kementerian dalam negeri. selanjutnya berkenaan dengan keterkaitan pencapaian tujuan dan sasaran kementerian dalam negeri tahun dengan kebutuhan kelembagaan lima tahun depan, diuraikan dalam tabel bawah ini. tabel keterkaitan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan kebutuhan kelembagaan tahun tujuan sasaran kelembagaan kebutuhan terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan meningkatkan ditjen podium tetap kualitas demokrasi indonesia ss1) meningkatkan tetap implementasi nilai nilai pancasila daerah ss2) meningkatnya tetap kewaspadaan nasional ss3) meningkatnya ditjen bina adil tetap kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas ss4) strategis penanggungjawab kelembagaan dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya bpsdm, itjen, tetap kapasitas dan ipdn kualitas sdm aparatur pemerintahan dalam negeri (ss5) meningkatnya ditjen otda tetap harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah ss6) meningkatnya tata ditjen otda, tetap kelola pemerintahan ditjen bina dalam negeri yang bangsa, ditjen adaptif, profesional, bina pemdes, proaktif, dan inovatif ditjen bina ss7) kedua, badan litbang, itjen. terjaminnya hak hak ditjen dukcapil tetap meningkatnya tata ditjen bina adil tetap kelola penyelenggaraan kewilayahan ss9) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik strategis penanggungjawab kelembagaan kualitas reformasi birokrasi lingkungan kementerian dalam negeri ss10) terwujudnya itjen tetap kementerian dalam negeri yang akuntabel dan berintegritas ss11) meningkatnya badan litbang tetap target kinerja dan kerangka pendanaan target kinerja dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja utama kementerian dalam negeri dalam lima tahun depan. indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target program prioritas kementerian dalam negeri sebagai penjabaran (lima) arahan program prioritas pembangunan indonesia maju tahun yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan prioritas nasional rpm tahun kepada kementerian dalam negeri, termasuk indikator dan target program prioritas kementerian dalam negeri yang menjadi ukuran keberhasilan capaian kinerja pada beberapa unit kerja eselon indikator kinerja dan target capaian kinerja sasaran strategis kementerian dalam negeri tersebut atas pada masing masing sasaran strategis, sebagaimana dalam tabel dibawah ini. tabel indikator kinerja dan indikasi target sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun strategis indikator pelaksana powo yemaatantasitasdemorssitndonaia indeks ditjen demokrasi idi podium indonesia. tingkat (target ditjen partisipasi pilkada pilkada) dalam podium masyarakat pemilu dalam sesuai pemilukada dan pemilu rpm pemilu. indeks kinerja n a nilai ditjen fasa meningkatkan inpiemenasi mia invasi daerah. indeks nilai nilai nilai ditjen ketahanan podium nasional gatra ideologi. indeks capaian ditjen revolusi mental podium indeks nilai nilai nilai ditjen ketahanan podium nasional gatra ekonomi. ampas dai wat (open strategis indikator pelaksana ika nanang ben milan makan lan ketahanan podium nasional gatra sosial budaya. singkatnya kewaspadaan pasokan indeks kewaspadaan| n a ditjen dana meningkatnya asia penyeknsaman wantbaminmas jumlah daerah n a daerah ditjen dengan indeks bina penyelenggaraan adil trantibumlinmas kategori baik . indeks n a nilai ditjen kekuasaan bina masyarakat adil dalam penyelenggaraan trantibumlinmas. peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, lemantraan mom yag semasa gama ma, meningkatnya kapasitas dan kualitas sdm aparatur mma persentase n a 15y6 bpsdm pemenuhan pengembangan kompetensi sdm aparatur minimal jam pelajaran jp) per tahun. tingkat n a level level itjen kapabilitas y0) auditor kementerian strategis indikator pelaksana ika man ann men alan ngamen oam tingkat kapasitas| n a level level itjen pound secara (15y0) indeks kepuasan n a nilai3, nilai ipdn stakeholder terhadap kinerja alumni. meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan indeks n a nilai ditjen kepatuhan sangat otda penyusunan tinggi) produk hukum daerah. meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang (kam obama pon ammem indeks kinerja n a nilai ditjen kepala daerah sangat otda dan dprd dalam tinggi) penyelenggaraan pemerintahan daerah. nilai evaluasi nilai nilai nilai ditjen penyelenggaraan sangat otda pemerintahan cukup cukup) tinggi) daerah persentase n a yo0 ditjen daerah yang bina memenuhi bangsa tahapan penerapan spm bln bagan pelan strategis indikator pelaksana des dian mana sinkronisasi sangat bina penyelenggaraan sinkron) bangsa urusan pemerintahan daerah. persentase desa ditjen dengan nilai bina indeks pemdes penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai baik rata rata indeks nilai nilai nilai ditjen pengelolaan bina keuangan kedua daerah. persentase n a 36y6 badan daerah yang litbang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi. jumlah n a badan kelembagaan daerah daerah litbang penelitian dan pengembangan daerah dengan kategori utama . indeks n a nilai nilai itjen pengawasan pemerintahan daerah. indeks kapasitas n a nilai itjen tam strategis indikator pelaksana ikan man inka makan maan pamanaasamanerum awam persentase y6o 90y6 ditjen cakupan layanan (cakupan cakupan cakupan dukcapil pendaftaran kepemili kepemili kepemilikan penduduk dan kan kan dokumen pencatatan sipil. (dokumen| dokumen kependudu depends |kependud (kan bagi yang bukan |akan bagi| melaporkan bagi yang yang melapor melapor kan kan jumlah lembaga ditjen pengguna yang lembaga| lembaga lembaga dukcapil menandatangani pengguna pengguna| pengguna kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik kumulatif) weningarya etin peneemaraaan gerilyawan indeks tata kelola n a nilai ditjen penyelenggaraan bina i s peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkungan meet masamearmasi visi tar set bea baseline strategis indikator des dian dan birokrasi kementerian dalam negeri. terwujudnya kementerian dalam negeri yang akuntabel dan naa indeks n a nilai nilai itjen pengawasan internal. indeks n a nilai nilai itjenn a 40y0 65y0 badan kebimbangan yang litbang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kementerian dalam negeri. dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks dalam rangka pencapaian sasaran sasaran strategis diatas, ditetapkan (empat) program kementerian dalam negeri hasil restrukturisasi dalam kerangka desain sistem penganggaran k l, yaitu: program pembinaan politik dan pemerintahan umum. program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa. program tata kelola kependudukan. program dukungan manajemenrogram dan kegiatan lingkungan kementerian dalam negeri diperlukan adanya kerangka pendanaan yang mencakup sumber dana dari rupiah murni rm), penerimaan negara bukan pajak pnb), serta pinjaman dan hibah luar negeri pln). dalam kurun waktu tahun total rencana anggaran program kementerian dalam negeri tahun adalah sebesar rp. dengan distribusi per program dan per unit organisasi eselon sebagai berikut: rencana anggaran kementerian dalam negeri tahun per program (dalam juta rupiah) aa. aus rencana anggaran kementerian dalam negeri tahun per unit kerja eselon (dalam juta rupiah) www sj. asam femtnaan folk dan peternakan umum tea) se2n| sara) aan sena peran bumn tarian) o o | stan ome| ase| asn oner| maen program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah ambimamitaaan kerja mer see| aaa| aral ara unit kerja eselon program jumlbangunan daererintahan desakeuangan daerah program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa program dukungan manajemen badan penelitian dan pengembangan program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa program dukungan manajemen badan pengembangan sumber daya manusia program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa ata. fhmommbimmsntasaan aer) mar) asa) maa temamutasnasam 1sme| toni) more tawas onsen| tata ferorsntutnaitmame same| asas) masa) geser) gam) pemadam era aan perawat gen sea rare asa permbamttaa ese| rena asa tama sman ena aan keterangan: pagu tersebut atas mencakup pagu belanja operasional dan pagu belanja non operasional, yang bersumber dari rm, pnb, dan pln. penutup rencana strategis renstra) kementerian dalam negeri tahun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah kementerian dalam negeri untuk (lima) tahun depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan, disusun sesuapembangunan nasional, sertatermaksud memperhatikan kondisi lingkungan strategis, dan situasi yang berkembang akibat pandemi covid yang melanda sebagian besar negara dunia, termasuk wilayah indonesia. dalam rangka pelaksanaan renstra kementerian dalam negeri dimaksud perlu diperhatikan kaidah kaidah sebagai berikut: implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam renstra kementerian dalam negeri tahunterian dalam negeri sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing masing. renstra kementerian dalam negeri menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian dalam negeri senja dan rka k l) setiap tahunnya sesuai periode renstra, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah. pengendalian dan evaluasi renstra kementerian dalam negeri dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada menteri dalam negeri yang terintegrasi dengan laporan akuntabilitas kinerja kementerian dalam negeri. dengan terselenggaranya semua program dan ketercapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya kinerja sebagaimana tertulis dalam lampiran renstra, dalam lima tahun depan akan terbangun penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dengan perencanaan pembangunan yang baik dan tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. matriks kerangka regulasi rencana strategis kementerian dalam negeri tahunkedua atas penguatan kelembagaan partai ditjen podium kemenkopolhukam undang undang nomor (politik, tugas dan fungsi partai kemenkeu tahun tentang partai (politik serta bantuan keuangan kemenkumham politik partai politik. melalui setneg penyempurnaan pengaturan bpk berbagai substansi undang undang tentang partai politik diharapkan akan mampu meminimalisir berbagai masalah masalah terkait dengan partai politik serta terwujudnya partai politik yang kuat secara lembaga dan representatif dan legitimate sejak awal pembentukannya sertpu meningkatkan kinerja dan suparman perubahan undang undang memberikan kewenangan yang ditjen bina kedua kemenkeu nomor tahun tentang lebih besar kepada daerah dalam kemenag pajak daerah dan retribusi perpajakan dan retribusi sejalan perekonomian daerah dengan semakin besarnya setnegnsi linkuat dasar hukum pemungut tan pajak daerah dan retribusi daerah. perubahan undang undang penyesuaian beberapa muatan ditjen otda kemenkopolhukam nomor tahun tentang materi kondisi kekinian dan kemenkeu otonomi khusus bagi provinsi peraturan perundang undangan setneg papua lainnya dan adanya aspirasi masyarakat papua perubahan atas undang perubahan pergantian undang ditjen otda bappenas undang nomor tahun undang nomor tahun agar kemenkopolhukam tentang pemerintah provinsi sesuai dengan kebutuhan kemenkumham daerah khusus ibukota penyelenggaraan pemerintahan dki semen pupr jakarta sebagai ibukota jakarta sebagai ibukota negara setneg negara kesatuan republik yang sejahtera, nyaman, tertib, indonesia maju, modern, berkelanjutan yang setara dengan ibukota negara maju lainnya dunia urgensi pembentukan berdasarkan dan atau kebutuhan regulasi jawab penyelesaian dan penelitian perubahan ketiga atas penyesuaian substansi terkait ditjen otda bappenas undang undang nomor dengan dikeluarkannya rancangan kemenkopolhukam tahun tentang undang undang cipta kerja dan kemenkumham pemerintahan daerah pembagian kewenangan pemerintah semen pupr pusat dan pemerintah daerah setneg perubahan ketiga atas menindaklanjuti perubahan ditjen podium kemenkopolhukam peraturan pemerintah nomor undang undang nomor tahun kemenkeu tahun tentang bantuan tentang partai politik kemenkumham keuangan kepada partai politik setneg bpk perubahan peraturan menindaklanjuti perubahan ditjen bina kedua kemenkeu pemerintah nomor tahun undang undang nomor tahun kemenag tentang ketentuan tentang pajak daerah dan perekonomian umum dan tata cara retribusi daerah setneg pemungutan pajak daerah perubahan peraturan menindaklanjuti perubahan ditjen bina kedua kemenkeu mma tan west ema pamentang tata cara tentang pajak daerah dan perekonomian pemberian dan pemanfaatan retribusi daerah setneg insentif pemungutan dprd perubahan atas peraturan menyelaraskan pengaturan ditjen bina kedua kemenkeu pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah setneg tentang hak keuangan nomor tahun dengan dan administratif pimpinan peraturan pemerintah nomor dan anggota dewan perwakilan tahun rakyat daerah perubahan kedua atas memperkuat dan mengefektifkan ditjen otda kemenkopolhukam peraturan pemerintah nomor peran mrp dalam mengawal kemenkeu tahun tentang majelis kebijakan otonomi khusus setneg rakyat papua provinsi papua dan provinsi papua barat forum koordinasi pimpinan melaksanakan ketentuan ditjen podium kemenkopolhukam daerah undang undang nomor kemenkeu tahun tentang pemerintah setneg daerah tnolri memang perubahan peraturan menangani keadaan darurat ditjen bina kedua kemenag polhukam pemerintah nomor tahun termasuk penanganan pandemi kemenkeu tentang pinjaman daerah corona virus disease covid dan setneg pemulihan ekonomi pasca dampak kemenkumham covid serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi perkotaan melaksanakan amanat undang ditjen bina adil kemenag pmk undang nomor tahun bappenas tentang pemerintahan daerah semen atr bpn semen pupr hak keuangan kepala daerah melaksanakan amanat undang ditjen kedua kemenkeu dan wakil kepala daerah undang nomor tahun kemenkumham tentang pemerintahan daerah setneg setkabkewenangan daerah provinsi melaksanakan amanat undang ditjen bina kkp laut dan daerah provinsi undang nomor tahun bangsa setneg yang berciri kepulauan tentang pemerintahan daerah dekonsentrasi dan tugas melaksanakan amanat undang ditjen bina adil bappenas pembantuan undang nomor tahun kemenkeu tentang pemerintahan daerah setneg tata cara pelaksanaan tugas, melaksanakan amanat undang ditjen bina kedua kemenkeu wewenang dan hak kepala| undang nomor tahun kemenkopolhukam daerah serta wakil kepala tentang pemerintahan daerah kemenkumham daerah setneg tunjangan jabatan fungsional untuk mengatur besaran dan inspektorat kemenkeu pengawas penyelenggaraan pemberian tunjangan jenderal kemenyan pemerintahan daerah setneg setkab koordinasi pembinaan dan| peran kemendagri sebagai biro organisasi seluruh pengawasan penyelenggaraan koordinator pembinaan dan dan kementerian pemerintahan daerah pengawasan penyelenggaraan tatalaksana lembaga yerintahan daerah inspektorat menangani urusan korbinwas pemda) sebagaimana jenderal pemerintahan daerah diamanatkan dalam setneg dan kemenkumham tahun serta dalam setkab kementerian dan keuangan tahun tentang lintas kemenkopolhukam pemda. saat ini era otonomi daerah, k l terjun langsung pemda dan pemda terbang langsung k l tanpa adanya koordinasi dengan kemendagri. kewenangan kemendagri banyak diambil alih oleh k l lain karena dari tahun dan tahun belulakukan pembatasan kewenangan kemendagri dalam aspek lintas umum, yaitu terkait denganserta bentuk pembinaan dan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hal ini perlu atur agar korbinwas pemda oleh kemendagri memilikn ngaasaanteaas roman tentang pedoman peta dalam rangka memenuhi biro organisasi ditjen otda proses bisnis pemerintah kebutuhan pengaturan sebagai| dan tatalaksana ditjen bina kedua daerah pedoman pemerintah daerah untuk sekretariat ditjen bina bangsa menyusun peta proses bisnis jenderal itjen kemendagri setjen kemenkumham roman tentang dalam rangka memenuhi pusat fasilitasi ditjen otda penyelenggaraan kerja sama kebutuhan pengaturan kerja sama ditjen bina kedua dalam negeri lingkup penyelenggaraan kerja sama dalam sekretariat ditjen bina bangsa kemendagri negeri lingkup kemendagri jenderal ditjen bina adil ijen kemendagri setjen kemenhub ham ipdn tentang pedoman dalam rangka memenuhi biro administrasi ditjen otda keprotokolan lingkungan kebutuhan pengaturan sebagai pimpinan ditjen bina kedua kementerian dalam negeri pedoman keprotokolan sekretariat ditjen bina bangslingkungan kementerian dalam jenderal ditjen bina adil negeri ijen kemendagri setjen kemenhub ham ipdn tentang perencanaan amanat nomor sekretariat ditjen otda pengawasan penyelenggaraan tahun tentang pembinaan inspektorat ditjen bina kedua pemerintahan daerah (lima) dan pengawasan penyelenggaraan jenderal ditjen bina bangsa tahun pemerintahan daerah ditjen bina adil ijen kemendagri setjen kemenkumham ipdn tentang perubahan merubah peraturan menteri dalam pusat biro kepegawaian peraturan menteri dalam negeri nomor tahun pengembangan setjen negeri nomor tahun tentang sistem pengembangan sdm kompetensi biro hukum setjen tentang sistem pengembangan aparatur berbasis kompetensi fungsional dan kemenkumham sdm aparatur berbasis lingkungan kemendagri dan pemda teknis bpsdm kompetensi lingkungan karena sudah tidak sesuai dengan kemendagri dan pemda kondisi dan dalam rbaiki sdm aparatur roman tentang mekanisme tindak lanjut peraturan pemerintah direktorat ditjen otda pelaporan organisasi nomor tahun tentang organisasi ditjen bina kedua kemasyarakatan pelaksanaan undang undang kemasyarakatan ditjen bina bangsa nomor tahun ditjen podium ditjen bina adil tentang organisasi kemasyarakatan ijen kemendagri setjen kemenkumham ipdn tentang pedoman tindak lanjut undang undang direktorat ditjen bina kedua penyusunan apbdlady geng roman tka undang undang direkam dien bina kesijalanan dinas daerahroman tentang sistem tindak lanjut perubahan peraturan direktorat setjen akuntansi pemerintah daerah pemerintah nomor tahun bertanggungjawab kemenkeu tentang standar akuntansi |dan pelaksanaan kemenkumham pemerintahan keuangan daerah ditjen bina kedua roman tentang anggaran kas tindak lanjut peraturan pemerintah direktorat setjen dan spd nomor tahun tentang bertanggungjawab kemenkeu pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kemenkumham keuangan daerahtransaksi tentang implementasi bertanggungjawab kemenkeu non tunai transaksi non tunai pada| dan pelaksanaan kemenkumham pemerintah provinsi keuangan daerah mendagri nomor ditjen bina kedua tentang implementasi transaksi non tunai pada kabupaten kota roman tentang jaminan peraturan pemerintah nomor direktorat setjen kecelakaan kerja dan tahun tentang kecelakaan bertanggungjawab bpjs kesehatan kematian kerja dan jaminan kematian (dan pelaksanaan kemenkumham bagi pegawai aparatur sipil keuangan daerah negara ditjen bina keduparatur sipil negara peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban tururoman tentang tata cara| amanat peraturan pemerintah direktorat setjen ketatausahaan dan nomor tahun tentang bertanggungjawab kemenkumham penyusunan laporan pelaporan keuangan dan kinerja dan pelaksanaan pertanggungjawaban instansi pemerintah, serta keuangan daerah bendahara serta mencabut peraturan menteri dalam ditjen bina kedua penyampaiannyaamamaipatan kemenkumham negeri nomor tahun tentang evaluasi ranperda dprd daerah tentang evaluasi ranperda serta sebagai tindak lanjut undang ditjen bina kedua dprd undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah roman tentang sistem amanat peraturan direktorat polisi setjen informasi manajemen polisi pemerintah nomor tahun pamong praja dan kemenkumham pamong praja tentang satuan polisi pamong praja perlindungan masyarakat ditjen bina adil roman tentang logo, bendera tindak lanjut peraturan pemerintah direktorat polisi setjen pataka dan tata upacara| nomor tahun tentang pamong praja dan kemenkumham satpol satuan polisi pamong praja dalam perlindungan rangka memenuhi kebutuhan masyarakat norma standar prosedur kriterianyusunan untuk memenuhi kebutuhan atas direktorat setjen instrumen kelengkapan ditetapkannya permen pan dan manajemen kemenkumham pelaksanaan jabatan nomor tahun tentang penanggulangan fungsional kebakaran dan jabatan fungsional pemadam bencana dan penyelamatan kebakaran kebakaran ditjen bina adil roman tentang pedoman untuk memenuhi kebutuhan direktorat setjen kompetensi perangkat daerah norma standar prosedur kriteria manajemen kemenkumham penyelenggara sub urusan penyelenggaraan pemadam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran bencana dan kebakaran ditjen bina adil roman tentang standar untuk memenuhi kebutuhan direktorat setjen operasional prosedur standar operasional prosedur sop) manajemen kemenkumham investigasi kejadian kebakaran investigasi kejadian kebakaran penanggulangan bencana dan kebakaruntuk memenuhi kebutuhan dan direktorat setjen pembinaan organisasi profesi sebagai pedoman pembinaan manajemen kemenkumham pelaksanaan sub urusan organisasi profesi pelaksanaan sub penanggulangan ditjen otda kebakaran dan penyelamatan urusan kebakaran dan bencana dan penyelamatan kebakaran ditjen bina adil roman tentang formasi untuk memenuhi kebutuhan atas direktorat setjen jabatan fungsional urusan ditetapkannya permen pan dan manajemen kemenkumham kebakaran nomor tahun tentang penanggulangan jabatan fungsional pemadam bencana dan kebakaran kebakaran ditjen bina adil roman tentang kode dan data dalam rangka mendukung direktorat setjen wilayah administrasi pelaksanaan administrasi toponimi dan kemenkumham pemerintahan pemerintahan, administrasi batas antar kependudukan, pembangunan, dan daerah pembinaan kemasyarakatan roman tentang dalam rangka mendukung direktorat setjen pengembangan kapasitas pelaksanaan pengembangan fasilitasi kemenkumham bidang pemerintahan desa kapasitas bidang pemerintahan pengembangan desa kapasitas aparatur desa ditjen bina pemdes roman tentang perubahan amanat peraturan pemerintah direktorat setjen atas permendagri nomor nomor tahun tentang fasilitasi kemenkumham tahun tentang pedoman peraturan pelaksanaan undang pengembangan pengelolaan aset desa undang nomor tahun kapasitas tentang desa aparatur desa ditjen bis roman tentang pengelolaan dalam rangka memenuhi pusat data dan setjen dan pemanfaatan teknologi kebutuhan pengaturan terkait sistem informasi kemenkumham informasi pengelolaan dan pemanfaatan sekretariat teknologi informasi jenderal roman tentang tata kelola dalam rangka memenuhi biro kepegawaian setjen pegawai pemerintah dengan kebutuhan pengaturan terkait tata sekretariat kemenkumham perjanjian kerja lingkungan kelola pegawai pemerintah dengan jenderal kementerian dalam negeri perjanjian kerja lingkungan kementerian dalam negeri roman tentang penghargaan dalam rangka memenuhi biro kepegawaian setjen asn kementerian dalam kebutuhan dalam pemberian sekretariat kemenkumham negeri apresiasi terhadap asn jenderal lingkungan kementerian dalam negeri roman tentang pola karier dalam rangka mewujudkan biro kepegawaian setjen lingkungan kementerian penyelenggaraan tugas sekretariat kemenkumham dalam negeri pemerintahan dan pembangunan jenderaim prestasi kerja dan sistim karier roman tentang manajemen dalam rangka memenuhi biro kepegawaian setjen talenta kementerian dalam kebutuhan pengelolaan manajemen sekretariat kemenkumham negeri talenta asn lingkungan jenderal kementerian dalam negeri roman tentang tata cara amanat peraturan biro keuangan setjen tuntutan ganti kerugian pemerintah nomor tahun dan aset kemenkumham negara terhadap pegawai tentang tata cara tuntutan ganti sekretariat negeri bukan bendahara kerugian negara daerah terhadap jenderal lingkungan kementerian pegawai negeri bukan bendahara dalam negeri atau pejabat lain roman tentang pedoman dalam rangka memenuhi pusat penerangan setjen pengelolaan pengaduan kebutuhan sebagai pedoman sekretariat kemenkumham lingkungan kementerian pengelolaan pengaduan jenderallam negeri dan pemerintah lingkungan kementerian dalam irammamemematbara roman tentang perubahan merubah peraturan menteri dalam pusat penerangan setjen peraturan menteri dalam negeri nomor tahun sekretariat kemenkumham negeri nomor tahun tentang kehumasan karena sudah jenderal tentang kehumasan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan roman tentang pedoman dalam rangka memenuhi direktorat setjen pemantauan, pelaporan dan kebutuhan sebagai pedoman penataan daerah, kemenkumham evaluasi pelaksanaan otonomi pelaksanaan pemantauan, otonomi khusus khusus dan keistimewaan pelaporan dan evaluasi dan dprd pelaksanaan otonomi khusus dan ditjen otonomi keistimewaan daerahorganisasi kemenkumham negeri nomor tahun tentang pendaftaran dan kemasyarakatan tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi ditjen podium pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan kareorganisasi kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan kondisi (aa ann .|fasilitasi kemenkumham negeri nomor tahun tentang spesifikasi teknis pemanfaatan data tentang spesifikasi teknis perangkat pembaca ktp el karena dan dokumen perangkat pembaca ktp el sudah tidak sesuai dengan kondisi kependudukan dan kebutuhan ditjen dukcapil roman tentang penduduk amanat peraturan direktorat setjen pelintas batas pemerintah nomor tahun pendaftaran kemenkumham tentang pelaksanaan undang penduduk undang nomor tahun ditjen dukcapilftaran kemenkumham negeri nomor tahun tentang pedoman pendataan penduduk tentang pedoman pendataan penduduk non permanen karena ditjen dukcapil penduduk non permanen sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan roman tentang surat dalam rangka memenuhi direktorat setjen keterangan pengganti tanda kebutuhan pengaturan terkait pendaftaran kemenkumham identitas surat keterangan pengganti tanda penduduk identitas ditjen dukcapil roman tentang tata cara| amanat peraturan direktorat bina setjen pembinaan dan pengawasan pemerintah nomor tahun aparatur kemenkumham penyelenggaraan urusan tentang pelaksanaan undang ditjen dukcapil administrasi kependudukannomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan roman tentang perencanaan amanat peraturan pemerintah direktorat setjen pembangunan desa nomor tahun tentang kelembagaan dan kemenkumham peraturan pelaksanaan undang kerja sama desa undang nomor tahun ditjen bina tentang desa serta mencabut pemdes peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pembangunan desa roman tentang perubahan merubah peraturan menteri dalam direktorat kementerian peraturan menteri dalam negeri nomor tahun evaluasi keuangan negeri nomor tahun tentang pedoman penyusunan dan perkembangan setjen tentang pedoman penyusunan pendayagunaan data profil desa desa kemenkumham dan pendayagunaan data profil dan kelurahan karena sudah tidak ditjen bina desa dan kelurahan sesuai dengan kondisi dan pemdesevaluasi kemenkumham negeri nomor tahun tentang evaluasi perkembangan perkembangan tentang evaluasi desa karena sudah tidak sesuai desa perkembangan desa dengan kondisi dan kebutuhan ditjen bina pemdes roman tentang perangkat dalam rangka memenuhi ditjen bina setjen daerah bidang pemberdayaan kebutuhan pengaturan terkait pemdes kemenkumham masyarakat desa perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat desa roman tentang bagan akun tindak lanjut peraturan pemerintah direktorat setjen standar pemerintah daerah nomor tahun tentang bertanggungjawab kemenkumham pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kementerian keuangan daerah keuangan nomor tahun tentang bertanggungjawab kemenkumham pengelolaan barang milik (dan pelaksanaan kementerian negara daerah keuangan daerah keuangan ditjen bina kedua roman tentang insentif atas amanat peraturan pemerintah direktorat bmd, setjen kepala daerah sebagai wakil nomor tahun tentang bumi, dan blue kemenkumham pemegang saham badan usaha milik daerah ditjen bina kedua roman tentang perubahan merubah peraturan menteri dalam sekretariat badan setjen peraturan menteri dalam negeri nomor tahun penelitian dan kemenkumham negeri nomor tahun tentang pedoman penelitian dan pengembangan tentang pedoman penelitian pengembangan kementerian dan pengembangan dalam negeri dan pemerintahan kementerian dalam negeri dan daerah karena sudah tidak sesuai pemerintahan daerah dengan kondisi dan kebutuhan roman tentang batas daerah pelaksanaan ditjen bina badan informasi kabupaten indragiri hulu undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan kabupaten pelalawankabupaten pelalawan dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten kuantan singingiota padang dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten padang pariaman tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi provinsi sumateralampung barat undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan kabupaten pesisir tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi barat provinsi lampulampung selatan undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan kabupaten pesawaranesawaranringsewuway kanan dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten lampung baratrokan hilirbengkalisbatas daerah antara kota pelaksanaan ditjen bina badan informasi dumai dengan kabupaten undang undang nomor tahun administrasi geospasial bengkalis provinsi riautapanuli selatan undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan padang lawas provinsi tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimkaro dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten deli serdang tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimipanuli tengah undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan kabupaten tapanuli tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi utaraara enim undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan kota prabumulihy pma roman tentang batas daerah pelaksanaan ditjen bina badan informasi kota prabumulihogan ilir undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan kota palembaceh timur dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten aceh tengah di| tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi aceh dan undang undang pembentukan angkatan darat daerah. apa tetang bts darah pisangan a01 at dien bin badan otomasiaceh besar dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten aceh jaya acehsi rawas dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten empat lawbanyuasinbadan informasi ditjen bina antara kabupaten wajo undang undang nomor tahun geospasial administrasi dengan kabupaten luwu tentang pemerintahan daerah direktorat toponimi kewilayahan provinsi sulawesi selatanroman tentang batas daerah pelaksanaan ditjen bina badan informasi antara kabupaten bone undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan kabupaten sinjai tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi provinsi sulawesitana torajkabupaten luwutengah provinsi sulawesi btorajapasangkayutengahamuju tengahpinrang provinsi undang undang nomor tahun administrasi geospasial sulawesi selatan dengan tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi kabupaten mamasa provinssulawesi barat ) | daerah, oo roman tentang batas daerah pelaksanaan ditjen bina badan informasi pinrang provinsi sulawesi undang undang nomor tahun administrasi geospasial selatan dengan kabupaten tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi polewali mandar provinsi dan undang undang pembentukan angkatan daratjombang undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan kabupaten kedirijember dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten probolinggohpa gang bts dawan piaraan a01 at dien bin badan otomasponorogo dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten trenggalek provinsi tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimota banjarbaru undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan tanah laut provinsi tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi kalimantananggau dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten kubu rayaintang dengan undang undang nomor tahun administrasi geospasial kabupaten melawibarito kuala undang undang nomor tahun administrasi geospasial provinsi kalimantan selatan tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi dengan kabupaten kapuas dan undang undang pembentukan angkatan darat provinsi kalimantan tengah daerah. roman tentang batas daerah pelaksanaan ditjen bina badan informasi kabupaten kaimana provinsi undang undang nomor tahun administrasi geospasial papua barat dengan tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi kabupaten mimika provinsi dan undang undang pembentukan angkatan darat papua daerah. roman tentang batas daerah pelaksanaan ditjen bina badan informasi kabupaten buol provinsi undang undang nomor tahun administrasi geospasial sulawesi tengah dengan tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi kabupaten gorontalo utara dan undang undang pembentukan angkatan darat provinsi gorontalobiak undang undang nomor tahun administrasi geospasial numfor dengan kabupaten tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi supiori provinsi papubarat dayatengah provinsiasmat undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan kabupaten mimika tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi provinsi papuakeerom undang undang nomor tahun administrasi geospasial dengan kota jayapura provinsi tentang pemerintahan daerah kewilayahan direktorat toponimi papua dan undang undang pembentukan angkatan darat daerahi gemang limpahan sorakan permendagri tahunan bio eremenaan setan yogperubahan terjadi perubahan roadmap setjen permendagri nomor tahun reformasi birokrasi nasional kemenkumham tentang percepatan diantaranya terkait dengan pelaksanaan reformasi perubahan lembar kerja birokrasi lingkungan evaluasi lke), perubahan pemerintah daerah komposisi penilaian dan perubahan target capaieformasi birokrasi pada pemerintah daerah. kemendagri sebagai korbinwas pemda perlu melakukan upaya strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah ppb pemda), utamanya dikaitkan dengan reformasi birokrasi dibidang manajemen perubahan, kelembagaan, tatalaksana, peningkatan pelayanan publik, pengawasan, deregulasi peraturan daerah, akuntabilitas kinerja, serta kepegawaian pada perangkat daerah untuk menuju merit systemstandar amplifikasi terhadap permendagri biro organisasi seluruh unit kerja operasional prosedur tahun tentang sop dan tatalaksana lingkungan lingkungan kementerian lingkungan kemendagri dan kemendagri dalam negeri dan pemerintah permendagri tahun kemenkumham daerah tentang sop lingkungan pemda menjadi (satu) permendagri tentang sop lingkungan kemendagri dan pemda. roman tentang perubahan merubah permendagri nomor biro organisasi itjen atas permendagri nomor tahun tentang tata naskah dan tatalaksana setjen tahun tentang tata dinas lingkungan pemda terkait ditjen otda naskah dinas lingkungan pembagian kewenangan antara anri pemerintah daerah kemendagri dan anri terkait tata kemenkumham naskah dinas pemda. roman tentang pedoman penyusunan budaya kerja biro organisasi ditjen otda pengembangan budaya kerja pemerintah daerah merupakan dan tatalaksana itjen pemerintah daerah mandat dari program reformasi setjen birokrasi nasional kemenkumhamsebagaimana atur dalam peraturan presiden tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun roman tentang perubahan belum disesuaikan dengan biro organisasi setjen atas peraturan menteri dalam tahun tentang dan tatalaksana kemenyan negeri nomor tahun pemerintahan daerah, nomor ditjen otda tentang analisa jabatan di| tahun tentang perangkat kemenkumham lingkungan kementerian daerah dan nomor tahun dalam negeri dan pemerintah tentang aparatur sipil negara daerahjabatan sebagai dasar penataan sdm, besarelembagaan dan kebutuhan diklat roman perubahan atas mdn belum disesuaikan dengan biro organisasi setjen nomor tahun tentang nomor tahun tentang dan tatalaksana kemenyan analisa beban kerja pemerintahan daerah, nomor ditjen otda lingkungan kementerian tahun tentang perangkat kemenkumham dalam negeri dan pemerintah daerah dan nomor tahun daerah tentang aparatur sipil negarabeban kerja sebagai dasar penataan sdm, besaran kelembagaan dan kebutuhan diklat. urgensi pembentukan berdasarkan dan atau kebutuhan regulasi jawab penyelesaian dan penelitian pembinaan penyelenggaraan kebutuhan pengaturan revitalisasi dan tatalaksana setjen pemerintah daerah peran kemendagri dalam korbinwas ditjen otda pemda sebagai amanat nomor kemenkumham tahun dan nomor tahun roman tentang pelayanan dalam rangka percepatan biro organisasi setjen administrasi dan konsultasi pelayanan publik dan memacu dan tatalaksana itjen online lingkungan inovasi pelayanan publik dalam kemenkumham kementerian dalam negeri rangka mendukung program reformasi birokrasi kemendagri roman tentang pendidikan dalam rangka meningkatkan sdm pusat setjen dan pelatihan pemadam yang berkualitas dan profesional pengembangan kemenkumham kebakaran bidang penanggulangan pemadam kompetensi ditjen bina adil kebakaran fungsional dan teknis bpsdlatihan jabatan kebutuhan pengaturan serta pengembangan ditjen bina kedua fungsional pengawas mencabut peraturan menteri dalam kompetensi ditjen podium penyelenggaraan urusan negeri nomor tahun fungsional dan ditjen bina bangsa pemerintahan daerah tentang pedoman pendidikan dan teknis bpsdm ditjen bina adil pelatihan jabatan fungsional ijen kemendagri pengawas penyelenggaraan urusan setjen pemerintahan daerah dan kemenkumhinovasi replikasi inovasi daerah dan kemenkumham pemerintahan daerah merubah mdn nomor pengembangan tahun tentang penilaian inovasi daerah dan pemberian penghargaan badan penelitian dan atau insentif inovasi dan daerah pengembangajaan dan kemenkumham negeri nomor tahun tentang upacara pelantikan muda alumni tentang upacara pelantikan praja dan pamong praja muda ipdn ipdn muda praja dan pamong praja karena sudah tidak sesuai dengan muda ipdn kondisi dan kebutuhjasama dan kemenkumham negeri nomor tahun tentang statuta ipdn karena sudah hukum tentang statuta ipdn tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuaturan menteri dalam negeri nomor tahun kerjasama dan kemenkumham negeri nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja hukum tentang organisasi dan tata ipdn karena sudah tidak sesuai kerja ipdn dengan kondisi dan kebutuhcara penghitungan dasar |rencana mencabut peraturan menteri dalam biro administrasi setjen induk pengembangan ipdn negeri nomor tahun perencanaan dan kemenkumham tentang rencana induk akademik ipdn pengembangan institut pemerintahan dalam negeri karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang undangbina pemerintahan, terdapat beberapa pemerintpembangunan dan keuangan pemerintah daerah, kebijakan dan daerah perintah peraturan perundangkebutuhan dalam rangka memenuhi ipdn setjen formasi praja ipdn kebutuhan pengaturan terkait kemenkumham kebutuhan formasi praja ipdundang undang pembentukan angkatan daratode dan data wilayah administrasi ditjen binatarget kinerja dan kerangka pendanaan rencana strategis kementerian dalam negeri tahun kegiatan sasaran program organisasi sasaran kegiatan indikator kementerian dalam negeri ' ' www oo sasaran strategis meningkatkan kualitas demokrasi indonesia indeks demokrasi indonesia ' e| tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pemilu pilkada) target dalam pemilu sesuai rpm indeks kinerja ormas nilai nilai nilai nilai sasaran strategis meningkatkan implementasi nilai nilai pancasila daerah asi bisik doi bnn ben dna ideologi bes (irm) bremen gan bae ekonomi sosial budaya pem aan meningkatnya kewaspadaan nasional indeks kewaspadaan nasional ' ')) ) | ) # sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas jumlah daerah dengan indeks daerah penyelenggaraan trantibumlinmas daerah daerah kategori baik" penyelenggaraan trantibumlinmas sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan kualitas sdm aparatur pemerintahan dalam negeri persentase pemenuhan pengembangan kompetensi sdm aparatur minimal jam pelajaran jp) per tahun sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator le83 kememerunbam rasio) ama (ana ama (go kementerian dalam negeri y0) aan pir ama lana ama aon nasional y0) (85y6) (90y6) see terhadap kinerja alumni sasaran strategis meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah indeks kepatuhan penyusunan nilai nilai nilai nilai tinggi) sasaran strategisindeks kinerja kepala daerah dan nilai nilai nilai nilai dprd dalam penyelenggaraan tinggi) tinggi) tinggi) sangat pemerintahan daerah tinggi) asas pemerintahan daerah tinggi) tinggi) tinggi) sangat cukup) tinggi) bee tahapan penerapan spm indeks sinkronisasi penyelenggaraan nilai nilai nilai nilai urusan pemerintahan daerah sinkron) sinkron) sinkron) sangat sinkron) persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai baik sae bnn dea dna ben keuangan daerah. dana ana prp nilai indeks inovasi tinggi jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dengan daerah daerah daerah daerah daerah kategori utama pemanen pool daerah ken man dan (b) (b) (b) (aj sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lo jj l383 sasaran strategispersentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan| cakupan cakupan cakupan cakupan cakupan sipil kepemili kepemili kepemili kepemili kepemili kan kan kan kan kan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen depends depends depends depends depends bukan bukan bukan bukan bukan bagi yang bagi yang (bagi yang bagi yang bagi yang melapor melapor melapor melapor melapor kan kan kan kan kan jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemancar lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga tan data kependudukan nasional pengguna pengguna pengguna pengguna pengguna untuk pelayanan publik (kumulatif) sasaran strategis meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan indeks tata kelola penyelenggaraan nilai nilai nilai kewilayahan sasaran strategis meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkungan kementerian dalam negeri kementerian dalam negeri sasaran strategis terwujudnya kementerian dalam negeri yang akuntabel dan berintegritas indeks pengawasan internal ' nilai nilai nilai nilai nilai100| ' o | kdi tensi bisa use bsa bibi bisik men ben dengan ben ben khusus sasaran strategiskementerian sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator jj l38 nn. . program pembinaan politik dan pemerintahan umum sasaran program ditjen politik meningkatnya kebebasan sipil, hak hak dan politik dan lembaga demokrasi pemerintahan umum indeks demokrasi indonesia ' | tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada dan pemilu pilkada) target dalam pemilu sesuai rpm indeks kinerja ormas nilai60 nilai62 nilai65 nilai70 oo lho sasaran program ditjen politik simpul strategis pembumian pancasila dan berjalan optimal pemerintahan umum badan nanda gaa (2g lao cam law ideologi indeks capaian revolusi mental irm)| lho ekonomi orang anna anto basis jago cams law sosial budaya sasaran program ditjen politik aparatur pusat dan daerah, timu dan penanganan konflik sosial yang mampu pemerintahan melaksanakan secara optimal deteksi umum dini dan cegah dini serta pengawasan orang asing dan lembaga asing persentase tim terpadu penanganan y6o konflik sosial provinsi yang melaksanakan rencana aksi daerah secara efektif jumlah aparatur pusat dan daerah yang mampu melaksanakan deteksi orang orang orang orang orang dini dan cegah dini pembinaan dan pemberdayaan organisasi direktorat kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan) sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lo soo l383 tenan kemenyan manos dengan pemerintah jumlah kebijakan peraturan perundang undangan dan pedoman regulasi bidang organisasi kemasyarakatan ang diterbitkan ormas daerah yang terbentuk jumlah daerah yang melakukan pelayanan dan pengawasan ormas daerah daerah daerah daerah daerah secara efektif indeks kinerja ormas nilai60 nilai62 nilai65 nilai70 oo o o)o|o o yoo loh jumlah pengurus ormasjumlah komunikasi dan koordinasi nasional ormas, pemerintah dan provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi pemerintah daerah yyutntse politik dalam negeri sea dalam negeri jumlah partai politik yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai parpol parpol parpol parpol parpol pilar demokrasi pena sosial politik daerah daerah daerah daerah daerah indeks demokrasi indonesia ' ' ) ) o | pilkada dan pemilu pilkada) pemilu) pandan eat rangrang log long lom o|ooo|o pendidikan politik orang orang orang orang orang jumlah pengurus parpolfasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya direktorat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator kan bagan mmangamsasal dan budaya jumlah rumusan peraturan dan pedoman lainnya bidang ketahanan regulasi regulasi regulasi regulasi ekonomi sosial dan budaya jumlah daerah dengan penguatan tata kelola ketahanan ekonomi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi dana mentan arah hassan ikatan dawan paman p4gn dan daerah daerah daerah daerah daerah penguatan nilai seni dan budaya gan panas atasi (erosi (petani (emanasi jerami poo pop int bersamanya menekan "(prodi prosesi promosi promosi (profil umat beragamnya meningkat provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan direktorat bina ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan meningkatnya implementasi nilai nilai pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa dalam bingkai nkri jumlah kebijakan peraturan pedoman bidang regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan ideologi indeks ketahanan nasional jumlah daerah yang membentuk gugus tugas nrm daerah daerah daerah fasilitasi kewaspadaan nasional direktorat kewaspadaan nasional penyelenggaraan kewaspadaan nasional jumlah kebijakan regulasi pedoman bidang kewaspadaan regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi nasional dan konflik sosial jumlah penanganan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik daerah daerah daerah daerah daerah sosial seluruh indonesia pap aka yang ditingkatkan kapasitasnya orang orang orang orang orang sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator angga deteksi dini ahekisanakan rad scam tai, melaksanakan rad secara efektif jumlah rekomendasi izin penelitian lembaga asing dan orang asing yang diterbitkan secara tertib sasaran strategis unit lay a30 a11 kol rokan pmn mpm tabanan dangan otonom mebsonamabamantomaam| sasaran program ditjen bina meningkatnya tertib administrasi administrasi kewilayahan, kewilayahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara jumlah provinsi dengan indeks kinerja provinsi provinsi provinsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kategori baik" persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupa buminya terintegrasi dengan informasi geospasial jumlah daerah kota kota kota dengan indeks penyelenggaraan pelayanan per kota kategori baik" sasaran strategis unit persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu persentase jumlah 20y6 kecamatan dengan indeks kinerja kategori baik" sasaran program ditjen bina terwujudnya manajemen administrasi bencana yang kewilayahan terintegrasi, pelayanan satpol pp, satuan perlindungan masyarakat, dan pelayanan damkar sesuai standar indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran sasaran program ditjen meningkatnya otonomi akuntabilitas daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang jujur, bersih, dan sasaran strategis unit i jumlah provinsial provinsi dan provinsi dan provinsi dan provinsi provinsi kabupaten kota yang kab kota kab kota kab kota dan dan berkinerja sangat kab kota kab kota tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah epp) jumlah daerah yang daerah daerah memiliki indeks daerah daerah kinerja kdh dan dprd tinggi jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi telah ditata kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerahnya sesuai peraturan perundang undangan persentase 75y0 keberhasilan penerapan regulasi otsus keistimewaan penataan daerah otonom baru dan dprd sasaran program ditjen meningkatnya produk otonomi hukum daerah secara daerah efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan otonomisasaran strategis unit sasaran program ditjen bina meningkatnya kualitas pembangunan pembangunan daerah indeks sinkronisasi nilai nilai nilai nilai spk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah mengimplementasikan daerah daerah sistem informasi pemerintahan daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasionalberdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah persentase sdm pemerintah daerah bidang manajemen pembangunan daerah sesuai rasio persentase capaian penerapan spm daerah sasaran program ditjen bina meningkatnya kualitas pemerintahan tata kelola pemerintahan desa desa yang efektif dan sasaran strategis unit lho a20 jumlah orang orang orang aparatur pengurus pengurus pengurus pengurus orang orang kelembagaan desa lkd lkd lkd yang memiliki pengurus pengurus kompetensi dalam lkd lkd tatakelola pemdeskelembagaan desanya sesuai standarsistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar sasaran program ditjen bina meningkatnya kualitas keuangan pengelolaan keuangan daerah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel rata rata indeks nilai nilai nilai nilai nilai pengelolaan keuangan daerah sasaran program badan meningkatnya penelitian dan kemanfaatan hasil pengembangansasaran strategis unit ala sasaran program badan meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi daerah pengembangan persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi sasaran program badan meningkatnya kualitas pengembangan standard dan kompetensi sdm pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri jumlah standard spk spk spk spk spk pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri yang berkualitas jumlah peningkatan angkatan angkatan angkatan kompetensi sdm angkatan angkatan aparatur pemerintahan dalam negeri dan berdaya saing jumlah pejabat orang orang orang strategis orang orang pemerintahan dalam negeri yang tersertifikasi persentase pembangunan database (basis data) sdm asn persentase peningkatan sarana dan prasarana bpsdm sasaran strategis unit a20 penyelenggaraan hubungan pusat direktorat dan daerah serta kerjasama daerah dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama meningkatnya kinerja wpp, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu sekretariat bersama sekretariat pembinaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat jumlah provinsi dengan laporan provinsi provinsi provinsi provinsi pelaksanaan tugas wpp bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan jumlah tugas dan wewenang yang tugas dan tugas dan tugas dan tugas dan tugas dan dilaksanakan oleh wewenang wewenang wewenang wewenang wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik jumlah daerah yang kab kota kab kota kab kota melimpahkan kab kota kab kotsasaran strategis unit abe beo apes ben aa. . jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kecamatan yang efektif daerah yang daerah melaksanakan kerjasama daerah dengan daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah monitoring pelaksanaan kerjasamanya program kegiatan ktp dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan per jumlah k l yang k l k l k l k l menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan jumlah perizinan izin izin izin izin izin dengan kewenangan sudah didelegasikan ptsp prima berbasis elektronik jumlah daerah yang provinsi daerah daerah daerah daerah memiliki ptsp prima sasaran strategis unit a20 aaa jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah mengaktifkan skpd tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai sumber kerjasama antar daerah wilayahnya jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah mengintegrasikan perjanjian kerjasamanya dalam dokumen perencanaan penganggaran jumlah perjanjian kerjasama kerja sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama lokasi dpp jumlah daerah yang daerah daerah meningkat daya asingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah pembinaan dan pengembangan direktorat kawasan, per kota dan batas kawasan negara perkotaan dan batas negara meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan khusus, per kota dan batas negara, serta pertanahan sasaran strategis unit i jumlah daerah yang kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional jumlah daerah kota kota kota dengan indeks penyelenggaraan pelayanan per kota kategori baik" jumlah kesepakatan kesepakatan kesepakatan kesepakatan perundingan batas kesepakatan kesepakatan dan kerjasama wilayah negara jumlah kesepakatan kesepakatan kesepakatan survei batas antar kesepakatan kesepakatan negara ri malaysia jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah menerima bantuan sarira pemerintahan kawasan perbatasan negara dan ppt jumlah kasus kasus kasus kasus kasus permasalahan dan konflik pertanahan daerah yang ditangani jumlah pelaksanaan daerah daerah daerah perjanjian kerja sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik sasaran strategis unit i jumlah pelaksanaan daerah daerah daerah daerah perjanjian kerja sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan) jumlah spk spk spk spk spk spk bidang kawasan, per kota dan batas negara jumlah provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara jumlah daerah daerah daerah daerah daerah dengan ppt berpenduduk yang dilakukan pembinaan kewilayahan pemerintahan dan sosial ekonomi) penataan wilayah administrasi, direktorat penegasan batas daerah dan toponimi dan toponimi batas daerah peningkatan tertib wilayah administrasi pemerintahan dan pemanfaatan data kewilayahan jumlah spk spk spk spk spk spk bidang toponimi dan batas daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah telah definitif batas daerahnya jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah membakukan unsur sukabumi sasaran strategis unit iai pemutakhiran kode dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dan data wilayah administrasi kewilayahan jumlah segmen batas segmen segmen segmen segmen segmen antar daerah yang ditetapkan dengan permendagri jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi diintegrasikan segmen batasnya dengan informasi geospasial jumlah k l yang k l k l k l mengintegrasikan data wilayah administrasi kewilayahan pembinaan ketenteraman, ketertiban direktorat dan perlindungan masyarakat polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan satpol sesuai standar persentase daerah orang 40y6 dengan manajemen sdm satpol dengan kategori baik persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional pol persentase daerah yo0 yang memenuhi rasio ppn satpol persentase daerah yo0 yang memenuhi standardisasi sarana prasarana satpol erentasedaeah wae sasaran strategis unit lho a20 yang satpol nya telah menegakkan perda secara efektif persentase daerah yo0 yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman persentase daerah yo0 yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah menerapkan spm sub bidang trantibum jumlah spk bidang polisi pamong spk spk spk spk spk praja dan perlindungan masyarakat jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah menerima bantuan saras tibumtranmas fasilitasi pencegahan direktorat penanggulangan bencana dan manajemen kebakaran penunggu tangan bencana dan kebakaran sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana secara terintegrasi jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah menerapkan spm sub bidang bencana jumlah daerah yang mengembangkan daerah daerah daerah daerah sasaran strategis unit ai prasarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai standar jumlah spk bidang manajemen spk spk spk spk penanggulangan bencana asistensi dan daerah daerah daerah daerah daerah supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana jumlah daerah yang daerah daerah daerah mendapatkan daerah daerah bimbingan teknis, simone, dan yang melapor spm bidang trantibumlinmas penerapan daerah daerah daerah daerah daerah pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana daerah jumlah provinsi yang daerah daerah daerah daerah daerah memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah menerima bantuan sarira dalam rangka mitigasi bencana dan kebakaran jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah menyelenggarakan penanggulangan bencana tepat fungsi sasaran strategis unit lay a11 sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penunggu tangan kebakaran sesuai standar jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah menerapkan spm sub bidang kebakaran persentase daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi persentase daerah yang memenuhi standardisasi sarira pemadam kebakaran dan penyelamatan persentase daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat) sesuai standar jumlah spk spk spk spk spk spk bidang kebakaran layanan damkar layanan sesuai standar daerah sasaran strategis unit isi a20 nan fasilitasi kdh, dprd, dan hubungan direktorat antar lembaga fasilitasi kdh dan dprd meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintahan daerah jumlah desk pilkada daerah daerah yang terbentuk dan supervisi pelaksanaannya untuk mendukung pilkada sesuai peraturan perundang undangan persentase penyelesaian permasalahan kdh dan dprd dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah jumlah asosiasi asosiasi asosiasi asosiasi asosiasi asosiasi pemerintahan daerah dan dprd yang supervisi dalam penguatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan jumlah kepala daerah daerah daerah daerah daerah daerah yang menyampaikan kpj tepat waktu jumlah dprd yang daerah daerah daerah daerah daerah menyampaikan rekomendasi kpj tepat waktu penyusunan indeks kinerja kdh dan dprd penguatan tugas dan provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi fungsi kdh wkd dan dprd sasaran strategis unit nan persentase penyelesaian administrasi kdh dan dprd secara tepat waktu jumlah peraturan regulasi regulasi regulasi regulasi kebijakan yang disusun terkait kdh dan dprd bea bea dan dprd penataan daerah otonom dan direktorat otonomi khusus dan dprd penataan daerah, otonomi khusus, dan dprd menguatnya kapasitas penataan daerah dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan otonomi asimetrik dan dprd jumlah daerah daerah daerah daerah daerah daerah otonom hasil pemekaran yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan jumlah regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi terkait pelaksanaan kebijakan penataan daerah, kekhususan keistimewaan daerah, dan dprd jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah meningkat kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan otsus sasaran strategis unit jumlah dokumen daerah daerah daerah daerah usulan daerah persiapan otonom baru yang dievaluasi dan diverifikasi persentase penerapan 100y60 otonomi khusus papua sesuai undang undang persentase penerapan 100y60 otonomi khusus papua barat sesuai undang undang persentase penerapan keistimewaan diy sesuai undang undang persentase penerapan 90y60 otonomi khusus aceh sesuai undang undang persentase evaluasi kekhususan dki jakarta sesuai undang undang jumlah rekomendasi kebijakan dprd rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi evaluasi kinerja daerah dan direktorat peningkatan kapasitas evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas meningkatnya kinerja evaluasi penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah jumlah provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan sasaran strategis unit asia pena dea bea (epp) jumlah kab kota kab kota kab kota kabupaten kota yang kab kota kab kota berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah epp penyusunan indikator dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kunci evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah epp) jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah meningkat kapasitas daerahnya dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital scarcity jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah memiliki kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi meningkat kapasitas pemerintahannya dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar persentase pengembangan sistem informasi ppd dan evaluasi ppd yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sid) sasaran strategis unit isievaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas daerah persentase daerah yang mendapatkan pembinaan destinasi penyusunan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah difasilitasi bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd) berbasis menggunakan sistem informasi jumlah data data data data data data informasi capaian informasi informasi informasi informasi informasi kinerja pemerintahan terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur daerah yang terstruktur menuju database (one big data) fasilitasi kelembagaan dan direktorat kepegawaian perangkat daerah fasilitasi kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah meningkatnya kualitas penataan kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah sasaran strategis unit indeks kelembagaan sedang tinggi sangat aparatur pemerintah tinggi daerah persentase penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah persentase penyelesaian pelanggaran netralitas asn daerah dalam pilkada jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi tepat kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan jumlah provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi perangkat daerahnya yang disederhanakan jumlah kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kota yang perangkat kota kota kota kabupaten kabupaten daerahnya yang kota kota disederhanakan jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi ditata asn berdasar kan sistem merit persentase penyelesaian pengembangan penataan pkd terintegrasi dengan sidreformasi kelembagaan dan sasaran strategis unit lay a11 perangkatdaerah ii b991 fasilitasi penataan produk hukum direktorat daerah produk hukum daerah meningkatnya kualitas produk hukumjumlah database database database database database database peraturan daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan jumlah daerah yang provinsi, provinsi, provinsi, provinsi, provinsi, produk hukumnya kab kota kab kota kab kota disederhanakan kab kota kab kota untuk meningkatkan kualitas urusan pelayanan masyarakat persentase perda dan perkara yang sesuai dengan hasil review kemendagri jumlah daerah provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi dilakukan analisis kebutuhan pemain tukan perda akp) prosentase penyelesaian revi usulan ranperda dan ranperkada persentase daerah yang menindaklanjuti ranperda hasil fasilitasi kdn prosentase penyelesaian pengembangan sl e perda terintegrasi sasaran strategis unit leo a20 dengan spd ' leo lho koo jml.daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi membentuk portal legislasi daerah dalam proses legislasi.indeks sinkronisasi spk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah menyusun perda tentang rdr sasaran strategis unit i sekitar kawasan khusus kawasan industri kawasan ekonomi khusus) jumlah daerah yang daerah daerah daerah menyusun perda tentang rencana tata ruang dalam rangka pemindahan ibukota negara jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah mendapatkan rekomendasi hasil evaluasi perda rencana tata ruang daerah jumlah daerah yang melaksanakan daerah daerah daerah penyusunan, perencanaan, dan pengendalian pengelolaan lahan pertanian beririgasi yang terintegrasi pdip jumlah daerah yang daerah daerah daerah menyusun perencanaan dan pengendalian resiko banjir ferb jumlah daerah yang menerapkan model kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat tp) jumlah daerah provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi dengan rencana tata ruang daerah yang sinkron dan harmonis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sasaran strategis unit low a20 jumlah daerah yang kab kota kab kota melaksanakan kab kota kab kota program pengentasan daerah rentan rawan pangkelapa sawit berkelanjutbidang konservasi energi jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi menyusun rencana aksi peningkatan ebt jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi mengendalikan pencapaian target red p jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi menyusun rad pengurangan dan penghapusan merkuri jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah melaksanakan perhutanan social jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi difasilitasi dalam pelaksanaan penataan akses dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria daerah jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi memfasilitasi dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk sasaran strategis unit i nan jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (penyusunan kajian lingkungan hidup strategis lhs) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah meningkat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan persamaan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup pemenuhan rasio sdm pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang kompeten jumlah daerah yang kab kota kab kota kab kota kab kota meningkatkan kab, kota) kab, kota) kab, kab, pengelolaan sampah kota) kota) terpadu perkotaan kawasan sungai citarum imp) daerah menyusun perda rdr lokasi ossg provinsi provinsi provinsi provinsi melaksanakan sasaran strategis unit lho a20 pangan jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah meningkat kapasitas dan manajemen kelembagaan, ketahanan penyelamatan lingkungan, das, tanah, air dan pangan jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menyusun kebijakan sinergitas opd dan pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian kerusakan daerah aliran sungai das) dan atau daerah tangkapan air dta) jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi meningkat kapasitas kelembagaan dalam pengendalian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi memberdayakan dan mendorong kemandirian utd kesatuan pengelolaan hutan jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sasaran strategis unit ooh a20 jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi mendukung percepatan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi meningkat kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lahan basah yang menjadi kawasan lindung mangrove, rawa, gambut) jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menyusun kebijakan pelaksanaan konservasi tumbuhan dan satwa liar tsl) luar appendix cites pembinaan penyelenggaraan dan direktorat pembangunan urusan pemerintahan sinkronisasi daerah iii urusan pemerintahan daerah iii meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup iii jumlah kebijakan regulasi pedoman kebijakan regulasi kebijakan regulasi kebijakan regulasi kebijakan kebijakan dibidang pembinaan pedoman pedoman pedoman regulasi regulasi pembangunan daerah pedoman pedoman lingkup urusan pemerintahan daerah iii jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menindaklanjuti rekomendasi sasaran strategis unit a20 penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup urusan pemerintahan daerah iiiiii kesehatan, sosial dan trantibumlinmas) jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah meningkat kapasitasnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting jumlah regulasi dan kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota kebijakan daerah yang disederhanakan terkait urusan penanaman modal jumlah daerah yang sistem provinsi provinsi menerapkan system pengendalian inflasi daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah melaksanakan pengembangan seni dan kerajinan nasional jumlahdaerahyang daerah( 110daerah( 264daerah i5s darah lol sasaran strategis unit menyusun dan provinsi) provinsi, provinsi, menerapkan rencana kab kota) kab kota) aksi penanggulangan kab kota) kemiskinan jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi mengoptimalkan peran satgas percepatan kemudahan berusaha jumlah dpmptsp provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menuju zona integritas jumlah daerah yang memfasilitasi dalam daerah daerah program penguatan kapasitas percepatan penurunan stunting ine) jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menerapkan kebijakan tentang pelayanan kesehatan jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menyederhanakan perizinan dan pelayanan kemudahan berusaha investasi jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah melaksanakan pendampingan stunting pembinaan penyelenggaraan dan i1, direktorat pembangunan urusan pemerintahan sinkronisasi daerah iiisasaran strategis unit a20daerah daerah daerah daerah daerah melakukan integrasi dan penerapan spm lingkup upd sanitasi, air minum dan perumahan) jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah sinkron antara zwp3k dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah jumlah provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrendasasaran strategis unit ai komitmen dan kapasitaskualitas dokrenda melalui sistem informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman jumlah provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi memfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi kabupaten kota) jumlah provinsi yang daerah daerah daerah daerah daerah memfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi jumlah daerah daerah daerah daerah kabupaten kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman jumlah provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dmamaanaan pase polo melaksanakan sasaran strategis unit i penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan jumlah daerah yang menerapkan program daerah daerah daerah daerah pengelolaan sumber daya air strategis timur) jumlah daerah yang kapasitas daerah daerah daerah daerah kelembagaan daerahnya meningkat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat nrhp) jumlah daerah yang menyusun rad amp daerah dan memiliki peningkatan apbd terkait sanitasi dan air minum pamsimas) jumlah daerah yang menerapkan program daerah daerah daerah penyediaan air minum per kota kawasan permukiman news) perencanaan terpadu kota kota kota kota kota dalam pembangunan daerah nude) jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi menerapkan rencana aksi terkait pengembangan infrastruktur bidang sasaran strategis unit i transportasi ' o | low luo jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah mendapatkan sarana dan prasarana perkantoran provinsi dan kabupaten kota jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan kegiatan strategis nasional jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah menangani lahan kritis dan sda dan kelautan dan perikanan jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi menangani kampung nelayan fasilitasi perencanaan, evaluasi, dan direktorat informasi pembangunan daerah perencanaan dan evaluasi meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis sidaerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional sasaran strategis unit jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah mengimplementasi kan sid untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional jumlah regulasi yang regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah jumlah aplikasi sistem sistem sistem sistem pengembangan sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunansistem sistem sistem informasi pembangunan daerah jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah jumlah daerah dengan rencana provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi program dan kegiatan pembangunan daerahnya selaras dengan rencana kerja pemerintah perencanaan terpadu kota kota kota kota kota dalam pembangunan infrastuktur daerah nude) sasaran strategis unit oto a20 jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan perencanaan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah jumlah sdm aparatur orang orang orang daerah bidang orang orang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah menyusun profil daerahregulasi pedoman kebijakan dibidang pembinaan pembangunan daerahsasaran strategis unit a20 pemerintahan daerahpendidikan) jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah diimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres tahun tentang revitalisasi smk jumlah tim pembina tim tim tim tim tim daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan uks m indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan berbasis hak jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender ppg) sasaran strategis unit blow ooh a20 jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah melaporkan pelaksanaan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang pp typo) jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah melakukan evaluasi kabupaten kota layak anak kla) jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menetapkan upah minimum sesuai dengan peraturan perundangan jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah memfasilitasi dalam penguatan pokja daerah dalam penyusunan dan pemanfaatan gdp jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi menerapkan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja jumlah perangkat perangkat perangkat daerah yang daerah daerah perangkat perangkat meningkat daerah daerah kapasitasnya dalam mengmplementasi kan kebijakan sasaran strategis unit i merdekabelajar leo lho leo jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi mengintegrasikan pendidikan karakter dalam dokumen perencanaan daerah jumlah daerah yang melaksanakan provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi gerakan nasional kab kota) kab kota kab kota) revolusi mental kab kota kab kota) bidang pendidikan peningkatan kapasitas pemerintahan balai desa lingkup regional pemerintahan desa meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dalam manajemen pemerintahan desa jumlah aparat pemerintahan desa orang orang orang orang orang dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang terlatihnyelesaian dokumen perencanaan dan sasaran strategis unit lal anggaran persentase 100y0100y0100y60 pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan persentase 100y0100y0 pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan penataan dan administrasi direktorat pemerintahan desa penataan desa meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa sasaran strategis unit jumlah kabupaten kota yang kab kab kab kab kab desanya divalidasi kota kota kota kota kota dan diklarifikasi kodifikasi dan penamaan desa jumlah kab kab kab kab kab kabupaten kota yang kota kota desa kota desa kota kota desanya telah desa desa desa mengundangkan peraturan desa yang memberikan pengaturan lebih lanjut kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala local jumlah aparatur pemerintah desa yang perangkat desa ditingkatkan kapasitasnya dalam layanan administrasi pemerintahan desa yang cepat, tepat, dan berkeadilan jumlah desa yang desa desa desa desa menerapkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ite jumlah desa yang menerapkan spm desa desa desa desa desa desa jumlah kab kab kab kab kabupaten kota yang kota kota kota kota desanya telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan baik nan bnn tegang kabupaten kota yang kota sasaran strategis unit pemmmbeaaaa penataan desa adat jumlah kab kab kab kab kabupaten kota yang kota kota kota kota desanya telah diklarifikasi dan verifikasi dalam rangka penataan desa jumlah desa yang desa desa desa desa desa telah memiliki batas kab kab kab kab wilayah administrasi kab kota kota kota kota desa sesuai kota ketentuan permendagri nomor tahun tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa yang ditetapkan dalam peraturan bupati wali kota jumlah daerah yang kab kab kab kab kab telah menetapkan kota kota kota kota kota penataan kewenangan desa jumlah desa yang desa desa desa desa desa telah direhab kantor desanya jumlah kab kab kab kab kabupaten kota yang kota kota kota kota telah diukur indeks kinerja pembinaan dan pengawasannya dalam pembinaan pemerintahan desa kelembagaan dan kerjasama desa direktorat kelembagaan dan kerjasama desa meningkatnya fungsi kelembagaan dan kerjasama desa sasaran strategis unit lho a20 lho lho jumlah kebijakan regulasi pedoman kebijakan kebijakan bidang kelembagaan regulasi regulasi dan kerjasama desa pedoman pedoman jumlah daerah yang menyelenggarakan provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi penguatan fungsi kelembagaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pkk) jumlah daerah yang provinsi dan provinsi dan provinsi provinsi desanya desa desa dan dan melaksanakan fungsi desa desa posyandu dalam pelayanan sosial dasar jumlah desa yang desa menyelenggarakan kab desa kab desa kab desa desa penguatan fungsi kota kota kota kab kab transit dan lintas kota kota desa jumlah daerah yang desanya telah kab kab kab kab kab menyusun tata tertib kota kota kota kota kota bpd jumlah kerjasama kerjasama dokumen dokumen dokumen| dokumen antar desa dan kerjasama desa| kerjasama kerjasama kerjasama dengan lembaga non desa desa desa pemerintah yang terbentuk jumlah daerah kab kab kab kab kab dengan lkd dan lad kota kota kota kota kota sebagai mitra pemerintah desa yang dibentuk, ditata dan diberdayakan kelembagaannya jumlah desa yang desa desa desa desa desa telah menerapkan model perencanaan pembangunan sasaran strategis unit a20 partisipatif dengan sistem penyusunan rap desa secara partisipatif jumlah desa yang desa desa desa desa mengintegrasikan kab kab kab kab perencanaan kota kota kota kota pembangunan desanya dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional jumlah kerjasama kerjasama dokumen dokumen dokumen dokumen desa yang terbentuk kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama dalam rangka pengelolaan air minum dan sanitasi fasilitasi keuangan dan aset direktorat pemerintahan desa pengelolaan keuangan dan aset desa meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah desa jumlah daerah yang kab kab kab kab kab desanya tertib kota kota kota kota kota administrasi pengelolaan aset desa jumlah daerah yang kab kab kab kab desanya mampu kab kota kota kota kota meningkatkan kota pendapatan asli desa jumlah daerah yang kab kab kab kab kab desanya telah kota kota kota kota kota mengelola keuangan desa yang akuntabel jumlah desa yang desa desa desa desa desa menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan desa jumlah disayang desa desa desa desa desa loo loo sasaran strategis unit isi menerapkan sistem informasi pengelolaan aset desa jumlah daerah yang kabupaten kabupaten kabupaten mendapatkan kabupaten kabupaten penguatan pemerintahan dan pembangunan desa p3pd) fasilitasi pengembangan kapasitas direktorat aparatur desa pengembangan kapasitas aparatur dan kader desa meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan jumlah kebijakan regulasi pedoman pedoman pedoman pedoman pedoman pedoman bidang pengembangan kapasitas aparatur desa jumlah aparatur orang orang orang orang orang pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota sebagai pelatih pada pelatihan aparatur desa pad) dan pembinaan teknis pemerintahan desa jumlah aparatur orang orang orang kecamatan yang orang orang terlatih selaku pembina teknis pemerintahan desa sasaran strategis unit leo a20 evaluasi perkembangan desa direktorat evaluasi perkembangan desa meningkatnya prakarsa dan inisiatif pemerintah desa dalam mengisi data perkembangan desa jumlah desa yang desa desa desa desa desa mendapat status kategori "berkembang" jumlah data desa dan kelurahan yang desa dan desa dan desa dan desa dan desa dan terpublikasi secara kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan online pembinaan perencanaan anggaran direktorat daerah perencanaan anggaran daerah meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah jumlah kebijakan regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi pedoman bidang perencanaan anggaran daerah jumlah provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi mengesahkan apbd tepat waktu jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah belanja apbd nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan spm jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah menerapkan sistem informasi keuangan daerah si kedua) bidang perencanaan anggaran sasaran strategis unit jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah belanja apbd nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur jumlah provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi patuh terhadap hasil evaluasi ranperda apbd jumlah data dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen informasi perencanaan anggaran daerah provinsi pembinaan pengelolaan pendapatan direktorat daerah pendapatan daerah meningkatnya kualitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain lain pendapatan daerah yang sah jumlah kebijakan regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi pedoman bidang pendapatan daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah pendapatan pajak dan retribusi daerahnya meningkat minimal pada provinsi dan dari tahun sebelumnya jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah menerapkan transaksi non tunai castles) atas penerimaan daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah melakukan deregulasi harmonisasi dan sasaran strategis unit penyesuaian perda dprd dalam rangka memberikan kemudahan investasi jumlah data dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen informasi bidang pengelolaan pendapatan daerah provinsi pembinaan dan fasilitasi dana direktorat perimbangan dan pinjaman daerah fasilitasi dana perimbangan dan pinjaman daerah meningkatnya kualitas pengelolaan dana transfer dan pinjaman daerah jumlah kebijakan regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi pedoman bidang dana perimbangan dan pinjaman daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah optimal memanfaatkan dana transfer jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundang undangan jumlah rekomendasi rekomendasi rekaman tindaklanjut dan dasi peningkatan efektifitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus miss massa mes des kas man informasi pengelolaan sasaran strategis unit a20 dana perimbangan dan pinjaman daerah provinsi pembinaan pelaksanaan dan direktorat pertanggung jawaban keuangan pelaksanaan daerah dan pertanggung jawaban keuangan daerah meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah jumlah kebijakan regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi pedoman bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah jumlah provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tepat waktu jumlah provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi capaian realisasi belanja minimal persen akmamamana pan ban gaan aan pol lkp nya akuntabel jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah menerapkan transaksi non tunai (castles) atas pengeluaran daerah menerapkan sistem sasaran strategis unit a20 informasi keuangan daerah si kedua) bidang pelaksanaan dan pertanggung jawaban jumlah data dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen informasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah provinsi pembinaan pengelolaan bumi, blue direktorat dan barang milik daerah bumi, blue dan bmd meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan daerah serta kualitas pelayanan publik jumlah kebijakan regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi pedoman bidang pengelolaan bumi, blue dan bmd jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah bum nya memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah menerapkan ppk blue jumlah daerah yang daerah daerah daerah daerah daerah melakukan ketatausahaan bmd secara wajar pejkamraan| | doc pembangunan dan keuangan daerah pembangunan dan kedua meningkatnya kualitas hasil kebimbangan lingkup pembangunan dan sasaran strategis unit a11 persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup pembangunan dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi diukur indeks pengelolaan keuangan daerahnya persentase rekomendasi forum diskusi aktual seminar diskusi publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan penelitian dan pengembangan pusat litbang otonomi daerah, politik, dan otda, politik pemerintahan umum dan pemerintahan umum meningkatnya kualitas kebimbangan lingkup otonomi daerah, politik, dan pemerintahan umum persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup otonomi daerah, politik, dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan persentase 55y6 rekomendasi forum sasaran strategis unit a11 diskusi aktual seminar diskusi publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan jumlah rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekaman rekaman perkiraan strategik dasi dasi nasional jumlah rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekaman rekaman indeks kepemimpinan dasi dasi kepala daerah penelitian dan pengembangan pusat litbang administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan desa, kependudukan kewilayahan, dan pencatatan sipil pemerintahan desa, kependudukan dan pencatatan sipil meningkatnya kualitas kebimbangan lingkup administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, dan kependudukan persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, dan kependudukan persentase 55y6 rekomendasi forum diskusi aktual seminar disk usi publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan sasaran strategis unit lay a11 penelitian dan pengembangan inovasi pusat daerah dan aparatur litbang inovasi daerah inovasi daerah jumlah daerah yang menerapkan inovasi daerah daerah daerah daerah daerah sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) dengan platform sistem informasi layanan inovasi daerah jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi mendapatkan pembinaan inovasi daerah secara lintas k l jumlah daerah pilot daerah daerah daerah daerah daerah project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan potensi daerah dan fokus pada daerah jumlah daerah yang provinsi, provinsi, provinsi, provinsi, provinsi, dilakukan penilaian kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota inovasi terpadu oleh lintas k l persentase rekomendasi hasil kebimbangan bidang inovasi daerah yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan sasaran strategis unit jumlah kebijakan kebijakan pemberian insentif regulasi bagi pelaksanaan inovasi daerah pengembangan dan pelaksanaan pusat standarisasi dan sertifikasi standarisasi dan sertifikasi meningkatnya kualitas standarisasi dan sertifikasi aparatur pemerintahan dalam negeri jumlah standard naskah naskah naskah naskah naskah pengembangan kompetensi sdm substantif pemerintahan dalam negeri jumlah standard komponen komponen komponen komponen komponen kompetensi komponen kementerian dalam negeri jumlah pejabat orang orang orang orang orang strategis kementerian dalam negeri yang tersertifikasi jumlah pejabat orang orang orang strategis pemerintah orang orang daerah yang tersertifikasi jumlah angkatan angkatan angkatan pengembangan angkatan angkatan kompetensi tenaga kedaulatan jumlah angkatan angkatan angkatan pengembangan angkatan angkatan kompetensi berbasis elektronik (e learning) persentase metode pengembangan sasaran strategis unit lommamema teknologi informasi pengembangan kompetensi pusat kemendagri dan pemda pengembangan kompetensi kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah meningkatnya kualitas pengembangan sdm bidang kompetensi kemendagri dan pemerintah daerah jumlah pedoman naskah naskah naskah naskah teknis pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri jumlah angkatan angkatan angkatan angkatan angkatan pengembangan kompetensi kdh wkd orientasi dan pembekalan) jumlah angkatan angkatan angkatan pengembangan angkatan angkatan kompetensi pemerintahan bagi dprd, dan pejabat strategiskantor pusat jumlah ' e angkatan angkatan sasaran strategis unit lho a20 pengembangan angkatan angkatan kompetensi teknis substantif pemerintahan dalam negeri bagi asn kementerian dalam negeri jumlah angkatan angkatan angkatan pengembangan angkatan angkatan kompetensi teknis substantif pemerintahan dalam negeri bagi asn pemerintah daerah pengembangan kompetensi pusat kepamongprajaan dan manajemen pengembangan kepemimpinan kompetensi pamong kerajaan dan manajemen kepemimpinan meningkatnya kualitas kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan jumlah pedoman naskah naskah naskah naskah teknis pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan jumlah angkatan angkatan angkatan angkatan angkatan pengembangan kompetensi manajemen strategi penyelenggaraan pembangunan bagi aparatur pemda wilayah perbatasan antar negara diklat camat wilayah perbatasan) sasaran strategis unit a20 jumlah angkatan angkatan angkatan angkatan angkatan pengembangan kompetensi manajemen strategi pengembangan inovasi daerah berbasis sektor unggulan wilayah jumlah angkatan angkatan angkatan pengembangan angkatan angkatan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintahan dalam negeri jumlah angkatan angkatan angkatan angkatan pengembangan angkatan kompetensi latihan dasar cons jumlah angkatan angkatan angkatan pengembangan angkatan angkatan kompetensi kepamongprajaan dan administrasi pemerintahan penguatan koordinasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekaman rekaman penyelenggaraan dasi dasi pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan pengembangan kompetensi pusat fungsional dan teknis pengembangan kompetensi fungsional dan teknis meningkatnya kualitas kompetensi fungsional dan teknis jumlah pedoman naskah naskah naskah naskah teknis pengembangan kompetensi sasaran strategis unit leo a20 nn. pengembangan angkatan angkatan angkatan angkatan angkatan kompetensi penyusunan legal drafting perda dan perkara) pengembangan angkatan angkatan angkatan kompetensi pejabat angkatan angkatan pengawas urusan pemerintahan daerah pound) jumlah angkatan angkatan pengembangan angkatan angkatan kompetensi fungsional binaan kemendagri jumlah angkatan angkatan angkatan pengembangan angkatan angkatan kompetensi teknis fungsional binaan kementerian lembaga jumlah pedoman dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pembentukan jabatan fungsional baru kementerian dalam negeri pengembangan sdm regional pusat pengembangan sdm regional pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri lingkup regionalsasaran strategis unit isi regional lho lho jumlah angkatan angkatan angkatan pengembangan angkatan angkatan kompetensi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri dan latihan dasar cons lingkup regional jumlah angkatan angkatan angkatan pengembangan angkatan angkatan kompetensi asn pemerintahan dalam negeri lingkup regionrancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusunsasaran strategis unit a11program tata kelola kependudukan ' oo sasaran program ditjen meningkatnya kualitas kependudukan database kependudukan dan nasional sebagai pelayanan pencatatan publik dan pembangunan sipil nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu pemilukada jumlah database database database database database database kependudukan yang update persentase anak (usia s.d. tahun) yang cakupan cakupan cakupan cakupan cakupan memiliki akta kelahiran100y6 kematian yang diterbitkan kematian kematian kematian kematian kematicakupan 100yo yang moyang yang |100yang |100eyang sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai kepemilikan buku dilaporkan dilaporkan dilaporkan dilaporkan dilaporkan nikah akta perkawinan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan pada semua pasangan akta akta akta akta akta yang perkawinannya perkawinan perkawinan (perkawinan (perkawinan (perkawinan tercatat persentase cakupan yang yang yang yang yang kepemilikan akta dilaporkan dilaporkan dilaporkan dilaporkan dilaporkan perceraian dari semua diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan individu yang akta akta akta akta akta perceraiannya tercatat perceraian perceraian perceraian perceraian perceraian jumlah layanan lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif wilayah jumlah lembaga pengguna yang lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga memanfaatkan data pengguna pengguna pengguna pengguna pengguna kependudukan nasional untuk pelayanan publik persentase kendala regulasi dalam mewujudkan single identity number yang teratasi. jumlah sistem informasi sistem sistem sistem sistem sistem administrasi kependudukan siak) yang dikembangkan dan diintegrasikan.bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil jumlah opd dukcapil yang membentuk zona opd opd opd opd opd integritas pengelolaan informasi kependudukan direktorat pengelolaan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai lil informasi administrasi kependudukan meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem informasipengelolaan informasi kependudukan yang ditetapkan jumlah kabupaten kota yang terpenuhi sarira kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan nik) nasional secara online persentase pejabat struktural pengelola siak bersertifikat persentase administrator data base adb) pengelola siak bersertifikat persentase operator pengelola siak bersertifikat jumlah daerah yang ditingkatkan daerah daerah daerah daerah daerah kapasitasnya dalam pelayanan siak kem basa konsuler bersertifikat persentase kabupaten kota terlayani dengan konfigurasi siak terpusat persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana siak see masa dans das bass bea center yang remove remove recover remove recover sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai dana kena ben eevessnsa msc miss ben ben ben dikelola persentase sarana dan prasarana siak yang diremajakan jumlah data center data data data data data dioperasionalisasi dan center center center center center dikelolasiakunik kalibata jumlah daerah yang database kependudukan daerah daerah daerah daerah daerah tersambung jaringan komunikasi data secara nasional jumlah kabupaten kota yang terpenuhi daerah daerah daerah daerah daerah merasionalisasi siak dan pengelolaan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan nik) nasional secara online jumlah daerah yang terlayani pengelolaan kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota ktp el berbasis nik dan biometrik jumlah database kependudukan yang database database database database database update persentase pemenuhan sarana prasarana ibu kota negara baru ikn) terbangun sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai www leo luo jumlah opd dukcapil opd opd opd opd opd yang membentuk zona integritas pembinaan administrasi pencatatan sipil direktorat pencatatan sipil meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil persentase kabupaten kota yang melakukan pelayanan pencatatan kelahiran secara online persentase anak (usia s.d. tahun) yang memiliki akta kelahiran persentase cakupan akta 100y0 kematian yang kematian kematian kematian kematian kematian diterbitk cakupan y60 yang yo0 kepemilikan buku yang yang dilaporkan yang yang nikah akta perkawinan dilaporkan dilaporkan diberikan dilaporkan dilaporkan pada semua pasangan diberikan diberikan akta diberikan diberikan yang perkawinan tercatat akta akta perkawinan akta akta perkawinan perkawinan perkawinan perkawinan persentase cakupan y60 kepemilikan akta yang yang yang yang yang perceraian dari semua dilaporkan dilaporkan dilaporkan dilaporkan dilaporkan individu yang diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan perceraiannya tercatat akta akta akta akta akta perceraian perceraian perceraian perceraian perceraian persentase integrasi data anak berkewarganegaraan terwujud terwujud terwujud terwujud ganda dan pelepasan nya nya nya nya kewarganegaraan wni integrasi integrasi integrasi integrasi menjadi wna) antara data antara data antara data antara data antara ditjen dukcapil siak siak siak siak kemendagri dan ditjen sikkim sikkim sikkim sikkim sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai lil kemenangan pem kemenkumham dan hamjumlah daerah yang daerah melaksanakan perluasan daerah daerah daerah daerah jangkauan pelayanan pencatatan sipil berbasis teknologi berbasis lintas sektor jumlah daerah yang melakukan kerja sama daerah daerah daerah daerah dengan pemangku kepentingan untuk perluasan jangkauan layanan pencatatan perkawinan jumlah daerah yang melaksanakan kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota pendokumentasian bidang pencatatan sipil sesuai ketentuan jumlah opd dukcapil yang membentuk zona opd opd opd opd opd integritas pembinaan administrasi pendaftaran direktorat penduduk pendaftaran penduduk meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk jumlah kebijakan pedoman pelaksanaan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan pendaftaran penduduk pedoman pedoman pedoman pedoman pedoman persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen jumlah perwakilan yang melaksanakan perwakilan perwakilan perwakilan perwakilan perwakilan pendataan wni yang sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai opo ska persentase penerbitan kia dan pemanfaatan kia dalam pelayanan adminduk persentase penerbitan identitas bagi penuh kepercayaan terhadap tuhan yme jumlah daerah yang menerbitkan dokumen kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota kependudukan bagi petugas khusus sesuai ketentuan persentase penerbitan y60 identitas bagi penduduk rentan jumlah daerah yang melakukan pelayanan adminduk secara daring melalui kios layanan dukcapil mandiri atau anjungan dukcapil mandiri adm) jumlah pemenuhan bangko ktp el untuk keping keping keping keping keping daerah jumlah daerah melakukan pendataan kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota penduduk non permanen jumlah daerah yang melayani perpindahan kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota penduduk dari penduduk non permanen menjadi penduduk permanen jumlah daerah yang melaksanakan kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk sesuai ketentuan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai lil jumlah opd dukcapil yang membentuk zona opd opd opd opd opd integritas jumlah daerah yang melaksanakan kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota korespondensi kedinasan secara elektronik pembinaan aparatur kependudukan dan direktorat pencatatan sipil bina aparatur kependudukan dan pencatatan sipil meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayananmbinaan aparatur pedoman pedoman pedoman pedoman pedoman kependudukan dan jenis jenis jenis jenis jenis pencatatan sipil jumlah daerah yang meningkat kinerja dalam provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi penggunaan dak sesuai dengan jenis jumlah perguruan tinggi yang melakukan perguruan perguruan perguruan perguruan perguruan kerjasama pengembangan tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi sdm dengan ditjen dukcapil jumlah daerah yang melakukan inventarisasi daerah daerah daerah daerah daerah aset dukcapil daerah jumlah daerah yang kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota melaksanakan tata kelola adminduk daerah persentase administrator adb adb 85y9 adb adb database adb) pengelola adb berstatus berstatus berstatus berstatus siak daerah berstatus berstatus asn asn asn asn asn asn persentase operator pengelola siak daerah operator operator operator operator operator berstatus asn berstatus berstatus berstatus berstatus berstatus sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai pss lol jumlah daerah yang melaksanakan daerah daerah daerah daerah daerah pengangkatan dan pemberhentiandievaluasi dan dinilai daerah daerah daerah daerah daerah kinerjamenerapkan aplikasi daerah daerah daerah daerah daerah database pejabat dukcapil secara online dan mengelola jabatan fungsional adb kependudukan dan operator siak jumlah opd dukcapil yang membentuk zona opd opd opd opd opd integritas pemanfaatan data dan dokumen direktorat kependudukan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperlusasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator a20 siamenteremtasan loo dokumen kependudukan jumlah lembaga pengguna yang lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga menandatangani pengguna pengguna pengguna pengguna pengguna kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik jumlah eksternal sistem yang terkoneksi dengan eksternal eksternal eksternal eksternal eksternal siak sistem sistem sistem sistem sistem terkoneksi terkoneksi terkoneksi terkoneksi terkoneksi dengan dengan dengan dengan dengan siak siak siak siak siak jumlah sistem sistem sistem sistem sistem sistem pengamanan dan pengendalian pemanfaatan data dan dokumen kependudukan jumlah lembaga pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan persentase kendala regulasi dalam kendala kendala kendala kendala kendala mewujudkan single regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi identity number teratasi dalam dalam dalam dalam dalam mewujud mewujud mewujud mewujud mewujud kan single kan single kan single kan single kan single identity identity identity identity identity number number number number number teratasi teratasi teratasi teratasi teratasi jumlah opd dukcapil yang membentuk zona opd opd opd opd opd integritas kegiatan sasaran program organisasi sasaran kegiatan indikator 2x1 program dukungan manajemen sasaran program sekretariat meningkatnya jenderal penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan lingkungan kementerian dalam negeri indeks reformasi nilai nilai nilai nilai nilai birokrasi kementerian dalam negeri jumlah unit kerja unit unit unit unit yang dibangun zona kerja kerja kerja kerja unit kerja integritas menuju wilayah bebas korupsi lingkungan kementerian dalam negeri indeks peningkatan kualitas pelayanan (baik) (baik) (baik) (sangat (sangat publik kementerian baik) baik) dalam negeri opini laporan wtp wtp wtp wtp wtp keuangan kementerian dalam negeri nilai akuntabilitas kinerja kementerian dalam negeri indeks penilaian nilai nilai nilai nilai nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) kementerian dalam negeri indeks keterbukaan nilai nilai nilai nilai nilai informasi publik kementerian dalam negeri persentase penerapan merit sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator sistem lingkungan kemendagri menuju birokrasi kelas dunia jumlah rancangan rank. rank. rank. rank. rank. peraturan per per per per per perundang undangan dalam prosundagri yang diselesaikan indeks kepuasan nilai nilai nilai nilai nilai penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tingkat kematangan ukpga kementerian dalam negeri (skala sasaran program inspektorat meningkatnya jenderal kapabilitas auditor kemendagri dan pound secara nasional mmikekennaan lisa asa lgm lia loo auditor kemendagri tingkat kapasitas level level level level level pound secara nasional sasaran program inspektorat meningkatnya kualitas jenderal pengawasan pemerintahan daerah dan kapasitas inspektorat daerah indeks pengawasan nilai nilai nilai nilai nilai pemerintahan daerah indeks kapasitas nilai nilai nilai nilai inspektorat daerah (b) (b) (a) sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 sasaran program inspektorat meningkatnya kualitas jenderal pengawasan lingkungan kemendagri asa baba dal ann internal indeks penanganan nilai nilai nilai nilai nilai pemeriksaan khusus sasaran program institut tersedianya kader pemerintahan pemerintahan dalam dalam negeri negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas persentase lulusan bersertifikat kompetensi persentase lulusan 20y0 dengan predikat div&si1), (div&si1), (div&si1), (div&si1), (div&s1), cumlaude s2), 22y6 (s (s (s (s3), (s (s (s (s 10y6 pr) pr) pr) pr) pr) indeks kepuasan nilai nilai nilai nilai nilai stakeholder terhadap kinerja alumni akreditasi institusi lembaga ipdn akreditasi akreditasi akreditasi akreditasi akreditasi jumlah program prodi prodi prodi prodi prodi studi prodi) terakreditasi paling rend nal terakreditasi sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator ooh persentase penerapan smart campus lingkungan ipdn jumlah pks pks pks pks pks kemitraan strategis yang diimplementasikan (pks) sasaran program ditjen politik meningkatnya kualitas dan layanan manajemen dan pemerintahan dukungan teknis umum, ditjen lainnya unit kerja bina eselon kementerian administrasi dalam negeri kewilayahan, ditjen otonomi daerah, ditjen bina pembangunan daerah, ditjen bina pemerintahan desa, ditjen bina keuangan daerah, ditjen persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya unit kerja eselon sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai nan a38 kementerian dalam negeritm. |. nilaiipdnnilai capaian kinerja nilai nilai nilai nilai nilai pembangunan zona integritas menuju sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator wilayah bebas korupsi pada ditjen dukcapisasaran program badan meningkatnya kapasitas penelitian dan kelembagaan litbang pengembangan daerah jumlah kelembagaan litbang daerah daerah daerah daerah daerah daerah dengan kategori utama" penataan produk hukum dan pelayanan biro hukum bantuan hukum jumlah kebijakan pusat dan daerah kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan yang diselesaikan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator a38 jumlah penanganan sengketa hukum penanda penanda penanda penanda penanda lembaga peradilan nan nan nan nan nan jumlah rancangan perda dan hasil kepmen kepmen kepmen kepmen kepmen kajian perda dan dari dari dari dari dari perkara yang harmonisasi jumlah peraturan menteri dalam permen permen permen permen permen negeri yang dari dari dari dari dari disimplifikasi dan deregulasi jumlah peraturan perundang undang peraturan permen permen permen undangan yang undang pemerintah dari dari dari dilakukan pencernaan kembali menuju omnibus law tingkat ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan lingkup kementerian dalam negeri pembinaan dan pengelolaan sumber biro daya manusia kepegawaian meningkatnya kualitas pengelolaan pegawai lingkungan kementerian dalam negeri indeks nilai nilai nilai nilai nilai profesionalitas asn penataan kelembagaan, penatalaksanaan, biro dan reformasi birokrasi organisasi dan tatalaksana meningkatnya kapasitas kelembagaan dan penatalaksanaan, kualitas layanan administrasi dan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 konsultasi, serta implementasi reformasi birokrasi lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah jumlah daerah yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi menyusun anja, abk, dan eva persentase penerapan y60 sop pada setiap satker kementerian dalam negeri jumlah unit unit unit unit unit unit organisasi yang telah kerja kerja kerja kerja kerja menerapkan budaya eselon eselon eselon eselon eselon kerja jumlah daerah yang memfasilitasi dalam provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi penyusunan budaya kerjajumlah daerah provinsi dengan provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi indeks baik jumlah daerah kabupaten kota kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota dengan indeks (20y60) (60y6) (75y0) baik persentase unit kerja eselon kementerian dalam negeri yang indeks kelembagaan statusnya (p4) sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator 1x1 persentase yo0 sekretariat daerah pemerintah provinsi, kabupaten kota yang indeks kelembagaan statusnya (p4) indeks kepuasan pengguna layanan (baik) (sangat (sangat (sangat (sangat atas kualitas baik) baik) baik) baik) layanan administrasi dan konsultasi kementerian dalam negeri jumlah satuan satker satker satker satker satker kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi substantif untuk area perubahan semua satker eseloperencanaan program dan anggaran biro perencanaan meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup kementerian dalam negeri persentase konsistensi dokumen perencanaan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator 1x1 tahunan dengan dokumen jangka menengah nilai capaian kinerja nilai nilai nilai nilai nilai pelaksanaan anggaran kementerian dalam negeri pengelolaan ketatausahaan, rumah biro umum tangga, serta sarana prasarana perkantoran meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, layanan pengadaan, keamanan serta sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan jumlah satuan satker satker satker satker satker kerja kementerian dalam negeri yang menerapkan standar pengelolaan perbuatan dan kearsipan berkategori baik" jumlah pemerintah daerah provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi yang dilakukan pengawasan arsip tingkat keamanan 95y6 96y6 asn, stakeholder serta sarana dan prasarana lingkungan kementerian dalam negeri persentase penyelesaian seluruh paket pengadaan barang jasa sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 lingkup kementerian dalam negeri yang diajukan persentase penyediaan, perbaikan dan pengelolaan sarana dan prasarana sekretariat jenderal kementerian dalam negeripenataan administrasi kerjasama pusat fasilitasi kerja samarsentase penyelesaian rekomendasi ijin perjalanan dinas luar negeri tepat waktu jumlah kerjasama kementerian dalam u pks u pks u pks u pks u pks negeri dengan kementerian lembaga dan lembaga non pemerintah, organisasi internasional dan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator o@mmm diselesaikan jumlah program kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama kementerian dalam negeri dengan organisasi internasional dan lembaga asing yang diselesaikan jumlah kerjasama naskah naskah naskah naskah naskah pemerintah daerah kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama dengan pemerintah luar negeri yang diselesaikan pengelolaan administrasi keuangan dan biro aset administrasi keuangan dan aset meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan bmn kementerian dalam negeri jumlah surat surat surat surat surat surat keputusan menteri keputusan keputusan keputusan keputusan keputusan dalam negeri terkait penyelesaian pengelolaan bmn lingkungsekretariat jenderal persentase tindak loo look sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator 1x1 lanjut hasil pemeriksaan tlh) lingkup sekretariat jenderal yang terselesaikan persentase hibah 65y0 y60 dan penghapusan bmn hasil kegiatan dekonsentrasi tugas pembantuan urusan bersama yang diselesaikan persentase status yo0 y60 penggunaan bmn (psp) yang ditetapkan persentase bmn 65y0 y60 bermasalah pada kementerian dalam negeri yang diselesaikan persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu pengelolaan teknologi informasi dan pusat data komunikasi dan sistem informasi meningkatnya kualitasjumlah data dan data data data data data informasi set set set set set kemendagri yang terstruktur dalam database sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai nxn a38sekretariat terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur jenderal yang terstruktur menuju e database kementerian dalam negeri jumlah sistem sistem sistem sistem sistem sistem informasi informasi informasi informasi informasi informasi infrastruktur tik kemendagri yang dikembangkan jumlah daerah provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi yang indeks spe baik persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu pengelolaan administrasi pimpinan biro administrasi pimpinan meningkatnya kualitas pelayanan dan administrasi pimpinan persentase tingkat 9t7 kepuasan pimpinan terhadap pelayanan ketatausahaan dan penyiapan materi pimpinan persentase tingkat 9t7 kepuasan pimpinan dan stakeholder terhadap penyelenggaraan keprotokolan jumlah daerah yang menerapkan tata daerah daerah daerah daerah daerah keprotokolan sesuai peraturan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 loh iman undangan persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu publik dan perpustakaan penerangan persentase pengaduan masyarakat lingkup kementerian dalam negeri yang ditindaklanjuti persentase opini positif pemberitaan kementerian dalam negeri melalui media indeks kualitas layanan pengaduan lingkup kementerian dalam negeri jumlah daerah yang hasil penilaian provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi keterbukaan informasi publiknya mendapatkan predikat cukup informatif sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai .xn persentase tingkat kepuasan pustaka terhadap pelayanan perpustakaan kementerian dalam negeri persentase pengaduan masyarakat lingkup sekretariat jenderal yang ditindaklanjutisekretariat jenderal persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup sekretariat jenderal jumlah daerah yang layanan daerah daerah daerah daerah daerah dukungan pembinaan sdm perpustakaan dan kehumasan meningkat jumlah daerah yang pengelolaan provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi informasi dan komunikasi bidang kehumasan sesuai ketentuan perundang undangan penegakan kode etik penyelenggara sekretariat pemilu dewan kehormatan penyelenggara sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator ann. ss. meningkatnya kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu persentase putusan hasil persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ditindaklanjuti indeks kepuasan penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu persentase pemberitaan positif kinerja dkpp jumlah instansi penyelenggara instansi instansi instansi instansi instansi pemilu yang indeks penyerang penyerang penyerang penyerang penyerang kepatuhan etika gara gara gara gara gara dengan nilai pemilihan pemilihan pemilihan pemilihan pemilihan umum umum umum umum umum persentase seluruh pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terselesaikan sesuai ketentuan persentase penyelenggaraan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang tepat waktu persentase penyediaan sarana dan prasarana sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai nan a38 sekretariat dkpp(pengawasan fungsional taspektoratl emo sep one eno meetmaa dan dan man keuangan bas dan dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggarastrategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikatorejaan pound sasaran kegiatan peningkatan kapasitas inspektorat daerah lingkup wilayah kerja inspektorat indeks kapasitas inspektorat daerah saelaporan kinerja kementerian dalam negeri persentase tingkat 90y6 penyelesaian tlh sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikatortega pna inspektorat daerah bea keniii sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator .xn a38 nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kemendagri persentase tingkat konsistensi dokumen perencanaan bmii eee umum ceria mai mas teknis sasaran kegiatan peningkatan kapasitas pound wilayah kerja inspektorat iii tingkat kapasitas level level level level level pound (75y0) (90y6) sasaran kegiatan peningkatan kapasitas inspektorat daerah lingkup wilayah kerja inspektorat iii indeks kapasitas inspektorat daerah sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai kesmayoritas spip nilai3 nila nilai8 nilai4 nilai poo poo nilai kapabilitas nilai nilai nilai nilai nilai api nilai reformasi birokrasi kemendagri penyelesaian tlhteresa mai mas pen teknis sasaran kegiatan peningkatan kapasitas pound wilayah kerja inspektorat sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikatordea ben inspektorat daerah penegakan integritas, pemeriksaan dan inspektorat pengusutan khusus kementerian dalam khusus negeri dan pemerintahan daerah terlaksananya pembangunan integritas, penanganan pengaduan masyarakat, dan pemeriksaan khusus kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah indeks pembangunan integritas indeks penanganan pemeriksaan khusus tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi pengawasan penyelenggaraan administrasi kerja biro sama dan hukum administrasi kerja sama dan hukum meningkatnya kemitraan strategis ipdn dengan lembaga kependidikan dan non kependidikan, dan meningkatnya kualitas tenaga kependidikan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator jumlah kerjasama pks pks pks pks pks dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan jumlah regulasi lingkup ipdn yang regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi ditetapkaanganan sengketa hukum terkait ipdn lembaga peradilan persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada biro kerja sama dan hukum nilai capaian kinerja nilai nilai nilai nilai nilai pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup ipdnipdn jumlah tenaga orang orang orang orang orang kependidikan yang telah tersertifikasi sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator a38 persentase pengaduan masyarakat lingkup ipdn yang ditindaklanjuti persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup ipdpenyelenggaraan administrasi akademik biro dan perencanaan pendidikan administrasi kepamongprajaan akademik dan perencanaan meningkatnya kualitas pengajaran pelatihan, kuantitas dan kualitas penelitian kajian dan pengabdian masyarakat serta mutu layanan pendidikan asas a.a lembaga ipdn jumlah program prodi prodi prodi prodi prodi studi prodi) terakreditasi paling rendah persentase lulusan bersertifikat kompetensi persentase lulusan dengan predikat div&si1), (div&si1), (div&si1), (div&si1), (div&s1), cumlaude (s 22y6 (s (s (s (s (s (s 23y9 (s (s 10y6 profesi) profesi) profesi) profesi) profesi) sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator persentase dosen yo0 dengan jabatan lektor kepala persentase dosen dengan jabatan guru besarnal terakreditasi jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan ilmiah sitasi sitasi sitasi sitasi sitasi nilai kenaikan rata (dari (dari (dari (dari (dari rata indeks prestasi ipk tahun ipk tahun ipk tahun ipk tahun ipk tahun kumulatif ipk) sebelum sebelum sebelum sebelum sebelum program vokasi, nya) nya) nya) nya) nya) akademik dan profesi kepamongprajapersentase pemanfaatan media informasi elektronik dalam mendukung proses pembelajaran praja ipdn sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator a38 persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada biro administrasi akademik dan perencanaanpenyelenggaraan administrasi kerajaan biro dan alumni administrasi kerajaan dan alumni meningkatnya kualitas pembinaan pengasuhan praja jumlah prestasi ekstrakurikuler pengajar pengajar pengajar pengajar pengajar praja pada tingkat gaan gaan gaan gaan gaan nasional nilai kenaikan rata (dari (dari (dari (dari (dari rata nilai indeks tahun tahun tahun tahun tahun prestasi ip) sebelum sebelum sebelum sebelum sebelum pengasuhan nya) nya) nya) nya) nya) indeks kepuasan nilai nilai nilai nilai nilai stakeholder terhadap kinerja alumni jumlah praja pelopor revolusi mental praja praja praja praja praja ppm) sebagai calon kader pelopor revolusi mental prm) sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 persentase penyelesaian administrasi data pokok praja pengelolaan administrasi umum dan biro keuangan pendidikan kepamongprajaan administrasi umum dan keuangan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan memakainya sarana prasarana yang mendukung pendidikpengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan nilai indikator nilai nilai nilai nilai nilai kinerja pelaksanaan anggaran ipdn1x1menuhan kebutuhan pendidikan praja persentase penyelesaian hasil hasil pemeriksaan dan tindaklanjut lhp persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada biro umum dan keuangan pee kepamongprajaan daerah daerah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan pada ipdn kampus daerterakreditasi persentase 100y6 penyelesaian hasil hasil pemeriksaan dan tindaklanjut lhp sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai nan nilai kenaikan rata rata nilai (dari (dari (dari (dari (dari pendidikan tahun tahun tahun tahun tahun (pengajaran, sebelum sebelum sebelum sebelum sebelum pelatihan) program nya) nya) nya) nya) nya) diploma dan program sarjana pada ipdn kampus daerah jumlah prestasi praja pada tingkat pengajar pengajar pengajar pengajar pengajar lokal (daerah) gaan gaan gaan gaan gaketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidiknilai kenaikan rata rata nilai (dari (dari (dari (dari (dari pengasuhan tahun tahun tahun tahun tahun sebelum sebelum sebelum sebelum sebelum nya) nya) nya) nya) nya) nilai capaian nilai nilai nilai nilai nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ipdn sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai dukungan manajemen dan dukungan sekretariat teknis lainnya inspektorat jenderal inspektorat jenderal meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja lingkup inspektorat jenderal serta kualitas apiinspektorat jenderyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator a38 nilai capaian kinerja nilai nilai nilai nilai nilai pelaksanaan anggaranpersentase penyelesaian permohonan informasi publik pada inspektorat jenderal jumlah daerah yang telah provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi terbangun konektivitas sistem informasi pengawasan dengan pemerintah daerah serta langganan daya dan jasa) tepat waktu indeks kepuasan penggunaan layanan itjen sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator a38 jumlah auditor orang orang 70orang orang orang kemendagri yang ditingkatkan kapasitasnydukungan manajemen dan pelaksanaan sekretariat tugas lainnya ditjen bina adil ditjen bina administrasi kewilayahan persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran persentase 100y6asaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator laitingkat nilai nilai nilai nilai nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan pada ditjen bina administrasi kewilayahan persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada ditjen bina administrasi kewilayahan persentase penyelesaian permohonan informasi publik pada ditjen bina administrasi kewilayahan jumlah data informasi data data data data data ditjen bina informasi informasi informasi informasi informasi sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator 1x1 administrasi terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur kewilayahanjumlah daerah yang difasilitasi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi pembinaan teknis pengelolaan administrasi kewilayadukungan manajemen dan dukungan sekretariat teknis lainnya ditjen otonomi daerah ditjen otonomi daerah sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator 1x1otonomi daerahnilai nilai nilai nilai nilai pelaksanaan anggaran lingkupsasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator nanotda persentase pengaduan masyarakat lingkup ditjen otda yang ditindaklanjuti persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup ditjen otdaotd100y6a38dukungan manajemen dan dukungan sekretariat teknis lainnya ditjen bina bangsa ditjen bina pembangunan daerah meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup ditjen bina pembangunanpembangunan daerah jumlah daerah yang melaksanakan dan provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi melaporkan penerapan spm jumlah pokja spm provinsi yang provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaporan pelaksanaan spm tingkat kabupaten kota persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38tingkat kepuasan nilai nilai nilai nilai nilai masyarakat terhadap layanan pengaduan pada ditjen bina bangsa persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 ditjen bina bangsa oo leo persentase penyelesaian permohonan informasi publik pada ditjen bina bangsa jumlah data informasi data data data data data ditjen bina bangsa informasi informasi informasi informasi informasi yang terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur terstruktursasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator 1x1 dukungan manajemen dan pelaksanaan sekretariat tugas teknis lainnya ditjen bina ditjen bina pemerintahan desa pemerintahan desa meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja lingkup ditjen bina pemerintahan desa jumlah kabupaten yang mampu kabupaten meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup ditjen bina pemerintahan desalingkup ditjen bina pemerintahan desa persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai simak bmn lingkup ditjen bina pemerintahan desa sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator laibina pemerintahan desa nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup ditjen bina pemerintahan debina pemerintahan desa persentase pengaduan masyarakat lingkup ditjen bina pemerintahan desa persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup ditjen bina pemerintahan desa jumlah data atau informasi lingkup data data data data data ditjen bina informasi informasi informasi informasi informasi pemerintahan desdagridukungan manajemen dan dukungan sekretariat teknis lainnya direktorat jenderal bina ditjen bina keuangan daerah keuangan daerah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan dilingkungan ditjen bina keuangan daerah persentase penyelesaian layanan hukum lingkup direktorat jenderal bina keuangan daerah persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup ditjen bina keuangan daeraherta tindak lanjut lhp lingkup ditjen bina keuangan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup ditjen bina keuangan daerah persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi lingkup ditjen bina keuangan daerahbina terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur keuangan daerah yang terstruktur menuju database kementerian dalam negeri persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan lingkup ditjen bina keuangan daerah sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator a38 persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup ditjen bina keuangan daerah persentase penyelesaian layanan kehumasan dan protokoler lingkup ditjen bina keuangan daerah persentase penyelesaian layanan sdm lingkup ditjen bina keuangan daerah persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal lingkup ditjen bina keuangan daerahdukungan manajemen dan teknis sekretariat lainnya badan pengembangan sumber badan daya manusia pengembangan sumber daya manusia sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator 1x1 meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja lingkup badan pengembangan sumber daya manusia.xn a38 persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan persentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun persentase pembangunan database (basis data) sdm asn nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran badan pengembangan sumber daya manusimanusiabadan pengembangan sumber daya manusia persentase pengaduan masyarakat lingkuphoamamsyaa ditindaklanjuti persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup badan pengembangan sumber daya manusia jumlah data data data data data informasi informasi informasi informasi informasi badan terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur menuju database kementerian dalam negeridukungan manajemen dan dukungan sekretariat teknis lainnya ditjen politik dan ditjen politik pemerintahan umum dan pemerintahan umum meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas teknis lintas unit kerja lingkungan direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum jumlah daerah yang difasilitasi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi pembinaan teknis sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator 1x1 politik dan pemerintahan umum persentase 100y6 penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup ditjen politik dan pemerintahan umum persentase penyelesaian dokumen hasil money, serta hasil hasil pemeriksaan tindaklanjut lhp lingkup ditjen politik dan pemerintahan umum persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup ditjen politik dan pemerintahan umum persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai sa.xnpolitik dan pemerintahan umum nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup ditjen politik dan pemerintahan umumpolitik dan pemerintahan umum persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti lingkup ditjen politik dan pemerintahan umum persentase penyelesaian permohonan informas1x1 persentase data informasi pokok lingkup ditjen politik dan pemerintahan umum yang terstruktur persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup ditjen politik dan pemerintahan umumdukungan manajemen dan dukungan sekretariat teknis lainnya ditjen kependudukan ditjen dan pencatatan sipil kependudukan dan pencatatan sipilsasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 tindak lanjut lhp leo lhombinaan opd dukcapil yang opd opd opd opd opd membangun zona integritas asistensi dan fasilitasi penilaian opd opd opd opd zona integritas persentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun revisi undang undang tahun undang undang pp, pp, dan undang undang perpres, perpres, turunannya permen permen penyusunan pedoman sop pedoman pedoman pedoman pedoman pedoman penyelenggaraan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan administrasi kependudukan nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup ditjen dukcapilsasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikatordukcapil persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup ditjen dukcapilterstruktur terstruktur terstruktur terstruktur terstruktur dukcapil yang terstruktur menuju database kementerian dalam negeri integrasi dan merasionalisasi negara negara negara negara negara siak portal luaraamamasan pemeliharaan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 sarana dan prasarana sesuai kebutuhan jumlah daerah yang difasilitasi daerah daerah daerah daerah daerah pembinaan teknis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil persentase pengaduan masyarakat lingkup ditjen dukcapil yang ditindaklanjuti persentase pemeliharaan peralatan ktp el kabupaten dan kecamatan jumlah daerah yang tertangani dalam lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi kegiatan afirmatifdukcapil dukungan manajemen dan dukungan sekretariat teknis lainnya badan penelitian dan badan pengembangan kementerian dalam penelitian dan negeri pengembangan meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja lingkup badan litbang, serta kualitas penyelenggaraan fungsi litbang daerah persentase penyelesaian dokumen sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 perencanaan dan anggaran lingkup badan penelitian dan pengembangan persentase penyelesaian dokumen hasil pemeriksaan dan tindaklanjut lhp lingkup badan penelitian dan pengembangan persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan dan aset yang tepat waktu persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan kepegawaian persentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah jumlah pejabat fungsional peneliti orang orang orang orang orang badan litbang kementerian dalam negeri dan badan litbang daerah yang ditingkatkan standar kompetensinya sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai persentase penyelesaian bahan kebijakan dan dokumen legislasi yang disusugelolaan kerjasama kebimbangan persentase pengelolaan perpustakaan dan jurnal ilmiah persentase layanan y60 y60 administrasi ketatausahaan pimpinan dan kerumahtanggaan persentase pengelolaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkuptingkat nilai nilai nilai nilai nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan sasaran strategis kegiatan sasaran kegiatan organisasi indikator lai a38 persentase pengelolaan data dan informasi persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks rekapitulasi indikator dan indikasi target kinerja prioritas nasional rpm tahun lingkup tugas dan fungsi kementerian dalam negeri pn memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan target indikator meliputi: jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan ditjen bina lamamaigara ktm smtteamn. mes memanen bagan jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan ditjen bina lemamasigamatwuin wani moms woman ngan jumlah daerah yang menerapkan sistem ditjen bina pemadam (rm niaga jumlah daerah yang sinkron antara zwp3k dengan ditjen bina jaka pemmanemegmansar memsreametn bgn pn mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan target indikator kinerja meliputi: jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan ditjen bina oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tugas tugas tugas tugas tugas adil dengan kinerja baik dan dan dan dan dan pelaksana were were were were were ama (aa jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan ditjen bina teknis, simone, dan yang melapor spm bidang daerah daerah daerah daerah daerah adil trantibumlinmas jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan ditjen bina tugas wpp bidang pemerintahan, hukum dan provinsi provinsi provinsi provinsi adil organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan. jumlah daerah yang menyelenggarakan ditjen bina pemerintahan dan pelayanan kecamatan yang daerah daerah daerah daerah daerah adil efektif jumlah perjanjian kerja sama daerah yang ditjen bina lammtnspakemama mean our ara jumlah pelaksanaan perjanjian kerja sama ditjen bina daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah daerah daerah adil pelayanan publik jumlah daerah yang mengaktifkan skpd ditjen bina tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai sumber daerah daerah daerah daerah adil kerjasama antar daerah wilayahnya jumlah daerah yang memiliki ptsp prima ditjen bina oran ara rana jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan ditjen bina kerja sama daerah dalam mendorong daerah daerah daerah daerah daerah adil pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah persentase perjanjian kerja sama yang ditjen bina diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah daerah daerah daerah adil penganggaran jumlah perjanjian kerja sama yang difasilitasi ditjen bina kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan daerah adil kepariwisataan terutama lokasi dpp jumlah pelaksanaan perjanjian kerja sama ditjen bina dalam penyelesaian permasalahan pelayanan daerah daerah daerah daerah adil jumlah daerah yang meningkat daya asingnya ditjen bina dalam pengembangan ekonomi melalui daerah daerah adil kerjasama daerah jumlah daerah yang menerapkan spm sub ditjen bina kata oran dem ara (aa jumlah daerah yang menerapkan spm sub ditjen bina team ran oran ara jumlah daerah yang menerapkan spm sub ditjen bina agent pan dean ara ran (at jumlah dokumen usulan daerah persiapan ditjen otda ser jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi ditjen otda berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi pemerintahan daerah epp) jumlah kab kota yang berkinerja sangat tinggi ditjen otda berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota akan doi jami aceh from pendaran aan a73 foam yang difasilitasi diselesaikan daerah daerah daerah daerah daerah permasalahannya berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan ditjen otda ((kamaunemensanan dam dan ora aman jumlah regulasi terkait pelaksanaan kebijakan ditjen otda penataan daerah, kekhususan keistimewaan regulasi regulasi regulasi regulasi regulasi daerah, dan dprd jumlah database peraturan daerah yang ditjen otda teman ema tejo jumlah daerah yang produk hukumnya ditjen otda disederhanakan untuk meningkatkan kualitas provinsi, provinsi, provinsi, provinsi, provinsi, urusan pelayanan masyarakat kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota persentase perda dan perkara yang sesuai dengan y60 100y60 100y60 100y60 ditjen otda jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan ditjen otda amin nyaman mate tam jumlah daerah yang melakukan integrasi dan ditjen bina penerapan spm lingkup upd sanitasi, air daerah daerah daerah daerah daerah bangsa minum dan perumahan) jumlah daerah yang melakukan integrasi dan ditjen bina penerapan spm lingkup upd iii kesehatan, daerah daerah daerah daerah daerah bangsa sosial dan trantibumlinmas) jumlah daerah yang melakukan integrasi dan ditjen bina (preman mun olahan dean ran ngan jumlah daerah yang menyusun perda tentang ditjen bina rdr sekitar kawasan khusus kawasan daerah daerah daerah bangsa industri kawasan ekonomi khusus) jumlah aplikasi pengembangan sistem informasi ditjen bina pembangunan daerah (data pembangunan sistem sistem sistem sistem bangsainformasi ditjen bina (pamamtrat persamaan pasaran daerah rena regni| reas remas remisi bangsa jumlah aparatur pemerintahan desa dan ditjen bina pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup orang orang orang orang orang pemdes regional yang dilatih jumlah provinsi yang menetapkan batas desa ditjen bina jumlah kab kota yang desanya tertib ditjen bina sampit kan jumlah daerah yang mendapatkan penguatan ditjen bina masukan nangka tan pir) kteprntarntanyrr angan kampar pmt jumlah daerah yang belanja apbd nya ditjen bina berorientasi pada pelayanan masyarakat yang daerah daerah daerah daerah daerah kedua jumlah daerah yang menerapkan sistem ditjen bina ((aumatkngn rak oran dean dem ara (tt jumlah daerah yang mengelola pinjaman daerah ditjen bina dan obligasi daerah secara efektif dan efisien daerah daerah daerah daerah daerah kedua serta sesuai ketentuan perundang undangan jumlah daerah yang pajak daerah dan ditjen bina retribusinya meningkat minimal pada daerah daerah daerah daerah daerah kedua provinsi dan pada kab kota dari tahun sebelumnya jumlah daerah yang belanja apbd nya ditjen bina memenuhi indikator mandatory spending yaitu daerah daerah daerah daerah daerah kedua belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur jumlah provinsi yang capaian realisasi ditjen bina matematis jumlah provinsi yang mengesahkan apbd tepat ditjen bina low jumlah daerah yang bum nya memberikan ditjen bina (maiuokgnmn duma den dera oran (ki jumlah daerah yang melakukan ketatausahaan ditjen bina fan jumlah daerah yang melakukan deregulasi ditjen bina (mata akan ora dan dean dara pan indikator kinerja mata pagamematantemamamwei jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan badan (mmisarhaseaama kil pena pem jumlah daerah pilot project yang menerapkan badan inovasi daerah yang bersifat tematik guna daerah daerah daerah daerah daerah litbang mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan potensi daerah dan fokus pada daerah penilaian inovasi daerah secara terpadu berbasis badan indeks inovasi daerah provinsi, provinsi, provinsi, provinsi, provinsi, litbang kab kota kab kota kab kota kab kota kab kota jumlah daerah yang menerapkan inovasi sistem badan pemerintahan berbasis elektronik spe) dengan daerah daerah daerah daerah daerah litbang platform sistem informasi layanan inovasi daerah jumlah aparatur yang mengikuti diklat bpsdm "oomaamrmanamireman ong emg oam mag jumlah aparatur yang mengikuti diklat bpsdm "engamnpumamansivaituran ong orang omg mma jumlah aparatur yang mengikuti diklat bpsdm (mangan rta nian eta ono org oma jumlah aparatur yang mengikuti diklat camat bpsdm 01m gems gan emas jumlah aparatur yang mengikuti orientasi bpsdm kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi orang orang orang orang orang kdh wkd jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi bpsdm auditor dan pengawas penyelenggaraan orang orang orang orang orang urusan pemda pound) pn meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing, dengan target indikator kinerja meliputi: indikator kinerja jumlah daerah yang meningkat ditjen bina kapasitasnya aparaturnya dalam daerah daerah daerah daerah daerah bangsa penilaian kinerja penanganan stunting jumlah daerah yang mengimplementasi ditjen bina skatesanarma menata ora peran bum unit indikator kinerja pama damn aan pakan lanjut inpres nomor tahun bamagaommaasr jumlah tim pembina daerah yang tim tim tim tim tim ditjen bina melaksanakan pembinaan dan bangsa pengembangan uks m jumlah daerah yang menerapkan ditjen bina perencanaan dan penganggaran responsif daerah daerah daerah daerah bangsa gender ppg) jumlah daerah yang melaporkan ditjen bina pelaksanaan gugus tugas pencegahan daerah daerah daerah daerah bangsa dan penanganan tindak pidana perdagangan orang pp typo) jumlah daerah yang melakukan evaluasi ditjen bina (ampamfaatwutam own peran jumlah daerah yang mendapat ditjen bina rekomendasi terkait penerapan rencana daerah daerah daerah daerah bangsa aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan siam derinanemesnerasan (oo oma indikator kinerja bea dan mempunyai rencana aksi daerah daerah daerah daerah daerah bangsa program kesehatan ibu dan berbasis hak jumlah database kependudukan yang ditjen data how aset (gl presentase anak (usia s.d. tahun) ditjen yang memiliki akta kelahiran cakupan cakupan cakupan cakupan cakupan dukcapilkematian yang y60 ditjen diterbitkan kematian kematian kematian kematian kematian dukcapilindikator kinerja ben nikah akta perkawinan pada semua yang yang yang yang yang dukcapil pasangan yang perkawinperawi akta akta akta perawi nan perawi perawi perawi nan nan nan nan persentase cakupan kepemilikan akta y60 ditjen perceraian dari semua individu yang yang yang yang yang yang dukcapil perceraiakta akta akta perceraian perceraian perceraian perceraian perceraian jumlah layanan pendaftaran penduduk ditjen dan pencatatan sipil yang mudah dan lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi dukcapil inovatif wilayah jumlah lembaga pengguna yang ditjen menandatangani kerjasama pemanfaatan lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga dukcapil data kependudukan nasional untuk pengguna pengguna pengguna pengguna pengguna pelayanan publik pn revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan target indikator kinerja meliputi: jumlah daerah yang kerukunan umat ditjen (kngemmyameingai ren rei (pn jumlah provinsi melaksanakan kampanye ditjen .( gammimamsan randa pan tenor (pen akan jumlah pusat pendidikan wawasan kebangsaan ditjen lomsastramananai oat octa ora pan (pan indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan ditjen bina samagmmmemnaamn pn memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan target indikator kinerja meliputi: jumlah provinsi yang melakukan integrasi arah ditjen bina kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda provinsi provinsi provinsi provinsi bangsa untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman oma oma ynemeslaseimeaur sar bna indikator kinerja komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air provinsi provinsi provinsi provinsi bangsa lamamgatamenmuraan jumlah provinsi yang mengalami peningkatan ditjen bina kualitas dokrenda melalui sistem informasi untuk provinsi provinsi provinsi provinsi bangsa penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman jumlah provinsi yang memfasilitasi penguatan ditjen bina kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi bangsa (kab kota) jumlah provinsi yang memfasilitasi penyusunan ditjen bina mama jumlah provinsi yang melakusumber daya air jumlah provinsi yang melaksanarisiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan sjomittanfsnyaedasiasdtm osn indikator kinerja pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan daerah daerah daerah daerah bangsa doa pn membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan target indikator kinerja meliputi: asistensi dan supervisi penerapan standar ditjen bina uammitmnanyemem der dera oran pen ara penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan ditjen bina jumlah provinsi yang memiliki kesiapan dalam ditjen bina melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi adil tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar pn memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik, dengan target indikator kinerja meliputi: jumlah pengurus ormasprovinsi yang mendapatkan ditjen jumlah peraturan perundang n a n a ditjen jumlah pengurus partai politikmasyarakat yang ditjen "(mmnatatan nan persentase timu pks provinsi yang 65y6 ditjen indikasi target unit indikator kinerja jumlah aparatur pusat dan daerah yag ditjen ditingkatkan kapasitasnya dibidang orang orang orang orang orang podium kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar jumlah bantuan keuangan yang ditjen tersalurkan kepada partai politik podium yang mendapatkan kursi dpr ri suara sah suara sah suara sah suara sah suara sah jumlah kesepakatan perundingan ditjen bina menteri dalam negeri republik indonesia, ttd muhammad tito karnavian handal dengan aslinya pata hukum rap yai s.h., m.a.p medengan kota kotamobagukotamobagukotamobagu dengan kabupaten bolaang mongondow timu. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kabupaten bolaang mongondowkotamobagkotamobaguubi tapa angka adalah sungaiprovinsi kabupaten kota yang diletakkan tepat pada batas antaralaang mongondow dengan kota kotamobagu dimulai dari: pertigaan batas daerah antara kabupaten bolaang mongondow dengan kota kotamobagu dan kabupaten bolaang mongondow timur yang ditandai olehlaut melintasi jalan raya sia sampai pada pbu yang berada tepi tapa moanamelintasi tapa moana sampai pada tubi layanan, selanjutnya arah barat laut sampai pada tapa ketulian, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada pbumalakakaitanselatanselanjutnya arah tenggaraol1 selanjutnya arah barat sampai pada pbu yang berada tepi angka mongondowangka mongondow, selanjutnya arah barat laut menyusuri median line) angka mongondow sampai pada abu dengan koordinat dan yang terletak desa tangga kecamatan passi barat kabupaten bolaang mongondow yang berbatasan dengan kelurahan tongkonan barat kecamatan kotamobagu barat kota kotamobagu, aenggara memotong angka mongondow sampai pada pbu yang berada tepi jalan raya akdpbu yang berada tepi jalan raya kepandaiankepandaian kecamatan kotamobagu selatan kota kotamobagu, aselatan sampai pada abu dengan koordinat dan yang berada tepi angka mongondowtenggara menyusuri median line) angka mongondowabu selanjutnya arah timur laut menyusuri median line) tubidan abu selanjutnya arah tenggara menyusuri median line) tubi ibni sampai pada tk. dengan koordinat dan yang merupakan pertigaan batas antara kota kotamobagu dengan kabupaten bolaang mongondow timur dan kabupaten bolaang mongondow1162.dasar penghitungan jenis barunya. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kabupaten puncaknio adalah sebutan sungai kabupaten puncak dan kabupaten puncak jaya provinsi papua. batas daerah kabupaten puncak dengan kabupaten puncak jaya provinsi papua dimulai dari: dengan koordinat dan yang terletak pada pertigaan batas antara distrik duo kabupaten puncak dengan distrik fai kabupaten puncak jaya dan distrik runner kabupaten mamberamo rj . selanjutnya arah timuil. selanjutnya arah selatan menyusuri median line) sungai susimur menyusuri median line) sungai piawselatan menyusuri median line) sungai vandaalenoo. selanjutnya arah tenggara menyusuri median line) sungai lukibesselatan menyusuri median line) nio familannumwogoluk distrik menolak kabupaten puncak jaya,kolom distrik menolak kabupaten puncak jaya, selanjutnya arah timuramapur gunung) biangobak yang ditandai dengan dengan koordinat dan yang terletak pada batas kampung mol distrik agama kabupaten puncak dengan kampung waruga distrik menolakkampung agung distrik sinar kabupaten puncak dengan kampung modulo distrik muliaaa. selanjutnya arah timur menyusuri punggung bukit (igi) sampai pada dengan koordinat dan o1' yang terletak pada batas distrik agandugume kabupaten puncak dengan distrik mulia kabupaten puncak jaya, dan ab.agandugume kabupaten puncak dengan distrik tingginambut kabupaten puncak jpuncak dengan kabupaten puncak jaya provinsi papuamenteri dalam negeri republik indonesia peta batas daerah kabupaten puncak dengan kabupaten puncak jaya provinsi papua (bagian tk2 pp, pi" skala hak ifa, diagram lokasi naam tk4 dak li, padi pal) mel al, gen sek nt, tha any, nia mea perak ham akan tenda bal ali, ane: mann gara tk8 eta gunmen nang eng (im pipa, tka tenunan tee kne tenn denny nna donntk. keterangan riw undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten puncak provinsi papua, peta rupa bumi indonesia rbi) skala dari badan informasi geospasial tahun dan berita acara kesepakatan nomor bad ii1 tanggal s.d. maret jaa legenda ika titik kartometrik jalan lokal sungai gunung .m. batas kabupaten kontur daftar koordinat titik kartometrik kabupaten puncak dengan kabupaten puncak jaya provinsi papua koordinat geografi koordinat utm tikar mbak lintang bujur t79306 t70854 menteri dalam negeri republik indonesia, gp. ta) ttd kg) muhammad tito karnavian salinan sesuai dengan aslinya . plh. kepala biro hukum, ttd era wahyuni, sh, pembina tki iv b) nip. hat "asa sera ke, tka wii nga tak tk22 situs20) nan tks21 minmanado dengan kabupaten minahasa utarautara provinsi sulawesi utara, perlumanado dengan kabupaten minahas dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kota manadutarakuala adalah sungai dalam bahasa daerah provinsi sulawesi utara. hongkong adalah gunungmanado dengan kabupaten minahasa utara dimulai dari: pbu yang berada teluk manadomenyusuri punggung gunung sampai pada puncak hongkong jumpa, selanjutnya arah timur laut menyusuri punggung gunung sampai pada pbu dengan koordinat dan yang terletak pada batas antara kelurahan pandu kecamatan bunaken kota manado dengan desa work kecamatan work kabupaten minahasa utara, pbu selanjutnya arah timur lautcantik kecamatan work kabupaten minahasa utara, pbu selanjutnya arah timur menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai olehatas kecamatan work kabupaten minahasa utara, pbu selanjutnya arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada kuala nusa,desa talangan atas kecamatan work kabupaten minahasa utara yang berbatasan dengan kelurahan bengkel kecamatan mapanget kota manado, abuselatan menyusuri median line) kuala nusa, selanjutnya berbelok arah tenggara sampai pada abu yang berada tepi jalan raya mapanget dengan koordinat dantimur sampai pada tk.o1jalan terusan mapanget dan memotong kuala kimmemotong kuala mapangetselatan memotong kuala kalyanosi1panik atas kecamatan talangan dan desa jambi kecamatan kalawat kabupaten minahasa utara, pbu selanjutnya arah barat daya melintasi kuala tiran dan kuala tondanodan pbu selanjutnya arah barat daya sampai pada pertigaan batas antara kota manado dengan kabupaten minahasa utara dan kabupaten minahasa yang ditandai abu dengan koordinat dan yang terletak desa sawangan kecamatan tombol kabupaten minahastag tagawa pemerintah kabupaten fakfak peraturan daerah kabupaten fakfak nomor tahun tentang retribusi izin lokasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati fakfak, menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus serta membiayai sendiri urusan pemerintahan, maka perwujudannya mengandung konsekuensi bahwa diperlukan kemandirian dan kemampuan daerah secara efisien dan efektif mengelola potensi yang dimiliki dengan menumbuhkan peran serta masyarakat secara demokrasi guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan umum daerah, bahwa salah satu kewenangan dalam bidang pertanahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan keputusan presiden nomor tahun yaitu pemberian izin lokasi,merupakan urusan yang penting perlu dibina, dikelola dan dikendalikan pelaksanaannya sehingga pemanfaatan tanah atau lahan sebagai lokasi kegiatan penanaman modal kabupaten fakfak selain dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, juga demi terwujudnya pelestarian lingkungan guna menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan peningkatan nilai manfaat potensi yang berkelanjutan: bahwa pemberian izin lokasi penanaman modal kabupaten fakfak selain merupakan kebijakan hukum pembinaan dan pengembangan pengelolaan badan usaha yang memanfaatkan tanah lahan,juga merupakan obyek retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf huruf dan huruf atas, perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten fakfakrolehan izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal: keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman dan tata cara pungutan retribusikantor pertanahan adalah kantor pertanahan kabupaten fakfak. ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan tertenturolehan hak atas tanah dan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha penanaman modbadan usaha tetap atau badan usaha lainnya yang menjalankan usaha perusahaan penanaman modal dengan kemampuan sendiri maupun bentuk kerja sama. penanaman modal adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan masyarakat indonesiaatau disediakan guna menjalankan suatu usaha. wajib retribusi adalah orang atau badan usaharidan atau dokumen lain yang dipersamakanlokasi bagi setiap usaha penanaman modal daerah, dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pembinaan pemanfaatan dan peruntukan areal atau lahan sebagai potensi kekayaan masyarakat dan daerah termasuk pengendalian dan pengawasan dalam rangka perlindungan kepentingan umum. pemberian izin lokasi berdasarkan peraturan daerah ini selain bertujuan mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi menuju masyarakat sejahtera juga dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui pelestarian fungsi dan manfaat lahan milik rakyat serta perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab. bab iii perizinan setiap orang dan atau badan yang membutuhkan tanah atau lahan sebagai lokasi usaha penanaman modal dalam bidang tertentu daerah, terlebih dahulu wajib memperoleh izin lokasi dari bupati. tata cara dan persyaratan memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan bupati. izin lokasi diberikan dalam bentuk keputusan bupati dan dapat diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada izin lokasi tidak dapat dipindahtangankan dan tidak boleh diperjual belikan kepada pihak lain. pemegang izin lokasi dilarang mengelola dan memanfaatkan tanah atau lahan yang diizinkan untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin. izin lokasi tidak menghapus hak kepercayaan masyarakat atas tanah yang bersangkutan. izin lokasi bukan merupakan izin membuka tanah dan bukan merupakan hak atas tanah. pemegang izin dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan keputusan pemberian izin lokasi. pemberian izin dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu sebagai berikut: lokasi dengan luas sampai dengan ha, izin lokasi berlaku tahun: lokasi dengan luas sampai dengan ha, izin lokasi berlaku tahun, lokasi dengan luas ha, izin lokasi berlaku tahun. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin lokasi serta kegiatan penanaman modal daerah dilakukan pemerintah daerah oleh tim terpadu yang dibentuk oleh bupati. tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin lokasi dimaksud ditetapkan dengan peraturan bupati. bab retribusi perizinan bagian pertama nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama izin lokasiaman modal daerah. obyek retribusi adalah pemberian izin lokasi kepada orang pribadi atau badan dengan klasifikasi jenis usaha: usaha pengembangan perumahan dan pemukiman: kawasan perumahan pemukiman dengan luas ha. kawasan resort perhotelan dengan luas ha. untuk usaha kawasan industri dengan luas hapala dengan luas ha. komoditi lainya dengan luas ha. usaha tambak dengan luas ha. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin lokasi dari bupati. bagian kedua penggolongan serta prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin lokasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.biayai administrasi pemberian izin. biaya sebagaimana dimaksud pada atas meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring,tarif digolongkan berdasarkan luasnya tanah yang digunakan untuk investasi. besarnya tarif pungutan retribusi ditetapkan per tahun sebagai berikut: usaha pengembangan perumahan dan pemukiman: kawasan perumahan pemukiman dan pemukiman dengan luas rp. kawasan resort perhotelan dengan luas rp. untuk perkebunan kawasan industri dengan luas rptebu dengan luas rp. komoditi lainnya dengan luas rp. usaha tambak dengan luas rp. bagian keempat wilayah pemungutan retribusi yang berhutang dipungut daerah tempat izin lokasi diberikan bagian kelima masa retribusi dan saat retribusi terutang masa retribusi lamanya (satu) tahun dan atau disesuaikan dengan jangka waktu usahapendaftaran dan penetapan retribusi wajib retribusi diwajibkan mendaftarkan obyek retribusi dengini ditetapkan oleh bupati. berdasarkan ord sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagailahdan skrdkbt sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh bupatitagih dan, pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan keputusan bupati. bab keberatan, pengembalian, pengurangan dan pembebasan retribusi bagian pertama keberatan wajib retribusi dapat mengajukan suratterutang berdasarkandisertai alasan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. terhadap keberatan dimaksud wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak besaran ketetapan retribusi yang diajukanmampuannya. keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada saatwajib retribusi: masa retribusi: besarnya kelebihan pembayar, dan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. bagian ketigapatarsa penagihan hak penagihan retribusivii ketentuan pidana setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penanaman modal dalam bidang tertentu dengan memanfaatkan lahan atau tanah daerah tanpa ijin lokasi dari bupati diancam pidana kurungan (enam) bulan atau denda paling banyak rp. (lima puluh juta rupiah). pemegang izin yang dengan sengaja memindahtangankan izin lokasi kepada pihak lain maupun pihak lain yang menerima pengalihan izin dimaksud, dan mengelola serta memanfaatkan lahan atau tanah obyek izin lokasi tidak sesuai peruntukpencabutan ijin lokasi. tindak pidana sebagaimana dimaksud dantersebut. menerim. memeriksa buku bukuataslokasi yang telah dikeluarkan pemerintah daerah sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dan masih berlaku, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan, dan pemegang izin wajib memperoleh izin baru sesuai ketentuan dalam peraturan daerah intentang pemberian izin lokasi yang telah ditetapkan bupati sebelum ditetapkan dan tidak bertentangan deaporanizin lokasi penjelasan umum untuk lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, serasi, dan bertanggung pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat sejahtera. salah satu obyekpada bidang pertanahan yaitu pemberian ijin lokasi bagi perusahaan penanam modal daerah. mengingat pemberian ijin lokasi ini cukup penting maka perlu dilakukan upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan dimaksud dalam bentuk pelayanan dan pemberian izin sehingga aspek kelestarian lingkungan tetap terpelihara. sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dasar hukum terhadap pelaksanaan pemberian izin lokasi serta pengaturan kewajiban retribusi bagi setiap perusahaan penanaman modal daerah ini dalam suatu bentuk peraturan daerah kabupaten fakfak tentang retribusi pemberian ijin lokasi. il. penjelasan demi angka yang dimaksud dengan dokumen lainnya yang disamakan adalah surat surat yang berkaitan dengan kebutuhan persyaratan administrasi. angka pengertian keterangan lainnya dalam ketentuan ini adalah surat surat yang dibutuhkan untuk mendukung pengawasan. cukup jelas yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah tidak merusak lingkungannya. tanah yang dapat ditunjuk dalam pemberian ij. pemberianlima puluh hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari (dua tanah yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan. persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan teknis dan administrasi sesuai bidang usaha yang akan dijalankan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas hak hak kepercayaan yang dimaksud antara lain hak adat atau pertuanan atau hak milik perorangan maupun marga yang mengusai lahan atau areal sebagai lokasi tempat usaha yang dimohonkan izin lokasi. cukup jelas hak atas tanah yang dapat dimohonkan oleh pemilik izin lokasi adalah hak guna bangunan, hak pakai dan hak gunberian ijin loka, kegiatan pemungutan retribusipengolahan retribusi dan penagihan retribusi. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk dalam ini adalahpenerbitan surat teguran kadaludalah, wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum dilunasi kepada pemerintah daerah. pengakuan yang tidak langsung adalah,kabupaten fakfak nomor . |
ara t.a peraturan daerah kabupaten fakfak nomor tahun tentang retribusi tempat pelelangan ikan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati fakfak menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dinamis dan bertanggung jawab, perlu dilakukan usaha usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, bahwa salah satu potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah bersumber dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat pelelangan ikan, cc. bahwa atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf atas, dapat dilakukan pungutan retribusi sesuai dengan semangat dan jiwa pembaharuan perpajakan dan retribusi daerah, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf atas,empat pelelangan ikan daerah kabupaten fakffakfak. pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten fakfak kepala daerah adalah bupati fakfak. dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten fakfak dinas perikanan adalah dinas perikanan dan kelautan kabupaten fakfak. kepala dinas adalah kepala dinas perikanan dan kelautan kabupaten fakfak. nelayan adalah orang yang mata pencahariannya adalah melakukan penangkapan ikan. usaha perikanan adalah semua usaha untuk menangkap, membudidayakan termasuk kegiatan menyimpan, mengawetkan dan mengelola ikan untuk tujuan komersial, lelang adalah setiap transaksi penjualan ikan yang dilakukan didepan umum dengan cara tawaran meningkat tempat pelelangan ikan adalah tempat yang ditetapkan oleh bupati untuk melaksanakan pelelangan sumber daya ikan: retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap sumber daya ikan yang ditangkap untuk tujuan komersial yang dalam keadaan segar maupun yang sudah diawetkan dan olahan, badan pelaksana pelelangan ikan adalah instansi atau badan hukum yang mendapat ijin bupati untuk melaksanakan pelelangan ikan, wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang berkewajiban membayar retribusi pelelangan ikan: bab subjek dan objek retribusi subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang melakukan transaksi jual beli atau mendaratkan ikan daerah. objek adalah semua hasil laut yang didaratkan dan atau dijual belikan tempat pelelangan ikan. bab iii tempat pelelangan ikan pemerintah daerah menyediakan tempat pelelangan ikan dengan segala keperluan perlengkapannya. tempat pelelangan ikan dimaksud pada ini, dibangun ditempat yang dekat dengan tempat pendaratan ikan atau pangkalan pendaratan ikan. tempat pelelangan ikan dibangun oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana umum tata kota. tempat pelelangan ikan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab ketentuan tentang pelelangan ikan setiap kapal atau hasil laut lainnya yang didaratkan, disalurkan, digunakan dan diperjualbelikan untuk tujuan komersial daerah harus melalui tempat pelelangan ikan. tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan bupati atas usul kepala dinas. jika belum tersedia tempat pelelangan ikan ditempat tersebut atau disekitar tempat tersebut, maka ikan atau hasil laut lainnya dapat didaratkan, disalurkan, dipergunakan atau diperjual belikan ditempat yang ditetapkan oleh bupati. terhadap ikan atau hasil laut lainnya yang ditangkap oleh unit penangkapan milik industri perikanan yang berdomisili daerah karena pertimbangan mutu dapat didaratkan diluar tempat pelelangan ikan atau dipindah dapatkan atau dikirim keluar daerah tanpa melalui proses lelang dengan persetujuan bupati melalui kepala dinas dengan ketentuan tetap dikenakan retribusi lelang. bab retribusi lelang setiap melelang ikan atau hasil laut lainnya dimaksud pada peraturan daerah ini dikenakan retribusi lelang sebesar (enam per seratus) dengan ketentuan (tiga per seratus) dibebankan kepada pelayan produsen dan (tiga per seratus) dibebankan kepada pembeli. penerimaan pungutan retribusi dimaksud merupakan pendapatan asli daerah yang seluruhnya disetor kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima bkp) dinas perikanan. hasil pungutan retribusi dibagi sebagai berikut: pemerintah daerah sebesar (enam puluh lima per seratus) dana sosial nelayan sebesar (sepuluh per seratus) biaya operasional badan pelaksana pelelangan ikan sebesar (dua puluh lima per seratus). pembagian hasil pungutan tersebut pada dilakukan setiap kali dan untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan bupati. ikan atau hasil laut lainnya yang telah mendapatkan persetujuan bupati untuk tidak melalui proses pelelangan maka retribusinya diatur berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh bupati kepala daerah melalui kepala dinas. dalam rangka mendukung pertumbuhan industri perikanan daerah, bupati dapat memberi keringanan retribusi lelang kepada wajib retribusi yang baru melalukan usaha perikanan. wajib retribusi berhak mendapatkan bukti pembayaran pelelangan dari badan pelelangan. bab badan pelaksana pelelangan untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan dibentuk badan pelaksana pelelangan ikan. badan pelaksana pelelangan ikan tersebut dibentuk dengan surat keputusan bupati. personil badan pelaksana pelelangan ikan diangkat dan diberhentikan oleh bupati. personil badan pelaksana pelelangan ikan bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala dinas. badan pelaksana pelelangan ikan mengangkat pelaksana harian pelelangan ikan atas persetujuan kepala dinas. struktur organisasi dan tata kerja badan pelaksana pelaksana ikan ditetapkan oleh bupati. badan pelaksana pelelangan ikan harus membuat administrasi yang tertib dan memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada bupati melalui kepala dinas. bab vii pengawasan dan pembinaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelelangan ikan dilakukan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan. bab viii ketentuan pidana barang siapa melanggar ketentuan dimaksud peraturan daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama (enam) bulan dan atau denda setinggi tingginya rp. (lima juta rupiah). tindak pidana dimaksud adalah pelanggaran. bab ketentuan penyidikan selain oleh pejabat penyidik umumaturan yang berlaku |
peraturan daerah kabupaten fak .dil dan bertanggungjawab, bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud huruf diatas59m tahundiatas, perlu ditetapkapkan peraturan daerahfak iayadddi.gg.a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan apbd: b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah: c.menetapkan kuasa pengguna anggaran pengguna barang: d.g.nd.penyusunan perda apbd, perubahan apbd, dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, e.e.e.ang?i. pendapatan denda pajak:g: ketertiban dan ketentraman, hibah bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan:c'"tir.i!r baya , dan cc.cc.,a):, neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah h: pejabat yang diberi wewenang mengesahkan spj:hak ketiga'cc.yhal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teh! nip. |
bad ea rela provinsi papua bupati jayapura peraturan daerah kabupaten jayapura nomor tahun tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jayapurwawasan lingkungan berlandaskan pada rencana tata ruang wilayah serta dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, ccmenyatakan pengaturan penyelenggaraan gedung dilakukan oleh pemerintah daerah dengan penyusunan peraturan daerah bidangjayapurjayapuranorma adat atau tradisi masyarakat setempat sesuai budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk difungsikabupaten jayapurtepi jalan, tepi sungai,tanahperorangankertifikat laik fungsierus temurun dari leluhur. amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting tentangkedua asas, maksud, tujuan, dan lingkup paragraf asas penyelenggaraan harus dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan: kenyamanan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. paragraf maksud peraturan daerah ini dimaksudkan agamawfungsi ganda (konstruksi tidak permanen)fungsi ganda, bangunan rumah dengan kantor (bukan), cc. dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian teknologi khusus. klasifikasi berdasarkan permanen meliputi bangunan gedung sementara atau darurattahan, tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan atau tinggi. kualitas berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa wilayah kabupaten jayapura berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempresapan, baperkotaan(delapan)nkecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan pemerintah. pemerintah daerah menyelenggarakan identifikasi dan pendataan bangunan gedung sesuai dengan ketentujayapur yang berlakuayapura untuk lokasi yang bersangkutanpengaturan lebih lanjut mengenai imb diatur dengan peraturan daerupatiketentuan mengenai peruntukan lokasi: tinggi, sedang, jayapurkan pada disesuaikan dengan ketentuan dalam rtrw, rdr, rtl, dan atau pengaturan sementara persyaratanpadan bangunan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan ketentuan dalam: rtrw, rdr, rtl dan atau peramanpembangunan jaring: rtrw, rdr, rtl dan atau pengaturan sementara persyaratan intensitas bangunan gedung dengannmperhatikanbahan dan konstruksiruangdan kebutuhan kenyamanan penghuninya. pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi permukaan, atau perbedaan tinggi yang sangat besar pada tanah asli atapermukaan (pil) bebas banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan tinggi permukaanttentang rencana tata ruang wilayah kabupaten jayapuratapak (landscape) pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam rtrw, rdrkabupaten jayapursebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut, fleksibel, dan memiliki tingkat aktivitasreaksi bangunanatasdan: sni yang mengatur tentang tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, dan sni yang mengatur tentang tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung, sni yang mengaturyang mengatur tentang tata cara pengadukan pengecoran beton, sni yang mengatur tentang tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, sni yang mengatur, pondasi dalam, dan basementmengaturdanmengatur tentang tegangan standar, atau edisi terbaru, sni yang mengatur tentang persyaratan umum instalasi listrik, atau edisi terbaru, sni yang mengatur tentang sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga, atau edisi terbaru dan sni yang mengaturmengatur tentang konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, sni yang mengatur tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, dan sni yang mengatumengatur tentang konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, dan sni yang mengatur tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, dan sni yang mengaturyang berlaku, sni yang mengatur tentangsaluran pembuangan air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga. air limbah beracun dan berbahaya sebagaimana dimaksud padayang mengatur tentang sistem lambing dan sni yang mengatur tentang tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, sni yang mengatur tentangyang mengaturmengatur tentang sistem lambing sni yang mengaturmengaturngolahan dan pembuangan air limbmengatur tentang konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung, sni yang mengatur tentang konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, sni yang yang mengatur tentang prosedur audit energi. tersedianya fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan kebutuhan bagi anak anak,dandan akses evakuasi, dan lantai berjalamengatur tentang tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung lift atau edisi terbaru, atau penggantinya. bagian keempat pem daerahmengatudengan memperhatikan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat adat setemp:tetapkanperkantoran, fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, atau fungsi sosial budaya. penyelenggaraan bangunan gedung dengan langgam tradisional dilakukan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga swasta yang meliputi, tata cara, persyaratan administrasi dan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dengan langgam tradisional diatur dengan peraturan bupati. paragraf penggunaan simbol dan unsur elemen tradisional lembaga pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, ataubangunan gedung milik pemerintah daerah. bangunan gedung milik lembaga swasta perseorangan dapat menggunakan simbol dan unsur elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ketentuan dan tata cara penggunaan simbol dan unsur elemen tradisional ditetapkan dengan peraturan bupati. paragraf kearifan lokal penyelenggaraan bangunan gedung dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempatdarurat paragraf bangunan gedung semi permanen dan darurat persyaratan bangunan gedung semi permanen dan bangunan darurat memperhatikan sni yang berlaku. penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus tetap dapat menjamin keselamatan, keamanbangunan darurat ditetapkan denganpersyaratan bangunan gedung kawasan rawan bencana alam memperhatikan sni yang berlaku. kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud padadapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alamtanah longsoanah longsor denganrdaerah pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan atas kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari atau tsunamiatur lebih lanjutatau kawasan rawan bahayani yang mengaturtau keruntuhan bangunan gedung akibat abrasnyelenggaragedungrencana teknispertimbangbupati pekerjaan umum dan perumahan kabupaten jayapura, perencana proteksi kebakaran, perencana tata lingkungan. bupati, kecuali ditetapkan lain oleh pemerintah daerah. dalam pelaksanabupati,sesuaian fungsi bangunan gedung meliputiyang tidak memenuhi syarat, yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan umum, menghentikan pelaksanaan konstruksi apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf dan melaporkan kepada instansi teknis terkait,kkk,belum ada tenaga teknik yang cukup, pemerintah daerah dapat menugaskan penyedia jasa pengkajian teknikadalah sebagai berikutimb dank akurat sesuai dengan pedoman teknikpada konstruksi dan peralatan yang memerlukan data teknik,, dan bangunan rumah tinggal sementara yang tidak laik fungsi, slfmbangunan built drawings), foto copy imb bangunan gedung atau perubahannya, foto copy dokumen status hak atas tanah, foto copybupati meliputi: pada saat pengajuan perpanjangan slf, adanya laporan dari masyarakatbupatibupatioleh bupatigunamendapat izin dari bupatibangunan gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru. bupatitersebut sesuai dengan ketentuanilikbupatidaerahbupati berdasarkan persyaratan teknis sesuai dengan lokasi bencanbupati memberiisain prototip yang sesuai dengan karakter bencana, cc. pemberian bantuan konsultayang membidangi bidang perizinansesuaiihat, pendapat, dan pertimbangan professional,baik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf tag menyelenggarakankperpanjang sesuai kebutuhan. bagian ketiga pembiayaan tag biaya pengelolaan data bupatiteknis terkaitmelanggar pengguna atau pengelola bangunan gedunyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi teknis terkaithadapbupati, kecuali bangunan gedung fungsi khusus, difasilitasi oleh pemerintah melalui koordinasi dengan bupatibupatibangunan gedungsebagai berikutaa,tetapkanbupatiditujukan kepada bupatibupati dalam rangkaknis terkait atau kepadateknis terkait tentang aspek teknikknisteknis terkaitteknis terkait atau kepadaknisteknis terkaitrugi kepada instansi teknis terkaitteknis terkaitlanjut baik secara teknis maupun secara administratif untuk dilakukan tindakan yang perlu diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii pembinaan bagian kesatu umum bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung melalui kegiatan,bupati menyebar bupati dapat melibatkan peran masyarakat: dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh bupati, pencabutan slf, pembekuan iptv, penurunan golongan iptv pencabutan iptv,dan perintahataubvain,jayapurjayapurajayapurayapurentang bangunan gedung serta peraturan turunannya yang berkaitannn dan tempat perkantoran. huruf yang dimaksud dengan bagunan gedung malmenyelenggarakannyadapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan atau mempunyai resiko bahaya tinggiveatas tanah, surat keterangan tanah dari lurah kepala kampung yang disahkan oleh distrikjversiyang dimaksud dengan. dan perkiraan biaya pembangunatur dengan peraturan bupati adalah o), sedang sampai dengan yo), dan rendah (lebih kecil dari yo). untuk daerah kawasan padat dan atau pusat perkotaan dapat ditetapkan kdb tinggi dan atau sedang, sedang untuk daerah kawasan renggang dan atau fungsi resapan kdb rendahgedung lebih dari lantai)yang dimaksud dengan persyaratan intensitas adalahnomor tahunkawasan strategis, perda provinsi, perda kabupaten jayapura tentang rtrw kabupaten jayapura, perda kabupaten jayapura tentang kawasan strategis kabupaten jayapura, dan perda kabupaten jayapura tentang rdr kawasan perkotaan. yang dimaksud dengan cukup jelas cukup jelas cukup jelas letak garis sempadan bangunan gedung terluar,,a seratus)jaringan utilitas umum yang terletak bawah permukaan tanah, antara lain jaringan listrik, jaringan teleponnorme atau forum dialog publik.harushingga memiliki sybeban akibat angin, termasuk beban akibat benturan atau dorongan angin dan lain lain,ystem deteksi dan alarm kebakaran, hidran kebakaran luar dan di dan pemeliharaan sesuai pedoman dan standar yang dimaksud dengan fungsi, klasifikasibatus) orang, atau yang memiliki luas minimal? atau beban hunian minimal orang, atau dengan luas areal site minimal m0sistem pengolahan dan pembuangan terdiri dari saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan atau pengolahan sampahelolajalan, jalur hijau atau sejenisnya. cukup jelas yang dimaksud dengan di bawah air yaitu bangunan gedung dibangun berada bawah permukaan air. yang dimaksudbangunebas jalur simpanannya( menteri dalam negeri tahun menteri pekerjaan umum prt mtelekomunik. tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, keputusan presiden nomor tahun 2001,, dan atau padat, pengendalian secu tingkat paling bawah adalah kepala distrik atau kepala kelurahan kampungdanapabila dalammenggunakan tenaga ahli dari daerah,bantuan pembiayaan oleh bupat |
aa, provinsi papua bupati jayapura peraturan daerah kabupaten jayapura nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jayapura, menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan presiden republik indonesia bapak ir. joko widodo tanggal desember untuk melakukan percepatan pembangunan pasar dan terminal pharma sentani yang semula oleh pemerintah kabupaten jayapura pembangunannya dilaksanakan selama kurun waktu (tiga) tahun yang pembiayaannya telah dianggarkan dalam dana cadangan dan ditetapkan dalamerubah pelaksanaannya menjadi (satu) tahun anggaran, bahwa dengan adanya perubahan waktu penyelesaian pembangunan pasar dan terminal pharma sentani yang semula (tiga) tahun menjadi (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu mencabut peraturan daerah yang menetapkan dana cadangan untuk pembangunan pasar dan terminal pharma sentani, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf perlu mencabutahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf perlu menetapkan.. matius awoitauv, se.,m. diundangkan sentani pada tanggal september sekretaris daerah kabupaten jayapura ttd.mor registrasi peraturan daerah kabupaten jayapura, provinsi papua |
nas kia bag teriim memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten kaimana tentangasli tanggal februari bupati kaimana mathias marsma diundangkan dalam berita daerah kabupaten kaimana nomor tanggal februari sekretaris daerah a drs. adji hi. kadir pembina tk.i nip. berita daerah kabupaten kaimana tahun nomor |
sud lag kara her peraturan daerah kabupaten kaim, peraturan bupati kabupaten kaimana nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kaimana. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan bupati kabupaten kaimana memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten kaimaerimaanlain lain pendapatan asli daerah yang hibah setelah perubahan rp. belanja bantuan sosial sejumlahkurang rp. ). jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan rp. belanja pegawai setelah perubahan rp. belanja belanja barang dan jasa semula rp. berkurang rp. ),piutang daererimaan piutang daerah setelah perubahan rp. pembayaran pokok utang semula rp. bertambah rp. jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan rp. pemberian pinjaman daerah semula rp. bertambah rp. jumlah penerimaan piutangt daerahtanggal oktober bupati kaimana matias marsma diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten kaimana nomor tanggal oktober sekretaris daerah rit sos membina tk.i nip. lembaran daerah kabupaten kaimana tahun nomor |
\ v bupati natuna provinsi kepulauan riau peraturan bupati natuna nomor tahun 2ol8dbahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah huruf huruf dan huruf pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas men)rusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, berwenang menyusun pedoman dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melakukan pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah; pirak l{oonollltslesa serta dalam rangka pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu mengatur kembali mekanismertanggungjawaban transfersaraf koor pae{ilf koku8 undang undang nomor tahun tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun oq,rmnrnoaq$i*$17l'2. tahun ol6i1e3kan: menetapkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer desa. t4. t6. para koo rolls t"ara woodii{asi2. t4. par,af oft iil a hasil pajak daerah, yang selanjutnya disingkat bhp adalah dari realisasi pajak daerah yang diterima oleh kabupaten natuna dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat bhp adalah oo oyang selanjutnya disingkat add, adalah to% darikurang bayar adalah selisih kurangbih bayar adalah selisih lebihmbar konfirmasi transfer, yang selanjutnya disingkat lkt adalah lembar konfirmasi penerimaan transfer desapendapatan dan aset daerah. parafkoordit{ rmnnrms gft etr*ejabat pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disingkat spp ls ppid adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah untuk permintaan pembayaran atas transaksi transaksi yang dilakukan pejabat pengelola keuangan daerah dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan untuk pembayaran tertentu. surat perintah membayar langsung pejabat pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disingkat spm ls ppid adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pengelola keuanganurat perintah membayar yang diterima dari perangkat daerahnatunnggaran pendapatan dan belanja desa. bab transfer desa transfer desa yang diatur dalam peraturan ini meliputi: bhp; bird; add; dan dd. bhp sebagaimana dimaksud pada huruf adalah realisasi dari pajak daerah kabupaten yang dibagikan desa sebesar oo oo o berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dari masing masing desa. bird sebagaimana dimaksud pada huruf adalah realisasi dari retribusi daerah kabupaten yang dibagikan desa sebesar v4ooh berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah dari masing masing desa. add sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dari dana perimbangan dikurangi dak dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan (s) _12_ setiap kabupaten kota. sebagaimana dimaksud pada huruf adalah yang bersumberkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah desa, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi afirmasi yangsertabupaten kota. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis berdasarkan data dari kementerian danlatau instansi yang menangani statistik. bhp, bird, add dan setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati. bab iii tugas dan kewenangan pelaksanaan transfer detn r iron# kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan melimpahkan kekuasaannya kepada kepala skpd selaku ppid. dalam rangka pelaksanaan penyaluran transfer desa, ppid selaku kepala skpd sekaligus bertindak sebagai bud. bud melimpahkan kewenangan kepada kuasa bud dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala desa bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengguna rn dana transfer desa. bab dokumen pelaksanaan pei{saluran transfer desapenyerapan dan capaian output dana desa;peraturan bupati ini. (s) para koordinasi bab pelaksanaan pei{saluran, pertanggungjawaban dan penundaan transfer desa bagian kesatu penyaluran transfer desa penyaluran transfer desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rsud rkd. dalam rangka penyaluran transfer desa, kepala desa membuka rkd pada bank umum yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa untuk menampung penyaluran transfer desa dengan warnpada kepala desa wajib menyampaikan kepada ppid dihampiri dengan: asli rekening koran dari rkd; dan salinan permintaan kepala desa mengenai penunjukan bank umumformat surat permintaan kepala desa mengenai penunjukan bank_15 bagian kedua tata cara penyaluran transfer desadaerah; prognosis realisasi paling lambat prognosis realisasi pajak pajak daerah ditetapkan,anlatanaft afi{orbit{asikurang bayar dan atau lebih bayar bird diperoleh setelah laporan keuangan united. penyaluran add dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut: bulan januari sampai dengan november sebesar (enam koma empat per seratus) setiap bulannya dari pagu yang ditetapkan;bulan sebelumnyerubahan alokasi penyaluran untuk add ditetapkan paling lambat akhir bulan desember; pmr koo built. penyaluran dilaksanakan dalam3dua puluh per seratus); tahap paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu empat bulan juni sebesar oo o (empat puluh per seratus); tahap iii paling lambat bulan juli sebesar ao o (empatrja setelah diterima dari akun rsudaft kooreinattitrrbagian ketiga penatausahaa:r dan pertanggungjawaban laporan transfer desa; lkt setiap b;i",lampiran iiillaksanaan apb desa semester paling lambat tanggal juli tahun parafin{oro berjalan dni tahun berjalanikutnya disampaikan kepada bupati melalui ppid, camat dan atau skpdlll, i.iv, peraturan bupatibupati ini. dokumen laporan yang disampaikan ppid sebagaimana dimaksud pada berupa lrurdcopg dan soficopg.ihak daerah dan pihak lainnya melakukan pemotongan dan penyetoran afr* fkooruin parafkoorbinasiihsemesterppid melakukan rekonsiliasi penyaluran transfer desa setiap triwulan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. ppid melakukan rekonsiliasi pemotongan dan penyetoran pajak daerah setiap triwulan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. kepala desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa secara administratif dan materil.rekapitulasi penyaluran; bukti sp2d, bukti transfer u*g; lkt. ffinogsptu es! bagian keempat penundaan transfer desaud dapat melakukan penundaan penyaluran desa. dalam hal kepala desa tidak melaksanakan kew4jiran sebagaimana dimaksud pada dan ppid selaku bud dapat melakukan penundaan penyaluran bhp, bird dan addbab pei{saluran akhir tahun bud dapat men5rusun langkah langkah akhir tahun dalam rangka transfer desa pada akhir tahuapb desa dan batas waktu penyaluran transfer desa. langkah langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati paling lambat akhir bulan november. (2t ilmu nmcnutx (2t dalam rangka pengendalian pelaksanaan apbd, penyaluran tahap iii bhp, bird, add bulan desember dapat tidak disalurkan seluruhnya dari pagu alokasi setelah dikurangi realisasi penyaluran tahap dan bulan sebelumnya. bhp, bird dan add yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud diperhitungkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. bab vii pembinaan, pemantauan dan evaluasi lpa transfer desa bagian kesatu pembinaan desa camat dan atau perangkat daerah yang ditunjuk melakukan pembinaan, pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa dan hasil tersebut disampaikan kepada bupati. pembinaan camat danlatau perangkat daerahperangkat daerah sebagaimana dimaksud camat dan atau perangkat daerah dapat melakukan: meneliti kelengkapan dokumen administrasi desa; danaft eko dan pengecekan realisasi fisik pelaksanaan apb desa secara berkala. bagian kedua pemantauan dan evaluasi sisa lebih perhitungan anggaran dalam hal pemantauan dan evaluasi terdapat lpa bhp, bird, add dan ditemukan lpa lebih dari oo o (tiga puluh per seratus) bupati:a o dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional. lpa lebih dari (tiga puluh per seratus), dihitung dari yang diterima pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa tahun sebelumnya. kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa sebagaimana dimaksud dalam rancangan inner iloonbnasi apb desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan tersebut. dalam hal rancangan apb desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada (a) telah ditetapkan, sisesuai dengan peraturan perundang*undangan. penganggaran lpa selain daripenundaan penyaluran tahap tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud sebesar sisa rkd tahun anggaran sebelumnya. t2)dimaksud pada tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa rsud. (srjadi penyimpangan penggunaan ddyang tidak disalurkan lagi rkd dan menjadi sisa rsud, bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai yang ditunda pengaturannya, paling lambat akhir bulan november tahun anggara.n berjalan dan dianggarkan kembali sebagaimana dimaksud padaab vilaksanaan dan pertanggungjawaban transfer desa. peraturan bupati nomor tahun ol7 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor tahun tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transferjw'"^o.ri %tfl natuna, pada rizal diundangkan rantai pada tanggal ju't lrt dls sekretaris daerah kabupaten natuna, berita daerah kabupaten natuna tahun 2oi8 nomor |
bupati natuna provinsi kepri.,ak2oi9 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati natuna bahwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang pen5susunan rencana kerja pemerintah daerah tahun oi9, pemerintah kabupaten natuna men rusun rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun ol9; bahwa rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun ol9 merupakan prioritas progr rm dan kegiatan tahun ol9natuna tahun ol9; menimbang para k9orden staten kabar hukum u7l kasubbag+ nomor tambahan kembaran negara republik indonesia nomor aa00); para koor0na$i seni kabar i"{i,'kum kayu bt5lada koordinat asisten kabar hukum kasubbag5susunan rencana kerja pemerintah daerah tahun ol9 berita negara republik indonesia tahun nomor o); memutus(an peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten natuna tahun 2ol9. t2. l4. menetapkan para koordinasi asisten kabar hukum kasubbagnatunanatunawarna rusun rencana pembangunan daerah. bab maksud dan tujuan pei\turunan rencana kerja pemerintah daerah rkd disusun dengan maksud agar tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk periode (satu) tahun tahun ol9), memuat rancangan kerangka perekonomian daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, ringkasan pendanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran rencana strategis renstra) pembangunan daerah periode lima) tahun dalam kerangka ipjp untuk periode perencanaan tahun. dan terarah kepada pencapaian tu.ikdalam pen5susunan rancangan apbd apbd tahun sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah untuk periode (satu) tahun. bab iii proses dan sistematika penyusunan rencana kerja pemerintah daerah pen5susunan rkd tahun ol9 dengan melalui proses sebagai berikut para koordinat asisten kabar hukum kasubbag r., melalui proses pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada musrenbangrenbang kabupaten, menghasilkan rancangan rkd tahun ol9; r rencana.n rkd sebagaimana dimaksud dalam (satu) huruf disinergikan dengan pokok pokok pikiran dprd, menghasilkan rkd tahun ol9 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah periode (satu) tahun ditetapkan dengan peraturan bupati. naskah rkd tahun ol9rancangan ekonomi kerangka daerah dan kebijakbiner"ia pet.iyelenggaraan pemerintah daerah bab viii penutup isi beserta uraian naskah rkd tahun sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam i"lampiran peraturan bupati ini. para coords ast asisten kabar hukum kasubbag '^qnatuna, 't' diundangkan rantai pada tanggal >( j,lni nv. seks ef, aris daerah kabupaten natuna, wan siswanya ten natunatahun 2ol8 nomor |
bupati natuna provinsi kepulauan riau peraturan bupati natuna nomor ?tahun tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dengan menimbang berbasis elektronik rahmat tuhan yang maha esa bupati natuna,; bahwa symengingat.onespara koordinasi asisten il&,ceo hukum kasubbag5l; peraturan pemerintah nomor tahun oo4 tentang pen5susunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara l,em'bagi;'l2.; memutus(an peraturan bupati paten natuna; pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten natuna; bupati adalah pati natuna; l4. menetapkan badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang selanjutnya disebut ppid adalah badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten natuna; perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten natun.rr s; rencana strategis perangkat daerah adalah dolmen perencanaan perangkat daerah untuk periode [ima] tahun. rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode (attr) tahun;t2 er; sun renstra perangkat daerah atau senja perangkat daerah;para koordinasi asisten finance hukum kasubbag administrator sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik yang selanjutnya disebutsistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik yang selanjutnya disebutanggung jawab, pengelola, pengguna dan akses sistem;perencanaan. pembangunan daerah bagi seluruh perangkat daerah; mewujudkan transparansi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. para coord|ms| asisten files hl,ki.,m kasubbagppid sebagai penanggung jawab pengelolaan planning; sekretaris ppid sebagai penanggung jawab harian pengelolaan planning dan kepala sub bagian program dan laporan pada ppid selaku administrator planning sebagai penanggung jawab teknis planning. pasa1 administrator planning sebagaimana dimaksud dalam hum bertanggung jawab terhadap: keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan planning; pemberian informasi terkait perkembang ern usulan kegiatan yang masuk dalam planning; dan penanganan permasalahan dan keluhan dari penggunaassi"$ten pengelola planning sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: tenaga teknis, yaitu tenaga ahli yang berlengan jerman bidang sistem informasi dan teknologi;ppid; pelaksana yaitu kepada sub bidang pada ppid; dan operator bidang yaitu staf pada ppid. tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas melaksanakan pengawalan, pengawasan, dan penemu engan terhadap keberlangsungan aplikasi planning. tenaga teknis dan sub administrator planning sebagaimana dimaksud pada huruf dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua pengelolaan planning paragraf pengelolaan planning pada perangkat daerah pengelolaan planning pada perangkat daerah dilaksanakan dengan ketentuan: kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan planning; sekretaris perangkat daerah, kepala bagian pada sekretariat daerah, dan kepala bagian umum pada sekretariat dewan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan planning; (4t (s) (2t kepala sub bagian yang menangani program, pelaporan dan keuangan lingkungan perangkat daerah, sekretariat daerah dan sekretariat dewan sebagai administrator planning perangkat daerah; administrator planning perangkat daerah bertugas: melakukan koordinasi pengelolaan planning lingkup perangkat daerah;perangkat daerah dibantu oleh operator planning perangkat daerah. operator planning perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dengan keputusan kepala perangkat daerah keputusan kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala ppid;; dan t1) para koordinasi as$r$t eht infant; hij ki: si" imbang;t.ppid pada awal proses perencanaan tahuna.; dan pemerintah desa. pengguna eksternal, terdiri dari dprd; akademisi; dunia usaha; dan masyarakat. para ass!st eru iiltanc hukum kasubbag (l) (2t paragraf akses sistemngakses aplikasi planning melalui desa kelurahan atau kecamatan terintegrasi dengan proses musrenbang. dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem pl,anjpokok pokok pikiran dprd; musrenbang desa kelurahan kecamatan; rancangan awal rencana kerja perangkat daerah; forum perangkat daerah; st$ eh! musrenbang kabupaten; dan rkd. paragraf jadwal dan proses jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui planning mengikuti tahapan pen susunan rkd kabupaten natunae planning, dilaksanakan dengan ketentuan: pengusulan kegiatan yang berasal dari perangkat daerah dilengkapi dengan: surat pengantar dari kepala perangkat daerah; dan data pendukung kegiatan yang diperlukan. pengusulan kegiatan yang berasal dari hasil musrenbang desa kelurahan, kecamatan dan kabupaten dilengkapi dengan lampiran berita acara. pengusulan kegiatan yang gempa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku. (2t kepala perangkat daerahbagian kedua mekanisme pengusulan kegiatan pengusulan kegiatan melalui planning dilaksanakan perangkat daerah; melakukan input usulan senja awal, terdiri dari: usulan kegiatan perangkat daerah dan usulan pengguna eksternal; menyelaraskan usulan rencana kerja awal dengan isu strategis dalam renstra perangkat daerah, dan rpm; dan menyampaikan usulan rencana kerja awal menjadi r rancangan rencana kerpenyampaian usulan kegiatan dari dunia usaha, akademisi dan masyarakat disampaikan melalui tahapan proses musrenbang. rs apabila terdapat usulan kegiatan susulan yang bersifat mendesak dan sangat penting, dapat input dalam planning dengan ketentuan dimasukkan didalam berita acara pembahasan rancangan akhir rkd yang disetujui oleh sekretaris daerah;tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra musrenbang forum perangkat daerah dan musrenbang kabupaten; dan para kcicirdinas$ tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir senja danloordinator pelaksana melaporkan hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan dalam planning terhadap perangkat daerah yang berada dibawah koordinatnya, kepada kepala ppid melalui sekretaris ppid. hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada pen5susunan dokumen rkd, perubahan rkd, rencana kerja perangkat daerah dan perubahan rencana kerja perangkat daerah bab pengendalian dan evaluasi kepala ppidenne rbo ifr4pr ass!5ten @*s ftu kurva kasubbdar padatanggal uut dot diundangkan rantai pada tanggal uut e0w t[ r"* rrs daerah, lembaran nomor daerah kabupaten natuna tahun 2ol8 |
bupati natuna propinsi kepulauan riau peraturan bupati natuna nomor tahun tentang pedoman umum pengadaan barang jasa desa dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang: bupati natuna, bahwa untuk melaksanakan ketentuan lou,aan barang jasa desa, sebagaimana telah diubah menjadiuntuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa desa perlu mengatur dengan menuangkan dalam peraturan bupati;umum pengadaan barang jasa desa. .,. farafko oft binasa suffix rss ats ati rf^ rssrsitil ,g\ ta. ';{ h$mrg sundang parafin0ndash7rperaturan menteri't4 nomor 209alol3ol5flrna bolt nomor memutuskan peraturan bupati tentang pedoman umum pengadaan barang jasa desa. menetapkan padat{oonolilf,sl bab ketentuan umumcamat adalah perangkat daerah yang lr]nama ern pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; mempunya u para'{ag ril invasi paint koordinasi putusan kepa$ desa adalah ditetapkan oleh kepala desa yang keputusan yang bersifat penetapan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan kepala desa. pemegang kekuas2fare oft ha$i ti* kegiatan adalah pelaksana teknis pengeloljasa non kontruksiawa ianelja.sa melalui swakelola; pengadaan barang or; penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa memperluas kesempatan kerja; dan pemberdayaan.afar rn maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang jasa yang dianggap mampu. (2t mnnrnooxgtw! sr*rr fhfirftsrl+& rezim',{w. (2tihak npp). selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada arg<ljasa hann masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;; dan 'fff' h. rqr'';.rts l'i*',r*tt ***o'* lo;"aan kegiatan bagian kesatu pembentukan tim pengelola kegiattpk, dan atau pelaksana kegiat.n yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (2t l4l:nana, rt rw, dan nepotisme; menandatangani para ilaksana kegiatan dan tpk ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa setiap tahun anggar ern. pelaksana kegiatan ditunjuk dari kepala seksi dan atau kepala urusan. pelaksana kegiatan melaksanakan pengadaan barang jasa non kontruksi dengan nilai kegiatan sampai dengan rp. o.ooo.oo0, (lima puluh juta rupiah). "artsrnoq3g$eg (e) _12_ pemerintah desa menyediakan anggaran operasional kepada tpk dengan ketentuan sebagai berikut untuk kegiatan bersifat fisik kontraksi misalnya pembangunan jalan, jembatan, tambatan perahu, bangunan gedung, drainase, tembok penahan tanah dan sebagainya, operasional tpk ditetapkan sebagaimana lampiran dalam peraturan ini; untuk kegiatan bersifat pengadaan barang jasa non konteks misalnya pembelian komputer laptop, membelai, pengadaan kendaraan, tenda, bibit tanaman dan sebagainya operasional tpkggaran operasional tpk sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk pembelian barang pakai habis atk, jasa tenaga teknis pembuatan rab dan gambar sketsa, biaya transportasi, biaya survey, penggandaan, makan minum rapat, dolnrmentasi dan kebutuhan tpk lainny,u kontruksi dengan nilai pengadaan barang jasa diatas rp. o.o0o.ooo,ooo, lima puluh juta rupiah). p,q r,fko cfr0l na$l t=",arang jasa pada kegiatan. besaran honora\ljasa yang akan diadakan; menetapkan spesifikasi teknis barang jasa; khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana sketsa; menetapkan penyedia barang jasa; membuat rancangan surat perjanjian; menandatangani surat perjanjian; f&raf !{g sft o!na,$! tr.tjasa memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut men5rusun rence.na pelaksanaan dan spesifikasi pengadaan barang jasa. melaksanakan pengadaan barang jasa desa meliputi: pembelian barang; dan menyerahkan hasil pengadaan barang jasa dengan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan kepada kepala depenggunaan tenaga ahli teknis sebagaimana dapat digunakan untuk pembuatan rab dan gambar rencana kerja sketsa yang tidak dapat dilakukan oleh tpk atau kader teknik desa. tenaga teknik dan atau perencana pen5susunan rab dan gambar kerja sketsa sebagaimana dimaksud dalam afi,s. i4s*trah&$! f.,,# rf*l coli,i'# dapat diberikan upah jasa maksimal (satu keseratus) dari total belanja modal; l; jadwal pelaksanaan pekerjaan; rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan kebutuhan peralatan; frl f{i+f kn* riq!e$! khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana sketsa; spesi{kasi teknis; bagian ketiga pelaksanaan swakelola untuk mendukung kegiatan swakelola, pengadaan baratrryl atau dapat dibantu oleh peka{a (tukang dan mandor). untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, kasi dan kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan dan atau tpk dapat diberikan uang persediaan sebagai uang panjar untuk penyediaan barang jasa. (s) i,.rft.diff#fisil g36q1ffi'{ ]z rr uang panjar sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan setinggi tingginya (dua puluh keseratus) dari pagu kegiatan. pengajuan uang tahap selanjutnya dapat disetujui setelah pelaksana kegiatan dan atau tpk menyerahkan bukti bukti belanja dan mempertanggungjawabkan uang panjar sesuai pengajuan. bagian keempat perubahan ruang lingkup pekerjaan swakelola apabila terdapat kelebihan bahan material dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola, tpk wajib menyampaikan jumlah dan daftar kelebihan bahan material kepada kepala desa selaku kpk; kepala desa memerintahkan tpk untuk menyusun rab pengguna rn bahan material sisa pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut penggunaan bahan material digunakan untuk penambahan peningkatan pekerjaan yang sama dan atau pada lokasi yang sama.; sisa bahan material pada pekerjaan swakelola yang telah selesai 1oo% (seratus keseratus) tidak boleh diperjualbelikan dan atau digunakan diluar ketentuan peraturani{m;dan untuk pekerjaan kontruksi, m ang naan pengadaan barang jasa tpk ha.rr.s mempertimbangkan: kondisi keadaan yang sebenarnya die :rlg jasa yang ada dan kebutuhanbarang bahan. (2t tpk men5r o.ooo.oo0,oo (lima puluh juta rupiah); pengadaan barang jasa dengan nilai diatas o0o.oo0,oo (lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp2 oo.ooo.ooo,oo (dua ratus juta rupiah);dan pengadaan barang jasa dengan nilai diatas rp2 oo.ooo.o00,oo (dua ratus juta rupiah). tata cara pengadaan barang jasa dengan nilai sampai dengan rp50. o0o.ooo,oomelakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung ditempat kepada penyedia barang jasa; dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi; dan l2l afi ffi*csi$$&$fl ,i$l.iij"i ril l@*{r6}s':'c::* ;: ffiftli f{*{i;t#l$#ri3. tpk. tata cara pengadaan barang jasa dengan nilai diatas rp5 o.ooo.ooo,oo (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai rp20 o.oo0.o0o,oo; tpk melakukan permintaan penawar rkan daftar barang jasa (rincian batxrgl; dan tpk mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barat aan tanggal diumumkan. pm,te heq$gj}ls tata cara pengadaan barang jasa dengan nilai atas rp2 oo.ooo.ooo,ooxtgljasa (rincian barung ja. tulis yang berisi daftar barangljasa (rincian barangljasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;{kasi teknis barang jasa ieft ffi*ffftuenasi ,:;"ffi1[:'']t i,r .xti ob';; dan tata cara pembayaran. pihak penyedia barang jasa yang mengrldan tpk mengumumkan data barang pekerjaan dan penyedia barangl; jangka 'waktu penyerahan barang pelaksanaan pekerja aan o.ooo.00o,hasilwenn k**r?!t{a$i ${i#, fritz3 i'rk*enam force majeure keadaan force majeure mem; bencana sosial; kebakaran;t merugikan dalam pengadaan baratf,rsf ko*ft$lw lg! setelah terjadinya'dan apabila penyedia barang jasa terbukti melakukan korupsi kolusi nepotisme, kecurangan drlam sarr"*ffi i:, tl;*:.s,s sl$ir:s ti, f:* '.! (2tberi arti dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagai.oo ortgl jasa desa. inspektorat kabupaten sebagai aparat pengawas internal{2t ssi,+ oit0i : . :: :;;s'4p :urrr; dituntut ganti rugi5r5rusun kembali perencana rnasi babi ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku peraturan bupati natuna nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desa berita daerah kabupaten natuna tahun nomor peraturan bupati natuna nomor tahun ol7 tentang perubahan peraturan bupati nomor tahun tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa des2e} diundangkan rantai pada tanggal jot,tt,,tu'ri ol0 sekretaris daerah kabupaten natuna jcltquo.rt berita daerah kabupaten natuna tahun nomor |
berita daerah kabupaten nias nomor seri peraturan bupati nias nomor tahun tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publikmampuan penyelenggara layanan sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat,rosedur dan pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publsosial adalah layanan jejaring sosial dan mikro blog daring yang memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan,subdomain:, tim koordinasi adalah tim yang bentuk oleh bupati untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, pejabat penghubung adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditugaskan oleh organisasi penyelenggara satuan kerja untuk mengelola pengaduan pada setiap penyelenggara satuan kerja, disposisi adalah tahapan meneruskan laporan dari tim pengelola kepada pejabat penghubung perangkat daerah atau bumi terlahir untuk diproses, bagian kedua maksud dan tujuan maksud dari ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah opd) dan bumiketentuan perundang undangan yang berlaku. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini agar pengaduan masyarakat dapat dengan c. bab ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati kabupaten nias. bab iii bentuk pengaduan bentuk pengaduan masyarakat meliputi pengaduan lisan yaitu penyampaian secara lisan yakni secara langsung kepada pengelola, dan pengaduan secara tidak langsung kepada pengelola, yaitu melalui kotak pengaduan, surat, teknologi informasi, seperti facsimile kepada pengelola. bab pengelolaan pengaduan bagian kesatu hak dan kewajiban pelapor pelapor mempunyai hak menyampaikan pengaduan atas pelayanan opd atauopd atau bumi. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajuklapor mempunyai kewajiban sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik mengikuti ketentuan undang undang iteaplikasi e lapor yang terintegrasi dengan lapor! sp4n. pada setiap sarana pengaduan sebagaimana dimaksud harus tersedia informasi tentang prosedur yang mudah dipahami oleh penerima sms dan website bagian ketiga hak dan kewajiban pengelola dalam pengelolaan pengaduan, pengelola berhak menolak pengaduan pengadu yang tidak menyebut identitas secara lengkap atau anonim dan tidak ada menyertakan nomor kontak yang aktif, memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan, apabila substansi tersebut diluar kewenangan penyelenggara, maka pengaduan kepada admin penghubung opd dan atau bumi untuk ditindaklanjuti. dalam pengelolaan pengaduan, pengelola wajib identitas pengadu dijamin kerahasiaannya, mensosialisasikan prosedur pengelolaan pengaduan, dan tempat, waktu penyampaian, serta tanda tangan, meneruskan pengaduan kepada admin penghubung opd atau bumi untuk ditindaklanjutimelakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala setiap bulan sekali meliputi jumlah pengaduan yang diterima, opd atau bumi terpadubagian keempat pengelola pembina membentuk tim koordinasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik kepala perangkat daerah menugaskan pegawai negeri sipil dilingkungan kerjanya untuk menjadi pejabat penghubung tim pengelola lapor. direktur bumi menugaskan pegawai bumi dilingkungan kerjanya untuk menjadi pejabat penghubung tim pengelola lapor. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pembina, wakil pembina: penanggungjawab, ketua: anggota (sesuai kebutuhan): tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh sekretariat pengelola pengaduan pelayanan publik yang terdiri dari pengelola pengaduan tim admin, pejabat penghubung pada opd atau bumi. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan bupati sekretariat pengelola pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan bupati. bagian kelima tugas tim pengelolaan pengaduan sekretariat pengelola pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola lapor! sp4n tingkat nasional untuk ditindaklanjuti, menyalurkan pengaduan kepada pejabat penghubung pada organisasi penyelenggara satuan kerja atau pejabat dilingkungan masing masing opd atau bumi berdasarkan kategori pengaduan oleh opd atau bumi, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan, pengaduan yang tidak terselesaikansebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menginformasikan pengaduan kepada kepala opd atau bumi untuk ditindaklanjuti, berkoordinasi dengan unit teknis pada opd atau bumi yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan, menjawab pengaduan yang ditujukan kepada opd atau bumi, memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala opd atau bumi. bab mekanisme pengelolaan pengaduan dan pembiayaan bagian kesatu penerimaan pengaduan dalam penerimaan pengaduan, pengelola pengaduan menerima pengaduan masyarakat baik secara langsung, tertulis dan atau melalui media elektronik. pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung, tertulis dan atau melalui media elektronik, dilakukan pencatatan sebagai berikut nama: alamat pekerjaan, dan kabupaten kota. identitas terlahir, meliputi nama: nip: alamat jabatan instansi terlahir. lokasi kasus, meliputi kabupaten kota kecamatan: dan kelurahan desa. disposisi pengaduan yaitu meneruskan pengaduan kepada pejabat penghubung untuk teruskan kepada kepala opd atau bumi. bagian kedua pemeriksaan opd atau bumi yang telah menerima disposisi dari pengelola pengaduan melakukan telaah mengenai aduan terkait. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (enam) hari kerja sejak disposisi diterima oleh pejabat penghubung masing masing opd atau bumi. pengaduan berkaitan dengan substansi aduan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan. bagian ketiga penyelesaian pengaduan penyelesaian laporan pengaduan oleh opd atau bumi dilaksanakan secara cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan. pejabat penghubung opd atau bumidilapangan. tanggapan atas laporan pengaduan dikirim kepada pelapor melalui sistem lapor dan atau surat paling lama (enam) hari kerja sejak pengaduan didisposisikan pejabat penghubung opd atau bumi tersebut. pejabat penghubung opd atau bumi terdisosiasi bertanggungdua belas) hari kerja sejak pengaduan masuk opd atau bumi terpadu wajib memberikan informasi perkembangan penyelesaian pengaduan. opd atau bumi, apabila belum tersedianya anggaran dan bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. bagian keempat pelaporan pejabat penghubung opd atau bumitim admin pengelola pengaduan. tim admin pengelola pengaduan melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan lingkungan pemerintah daerah kabupaten nias dan tindak lanjut. laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam dipublikasikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas melalui aplikasi e lapor bagian kelima pembiayaan pembiayaan untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilingkungan pemerintah kabupaten nias dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten niasrah kabupaten nias, anus larva berita daerah kabupaten nias tahun nomor serninias, wakil bupati adalah wakil bupati niana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pembina adalah bupati, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten nias, inspektorat daerah adalah inspektorat daerah kabupaten nias, perangkat daerah kabupaten nias adalah unsur pembantu bupati nias dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten nias, dinas daerah kabupaten adalah dinas daerah kabupaten nias, badan daerah kabupaten adalah badan daerah kabupaten nias, kepala perangkat daerah adalah pimpinan pada organisasi perangkat daerah kabupaten nias, direktur bumi adalah pimpinan pada bumi kabupaten niaskabupaten niasdian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggarayidalam penanganan pengaduan,,: elektronik layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang disingkat e lapor adalah sarana aspirasi interaktif masyarakat dan pemerintah berbasis teknologi informasi, short message service, |
berita daerah kabupaten nias nomor seri peraturan bupati niasitu, bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik lingkungan pemerintah kabupaten nias, perlu menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten niasdan menetapkan peraturan bupati nias tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasisanakan pelayanan informasi publik berdasarkan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah daerah kabupaten nias sebagai acuan kerja dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan serta penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini yaitupertanggung jawabkan, masing masing, menyampaikan bahan dan produk informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan dan cara sederhana. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten niaskabupaten nias bersifat terbuka dan dapat kabupaten nias dapat diperoleh oleh pemohon informasi dan dokumentasi publik dengan cepat, tepat waktu,bagian kesatu pemerintah daerah kabupaten niaskabupaten niaskabupaten niasmasi dan dokumentasi bagian kesatu penetapan pejabat ppidpid utama dan ppid pembantudan ppid pembantu. ppid utama sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah selaku atasan ppid utama. susunan pmid sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua kelengkapan ppid ppid utama dilingkungan pemerintah daerah kabupaten nias dibantu oleh ppid pembantu yang berada masing masing opd. ppid pembantu dilingkungan pemerintah daerah kabupaten nias, rumah sakit umum daerah, dan perusahaan umum daerah. untuk mengelola informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah daerah kabupaten nias ditetapkan ppid utama dan ppid pembantusebagaimana dimaksud pada berada pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten nias. ppid utama sebagaimana dimaksud pada pejabat eselon iii pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten nias. ppid pembantu sebagaimana dimaksud pada pejabat eselon iii pada masing masing organisasi perangkat daerah. bab susunan organisasi pmid susunan organisasi pmid lingkungan pemerintah daerah kabupaten nias, terdiri dari pembina pengarah selaku atasan ppid tim pertimbangan ppid utama ppid pembantu dan pejabat fungsional. untuk kelancaran pelaksanaan tugas ppid utama dibentuk sekretariat pmid dengan keputusan bupati nias. struktur organisasitruktur sekretariatvii tugas, fungsi dan wewenang bagian kesatu tugas ppid utama tugas pokok ppid utama adalah sebagai berikut mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan informasi dan dokumentasi dari ppid pembantu, mendokumentasikan dan memberi pelayanan informasi kepada publik, pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana: penetapan standar operasional prosedur penyebarluasan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan: melakukanyang dapat diakses, melakukan pemutakhiran data,dua fungsi ppid utama fungsi ppid utama yaitu pengumpulan informasi publik dari seluruh ppid pembantu lingkungan pemerintah kabupaten nias, pendokumentasian informasi publik yang diperoleh dari seluruh ppid pembantu lingkungan pemerintah kabupaten niasmemfasilitasi penyelesaian sengketa informasi. bagian ketiga wewenang ppid utama wewenang ppid utama,embanturangkat daerah dan atau pejabat fungsional untuk mengelola informasi dan dokumentasi kebutuhan organisasi. bagian keempat tugas, fungsi dan wewenang ppid pembantu tugas dan fungsi ppid pembantu yaitu mengelola informasi dan dokumentasi satuan kerjanya yang meliputi pengumpulan bahan informasi publik, penyusunan dan verifikasi bahan informasi publik, pengklasifikasian informasi dan atau perubahannya, pengujian konsekuensi atas daftar informasi publik, penetapan informasi yang dikuasai dandaftar informasi publik, pendokumentasian dan pelayanan informasi sesuai dengan daftar informasi publik, penyampaian bahan informasi dan dokumentasi ppid pembantu kepada ppid utama, penetapan standar operasional prosedur penyebarluasan informasi publik, dan j .wewenang ppid pembantu, yaitu menugaskan unit kerja komponen kerja untuk mengelola informasi dan dokumentasi kebutuhan organisasi, meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya, mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan unit kerja komponen kerjaolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. bagian kelima sekretariat pmid sekretariat pmid sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sekretaris ppid bidang bidang pengelolaan data dan kalsifikasi informasi bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, dan bidang fasilitasi sengketa informasi. bagian keenam tugas dan fungsi sekretariat pmid tugas dan fungsi sekretaris pmid,membantu tugas ppid utama dalam, dan dokumentasi pemerintah daerah datugas dan fungsi bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, yaitu membantu tugas ppid utama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi: melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi dan mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan. tugas dan fungsi bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, yaitu: melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi membantu tugas ppid utama dalam merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publifungsi bidang fasilitasi sengketa informasi, yaitu melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan informasi publik dan menyelesaikan keberatan, advokasi, dan sengketa informasi. bagian ketujuh tugas dan fungsi tim pertimbangan tugas dan fungsi tim pertimbangan, yaitu membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi menyelesaikan masalah lainnya yang terkait dengan informasi publik. bab viii koordinasi dan tata kerja dalam melaksanakan tugasnya atasan ppid pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. atasan ppid utama bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi. dalam rangka mengelola dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna informasi, ppid utama dan atau ppid pembantu dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, dan non pemerintah. bab jenis informasi publik bagian kesatu informasi yang wajib sediakan dan umumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi informasi tentang profil badan publik yang terdiri atasopddisediakan setiap saat, meliputi daftar informasi publik yang ada pada unit kerja dilingkungan pemerintah kabupaten nias, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan dari unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten nias dan latar belakang pertimbangannya, cc. syarat syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh unit kerja terkait berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diterbitkan, rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) masing masinglayani layanan, dan informasi yang telah dinyatakan terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. bagian kedua informasi yang kebalikan informasi publik yang dikecualikan secara limitation berdasarkan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, yaitu bila dibuka dapatdan atau belum diatur dalam peraturan bupati ini sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut diatur dengan keputusan bupati. bagian ketiga standard operasional prosedur sop) ppid pedoman standar operasional prosedur sop) ppid dibuat oleh badan publik dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pedoman standar operasional prosedur sop) kejelasan pembagi kejelasan tentang pejabat yang menduduki sebagai atasan ppid yang bertanggungjawab memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publikdilingkungan pemerintah daerah kabupaten niasbagian keempat jenis sop jenis jenis sop ppid, antara laindaftar informasi dan dokumentasi publik did) daftar informasi dan dokumentasi publikinamtujuhdelapan laporan layanan informasi dan dokumentasi lsid) laporan layanan informasi dan dokumentasi dibuat oleh ppid utama dan ppid pembantudaerah sesuai kewenangan masing masing. laporan layanan informasi dan dokumentasi lsid), paling sedikit memuat gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di, meliputi perseorangan, kelompok masyarakat lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, partai politiksdan badan publik lainnya. bagian kedua mekanisme pelayanan permohonan mekanisme pelayanan permohonan informasi publik yaitu sebagai berikut pemohon informasi mengajukan permohonan informasi secara tertulis baik datang langsung maupun dalam bentuk surat kepada ppid melalui sekretariat ppid, pelaksana teknis dan pelaksana administrasi menerima permohonan informasi sebagaimana dimaksud huruf danpermohonan, tanggal permohonan, nama pemohon alamat pemohon, pekerjaan pemohon, tanda identitas pemohon, nomor telepon email, informasi yang diminta, tujuan penggunaaninformasi, cara memperoleh informasi, nama organisasi (jika pemohon atas nama organisasi): il. nomor akta pendirian organisasi (jika pemohon atas nama organisasi), tanggal terdaftar organisasi, ad art perusahaan (pemohon perusahaan) oo. alamat organisasi. dalam hal permohonan informasi diterima dalam bentuk surat pada ppid pembantu, maka ppid pembantu wajib menerima kemudian memberi tandaterima permohonan informasikan menyampaikan kepada sekretariat ppid. dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara langsung ppid pembantu, maka pelaksana teknis dan pelaksana administrasi menerima dan mencatat dalam formulir sebagaimana dimaksud pada dan menyampaikan kepada sekretariat ppid, pelaksana teknis dan administrasi sekretariat ppid memberikan tanda terima permohonan informasi kepada pemohon informasi selanjutnya menyampaikan permohonan informasi dari pemohon informasi kepada bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi melakukan verifikasi dan validasi persyaratan selanjutnya disampaikan kepada bidang pelayanan infomasi dan dokumentasi dalam hal persyaratan belum memenuhi ketentuan sesuai hasil verifikasi dan validasi persyaratan, maka ppid menginformasikan atau bersurat kepada pemohon informasi, dalam hal informasi dan dokumentasi yang diminta berada luar penguasaan ppid, maka ppid meminta kepada ppid pembantu terkait yang memiliki informasi dan dokumentasi yang diminta pemohoninformasi dan dokumentasi yang diminta baik sebagian atau seluruhnya termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam maka ppid memohon kepada tim pertimbangan untuk melakukan rapat pembahasan, dan apabila informasi dan dokumentasi telah dimiliki dikuasai, maka ppid memberikan infomasi dan dokumentasi baik langsung maupun melalui bidang pelayanan infomasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi yang dicatat dalam bukti penyerahan informasi dan dokument. ppid pembantu dalam memberikan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam kepada ppid utama paling lama (empat) hari kerja sejak permohonan informasi diterima. bagian ketiga pemberitahuan tertulis setiap permohonan informasi dan dokumentasi wajib diberikan jawaban pemberitahuan secara tertulis paling sedikit meliputi: apakah informasi dan dokumentasi yang diminta berada bawah penguasanya atau tidak, menerima atau menolak permohonan informasi publik berikut alasan penolakan, penjelasan atas penyensoran penghinaan bagian informasi publik yang dimohon bila ada, penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai atau didokumentasikan. waktu pemberian informasi dan dokumentasi publik dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ,paling lama (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pada sekretariat ppid dan dapat diperpanjang paling banyak (tujuh) hari kerja. dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka ppid memberitahukan kepada pemohon informasi publik melalui surat penolakan yang paling sedikit memuat: nomor pendaftaran, nama pemohon, alamat pemohon pekerjaan pemohon, nomor telepon sekretariattidak sesuai dengan perundang undangan tidak dianggapnya permohonan informasi publik permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimintamekanisme keberatan mekanisme pengajuan keberatan sebagai berikut,ketua tim pertimbangan selanjutnya diberikan kepada pemohon keberatan atau kuasanya. formulir register permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf paling sedikit memuat sebagai berikujabatan dalam tim pertimbangan, j . tanggapan permohonan informasi. formulir keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat nomor registrasi pengajuan keberatan, nomor pendaftaran permohonan informasi, identitas lengkap pemohon informasi mengajukan keberatan: alasan pengajuan keberatan, kasus posisi permohonan informasi, waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas, nama dan tandatangan pemohon informasi atau kuasanya yang mengajukan keberatan, dan nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatanbagian ketigaxii pembiayaan pembiayaan atas pelaksanaan tugas ppid utama dan ppid pembantu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nias, dpa perangkat daerah masing masing dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab xiiie lampiran peraturan bupati nias nomor tahun tanggal desember tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten nias struktur organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten nias pembina atasan ppid pmid pengolahan data informasi dan sengketa dan klasifikasi dokumentasi infromasi informasi ( . pejabat fungsional bupati nias, ttd sokhiatulo lali sekretaris kabupaten nias, anus larva peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten nias, memutuskan menetapkan peraturan bupati nias tentang pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah. kepala daerah. tim pertimbangan adalah tim membahas usulan informasi yang dikecualikan dan menyelesaikan hal hal yang belum diatur dalam pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. bagian hukum adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi. badan publik adalah organisasi perangkat daerah kabupaten niasrganisasi perangkat daerah bagian darinias. unit kerja adalah satuan organisasi perangkat daerah yang ada lingkungan pemerintah kabupaten niberupakip) serta informasi lainnyaniasniasniasjabat publik adalah orang yanganggungjawab pelayanan informasi publik atau disebut sebagai atasan ppid menurut peraturan komisi informasi pusat adalah pejabat dilingkungan badan publik yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menjalankan pedoman ini. pejabat informasi adalah pejabat badan publik yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik satuan kerjanylaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabatemerintah kabupaten nias. petugas informasi adalah pejabat badan publik yang bertanggungbadan publik yang bertanggung pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik badmudah,kip) dan peraturan pelaksanaamaksud dan tujuan maksud dari ditetapkannya peraturan bupati ini yaitu: |
(ns in tn, remas bupati jombang peraturan bupati jombangtac. tahun sebelumnya. permohonan pembatalan spot, skpdpbb.tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo spot pbb, dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaanstats asli dan stats fotokopi, bukti lunas pbb tahun berjalan"ag stats asli dan stats fotokopi paling besarkopi: dihampiri fotokopi spot yang dimohon pengurangan: diajukan dalam jangka waktu:ak limab.ar,"a.adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daruper sep dinas pendapatan pk& asetperbuppbb2014.doc lampiran peraturan bupati jombang nomor tahun tanggal: januarlaporkabupaten jombanglampiraga akan melakukan tindak lanjut jika poppop serta tanda terima pengembalian pop popgisi dan mengembalikan pop pop. fungsi pelayanan memberikan tanda terima pengembalian pop pop untuk ditanda tangani wajib pajak. langkah fungsi pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian pop pop untuk mengontrol diterimanya pop pop oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. selain itu, pengembalian poppop yang telah diisi fungsi penataan untuk diteliti. jika pop pop bermasalah, fungsi pendataan akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi pop pop tersebut tetapi jika tidak, pop pop dapat langsung disimpan dalam arsip serta basis data pop pop.kedua lembar pop pop ditandatangani oleh pop tanda terima pop penyampaian pop pop pop tanda terima pop penyampaian tanda terima pop tanda terima pop pop penyampaian pop penyampaian pop pop pop pop (lembar (lembar mengisi pop pop kedua lembar dokumen ini ditandatangani oleh menyiapkan ror pop menyiapkan tanpa weh daftar pop pengembalian pop tanda terima penyampaian pop pop pengembalian (lembar dan mendatangi pop pop pengembalian tempat pop pop pengembalian pop pop yang telah ditentukan, mengisi daftar penyampaian pop pop dan dan pengembalian mengembalikannya pop pop tanda terima pop tanda terima pengembalian pop pengembalian jaga pop pop senna (lembar pop diserahkan fungsi pendataan untuk diteliti pendaftaran objek pbb fungsi wajib pajak fungsi pelayanan pelayanan pop pop meneliti pop pop pop pop apakah pop pop pop melakukan bermasalah pop penelitian lapangan data pop pop mengingat data pop merevisi basi pop pop pop pop pop arsip fungsi pendataan pop memberi nop sesuai pop data urutan yang sya terdaftar pop pop peraturan bupati nomor tahun tentang tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerahombang. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang maksud dengan: daerah adalah kabupaten jombang. bupati adalah bupati jombang. dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani perpajakan daerah. kepala dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani perpajakan daerah. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang pajak daerah dan atauiikabupaten jombangfungsicamatan desa kelurahan aparat desa kelurahan membantu fungsi pendataan untuk penyampaian pop pop kepada wajib pajak serta mengembalikan pop pop yang telah diisi wajib pajak kepada kecamatan utuk dilakukan koreksi kebenaran data kemudian pihak kecamatan menyerahkan pop pop fungsi pendataan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jombang. fungsi pengolahan data fungsi pengolahan data akan merekam data data objek pajak dalam basis data pbbpbb. fungsi pendataan akan mengisi pop pop berdasarkan data objek pajak yang telah diukur lalu menyerahkan pop pop tersebut kepada fungsi pendataan. wajib pajak mengecek data yanglangkah fungsi pendataan memberi kode znt berdasarkan pop pop yang telah diisi. kemudian, pop pop yang telah memiliki kode znt ini akan diteliti dan diarsipkan. kegiatan meneliti pop pop sendiri terdiri dari melengkapi pop pop yang belum lengkap lalu mencocokkan poppekerjaan persiapan fungsi pendataan data dan informasi terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah dan melakukan data dan menyusun bangunan yang penelitian informasi rencana kerja dapat dikenakan pendahuluan pbb, luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan pbb, jumlah penduduk dan jumlah yang sudah terdaftar, r3 menyediakan set, susunan menyusun peta desa kelurahan organisasi organisasi sarana pendukung pelaksana pelaksana set, peta desa kelurahan tahap pekerjaan lapangan peta data objek yang desa kelurahan mengidentifikasi teridentifikasi data objek pajak set letak relatif bidang bersamaan dengan memberi nop tahap ini, fungsi penilaian melakukan pekerjaannya (dijelaskan dibagian alur subprosedur penilaian) data yang ber nop mengisikan data pada nop pop pop yang telah diisi mengkonfirmasi pop pop kan pop pop yang telah diisi kepada mengecek data menandatangani pop pop pop pop yang memberi pop pop yang pop pop yang telah memiliki kode znt telah diisi dan telah diisi dan kode znt ditandatangani ditandatangani pekerjaan lapangan identifikasi objek pajak fungsi pendataan wajib pajak pop pop yang telah memiliki kode znt dat pop pop tida diteliti obeng kelengkapannya mencocokkan pop pop dengan set peta blok znt dilengkapi aan pop pop yang sudah sesuai dengan set peta blok znt dbb peta blok pop pop net konsep set peta znt tahap perekaman data pekerjaan kantor perekaman data fungsi pendataan fungsi pengolahan data menyerahkan aan fungsi san pengolahan data dbb peta pop net pasar blok pop konsep peta znt net konsep set peta znt data dbb peta pop pasar blok pop data dbb peta pop net pasar blok pop konsep pen peta znt dbb net konsep set peta znt reaktor bundel peta net konsep set peta znt iikab. jombangbeng.dan juga daftar biaya komponen bangunan dbb) objek pajak non standar. penilaian massal penilaian massal tanah bumi langkah fungsi penilaian,secara wajar. nilai pasar ini akan tags. langkah fungsi penilaian menentukan nop bangunan.penilaian individual dengan pendekatan data pasar (untuk tanah bumipop dan lembar kerja objek khususdengan pendekatan biaya (untuk tanah bumi dan bangunan) langkah fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan pop pop dan lembar kerja objek khususbumi penilaian massal tanah fungsi pendataan dokumen dokumen peta wilayah, peta desa kelurahan, peta nge: blok, peta dawuan znt, peta znt, yakuza data dari laporan data potensi data nir notaris plat pengembangan wilayah melanjutkan persiapan penilaian massal daftar kana nop bumi penilaian massal bangunan penyusunan dbb objek pajak. fungsi penilaian menghitung volume setiap jenis item pekerjaan untuk volume jenis setiap model bangunan, pekerjaan mengumpulkan data upah pekerja dan harga bahan bangunan data upah pekerja wajar harga bahan bangunan wajar menganalisaftar harga menyusun rencana data biaya dasar kedalam satuan pekerja anggaran biaya dasar total komponen utama, bangunan bangunan material fasilitas, menjumlahkan biaya pekerjaan dari masing masing komponen, membagi menghitung biaya biaya dasar dengan daftar nop ini dasar keseluruhan luas bangunan digunakan untuk dijumlahkan untuk menghitung jumlah setiap komponen, pajak terutang menjumlahkan tiap dengan biaya komponen menggunakan data biaya komputer dasar total bangunan daftar menentukan dbb objek mensubstitusikan nop nop bangunan pajak faktor faktor bangunan penyebmerupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari aan bagian pop,bupati ini meliputi: tata cara pendaftaran objek pajak baru, tata cara pendataan dan penilaian objek pajak, tata cara penerbitan spot pbb, tata cara pembayaran pbb, penilaian individual dengan pendekatan data pasar untuk tanah bumi penilaian individual data pasar (untuk tanah bumi fungsi penilaian melakukan persiapan berdasarkan dokumen dokumen yang diperlukan menyiapkan pop pop, look, rencana kerja dan data lainnya yang diperlukan alan aga bekuan pendukung mengumpulkan data pasar tanah membandingkan harga pasar hasil penilaian selisih hasil penilaian selisih terhadap nir terhadap nir daftar nop ini menggunakan nir membuat digunakan sebagai dasar rekomendasi nir atu penilaian menghitung jumlah pajak terutang dengan menggunakan daftar nop bumi rekomendasi nir komputer penilaian individual dengan pendekatan biaya (untuk tanah dan bangunan penilaian individual dengan pendekatan biaya (untuk tanah bumi dan bangunan fungsi penilaian lembar kerja pop pop objek khusus look) menilai bangunan menilai tanah seperti dengan menghitung nilai pada pendekatan perolehan baru data pasar bangunan dikurangi rar penyusutan nop bangunan nop bumi daftar nop ini digunakan untuk menghitung jumlah pajak pbb dengan minggu akan komputer iv. prosedur penerbitan spot pbb gambaran umum prosedur penerbitan spot pbb ini mencakup tahapan fungsi penetapan dalam mencetak serta menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang spot) dan daftar himpunan ketetapan pajak dkp). disamping itu, prosedur ini juga mencakup proses mutasi, pembetulan, keringanan dan keberatan yang mungkin diajukan oleh wajib pajak. pihak terkait. pop, serta konsep rs dan daftar himpunan ketetapan pajak dkp) serta perubahan ketetapan atas mutasi, pembetulan, keringanan dan keberatan. kepala dppkad kepala dppkad merupakan pihak yang menandatangani spot pbb untuk ketetapan pajak diatas sama dengan rp. (dua juta rupiah). langkah langkah teknis langkah fungsi pelayanan meneliti kelengkapan berkas surat jika tidak sesuai, berkas surat tersebut tidak dapat diproses sehingga dikembalikan kepada wajib pajak terkait. namun jika sesuai, data data tersebut dapat terus diproses. langkah fungsi pendataan menyiapkan data data data pasar, dbb, peta blok, pop pop, serta konsep net set peta znt untuk diteruskan fungsi penetapan. langkah berdasarkan data data dari fungsi pendataan, fungsi penetapan mencetak surat pemberitahuan pajak terutang spot), daftar himpunan ketetapan pajak dkp), dan surat keputusan keberatan skb) pbb yang ditanda tangani oleh kepala dppkad. langkah fungsi penetapan menyerahkan spot pbb dengan ketetapan pajak dibawah rp. (dua juta rupiah) dan dkp kepada fungsi penagihan untuk didistribusikan wajib pajak. langkah fungsi penetapan meneruskan spot pbb dengan ketetapan pajak diatas sama dengan rp. (dua juta rupiah) kepala dppkad untuk ditandatangani. bagan alur penerbitan spot penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang spot wajib pajak fungsi pelayanan fungsi penetapan kepala dinas surat surat spot pengajuan pengajuan rp. objek pajak objek pajak baru, mutasi, baru, mutasi, pembetulan, pembetulan, keberatan keberatan pop net konsep set peta znt spot surat rp. pengajuan objek pajak memverifikasi kelengkapan sembari berkas mencetak spot keberatan memproses berkas spot penyatuan rp. spot rp. pop spot pop rp. net konsep set peta znterima surat pemberitahuan pajak terutang spot) pbb. petugas pemungut petugas pemungut pbb adalah petugas yang melakukan pemungutan dan menerima pembayaran dari wajib pajak dan memberikan stats sementara sebagai tanda bukti pelunasan kepada wajib pajak. tempat pembayaran pbb bank tempat pembayaran pbb merupakan pihak yang melakukan penerimaan setoran pbb dan mengeluarkan bukti penerimaan stats yang sah dan menandatangani bukti penerimaan stats, menyiapkan daftar realisasi penerimaan harian dan menyetor pbb kas daerah. tempat pembayaran elektronik petugas tempat pembayaran elektronik tpe)etugas pemungut langkah petugas pemungut melakukan pemungutan pajak pbb dan wajib pajak yang melakukan pembayaran akan diberikan stats sementara sebagai tanda bukti pembayaran pbbtorkan penerimaan pbb ketempat pembayaran atau bank yang ditunjuk. langkah berdasarkan daftar pembayaran pbb dari tugas pemungut, tempat pembayaran pbb bank memvalidasi stats dan melakukan verifikasi daftar penerimaan dan menandatangani daftar penerimaan yang kemudian disetorkan kas daerah. langkah petugas pemungut menyampaikan stats yang sudah divalidasi tempat pembayaran bank kepada wajib pajak sebagai pengganti stats sementara. pembayaran pbb tempat pembayaran yang ditunjuk bank langkah tempat pembayaran yang ditunjuk menerima setoran dari wajib pajak atau petugas pemungut dan memberikan tanda bukti pembayaran stats yang sudah divalidasi. langkah tempat pembayaran pbb melakukan pencatatan penyetoran pbb yang telah diterima untuk laporan penerimaan kepada dppkad. pembayaran pbb tempat pembayaran elektronik tpe) langkah wajib pajak melakukan pembayaran melalui tpe baik anjungan tunai mandiri atm) atau sms banking. langkah pihak bank memberikan daftar wajib pajak yang menyetorkan pbb melalui tpe guna mempermudah administrasi pembayaran pbb dppkadpbb bank ppt uang tunai stats sementara lembar mencocokkan data dan daftar berdasar spot, menyiapkan pembayaran stats sementara) pbb pembayaran pbb sementara vikas lembar) melakukan ver kasi daftar penerimaan penerimaan dan memvalidasi yang telah stats ditanda tangani. stats tis stats stats uang nasa sementara sementara stats (tenar (lembar (lembar sudah divalidasi menyetorkan kas daerah membuat pencatatan stats atas pembayaran pbb sementara (lembar ditukar dengan daftar stats yang pembayaran sudah pbb divalidasi) uang tunai diserah stats kan sementara kepada lembar melalui petugas stats stats pemungut sudah sudah divalidasi divalidasi bagan alur pembayaran pbb ketempat pembayaran yang telah ditentukan bank pembayaran pbb tempat pembayaran yang telah ditentukan bank wajib pajak tempat pembayaran bank melakukan verifikasi mencocokkan data alat pembayaran alat pembayaran dan memvalidasi stats, yang sah yang sah melakukan pencatatan penyetoran pbb stats yang stats yang telah telah divalidasi ata divalidasi penyetoran penerimaan pembayaran pbb alat pembayaran yang sah tae menyetorkan kas daerah bagan alur pembayaran pbbbank pembayaran elektronik spot sms tana banking petugas bank melakukan pembayaran pbb, menggunakan atm sms banking membuat daftar wajib pajak yang melakukan pembayaran pbb melalui data atm sms banking laporan transaksi fi, daftar wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui atm sms banking laporan transaksi menyetorkan kas daerah sea vi. prosedur mutasi sebagian seluruhnya objek dan subyek pbb gambaran muni prosedur kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian mutasi sebagian seluruhnya objek dan subyek pbb yang penyelesaiannya melalui proses pemutakhiran data geografis bidangmutasifungsi penetapan mencetak spot, langkah langkah teknis langkah wajib pajak mengajukan surat permohonan mutasi sebagian seluruhnya pbb: langkah fungsi pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan mutasiberkas permohonan diteruskan fungsi penetapan untuk diletakkan spot serta membuat bukti penerimaan surat bps) untuk diserahkan wajib pajak, tata cara mutasi sebagian objek dan subjek pajaolehembayaran online, pada tempat pembayaran atau tempat pembayaran elektronik pbb,dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf adalah perubahan atas data objek dan subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, atau lainnya. penerbitan salinan spot dankadikarenabagan alur bagan alur prosedur mutasi sebagian seluruh objek dan subyek pajak pengajuan mutasi sebagian seluruh objek dan subyek pbb wajib pajak fungsi pelayanan fungsi penetapan kai bukti lunas bukti lunas pemeriksaan pbb tahun pbb tahun selamnya selamnya bukti bukti pendukung pendukung mencetak spot meneliti kelengkapan berkas permohonan bukti lunas apakah pbb tahun bian selamnya lengkap bukti pendukung membuat bukti penerimaan surat bps) dan (ba pemeriksaan) bps ditukar (bps) dengan stats pemeriksaan vii. prosedur penerbitan salinan spot skpd pbb gambaran umum prosedur kerja ini merupakan pedoman penerbitan salinan spot, skppot salinan. langkah langkah teknis langkah wajib pajak mengajukan surat permohonan penerbitan spot kepada ig)fungsi pelayanan membuat bukti penerimaan surat bps) untuk diserahkan wajib pajak dan berita acara pemeriksaan yang selanjutnya diteruskan fungsi penetapan untuk diletakkan spot salinan. bagan alur bagan alur penerbitan salinan spot, skpd pbb pengajuan penerbitan salinan spot, skpd pbb wajib pajak fungsi pelayanan fungsi penetapan surat permohonan dari permohonan bukti lunas pemeriksaan bukti lunas pbb tahun pbb tahun selamnya selamnya sen bukti bukti pendukung pendukung mencetak salinan spot skpd meneliti kelengkapan berkas permohonan salinan spot skpd bukti lunas apakah tahun tidak selamnya lengkap bukti pendukung membuat bukti penerimaan surat bps) bps dan (ba (bps) ditukar pemeriksaan) dengan salinan stats pemeriksaan viii. prosedursalah gambaran umum prosedur kerja ini merupakan pedoman penerbitanurat keputusan. langkah langkah teknis langkah wajib pajak mengajukan surat permohonan pengurangan, penghapusan, sanksi administrasi atau pembatalan spot, skpd, dan std pbb yang salah kepadalayanan membuat bukti penerimaan surat bps) serta berita acara pemeriksaan. bps diserahkan wajib pajak sedangkan bap diteruskan fungsi penetapan untuk diletakkan surat keputusan. bagan alur bagan alur pengurangan, penghapusan sanksi administrasi atau pembatalan spot, skpd, dan std pbb yang salah pengajuan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi pbb atau pembatalan spot, skpd, dan std pbb yang salah. wajib pajak surat surat permohonan permohonan fotokopi pemeriksaan fotokopi identitas identitas bukti bukti pendukung mencetak surat keputusan meneliti kelengkapan berkas permohonan surat keputusan surat fotokopi mah berkas identitas lengkap bukti pendukung membuat bukti penerimaan surat bps) dan (ba pemeriksaan) bps dengan ix. prosedur penentuan kembali tanggal jatuh tempo gambaran umum prosedur kerja ini merupakan pedoman dalam penerbitan surat keputusan dalam penentuan kembali tanggal jatuh tempo spot pbb oleh dppkadtapkan surat keputusan berdasarkan data yang telah diteliti oleh fungsi pendataan. langkah langkah teknis langkah wajib pajak mengajukan surat permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo spot pbb kepada kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui unit pelayanan pbb,ndataan membuat berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan surat bps), pemeriksaan diteruskan fungsi penetapan untuk diletakkan surat keputusan sedangkan bukti penerimaan surat bps) diserahkan wajib pajak. bagan alur bagan alur penentuan kembali tanggal jatuh tempo spot pbb penentuan kembali tanggal jatuh tempo spot pbb wajib pajak fungsi pelayanan fungsi penetapan surat surat permohonan meta matan pemeriksaan bukti bukti nenek dan penerimaan spot fotokopi fotokopi identitas identitas mentah surat sebar keputusan en) kelengkapan berkas permohonan surat permohonan apakah bukti tpa penerimaan lengkap spot membuat bukti penerimaan surat bps) dan (ba pemeriksaan) bps ditukar dengan (bps) pagi pemeriksaan pantp)daftar ini akan diteliti sebagai acuan penerbitan surat tagihan pajak stp) (dua lembar). langkah fungsi penagihan menyimpan stp lembar kedua.bagan alur penagihan penagihan pbb wajib pajak fungsi. penagihan fungsi pengelolaan data meminta daftar daftar tunggakan tunggakan pbb daftar tunggakan menerbitkan surat tagihan pajak stp) stp stp lembar lembar) melunasi menerbitkan surat surat pbb surat teguran teguran teguran lembar) diberikan kepada kurang bayar tidak membayar pbb setelah melakukan surat jatuh tempo penyetoran pbb teguran std lembar surat teguran lembar surat pembayaran ini teguran memperbaharui lembar daftar tunggakan pbb penagihan pbb wajib pajak fungsi penagihan surat teguran lembar pembayaran ini surat paksa memperbaharui aaron diberikan kepada daftar tunggakan tidak hernia yang kurang pgb melunasi surat paksa membayar tidak pbb lembar) membayar pbb setelah jatuh tempo surat teguran melakukan penyetoran pbb surat paksa surat paksa (lembar pembayaran ini (lembar memperbaharui daftar tunggakan pbb men melunasi tidak menindaklanjuti eny pbb terkait pbb tindak lanjut yang dilakukan bisa berupa penuntutan pelelangan aset wp, dil dan pop dengan jelas, benar dan lengkap (formulir pop disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma cuma dinas)sim, fotokopi bukti kepemilikan penguasaan pemanfaatan tanah (bertipe kat ajb lirik dokumen lain yang sejenis), fotokopi izin mendirikan bangunan (bagi yang memiliki imb), fotokopi npp (bagi yang memiliki npp): fotokopi ssb ssd bpt, surat keterangan tanah dari kepala desa lurah yang diketahui oleh camat:xi. prosedur keberatan keringankeberatanagihan. fungsi penagihagihan juga akan melakukan tindak lanjut atas data objek pajak bermasalah. kemudian, data yang telah diteliti akan diteruskan fungsi penetapan. fungsi penetapan merupakan pihak yang menerima data yang telah diteliti oleh fungsi penagihan dan pelaporan. fungsi penetapan mencetak surat keputusan keberatan keringanan. langkah langkah teknis langkah wajib pajak mengajukan surat permohonan keberatan, langkah fungsi pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan cina keberatan keringapetugas pelayanan pbb membuat bukti penerimaan surat bps) untuk diserahkan wajib pajak, langkah berkas permohonan keberatan diteruskan fungsi penagihan dan pelaporan untuk memverifikasi data dan melakukan penelitian dan menerbitkan berita acara pemeriksaan atas surat keberatan kemudian meneruskan fungsi penetapan, langkah berdasar berita acara pemeriksaan fungsi penetapan menganalisa atas surat keberatan kemudian membuat konsep surat keputusan penyelesaian keberatan untuk disampaikan kepada kepala bidang pendapatan dan diteruskan kepada kepala dppkad untuk ditetapkan. dalam hal memberi wewenang keputusan, ada pada bupati, langkah fungsi penetapan menerbitkan surat keputusan keberatan dua lembar, keberatan lembar kedua diagendakan sebagai dasar untuk memperbaiki data objek pajak pada basis data sismo, sedangkan sk: keberatan lembar pertama diteruskan fungsi pelayanan untuk disampaikan kepada wajib pajak.surat konsep keberatan keberatan pemeriksaan gurat spot skpd spot skpd surat keputusan keberatan keberatan bukti buktiberkas keberatan lengkap keberatan spot skpd lembar) baik data bukti objek pajak pendukung pada basis data sismo membuat bps bukti ditukar penerimaan keberatan dengan surat bps) (lembar nama keberatan keberatan ska bek rasabah konsep keberatan keberatan pemeriksaan surat spot skpd surat keputusan keberatan keberatan bukti pendukung pendukung spot skpd membuatsurat tidak apakah pemeriksaan keberatan besa lengkap keberatan spot skpd member lembar) baik data bukti objek pajak pendukung pada basis data sismo membuat bukti ditukar penerimaan keberatan dengan surat bps) (lembar a13 keberatan keberatan (lembar (lembar xii. prosedur pemberian informasi pbb gambaran umum prosedur kerja ini merupakan pedoman pemberian informasi yang meliputi print lunas tunggakan dan surat keterangan atas nop bumi dan bangunan kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh dinas pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah. pihak terkait wajib pajak merupakan pihak yang membutuhkan informasi mengenai kewajiban perawakannya. fungsi pelayanan merupakan pihak yang melayani wajib pajak dalam hal kebutuhan informasi atas objek pajak mereka. berdasarkan nomor objek pajak nop) fungsi pelayanan akan memberikan informasi kebutuhan wajib pajak. langkah langkah teknis langkah wajib pajak mengajukan permintaan informasi atas pemenuhan kewajibannya dalam hal perpajakan kepada unit pelayanan pbb, langkah fungsi penetapan mencetak dokumen yang dibutuhkan oleh wajib pajak. fungsi pelayanan memberikan dokumen yang dibutuhkan kepada wajib pajakmor objek pajak nop):: melampirkan ktp kskjuga dilakukan terhadapatas rp. m? (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) tempat olah raga yang dikomersialkan, taman mewah dengan harga pembuatan atas rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi dan atau dikomersialkan. ketentuan lebih rinci mengenai pendatabbesa dan hak pengusaha. kui ketentuan lebih rinci mengenai penilaidan besarnya nop ditetapkan dengan keputusan bupatatau sama dengan rp. (dua juta rupiah), cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak bawah rp. (dua juta rupiah)lebih rinci mengenai penerbitangp": fotokopi ssbdesa lurah,: surat pengantar dari kantor desa kelurahan, stats lunas pbb tahun sebelumnya atau tahun berjalan, ktp sim:, surat kuasa (apabila dikatakan). ketentuan lebih rinci mengenai permohonan penerbitan salinan desa spot skpd |
sakbadan kesatuan bangsa dan politikmaa, tahun tentangkedubadan kesatuan bangsa dan politiklain: badan kesatuan bangsa dan politik adalah badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten jombang. bab kedudukan dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan badan kesatuan bangsa dan politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas bupati kabupaten, dan dalam melaksanakan tugas pokok, bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga, mempunyai fungsi: penyusunan program kegiatanlaksanaan programnyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait: pelaksanaan sosialisasi program kegiatance. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatanparagraf kesatu sub bidang budaya, organisasi sosial dan politik sub bidang budaya, organisasi sosial dan politik, mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang budaya, organisasi sosial dan politik: melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data base partai politik, melakukan identifikasi dan pemantauan secara kontinyu terhadap kondisi sosial politik masyarakat, menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik, sosial, profesional dan lsm. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi hubungan antar organisasi politik, masyarakat, profesional dan lsm dalam pengembangan sistem politik: melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi jaa program kegiatan yang berhubungan dengan organisasi sosial, politik, profesional dan lsm, monitoring dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang budaya, organisasi sosial dan politik. paragraf kedua sub bidang hubungan antar lembaga sub bidang hubungan antar lembaga,mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga penyelenggara pemilu, menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dengan pengembangan sistem pemilu, melaksanakan program kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif, instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu, melaksanakan pembinaan dan sosialisasi program kegiatan hubungan antar lembaga daerah dan lembaga penyelenggara pemilu: melaksanakan program kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidangmonitoring dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang hubungan antar lembaga. bagian keempat bidang kewaspadaan tugas pokok bidang kewaspadaan adalah melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik dalam bidang pencegahan dan penanganan konflik. dalam melaksanakan tugas pokok, bidang kewaspadaan mempunyai fungsi: penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan konflik. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi dibidang pencegahan dan penanganan konflik. pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan hubungan bidang pencegahan dan penanganan konflik, pelaksanaan pembinaan, pelatihan, penyuluhan, penataran tentang bidang pencegahan dan penanganan konflik: ina penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik.dan penanganan konflik. paragraf kesatu sub bidang pencegahan konflik sub bidang pencegahan konflik, mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang pencegahan konflik, menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik: menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang berhubungan pencegahan konflik, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang pencegahan konflik: menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur,konflik. paragraf kedua sub bidang penanganan konflik sub bidang penanganan konflik, mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang penanganan konflik, menyiapkan bahan pengumpulan dan pengelolausun dan melaksanakan program kegiatan yang berhubungan penanganan konflik, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait bidangiapkan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan pemantapan bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing, melaksanakan pengumpulan dan analisis data potensi konflik, penangan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang penanganan konfliksebagaimana diubah dengan peraturan bupati jombang nomor tahun dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. peraturan bupati insdaerah paten jien tinorganisiasinvtupoksi bakesbag doc badan kesatuan bangsa dan politikurusan badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai urusan sebagai berikut: sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan sub sub bidang pelaksanaan kegiatan: sub sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintsub bidang kewaspadaan nasional sub bidangketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan bidangolitik dalam negeri sub sub bidangad!ketahanan ekonomi sub sub bidangbagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten jombangama mulan sub bagian penyusunan program dan pelaporan. bidang integrasi bangsa, membawahi: sub bidang wawasan kebangsaan, sub bidang pembauran dan hak asasi manusia. bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga, membawahi: sub bidang budaya, organisasi sosial dan politik: sub bidang hubungan antar lembaga. bidang kewaspadaan, membawahi: sub bidang pencegahan konflik: sub bidang penanganan konflik. kelompok jabatan fungsional. bab iii tugas pokok dan fungsi tugas pokok badan kesatuan bangsa dan politik adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten jombangdalam melaksanakan tugas pokok, badan kesatuan bangsa dan politik, mempunyai fungsi: mengkoordinasikan dengan pengaturan kegiatan kerjasama, mengintegrasikan dan menyinkronkan pelaksanaan pembinaperencanaan program, pembinaan, operasional dan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkfasilitasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan membantu pelaksanaan kegiatan pemilihan umum, pemasyarakatan sistem politik dalam negeri, demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, pengkajian penganalisaan, penyelesaian segala permasalahan yang timbul bidang pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, kemasyarakatan, profesi, kesatuan bangsa, politik, ham dan hubungan antar lembaga, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan monitoring tentang situasi dan kondisi daerahkegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, kursus kursus dan penataran penatarbagian kesatu sekretariat tugas pokok sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik,badan kesatuan bangsa dan politik, pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas tugas organisasi, pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan: pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat:pelaksanaan standart pelayanan minimal:badan kesatuan bangsa dan politikkesatuan bangsa dan politik, melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang kesatuan bangsa dan politikaangkoordinir dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal spm) bidang kesatuan bangsa dan politikbadan kesatuan bangsa dan politikintegrasi bangsa tugas pokok bidang integrasi bangsa adalah melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik, bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan hak asasi manusia. dalam melaksanakan tugas pokok, bidang integrasi bangsa mempunyai fungsi: penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program, petunjuk teknis dan pelaksanaannya bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan hak asasi manusia, perumusan program pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pembauran antar golongan etnis, suku, umat beragama berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, perumusan program dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, pembauran dan hak asasi manusia, mengkoordinasikan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesatuan bangsa, pelaksanaan pelaporan tugas bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan hak asasi manusia, pengawasan dan monitoring bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan hak asasi manusia, paragraf kesatu sub bidang wawasan kebangsaan sub bidang wawasan kebangsaan, mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang wawasan kebangsaan., menyiapkan bahan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat, menyiapkan bahan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa dan forum komunikasi kesatuan bangsa, menyiapkan bahan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi etnik lokal antar umat beragama, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang wawasan kebangsaan. paragraf kedua sub bidang pembauran dan hak asasi manusia sub bidang pembauran dan hak asasi manusia, mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang pembauran dan hak asasi manusia, menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pembauran dan hak asasi manusia, bidang pembauran bangsa dan hak asasi manusia untuk peningkatan pembauran bangsa dan hak asasi manusia antar golongan, etnis, suku serta umat beragama berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, melaksanakan pengawasan bidang pembauran dan hak asasi manusia, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait bidang pembauran dan hak asasi manusia. bagian ketiga bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga tugas pokok bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga adalah menyelenggarakan sebagian urusan badan kesatuan bangsa dan politik dalamaga |
p : nn:dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri, serta pegawai tidak tetap lingkung kanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap ling gan pemerintah kabupaten minahasa selatanimpinan dan kota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri serta pegawai tidak tetapselataaraan negara yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme. pembentukan kabupaten minahasa selatan dan kota tomohon propinsi sulawesi''memutuskan: menetapkan peraturan bupati minahasa selatan tentang perjalanan dinas dalan negeri bagi abad negara, pimpinan dan anggota ewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri serta pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabupaten minahasa selselatan. bupati. bupati adalah bupati minahasa selatan. wakil bupati adalah wakil bupati minahasa selatan. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd, adalah dprd kabupaten minahasa selatan. pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, selanjutnya disingkat dprd adalah mereka yang diresmikan anggotanya sebagai anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten minahasa selatan. pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut pns |adalah pegawai negeri sipil yang bekerja lingkungan pemerintah kabupaten minahas(dibayar sekaligupada skpd yang bersangkutan. pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan|| tugas pemerintah yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kerah puan organisasi. pejabat ketatausahaan keuangan skpd yang selanjutnya disingkat ppk skpd adalah pejabat yang menjalankan fungsi tata usaha keuangan pada skpd. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati serta penyelenggara negara lainnya yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat izjabat. pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya sidoleh pa kpa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. pelaksana spd adalah pejabat negarayang melaksanakanumandahan terasering) adalah penugasan sementara keluar daerah luar wilayah pemerintah kabupaten minahasa selaselatan. surat perintah tugas yang selanjutnya disingkat spt adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yangsurat perintah membayar uang persediaan sela juta disingkat spm up adalah dokumen yang diberi(oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran empat kedudukan adalah lokasi tempat kota dimana skpd unit kerja berada. tempat tujuan adalah tempat menjadi tujuan kerja kanan dinaserta pegawai tidak tetap yang dibebankan pada apbd. perjalanan dinas yang dimaksud ini adalah perjalanan dinas jabatan sesuai tugas pokok dan fungsi. pegawai negeri sebagaimana dimaksud ini meliputi pegawai negeri sipil calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten minahasa selatan. pegawai negeri yang dipekerjakan dan atau diperbantukan pada pemerintah kabupaten minahasa selatan. pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud ini adalah non pns yang diangkat sebagai staf khusus yang ditetapkan dengan keputusan bupati mil bahasa selatan. non pns yang ditugaskanahasa selatan. bab iikepentingan sangat prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintahan daerah. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja efisien penggunaan belanja daerah akuntabilitas dalam arti pemberian perintah,pelaksanaan serta pertanggungjawaban perjalan dinas yang jelas dan terukur. bab perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud peraturan bupati ini digolongkan menjadi perjalanan dinas luar daerah. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sulawesi utara adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari kabupaten minahasa selatan menuju kabupaten kota diwilayah pemerintah sulawesi utara. yang dimaksud (l) satu huruf ini adalah perjalanan dinas dalam daerah digolongkan dalam dua yaitu: perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan skpd diatas (lima kilometer dan tidak melewati batas wilayah kabupaten minahasa selatan. perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan skpd dibawah lima lima kilometerminahasa selatan. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya. pengumandahan terasering). .$. menempuh ujian dinas ujian jabatan. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau nug iad uua0 kera. mengikuti pendidikan setara diploma s1 s2 s3 mengikuti pendidikan dan pelatihan. menjemput mengantar tempat pemakaman rasa pejabat negara pimpinan dan anggota dprd pegawai negeri sipil pegawai tidak tetap yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. menjemput mengantar tempat pemakaman jenasah pejabat negara pimpinan dan anggota, dprd pegawai negeri sipil kewenangan menerbitkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud adalah bupati menandatangani spt bupati wakil plupeli: pimpinan dprd untuk pimpinan dan anggota dprd. sekretaris daerah untuk seluruh perjalanan dinas luar daerah kepala skpd dilingkungan pemerintah kabupaten minahasa selatan kepala skpd untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah dilingkupi satuan kerja pendingin daerah yang dipimpinnya. kewenangan sebagaimana dimaksud huruf ini dapat didelegasikan kepada para asisten sekretaris daerah.k turuak anan dinas dimaksud.perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan pada.jabatan yang bersifat konsultasi dan atau koordinasi tidak diberikan lebih dari (tiga) hari kerja.yang sama dan atau dalam rute perjalanan yang searah. kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud huruf ini antara lain:yang dimaksud perjalanan dinas dalam keadaan kahi luar biasa (force majeure) adalah serta bencana sosial biaya transpor biaya penginapan uang representasi sewa kendaraan dalam kota biaya menjemput mengantar jenasah uang harian sebagaimana dimaksud huruf'a ini dibayarkan sesuai jumlah hari yang tetap dalam spt terdiri atas uang makan transport lokal uang saku biaya. biaya transpor sebagaimana dimaksud huruf iniala biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf ini merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap hotel tempat menginap lainnya. jumlah hari penginapan adalah jumlah malam hari menginap yang dibayarkan sesuai biaya riil. uang representasi sebagaimana diatur huruf adalah uang kehormatan yang dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd dan jabat eselon dalam melakukan perjalanan dinas. sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimas huruf ini adalah biaya sewa kendaraan yang dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas kota tempat tujuannya. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud (tujuh) ini sudah termasuk biaya biaya pengemudi, bahan bakar dan pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran xiv peraturan ini. biaya menjemput mengantar jenasah sebagaimana dimaksud huruf ini meliputi biaya bagi penjemput pengantar biaya pemetaan dan biaya angkutan jenasah. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksudiii sertaenam) tingkat yaitu tingkat untuk bupati dan wakil bupati kabupaten minahasa selatan tingkat untuk pimpinan dprd dan sekertaris daerah kabupaten minahasa selatan. tingkat untuk eselon dan anggota dprd kabupaten minahasa selatan serta pegawai tidak tetap yang setara. tingkat. tingkat untuk pejabat eselon iii, pns golongan serta pegawai tidak tetap yang setara. tingkat untuk pegawai eselon iv, pns golongan iii serta pegawai tidak tetap yang setara. tingkat untuk pns golongan ii, pns golongan serta pegawai tidak tetap yang sel) basil ini dengan memperhatikan tingkat pendidikan cepat , kecuali perjalanan dinas sebagai ana dimaksud dan peraturan bupati ini. biaya transpor sebagaimana dimaksud aya peraturan bupati in, kecuali perjalanan dinas tertentu. dalam hal pelaksana spdujuan biaya penginapan sebesar dibayar secara lumpur, dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap. uang representasi dibayarkan sesuai jumlah hari dalam spt. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud diberikan sesuai tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuanserta vii peraturan bupati ini.es dan 'biaya terminal lainnya. biaya transpor dari tempat kedudukan bandara, atau terminal dan dari bandara tujuan terminal penginapan hotel dibayarkan secara riil sebagaimana tercantum dalam lampiran viii peraturan bupati ini. biaya. biaya transport perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sulawesi utara memakan waktu lebih dari (enam) jam dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang terdiri atas perjalanan lewat darat, laut dan udara sebagaimana tercantum dalam lampiran: ix, peraturan bupati ini. biaya transport perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan skpd kurang dari lima (s) meter dan atau lebih dari lima kilometer dari tempat kedudukan skpd dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran xxiii peraturan bupati ini. biaya penginapan dibayarkan secara riil. uang representasi dibayarkan secara lumpur. sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dibayarkan sesuai biaya riil biaya pemetaan jenasah termasuk dengan pengruktian pengurusan jenasah dibayarkan secarhuruf peraturan bupati ini dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh dpa skpd dan atau panitia penyelenggara. perjalanan dinas jabatan dibebankan pada dpa skpd pelaksana spd dalam hal kegiatan perjalanan dinas tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara. dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara bersama sama, maka seluruh pelaksana spd dapat menginap pada hotel yang sama. dalam hal biaya penginapan hotel yang sama dima sud (tiga) ini lebih tinggi dari satuan biaya hotel yang telah ditentukanbiaya penginapan ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan, maka pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil serta pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan tidak lagi menerima biaya penginapan, maka pelaksana spd diberikan uang harian sebesar dari besaran uang harian provinsi tempat kegiatan. dalam hal perjalanan dinas mendampingi pejabat negaradalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal aut penyeberangan untuk waktu paling kurang jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana hanya gan mekanisme uang muka atau panjar. dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksudpasa dan peraturan bupati ini melebihi jumlah hari tetapkan dalam spt, maka kepada pelaksana spd dapat diberikan tambahan biaya uang harian, penginapan uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan. tambahan biaya sebagaimana dimaksud |satu dapat dimintaamba dar kepala bandara perusahaan jasa transportasi lainnya. surat keterangan kepala desa camat untuk perjalanan dinas dalam daerah surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. berdasarkan dokumen tersebut maka membebankan biaya pada dpa skpdditempat tujuan yang telah diterimanya kepada bendahara skpd. biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada dpa skpd penerbit spdpatas. batas pagu anggaran yang tersedia dalam dpa skpd berkenan. pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana paling cepat (tiga) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. pada akhir anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud ini dapat melebihi (tiga) hari rja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur meng spm ls. pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme spm ls dapat dilakukan melalui perikatan dengan media jasa. bendahara pengeluaranhuruf ini meliputi perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan, bertanding lo ba, festival, pameran, study banding atau kegiatan sejenis. jumlah pelaksana spd dalam pelaksanaan atan sebagaimana dimaksud (tiga) imi adalah sekurang kurangnya (sepuluh) orang. pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme spm up gu tu dilakukan dengan memberikan uang muka (panjar) kepada pelaksana spd oleh bendahara pengeluaran. pemberian uang muka sebagaimana dimaksud ini, berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari pa kpa dengan melampirkan dokumen agar berikut surat tugas atau surat keputusan pindah, fotokopi spd, akuntansi tanda terima uang muka yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran xvi peraturan bupati ini, dann kelebihan uang muka (panjar) yang dibuat uai format sebagaimana tercantum dalam lampiran xvii peraturan bupati ini. ini(mr mekanisme spm ls dilakukan melalui transfer| dari rekening kas umum bendahara skpd dan atau menyetorkan langsung rekening kas umum daerah kabupaten minahasa selatan. dalam hal setoran rekening kas umum daerah dimaksud pada ini, dibuktikan dengan copy tanda setoran yang harus diserahkan oleh pelaksana spd kepada bendahara skpd. penyetoran kelebihan pembayaran dimaksud ini dilakukan dengan menggunakan surat tanda setoran sts). (s) dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana spd terdapat selisih kurang dari yang seharusnya, maka selisih tersebut dapat dimintakan kekurangannya. pembayaran. pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ini dapat dillbipaling cepat (tiga) hari sebelum berangkat. pembatalan sebagaimana dimaksud jika disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana spd yaitu bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana sosial yang sudah dinyatakan ketenarannya gan keputusan pejabat berwenang sesuai peraturan perundang undangan: kegiatan yang akan dilaksanakan dibatalkan atau ditunda oleh penyelenggara: pelaksana spd mendapat tugas lain yang lebih penting dari pejabat berwenang. yang dimaksud penyelenggara kegiatan tersebut huruf ini adalah kementrian, lembaga negara, daerah, instansi pemerintah lainnya. (s5) dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud ini meliputiia cetak yang dikemas dalam bentuk kliping. surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara menyangkut pembatalan atau penundaan pelaksanaan kegiatan dimaksud. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari pejabat penerbit spd,: surat.saya transport dan atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan atau penginapan yang kan oelh pa kpa biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada dpa skpd sebagaimana dimaksud ini sebagai berikut biaya pembatalan tiket transportasi, dan biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikanjabatanlaporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dimaksud ini yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa: spt yang sah dari atasan pelaksana spd, b.spdyang berkenaan dengan sarana transportasi yaitu tiket pesawat: boarding pass atau manifest penumpang maskapai penerbangan, airport taxes, tiket kapal laut atau manifest penumpang dari administrator pelabuhan, karcis tanda masuk pelabuhan, tiket kereta api, retribusi retribusi, tiket bus, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, akuntansi tanda terima uang muka sebagaimana dimaksud huruf peraturan bupati ini, rincian biaya perjalanan dinas mengantar jenazah yang dibuat sesuaisurat.dimaksud huruf peraturan bupati ini, daftar pengeluaran riil yang dibuat sesuaiukti pembayaran sah sewa kendaraan dimaksud peraturan bupati ini berupa akun: bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lai nya.kpa mengesahkan bukti: pengeluaranpusat daerah dapat menetapkan perjalanan dinas khusus sesuai pertimbangan tertentu. x. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku peran ran bupati minahasa selatan nomor tahun "sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati minahasa selataninahasa hka, peter rene hoang diundangkan amurang pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten min selatan drs. danny rintangan, pembina utama madya (iv d) nip. (: jarkerja perangkat daerah lingkungan pemeran 'ah kabupaten minahasa selatan surat perintah tugas nomor (diisi nama jabatan pejabat berwenang memberi perintah) kabupaten minahasa selatan atas nama bupatiminahasa tan sekretaris daerah asisten kepala skpd)tahun tanggal : januarkpd lingkungan pemerintah kabupaten minahasa selat lembar nomor surat perjalanan dinas (spd) nomor tanggal spt kuasa pengguna anggaran nama nip pelaksana spd pangkat dan golongan tingkat biaya perjalanan dinas cc. j4. il. maksud perjalanan dinas is. lmodatransportasi tempat tujuan ama tanggal berangkat tanggal harus kembali tiba tempat baru dan pembebanan anggaran utd skpd utd nomor dpa dpp nama kegiatan coret yang tidak perlu dikeluarkan pada tanggal a.n. bupati minahasa selatan sekretaris daerah asisten kepala skpd) berangkat dari .oo. tempat kedudukan) pada tanggal pa kpa nip. ji kepala pada tanggal kepala nip. nipdilakukan atas perintah pda tanggal pejabat berwenang dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam halte yang sesingkat singkatnya kpa ppk nip, nip. in. tahun tanggal : jawmponen biaya perjalanan dinas luar daerah uang daya daya kerugian bias kant dan jenis perjalanan dinas jabatan tap menginap transpor yang harian angkutan pegawai dibayarkan jenazah perjalanan dinas jabatan dalam rangka sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd penugasan mengikuti rapat,(sembilan puluhkesehatan penugasberdasarkan penugasan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu karena melakukan tugas kk. perjalanan dinas jabatan untuk| sesuai mendapatkan pengobatan berdasarkan penugasrta (dua) hari diploma s1 s2 s3 perjalanan dinas jabatan untuk sesuai mengikut pendidikan den peledak jemasnl $jikmaksimal dan konsultasi (tiga) hari keterangan v1): aya transpor pegawai keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk (empat) orang. pj. bupati minahasa selatan, peter rene hoang lampiran iv: peraturan bupati minahasa selatan . nomor tahun tanggal: jaw|kabupaten minahasa selatan rincian biaya perjalanan dinas jabatan untuk kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dalam kantor (ruang rapat aula serb guna dan sejenisnya) kpa dinas rapat harian pegawai penginapan fitpeera panitia moderator ike emamsumbee dalam kota lebih dari (enam) jam |i peserta oo iva battaffoteatr gamer n.dalam kota sampai dengan (enam) jam secara. balita mode masak keterangan v1): biaya transpor kepulangan pelaksana spd dalam rangka mengikuti rapattumpul sesuai standar biaya. v3):laksanakan luar kantor penyelenggara (hotel tempat lai! ena atasi perjalanan dinas paket (paket fully | transpor ipeygrn apan harian billboard halfway pegawai melewati batamkota peserta oo jo (wanita moderat nan gamsumbr dil dalam kota lebih dari (enam jam cite tag tas wanita7 nodea tea narasumber aa fan adatamkotasampat dengan enam jam ja lana pebantta moderator narasumber keterangan v1): uang harian diberikan (satu) hari pada saat kedatangan dan (satu) hari pada saat kepulangan. v2): biaya transpor kepulangan pelaksana spd dalam rangka mengikuti rapat|, seminar dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa men' bukti pengeluaran transpor kepulangan. v3): uang saku billboard fully halfway diberikan sesuai dengan paket seminar dan sejenisnya yang diatur dalam peraturan bupati yang mengatur tentang standar biaya umum. n4): biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk mengira (satu) hari pada saat kedatangan dan atau (satu) hari pada saat kepulangan. s5. uang smum. uang transpor pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan ken arahan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. pj. bupati min selatan, peter rene hoang lampiran peraturan bupati minahasa selatan . nomor tahun tanggal : jar l016 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat .fasilitas transpor bagi pelaksana spd inkai , moda transportasi | pelaksana spp buaya hyp ara laut api bus tiket udara laut api bus tiket bupati dan wakil bupati bisnis vip spesial dibayar ikatupaon miratasadaatan frmuasin bksekot segara rin pimpinan dprd dan sekertaris ekonomi kelas eksekutif dibayar selatan santa din dprd kabupaten minahasa secara riil selatan serta pegawai tidak tetap yang secara riil setara saman iii rana serta pegawai tidak tetap yang secara riil setara bea tidak tetap yang setara. secara riil pj. bupati minahasa selatan, ea peter rene hoang lampiran peraturan bupati minahasa selatan nomor tahun tanggal : induuang harian perjalanan dinas luar daerah (dalam rupiah) sato aceh ' sumatera utara (o h riau .000j cak epu lav ray jo m islam jo m sumatera barat |o h sumatera selatan |o h bej lampu jo cofsenaku jo m hol bangka belitung |o h jaf ban ten jo hejuawamarat oya jas jpk jaka |o h (talua tengah |o h |isi.i yogyakarta |o h djawa timur |o h |o7j bau jo m meinusatenggarabarat|o h (i9|nusa tenggara timur o h kalimantan barat |o h perjkatimantan team jom kalimantan selatan (o0 h pesfkaumantantmur form la7o.c00| peafkatimantanutara |o (25sulawesi utara (o h (2r6gorontalo jo h zisutawesiparat jo m la7o. (eeisvtawesisetatan fo m sulawesi tengah |o h (so sulawesi tenggara |o h (silam buku jo i8s2jmalukuutara (o h |i33papua form pealpapuapa rat o m .00d||uang transpor lokal, serta uang saku. pj. bupati minahasa selatan, peter rene hoang sil nan 2isis isis sio akan maka: '. szgsigs bse sis (isis 2sss are ever eksis panen similis sisi ns) ke) isis maa tenar her sae: ega aha: severe teh ag iss sisi we: dadar | s s ga: tab cake jeda fasi sisi isi2 ba9 sele ke) fis 22ellis ee aaa: pesisir sera daa ik: oa, aaa slsisisis angan heri basi sss pun '@) an el. tiada meter! jah esi 2pp similis negeri galaksi ter arp see sma aman log sel sasa jen . lampiran viii: peraturan bupati minahasa selatan . nomor tahun tanggal: jawaksi dari bandara tujuan penginapan hotel dalam rupiah) aceh e00000 |sumaterautara eo0000 rau o (kepulauanriau sumaterabarat eoo.ooo |sumateraselatan lampung ooo. bengkulu oya bangka belitung oom |banten oya jawabarat ooo00 jdkijakarta toga eo0. (d4 jawatengah o0 h o h jawatimur lpngjaaa ov000 iis nusatenggarabarat 07m |a9 (nusatenggaratimur (kalimantanbarat |kalimantan tengah kalimantan selatan ikaumantantimur bs0. |sulawesiutara bo00000 sulawesibarat (sulawesi selatan ibo (sulawesi tenggara (maluku ega malukuutara papuabaratskpd bandara sam tulang pergi pulang sebesar rp. uang transpor dari tempat kedudukan skpd bandara atau terminal tidak berlaku bagi pelaksana spd yang menggunakan kendaraan dinas pj. bupati ama selatan, peter rene lampiran ix peraturan bupati minahasa selatan nomor (l. tahun tanggal: jelas upah minahasa selatan satuan biaya transpor perjalanan dinas luar daerah dalam opini lewat perjalanan darat dari amurang kemmnonbmuvamosemunawa maa sa d tau (tomohon ojmnahasa ommarasa utara bolaang mongondow so. tbolangmongomow mur bolaang mongondowselatan (kotamobagu solo agambenda lan dinas. pj. bupati minahasa selatan, peter rene hoang lampiran peraturan bupati minahasa selatan nomor tahun tanggal : jo|laut bsa kab kota dituju atau sebaliknya vip eksekutif |ekonomi uvu vuv o ' ( (kepulauan sitaro (kepulauansangihe (kepulauan pemberian panjar biaya perjalanan dinas. pj. bupati minahasa selatan, peter rene hoang smk a22 eka aan asam lampiran x1 : peraturan bupati minahasa selatan #. nomor tahun tanggal jeram lol6udara dari amurang manado biaya transpor kab kota dituju atau sebaliknya (bisnis ekonomi ftftitii kepulauan sangihe kepulauan pj. bupati minahasa selatan, peter rene hoang lampiran xii peraturan bupati minahasa selatan nomor tahun tanggal jder dalam rupiah) satu tarifhotel oo o e|o | oo provinsi tingkat tingkat al| tingkat tingkat gka kat aceh ' |ojh| ceisumatera utara o m| teau term jam o ora s000000j ceisumatera barat o h| dotisumatera selatan o h| peitampuna torn cef bengkulu john| (bangka belitung o h) pare omi ss100007 to6. bar. gelbawamarat oral gafbriga rra oya gajsawatenaan oral (osibavocararta tora) belsawatimur form a400. defn usa tenggara barat o h| test ratmantan timur oyj (kalimantan utara o h| cesisotawestura |oy (eefaorontato joran .1e5. (eri latest tora| (2sulawesi selatan o r| fesjsurawesi ten |oya (eofsotawesrtenccara o h| terjmaturu form kefmatokuura o aj 'sslpapua total papuabarat catatan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri adalah sesuai kenyataan (lat'panjar kepada pelaksana spd.pj. bupati minahasa selatan peter rene hoang lampiran xiii peraturan bupati minahasa selatan nomor tahun tanggal : jarkota dalam propinsi dalam rupiah) oamarifhotel satu| tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat sea ciamis rp) pelkepuluantalaud oyr| kepulauan sangihe .d00 (ae kepulauan sitaro kotama form|a950. ms: selatan med ida timur tara gowvsaasa tentara (o b00. fikmamasa forma2c0.ooo| .oeo.oo0| s00000| |aso.oo0 emwmasautaa |o7n|x050. |t b50. gsromomon norma200. jas0.oo0 hatsune ormjaneo.ooo s00. boo.oo0 so. lis minahasa selatan |o h| catatan biaya penginapan perjalanan dinas luar kota dalam provinsi adalah sesuai rataan ftiga puluh persen) dari tari dalam tabel ini. pj. bupati minahasa selatan peter rene hoang lampiran xiv peraturan bupati minahasa selatan :. nomor tahun tanggal : jan do pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabupaten minahasa selatan satuan biaya sewa kendaraan per delapan jam (dalam rupiah) aceh |sumaterautara iri (kepulauan riau mbi |sumatera barat |sumatera selatan lampung ' (bengkulu (bangkabelitung ' ' e |l1 banten ' ' .000j |jawabarat ' (djakarta ' |i4 |(jawatengah (yogyakarta |jawatimur ' yam (nusa tenggara barat ' (nusa tenggaratimur ' ' kalimantan barat |kalimantan tengah '' ) e| ' )? kalimantan selatan |kalimantan timur ' |kalimantan utara sulawesi utara gorontalo ' isulawesibarat sulawesi selatan |sulawesi tengah '' ) e| |maluku |malukuutara ' ' 'e| |papua .000f| ,. papuabarat ' ' keterangan sewa kendaraan adalah diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas kota tempat tujuannya. uang sewa kendaraan dalam tabel diatas adalah batas tertinggi, dan sudah termasuk dengan biaya pengemudi, bahan bakar dan pajak. pj. bupati min. selatan peter rene hoang lampiran peraturan bupati minahasa selatan . nomor tahun . tanggal: jamuuang representasi perjalanan dinas jabatan jang pelaksana spd presentasi (rp bupati, wakil bupati orang hari pimpinan dprd dan sekertaris daerah kabupaten orang hari minahasa selatan orang hari pejabat eselon dan anggota dprd kabupaten orang hari minahasa selatan pj. bupati minahasa selatan peter rene hoang lampiran xvi peraturan bupati minahasa selatan nomor tahun tanggal : jampemerintah kabupaten minahasa selatan tanda terima uang muka perjalanan dinas sudah terima dari bendahara enge buatan.ooooooooooooooomesesetb) uang sejumlah jan ana yan yakni pembayaran uang muka perjalanan dinas dengan perincian sbb tangan transpor rp, biayapenginapan rp, uangrepresentasi rp. oo sewakendaraan batamkota rp. biayapemetianjenasah rp. | biayaangkutanjenasah rp, ' jumlah sesuai kaa ane maan ana an) yang menerima terbilang nip. buku kas binaan nip nip petunjuk pengisian format tanda terima uang muka perjalanan dinas (l) diisi nama skpd. diisi dengan huruf balok besaran jumlah uang yang dibayarkan. isi dengan nomor surat perjalanan dinas. diisi dengan tanggal surat perjalanan dinaspj. bupati minahasa lahan peter rene hoang lampiran xvii peraturan bupati minahasa selatan . nomor tahun tanggal: jam tol|tanggung jawab yang bertandatangan bawah ini nama keenan eme nme nene hana kaki mretaassarsankenenkasn pangkat golongan seoooooo oo.o.voodoo.oooooooooooooioo0comoduseseahlosanen jabatan padati dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sehubungan dengan surat perintah tugas nomor .oooooometbetttaaaan serta surat perjalanan dinas nomor .eoocoooensnya i nip. bet eta petunjuk pengisian format surat pernyataan tanggungjawab diisi nama pelaksana spd. diisi nip pelaksana spd. diisi pangkat golongan ruang pelaksana spd. diisi jabatan pelaksana spd. diisi nomor surat perintah tugas. diisi nomor surat perjalanan tugas. isi nama kota tempat kedudukan, tanggal, bulan serta tahun. diisi nama dan tanda tangan pelaksana spd. diisi nip pelaksana spd. pj. bupati minahasa selatan, m peter rene hasan lampiran xv|pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomor. io. oom yang bertanda tangan bawah ini nama afeeee kop pee pbemmeneensnassan nip aman jabatan aaa naa kan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa juga perjalanan dinas jabatan atas nama nama mewaeenere mee nre eee bei eka kskaksn jabatan alter eme meme nma muse mana ema kemmssskanana dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainsnya petunjuk pengisian format surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan (l) diisi nama pejabat penerbit spd. diisi nip pejabat penerbit spd. diisi jabatan pejabat penerbit spd. diisi nama pelaksana spd. diisi nip pelaksana spd. diisi jabatan pelaksana spd. diisi alasan yang menyebabkan pembatalan spdd. diisi pangkat pejabat yang membatalkan spd. diisi nip pejabat yang membatalkan spd. pj. bupati minahasa selatan peter rene lampiran xixurat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan nomor cincin namun ene kawasan aan mess enam sena yang bertanda tangan bawah ini nama nnaanannananaaaaaa naa jabatan sooovewnsenneneneengenarame serangan ana sanasenameter asem ena neg semwaameamae menace ana jabatan races san un dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa . |dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban dpa tidak dapat kembali resund (sebagian seluruhnya) sebesar rp., sehingga dibebankan pada dpa nomor pasca cina oeoewasassa skpd sasisnyaia)kpdkpd yang dibebani biaya perjalanan dinasnya diisi dengan tempat tinggalj. bupati minahasa selatan, peter'rene hoang lampiran xx:ton oop naskah dinas perangkat daerah lambang daerah laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas jabatan .ooo wo# woo wom j@mj@ jala2) bs00cononeseve0e0oneseoosonanesesoooerano0oeeeonananasenenannsesasanesoonanansnsanasanasosesanosonoasooneoodaoanan pesernanataaaa iv. kesimpulan dan saran penutup. dibuat di. . ih. pada tanggal. .il. pelaksana spd pangkat nip. petunjuk pengisian format laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan kop naskah dinas hanya dipakai apabila laporan perjalanan dinas jaba dibuat oleh pelaksana spdnama dan substansi kegiatan acara yang diikuti dalam pelaksanaan perjalanan dinas jabatan. diisi nama kota tempat kedudukan. diisi tanggal, bulan serta tahun. diisi jabatan pelaksana spd. (s) diisi nama pelaksana spd. diisi pangkat pelaksana spd. diisi nip pelaksana spd. pj. bupati min selatan, peter rene hoang lampiran xxi|(rincian biaya perjalanan dinas mengantar jenazah lampiran spd nomor tanggal perincian biaya jumlah biaya transpor keluarga jumlah terbilang telah dibayar sejumlah kesanrp senen ane yang telah dibayar semula pop seanaanaaanaanenaaaaan sisa kurang lebih rd. ara esonsnaseen ( .selatan, peter rene hoang lampiran xxiidaftar pengeluaran riil biaya perjalanan dinas lampiran spd nomor tanggal perincian biaya jumlah pembayaran") yoo epik phrase a pihak omar terbilang telah dibayar sejumlah bnnanannnnnnnanannannaan yang telah dibayar semula kan sisa kurang lebih prp senannannnanannnnaapeter rene lan lampiran xx"ii minahasa selatan satuan biaya transport perjalanan dinas dalam daerah kabupaten minahasa selatan lebih dan atau kurang dari kilometer dari tempat kedudukan skpd modoinding dalam kota amurang dan sebaliknya dalam kota modoinding kompas baru dalam kota amurang dan dalam kota kompas baru . sebaliknya ranoyapo dalam kota amurang dan sebaliknya sebaliknya sebaliknya dalam kota motong barat dalam kota motoling barat desa tomohon, pelita dan sebaliknya motoling dalam kota amurang dan sebaliknya dalam kota motoling motoling timur dalam kota amurang dan nan sebaliknya dalam kota motoling timur kumelembuai dalam kota amurang dan lo) sebaliknya dalam kota kumelembuai gl tesla menon eai sebaliknya dalam kota amurang barat ' al" dalamkotasinonsayang tenga dalam kota amurang dan sebaliknya dalam kota tenga |. tatapan dalam kota amurang dan sebaliknya dalam kota tatapan dalam kota tatapan desa wawontulap, desa dan sebaliknya sebaliknya dalam kota sultan tarian oo dalam kotatareran . dan sebaliknyakendaraan dinas. dalam kota amurang terdiri dari kecamatan amurang, kecamatan samurai timur dan kecamatan tumpuan. pj. bupati minahasa selatan itn dna kja peter rene hoanglaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanah lautnomor pmk. tentang standar biaya masukan tahumerintah daerah skpd)pinsi kalimantan selatan atau wilayah provinsi kabupaten kota luar wilayah prop.tingkat untuk pejabat daerah bupati dan wakil bupati)pada lampiran dan ib, biaya taksi sebagaimana tercantum pada lampiran ii, uang harian sebagaimana tercantum pada lampiran iii iii iii biaya penginapan, sebagaimana tercantum pada lampiran ivdstaf pejabat: golongan diberikan fasilitas kelas eksekutif:pinsi diberikan biaya transportasi, uang harian (uang saku, uang makan), dan biaya penginapan, biaya perjalanan dinas luar daerah luar propinsi diberikan biaya transportasi (tiket dan airport tax) biaya taksi (bandara pelabuhan stasiun), uang harian (uang saku, uang makan), dana,b, dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada yang biaya penginapan (akomodasi) dan konsumsinya ditanggung oleh panitia penyelenggara ataupun karena adanya setoran biaya kontribusi kepada panitia penyelenggara, diberikan uang harian sebesar yang ditetapkan dan tidak mendapat uang penginapan, perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada apabila adanya setoran biaya kontribusi kepada panitia penyelenggara dan biaya penginapan tidak ditanggung, maka diberikan uang harian sebesar yang ditetapkan dan mendapat uang penginapan, biaya transportasi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dan uang harian pegawai keluarga dan biaya penginapan sebanyak banyaknya (tiga) orang. biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetaan jenazah dan biaya angkutan jenazah dianggarkan pada skpd sekretariat dewan pengurus kopidan perubahan permendagri tahun menjadi permendagri tahun tentang pedoman perjalanan dinas luar negeri pejabat pegawai lingkungan departemen dalam negeri, kepala daerah dan pimpinan serta anggota dprd dan peraturan perundang undangan lain yang berlakukpd) ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati,viatah laut tahun anggaran dinyatakan tidak berlaku lagi kepala dinas kesehatan kepala upt pejabat yang berwenang, bupati tanah laut bambang alamsyahbadan dinas kantor pejabat yang berwenang, bupati tanah laut cap ttd bambang alamsyaha.n kepala dinas kesehatan pejabat yang memberi perintah kepala uptmpiran keputusan bupati tanah laut nomor tanggal kop surat peri ntah tugas nomor dasar dengan ini menugaskan kepada v0. nama nip pangkat j jabatan maksud surat perintah tugas koeln tempat tujuan berlaku mulai tanggal alat transportasi pembebanan biaya spt nomor rekening organisasiberinaaaaa bulan tahun a.n kepala dinas kesehatan kepala upt, bupati tanah laut h.bambang alamsyah |
lan bupati jombang peraturan bupati jombang nomor tahun tentanghurufuntuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufelenggaraan administrasi " a kependudukan lembaran daerah kabupaten jombang sat tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten jombang nomor e), peraturan bupati jombang nomor tahun tentang tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten jombang berita daerah kabupaten jombang tahun nomor d). memperhatikan: surat edaran menteri dalam negeri nomor sj, hal perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, tanggal januari memutuskan: menetapkan peraturan bupati jombang tentang pembebasan biaya retribusi kartu tanda penduduk dan akta yen catatan sipildankpdyang dibuat oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani kependudukan dan catatan sipil. bab pembebasan sanksi administrasi dan pembebasan retribusi penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, diberikan pembebasan dari sanksi administrasi. dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan diberikan pembebasannyong suhardi handoko diundangkan jombang pada tanggal pebruari ala inap aman ana alia ar nanmantani mama ran pejabat para tang plt. sekretaris daerah dana tanggal kabupaten jombang, ta. wakil bupati sekretaris daerah asan asisten sekda (d2 berita daerah kabupaten jombang khan (mgr d:hukum peraturan bupati dinasti dispenducapil| per kant mita sekretaris kabar ela kolsupeas7u surat edaran menteri dalam negeri, nomor: sj, tanggal januari pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya gratis). larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk penerbitan ktp el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen kependudukan (kk, ktp el, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan lain lain). peesankependudukan dan pencatatan sipil masyarakat kabupaten jombang, dengan memperhatikan hal halangkadana catatan sipil, bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada angka dan angkapejabat rapat tanggal sekretaris serah mam asisten tek heni pembina utama muda maja nan nana mann segan nat nip. dedi nari abah |
peraturan bupati minahasa selatan nomor tahuengan rahmat tuhan yang maha esa bupati minahasa selatan, menimbang 'a.etapkan besaran(engan peraturan bupati minahasa selata. uii |
in ten bupati jombang peraturan bupati jombang nomor tahun tentang tata caratata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modalampiran peraturan bupati jombang nomor tahun tanggal januarijenis pajak dan retribusi pajak kabupaten pengurangan pajak terutang, pajak hotel keringanan atau pembebasan pajak pajak restoran daerah sesuai kemampuan keuangan pajak hiburan dan kebijakan daerah pajak reklame dan atau pajak air tanah retribusi jasa umum pemberian insentif investasi baik retribusi pelayanan berupa keringanan atau pembebasan persamaan kebersihan, disesuaikan dengan kemampuan retribusi pelayanan pasar, keuangan dan kebijakan daerah. retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. retribusi jasa usaha pemberian insentif investasi baik retribusi pemakaian berupa keringanan, pengurangan dan kekayaan daerah, pembebasan disesuaikan dengan retribusi terminal, kemampuan keuangan dan kebijakan retribusi tempat khusus daerah. parkir: retribusi rumah potong hewan: retribusi tempat rekreasi pan dan olahraga: retribusi perizinan tertentu pemberian insentif investasi baik retribusi izin mendirikan berupa keringanan atau pembebasan bangunan imb) disesuaikan dengan kemampuan retribusi izin gangguan keuangan dan kebijakan daerah. ho), je. retribusi izin trayek ii. format penilaian variabel penilaian varia 1epik tor | ) parameter oo ntar kontribusi penanam modal |a. tingkat rata rata terhadap dapat pendapatan karyawan per peningkatan memberikan bulan dibawah umk pendapatan dampak tingkat rata rata pen masyarakat terhadap dapatan karyawan per peningkatan bulan sama dengan umk diatas rata rata penyerapan penggunaan ada penyerapan tenaga tenaga kerja tenaga kerja kerja lokal berpendidi kan lokal lokal yang dasar sd smp) dibutuhkan ada penyerapan tenaga dipekerjakan kerja lokal berpendidi kan dalam usahanya menengah (sma smk) ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidi kan tinggi diploma akademi sarjana penggunaan penanam modal ja. rasio total biaya bahan sumberdaya menggunakan baku dari sumber lokal lokal bahan baku yang digunakan terhadap lokal lebih besar total kebutuhan bahan dibandingkan baku kurang dari yo. bahan baku rasio total biaya bahan wap yang diambil baku dari sumber lokal dari luar daerah yang digunakan terhadap yang digunakan total kebutuhan bahan dalam kegiatbelum ada kontribusi dana terhadap modal csr peningkatan melaksanakan kontribusi dana csr pelayanan penyaluran dana kurang dari yo tahun publik dari program dari keuntungan bersih tanggungjawab |c. kontribusi dana csr lebih sosial csr) dari yo tahun dari cap secara rutin keuntungan bersih kontribusi peningkatan pertumbuhan nilai total terhadap total produksi produksi penanaman pdrb penanaman modal meningkat rata rata modal baik per tahunnya perkiraan nilai total produksi maupun penanaman modal realisasi meningkat antara tahun nilai total produksi penanaman modal meningkat lebih dari y6 tahun kar berwawasan badan penanam modal tidak lingkungan usaha penanam memiliki dokumen amdal dan modal yang berkelanjutan menerapkan prinsip prinsip keseimbangan dan keadilan serta penanam modal memiliki pemanfaatan dokumen amdal namun sumber daya tidak melakukan daur (alam) dan taat ulang limbahnya produksi pada rencana bersih) tataruang yang penanam modal memiliki telah ditetapkan dokumen amdal dan melakukan daur ulang limbahnya produksi bersih skala prioritas badan usaha usaha penanam modal tinggi penanam modal sesuai dengan rtrw yang usahanya namun tidak masuk dalam berada dan dokumen ipjp rpm atau sesuai renstra skpd dan tidak dengan rencana berlokasi kawasan tata ruang strategis cepat tumbuh. daerah: usaha penanam modal ipjp:rpm, sesuai dengan rtrw dan kawasan masuk dalam dokumen strategis cepat ipjp rpm renstra tumbuh. skpd dan tidak berlokasi kawasan strategis cepat tumbuh.nanam modal |a. penanam modal yang pembangunan yang dalam usahanya menyertai infrastruktur mendukung kan pembangunan tidak pemerintah menyertakan pembangun daerah dalam fasilitas sosial dan penyediaan fasilitas umum sarana dan penanam modal yang prasarana yang dalam pembangunan hasil dibutuhkan oleh itas sosial dan fasilitas masyarakat umum memperoleh duku ngan dana dari apbd cc. penanam modal yang dalam usahanya menyertai kan pembangunan hasil itas sosial dan fasilitas umum melakukan penanam modal |a. belum ada transfer alih teknologi yang teknologi kepada pemberi memberikan ntah daerah maupun kesempatan kepada masyarakat kepada transfer teknologi kepada pemerintah pemerintah daerah dan daerah dan masyarakat dilakukan masyarakat dengan dukungan dana dalam apbd meningkatkan transfer teknologi kepada pengetahuan pemerintah daerah dan dan penerapan masyarakat dilakukan teknologi yang dengan pembiayaan digunakan oleh penuh dari penanam penanam modal modal merupakan penanam modal |a. usaha penanam modal industri pionekebelakang) dan tidak memberi nilai mendukung pengembang tambah dan produk unggulan memperhitungkan daerah pud) eksternalitas usaha penanam modal yang terjadi, adalah jenis usaha baru memperkenalkan yang memiliki keterkaitan teknologi baru, kegiatan usaha yang luas kau serta memiliki (keterkaitan kedepan dan nilai strategis kebelakang) tapi tidak dalam mendukung pengembang mendukung produk unggulan pengembangan daerah pud) produk unggulan |c. usaha penanam modal daerahaku pengembangan produk unggulan daerah pud berlokasi penanam modal lokasi proses produksi daerah yang bersedia dari penanam modal psn terpencil, dan mampu berada pusat wilayah tertinggal atau mengembangkan atau pinggiran (sub perbatasan kegiatan urban) usahanya lokasi proses produksi daerah yang dari penanam modal aksesibilitasnya berada daerah masih sangat tertinggal atau perbatasan terbatas, daerah lokasi proses produksi marginal dan dari penanam modal atau perbatasan berada daerah terpencil melaksanakan kegiatan tidak ada kegiatan litbang penelitian, usahanya dan inovasi dalam pengembangan bergerak peningkatan nilai tambah dan inovasi bidang penelitian produk unggulan daerah dan pud) pengembangan, |b. ada kegiatan litbang dan inovasi teknologi inovasi namun tidak terkait dalam mengelola dengan produk unggulan potensi daerah daerah pud) a3 ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah pud bermitra melakukan penanam modal belum dengan kemitraan melakukan kemitraan tidak umkm dengan secara fungsional pengusaha penanam modal melakukan mikro, kecil, kemitraan secara fungsional menengah atau dalam bidang produksi saja koperasikegiatan a.penanam modal belum barang modal, usahanya menggunakan barang mesin atau menggunakan modal, mesin atau perawat peralatan barang modal produksi dengan dengan (bahan kandungan lokal ke) kandungan kandungan penanam modal menggunaka lokal lokal), mesin barang modal, mesin atau peralatan atau peralatan produksi yang diproduksi dengan kandungan lokal dalam negeri kurang dari cc. penanam modal menggunaka barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih besar dari lingkar parameter dan nilai yang sesuarioritas insentif dan prioritas sedang prioritas tinggi rendah kemudahan investasi bentuk pengurangan, pengurangan, pengurangan, insentif keringanan keringanan atau keringanan atau dalam atau pembebasan pembebasan penanaman pembebasan retribusi dan pajak retribusi dan pajak modal retribusi dan untuk setiap untuk setiap pajak untuk penanam modal penanam modal setiap penanam antara yo antara modal diberikan dari total perkiraan sampai dari maksimum atau realisasi total perkiraan sebesar pembayaran pajak atau realisasi dari total dan retribusi dari pembayaran perkiraan atau penanam modal retribusi dari ke) realisasi penanam modal. pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal bentuk penyediaan penyediaan data penyediaan kemudahan data dan dan informasi data dan dalam informasi terkait peluang informasi penanam terkait usaha terkait dengan modal peluang peluang usaha usaha, pengurusan pengurusanizin pengurusan izin usaha usaha yang izin usaha yang yang cepat cepat sesuai cepat sesuai sesuai peraturan peraturan peraturan perundang perundang perundang undangan undangan undangan pemberian pemberian bantuan teknis bantuan teknis manajemen manajemen usaha, usaha, fasilitasi lahan lokasi usaha yang layak gan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan dalam investasi. jangka waktu dan| jangka waktu dan penanaman modal frekuensi insentif frekuensi kemudahan investasi investasi bagi penanam modal diberikan maksimum diberikan maksimum baru (empat) kali dalam (lima) kali dalam jangka jangka waktu tahun| waktu tahun sejak sejak beroperasi beroperasi usahanya usahanya bagi penanam modal diberikan maksimum diberikan maksimum lama (dua) kali saat usaha (dua) kali per (lima) penanaman modal meng tahun setelah (tiga) alami kerugian dan tahun beroperasi atau mengalami kepala tantenan the ona nya ver nata tengkuk ceres kata tan jun alamat perusahaan tan tanu aan nasa hal siam espana ban aang peak anna lea tor tan anakan ini maabsaky ads angsa nama pimpinan pandaan non nan dan ena adaa andai par gee enam bening alamat pimpinan ana saat kel albania kana drink say rad paslon pekan teen mean penata wet mia engan bosnya daa kas mata alamat lokasi perusahaan: gua. kenal oon ate tata ana keong mob aan mona dan bnn pan bau bet mat wet maag mama smaben brunnea rena rerata maa ana pengurangan retribusi tere aeskemlnn nani ana dena kanan pembebasan retribusi london ren ong ane ane bui hen nama daro ser eneloubeja dan kurir anda tap kan aka bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:aan tap ke),semata ken daan tea kaa aan air alamat perusahaan kana anon pon lola ana aon anna maa kasar aaa dike nan elu yuk daa kecam menamai rar mena nama pimpinan enak dra pon naga ena una kata ona dmuhdisa nana alamat pimpinan ara men sar oia ran saka rena doyan nia ncceseraea pananananekanan una alamat lokasi perusahaan ori men ikan malah naa editan dag mena kesan dra keb akan masa lensa nana manan akan ana menenun kenwkt atas panas awan drama ram pengurangan tepi duri dooowco.o enda june ian banua pai aka bahan pembebasan retribusi sena vodaoeber paras ken nan akad agenttliain, nai adan iran nan kemana mand rena non aaa cnn pemain pura (aaperanomor tahun tentang organisasi perangkat daerah kabupaten jombang lembaga daerah kabupaten jombang lembaran daerah kabupaten jombang tahun nomor sebagaimana diubahdiubah kedua kalie),s5)ann pita jawa timur, kode pos. telp. fax. bim gil, .2oiowvsi coco 0power engan rekomendasi nomor nee one sena berdasarkan hasil verifikasi danmemberikan rekomendasi kepada nara perusanbar: aneka menenun saat nun makna man doha anta tp alamat perusahaskih eco ket erat ikan pena naa kal kana kana aina aaa ade hee ann kanan panel opt wicara asa hah kaa nama pimpinan rawa lan lin ann akan peran dra batu kua alamat pimpinan nag lets samaran naa helen tapa are van ellen aan ana rena nos ensure pemenangan alamat lokasi nan mena enda mts bean lana oka ehi titia inna ema meja mean maa perusahaan nan genangan dahaga anna ieaaangn kali del sai saka wawasan erna untuk mendapatkan insentif kemudahan penanaman modal yang terdiri dari bb. snermewa ain idkab mayan anak demak kamu nan daan med nnn ana ran aaa kena nyan daan set ane mua oo. tan apnpate frekuensi insentif kemudahan diberikan sebanyak . j. joe. jangka waktu insentif kemudahan diberikan selama . j.jsekretaris daerah kabupaten jombang, plasa eos swe mane mera ana naa pangkat) gol emosi stats lampiran rekomendasi nomor snnnnannananannanannnalan jawa timur, kode pos. telp. fax. email. . hasil penilaian pendaftaran one mane tanggal pendaftaran aan nan jenis layanan pemberian insentif pemberian kemudahan penanaman modal insentif yang dimohonkan ann anta kemudahan yang dimohonkan: lion nama perusahaan nan ena maan ken cara alamat perusahaan alpen nenek ren nnn man ama aah kanan anang mana pan pen men annual nama pimpinan tab kis asa ayam ing ara alamat pimpinan san nan nun dandim wemoatod tai kangen page nana men met orang nina onsen aka tos (eva nan akan denda alamat lokasi perusahaan panen peranan uan bana telak nut dak dana ebi arena nan nada air lampiran rekomendasi nomor k.merrrhatunenenna ngonan len unten ten jawa timur, kode pos.o. telp. fax. email. hasil penilaian pendaftaran nai tanggal pendaftaran ran pre pap ina jenis layanan pemberian insentif pemberian kemudahan penanaman modal insentif yang dimohonkan ne, ten tas ana organ ken mekah atlanta dgn kan men kemudahan yang dimohonkan tincnebanari nara nna neh ang baba bud memang senang nur pan rek nama perusahaan alamat perusahaan pan pas dan kanan sean tan pena keren kana akan nan senen ena kota negera wnatiwpa ten atau uang nama pimpinan dia ana alamat pimpinan nun nenek nat daa alamat lokasi perusahaan ewen pon yan dani javana abu lan manor naa olesan eka pon arta tai aren nan ghe apa sakajumlah tenaga kerja tetap ooo nan aan maan nilai omzet penjualan sebelum dan omzet penjualan nilai transaksi sesudah diperoleh insentif usaha sebelum diberikan insentif: badan hak nae omzet penjualan nilai transaksi pe. gan beta usaha setelah diberikan insentif: restrukturisasi mesin produksi peningkatan kesejahteraan bee penambahan biaya promosi produk nan beri tanda pada angka depannya. pengelolaan usaha bidang sumber daya manusia peningkatan kapasitas karyawan jumlah karyawan yang mengikuti melalui pelatihan tematik pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif .o. orangjumlah karyawan yang mengikuti melalui pelatihan umum pelatihan umum sebelum memperoleh insentif .orang yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif . jo. volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif . juvolume produksi volume penjualan itn basa teeaocooooo.o.cbooo.coor.ooromromoiwo. bidang jasa sebutkan) bun kem can mania van yen momen pena per obeng aman bidang pengolahan ssolekanj lennon ranaaneknan mena euk kahin bap naas anakjombang, nyong suhardi handoko memutuskan: menetapkan peraturan bupati jombang tentang tata cara pemberian intensif dan kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah adalah kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah kabupaten jombangrepublikyaa penanaman untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, menengah penyediaan data dan informasi peluang penanamstudi kelayakan, dan atau percepatan pemberian perizinan oleh ptsp. pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud (l)atu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran pajak dan atau retribusi, jika usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan kelitas sosial atau fasilitas umum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan. bab iii persyaratan dan tata cara permohonan insentif dan atau permohonan kemudahan penanaman modalantor penanaman modal dan promosi potensi daerah. persyaratanvoli:bab tim verifikasi dan penilaian bagian kesatu bupati menetapkan tim verifikasi dan penilaian gen dengan keputusan bupati. tim sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh kantor penanaman modal dan promosi potensiantor penanaman modal dan promosi potensi daerahsepuluhjika dipandang perlu. hasil verifikasi dan penilaian dilaporkan kepada bupati sebagai rekomendasi dalam menetapkan insentif dan atau kemudahan penanaman modal yang diberikan kepada pemohon. insentif dan atau kemudahan penanaman modal yang diberikan kepada pemohon ditetapkan oleh bupati selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasilek menyampaikan laporan setiap (enam) bulan kantor penanaman modal dan promosi potensi daerahkantor penanaman modal dan promosi potensi daerah. setelah menerima laporan, kepala kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah meneruskan pada bupati. bil evaluasi terhadap perkembangan usaha penerima insentif dan atau kemudahan penanaman modal dilakukan berdasarkankantor penanaman modal dan promosi potensi daerah. an) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkaitjombang. kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah mengajukan rencana anggaran sebagaimana dimaksud padaa: nsn nyong suhardi handoko diundangkan jombang pada tanggal januari baris daerah paten jombang, iim tri amati berita daerah kabupaten jombang tahun nomor e hukum peraturan bupati2015 setda asisten perekonomian perlu penanaman modal .doc |
berita daerah kota bekasi sin dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bekasi, menimbang bahwa dengan .adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah berdasark, maka peraturan wali kota bekasi nomor tahun tentang tim ahli bangunan gedung. e,..nomor ba. bid pr. tanggal januari hal penyusunan perubahan ketiga peraturan wali kota bekasi nomor tahun tentang tim ahli bangunan gedung.. beberapa ketentuan dalamyangdinas tata ruang kota bekasi. ataubersifat hoc dan ditunjuk secara periodik dengan keputusan wali kota. panitia pembentukan tim ahli bangunan gedung yang selanjutnya disebut panitia pembentukan tag adalah panitia pembentukan tim ahli bangunan gedung wilayah kota bekasi yang diangkat oleh wali kota untuk melaksanakan pembentukan tim ahli oleh wali kota dalam periode waktu tertentulam bentuk berita acara secara pemketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut (l) susunan tag terdiri dari pengawas pembina. sekretaris daerah kota bekasi, tag staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan kemasyarakatan kota bekasi. ketua tag kepala dinas tata ruang kota bekasi: wakil ketua tag kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kota bekasi, sekretaris tag sekretaris dinas tata ruang kota bekasi: anggota sekretariat unsur dinas tata ruang kota bekasi: anggota tag unsur pemerintah daerah, unsur asosiasi profesi: unsur perguruan tinggi. susunan keanggotaan tag: bahwa untuk mengetahui hasil pencapaian tujuankerja sama pemerintah kota bekasi dengan pihak ketiga diperlukan evaluasi atas kerja sama, dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan huruf perlukerja sampembahasan penyusunan peraturan wali kota tentang pedoman monitoring dan evaluasi kerja sama daerah nomor setda. tanggal maret memutuskanpihak ketigpihak ketiga. evaluasi kerja sama daerah adalah penilaian secara sistematis terhadap hasil pelaksanaan kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan sehingga menghasilkan rujukan atau rekomendasi untuk pengambilan keputusan selanjutnyaevaluasipengendalian terhadap pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilakukan secara efektif, danaerah dengan pihak ketiga. ruang lingkup yang diatur dalam peraturan wali kota ini, meliputi: evaluasi: mekanisme, tim evaluasi, dan pelaporan. bab iii evaluasi evaluasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga secara umum dilakukan terhadap: aspek konteks (evaluasi atas tujuan kerja sama): aspek input (sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama): aspek proses, aspek output (keluaran): dan aspek outcome (hasil) yang dicapai dari penyelenggaraan kerja sama dengan pihak ketiga. hasil evaluasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga berupa rujukan atau rekomendasi untuk: dapat memperpanjang jangka waktu kerja sama, melaksanakan addendum terhadap kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama, memberikan somasi terhadap pihak ketiga, menagih kewajiban pihak ketiga, melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pihak dalam perjanjian kerja sama yang belum terpenuhi: melaksanakan negosiasi dengan pihak ketiga untuk menyepakati klausul baru: dan atau mengakhiri kerja sama daerah. bab mekanismedesk evaluasi kerja sama oleh bagian kerja sama dengan perangkat daerah dilaksanakan setiap (enam) bulan atau apabila diperlukan. penyelenggaraan evaluasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan setiap (enam) bulan atau sewaktu waktu bila diperlukan. mekanisme evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai alurtim evaluasi dalam pelaksanaan evaluasi, sekretaris daerah selaku ketua teks menugaskan tim evaluasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga untuk mengkaji kesesuaian implementasi hasil pelaksanaan kerja sama oleh para pihak. tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melakukan inventarisasi dan penyusunan jadwal evaluasi: pengembangan dan penyempurnaan instrumen evaluasi berdasarkan lingkup kerja sama daerah dengan pihak ketiga: cc. penelaahan dokumen laporan pelaksanaan kerja sama dari pihak ketiga disandingkan dengan isi perjanjian yang ditandatangani bersama, penyiapan dokumen yang diperlukan untuk evaluasi: pelaksanaan evaluasi baik administrasi maupun tinjau lapangan terhadap pelaksanaan kerja sama dengan menggunakan instrumen evaluasi: pencatatan data dan informasi hasil evaluasi untuk setiap perjanjian, pelaksanaan evaluasi dengan cara analisis data dan informasi hasil sebagaimana huruf langsung dibuatkan perumusan rujukan atau rekomendasi tindak lanjut kerja sama dan penyampaian laporan hasil evaluasi kepada sekretaris daerah selaku ketua tekskepala sub bagian pengembangan kerja sama, tetap kepala sub bagian tata kelola kerja sama, kepalandidikan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, dan kearsiperintahanfaatan dan pemberdayaan aset pada bidang aset badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bekasi: kepala sub bagian bantuan hukum pada bagian hukum sekretariat daerah kota bekasi: kepala sub bidang retribusi dan pajak daerah pada badan pendapatan daerah kota bekasi, dan kepala seksi pelayanan perizinan penataan ruang pada bidang pelayanan perizinan pembangunan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bekasi. anggota unsur perangkat daerah yang melaksanakan kerja tidak tetap sama, termasuk tenaga fungsional yang membidangi: kepala seksi terkait pada kecamatan dan kelurahan setempat: unsur tim wali kota untuk percepatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, tenaga ahli dari akademisi dan atau lembaga independen lainnya. anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada huruf melaksanakan tugas sesuai lingkup bidang tugasnya yang terkait dengan substansi naskah kerja sama. untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih komprehensif, tim evaluasi dapat melaksanakan focus group discussion fgd) yang melibatkan pihak terkait dan atau yang berkepentingan. bab pelaporan bagian kesatu pelaporan oleh pihak ketiga pihak ketiga wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan kerja sama setiap (enam) bulan kepada wali kota melalui sekretaris daerah selaku ketua teks dan tembusan kepada perangkat daerah teknis. laporan sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya memuat: pengelolaan atau pemanfaatan objek perjanjian, pelaksanaan kewajiban, kendala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama, manfaat kerja sama, rencana pengembangan kerja sama. format laporan sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan wali kota. bagian kedua pelaporan tugas tim evaluasi hasil pelaksanaan tugas tim dilaporkan kepada ketua teks. laporan sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya memuat catatan atas pemenuhan hak dan kewajiban baik dari aspek administrasi maupun aspek teknis serta rumusan permasalahan dengan melampirkan: berita acara rapat evaluasi: matrik hasil evaluasi: cc. notulensi rapat evaluasi: berita acara tinjau lokasi (jika ada), dan daftar hadir. laporan tim sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti oleh ketua teks sebagai bahan pelaporan dan rekomendasi kepada wali kota yang memuat: data objek evaluasi, hasil evaluasi, dan rekomenddinas lingkungan hiduplingkungan hidup kota bekasi terdiri atas: kepala dinas, sekretariat, membawakan: sub bagian perencanaan:fl: seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup. utd:.inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, penyusunan dokumen apple:rlplh nasional, pulau kepulauan dan ekoregion, penyusunan neraca sda dan lh, il. penyusunan neraca arus s: pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, zz. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam, aa. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam: bb. pelaksanaan pencanangan sumber daya alam, cc. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim: dd. pelaksanaan inventarisasi grk dan penyusunan profil emisi grk: ee. perencanaan konservasi keanekaragaman hi: ff. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, gg. pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hi: hh. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hi: ii. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hi: ji: pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi: kk. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan skpd terkait: il. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya, mm. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas, nn.d.: cc. seksi pemeliharaan lingkungan hidup. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup strategis, penyiapan bahan penyusunan.eraca s,:, menyusun neraca nada dan lh, menyusun neraca arus sda dan lh: menyusun status lingkungan hidup daerah, xx.zz. menyusun kajian lingkungan hidup strategis provinsi: aa. mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis, bb. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan lhs, cc. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan lhs, dd. melaksanakan pemantauan dan evaluasi lhs terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha berintegritas secara elektronik ossizi. mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatanencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan,pencanangan, inventarisasi, perencanaan dan fasilitasi serta pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup yang meliputi sumber daya alam, grk dan konservasi keanekaragaman h, oo.::s'vvpenyimpanan sementara limbah dalam satu daerah kota, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerahbagi pengumpul limbah b3:bb. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah dilakukan dalam satu daerah kota: cc. pelaksanaan perizinan penguburan limbah medis,ee. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya, ff. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas, gg.vumusan, koordinasi, penyediaan, penetapan, pengawasan, pengembangan, pembinaan dalam pelaksanaan penanganan sampah:, melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, melakukan penyediaan sarira penanganan sampah:. berikut:. bahan penyusunan, pemantauan, pengawasan, kebijakan:: menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah kota yang terintegrasi secara elektronik dalam oss:bagi pengumpul limbah yang terintegrasi secara elektronik dalam oss, r. (imbunan limbahguburan limbah medis yang terintegrasi secara elektronik dalam os. dan mutu lingku: melaksanakan pemantauan kualitas udara, melaksanakan pemantauan kualitas tanah: menyiapkan bahan dan menyusun bahan konsep pemberian rekomendasi ijin pembuangan limbah cair plc) yang terintegrasi secara elektronik dalam oss(sipil, tps b3, sisa)serta pengelolaan lingkungan (sipil, tps b3, sisa): menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan:zz": cc. seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut::norma, standar, prosedur dan kriteria bidangbidangy.petugas pengawas lingkungan hidup daerah, tim koordinasi dan monitoring penegakan hukumserta perkara pelanggarukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, oo.:gembangan, penyuluhan, peningkatan, identifikasi kebutuhan dan penilaian dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi diklat, penyuluhan, peningkatan kapasitas dan pengharga.: oo. melaksanakan diklat dan penyuluhan lh: melakukan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lh, melakukan peningkatan kapasitas pengawas lingkungan hidup daerah, melakuk: xx. .menyiapkan bahan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, y. melakukan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasionalpercepatan penanganan corona virus disease covid perlu dibentuk rukun warga rw) siaga covid lingkungan pemerintah kota bekasi: bahwa berdasarkan huruf maka perlu menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman pembentukan siaga penanganan covid lingkungan pemerintah kota bekasi.r1i1 tentang status tanggap darurat bencana penyebaran corona virus disease covid kota bekasi: keputusan wali kota bekasi nomor kep. bpbd ii1 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease covid kota bekasi. memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang tata cara pembentukan siaga penanganan odp adalah seseorang yang memiliki riw sempat bepergian wilayah yang terinfeksi atau melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi virus corona namun belum menunjukan gejala gejala telah terinfeksi orang dalam pemantauan pdp adalah pasien yang menunjukan gejala terinfeksi virus corona. positif covid adalah pasien yang terbukti secara medis telah terinfeksi virus corona melalui proses pengujian laboratorium. bab tujuan tata cara pembentukan siaga penanganan covid lingkungan pemerintah kota bekasi merupakan acuan bagi kecamatan dan kelurahan dalam membentuk siaga dalam upaya percepatan penanganan penanggulangan wabah covid bab iii maksud pembentukan siaga memantau warga yang memiliki status odp, pdp dan positif covid melaporkan odp yang tidak memiliki ruang karantina mandiri perangkat rw, mendata warga dengan status odp, pdp. bab perangkat siaga covid ketua siaga ketua siaga ex officio dijabat oleh ketua wilayah yang bersangkutan. tugas ketua siaga: melakukan pembinaan, fasilitasi dan pemantauan terhadap kegiatan dalam rangka penanganan covid kota bekasi, mengkoordinasikan tugas tugas yang dilaksanakan oleh para koordinator sesuai dengan bidang tugasnya: cc. melaporkan pelaksanaan tugas siaga kepada lurah secara berkala. sekretaris siaga sekretaris siaga ex officio dijabat oleh sekretaris wilayah yang bersangkutan. tugas sekretaris siaga: membantu tugas ketua dalam mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh siaga, melaksanakan fungsi kesekretariatan dan koordinasi dalam menunjang pelaksanaan siaga. koordinator siaga dalam perangkat siaga covid dibantu oleh koordinator antara lain: koordinator lapangan: koordinator kesehatan, koordinator dokumen kependudukan: koordinator kesejahteraan warga, koordinator kebersihan, koordinator keamanan. perangkat siaga covid sebagaimana mempunyai tugas antara lain koordinator lapangan bertugas melakukan survei, verifikasi dan validasi informasi kejadian yang ada wilayah setempat: koordinator kesehatan bertugas memastikan akses dan fasilitas kesehatan wilayah setempat: koordinator dokumen kependudukan bertugas mengurus data dan administrasi warga masyarakat wilayah setempat: koordinator kesejahteraan warga bertugas mengatur pemenuhan logistik warga wilayah setempat: koordinator kebersihan bertugas mengatur kebersihan lingkungan dan tempat isolasi sementara, koordinator keamanan bertugas melakukan pengamanan wilayketua ketua sekretaris sekretarislapangan kesehatan dokumen kesejahteraan kebersihan keamanan kependudukan warga wali kota bekasi, ttd cap rahmat effenditerutama pemberlakuan jam operasional pasar dan sejenisnyaberita acara rapat pembatasan jam operasional pasar rakyat tradisional kota bekasi, nomor disdagperin.pasar tanggal aprilketentuan huruf::dalam melayani kebutuhan penduduk selama pemberlakuan psbb sebagaimana dimaksud diterapkan jam operasional sebagai berikut pasar rakyat mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, khusus pedagang sayur mayur dan buah buahan yang berada pelataran parkir pasar baru bekasi, pasar kanji baru, pasar bantargebang dan pasar kranggan, selain berlaku jam operasional sebagaimana dimaksud huruf juga diberlakukan jam operasional malam mulai pukul wib sampai dengan pukul wib: cc. sebagaimana dimaksud huruf angka mulai berlaku pukul wib sampai dengan pukul wiguru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil lingkungan dinas pendidikan kota bekasi maka perlu adanya tata cara pembinaan guru dan. tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil lingkungan dinas pendidikan kota bekasi, bahwa dalam rangka mendorong kinerja guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil agar lebih optimal dan terukur maka perlu adanya bahan informasi kepegawaian yang diperoleh melalui penilaian kinerja bagi guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil lingkungan dinas pendidikan kota bekasi: bahwa pembinaan dan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipilndidik dan tenaga kependidikan yang sebenarnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf huruf dan huruf maka perlu menetapkan peraturan wali kota |
berita daerah kota bekasi nomor seri: peraturan wali kota bekasi nomor tahun tentang penetapan rencana strategiskara setelah rpm ditetapkan:penetapan rencana strategis. memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang penetapan rencana strategis perangkat daerah kota bekasi tahuperangkat daerah renstra perangkat daerah tahun merupakan penjabaran dari rpm tahun renstrarencana kerja senja) perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah rkd). penjabar daerah: badan pengelolaan keuangan dan aset daerah: badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan daerah, badan pendapatan daerah, badan penelitian dan pengembangan daerah, badan kesatuan bangsa dan politik: badan penanggulangan bencana daerah: dinas pendidikan, il. dinas kesehatan, dinas pemadam kebakaran, dinas sosial, dinas tenaga kerja: dinas ketahanan pangan,: dinas perdagangan dan perindustrian, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah: dinas bina marga dan sumber daya air, aa. dinas tata ruang: bb. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, cc. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dd. dinas perpustakaan, ee. dinas kearsipan daerah: ff. dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan: gg. dinas pertanian dan perikanan: hh. rsud dr. hasbullah abdulmadjid: ii. satuan polisi pamong praja, kecamatan bekasi timur: kk. kecamatan bekasi utara, il. kecamatan bekasi barat, mm. kecamatan bekasi selatan: nn. kecamatan rawalumbu:, kecamatan medansatria, pp. kecamatan jatiasih: gg. kecamatan bantargebang: rr. kecamatan pondokgede, ss. kecamatan jatisampurna, tt. kecamatan pondokmelati: uu. kecamatan mustikajaya. penjabaran renstrerah.strategis perangkat daerah perubahan renstra perangkat daerah dilakukngan nomor seri peraturan wali kota bekasi nomor tahun tentangwali kota bekasi, menimbang bahwa dalam rangka meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi, penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan roda dua berbasis aplikasi teknologi informasi tersebut terhadap penyelenggaraan angkutan umum kota bekasi, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan roda dua berbasis aplikasi teknologi informasi: bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf maka perlu ditetapkan peraturan wali kota tentang penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan roda duabab ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan: kota adalah kota bekaswali kota adalah wali kota bekasi: dinas adalah dinas perhubungan kota bekasi: lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang dikendaraan ruang lalu lintas jalan:, penumpang adalah orang yang berada kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan, aplikasi berbasis teknologi informasi online untuk transportasi, atau disebut juga aplikasi transportasi online, adalah aplikasi berbasis web atau smartphone yang digunakan untuk melakukan pemesanan kendaraan angkutan, ojek online adalah penggunaan sepeda motor untuk mengangkut orang dan atau barang secara berbayar dengan pemesanan menggunakan aplikasi transportasi online, pengelola adalah badan yang mengelola penyelenggaraan ojek online dengan menggunakan aplikasi transportasi online: pengemudi adalah orang yang mengemudikan sepeda motor untuk ojek online, jalan dan badan jalan, trotoarturan,ondisi usaha angkutan umum dan online yang dapat bersinergi untuk kepentingan transportasi bagi masyarakat kota bekasi. bab iii penyelenggaraan bagian kesatu pengelola pengelola ojek online berbentuk badan usaha. pengelola mempunyai tugas setidaknya mengelola pengemudi dan kendaraan ojek online, mengelola dan menerima keluhan pelanggan penumpang, memberikan data pengemudi, kendaraan dan operasional kepada wali kota melalui kepala dinas perhubungan kota bekasi sekurang kurangnya setiap (tiga) bulan sekali, 0d. membantu pelaksanaan ketertiban berlalu lintas oleh pengemudi ojek online. dalam menjalankan penyelenggaraan ojek online, pengelola ojek online mengikuti ketentuan berikut: menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas dan data pengemudi dan penumpang selain yang digunakan untuk memenuhi pemesanan ojek online. menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada pengemudi secara rutin. menyediakan stiker penanda dan atau barcode ojek online. mempunyai mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap pengemudi selama pengemudi menunggu dan memenuhi pesanan. pengelola ojek online memastikan ketersediaan lokasi menunggu selama pengemudi belum mendapatkan pesanan, dimana lokasi tersebut: tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dan menyediakan tempat menunggu parkir untuk pengemudi atau bekerjasama dengan pihak lain. mempunyai tanggung jawab sosial untuk mendukung lingkungan berkendara dan berlalu lintas yang aman, nyaman, dan selamat bagi pengemudi dan penumpang. bagian kedua kendaraan kendaraan yang digunakan untuk ojek online harus memenuhi persyaratan kelayakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. dalam penyelenggaraan ojek online, kendaraan wajib memenuhi ketentuan dengan menggunakan stiker penanda dan atau barcode ojek online yang ditempelkan pada bagian kendaraan pada posisi yang mudah dilihat. stiker penanda dan atau barcode ojek online sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya berisi identitas pengemudi dan kendaraan yang digunakan serta pengelola. bagian ketiga pengemudi pengemudi ojek online wajib mentaati persyaratan mengemudi yang berlaku, antara lain: mempunyai surat ijin mengemudi sim) yang sah dan berlaku sesuai jenis kendaraan: menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lain. pengemudi ojek online wajib mentaati ketentuan ketentuan berikut: mentaati tata tertib dan peraturan lalu lintas sesuai peraturan perundangan yang berlaku: tidak berhenti dan parkir bahu jalan, badan jalan, trotoar, ruang publik dan tempat tempat lain yang bukan diperuntukkan sebagai area berhenti dan parkir, hanya diperbolehkan parkir dan atau menunggu penumpang didalam jalan lingkungan. pengemudi ojek online wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan ojek online sebagai berikut: terdaftar pada kantor cabang perwakilan kota bekasi sebagaimana dimaksud pada mengenakan seragam dan tanda pengenal berupa jaket dan helm sebagai identitas pengelola ojek online. menjaga, melaporkan, dan menyimpan barang penumpang tertinggal kantor pengelola ojek online. menjaga ketertiban umum kota bekasi. bab pengawasan dan pengendalian bagian kesatu pengawasan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ojek online dilakukan oleh dinas perhubungan kota bekasi dan instansi terkait lainnya. pengawasan penyelenggaraan ojek online sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: pengawasan terhadap penyelenggaraan ojek online pada ruang publik yang tidak diperkenankan sebagai lokasi parkir pangkalan, berhenti menunggu penumpang, dan menaikkan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam pengawasan atas kesesuaian kendaraan dan pengemudi terhadap data disampaikan kepada dinas perhubungan kota bekasi dan yang terdaftar pada aplikasi transportasi onlinepada dilaksanakan hal hal berikut: pemberian arahan dan petunjuk mengenai ketertiban umum dan lalu lintas dalam penyelenggaraan ojek online, pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lainnya dalam penyelenggaraan ojek online, penindakan pelanggaran sesuai dengan kewenangan: apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada yang disampaikan oleh pengelola ojek online atau cabang perwakilannya, dinas perhubungan kota bekasi akan menyampaikan perubahan dimaksud secara tertulis kota bekasrumah sakit umum daerah kelas pondokgede kota bekasi sebagai unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan kota bekaspondokgedtanggal maretdirektur adalah direktur rsud. sub bagian dan seksi adalah sub bagian dan seksi pada rsudpembentukan dengan peraturan wali kota ini dibentuk rsud kelas pondokgede kota bekasi, sebagai utd pada dinas kesehatan kota bekasi. utd rsud kelas pondoksgede sebagaimana dimaksud pada berkedudukan kelurahan jatiwaringin, kecamatan pondokgede, kota bekasi. utd rsud kelas pondokgedepelayanan rawat inap. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd rsud kelas pondokgedepelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan utd rsud kelas pondokgedeorganisasi rsud bagian kesatu kedudukan dan susunan organisasi utd rsud kelas pondokgede kota bekasi dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. susunan organisasi utd rsud kelas pondokgede terdiri atas: direktur, sub bagian perencanaan dan keuangan, cc. sub bagian administrasi umum, seksi pelayanan medik: seksi pelayanan penunjang: kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi utd rsud kelas pondokgedepembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bagian, seksi dan kelompok jabatan fungsional: penyelenggaraan administrasi perkantoran, pemberian pelayanan bidang pelayanan rumah sakit: pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi rumah sakit, penyelenggaraan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban tugas rsud kepada wali kota melalui kepala dinas dan laporan kinerja rsud sesuai ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.undang undangan:medik::oo.layanan medik spesialis dasar sesuai kewenangan dan peraturan perundang undangan,meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan atau obstetri dan ginekologi:utd: mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas kesehatdirektur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan ketatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup rsud untuk mencapai tata kelola perencanaan dan keuangan yang baprogram dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan berdasarkan data dan program rsud dan ketentuan perundang undangan: penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan rsud: penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan rsud: penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan rsud: pelaksanaan pelayanan ketatausahaan keuangan, penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan rsud: penyusunan anggaran belanja rsud, pengolahan data keuangan unit kerja lingkungan rsudkeuangan mempunyai uraian tugas: memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan: menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari direkturnyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan berdasarkan kebijakan dan program kerja rsuderdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada lingkungan rsursud: menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja rsud, menghimpun dan menyiapkan rancangan prosedur tetap standar operasional prosedur sop) dari unit kerja terkait lingkup rsudoo. menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja lingkungan rsud: menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan rsud, melakukan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan, melakukan ketatausahaan pendapatan rumah sakit: memonitor dan mengevaluasi capaian pendapatan rumah sakit: 'mengecek dan menyesuaikan surat pertanggungjawaban spj) pengeluaran dengan buku kendali dan anggaran, melakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan realisasi belanja, menyiapkan dan menyusun anggaran belanja rsud: mengolah dan menyusun laporan keuangan dan dikonsolidasikan laporannya dengan dinas kesehatan,ub bagian administrasi umum sub bagian administrasi umum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian administrasi umum mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan sub bagian administrasi umum berdasarkan data dan program rsud dan ketentuan perundang undangan, pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan rsud: pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris rsud: pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian rsudgelolaan pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihadministrasi umum mempunyai uraian tugas: memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian administrasi umum, menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sub bagian administrasi umum berdasarkan kebijakan dan program kerja rsud: cc. dilingkungan rsud, il. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan rsudrsud, oo. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan rsud: menyiapkan perlengkapan kebutuhan yang dilaksanakan oleh rsud: menyelenggarakan penatalaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran rsud, melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik pemerintah dilingkungan rsud: menyelenggarakan pelayanan kehumasan dan pengelolaan informasi informasi serta pemasaran sosial mengenai rsud, penyiapan bahan pelayananmedik seksi pelayanan medik mempunyai tugas membantu direktur dalam meduraian tugas: memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas seksi pelayanan medikmedik medik: menyusun tata kerja lingkungan seksi pelayana:medik berdasarkan standar pelayanan minimal spm) medik, mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program seksi pelayanan medikskp) untuk pengembangan karier:penunjangmengoordinasikan, analisa, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan penunjpenunjang mempunyai uraian tugas: memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas seksi pelayanan penunjangpenunjangrencana operasional dan program kerja seksi pelayanan penunjang: melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medik dan nonmedis, menganalisa kebutuhan tenaga penunjang kesehatan berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai: mengkoordinasikan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelayanan penunjang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan didalam diluar rumah sakit: mengoordinasikan pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang medik dan nonmedis, menyusun usuloordinasikan pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik dan nonmedis, memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan penunjang medik, oo. bagian dan kepala seksi pada rsud berada sudsudpi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,jabatan direktur, merupakan jabatan fungsional dokter dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. kepala sub bagian dan kepala seksi, merupakan jabatan pengawas (eselon iv b). bab kepegawaian direktur rsud kelas adalah aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh wali kota atas usul kepala dinas. kepala sub bagian dan kepala seksi adalah aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh wali kota. kelompok jabatan fungsional, pelaksana pada rsud kelas diangkat dan diberhentikan oleh wali kota. ketentuan ketentuan lain mengenai kepegawaian mengikuti peraturan perundang undangan. bab vii pembiayaan biayaota bekasisekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dprd) julekretaris dprd adalah sekretaris dprd kota bekasi. bagian dan sub bagian adalah bagian dan sub bagian pada kota bekasi. bab organisasi dinas bagian kesatu kedudukan dan susunan organisasi dinasusunan organisasi sekretariat dprd kota bekasi terdiri atas: bagian umum, terdiri dari: sub bagian tata usaha dan kepegawaian, sub bagian rumah tangga dan perlengkapan.akuntansi dan pelaporan. cc. bagian persidangan dan perundang undangan, terdiri dari: sub bagian persidangan dan risalah: sub bagian perundang undangan, sub bagian humas dan protokolaspirasi untuk mencapai visi dan misi sekretariat dprd. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padasekretariat dprd, cc. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bagian dan kelompok jabatan fungsional: pembinaan administrasi perkantoran, fasilitasi penyelenggaraan rapat dprd kota, penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd kota,sekretariat dprd, pembinaan dan pengembangan karir pegawai sekretariat dprd: ii.ekretariat dprd sesuai ketentuan yang berlaku: pemberian laporan pertanggungjawaban tugas sekretariat dprd kepada wali kota melalui sekretaris daerah dan laporan kinerja sekretariat dprd sesuai ketentuan yang berlaku, ilsekretaris dprd mempunyai uraian tugas: memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas sekretariat dprd, kota: cc. kota, menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis sekretariat dprd, menetapkan dan atau menyampaikan rancangan prosedur tetap standard operasional prosedur sop) lingkungan sekretariat dprd: menetapkan kebutuhan anggaran sekretariat dprd,ekretariat dprdilsekretariat dprdsekretariat dprd: mengidentifikasi permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalahekretariat dprd kepada wali bagian umum bagian umum mempunyai tugas membantu sekretaris dprd dalam memberikan pelayanan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dangelolaan tata usaha, arsip dan perpustakaan sekretariat dprd: perumusan bahan kebijakan pengelolaan kepegawaian sekretariat dprd dan tenaga ahli dprd: perumusan bahan kebijakan pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan rumah tangga dan sekretariat, perumusan bahan kebijakan merencanakan pemeliharaan alat alat perlengkapan rumah tangga, wmemaraftata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapumum sebagaimana dimaksud pada membawakan:tata usaha, arsip dan perpustakaan dprd dan sekretariat dprd, pengelolaan kepegawaian sekretariat dprd dan tenaga ahlisurat menyurat dan naskah dinas lingkungan sekretariat dprd dan pimpinan dprd: melaksanakan pengelolaan arsip surat surat lingkungan sekretariat dprd dan pimpinan dprd: oo. melaksanakan penomoran, penggandaan, pengadaan naskah dinas dan pendistribusian surat sesuai dengan pedoman tata naskah dinas, menganalisa dan menyiapkan bahan kebutuhan kelengkapan rapat rapat, mengelola perpustakaan dprd dan sekretariat dprd: menghimpun skp untuk aparatur sipil negara asn) dilingkupi sekretariat dprd, mengelola laporan kinerja pegawai dalam aplikasi sekerja dan menyiapkan bahan pemotongan tpp: mengelola daftar hadir pegawai dalam aplikasi e absensi sekretariat dprd: melaksanakan proses hukuman disiplin bagi pegawamengelola data dan berkas kepegawaian serta aplikasi siap sekretariat dprd, menyiapkan bahan usulan aparatur yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat ijazah, ujian dinas dan pencantuman gelar, menyiapkan bahan data pegawai calon peserta test seleksi diklat pimpinan tingkat ii, iii, dan iv: menyiapkan bahan usulan administrasi izin belajar pegawai, aa. menyiapkan bahan usulan untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional, bb. menyiapkan bahan usulan pemberhentian dan pengalihan jabatan fungsional lingkup sekretariat dprd kota bekasi: cc. mengelola data pengembangan kompetensi jabatan, dd. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai: ee. menyiapkan bahan usulan penyusunan formasi pns, ffgg. melaksanakan pencatatan penelitian, penyusunan, dan penyimpanan dokumen pegawai: hh. menyusun daftar urut kepangkatan pegawai, ii. menyiapkan bahan administrasi izin perceraian, ji: menyiapkan bahan usulan penerima piagam penghargaan satyalancana karya satya, kk. menyiapkan bahan usulan pemberian uang duka, meninggal, perawatan dan melahirkan: il. menyiapkan bahan pengusulan proses memasuki masa persiapan batas usia pensiun bup): mm.menyiapkan bahan usulan peserta pembekalan bagi aparatur yang memasuki batas usia pensiun: nn. melaksanakan, pp. merumuskan rencana kebutuhan dan menganggarkan penyediaan tenaga ahli dprd: gg. menyiapkan, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dprd: rr. memfasilitasi pelaksanaan seksi asosiasi sekretaris dprd kabupaten kota seluruh indonesia) dan afeksi asosiasi dprd seluruh indonesia): ss. mengelola laporan penginputan lakon dan lokasiagian dalam pelaksanaan tugasnya, vww. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja: xxyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya, aaab.rumah tangga dan perlengkapdistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan rumah tangga sekretariat dprd: merencanakan pemeliharaan alat alat perlengkapan rumah tangga,iapan bahan perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan rumah tangga sekretariat dprd: melaksanakan pengaturan pengelolaan kerumahtanggaan sekretariat dprd: oo., w,: melaksanakan pemeliharaan perlengkapan asset milikrogram dan keuangan bagian program dan keudan penganggaran, verifikasi, akuntansi serta pelaporanyusunan perencanaan, program, renstra, senja, rkt, dan penganggaran sekretariat dprd: perumusan bahan kebijakan verifikasi keuangan sekretariat dprd: perumusan bahan kebijakan ketatausahaan keuangan sekretariat dprd: fl. perumusan bahan kebijakan penyusunan pelaporan kegiatan sekretariatrogramanggaran, verifikasi, akuntansi serta pelaporogram dan keuangan sebagaimana dimaksud pada membawakan: sub bagian perencanaan dan penganggaran, dan sub bagian verifikasi, akuntansi dan pelaporan, sub bagian perencanaan danencanaan dan penganggaran,oo, menghimpun dan menyiapkan rancangan prosedur tetap standar operasional prosedur sop) dari bagian lingkunganverifikasi, akuntansi dan pelapoverifikasi, akuntansi dan pelaporan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian verifikasi, akuntansi dan pelapoverifikasi keuangan sekretariat dprd, pelaksanaan ketatausahaan dan pelaporan keuang, akuntanuntuk pengajuan spp dan spm up gu tu ls, pp:sidangan dan risalah, perundang undangan serta humas dan protokolundang undangan dan risalah persidangan, yaitu: memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan naskah akademik, analisis produk penyusunan perda, penyiapan draft perda inisiatif, pembahasan perda, risalah rapat pembahasan perda dan daftar inventaris masalah (dim): pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan data, informasi serta pelayanan administrasi penyiapan produk hukum pada rapat kerja, kunjungan kerja dan studi banding dalam rangka fungsi legislasi dprd: pelaksanaan pendokumentasian risalah rapat dan produk hukum dprd. pelaksanaan perumusan rencana kebutuhan dan pengelolaan keprotokolanersidangan dilidangan dan risalah, perundang undangan serta humas dansidangan dan perundangan undangan sebagaimana dimaksud pada membawakan: sub bagian persidangan dan risalah, sub bagian perundang undangan, dan cc. sub bagian humas dan protokol. sub bagian persidangan dan risalahrencanaan program dan jadwal, serta penyusunan naskah risalah dalam penyelenggaraan rapat dan persidangan, menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah dprd: penyiapsidangan dan risalrogram dan jadwal rapat dan sidang paripurna, menyusun risalah, nobulan dan catatan rapat rapat, oo. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah dprd,produk produk hukum dan bahan administrasi dalam penyelenggaraan rapat rapat dprd: fasilitasi pembuatan, penyusunan dan perancangan konsep bahan naskah akademik, bahan analisis produk penyusunan perda,bahan penyiapan draft perda inisiatif, pembahasan perda dan bahan daftar inventaris masalah dim): penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan: pelaporan hasil pelaksanaan tugasmbuatan konsep bahan penyusunan naskah akademik beserta draft perda inisiatif dan program pembentukan peraturan daerah, menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang undangan:, merencanakan program dan jadwal rapat pansus dan rapat pembahasan perda, menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan rapat pansus dan rapat pembahasan perda, menyusun bahan daftar inventaris masalah dim):dan konsultasi dalam rangka fungsi legislasi dprd: pendokumentasian produk produkhumas dan protokolhumas dan protokol. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada humas dkegiatan keprotokolan dalam penyelenggaraan rapat, persidangan dan kunjungan kerja,nyiapkan materi informasi dan publikasi dan tugas kehumasan yang bersifat intern maupun eastern dprd kota bekasi:.mas dan protokoubprotokolan pimpinan dan anggota dprd: menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dprd dan sekretariat dprd: oo., menyiapkan materi informasi, publikasi dan tugas kehumasan lainnya, memfasilitasi audiensi dan demo unjuk rasa kepada dprd: mengelola, mengaktifkan dan memfasilitasi kebutuhan sarana informasi berupa internet, sms center, website, running text, plasma tv, telepon, dan lain lain:serta sosialisasi produk hukum: menyusun bahan komunikasi dan publiprd dalam memfasilitasi dprd melaksanakan fungsi fasilitasi penyelenggaraan anggaran dan pengawasan meliputi rencana fasilitasi anggaran, fasilitasi pengawasan dancc. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi pokok pikiran dprd, memfasilitasi pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan kua pas: memfasilitasi pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan apbd apbd: memfasilitasi pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan perda pertanggungjawaban keuangan, memfasilitasi tindak lanjut verifikasi, koordinasi dan penyelenggaraan rapat rapat internal verifikasi, koordinasi dan evaluasi dan verifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran: il. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakyusun dan merumuskan rencana kebutuhan anggaran kegiatan bagian untuk dirumuskan dalam anggaran sekretariat dprd, memfasilitasi dan menyusun serta merumuskan kebutuhan anggaran dalam rangka penyelenggaraan fungsi penganggaran danil.oofasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan dan aspinggaran dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada membawakan: sub bagian fasilitasi penganggaran, sub bagian fasilitasi pengawasan, dan cc. sub bagian aspirasi. sub bagian fasilitasinggaran: cc. memfasilitasi pembahasan kua pas, memfasilitasi pembahasan apbd apbd, memfasilitasi pembahasan perda pertanggungjawabbadan anggaran, melakukan penatalaksanaan dan pencatatan dalam pelaksanaan kegiatan rapat badan anggaran: oo. merumuskan dan menyusun naskah hasil rapat badan anggarananggaranpengawaswasannyiapan bahan administrasi dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rapat komisi dan badan kehormatan: penatalaksanaan dan pencatatan dalam pelaksanaan kegiatan rapat: penyiapkajian dalam rangka pengawasan: menyiapkan bahan rekomendasi, bahan rapat komisi dan badan kehormatan, oo. menyiapkan bahan analisis dalam pelaksanaan penegakan kode etik dprd: menyiapkan bahan analisis dukungan pengawasan penggunaan apbd: menyiapkan penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahspirasiaspirasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian aspiracc. menganalisis data bahan dukungan jaringan aspirasi: memfasilitasi penyusunan pokok pokok pikiran dprd: perencanaan kegiatan hearing dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, pelaksanaan kerjasama sekretariat dprd danspir: menyiapkan bahan administrasi dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan pokok pokok pikiran dprd dan jaring aspirasi: oo.prdprd, kepala bagian dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh wali kota. sekretaris dprd dibidang kepegawaian. bab pembiayaan pembiayaan sekretariat dprdbantuan penguatan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif kelompok sosialpenanggulangan penanganan fakir miskin kota bekasi melalui bantuan penguatan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif kelompok sosial: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlubeberapa kali,terakhirtentang bantuan penguatan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif kelompok sosial nomor dinas. gulmakin, tanggal september memutuskanusaha ekonomi produktif kelompok sosial yang selanjutnya disingkat uep kelompok sosialyang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. pendamping uep kelompok sosial yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan uep kelompok sosial agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotbantuan sosial uep kelompok sosialraturan wali kota ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian bantuan penguatan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif kelompok sosial. tujuan dari peraturan wali kota ini adalah untuk memberdayakan rumah tangga dalam meningkatkan kemandirian usaha sosial ekonomi,, meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial anggota uep kelompok sosial dalam masyarakat, meningkatnya ketahanan sosial dalam anggota uep kelompok sosial dalam mencegah masalah masalah sosial dan kemiskinan. bab iii pembentukan uep kelompok sosial dibentukkelurahan dalam kecamatan yang sama, cc. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha. jumlah anggota uep kelompok sosial paling sedikit (lima) kepala keluarga dan paling banyak (sepuluh) kepala keluarga. susunan pengurus uep kelompok sosial terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. pengurus uep kelompok sosial sebagaimana dimaksud pada dipilih berdasarkan hasil musyawarah keputusan anggota kelompok. jumlah uep kelompok sosial satu kelurahan paling banyak (sepuluh) kelompok. kepengurusan uep kelompok sosial ditetapkan dengan keputusan kepala dinas sosial. anggota uep kelompok sosial sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan warga masyarakat yang memiliki identitas resmi daerah kota kartu tanda penduduk dan kartu keluarga): memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan atau rentan sosial ekonomi: cc.yang terdampak bencana sosial dan alam, dalam hal warga masyarakat belumdapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan skt): diusulkan oleh pekerja sosial serta telah diverifikasi oleh kelurahan dan direkomendasikan oleh kecamatan, belum pernah mendapatkan bantuan sosial uep kelompok sosial: bukan dari satu keluarga inti (suami, istri dan anak). keanggotaan uep kelompok sosial berakhir apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri: tidak aktif secara permanen: pindah kecamatan lain: tidak menaati aturan dalam kelompok: sakit permanen sehingga tidak bisa beraktifitas: danrgantian anggota uep kelompok sosial yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan hasil musyawarah anggota kelompok dan dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh lurah dan camat dan disampaikan dinas sosial melalui pendamping uep kelompok sosial. anggota uep kelompok sosial mempunyai hak memilih dipilih menjadi pengurus, mengemukakan pendapat dan gagasan:uep kelompok sosial berkewajibanuep kelompok sosial:jenis usaha yang dikelola oleh uep kelompok sosial disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada sekitar. jenis usaha sebagaimana dimaksud paling banyak (dua) jenis usaha. bab pendamping sosial kelompok sosial agar uep kelompok sosial dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dinas sosial menetapkan petugas pelaksana untuk melakukan pendampingan yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas sosial. petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pendamping uep kelompok sosial, meliputi supervisor, pendamping. supervisor sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas mengkoordinasikan pendamping dalam wilayah kecamatan kelurahan. pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan uep kelompok sosial dalam wilayah kelurahan. pendamping sosial kelompok sosial mempunyai tugas membantu membentuk kelompok sosial: memverifikasi calon penerima bantuan:elompok sosial: memberikan bimbingan motivasi sosial, mendampingi pelaksanaan uep yang dilaksanakan oleh kelompok sosial: memantau pelaksanaan kegiatan: dan atau membantu dalam penyusunan laporan kegiatan. supervisor sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pegawai negeri sipil pada dinas sosial. pendamping uep kelompok sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat: karang taruna: pengurus lembaga kesejahteraan sosial, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama, atau pendamping program keluarga harapan. pendamping uep kelompok sosial sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf direkomendasikan oleh kelurahan. bab mekanisme pemberian bantuan sosial usaha bagian kesatu mekanisme permohonan pengajuan bantuan sosial uep kelompok sosial dilakukan dengan mekanisme masing masing uep kelompok sosial menyusun dan mengajukan proposal rencana usaha dan rencana anggaran biaya rab) yang ditujukan kepada wali kota c.g dinas sosial, kelurahan menghimpun seluruh proposal dan melakukan verifikasi (verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan): cc. jika proposal disetujui, kelurahan dapat mengajukan proposal yang telah dianalisis kelayakannya dalam bentuk hardcore dan softcopy kepala dinas sosial melalui camat: dinas sosial melakukan analisis kelayakan proposal, jika proposal ditolak (tidak sesuai ketentuan), maka dikembalikan kecamatan dan kelurahan untuk kemudian diperbaiki: dinas sosial melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan camat yang lolos seleksi administrasi proposal, fl. hasil verifikasi penerima bantuan sosial uep kelompok sosial dituangkan dalam berita acara verifikasi. lurah dalam menerima bantuan sosial uep kelompok sosial harus menandatangani surat keterangan bertanggung jawab mutlak bermaterai (sepuluh ribu rupiah). penerima bantuan sosial uep kelompok sosial hasil verifikasi ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian kedua mekanisme penyaluran bantuan sosial usaha dinas sosial memberikan bantuan sosial usaha kepada uep kelompok sosial sesuai rencana anggaran dan biaya. dinas sosial membuat berita acara serah terima barang uep kelompok sosial. uep kelompok sosial menandatangani berita acara serah terima barang yang telah disiapkan oleh dinas sosial. uep kelompok sosial melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan. bagian ketiga mekanisme pencairan pencairan uep dilakukan setelah kelompok sosial. pencairan uep kepada kelompok sosialelompok sosial sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan melalui mekanisme penyerahan barang kepada kelompok penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganuep kelompok sosial. pemantauan melibatkan semua unsur yang terkait yaitu dinas sosial, kecamatan, kelurahan, hingga pendamping uep kelompok sosial dan kpm. pemantauan dilaksanakan berdasarkan instrumen pemantauan yang telah disiapkan oleh masing masing pelaksana. evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan, hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan untuk mengembangkan uep kelompok sosial selanjutnya. evaluasi pelaksanaan uep kelompok sosial dapat dilaksanakan secara internal dan juga secara eksternal. evaluasi secara internal sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas sosial, kecamatan, kelurahan. evaluasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan melibatkan atau secara independen oleh lembaga evaluasi seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan sebagainya. laporan disusun secara berjenjang mulai dari ketua uep kelompok sosial yang kemudian disampaikan kepada kecamatan kelurahan. kecamatan kelurahan menghimpun semua laporan uep kelompok sosialbantuan sosial usaha, dan laporan pelaksanaan uep kelompok sosial. laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pertriwulan dan atau akhir tahun anggaran berjalan. bab vii pembiayaan pembiayaan uep kelompok sosialareanareanya kecamatan bekasi timur kota bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti kelurahan areanya kecamatan bekasi timur kota bekasi: bahwa penetapan batas wilayah kelurahan areanareanya, nomor setda. tape, tanggal oktober berita acara rapat pembahasan penegasan batas kelurahan areanareanya seluas ha, dengan batas wilayah dimulai dari pertigaan batas antara kabupaten bekasi dengan kota bekasi provinsi jawa barat yang ditandai oleh dengan koordinat dan yang berbatasan dengan kelurahan margahayu kecamatan bekasi timur kota bekasi, desa jatimulya kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi dan desa setia mekar kecamatan tambun selatan kabupaten bekasijalan sampai pada dengan koordinat dan selanjutnya arah timur lautselanjutnya arah timur laut menyusuri (median line) saluran sampai pada dengan koordinat dan danselanjutnya arah timur menyusuri il. selanjutnya arah barat daya menyusuriwali kota bekasi, menimbang bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) baik secara individu maupun kelompok dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu, cacat fisik maupun cacat mental, korban bencana alam dan bencana sosial, terlantar, berperilaku menyimpang, serta korban tindak kekerasan dengan kondisi yang rentan, membutuhkan pelayanan sosial untuk dapat mengembangkan diri dan memulihkan kembali fungsi sosialnya untuk mencapai kemandirian serta meningkatkan kualitas kesejahteraan sosialnya secara wajar dan memadai, maka diperlukan adanya acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelayanan sosial, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan pks secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan baik secara perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat melalui program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan masyarakat miskin yang bersifat pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan dengan berlandaskan prinsip kesetiakawanan sosial, keadilan, keterpaduan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi serta profesionalitas. sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum setdaasks): peraturan menteri sosial nomor tahun tentang penetapan kriteria pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, peraturan menteri sosial nomor tahun tentang penetapan penerima bantuandokumentasi dan informasi hukum setda kota bekasi |
e' benhunan rkt), rencana kerja anggaran perubahan rap), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dpp) agar terdapat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, menyusun laporan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah bukan) dan pejabat pengelola keuangan daerah ppid), cc.perangkat daerah:adan pengelola keuangan dan aset daerah bukan), bendahara pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah ppid) dan bendahara penerima pengeluaran badan pengelola keuangan dan aset daerah bukan) dan pejabat pengelola keuangan daerah ppid) untuk melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan, menyusun bahan pengajuan surat perintah pembayaran spp) dan surat penyediaan dana spd sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasj sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, melaksanakan kegiat, memeriksa dan menyiapkan pengesah, rencana kerja anggaran rka), dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dan surat penyediaan dana spd): menyiapkan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, ketatausahaan kran dan belanja daerah. mengembangkkepentingan akurasi revisi revisi program dan kegiatan untuk bahan tindak lanjut. mengembangkan kegiatan ketatausahaan administrasi bidang anggaran, mengkoordinir ketatausahaan hibah dan bantuan sosial, memeriksameriksa penilaian kerja bawahan sebagai dasaryusun kegiatan dan rencana kerja pada sub bidang kebijakan dan pengendalian anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, merancang formulir formulir isian penyusunanggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan apbd p) kota palangka raya, menyusun analisis kemampuan keuangan daerah, menyusun dan menyiapkan draft nota keuangan pemerintidang kebijakan dan pengendalianperencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanjadan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut: menyusun kegiatan dan rencana kerja pada sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, menyusun dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, cc. menganalisis: mengelola implementasi sistem informasi manajemen daerah sima), mngonsep penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai dasar pengajuan sasaran kerja pegawai skp), melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah:belanja dan pembiayaan sub bidangbelanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, merancang dan menyiapkan surat penyediaan dana spd) sebagai dasar pelaksanaan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) secara kronologis yang menjadi beban belanja perangkat daerah sesuai susunan rekening rekening secara sistematis, cc. merancang dan melaksanakan teknis pengendalian pencatatan kredit anggaran untuk kepentingan monitor saldo anggaran belanja setiap saat untuk keperluan penerbitan surat penyediaan dana spd), mengonsep dan memproses ketatausahaan naskah dinas dana hibah dan dana bantuan sosial: menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran belanja, mensosialisasikan pembinaan ketatausahaan administrasi keuangan pada bidang anggaran belanja, menganalisis, menghimpun dan mengolah data dan informasi anggaran sumber dana pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran siapa) tahun sebelumnya dana cadangan, investasi penyertaan modal daerah, pinjaman daerah dan obligasi daerah dan piutang daerah, menyusun dan menyajikan data belanja sumber dana pembiayaan daerah untuk keperluan penyusunan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd),j . mengonsep regulasi peraturan walikota tentang surat keputusan dokumen pelaksana anggaran perangkat daerah, dana hibah, dana bantuan sosial, uang lauk pauk, perjalanan dinas dan gaji pegawai tidak tetap, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan, il. 'mengonsep penilaian kerja bawahan lingkungan sub bidang belanja dan pembiayaan berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan penyusunan siaran kerja pegawai skp): dancc. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, memeriksa menguji kebenaran syarat syarat tagihan baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai ketentuan yang berlaku, memeriksa dan menyiapkan penerbit, merumuskan dan menerbitk serta menerbitkan penguji surat perintah pencairan dana sp2d), memeriksa menguji dan menerbitkan laporan posisi kas harian dan laporan rekonsiliasi bank setiap hari sebagai laporan bendahara umum daerah dan kepala daerah, menyelenggarakan ketatausahaan administrasi keuangan bidang perbendaharaan, pencatatan register dan buku kendali lainnya, merumuskan penyiapan administrasi penempatan uang daerah, pengelolaan kas umum daerah, pinjaman daerah dan pemberian jaminan atas nama pemerintahgkoordinir membuat perjanjian kinerja (pakta integritas), merumuskan penyiapan surat keputusan dan surat surat dinas lainnya serta bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terhadap hal hal yang berhubungan dengan bidang tugas perbendaharaan, merumuskan permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas perbendaharaan dan menyiapkan bahan saran petunjuk pemecahan masalah, il. memeriksa penilaian kerja bawahan lingkunganmeriksa laporan pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, merancang dan membagi tugas, serta mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bidang kas umum daerah dan dana transfer kepada staf pelaksana agar dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku, cc. menyusun laporan posisi kas harian dan laporan rekonsiliasi bank berdasarkan pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan uang tentang saldo rekening kas umum daerah secara harian dan periodik, melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan bank selaku penyimpan uang tentang saldo rekening kas daerah secara harian dan periodik, mengonsep dan menyediakan bahan surat perintah transfer dana pada rekening kas umum daerah atau pemindahan antar rekening kas umum daerah, memeriksa validasi pembayaran pada bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan surat perintah pencairan dana sp2d) setelah dicocokkan dengan daftar penguji, memproses penempatan deposito berjangka deposito call dalam rangka pengelolaan manajemen kas daerah, merancang dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas, menganalisis, mengevaluasi danpencatatan penerimaan dan transfer, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan, il. mengonsep penilaian kerja bawahan lingkungan sub bidang kas umum daerah dan dana transferkas umum daerah dan dana transferlangsung sub bidang belanjalangsung adalah sebagai berikut: menyusun kegiatan dan rencana kerja pada sub bidang belanjalangsung atas dasar surat perintah membayar spm) surat penyediaan dana spd) dan administrasi tagihan lainnya terhadap beban belanja langsung, memeriksa menguji kebenaran syarat administrasi tagihan tagihan beban belanja langsung baik dalam bentuk surat perintah membayar spm) uang persediaan up), ganti uang gu), tambah uang tu) maupun dalam bentuk surat perintah membayar langsung spm ls) sesuai dokumen pelaksanaan anggaran dpa) perangkat daerah, melaksanakan pelayanan publik untuk belanja langsung baik menerima dan menolak tagihan tagihan yang memenuhi syarat syarat pembayaranlangsung dalam register sp2d untuk kepentingan tertib administrasi keuangan, menyusun dan melakukan ketatausahaan administrasi keuangan belanjadan menyiapkan laporan bulanan atas belanja langsung berdasarkan penerbitan pencatatan surat perintah pencairan dana sp2d) untuk kepentingan konfirmasi dan sinkronisasi data pembayaranbelanjabelanja langsung berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagaitidak langsung sub bidang belanja tidaktidaktidak langsung adalah sebagai berikut: menyusun kegiatan dan rencana kerja sub bidang belanja tidaktidak langsung atas dasar surat perintah membayar spm) dan administrasi lainnya, memeriksa menguji kebenaran syarat administrasi tagihan tagihan beban belanja tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan pelayanan publik untuk belanja tidak langsung baik menerima dan menolak tagihan tagihan yang memenuhi syarat syarattidak langsung dalam register pencatatan surat perintah pencairan dana sp2d) untuk kepentingan tertib administrasi keuangan, menyusun penyiapan dan melaksanakan setoran setoran wajib atas pengelolaan belanja pegawai gaji berupa surat setoran pajak ssp) pajak penghasilan surat setoran bukan pajak ssp) iuran wajib pegawai, surat setoran bukan pajak ssp) tabungan perumahan perum) aparatur sipil negaratidakyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkungan sub bidang belanja tidak langsung berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai masukan bagi pimpinan, menyusun dan melakukan ketatausahaan administrasi keuangan belanja tidakpenilaian kerja bawahan lingkungan sub bidang belanja tidakii, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, memeriksa, dan mengelompokkan semua laporan pertanggungjawaban fungsional dari seluruh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran perangkat daerah, menyelenggarakan rekonsiliasi atas laporan pertanggungjawaban dari bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran terhadap aplikasi keuangan yang digunakan, mensosialisasikan dan melakukan pembinaan dan evaluasi dalam penyusunan laporan keuangan dari entitas akuntansi: merumuskan laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan bulanan, triwulan, semestemelaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah dengan bidang aset: merumuskankoordinasi dengan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas,kerja bawahan lingkungan bidang akuntanmeriksa laporan pelaksanaan kegiatan lingkungan bidang akuntansi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas. paragraf sub bidang monitoring, pendapatan, belanja dan pembiayaan sub bidang monitoring, pendapatan,monitoring, pendapatan,monitoring, pendapatan,monitoring, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, menganalisis dan mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan, dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas, merancang dan melakukan monitoring dan rekonsiliasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melalui surat pertanggungjawaban spj) fungsional transaksi akrual dengan aplikasi keuangan yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas, melakukan posting data atas aplikasi keuangan yang digunakan, melakukan rekonsiliasi dengan bidang yang pelaksana kan pelaporan atas pungutan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga, membuat jurnal koreksi atas usulan dari perangkat daerah bulan berjalan pada aplikasi keuangan yang digunakanmonitoring, pendapatan, belanja dan pembiayaanmenyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkungan sub bidang monitoring, pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan pelaksanaan kegiatinaan akuntansi dan evaluasi sub bidang pembinaan akuntansi dan evalupembinaan akuntansimbinaan akuntansi dan evaluasi adalah sebagai berikut: menyusun kegiatan dan rencana kerja pada sub bidang pembinaan akuntansi dan evaluasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, merancang dan menyediakan bahan pembinaan dan evaluasi atas laporan keuangan yang disampaikan dari perangkat daerah agar menjadi baik, cc. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasrekonsiliasi dengan penerima dana luarnyusun laporan keuangan luar danalakukan rekonsiliasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang memiliki utang piutang, melakukan kerjasama dengan sub bidang pembukuan dan pelaporan untuk melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan, j . mengonsep dan menyiapkan surat teguran kepada perangkat daerah yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, mengonsep penilaian kerja bawahan lingkungan sub bidang pembinaan akuntansi dan evaluanyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkungan sub bidang pembinaan akuntansi dan evaluasipembukupembukuan dan pelaporan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, merancang penyiapan bahan konsolidasi atas laporan keuangan yang disampaikan dari perangkat daerah sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah, menyusun dan menyiapkan bahan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri) menjadidata terkait pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri)nyusun data terkait evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), menyiapkan dan melaporkan laporan keuangan setiap bulan badan statistik kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, membuat jurnal transaksi transaksi lain penyesuaian koreksi dalam penyusunan laporan keuangan, melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah dengan bidang aset:j . merancang dan menyiapkan bahan koordinasi internal untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas, il.gonsep penilaian kerja bawahan lingkungan sub bidang pembukuoo. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkungan sub bidang pembukuan dan pelaporancc.am kerja pada bidang pengelolaan aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mengembangkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada perangkat daerah lingkup pemerintah kota palangka raya, memeriksa dan mengkaji bahan kebijakan teknis bidangidentifikasi program pencatatan dan pelaporan aset sebagai bahan perumusan kebijakan, memeriksa danatatan dan pelaporan aset, merumuskan penyusunan petunjuk teknis penggunaan aset berdasarkan penetapan status yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, merumuskan pengaturan kegiatan inventarisasi dan pencatatan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak pada perangkat daerah kota palangka raya, merumuskan pengaturan penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan aset perangkat daerah kota palangka raya, menyelenggarakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pencatatan dan pelaporan aset, memeriksa penilaian kerja bawahan lingkungan bidang pengelolaan aset berdasarkan prestasi kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan sasaran kerja pegawai skp), il. merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan lingkungan bidang pengelolaan aset berdasarkan pelaksanaan kegiatlaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pengelolaan asetalisa kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan sub bidang analisa kebutuhan pemeliharaan dan penghapuspemeliharaanalisa kebutuhan pemeliharaan dan penghapusmeriksa dan meneliti daftar usulan sebagai bahan penyusunansub bidang analisapenyusunan laporan harga standar barang dan jasa, mengonsep dan melaksanakan administrasi sub bidang analisa kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan, merancang bahan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka penilaian aset, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, mengonsep penilaian kerja bawahan lingkungan sub bidang analisa kebutuhan pemeliharaan dan penghapusanalisa kebutuhan pemeliharaan dan penghapuskeg. paragraf sub bidang pemanfaatan dan pengamanan sub bidang pemanfaatan dan pengama sub bidang pemanfaatan dan pengamanan merupakan jabatan eselon iv.a atau jabatan pengawas. uraian tugas kepala sub bidang pemanfaatan dan pengamanan adalah sebagai berikut: menyusun kegiatan dan rencana kerja pada sub bidang pemanfaatan dan pengamanan yang berkaitan dengan pengamanan, penetapan status pengguna, mutasi, pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan status pengguna, mutasi, pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah, melakukan pengamanan administrasi menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah bangunan dan kendaraan bermotor serta surat berharga lainya secara tertib dan aman, melaksanakan pengamanan fisik yang meliputi: pemasangan tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, pemasangan tanda kepemilikan tanah, menyusun pengaturan penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan aset perangkat daerah kota palangka raya, melaksanakan inventarisasi dan sensus, penarikan dan pengamanan barang milik daerah dalam rangka penertiban aset berdasarkan peraturan yang berlaku: melaksanakan sertifikasi aset tanah milik pemerintah kota palangka raya, mengonsep penilaian kerja bawahan lingkungan sub bidang pemanfaatan dan pengamanpemanfaatan dan pengamanan berdasarkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi pimpinan, j . melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegkebijakan tentang tatacara dan prosedur pengelolaan barang milikdan rekonsiliasi dalam rangka menyusun laporan barang milik daerah dan neraca pemerintah daerah yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah kota palangka raya, merancang kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sdm) bagi pengelola barang dan pengelola aset perangkat daerah, melaksanakan pengelolaan pencatatan barang milik daerah melalui sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah sima bmd), memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan ketatausahaan dan pelaporan, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pelaporan, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan ketatausahaan dan pelaporan, j . menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan ketatausahaan dan pelaporan, mengonsep penilaian kerja bawahan lingkungan sub bidang ketatausahail. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkungan sub bidang ketatausahaan dan pelaporprogram sub bidang ketatausahaanota palangka raya sampai dengsampai dengankebijakan dan pengendalian anggaran, sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sub bidang belanja dan pembiayaan. bidang perbendaharaan, membawakan: sub bidang kas umum daerah dan dana transfer, sub bidang belanja langsung, dan sub bidang belanja tidak langsungstruktur perangkat daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala badan w sekretariat sub bagian sub bagian sub bagian tn pss sls naa ana ana aan bidang bidang bidang bidang anggaran perbendaharaan akuntansi pengelolaan aset pala. naa kl. sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang kebijakan dan pengendalian kas umum daerah dan dana monitoring, pendapatan, analisa kebutuhan anggaran transfer belanja dan pembiayaan pemeliharaan dan penghapusan sub bidang sub bidang perencanaan dan penyusunan sub bidang haa sub bidang anggaran pendapatan dan belanja langsung pembinaan akuntansi dan pemanfaatan dan pengamanan belanja daerah evaluasi sub bidang sub bidang ll. sub bidang sub bidang belanja dan pembiayaan belanja tidak langsung pembukuan dan pelaporan ketatausahaan dan pelaporan walikota palangka raya, (ver ( pp3 tangga farid nagari bidang akuntansi, membawakan: sub bidang monitoring, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sub bidang pembinaan akuntansi dan evaluasi, dan sub bidang pembukuan dan pelaporan. bidang pengelolaan aset, membawakan: sub bidang analisa kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan, sub bidang pemanfaatan dan pengamancc.yang berlaku dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, mengembangkan pengetahusesuai ketentuan yang berlaku, menyelenggarakan monitoring dan evalulaporan kinerja instansi pemerintah klip), standar pelayanan minimal spm), standar operasional prosedur sop), spk norma, standar, prosedur dan kriteria)anitia pengadaan barang dan jasa p2bj) |
salinan san realms takmus.umahan rakyat dan kawasan permukiman yang selanjutnya disebut dinas, adalah dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota banda aceh. kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang selanjutnya disebut kepala dinas, adalah kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota banda aceh. unit pelaksana teknis daerah rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut utd rusunawa, adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan rusunawa. kepala utd adalah kepala utd rusunawa pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota banda aceh. kepala subbagian tata usaha adalah kepala subbagian tata usaha pada utd rusunawa lingkungan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota banda ace. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk utd rusunawa pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. utd rusunawarusunawa terdiri darrusunawa merupakan unit pelaksana teknis operasionalrusunawa utd rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan kewenangan bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan rusunawa. . dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam utd rusunawa menyelenggarakan fungsi:laksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rusunawa,dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, paragraf kepala utd kepala utd mempunyai tugas memimpin utd rusunawa dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, dan kebijakan pemerintah bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan rusunawa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala utd menyelenggarakan fungsi: pengendalianngendalianngendalian pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rusunawa, pengendalianngendalianpelaksanaan. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lembaga terkait, pengendalianmantauan, evaluasi dan pelaporkoordinasi dengan instansi lembaga terkait,rusunawajabatan fungsional dan unsur unsur lain lingkungan utd rusunawarusunawarusunawa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kota melalui dokumen pelaksanaan anggaran dinaslingkungan utd rusunawa ditetapkan oleh walikota. kelas jabatan dan pemangku jabatan ditetapkan oleh walikotasaban walikota banda aceh, cap dto afifullah usman diundangkan banda aceh pada tanggal aprilpresiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program pengembangan lahan gambut seluas satu juta hektar kalimantan tengah menetapkan keputusan presiden tentang pembentukan dana bantuan presiden bagi pengembangan lahan gambut kalimantan tengah. . yen nat presiden republik indonesia membentuk dana bantuan presiden untuk membiayai sebagian kegiatan pengembangan lahan gambut kalimantan tengah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden nomor tahun dana bantuan presiden sebagaimana dimaksud dalam berasal dari penyisihan sebagian bunga dari dana reboisasi sebesar rp. (lima ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) yang dipindahkan dari rekening menteri kehutanan kedalam rekening dana bantuan presiden sekretariat negara. pelaksanaan penyisihan sebagian bunga dari dana reboisasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam dua tahap: rp. (tiga ratus miliar rupiah), dalam tahun dan rp. (dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah), dalam tahun dana bantuan presiden sebagaimana dimaksud dalam digunakan hanya untuk membiayai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan pengairan primerpresiden republik indonesia, menimbangn mularbekpersetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari republik uzbeyang berlaku pada saat penanaman modal dilakukan. penerapan ketentuan ketentuan lain jikyang akan diberlakukansalah satu pihak suatuyang lainnya secara simpatik akan mempertimbangkan usul tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai. xiii mulai berlaku, jangka waktu yen ya nat presiden republik indonesiamana pihak memberitahukan satu sama lainnya mengenai persyaratan konstitusional untuk pemberlakuan persetujuan ini telah dipenuhi. dalam hal penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran persetujuan ini, ketentuan ketentuan dalam sampai xii akan tetap berlaku selama jangka waktu tahun berikutnya terhitung sejak tanggal berakhirnya persetujuan ini. sebagai bukti, yang bertandatangan diagustus dalam bahasa indonesia, urbekrepublik uzbekistan, ttd. ttd. ali alatas chen victor anatolievich menteri luar negeri wakil perdana menteriuzbekistan, selanjutnya disebut sebagai para pihak", mengingat hubungan yang bersahabat dan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya, berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi jangka panjang yang lebih luas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak:yanghukum dan peraturan yang disebut terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada: benda. nat presiden republik indonesianyavennasionpenanaman modal" berarti nasional dari salah satu pihak yang menanamkan modalnya dalam wilayah pihak lainnya. istilah "tanpa penundaan" dianggap untuk dipenuhi jika suatu transfer dilakukan dalam suatu periode sebagaimana lazimnya diberlakusebagaimana ditetapkan dalam perundang undangannya. dalam hubungan dengan republik uzbekistan: wilayah republik uzbekistan sebagaimana ditetapkan dalam perundang undangannya. il. gen ka) na3 rlainnya yang mengarah pada bentuk kesatuan institusi, maka pihak tersebut tidak wajib untuk memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari pihak lainnya. iv. man ya snn presiden republik indonesia pengambil alihan masing masing pihak tidak akanolehnilai pasar yang pantas tanmetode metode yang diakui secara internasional, atau bilamana nilaiharus termasuk pula bunga sejak tanggal pengambil alihan hingga tanggal pembayaran pada tingkat bunga komersial yang wajartransfer open ya nat presiden republik indonesia(untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, produk setengah jadi ataupun produk jadi, atau ul)atas. viii penyelesaian perselisihan mula presiden republik indonesia antara penanam modal dan paraakanoleh penanam modal tersebut wilayah pihak yang disebut sebelumnya kepada pusat penyelesaian perselisihan penanaman modal internasional international centredari. jika perselisihan antar pihak tidak dapat diselesaikan dalam bulan sejak pemberitahuan perselisihan, atas permintaan salah satu pihak diajukan kepada suatu peradilan arbitrasi yang terdiri dari orang anggota. masing masing pihak menunjuk man ya ny) mula presiden republik indonesia seorang anggota peradilan yang kemudian memilih seorang ketua yang merupakan warganegara negara ketiga, yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua pihak. jika salah satu pihak tidak menunjuk arbitratornya dan tidak setuju terhadap permintaan pihak lainnya untuk melakukan penunjukan yang diperlukan dalam waktu bulan, maka pihak tersebut terakhir dapat meminta ketua mahkamah internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. jika kedua arbitration yang ditunjuk tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penunjukan ketua, salah satu pihak dapat meminta ketua mahkamah internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. jika dalam kasus, sebagaimana disebut pada paragraf dan ini, ketua mahkamah internasional tidak dapat menjalankan fungsi fungsinya atau jika berkewarganegaraan salah satu pihak, maka wakil ketua haruslah melakukan penunjukan yang diperlukan, dan jika tidak dapat melakukan penunjukan tersebut, maka sesuai peringkat senioritas anggota mahkamah internasional yang bukan warganegara salah satu pihak, harus melakukan penunjukan tersebut. peradilan haruslah mengambil keputusan sesuai dengan hukum. pada tingkat pengambil keputusan apapun, peradilan dapat mengusulkan untuk mencapai kesepakatan melalui cara cara yang bersahabat. ketentuan ketentuan sebelumnya tidak boleh menjadi kendala bagi suatu penyelesaian perselisihan. peradilan tersebut harus menetapkan peraturan prosedurnya sendiri tanpa mengganggu persetujuan persetujuan lain para pihak. peradilan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. masing masing pihak harus menanggung biaya bagi anggota perwakilannya sendiri sesuai bagian mereka dalam ketentuan peradilan. biaya ketua dan pengeluaran lainnya harus dibagi sama besar antara para pihak. peradilan dapat menetapkan bagian biaya pengeluaran yang lebih besar bagi salah satu pihak, dan keputusannya tersebut harus mengikat bagi para pihak. keputusan peradilan itu harus merupakan keputusan akhir dan mengikat bagi para pihak. x. pemberlakuan persetujua presiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa sebagai hasil sidang government body international labour organisation san francisco amerika serikat, pada tanggal juni telah diterima convention number concerning freedom association and protection the right organise, konvensi nomor tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasiman nyi? wat presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan keputusan preside, mengesahkan convention number concerning freedom association and protection the right organise konvensi nomor tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi), yang telah diterima san francisco, amerika serikat, pada tanggal juni sebagai hasil sidang governing body international labour organisation. the text this convention are equally authorities. konvensi nomor konvensi tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi bagian kebebasan berserikat setiap anggota organisasi perburuhan internasional ilo) dimana konvensi ini diberlakukan harus melaksanakan ketentuan ketentuan berikut ini. pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, mempunyai hak untuk mendirikan dan, tunduk hanya pada peraturan peraturan organisasi tersebut, untuk bergabung pada organisasi organisasi pilihan mereka tanpa otorisasi sebelumnya. organisasi pekerja dan pengusaha mempunyai hak untuk menyusun konstitusi dan peraturan peraturan untuk memilih wakil wakil mereka dengan penuh kebebasan, menentukan administrasi dan kegiatan kegiatannya dan memformulasikan rencana rencana mereka. pemerintah wajib menghentikan setiap campur tangan yang membatasi hak mereka ini atau yang menghalangi pelaksanaannya. organisasi organisasi pekerja dan pengusaha tidak dapat dibubarkan atau ditunda oleh pemerintah. organisasi organisasi pekerja dan pengusaha mempunyai hak untuk mendirikan dan bergabung dengan federasi federasi dan konfederasi dan organisasi apapun, federasi atau konfederasi mempunyai hak untuk berafiliasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha internasional. ketentuan ketentuan pada dan dimaksud berlaku untuk federasi federasi dan konfederasi dari organisasi organisasi pekerja dan pengusaha. penerimaan kepribadian yang sah oleh organisasi organisasi, federasi federasi, konfederasi konfederasi pekerja dan pengusaha tidak tunduk pada kondisi kondisi karakter sebagaimana untuk membatasi penerapan ketentuan ketentuan dalam dan diatas. dalam melaksanakan hak hak yang dimuat dalam konvensi ini pekerja dan pengusaha organisasi organisasi mereka masing masing, sama seperti orang orang lain atau perkumpulan perkumpulan lainnya, harus menghormati hukum negara setempat. hukum negara setempat tidak menghalangi, ataupun dibuat untuk menghalangi, jaminan jaminan yang dimuat dalam konvensi ini. tingkat dari jaminan yang dimuat dalam konvensi ini berlaku untuk anggota angkatan bersenjata dan polisi ditentukan oleh hukum nasional atau peraturan perundangan. berkaitan dengan prinsip yang dinyatakan dalam undang undang organisasi ketenagakerjaan internasional, ratifikasi konvensi ini oleh anggota manapun dianggap tidak mempengaruhi hukum yang sedang berlaku, penghargaan yang diterima (award), kebiasaan atau perjanjian demi kebaikan anggota anggota angkatan bersenjata atau polisi menikmati hak apapun yang dijamin oleh konvensi ini. dalam konvensi ini istilah "organisasi" adalah organisasi manapun dari pekerja dan pengusaha yang memajukan dan membela interest para pekerja dan pengusaha tersebut. bagian perlindungan hak untuk berorganisasi setiap anggota dari organisasi internasional dimana konvensi ini diberlakukan mengambil hal hal yang penting dan tepat untuk memastikan bahwa pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan hak berorganisasi dengan bebas. bagian iii ketentuan ketentuan lain deklarasi dari aplikasi untuk wilayah wilayah metropolitan. bagian ketentuan ketentuan akhir standar ketentuan ketentuan akhir. yen agar .onvention convention concerning freedom association and protection the right organise the general conference the international labour organisation, having been convened san francisco the governing body the international labour office,and having met its thirty first session june having decide, "tofreedom expression and association are essential sustained progress", considering that the internasional labour conference, its thirteenth session, unanimously adopted the principle:rs the organisation concerned, join organisation their own choosing without previous authorization. date coming into force july article workers' and employers' organisations shall have the right draw then constitutions and rules, elect their representatives full freedom, organison. article workers and employers, federation confederation shall have the right affiliate with international organisation workers and employers. article the provisions article and person apply federations and confederations workers and employer organisations. article the acquisition legal personality workers' and employers' organisation, federation article and thereof. article exercising the rights provided for this convention workers anft shall applied impar, the guarantees provided for this convention. article the extent wit the ratification this convention any member shall not deemed affect any existing law, awardorganisationii. protection the right organise.soon possible after its ratification declaration stating.,, (d) the territories respect which reserves its decision. the undertaking referred article communication the director general declaration modifying any agreement with the governmens may communicated the director general the international labour office. two more members the organisations respect any territory which under their joint authority, (b) any international authority responsible for the administration any territory, virtue the charter united nations otherwise, respect any such territory. declaration communicated the directors general the international labour office accordance with preceding paragraphrting the present position respect the application the convention. part ivdeclardmeningkatkan pembinaan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan nasional agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi badan perencanaan pembangunan nasional dengan keputusan presiden.encanaan pembangunan nasionalbeberapa ketentuan dalam keputusan presiden nomor tahun tentang badan perencanaan pembangunan nasional, sehingga berbunyi sebagai berikut:susunan organisasi bappenas terdiri dari: kepala, wakil kepala, sekretaris" mengubah bab organisasi bagian kedua, keputusan presiden nomor ann ny) ny) wat presiden republik indo kesiabagian kedua kepala dan wakil. wakil kepala berkedudukan bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala. wakil kepala bertugas: membantu kepala dalam membina dan mengembangkan administrasi bappenas agar berdaya guna dan berhasil guna. membantu kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja lingkungan bappenas. mewakili kepala dalam hal kepala berhalangan. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala."dan jabatan jabatan bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh kepa,,li blok iii: atas blok iii: atas tr atas s.d. tr atasbisnistr s.d. blok s.d. blok s.d. blok atas wh: blok atas tr blok s.d. blok s.d. blok atas blok atas tr blok s.d. blok s.d. blok atas blok atas tr blok s.d. blok s.d. blok atas blok atas atas blok s.d. jam nyala blok s.d. jam nyala s.d. blok :di atas jam nyala kva berikutnya tr blok atas jam nyala berikutnya tm atas blok wbp x310 blok wbp x350industri biaya beban biaya pemakaian gol. batas rps.d. blok os.d. blok s.d. blok :di atas wh: blok atas tr blok s.d. blok s.d. blok atas blok atas tr blok s.d. blok s.d. blok atas wh: blok atas tr blok s.d. blok s.d. blok atas blokr atas blok wbp x295 blok wbp 14kkv s.d. kva blok lkwbp blok lkwbp tm atas 0s.d. jam nyala, blok wbp s.d. jam nyala, blok wbp kva atas jam nyala, blok wbp atas jam nyala,batas daya rp k va bulan) rp. k wh) tarif juli s.d. oktober s.d. juli s.d. oktober s.d. sept. des. sept. des. tr s.d. tr tr tr tr atas s.d. kva tm atas blok wbp blok wbp kva blok lkwbp blok lkwbp juni tarif dasar listrik untuk traksi biaya beban biaya pemakaian gol. batas daya rp java)bulan) rp. k wh) tarif juli s.d. oktober s.d. juli s.d. oktober s.d. sept. des. sept. des. t tm atas kva blok wbp blok wbp blok lkwbp blok lkwbp catatan ):juni tarif dasar listrik untuk curah (bulk) biaya beban biaya pemakaian gol. batas daya rp kva bulan) rp. k wh) tarif juli s.d. oktober s.d. juli s.d. oktober s.d. sept. des. sept. des. city atas kva blok wbp x310 blok wbpmultiguna biaya beban biaya pemakaian gol. tarif batas daya rp kva bulan) rp k wh) juli s.d. oktober s.d. juli s.d. oktober s.d. sept. des. sept. des. lb.golongan tarif dasar listrik golongan tarif batas daya keterangan tr tm tt ) tr golongan tarif untuk pemakaian sangat kecil. tr s d200 kva d2. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil. tr atas s ds d golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil. tr atas s d kva d kva golongan tarif untuk keperluan industri kecil rumah tangga. tr atas kva s d kva golongan tarif untuk keperluan industri sedang. atas kva golongan tarif untuk keperluan industri menengah. tt kva atas golongan tarif untuk keperluan industri besar. tr sid kvaitytm,ttpelayanan sosial biaya beban biaya pemakaian gol. batas rp.220va atonement per bulan rp.) atonement per bulan rp): tr blok s.d. blok s.d. blok atas s.d. wh: blok atas s.d. blok iii :di atas blok iii atas tr blok os.d. blok s.d. blok atas s.d. blok atas s.d. blok iii: atas blok iii atas tr blok s.d. blok s.d. blok atas s.d. wh: blok ii: atas s.d. blok iii: atas blok iii atas tr blok os.d. blok s.d. blok atas s.d. blok atas s.d. blok iii: atas blok iii :dim atas blok wbp x170 blok wbp kva blok lkwbp px170rumah tanggas.d. blok s.d. blok ndali bimas presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas sekretariat badan pengendali bimas, dipandang perlu mengubah keputusan presiden nomor tahun tentang badan pengendali bimasngendali bimas. mengubah beberapa ketentuan dalam keputusan presiden nomor tahun tentang badan pengendali bimas, yaitu mengubah ketentuan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: . man sy) na3 n1y wat presiden republik indonesia (l) susunan organisasi badan terdiri dari: ketua merangkap anggota menteri pertanian, anggota anggota: direktur. pan presiden republik indonesiadagangan, asisten iii menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan dan pengawasan pembangun dan latihan pertanian, departemen pertanian: kepala. kepala badan mulan ya presiden republik indonesia penelitian dan pengembangan pertanian, departemen pertanian: direktur jenderal industri kimia dasar, departemen perindustrian: wakil, bank indonesia: direktur utama bank rakyat indonesia, direktur jenderal reboisasi dan rehabilitasi lahan, departemen kehutanan, kepala biro pusat statistik: sekretaris dewan gula indonesia: pejabat . yen n1 wat presiden republik indonesia pejabat pejabat lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan operasional bimas. ketua selaku pimpinan badan bertanggung jawab kepada presiden." mengubah ketentuan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut dalam melaksanakan tugasnya, badan dibantu oleh sebuah sekretariat badan yang berada lingkungan departemen pertanian. sekretariat badan dipimpin oleh seorang sekretaris yang merangkap sebagai anggota badan. sekretaris badan merupakan jabatan setingkat dengan eselon ia. sekretariat. men nya x1y wat presiden republik indonesia sekretariat badan terdiri dari: biro tata usaha: biro program intensifikasi, biro monitoring intensifikasi. s5) biro biro dalam sekretariat badan dipimpin oleh seorang kelapkerja sekretariat badan ditetapkan oleh menteri pertanisekretaris diangkat dan diberhentikan dengan keputusan presiden. sekretaris badan dalam melaksanakan tugasnya sehari hari bertanggung jawab kepada ketua badanmerula yang menghubungkan merula arah jakarta timang i c)merulan way. pertama menambah gerbang tol merula yang menghubungkan merula arah jakarta timang i c)emutuskan . dan undang undang dasar mengingakl1960;framework agreement enhancing asean economic cooperation. sebagai hasil konferensi tingkat tinggi asean ke menimbang presiden republik indonesia, agreement enhancing asean economic cooperation pengesahan protocol amend the framework tentang nomor tahun keputusan presiden republik indonesia presiden republik indonesia agar . keputusengesahkan protocol amend the framework agreement enhancing asean economic cooperation yang telah ditandatangani pemerintah republik indonesia bangkok. thailand pada tanggal desember sebagai hasil konferensi tingkat tinggi asean ke skeputusan presiden tentang pengesahan pro tool amend the framework agreement enhancing asean economic cooperation menetapkan memutuskan presiden republik indonesia sekretariat kabinet salinan sesuai aslinya lembaran negara republik indonesia tahun nomorditetapkan jakarta pada tanggal desember presiden republik indonesia ttd soehartopresiden republik indonesia "~ ., witness \ii h efl e:jf. tile undersignad hc\'e signed! ihe prot arn end the frame' nor;: \gre oi~)ell dollar~cong ase! .'i ecg:1on~ic cooperation. this protocol dii pos,ed with ihe sec cary general asli\n. who shall ofl1pil jenis~ certified cop~' there och member coor rv. this sterol shall eru inl force upon ihe deposit instrument:; ra(ifc1 ion accept"cc n!l :;i g:~color'lgo\!e~men!s with ihe relay general (.\ ase \n vehicle shell none not lut::r tlc j;;mui! y i\f1t1cle new vell1i jobs as :an sh1) access ihl) agreement terms and con(liliolls consistent with carl(rl!'.'hall have been agreed between uln <lnd the existing mem pers asean. accession' new members the following self inter aller article new article ihe grup'li)cn t c ll', article ecc paragraph {ile t\9reernont shell among jed deleting tile expression" vers" <lnd sub~disuling v.,ilh the expression1 years (beginning january all till[ "have gfl eed f'allows: noting char article the ,l'gfe cl11ent provides for amendment it; l)e sln ing exp edit the implexa1estation the common effective preferensi, tariff ceti scheme lor the asean free true!e i',rea aft); nr:calling frarneworl< jraemcn [nhuncill i\se1\ economic cooperation ihe danrem ci1{", singel jill1l1ufy 'n( uro full summit meeting held sil1 spore; the su1'i1l101 (3lln(~i dill:'; s.;lill11. {he pr~:;i(lent the public indonesia. the prime minister iv1<1laysiil. tile pre!;helen{ {ha public the philippines. {he prime? minister {he flupublic sill9<:1pore< {he prime minister ihe ki')gc jom tl11lilac; otonom. i\mend "' ir.: frl onl< element enhancing asean economic coop ation \. f3an hill siapa ci ia prime minister fidel names presi<1ent wt:~ . . , = #~~= :,\ , iat hall bin moiimmd prime minister shi p,c:;i<1en ha.ji hassan ol1< sulit(ll) ulc; ufl iss(li<)n) for the (\epub!ic sin o<lf)o,e: for the nepliblic the philippines; done lj.'ii1!)kuk. this ,.lay ccc n jar sil10le the [bullish .<l oldid dc, $' informal para kepala pemerintahan asean presiden republik indonesia, menimbang bahwa pada konferensi tingkat tinggi asean ke tanggal desember bangkok, thailand, indonesia telah ditetapkan sebagai penyelenggara pertemuan informal para kepala pemerintahan asean pada tahun bahwa sehubungan dengan itu, perlu dibentuk panitia penyelenggara pertemuan informal para kepala pemerintahan asean yang bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraannya. mengingat undang undang dasar memutuskan menetapkan pertama membentuk panitia penyelenggara pertemuan informal para kepala pemerintahan asean, selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut panitia. kedua panitia bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan pertemuan informal para kepala pemerintahan asean dengan sebaik baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib: penyelenggaraan. pasaran ya nat presiden republik indonesia penyelenggaraan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam huruf akan diselenggarakan pada bulan desember jakarta. ketiga dalam melaksanakan tugasnya, panitia berfungsi:: ketua menteri negara sekretaris negara, ketua harian sekretaris jenderal departemen luar negeri, kelima ketua panitia menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan panitia lainnya. keenam biaya yang diperlukan oleh panitia dalam melaksanakannya tugasnya dibebankan kepada anggaran belanja sekretaris negara. ketujuh :. open ya rdepok presiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembentukan kota administrasi depok, dalam wilayah dati bogor,depodepok.ntukan kota administrasi depok lembaran negara tahun nomor keputusan . min n17 sdepok. membentuk kejaksaan negeri yang berkedudukan depok, dan dalam keputusan presiden ini selanjutnya disebut kejaksaan negeri depok. daerah hukum kejaksaan negeri depok meliputi wilayah kota administratif depok. kejaksaan negeri depok, termasuk dalam daerah hukum kejaksaan tinggi jawa barat. dengan terbentuknya kejaksaan negeri depok, maka daerah hukum kejaksaan negeri depok dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan negeri cibinong. . mulan yes sat presiden republik indonesia pada saat terbentuknya kejaksaan negeri depok, maka: perkara pidana dan perkara lainnya yang ditangani oleh kejaksaan negeri cibinong dan sudah diajukan kepada pengadilan, tetap diselesaikan oleh kejaksaan negeri cibinong, perkara perdata dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh kejaksaan negeri cibinong tetapi belum diajukan kepada pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh kejaksaan negeri depok. pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi kejaksaan negeri depok kejaksaan negeri depo(men mn) sekeputusan presiden nomor tahun tentang dewan pertimbangan otonomi daerah terdapat fungsi fungsi yang belum sesuai dengan jiwa dan semangat undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dipandang perlu mengubah keputusan presiden nomor tahun tentang. beberapa ketentuan dalamsusunan keanggotaan dprd terdiri darian mula presiden republik ndo kesiakepala badan perencanaan dan pembangunan nasionalketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sekretariat dprd membawahi: sekretariat bidang otonomi daerah, sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah, sekretariat bidang otonomi daerah dan sekretariat bidang perkantor menteri negara pendayagunaan aparatur negara, badan perencanaan pembangunan nasionaleselon, (satu) orang dari kantor menteri negara otonomi daerah, dan (satu) orang dari badanketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sekretariat bidang otonomi daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perumusan kebijakan dprdsekretariatdprd, termasuk besarnya dana alokasi umum. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setan ny) wat presiden republik indo kesiajenderal departemen keuangan dan sekretaris menteri negara otonomi daerah. kepala sekretariat bidang otonomi daerah dijabat oleh deputi manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah pada kantor menteri negaraadan analisa keuangan dan moneter departemen keuangan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat dprd dibentuk tata usaha sekretariat. anggota tata usaha sekretariat sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari unsur unsur terkait yang dipimpin oleh direktur pemerintahan daerah pada direktorat jenderal pemerintahan umum daerah departemen dalam negeri. anggota dan susunan usaha sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh sekretaris dprd. ketentuan dan disisipkan (satu) yakni yang dibentuk tim teknis pada masing masing sekretariat bidang. yim teknis mempunyai tugas untuk melaksana tim teknis dapat atas usul kepala sekretariat masing masing bidanguangan wilayah serta untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahanbab instansi vertikal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi departemen keuangan wilayah dilaksanakan oleh instansi vertikal direktorat jenderal dan instansi vertikal badan lingkungan departemen keuangan. instansi vertikal lingkungan departemen keuangan terdiri dari: instansi vertikal direktorat jenderal anggaran, instansi vertikal direktorat jenderal pajak: cc. instansi vertikal direktorat jenderal bea dan cukai, instansi vertikal direktorat jenderal piutang dan lelang negara: instansi vertikal badan akuntansi keuangan negara, instansi vertikal badan informasi dan teknologi keuangan. bab instansi vertikal direktorat jenderal anggaran instansi vertikal direktorat jenderal anggaran terdiri dari: kantor wilayah direktorat jenderal anggaran, kantor perbendaharaan dan kas negara: kantor verifikasi pelaksanaan anggaran. bagian pertama kantor wilayah direktorat jenderal anggaran kantor wilayah direktorat jenderaldirektur jenderal anggaran. kantor wilayah direktorat jenderal anggaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan perencanaan anggaran rutin dan pembangunan, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantu serta evaluasi pelaksanaan anggaanggaran menyelenggarakan fungsi:kepabeanan dan cukai berdasarkan teratur ngendalian, evaluasi pelaksanaan dan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, dan penangguhan bidang kepabeanan serta pemberian fasilitas bidang cukai: pengendalian, evalumenindak an, dan penyidikan tindak pidana bidang kepabeanan dan cukai: pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan penyelesaian masalah bidang kepabeanan dan cukai unit unit operasional daerah wewenang: pelaksanaan verifikasi dokumen dan audit bidang kepabeanan dan cukai: pengendali serta hasil temuan verifikasi dan audit, pengendalian dan pengelolaan sarana operasional dan senjata api, pelaksanaan pengawasan teknis atas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, pelaksanaan administrasi kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai. satu atau beberapa propinsi dapat dibentuk kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai sesuai dengan beban kerja. kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukailima) seksi. organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja kantor wilayah direktorat jenderal: pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang undangan kepabeanan dan cukai, serta pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang, penyidikan bidang kepabeanan dan cukai: pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata apibea dan cukaimberian pelayanan teknis dan kemudahan bidang kepabeanan dan cukai: penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang, nilai pabean, dan fasilitas impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan:atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang dan dari kawasan pabean: ii. penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai dan urusan perusakan pita cukai, pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya, pengendalian dan pelaksanaan urusan perizinan kepabeanan dan cukai, il. pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksana: pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimsatu propinsi dapat dibentuk (satu) atau lebih dari (satu) kantor pelayanan bea dan cukai sesuai dengan beban kerja. kantor pelayanan bea dan cukai terdiri dari (satu) subbagian dan sebanyak banyaknya (enam belas) seksi. kantor pelayanan bea dan cukai yang beban kerjanya kecil,layananpiutang dan lelang negara instansi vertikal direktorat jenderal piutang dan lelang negara terdiri dari: kantor wilayah direktorat jenderal piutang dan lelang negara, kantor pelayanan piutang dan lelang negara. bagian pertama kantor wilayah direktorat jenderal piutang dan lelang negara kantor wilayah direktorat jenderaldirektur jenderal piutang dan lelang negara. kantor wilayah direktorat jenderal piutang dan lelang negaraiutang dan lelang negara menyelenggarakan fungsi: pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusidan evaluasi pelaksanaan lelang serta pengembangan lelang, pemberian pelayanan bantuan hukum bidang pengurusan piutang negara dan lelang:balai lelang dan superintendent kepada pejabat lelang pemerintah: pelaksanaan pengawasan teknis pengurusan piutang negara dan lelang: pelaksanaan administrasi kantor wilayah direktorat jenderal piutang dan lelang negara. satu atau beberapa propinsi dapat dibentuk kantor wilayah derek tomat jenderal piutang dan lelang negara sesuai dengan beban kerja. kantor wilayah direktorat jenderal piutang dan lelang negaraiutang dan lelang negara kantor pelayanankantor pelayanan piutang dan lelang negara mempunyai tugas melaksanakan pelayananiutang dan lelang negara menyelenggarakan fungsi milik penanggung hutang: penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang, pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, serta penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang: penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minuta risalah lelang, serta pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan gross risalah lelang, pelaksanaan penggalian potensi piutang negara dan lelang: pelaksanaan superintendent kepada pejabat lelang swasta serta pengawasan balai lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada pt. pegadaian persero) dan lelang kayu kecil oleh pt. perhutani persero): inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan, pelaksanaan registrasi dan ketatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, dan penyajian informasi piutang negara dan lelang: pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang, il.piutang dan lelang negara. satu propinsi dapat dibentuk (satu) atau lebih dari (satu) kantor pelayanan piutang dan lelang negara sesuai dengan beban kerja. kantor pelayanan piutang dan lelang negara, terdiri dari (satu) subbagian dan sebanyak banyaknya (lima) seksi. organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja kantor pelayananbadan akuntansi keuangan negara instansi vertikal badan akuntansi keuangan negara terdiri dari: kantor akuntansi regional: kantor akuntansi khusus. bagian pertama kantor akuntansi regional kantor akuntansi regionalregional mempunyai tugas melaksanakan akuntansi atas transaksi keuregional menyelenggarakan fungsi: pengumpulan dan verifikasi dokumen transaksi keuangan pemerintah: pengolahan data transaksi keuangan pemerintah: pendistribusian hasil pengolahan data akuntansi: pelaksanaan sistem akuntansi pusat: analisis laporan keuangan pemerintah: bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah termasuk sistem akuntansi aset tetap kepada unit unit akuntansi wilayah kerjanya: pelaksanaan administrasi kantor akuntansi regional. satu atau beberapa propinsi dapat dibentuk kantor akuntansi regional sesuai dengan beban kerja. kantor akuntansi regional terdiri dari (satu) subbagian dan sebanyak banyaknya (empat) seksi. organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja kantor akuntansiakuntansi khusus kantor akuntansi khususkhusus mempunyai tugas melaksanakan akuntansi atas transaksi keuangan pemerintah puskhusus menyelenggarakan fungsi: verifikasi data transaksi keuangan pemerintah pusat. pengolahan data transaksi keuangan pemerintah pusat: pendistribusian hasil pengolahan data akuntansi kepada kantor akuntansi regional, pelaksanaan administrasi kantor akuntansi khusus. kantor akuntansi khusus dibentuk jakarta. kantor akuntansi khususakuntansi khususinstansi vertikal badan informasi dan teknologi keuangan instansi vertikal badan informasi dan teknologi keuangan adalah kantor pengolahan data dan informasi keuangan regional. kantor pengolahan data dan informasi keuangan regional adalah instansi vertikal badan informasi dan teknologi keuangan yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala badan informasi dan teknologi keuangan. kantor pengolahan data dan informasi keuangan regional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi keuangan, pengkajian pelaksanaan sistem informasi keuangan, dan pengelolaan jaringan komunikasi datolahan data dan informasi keuangan regional menyelenggarakan fungsi: pengelolaan sistem informasi keuangan, penerimaan data masukan dari unit pengolah data dalam rangka sistem informasi keuangan: penelaahan, pemantauan, dan pengkajian atas pelaksanaan sistem informasi keuangan: pengaturan pertukaran data antar unit pengolahan data, pengelolaan jaringan komunikasi data, pelaksanaan administrasi kantor pengolahan data dan informasi keuangan regional. satu atau beberapa propinsi dapat dibentuk kantor pengolahan data dan informasi keuangan regional sesuai dengan beban kerja. kantor pengolahan data dan informasi keuangan regional terdiri dari (satu) subbagian dan sebanyak banyaknya (dua) seksi. organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja kantor pengolahan data dan informasi keuanganguna tercapainya kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi departemen keuangan wilayah yang bersangkutan maka semua instansi vertikal departemen keuangan yang berada propinsi dikoordinasikan oleh kepala instansi vertikal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan. bab kan analisis organisasi dan beban kerja. bab ketentuan peralihan keputusan menteri keuangan yang menetapkan instansi vertikal direktorat jenderal dan badan lingkungan departemen keuangan yang telah ada sebelum berlakunya keputusan presiden ini tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan keputusan baru berdasarkan keputusan presiden iniyusunan dan pembahasan rencana anggaran rutin dan pembangunan, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penelaahan dan penilaian keserasian antara rencana anggaran dan kegiatan dengan pelaksanaannya daerah, rutin dan pembangunan serta anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelaksanaan revisi rencana anggaran rutin dan pembangunan serta anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan: pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak, pembinaan pelaksanaan dan ketatausahaan anggaran: pengawasan kewenangan perbendaharaan (ordononansering) dan bendaharawan umum (kompatibel) yang dilaksanakan oleh kantor perbendaharaan dan kas negara dan pelaksanaan verifikasi oleh kantor verifikasi pelaksanaan anggaran: pelaksanaan administrasi kantor wilayah direktorat jenderal anggaran. propinsi dapat dibentuk kantor wilayah direktorat jenderal anggaran. kantor wilayah direktorat jenderal anggaranrbendaharaan dan kas negara kantor perbendaharaan dan kas negaraperbendaharaan dan kas negara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharawanrbendaharaan dan kas negara menyelenggarakan fungsi: pengujian terhadap permintaan pembayaran berdasarkan peraturan perundang undangan perbendaharaan: penerbitan surat perintah membayar spm) atas nama menteri keuangan: penyaluran pembiayaan atas beban anggaran:anggaran melalui dan dari kas negara: pengiriman dan penerimaan kiriman uang:: pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan temuan hasil pemeriksaan: pelaksanaan administrasi kantor perbendaharaan dan kas negara. satu atau beberapa kabupaten kota dapat dibentuk kantor perbendaharaan dan kas negara sesuai dengan beban kerja. kantor perbendaharaan dan kas negara terdiri dari (satu) subbagian dan sebanyak banyaknya (lima) seksi. kantor perbendaharaan dan kas negara dapat membawakan unit pembantu kas. organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja kantor perbendaharaan dan kasverifikasi pelaksanaan anggaran kantor verifikasi pelaksanaanverifikasi pelaksanaan anggaran mempunyai tugas pelaksana kan verifikasi kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum serta penatausahaverifikasi pelaksanaan anggaran menyelenggarakan fungsi: verifikasi surat perintah membayar yang diterbitkan oleh kantor perbendaharaan dan kas negara beserta laporannya: verifikasi terhadap pertanggungjawaban bendaharawan umum pada kantor perbendaharaan dan kas negara, verifikasi terhadap pertanggungjawaban pembayaran pensiun oleh pt. aspen dan pt. sabri: pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran negara (p6 p7) per kantor perbendaharaan dan kas negara, pembuatan laporan realisasi pertanggungjawaban pembayaran pensiun yang dilakukan oleh pt. aspen dan pt. sabri, pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan: pelaksanaan administrasi kantor verifikasi pelaksanaan anggaran. satu propinsi dapat dibentuk (satu) atau lebih dari (satu) kantor verifikasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan beban kerja. kantor verifikasi pelaksanaan anggaranverifikasi pelaksanaan: kantor wilayah direktorat jenderal pajak: kantor pelayanan pajak: cc. kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan: kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak: kantor penyuluhan dan pengamatan potenrektorat jenderal pajak mempunyai tugas pelaksana kan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugasajak menyelenggarakan fungsi: pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas direktorat jenderal yang ada dalam wilayah wewenangnya: pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan bidang perpajakan: pemantauan, pengolahan dan penyajian informasi perpajakan, registrasi, dan evaluasi data wajib pajak serta pembinaan potensi perpajakan wilayah: bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan: penyelesaian keberatan dan pengurangan: pembetulan surat ketetapan pajak, pelaksanaan urusan banding wajib pajak, pemantauan dan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak: pemeriksaan dan penyidikan pajak: pelaksanaan pengawasan teknis atas pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan, dan penyidikan bidang perpajakan: pelaksanaan administrasi kantor wilayah direktorat jenderal pajak. satu atau beberapa propinsi dapat dibentuk (satu) atau lebih dari (satu) kantor wilayah direktorat jenderal pajak sesuai dengan beban kerja. kantor wilayah direktorat jenderal pajak terdiri dari (satu) bagian dan sebanyak banyaknya (limalayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadapmenyelenggarakan fungsi: pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak: penelitian dan ketatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak: pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan, pajak bertambah an nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya: ketatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, ketatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi, pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan, penerbitan surat ketetapan pajak: pembetulan surat ketetapan pajak, pengurangan sanksi pajak: penyuluhan dan konsultasi perpajakan: pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajaksesuai dengan beban kerja. kantor pelayanan pajak terdiri dari (satu) subbagian dan sebanyak banyaknya (delapan) seksi. kantor pelayanan pajak dapat membawakan kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan. organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja kantor pelayanpelayanan pajak bumi dan bangunan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunbumi dan bangunan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunanbumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi: pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan: pengolahan dan penyajian data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: penetapan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, ketatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian restitusi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penyelesaian keberatan, pengurangan, dan ketatausahaan banding: pembetulan surat ketetapan pajak, pengurangan sanksi pajak: pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak bumi dan bangunbumi dan bangunan sesuai dengan beban kerja. kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan terdiri dari (satu) subbagian dan sebanyak banyaknya (enam) seksi. organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja kantor pelayanan pajak bumi dan bangunempat kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak kantor pemeriksaan dan penyidikmeriksaan dan penyidikan pajak mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikanmeriksaan dan penyidikan pajak menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan lengkap wajib pajak: pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan, pelaksanaan pembuatan alat keterangan atau data, pelaksanaan administrasi kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak. satu atau beberapa propinsi dapat dibentuk (satu) atau lebih dari (satu) kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak sesuai dengan beban kerja. kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak terdiri dari (satu) subbagian dan kelompok jabatan fungsional. organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja kantor pemeriksaan dan penyidiklima kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan kantor penyuluhan dan pengamatan poten. kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, pembuatan monografi pajak, dan membantu kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyuluhan dan pelayan:dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, pelaksanaan administrasi kantor penyuluhan dan pengamatan potennyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan sesuai dengan beban kerja. kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakannyuluhan dan pengamatan potensi perpajak:pandang perlu menetapkan kembali. dalam keputusan presiden ini yang dimaksud dengan yang berlaku.diberikan tunjangan penilai pajak bumi dan bangudiberikan tunjangan pemeriksa pajdiberikan tunjangan pemeriksa bea dan cukai setiap bulan. besarnya tunjangan penilai pajak bumi dan bangunpajakbea dan cukaiilai pajak bumi dan bangunan, pemeriksa pajak, dilai pajak bumi dan bangunan dan pemeriksa bea dan cukai: dan ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan pemeriksa pajaknilai pajak bumi dan bangunan besar jabatan fungsional jabatan tunjangan 200p penilai pajak bumi dan penilai pajak bumi dan bangundan penilai pajak bumi dan bangunan bangunan terampil penyeliajak besar jabatan fungsional jabatan tunjangan naaterampil pemeriksa pajak penyelia pemeriksa pajak pelaksana lanjutan pemeriksa pajak pelaksana presiden republik indonesia, ttd. megawati soekarnoputri lampiran iiibea dan cukai besar jabatan fungsional jabatan tunjangan pemeriksa bea dan cukai pemeriksa bea dan cukai madya ahli pemeriksa bea dan cukai muda pemeriksa bea dan cukai pertama pemeriksa bea dan cukai pemeriksa bea dan cukai penyelia terampil pemeriksa bea dan cukai pelaksana lanjutan pemeriksa bea dan cukai pelaksanafungsionalitas dan meningkatkan efisiensi, dipandang perlu meninjau organisasi sekretariat dewan gula indonesia sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor tahun tentang dewan gula indonesia,. yen ya w: mengubah ketentuan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: sekretaris dewan dijabat oleh direktur jenderal perkebunan departemen pertanian. sekretaris dewan memimpin sekretariat yang secara fungsional diselenggarakan oleh unit kerja lingkungan direktorat jenderal perkebunan departemen pertanian." mengubah ketentuan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut pengangkatan dan pemberhentian ketua, wakil ketua dan anggota dewan ditetapkan dengan keputusan presiden ilratislava, slowakia presiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan telah terbentuknya pemerintah republik federasi slowakia yang demokratis, dan berdiri sendiri terpisah dari pemerintah republik ceko, dipandang perlu untuk membuka kedutaan besar republik indonesia bratislava, slowakratislava, slowakia. negara republik indonesia membuka kedutaan besar republik indonesia bratislava, slowakmula presiden republik indonesia wilayah kerja kedutaan republik indonesia bratislava, slowakia meliputi wilayah negara slowakia. formasi kepegawaian kedutaan besar republik indonesia bratislava, slowakratislava, slowakia dibebankan pada anggaran departemen luar negaratislava, slowakmanan pangan mempunyaimanan pangan terdiri atasseksi kelembagalembagaan keamanan pangan. seksi pengawaswasan keamanan pangan. seksi kerjasama dan informasama dan informasi keamanan panggubernur sulawesi tenggararan ian hukum, aris dal,)) noda saslaka timur bagan struktur organisasi dinas ketahanan pangan kabupaten kolaka timur kepala dinas kelompok jabatan sekretaris fungsional tgt subang. supa sunat, perencanaan keuangan umum dan evaluasi aset bidang bidang bidang bidang kerawanan cadangan pangan penganekaragaman pangan pangan pangan seksi seksi seksi seksi ketersediaan distribusi konsumsi kelembagaan pangan pangan pangan keamanan pangan sumber daya harga promosi dan pengawasan pangan pangan penganekaragaman keamanan konsumsi pangan pangan kerawanan cadangan pengembangan kerjasama dan pangan pangan pangan lokal informasi keamanan utd pj. bupati kolaka timur, tid sultan aboenawas salinan sesuai dengan aslinya aepalayasian hukum, ten as, s.h. pergi hingketahanan pangan kabupaten kolaka timur. kepala dinas adalah kepala dinas ketahanan pangan kabupaten kolaka timur. sekretariat adalah sekretariat dinas ketahanan pangan kabupaten kolaka timur. sekretaris adalah sekretaris dinas ketahanan pangan kabupaten kolaka timuetahanan panganketahanan pangandanmpunyai |
sel: tok salinan: aa. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten seruyan tahun disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dari rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun dalam tahun berjalan, dimana menunjukan adanya ketidaksesuaian keadaktahun anggaran bab iii rencana program dan kegiatan prioritas daerah babi penutup ketentuan pada diubah sehingga berbunyi materi dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tersebut atas, diubah sehingga berbunyim.si berita daerah kabupaten seruyannggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipiltanggal januari tentang larangan pungutan uang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, dipandang perlu melakukan pembebasan retribusi terhadap penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil sebagai bagian daripelayanan publikenyelenggaraan administrasi kependudukan lembaran daerah kabupaten banjar tahun nomor tambahan daerah kabupaten banjar nomornjar. penduduk adalah warga negara indonesia dan warga negara asing, baik yang berdomisili dalam daerah atau luar daerah yang memerlukan pelayanan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan daerah. dokumen pendudukpejabat petugas adalah pejabat dan petugas desa kelurahan, kecamatan, unit pelayanan teknis daerah instansi pelaksana dan instansi pelaksana.lam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil. unit pelayanan teknis daeraharganegaraan menerbitkan aktbasan retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil pembebasan terhadap retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil adalah dokumen kependudukan yang terdiri atas penerbitan kartu tanda penduduk, penerbitan kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan pindah datang, dan kartu identitas penduduk muslim. dokumen pencatatan sipil yang terdiri atas perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, salinan akta: penerbitan surat keterangan pelapor dan tanda bukti pelapor, dan pendaftaran pencatatan.kependudukan retribusi rp) uraian penerbitan ktp ktp siak non elektronik cetak blank permohonan baru penggantian dan perpanjangan administrasi ktp siak elektronik cetak blank permohonan baru penggantian dan perpanjangan administrasi penerbitan cetak formulir permohonan baru penggantian dan perpanjangan administrasi surat keterangan tempat tinggal (skt) surat keterangan pindah datang kartu identitas penduduk musimanpencatatan sipil retribusi rp) jenis akta catatan sipil perkawinan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan (s d satu bulan sejak tanggal pengesahan menurut agama) dalam kantor luar kantor pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan (lebih satu bulan sejak tanggal pengesahan menurut agama) dalam kantor luar kantor penerbitan kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya perceraian pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian (lebih satu bulan sejak tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya kematian pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian dan seterusnya pengakuan dan pengesahan anak pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak penerbitan kutipan akta pengakuan anak kedua dan seterusnya penerbitan kutipan akta pengesahan anak kedua dan seterusnya pencatatan pengangkatan anak pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengangkatan anak pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengangkatan anak melebihi (satu) bulan terhitung mulai tanggal keputusan dari pengadilan negeri yangperubahan nama pencatatan dan penerbitan kutipan akta perubahan nama perubahan status kewarganegaraan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perubahan status kewarganegaramelalui rukun tetangga, kepala desa lurah dan camat secara berjenjang dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. setiap penerbitan dokumen kependudukan bebaskan dari retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pejabat dan petugas desa kelurahan, kecamatan, utd instansi pelaksana dan instansi pelaksana tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalambahwa rumah sakit merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab publik sekaligus mempunyai fungsi sosial, bahwa dalam melaksanakan tugasnya pegawai rumah sakit dihadapkan pada resiko kerja yang mengancam kesehatan dan keselamatan, bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai rumah sakit umum daerah sukadana dalam memberikan pelayanan kesehatan dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan, bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf diatas perlu diberikan karena badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah sukadana belum mampu memberikan remunerasi, sehingga perlu menetapkan peraturan bupati tentang tambahan penghasilan bagi pegawai dilingkungan rumah sakit umum daerah sukadani tentang standar kesehatan dan keselamatan kerjambahan penghasilan bagi pegawai lingkungan rumah sakit umum daerah sukadrumah sakit adalah rumah sakit umum daerah sukadana milik pemerintah kabupaten lampung timur. direktur adalah direktur pada rumah sakit umum daerah sukadana. pegawai adalah pegawai negeri sipil rumah sakit umum daerah sukadana. bab kriteria penerima tambahan penghasilan tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai rumah sakit umum daerah sukadana setiap bulan. tambahan penghasilan tidak diberikan kepada: pegawaiegawaiegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari (sepuluh) hari secara berturut turut, pegawai yang sedang menjalani tugas belajar, pegawai yang sedang menjalani hukuman pidana penjara, pegawai yang sedang menerima tambahan penghasilan, tidak diperkenankan menerima tambahan penghasilan dari skpd lain. bab iiitimur yang dituangkan dalam rka dan dpa rumah sakit umum daerah sukadana. besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalami:cerita daerah kabupaten lampung timur. ditetapkan sukadana pada tanggal mes bupati lampung timur, nana erwin arifin. daftar penerima tambahan penghasilan bagi pegawai lingkungan rumah sakit umum daerah sukadana besar tunjangan direktur rp. kepala bagian kepala bidang rp. kepala sub bagian rp. kepala seksi rp. dokter spesialis dokter umum gigi rp. psikolog klinis rp. apoteker dan psikolog rp. kepala instalasi kepala rp. ruangan paramedis dan tenaga rp. kesehatan pelaksana rp. bupati lampung timur, 2aa ss. win arifin |
mendagri nomor tahun. pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud padaiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk belanja hibah kepada lembaga penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati banjarbelanja belanja tidak langsung abadan lembaga organisasi kemasyarakatan thn thn hibah kepada kpu panas pengamanan thnbupati banjar, pangeran khairul saleh |
gp, na.bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idyaijae bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id program yaitub.dan membuat.ppeda. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.iddan pusat maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provskpd, baik berupa data maupun informasi lainnya.maka diperlukan sumber daya yang dapat memahami dan mengembangkan teknologi sesuai dengan kebutuhan. guna menyiapkan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam dapat merekrut tenaga kontrak sesuai dengan keperluan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id proses dan mekanisme perekrutan sesuai dengan mekanisme dan aturasia rela bupati kebumen provinsi jawa tengah sekolah, menengah pertama, dan sanggar kegiatan belajar. pendidikan anak usia dini, yang selanjutnya disingkat paudtiga) tahun sampai dengan (empat) tahun taman kanak kanak, yang selanjutnya disingkat tkanggar kegiatan belajar yang selanjutnya disingkat skb, adalah satuan pendidikan non formal kabupaten kebumen yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.yang selanjutnya disebut dak fisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp, dan skbtk, sd, smp, dan skb yang merupakan urusan daerah. bab kegiatan kegiatan dak fisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp dan skbadalah rehabilitasi ruang kelas untuk negerirusak sedang berat, rehabilitasi ruang perpustakaan, rehabilitasi jamban siswa guru, pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, dan pembangunan jamban siswa guru. peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk smp adalah pembangunan ruang kelas baru beserta kerabatnya. peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk skb terdiri dari rehabilitasi ruang kelas teori beserta kerabatnya, rehabilitasi ruang penunjang beserta kerabatnya, rehabilitasi toilet (jamban) dan animasinya, pembangunan ruang kelas teori baru beserta kerabatnya, pembangunan ruang praktik bengkel kerja baru beserta kerabatnya, dan pembangunan jamban beserta animasinya peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk paud terdiri dari pengadaan alat permainan edukatif negeri, dan pengadaan buku koleksi negeri, peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk berupa pengadaan koleksi perpustakaan sekolah, yang terdiri dari: buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik. peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk smp, terdiri dari: pengadaan media pendidikan, pengadaan peralatan laboratorium komputer. peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk skb terdiri dari pengadaan buku koleksi perpustakaan, pengadaan peralatan pendidikan, dan pengadaan media pendidikan. bab iii sumber dan besaran dak bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp dan skb bersumber dari: dana alokasi khusus murni tahun anggaran untuk jenjang paud sebesar rp157. (seratus lima puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah), dana alokasi khusus murni tahun anggaran untuk jenjang sebesar rp5. (lima milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dana alokasi khusus murni tahun anggaran untuk jenjang smp sebesar rp1. (satu miliar sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), dan dana alokasi khusus murni tahun anggaran untuk jenjang skb sebesar rp1. (satu miliar sembilan ratus juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). besaran dak bidang pendidikan untuk paud, masing masing kegiatan adalah sebagai berikut rehabilitasi ruang kelas, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp117. (seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah), pengadaan alat praktek edukatif, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp20. (dua puluh juta rupiah),dan cc. pengadaan buku koleksi perpustakaan, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp20. (dua puluh juta rupiah).ruang kelas rusak sedang berat, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp2. (dua miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), rehabilitasi ruang perpustakaan, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp87. (delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), rehabilitasi jamban siswa guru, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp233. (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, besaran biaya (satu) paket sebesar rp152. (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang kelas (satu) ruang sebesar rp135. (seratus tiga puluh lima juta delapan ribu rupiah) dan pengadaan perabot (satu) set sebesar rp17. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai anggaran sebesar rp1. (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah), pembangunan jamban siswa guru, besaran biaya (satu) unit sebesar rp90. (sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan nilai anggaran sebesar rp270. (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),dan koleksi perpustakaan, besaran biaya (satu) paket sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah) dengan nilai anggaran sebesar rp1. (satu miliar tiga ratus juta rupiah) besaran dak bidang pendidikan untuk smp, masing masing kegiatan adalah sebagai berikut: pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, besaran biaya (satu) paket sebesar rp169. (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang kelas (satu) ruang sebesar rp149. (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pengadaan perabot (satu) set sebesar rp20. (dua puluh juta rupiah) dengan nilai anggaran sebesar rp679. (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), pengadaan media pendidikan, besaran biaya (satu) paket sebesar rp42. (empat puluh dua juta rupiah) dengan nilai anggaran sebesar rp126. (seratus dua puluh enam juta rupiah), dan cc. peralatan laboratorium komputer, besaran biaya (satu) paket sebesar rp294. (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), dan besaran dak bidang pendidikan untuk skb, masing masing kegiatan adalah sebagai berikut rehabilitasi ruang kelas teori, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp174. (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), rehabilitasi ruang penunjang, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp104. (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah), rehabilitasi toilet (jamban) dan animasinya, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah), pembangunan ruang kelas teori baru, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp495. (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), pembangunan ruang praktik bengkel kerja baru, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp465. (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), pembangunan jamban beserta animasinya, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp70. (tujuh puluh juta rupiah) pengadaan membelai rehab ruang kelas, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp51. (lima puluh satu juta rupiah), pengadaan membelai ruang kelas baru, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp60. (enam puluh juta rupiah), pengajaran membelai ruang penunjang, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah), j . pengadaan membelai ruang praktek bengkel kerja, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp90. (sembilan puluh juta rupiah), pengadaan personal komputer, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp227. (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), il. pengadaan server komputer, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp14. (empat belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah), pengadaan media pendidikan, besaran biaya (satu) kegiatan sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah), dan pengadaan buku koleksi perpustakaan, besaran biaya (satu kegiatan sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dak fisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp, dan skb, masing masing subbidang dialokasikan biaya penunjang yang bersumber dari dak fisik masing masing subbidang, dan biaya umum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bab tata cara penetapan penerima tata cara penetapan penerima dak fisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp, dan skb adalah sebagai berikut: kepala tk, sd, smp, dan skb, dan berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf tk, sd,smp,dan skb penerima ditetapkan dengan keputusan bupati. bab tata cara pencairan tata cara pencairan dak fisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp, dan skb berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dari kas umum daerah rekening tk, sd, smp, dan skb penerima adalah sebagai berikut: panitia pembangunan sekolah melalui kepala tk, sd, smp, dan skb danatk, sd, smp, dan skb, terhadaperaturan perundang undangan yang berlakuskb danskb danskb danskb danskb danbank jateng cabang kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana rekening tk, sd, smp, dan skb penerima dana. pencairan dan pendistribusian dak fisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp dan skb berupa kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilaksanakanditerima secara utuh oleh tk, sd, smp dan skb penerima dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh tk, skb, dan smp penerimaengan nilai anggaran diatas rp50. (lima puluh juta rupiah) disalurkan dalam (dua) tahap, yaitu: tahap sebesar 70y6 (tujuh puluh persen),dan tahap sebesar (tiga puluh persen)untukdengan nilai anggaran sampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah) disalurkan dalam (satu) tahap sebesar nilai anggartujuh puluh persen) dengan syarauntuk pencairan dana tahap sebesar (tiga puluh persen) apabila kemajuan fisik sudah minimal (limlima puluh, dan cc. untuk pencairan kegiatan dilengkapi rencana penggunaan dana. untuk pencairan kegiatan dengan nilai anggaran sampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah) pengaturannya dilakukan sekaligus dalam (satu) tahap dengan syarat pencairan sebagai berikubab penggunaan dan laporan tk, sd, smp, dan skb penerima dak fisik bidang pendidikanfisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp dan skb harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dilaporkan paling lambat (satu) bulan setelah pekerjaan selesai 100y6 (seratus persen) dengan dilengkapi0y6 (nol persen), (lima puluh persen), (tujuhharus disetorkan rekening kas umum daerah pada tahun anggaran berjalan. bupati c.g kepala dinas pendidikan menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dak fisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp dan skbfisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp dan skb, data alokasi dan kegiatan per sekolah,lima puluh persen), (tujuh puluh persen) dan 100y6 (seratus persen)yang diambil dari tiga sudut titik tetap titik yang sama. laporan pelaksanaan kegiatan dak fisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp dan skb juga dikirim secara elektronik melalui emailfisik bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp dan skb dilaksanakan oleh: tim monitoring untuk tingkat kabupaten, koordinator wilayah bidang pendidikan untuk tingkat kecamatan, pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan dak bidang pendidikan subbidang paud, sd, smp dan skbebumen. |
amondisi keuangan daerah kabupaten sragen, makakabupateneberapa ketentuan dalamtransportasi ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut tunjangan transportasi bagi ketua dprd paling tinggi rp14. (empat belas juta rupiah), tunjangan transportasi bagi wakil ketua dprd paling tinggi rp11. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan cc. tunjangan transportasi bagi anggota dprd paling tinggi rp10. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada (l)ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota dprd diajukan untuk setiap bulan sejak bulan januari tahun pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap bulan dengan mekanisme pembayaran non tunai atau melalui rekening pimpinan dan anggot2ddelapan ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan(empat triliun seratus sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilanua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat belas ribu limsembilan belas miliar lima ratus enam puluh juta seratus lima puluh duaratus tiga miliar enam ratus tujuh juta lima ratus lima ribu sembilan28. (enam ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satuelapan ratus dua belas juta limatujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tigrp145. (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh9. (empat ratus sembilan miliar lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus5. (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sesembilan ratus tujuh.b. nurdin yana senen akik dah, berita daerah kabupaten garut kepala bagian hukum tahun nomor mae ataindustrian, perdagangan, koperasi, dan ukm adalah dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan ukm kabupaten kayong utara. kepala dinas adalah kepala dinas per dan usaha kecil menengah lingkup kabupaten. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan ukm menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidangbidangbidang dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah: pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah lingkup kabupaten: pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas: pelaksanaan tugas lain bidang dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengkindustrian, membawahi seksi industri kimia, agro, dan hasil hutan, seksi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka. bidang perdagangan, membawahi seksi sarana dan usaha perdagangan: seksi meteorologi dan perlindungan konsumen: bidang koperasi dan usaha kecil menengah, membawahi seksi koperasi: seksi usaha kecil dan menengah. unit pelaksana teknis dinas. kelompok jabatan fungsional susunan organisasi dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan uindustrianrogram kerjaedommbinaan administrasi dan aparatur pada seksi industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta seksiendalian, evaluasi dan pelaporseksi industri kimia, agro,industri kimia, agro, dan hasil hutan: penyusunacegahan pencemaran industri kimia, agro, dan hasil hutan: penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan pencemaran industri kimia, agro, dan hasil hutan: penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan pencemaran industri kimia, agro, dan hasil hutan: pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan: dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. seksi industri logam, mesin, elektronika,industri logam, mesin, elektronika, dan aneka menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi industri logam, mesin, elektronika, dan anekaawasan, evaluasi dan pelaporbagian keenam bidang perdagangandagangan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakrogram dedomlaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi sarana dan usaha perdagangan, dan seksi meteorologi dan perlindungan konsumen: pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelapor. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sarana dan usaha perdagangan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi sarana dan usaha perdagangmeteorologi dan perlindungan konsumen. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi meteorologi dan perlindungan konsumen menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi meteorologi dan perlindungan konsumen: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang meteorologi dan perlindungan konsumen: penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang meteorologi dan perlindungan konsumen: penyelenggaraan kegiatan dibidang meteorologi dan perlindungan konsumen: pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang meteorologi dan perlindungan konsumen: dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnyaperasi dan ukmkoperasi dan seksi ukmkoperasi, bina usaha koperasi, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi koperasi menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi koperasi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknisiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanelenggarlaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan pembubaran koperasi: pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi tingkat daerah: pelaksanakoperaskoperasi: dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. seksi usaha kecil dan menengahukm, bina usaha ukm, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan ukmrencana kerja seksi ukm: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksannyelenggarlaksanaan pembinaan dan pengawasan ukm, pelaksanaan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan ukm,ukm,ukmmacam. |
kan bupati kayong utara peraturan bupati kayong utara nomor tahunperlu menetapkan peraturan bupatisatu pintupokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerjyang selanjutnya disebut sekda adalah sekretariat daerah kabupaten kayong utara. lampiran peraturan bupati kayong utara nomor tahun tanggal: juli struktur organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (kppip) kabupaten kayong utara kelompok kelompok sub bagian tit tata usaha seksi informasi seksi seksi perizinan analis pelayanan perizinan perizinan bupati kayong utara, hindi hamidsusunan seksi, seksi informasi perizinan, seksi analisis perizinan, dan seksi pelayanan perizinan. tim teknis, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi kpkepala kantor kepala kppip mempunyai tugas pokokkepalakppip mempunyai uraian tugas sebagai berikut: merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu, merumuskan bahan kebijakan teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu, cc. merumuskan rencana strategis renstra) dan rencana kinerja (senja) kantormbina dan mengendalikan sub bagian tata usaha, seksi informasi perizinan, seksi analisis perizinan dan seksi pelayanan perizinan,, merumuskan program dan kegiatan sub bagian tata usaha, seksi pelayanan perizinan, seksi analisis perizinan dan seksi informasi perizinan, melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah atau pemerintah provinsi sesuaiepokokdalamnyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan, kepegawaian, tata perbuatan, perlengkapan dan rumah tangga, pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang keuangan, kepegawaian, tata perbuatan, perlengkapan dan rumah tangga, dan cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan, kepegawaian, tata perbuatan, perlengkapan dan rumah tangga. dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam sub bagian tata usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha, menyusun rencana strategis renstra) kantor, menyusun rencana kerja senja) kantor, mengkompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan kantor, mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran rka) dari masing masing seksi, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dpa) kantor, melaksanakan perumusan rencana dan program kerja.perawatan, melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, menyiapkan laporan berkala, il. merencanakan kegiatan subbagian tata usahaub bagian tata usaha untuk melaksanakan tugas sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas, memberikan dan mengoreksi hasil kerja bawahan sub bagian tatausaha guna penyempurnaan lebih lanjut, oo. menilai kerja bawahan sub bagian tata usahaub bagian tata usaha sebagai pedoman landasan kerja, menyiapkan dan memproses urusan urusan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian, mengarahkan surat masuk dan keluar sesuai dengan jenis permasalahannya, mengatur urusan rumah tangga, perlengkapan kantor dan proses perjalanan dinas pegawai sesuai dengan petunjuk atasan, melakukan perawatan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk bahan masukan bagi atasan: dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian ketiga seksi informasi perizinan seksi informasi perizinan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan melakukan pengawasan bidang informasi perizinan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi informasi perizinan menyelenggarakan fungsi: perencanaan program kegiatan urusan informasi dan pengaduan perizinan, pelaksanaan urusan informasi dan pengaduan perizinan, cc. pembagian pelaksanaan tugas urusan informasi dan pengaduan perizinan, pembuat laporan dan evaluasi program kegiatan urusinformasi perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:indak lanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat dengan mengkoordinasikan kepada pihak terkait, menyampaikan data terbaru pelayanan perizinan berbasis it, baik sistem informasi maupun website, mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana informasi berbasis maupun papan informasi perizinan, menyusun profil, leaflet, buku saku perizinan secara informative untuk distribusikan kepada pihak terkait maupun sebagai bahan promosi perizinan, mengumpulkan dan mengolah data indeks kepuasan masyarakat (ikm) sebagai bahan penilaian unit pelayanan berprestasi, melaksanakan koordinasi dengan skpd terkait tim teknive pemecahannya, mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkait dengan bidangkannyampaikan laporan melaksanakmpat seksi analisis perizinan seksi analisis perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan analisis perizinan meliputi pengolahan data, pemeriksaan dan analisis data perizinan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan perizinan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi analisis perizinandalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam seksi analisis perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksi analisis perijinan berdasarkan langkah langkah operasional kantor dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia program kerja yang partisipatif, membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan referensi dalam melakukan pemeriksaan dan analisis perijinan, mengidentifikasi, memeriksa dan menganalisis data permohonan perijinan sesuai prosedur dan ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk menemukan kesalahan kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut, menganalisa data dan informasi yang akan disajikan melalui media elektronik, menganalisa informasi dari hasil pengolahan data elektronik untuk kepentingan pemimpin, menyajikan data dan informasi yang telah diolah secara elektronik kepada pihak pihak yang memerlukan, mempelajari rekomendasi dari tim teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan, melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan ijin berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi keabsahan, j . melakukan koordinasi dengan tim teknis analisis pelayanan perijinan dan non perijinan dari unsur unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan bidang pelayanan perijinan, menyusun instrumen verifikasi lapangan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, il. melaksanakan pembinaa dan profes, triwulan dan tahunan analisis perijioo. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian kelima seksi pelayanan perizinan seksi pelayanan perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan memberikan pelayananserta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui media yang mudah diakses dan diketahui masyarakat, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. dalam perencanaan program kegiatan urusan pelayanan perizinan, pelaksanaan urusan pelayanan perizinan, cc. pembagian pelaksanaan tugas urusan pelayanan perizinan, pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan uruspelayanan perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: merencanakan kegiatan seksi pelayanan perizinaneksi pelayanan perizinan untuk melaksanakan tugas sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan seksi pelayanan perizinan guna penyempurnaan lebih lanjut, menilai kinerja para bawahan seksi pelayanan perizinaneksi pelayanan perizinan sebagai pedoman landasan kerja, mencari,mengumpulkan dan menghimpun data yang dibutuhkan dalam rangka pengolahan data, kodifikasi serta analisis data dan informasi, melakukan inventarisasi dan klasifikasi data yang akan diolah secara elektronik, melakukan pendokumentasian hasil pengolahan data, memfasilitasi skpd dalam rangka penyusunan program kerja terpadu dibidang perizinan, menghadiri rapat rapat, lokakarya dan pertemuan lainnya sesuai dengan penugasan ptsp, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala kantor ptsp tentang langkah langkah atau tindakan yang diperlukan dibidang tugasnya, il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk bahan masukan bagi atasan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian keenam tim teknis tim teknis mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan survei, pengendalian dan pengawasan terkait dengan aspek teknis perizinan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada tim teknis menyelenggarakan fungsi perencanaan kegiatan urusan bidang aspek teknis perizinan, pelaksanaan urusan bidang aspek perizinan, dan cc. pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang aspek teknis perizinan. dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam tim teknis mempunyai uraian tugas sebagai berikut: melaksanakan pemeriksaan dilapangan dan membuat analisis kajian sesuai bidangnya, memberikan rekomendasi teknis, dan cc. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi skpd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bab tatakerja kepala kantor, kepala submumiranfaatan dana nonnonnonibentuknya peraturan bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka menjamin mutu, aksesibilitas, dan kelangsungan pelayanan kesehatan ftp dan jaringannya sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pelaksana pemberi pelayanan dapat terlindungi hak dan kewajibannya. tujuan dibentuknya peraturan bupati ini adalah: mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar, tersedianya jenis pelayanan kesehatan ftp dan jaringannyabab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah: jenis pelayanan, tarif non kapital, waktu pelayanan, mekanisme klaim dana non kapital, dan pengelolaan dan pemanfaatan. bab jenis pelayananj . pelayanan gawat darurat fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan bpjs kesehatan. pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada huruf hanya diberikan untuk rujukan antar faskes: antar faskes tingkat pertama, dari faskes tingkat pertama faskes rujukan, antar faskes rujukan sekunder, dari faskes sekunder faskes tersier: antar faskes tersier, rujukan balik faskes dengan tipe bawahnya. bab tarif tarif klaim pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. tarif klaim pelayanan kesehatan oleh ftp sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan hurufwaktu pelayanan waktu pelayanan diberikan pada hari dan jam operasional kerja yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. pada ftp yang memberikan pelayanan rawat inap dan pelayanan kegawatdaruratan dilakukan selama (dua puluh empat) jam sehari. bab mekanisme klaim dana non kapital mekanisme klaim penerimaan dana non kapital adalah sebagai berikut: ftp mengajukan klaim setiap bulan secara regular paling lambat tanggal bulan berikutnya kepada bpjs melalui dinas kesehatan. dinas kesehatan melakukan rekapitulasi terhadap pengajuan klaim pembayaran pelayanan peserta bpjs kesehatan ftp yang telah diverifikasi dan mengajukannya kepada bpjs. klaim yang diajukan oleh ftp melalui dinas kesehatan diverifikasi kembali oleh verifikator bpjstp. bpjs wajib membayar klaim ftp atas pelayanan yang diberikan kepada peserta bpjs kesehatanklaim dana non kapital yang disetujui oleh bpjs kemudian disetorkan kepada ftp melalui rekening penerimaan dinas kesehatan. dinas kesehatan menyetorkan klaim dana non kapital kas daerah. dalam hal ftp berjejaring dengan bidan praktek mandiri, klaim dilakukan melalui ftp. ftp setelah klaim dibayar oleh bpjs. bab vii pengelolaan dan pemanfaatberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. ftp dapat memanfaatkan kembali dana non kapital dengan cara membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada rencana kerja anggaran rka) dan masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dinas kesehatan sebagai jasa pelayanan dan jasa sarana ftp dan jaringannya. jasa pelayanan untuk jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf ditetapkan sebesar (sembilan puluh keseratus) dan sisanya dipergunakan untuk jasa sarana. untuk pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam huruf jasa pelayanan diberikan kepada: supir, dan perawat pendamping. mekanisme pembagian pengembalian dana non kapital untuk jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dan ditentukan secara proporsional berdasarkan kinerja dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatisorak 20a7 |
nbapeningkatan kesadaran dalam mengelola sumber daya secara berkesinambungan serta untuk menjaga keserasian antara berbagai usaha dan atau kegiatan, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap jenis usaha dan atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup, wajib dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan hidup, bahw(mbangunan terminal sha berpotensi menimbulkan penumpang dan terminal dampak berupa emisi, barang transportasi jalan gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial. ia. pengerukan perairan dengan berpotensi menimbulkan capital dredging dampak penting terhadap volume sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, pengerukan perairan sungai atau ekosistem, dan mengganggu dan atau laut dengan semua besaran proses proses alamiah capital dredging yang yang menggunakan daerah perairan (sungai dan memotong batu, yang bukan bahan peledak laut) termasuk menurunnya termasuk material karang.cc. penempatan hasil keruk menyebabkan terjadinya laut perubahan bentang lahan volume, atau yang akan mempengaruhi luas area penempatan sha ekologis, hidrologi setempat hasil keruk pembangunan pelabuhan berpotensi menimbulkan dengan salah satu fasilitas dampak penting terhadap berikut: perubahan arus dermaga dengan bentuk pantai pendangkalan dan konstruksi sheet pile atau sistem hidrologi, open pile ekosistem, kebisingan panjang, atau dan dapat luas mengganggu proses proses alamiah daerah pantai (coastal processes). dermaga dengan konstruksi semua besaran berpotensi menimbulkan masif dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses proses alamiah yang terjadi daerah pantai penahan gelombang (talud) 200m berpotensi menimbulkan dan atau pemecah dampak berupa emisi, gelombang (break water) gangguan lalulintas, panjang fasilitas terapung floating dwt berpotensi menimbulkan facility) dampak berupa gangguan alur pelayaran,tumpahan minyak. pembangunan bandar udara semua termasuk kegiatan yang untuk fixed wing beserta pembangunan berteknologi tinggi, harus fasilitasnya bandar udara memperhatikan ketentuan beserta hasil studi keselamatan penerbangan rencana induk dan terikat dengan yang telah konvensi internasional disetujui berpotensi menimbulkan landasan pacu, panjang dampak berupa terminal penumpang atau kebisingan, getaran, terminal kargo. adanya ketentuan kpop . pengoperasian jenis pesawat yang dapat dilayani oleh bandara.pembangunan dan semuabesaran termasuk kegiatan yang pengoperasian bandar untuk tujuan berteknologi tinggi, harus antariksa peluncuran memperhatikan ketentuan satelit dapat ditujukan keamanan dan untuk keselamatan komersial peluncuran dan terikat maupun tidak dengan konvensi (kepentingan internasional nasional). keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. ketentuan telekomunikasi dan terikat dengan konvensi internasional. kegiatan ini memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (sepi penduduk, daerah katulistiwa ekuator, dekat laut), teknologi canggih, dan tingkat pengamanan yang tinggi... adanya ketentuan zona bahaya. merupakan kawasan pembangunan fasilitas termasuk kegiatan yang peluncuran roket darat dan jarak jangkau berteknologi tinggi, harus tujuan lainnya. memperhatikan ketentuan daya angkut keamanan dan keselamatan kecepatan peluncuran dan terikat dengan konvensi km jam internasional keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional.apabila terjadi musibah. bangunan peluncuran roketembangunan fasilitas skala besar kegiatan ini termasuk pembuatan propelan roket bertujuan kegiatan berbahaya, untuk bahan bahan digunakan memenuhi mudah meledak dan atau kebutuhan terbakar bandar tidak termasuk propelan antariksa dan yang ditujukan untuk uji peluncuran coba dan penelitian yang roket yang dapat digolongkan termasuk wajib berskala kecil dan sedang. amdal.abrik roket semua besaran kegiatan pabrikasifasilitas uji static semua besaran kegiatan uji statik dan dan fasilitas peluncuran roket peluncuran roket termasuk kegiatan yang mempunyai resiko tingkat kebisingan yang tinggi, bahaya jatuhnya roket dan timbulnya bidang perindustrian jenis kegiatan besaran industri semen (yang dibuat semua besaran industri semen dengan proses melalui produksieh: debu yang keluar dari cerobong. penggunaan lahan yiling), debu o2, al, ox, ox) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas. industri pulp atau industri pulp industri pulp atau industri dan kertas yang terintegrasi pulp dan kertas yang dengan hutan tanaman terintegrasi dengan hti industri, menggunakan bahan baku kapasitas ton pulp kayu yang berasal dari hti per tahun dengan areal yang luas serta banyak menyerap tenaga kerja.2) dan limbah padat (ampas kayu, serat pulp, lumpur kering). industri petrokimia hulu semua besaran industri. kebutuhan air cukup besar (untuk pendingin dt ton produk). tenaga kerja besar. kebutuhan energi relatif besar w ton produk) disamping bersumber dari listrik juga energi gas. potensi berbagai limbah: gas so2 dan ox), debu sio2), limbah cair (tss, bod, cod, nh4cikawasan industri (termasuk semua besaran kawasan industri (industrial komplek industri yang estate)bangkitkan lalu lintas. industri galangan kapal dengan dwt sistem grading dock adalah sistem grading dock galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang lekegiatan sand blasting dan pengecatan. berpotensi menghasilkan limbah debu atau cairan yang mengandung tenor dari kegiatan sandblasting menggunakan slag mineral, khususnya garnet dan tin slagindustri propelan, amunisi dan semua besaran industri amunisi dan bahtimah hitam semua besaran berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia kegiatan industri yang tidak besaran untuk masing termasuk angka sampai masing tipologi kota dengan angka yang diperhitungkan berdasarkan: menggunakan areal: tingkat pembebasan urban: lahan. daya dukung lahan, metropolitan, luas sha seperti daya dukung kota besar, luas 10ha tanah, kapasitas resapan kota sedang, luas 15ha air tanah, tingkat kota kecil, luas 20ha kepadatan bangunan per hektar, dan lain lain. rural pedesaan, luas umumnya dampak yang ditimbulkan berupa: bangkitkan lalu lintas. konflik sosial. penurunan kualitas lingkungan. bidang pekerjaan umum pembangunan 15m bendungan waduk atau jenis termasuk dalam kategori tampungan air lainnya large dam (bendungan tinggi, atau besar)luas genangan, atau pengadaan tanah untukduk daerah irigasi mengakibatkan perubahan pembangunan baru dengan pola iklim mikro dan luas ekosistem kawasan selalu memerlukan bangunan utama (headen peningkatan dengan luas berpotensiluas memerlukan alat berat (berkelompok) dalam jumlah yang cukup banyak. perubahan tata air. pengembangan rawa: berpotensi mengubah reklamasi rawa untuk ekosistem dan iklim mikro kepentingan irigasi pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan sekitarnya. berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan yang luas secara drastis. pembangunan pengaman pembangunan pada pantai dan perbaikan muara rentang kawasan pantai sungai: selebar berpotensi jarak dihitung tegak lurus 500m mengubah ekologi pantasetan) dan pembuatan kanal galian kanan kiri sungai banjir yang menimbulkan kota besar metropolitan dampak lingkungan, panjang, ataukota sedangdesaan23xyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup kabupaten kayong ut usaha dan atau kegiatannya. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya babdan atau luas wilayah kegiatan peningkatan jalan tol yang operasi produksi membutuhkan pengadaan berkorelasi dengan luas lahan diluar remaja (ruang penyebaran dampak milik jalan) dengan memicu alih fungsi lahan skala besaran panjang (km) berimigrasi teknis menjadi dan skala besaran luas lahan permukiman dan pengadaan lahan (ha): industri bangkitkan lalu lintas, kota dampak kebisingan metropolitan besar getaran, emisi yang tinggi, panjang jalan dengan dengan gangguan visual dan luas lahan pengadaan pengadaan lahan dampak sosial lahan, atau luas pengadaan lahan kota sedangluas pengadaan lahan dampak sosial ahli fungsi lahan pedesaantuas pengadaan lahan 240ha dampak sosial ahli fungsi lahan pembangunan dan atau bangkitkan lalu lintas, dampak peningkatan jalan dengan kebisingan, getaran, emisi pelebaran yang membutuhkan yang tinggi, gangguan visual pengadaan lahan (di luar dan dampak sosial remaja): kota metropolitan besar panjang jalan dengan luas pengadaan lahan, dengan atau pengadaan lahan tuas pengadaan lahan kota sedang panjang jalan dengan dengan luas pengadaan lahan, pengadaan lahan atau tuas pengadaan lahan 40ha pedesaan panjang jalan dengan dengan luas pengadaan lahan, pengadaan lahan atau tuas pengadaan lahan 250ha pembangunan subway berpotensi menimbulkan underpass, terowongan dampak berupa perubahan tunnel, jalan layang flyover, kestabilan lahan (land dengan panjang subsistence), air tanah serta pembangunan jembatan, gangguan berupa dampak dengan panjang 500m terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan persamaan penyesuaian terhadap luas pembangunan tpa sampah kawasan tpa dengan daya domestik pembuangan tampung tpa dengan sistem controlled perubahan paradigma dari landfill sanitasi land fill tempat termasuk instalasi pembuangan penampungan penumpangnya akhir menjadi tempat luas kawasan tpa, atau pengolahan akhir. kapasitas total tonada composing dan landfill gas (waste energy).. tpa daerah pasang surut, semua pengaturan tpa ini lebih luas landfill, atau kapasitas besaran ketat dari pada wilayah kapasitas total lain. secararansfer ton hari lokasi transfer station pada station umumnya terletak dalam kapasitas atau pinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas pembangunan instalasi guna mendorong minat pengolahan sampah swasta masyarakat terpadu kapasitas ton hari pengolahan dengan pengolahan sampah domestik insinerator berapapun kapasitasnya kapasitas semua kapasitascomposing plant kapasitas ton harilayanan pembangunan instalasi untuk orang. pengolahan lumpur tinja dampak potensial berupa plt), termasuk fasilitas bau, gangguan kesehatan, penumpangnya lumpur sisa yang tidak luas, atau diolah dengan baik dan kapasitasnya m3 hari gangguan visual. pembangunan instalasi setara dengan layanan untuk pengolahan air limbah orang.setara dengan layanan perpipaan air limbah, luas orang. layanan setara dengan unit luas layanan, atau 500ha sambungan air limbah. debit air limbah m3 hari |c.pembangunan saluran drainase berpotensi menimbulkan (primer dan atau sekunder) gangguan lalu lintas, permukiman kerusakan prasarana dan kota besar metropolitan, 25km sarana umum, pencemaran panjang daerah hilir, perubahan tata kota sedang, panjangrsih kota berpotensi menimbulkan besar metropolitan dampak hidrologi dan pembangunan jaringan persoalan keterbatasan air distribusi konflik sosial pemakaian air tuas layanan sepanjang jaringan pipa pembangunan jaringan transmisi panjang bidang perumahan dan kawasan permukiman pembangunan perumahan dan pembangunan perumahan kawasan permukiman dengan dan kawasan permukiman pengelola tertentu berdasarkan: kota metropolitan, luas hubungan antar kawasan kota besar, luas 50ha fungsional sebagai bagian kota sedang dan kecil, luas lingkungan hidup diluar untuk keperluan settlement kawasan lindung, transmigrasiil|mineralbatubara e| eksploitasi operasi produksi) luas wilayah kegiatan operasi mineral dan batubara produksi berkorelasi dengan luas perizinan luas penyebaran dampak luas daerah terbuka untuk (kumulatif pertambangan pertahun) eksploitasi operasi produksi) jumlah pemindahan material batubara berpengaruh terhadap kapasitas, dan atau intensitas dampak yang akan ton tahun terjadi jumlah material penutup bank yang dipindahkan cubic meter beam) tahun eksploitasi operasi produksi) jumlah pemindahan material mineral logam berpengaruh terhadap kapasitas biji, dan atau intensitas dampak yang akan ton tahun terjadi jumlah material penutup yang dipindahkan ton tahun eksploitasi operasi produksi) jumlah pemindahan material mineral bukan logam atau berpengaruh terhadap mineral batuan intensitas dampak yang akan kapasitas, dan atau terjadi m3 tahun jumlah material penutup yang dipindahkan m3 tahun pengolahan dan pemurnian: pengolahan dan mineral logam semua besaran pemurnian bijih berpotensi menimbulkan dampak mineral bukan logam penting m3 tahun besarnya dampak yang batuan timbul dipengaruhi oleh m3 tahun volume yang diolah batubara m3 tahun mineral radioaktif semua besaran eksploitasi operasi produksi) semua besaran memberikan perubahan mineral radioaktif (ton tahun), terhadap struktur dan kecuali untuk stabilitas tanah tujuan penelitian memberikan perubahan dan pengembangan terhadap struktur dan stabilitas geologi meningkatkan paparan radiasi alam akibatpenempatan tailing semua besaran memerlukan lokasi khusus bawah laut d|minyakdangasbumi eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi didapat lapangan minyak bumi boldbumi mmscmdilaut lapangan minyak bumi bold berpotensi menimbulkan lapangan gas bumi mmscm dampak terhadap kualitas jumlah total air, udara dan tanah lapangan semua berpotensi menyebabkan sumurbumi, gas penyiapan area konstruksi bumi dan bahan bakar minyak berpotensi menimbulkan laut gangguan terhadap daerah panjang, atau sensitif pemanfaatan area yang tekanan barmenimbulkan liguefied petroleum gas mmscm dampak terhadap kualitas (lpg) air, udara dan tanah liguefied natural gas lng) mmscm berpotensi menimbulkan minyak bumi dampak sosial dan bold ekonomi membutuhkan area yang cukup luas menggunakan dalam proses terminal gasifikasi lng mmscm berpotensi menimbulkan (darat laut) dampak terhadap kualitas air, udara berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi berpotensi merubah bentang alam (di darat) kilang minyak pelumas kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang) ton tahun yang, bukan produk pelumas jadi pengembangan lapangan coal semua besaran penyusunan amdal bed methane cbm) gas dilakukan bersamaan metana batubara pada tahap dengan pengajuan pod eksploitasi dan pengembangan plan development) produksi yang mencakup: ketika sudah ada pemboran sumur produksi, indikasi kelayakan pembangunan fasilitas pengembangan lapangan produksi dan fasilitas secara ekonomis dan pendukung, teknis kegiatan operasi produksi, berpotensi menimbulkan dan dampak penting terhadap pasca operasi kualitas tanah, air dan udara cc. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem ketenagalistrikan pembangunan jaringan keresahan masyarakat transmisi karena harga tanah turun saluran udara tegangan adanya medan magnet dan tinggi medan listrik saluran kabel tegangan cc. aspek sosial, ekonomi dan tinggi budaya terutama pada kabel laut tegangan tinggi pembebasan lahan dan keresahan masyarakat pembangunan (dalam berpotensi menimbulkan pld plt pltu pltu satu lokasi) dampak pada:plta dengan: berpotensi menimbulkan tinggi bendung, atau dampak pada luas genangan, atau 215m aspek fisik kimia, kapasitas daya (aliran terutama pada kualitas langsung) udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air aspek flora dan dan fauna cc. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan plt sampah plt sa) dengan plt merupakan proses methane harvesting kegiatan yang berada kawasan tempat pembuangan akhir tpa) sampah, yang telah diwajibkan menyusun amdal secara teknologi,mbangkit perubahan fungsi lahan antara ata sat tas beroanaperinakan lain: plt surya, angin, plt dampak pada: biomassa gambut, plt aspek fisik kimia, bayu) terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) drusak lingkungan bagian hilirnyaarrow area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak sg.sman terbarukan panas bumi tahap eksploitasi: berpotensi menimbulkan luas perizinan wkp panas dampak pada: bumi), bentang alam, ekologi luas daerah terbuka untuk (flora, fauna dan biota air), usaha panas bumi, atau geologi, dan hidrologi cc. pengembangan uap panas kegiatan juga akan bumi dan atau berpotensi menimbulkan pembangunan plt dampak penting terhadap (pengembangan panas bumi) kualitas udara, kebisingan, lalu lintas dan prasarana jalan, limbah padat dan b3, kualitas air, thermal fluent, serta dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitar. pembangunan ang ate tan ton tahun bidang pariwisata |a. kawasan pariwisata semua besaran berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan taman rekreasi, luas fungsi lahan kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah. lapangan golf semua besaran berpotensi menimbulkan (tidak termasuk driving range) dampakpembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, ang meliputi: reaktor daya semua kapasitaskriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada, proses dan kegiatan yang dihasilkan dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya, proses dan kegiatan yang dihasilkanntukan rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata carahasil penapisan sebagaimana dimaksud pada skpd menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan atau kegiatan memiliki amdal. rencana usaha dan atau kegiatan yang dilakukan dalam kawasan lindung,eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi, penerbitan dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, cc.sebelum melakukan penapisan terhadap jenis rencana usaha dan atau kegiatan untuk menentukan wajib atau tidaknya rencana usaha dan atau kegiatan yangmemiliki amdal, pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal. meningkatkan volume limbah radioaktif dan berpotensi menimbulkan lingkungan. bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara reaktor non daya thermal |a.semua kapasitas persepsi dan konversi bahan nuklir, (kecuali untuk keberterimaan masyarakat dan atau pemurnian tujuan penelitian terhadap proyek bahan nuklir dan merupakan dampak pengembanganpengolahan ulang bahan semua kapasitas persepsi dan bakar nuklir bekcc. penyimpanan sementara persepsi dan bahan bakar nuklir bekas thermalpenyimpanan lestari semua kapasitas persepsi danrsemua kapasitas persepsi dan tingkat rendah dan sedang dan (kecuali untuk keberterimaan masyarakat penyimpanan (disposal) limbah tujuan penelitian terhadap proyek radioaktif tingkat rendah dan dan merupakan dampak sedang pengembangan) penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan berpotensi menimbulkan emisi airborne dan air buangan yang mengandung zat radioaktif berpotensi meningkatan paparan radiasi lingkungan produksi radioisotop semua kapasitas menghasilkan emisi yang berasal dari airborne dan air buangan reaksi fisi yang. bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lb3) industri jasa pengelolaan semua besaran berpotensi menimbulkan limbah yang melakukan pencemar udara berupa kombinasi (dua) atau lebih dioksin dan frans kegiatan meliputi: berpotensi menimbulkan pemanfaatan, pengolahan, penurunan kualitas udara dan atau penimbunan limbah ambient (debu, ox, ox, hf, hci, as, cd, cr, pb, hgpemanfaatanlimbah pemanfaatan limbah semua besaran berpotensi menimbulkan sebagai bahan bakar sintetis pencemar udara berupa pada kiln industri semen, dioksin dan frans. kecuali pemanfaatan limbah berpotensi menimbulkan yang dihasilkan sendiri penurunan kualitas udara dan berasal dari (satu) ambien (debu, sox, nox, lokasi kegiatan hf, hci, as, cd, cr, pb, hg, dan ti). pemanfaatan limbah semua besaran berpotensi menimbulkan dalam bentuk pembuatan pencemar udara berupa bahan bakar sintetis (fuel dioksin dan frans, dan atau blending) dari limbah gas gas (fugitive emissions) berbahaya lainnya pemanfaatan limbah semua besaran berpotensi menimbulkan sebagai material alternatif persebaran limbah pada industri semen, seperti limbah yang kecuali pemanfaatan yang memiliki radioaktivitas. hanya menggunakan fly ash berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan yang menyebabkan terlepasnya unsur dan atau senyawa berbahaya dan beracun lingkungan. pemanfaatan limbah oli semua besaran berpotensi menimbulkan bekas sebagai bahan baku pencemaran lingkungan industri daur ulang pelumas berupa terlepasnya senyawa (lubricant), termasuk sebagai organik dan atau anorganik bahan baku pembuatan beracun udara ambien base oil dan atau pencemaran lingkungan. pemanfaatan limbah semua besaran berpotensi menimbulkan pelarut bekas (used solvent) pencemaran lingkungan untuk industri daur ulang berupa terlepasnya senyawa pelarut (solvent)aki semua besaran berpotensi menimbulkan bekas melalui proses pencemaran lingkungan peleburan timbal pb) berupa terlepasnya senyawabatee dan atau aki kering pencemaran lingkungan bekas dengan pembentukan berupa terlepasnya senyawa ingotkatalis bekas dalam bentuk pencemar udara berupa daur ulang (recycle) dioksin dan frans dan atau perolehan kembali berpotensi menimbulkan (recovery) penurunan kualitas udara ambien (debu, sox, nox, hf, hci, as, cd, cr, pb, hg, dan ti). pengolahanlimbah |o00000000000000000000 pengolahan limbah semua besaran berpotensi menimbulkan secara termal menggunakan pencemar udara berupa insinerator, kecuali dioxin dan frans. mengolah limbah yang berpotensi menimbulkan dihasilkan sendiri dan penurunan kualitas udara berasal dari (satu) lokasi ambien (debu, sox, nox, kegiatan hf, hci, as, cd, cr, pb, hg, dan ti) pengolahan limbah semua besaran pengolahan secara biologis secara biologis (composing, berpotensi menimbulkan biopic, landfarming, pencemaran lingkungan, inventing, biosparging, terlepasnya senyawa organik bioslurping, alternate dan atau anorganik beracun electron accepts, dan atau udara ambien, bioremediasi), sebagai pencemaran tanah dan air. kegiatan utama (jasa pengolahan limbah b3) cc. injeksi dan atau injeksi semua besaran berpotensi terjadinya limbah dalam formasi kegagalan injeksi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan berpotensi menyebabkan gangguan terhadap pola geohidrologi penimbunan limbah dengan semua besaran keterbatasan pemanfaatan landfill kelas kelas ruang yang telah dan atau kelas ditetapkan sebagai area landfill. pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang (minimal tahun). berisiko terjadinya pelindian dari landfill yang mencemari lingkungan. daftar singkatan:kayong utara, hindi hamid lampiran peraturan bupati kayong utara nomor tahun tanggal aprilanalisis mengenai dampak lingkungan hidup pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan lampiran iv) jika: jika: rencana usaha rencana usaha dan atau dan atau kegiatan yang apakah lokasi rencana usaha kegiatan yang diusulkan, atau diusulkan, atau dan atau kegiatan berada terdapat usaha dan atau terdapat usaha dalam dan atau berbatasan kegiatan pendukung atas dan atau kegiatan langsung dengan kawasan usaha dan atau kegiatan pendukung atas usaha lindung? yang diusulkan yang, dan atau kegiatan yang tidak berada dalam diusulkan yang, catatan: dan atau berbatasan langsung uji ringkasan informasi awal tidak termasuk dalam gunakan daftar kawasan dengan kawasan lindung dengan daftar jenis rencana daftar pada lampiran lindung pada lampiran iii ung usaha dan atau kegiatan yang (kawasan lindung wajib memiliki amdal dimaksud wajib ditetapkan lampirjika: kegiatan yang diusulkan, rencana usaha dan atau atau kegiatan yang diusulkan, atau terdapat usaha dan atau terdapat usaha dan atau kegiatan pendukung atas kegiatan pendukung atas usaha usaha dan atau kegiatan dan atau kegiatan yang wajib yang diusulkan yang, diusulkan yang, memiliki termasuk dalam daftar pada berada dalam dan atau ukl upl lampiran berbatasan langsung dengan atau spljika: berbatasan langsung dengan rencana usaha kawasan lindung dan atau kegiatan yang diusulkan, atau terdapat usaha jika: dan atau kegiatan rencana usaha dan atau kegiatan yang pendukung atas diusulkan, atau usaha dan atau terdapat usaha dan atau kegiatan kegiatan van gia yang pendukung atas usaha dan atau diusulkan yang: kegiatan yang diusulkan yang, termasuk dalam, waj tida termasuk dalam kriteria kriteria pengecualian memiliki pengecualian dalam dalam amdal(.bupati kayong utara, hindi hamid lampiran iii: peraturan bupati kayong utara nomor tahun tanggal april daftar kawasan lindung kawasan lindung yang dimaksud dalam peraturan bupati ini sebagai berikut: kawasan hutan lindung, kawasan berambut, dan kawasan resapan air. sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau wadukcagar alam geologi kawasan imbuhan air tanah: sempadan mata airsebagaimana dimaksud pada angka sampai dengannetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati kayong utara, hindi hamid lampiran iv: peraturan bupati kayong utara nomor tahun tanggal aprilidentitas nama rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan pemrakarsaketerangan hal informasi skala besaran informasi tambahan rencana usaha (isi dengan informasi rinci (tulis skala besaran dari (| dianggap perlu| yang dilapis utama yang akan dilakukan penapisan| contoh: contoh: abcdef berencana kapasitas produksi semen melakukan kegiatan ton tahudan dilapis dilakukan penapisan| contoh: panjangjetty 100m, contoh: luas quarry ha, kapasitas pengambilan direncanakan air tanah dengan debit sun jen liter detik (dari direncanakan pula untuk sumur dalam satu area melakukan penambangan seluas ha) kapur (quarry) lokasi xxxx direncanakan pula untuk melakukan pengambilan air tanah format ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan penapjenis rencanadisusun oleh pemrakarsa setelah memperoleh persetujuan prinsip, izin lokasi, dan atau izin site plan, dan kegiatan kontruksi belum dilakukan. lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yangdalam hal jenis usaha dan atau kegiatan yang masuk dalam kriteria ukl upl tetapi dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan dapat ditetapkan menjadi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal. bab spl setiap rencana usaha dan usaha kegiatan yang tidak wajib memiliki ukl upl sebagaimana dimaksud dalam wajib membuat spl. spl sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan sesuai skala besaran usaha kurang dari skala besaran ukl upl. spl sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh pemrakarsa formatjenis usaha dan atau kegiatan yang masuk dalam kriteria spl tetapi dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dapat ditetapkan menjadi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memilikiukl upl. lokasi rencana (isi dengan hasil analisis awal usaha dan atau mengenai kesesuaian lokasi kegiatanipe rencana (isi dengan status rencana usaha dan atau usaha dan atau kegiatan yang kegiatan ditinjau diusulkan, kaitannya dengan dari tahapan tahapan pelaksanaan, apakah pelaksanaannya(isi dengan tipe rencana usaha usaha dan atau dan atau kegiatan yang kegiatan ditinjau diusulkan, apakah merupakan dari telaahan tipe kegiatan yang bersifat budidaya atau budidaya atau non budidaya| nonkayong utara, hindi hamid lampiran peraturan bupati kayong utara nomor tahun tanggal aprilad, tni al, tni dan polri bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura hutan. (terletak pada satu hamparan lokasi) tahunan dengan atau tanpa luas unit pengolahannya. (terletak pada satu hamparan lokasi) penggilingan padi dan penyisihan ton beras jam kapasitas beras. perkebunan. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: dalam kawasan budidaya non luas tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: dalam kawasan budidaya non luas kehutanan. bidang peternakan burung dara pada satu hamparan lokasi) campuran satu hamparan lokasi) campuran satu hamparan lokasi satu hamparan lokasi induk budidaya ayamraspedaging ekor populasi campuran campuran pep campuran campuran campuran campuran campuran bidang perikanan usaha budidaya perikanan budidaya tambak udang ikanatau danau luas 1s d jumlah unit s d budidaya berikjumlah unit budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif luas jumlah ton hari kapasitas produksi usaha penanganan pengolahan ton hari unit kapasitas hari hasil perikanan usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan atau fermentasi usaha penanganan pengolahan unit pengolahan semua besaran modern maju seperti ikan upi( penghasil pembekuan cold storage tepung ikan, pengalengan ikan minyak ikan, pengektrasian ikan atau khitan rumput laut khitanan,gelatin, atc karageenan, agar agar, produk berbasis surimi bidang kehutanan industri primer hasil hutan kayu tahun kap. (industry penggergajian kayu, produksi industry serpih kayu, industry (dengan vencer, industry kayu lapis, dan kebutuhan bahan nominated vencer sumber), dengan baku kayu m' kapasitas produksi bulan kayu upah) dari hutan tanaman pengusahaan pariwisata alam ppa) luas zona pemanfaatan taman nasional atau blok pemanfaatan taman wisata alam atau blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian blok zona 5j5.ii alam langka dan atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan bidang perhubungan jalan dan fungsi barang pengujian kendaraan bermotor |500s d5000 apl pembangunan stasiun kereta api semuabesaran terminalpetikemas ''' lus perlintasan sebidangalahontntanitassebagaipomet dermaga dengan bentuk kontruksi sheet pile atau open pile. panjang panjang luas luas penahan gelombang (talud) dan atau pemecah gelombang (break water) panjang panjang ke unutk kapal prasarana pendukungpelabuhan curah cair naa pelabuhan pemeliharaan capital dredging reklamasi pengurusan luas luas volume volume bnn ee. pekerjaambawahair ' ') panjang100 pekerjaan bawah air pb), pipa minyak gas panjang100 kabel listrik tegangan kabel telekomunikasi 'km panjang dalam tanah pemancarradioatauteleviss antena telepon seluler atau based transceiver stasionunaan pemakaian jasa komunikasi sangat padat penempatan titikdiatas bangunan harus diadakan kamuflasediiii lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan bangunan kurangidang perindustrian jenis kegiatan besaran sistem grading dock. kaleng kemasan. untuk buah buahan sayuran diminum dalam kemasan semuabesaran kecap liter tahun produksi riil juta perairan lainnya ternak kecil, aneka ternak ransum pakantepung tulang. ton tahun mengandung malt. mimumankeras anggur dansejenisnya.botol tahun produksi riil co2, minuman beralkohol kurang dari semua besaran benang hasil penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantan celup. pengawetankulit |o000000000000000 penyamakankulit barangdarikulit sepatukuit kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp).alkali. gas industri gas muli, dsb),:crumbrubber.barang dari kapur.ari batu, hasil ikutan sisarumah tangga dan pajangan.granitbatangbar batang. ekstruksilogam bukanbesi. penempaan logam bukan besi: bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan. industrial pertanian bukanlogam. pemotong dari logam. industrialatdapurdarialuminium. bap aluminium. bab ketentuan penutup jenis rencana usaha dan atau kegiatan atau besaran skala yang tidak tercantum dalam daftar lampiran dan lampiran peraturan bupati ini, penentuan wajib atau tidaknya menyusun dokumen amdal atau ukl upl atau spl ditetapkan berdasarkan telaahan terhadap usaha dan atau kegiatan dari skpd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidudaerahfee (to dapur yang terbuat dari logam. kantor dari logam. untuk bangunan. bangunan. konstruksi bajauntuk bangunan. pembuatan keteldanbejana. lainnya. industripaku, murdanbaut. ' ) e| dari logam. aibanymongabanibemstantes. galvani non galvani, baja stainless. dari logam. industrilampudarilgam. belum tercakup dimanapun. meses kincir. industri motorpembakarandalam. motor penggerak mula. penggerak mula. perlengkapannya. ana pepatah pertanian. dan perlengkapannya. dan perlengkapannya. aman aga penanaman logam dan kayu. industri mesin tekstil. |industri mesinpercetakan. mesin pengolah hasil pertanian dan unit tahun kapasitas mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya. industri khusus. asa pepetanmean khusus. mesin kantor dan akuntansi manual. akuntansi elektronika. industri menjahit. mesinfluida. mesimpendingin. pemanas air, mesin ytd. mesin jahit peralatan ytd. mesinpembangkitlistik. motorlisttik (rectifier), pengontrol tegangan. panellistrik dan switthgear. mesinlaslistik. mesinlistriklainnya. listrik. industriradiodan tv. industrial komunikasi. ' peralatan dan perlengkapansinar elektronika. rumah tangga. industri aceumulatorlistik. |o0000000000000000 industri bola lampu pijar, lampu eee ultraviolet. pembuang muatan listrik). industri komponen lampulistrik. ' | kabellistrikdantelepon. alatlistrikdan komponenlainnya. kapal. peralatan dam perlengkapankapal. perbaikankapal. pemotonganrodadua tiga. kendaraan bermotor roda dua tiga. industrisepeda. industri perlengkapan sepeda. ' ) | pengetahuan, pengukur dan pengatur manual. pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan. kamera fotografi. |o0000000000000000000 perlengkapannya. industrijamdan sejenisnya. batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata ikutan sisa jasa penunjang industri permata, barang perhiasan. ema untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia. industri barang perhiasan berharga eee bukan logam mulia. stick, bad dan sejenisnya, bola. mainananak anak. pena dan perlengkapannya, pensil. pitamesintulis gambar. patungan. peleburanemas rumahpotngayam daging. industri barangdarisemen. perakitan barangelektonik furniture dari aluminium daratan. industriformulasipestsida. oo ' )o penjermihair. kertasbox. farmasi. corrugata offset packaging mfg. keramik mozaik pipastainhesssusu lainnya. eskrimdarisusu. hewani, minyak kasar nabati. margarin. loh minyak goreng kelapasawit. ' ' ) atau hewani. dari nabati dan hewani. tepungterigu. tepung lainnya, makanan dari tepung terigu. ton tahun produksi riil pengolahan gulalainnyaselainproduksi riil mengandung kakao. ton tahun pati sari ubi kayu (tepung tapioka), ton tahun pengolahan hasil ikutan sisa industri pati sari ubi kayu. industri berbagai pati palma. dan non kimiawi. lainnya. industrianekattmun.l proses penyempurnaan. kaincetak. pembalikan. karunggoni. penggergajian dan pengawetankayu. housing). decorativeplywood. board. rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok krim dari kayu. dari kayu, meubel, kotak tv. rotanbarangjadi. ' ) ) | sumpit dan tusuk satedaribergelombang, berkerut, berikut,kertas dan kertas karton penunjang industri kertas lainnya.amen:y. italic anhidrida, pure terephthalic bara. bahan kimia khusus bkk) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak&khusus. ether, carbon disulfide, dioctyl palate dop), glycerinemethanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya. polyhydric alkohol:. ikd organik ytttgkeke ikutan sisa jasa penunjang industri pupuk lainnya. damar: asked dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, oxide, phenol, silicon, damar buatan lainnya. hasilikutan sisa &jasapenunjang bahan plastik.jasa penunjang industri bahan bakuang dilarutkan dalam media air. cat anti sumut anti karat cat dasar cat lainnya dari bahan lainnya (elokmurtefpamu dnlarlanna player: cat pernis dan lak lainnya.rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur. hasil ikutan sisa jasa penunjang nasi emboj perangikutan sisa jasa penunjang industri perekat. tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, pes jasa penunjang industri tinta. industri pengolahan pahakodok. industripastaubijalar. industrivenner kayukart. industri aspal goreng aspalmix. | industri mdf kayukaret. industri karoseri mobil. indsutrigas o2dann2. industri minyak kelapasawit. ' ) | jaa sulfat. bermotor. industri woodworking. industripengolahankayu. stasiunpemanascrudeoi. industri barang barang dariplastik. industrigulapasirputih. industripenggilingan karetshoet. listrik). pusat perdagangan perbelanjaan luas lahan, atau luas luas bangunan. luas sejenisnya. kayu pengolahan kayu. 284industrisaos industri kaca gudangrongsok. industri pembuatan mesintenun pertokoan. poo industripemecahbatuu industrypelintinganrokok. gudangtembakau. ' )) o| usahapengeringanikanteri. industriplasticlembaran. pengolahan minyakrandu.lainnya ton tahun produksi riil untuk buah buahan dan sayuran, air sari pekat sayuran, bubuk produksi riil esai ikan atau biota perairan lainnya yang ton tahun produksi riil ena berkulit keras yang dikalengkan. binatang lunak atau binatang ton tahun produksi riil perairan lainnya beku. dari hewani, minyak kasar nabati. dari nabati dan hewani. tapioka), hasil ikutan sisa industry ton tahun produksi riil pati sari ubi kegiatan industri yang tidak termasuk angka sampai dengan dengan penggunaan areal: urban: metropolitan, luas kota besar: luas kota sedang, luas kota kecil. luas rural pedesaan luas bidang pekerjaan umum sumber daya air pembangunan bendungan waduk bendungan waduk atau jenis tampungan air lainnya. tinggi, tinggi luas genangan, luas nolume. pembangunan baru dengan luas luas, peningkatan dengan luas, luas pencetakan sawah, luas luas (berkelompok).break panjangstan pesatvolumeruaraiill. kecil karyawan persamaan. tpa) dengan system lampiran peraturan bupatikayong utara nomor tahun tanggal april daftar (amdal) bidang multisektor reklamasi wilayah pesisir dan berpotensi menimbulkan pulau pulau kecil, dengan dampak terhadap, antara lain: luas area reklamasi, hidrooseanografi, meliputi pasang surut, arus, volume material urug, atau gelombang, dan sedimen dasar laut. panjang reklamasi 250m (tegak lurus hidrologi, meliputi curah arah laut dari hujan, air tanah, debit air garis pantai) sungai atau saluran, dan air limpasan. batimetri, meliputi kontur kedalaman dasar perairan. topografi, meliputi kontur permukaan daratan. geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai. geoteknik, meliputi sifat sifat fisis dan mekanis lapisan tanah. sg. dampak sosial. pemotongan bukit dan mengubah bentang alam pengurusan lahan dengan longsor dan peningkatan volume run off dan banjir pengambilan air bersih dari detik, ini kalau berdasarkan danau, sungai, mata air, atau setara dengan kapasitas detik, itu sumber air permukaan lainnya kebutuhan air setara dengan (sambungan debit pengambilan bersih pelanggan) orang orang dengan asumsi it det orang atau it org hari dengan asumsi per untuk orang, akan memenuhi kebutuhan penduduk. potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya gangguan neraca air pengambilan air bawah tanah liter detik potensi gangguan terhadap sumur tanah dangkal, sumur (dari satu atau kondisi lingkungan, antara tanah dalam) beberapa sumur lain amblesan tanah (land pada kawasan subsistence), intrusi air ha) laut asin (salt water intrusion) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.ton, luas luas kota sedang dan kecil, luasm3 ha kapasitas pembangunan instalasi pengolahan air limbah ipar). luas, atau luas beban organik. ton ha, atau luas debit air limbah. m3 ha debit drainasepermukimanperkotan. diminum. loh ampas imastayanang pamanera sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) sungai danau, liter d mata air. etik liter d etik ad. pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: pelayanan masyarakat oleh liter d debit penyelenggara spam, etik kegiatan lain dengan tujuan debit komersil. liter d etik pembangunangedung. ' )) e|tanah bawah tanah. fungsi usaha dan atau luas kegiatansangheelddrainase primer (channel dredging) pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging), . dumping site, dengan jarak dan jarak luas dumping site luastuas perizinan,atau luas tuas daerah terbuka ha(kumulatif luas untuk pertambangan tahun) tahap operasi produksi. panas bumi daya eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik. batubara gambut kapasitas dan atau ton tahun .000x kapasitas jumlah material ton tahun .000x kapasitas penutup yang dipindahkan monte jesenrn kapasitas:dan atau ton tahun kapasitas jumlah material ton tahun volume penutup yang dipindahkan mineral bukan logam. atau mineral bantuan m? tahun .000x kapasitas kapasitas dan atau ton tahun .000x kapasitas jumlah material penutup yang dipindahkan pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dalam dan mata air minyak gas bumi eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi darat. lapangan minyak, bold produksi5. lapangan gas mmscm produksi30 eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi laut. lapangan minyak, bold produksi s15. lapangan gas mmscm produksi s30 jumlah total lapangan semua sumur) pembangunan kilang, lpg, mmscm produksi50 lng, mmscm produksi50 minyak. bold produksi (darat laut) pembangunan kilang ton tahun produksi s minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang) surveiseismikdidarat. semuabesaran surveiseismikdilaut. semuabesaran pemboran eksplorasi semua besaran minyak dan gas bumi darat pemboran eksplorasi semua besaran minyak dan gas bumi laut sumur gas metana darat stasiun bbm gas metana bumi darat. pee man bumi darat. panjang, atau panjang pipa100 bbm darat dan atau permukaan bakar minyak dart dan perairan were bakar gas elpiji tee energiegangan tinggi tegangan jaringan distribusi tenaga listrik kabel laut tegangan tegangan menengah pltu batubara daya (dalam satu lokasi) dalam satu lokasi (dalam satu lokasi) plta tinggi. kapasitas daya,atau luas genangan daya daya pembangkit listrik tenaga surya. daya bio gas daya angin daya terpusat plt ietingansemanio pepe kepentingan sendiri bidang kepariwisataan daya tarik wisata buatan .) kebun raya dan kebun semua besaran binatang, taman burung dan semua besaran kebun burung, theme park (taman semua besaran bertema), taman rekreasi (non semua besaran theme): wisata buatan lainnya. semua besaran jasa makan dan minuman penyedia akomodasi. semua besaran hotel: villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan harapan, penyediaan akomodasi lainnya. aa. ipa sop bidang pengembangan nuklir bee rumah sakit. pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir sebagai. daya ternak. pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor nuklir produksi elemen bakat tahun pengolahan dan see produksi . tipe kolam) aktivitas sumber liiamostkinvwoo diagnostik vivo. tenor. bidang kesehatan sejenis jitai man emsangasat kawat inap. lab kesehatan blk, b btlkppm, laksda), bpk balai pengawasan fasilitas kesehatan). industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat. inap. klinikkesehatan. klinik bersalin. perdagangan kususfarmasi ' |o0000000000000 tokoobat. apotik. praktek dokter umum, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, praktek dokter. bidang pengelolaan limbahteps oil, timangan flux solder, minyak pelumas bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah b3. daftar singkatan meter meter persegi meter kubik kilo meter hektar kilovolt kilovolt amber kil watt megawatt kepala keluarga rupiah kilogram dpkaki kubik per hari terra basguerel carrie bbl barrels bupati kayong utara, hindi hamid lampiran peraturan bupati kayong utara nomor tahun tanggal aprilnnanaananaanan nana ana aan jabatan knnnanananananananan ana nan ana ana aan alamat bkaanaanananananannanaaa aan aan anna nanas nomor telp. .ee.onennnnnnnnnnnnnnnlnnnn selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: namaperusahaan usaha mi. alamat perusahaan usaha .cbooo nomor wom nomor telp. perusahaan bdanannanananananananan aan jenis usaha sifat usaha .iieooooeeenenn kapasitas produksi bdanannanananananananan aan perizinan yang dimiliki don kakanananananana aan keperluan bdaanaanana nana besarnya modal don kakanananananpejabat yang berwenang. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup lokasi danangka atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku. keterangan: dampak lingkungan yang terjadi: . di. bi. ana. dst. pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan: . di. bi. ana. dst. spl ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usahakan atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan bakuman atau bahan penolong. tempat, tanggal, bulan, tahun menyetujui, yang menyatakan, kepala kantor lingkungan hidup kabupaten kayong utara nama nama nip. bupati kayong utara, ttd hindi hamid pembangunan bangunan besaran diperhitungkan gedung berdasarkan: luas lahan, atau pembebasan lahan. bangunan daya dukung lahan. tingkat kebutuhan air sehari hari. limbah yang dihasilkan. efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain lain). kdb (koefisien dasar bangunan) dan klb. (koefisien luas bangunan) jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilanil. produksi sampah, limbah domestik genangan banjir lokal. bidang pertahanan pembangunan pangkalan tni kelas dan kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai. kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat. pembangunan pangkalan tni kelas dan kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan pesawat. pembangunan pusat latihan bangunan pangkalan dan tempur fasilitas pendukung, luasemusim dengan atau tanpa terhadap ekosistem, hidrologi unit pengolahannya: dan bentang alam.bidang perikanan dan kelautan usaha budidaya perikanan budidaya tambak rusaknya ekosistem udang ikan tingkat mangrove yang menjadi teknologi maju dan madya tempat pemijahan dan dengan atau tanpa unit pertumbuhan ikan pengolahannya (nursery areas) akan luasperubahan kualitas terapung (jaring apung dan perairan. pen system): pengaruh perubahan arus air tawar (danau) dan penggunaan ruang luas, atau perairan. jumlah unit pengaruh terhadap air laut estetika perairan. luas, atau mengganggu alur jumlah unit pelayaran. bidang kehutanan jenis kegiatan besaran usaha pemanfaatan hasil hutan usaha pemanfaatan hasil semua besaran pemanenan pohon dengan hutan kayu upah) dari diameter tertentu hutan alam ha) berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan. mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya. usaha pemanfaatan hasil usaha hutan tanaman hutan kayu upah) dari dilaksanakan, satwa liar dan habitatnya bidang perhubungan pembangunan jalur kereta api, berpotensi menimbulkan dengan atau tanpa stasiunnya dampak berupa emisi, pada permukaan tanah (at gangguan lalu lintas, grade), panjang kebisingan, getaran, bawah permukaan tanah gangguan pandangan, (underground), panjang semua besaran ekologis, dampak sosial, atas permukaan tanah gangguan jaringan (elevated), panjang prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak perubahan kestabilan lahan, land subsistence dan air tanah |
bupati majene provinsi sulawesi barat, lembaran daerah kabupaten majene dan pemerintah kabupaten kota. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten majene. bupati adalah bupati majene. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah kabupaten majene dalam wilayah kerja pemerintah kabupatenlokal berskala desa mel mma maa wajah bidang penyelenggaraan pemerintahan |a. penelusuran batas desa, pengelolaan administrasi, publikasi dan informasi desa, cc. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa, penetapan organisasi pemerintah desa, pembentukan badan persyaratan desa, penyelenggaraan pemilihan kepala desa penyelenggaraan seleksi perangkat desa, penetapan perangkat desa, penetapan badan usaha milik desa, j . penyusunan dan penetapan apb desa, penetapan peraturan desa, il. penyusunan laporan kinerja pemerintahan desa, penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa, penetapan kerja sama antar desa, oo. koordinasi pengelolaan tanah dan dokumenisbat nikah, fasilitasi pencatatan dan pensertifikatan tanah desa, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. bidang pembangunan desa pelayanan dasar desa pengembangan pos kesehatan desa dan poliklinik desa, pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan taman baca perpustakaan desa, pengadaan sarana kesehatan tingkat desa, sarana dan prasarana desa, pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pemeliharaan embung desa: pembangunan energi baru dan terbarukan: pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadahsarana dan prasarana olahraga desadan pemelihara: penanggulangan bencana tingkat desa, pembangunan gedung paud tk, pembangunan dan pemeliharaan jalan tani pengembangan ekonomi lokalsaranausaha peningkatan pendapatan kelompok sejahtera uppks) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus: naa swan penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibitngembangan terumbu karang, danmelestarikan ekosistem dan lingkungan hidup bidang pembinaan kemasyarakatan membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desambinaan keagamaan, pembinaan kesehatan, pembinaan olahraga, pembinaan kelembagaan atau kelompok masyarakat lainnya desa, fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana: perayaan hari besar keagamaan dan nasional25x naa swaawj$ngelolaan dan pembinaan posyandu melalui:fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok kelompok belajar desa. j . pengelolaan dana sehat, pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga), il. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan desa siaga pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli oo. pemberian makanan tambahan dan vitamin fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal, beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi, pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel, fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah penanggulangan kemiskinan tingkat desa, pengelolaan pemakaman desa dan petilasan, fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan desa, d4. bidang pemberdayaan masyarakat pengembangan seniyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehaparatur desa, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk)embaga lain sesuai kondisi desa. bupati majene, cap ttd alma katdesa minimal terdiri darmerintah,lawesi baratnbarat, dan pemerintah daerah,kewenangan yang diatur dalam perlu ini adalah kewenangan penuh desa. kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh desa dapat dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah skpd)r maupun pihak ketigalma kata diundangkan majene pada tanggal maretdesa berdasarkan hak asal usul mma bidang penyelenggaraan pemerintahan |a. sistem organisasi perangkat desa, sistem organisasi masyarakat adat, fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desafasilitasi pencatatan dan pensertifikatan tanah kas desa, kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa. bidang pelaksanaan pembangunan rehabilitasi penataan makam leluhur, penataan lokasi bangunan bersejarah, gotong royong, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. bidang pembinaan kemasyarakatan pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pembinaan dan pelestarian adat, pembinaan dan pelestarian budaya, pesta rakyat, pesta panen, morangngang massal, dan budaya lainnya. pembinaan dan pelestarian seni tradisional, senirawana, seni kalindagdag, dan kegiatan seni lainnya fasilitasi dan pembinaan dukun beranak, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. bidang pemberdayaan masyarakat pengembangan peran masyarakat desa, pengembangan budaya, cc. pengembangan seni tradisional, peningkatan kapasitas dukun beranak, kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas lainnya sesuai kebutuhan desa. bupati majene, cap ttd alma kata |
sa) salinan niaskerjaan umumkerjaan umumdinas pekerjaan umumtanah laut. bupati adalah bupati tanah laut. dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umumkerjaan umum. bab maksud dan tujuan sop dinas pekerjaan umum sebagai pedoman bagi dinas pekerjaan umum dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum meliputi pengairan, bina marga, cipta karya, pemanfaatan tata ruang, tata kota dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. sop dinas pekerjaan umum bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bab iii standar operasional prosedur dinas pekerjaan umum dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan sop dinas pekerjaan umum. sop dinas pekerjaan umum meliputi sop administrasi meliputi pengadministrasian surat masuk, pengadministrasian surat keluar, pengurusan kenaikan gaji berkala, pengurusan kenaikan pangkat pilihan, pengurusan kenaikan pangkat reguler, surat permohonan cuti, usulan cuti pns struktural, pengurusan surat cuti pns non struktural, rekonsiliasi barang milik daerah, perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor, dan memfasilitasi tempat rapat. sop teknis meliputi pemeliharaan taman dalam kota, penebangan pohon dalam kota, pemeliharaan pju dalam kota, perbaikan alat, permohonan sewa alat, setoran sewa alat, rapat monitoring pelaksanaan kegiatan seksi operasi dan pemeliharaan, pengakomodiran usulan masyarakat untuk bahan senja seksi operasi dan pemeliharaan, pengangkutan sampah non rutin, pengangkutan sampah rutin, pembentukan panitia lomba kebersihan antar instansi dan dalam kota pelaihari, penyusunan jadwal lomba kebersihan antar instansi dan dalam kota pelaihari, sapu jalan rutin, pemeliharaan parit dan saluran, saving memungut dan mengumpulkan sampah), pengawasan lapangan pekerjaan konstruksi, rapat monitoring pelaksanaan kegiatan seksi irigasi, sungai, rawa dan pantai, pengkomodiran usulan masyarakat untuk bahan senja seksi isurapa, rapat monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan, kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan, dokumen spj:, permohonan pekerjaan seksi perumahan dan pemukiman, permohonan pekerjaan seksi tata ruang dan tata bangunan, dan pengendalian pekerjaan ppm, cap ttd abdullah berita daerah kabupaten tanah laut tahun nomor |
menimbang trfiengingat bupati pamekasan peraturan bupati pamekasan{ nomor tahun 2ol4 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minuman bidang kesenikebudayaan dan pariwisata nomor pm. hk.50l imp tentang standar pelayanan minimal bidang kesenian, perlu menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesenian; undang undang nomor tahun oo2 tentang hak cipt2 ol; undang undang nomor tahun aa2oo5 nomor l4o, tay;gu; peraturan pemerintah nomor tahun tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah {tembaki\; keputusan presiden nomor tahun tentang pengiriman d.an penerimaan perutusan kebudayaan dan dari luar negerikebudayaan dan pariwisata nomor pm. hk.5o1 mkp }rca?ahun oo7 tentang pedoman penyt2. l4. l7. l9. peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor tahun ((l,lembaran daerah kabupaten pamekasan tahun nomormuda, olah raga dan kebudayaan adalah dinas pemuda, olah raga, dan kebudayaan,akan kualitas dan kuantitas karya seni yar:.t2sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian daerah. fasilitasi seni adalah dukungan bagi kesenian daerah agar dapat hidup lebih layak. urusan w4in l7line{eseninian adalah sebagai pedoman bagi skpd penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah bidang penyelenggaraan kesenian dalam skala minimal. bagian kedua tujuan tujuan ditetapkannya spm bidang kesenian adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang kesenian kepada masyarakat; meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang kesenikesenian. bagian ketiga fungsi fungsi ditetapkannya spm bidang kesenibidang kesenibidang kesenian; menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan bidang kesenian yang disediakan oleh pemerintah untuk diterimanya; menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan bidang kesenisenian. bab iii spm bidang kesenian dinas pemuda, olah raga dan kebudayaan menyelenggarakan pelayanan bidang kesenian sesuai spm bidang kesenian. t2)sampai tahun yang terdiri dari perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian: cakupan kajian seni sebesar %o; cakupan fasilitasi seni sebesar a o; cakupan gelar seni sebesar o o; dart cakupan misi kesenian sebesar loo o o. sarana dan prasarana: cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25oh; cakupan tempat sebesar dan cakupan organisasi sebesar o o. dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada dinas pemuda, olah raga dan kebudayamuda, olah raga dan kebudayaan wajib melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan spm bidang keseniseniyang telah ditentukan. penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sesuai spm bidang kesenian dilakukan oleh tenaga kesenian dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. pasa1 mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang kesenian adalah sebagai berikut penyelenggaraan spm bidang kesenian dapat diery'samakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah; tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan apbd harus mempertimbangkan spm bidang kesenian untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan; dinas pemuda, olah raga dan kebudayapembinaan dan pengawasan secara teratur terhadap hasil pelaksanaan spm bidang kesenian; tim evaluasi spm melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinda dinas pemuda, olah raga dan kebudayaan sertamuda, olah raga dan kebudayaan dalam pencapaian sdm bidang kesenian; dan bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan spm bidang kesenian. bab pembiayaan biaya penyelenggaraan kegiatan bidang kesenian untuk pencapaian target sesuai spm bidang kesenisenian. pembinaan dan pengawaskesenian sesuai spm bidang kesenian; penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target spm bidang kesenian; dan mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan spm bidang kesenian. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada tim evaluasi spm. untuk mendorong masyarakat dalam berkesenian, dinas pemuda, olah raga, dan kebudayaan sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib melakukan seleksi terhadap insan pelaku kesenian baik perorangan dan atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni tingkat kabupaten. anugerah seni sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk piagam, barang, danlatau uang. penerima anugerah seni sebagaimana dimaksud pada diusulkan kepada gubenur untuk memperoleh anugerah seni tingkat provinsi. bab viii pelaporan dinas pemuda, olah raga dan kebudayaan secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja spm bidang keseniariwisata dan ekonomi kreatifrt bupati pamekasan, diundangkan pamekasan pada tanggal junt 2t14 sekretaris daerah kab]pate.}i pam emas an, ** 4r = . alwi berita daerah kae}paten pamekasan tahun nomor |
nia lahansurat keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk tentang rencana strategis kementrian kesehatan cc. bahwa telah ditetapkan peraturan direktur jendral bina gizi dan kesehatan ibu dan anak nomor hk. b1. tahun tentang tata cara penyelenggaraan administrasi keuangan bantuan operasionalserta ibu hamil kurang energi kronis kekanggota menyusun data sasaran penerima pmt p. menyusun menu pmt pkarawang, ttd ade swara lampiran iiipetunjuk teknis kegiatan pemberian makanan tambahan pemulihan (pm.ysedangkan untuk wilayah jawa barat, prevalensi kek ibu hamil mencapai dan untuk prevalensi karawang ibu hamil kek kabupaten karawang menurut hasil riskesdas adalah s6sedangkan data hasil bulan penimbangan balita tahun sebanyak balita sangat kurang so, kurang yo, baik dan lebih yo. sedangkan berdasarkan bb tb, balita sangat kurus yo, balita kurus yo, normal gemuk sedangkan berdasarkan tb u, balita sangat pendek yo, balita pendek dan normal yo. apabila dilihat data tersebut maka yang untuk kasus gizi buruk masih bawah prevalensi kurang dari yo. tetapi jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari gizi buruk, maka masalah gizi buruk ini masih harus menjadi perhatian. balita dengan status gizi sangat kurus pada bulan januari sebanyak balita tanpa gejala klinis anaksa 1x200 kkal kkal buah 2x50 bantuan operasional kesehatan bokmemutuskan. ixgizi. benefit meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kabupaten karawang. xibupati karawang ttd ade swara menetapkan peraturan bupatikesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten karawang kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten karawangabupaten karawangmt p bagi balita dan ibu hamil kek secara cepat,tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pmt p secara swakelola bagi balita dan ibu hamil kektujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalahdan ibu hamil kekn ibu hamil dari keluarga miskin dengan prioritas berdasarkan kriteria balita gizi buruk dengan gejala klinis erasmus,kwarsiorkor atau erasmus kwarsiorkor, balita gizi buruk sangat kurus) berdasarkan bb tb sd, balita gizi kurang kurus berdasarkan bb tb ibu hamil dengan lingkar lengan atas lila) apbn yang berupa kegiatan bantuan operasional kesehatan bok), dengan sub kegiatan pembelian bahan pmt pemulihan dana yang bersumber bantuan lain yang sah. bab mekanisme pendistribusian dan pencairan dana pemberian makanan tambahan pemulihan (pmt p) bagi balita dan ibu hamil pendistribusian pmp pabrikan balita dan ibu hamil sebagai berikut: produsen mengirim makanan tambahan gudang yang telah disiapkan oleh dinas kesehatan:, puskesmas mengambil pmp dinas kesehatan sesuai dengan jumlah sasaran yang diusulkan, puskesmas, tpgpencairan dana pmt p balita dan ibu hamildan ibu hamil, pengawasan pelaksana pmt p dilaksanakan secara berjenjang. petunjuk pelaksanaan mekanisme pendistribusian dan pencairan dana pmt p kepada balita dan ibu hamildan fungsi kepengurusan pmt susunan organisasi pelaksanaan pmt p kabupaten karawang pengarah sekretaris daerah kabupaten karawang. tanggungjawab kepala dinas kesehatan kabupaten karawang. ketua kepala bidang bina kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan sekretaris kepala seksi pembinaan gizi masyarakat pada bidang bina kesehatan masyarakat ketua pelaksana utd puskesmas setempat anggota tenaga pelaksana gizi. pembina desa kader tim penggerak pkk bupati karawang, ttd ade swaratugas dan fungsi kepengurusan pelaksanaan pmt p bagi balita kabupaten karawang pengarah memberikan rumusan kebijakan pmt p bagi balita dan ibu hamil lingkungan pemerintah kabupaten karawadan ibu hamil sesuaikarawakabupaten karawang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pmt p kepada ketua pelaksana. ketua pelaksanad |
menimbang mengingat salinan peranti]r.a,n bupati kediri nomor tahi,jn tei{tag pedoman teknis pelaksana,iai\ program jaminan kesehatan daerah ]kabupaten kediri dengan\i rahmat tui{an yai{g ivia esa bupati kediri, bahwa agar penyelenggaraan programa jaminan kesehatan daerah jamkesdava perihal program jaminan kesehatan nasional jkn) dan jamkesda serta berita acara rapat nomor tinggal pebruari perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan program jaminan kesehatanll.t))r{r:publik lndonesia tahun nomor tambahan lembaran ngutenagahibah kepada daerah (kembaran negara republik .[l,un tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran negara firn pengawasan penyebar."lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia lfloor peraturan presiden nomor tahun 2t) tentang jaminan kesehatan yang telah diubah dengan peraturan pri:side nomor tahun peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tenang pedoman pengelolaan keuangan der,fihk. mer*esl095 v20l0imu: nomor tahun 200g tentang sistem jaminan kesehatan daerah jawa timur; peraturan gubedengan peraturan gubenur jawa timur nomor tahun peraturan gube; keputusan kepala dinas kesehatan provinsi jawa timur nomor tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah jamkesda) provinsi jawa timur tahun ol2memutuskan:.rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat rsuciptapenerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disingkaadalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu jamkesda. surat pernyataan miskin yang selanjutnya disingkatjamkesda pemberi kepada peserta jamkesdarngan, baik promosi{layanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan p 4 orangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi muat jalan tingkat lanjutanbagian kesatu tujuan tujuan jamkesda"pass sasaran jamkesda adalah penduduk miskin dan tidak mampu kabupaten kediri yang tidak masuk dalam sasaran jaminan kesehatan nasional. bagian ketiga manfaat manfaat pelayanan yang didapatkan dalam program jamkesda meliputi pelayanan kesehatan puskesmas d"n jaringannya; pelayanan kesehatan rsud, provinsi jawa timur dan upt dinas kesehatan provinsi jawa timur; transportasi rujukan; dan bantuan penunjang kesehatan. bab iii kepesertaan dan pendanaan bagian kesatu kepesertaan peserta jamkesda terdiri dari: masyarakat miskin dan tidak mampu yang memiliki kartu jamkesda; penduduk kabupaten kediri yang dinyatakan masuk kategori miskin berdasarkan skm dan spm yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan; peserta jaminan kesehatan nasional yang membutuhkan biaya transportasi pemulangan pasien atau jenasah dari rsud, serta biaya pemulasaraan jenasah penderita hiv aids; bayi dan anak yang lahir dari orang tua pemegang kartu jamkesda; penderita kusta yang berobat kusta upt dinas kesehatan provinsi jawa timur; seniman dengan kartu jamkesda khusus; penderita gangguan jiwa; penghuni panti; gelandangan anak terlantar; penghuni lembaga pemasyarakatan rumah tahanan; dan anak peserta pbi yang tidak punya kartu jamkesmas atau jkn, peserta pkh yang tidak punya kartu jamkesmas atau jkn. surat keterangan miskin skm) sebagaimana dimaksud pada (l)yang diketahui oleh kepala desa dan kepala upr puskesmas setempat. bagian kedua pendanaan (l) dana jamkesda merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari dana provinsi jawa timur dan apbd kabupaten kediri. dana jamkesda yang bersumber dari apbd kabupaten kediri sebagaimana dimaksud pada (l) berada pada bukan, sedangkan dana jamkesda yang bersumber dari apbd provinsi jawa timur dikelola oleh dinas kesehatan provinsi jawa timur. dana jamkesda yang bersumber dari apbd kabupaten kediri sebagaimana dimaksud pada diperuntukkan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta jamkesda fasilitas pelayanan kesehatan dasar, sll rujukan pemerintah provinsi jawa timur dan upr dinas kesehatan provinsi jawa timur. pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi peserta jarnkesda yang bersumber dari apbd kabupaten kediri sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut biaya pelayanan kesehatan peserta jamkesda fasilitas pelayanan kesehatan dasar dibayar sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten kediri; biaya pelayanan kesehatan peserta janrkesda pemegang skm dan spm dibayar sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten kediri; biaya pelayanan kesehatan peserta jamkesda pemegang karir jamkesda rsud, rujukan pemerintah provinsi jawa timur dan lptgian u o 50o o; biaya pelayanan kesehatan penderita kusta yang berobat kusta upryaran 50o o 50o o. biaya pelayanan kesehatan yang dibayar sepenuhnya oleh pemerintah provinsi jawa timur meliputi biaya pelayanan kesehatan bagi seniman pemegang kartu jamkesda khusus; penderita gangguan iwa yang dipasang; penghuni panti milik pemerintah provinsi jawa timur; gelandangan" anak terlantar; dan penghuni lembaga pemasyarakatan rumah tahanan yang mendapatkan pelayanan kesehatan provinsi dan upt dinas kesehatan provinsi jawa timur. bab besaran tarif dan jasa pelayanan kesehatan (l) tarif retribusi biaya pelayanan kesehatan peserta jamkesda fasilitas kesehatan tingkat pertama mengacu pada peraturan daerah kabupaten kediri. tarif biaya pelayanan kesehatan peserta jarnkesda sid mengacu pada tarif paket ina besaran jasa pelayanan progam jamkesda fasilitas kesehatan tingkat pertama ditetapkan sebesar (enam puluh persen) dari nilai retribusi pelayanan kesehatan pes rta jamkesda setelah dikurangi biaya makan minum pasien rawat inap tingkat pertama. besaran jasa pelayanan keyid""an dan neonatal fasilitas kesehatan tingkat pertama ditetapkan sebesar (seratus persen). babi pemanfaatandana (l) pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan peserta jamkesda setelah dikurangi biaya makan minum pasien rawat inaptata laksana pelayanan kepe}ikatan (l) tata laksana pelayanan kesehatan peserta jamkesda mengacu pada perairan perundang undangan yang berlaku dan atau ketentuan sebagai berikut pelayanan rujukan tingkat dilaksanakan rsud, untuk kasus kasus tertentu yang tidak dapat ditangani rsud dirujuk pemerintah provinsi jawa timur atau dinas kesehatan provinsi jawa timur; untuk memperoleh pelayanan kesehatan rsud peserta harus menunjukkan kartu jamkesda atau surat keterangan miskin; apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu jamkesda skm sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan rsud, maka yang bersangkutan diberi waktu jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan dimaksud. pelayanan yang dijamin dalam program jamkesda meliputi untuk pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap sesuai standar pelayanan kesehatan peserta jkn rsud dan atau rumah sakit rujukan pemerintah provinsi jawa timur atau dinas kesehatan provinsi jawa timur; rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama serta pelayanan kebidanan dan neonatalbiaya transportasi rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tingkat provinsi jawa timurbiayamaids bagi peserta ji(n. bantuan penunjang kesehatan bantuan pembelian alat bantu penunjang kesehatan; bantuan keuangan kepada keluarga miskin yang mempunyai masalah kesehatan. pelayanan yang tidak dijamin dalam progam jamkesda mengacu pada peraturan undangan yang berlaku dalam program jkn. babi prosedurogram jamkesdakad dengan dihampiri rekap,lasi biaya pelayanan kesehatan peserta jamkesda yang diklaim dari rumah sakit rujukan pemerintah provinsi dan atau upr dinas kesehatan provinsi jawa timur serta fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas). berita acara penerimaan penyerahan biaya pelayanan kesehatan yang ditandatangani oleh direktur rsud untuk pelayanan rsud, untuk pelayanan puskesmas oleh kepala upr puskesmas diketahui oleh kepala dinas kesehatan. tata cara pengajuan klaim pelayanan kesehatan peserta jamkesda pemegang kartu peserta jamkesda ppk tingkat lanjutanmelalui kad berdasarkan permohonan bantuan dari masyarakat miskin kepada bupati. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf bukan meneruskan dan menyarankan kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan pembayaranrsud dan ataut,ran perundang ruangan untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sp2 d). pengajuan penggantian klaim dari rumah sakit rujukan pemerintah dilaksanakan oleh rsud dengan tata cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam huruf dana yang dibayarkan kepada puskesmas dan jaringannya atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jamkesda selanjutnya disetorkan kepada kas umum daerah sebagai pendapatan puskesmas. dana yang dibayarkan kepada masyarakat miskin untuk bantuan penunjang kesehatan tanpa melalui mekanisme penyetoran kepada kas umum daerah. pelayanan jamkesda sebelum tutup tahun anggaran yang pengajuan klaimnya dilakukan setelah tutup tahun anggaran akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya. babpose(a jamkesda yang telah disetorkan kas umum daerah adalah sebagai berikut dinas kesehatan menghimpun dan merekapitr.rasi rencana kerja anggaran rka) puskesmas sesuai dengan pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesdaa.rkukan pembayaran kepada puskesmas sesuai dengan penjadwalan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk membiayai kegiatan kegiatan puskesmas; penggunaan dana yang diterima oleh puskesmas sebagai pembayaran klaim pelayanan yang disahfirnggantian klaim dari sid dan atau rumah sakit rujukan pemerintah provinsi dan atau upt dinas kesehatan provinsi jawa timur, serta puskesmas, yang diajukan untuk pelayanan kesehatanminan penyalinan jampersal) dan jamin^l januari perihal ppm jaminan kesehatan nasional jkn) dan jamkesda dan berita acara rapat nomor l$ 4l8 4t2014 tanggal pebruari dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu penerbitan peraturan bupati tentang pedoman teknis pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatanaiti sutrisno diundangkan kediri padatanggal16 sekretaris daerah kabupaten kediri ttd supaya berita daerah kabupaten kediri that]n nomor salinan sesuai dengan aslinya a.n, sekretaris daerah asisten administrasi umum penata nip.torajl)erubahanbaginas adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten toraja utara. pasaisa belanja modal jumlah belanja langsung jumlah belanja surplus (gal sena pupahkorasye bag, hukum fred bakti sorting diundangkan rantepao pada tanggal sekretaris daerah kabu toraja utara, secara ngela'bi berita daerah kabupaten toraja utara tahun nomor |
bt'pati tt'ltingagung provisi|si jawa tilt'r pratt'rain bt'pati tilt'itogi'itg nomor tasiun ttntaitg part'baiat ketiga atas peraturan bt'pati tt'luiigagt'ng nomor tait'il 2ot4 teittaitg pti{jabatan aiyggarait peitdapatai| dati beliiitja daerah tait'n aitggarait dengan kalimat that yang usaha esa menimbang bt'pati tt'luggage'iig, bahwa dalam rangka pelaksanaan dana desa tahun anggaran sertatiga atas peraturan bupati t\ggg tentang penyelenggara ra, tambahan ga5g7), sebagaimana telah diubah dengan undang_ undang nomor tahun4416l.l vat daerahll7l, tambahan k.16g, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor s5g); peraturan presiden nomor tahun ol4 tentang peraturan pelaksanaan undang_5 (kmk.oz lmenteri dalam negeri nomor tahun 2ol4 tentang pedoman penyusunan anggaran pend,rapatan dan belanja daerah tahun anggaran peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun 2oao tentang sumber pendapatan2oor2oo8 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2oos 2o25 lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun 200g nomor seri e); peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun tentang pajak daerah l,lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun 2oro nomor seri sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun 2or2 ll2orr nomor seri sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan daerah nomor tahun 2or4 lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun 2or4 nomor seri d); peraturan daerah kabupaten t\}ll nomor seri d); peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun o12 tentang retribusi tempat pelelangan ikan (kembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun nomor seri c); peraturan daerah kabupaten t\_tulungagung nomor tahun o1ol8 (\4 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun ol4 nomor seri d); peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun o14 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran o1s lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun o14ol4i4 nomor g6) s,bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan bupati t\tulungagung nomor tahun berita daerah kabupaten t\tulungagung tahun nomor l4); memutuskantentang penjabaran anggaran pendapatan dan bei,yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan bupati t[punggung nomor tahun berita daerah kabupaten tulungagung tahun nomor l2); nomor tahun berita daerah kabupaten t\tulunga.2a6. perimbangan l^lainlain o,oo pendapatan daerah yang sah jul.ah pendapatan . bulan belanja tidak langsung belanja l.2s2. ,6sulan tilda langsung. .a88, .s07. belanja la.langsung belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pembiayaan penerimaan pengeluaran .o4r. jumlah bulan langsung jumlah bulan surplus ( defisit 76l. a4l.2alo83,oo lt7. jumlah pembiayaan motto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan siapa) t2.lampiran dan l^upati tulungagung april diundangkan tulungagung april daerah ir. citra fauzi. pembina utama madya berita daerah kabupaten tulungagung tahun nomor |
pati pamekasan peraturan bupati pamekasia.rincian anggaran pendapatan dan belanja negara berita negara republik indonesia tahun ol4 nomor 33a)nomor menetapkandoman pembentukan peratur4ltahun anggaran ol(o, zll z2l (o,lo zgl o,3o z4l dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf bersumber dari kementerian yang berwenang danloo o (empat puluh keseratus); tahap pada bulan agustus sebesar oo o (mei diundangkan pamekasan pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten pamekasan, berita daerah kabupaten pamekasan tahun nomor bupati pamekasan, rincian dana desa setiap desa tahun anggaran lampiran peraturan bupati pamekasan nomor tahun tentang tat \ cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun anggaran it1 ternak kramat .15t. {t.' .{5s .it55 ?.l,5o. .f55 .1so. {r.tl55 ,lw, .ts0. ltt.rfi.rs5 .19r.{ s0.{ {r. .f55 .1y).45s .1y,. .1s0. 2r?.tgt.q3, {r, {r. {r. .1s0. {r.4t5 a'rt,t50.4rs .t55 r73. ,r) ,tt103 ,m86 ,00r6 ,m36 ,w77 ,r) ,r) ,m06 o,oo12 ,office ,006r o,oo72 ,m02 ,00u ,001s o,oo22 ,ff) ,0m6 ,mos ,qn3 ,@o4 ,mor ,q006 ,o005 ,m08 o,oo24 o(n2s o,@ ,m28 o,w22 ,003s ,m42 o,w27 ,m25 ,o108 ,00l7 ,m02 ,o001 ,0m6 ,000s (x) o,mo1 ,m04 ,0m3 ,00ol1 ,o040 ,0o r8 q0074 ,@4s ,001s ,m12 ,00r5 ,m17 ,00rs o,m. ,m15 o,oo22 o,mzr ,m29 o,@ ,m24 ,m38 .7t9.94t l6. .59l l5. .9s2 .7u. .16t. .70r. t2. 2q. .7o2 ,l63 t!. .t75 .,1o7 .8s5. .4t2 .l68. .79a. .o71 .o71 .86s.o74 .t57 .o77. santa pe5isi tanaman ting6i tokoh, anggur kek sampar taro"an anjung baddurih budi pekebun buruk paoemawu barat pademawu timur bunder pasok murtajih lambung pandan lembut6 galis buay aloltasl brrdasarlon formula alokasi berdesarltrn formula alokasi didasarkan formula tan kerek ana'an badung .1s0.4s .t50. ,a55 .7fi.a55 .1s0. t13. lw. .4s5 {r. t73. (). .t55 27r.r90, .19r. .rt55 'lr.d5 .i155 27r. lfi. r73.1vr.tss .1sr). x50. .1so. {r. .l5o,. .r50.tr55 .150d55 {r.tt55 (t.f55 ,r) ,t) o,ri) o,r)o50 ,rl047 do3s ,r) ,r) o,w74 ,0m8 ,0m5 ,0m5 q0016 0r0048 0m01 ,q067 ,fitz o,w74 o,@ o,oz14 ,o276 ,009t ,o009 o,oo22 ,0q) ,oot? ,m47 ,m81 ,0m6 ,m97 ,m11 o,@ ,m40 ,o012 o,m67 ,m46 o,om3 o,mol ,m02 ,m02 ,0q2 ,m02 ,o005 ,m02 (x} ,m06 ,m37 ,00s4 ,m44 ,m59 008s ,005s ,00s3 (n2 .o57 .o15 .s27. .tt4 t2. .t02 t3. l7.38l. .77a .8s3. .85f .51t. .s3s .6y.5t2 ?.u2. .s69 .7v.29f .24t .u2. 3s2. 3s9. .s97. .58r. .s09 .00s5 ,00se ,00s8 o,oo13 ,002r ,m63 ii aden teja barat teja timur inyalbu da.ia ittironan karanganyar tokei candi burung ,0au isiiambah o,w77 ,0or9 ,00s5 ,006s ,on13 o,00s0 ,001s rc o,@ o,wu ,m15 .001s o,m o itiangoh itt a'an tak ir,tangerang data ipangorayan ipanglemah rapper iptioppo l,s ao( wajah trombus ipalenga"an iak ipalenga'adalah plak pa( ipalesanggar t2) ipegantenan brata ioo keuangan barat bilangan haji tilawah 1o3 lsu| angan timur disebut timur 1o5 disebut barat iambendeb ipasanggar io8 tanjung lu' ipeltong ibtumbungan krasak t13' enam bara'i .,' {. ,t155 .t50. .1t55 27t.l50. {t. e73. .t5().tlt5 u3. .a55 r8. .t155 .d55 ,1s0. .1y).t55 lfi. {l.tt55 .tt55 t73. {t. .rvr.{ l30.4s5 (). .15o.rt55 {r. 2r3.1s{r. .t15s t7t. .tt55 .a55 27t, lfi. .rt55 .r50.r5 .4t5 27r. .t55 ,fi) ,00r2 ,00s9 o,,f27 ,01s5 ,o043 ,r) ,t) o,(n2? ,r1016 jazz ,r) o,(n75 ,r) o,tl059 ,ffi17 ,r) ,r) ,00rr. ,m04 ()0ll ,000r ,001s ,001s (xl9 ,fl)o7 ]. o,ooz4 ,006s ,00s1 o0028 ,002s ,m12 ,0m3 o,& ,00s8 ,0q) o,wz6 o,w42 ,m37 o,w47 ,m23 off) ,o135 o,0r30 ,o104 ,m93 ,0m3 (n5 ,o002 ,00r0 ,q001 ,o008 ,0m2 ,(d03 ,m01 ,0m2 ,000s ,ofi) ,000s ,o010 q0076 ,0o1i7 ,m50 ,@t5 ,ff143 o,oa42 ,001s a,oo24 ,o014 ,m17 ,m21 o,@ ,00r9 o,w27 o,w44 ,010s ,m58 ,o028 ,mso ,0r00 ,00s9 ,0r08 o,ot24 .27039a .27t.86l l2. ll. .gt0 .17i .l94 .ztl .o25. r8. .l90.0r7 .8s8. .o31. t4. .t72 .w4 .l58. .t51. .o58. .o42. .0m. !'. .0t14. . .r& (x. .9s6 .9s1. .6s4 .2t9. ,0i toz timur i.uar dalam iok tarakan lzo timur diincar t22 barat ietcorong r24 iklompang barat iklompang timur icon leven tz7 72a waru it,imposing pergi it,{mojang guna itampojun6 tengah itampojungtenggina r42 sana look waru timur waru barat itlontoares r45 itagangser look bujur barat f{o. lama d sn alokasi dasar alokasi berdasarkan formula pagu door d.9a por de$a ,um penduduk jumlah penduduk markle luas llllllevah rl( total 80bot alo lsl berdasarkan formula ,umur nab run 0obor ,math isolat adat tms glory.h r.!b tui robot hack5 f,eso lndclj 0otot ltt t2) lessons tak pon'anan barat pinjaman timur kampong i.song data satu bintang blakan t \beru bujur ten6ah bujur timur amarah pamor skater"ah ga6ah (ertagenah iak kertagenah tengah bungbaruh i(adr le,true *rt lr,:nracgrunx peran lsa*oh rtner ls,rua cell srono"urn data lsorabar iti raja loe mpo antar tempo mur bidang l.otr*r*r* t3t tlt .87l 63rt4l ,roll ,anti 315s1 883o1 6s331 2s381 t5, ,rrrrrl 3s681 831t ,oral ,real .*l ,rrl tr*l ,o*l rural 188s1 zo7 1a77 it, otot a,zel z.ml ,01j ,l4 krzl o3t ,4l ,0e ll<t !1d "16t, l9l+ til+ ll') ltr at. l7l+ l17t r52. t57 t62 r69 t't t74 l75 t77 fla .1t55 .1s0.f55 .t55 .l50.4r5 .it55 .1s0. a73.15rr.a55 .t155 .f55 .r50.t155 {l.tt55 ,r) ,fi) o,d147 ,m74 ,r1113 ,006r ,om8 o,oo21 ,(xn6 ,008s o,o095 o,oo2? o,oo77 ,o129 oo43 ,0x89 ,m04 ,m08 ,00r, ,o060 ,00s3 ,00r5 ,00r9 ,w22 o,@ ,003s ,q) ,00lm ,oo48 ,o112 o,@ la70 1a. .s39 . 2s. 2r, .u4 .s71. .o42 .s70 .s79 .o2s total .ofl) .26s,l! ,!x) s.jtz. ct0. uto bobot zsv, lw, (i) ikg bupati pamekasan, |
brisumberdaya manusia agar dapat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk dapat melakukan usaha mandiri atau untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, perlu dilakukan upaya pemberian pelatihan dan keterampilan kerja bagi masyarakat, bahwa dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi dalam upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja bagi masyarakat, perlu dibentuk unit pelaksana teknis balai latihan kerja sesuai dengan ketentutenaga kerja dan transmigrasi nomor. per. men tentang pedoman pengelolaan pengelolaan keuangan negara bidang ketenagakerjaan danpesisir selatan. unit pelaksana teknis balai latihan kerja yang selanjutnya dapat disingkat utd blk adalahkepala utd balai latihan kerja adalah kepala unit pelaksana teknis dinas balai latihan kerja kabupaten pesisir selatan. instruktur adalah tenaga pelatih yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis untuk melakukan pelatihan. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk utd blk pada dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. bab iii susunan organisasi susunan organisasi utd blk sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kepala utd, kepala sub bagian tata usaha, dan fungsional tertentu. susunan organisasi utd blk sebagaimana dimaksud padutd blk sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang kepala sub bagian tata usaha utd blk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dibidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja wilayah kabupaten pesisir selatan. bagian kesatu kepala kepala utd blk mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, guna menyiapkan tenaga kerja kompeten, terampil, berkualitas, memiliki pengetahuan kerja dan sikap kerja dalam memasuki pasar kerjalatihan kerja serta anggaran utd balai latihan kerja, perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan, cc. penanggung jawab kegiatan utd blk, pelaksana penyelenggaraan latihan keterampilan kerja, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan berkompeten, mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelatihan kerja, pelaporan pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknis balai latihan kerjyusun program kerja kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan program kerja dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan tahun berikutnya, melaksanakan menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja, memberdayakan fasilitas pelatihan serta memberikan informasi pelatihan pada masyarakat: melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan untuk melatih atau memberi pelatihan terhadap pemuda pemudi atau masyarakat yang menginginkan pelatihan, melaksanakan pemeliharaan peralatan praktek workshop workshop yang menjadi barang inventaris utd blk, memberikan laporan kepada kepala dinas tentang kegiatan unit pelaksanaan kegiatan balai latihan kerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, melaksanakan monitoring terhadap lulusan utd blk, menyediakan fasilitas untuk pelayanan pelatihan keterampilan tenaga kerja berupa sarana alat kelengkapan utd blk, menyiapkan tenaga instruktur untuk kegiatan pelatihan keterampilan sesuai dengan keahlian dan pelatihan yang dilaksanakandumum, surat menyurat, tata laksana, kepegawaian, keuangkearsipan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan utd blutd blk. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan utd blk... penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala utd blk sesuai dengan bidang tugasprogram kerja kegiatan berdasarkan program kerja sub bagian tata usaha yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, perjalanan dinas, kendaraan dinas dengan mengacu kegiatan tahun sebelumnya, melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan program kerja dan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, tata laksana, kepegawaimenunjang pelaksanaan tugas utd blk, melaksanakan koordinasi kepegawaian, perlengkapan dengan unit kerja instansi terkait untuk kelancaran dan tertib administrasi, melaksanakan surat menyurat dengan menggandakan surat masuk keluar untuk mengendalikan surat sesuai kebutuhan, melaksanakan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan kerja, melaksanakan pengelolaan keuangan utd blk yang meliputi kesejahteraan dan pertanggung jawaban keuangan penyelenggaraan utd blk, dan, melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. bab tata kerja jl)utd berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan amplifikasi lingkungan utd maupun dengan instansi lain yang terkait. kepala utd bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pemain aan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta terhadap pelaksanaan kegiatan balai latihan kerja, kepala utd tidak boleh dirangkap dan apabila kepala utd berhalangan menjalankan tugasnya kepala utd dapat menunjuk kepala sub bagian tata usaha,tertentu pada utd ditetapkan melalui keputusan bupati atas usulan kepala dinasdengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan bupati pesisir selatan nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis kota terpadu mandiri dan balai latihan kerja kabupaten pesisir selatan,struktur organisasi unit pelaksana teknis balai latihan kerja kepala unit pelaksana teknis dinas (utd) eselon iv.a) kepala sub bagian tata usaha eselon iv.b) kelompok jabatan fungsional bupati pesisir selatan, dto nasrul abit |
salinan bupatikediri peraturan bupati kediri nomor tahun tentang tambahan perbaikan penghasil]an bagi pegawai negeri sipildan sesuai nota dinas kepala bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kediri tanggal maret nomor 061n08 perihal laporan pendahuluan hasil penyusunan naskah akademik tambahan perbaikan penghasilan gpp) kabupaten kediri tahun dan berita acara tanggal apel nomor m54, tambahan lombatl ' tambahan lembaran negara republik lilaian prestasi keralndonesia tahun nomor peraturan menteri dalam negeri nomo't4da daerah tahun anggaran utusan: peraturan bupati kediri tempat'ig bahan perbaikan penghasilan{ bagi pegawai negeri sipil lit{dukungan perintah kabupaten kediri. menetapkan bab ketentuanmakian rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah dewan makiian pada skpd't2b klasifikasi pemberian bahan perbaikan penghasilan tambahan perbaikan penghasilan diberikan berdasarkan variabel yaituustruktural, kelompok staf, dan.jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. tambahan perbaikan penghasilan tidak diberikan bagi calon pegawai needcf$. smk), atau yang sederaj, penilik sekolah dan pamong belajaregawai negeri sipil kelompok jabatan fungsional tertentu pada puskesmas dan rumah sakit umum daerah rsud) pare kabupaten kediri. pns pada satuan kerja perangkat daerah skpd) yang diberikan opsi (pilihan) adalah: pns pada satuan kerja perangkat daerah skpd) penghasil pad penghasilan tpp);dan pns stafpp). daftar nama pns yang diberikan opsi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui surat keputusan kepala skpd masing masing. pns kelompok jabatan fungsional auditor, mengingat beban kerja dan tugas fungsinya dapat diberikan tambahan perbaikan penghasilan pp). bab iii penghitungan dan besaran tambahan perbaikan penghasilan penghitungan besaran tambahan perbaikan penghasilan yang diterima oleh pns setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian variabel jabatan, prestasi kerja, dan kehadiran, dengan bobot poin masing masing yang telah ditentukan;jabatan prestasi kerja kehadiranbab prosedur pemberian tambahan perbaikan penghasilanlembar penilaian prestasi kerja, dan perhitungan variabel kehadiran diambil dari hasil pint out mesin presensi elektronik finger pint)lfungsional umumlfungsional tertentu pegawai negeri sipil daerah.nilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai pada tahun lalu dan akan berlaku selama satu tahun depan; kepulangan mendahului jam kronik finger print yang dihampiri dengan presensi manual. pegawai yang terlambat masuk kerja dan atau puladengan keterangan yang sah, tidak dihitung mengurangi jam kerjaibu skpdsebagaimana dimaksudpimpinan skpd masing masing. pasal metode penghitungan jumlahpresensi elektronik barcode finger pinger pint kkepala skpd bertanggung jawab menetapkan daftar nama nama pegawai yang berhak memperoleh tambahan perbaikan penghasilan skpd masing masing melalui surat keputusan kepala skpd dengan mempertimbangkan opsi pegawai sebagaimana dimaksud dalam dan kepala skpdtpp online setiap bulan. bab ibiayaanrbaikan penghasilan pegawai dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kediri. bab ketentuan lain lainrbaikan penghasilan pns (tpp) untuk bulan bersangkutan dan dana tpp akan disetorkan kembali kas daerahdugamei2015. bab vii penutup peraturan bupati ini disusun berdasarkan nota dinas dari kepala bagian organisasi tanggal maret perihal laporan pendahuluan hasil penyusunan naskah akademik tambahan perbaikan penghasilan tpp) kabupaten kediri tahun dan berita acara tanggal april nomordengan hasil peserta rapat memutuskan draf peraturan bupati kediri tahunkediri, ttd haryanto!susunan tambahan perbaikan penghasilan bagi pegawai negerisipil lingkungan pemerintah kabupaten kediri eselon jabatan dalam dinas jml tpp'per bulan eselon ll a sekretaris daerah. rp. eselon asisten, inspektur, kepala dinas badan sekretaris dprd, staf ii. rp. eselon lll a kepala kantor, bagian, camat, kepala satpol pp. rp. eselon lll a sekretaris inspektorat, dinas, badan, kepala bagian pada sekretariat dprd, lnspehur pembantu. rp. eselon lll b kepala bidang dinas, badan, sekretaris kecamatan. rp. ooo. eselon lv a kepala seksi dinas, kantor, kecamatan, lurah, subid badan, kasual dinas, badan, kantor, bagian dan sekretariat dprd., kepala utd pada dinas teknis, auditor pada inspektorat. rp. .s00. eselon v b sekretaris, kepala seksi kelurahan dan kepala utd smk dan sd, kepala utd dinas teknis. kasual pada kecamatan rp, eselon v a kepala pada utd smp sma dinas pendidikan pemuda dan olah raga rp. staf fungsional umum rp. salinan sesuai dengan aslinya a.n. sekretaris daerah asisten administrasi umum bupatikediri, ttd haryanto sutrisnomenetapkan kebijakan teknis tentang penggunaan jalan luar kepentingan lalu lintas, gg menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan izin penggunaan jalan luar kepentingan lalu lintas, rr. menetapkan kebijakan teknis tentang pemberian bantuan pengamanan dpenyelenggaraan numpang uji keluar kabupaten kota dan keluar provinsi, tt. menetapkan kebijakan teknis tentang mutasi uji kendaraan bermotor masuk dan keluar kabupaten kota dan keluar provinsi, uu. menetapkan kebijakan teknis tentang ubah bentuk kendaraan bermotor, vv. menetapkan kebijakan teknis tentangww. menetapkan kebijakan teknis tentang scrapping penghapusan kendaraan bermotor, xx. menetapkan kebijakan teknis tentang bengkel umum dan karoseri, yy. menetapkan kebijakan teknis tentang pengujian kendaraan bermotor secara berkala baik statis maupun pengujian kendaraan bermotor secara mobile keliling, zz. menetapkan kebijakan teknis tentang pemeriksaan kelaikan kendaraan yang akan hidup (scrapping), mengalami kecelakaan dan sebagainya, aaa. menetapkan kebijakan teknis tentang pembinaan bengkel umum dan karoseri, bbb. menetapkan kebijakan teknis tentang pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, ccc. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan: izin dan atau rekomendasi numpang uji keluar kabupaten kota dan keluar provinsi,izin dan atau rekomendasi rubah bentuk kendaraan bermotor, rekomendasi izinizin dan atau rekomendasi scrapping penghapusan kendaraan bermotor, izin dan atau rekomendasi bengkel umum dan karoseri, ddd. menetapkan kebijakan teknis tentang usaha penunjang terminal, eee. menetapkan kebijakan teknis tentang pemeriksaan administrasi dan kelengkapan fasilitas kendaraan yang akan diberangkatkan, fff. menetapkan kebijakan teknis tentangggg. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan izin dan atau rekomendasi usaha penunjang terminal, hhhiii. menetapkan kebijakan teknis tentang pemungutan retribusi terminal, jji menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika: kkk.mmm. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan teleconference, nnn. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggarappp.rr.sss.ttt.uuu. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan lembaga komunikasi dan informasi masyarakat, vvvxxxyyy.zzz. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan komunikasi dan informasi pedesaan, aaaa.bbb.cccc.dddd. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan penggunaan frekuensi radio, eeee.fff.ggg.hhh. menetapkan kebijakan teknis tentang pembangunan tower, iii.jl:kkkmmm.nnn. menetapkan kebijakan teknis tentang usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi,pppagung. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan pelayanan informasi pusat data elektronik, rarr. menetapkan kebijakan teknis tentang fasilitasi penyelenggaraan internet pedesaan, sss. menetapkan kebijakan teknis tentang pengelolaan sistem informasi data elektronik, ttttuuu. vvvxxxx. menetap, yyyy, komunikasi dan informatika dibantu oleh: bidang jaringan dan fasilitas lalu lintas, bidang angkutan, bidang komunikasi, bidang informatika, utd parkir, utd pengujian kendaraan bermotor, utd terminal, utd pengendalian dan pengawasan lalu lintas, utd lembaga pengadaan secara elektronik,fasilitas lalu lintas bidang jaringan dan fasilitas lalu lintas dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala bidang jaringan dan fasilitas lalu lintas. kepala bidang jaringan dan fasilitasfasilitasfasilitas lalu lintas adalah sebagai berikut: merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggarrumus: merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan manajemen drumuskan partisipasi dalam mendukung dan meningkatkan pembangunan bidang jaringan dan fasilitas lalu lintas daerah: merumuskan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan parkir umum,kebijakan teknis tentang penentuan lokasi pemasangan penerangan jalan umum, menyelenggarakrumuskan kebijakan teknis tentang mensosialisasikanil. merumuskan kebijakan teknis tentang pelaksanaan: aizin dan atau rekomendasi penggunaan fasilitas lalu lintas jalan luar kepentingan lalu lintas dan lainnya pada lokasi dalam dan luar ruang lalu lintas, izin dan atau rekomendasi penentuan lokasi pemasangan penerangan jalan umumfasilitas lalu lintas dibantu oleh: seksi jaringan lalu lintas, dan seksi fasilitas lalu lintas.bidang jaringan lalu lintas daerahyusun kebijakan teknis tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalan) guna pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas: menyusun kebijakan teknis tentanggiatan dalam rangka pengaturan dan penentuan jaringan lintas angkutan meliputi perencanaan kebutuhan jaringan lintasan angkutan, pemilahan pergerakan barang lokal, regional dan nasional pendistribusian pergerakan angkutan pada ruas ruas jalan, menyusun pengaturan jaringan lintas angkutan dengan mempertimbangkan besaran volume pergerakan angkutan, fungsi kapasitas dan daya dukung jalan, menyusun, mensosialisasikan dan mengimplementasikanlaksanaan:dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. seksi fasilitas lalu lintas dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi fasilitas lalu lintas. kepala seksi fasilitasi lalu lintas mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang jaringan dan fasilitas lalu lintas melaksanakan fungsi dan kegiatan bidang fasilitas lalu lintas. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas kepala seksi fasilitas lalu lintas adalah sebagai berikut: menyusucc. menyusunnentuan lokasi pemasangan penerangan jalan umum, menyusunnyusun: menyusun kebijakanmenyusun kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan parkir umumo: merumusrumusrumusrumuskan kebijakan teknis tentang pelaksanaan: rekomendasi izin trayek angkutan penumpang umum yang sepenuhnya berada wilayah kabupaten. izin dan atau rumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pengaturan dan pelaksanaan trayek angkutan orang, pemilihan jenis angkutan serta pelayanan izin trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan, merumusrumusrumuskan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan terminal, merumusrumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan sarana angkutan orang dan barang dengan sepeda motor ojek, merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan sarana angkutan orang dan barang tidak bermotor: seksi angkutan orang, dan:nyusurancang bangun terminal penumpang tipe dan pengusulan terminal penumpang tipe dan tipe serta pengusulan penetapan stasiun kereta api dan dermaga air, menyusun kebijakan teknis tentang pelaksanaan: l.rekomendasi izin trayek angkutan penumpang umum yang sepenuhnya berada wilayah kabupaten, .izin dan atau rekomendasi operasi angkutan karyawan, rental dan angkutan khusus, .izin dan atau rekomendasi insidentil keluar lintas trayek yang telah ditetapkan, .izin dan atau rekomendasi usaha angkutan umum, .izin dan atau, .trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan yang wilayahpenyelenggaraan terminal, menyusuyusun kebijakan teknis penyelenggaraan sarana angkutan orang dan barang dengan sepeda motor ojek, menyusun kebijakan teknis tentang penyelenggaraan sarana angkutan orang dan barang tidak bermotorpenyelenggaraan kegiatan dalam rangka perizinan, pengaturan dan pelaksanaan angkutan barang meliputi perencanaan kebutuhan pelayanan angkutan barang pemilihan jenis angkutan barang, menyusun kebijakan teknis pengelolaan angkutan barang daerah, menyusun kebijakan teknis tentang rancang bangun serta lokasi terminal angkutan barang, menyusun kebijakan teknis tentang pelaksanaan pelayanan perizinan angkutan barang dalam wilayah ibukota kabupaten, menyusuyusun bahan bahan pelaksanaan:.izin dan atau rekomendasi dispensasi bongkar muat barang, rekomendasi usaha angkutan barang, menyusuknis tentang penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis komunikasi, cc.:koordinasi pelaksanaan tugas bidang komunikasi, merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bidang komunikasi, il. merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan: menyusun kebijakan teknis tentang program kerja seksi komunikasi sosial: menyusun kebijakan teknis tentang pengolahan data komunikasi sosial, cc. menyusun kebijakan teknis tentang fasilitasi komunikasi sosial, menyusun kebijakan teknis tentang pelaksanaan penyusunan bahan sosialisurtelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, menyusun kebijakan teknis tentang pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi komunikasi sosial, menyusun kebijakan teknis tentang:cc.telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, melaksanakan tugas tugas pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kelembagaan dan informasi, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain sesuai bidang tugasnya, melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. bagian keenaml:merumus:cc.oo,.cc.rkir utd parkir dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala utd parkir. kepala utd parkir mempunyai tugas pokok membantu kepala dinasutd parkilaksanakanpembinaan dan pelatihan kapasitas petugas parkir, menyusun dan melaksanakanarkirkipejabat:pengendalian dan pengawasan lalu lintas utd pengendalian dan pengawasan lalu lintas dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala utd pengendalian dan pengawasan lalu lintas. kepala utd pengendalian dan pengawasan lalu lintas mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas kepala utd pengendalian dan pengawasan lalu lintasdan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan, menyusun dan melaksanakan kegiatan patroli lalu lintas dan angkutan jalan, menyusun dan melaksanakan kegiatan: menyusun dan melaksanakan kegiatandan melaksanakandan melaksanakan kegiatanmelaksanakandan melaksanakan bantuan penanganan kecelakaan lalu lintas dan bencana alam dijalan, melaksanakanlaksanakan secara rutinendalian dan pengawasan lalu lintasndalian dan pengawasan lalu lintbelas unit pelaksana teknis dinas lembaga pengadaan secara elektronik utd lembaga pengadaan secara elektronik dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala utd lembaga pengadaan secara elektronik. kepala utd lembagaembagaembaga pengadaan secara elektronik, dan embagaembaga lembagaseorang kepala dengan literaturfungsi dan tugas pembantuuraian tugas kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatikatentang penyelenggaraan rencana umum dan rencana tekniscc. menetap, menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraanetapnetapkan kebijakan teknis tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung dan meningkatkan pembangunan bidangpenyelenggaraan parkir umumrancang bangun shelter angkutan umum, jembatan penyeberangan dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas jalan lainnya, menetapil. menetapkan kebijakan teknis tentang sosialisasimenetapkan kebijakan teknis tentang, menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan sepeda motor ojek, oo. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan sarana angkutan orang dan barang tidak bermotor, menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan: l.rekomendasi penyelenggaraan derek umum, ...rekomendasi penggunaan fasilitas lalu lintas luar kepentingan lalu lintas dan lainnya pada lokasi dalam dan luar lalu lintas: .rekomendasi penentuan lokasi pemasangan penerangan jalan umum, menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan pengaturan trayek angkutan orang, pemilihan jenis angkutan, pelayanan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan, menetapetapnetapdan pembinaan pengemudi angkutan umum, menetapnetapnetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan terminal,etapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan: rekomendasi izin trayek angkutan penumpang umumizin dan atauakan), izin dan atau rekomendasi operasi angkutan pariwisata dan taksi, izin dan atau rekomendasi angkutan penumpang umum lintas batas daerah dua kabupaten kota, .izin dan ataudan kartu pengawasan, zz. menetapkan kebijakan teknis tentang. menetapkan kebijakan teknis tentangbb. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaaccdd. menetapkan kebijakan teknis tentang pembinaan dan pelatihan kapasitas petugas parkir, ee. menetapkan kebijakan teknis tentang pemungutan retribusi parkir, ff. menetapkan kebijakan teknis tentang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas, gg. menetapkan kebijakan teknis tentang patroli lalu lintas, hh. menetapkan kebijakan teknis tentang pemeriksaan dan penyidikan administrasi dan kelengkapan fasilitas kendaraan angkutan orang dan barang, ii., ji. menetapkan kebijakan teknis pengawalan kendaraan bagi para pejabat penyelenggara pemerintahan daerah guna keselamatan dan kelancaran jalan, kkilmm.menetapkan kebijakan teknis tentang fasilitasi pengawalanlintas: nnnetapkan kebijakan teknis tentang pelayanan ruti |
pariagar pelaksanaan pengawasan penyelenggarakuntabel dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap standart honorarium pengawas internalngelola bmd pembantu pengelola penghapusan pemindahtanganan honorarium tim pengarah penunggu kali evaluasi dan revi jawab apa" anik suwardi nipangka diubah sehingga lampiran romawi berbunyi sebagai berikut: honorarium panitia tim yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang u undangan jap honorarium satuan rp) tim anggaran pembina orang bulan ketua orang sidang wakil ketua orang sidang sekretaris orang sidang anggota tetap orang sidang anggota tidak tetap orang sidang kesekratariatm orang sidang awan honorarium majelis ketua orang sidang sekretaris orang sidang anggota orang sidang kesekretariatan orang bulan aan honorarium badan peminat orang sidang kepangkatan ketua orang sidang 7o0000| orang sidang honorarium tim pengisian jabatan sekretaris keg pimpinan tinggi anggota dari keg akademisi pakar profesional honorarium tim abrik lap pemeriksaan pemeriksa api) pengendalian teknis abrik lap kasus dan abrik lap pemeriksaan dengan tujuan tertentu anggota abrik lap ketentuan dalam lampiran romawi angka diubah dan ditambah (satu) angka yakni angka sehingga lampiran romawi berbunyi sebagai berikut: xi. honorarium panitia tim pelaksana kegiatan moda aan saman saman ann honorarium rp) honorarium untuk kegiatan penyelenggaran kurang dari minggu kepanitiaan penataran penyuluh kegiatan penyelenggaraan minggu s.d. minggu emma mee asal atas one 2amsooo| angga comes saloon| kegiatan penyelenggaraan lebih dari minggu s.d minggu kegiatan penyelenggaraan lebih dari s.d. minggu dengan o kes wakil ketua o keg sekretaris o ke kegiatan penyelenggaraan lebih dari minggu intensifikasi dan pendapatan asli daerah ketua bulan honorarium tim org mmp | penyusun rancangan perda pengarah org thp daerah lainnya ketua org thp james ordo membahas perda perlu lebih lainnya sekretaris org pmb tindak lanjut pemeriksaan koordinator org keg. pelaksana honorarium survey untuk wilayah org oby tim teknis perijinan kec. pejalan, trenggalek, karangan, tugu, gandusari untuk wilayah org oby kec. turunan, watulimo, kunjungan, pule, kampak, dong, bendungan, suruh konstruksi non konstruksi verifikasi rka dpa dpp org mmp laporan keuangan skpd) koordinator org thp pelaksana pengawasan lalu pengaturan kawasan tertib lalu anggota org hari lintas penyelesaian perbendaharaan pejabat dokumen honorarium penandatanganan pemroses dokumen kependudukan dokumen penduduk kependudukan dan kartu tanda pencatatan sipil penduduk petugas registrasi dokumen dokumen kependudukan legislasi dan penandatanganan dokumen penerbitan surat keterangan kependudukan aplikasi sistem managemen daerah koordinator bulan pelaksana administratur bulan utama administratur bulan pembantu tim fok. beban bulan kerja tim fok. beban bulan kerja tim fik. beban bulan kerja iii tim fok beban bulan kerja inventarisasi bmd |
bupati situbondo peranti'rain bi'pati situboitix) rotor arr iri tentang per'bahai kedua atas pratt'rain bi'pati siti'bodo itu r2g tapi uil tentang tata cara peiygaiygic}aran, pelilksaiiaaii dari ptiiatausahaan, pertaiiggu tatanan dan pelaporan, serta uoiyitoriiig dari e1valuasi ria dibagi, baivtuais sosial, bagi hasil pa.tak retribusi daerah, baiituaii i{tuangan, bei,anja tidak terduga dati pengeluaran pembiayaan yaitu berat'mber dari ail( x}arit peisdapatait dati betititja dataid kali'pat eil site'biotik) tapi tff aitggarait 2ol6 titan tahu,at tt'ii.ait yang maria esa menimbang bupati siti'biji'o, bahwa dengan telat ditetapkannyaperaturan bupati tentang perubahan kedua atasrtrrl; mengingat jalan pb. sudirman nomor situbondo, provinsi jawa timur telepon 671l6 email undang undang nomor tahun l999 tentang partai politika0 ol;561; undang undang nomor tahun undang undang nomor tar(kundang undang nomor tahun ol33 o); undang undang nomor tahun ol4 tentang desa beberapa kali dibuat terakhir dengan undang undang nomor tarrun tentang standar akuntansi pemerintahan (kembaran negara republik indonesia tahun ol0 nomor peraturan pemerintah nomor tahun ol2 tentang hibah daerah l,lembaran negara republik indonesia tahun ol2 nomor tambahan iembarartrun nomor tanpbd569a); peraturan pemerintah nomor tarun ol6 tentang perangkatteratur eultelahsusunan organisasi dan tata ke{a pemerintah desa (kembaran daerah kabupaten situbondo taroo8 nomor sebagai ura telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun o14 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga terlaris daerahsusun rn organisasi dan tata ke{ol3al4 nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor tahun ol4 (kembaran daerah kabupaten situbondo tahun al4 nomorol6 berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor 29l. sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati situbondo nomor tarun ol6 berita daerah kabupaten situbondo tahun ol6 nomor peraturan bupati tettaiyg periibaiiait kedua atas pratt'rain bt'pati situbondo nomor tabiin ttiitang tata cara ifc aii gic aran, peliutsaitaait dati penatausaiiaan, pertaiiggitnc".iawabait dari peli|peraih, serta moititoriitg dati t\valuasi pimberiait hati, baiytuaii sosial, bagi hasil pa", ar retribusi daerah, bantuan ktuangaii, bti,kita tidak terduga dan peitgeluarait puebi.ayaaiy yang bersumber dari ang{}aran ptitdapatait dati belanja dataid kabttpate1t situbondo tait'i aitggarait 20t6. beberapa ketentuan dalamberita daerah kabupaten situbondo tahun nomor sebagaimana telat diubah dengan peraturan bupati situbondo nomor tahun al6 berita daerah kabupaten situbondnnr12q'ke{a dan penganggaran pada dprd selaku bendahara umum daerah. rencana ke{.anggaran pada dprsuart.lid akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. flag:, hasil pel{]rt}run tarun anggaran berikutnyen$a daerah aurora pemerintah daerah dengan penerima high. penduduk adalah warga negara indonesia dan or ur5ra, atau ibu dan anaknya bertempat tinggal kabupaten situbondosemi pemerintah nomisj tanggal november oo sesuai tahapan dan persyaratan. ketentuan diubah dan (a) diubah, sehingga berbunyiterus menerus setiap tarebat. kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf diartikan batrmen(s) (s) (7t ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut hibah dapat diberikan kepada: pemerintah rksat; pemerintah daerah lain; badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bumi; dmq'a dari kementerian lembaga pemerintah.tr non kementerian yang will kerjanya berada dalam daerah hibah kepada pemerintah daerah i ain sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah ssfoagaima.na diamanatkan dalam peraturan perundang undangan. badan usaha negara sebagaimana dimaksud dengansuara milik daerah bumi) sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam rangka untuk meneruskan hebat yang diterima oleh pemerintah.trffisesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;;h,at profesional. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut hibah kepada badan dan lembaga,situbondo; memiliki surat keterangan domisili dari luar kepala desa setempat.yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili;situbondo; dan memiliki sekretariat tetap kabupaten situbondo. ketentuan ddan proposal bag(4l;, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembat sehingga berbunyi sebagai berikut hibah berupa uang sebagai artd! pemerintah daerah lain; (2t badan suara milik negara atau badan usaha milik daerah bumi; dur{2l1,berbunyi sebagai diubah sehingga berikut kepala dppkad mengajukan usulan rfilapat dilaksanakan secara sekaligus atausiapketentuan sebagai berikut ketentuan berikut diubah sehingga berbunyi diubah sehingga berbunyi sebagai pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota kelompok masyarakatg hasil pihak retribusi daerah penerima hibah, bantuan sosial, bass hasil pajak retribusi daerah, bantuan keuangan, besar{ketentuan berbunyi sebagai berikut diubah sehinggass hasil pajaklretribusi daerahpphketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut permohonss hasil eaklretribusi daerah, bantuan.[ lain. (2t t4. ketentuan yang tercantum dalam la.peran yakni pada ii. ii. ii. ii. ii. lr. ,iii, iv, vi. vii.l, vii. vii. vii. vii.s, viii. viii. dan ix. dibuatui,l diundangkan situbondo pada tanggal jun sekretaris daerah iiabiipaten situasi| do, berita daerah kali'pat til site'biotik} tahi'it 2oi6nomor bt'pati site'bodo, dadang tigi,auto syair'li,aii lampiran peraturan.n tanggal nomor bupati situ mondo tali tarun ol6 sistematika peiyyitsuiian proposal ir, baiituaii sosial, baittuait sosial yang tidak dirtiycaitakait dati ail tait ktuaitgait khususlembaga); surat keterangan pengesahan atau penetapan dari membidani sesuai dengan kewenangannya kepala skpd yangpa}.ams eca ira[ ita ag, af, af, ial, baiituat sosial tidak( direitcaitaxai|, bagi hasil pa'aii retribusi daerah battuta tuai|g atr, baittuai| atr niu8us, bela ift tidak tt,dua eil gei,narasi eil biaya (iiiiiestast dai{a bergttliri ii. hibah surat pencairan dari penerima dana kepa.da bupati melalui kepa1a dppkad; surat nota d!r1! nerrrohonan persetujuan pencairan kepada bupati dari kepala skpd yang membidangi yang menerangi<.rupa.rnaterai cukup; rencana anggaran biaya rab) yang sesuai dengan keputusan rupa.ti. bantuan sosialraiqiulona""gt dan (satu) bundel arsip penerima. ii. bantuan sosial tidak direncanakan surat pemohon ul pencairan kepada bupati; surat nota dinasyang member*s; pakta integritas yang ditandatangani kepala skpd yang membidangidisposisi bupati atas proposal yang diajukan; foto kopi proposal pengajuan kepada bupatidari penerima dana kepada bupati melalui kepala pptdari penerima dana kepada bupati melalui kepala dpptra pengakuan teatrt (khuspengeluaran pembiayaan (investasi dana bergulir)i. persyaratan dan pertaitggi,it cn, await mikaitismi ptiyyaiupaiskpd yang membidani$skpd yang member*gr; surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan dana; i"berita acara hasil verifikasi atas kelengkapan dari skpd yang membidani$ unis jumlah program kegiatan) melampirkan salinan budi pembayaran pajak; penyusunan spj hendaknya dimasukkan dalam atau dibundel dan dijilid dengan warna sebagai berikut kebenaran dan (sesuai dengan snelhecter plastik warna merata warna putih warna hijau warna bim hebat bantuan sosial bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan penyusunan spj dibuat rangkap (.tga), yaitu foto kopi untuk bupati melalui kepala dppkad; foto kopi untuk skpd yang membidangi; asli untuk arsip penerima. iv. kai'iban peut'i|gi'tai| dati peta etr orbit pa'axihak pe4jualan atas barang mewah dan peraturan menteri keuangan nomor pmk.o3 2ooblidaud dan sejenisnya yang dialokasikan setiap lan, meskipun tidak dibayarkan secara bulanan, pemotongan pajak penghasilannya 2ll menyesuaikan dengan penghasilan tidak kena pajak kp) masing masing pegawai, dengan ketentuan pikap sebagai berikut untuk diri wajib pajak or lng pribadi tambahan wajib pajak yang kawin rp. rp. tambahan untuk setiap anggota keluarga rp. ooo.0oo,o oo o [ima persen) dari penghasilan bruto. atas pembayaran yang dilakukan oleh kelompok organisasi le maga partai politik dlttiltentang pihak daerah atas belanja makanan dan minuman rapat dikenakan pajak daerah sebesar loo o. vi. contoh ril rekomendasi skpd atas proposal vi.l hibah kop skpd nomor sifat lampiran perihal situbondo cfi)o( penting kepada yth. bupati situbondo n"m endash pemberian hibah . melalui surat nomor . tanggal .barang rp. . uang rp. usulan skpd barang rp. temukan. demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih l,lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah. ta}ida taiga{ tim evaluasi dst. kedai,a skpd irama daa stempel nip. pemohon lana dan stempel uraian penis,akan kelengkapan administrasi kng&sebelum pernah pengelompokan penerima hebat pemerintah pusat pemerintah daerah lain bumi bumn badan, lembaga dan ormas contoh t'oru.at berita acara pertimbaitgaii tapi if.l hibah benar uang berita acara pertiubaitgan tapi kabiipateit sittiboitdo atas pemberi.ait hibah berupa using tait uil nomor: tapi l2ol6adapun jenis belanja hibah berupa uii.fo tapi tanda tai{gai{ ifo apd tanda taitgait vii. hibah benar barang berita acara pertimbaitgait tapi kali'patent stub oil atas peubiriait hibah beri'pa barat tahi'ii (jt6 nomor: tapi l2ol6 memperhatii(an: peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2olri[ama kegiatan besaran rpl adapun jenis belanja hibah berupa barj$da taiigait tapi tai{da tangan vii. bantuan sosial benar uang berita acara pertiubaitgaiy tapi kali'patti situbondo atas pemberian baittuait sosial beri'pa yaitu tahun tapiqrun olo kepada . . dan telah memperoleh rekomendasi skpd yang membidangi dan digunakan untuk tama kegiatan besaran rpl adapun jenis bantuan sosial berupa ul administrasi pemerintah kabupaten situbondo, bagii|da taitgait ifo tapi tanda taitgait vii. bantuan sosial benar barang berita acara pirtimbaitgait tapi kabtipatiit situbondo atas peubiriaiy baittuait sosial bert'pa barang tahun floor: tapi 12ot6 memperhatikan: peraturan menteri dalam negeri nomor ta}rruebattanggal rmisal berupa barang tahun kepada . dan telah memperoleh rekomendasi skpd yang membidartgr dan digunakan untuk lama kegiatan besaran rpl adapun jenis bantuan sosial berupa barbagto tapi tai|da tangan{ tapi tai{da tai{cai{ vu. bantuan keuangan khusus berita acara pirtimbaitgait tapi nabi'patent site'bond atas pembtriait baittuait keuangan khusus tahi iil ol6 ilo tapi l2ol6rekomendasi skpddemikian pertimbangan tapi kabupaten situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tapi tai|da tai|gai| tapi tai|da tai|gai| vf. corr ril rapid (urfirra if;atas a4l vil i.l hibah benar uang per.'anti ail dibagi daerah antara pemerintah kat'patent stub oil dengan aaaaaaaaaaaaaaaaaaa nomor . o. teittaitg aaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaa pada hari ini, tanggal bulan .,., tahun bertempat kantor pemerintah kabupaten situbondo, jalan sudirman nomor situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini dadang sugiarto, ifwarna pemerintah kabupaten situbondo, yang selanjutnya disebut. . . . piawai( ry.y.t:.?: f,#ffi,*i1""*fl'li hi^l y".l t t"' f:*::lp iha xpp ue. piiiaii kesatu dan piiiaii kedua dalam perjanjian kerjasama ini disebut juga kedua bel uial5; peraturan pemerintah nomor tahun ol2 tentang hibah daerahol4 tentang pengelolaan barang milik negara daerah; lo.rapatan d. tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten situbondo tahun anggaran o. tarun . tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten situbondo tahun anggaran ol7; keputusan bupati situbondo nomor oo6. tentang pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, darrzo1z. berdasarkan hal hal dan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut atas, kedua belati pihak sepakat mengadakan perjanjian hibah daerah sebagaimana diatur dalam berikut ruang liiigki'p ruang lingkup perjanjian ini adalah hibah daerah dari pemerintah kabupaten situbondo kepada n.' desa . kecamatan . . kabupaten situbondo berupa uang sebesar rp. . (. . . .) untuk pelaksanaan hibah daerah nilai( kesatu. uaitsud dati tujuan maksud per'a bag masyarakat melalui hibah daerah program tujuan pe{'ajian hebat daerah ini adalah untuk (2t studi'ikan kedua belati pihak piawai( kesatu adalah pemberi hibah daerah berupa uang sebesar rp. . ., .). pihak kedua adalah penerima hibah daerah dari piiiaii satu berupa uang sebesar rp. (. . .). tugas dan tinggi'itg jawab kedua bei"aii piawai( ar( kesatu menyerahkan uang sebesar rp. . ., .) sebagaimana dimaksud dalam kepada piiiaii kedua menerima la.peran surat pertanggungjawaban spj] penggunaan dana hibah daerah disertai bukti bukti terlampir dengan *at (ti8a) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat lambatnya tanggal januari tahun berikutnya dari prrrarl kedua menerima sisa penggunaan dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan oleh pihak( kedua selambat tam kuatnya t""dg"l desember tahun anggaran berjalan melalui rekening xffffff kedua; menunda pencairan dana hibah daerah apabila piiiaii vidua tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. rrr kedua menerima uang sebesar rp. sebagaimana dimaksud dalam hanya hibah daerah bantuan .; bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan sesuai dengan rincian proposal rencana rab) rencana kerja anggaran ri(a); (. .) untuk pelaksanaan dana hibah daerah anggaran besar'a menyampaikan l.a.peran surat pertanggungjawaban (sprang", dan aset daerah kabupaten situbondo dengan tembusan t<kepal"rgg"t januari tahun anggaran berikutnya kepada ar( roset; menyetorkan *io penggunaan dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan kepada pihak i(satu selambat lambatnya t"rrg"l desember tahun anggaran berjalan melalui rekening fas daerah pemerintah kabupaten situbondo. eir entrant lain lait t[gas dan tanggung jawab kedua balai piawaiiau4 dari masing masing pihak. saksi pihak kedua yang tidak melaksanakan kewajiban laporan pengguna ulituti oleh kedua belati pihak dan memakan bagian yang tidak terpisahkan dari pe{ajian keq'ar( kedua, pihak i(satu, utama kedua dadang wigtarto, sh. viii. hibah benar barang ptr'ait.ikan dibagi daerah antara pemtriittaii kabiipateit situbondo dengan aaa.aaaa.aaa.' nomor . i. ,. . ::::::. . o. pada hari ini, tanggal ., bulan .,mai|. pihak kesatu. iii. (na]la al, jabatan ketua o. .', beralamat kabupaten situbondo, dalam perbuatan hukum karenanya sah secara kecamatan ini dari dan pihak kedua. pihak kesatu dan pihak vidua dalam perjanjian kerjasama ini disebut juga kedua beliaurun"atalo1,lz. berdasarkan hal ha1 dan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut atas, kedua balai pihak sepakat mengadakan pe{ajian hibah daerah sebagaimana diatur dalam berikut ruang iil aktif ruang ling[<up perjanjian ini adalah hibah daerah dari pemerintah kabupaten situbondo kepada o.' desa kecamatan . kabupaten situbondo berupa fi4iib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus bagi pihak kesatu. u.aksi day\juan perjanjian hibah daerah ini adalah untuk ktt'di'kait kedua belati piiiait pihak kesatu adalah pemberi hibah daerah berupa [jenis barang] piiiaii kedua adalah penerima hibah daerah dari piawai( kesatu berupa (jenis barang) . . tugas ail ail ggi'iyg jawab vidua belati pihak rrr ar(.peawai(piawai( kedua; menunda penyebarbarang berupa finis barang) ..peran penggunaan barang hibah daerah .:iiaii kesatu. ksieiytuait lait lait tugas dan tanggung jawab kedua llf pihak dalam perjanjian kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya "tau berakhirnya masa jabatan kedua belati plrrarrfsopuolge4tiyuttl'ajian tambahan perubahan addendum) oleh kedua balaipria dengan membubuhi cap stempel instansi. pihak kedua, pihak keris.e\t]u, nama kgf dadang widianto, sii. f,k. coiittoh ril setim format satu untuk penyalin hibah uang kop skpd si'rat ptriyyataan tanggung jawab unit,tarun hibah atas kegiatan anggaran ol6, dengan ini menyatakan bahwa penerima hibah yang saya ajukan yaitu . adalah badan lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyaral<atan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan telah diproses sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2ol1 sebagaimana telah diubah beberapa l<apabila terdapat hal har,aku. situbondo, kepala skpd materai bupati site'bodo, dadanya sugiarto |
salinan kek ana rudengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumedangkepada para pejabat lingkungan pemerintah daerah, bahwapimpinan sekretariat daerahlimpahan kewenangan bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian kepada: wakil bupati, sekretaris daerah, kepala skpd yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kepala skpd, dan kepala bidang pada skpd yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. pendelegasian kewenangan kepada wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penandatanganan izin perkawinan dan perceraian bagi pns yang penggunanya pns. pengelolaan dan pemrosesan izin sebagaimana dimaksud padadelegasian kewenanganimpinan tinggi pratama, penandatangan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, cc. penandatanganan surat pernyataan telah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, penandatanganan surat perintah pejabat pelaksana tugas untuk pns dalam jabatan administrasi, penandatanganan surat perintah pejabat pelaksana harian untuk pns dalam jabatan administrasi, penandatanganan keputusan tentang alih tugas rotasi dan alih jenjang jabatan dalam jabatan pelaksana, penandatanganan rekomendasi perpindahan pns dari luar daerah lingkungan pemerintah daerahns, penandatanganan izin perkawinan dan perceraian bagi pns yang penggunanya adalah non pnspenandatanganan surat tugas belajar untuk pns yang melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, penandatanganan surat izin belajar untuk pns yang melanjutkan strata (tiga), penandatanganan surat keterangan pencantuman gelar akademik jenjang strata (tiga), daninerja dan kariryang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihanadministrasi,cc. penandatanganan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan administrasi: penandatanganan surat pernyataan telah menduduki jabatan administrasi: penandatangan surat pernyataan pelantikan bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala taman kanak kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian batas usia pensiun dalam jabatan fungsional tertentu tertentu, h.untuk pns yang melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi sampai dengan strata (dua), il. penandatanganan surat keterangan pencantuman gelar akademik jenjang strata (dua) penandatanganan nota usulan pertimbangan pengangkatan calon pns, penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan calon pns, oo. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan calon pns menjadi pns, penandatanganan surat perintah perpindahan pns dalam jabatan pelaksana antar skpd, penandatanganan rekomendasi perpindahan pns dari lingkungan pemerintah daerah luar daerah, penandatanganan petikan keputusan bupatins pada satuan unit kerja yang dipimpin oleh pejabat administrasi, dandan hurufhuruf dansebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penandatanganan surat perintah pns dalam jabatan pelaksana yang berkaitan dengan perpindahan internal skpd: penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala: penandatanganan izin cuti pns kecuali cuti besar lingkungan skpkpd, penandatanganan legalisasi surat yang ada hubungannya dengan bidang kepegawaian, penandatanganan rekomendasi usulan pelaksana tugas dan atau pelaksana dalam jabatan fungsional tertentu, dan penandatanganan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu oleh skpd terkait. pengelolaan dan pemrosesan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian skpd. pendelegasian kewenangan kepada kepala bidang pada skpd yang membidangi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pendelegasian kewenangan kepada: kepala bidang kinerja dan karir, kepala bidang pendidikan dan pelatihan: dan kepala bidang pengadaan dan kepangkatan. pendelegasian kewenangan kepada kepala bidang kinerja dan karir sebagaimana dimaksud padaengawas dan pelaksana, b.penandatangan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan pengawas dan pelaksana, dan cc. penandatanganan surat pernyataan telah menduduki jabatan pengawas dan pelaksana. pendelegasian kewenangan kepada kepala bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: a.penandatanganan surat izin belajar untuk pns yang melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan kesetaraan, diploma dan strata (satu), dan b.penandatanganan surat keterangan pencantuman gelar akademik jenjang diploma dan strata (satu). pendelegasian kewenangan kepada kepala bidang pengadaan dan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: a.penandatanganan surat pengantar kartu isteri, kartu suami, tabungan dan asuransi pensiun, dan badan pertimbangan tabungan perumahan pns, dan penandatanganan pertimbangan teknis badan kepegawaian negaraalat turbin mikrohidropemenuhan energi listrik khususnya untuk daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik pt. pln persero), perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada sebagai sumber energi baru terbarukanalat turbin mikrohidroalat turbin mikrohidrodoman pelaksanaan penyerahan alat turbin mikrohidenergi baru terbarukan adalah energi yang mampu memperbaharui dirinya sendiralat turbin mikrohidroalat turbin mikrohidroalat turbin mikrohidro adalah peralatan yang dapat mengkonversi energi gerak (mekanik) menjadi energi listrik dengan bantuan generatoralat turbin mikrohidroalat turbin mikrohidro. bab iii prinsip prinsip dari kegiatan penyerahan alat turbin mikrohidro adalah konversi energi, bahwa kegiatan yang dilaksanakan memanfaatkan proses konversi energi menjadi energi bentuk lainnyabelalai, kecamatan batu ditulis, kecamatan suku dan kecamatan pagar dewa. bab kriteria calon penerima bantuan kriteria pekon calon penerima bantuan alat turbin mikrohidro adalah sebagai berikut anggota kelompok masyarakat minimal berjumlah rumah tangga. terdapat sungai yang memiliki potensi sebagai lokasi pembangunan turbin mikrohidro terutama lokasi existing atau yang sudah ada turbin mikrohidronya tapi daya yang dihasilkan tidak maksimal. bersedia menghibahkan lahan sebagai lokasi rumah turbin yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang ditandatangani atas materai rp. dan diketahui aparat setempat. rumah kelompok masyarakat calon penerima pada umumnya berkelompok. jarak kelompok masyarakat calon penerima dengan jaringan listrik terdekat minimal km. sanggup menerima, mengelola dan memelihara bantuan yang diberikankepada dinas esdmdalamdalam huruf bupati menyerahkan bantuan alat turbin mikrohidrosurat usulan proposal tidak ada surat usulan ada surat usulan turbin ada surat hibah masyarakat calon penerima lebih dari atau sama dengan existing) existing persebaran rumah tersebar |wokoomorteneva ukemedompok pena ngan ebi haa sama dengan terdekat lebih dari atau sama dengan bab vii waktu pelaksanaan kegiatan time schedule pelaksanaan kegiatan penyerahan alat turbin mikrohidro adalah sebagai berikut inventarisasi dan penilaian, verifikasi usulan calon penerima penetapan penerima bantuan ptp proses pengadaan pelaksanaan pekerjaan commissioning oo) penyerahan barang titi monitoring evaluasi program titi bab pemeliharaan melalui pembentukan organisasi masyarakat setempat oms). organisasi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada tetapkan oleh perajiuntuk mendukung pemeliharaan yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam pasa pekon dapat menarik iuran rutin atau jasa penggantian pemakaian sarana dan prasarana. ketentuan mengenai penarikan iuran dan tata cara pemeliharaan diatur dengan peraturan pekon bab pengelola bantuan pengelola bantuan alat turbin mikrohidro terdiri dari perajin lurah, organisasi masyarakat setempat. struktur oms sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari tanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara, operator, bagan struktur omjin lurah bertanggungjawab atas bantuan yang berikan, dengan tugas bersama lembaga himpun pemekaran, lembaga pemberdayaan masyarakat pekon kelurahan dan tokoh masyarakat secara musyawarah membentuk kelompok masyarakat poems) pengelola bantuan, bersama omscc.manfaatan dan pemeliharaan kegiatan secara berkala kepada bupati melalui kepala dinas, menandatangani naskah perjanjian hibah daerah nph). tugas oms pengelola bantuan, yaitu: bersama aparat pekonmelaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan apabila terjadi kerusakan bantuan yang sudah diberikan, melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah gaji pengurus, pemeliharaan, pembelian peralatan, dan lainnya, bab pengadaan alat pelaksanaan pengadaan alat turbin mikrohidroxii sumber pembiayaan pasaalat turbin mikrohidro. bab xkegiatanagan struktur organisasi masyarakat setempat pengelola bantuan alat turbin mikrohidro penanggungjawab ketua sekretaris bendahara operator bupati lampung barat, mukhlis basri lampiran peraturan bupati lampung barat nomor tahun tanggalmukhlis basri |
(seratus dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua koma tiga puluh empat rupiah), pendapatan rp. transfer (satu triliun tujuh puluh tujuh milyar enam ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), lain lain rp. pendapatan yang (lima puluh dua milyar sah enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), jumlah rp. pendapatanbelanja belanja operasi belanja rp. pegawai (enam ratus satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) belanja barang rp. dan jasa (dua ratus delapan puluh tiga milyar seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah) belanja hibah rp. (delapan belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) belanja rp. bantuan sosial (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah) jumlah . jumlah belanja rp. operasi (sembilan ratus sebelas milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah), belanja modal belanja modal rp. tanah (delapan ratus satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) belanja modal rp. peralatan dan (tiga puluh milyar lima mes ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) belanja modal rp. sedang dan (lima puluh tujuh bangunan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh dua rupiah) belanja modal rp. jalan, invasi (empat puluh sembilan jaringan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) belanja modal rp. adi tetap (empat milyar tiga ratus annya lima puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah) jumlah belanja rp. modal (seratus empat puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), belanja . belanja tidak rp. terduga (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), belanja transfer belanja bagi rp. hasil (tiga milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) belanja rp. bantuan keuangan (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) jumlah belanja rp. transfer (seratus lima puluh dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), jumlah belanja(defisit)pembiayaan . pembiayaan penerimaan pengeluaran rp. dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), jumlah rp. pembiayaan nettosa lebih rp. pembiayaan seratus sebelas milyar anggaran tahun berkenaannan audio sapi nip. lampiran peraturan bupati kabupaten tanah datar nomor tahun tanggaitahun anggaran saya anggaran setelah ata kota m mm m. pendapatan asli daerah (pad) ' pendapatan hasi pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan pendapatan transfer aon dana insentif daerah did s0, dana desa 2masa! eren eta across $ sana altname emasnya ton lain lain pendapatan daerah yang sah nan lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan ass sasa sasa mocennunan selama belanja operasi pen haa belanja barang dan jasa sun ooo kodomo belanja hibah belanja modal tanah belanja modal peralatan dan mesin belanja modal gedung dan bangun belanja modal aset tetap eaa anas ama ons belanja tak terduga "belanja transfer am6 a14, belanja bagi hasil pn. . eeugesam esa ama banana tun) mapan defisit (ud peer p kh penggunaan lpa t0000) pengeluaran pembiayaan petra han samaabsneratar pemeranan esomomoo woman mana sea angga gan soo memegang ines semar ons sisa lebih pembiayaan anggaran (siapa bupati tanah datar tid. salinan sesuai derigarihsiinya kepala bagian hukum setda kap tanah.datar. eka putra nip. lampiran peraturan bupati tanah datar nomor tahun tanggal juli kabupaten tanah datar penjabaran laporan realisasi anggaran belanjr) aje t tera jo|oo joo.oo tools| laya jojo.oo joo urusan pemerintahan bidang pendidikan |o1| |o2 o.oo joo| programpengelolaanpendidikan ,65e. |o1| |o2| joo| pengelolaan pendidikan sekolah dasar ) | 9a44| o jo1| |o2| jo3| pembangunan ruang guru kepala sekolah ' ) | | a|o1| jo2| .or joss) belanjaoperasi |o1| |o2| jo3| |1jor| belanja pegawai ooo|tr0o0o00| jor| |o2| jo3|s |o1|o3| tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn ooo| |o2| jo3|s |ordo3jo7| belanja honorarium o00o|t0000| |o2| jo3|s|1jo2| belanja barangan jasa |o3| |o2|o1| belanja barang |o2| |o3|s|1jo2horor| belanja barang pakai habis | be0972500| 9gao3| oo 1fo1| |o2j2. jo3js|1jo2|oa| belanda perjalanan dinas goo|tombol jo2j2. |o3|s| |o2|afi| belanja perjalanan dinas dalam negeri o1425000000| ooo|toooof jo2| joss2| belanjamodal oo |o3| |o2) belanja modal peraltandan mesin s460000000| sas00000001 ooo| |o3|sj2|o2jos| belanja modal alat kantoran rumah tangga 000of ooo| |o3| |o2|oso2| belanja modal alat rumah tangga sae0000000| 000o| sa600000001 o0o| o2j2. jo3js|2jos| belanja modal redundan bangunan ) o | ' |o3js| |o3jo1| belanja modal bangunan gedung ' |o2j2. |o3|s| |o3horor| belanja modal bangunan gedung tempat kerja j01| |o2j2. jos) pembangunan ruang unit kesehatan sekolah ) | j 461ato6a000| gssestoog| |o1| |o2j2. jos sjid belanjaoperasi gee97stool gse97s000| roof|robot| | fo1) |o2| jog sijo| belanja pegawai a6o000o000| rooftop0oo0o| jo1| jo2j2. jo s|1jo1jo3| tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn rooftop0o0o0o| |o1| |o2j2. jos |1jo1jo3jo7j belanja honorarium ooo|iooool |o2| jo4|s|1jo2| belanja barangan jasa ooo| to0oo0| jo1) |o2 jo4fs|ijo2lo1| belanja barang as97soo0| o00| |o1| |o2 jo4 |1jo2horor| belanja barang pakai habis ooo|toko0o| |o2 |o4 s|1jo2joa| belanda perjalanan dinas as0000000| oooltooo0o| |o1| |o2| |oa|s|r|o2jojo| belanja perjalanan dinas dalam negeri oo ) ooo to0o0o0| |o21201 goals| belanjamodal o |o1| |o2j2. joa|s| |o2| belanja modal peralatandan mesin so00000000| se85| 1jo1| fo22. joa| |o2jos| belanja modal alat kantoran rumah tangga soo0.ooo9| sg85s| o |o1| |o2| joa|s| |o2|oso2| belanja modal alat rumah tangga soo0ooo0o9)| y jo1| |o2| foa|sj2los| belanja modal redundan bangunan 4argo070000| seseatoo9| for) |o2f2. joa|sj2bogor| belanja modal bangunan gedung mars070000| sesestoo9| ifo1| |o2| joa|s| |osjotjo1) belanja modal bangunan gedung tempat kerja ) | aa1, s868b10009)| anggaran setelah bertambah dasar u ls5 roooowa00 jong jose koordinasi dam penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd | (335b0009| i7join jo7| 202foss| jbelanjaoperasi o2802 |o |7jo1| o1| jos| |1jo2j belanja barangan jasa i7lo1f |o1| 202fools| 1jo2foto belanja barang a322. 7lo1f |o1| 202josh5| 1jo2joijorj belanja barang pakaifabis a89200000| | |o1| 202offs| "jozjoal belanda perjalanan dinas as0000000| a20000000| too.ooo0| so0o| o t7lord 7o100000034. |o1| 202jose5| "jozfoafoilbelanja perjalanan dinas dalam ngeh as0000000| b000| ilor |o1| |ool administrasi kepegawaian perangkat daerah akses000o00| (toko0000| a75) i7lo1| to100000034. |o1| 205jose pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (sooko9| a73) o i7lor to1| ol5| jbelanjaoperasi a89500000| osooooo| sam t7lord |or| tools| idol belanja barangdandasa a89500000| (sooko9| ga75| i7joel morocco.oo.a.co |on| 205jogja| 1jozjoif belanja barang o00f g000009l i7for| |o1| 205joo5| 1fozfoifoi belanja barang pakaifabs p p0000009| o00| o info |o1| joo| 5s| 1fozfoal belanda perjalanan dinas as000000| g500000| grass (7lord |or| 205jos| 1jozjoafoi| belanja perjalanan dinas dalam nameh ge500000| ras o o d7lvif (or 20joo administrasi umum perangkat daerah (das432100| i7lo1l |oif20eol penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor t7lo1| to10. o1| 20soils| jbelanjaoperasi a39500000| ys830000| io |o1| or| foil |o2| belanja barangan jasa |7jor foi| foil 1jojo1l belanda barang o1| |oi| |o2|or|ot| belanja barang pakai habis |7join| |o1| jo3l| penyediaan peralatan rumah tangga ' so67| dorf 7ono000003400 jon jo3h jbelanjamodal u toooooo9| 90s7| oo i7fo1f |o1| 200jo3| |o2| belanja modal peralatandan mesin (oooooog| sos7| |otj |or| jo3| |o2jos| belanja modal alat kantoran rumah tangga ' '| soe7) jot| o1| |o3| |o2|0s belanja modal alat rumah tangga ' '| too00000)| 9oe7) |o1| joa) penyediaan bahan logistik kantor jor| |or| soal j1| ibelanjaoperasi |o1j o1| joan |o2| belanja barangan jasa |7orf joa| jo2joi| belanja barang jor o1| joa| jo2|o1|o1| belanja barang pakai habis |o1j |oi| jos) penyediaan barang cetakandan penggandaan o383690000| s799750. |or| jos) ibelanjaoperasi i7lord jor| 200osh5|ilo2l belanja barangan jasa as000| seo3| o oil |or| jos| 1jo2jor| belanja barang |7jo1| |or| jos| |o2|o1|ot| belanja barang pakai habis ' '| t7work (or| 20fosil fasilitasi kunjungan tamu ge20a000| cas, to |7jo1| |or| joe| s1) ibelanjaoperasi o11165, | t7lord (or 200jose|1fol belanja barangdandasa w65, g202000| sos, o |7join o1| jos| 1jo2jo1| belanja barang m1165, | tolok (or 200osis| 1lo2foot belanja barang pakai habis w7165, |o |7jo1| |o1| jog| penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd ' ' ' ) | o36, |7jor |o1| jo9| jbelanyaoperasi | |7jo1f |o1| |o9| |o2| belanja barangdanjasa jot| o1| jo9| jojo| belanja barang j mr98100| oo g00| ooo| 7or| o1| jog| jo2|ot|o1| belanja barang pakai habis m98100| o00| o(,s8100)| ooo jor jo1| jog| jogja| belanda perjalanan dinas 8ase| |orj o1| jo9| |o2joa|o1| belanja perjalanan dinas dalam negeri oo o36272000. |o1j |o1| joo| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ' ' ' ) | o34, (7jo1| |or| jo1| penyediaan jasa surat menyurat a0000000| n00. o00| (7fo1| |orf for sf1| jbelanyaoperasi ) o00| t0o000| oto anggaran setelah bertambah dasar cew h vw. bls5l jo1j20e ois| 1o2l saja barangan jasa a0000000| go00f too, |o1| jo1| jo2jo1| belanja barang j o00f t0000| o1j fo1| jo2| belanja barang pakai habis 0000000f go00f |o1| |ot| jo2l penyediaan jasa komunikasi sumber daya ardanlisik b7600)| |otj o1j jo2| (belanjaoperasi |o1| |o1| 205o2| |o2| belanja barangan jasa (7lord |ot| jo2| 1foelozl belanadasa too or) o1j |o2| |o2|o2|ot belanja jasa kantor ' (7yor| |or| soal penyediaan jasa pelayanan umum kantor |7jor| o1j joa| jbelanjaoperasi ot) o1| joa| jo2| belanja barangan jasa o |7jot o1j joa| jo2otl belanda barang oa4898, o1j joa| |o2otot| belanja barang pakai habis |o1| o1j joa| |o2jo2| belanja jasa oo0| t00.00o| |ot| ot) joa| |o2|o2|or| belanja jasa kantor ooo to0o0o0| |o1| |o1j jilor| oracansoaeoo jonan oz) (kendaraan dinas operasenatalau lapangan nan osratsesoco| asserateoo| gasrassof asal oo |o1| |otj jo2| jbelanjaoperasi |7jor| o1j jo2| |o2| belanja barangdanjasa |o1j ot) |o2| |o2jo1| belanja barang 7lor| |or| 200fo2f ioefotlo1| belanja barang pakai habis goo, |7jor ot) |o2j |o2|o2| belanjadasa |7jot| o1| |o2| |o2|o2|o1| belanja jasa kantor |7jor| or| |o2j 1jo2 belanja pemeliharaan (so340000)| |7jor| o1| |o2| |o2| belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (so3a0000| |7jor| o1| joel pemeliharaan peralatandan mesin lainnya os000000. ot) o1| jos| sj1| jbelanyaoperasi |7jor| o1| joe| |o2| belanja barangdandasa s00000000| 2974a0000| |o1| o1j joe |o2| belanja pemeliharaan |7jo1| o1| joe| jo2| |o2| belanja pemeliharaan peralatandan mesin o3000900000| |7jor| |o1| joo| pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya ' ) | j |7jor| |o1| jo9| sj1| belanyjaoperasi o0o| to0o00| |o1| o1| jog| |1jo2| belanja barangdanjasa roof tokoh| to) |7jor| |or| joo| jo2jo2| belanjadasa ooo| jor| o1| jo9| jo2jo2|or| belanja jasa kantor oo0| to0o00| |7jor| |o1| jo9| 1jo2jo3| belanja pemeliharaan ooo| t0000| po) |o1| o1| jogja |o2| belanja pemeliharaan gedung dan bangunan .00f o00| |7jor| |o7| jo9| jbelanyjamodal ' joo00| ooo| |o1| o1| jo9| 2jo2| belanja modal peralatandan mesin o2100000000| @cbooo0o0o9| |or| |or| jo9| 2jo2jos| belanja modal alat kantoran rumah tangga it 000f gs00000000| ooo|l |o1| o1| jogja jo2|oso1| belanja modal alat kantor o00o| go00000. ooo|l |or| o1| jog| 2jo2| belanja modal komputer j oo00| ooo| |o1| o1| jo9j jo2| |o1| belanja modal komputer unit ' ag00000000| (oc0o0o000. ooo| |7jor| o1| jog| |o2| |o2 belanja modal peralatan komputer it soo0o00o0o00| goo0000009| pena por aan ntantatan danptayawanpobaki 2asumsi| o2naso0oo00| solo| |or| |o2| |oo| koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan o0of| t0000| |7jor| |o2| .01jo2| peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan ' ' |) ' )? o00f ot) |o2| .01jo2| belanjaoperasi o450, o00of| |7lor| |o2| .01jo2| |1joz| belanja barangan jasa oo0of| anggaran setelah bertambah kode rekening perubahan realisasi berkurang) keterangan nop aah hwa ega o2) jo2| jo2|o4f betina perjalanan dinas .00f t00. |o2) |o2j belanja perjalanan dinas dalam negeri o00f penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit oclc2 loo kerja perangkat daerah yang ada kecamatan (2l2c2lol fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah 000p |o2| belanja operasi o.00f toi fo2) jo2| 1jo2|) belanja barang dan jasa off |o2) jo2| jo2jo2| belanadasa o00f| to00o0o| |o1| o2j jo2| jo2| o2| belanja jasa kantor g.oof| tia elo peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah oil o2f jo3| belanja operasi t00.00f o2 jos| 1jo2| belanja barang dan jasa o.00f "7foto jo2| jo3| jo2joa| belanda perjalanan dinas t0000| oil o2) |o2| o4| belanja perjalanan dinas dalam negeri oil |o2) joo pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat t00.00t 2l2niosh pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang 0000p o2| |o3| belanja operasi o00 t0000f |o3i 5s|ilo2l belanja barang dan jasa o0o| |o3| jo2soal belanda perjalanan dinas t0000f |o1f jo3| jo2|o4j belanja perjalanan dinas dalam negeri t0000| to1| o.oo joo| program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan o3| joo|40s58s0co| ll pembangunan desa o1l belanja operasi |o1| |o3| jo1| jo2| belanja barang dan jasa |oif |o3| jor| jo2oil belanja barang orl o3| joi| |o2| o1| belanja barang pakai habis |o1| (sjzooh peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah |o3| belanja operasi o0o| |or| |o3| |o3| 1jo2| belanja barang dan jasa jor| |o3) jo3| jo2joi| belanja barang jo3| |o2| belanja barang pakai habis o.00o joo program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum o4| joo koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum jo2l harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat jo2| belanja operasi |o2| o2| belanja barang dan jasa (7jo1f |o4| jo2| 5s| |o2joi| belanja barang oil o4| jo2| |o2101) belanja barang pakai habis |o2| jo2jo2| belanda jasa jo4| jo2| |o2|o2| belanja jasa kantor to1f jos| o.oojool program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum zero penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala o2| fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan "masznoooo| cass0,to000) torooooooseoo joel zonloel (sanitasi koordinasi dan pembinaan: 7aapnoooo| 28s30oo0o| gaseotoooo| tara| o5| 201o2| nya operasi to anggaran setelah bertambah dasar |orj| os) jo2| s|tjbz2| belanja barangan jasa (4ssgtooo0)l ta78| oo ) |7jor| |os| 201jo2| fozjoil jelasnya barang as m0000 gaa9,woong| |7jor os| joz| jo2otot| belanja barang pakai habis oo so7ip0o00| sao0o00o0o| gasgtooog|l sz22| |o1| osj |o2| jo2joa| belanda perjalanan dinas bi7500000| 17a5s00000| |or| jos) jo2j jozjoaj or| belanja perjalanan dinas dalam negeri oo it pembinaan kerukunan antarsuku dan antarsuku, umat beragama, ras, dan (efoewasene jelonaf eng samaran ben ean samoa| mama sma |7jo1| os) 201soal jeriansaope rasi oi) |os| jos) |1joz| belanja barangdandasa si21000000| |7jor| |os| jos) 5s| jojo| belanja barang jo1| jos| 1jo2joijorj belanja barang pakai habis oo 2e21000000| 879a| o oo o | |7jor os) jos| jojo| balanjajaaa |or| jos) joa| jo2jo2jot| belanja jasa kantor 5o0000000| o o| i7jor| o6| joo| program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ) | j ,52s00)| &egg| oo | see menata aman mana| sanaa| mmssfam( |7jo1| joe) jo3| fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | j ss440000)| so| o | ot) jos) jog| sj1| jeetanyaope rasi gea600000| (5s440000| 9i9o| |7jo1| oej jo3| |1joz| belanja barang bandara gbm600000| 9iso| oo ) |7los| jos| jo3| |o2joi| belanda barang |7jot| joe) jo3| jo2|biji| belanja barang pakai habis ssasooooo| 47solo0| seasooog| sge3j) oo oo o |or| oe| jo3| jo2jo4| belanda perjalanan dinas oon|iooool |7jo1| |oe| jo3| |o2|wajo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri 1s0000000| o0o| |7jo1| |os| fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum to to000000| ooo| toco| oo |or| joe) jj1) jbelanjaoperasi ib000| ooo) t0o0o0o| oo |7jor| joe) (ni| jo2| belanja barangdanjasa oo soo00000| ooo iooool oo |7jor| jos| |t1| |ijo2jo2| belanadasa voodoo| ooj| tokoh| |7jor| jog| jt1| jo2jo2|orf belanja jasa kantor soo oo000o| tokoh0ooo| o00| oo |7jor| joe| fasilitasi pelaksanaan tugas. fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan |7jor| |os| ieelanyaoperasi |7jo1| joe| jo2|) belanja barangdanjasa 'o e3 ss022500| |7jot jos) ja2| 5s|1jo2jor belanja barang o o |7joel os) jo2otot| belanja barang pakai habis 2olas22500| g353t2500)| sara) oo ) o o o| |7jor| joe) jt2| jojo| belanajasa asooooooo| o00| @so0000009| ooo|l or) os) |o2jo2|o4 belanja sewa peralatandan mesin a00000000| go0o| ye00000000)| ooo| jor| oe| |o2jo2|o7| belanja sewa aset tetaplainnya soo0botol doo| goooooogl o00o|l io. |7jor| |oe| )t2| s|i jo2soal belanda perjalanan dinas tesaoooog| 7a97) oo ) |or| |osj )os|or| belanja perjalanan dinas dalam negeri oo sge0s00000| tesaoooogi 7a07| ooo o| u .hhh total surplus ( defisit)| oo bupati tanah datar salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd setda tanah datar, eka putra nip. |
ka" rem bupati tanggamus provinsi lampung peraturan bupati tanggamus nomor 03c tahunempatrencanaan pembangunan daerah dan perubahan nomenklatur pada badan lingkungan hidup, pertamanan, dan kebersihan, badan ketahanan pangan, badan pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi perlu disusun kembali bagi lembaga teknis yang berubah nomenklaturnya, bahwa berubahan kedua atas peraturan bupati tanggamus nomor tahun tentanglampiran tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural pada badan perencanaan pembangunan daerah pada angka kepala badan, angka sekretaris badan, huruf huruf huruf diubah, angka iii, huruf huruf diubah angka kepala bidang ekonomi sosial dan budaya huruf dan huruf tugas pokok dan uraian tugas jabatan diubah, angka kepala bidang fisik dan prasarana huruf dan huruf diubah, angka kepala bidang penelitian dan pembangunan, huruf dan huruf tugas pokok dan uraian tugas jabatan diubah, dibawah angka ditambah menjadi a.tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural pada badan pengelola lingkungan hidup, dan kebersihan diubah menjadi badan lingkungan hidup, pertamanan kebersihan vii tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan kantor ketahanan pangan diubah menjadi badan ketahanan pangan, sehingga keseluruhan perubahan berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. ketentuan lampiran tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan badan pemberdayaan masyarakat diubah menjadi badan pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi sehingga tercantum perubahan berbunyi sebagai koordinat ketan jabatan far, ditetapkan kota agung aan jadi. staf asli bupati tanggamus, tea tewas ka, bagian kta bag. hukum ban bam kurniawan diundangkan kota agung pada tanggal #februari sekretaris daerah kabupaten tanggamus, berita daerah kabupaten tanggamus tahun nomor &. lampiran peraturan bupati tanggamus nomor 03c tahun tanggal februari t t duan y16 tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural badan perencanaan pembangunan daerah kepala badan tugas pokokperencanaan pembangunan daerah. uraian tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kabupaten tanggamus berdasarkan kebijakan kepala daerah: mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan: mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan: merencanakan sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan: mengkoordinasikan sumber pembiayaan pelaksanaan program kegiatan guna penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah: menyusun dan merencanakan prioritas program kegiatan berdasarkan informasi dari bawah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan kebijakan kepala daerah: menetapkan kebijakan program pembinaan kegiatan bappeda: menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas yang mendapat pelimpahan wewenang dari kepala daerah, mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan: melaporkan hasil kerja perencanaan pembangunan daerah kepada bupati: mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara swakelola maupun kerjasama dengan pihak lain:: ii. sekretaris badan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perbendaharaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. uraian tugas merencanakan program kerja dibidang umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan kepala badan: mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan ketatausahaan (umum, kepegawaian dan keuangan): mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan: mengatur dan mengendalikan teknis dan pengelolaan umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan perbendaharaan berdasarkan kebijakan atasan, memilaidang pengelola: meneliti dan memakai naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh atasan, menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas untuk instansi: bertanggungjawab atas keamanan dalam kantor, pembinaan personil, material dan informasi: mengkoordinasi kan pelaksanaan tugas bidang bidang terkait dengan penyusunan perencanaan dan penggalan pembangunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta pembangunan sektoral: mengoreksi rancangan pengesahan dpa skpd dan dpp skpd untuk diajukan kepada kepala badan: memberi petunjuk dalam proses perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan seluruh inventarisasi, dan usulaannya: melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas ketatausahaan sebagai bahan pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan produktivitas kerja dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang ketatausahaan kepada kepala badan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan, kepala sub bagian umum dan kepegawaiumum dan kepegawaian yang meliputi urusan umum, surat menyurat,kearsipan, perlengkapan rumah tangga, pengelolaan aset, pembinaan dan pengembangan kepegawaian lingkup badan perencanaan pembangunan daerah. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian: mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian: mengontrol pendistribusian barang dilingkungan badan perencanaan pembangunan daerah: menyusun konsep teknis pendistribusian barang inventaris kantor, pemeliharaan, ketertiban, keamanan dan keindahan kantor: mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan pengelolaan asset badan perencanaan pembangunan daerah: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan disiplin pegawai badan perencanaan pembangunan daerah dan solusi untuk mengatasinya, menyusun konsep teknis pembinaan dan pengembangan kepegawaian dilingkungan badan perencanaan pembangunan daerah: menyelenggarakan administrasi kepegawaian badan perencanaan pembangunan daerah menghimpun dan mempelajari peraturan peraturan yang berhubungan dengan kepegawaian dan pengelolaan barang daerah: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bagian umum dan kepegawaian: menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya, kepala sub bagian tata laksana kegiattata laksana kegiatan yang meliputi perencanaan urusan pelaksanaan tata laksana kegiatan, pembinaan dan pengembangan tata kerja organisasi lingkup badan perencanaan pembangunan daerah. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bagian tata laksana kegiatan: mengkoordinasi kan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bagian tata laksana kegiattata laksana kegiatan serta petunjuk pemecahannya, melaksanakan persiapan teknis kegiatan rapat dilingkungan badan perencanaan pembangunan daerah: melakukan pengawasan pada bawahan tentang pencatatan dan pengarsipan dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh bidang bidang dilingkungan badan perencanaan pembangunan daerah: mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan standar operasional prosedur dilingkungan badan perencanaan pembangunan daerah, mengontrol pendistribusian tata naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilingkungan badan perencanaan pembangunan daerah: menyusun konsep teknis pembinaan dan pengembangan tata kerja organisasi dilingkungan badagian tata laksana kegiatan menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bagian tata laksana kegiatan kepada atasan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya: cc. kepala sub bagian keuangkeuangan yang meliputi pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan lingkup badan perencanaan pembangunan daerah. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bagian keuangan: mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bagian keuangkeuangan serta petunjuk pemecahannya: memberi petunjuk tentang tata cara mencatat, memilah, menyusun, mengolah dan menganalisa data untuk bahan penyusunan laporan keuangan: memeriksa, mengoreksi, mengontrol kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, melakukan pengawasan pada bawahan tentang pencatatan dan pengarsipan dokumen atau bukti pengeluaran anggaran dan belanja pada badan perencanaan pembangunan daerah: memberi petunjuk pembayaran gaji pegawai dalam lingkup badan perencanaan pembangunan daerah, membuat konsep usulan pengangkatan dan pemberhentian bendahara pengeluaran berdasarkan kebijakan atasan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan keuangan: lae mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bagian keuangan: menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bagian keuangan kepada atasan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasnya: iii. kepala bidang pengendaligendalian yang meliputi koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan daerah, memonitor pelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data. uraian tugas merencanakan program kerja bidang pengendaliendalian: mengatur dan mengendalikan teknis pendataan monitoring dan pelaporan serta evaluasi berdasarkan kebijakan atasan, mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan serta inventarisasi data pelaksanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan program tahun berikutnya: mengkoordinasikan penghimpungendalian pembangunan: melaksanakan kegiatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan menyusun laporan triwulan dan tahunan tentang pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang pengendalian, menyampaikan hasil pelaksanaan tugas bidang pengendalian kepada kepala badan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan, kepala sub bidang data dan pelapordata dan pelaporan yang meliputi penyiapan bahan pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data mengenai hasil pelaksanaan program pembangunan daerah dan menyusun laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan program dan pembangunan baik jangka panjang, menegah dan tahunan. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bidang data dan pelaporan: mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan tentang tata cara pengumpulan dan penyusunan data, mengumpulkan data menginventarisasi data yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan tahun berikutnya: melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menghimpun pelaporan dalam rangka pencapaian rancangdata dan pelaporan: menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang data dan pelaporan kepada atasan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya: kepala sub bidang monitoring dan evaluasmonitoring dan evaluasi yang meliputi penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sumber dana apbd dan apbn) baik jangka panjang, menengah dan tahunan. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bidang monitoring dan evaluasi: mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan tentang tata cara pelaksanaan monitoring dan pelaporan program kegiatan pembangunan, memonitor perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk dievaluasi sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan tahun berikutnya: melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah: melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bidang monitoring dan evaluasi: menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang monitoring dan evaluasi: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya: iv. kepala bidang ekonomi sosial dan budaya tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang ekonomi sosial dan budaya yang meliputi mengkoordinasikan perencanaan dan analisis perekonomian daerah, perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan sektor produksi, pendidikan, kesehatan, promosi dan kesejahteraan rakyat uraian tugas merencanakan program kerja bidang ekonomi sosial dan budaya: mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang ekonomi sosial dan budaya: mengatur dan mengendalikan teknis pelayanan bidang ekonomi sosial dan budaya berdasarkan kebijakan atasan: menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah sektor bidang produksi (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, peternakan), promosi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat: menyelenggarakan penyusunan. produksi proyeksi dan analisis perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat memantau perkembangan kesejahteraan rakyat dan menyusun strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemantauan perkembangan angka pengangguran, kesempatan kerja dan masalah kesejahteraan sosial laiekonomi, sosial dan budaya, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang ekonomi sosial dan budaya, menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang ekonomi, sosial dan budaya kepada kepala badan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan, a.kepala sub bidang ekonomkonomi, yang meliputi pelaksanaan analisis permasalahan dan perumusan rancangan kebijakan perencanaan pengembangan sektor produksi, promosi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahekonomi: mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bidang ekonomi:agian ekonomi: menyiapkan bahan koordinasi perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan sektor produksi (pertanian tanaman pangan dan holtikultura, kelautan, dan perikanan, peternakan) melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sektor promosi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah: melaksanakan program promosi pembangunan daerah: melaksanakan koordinasi penyusunan prediksi proyeksi dan analisis perekonomian daerah: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bidang ekonomi: menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang ekonomi: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya: kepala sub bidang sosial dan budayasosial dan budaya yang meliputi pelaksanaan analisis permasalahan dan perumusan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyatsosial dan budaya: mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bidang sosial dan budaya,idang sosial dan budaya: melaksanakan dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat: melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan: menyiapkan bahan koordinasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan budaya yang disusun oleh skpd lingkungan pemerintah kabupaten tanggamus: melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitas perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan budaya: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bidang sosial dan budaya, menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang sosial dan budaya kepada atasan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya: kepala bidang tata ruang dan pengembangan wilayah tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan insfrastruktur, perhubungan, pengembangan wilayah, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup. uraian tugas merencanakan program kerja bidang tata ruang dan pengembangan wilaytata ruang dan pengembangan wilayah: mengatur dan mengendalikan teknis kegiatan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah berdasarkan kebijakan atasan: mengkoordinasikan penyempurnaan dan penyusuntata ruang dan pengembangan wilayah, pengelolaan sumber daya alam lainnya, pengembangan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman serta sosialisasi, evaluasi, dan pengelolaan atas pelaksanaannya: mengkoordinasikan perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan bidang penataan ruang dan pengelola lingkungan, tata ruang dan pengembangan wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman sesuai standar yang ditetapkan: melaksanakan evaluasi hasil hasil pembangunan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah sesuai standar yang ditetapkan: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang tata ruang dan pengembangan wilayah: menyampaikan hasil pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan pengembangan wilayah kepada kepala badan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya: kepala sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi penyiapan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pengaturan dan pemanfaatan tata lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup: mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidupsumber daya alam dan lingkungan hidup: mengumpulkan, meneliti, mengolah dan menyajiklestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hi: membantu komisi amdal daerah dalam penanganan dokumen lingkungan hidup yang dilaksanakan didaerah: menyiapkan perumusan, mengkoordinasikan dan memberi masukan dalam penyusun kebijakan lingkungan hidup, menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program lingkungan hidup yang meliputiaspek pengaturan dan pemanfaatan pertamanan, ruang terbuka hijau, persamaan, pencemaran lingkungan hidup, konservasi, lingkungan dan sumberdaya alam: melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berhubungan denghimpun data data dan pengaturan yang berhubungan dengan program pembinaan dalam rangka pelaksanaevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup: membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya, kepala sub bidang tata ruang dan prasarana wilayah tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan sub bidang tata ruang dan prasarana wilayah yang meliputi penyiapan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan pengelolaan tata ruang dan pengembangan wilayah serta prasarana wilayah pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, daerah terpencil dan perbatasannya: uraian tugas menyusun rencana kerja sub bidang tata ruang dan prasarana wilayah, mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bidang tata ruang dan prasarana wilayah menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan lingkup sub bidang tata ruang dan prasarana wilayah serta petunjuk pemecahannya: melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta kementrian dengan skpd atau pihak ketiga bidang nenselalaan tata mon anu pengembangan wilayah: memfasilitasi pemberian atau pembatalan izin pemanfaatan ruang ipr) yang sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten rtrw): menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan perencanaan prasarana wilayah pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, daerah terpencil dan perbatasannya: menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan memberi masukan untuk evaluasi program pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman, keciptakaryaan, kebinamargaan, pengairan, perhubungan dan pos telekomunikasi: menghimpun data data dan peraturan yang berhubungan dengan program pembinaan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan pengelolaan tata ruang dan prasarana wilayah: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bidang tata ruang dan prasarana wilayah: menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang tata ruang dan prasarana wilayah kepada atasan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya: vi. kepala bidang penelitian dan pengembangelitian dan pengembangan yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan, kesehatrencanakan program kerja bidang penelitian dan pengembangan: mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan: mengkoordinasikan dan membina teknis operasional penelitian dan pengembangan,di bidang sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan, kesehatan,fisik dan prasarana, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kebijakan atasan: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan serta petunjuk pemecahannya: monitoring, menginvetarisir dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan untuk memperoleh hal hal sebagai berikut memberikan masukan terhadap masalah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian guna pemecahan masalah strategis, serta upaya peningkatan efektifitas, efisiensi dan produktivitas: memantau hasil penelitian yang dapat digunakan untuk membantu merumuskan kebijaksanaan dalam penyusunan program: mengkaji dan menilai hasil hasil penelitian dan pengembangan, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyusun bahan dan data sebagai dasar penetapan kebijaksanaan daerah sebagai tindak lanjutnya: mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, lsm dan lembaga lembaga penelitian lainnya: mengadakan dokumentasi dan mempublikasi hasil hasil penelitian dan pengembangan, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dilaksanakan: merencanakan dan melaksanakan penelitian serta memaparkan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penetapan kebijaksanaan agar program pemerintah kabupaten tanggamus:, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang penelitian dan pengembangan, menyampaikan hasil pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan: kepala sub bidang penelitian tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sub bidang penelitian yang meliputi penyusunan kegiatan penelitian bidang sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, pemerintahnyusun rencana kerja sub bidang penelitian: mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bidang penelitian:elitian serta petunjuk pemecahannya: menyusun bahan kebijaksanaan sebagai tindak lanjut hasil penelitian: mempublikasikan hasil hasil penelitian, melakukan kajian berbagai fenomena alam tentang sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, pemerintahan, fisik dan prasarana:: menyusun bahan kebijakan sebagai tindak lanjut hasil penelitian, memberikan rekomendasi penelitian kepadaperguruan tinggi, lsm dan lembaga lembaga penelitian lainnya, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bidang penelitian, menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang penelitian kepada atasan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya. kepala sub bidang pengembangan tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sub bidang pengembangan yang meliputi penyusunan kegiatan pengembangan bidang sosial,budaya, ekonomi, pemerintahan, kesehatan, fisik dan prasarana dalam rangka pengkajian pengembangan perencanaan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah kabupaten tanggamus. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan: mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bidang pengembangan: tagembangan serta petunjuk pemecahannya: melaksanakan pengembangan dari hasil penelitian untuk mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah menyusun bahan kebijakan sebagai tindak lanjut hasil pengembangan: mempersiapkan dan mengumpulkan data dan bahan bahan materi rencana pengembangan perencanaan pembangunan daerah: mengkaji hasil pengembangan untuk dijadikan program daerah: memfasilitasi dan memotivasi kreatifitas masyarakat (inovasi) bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mengeliminasi inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada lembaga terkait dan masyarakat: menyusun bahan kebijakan sebagai tindak lanjut hasil inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bidang pengembangan: menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang pengembangan kepada atasan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, vla. kepala bidang pendanaan pembangunan daerah tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang pendanaan pembangunan daerah yang meliputi mengkoordinasikan kegiat, uraian tugas merencanakan program kerja bidang pendanaan pembangunan daerahdanaan pembangunan daerah: mengatur dan mengendalikan teknis pelayanan bidang pendanaan pembangunan daerah berdasarkan kebijakan atasan, menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengatur: menyelenggarakan perumusan dan melakukan analisis rancangan kebijakan pembangunan bidang pendanaan pembangunan daerah: menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pembinaan perencanaan, penganggaran dan pembiayaan pembangunan bidang anggaran pendapatan dan belanja daerah serta non anggaran pendapatan dan belanja daerah: melaksanakan analisis terhadap permasalahan bidang pendanaan pembangunan daerah serta merumuskan alternatif alternatif kebijakan dan petunjuk pemecahannya, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari apbd, apbn, pinjaman daerah, pinjaman dan hibah luar negeri pln) dan sumber dana lainnya yang sah: melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pembiayaan pembangunan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dan serta non anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd): mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang pendanaan pembangunan daerah: menyampaikan hasil pelaksanaan tugas bidang pendanaan pembangunan daerah kepada kepala badan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan, a. . kepala sub bidang perencanarencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan pembangunrencanaan pembangunan: memeriksa, mengoreksi, mengontrol kebenaran setiap data untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan: melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang berasal dari seluruh skpd: melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rekapitulasi rancangan tema dan prioritas pembangunan daerah: melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi prioritas pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat, stakeholder dan atau pemangku kepentingan: melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencananghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penyusunrencanaan pembangunan: menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang perencanaan pembangunan kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya, kepala sub bidang penganggarnganggaran pembangunan yang meliputi penyusunan rencana penganggaran pembangunan, rencana alokasi pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah dan non pemerintah baik tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, mengikutipelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaanya. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bidang penganggaran pembangunan: mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bidang penganggaran pembangunan: memeriksa, mengoreksi, mengontrol kebenaran setiap data untuk bahan penyusunan penganggaran pembangunan: melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran untuk setiap program dan kegiatan seluruh skpd: melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka sinkronisasi penganggarlaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan asistensi program dan kegiatan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan standar belanja, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pinjaman dana pembangunan (pinjaman daerah, pinjaman dan hibah luar negeri pln), kerjasama pemerintah swasta,investasi dan tanggungjawab sosial perusahaan, menghimpun dan memelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penyusunan penggallanggaran pembangunan: menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang penganggaran pembangunan kepada atasan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya: seat koordinasi asian ho? bupati tanggamus, ito jabatan para dari bupati tel ass jadi. aang parama bambang kurniawan lem game kns nan ka, bagian 1tf fa. bag. hukum lampiran peraturan bupati tanggamus nomor 03c tahun tanggal februari dian cv16 tugas pokok dan uraian tugas jabatan badan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamananlingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. uraian tugas merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan: mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan: mengkoordinasikan kegiatan bawahan: melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang pengelola lingkungan hidup dan kebersihan: pengawasan pelaksanaan pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun b3) skala kabupaten: pemberian rekomendasinanggulangan kecelakaan pengelola limbah pada skala kabupaten: pemberian rekomendasi izin lokasi pengelola limbah, pemberian rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah industri atau usaha suatu kegiatan: penilaian norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah:pengelolaan kualitas air skala kabupaten: penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten: pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupatenpemberian rekomendasi izin pembuangan air limbah air atau sumber air, pemberian rekomendasi izin pemanfaatan air limbah tanah untuk aplikasi pada tanah: pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala: pengawasan terhadap pertanggung skala kabupaten:u lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten, penetapan ccriteria baku kerusakan tanah nasionalatau yang diperkirakan dapat berdampak pada skala kabupaten: penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana dan menimbulkan bencana skala kabupaten: pada skala kabupaten:,: penyelenggaraan pelayanan bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten: pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten: penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten: penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan kabupaten: koordinasi dan perencanaan konservasi kerangka rakaman skala kabupaten: penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman skala kabupaten: pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base kerangka rakaman skala kabupatelingkungan hidup dan kebersihan: menandatangani naskah naskah yang bersifat prinsip dan naskah dinas instansi atasannya: melakukan pengelolaan anggaran dari berbagai sumber dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut selaku pengguna anggaran satuan kerja: melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran selaku pengguna anggaran: menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa pada badan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten: melaksanakan tugas lainnya atas perintah pimpinan untuk mewakili tugasnya yang bersifat strategis dan politis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan sesuai dengan bidang nya, ii. sekretaris badan tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengatur serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sekretariat yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan. uraian tugas merencanakan program kerja dan rencana anggaran dibidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan kepala badan mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pengelolaan kepegawaian, umum, sekretariat: memiliadan: meneliti dan memakai risalah dinas yang akan ditanda tangani atasan: melakukan pelaporan teknis administrasi kepada badan dinas kantor kecamatan kelurahan dan unit kerja yang akan dilingkupi badan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan: memberi petunjuk dalam perencanaan pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian dan usul penghapusan barang perlengkapan: melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen penggunaan anggaran dpa) dan pelaksanaan anggaran kegiatan administrasi keuangan dan peralatan perlengkapan: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan: menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada kepala badan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan: kepala sub bagian umum dan kepegawaian tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan sub bagian umum yang meliputi pelayanan surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, serta penyiapan bahan penyusunan rencana anggaranumum: mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bagian umum, mengkoordinasikan kegiatan bawahan, melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan sub bagian umum, menyusun petunjuk teknis tentang pengelolaan surat menyurat meliputi administrasi kepegawaian, penerimaan surat masuk, surat keluar, pengiriman surat, pengarsipan surat, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan: menyusun konsep pemeliharaan dan pemakaian kendaraan dinas, gedung serta inventaris lainnya pada badan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan, melaksanakan persiapan teknis kegiatan rapat dilingkungan badan: memberi petunjuk pendistribusian atk dan barang inventaris. bidang lainnya, menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan proses administrasi kepegawaian: memilih naskah dinas untuk diproses lebih lanjut sesuai bidang dan tingkatnya: menyusun konsep petunjuk teknis pemeliharaan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan kantor, menelaah dan menelitilaporan hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan, melaksanakan koordinasi dengan lintas program yang terkait dengan kegiatan yang menyangkut keuangan: membimbing bawahan agar dapat bekerja dengan baik, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: melakukan penertiban dan pemeliharaan pegawai: menyusun laporan dan melaporkan hasil kegiatan sub bagian umum kepada atasan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan: kepala sub bagian keuangan tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan sub bagian keuangan yang meliputi penyiapan rencana anggarankeuangan: mendistribusikan tugas dan memeberikan petunjuk pengelolaan keuangan: mengkoordinasikan kegiatan bawahan: melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan lingkungan dinas kependudukan dan gencatan sipil, menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis bidang bidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi program lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanggamus: menyiapkan bahan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan operasional bidang pelaksanaan penyusunan anggaran, anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi program: menghimpun mengklasifikasikan serta mengolah data dan bahan untuk penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan perbendaharaan dan verifikasi program: menyiapkan bahan bahan untuk pelaksanaan penyusunan anggaran: menyiapkan bahan bahan untuk usulan pengelolaan anggaran program dinas kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelaksanaan kegiatan, pembantu pelaksanaan kegiatan, bendaharawan rutin, bendaharawan barang, abbr,al bumi, bupumc, dan bendaharawan non pajak termasuk untuk pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa, menghimpun, mengklasifikasi dan menelaah basis anggaran dan program: menyiapkan bahan bahan untuk pelaksanaan alokasi anggaran program: menyiapkan bahan bahan untuk usulan perubahan dan penyesuaian daftar isian kegiatan, petunjuk operasional dan petunjuk pelaksanaan program, melakukan pemantauan dan telaahan masalah masalah dalam pelaksanaan penyusunan anggaran program: menyusun petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pertemuan pertemuan guna penyusunan anggaran:gas pekerjaannya,kannya agar kinerja mereka semakin meningkat: menyusun konsep konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pengelolaan administrasi keuangan: menyusun konsep sumbang perhitungan anggaran spa) laporan keuangan, bulanan, termasuk laporan bulanan hasil verifikasi pertanggung jawaban bendaharawan: melakukan analisis pelaksanaan anggaran program dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten, rutin, kegiatan pinjaman hibah luar negeri dan daerah sebagai bahan rapat bulanan pengendalian proyek: melakukan identifikasi, analisis dan menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi masalah dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya: memodifikasi dan melakukan penilaian prestasi kerja para staff yang bawahnya agar kinerja mereka semakin meningkat: menyiapkan bahan data dalam rangka realisasi anggaran kegiatan rutin, dan pinjaman hibah luar negeri dan laporkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, melakukan pengawasan melekat lingkungan unit kerja yang pimpin, secara trus menerus preventif, maupun represif, agar tujuan tujuan pengolahan keuangan program dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten dapat tercapai secara efektif dan efesien, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bagian keuangan: menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah sesuai laksanakan: melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk atasan, iii. kepala bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang meliputi pengawasan, pengendalian perencanaan atau kerusakan lingkungan dan amdal dan laboratorium. uraian tugas merencanakan teknis kegiatan dan rencana anggaran dalam bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang meliputi pengawasan, pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan amdal) dan laboratoriawasan dan pengendalian lingkungan hidup: mengkoordinasikan kegiatan bawahan: melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup: menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup: melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan upaya pengelolaan lingkungan hidup ukl) dan upaya pemantauan lingkungan (upl) pengendalian teknis amdal dan analisis laboratorium, meneliti hasil kerja bawahan bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup: mengevaluasi hasil kerja bawahan bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup: menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan bidang pengawasan dan pengendalian hidup: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, kepala sub bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungngawasan dan penegakan hukum lingkungan yang meliputi pemantauan, pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas: mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas: melakukan pemantauan dan pengendalian pencemaran air, kualitas udara, kualitas lahan tanah akibat untuk kegiatan produksi biomassa skala kabupaten: melaksanakan penanggulangan pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan tanah akibat kegiatan produksi biomassa: melakukan pemantauan pembuangan air limbah cair padalakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah pada skala kabupaten: menyusun kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup: melaksanakan koordinasi, pembinaan, penegakan hukum lingkungan: melaksanakan sosialisasi penyuluhan hukum lingkungan hidup: melakukan penerimaan dan verifikasi pengaduan atas dugaan pencemaran lingkungan skala kabupaten: melaksanakan penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup skala kabupaten: mengevaluasi hasil kerja bawahan lingkup sub bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan: menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sub bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan: kepala sub bidang esdm,konservasi dan rehabilitasi lingkungsdm, konservasi dan rehabilitasi lingkungan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bidang esdm, konservasi dan realitas lingkungan: mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bidang esdm, konservasi dan rehabilitasi lingkungan: mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas: melakukan penerbitan izin pemanfaatan lansung panas bumi skala kabupaten: melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lansung panas bumi skala kabupaten: melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terhadap pembagian urusan energi sumber daya mineral esdm), melaksanakan upaya konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lingkungan, menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan konservasi sumberdaya alam dan rehabilitasi lingkungan: melakukan konservasi sumberdaya alam dan pengelolaan daerah penyangga sempadan sungai, mata air, sempadan situ, kawasan hutan dan areal pelestarian plasma nutfah: inventarisasi data untuk pengembangan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan: penyusunan petunjuk teknis penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan: menyiapkan bahan pengusulan penetapan konservasi exit dan inside skala kabupaten: melakukan pengelolaan keanekaragaman skala kabupaten: mengembangkan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman skala kabupaten: menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sub bidang esdm konservasi dan rehabilitasi lingkungan kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan: iv. kepala bidang bina lingkungan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan bidang bina lingkungan yang meliputi pemberdayaan masyarakat dan mitra lingkungan serta penyuluhan dan penataan hukum lingkungan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bidang bina lingkungan: mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang bina lingkungan: mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas: memantau kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas, menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dan mitra lingkungan serta penyuluhan dan penataan buku lingkungan: melakukan upaya dalam rangka penegakan hukum lingkungan skala kabupaten: melakukan pemantauan pemanfaatan atas perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten: melaksanakan koordinasi, pembina dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga lembaga swadaya masyarakat dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan: mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkupi bidang bina lingkungan: menyusun dan melaporkan hasil kegiatan dibidang binaamdal dan laboratorium tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi amdal dan laboratorium yang meliputi penerapan amdal, rkl rpl, ukl upl, spl dan analisa laboratorium. uraian tugas merencanakan teknis kegiatan dan rencana anggaran dalm sub bidang amdal dan laboratorium, mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas mengkoordinasikan kegiatan bawahan, melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan sub bidang amdal dan laboratorium: menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi dalam pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi, pengkajian teknis amdal dan ukl upl: melakukan penilaian dokumen amdal terhadap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan komisi penilai kabupaten: melakukan pemeriksaan ukl ulp terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai, melakukan pengesahan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup spl), melakukan inventarisasi, penelitian, analisis penyusunan dokumen amdal, ukl, upl bagi kegiatan badan usaha pemerintah atau swasta yang berdampak terhadap lingkungan: melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup melalui penilaian penerapan amdal, ukl upl bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, melaksanakan proses penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup kkl), rekomendasi ukl dan upl dan izin lingkungan: melakukan pemantauan, pengujian kualitas air pada sumber air, kualitas udara, ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten: melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap izin plh: menyiapkan menyediakan laboratorium lingkungan sesuai kebutuhan daerah, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam seksi amdal dan laboratorium, menyusun dan menyampaikan laporan seksi amdal dan laboratorium kepada atasan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, kepala sub bidang edukasi, pemberdayaan masyarakat dan mitra lingkungan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan seksi edukasi, pemberdayaan masyarakat dan mitra lingkungan yang meliputi peran serta masyarakat dan mitra lingkungan melalui pembentukan kelompok peduli dan pencinta lingkungan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bidang edukasi, pemberdayaan masyarakat dan mitra lingkungan: mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas: menyusun kebijakan teknis sub bidang edukasi, pemberdayaan masyarakat dan mitra lingkungan: melakukan pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata: melakukan pembinaan pekon desa berwawasan lingkungan:: melakukan edukasi lingkungan tehadap masyarakat melalui sosialisasi dan bimbingan teknis guna terciptanya masyarakat peduli lingkungan: melakukan upaya peningkatan peran serta masyarakat dan mitra lingkungan melalui pembentukan kelompok peduli dan pecinta lingkungan: mengevaluasi hasil kerja bawahan sub bidang edukasi, pemberdayaan masyarakat dan mitra lingkungan, menyusun dan melaporkan hasil kegiatan sub bidang edukasi, pemberdayaan masyarakat dan mitra lingkungan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, kepala bidang kebersihan dan pertamanan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan bidang pemulihan lingkungan yang meliputi konservasi dan rehabilitasi lingkungan, pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bidang pemulihan lingkungan dan kebersihan: mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dala rangka tugas bidang pemulihan lingkungan mengkoordinasikan kegiatan bawahan: melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang pemulihan lingkungan: melakukan penyusunan neraca lingkungan, melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan, menyusun kebijakan teknis konservasi dan rehabilitasi lingkungan serta pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan: koordinasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan serta pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan: menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan minyaklakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi kerangka rakamanrekomendasikan izin pengusulan limbah pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas oli bekas kepada atasan: melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah pada skala kabupaten: melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah kabupaten: merekomendasikan izin lokasi pengolahan limbah kepada atasan: merekomendasikan izin penyimpanan sementara limbah industri atau usaha suatu kegiatan: melaksanakan pengawasan pengusahaan dibidang pengelolaan dan pemanfaatan sampah: inventarisasi dan pemantauan lokasi tempat penampungan sampah dan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam bidang pemeliharaan lingkungan: menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan bidang pemulihankebersihkebersihan yang meliputi pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bidang kebersihan: mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bidang kebersihan, mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas, melakukan pengelolaan sampah skala kabupaten: melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan skala kabupaten:inventarisasi data yang berkaitan dengan sarana prasarana kebersihan lingkungan, penetapan lokasi tempat penampungan sampah, tempat pembuangan sampah sementara: melakukan pengawasan pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir tpa): memberikan izin penanganan sampah berupa penerbitan izin pendaurulangan sampah atau pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah oleh pihak swasta: melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan pihak swasta: melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat bidang kebersihan dan sanitasi: melakukan pelayanan penyediaan mck kakus: melakukan pengawasan terhadap operasional instalasi pengelolaan lumpur tinja plt) skala kabupaten: melakukan pengawasan terhadap kendaraan operasional penyediaan mck kakus dan kendaraan pengangkut sampah: melakukan inovasi dibidang pengelolaan dan pemanfaatan sampah skala kabupaten menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sub bidang kebersihan kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan: kepala sub bidang pertamartanaman yang meliputi pemeliharaan, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat bidang pertamanan dan penghijauan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bidang pertamanan: mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bidang pertamanan: mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas, merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan pertamanan, membuat perencanaan usulan pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau dan taman, melakukan penghijauan skala kabupaten, melakukan pengadaan tanaman hias dan pembibitan, melakukan pemeliharaan tanaman taman, ruang terbuka hijau dan penghijauan: melakukan pengawasan dan penataan terhadap pemeliharaan tanaman taman, ruang terbuka hijau dan penghijauan: memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang pertanaman dan penghijauan: melakukan pengawasan terhadap kendaraan operasional pertamanan: mengevaluasi hasil kerja bawahan lingkup sub bidang pertamanan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sub bidang pertamanan: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, koordinat22 bupati tanggamus, bagian hur vol ne. jabatan wakil bupati (1g lal sekda "vs kurniawan jalan ganti iajstap ahli ka dinas lembaga ka, bagian kabar hukum pr lampiran iii peraturan bupati tanggamus nomor 03c tahun tanggal februari ?# sinar! tugas pokok dan uraian tugas jabatan badan ketahanan pangan kepala badan tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan ruan yang diberikan pemerintah dan bupati uraian tugas, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sdm dibidang ketahanan pangan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait: pelaksanaan tugas kesekretariatan: ii. sekretaris tugas pokok tanggapanbadan ketahanan pangan. uraian tugas pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian:badan ketahanan pangan daerah: koordinasi perencanaan program ketahanan pangan: penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan badan ketahanan pangan daerah: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan: kepala sub bagian umum dan kepegawaian tugas pokok tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan dilingkungan badan ketahanan pangan. uraian tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan ketatausahaan: melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian dan pengembangan karier:: melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perlengkapan: melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan: melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan hubungan masyarakat dan penghargaan ketahanan pangan: melaksanakan dan menyiapkan bahan penatalaksanaan dan hukum serta peraturan dibidang ketahanan pangan: melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan perpustakaan badan ketahanan pangan daerah: melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi sub bagian umum dan kepegawaian: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sub bagian perencanaan dan evaluasi tugas pokokolusi program dan pelaporan. uraian tugas:: melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan tahunan badan, kepala sub bagian keuangan tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. uraian tugasdan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja badan ketahanan pangan daerah baik rutin maupun pembangunan:,: iii. kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pangan tugas pokokraian tugas,,oleh atasan, kepala sub bidang ketersediaan pangan tugas pokok melakukebutuhan cadangan pangan. uraian tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kebutuhan dan ketersedian cadangan pangan: melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pemantauan produksi pangan,: melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan ketersediaan dan kebutuhan cadangan pangan:: melaksanakan dan menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan sub bidang ketersediaan dan cadangan panga: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan: kepala sub bidang kerawanan pangan tugas pokok melakukan koordinasi,identifikasi, pembinaan, pengembangan, pengaturan, pemantauan, dan pengendalian serta pemantapan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. uraian tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi. pengulangan rawan pangan:: melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian, pencegahan, dan pengulangan kerawanan pangan, melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang kerawanan pangan: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, iv. kepala bidang distribusi dan aksespenyelenggaraan koordinasi, identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan::penyelenggaraan koordinasi tugas lain yang diberikan oleh atasan: kepala sub bidang distribusi stuktur distribusi pangan:, melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan kasi distribusi pangan, melaksanakan tugas lalin yang diberikan oleh atasan: kepala sub bidan harga dan akses pan gan tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan harga dan akses pangan. uraian tugas, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pemantauan dan pengendalian akses pangan masyarakat, melaksanakan dan menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kasi harga dan akses pangan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan: kepala bidang konsumsi penganekaragaman, mutu, keamanan pangan dan gizi tugas pokok, mutu, keamanan pangan dan gizi. uraian tugas: pelaksanaan sosialisasi dan promosi pengenekaragaman konsumsi pangan, pemantauan dan analisis kebutuhan konsumsi pangan:, penyelenggaraan koordinasi pemantauan,, penyelenggaraan pembinaan si:kepala sub bidang konsumsi, dan penganekaragaman pangan tugas pokok pemantauan,perencanaan kebutuhan pangan, pembinaan dan koordinasi dan pengendalian konsumsi pangan. uraian tugasmelaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan, melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pola konsumsi pangan,kasi konsumsi,: melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan budaya pangan local:kasi penganekaragaman pangan: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan: kepala sub bidang mutu, keamanan pangan dan gizi tugas pokok pemantauan, perencanaan, kebutuhan pangan, pembinaan dan koordinasi dan pengendalian mutu pangan dan gizi. uraian tugas, melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan penerapan standar mutu pangan dan gizi: melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi mutu pangan dan gizi: melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi mutu pangan dan gizi:kasi mutu:,kasi keamanan pangan: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan: bupati tan games, ang para koordinat bagian hub wa! s jabatan panik bupati bambang kurniawan staf ahli aan lembagaterns terencana, bag hukum af) lampiran peraturan bupati tanggamus nomor 03c tahun tanggal februari d februari tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural badan pemberdayaan masyarakat pembangunan pekon dan transmigrasi kepala badan tugas pokok memimpin,merencanakan,mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan badan pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi. uraian tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga kabupaten dilingkungan bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi yang menjadi tugas dan kewenangan: merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi: memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat pekon, melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi: melaksanakan pelayanan administbadan pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi: melaksanakan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pembangunan kawasan potensi dan program khusus serta penanggulangan kemiskinan: menyusun laporan pelaksanaan program kerja, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program kerja yang terkait dengan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi: menilai prestasi kerja bawahan lingkungan bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi: melaksanakan tugas lainya sesuai dengan pemerintah: ii, sekretaris tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan rumah tangga badan. uraian tugas menyusun rancangan program kegiatan operasional badan pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi: mengatur pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, kearsipan dokumentasi perlengkapan dan urusan rumah tangga badan untuk terbitnya administrasi ketatausahaan: menghimpun peraturan perundang udangan yang terkait dengan tugas badan pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi: menyiapkan rancangan peraturan keputusan dan kebijakan teknis sebagai acuan pelaksanaan tugas, membagi tugas kepada sub sub bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas: mengevaluasi hasil kegiatan dan penyampaian laporan kegiatan kepada kepala badan monitoring dan evaluasi), mengkoordinasi atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas: kepala sub bagian penyusunan program tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan sub bagian penyusunan program, yang meliputi penyiapan bahan program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan. uraian tugas mengkoordinasi dan menghimpun bahan rencana program kegiatan pembangunan dari bagian dan bidang bidang. mengoreksi dan mengklarifikasi data dan bahan perencanaan program sebagai bahan penyusunan program. menyusun rencana program kegiatan pembangunan badan pemberdayaan masyarakat: melaporkan hasil penyusunan rencana program kegiatan pembangunan kepada atasan untuk dikoreksi atau disetujui: mempersiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksaan program sebagai laporan kepala bupati: mengevaluasi hasil pelaksanaan program sebagai bahan perencanaan program yang akan datangatasan untuk kelancaran melaksanakan tugas: kepala sub bagian tata usaha tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, mengatur,, perencanaan dan rumah tangga badan. uraian tugas mendistribusikan tugas tugas urusan ketatausahaan, urusan perangkat dan rumah tangga dan dokumentasi, urusan penghimpunan pustaka dan penyusunan peraturan serta urusan kepegawaian kepada bawahan: menyelenggarakan layanan administrasi kepada bagian dan bidang bidang serta pegawai dan lingkungan badan pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi: mengawasi, penyelenggaraan surat menyurat, penggandaan dan pengarsipan dari masing masing bidang dan instansi terkait dalam rangka tertib administrasi: memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada agar dapat berjalan dengan baik, mendistribusikan tugas pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah badan pemberdayaan masyarakat, pembangunan pekon dan transmigrasi: memfasilitasi pegawai dalam urusan administrasi kepegawaian, usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ujian dinas dan pendidikan dan pelatihan pegawai, izin belajar, surat cuti pegawai dan usulan pension dan lain lain: menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan duk): mengevaluasi dan melaporkannggunaan pegawai, melaksanakan tugas yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, iii. kepala bidang pengembangan kelembagaan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengembangan dan ketahanan masyarakat yang meliputi evaluasi program pembangunan pekon, kawasan terpadu, peran kelembagaan masyarakat, lpm, kesejahteraan keluarga, pengembangan perpustakaan pekon, peningkatan peranan wanita dan generasi muda. uraian tugas menyusun rencana program kegiatan pembangunan bidang pengembangan kelembagapengumpulan data dan evaluasi program pembangunan yang masuk pekon: bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan pekon. penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat pekon. penyiapan teknis penerapan pola tata pekon serta memantau dan mengevaluasi tingkat perkembangan pekon. melaksanakan pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat pekon memotivasi dan bintik lembaga pemberdayaan masyarakat lpm). melaksanakan pelaksanaan perencanaan partisipatif bagi lembaga kemasyarakatan pekon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk), mengkoordinasikan kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung. memberikan penilaian kepada bawahan melalui dp3 untuk pembinaan pegawai. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. kepala sub bidang bina kelembagaan pekon tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bidang kelembagaan pekon yang meliputi lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) dan lembaga lembaga kemasyarakatan pekon lainnya. uraian tugas menyusun rencana program kegiatan pembangunan sub bidang pemberdayaan masyarakat, penataan dan evaluasimerencanakan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku: memotivasi dan bintik lembaga pemberdayaan masyarakt lpm):mengarsipkan petunjuk teknis bimbingan dan penilaian lomba pekon kelurahan berprestasiatasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan fasilitasi kelembagaan pekon: kepala sub bidang pengembangan dan pelatihan kader tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bidang pengembangan dan pelatihan kader yang meliputi program pembangunan masuk pekon, lomba pekon, tata pekon, evaluasi pengembangan pekon dan pengembangan kawasan terpadu. uraian tugas menyusun rencana program kegiatan pembangunan sub bidang pembinaan kelembagaan masyarakatbinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk) dan kader pemberdayaan masyarakat kpm): pembinaan bulan bhakti gotong royong masyarakat bbcom): membuat laporiv. kepala bidang usaha ekonomi masyarakat dan transmigrasi. tugas pokok dan transmigrasi. uraian tugas menyusun rencana kerja operasional sub bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat:kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkre, membina dan membimbing upaya pengembangan tenaga kerja pekomenyusun bahan dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat: mengkoordinasi akanngatur pembagian tugas dan mendistribusikan tugas kepada bawahan: mengkoordinasikan melaksanakan tugas tugas sub bidang transmigrasi: bidang ketransmigrasian skala kabupaten: perencanaan dan perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten tanggamus: pengembangan model model pembangunan permukiman ketransmigrasian sesuai kondisi dan kebutuhan daerah kabupaten:ketransmigrasian pemerintahan daerah kabupaten: menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier: meneliti hasil kerja bawahan sub bidang usaha ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan transmigrasi: mengevaluasi: melaporkan kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan, kepala sub bidang usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskibina usaha ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi, pengembangan perkreditan, lumbung evaluasi bantuan pembangunan pekon, tabungan masyarakat, peningkatan produksi dan pemasaran, tenaga kerja pedesaan sektor informasi dan koperasi. uraian tugas melaksanakan pengumpulan data usaha ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan: melaksanakan kebijakan melaksanakan bantuan pembangunan dan perkreditan.yusun rencana program kegiatan pembangunan sub bidang penanggulangan kemiskintransmigrasi tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan .mengawasi kegiatan sub bidang dan transmigrasi. uraian tugasadakan pembinaan minat bertransmingrasi dan menyelenggarakan system informasi ketransmingrasian kabupaten tanggamus: perencanaan dan perancangan pembangunan ketrasmigrasian daerah kabupaten tanggamus,: pendaftaran, seleksi calon transmigrasi skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah: pelayanan pelatihan calon transmigrasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan dearah penempatan transmigrasi: pelayanan penampungan, pemakaman, kesehatan, pembekalan dan pengakuan dalam proses perpindahan transmigrasi dari daerah asal daerah penempatan transmigraspelaksanaan tugas sub bidang transmigrasi: melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang transmigrasi: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang perintahkan oleh atasan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang transmigrasi kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan: kepala 'bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan seksi sarana prasarana yang meliputi pembinaan pelestarian sumber daya pekon, mutu perumahan, prasarana pekon, dan teknologi tepat guna ttg). uraian tugas menyusun rencana program kegiatan pembangunan bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna ttg) berdasarkan peraturan yang ada:yusun program dan peningkatan mutu perumahan pekon: mengolah dan menganalisa program pengembangan prasarana pekomanfaatan sumber daya alam pekomanfaatan sumber daya alam sda) yang meliputi pembinaan pelestarian sumber daya pekon, mutu perumahan dan prasarana pekon. uraian tugas menyusun rencana program kegiatan pembangunan sub bidang prasarana dansarana, perumahan dan pemukiman peko: pengelolaan data, penataan pemukiman dan pelestarian sumber daya alam pekon: pengevaluasianndayagunaan teknologi tepat guna (ttg) tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bidang sarana dan prasarana yang meliputi pembinaan pemanfaatan dan teknologi tepat guna ttg). uraian tugas menyusun rencana program kegiatan sub bidang,va. kepala bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pekon tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatanbidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pekon: menyusun pedoman fasilitasi administrasi pembangunan pekon: melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pekon:, menyusun laporan hasil kegitan bidang pembangunan dan dan pemberdayaan masyarakat pekon berdasarkan laporan hasil kegiatan masing masing sub bidang dilingkungan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pekon: menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksaan tugas masing masing, menyusun fasilitasi pemberdayaan masyarakat pekon: melaksanakanpembangunan dan pemberdayaan masyarakat pekon, menilai prestasi kerja bawahan lingkup bidang pemerintah:kepala sub bidang emban gunabadan subsub bidang pembangunan pekon: menyiapkan pedoman fasilitas sub bidang pembangunan pekon:bidang sub pembangunan pekon:nilai prestasi kerja bawahan lingkup sub bidang bina pembangun pada pemerintahan pekon seperti alokasi dana pekon adp) dan bantuan lainnya, kepala sub bidang perencanaan partisipatif, kekayaan dan asetsub bidang perencanaan partisipatif, kekayaan dan aset pekon uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang perencanaan partisipatif, kekayaan dan aset pekon kelurahan: menyiapkan bahan perencanaan partisipatif, kekayaan dan aset pekon: melaksanakan pembinaan dan peningkatan perencanaan partisipatif, kekayaan dan aset pekon: menyusun laporan kegiatan sub bidang perencanaan partisipatif, kekayaan dan aset pekon), melaksanakan program kegiatan sub bidang perencanaan partisipatif, kekayaan dan aset pekon,rencanaan partisipatif, kekayaan dan aset pekon, menilai prestasi kerja bawahan lingkup sub bidang bina perencanaan partisipatif, kekayaan dan ase: menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi sarana dan prasarana pekon: taraf koordinat: bagian huni info ngpujabatan para jiwa bupati bambang kurniawan sekda arctan jalan iistarami fuel ka, bag. hukum |
ama jan ai ieee, era bupati: kaos provinsi lampung peraturan bupati tanggamus nomor tahun tentang pedoman penyusunan analisis jabatsatuan organisasi: bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang analisis jabatan dalam negeri dan pemerintah daerah, untuk penyusunan kebijakan program analisis jabatan lingkungan pemerintah daerah perlu adanya pedoman penyusunan analisis jabatan pemerintah kabupaten tanggamalisis jabatan lingkungan pemerintah kabupaten tanggamusingkat tanggamus analisis jabatandoman penyusunan analisis jabatdaerah kabupaten tanggamusskpd dalam menyusun analisis jabatan pada setiap skpd. analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk mendapatkan informasi jabatan. bagian kedua tujuan tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan programpenyusun analisis jabatan bagian kesatu pembentukan tim penyusun analisis jabatan untuk melaksanakan analisis jabatan lingkungan pemerintah daerah: penanggung jawab adalah sekretaris daerah: cc.skpd. anggota sebagaimana yang dimaksud pada huruf yaitu: para pejabat struktural pada masing masing skpd yang membidangi kepegawaian: para pemangku jabatan fungsional umum pada masing masing skpddaerah memantau pelaksanaan analisis jabatan lingkungan pemerintah daerah: mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan lingkungan pemerintah daerah: dan menetapkan hasil analisis jabatan lingkungan pemerintah daerah: menyampaikan laporan hasil analisis jabatan lingkungan pemerintah daerah. bab penyusunan analisis jabatan bagian kesatu penyusunan analisis jabatan analisis jabatan dilaksanakan melalui tahapan: persiapan: pengumpulan data, pengolahan data: verifikasi: s)penyempurnaan:jabatan: nama pegawai unit kerja: ringkasan kerja jabatan: rincian tugas jabatan: hasil kerja: bahan kerja: bahan kerja: tanggung jawab, keadaan tempat upaya fisik: kemungkinan resiko berbahaya: korelasi jabatan: syaratcc.: rekrutmen, seleksi dan penempatan, pengembangan karier, mutasi, dan kesejahteraan. kancc.bagian kesatu pemaparan hasil pelaksanaan analisis jabatanpada skpd ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pelaporan hasil analisis jabatan pada skpd sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam format pelaporan dengan sistematika sebagai berikut: cover kata pengantar, bab pendahuluan: bab kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan: bab iii identifikasi permasalahan dan solusi: bab rekomendasi: bab penutup, dan lampiran. bupati melaporkan hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri dalam negeri melalui sekretaris jendral untuk dilakukan evaluasi. hasil analisis jabatan diterapkan dalam penataan kelembagaan, penatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan pendidikan dan pelatihan. analisis jabatanvii pendanaan pendanaan pelaksanaan analisis jabatan lingkungan pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanggamaret pj. bupati zainal abidin diundangkan tanggamus pada tanggal martahapan pelaksanaan analisis jabatan persiapan pada tahapan ini adalah:uraian tugas operator komputer adalah sebagai berikutmemo untuk diketik kertas cetak untuk mencetak konsep surat memo laporan yang telah diketik tinta pita untuk mencetak konsep diketik disposisi perintah petunjuk kerja panperkakas, perlengkapan, dan alat kerja bantu lainnya. contoh perangkat kerja operator komputer digunakan untuk tugas seperangkat komputer untuk menyelesaikanpengolah data: jumlah waktu yang hasil kerja satuan diperlukanpengolah datapengolah data dalam hal subid. bkdpengolah data aspek trpengolah data fisik mentalpengelola data pengatur muda ii cpengelola data d.iiipengelola datapengelola data:pengelola data: keterampilan kerja pada pengelola datpengolah datapengolah datapengolah databadan pengelola keuangan dan aset daerah kepala badan sekretaris surat. umum sebab. perencanaan subbab. keuangan tangan snoonoannnnne nan analis layanan umum pengelola programa dan kejutan bendahara adams tata usang analis perencanaan kapparaa pengelola gaji sodalis informasi pengembangan sumber yaya) anal bancana program dan kegiatan anak organ akin standar manusia aparatur pengolah dara sopir mengemudi) angry apakah dgn pengelolaan data sister pranata jamuan kenangan prabu kebersihan analis lantaran keuangan teknis listrik, telpon pengarah data pengolah data bidang anggaran bidang perbendaharaan bidang investasi dan aset bidang akuntansi pelaporan oya tyd sio) tyo too (o aya ios subsid. administrasi pelaksanaan subsid. verifikasi dan kebijakan subsid. akuntansi pendapatan anggaran belanja subsid. mutasi aset daerah dan belanja pemeriksa anggaran anak keuangan anti aset negara tangkis laporan realisasi anggaran pengamat anggaran analis sistem akuntansi instar analis kebijakan kiasdikasi barang analis laporan pertanggungjawaban bendahara andalas sister informasi pelaksanaan anggaran anas perbendaharaan analis kebijakan barang milik negara dan analis pelaporan dan transaksi kenangan barang milik daerah pengolah data pengarah data pengolah data pengolah data subsid. verifikasi dan pengelolaan subsid. inventarisasi dan subsid. penyusunan anggaran subsid. pelaporan sun o12. pemusumaw anggaran pemanfaatan aset daerah sup.laporan e mmm tam pengelola anggaran anas konyokwensi analis standar harp3 pengelola data rehonsallasi pengelola kegiatan dan anggaran anak transaksi keuangan analis pengelolaan aset analis monitoring evaluasi dan pelaporan pengelola pelaporan gan evaluasi pelaksanaan anal pengembangan sistem perbendaharaan pengelolaan pemanfaatan barang klik daerah angin data dan informasi kegiatan pbi pengolah data pengarah data pengelolaan standar mutu bahan dan pengolah dara peralatan pengarah dstpersetujuan segera disahkan dan ditetapkan dengan menerbitkan surat keputusan bupati. formulir analisis jabatan istilah formulir ini sesuai dengan data yang sebenarnya) nama jabatan kedudukan dalam struktur organisasi ikhtisar jabatan uraian tugas: dst. bahan kerja bahan kerja penggunaan dalam tugas perangkat alat kerja perangkat kerja penggunaan untuk tugas hasil kerja jumlah waktu yang satuan diperlukan tanggung jawab: ban naa aon ann ape pipa paaaanannannnn ankelengkapan, keefektifan, kelayakan, keindahan, keharmonisan). wewenang: bai ana dan dan ann pena angan nanangunit jabatan kerja instansi dalam halpen anan nana banana ana nama pendidikan annnnenananananananan nana nana kanan naa nana anna kursus diklat penentangan senaneneenanaanaan anna nana ana nana nn. teknis dana nana anna ana naa nnn nasa pengalaman kerja naa aan ana nan naa nan nnn naa kan naas pengetahuan kerja naa naa nona nan panen nun keterampilan kerja mean aanbai ana ann dana pipa pantun tinggi badan naa nan nina ann penuaan berat badan naa nan pda tap pan nanang postur badan nenek aan aaaaaa anna naa nama aan penampilan bei akan ann cap panen aan |
bupati. seo lant:: persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya: persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih: persediaan bahan bakar minyak gas: persediaan isi tabung pemadam kebakaran: persediaan isi tabung gas persediaan bahan material: persediaan bahan baku bangunan: persediaan bahan bibit tanaman: persediaan bibit ternak: persediaan bahan obat obatan:tan::j(f) menghimpun laporan tentang persediaan dari seluruh opd,: cc. buku penerimaan barang:nota dinas permintaan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan nota dinas permintaan barang yang digunakan untuk mengajukan permintaan barang persediaan. format nota dinas permintaan barang sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampiran peraturan ini. berita acara penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan berita acara yang digunakan penyerahan barang persediaan dari pengurus barang pengguna kepada ppt. format berita acara penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampiran vii peraturaniii peraturan ini. bab vii ketatausahaan barang persediaan pada unit kerja dan unit pelaksana teknis dalam opd terdiri dari beberapa unit kerja dan atau upt dapat menunjuk pengurus barang pengguna unit kerja dan atau pengurus barang pengguna upt untuk menatausahakan barang persediaan. barang yang dibeli dan atau diterima pengurus barang pengguna unit kerja dan atau upt dicatat daftar pengadaan barang dalam berita acara serah terima barang: buku penerimaan barang: barang yang didistribusikan dan atau digunakan dicatat oleh pengurus barang pengguna unit kerja dan atau pengurus barang pengguna upt dalam buku pengeluaran barang,:naa final abidin diundangkan kota agung pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten tanggamus, sre reeeoooooomenmaan san pemerintah kabupaten tanggamus tahun buku sant bidang tan nera nee program #nvenenersnsensnsensn0sesaennen kegiatan sevenenevgevesennnnsansenaenann harga satuan bukti lo. tt. pe, im v": e :" "" lama j5. . " . s. ara dita , pejabat pelaksana teknis kegiatan pengurus barang pengguna, mmm7ccc mmmmmumuuwwnwwoaa pj. tit games, zainal abidin lampiran ii: peraturan bupati tanggamus nomor tahun tanggal juni nis! buku penerimaan barang pan badan dinas kantor kecamatan sngenererarenssenanennna pemerintah kabupaten tanggamus tahun buku harga ket gee alt d lil www www a ooo wow tr pow ww lo lol www li uju t u t a kasubbag umum, pengurus barang pengguna, denannnnn ena anna anang denim makanan nana nana o tit amus, zainal abidin (ya mati tok (dp) i org wsc 5g a05 tam dmc g22 ag| cc: se| au) 58m ms) and d:: ian bd: lampiran peraturan bupati tanggamus nomor tahun tanggal juni kop badan dinas kantor kecamatan nan pemerintah kabupaten tanggamus coo aaa berita acara serah terima barang nomor ersisanrinanterenanterunan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun .kami yang bertanda tangan bawah ini nama semena sne nip mensrennggmoana pata. meta barang ga, omnaitre) keterangan ee, ea el, ema aa, saman uwww exa tit games, zainal abidin lampiran peraturan bupati tanggamus nomor tahun tanggal juni kop badan dinas kantor kecamatan . naag. pengurus barang pengguna dari danaaanannannnanannannaanan nomor dnnrnnnnnnananananannnnnnnnn tanggal pannnnnnannnnanannnnnann perihal rnnnnnnnnannannanannananaaa ana aaa. a nan aaa. meaaa pj. bupati tan zainal abidin lampiran vii peraturan bupati tanggamus nomor tahun tanggal juni tanggamus kop uda badan dinas kantor kecamatan pemerintah kabupaten tanggamus berita acara penyerahan barang mono ooorororenareenterennensanewsendannana pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . saya yang bertanda tangan dibawah ini nama smovseppngennessegns rnn jabatan memesalian seng nama barang keterangan volume satuan gsi ensnnnnngnnnnsnn senang "senna spf! han snndangnnnnnnnnnnnnnsaa psi mmwsamansa deras morning mennngnnnnnnnnnnan mennnnnanp5:25f: .c"snnnennnnnnonnnnyongsnnndakaan pj. tanggamus, zainal abidin lampiran viii: peraturan bupati tanggamus nomor tahun tanggal juni kop pan badan dinas kantor kecamatan .coo.oo.ooocooo. kane pemerintah kabupaten tanggamus berita acara stock name nomor .ercoooomerwesenseneseenenenannanann pada hari ini . tanggal . bulan . tahun s.oo.cboooharga barang menurut administrasi keterangan swa ea, a uuu duvuvuv vov xov v jo sd ww d o o ooo www w w ww w wow nov wuu u uuouuou u id wow wol doo olx ep pellereeeeeaene pengguna barang) erannananantananaan nip. sni nnnnennatnn eren detasemen. kasual umum) kenenneetnknnaa w pj. amus, zainal abidin |
nh ian hem kabupaten: bahwa pemerintah kabupaten tanggamus akan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun dimana tahapan pemilihan telah dimulai sejak tahun anggaran bahwa pemerintah kabupaten tanggamus akan melaksanakan pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja pada jenis belanja yang sama terkait dengan belanja hibah yang digunakan untuk pembiayaan tahapan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah skpd)sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan pergeseran angga:penjabaran anggaran pen dapatan dan belanja daerah tahun anggaran ketentuan dalam lampiran peraturan bupati tanggamus nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahubelanja tidak langsung diadakan perubahan pergeseran objek belanja dan rincian objek belanja pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah skprincian belanja satuan kerja perangkat daerah tercantum dalam lampiran dan daftar penerima hibah uang yang bersumber dari apbd24006e1r pemerintah kabupaten tanggamus ringkasan penjabaran pergeseran apbd tahun anggaran . . .urut sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) m:: m bo0o|utang pajak printed sim nomor jumlah rp) bertambah (berkurang) urut sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) tol) pembiayaan netto 000o| uu w w sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 900o| tc eeeeee fz6:)g6##free,rr era fee rrr ee. wakil bupati tanggamus, samsul hadi printed sim lampiran peraturan bupati tanggamus nomor tahun tanggal oktober pens: pemerintah kabupaten tanggamusbertambah (berkurang urutan jumlah rp) oo) penjelasan rekening sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) se pendapatan 9oo| dana perimbangan 0o0|bumi dan bangunan bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi perpres tahun bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi tan tana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam bagi hasil dari provisi sumber daya hutan perpres tahun bag. hasil gan provinsi sumber daya hutan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan perpres tahun bagi hasil dari pungutan hasil perikanan bagi hasil dari pertambangan panas bumi perpres tahun bagi hasil dari pertambangan panas bumi bagi hasil cukai tembakau perpres tahun bagi hasil cukai tembakau bagi hasil dari sumber daya alam minyak bumi perpres tahun dan gas bumi penjabaran pergeseran apbd badan pengelolaan keuangan dan aset daerah halaman primed shield jumlah mbah (berkurang uraian jumlah rp) rta (ber penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran| ) rp) bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan perpres tahun batubara bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara pn. oi. loo dana alokasi umum dana alokasi umum dana alokasi umum perpres tahun dana alokasi umum a.l. dana alokasi khusus dana alokasi khusus dak) fisik dak reguler bidang pendidikan sub bidang perpres tahun sd slb dak reguler bidang pendidikan sub bidang sd solo dak reguler bidang kesehatan dan sub bidang perpres tahun pelayanan dasarrpres tahun pelayanan kefarmasianperpres tahun keluarga berencana dak reguler bidang kesehatan dan sub bidang keluarga berencana dak reguler bidang kelautan dan perikanan perpres tahun dak reguler bidang kelautan dan perikanan dak reguler bidang pendidikan sub bidang perpres tahun smp small dak reguler bidang pendidikan sub bidang smp small penjabaran pergeseran apbd badan pengelolaan keuangan dan aset daerah halaman priritpd sim bertambah (berukuran jumlah rp) (berkurang) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) poo dak reguler bidang pertanian perpres tahun dak reguler bidang pertanian dak reguler bidang pariwisata perpres tahun dak reguler bidang pariwisata dak reguler bidang kesehatan sub bidang perpres tahun pelayanan kesehatan rujukan sarana pelayanan rujukan) dak reguler bidang kesehatan sub bidang pelayanan rujukan dak penugasan bidang jalan perpres tahun dak reguler bidang jalan dak penugasan bidang pasar perpres tahun dak reguler bidang pasar dak penugasan bidang irigasi perpres tahun dak reguler bidang irigasi dak reguler bidang pariwisata sub bidang perpres tahun americas pariwisata dak reguler bidang pariwisata sub bidang americas pariwisata dana alokasi khusus dak) non fisik dak tunjangan profesi guru pns perpres tahun dak tunjangan profesi guru pns dak tambahan penghasilan guru pns perpres tahun dak tambahan penghasilan guru pns dak bantuan operasional kesehatan bok) perpres tahun dak bantuan operasional kesehatan bok) dak akreditasi puskesmas perpres tahun dak akreditasi puskesmas printed sim bertambah (berkurang jumlah rp) penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) aon dak jaminan persalinan perpres tahun dak jaminan persalinan dak bantuan operasional penyelenggaraan perpres tahun paud dak bantuan operasional penyelenggaraan paud dak bantuan operasional perpres tahun dak bantuan operasional dak tunjangan khusus guru pns daerah perpres tahun khusus dak tunjangan khusus guru pns daerah khusus dak pelayanan administrasi kependudukan perpres tahun dark pelayanan administrasi kependudukan dak akreditasi rumah sakit perpres tahun dak kreditasi rumah sakit lain lain pendapatan daerah yang sah ooo| dana bagi hasil pajak dari provinsi dannjabaran pergeseran apbd badan pengelolaan keuangan dan aset daerah halaman printed sim jumlah berta (ber (rp) mbah (berkurang) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) los ee agapen pendapatan lainnya pan pendapatan lainnya dana jaminan kesehatan nasional pelayanan perpres tahun dasar non kapital jaminan kesehatan nasional pelayanan dasar non kapital alokasi dana desa sumber dana apbn) perpres tahun alokasi dana desa dana insentif daerah did) perpres tahun dana insentif daerah did) jaminan kesehatan nasional pelayanan dasar jaminan kesehatan nasional pelayanan dasar kurang bayar bagi hasil dari pertambangan panas bumi kurang bayar bagi hasil dari pertambangan panas bumi kurang bayar bagi hasil minyak bumi dan gas kurang bakar bagi hasil minyak bumi dan gas belanja belanja tidak langsung oco| non kegiatan sumber dana dana alokasi umum ia belanja hibah naa belanja hibah kepada pemerintah pusat belanja hibah kepada pemerintah pusat hibah kepada tni hibah kepada kodim tanggamus hibah kepada kepolisian kepolisian resort tanggamus printed sind hibah kepada kementerian agama kantor kementerian agama kotaagung hibah kepada lembaga pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas kotaagung hibah kepada komisi pemilihan umum komisi pemilihan umum kabupaten tanggamus hibah kepada panitia pengawas pemilihan umum panitia pengawas pemilihan umum kabupaten tanggamus hibah kepada rumah tahanan negara rumah tahanan negara kelas kotaagung hibah kepada badan pusat statistik badan pusat statistik tanggamus sx0, hibah kepada kementerian kelautan dan perikanan belanja hibah kepada sup negeri kotaagung kan 15xhibah kepada organisasi komite sekolah panitia pembangunan yayasan pendidikan islam bukit barisan yaiba) yaiba kotaagung madrasah ibtidaiyah mi) mathcal anwar sukamernah kecamatan gunung alif madrasah ibtidaiyah masyarigul anwar dusun hilman baji pekon tanjung kerala kecamatan pucung madrasah tsanawiyah ts) pelita purwodadi kecamatan listing pgri pekon sukaraja kecamatan semasa kab. tanggamus smk al kolam kota agung . penjabaran pergeseran apbd badan pengelolaan keuangan dan aset daerah halaman printed sim kode jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan madrasah tsanawiyah ts) mpi pekon putih doh kecamatan cukup balak madrasah ibtidaiyah mi) swasta mathcal anwar landas kecamatan listing belanja hibah yang belum dapat ditentukan belanja hibah kepada organisasi profesi hibah kepada organisasi profesi persatuan wartawan indonesia pwi) kabupaten tanggamus ikatan keluarga anggota pro (kada) kabupaten tanggamus asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia lokasi) s0. peri tanggamus palang merah indonesia pmi) purna paskibraka indonesia ppi) kabupaten tanggamus koni tanggamus himpaudi lembaga perlindungan anak lpa) tanggamus persatuan perawat nasional indonesia ipni) forum komunikasi majelis taklim forum komunikasi guru ngaji dan khatib ikatan guru indonesia kabupaten tanggamus ganda kabupaten tanggamus ikatan bidan indonesia kabupaten tanggamus dpc audisi kabupaten tanggamus pssi kabupaten tanggamus pasti kabupaten tanggamus printed sim jumlah rp) bertambah berkurang) penjelasan isi kabupaten tanggamus ,c0 fork kabupaten tanggamus taekwondo kabupaten tanggamus pts kabupaten tanggamus ,c0 operasi kabupaten tanggamus dpc legiun veteran kabupaten tanggamus ikatan sarjana kabupaten tanggamus pari kabupaten tanggamus ikatan pustakawan pc. keluarga alumni ugm kabupaten tanggamus lembaga komando pengendalian stabilitas ketahanan nasional pers informasi negara (lt. npsn pin.ri) radar lampung radar tanggamus kegiatan jalan sehat tahun himpunan pengusaha muda indonesia hipmi) kabupaten tanggamus komite wartawan reformasi indonesia kiri) kabupaten tanggamus persaudaraan beladiri kempo indonesia kabupaten tanggamus kebyar pkh federasi arum jeram indonesia an) kabupaten tanggamus persatuan wredatama republik indonesia peri) kabupaten tanggamus perhimpunan penyuluh pertanian indonesia dpd perhutani) kabupaten tanggamus forum rakyat peduli kabupaten tanggamus fregat) asosiasi wartawan profesional indonesia api)nted simbad kontak tani dan nelayan andalan kena) kabupaten tanggamus belanja hibah untuk organisasi profesi yang belum dapat direncanakan belanja hibah kepada organisasi keagamaan hibah kepada organisasi keagamaan nahdlatul ulama nu) kabupaten tanggamus muhammadiyah kabupaten tanggamus mui kabupaten tanggamus lidi kabupaten tanggamus s0. forum kerukunan umat beragama kabupaten tanggamus gereja paroki st. pius listing persekutuan gereja gereja kristen tanggamus wisata religi yerusalem) roh jami'iyah su'iyyah ahli thorigoh mu'tabah nahdliyyah kabupaten tanggamus belanja hibah kepada organisasi kepemudaan hibah kepada organisasi kepemudaan knpi kabupaten tanggamus karang taruna kabupaten tanggamus keluarga pelajar dan mahasiswa kabupaten tanggamus pematang) gerakan pramuka kwartir cabang tanggamus kopi kabupaten tanggamus gerakan pemuda ansor kabupaten tanggamus pemuda muhammadiyah kabupaten tanggamus dpo petir kabupaten tanggamus mpc pemuda pancasila kabupaten tanggamus priritpd sim pmii kabupaten tanggamus ikatan pelajar kabupaten tanggamus ikatan pelajar puteri kabupaten tanggamus himpunan mahasiswa pemuda pelajar tanggamus himappta) ikatan mahasiswa dan pemuda tanggamus imamat) belanja hibah untuk organisasi kepemudaan yang belum dapat direncanakan belanja hibah kepada organisasi wanita hibah kepada organisasi wanita pkk kabupaten dan pkk kecamatan dharmawanita persatuan kabupaten tanggamus bhayangkara polres tanggamus muslihat kabupaten tanggamus aisyah kabupaten tanggamus fat kabupaten tanggamus pimpinan daerah nasyatul syiah tanggamus belanja hibah kepada organisasi dewan hibah kepada organisasi dewan badan narkotika kabupaten lembaga pengembangan tilawatil gurun lito) tp2a lamban ratu atom kabupaten tanggamus dewan koperasi indonesia daerah kabupaten tanggamus pokjanal posyandu forum komunikasi kepala ling kkl) dan se kecamatan kotaagung badan amil zakat panas) kabupaten tanggamus printed sim loo she ta, d konsorsium kotaagung utara korup) forum komunikasi pekerja sosial masyarakat fps) kabupaten tanggamus belanja hibah untuk organisasi kepemudaan yang belum dapat direncanakan sx0, belanja hibah kepada pondok pesantren belanja hibah kepada pondok pesantren pondok pesantren nurul our' an" pekon purwodadi kecamatan listing hibah kepada pondok pesantren yang belum direncanakan belanja hibah kepada kelompok anggota masyarakat belanja hibah pembangunan sanitasi lingkungan hibah kepada kelompok masyarakat pembangunan sanitasi lingkungan berbasis pamsimas) pekon binjai wangi kecamatan pucung pekon sumur tujuh kecamatan wonosobo pekon sinar mulyo kecamatan pulau panggung pekon during kecamatan pematang sawa belanja hibah kepada kelompok tani hibah kepada kelompok tani kelompok wanita tani mekar jaya belanja hibah kepada kelompok masyarakat perorangan hibah kepada kelompok masyarakat perorangan pengasuh sekolah minggu penceramah pengurus majlis ta'lim org petugas pencatat nikah ppn) org guru ngaji umum paguyuban tolong menolong teluk semasa a03 kabupaten tanggamus sx0, printed sim uraian bertambah (berkurang) sebelum pergeseransetelah pergeseran| rp) s ter oa praktek kerja pengabdian masyarakat ibi darmajaya pekon umbul buah kecamatan kota agung kabupaten tanggamus pengadaan alat hadron ashari koperasi anggrek pekon purwodadi kecamatan listing yayasan adat pesisir pekon kandang besi dewan pengurus museum kesenian kekuatan semasa kabupaten tanggamus kerajaan adat sekala brak kesaksian perang lampung hibah kepada kelompok masyarakat yang belum direncanakan belanja hibah untuk sarana peribadatan belanja hibah untuk sarana peribadatan masjid hibah kepada sarana peribadatan masjid pembangunan masjid al hasan pekon rajasa kecamatan bandar negeri seung masjid nurul yakin dusun tambah rejo masjid syuhada" pekon bandar sukabumi masjid agung pekan sukamara masjid baiturrahman" pekan sukamaju masjid nurul iman pekon sidokaton masjid mujahidin" pekan diserang masjid tawa" pekon napas masjid nurul huda dusun merbau masjid munawar telugu masjid mutation banjar masin masjid nurul yakin menggali masjid jami al hidayah" banjar agung masjid babussalam telukbrak printed sim masjid nurul huda pekon sunda masjid iklan tanjung gunung masjid nurul iman sukaraja masjid al iman argopeni masjid baitul ikhlas kalibening masjid misbahussudur garis masjid nurul huda sri melati panitia pembangunan masjid al munawar" pekon listing bawah kelompok risma masjid al istiqlal" pekon sinar banten kecamatan talang padang panitia rehab masjid dan pembangunan tpa "masjid hidayah" kampung duren pekon sukaraja kecamatan talang padang belanja hibah pembangunan masjid raya tera lampung pengurus mushalla al istiqomah pekon kuta dalam kecamatan listing panitia pembangunan masjid al barakah" pekon kota agung kecamatan kota agung panitia pembangunan masjid tawa" pekon banjar negeri kecamatan cukup balak panitia pembangunan masjid al barakah pekan listing permai kecamatan listing kabupaten tanggamus panitia pembangunan masjid torium hannah pekon banyu urip kecamatan wonosobo kabupaten tanggamus panitia pembangunan masjid miftahul huda pekon kanoman kecamatan semasa kabupaten tanggamus panitia pembangunan masjid jami'al arbor pekon pariaman kecamatan limaumed sim somantapy sermamsan men rang panitia pembangunan masjid jami'al muttaoien pekon purwodadi kecamatan listing kabupaten tanggamus panitia pembangunan masjid baiturrahman pekon kebumen kecamatan sumberejo kabupaten tanggamus panitia pembangunan masjid al hidayah pekon banjar agung kecamatan pucung kabupaten tanggamus panitia pembangunan masjid al mutasi pekon air kubang kecamatan air jaringan kabupaten tanggamus panitia pembangunan masjid al fusion pekon sidoharjo kecamatan kelembaban barat kabupaten tanggamus panitia pembangunan masjid al mutasi pekan kedalaman kecamatan gunung aktif kabupaten tanggamus panitia pembangunan masjid nurul tanah pekon negeri ratu kecamatan kota agung kabupaten tanggamus panitia pembangunan masjid jami nurul fuad" pekon padang ratu kecamatan limau kabupaten tanggamus. panitia pembangunan masjid al ikhlas" pekon sukabanjar kecamatan cukup balak kabupaten tanggamus panitia rehab dan pembangunan masjid darussalam" pekon sinar semen kecamatan talang padang kabupaten tanggamus panitia rehab dan pembangunan masjid baitul kudus" pekon dusun baturaja pekon betung kecamatan pematang sawa kabupaten tanggamus hibah masjid yang belum dapat direncanakan belanja hibah untuk sarana peribadatan gereja belanja hibah untuk sarana peribadatan gereja gereja gpib batu ragu kecamatan air jaringan printed sim |. jumlah rp) oo) serta kurang) penjelasan as mn la tpt, gereja gaib air kubang kecamatan air jaringan gereja akses sumber rahayu kecamatan sumberejo gereja akses wonoharjo kecamatan sumberejo gereja pdl karang anyar kecamatan wonosobo gereja katolik listing bawah kecamatan listing belanja hibah untuk sarana peribadatan pure belanja hibah untuk sarana peribadatan pure pure sabha mantra, pekan kalirejo kecamatan wonosobo pure mrajepati pekon kilauan negeri kecamatan ketumbayan pure pasek gelgen kecamatan kota agung pure biarawati, pekon gampang tiga kecamatan kota agung belanja hibah untuk sarana peribadatan vihara belanja hibah untuk sarana peribadatan viharpemberdayaan anak yatim fakir miskin bantuan sosial pemberdayaan anak yatim fakir miskin belanja bantuan sosial kemasyarakatan bantuan biaya pengobatan ananda ayu putri" melalui ayahandanya ihsan samsudin, warga pekon umbul buah kecamatan kota agung timur . bantuan biaya pengobatan ananda muhammad reza nurdafa" melalui ayahandanya nurani, warga pekon suka maju kusa kecamatan kota agung. printed sim jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) bantuan musibah kebakaran rumah tinggal bapak joni rasi warga pekon tanjung jati kecamatan kota agung timur kabupaten tanggamus bantuan musibah kebakaran pekon way kerap kecamatan semasa kabupaten tanggamus orang warga rp. dan orang warga rp. bantuan musibah kebakaran rumah tinggal bapak untung sutomo warga dusun lawang agung, pekon ulu seung kecamatan ulu belu kabupaten tanggamus bantuan musibah kebakaran rumah ibu halimah pekon kedalaman kecamatan gunung alif kabupaten tanggamus bantuan musibah kebakaran rumah bapak budiman dusun giri mulyo pekon garis kecamatan ulu belu kabupaten tanggamus bantuan musibah kebakaran rumah bapak dwi ariani dusun giri mulyo pekon garis kecamatan ulu belu kabupaten tanggamus bantuan biaya pengobatan sdr. edi chandra ananda dari sdr. hermanto warga pekon banjar manis kecamatan listing kabupaten tanggamus bantuan biaya pengobatan ananda. abdul mario maurus anak dari sdr. santri warga dusun book pekon listing atas kecamatan gunung kabupaten tanggamus berlari bantuan sosial kepada anggota kemasyarakatan yang tidak dapat direncanakan sebelumny. belanja bantuan keuangan kepada desa belanja bantuan alokasi dana desa alokasi dana desa sumber dana apbn) alokasi dana desa sumber dana apbd) printed sim kode jumlah rp) bertambah penjelasan rekening sebelum pergeseran!setelah pergeseran rp) ian alokasi dana desa sumber dana dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah)operasional pendidikan anak usia dini paud (dak non fisik) belanja bantuan keuangan kepada partai politik pan oo. io.partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) partai amanat nasional pan) partai demokrat partai golongan karya partai gerakan indonesia raya gerindra) partai persatuan pembangunan ppp) partai nasional demokrat nasdem) partai hati nurani rakyat hanura) partai keadilan sejahtera pks) partai kebangkitan bangsa pkb) belanja tidak terduga belanja tak terduga belanja tidak terduga belanja tidak terduga penjabaran pergeseran apbd badan pengelolaan keuangan dan aset daerah halaman printed sim jumlah rp) tambah (beku penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) d o u xsd d va. ( cc #?$$ ?. surplus (defisit)| uut pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan daerah o0o| ooo| sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya men sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya peng0o| a00 pembayaran utang pajak pembayaran utang pajak pembayaran utang pajak pembayaran utang pajak tahun pembiayaan netto| 90o| l(((((o(( s w ,j www wakil bupati tanggamus, hadi mmiii peraturan bupati tanggamus nomor tahun tanggal oktober daftar penerima belanja hibah pemerintah kabupaten tanggamus tahun anggaran penerima hibah alamat jumlah v u u maka uu . pa i "aaa u y hibah kepada kodim tanggamus kota agung kabupaten tanggamus kota agung kabupaten tanggamus lembaga pemasyarakatan kelas kotaagung kota agung kabupaten tanggamus komisi pemilihan umum kabupaten tanggamus (panitia pengawas pemilihan umum kabupaten tanggamus kota agung kabupaten tanggamus rumah tahanan negara kelas kotaagung kota agung kabupaten tanggamus wakil bupati tanggamus, hadi oo. |
mangi eng bupati tanggamus provinsi lampung peraturan bupati tanggamus nomor tahun. daerah kabupaten tanggamus nomor tahun tentang pembentukan rumah sakit umum daerah kota agung belum diberi nama, bahwa dalam rangka memberikan identitas kepada rumah sakit umum daerah kota agung maka perlu diberikan nama yang berasal dari tokoh masyarakat yang telah mengabdi dan berjasa melawan dan mengusir penjajah belanda dari wilayah kabupaten tanggamus,, dan tertuang dalam piagam penghargaan gubernur lampung nomor hk tanggal november cc. bahwa batin bangunan adalah tokoh masyarakat yang berjasa kabupaten tanggamus, yang dipandang layak untuk diabadikan menjadi nama rumah sakit umum daerah kotaagung kabupaten tanggamus bahwa telah mendapat persetujuan dari keluarga besar batin bangunan untuk digunakan sebagai nama rumah sakit umum daerah kota agung: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf huruf dan huruf tersebut atas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang perubahan nama rumah sakit umum daerah kota agung menjadi rumah sakit umum daerahpak negara republik indonesia tahun nomor ,is. tanggamus tahun nomor osanggamusbab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan il. kabupaten adalah kabupaten tanggamus:: sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten tanggamus: badan layanan umum daerah adalbatin bangunan adalah tokoh adat lampung yang berasal dari kabupaten tanggamus yang berjuang dan berjasa mengusir penjajah kabupaten tanggamus. bab pemberian nama dengan peraturan bupati ini nama rumah sakit umum daerah kota agung pada saatnya nanti akan diberi nama rumah sakit umum daerah batin bangunan yang beralamat pekon kusa komplek islamic center kecamatan kota agung kabupaten tanggamus. ketentuan lebih lanjut tentang pemberian nama rumah sakit umum daerah batin bangunan kotaagung kabupaten tanggamus pada saatnya kelak akan buat dengan peraturan daerahsampul hadi diundangkan kota agung pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten, andi wijaya berita daerah kabupaten |
berita daerah kabupaten tapanuli tengah peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun bnn tentang ann nan tan nan alokasi kebutuhan dan harga eceran tertinggi (het) bana pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian nan kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa saga bupati tapanuli tengah, dea fp. menimbang bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan tang produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan" bnn nasional, tag bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya'subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai di: inn tingkat petani: pan bahwa dengan terbitnya peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun. tentang alokasi kebutuhan dan harga eceran tertinggi het) pupuk ang bersubsidi untuk sektor pertanian provinsi sumatera utara tahun anggaran. perlu dijabarkan dan: ditindak lanjuti untuk daerah kabupaten tapanuli kana tengah: kan tatan pertanian kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran kana aan mengingat oann utara lembaran negara republik indonesia tahun tambahan lembaran nan, negara republik indonesia nomor bn.entang perkebunan lembaran negara kan republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara lean bnn republik indonesia nomor bn'.bana indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik . indonesia nomor tan bana undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan pan hewan lembaran negara republik indonesia tahun nomor. ban aan54): peraturan pemerintah nomor tahun tentang koordinasi kegiatan instansi nana vertikalla) 14 . anm. ditetapkan pandan padatanggal januari bnn bupati tapanuli tengah, kang td raja besaran situmorang diundangkan pandan bnn padatanggal. januari pisekreta daerah, 1ep, tana tan bana hendrisusanto anting berita daerah kabupaten tapanuli tengah tahun nomor serie tan maa lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun nan tanggal januari tan mean ton) sub sektor rencana alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi tahun per sub sektor dan sebaran per bulan total . januari februari. maret april mel juni jul agustus september setahun tanaman pangan dan fokus aon gou perkebunan sel i50j koeman v uji oo perikanan budidaya tuju. ii. jumlah mal telah anak| tera| tes0o| kecamatan sebaran pupuk urea bersubsidi tahun per bulan per kecamatan sub sektor tph kabupaten tapanuli tengah total januari februari maret april mel juni tt juli agustus september) oktober november desember setahun va lae haa pai p (sukan waw goo baba sibabangun a sa sajak luka lanka uut aoisihis wow a pian ear sorkam sajatanaaa u g a aaa dn mennanes map.zn manasik pasaribu tobing sosorgadong bans v w muh peras uuu jae tandambei (gi manduamas ooo uju aa besaran umah kalo ar22h resol a53) en. oo. diundangkan bik apan tuan han bnn bupati tapanuli tengah ada aga? p . kanan aan gerai nepaekangap ata bea aan pas haa hana snn naa rajabonaransitumeang hendrksusanto mambantobing heh ban inn bnn nan, berita"dwerahskasupaten tapanuli tengah tahun2013 nomor seri . kanan lampiran peraturan bupati tapanuli tengah . pan nomor tahun2013 . bnn tanggal :09januari2013. sub sektor: . rencana alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi tahun per sub sektor dan sebaran per bulan total januari februari maret april mel. juni agustus september oktober november desember setahun tanaman panganan hortikultura f005) t0z6e| ts3o| otr29| o1722| test| f955| i9| perkebunan bol gol iso) too too tool tool peternakan lia aal yaaa a.a perikanan budidaya t no ( sa aku h alamiah aman: mnc. ikea none manset ank. banget men mana kecamatan sebaran pupuk urea februari maret api met juni jul agustus september oktober november desember setahun aaa pilangsari a01 20f| i0| doo a0| hadiri a0 a0| o4l oo os) | ss) sukabangun a9r aof os| osp os) ta) (lumut a0| a0| a0 40l soj 02l 0a| o05l oo os| o sibabangun a01 a0p ti3 pandan aol tol os| oo | sandi a0o| o2l adolf a0| 05y a0. oo o2ho o2lo mita t ot o8| of ol gol os, tarian nauli 10l a0| |o o. atol to|l o2l os| sitahuis haha kolang a01 a0| a0) g8| oo oo8| sorkam wol a0l ao) aol a0f. tol 40h 05f o5slo pama pasaribu tobing sosorgadong a0| a0lo tor t0l osl o3| oo os). bus a0o| a0) a0) 10fo o4h osf go| tol andam dem a0|o a0| a0f tol t0| oo oo bea sirandorung umah diundangkan pandan ban bupati tapanuli tengah padatangagh. jangan naa ekretangdaerah, ttd aga per hen belaka raja bonaransitumeang kan are cina dea sthenbrisusanto.cumbanto2ing . nan berita daerah #kabupaten tapanuli tengah tahun nomor l serie ' . basa naa agama. tana nan mere lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tan tanggal :09januari2013ra januari februari maret april mel juni jut agustus september oktober setahun tanaman pangan den hortikultura 27nal so8i. perkebunan i50) tool 50l o50fl sol tool sol s0): peternakan too ata aaa eououo jjo perikanan budidaya esl ita jumlah . sal m3| ss4l ds| gso| ago| do0| sa2| do1| kecamatan total januari februari maret. april mel juni jul agustus september) oktober november desember setahun .a asn lahan lela d sukabangun io) gel o8| opj a21 g8| abi (a4 itu o a2) a2) sibabangun too ar| sal 6o| gol pandan deo gl url sanak ali it. ago tua oo too sat mojo25| tarian nauli men sena sitahuis gol esa sorkam 5al g6| oo o0 | aan t a pasaribu tobing. o6| o g7l oo sosorgadong a8| oo: barus too moo a2) loo hamas ansambel a8) a8) manduamas idol ag ag| i8l nil jumlah o.mal ol. 350i 4g2| k9o| diundangkegid handal. |. tana bupatitapanuli tengah, tan pada nga ganti bupati tapanuli tengah, bana sel naa santana kan rajabonaransitumeang rebusan lumbantobing bean berimarserahkabupaten tapanuli tengah tahun nomor serie . ban naa lampiran peraturan bupati tapanuli tengah. nomor tahun2013 bana naa tanggal januari mahtal diantar februari maret april mei juni juli agustus september setahun ke lni3 10a i35 it53 tea tanaman panganan hortikultura tao o5| si0| s08| d92| lapan s0, of s00l sol sol idol spf sol peternakan te iia aaa a perikanan budidaya ali aa " a a jumlah . ssa| ws| 324l se0| dao| kecamatan sebaran pupuk sp bersubsidi tahun per bulan per kecamatan sub sektor perkebunan kabupaten tapanuli tengah total damai februari maret apit mel jimi dut agustus september| oktober november desember|. setahun unit ita ion pinangki o5| g3ho g3l elo i5loo 0alo oo badi oo os| 02l 0al 0o2| o2| oo sukabangun io 0o2| o2l. daj lumut ssl o2l 96j. o5si o2i gal too0 also tah oo sibabangun os) 0sf 08h o2| 0afl 0oaf saj pandan o d5, o2| oil naro samai ef o2p oo tuka g8| gal o3h ooo osf oo lean status osj o5| o3| kolang ost g5| osl 03l 03h oe| osf tol op| sonam 05s| |o o2j g8l 03h g3h ode) ooo o1f oo sorkam barat . a pasaribu tobing |o oa| o5|l tol o ar| sosorgadong bau dl. 04f oo op| ( o2| oat o4| haa andam dewi | os o2| of at| oo. manduamas gsl gol o8f n3i 1s| oo si) sirandorung os| asi 20p 08f o5h 05l oo tof oo 0sf o o99| diundangkan pandan, bnn bupatitapanulitengah, .pada tanggapi januari kanan asn dai pan sekretaris daerah, rapi papa laki padan ipa baik: sea srajabonaransitumeang hendra susanto lxmpantobing berikowaerah marypaten tapanuli tengah tahun nomor seri haa pa: bnn pan lampiran peraturan bupati tapanuli tengah: nomor tahun ann tanggal januari sub sektor rencana alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun per sub sektor dan sebaran per bulan total januar februari maret april mel juni yui agustus september setahun seh a31 its tanaman panganan hortkutua |) . 4ga| soo| perkebunan l perikanan budidaya rumah a01 tn8| ts0| 4ga| 3s0| jumlah a80) oo kecamatan sebaran pupuk bersubsidi tahun per bulan per kecamatan sub sektor tph kabupaten tapanuli tengah total ramuan februari maret apit mal jum dut september setahun e badai oo |o 3o sukabanun oo ao| oo tum u utuh an, uu a a ai sa, oo a0) pandan lio oo sami teo h s| itu lho a a0) (apian nabi ioo o| ao) a0| jp) (a0 situs e l sonam aal s0oy oo a53 haa pasaribu tobing aan a0) sosorgadong loh bau opo i sal oo barus putra o ao andaman ash jumlah o20l 1s0| 3g0| pada aperta mgndanuari pauli teng tag sekretaris daerah, jo . set raja besaran situmorang heni susanto lumhantobing nana berimbaerah kabupaten tapanuli tengah tahun2013 nomor: serve. tan iran inn tana lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun2013 bnn d0.tanggal :09januari2013 nan ton). sub sektor rencana alokasi kebutuhan pupuk npk bersubsidi tahun per sub sektor dan sebaran per bulan total (idaman seruan maret apa met judi dut agustus september| oktober november desember| setahun ta . uut tanaman pangan dan hortikultura tgl mol 5nal om61l gal tool perkebunan io. s0l o0| d0o0o| 7o| tool tool tool peternakan lot aca perikanan budidaya bumn mal oma selo task mol no| on) kecamatan sebaran pupuk npk bersubsidi tahun per bulan per kecamatan sub sektor tph kabupaten tapanuli tengah total janur february maret api mel did dut agustus desember setahun a42 nan aaa aw, badi a50| ooh a80| oo) sukabangun . lumut as. astro pandan aaa sandi oo . too ala tap uan sol a0o| tarian nauli kasar sitahuis .o khong ta. hita pt" beb ee a.a sorkam loo a8i sorkam barat pasaribu tobing ar | a0| dis sosorgadong a ari barus oo. a8) 3sl a8l noo| oo bol barus putra oo a5) andam dew oo . ho ag tool gol rsl 50l haiiandams oo elo sirandorung isl a25! too jumlah lo2af omo 6g9| diundang pan nan upt tanpamu tema, pada pan januari on. bea pan bnn pn sek retakes kfa ntr dar san het nan lan pap rajabonaransitumeang susanto (ilisantosie bnn tag ber #kabupaten tapanuli tengah tahun nomor. seri bnn naa bnn tang lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nan nomor tahun2013 nan tanggal januari bnn sub sektor total januari februari maret april. met juni setahun tanaman pangan dan hortikultura perkebunan s0l sol tool tool t2ol too too tool gan perikanan budidaya kao jour hoo jumlah ses| san| s20| o6| te3| oo7a8| oso| tt0| roh kecamatan sebaran pupuk npk bersubsidi tahun per bulan per kecamatan sub sektor perkebunan kabupaten tapanuli tengah total jul agustus september| oktober november setahun aro dn tai kapan oo. ( 05l o5| asi sukabangun oo oo wwe lumut o slot oo teo pandan saudi ah) tuka oo ost tarian nauli bau status to oo 0sf aan ata 6p| sorkam sorkam barat koo barus ooh oo a0) bus putra aal slh a0| oo andam dewi (oo hg manduamas aro s8) sirandomng o5sl ao| |o ao| a0f malah saj s0| tool oo o sol to0o|. t00| diundangkatdk aidan,)oo". . ara bupati engah, ahafanuari bnn tapanuli yen fr, kap nana nan sea bnn nan tana gan ona rajabonaransitumeang henti susanto.cmbantorine nan ann beritadseka kabupaten tapanuli tengah tahun nomor sere. . bnn . pan lampiran peraturan bupati tapanuli tengah. pan nomor tahun tan bnn tanggal januari kan maan ton) sub sektorjanuari februari maret april met. juni full agustus september oktober setahun tanaman pangan dan hortikultura toil wir| ipetemakan ata ata uut ahok perikanan budidaya taat aja war # a jumlah . te1l ma| mal so2| ag7l 301p) al rekaman tora januari februari maret apit mel juni jul agustus september| oktober november setahun i9 3tni tea lir hani |(( ( badi. a0| 6o| of sukabangun aro ost a9| am) amt oo ao oo sibabangun o5er asst pandan oo a.a oo layar tapi nabi kolang aas sonam loo sorkam barat pasaribu tobing nan hamas h a bas ao| sol dof 30j bus putra a0| o10| andambemi a0| oal a0| manduamas 5ho tool oo sirandowng 33ro 3fo mm3| jumlah lol d3) mann pan diungengkawdi pandan . bupati nga padatanggal ajang bupatitapanulitengah, seni daerah ning pena rajabonaransitumeang mara mergriswsantolumbantobing ana bnn beritadaerah: kabupaten .tapanuli tengah tahun nomor see lampiran peraturan bupati tapanuli tengah. tag nomor tahun ann snn kan tag tan . tanggal januari naa pen pake ton).3mai batman masi apa. mel dam dah agustus september| oktober november dirombak| setahun tan keo ran jan tanaman panganan hortikultura a51) 29l 4di7| perkebunan af0o| a0t ad0| pakar perikanan budidaya daan umah . om) t8| o28| oma| so2| ar) sta| kecamatan sebaran pupuk organiki februari maret april mei juni juli september) oktober november desember setahun as asn badut uu . deng pandan o ao anh saudi nov ahn van ear a uju .l o asma jo a5! (a0 situs oo. sorkam yoo) sorkam baat loo nta cam io a61. sosorgadong loo too (a6 bus oo kalo a.a as| bausutra o o1 too kata kou lou vu (aa ansambel o at, asi sirandoung ale aaa jumlah af m0l oa0l a0l pasa januari bupatitapanulite sekretaris daerah, hota pan lan mag raja besaran situmorang heran susanydikumantosina ban aman beriasdabrah "kabupaten tapanuli tengah tahunketahanan p, peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pembinaan dan tbnn republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan han bnah peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang. penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, at.republik indonesia nomor o7i. penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian: peraturan menteri perdagangan: nomor dag peri6 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian: peraturan menteri.kanrepublik indonesia nomor.eraturan menteri keuangan nomor pmk. teripang tata cara. pan penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban. : subsidi pupuk berita negara tahun nomor keputusan menteri pertanian nomor pts tentang pedoman: pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an organik, anna keputusan menteri pertanian nomor pts ot. tentang tana maa pengawasan formula pupuk an organik: kana peraturan gubenur sumatera utara nomor tahun tentang alokasi kebutuhan dan harga eceran het) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian propinsi sumatera utara tahun anggaran peraturan daerah kabupaten tapanuli tengah nomor tahun tentang. naa perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten tapanuli tengah nomor pankabupaten tapanuli tengah tahun2012 nomor8 seri d). bnn memutuskan: menetapkan,tapanuli tengah tahun anggaran ni bab png ketentuan umum pan pen nana tana tan dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten tapanuli tengah. tang tan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur . penyelenggara pemerintahan d&merah. bupati adalah bupati tapanuli tengah. pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan mann unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsungpupuk. '. bnn tenankimia dan biologi tag tanah. bnn ann pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan tat. tag inasa dan atau petani sektor pertanian. harga eceran tertinggi yang selanjutnya disebut hpp adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani kelompok tani penyalur . kan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pt. pupuk sriwijaya persero) dengan komponen biaya, sebagaimana ditetapkan oleh menteri pertanian. tan subsidi pupuk adalah selisih antara hpp dikurangi het dikalikan volume penyaluran pupuk. bnn pan anna naa: nan atau udang. maitan pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan": mengusahakan (lahan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. tana petambak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan ana dahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu. oo. penyaluran 'adalah proses: pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen: sampai dengan petani atau kelompok tani sebagai konsumen akhir. wilayah tanggung jawab adalah kabupaten kota termasuk kecamatan dan atau: kan desa yang menjadi tanggung jawab dari produsen, distributor dan pengecer kan mani dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani. produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an organik yaitu pupuk urea, za, npk dan pupuk organik didalam negeri. kan penyalur lini adalah distributor sesuai ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan. dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk pan. bersubsidi untuk tan sektor pertanianyangberlaku. maa kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan t, dea mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kan kawasan, yang dikukuhkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. mana: tan ban wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh bupati tapanuli tengah. lini !. . penggantungan pupuk upp) atau luar wilayah pelabuhan. kanan bnn lini lll adalah lokasi gudang produsen dan atau distributor wilayah kabupaten!nn snn kan bab peruntukan pupuk bersubsidi kena aan mm) pupuk: bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang kan 'mengusahakan lahan paling luas dua) hektar setiap musim tanam per . keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang paling luas (satu). hektar. pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam tidak diperuntukkan.na naa bab ili se: tanan ptt dont perti yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hoa peraturan bupati ini. ann alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada dirinci lebih lanjut tan kanan .ud. han nan petugas teknis, penyuluh, atau kepala cabang dinas kcd) setempat. bnn kantor pelaksana penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan wajib tagkena inn wilayahnya. maa ann nan kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi: wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud padanan untuk memenuhi kebutuhan petani, relokasi sebagaimana dimaksud pada nan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari bupati . berdasarkan rekomendasi dari dinas pertanian setempat. tagnag penyaluran dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi pad aan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud" dalam terdiri atas pupuk organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh tan produsen. nan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur . naanan yang berlaku. aan pan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian 'dbnn 'b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf memperhatikan: bnn kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing masing wilayah: @. .&untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini .petani atau. kelompok tani sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah kana kabupaten melakukan pendataan dkk wilayahnya, sebagai dasar aan pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi" naa sebagaimana dimaksud dalam dan tananaakemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam harus diberi . label tambahan bersama merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilangterhapus nan yang bertuliskan: aan mana pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan ann naa mm) produsen sebagaimana dimaksud dalam distributor dan penyalur lini. wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan. petaninaa untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada pan produsen dapat berkoordinasi dengan dinas pertanian dan peternakan kabupaten tapanuli tengah untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai bana berlokasi sebagaimana dimaksud dalam bnn penyalur lini yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi het). oa. harga eceran tertinggi het) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada. ditetapkan sebagai berikut pupuk urea ta: rp. , perk ann pupuk sp rp. park pupuk rp. perk pupuk npk rp. perk pupuk organik rp. . perk nan: ikan dan atau udang penyalur lini secara tunai dalam kemasan sebagai bea berikut: tag pupuk urea atau kg: t. hu. pupuk sp mbok pan pen pupuk kg: tan nan pupuk npk atau20 bae pupuk organik atau20 babi inn pengawasan dan pelaporan tana produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan'nan bnn ong bnn komisi pengawasan pupuk dan pestisida kpop) kabupaten wajib melakukan . pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga: pen pupuk bersubsidi wilayahnya. ken komisi pengawasan pupuk dan pestisida kpop) kabupaten dalam ten ban melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga harian lepas thl), tenaga dan bantu pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengamat hama dani bnn penyakit pop php). komisi pengawasan pupuk dan pestisida kpop) kabupaten wajib tana menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi. wilayah kerjanya kepada bupati. ann hn, bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk tana bersubsidi kepada gubernur. tag nan nan ve komisi pengawasan pupuk dan pestisida kpop) provinsi wajib tangbnn ketentuan penutup tan nn: dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati tapanuli tengah nan nomor tahun tentang alokasi kebutuhan dan harga eceran tertinggi het) . pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran kabupaten tapanuli tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. |
. berita daerah ser kabupaten tapanuli tengah haa peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tentang bel uraian tugas pokok dan fungsi rumah sakit umum daerah nan pandan kabupaten tapanuli tengah . dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tapanuli tengah, baka menimbang ra. bahwa dengan diundangkanny. dipandang perlu untuk membuat uraian tugas pokok dan bnn fungsi rumah sakit umum daerah pandan kabupaten tapanuli tengah, bn: fungsi rumah sakit umum daerah pandan kabupaten ana tapanuli tengah. mengingat undang undang nomor drt tahun tentang nan pembentukan daerah otonom kabupaten kabupaten ban dalam lingkungan daerah propinsi sumatera utara bnn nnokok tan pokok kepegawaian tentang perubahan atas undang undang nomor tag tahun tentang pokok pokok kepegawaian katan perbendaharaan negara lembaran negara republik: indonesiatang negara republik indonesia nomor sebagaimana tang telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang apan indonesia tahun nomor tambahan lembaran. kanan negara republik indonesia nomor bnn undang undang nomor tahun tentang .b kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun nan nomor tambahan lembaran negara republik tag bnn indonesia nomor 2g. undang undang nomor tahun tentang rumah: sakitinn undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan lembaran bagian ketiga bidang rekam medik bnn bnn bnn bidang rekam medik adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh : melaksanakan tugas bidang rekam medik. untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada nan kepala bidang rekam medik menyelenggarakan fungsi: da. merumuskan kebijakan teknis dan program kerja bidang rekam . medik, menghimpun peraturan perundang undangan bidang rekam medik sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan haa oleh pemerintah: tan c." merumuskan langkah langkah kerja kegiatan bidang rekam medik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, ana mengkoordinasikan dan mengendalikan penggunaan fasilitas, sumber daya manusia dan kegiatan pelayanan rekam medik, melaksanakan monitoring dan supervisi kegiatan penyelenggaraan rekam medik antara lain pendaftaran pasien rawat jalan, rawat inap dan pengolahan rekam medik sesuai dengan sistem dan. prosedur yang telah ditetapkan: bnn melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rekam medik, menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas nan serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah. aan kepada direktur, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur. tan hah bidang rekam medik terdiri dari: tag nan . seksi analisa dan pengolahan data, . seksi pelaporan dan statistik medik. aaa uraian tugas kepala seksi analisa dan pengolahan data adalah: mengumpulkan dan mensistematisasikan data rekam medik,: melakukan analisa, pengendalian dan pemutakhiran data medik secara profesional sesuai dengan kebutuhan: de. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan rekam medik: haa mengkoordinir pelaksanaan kegiatan rekam medis . menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ban pelaksanaan tugas: hous memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang kebijakan bidang tugasnya, tag melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala bidang. tan png uraian tugas kepala seksi pelaporan dan statistik medikadalah: menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan dan statistik medik: tang mengumpulkan dan mensistematisasikan data dan pelaporan bnn perkembangan bidang rekam medik, per mengumpulkan dan membuat grafik data statistik untuk menyusun, program, penelitian dan pengembangan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas: memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang kebijakan bidang tugasnya, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala bidang. bagian keempat bidang rehabilitasi medik bidang rehabilitasi medik. dalam man melaksanakan tugas bidang rehabilitasi medik. dar untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada kepala bidang rehabilitasi medik menyelenggarakan fungsi: .a. merumuskan kebijakan teknis bidang b. menghimpun peraturan perundang undangan bidang rehabilitasi medik sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, merumuskan langkah langkah kerja kegiatan bidang rehabilitasi medik sesuai dengan rencana kerja yang telah. ditetapkan, 0d. melakukan evaluasi tindakan rehabilitasi medik dan menentukan tan program selanjutnya: nang ''e. melaksanakan monitoring bidang rehabilitasi medik, menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas. serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada direktur, pan tan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur. bidang rehabilitasi medik terdiri dari: seksi fisioterapi dan okupasi, ob. seksi robotik prostetik. v0, uraian tugas kepala seksi fisioterapi dan okupasi adalah: kan membuat dan mempersiapkan rencana kerja dan petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan fisioterapi dan okupasi,. bnn nan ob. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan lingkungan pelayanan fisioterapi dan okupasi: te. melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi dan okupasi:: . menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. pelaksanaan tugas, naa nan de. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang kebijakan bidang tugasnya, kan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala bidang. kana ann uraian tugas kepala seksi robotik prostetik adalah: membuat dan mempersiapkan rencana kerja dan petunjuk teknis dilingkupi robotik prostetik, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan lingkungan pelayanan ( robotik prostetik: melaksanakan pemeliharaan fasilitas pelayanan dilingkupi robotik prostetik, bd. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang kebijakan bidangtugasnya: sat melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala bidang. bagian kelima bidang pelayanan tan bidang pelayan. melaksanakan tugas bidang pelayanan medis kepada pasien rumah sakit umum daerah. untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ee. kepala bidang pelayanan menyelenggarakan fungsi: inn merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan, menghimpun peraturan perundang undangan dibidang pelayanan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh naa pemerintah, tan merumuskan langkah langkah kerja kegiatan bidang pelayanan medis maupun pelayanan penunjang medis sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, melakukan koordinasi dan kerjasama antar bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien: natan melakukan pengawasan, menilai dan memberi petunjuk serta" nan bimbingan kepada bawahan serta unit pelaksanaan pelayanan kan fungsional dan instalasi pelayanan, kean h.' memantau dan melakukan pengawasan penggunan fasilitas ten pelayanan medis: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang man pelayanan, nan nan ji.direktur, kan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur. ana pan kang bidang pelayanan terdiri dari: seksi rawat jalan rawat inap: tan ob. seksi asuhan keperawatan. beta uraian tugas kepala seksi rawat jalan rawat inap adalah: kanantan penggunaan fasilitas pelayanan rawat inap maupun rawat jalan, tea mempersiapkan bahan kebutuhan pelayanan penunjang medis pada unit antara lain farmasi, laboratorium, gizi, radiologi, unit. transfusi darah dan electro encephalo gram eeg)) bnn melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan diseluruh lingkungan penunjang tan 0d, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tag tentang kebijakan bidang tugasnya, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala bidang. tag uraian tugas kepala seksi asuhan keperawatan adalah: memberi petunjuk dan bimbingan dalam penerapan asuhan man keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan sak): ob. mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menilai mutu asuhan keperawatan sesuai kebijakan rumah sakit umum daerah: bnn mengumpulkan bahan dan data tentang prosedur asuhan keperawatan, ketenagaan, dan peralatan untuk masukan demi tan kan pengembangan pelayanan keperawatan, memelihara serta mengembangkan sistem pencatatan dan. pelaporan asuhan keperawatan yang tepat sehingga tercipta informasi rumah sakit yang dapat dipercaya, bnn melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap tang penerapan pratap sop pelayanan keperawatan, mah sukses sukses isopod uep kutrenyesyg 3were sup censos uo1 sun uejegef yodwoppy sedang see began) 3uek (euo1s3ury e3eu yejunfs tree urp1o) pers3uny wenger sodwopy tested tvnoisonnj nvlvavf notch gnfnyoy under kan pen bnn tejupy ueynrwod tang weyeperp were pelog censos uep unse) (e39) euros ses escu rekundusur mpi study sliejanyas uep boy them eny tang 1retrefepod uri soal wey fuego yep pesos sun pd jas e3033we saja1d sueuamay inyedusu isopod weeuiguad vesnyepur kuweeuesyepd nejurupu ypw vewekepa tepueys" unse x user resep yurgupu sesi rekundupu pom 2roy hw). inang epelov game 3un33wej1og uep yemegrp pog buruk revamps uou ueyegef ueyednydr mow ein wenger wesnyndoy bus ueydepa uep suryo33ue york ymrdip 3uex para seen wep non item emmy itre102s depo undundrp simbol. nan nemo dua nye terus3uny ipo yodwopey wep yeserog auuwee) buoy buah teuorsajoad srpos 23eu93 yodwopoy ueyednpw show kan ter yesus bnn migawalinok bnn nnn ureuody upr3eg buepig kredo weyuogrb sue urea sn) se sny ueyeuesyep fo. use3ry sepi weyeligoy suerjuo3 bnn 3berg kredo sepeda we3uegumayad uep ies uer lagubwu yes yenny efioyog were nreg 3we bnn lexeme body ek. e3vuo3 seg isejusiio ise biji ueyeuesyepu resume1odo unse iso game sund3ue3 temegip epe1og suka weyemeaad mun weyemendon yop bey pulp uep ueduwu trireme.lady lue ahead under weyemetodoy eres semua) reg unpo uep msn sundueuu awdirektur. jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada rumah sakit umum daerahkan jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga naa fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. ann babi tata kerja dad bnn dalam melaksanakan tugasnya, direktur, kepala bagian tata usaha," kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala seksi lingkungan rumah sakit umum daerah pandan wajib menerapkan" prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpilifikasi baik dalam . tag lingkungan masing masing maupun antar unit organisasi lingkungan kan tan rumah sakit umum daerah pandan, serta dengan instansi lain diluar rumah sakit umum daerah pandan sesuai kewenangan dan bidang kan nan tugasnya masing masing secara berjenjang. setiap pimpinan pejabat lingkungan rumah sakit umum daerah tan pandan secara berjenjang bertanggungjawab memimpin dan.rumah sakit umum daerah pandan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung |. jawab kepada atasan masing masing dan menyampaikan laporan. berkala tepat pada waktunya. setiap pimpinan pejabat lingkungan rumah sakit umum, daerah pandan wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. maa s5) setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai nan bahan dalam melaksanakan tugas. kan bab ann nan ketentuan penutup mana tatapanuli tengah. ditetapkan pandan bnn pada tanggal januari nan bupati tapanuli tengah . raja besaran situmorang diundangkan pandan pada tanggal jan naa plt. sekretaris daerah kabupaten hendri susanto lum tobing berita daerah kabur. tapanuli tengah tahun nomorztn: |. negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor kan ann tana tanlembaran daerah tahun nomor seri d). bnn memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi rumah sakit umum daerah pandan bnn kabupaten tapanuli tengah ketentuan umum insannana bupati adalah bupati tapanuli tengah, nang dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dengan tan dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tapanuli tengah: pan sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten tapanuli kan tengahn kabupaten dan lembaga teknis kabupaten, kecamatan dan kelurahan, aan ban rumah sakit umum daerah pandan kabupaten tapanuli tengah yang bnn selanjutnya disebut rsud pandan adalah rumah sakit umum daerah pandan kabupaten tapanuli tengah, direktur adalah pimpinan ppk badan layanan. umum daerah rsud pandan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati: kepala bagian tata usaha adalah kepala bagian tata usaha pada rumah sakit umum daerah pandan kabupaten tapanuli tengah, tan kepala bidang adalah kepala bidang pada rumah sakit umum daerah pandan kabupaten tapanuli tengah, bnn kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada rumah sakit umum. daerah pandan kabupaten tapanuli tengah: pan tan kepala seksi adalah kepala seksi pada rumah sakit umum daerah tana pandan kabupaten tapanuli tengah: komite medik adalah wadah profesional yang keanggotaannya. berasal dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili, kelompok jabatan fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang naa terdiri dari tenaga tenaga yang memiliki keahlian dan atau keterampilan nang tertentu,yang jenis dan tugasnya serta personil ditetapkan dengan peraturan bupati. tan babi organisasi rumah sakit umum daerah pandan kabupaten bnn tapanuli tengah bagian kesatu nan kedudukan tugas pokok dan fungsi . tag dalan rsud pandan kabupaten tapanuli tengah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada' bupati melalui sekretaris daerah. ' tan tan rp) rsud pandan kabupaten tapanuli tengah mempunyai tugas bnn melaksanakan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan. bnn untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam . dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi: kan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan, penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah, pan cc. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan, penyelenggaraan pelayanan rujukan: pan kan penyelenggaraan rekam medis: tan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang kesehatan kepada. masyarakat, bala pengelolaan administrasi dan keuangan, ih. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan han bagian kedua tan susunan organisasi bnn tan organisasi rsud pandan kabupaten tapanuli tengah terdiri dari .a. direktur dan bagian tata usaha, terdiri dari: hata subbagian umum: subbagian kepegawaian, nan kan subbagian keuangan. e. bidang rekam medik, terdiri dari ara seksi fisioterapi dan okupasi, seksi rhotik prostetik. bidang pelayanan, terdiri dari: seksi rawat jalan rawat inap, tana seksi asuhan keperawatan. komite medik. . kelompok jabatan fungsional. bab iii gan uraian tugas pokok dan fungsi . bagian pertama direktur rumah sakit umum daerah bnn kan direktur mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan bidang pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. . untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam direktur menyelenggarakan fungsi: memimpin dan mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan rumah sakit umum daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah, usb. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar tag pelaksanaan tugas rumah sakit umum daerah sesuai dengan: peraturan perundang undangan yang berlaku, menetapkan program kerja dan rencana kerja rumah sakit umum daerah sesuai dengan rencana strategis pemerintah kabupaten tapanuli tengah: ara merumuskan kebijakan umum dibidang pelayanan kesehatan kepada inn mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bagian tata' usaha, bidang bidang, subbagian dan seksi seksi: mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kerja,. melakukan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas tugas, merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah nan masalah pelaksanaan tugas dinas kependudukan dan pencatatan memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati tentang kebijakan bidang pelayanan kesehatan: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati. nan ann bagian kedua ann bagian tata usaha tan bantal bagian tata usaha adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang tag kepala bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur. kepalrumah sakit umum daerah. untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada bnn kepala bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi: mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas tugas rumah sakit naa banana umum daerah dan memberikan pelayanan administratif kepada bidang bidang lain dilingkungan rumah sakit umum daerah, ben 'b. menghimpun peraturan perundang undangan dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang tan ditetapkan oleh pemerintah: cc. merumuskan langkah langkah kerja kegiatan bagian tata usaha pa. sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, tan mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana. kerja rumah sakit umum daerah, nan pe. mengkoordinasikan pengelolaan urusan perencanaan dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, kana melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan: mengelola pelaksanaan ketatausahaan dan tata laksana rumah tangga rumah sakit umum daerah: melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi dan tan keuangan: kena .j menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas tana serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kan nan kepada direktur: mengkoordinasikan penyusunan anggaran rumah sakit. umum tn, tan daerah, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur. kan bnn senna bagian tata usaha terdiri dari subbagian umum: subbagian kepegawaian: subbagian keuangan. tan tag nang uraian tugas kepala sub bagian umum adalah: a. membantu kepala bagian tata usaha dalam memberikan pelayanan teknis administratif kepada satuan organisasi rumah sakit umum daerah sdi bidang umum, lb.melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah nan tan tangga, perlengkapan dan inventaris barang: tan menyusun langkah langkah kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, tan d0. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam tag . : tan berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya: bnn mengkoordinir pelaksanaan kebersihan lingkungan dan ruangan ppk blue rumah sakit umum daerah: stan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, tea tan tag menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas: pak kan nan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hanan dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban tugas: meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bagian tata usaha, pk. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian tata usaha tentang kebijakan bidang tugasnya, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha. kang uraian tugas kepala sub bagian kepegawaian adalah: tag membantu kepala bagian tata usaha dalam memberikan an. pelayanan teknis administratif kepada satuan organisasi rumah sakit umum daerah bidang kepegawaian, kanan menyusun rencana kerja dan kegiatan rumah sakit umum daerah: kanpegawaian: menyusun langkah langkah kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, kan pe. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang :. meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, tan kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, akses, aspen 'dan: lain lain menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai. dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban tugas: pan bnn: pelaksanaan tugas, nan pan memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian tata tan tan usaha tentang kebijakan bidang tugasnya: too. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ( tata usaha. sana uraian tugas kepala sub bagian keuangan adalah: membantu kepala bagian. tata usaha dalam memberikan (pelayanan teknis administratif kepada satuan organisasi rumah sakit umum daerah bidang keuangan, tan nn menghimpun peraturan perundang undangan, petunjuk naa. bagian keuangan, tan cc.: bnn ode. menyusun langkah langkah kerja sesuai dengan rencana. kerja yang kan telah ditetapkan, bnn sar menyiapkan bahan dokumen pelaksanaan anggaran dpa):, memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, .h. melakukan verifikasi permintaan pembayaran dilingkungan rumah sakit umum daerah: mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, renstra, senja dan penetapan kinerja tahunan rumah sakit umum daerah: tan pelaksanaan tugas: menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai tan dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban tugas: memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian tata. tana usaha tentang kebijakan bidang tugasnya, an. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala bagian tata |
ps3 bupati tapanuli tengah peraturan bupati tapanuli tengahsebagai pelaksana:kabupaten tapanuli tengah.bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:.jpengelola keuangan dan kekayaj, untuk kantor bidang pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran. lembar4, untuk fungsi pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian ssd bpt. lembar5, untuk bank yang ditunjuk bendahara penerima sebagai arsip. lembar6: untuk bank yang ditunjuk bendahara penerima sebagai laporan kepada fungsi pembukuan pelaporan. langkah plat menyerahkan surat.ditetapkan pandan pada tanggal set bup tapanuli bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar lambang pemerintah daerahnpp: alamat wajib pajak po. kelurahan desa rt rw: kecamatan kabupaten kode pos trmeoseesamonpsel ct) diriseo ppp ppprp.)al nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp) lam rp01 nilai perolehan objek pajak kena pajak popup) angka angka2 3imjb. stop bpt skpd kurang bayariskpdbiii. jumlah yang disetor (dengan angka) (dengan huruf) (berdasarkan perhitungan dan pilihan pnareraenenan mana samartangga lcd, dan tanda tangan l. nomor dokumen: claim lilit) diisi oleh petugas nomor dokumen: cuti dppkkd nopp3 bau: ct) cti citi lit iii lilit olahan hak atas tanah dan bangunan lembar ssd bpt untuk plat notaris lambwgib pajak:| latto npp: alamat wajib pajak kelurahan desa rtrw kecamatan kabupaten kode pos noerosekesamoppes: ti. kuno letak tanah dan atau bangunan kelurahan desa rur: kecamatan kabupaten kota penghitungan nop pbb luas nop ppp m2 uraian diisi las tanah dan bangunan yang diisi berdasarkan spot pbb tahun luas nop pbb barbra dinernlah srjadinva.perolehan.hak lala tanah (bumi) rp. bangunan mo: nop pbb ro.(aa4. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang angka alm rp. | jumlah setoran berdasarkan: penghitungan wajib pajak lo)jumlah yang disetor (dengan angka): (dengan huruf), (berdasarkan perhitungan dan pilihan anananannan menata ansar mengetahui diterima oleh: telah diverifikasi: wajib pajak menyetor plat notaris tempat pembayaran bpt tanggal! .oco momoa nama lengkap dan tanda tangan mare lengkap, sempat dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dan landa tangan nama lengkap, stempel. dan tanda tangan nomor dokumen: latto lxttih isi oleh petugas armor bomb dppkkd kopi8 bau: lt) ct) kti uii meant www contoh petunjuk pengisian surat.setoran pajak daerah bpt (dibalik ssd bpt) petunjuk pengisian ssd bpt formulir ini terdiri dari (enam) lembar, kembar pertama diterima want bajak wp) sa. istilah ssd bpt ini dengan huruf cetak crkode jenis perolehan hak kode jenis perolehan ila kode hak pemindahan hak pemasukan dalam perseroan badan pemekaran usaha jual beli hukum lainnya hadiah tukar menukar pemisahan hak yang mengakibatkan perolehan hak rumah sederhana hibah peralihan sehat dan rss melalui kpr hibah wasiat penunjukan pemberi dalam lelang bersubsidi waris pelaksanaan putusan hakim yang pemberian hak baru) bpt digunakan untuk setoran berdasarkan std bpt skpd kurang bayar tambahan sebagaimana huruf d.b atau berdasarkan d.d maka huruf tidak perlu diisi. angka nilai perolehan objek pajak n. angka diisi dengan hasil perkalian antara popup angka dengan tarif pajak sebesar isesiiraya tambahanjurusan j. jika d c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan d c. jika d d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan d d. jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotakrank yang ditunjuk bendahara penerimaan). spesifikasi teknis perprosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan wajib pajak uraiann sha atas perolehan hak atas tai tanah dan atau bangunan. tanah dan atau tanah dan bangunan plat peukan plat menerima dokumen perolehan hak dari wajib pajak. plat kemudian memeriksa data mengenaidimakan menyediakan data kepala kantor bidang pertanahan menyediakan yang dibutuhkan data yang dibutuhkan oleh plat terkait plat terkait. iak jak pemeriksaan objek (as tanah dan tanah dan atau bangunan. penyediaan tai formulir ssd pemindahan hak arsip bpt atas tanah dan ld menghitung pri terutang, menyiapkan berdasarkan prosedur yang berjalan, plat hta ssd bpt, lembar) menerima formulir ssp bpt dari dinas menandatangani pengelolaan pendapatan keuangan dan aset ssd bpt daerah. mba kembar plat menghitung bpt terutang, menyiapkan kembar ssd bpt. ember) dau gambar sumbar maa kembar berwarna sama dengan plat kemudian dan pat menandatangani ssd bpt. ssd bpt tanda tangan ssd ap mau,:peraturan bupati adalah peraturan bupati tapanuli tengksud hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalan pajak,engelola keuangan dan kekayaerta waris, lembar4: untuk fungsi pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian ssd bpt.ditetapkan pandan pada tanggal merek bupati nauli ten raja besaran situmorang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar ssd untuk bank yang ditunjuk lambang pemerintah daerah berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak bendahara penerimaan pajak bumi dan bangunan (pop pbb dinas pendapatan, pengelolaankembar ini terlebih dahulu, nama wajib pajak: ngga npp alamat wajib pajak kelurahan desa rt rw kecamatan kabupaten kode pos nmoobekesemoppes: letak tanah dan atau bangunan kelurahan desa:tanah (bumi) bangunan nop pbb jenis perolehan hak atas tanah pantai bangunan tn:li)llj berdasarkan peraturan bupati no: .i. io. jumlah yang disetor (dengan angka) (dengan huruf) ra uut a (berdasarkan perhitungan dan pilihan coret yang tidak perlu peran nam nenek akloco oom stempel, dan landa tangan nama lengkap, stempel, dan tanda tangan dili angota ap. yerorditan: kti kti pekan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar kembar htb untuk bank yang ditunjuk bendahara lambang pemerintah daerah berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak penerima sbg laporan dppkkd wajib sejak:| alamat wajib pajak kelurahan desa rt rw: kecamatan kabupaten kode pos nonorobek peakvomppe koko: air.rp1 d.app nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp) donesioxangka3 atm rp. jumlah setoran berdasarkan (cjci) berdasarkan peraturan bupati no: iii dodo seneeeteneenan tamtama jumlah yang disetor (dengan angka) (dengan huruf) tangan (berdasarkan perhitungan dan pilihan coret yang tidak perlu pennarannnan ole tenan nan tooooo keuangan dan kekayaan daerah nama lengkap, stempel, dan landa tangan nama lengkap, stempel, dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dan tanda tangan ptm ptt men sean prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan wajib pajak uraian lak fa)lehan hajatan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. tanah dan atau tanah dan bangunan plat bangunan aah plat menerima dokumen perolehan hak dari t . wajib pajak. plat kemudian memeriksa data bsakang penyedia ata kepala kantor bidang pertanahan menyediakan (eren data yang dibutuhkan oleh plat terkait plat terkait pemeriksaan objek e jaran dan tanah dan atau bangunan. penyediaan formulir ssd pemindahan hak arsip bpt atas tanah dan ip menghitung terutang, menetapkan berdasarkan prosedur yang berjalan, plat panai menerima formulir ssp bukti dari dinas menandatangani pengelolaan pendapatan keuangan dan aset ssp phi daerah. kembar kembar kembar plat menghitung bpt terutang, menyiapkan kembar mimbar ssd bpt. kembar sumbar emban kembar kembar ig. bersama sama dengan plat kemudian dan plat ambar menandatangani ssd bpt. ssp bpt tanda tangan ssd bpt lampiran pengurusan akta,'fotokopi. identitas wajib pajak (dapat berupa kartu tanda penduduk surat izin mengemudi paspor) surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikatakan),i3ptb (lembar dan dari fungsi pelayanan. ditetapkan pandan pada tanggal larut bupati nauli raja besaran situmorang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar ssd bpt untuk dp2k2d dalam bang pemerintah daerah berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajakmewabpaak:| nan alamat wajib pajak kelurahan desa rt rw: kecamatan kabupaten kode pos: nomor bisa pajak( p)p3b:c kitbr. neel r00 nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp) lal rp0benang ama meal lan mma dewammmramemavaonaen samaran) jumlah setoran berdasarkan penghitungan wajib pajak. lb. std bpt skpd kurang bayar skpd kurang bayar tambahan nomor tanggal pengurangandihitungsendirimenjadi: berdasarkan peraturan bupati no: jumlah yang disetor (dengan angka) (dengan huruf) (berdasarkan perhitungan dan pilihan coret yang tidak perlu nan "na mengetahui diterima oleh ( telah la. onarra lengkap, stempel, dan landa tangan nama lengkap, stempel, dan enda tangan dadang perdata ken dppkkd pbb bau: ltd ttd '| ( rratas hak atas tanah dan atau bangunan, prosedur pembayaran bpt, cc. prosedur penelitian surat setoran pajak daerah bpt (ssd bpt), d.ianpenyampaian ssd bpt untuk diteliti dinas. pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah pemerintah kabupaten tapanuli tengah yang bertanda tangan bawah ini nama wajib pajak kanan maan aan maan rena kanan ana panen kena man aan aan news alamat been naa arena aan anatarop. lama daan ana nana eren ena desa kelurahan santan nana nana kabupaten kota anennnnananeee a'surat kuasa dari wajib pajak fotokopi identitas kuasa wajib pajak " ) fotokopi kartu npp demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian ssd bpt. keterangan coret yang tidak perlu paman emma mane krnntnman memanen ema memuat dalam hal dikatakan wajib pajak kuasa wajib pajakkeren enesendan meme nampan amnan anna ana penanaman nana aan kanan npp cld lilit lt) serta data objek pajak atas: nomor objek pajak mop) ct) ct) city citt atas perhatian dan kerjasama kami mengucapkan terima kasih. fungsi pelayananinn aan anyer tan nan tahanan npp perolehan hak selama tahun berjalan nnetnanannnananannnanaaan snnamnkenantemnnenanaaaaaaan nomorobekpakakop) (ti letak tanah bangunan penuntun knee aan kelurahan desa banner ear akan rt rw kecamatan bahan para mann merana kabupaten kota: penghitungan njoppbb .) tanah (bumi) rp. ganguan taro nop pbb (ape semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian ssd bpt. terima kasih kanan mena mean makanan fungsi pengelolaan data informasi uraian wajib pajak fungsi pengolahan data selaku penerima hak fungsi pelayanan informasi menyiapkan lembar wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen: lampiran per dokumen terkait penelitian ssd bpt. wajib dokumen terkait pendukung penelitian pajak penelitian ssd ssd bpt kemudian mengajukan formulir permohonan bpt lembar penelitian ssd bpt yang dihampiri dengan ssd bpehtb lembar dan dan dokumen lembar pendukung lainnya fungsi pelayanan. ssd bpt pengajuan data surat kon ara terkait objek pajak lembar berdasarkan formulir permohonan penelitian mbar pernah aan ssd bpt yang diterima, fungsi pelayanan ssd form database mengajukan data terkait objek pajak kepada pena pengajuan objek fungsi pengolahan data informasi dengan lembar kk. paduan data pajak. ata menggunakan form pengajuan data. lembar ssd bpt fungsi pengolahan data informasi form penyiapan data menyediakan data terkait objek pajak dengan penelitian pengajuan terkait objek membuka database objek pajak. ssd bpt data terisi) pajak fungsi pengolahan data informasi mengisi lamo form data objek pajak pada form pengajuan data. pengajuan fungsi pengolahan data informasi kemudian mendukung data terisi) menyerahkan form pengajuan data kepada fungsi pelayanan. orm fungsi lembar pengajuan terisi lembar tenis) surat lembar permohonan fungsi pelayanan meneliti ssd bpt dan ssd bpt ssd penelitian lampiran lampiran pendukung berdasarkan data bpt ssd bpt objek pajak yang diterima dari fungsi pengolahan dppkkd data informasi. fungsi pelayanan menandatangani ssd bpt dan menyerahkannya kepada wajib pajak. kem peran peraturan bupati tapanuli tengah tanggal maret,pandan pada tanggal maret rupa anu raja besaran situmorang perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar htb untuk kadis pertanahan lambang pemerintah daerah berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak dalam#kmawebpas:| 2x: kti cld alamat wajib pajak kelurahan desa rur: kecamatan kabupaten kode pos nomrobiek pak( nop)p bb:| ll) itu ito letak tanah dan atau bangunan pe . . .!arldlangka1il) stop sang berdasarkan peraturan bupati jumlah yang disetor (dengan angka) (dengan huruf) (berdasarkan perhitungan dan pilihan coret vana tidak perlu ewen nenekcbooo gan tanda tangan nomor dokumen cuti lilit) isi oleh petugas nomor dokumen ll) li) dppkkd pp8 bau: cii lilit ttdg berdasarkan prosedur pembayaran dan dea asasi dari prosedur prosedur penelitian wajib pajak menerima ssd kpp sebelumnya bpt lembar dan wajib pajak lalu memberikan ssd bpt lembar dan kepada plat. lembar berdasarkan transaksi pembayaran lembar indah kantor pelayanan pajak, wajib pajak juga akta kar dan menyerahkan bukti penerimaan ssp bukti penerimaan lembar hak atas tan kepada plat ssp bukti penemuan atau bangunan ssd bpt ssp lembar plat menyiapkan akta pemindahan hak atas ssd bpt tanah dan atau bangunan. plat kemudian menyiapkan pengajuan pendaftaran hak atas bukti penerimaan tanah atau peralihan hak atas tanah. plat menyiapkan menyiapkan ssp pengarsip ssd bpt lembar pengurusan mengajukan pendaftaran akta pendaftaran hak akta pemindahan hak atas tanah atau atas tanah dan atau plat menyerahkan akta pemindahan hak peralihan hak atas bangunan atas tanah dan atau bangunan, ssd bpt tanah lembar dan bukti penerimaan ssp kepada kepala kantor bidang pertanahan. lembar bada lembar lembar spd bpt kepala kantor bidang pertanahan menelaah penyu penerimaan seed peta ssd bpt menelaah pengajuan dan pengajuan dan memperbaharui daftar perolehan asal bukti penerimaan memperbaharui daftar peralihan hak atas tanah: kepala kantor bidang ssp perolehan atau peralihan pertanahan pengarsip ssd bpt lembar bukti penerimaan hak atas tanah ssp arsip akta pemindahan hak atas tanah dan atau kepala kantor bidang pertanahan bangunan han menyerahkan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan dan bukti penerimaan ssp bukti penerimaan lembar kepada plat. ssp ssd b ssp penelitian plat menandatangani akta pemindahan hak manan atas tanah dan atau bangunan. plat kemudian akta pemindahan hak pee pak menyerahkan akta pemindahan hak atas tanah tan bagian dan atau bangunan kepada wajib pajak. burial arsip akta pemindahan hak menandatangani atas tanah dan atau akta pemindahan bangunan hak atas tanah dari atau bagian lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tanggal maret prosedur pelaporan bpt puntuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam satuan kerja dinas pendapatan, pengelola keuangan dan kekayaan daerah dppkkd)n data bang:pandan pada tanggal barat bup nauli tengah raja besaran situmorang contoh laporan penerbitan akta anna , laporan penerbitan akta oleh plat bulan .oo.ooo mena tahun hat plat aan kepada yth. erat kepala dinas panai pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah hana ann ppp kabupaten kota . oo. saw basis uas) septum eri tun anna kanan lena bapa letak dahak den speeuargs map sana dem kah keterangan sts kendi yana merana mah. kanan tama bangunan yen ipe) ptamsga dawan dog pts sun kena ima perueaanh tea memberikan tan pra: oo das ok a e ee m ha abe mmm mob a nning ae. mama nama nama . io. m nam nanas maa neo na. pena mama amir r benaannanann aan kanan nama plat panduan pengisian laporan penerbitan akta panduan pengisian laporan penerbitan akt dan npp pihak yang mengalihkan memberikan. contoh john beralamat ji. industri raya dengan npppt, diisi nomor kopi dari perno, blok ii.d persil ditulis no,m2?'yang ada pada spot (nop sebagai dasar pengenaan pbb) adalah rp. ditulis cantinn painaa m. contoh dokumen register ssd bpt pemerintah kabupaten kota nana tanam register ssp bpt dinas pendapatan tahun anggaran .o.ooo wmo.mom bendahara penerimaan j j v kab ora lanka bangga linn mengetahui meryetijis bendahara penerimaan pengguna anggaran rana nama ni? dana aan n. ana naa rea contoh format buku penerimaan dan penyetoran pemerintah kabupaten kota .o.i.iooocoo buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan skpd period mmm ama penerimaan penyebaran nomor tenggat buku! cara pembayaran kode uraian jumlah tanggai sts jumlah kerangan kanan rekening ke mma e maa mua h h mand . aa, amar meera kas bendahara penata anna ana saldo awal benaanaaa ann jumlah penerimaan. kena nenek jumlah yang disetorkan pena saldo kas bendahara penerimaan nan terdiri tunai sebesar pena bank sebesar naa lainnya kena nana kab kata. tanggal oo. mengetahui menyetujui bendahara pengguna nama leone aan perma lena np. hip bana pemerintah kabupaten kota register sts dinas pendapatan tahun anggaran . bendahara penerimaan banana koarhokemang data daan tema kama www mengetahui menyetujui kab. kota. ii. tanggal . pengguna anggaran bendahara penerima nama pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh::khak atas tanah atau pendaftaran pemindahan hak atas tanahsadar pelaporan bpt uraian bank yang ditunjuk bendahara penerimaan pejabat pembuat akta fungsi pembukuan dan pelaporan berdasarkan ssd bpt lembar bank deri prosedur dari prosedur dari prosedur ang ditunjuk menerbitkan nota kredit atas (prosedur prosedur prosedur penerimaan bpt dari wajib pajak. pembayaran pembayaran peng taran, akta bpt) exhib dari bank yang ditunjuk menyerahkan nota 1dari credit prahara penerimaan. pertanahan) berdasarkan ssd peta lembar bank ang ditunjuk membuat register ssd: based ssd ssd ssd tb. arsip peta bpt3 bft eleito spp btb bank yang ditunjuk memberikan ssd (lembar (lembar (lembar member lembar2) ptb lembar dan register ssd bpt akta pemindahan fungsi pembukuan jan pelaporan. hak mas tanah ab aran sementara itu, bendahara penerimaan menerbitkan menyiapkan bangunan eneritaa ssd peta lebar dan lembar neta kredit register arsip menyiapkan ata penerimaan pembayaran bpt secara aras sapi bpt register penerimaan ssd bpt xi: bendahara penerimaan mencatat bpt menyiapkan penerimaan dalan buku penerimaan register laporan pengaturan dan membuat register spd: ssp bpt register penerbitan akta ftb berdasarkan septi bpt lembar ssd bpt ssel bpt bendahara penemuan kemudian menyerahkan register ssd late yang nota kredit (lembar (lembar laporan. hlarapiri. dengan bsd peta lembar peter han alata, perbukuan dan pelaporan. remind ian. dari fungsi fungsi yang ini sedangkan atas penerimaan nota kredit atm bangunan bank yang ditunjuk, maka bendahara penerimaan mencatat penerimaan bpt5 buku penerimaan penyetoran dan fungsi sister sts. fungsi. pembukuan bah pembukuan pelaporan e bendahara buk meri maan, kemudian pelaporan rap menyerahkan penerimaan menyatakan beserta register sts kepada nota kredit buku laporan irigasi pembukuan pelaporan. fungsi spp beta penerimaan penerbitan akta pembukuan ssd bpt penyetoran pemindahan hak plat menerima ssd bpt lembar pelaporan (lembar resistor sts atas tanu menyiapkan laporan penerbitan akta mencatat dalam buku histor sts atau bangunan pemindahan hak atas tanah dan atau penerimaan penyetoran bangunan. bendahara penerimaan plat moraberikan laporan penerbitan pemindahan hak atas tanah daratan bangunan fungsi pembukuan bulai penerimaan laporan. penyetoran menyiapkan ser kongsi pembukuan pelaporan menerima register sts laporan berupa sister spd bpt lembar buku penerimaan. pad snyatoran, register sts, dan laporan penerbitan akta pemindahan hak atas tanah atau bangunan. laporan berdasarkan. dokumenrdokrwaen tersebut. fungsi realisasi nasi pembukuan& pelaporan rasnyusun pal peran realisasi pad. perbukuan pelaporan lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tanggal maret: menerbitkan std bpt: menerbitkan skpd kurang bayar bpt::php:::ditetapkan pandan pada tanggal karet bupati tapanuli ten "raja besaran situmorang std bpt. perintah kabupaten pon ann par penguasa tani pengelola keuangan das kekayaan rana mama surat tagihan pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sls aa: nomor tahun tanggai penerbitan jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar letak objek pajak irama alamat wajib pajak kabupaten kota pkaraengnenonama medan nana nana akan aan kecamatan pelatega nnnanamaananan ata aan anna aan des2 kelurahan hang maa anna akn ngp nama ane ena ana pentolan pajak yang terutang d. pajak yang terulang menurut ssd aphia skpd kurang raya skpd kurang bayar tambahan") rp3 tahun lo. pelari dibayar tanggal rp. rp. saman ponatgangan kaget angan bak kala mama, ah jumlah yang dapat diperhitungkan angka angka ke: mmw sejak yang kurang dibayar (angka angka rp. ie. longm administrasi) ami samar. kanoman angker) rani none nam mand pajak yang terutang berdasarkan putusan bps dikurangi angka1 rpl oran manrametaran aah is. pajak yang masin harus dibayar ir. tanggal jatuh temp tempat pembayaran e perhatian kedupareraoi lanka ank surat tagihan bea perolehan hak atas telah bangunan stp bpt ini barus dilunasi paling lambat satu bulan kepala dinas pendapatan pan ana hanan sejak langgar ousgiima. ng. pan apabila setelah lewat tanggal lantai jalan tempo ulang pajak belum dilunasi. maka tindakan penagihan akan dilanjutkan aan dengan penerbitan surat paksa, pelaksanaan sia, aan lelang. mean aan aon nana element ala alaska aia natal laten nan ngga nana, www om daftar ssd bpt yang gaakhurang dibayar rar ssp: bpt yang kurang dibawa: lek kta nak rka pena pemerintah kabupatenkota lo. dinas pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah daft ssd bpt yang tidak kurang dibayar. salah tuts, salah hitung, dian kena bunga'denda pajak yang asi nama cen alamat m3, sanksi paus dibawa nom tanggal penerbitan pasek yang kurang keterangan aan sara letak tanah daratan aokunistrasi rp. ssd bpt dibayar rp! rp) bangunan, npf aaa n | sta . jaa pena men bag bear cagar ssp: bpt yang kurang dibayar pemerintah kabupatenkota l.o.oo woo dinas pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah daftar ssd bpt yang kurang dibayar men men pajak yang masih nama dan alamat vp, saksi agus depan nomor tanggal penerapan pasak yang ragu harus dibayar keterangan eta kta adminstrasi abu hektar tanah danjatal seo ept dibayar ra) ipa fa. rea bangunan, ncp pbb. dan dang menanam maa magna sana mana ann pop maa daftar surat teguran pemerintah kabupatenkota snare dinas pendapatan pengelola keuangan dah kekayaan daerah daftar surat teguran tahun. tpa ann bnn nama dan alamat wp. jenis tahun nop. nd. tanggal surat tanggal pajak yang kurang denda sanksi ag ite: . tenis letak op, yang diterbitkan pajak pajak teguran harus gempa dr3agar (ap administrasi laa ai surat teguran rp: ta maa sana bana data surat paksa aib eaenpajan enjeyanpepenan papa ofanarasing maan:dppkkd melakukan fasilitas pelaksanaan peraturan bupati ini. ter surat teguran oo. pare unta pemerintah kabupatenkota dak ena paman ena ana lintas pendapatan pengelola keuangan dan sea yaa daerah kepada yih, nama: nop animasi surat teguran menurut jala usaha kamil, tingga saki salihara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut nop. tanggal std tanggal tum daa mina bpt skpd kurang jatuh tempo tunggakan jenis pajak tahun pajak mana pakan naa naan toga tempo tunggakan rayarisk kurang bayar pembayaran baik tambahan p mma apa enam mm one (ama tan sean nga nnn kengnnnnnn core! yang tidak perlu jumlah (dengan huruf ama lae mma ama nan lane maaf untuk mencegah !tindakan panggilan pajak dengan sia! paksa berdasarkan peraturan kepala daerah nomor tahun tentang penagihan dayak dangan surat pasca maka diminta kanada saudara agar nomor . tahun. tentang penagihan pajak dangan surat paksa, maka diminta kepada saudara aga melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu (dua puluh satu) dataid till saudara telah ineiuliasi lunggaksin pajak tersebut diatas, dliwuiwir ayah saudara secara mann melaporkan kepada karni. ban ( perhatian wm aman kam aman anna mama maa dana man aman aman maan maan mean ama kepala dinas pendapatan tan marut lina dalam ata uin pemerintah kabupatenkota . arus dilunasi wak ula, pemerintah (kabupatenkota ppn sana hari sab aturan, siwa: iwa mag ant kegunaan idi sesudah batas waktu tersebut, pedoman leewatara akan anglican bisa penerbitan surat paksa eman e enna mma maa man maa aaa dan mena kemana mana kanan mana . p x bagan alir penetapan std bpt uraian wajib pajak fung: penagihan prosedur berdasarkan prosedur pembayaran bpt sebelumnya, pembayaran maka fungsi penagihan pengarsip ssd bpt yang telah bpt laa dibayarkan oleh wajib pajak. tamemaksa raja terutang yang tidak kurang dibayar, salah atas ssd bpt terutang yang tidak kurang dibayar, salah (uts, salat hitung, kena alis, salah salah hitung, dan kena bunga denda maka fungsi bunga denga penagihan menerbitkan star ssd bpt yang tidak kurang dan spo space yang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga denda. tidak kurang dibayar, arsip lah tulis, salah hyung, (remas penagihan kemudian pengarsip daftar.tersebut. kearifan bunga denda" (ama pan fungsi penagihan menerbitkan stop bpt berdasarkan daspite dicetak rangkap j5. fung$ penagihan pengarsip std bpt (lembar kembar2 nga ung arsip lembar terbaru arsip: std spot stop aph fungsi penagihan mengirimkan stop bpt (lembar dv |r pajak. kemari kembar nm hn teb bpt std bpt doagmanae anne wajib pajak membayarkan bpt berutang menurut std bpt sesuai dengan prosedur pembayaran bpt. px. mm1 memperbaharui daftar peng mnmnaa mae std bomb proses bermnneno mna mam pembayaran dan lainnya mengikuti sit prosedur daftar stop lil sebelumnya pateir fungsi penagihan memeriksa setiap ssd bpt yang telah ani sai8s tersebut. anna, dibayar atas ssd bpt yang ternyata kurang bayar, fungsi penagihan (kemudian menerbitkan daftar ssd bpt yang kurang dibayar. i8. fungsi penagihan juga memeriksa setiap skpd kurang bayar yang ceo berdasarkan skpd telah berjangka waktu (lima) tahun semenjak diterbitkan, fungsi berdasarkan ssp ganti daftar daftar kuark kutang bayar dalam dalam jangka waktu bpt yang gaveryarg masih jangka waktu silima) penagihan memeriksa nilai bpt terutang yang tercantum dalam (tmf tahun semenjak his kurang dibayar terang cara tahun semenjak skpd kurang bayar tersebut. dwayarwahboalak peak kebijakan (atas skpd kurang bayar yang masih kurang bayar, fungsi penagihan laa (kemudian menerbitkan daftar skpd kurang bayar yang masih menerbitkan skpd eeaeean kurang dibayar. kurang bayar kurangmembara amar skpd kurang skpd kurang fungsi penagihan pengarsip skpd kurang bayar (lembar dan bayar bayar kurang bayar skt kurang bakar kurang bayar tambahan (lembar si) aa peer sur mengirimkan surat arsip sko kurang bayar skpd kurang bayar kaji kepada wajib pajak jib puji a.a fungsi penagihan mengirimkan skpd kurang bayar (lembar pai arsip kepada wajib pajak dan sko kurang bayar tambahan (lembar kepada wajib pajak. lembar lembar kanaan bayar pajak, fungsi penagihan memperbaharui daftar skpd kurang bayar ema empat, tambahan atas setiap skpd kurang bayar tambahan yang telah sxe kurang bayar dikirimkan kepada wajib pajak. naenara w u ajaran memperbaharui daftar skpd kurang bayar memperbaharui wajib pajak menerima skpd kurang bayar sko kurang bayar aom t.a daftar skpd kurang tambahan dan membayarkan bpt terutang sesuai dengan proses bayar tambahan prosedur pembayaran bpt. pembayaran dan lainnya mengikuti baftarseoo daftar prosedur kurang bayar sebelumnya kurang bayar tambahan anne mma semut lspena banraraapan skpd kurang bayar skpd kurang bayar tambahan, fungsi kurang bayar skpd penagihan menyimpan: paftarstpoekuk meliputi: daftar skpd pendekatan menghubungi penagihan memantau surat ketetapan bpt yang akan secara persuasif menghubungi mendekati jatuh tempo. urang bayar, kepada wajib pajak wajib pajak melalui telepon mengirim: j2. selama (tujuh) hari sejak jatuh tempo, fungsi penagihan daftar mengirim menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada kurang bayar disetujui pemberitahuan danna rona penundaan atau pembayaran pajak secara menganggur oleh setkanembar ar2 s5. fungsi penagihan pengarsip surat teguran (lembar lembar lembar surat teguran x, surat teguran surat teguran fungsi penagihan mengirimkan surat teguran (lembar sae maa asirurai pes surat teguran yang dikirimkan kepada wajib pajak. tan lampiran vii peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tanggal maretar.pandan pada tanggal. were bupati tapanuli aja besaran situmorang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar bang pemerintah daerah htb untuk wajib pajak berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak pajak bumi dan bangunan (pop#nmewsibpaa:| alamat wajib pajak kelurahan desa rt rw: kecamatan kabupaten kode pos: mese paemonpss: ci)gala as. jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan harga transaksi nilai pasar nomor sertifikat |c.3lw rp. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang staxangka3 alm rp. jumlah setoran berdasarkan penghitungan wajib pajak spbupati soo jumlah yang disetor (dengan angka) (dengan huruf) (berdasarkan perhitungan dan pilihan inn tma lengkap, stempel, dan landa tangan nama lengkap, stempel, dan landa tangan nomor dokumen: cl) ci) catid lilit isi oleh petugas omar dokumen dppkkd korps8 bau: ct) citi lilit surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar untuk plat notaris hatian bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. trerewaibpask:| tpt npp: ago alamat wajib pajak kelurahan desa rt rw: kecamatan: kabupaten kode pos nomerosiekpaak nop) p3b:(tt) conane haknya dinernlah perlahan hak tahun bangunan h0. nop pbb arrow# angka2 3lp rp. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berutang angka pale jumlah setoran berdasarkan penghitungan wajib pajak cl) std bpt skpd kurang bayar skpd kurang bayar tambahan nomor tanggal pengurangandihitungsendiimenjadi: berdasarkan peraturan bupati no: . jumlah yang disetor (dengan angka) (dengan huruf) (berdasarkan perhitungan dan pilihan pemanas metana m. sen so. keuangan dan kekayaan daerah nama lengkap dan tanda tangan mama lengkap, stempel, dan tanda tangan emas nama lengkap, stempel, dan tanda tangan nama lengkap, stempel dan tanda tangan nomor dokumen kel cell) isi oleh petugas el) (tt) dppkkd voepss bau: ct) ct) ttd uii surat keputusan penolakan pengurangan bpt hal pemerintah kabupaten kota. keputusan kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten kota sar cc. nomor nanda keuangan dan kekayaan daerah kabupaten kota. membaca surat permohonan pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas dada anakan nana aan ana naa pan aan anna nomor coca tanggal.nananaaanannnaaan tanggal lo. tenun bahwa terdapat tidak terdapat")tentang pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. memutuskan endapan keputusan kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten kota .eca. tentang tentang pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang,:.ii.oooooooo woo women alamat wajib pajak: oven arenakaret bup nauli raja besaran situmorang surat keputusan pengurangan bpt hal letak objek pajak tan nomor panen nana tanggal dana tenan enak annan anna naa nan aan asa aan desa kel. kanan nan kanan ana canada ancaman kecamatan sncovanunanannnanenan nana aaa nana tenan aan naa nana nana nana ean anna kab. kota aan punk nun pena nan ann nan nun ann dan purna kedua sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud. pada dictum pertama, maka besarnya bpt yang seharusnya dibayar.adalah sebagai berikut bpt terutang rp. penantang tanam besarnya pengurangan (. j.) rp. sana jumlah bpt yang seharusnya dibayar bpr anna sedekat l.ooo nenek nana pan dikaza. keuangan dan kekayaan daerah kabupaten kota . ditetapkan di. pada tanggal . jok kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten kota "ion coret yang tidak perlu diisi sesuai keperluan uraian wajib pajak fungsi pelayanan fungsi pengolahan data mma pen informasi wajib ajak mengirimkan surat mengajukan prosedur penetapan surat hasan dangan dokter pendukung pengurangan atas surat tagihan kurang bayar salinan surat pengajuan pengurangan dan salinan ketetapan bpt kurang bayar tambahan sarat. ketetapan bpt kepada pira besi pelayanan. fungsi penagihan menerima salinan surat dokumen pengajuan pengurangan ketetapan dokumen best. fungsi penagihan kemudian dihampiri dengan dokumen bpt pendukung memberikan tanda terima pengajuan dokumen pendukung arsip na. pengurangan bpt kepada wajib pendukung surat pengajuan yak. pengajuan surat dengan uau pengurangan fungsi pelayanan pengarsip pengurangan pengurangan bpt dokumen pengajuan pengurangan. berdasarkan dokumen tersebut, fungsi mengajukan data layanan kemudian. mengajukan terkait objek pajak permintaan data terkait objek pajak form lrarabase engan menyiapkan fora. pengajuan tanda terima memberikan tanda pengajuan objek data. terima. pengajuan dat fungsi pelayanan mengirimkan cagayan pengurangan form pengajuan pajak form. pengajuan cata kepada fungsi pengurangan kurang, data pengolahan data informasi. bpt: fungsi pengolahan data informasi menerima tam pengajuan penyiapan data ata. fungsi 'pengolahan. data menelaah terkait objek pajak informasi kemudian menarik data memerikan" terkait objek pajak dari database2 pengaku: farm pengajuan otok pajak. ajuan data terisi) form pengait fungsi pengolahan data pengurangan pengajuan informasi mengisikan fom pengajuan dera terisi) data dengan data terkait objek balak. fungsi pengolahan data pai nari a. ora3si mengirimkan orm rip pengajuan data 'yang telah teri) tic isetujrai kepada fungsi pelayanan. kelak disetujui fungsi pelayanan menelaah dan ditolak disetujui memeriksa pengajuan pengurangan paling lambat (ti bpt berdasarkan data obok pajak menerbitkan berita menerbitkan berita acara bulan ana yang telah. diterima. aca iks faonegsi pelayanan menyiapkan punah pemeriksaan surat pengajuan berita acara pemeriksaan dan mera surat keputusan pengurangan pengurangan diterima pengurangan mnt yang 'pengurangan ditolak atau, surat keputusan pengurangan best (untuk yang disetujui berita acara fungsi pelayanan pengarsip berita surat penolakan acara pemeriksaan. pengajuan padan akan berita acara mn pengajuan ll. fungsi pelayanan mengirimkan pengurangan bpt pengurangan bpt berita acara pemeriksaan surat penolakan pengajuan pemeriksaan beri pengurangan bpt (bagi yang sara ditolak) atau surat keputusan prosedur surat keputusan surat keputusan pemeriksaan pengurangan bpt (kali yang pembayaran a pengurangan pengurangan disetujui). pada wajib pajak. bpt bpt bpt wajib bajak menerima surat ketetapan bpt dan melakukan arsip pembayaran sesuai dengan prosedur @bayaran begin. maan men menaa o keri menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan atau, |
eranpenyelenggaraan government termasuk bagianuntuk mendukung penyelenggaraan government perlu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada tata kelola informasi daerah yang berbasis elektroniktata kelola penyelenggaraan sistem elektronik (e government)opd termasuk dinas tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses logic data milik wali data tanpa izin, kecuali ada perintah tertulis dari bupati. pembuatan aplikasi oleh opd mengacu pada rencana induk penyelenggaraan government pemerintah kabupaten. aplikasi government yang dibuat oleh psee mail. setiap opd mengelola informasi layanan publik pada website ooragenkabopdooopd dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi oopdopdopd. setiap kabel data semua opd yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node. opd wajib menginventarisir seluruh perangkat nya dalam sistem informasi aset pemerintah kabupatenabupaten sekretaris daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset tik kabupaten. opdbupati, bab ketentuan peralihan semua opd terkait penyelenggaraan government secara bertahap wajib menyesuaikan dalam jangka waktu (satu) tahudapat sragen setda mi) @handayani,sh pembina tingkat (iv b) nip. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pemerintahan (e government) dilingkungan pemerintah kabupaten sragen bab ketentuan umumkabupaten sragen. dinas adalah dinas komunikasi dan informasi yang selanjutnya disebut diskominfo kabupaten srageorganisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut opdurusan wajib kominfo terdiri dari penyelenggaraan government, pengendalian usaha berbasis internet, manajemen informasi publik serta pengelola infrastruktur tikdiskominfo) adalah unit kerja yang ditunjuk sebagai leading sektor penyelenggaraan government pejabat pengelola informasi dan dokumen yang selanjutnya disebut ppid adalah pengelola informasi publik pemerintah kabupaten sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik penyelenggara sistem elektronik yang selanjutnya disebut pse adalah opdadalah sebagai berikut:wujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan governmentff.bupati. rencana induk penyelenggaraan government sebagaimana dimaksud pada disusun oleh dinas:opd dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan tik sesuai tugas pokok dan fungsinya. setiap opddinas menginventarisasi rencana aksi implementasi inisiatif tik strategis opd sesuai tupoksinya. dinas melakukan evaluasi implementasi rencana aksi inisiatif tik strategis opd dan dilaporkan kepada sekretaris daerah. dokumen rencana aksi inisiatif tik strategis opd memuat: perencanaan pembangunan sistem, perencanaan manajemen perubahan, cc. perencanaan pemeliharaan sistem, dan perencanaan keberlanjutan sistemdaya manusia tik, sosialisasi dan koordinasi,abupaten, dan kebutuhan lain terkait pengembangan government kabupaten. bab kebijakan kebijakan strategis disusun dalam bentuk dokumen peraturan bupati dan keputusan bupati. penyusunan dokumen kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi dengan lintas opd. kebijakan operasional disusun dalam bentuk dokumen spo oleh penyelenggara sistem elektronik, setiap pse membuat spo sesuai sistem elektroniknya. setiap proses pembuatan spo sekurang kurangnya memuat unsur penanggungjawab, waktu, dan urutan serta disahkan oleh kepala opd. setiap spopo dalam satu tahun sekali dan jika perlu dilakukan perbaikan. bab kelembagaan penyelenggaraan tik dilaksanakan oleh seluruh opd yang dipimpin kepala daerah sebagai cio. pelaksana harian cio dilakukan oleh sekretaris daerah dengan tugas: mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, mengkoordinasikan hubungan antar opd, melaksanakan monitoring realisasi dan operasional tik, dan melaksanakan evaluasi implementasi tikcc. penerapan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem manajemen keamanan informasi, pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet: pengelolaan informasi publik berdasarkan kebijakan keterbukaan informasi publik, dan fasilitasi pembinaan desa membangun berbasis internetbidang government dengan seluruh opd sebagai satuan kerja pemilik proses bisnis, dinas bekerjasama dengan perijinan dan satuan polisi pamong praja sebagai pelaksana komite tik bidang pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet sedangkan masyarakat sebagai pengguna layanannya, bagian humas sekretariat daerah sebagai pelaksana komite tik bidang pengelolaan informasi publik dimana seluruh opd sebagai organisasi pemilik proses bisnis,opd dan masyarakat sebagai pengguna layanannya, dan dinas dan permanen sebagai pelaksana komite tik bidang pembinaan desa membangun berbasis internet sedangkan desa sebagai pengguna layanannya. untuk menjadi pse, opdsumber daya manusiadinas. dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia tik pse, pimpinan opdkepala daerah adalah pemilik sistem informasi daerah yangbupati. opd |
tani nan mau nia scanned cam scanner pan scanner tamscanner ann ang ira ann nan meraturan pemerintah nomor .nomor . scanned cam scanne2014ri lima scanned camscanner ppa aas anggaran perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran ,s5) belanja bantuan sosial rp.scanned gam scanner perubahantabalong, anak syakhfiani diundangkan tanjung pada tanggal september sekretaris daerah tin tabalong, (se toa abdulmuthalib sangadji berita daerah kabupaten tabalong tahun nomor scanned cam scannepala badan adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten tabalong yangkabupaten tabalong. sekretariat dan seksi adalah sekretariat dan seksi pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten tabalong unit pelaksana teknis badan adalah unit pelaksana teknis badan pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten tabalongtabalong. bab kedudukan, tugas dandipimpin oleh kepala pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. kepala pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kepala pelaksana mempunyai uraian tugas: merumuskan dan menetapkan pedoman kebijakan teknis penanggulangan bencanafasilitasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana, cc. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, serta mengrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatanpelaksanaekretaripencegahan dan kesiapsiagegahan dan kesiapsiagaan kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi pencegahan dannyiapkan bahan kebijakan peningkatan potensi sumber daya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencanarencana aksi daerah,ddaruratan dan logistik seksi kedaruratan dan logistikkedaruratan dan logistik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan dibidang kedaruratan dan logistik. kepala seksi kedaruratan dan logistik mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi kedaruratan dan log melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya. menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana, pelaksanaan penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana, pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana menyiapkan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang logistrehabilitasi dan rerekonstruksi kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksidan koordinasi kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menyiapkan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, dan bantuan perbaikan rumah masyarakat menyiapkan pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemulihan sosial psikologis, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya menyiapkan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan public dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana menyiapkan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya dan fungsi pelayanan publggulangan bencanapelaksanaggulangan bencanaggulangan bencanaggulangan bencanaapatapatapatapatan daerah kabupaten tabalong kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan daerah kabupaten tabalong. sekretariat dinas adalah sekretariat dinas pendapatan daerndapatan daerapatan daerah kabupaten tabalongtabalong. bab kedudukan, tugas dan uraian tugas bagian kesatu dinas pendapatan daerah dinas pendapatan daerapatan daerdapatan daerah, mengoordinasikan dan mengendalikan perumusan kebijakan penyelenggaraan dibidang pendapatan daerahbb dan bpt bidang pbb dan bptbb dan bptbb dan bpt. kepala bidang pbb dan bpt mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran bidangbb dan bpt, meliputi pendataan dan penilaian, pengolahan data dan informasi dan penagihan dan keberatan pbb dan bpt, melaksanakan tugasnya dibidang pelayan(pendataan, penilaian, penetapan, pengolahan data dan informasi, pelayanan dan penagihan) pbb dan bpt, melaksanakan mengkoordinasikan pelayanan dan pendaftaran pbb, melaksanakan mengkoordinasikan dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan pbb dan bpt, melaksanakan penyajian data dan informasi penerimaan pbb dan bpseksi pendataan dan penildataan dan penildataan dan penilaian mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi pendataan dan penilrogram tehnis pendataan dan penilaian terhadap subjek pbb dan bpt berdasarkan rencana program yang telah dibuat, melaksanakan administrasi pendataan dan pendaftaran objek baru pbb sebagai objek yang belum terdaftar pada administrasi pbb dan sismo pbb, melaksanakan administrasi mutasi dan perubahan objek dan subjek pbb, melaksanakan pembetulan spot skp, melaksanakan evaluasi ketetapan nilai objek pbb, melaksanakan perhitungan penetapan nilai objek pbbyang diperhitungkan atas utang lainnya yang sudah belum jatuh tempo atau ketetapan diperhitungkan dengan ketetapan yang akan datang, melaksanakan penyusunan dan pengolahan dbb, melaksanakan pembentukan basis data peta digital, melaksanakan pembuatan analisa zona nilai tanah znt) atau nilai indikasi rata rata nir), melaksanakan pembentukan bank data nilai pasar properti bnp)golahan data dan informgolahan data dan informasi mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi pengolahelolaan data pendaftaran dan penerimaan, melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekaman data pbb, melaksanakan penem back data), melaksanakan perekaman dbb, znt dan nir, melaksanakan updating dan menatausahakan peta digital serta mencetak peta desa kelurahan dan peta blok, melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi pbb dan basis data pbb (sismo pbb), melaksanakan cetak massal spotmelaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran pbb dan bpt, melaksanakan validasi penerimaan pembayaran bpt, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap plat, oo. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pbb dan bpt, melaksanakan dan menyempurnakan sistem pembetulan basis data pbb dan bpt, melaksanakan mengkoordinasikan dengan skpd, instansi dan lembaga terkaitdalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pencapaian penerimaan pbb dan bpgihan dan keberatan pbb dan bpt seksi penagihan dan keberatan pbb dan bpagihan dan keberatan pbb dan bpt mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan dibidang penagihan dan keberatan pbb dan php. kepala seksi penagihan dan keberatan pbb dan bpt mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi penagihan dan keberatantatausahaan dan pemrosesan dokumen yang masuk seksi penagihan, melaksanakan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penagihan, melaku penghapusan piutang pajak, melaksanakan administrasi keberatan atas permohonan wajib pajak, melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa terhadapd dan pengembangan pendapatan lainnya bidang pad dan pengembangan pendapatan lainnyad dan pengembangan pendapatan lainnad dan pengembangan pendapatan lainnya. kepala bidang pad danbidang pad danad dan pengembangan pendapatan lainnya, meliputi pajak pajak dan pengembangan pendapatan lainnumpulkan dan mengelola data data sumber pad dan pengembangan pendapatan lainnya termasuk pendapatan bagi hasil bukan pajak provinsi dan pusat, melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, membantu instansi terkait dalam melakukan pendataan objek dan subjek pajak daerah, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran, pungutan dan pembayaran dari wajib pajak daerah serta pendapatan bagi hasil bukan pajak provinsi dan pusat, menerbitkan surat ketetapan pajak skp) dan surat ketetapan pajak lainnya, melakukan upaya penggalian dan peningkatan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan dampak sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkan akibat kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan paukan pendataan dan pendaftaran terhadapsanakan perhitungan jumlah pungutan dan pembayaran dariukan pendataan dan pendaftaran terhadapsanakan perhitungan jumlah pungutan dan pembayaran dari apatan lainnya seksi pengembangan pendapatan lainnyengembangan pendapatan lainnapatan lainnya. kepala seksicatat realisasi transfer dana berupalakukan ketatausahaan penagihan, pelaporan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan(dak), dana alokasi umum (dau) dan lain lain pendapatan yang sah, melaksanakan program pengelolaan penerimaan dari dana bagi hasil bukan pajak berdasarkan pada rencana kegiatan yang telah dibuat, menghimpun dan mencatat dana bagi hasil pajak yang berasal dari provinsi berupa pajak kendaraan bermotor pkb), pajak bea balik nama kendaraanpajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok, melakukan tertib administrasi pembukuan terhadap penerimaan yang berasal dariukuan, pelaporan dan penyuluhan bidang pembukuan, pelaporan dan penyuluhukuan, pelaporan danukuan, pelaporan dan penyuluhan. kepala bidang pembukuan, pelaporan danmbukuan, pelaporukuan, pelaporan dan penyuluhan, meliputi pembukuan, verifikasi dan laporan dan penyuluukuan seksi pembukumbukukuan. kepala seksi pembukuan mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi pembukmelakukan administrasi pembukuan, melakukan pencatatan dan pembukuan semua skp, skr, surat ketetapan lainnya dan tanda bukti setor lainnya yang berasal dari pad dan dan dana perimbangan, melakukan pendataan terhadap jumlah tunggakan pad, dana bagi hasil lainnya dan kegiatan kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pembukdan laporan seksi verifikasi dan lapoverifikasi dan laporan. kepala seksi verifikasi dan verifikasi dan laporan. kepala seksi verifikasi dan laporan mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi verifikasi dan administrasi verifikasi terhadap pelaporan pendapatan daerah berdasarkan pada rencana kegiatan yang telah dibuat: menyiapkan, mengumpulkan bahan dan data untuk melakukan verifikasi semua laporan yang berhubungan dengan pendapatan daerah, melaksanakan pembuatan laporan yang berhubungan dengan realisasi pendapatan daerah baik yang bersifat laporan rutin, laporan berkala dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelapouluhan seksi penyulunyuluhuluhan. kepala seksi penyuluhan mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksiperencanaan tehnis kegiatan pelaksanaan penyuluhansedan bpt, menyusun program kegiatan administrasi penyuluhan pajak daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan, petunjuk tehnis dan sumber aturan yang relevan, mengumpulkan dan mengelola data data wajib pajak untuk diberikan pengetahuan tentang pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah, melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan penyuluhan agar kegiatan tersebut efektif dan efisien bagi kepentindapatapatan daerah kabupaten tabaloapatan daerahapatoraja utara provinsi sulawesi selatan nomor27 tahun tentang kode etik aparatur sipil negara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati toraja utara, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai sekretariat daerah yang tertib, akuntabilitas, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menet toraja utara tentang kode etik pegawai sekretarikode etik aparatur sipil negara.orajasikegiatan sehari hari dalam lingkup pemerintah kabupaten toraja utarbupatiasnasn.setiap asnnatwajibasn pihak lain yang tidak berhak, .memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan .tidak mengijinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruanganggu lingkungan dan suasana kerja pad:asn,asn: menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, amanrokok dilingkungan kantor kecuali ditempat yang telah disediakan, tidak melakukan tindakan asusila atau tercela: tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat asn:sebagaimana dimaksud pada berdasarkan keputusan sidang majelis. keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan. bagian kedua tindakan administratifketentuandans5)atursebagaimana dimaksud padadan (dua) orang sebagai anggota. apabilalurkan. anggota majelis berkewajiban. anggota majeli, majelis dibantu oleh tim penegakan kode etik yang dilakukan oleh tim penegakan disiplin pegawai. bab vii terlahir, pelapor pengadu dan sanksi hak terlahir:mendapatkan perlindungan administrative. terlahir berkewajiban: mematmajelis, jalannya sidang oleh menaati semua ketentuan yang dikeluarkan majelis, dan berlaku sopan. hak: pelapor pengadu bersi. saksi berkewajiban: memenuhi semua panggilan, menghadiri sidang: menjawab semua pertanyaan yang diajukanbab ketentuan penutup kelengkapan administrasi penegakan kode etik tercantum dalam lapopemboman diundangkan rantepao gagal agustus pj aris daerah paten toraja utara, scene berita daerah kabupaten toraja utara tahun nomor |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati timor tengah selakabupatenat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten timor tengah selatan. bagian infrastruktur dan pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut bagian pbj adalah bagian infrastruktur dan pengadaan barang jasa pada sekretariat daerah kabupaten timor tengah selathuruf adalah:www www prinsip. prinsipprinsip sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai makna bahwa pengadaan barang jasaprinsip sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud padadalam melaksanakan tugas masing masing dilarang:, d.rganisasiwww www komite etik gene bagian kesatu kedudukan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab maa cl) untuk melaksanakan: pengawasan terhadap pejabat struktural," pejabat (fungsional unit layanan pengadaan barang jasa, kelompok #kerja unit layanan pengadaan: barang jasa dan atau sekretariat: pengadaan haku see barang jasa dalam melaksanakan tugas sesuai kode etik sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk komite etik. fp) komite etik sebagaimana dimaksud pada bersifat adoc sebagai komite pengawas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional unit tugas mami mar abah bug komite etik mempunyai tugas melaksanakankode etik sebagaimana dimaksud dalam geng masa tea untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam komite etik oa. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat struktural tana hb. menerima pengaduan keluhan dari penyedia barang jasa, unit layanan pengadaan barang jasa, dan "jajarannya, "'perangkat daerah teknis se. mengumpulkan dan atau mencari tahu fakta, data dan atau informasi besa terkait pengaduan keluhan yang diterima, . aah mengolah dan atau menganalisa pengaduan keluhan yang diterima, dae melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural, pejabat fungsional. unit layanan pengadaan barang jasa, kelompok 'kerja. unit layanan. pengadaan barang jasa dan atau sekretariat pengadaan barang jasa bean terkait pengaduan keluhan yang diterima, . melaksanakan pemeriksaan atau pengaduan keluhan yang diterima: ann ana aan bea menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etikunit nit layanan pengadaan barang jasa, dan melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabannya kepada bupati melalui sekretaris daerahdan. bagian kedua susunan komite etik terdiri daribidang pengembangan ekonomi, dan (tiga) orang anggota terdiri dari: kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten timor tengah selatan, kepala bagian pbj, dan kepala bagian hukumbj, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang komite etik tidak diikut sertakan dan diganti oleh (satu) orang dari unsur layanan pengadaan secara elektronik yang ditetapkan olehinfrastruktur dan pengadaan barang jasmasyarakat, laporan opd, media massa dan atau pihak lain luar bagian pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang komite etik dengan:lam satu pemberian sanksi dapayang dipersiapkan oleh sekretariat komite untuk membahas hasil temuan,, apabila layak maka proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang komitasub sanksi sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa: teguran tertulis, mutasi dari pbj, penghentian tunjangan kesejahteraanpbjyang mengkoordinasikan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan ekonomi sebagai sekretaris komite. bab viii keuangan anggaran belanja komite etik dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah apbd) melalui dokumen pelaksanaan anggaran bagian pbj. ee www bab ketentuan lain lain kode etik selain berlaku bagipbj. dalam rangka penegakan kode etik bagi paulus della undangan pada tanggal pebruari sekretaris daerah kabupaten timo tengah selatan, marten selain berita daerah kabupaten timor tengah selatan tahun nomorsehatperlu disesuaikan dan diubah kota cirebon. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. bidang sumber daycc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang pelayanangaraan tugas bidang pelayananpelayanan kesehatan, sub koordinator kesehatan pengembangan, dan sub koordinator jaminan dan operasional pelayananlayanan kesehatan meliputikesehatan pengemb pengembangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pelayanan kesehatan pengemb pengembangan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan kesehatan pengembangan meliputi pengembjaminan dan operasionaljaminan dan operasional pelayanan kesehatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup jaminan dan operasionaljaminan dan operasional pelayanan kesehatan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup jaminan dan operasional pelayanan kesehatan meliputijaminan dan operasional::, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengcegahan dan pengendalian penyakit, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan keluarrveilans dan imunisrveilans dan imunisasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup surveilans dan imunisrveilans dan imunisasi, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup surveilans dan imunisasi meliputirveilans dan imunis dan pengendalian penyakit menulagendalian penyakit menular, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menulgendalian penyakit menular, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputipenyakit tidak menulabahan perumusan kebijakan daerah lingkup pencegahankegiat meliputi) daya kesehatan masyarakat, promosi dan informasi kesehatan serta sarana dan prasaranacc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang sumber dayagaraan tugas bidang sumber dayasumber daya manusia kesehatan, sub koordinator promosi dan informasi kesehatan, dan sub koordinator sarana dan prasaranamber daya manusimanusia kesehatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup sumber daya manusimanusia kesehatan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya manusia kesehatan meliputimanusiomosi dan informasidan informasi kesehatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup promosi dan informasidan informasi kesehatan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup promosi dan informasi kesehatan meliputipromosi kesehatandan informasiarana dan prasaranarana dan prasarana kesehatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup sarana dan prasaranarana dan prasarana kesehatan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup sarana dan prasarana kesehatan meliputiarana dan prasaran bala bagian hukum, pa. junaikepegawaian dan keuangan pelayanan pengendalian sumber daya kesehatan penyakit kesehatan dan kelompok dan kelompok dan kelompok jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional wali kota cirebon, ttd, nashrudin azis salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, de sh., perizinan . bidang bina marga. bidang cipta karya. bidang penataan ruang dan pertanahan membawakan seksi pertanahcc.air, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator pengelolaan air minum dan air limbah domestik, sub koordinator pengelolaan sumber daya air, dan sub koordinator operasi dan pemeliharaan sumber daya aiairair minum dan air limbah domestair minum dan air limbah domestik, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan air minum dan air limbah domestair minum dan air limbah domestik, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan air minum dan air limbah domestik meliputiair minum dan air limbah domestsumber daya air, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolsumber daya air, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan sumber daya air meliputiperasi dan pemeliharperasi dan pemeliharaan sumber daya air, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup operasi dan pemeliharperasi dan pemeliharaan sumber daya air, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup operasi dan pemeliharaan sumber daya air meliputiperasi dan pemeliharcc.na marga, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator sistem drainase, sub koordinator pembangunan jalan dan jembatan, dan cc. sub koordinator preservasi jalan dan jembbina margstem drainasdrainase, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup sistem drainasedrainase, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup sistem drainase meliputidrainasangunanangunan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pembangunanangunan jalan dan jembatan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembangunan jalan dan jembatan meliputiangunaneservasieservasi jalan dan jembatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup preservasieservasi jalan dan jembatan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup preservasi jalan dan jembatan meliputieservasitatacc.cipta karya, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator penataan bangunan kawasan strategis, sub koordinator penataan bangunan gedung dan lingkungannya, dan cc. sub koordinator bina konstrukcipta karataan bangunan kawasan strategikawasan strategis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penataan bangunan kawasan strategkawasan strategis, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penataan bangunan kawasan strategis meliputikawasan strategan bangunan gedung dan lingkunganngedung dan lingkungannya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penataan bangunan gedung dan lingkunganngedung dan lingkungannya, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penataan bangunan gedung dan lingkungannya meliputi pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian penerbitan izin mendirikan bangunan imb), sertifikat laik fungsi sfl), peran tenaga ahli bangunan gedung wgedung dan lingkungannina konstrukkonstruksi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup bina konstrukkonstruksi, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup bina konstruksi meliputiina konstruks seksi pertanahan. bidang penataan ruang dan pertanahan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator pengaturan dan pembinaan tata ruang, dan sub koordinator pengendalian dan penertiban tata ruangataan ruang dan pertanturan dan pembinaturan dan pembinaan tata ruang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengaturan dan pembinaturan dan pembinaan tata ruang, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengaturan dan pembinaan tata ruang meliputituran dan pembinaertibertiban tata ruang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengendalian dan penertibertiban tata ruang, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian dan penertiban tata ruang meliputiertibtiga hal mewakilie rydjunaedi, sh., mh. (umum dan program ddan kelompok dan kelompok dan kelompok jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional ga) dan kelompok jabatan fungsional wali kota cirebon, ttd, nashrudin azis salinan ses dengan aslinya kainkoni sh.,mf pembina tk.i(iv b) |
remas provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor tahun tentang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahterapenyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien kota semarang, maka dibutuhkan tenaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial yang melibatkan warga masyarakat, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan huruf maka perlu membentuk peraturan walikota tentang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyartelah mencapai usia (enam puluh) tahun bagi task, berakhirnya jangka waktu pengangkatan, diangkat sebagai pegawai negeri sipil tentara nasional indonesia polisi republik indonesia anggota legislatif, meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarelmelanggar dan atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberhentian task dan psm ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga penggantian task atau psm task atau psm yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir digantikan dengan mekanisme sesuai dengan sampai dengan dalam hal task berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada camat dapat mengusulkan pelaksana tugas sementara task dinas sampai ada pengangkatan task definitif. dalam hal psm yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada lurah dapat mengganti pelaksana tugas sementara psm sampai ada pengangkatan psm definitif. bab penyusunan rencana kerja dan laporan program kerja penyusunan rencana kerja dan laporan program kerja oleh task dan atau psm dilaksanakan setiap bulan. penyusunan rencana kerja dan laporan program kerja sebagaimana dimaksud pada berisi: laporan kerja pada bulan sebelumnya, rencana kerja pada bulan yang akan datang, dan evaluasi. penyusunan rencana kerja dan laporan program kerja sebagaimana dimaksud berdasarkan potensi, sumber, kemampuan, dan kondisi kesejahteraan sosial wilayah kerjanya. dalam penyusunan rencana dan laporan program kerja sebagaimana dimaksud task dan atau psm dapat berkoordinasi dengan lurah, camat dan berkonsultasi dengan dinas untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. laporan kerja task disahkan dan ditandatangani oleh camat dan disampaikan dinas. laporan sebagaimana dimaksud pada mencakup laporan kerja task dan gabungan laporan kerja psm yang berada pada wilayah kerjanya laporan kerja psm disahkan dan ditandatangani oleh lurah dan disampaikan dinas melalui task. laporan kerja task dan atau psm disampaikan secara daring dengan media yang ditentukan atau disepakati bersama. bab jejaring kerja dan koordinasiatau psm dapat mengembangkan jejaring kerja dan koordinasi. jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada dapat dikembangkan kelurahan dan kecamatan. jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada bersifat nonhierarki dan mandiri. untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dapat dibentuk ipsum dan atau ikatan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. bab vii pemberian honor dan penghargaan pemberian honor diberikan kepada task dan psm. pemberian honor sebagaimana dimaksud pada bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. besaran honor sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan walikota. pemberian honor didasarkan pada penyusunan laporan kinerja setiap bulan yang disusun dan dilaporkan task dan atau psm. apabila laporan kinerja yang disusun dan dilaporkan task dan atau psm dinilai tidak sesuai, pemberian honor sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan penghentian sementara oleh dinas. task dan atau psm sebagaimana dimaksud pada diberikan waktu untuk memperbaiki penyusunan laporan kinerjanya paling lama tanggal (lima belas) bulan berikutnya. apabila penyusunan laporan kinerja melebihi tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada maka honor task dan atau psm tidak dibayarkan, dan dinas mengembalikan kas daerah. penghargaan diberikan kepada task atau psm yang berdedikasi tinggi mengabdikan diri dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh walikota dan atau kepala dinas. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk: piagam, plakat, dan atau piala. bab monitoring dan evaluasi untuk menjamin pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan dinas melakukan monitoring dan evaluasi kepada task dan psm. dan psm. selain monitoring dan evaluasi melalui sistem pelaporan, dinas dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung kepada task dan psm. bab pembinaan dinas melakukan pembinaan penyelengaraan program kesejahteraan sosial kepada task dan psm. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemberian bimbingan teknis: dan atau penyelenggaraan atau penugasan task dan atau psm mengikuti program peningkatan kapasitas dan ketrampilan penyelenggaraan programkota semarang pada tanggal desember walikota semarang, ttd hendra pribadi diundangkan kotatenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosialrovinsi adalah provinsi jawa tengah. walikota adalah walikota semarang. dinas adalah dinas sosial kota semarang. kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat sebagai pera jawab kepada camatuntuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkuphonor adalah dana insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada task dan psm setiap bulan atas peran sertanya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. bab kedudukan, tugas, dan fungsi bagian kesatu kedudukan task dan psm task berkedudukan kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat (satu) orang task. psm berstatus sebagai relawan sosial. psm sebagaimana dimaksud pada berkedudukan kelurahan. psm sebagaimana dimaksud pada hanya terdapat paling sedikit (satu) orang psm. apabila dalam (satu) kelurahan terdapat lebih dari (satu) orang psm, maka ditunjuk (satu) anggota psm sebagai koordinator. penetapan koordinator psm sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh psm pada kelurahan yang bersangkutan. dalam hal (satu) kelurahan diangkat lebih dari (satu) psm sebagaimana dimaksud pada pembagian wilayah kerja disepakati oleh psm dan dikoordinasikan dengan ipsum dan lurah yang membawahi wilayah kerjanya. bagian kedua tugas task dan psm paragraf tugas task task bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab kepada dinas, yang meliputi:cc.nsinergikan program kesejahteraan sosial dan program pembangunan lain tingkat kecamatan, mengkoordinir psm yang ditempatkan kelurahan dalam wilayah kerjanya, dan atau menghimpun laporan psm dalam wilayah kerjanya dan menyampaikan laporan kerja kepada kecamatan dan dinas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada task berkoordinasi dengan kecamatan dan dinas. paragraf tugas psm psm bertugas untuk: mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial, membantu mendorong, menggerakan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kelurahan,kelurahan, berperan aktif dalam program nasional, sebagai mitra pemerintah institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,lurahan, membantu dalam pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin tingkat kelurahan, dan atau mensinergikan program kesejahteraan sosial dan program pembangunan lain tingkat kelurahan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada psm berkoordinasi dengan task dan lurah. bagian ketiga fungsi task dan psm paragraf fungsi task fungsi task meliputi: koordinasi, fasilitasi: dan administrasi. fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam bentuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan atau asks dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. koordinasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: saling memberikan informasi, menyamakan persepsi, dan atau membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan upaya untuk membantu masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial kecamatan. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk: pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan, dan atau rujukan. fungsi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan administrasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk: pemetaan sosial, pencatatan, dan pelaporan. paragraf fungsi psm psm menjalankan fungsi sebagai: inisiator, motivator, dinamisator, dan administrator. fungsi inisiasiator sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pengambilan inisiatif dan inovasi dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. fungsifungsifungsi administrator sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan pencatatan dan pelaporan. bab iii kewajiban bagian kesatu kewajiban task task berkewajiban untuk: menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, saling berkoordinasi dengan psmcamat dan dinas. tekstasktasktaskgian kedua kewajiban psm psm berkewajiban untuk: a.menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, saling berkoordinasi antara taskkepada lurah dan task melalui task. psmpsmpsmpsmb pengangkatan, pemberhentian dan penggantian bagian kesatu pengangkatan task dan psm paragraf persyaratan pengangkatan task persyaratan pengangkatan task: usia paling rendah (dua puluh) tahun, paling tinggi (tiga puluh lima) tahun, bukan pegawai negeri sipil tentara nasional indonesia polisi republik indonesia anggota legislatif, berdomisili dan atau memiliki kartu tanda penduduk wilayah kecamatan setempat, pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, sehat jasmani dan rohani, 'berkelakuan baik, berasal dari psm dan atau karang taruna, dan dapat menggunakan komputer dan perangkat internet. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: dinas melaksanakan rekrutmen calon task, perangkat daerah provinsi yang mengurusi urusan pemerintah daerah bidang sosial melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon task dari dinas sebagaimana dimaksud pada huruf dan(satu) yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial. pengangkatan task ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pengangkatan psm pengangkatan psm warga negara indonesia, memiliki kemauan, kepedulian, dan komitmen sebagai relawan sosial, memiliki kartu tanda penduduk wilayah kelurahan sesuai dengan domisili, usia paling rendah (delapan belas) tahun, memiliki pengalaman pengabdian sosial paling rendah (dua) tahun. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, mampu membaca dan menulis, dapat menggunakan komputer dan perangkat internet, berkelakuan baik, dan telah mengikuti bimbingan teknis dasar bidang kesejahteraan sosial. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan sebagai berikut calon psm mengusulkan diri menjadi psm kepada ipsum kelurahan, ipsum kelurahan memberikan rekomendasi kepada lurah, apabila memenuhi persyaratan, lurah menetapkan psm dengan keputusan lurah, dan dinas melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dasar bidang kesejahteraan sosial terhadap psm sesuai dengan surat keputusan lurah. bagian kedua pemberhentian task atau psm task atau psm diberhentikan karena. bidang kawasan permukim,, cc., mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas,umahan, prasarana, sarana dan utilitasndalian, sub koordinator pengembangan perumahan, dan sub koordinator prasarana, sarana dan utilitaumahan, prasarana, sarana dan utilitandalndalian, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan dan pengendalndalian, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan dan pengendalian meliputi pelaksanandalumumahan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengembangan perumumahan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan perumahan meliputi pelaksanaumasarana, sarana dan utilitaasarana, sarana dan utilitas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup prasarana, sarana dan utilitasasarana, sarana dan utilitas, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup prasarana, sarana dan utilitas meliputi pelaksanaasarana, sarana dan utilita, cc. pelaksanaan tugas pokok bidang kawasan permukiman,, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok bidang kawasan permukiawasan permukiman, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator perencanaan kawasan permukiman kumuh, sub koordinator peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan sub koordinator pengendalian dan pencegahan kawasan permukiman kumuawasan permukimawasan permukiman kumuh, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaanawasan permukiman kumuh, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan kawasan permukiman kumuh meliputiawasan permukiman kumuh, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup peningkatan kualitasawasan permukiman kumuh, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh meliputi pelaksanacegahcegahan kawasan pemukiman kumuh, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengendalian dan pencegahan kawasan pemukiman kumucegahan kawasan pemukiman kumuh, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian dan pencegahan kawasan pemukiman kumuh meliputi pelaksanacegahan kawasan pebaya bagian hukum, junaidi, sh., mh. w4#umum dan kepegawaian program dan keuangan perumahan, prasarana, kawasan permukiman sarana dan utilitas dan kelompok dan kelompok jabatan fungsional jabatan fungsional wali kota cirebon, salinan sesuai dengan aslinya ttd kepada bagian hukum, alan nashrudin azis nun sepi nadi, sh., mh. kita tk. (iv b) nip. |
lanun perjalanan keagamaannilai nilai pluralisme, kemajemukan dan keberagaman pemeluk agama kota semarang, maka pemerintah kota semarang memandang perlu untuk memberikan bantuan biaya perjalanan keagamaan bagi masyarakat kota semarang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka peraturan walikota seorjalanan keagamaan adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok objek atau situs tertentu yang mempunyai nilai ibadah dan terkait dengan penyebaran suatu agama serta ditujukan untuk lebih mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esperjalanan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi para pemuka agama dan , juga sebagai hadiah kepada pemenang lomba undian yang diselenggarakan pemerintah daerah atau pihak lainnya. pemberian bantuan biaya perjalanan keagamaan bertujuan untuk memberikan penghargaan dan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara pemerintah daerah dan pemuka agama serta unsur masyarakat lainnya dalam mewujudkan pembangunan daerah. bab bantuan biaya perjalanan keagamaan walikota memberikan bantuan biaya perjalanan keagamaan. bantuan biaya perjalanan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam diperuntukan kepada: pengurus ormas dan lembaga keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus rumah ibadah, pengurus pengajar pendidik lembaga pendidikan keagamaan, pemenang lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pihak lainnya, dan atau g.. persyaratan calon peserta perjalanan keagamaanperjalanan keagamaan kepada walikota: dan sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. pelaksanaan pemberian bantuan biaya perjalanan keagamaanperjalanan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim verifikasi calon peserta perjalanan keagamaanekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sekretarisbagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kota semarang, bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kota semarang,perjalanan keagamaan, melakukan seleksi calon peserta perjalanan keagamaan, melaporkan hasil seleksi calon peserta perjalanan keagamaanperjalanan keagamaan ditetapkan dengan keputusan walikota. bab iii pembiayaan segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan biaya perjalanan keagamaan bagi masyarakat kota semarangatuan polisi pamong pracc.gakan perundang undangan daerah membawakan: seksi pembina, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh sub koordinator pengawasgakan perundang undangngawasan meliputi pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturaneeraman masyarakat, pengendalian, operasional, patroli, pengamanan dan pengawalraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengenteraman dan ketertiban umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh sub koordinator pengendalian dan operasionenteraman dan ketertibndalian dan operasionaoperasional, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengendalian dan operasionoperasional, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian dan operasional meliputieoperabidang penyidik pegawai negeri sipil, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh sub koordinator pengawasan dan pengendalian penyidik pegawai negeri sipiyidik pegawai negeri sipidan pengendalian penyidik pegawai negeri sipigendalian penyidik pegawai negeri sipil, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengawasan dan pengendalian penyidik pegawai negeri sipigendalian penyidik pegawai negeri sipil, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan dan pengendalian penyidik pegawai negeri sipil meliputi pengawasan dan pengendalian penyidik pegawai negeri sipigendalian penyidik pegawai negeri sipiatuan polisi pamong prajaparakepegawaian dan keuangan penegakan ketertiban umum penyidik pegawai perundang undangan masyarakat negeri sipil daerah seksi seksi pembinaan dan bina ketenteraman dan perencanaan dan sean seksi patroli pengamanan dan seksi penyidikan pengawalan recawanserkisim, wali kota cirebon, sub koordinator sub koordinator sub koordinator ttd, p7, salinan seal dengan aslinya dan kelompok jabatan dan kelompok jabatan dan kelompok jabatan kepak bagian hukum, fungsional i fungsional nashrudin azis daun sh., mh. pembina tk. (iv b) nip. |
al.merintah kota semarang tahun hanja,, musrenbang kota semarang, yang selanjutnya disingka,,,, rencana pembangunan lingkungan permukiman, yang selanjutnya disingkat rpp,,lingkungan pemerintahtujuan pelaksanaan musrenbangcam adalah untuk: mendorongkebijakan arahan pembangunan tingkat kotakedua) bulan februari musrenbangcamcam. masukan masukan dari musrenbangcam adalah: hasil musrenbangkel sesuai form form yang ditetapkan. kegiatan perangkat daerah tahun dan rencana kegiatan tahun yang berlokasi wilayah kecamatan. pokok pokok pikiran dprd yang ada wilayah kecamatan. unsur pemerintah kecamatan: sekretaris camat:::dari seluruh kelurahan:format format isian musrenbangcambkm, lurah, staf kecamatan dan delegasi kelurahancam ditetapkan dengan surat keputusan camat paling lambat pada minggu ke (keempat) bulan janpascatd b dan delegasi kelurahandengan ketentuandan merupakan kewenangan kecamatan kota,kelurahan. bab kedudukan dan tujuan rembug warga, musrenbangkel dan musrenbangcamimpera:impera)rekapitulasi usulan kegiatan pemberdayaan perempuanmelalui fasilitasi musrenbang kelurahan (form cam. dengan ketentuanrekapitulasi usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat form kel. dan memilihnya menjadi: usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat(non fisik) kecamatan form cam. dari kerangka anggaran kegiatan pembangunan hasil musrenbangkel danadalah adalah sebesar sampai dengan dari kerangka anggaran untuk musrenbangcam. dari pagu anggaran non fisik tersebut, dialokasikan sebesar rp. (empat puluh juta rupiah) khusus untuk kegiatan pemberdayaan lanjut usia (lansia) masing masing kecamatanrekening kegiatan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasi musrenbang. usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat (di luar kegiatan pembangunan fisik dan usulan hibah dan bantuan sosial) yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah kecamatan meliputi. dalam pelaksanaan kegiatan non fisik sesuai kriteria usulan tersebut atas.:,:iiipendaftaran peserta, dilakukan pada saat pelaksanaan musrenbangcam.non fisik)pembahasan musrenbangcam dapat dilakukan secara online pada impera yang dapat diakses pada alamat pemasukan data hasil musrenbangcam pada imperakegiatan:::sulan yang masuk pada kriteria ini adalah usulan dengan nilai kegiatan tidak lebih dari rp. (seratus lima puluh juta rupiah) dan merupakan kewenangan perangkat daerah kecamatan. untuk yang bukan merupakan kewenangan perangkat daerah kecamatan, maka akan dimasukkan dalam form cam.peraturan iniprioritas dan bersifatdaftar skala prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat (non fisik)ialokasikan sebesar rp. (empat puluh juta) per kecamatan untuk kegiatan khusus pemberdayaan lansia. alokasi anggaran sebesar s d dari kerangka anggaran musrenbangcam lampiran peraturan ini)kec. s d form kecidentifikasi potensi dan permasalahan pembangunan tingkat rw:,peraturan walikota ini. tabel usulan jadwal tahapan pelaksanaan musrenbangcam pelaksana uraian tahapan penanggungjiusremangea beriiturenpangzam (renyaenggaa minoenyaenngara (|t10 menit paparan dari tim pendamping kota tim pendamping beats a1|t20(non fisik)enam |enyaanggan form cam. daftar usulan prioritas kecamatan kecamatan . dosen usulan uraian permasalahan jenis kegiatan lokasi volume anggaran keterangan rp) semarang, .o sariharus segera dilaksanakan karena ada yang rawan longsor , akses utama pelabuhan tanjung emas , dan lain lain pada kolom keterangan juga dapat dicantumkan perangkat daerah teknis untuk melaksanakan usulan jika merupakan kewenangan perangkat daerah teknis. form cam. berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan aananananananaanananaaaaalaa urut jenis suan usulan baru sumberpmaksimalbabocean usulan urut jenis usulan lokasi kelurahan volume anggaratas rp. (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp. (dua ratusocean usulan urut usulan jenis kegiatan lokasi kelurahan volume anggaran su form cam. daftar skala prioritas kegiatan pemberdayaan perempuan melalui fasilitasi musrenbang kelurahan kecamatan anaanaannan nana nana anna anna sana(non fisik) kecamatan kecamatan aaanaanaan kanan naan nanasalokasikan sebesar rp. (empat puluh juta rupiah) per kecamatan untuk kegiatan khusus pemberdayaan lansia(non fisik) wilayahperangkat daerahocean kewenangan urut usulan ket jenis kegiatan lokasi kelurahan volume baran sun paru can perangkat prioritas rp) lama gan daerahlokasi tambangan mijen jatibarang l u aemula patron nongkosawt cepogo kecamatan alokasi alokasi rondoni wetan (sumur bot sfondo kulon aan petompen lempongsari selatan woodi | kecamatan alokasi alokasi kamper kidul kamper lor aan njemisai gunung wonotingal too to. jausaang mangunharpo sambiroto janji | too. (pegunungan |. togomulyo | tengah |peleton kalibaru kecamatan alokasi alokasi gem sembungharjo ruu ikarangroto ij. |igayamsari kaligawe rem timur buangan miatibaru reiomulyo kecamatan alokasi alokasi nan sleman utara empat ssooomn| caogooon| sergio000 hamas ssooooo| kaa tanjung mas meme tengah gubahan | purwodinatan 'o |kauman man barat lamongan cabean kecamatan alokasi alokasi gisikdrono kalibanteng kidul kulon lo. hh. nan mangunharjo tea tn nan kalipancur tambakan gondoriyoasumsi pan oon spa oon same gajahmungkur tembawang galian totalkecamatan lo.alokasi dasardau tambahan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan rincian apbn tahun anggaran dengan ketentuan: pada saat rincian apbn tahun anggaratahun anggara. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk fasilitasi kegiatan hasil musrenbangkel dengan berpedoman pada urutan prioritas pada usulan kegiatan sarana dan prasarana melalui fasilitasi musrenbang kelurahan dan atau usulan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui fasilitasi musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf alokasi formula sebagaimana dimaksud pada kelurahan disusun dengan memperhatikan variabel: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, kondisi sarana prasarana, dan jumlah dan rw. alokasi formula, alokasi formula sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh camat selaku paena jabatan camat . jjj. alamat nama? anakan jabatan lurah. alamat nama? enneaenann jabatan ketua lpml. alamat nama? ane) jabatan lurah. alamat nama: nana) ttd hendra pribadivii. membahas dan menetapkan daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan tingkat rw.,januari.kegiatan prioritas bidang sarana dan prasarana kelurahanpola hidup sehatrt,, ditambah (satu) usulan kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.diiiasimamemtugwana pel sosialisasi pelaksanaan lurah ikmwewanmoentaan| pel2lki aik penunjukan dan ketua penetapan pelaksana ani identifikasi data potensi ketua infrastruktur, budaya dan baik pelaksanaan rembug ketua dan eren mada dad pengiriman hasil rembug ketua itagarekamanan lol fan tabel pedoman susunan acara rembug warga penanggung |t& menit pengarahan dari tim fasilitasi tim fasilitasi demang mug warga.prioritas pemberdayaan masyarakat 1t5 menit pembahasan dan penetapan delegasi ketua pra musrenbangkel dan nliadalah forum musyawarah perencanaan tahunan tingkat kelurah yang akan disampaikan musrenbangcam.dan pelaksanaan musrenbangkel. tujuan tujuan penyelenggaraan musrenbangkel adalah::komisi daerah lanjut usia kelurahan, dan lain lain), tokoh agama masyarakat, tokoh perempuan,::: menyampaikan prioritas pembangunan kelurahan, menutup acara pelaksanaan pra musrenbangkel. cc.durenbangkel dan musrenbangkel, mempersiapkan materi untuk pelaksanaan pra musrenbangkel dan pelaksanaan musrenbangkelkepadamempersiapkan, menggandakan, dan membantu. serta lpml, sertaningkatan kesejahteraan masyarakatseratus lima puluh juta rupiah)kegiatan ini akan dibahas pada musrenbangcam untuk masuk pada rancangan rencana kerja perangkat daerah kecamatanjumlah usulan anggaran atas pekerjaan fisik sarana dan prasarana yang diusulkan dapatusulan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikutini harus benar benar memperhatikan kemampuan, potensi warga dan kebutuhan nyata wilaypemberdayaan penguatan lansia dan lain lai, rumusan usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat: kegiatan pembangunan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan, kegiatan pemberdayaan masyrakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman, kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, dan kegiatan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil musrenbang (untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat).impera yang dapat diakses pada alamat website semua usulan rembug warga harus dimasukkan dalam imperatiga bulan januarianya pada saat pendaftaran pelaksanaan musrenrenbangkel dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan januari mekanisme pelaksanaan pendaftaran pesertappedarenbangkel.an dilaksanakan melalui kegiatan:,,seratus lima puluhmaparan dan pembahasan rumusan kegiatan non fisik atau daftar usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan memperhatikanuntuk usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat (di luar kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana kelurahan) yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah kecamatanesejahteraanimper, hasil kesepakatan musrenbangkel yang dikirimkan kecamatan dengan yang input pada imperimpera, yang selanjutnya disingkat dprd adalah dprd kota semarang, badan perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya disingkat bappeda adalah bappeda kota semarang, kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten kota yang dipimpin oleh camat,, camat adalah kepala kecamatan, lurah adalah kepala kelurah,, dana alokasi umum tambahan,,pemberdayaan masyarakat. jika kelurahan tidak terdapat bkm, maka jumlah yang diusulkan olehkegiatan pemberdayaan masyarakat form kel. tabel usulan jadwal tahapan pelaksanaan musrenbangkel pelaksana uraian tahapan penanggung jawab persiapan lurah musrenbangkel:sosialisasi lurah pelaksanaan rembug warga pelaksanaan rembug ketua tim warga fasilitasi rembug warga pra musrendokumen rpp, rencana pengembangan dan pemeliharaan kampung tematik dan pokok pokok pikiran dprd pelaksana uraian tahapan penanggung jawab penyusunan rumusan hasil musrenbangkel pelaksanaan lurah tim iiturentangei renyaenggara pengiriman hasil lurah tim musrenbangkel penyelenggara kecamatan tabel pedoman susunan acara musrenbangkel penanggung |t5 menit pembukaan lurah tim |t5 menit paparan dari bappeda tentang arahan bappeda pembangunan dan skenario pengembangan wilayah kelurahan 1t10it20menit pembahasan rumusan daftar panjang lurah tim usulan kegiatan usulan kegiatan sarana penyelenggara t10menit pembahasan rumusan daftar usulan lurah tim kegiatan kegiatan sarana dan prasarana penyelenggara melalui fasilitasi musrenbang kelurahan dan fasilitasi hasilt10menit pembahasan rumusan daftar usulan lurah tim kegiatan pemberdayaan perempuan penyelenggara melalui fasilitasi musrenbang kelurahan, dan fasilitasi serta usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat hasil pembahasan dari prabatan promosi taman batantindang bitanprodusi balai pertemuan tempat penampungan sementara sarana air bersih komunal sanitasi komunal ' jembatan #memuat potensi infrastruktur lain yang belum tertulis) sosialbudaya (paus aaa sbfseteaat smpfsederyat stafsederjat perguruan tinggi newsen swasta belanda baskeamas ramah sakit sanggar kesenian kelompok kesenian kelompok organisasi wanita 'kelompok pemberdayaantansia asesmen potensi sosial budaya lain yang belum tertulis) sgg ekonomi koperasi babak peeeeeeeeeee kecamatan . dosen urut usulan usulan kewenangan jenis kegiatan lokasi volume anggaran baru keterangan sumber prioritas rp) lama dan,,,,:merupakan seniman lokalapbd atau alokasi dasar dau tambahan). form kel. berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan jo. kecamatan nomor: pada harian.tanggal. bulan. tahun . (. . .) yang bertanda tangan diaananananananaanananaaaaalaaa.o kecamatan . dosen urut usulan usulan baru kewenangan jenis kegiatan lokasi volume anggaran keterangan sumber prioritas lama rp) dana:soo lediatas rp. (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp. (dua ratus juta rupiah),,,,,,,, pra musrenbang kelurahan, yang selanjutnya disingka, pra musrenbang kecamatan, yang selanjutnya disingka,somelalui fasilitasi musrenbang kelurahan kelurahan bonnananananan nana kecamatan donakannaanaan nan nan nana anna aan.total anggaran per kelurahan adalahpemberdayaan masyarakat kelurahan penkaakanaanan anna kecamatan degananananananaaannanaaoa. le, pemberdayaan lansia, di ttd hendra pribadicipta kerja, danwalikota semarang berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud atas, maka perlus pencarian penganan jaan usman ini penangan pengobatan jaa emang ore jin enam dengna utang dong jaa sena air lainnya dmataipnsemasrtmaya fat semen perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi pat moa |aan kata semarang, jaman serta ama mtr seorang |rosaangmn bean psianpamwya taat semang, 23e |rekaman tanaman ptantemat oat semang bukan bit gula) |pemvitanga song tamat semang rentan ani daaepiam tama toasenarang ngan eceran barang dan obat farmasi untuk eceran khusus barang dan obat farmasi, pertanian padi usaha hibrida budi daya (meliputi antara padi industri mencakup penggilingan usaha gandum dan sorghum, rye, oat dan serealia lainnya fruit) baran obat farmasi untuk per ngan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan tangga lainnya ytd aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya bukan kecap, tempe dan tahmerintah pertemuan, perjalanan insentif, senior lansia) atau jumlah karyawan bukan toko, kios, kaki lima, dan ea, antena kontrak seluruh, kecuali penyelenggara pasar lelang dalam kota semarang komoditas) barang dan perlengkapan jenis perizinan keterangan perdagangan besar disket, flash drive, pita audio dan dal kota video, dan dvd kosong alam kota semarang perdagangan besar peralatan telekomunikasi dalam kota semarang perd mesin, peralatan dan perlengkapan aba man in, sap dalam kota semarang pertanian perdagangan besar mesin kantor dan industri dalam kota pengolahan, suku cadang dan perlengkapan nya alam kota semarangdalam kota semarang perlengkapannya perdagangan besar alat transportasi udara, suku dalam kota semarang cadang, dan perlengkapannya perd mesin, peralatan dan perlengkapan angan debat siap dalam kota semarang lainnya perdagangan besar barang logam untuk bahan dalam kota semarang konstruksi perdagangan perdagangan besar kaca dalam kota semarang perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, dan dal kota sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca alam kota semarang perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu dalam kota semarang perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen dalam kota semarangperdagangan besar berbagai macam material bangunan dalam kota semarangerdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dalam kota semarangkarton dalam kota semarang perdagangan besar barang bekas dan sisa sisa tak dalam kota semarang terpakai scrap perdagangan besar produk lainnya ytd dalam kota semarangdalam kota semarang minimarket supermarket hypermarket (tradisional) jenis perizinan keteranganbarang barang kelontong) bukan toserba alam kota semarangtembakau dalam kota semarang toko perdagangan eceran beras dalam kota semarang perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dalam kota semarang dan sejenisnya perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah dalam kota semarang perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom dalam kota semarang perdagangan eceran daging dan ikan olahan dalam kota semarang perdagangan eceran makanan lainnya dalam kota semarang perdagangan eceran komputer dan perlengkapan nya dalam kota semarang perdagangan ecn video dalam kota semarang toko perdagangan eceran tekstil dalam kota semarang perd perlengkapan rumah tangga dari sai nang keran sap dalam kota semarang tekstil perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit dalam kota semarang perdagangan eceran barang logam untuk bahan dalam kota semarang kontruksi perdagangan eceran kaca dalam kota semarang perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan dal kota sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca ram rola semarang perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu dalam kota semarang perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen dalam kota semarang perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu dalam kota semarang perdagangan eceran cat, pernis dan lak dalam kota semarang perdagangan eceran berbagai macam material bangunan dalam kota semarang jenis perizinan keterangan perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi dalam kota semarang lainnya perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan dal kota penutup dinding dan lantai toko alam kota semdalam kota semarang peralatan penerangan dan perlengkapan nya perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik dalam kota semarang perdagangan eceran barang pecah belah dan dal kota perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat alam kota semarang perdagangan eceran barang pecah belah dan dal kota perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan alam kota semarang perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah dalam kota semarang liat, kayu, bambu atau rotan perdagangan eceran alat musik dalam kota semarang perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah dalam kota semarang tangga lainnya ytd perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar dalam kota semarang perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan dalam kota semarang perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video dalam kota semarang toko perdagangan eceran khusus peralatan olahraga toko dalam kota semarang s44 perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan dal kota anak anak toko alam kota semarang perd kertas, kertas karton dan sas dagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dalam kota semarang dari kertas karton perdagangan eceran pakaian dalam kota semarang perd sepatu, sandal dan alas kaki lainnya perdagangan eceran pelengkap pakaian dalam kota semarang perd tas, dagangan peran tas, dompet, koper, ransel dan dalam kota semarang sejenisnya perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya dalam kota semarang perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya dalam kota semarangrdagangan eceran perlengkapan pengendara sang sap dalam kota semarang kendaraan bermotor jenis perizinan keterangan perdagangan eceran pembungkus dari plastik dalam kota semarang perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytd dalam kota semarang perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah dalam kota semarang tangga perd pakaian, alas kaki dan pelengkap tangan keran man sap dalam kota semarang pakaian bekas perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas dalam kota semarang perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas dalam kota semarang perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi dalam kota semarang pakan ternak unggas ikan dan kerang cerah lai gas dalam kota semarang hewan piaraan perdagangan eceran bunga potong florist dalam kota semarang perdagangan eceran tanaman dan bibit tanaman dalam kota semarang perdagangan eceran pupuk dan memberantas hama dalam kota semarang perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman dalam kota semarang hias perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya dalam kota semarangalam kota semarang diawetkan perdagangan eceran barang kerajinan dari logam dalam kota semarang perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik dalam kota semarang perdagangan eceran lukisan dalam kota semarang perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan dalam kota semarang lainnya perd eceran mesin pertanian dan ajang dalam kota semarang perlengkapannya perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya dalam kota semarang perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya dalam kota semarangperdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi dalam kota semarang jenis perizinan keterangan padi dan palawija perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi dalam kota semarangdalam kota semarang hasil peternakan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi dalam kota hasil kehutanan dan perburuan alam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi dalam kota semarang tanaman hias dan hasil pertanian lainnya dalam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras dalam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue dalam kota semarang kering, kue basah dan sejenisnya perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula dalam kota semarang pasir, gula merah dan sejenisnya perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, dalam kota semarang tempe, tauco dan oncom perdagangan eceran kaki lma dan los pasar minuman dalam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan cda bang dalam kota semarang tembakau perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi dalam kota makanan dan minuman ytd alam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil dalam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian dalam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, dal kota sandal dan alas kaki lainnya alam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap dalam kota semarangpupuk dan dalam kota semarang memberantas hama perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik dalam kota semarang penyegar dalam kota semarang ytd perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata dalam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dalam kota semarang perhiasan memutuskan:pemerintah kota semarang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahota semarangdelegasian kewenangan penandatanganan adalah pelimpahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat yang diserahi kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan. jenis perizinan keterangan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam dalam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dalam kota semarang dompet, koper, ransel dan sejenisnya perdagangan eceran kaki lima dan los pasar dal kota perlengkapan pengendara sepeda motor alam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dalam kota semarang keperluan pribadi lainnya perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dalam kota semarang elektronik perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan dalam kota semarangdalam kota semarangdalam kota semarang tanah liat perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dal kota dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan adalam kota semarang batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dalam kota semarang kebersihan perdagangan eceran kaki lima dan losertas, dalam kota semarang karton dan barang dari kertas perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis dalam kota semarang menulis dan gambar perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil dalam kota semarang pencetakan dan penerbitan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dal kota olahraga dan alat musik alam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dal kota fotografi, alat optik dan perlengkapannya alam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dari los pasar mesin dalam kota semarang kantor perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan dalam kota semarangdalam kota semarang kerajinan jenis perizinan keterangan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan dalam kota semarang anak anak perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan dalam kota semarang perd kaki lima dan los pasar baran dengan mantan rai dalam kota semarang antik perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dal kota bekas perlengkapan rumah tangga alam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang dalam kota semarang perlengkapan pribadi bekas perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dal kota listrik dan elektronik bekas alam kota semarang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dalam kota semarang bekas campuran perd kaki lima dan los pasar baran lainnya perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, dalam kota semarang kosmetik dan alat laboratorium perdagangan eceran melalui media untuk komoditi dal kota tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi aam kota semarang perdagangan eceran melalui media untuk barang dal kota perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur aam kota semarang perdagangan eceran melalui media untuk barang cam dal kota peran sebagaimana tersebut dalam s.d. alam kota semarang perd melalui media untuk berbagai ang man dalam kota semarang macam barang lainnya perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak dalam kota semarang perd eceran keliling komoditi makanan dari dagangan dalam kota semarang hasil pertanian perdagangan eceran keliling komoditi makanan, dal kota minuman atau tembakau hasil industri pengolahan aam kota semarang 6a2 perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, dal kota kosmetik dan alat laboratorium alam kota semarang perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dalam kota semarang dan barang keperluan pribadi perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah dalam kota semarangdalam kota semarang alat fotografi dan komputer perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan dal kota anak anak dan lukisan alam kota semarang pergudangan dan penyimpanan dalam kota semarang jenis perizinan keterangan pergudangan dan penyimpanan lainnya dalam kota semarang aktivitas cold storage dalam kota semarang sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, dal kota bukan karya hak cipta ram rola semarang real estat yang dimiliki sendiri atau disewambakau dalam kota semarangsemarang toserba department store) industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan dalam kota semarang daging unggas industri pengawetan kulit dalam kota semarang industri penggilingan aneka umbi dan sayuran dalam kota semarang (termasuk rhoma) industri pati ubi kayu dalam kota semarang industri penggilingan padi dan penyisihan beras dalam kota semarang industri penggilingan dan pembersihan jagung dalam kota semarang industri tempe kedelai dalam kota semarang industri pengolahan dan pengawetan buah buahan dan dalam kota semarang sayuran dalam kaleng industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan dalam kota semarang kacang kacangan lainnya selain tahu dan tempe industri pengolahan dan sengau. etan lainnya buah dalam kota semarangselain ikan dalam kota semarang industri minyak ikan dalam kota semarang industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan dalam kota semarang minyak kelapa sawit industri minyak mentah inti kelapa sawit crude palm dalam kota semarang kernel oil) industri pemisahan vaksinasi minyak mentah kelapa dalam kota sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit alam kota semarang industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan dalam kota minyak mentah inti kelapa sawit alam kota semarang sawit bukan batu dan balok) jintan kam tanam semarang industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah jin ban mart taman dalam semang keperluan pribadi stri baran kulit dan kulit buatan untuk plywood yang tidak dapat diklasifikasikan tempat lain warna dan pigmen, zat warna dan pigmen kimi organik yang bersumber dari dan peralatan rumah tangga jenis perizinan keteranganbarang dari asbes untuk keperluan bahan dalam kota semarang bangunan keperluan industri industri mortar atau beton siap pakai dalam kota semarang industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan dalam kota semarang rumah tangga dan pajangan industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan dalam kota semarang bahan bangunan industri dari batu untuk keperluan rumah maka wang dalam kota semarang tangga, pajangan, dan bahan industri barang galian bukan logam lainnya ytd dalam kota semarang industri pembuatan logam dasar bukan besi dalam kota semarang industri ekstra logam bukan besi dalam kota semarang industri pengecoran besi dan baja dalam kota semarang industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk dalam kota semarang bangunan industri barang dari logam siap pasang untuk dalam kota semarang konstruksi lainnya industri tangki, tandon air dan wadah dari logamn pembentukan logam, metalurgi bubuk dalam kota semarang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dalam kota semarang dan barang dari logam industri alat pot dan perkakas tangan untuk pertanian industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan dalam kota semarang industri alat pot dan perkakas tangan yan mona can sindustri ember, kaleng, drum dan wadahkeperluan rumah tangga dari logam bukan audio dan video, bukan industri televirangkat daerah penyelenggara perizinan dan non perizianaman modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan bidang penanaman modal. maksud ditetapkan peraturan walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi dinas dalam menandatangani perizinan dan non perizinan. tujuan ditetapkan peraturan walikota ini adalah: memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan masyarakat bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, jenis perizinan keterangan industri mesin pembangkit listrik dalam kota semarang industri pengubah tegangan transforriiator pengubah arus rectifiefi dan pengontrol tegangan voltage dalam kota semarang stahilmer) industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik dalam kota semarang industri batu baterai kering batu baterai primer) dalam kota semarang industri akumulator listrik dalam kota semarang industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik dalam kota semarangindustri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dalam kota semarang dan lampu ultra violet industri lampu tabung gas lampu pembuang listrik) dalam kota semarang industri peralatan penerangan untuk alat transportasi dalam kota semarangindustri peralatan pemanas dan masak bukan listrik dalam kota semarangturbin dalam kota semarang industri peralatan tenaga zat cair dan gas dalam kota semarang industri lainnya, kompresor, kran dan kle usa dalam kota semarang katup industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin dalam kota semarang industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik dalam kota semarang industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis nan dalam kota semarang yang menggunakan arus listrik industri alat pengangkat dan pemindah dalam kota semarang jenis perizinan keterangan industri mesin kantor dan akuntansi manual dalam kota semarangindustri perkakas tangan yang digerakkan tenaga dalam kota semarang tri mesi tuk pmb kus, pembotolanindustri mesin untuk keperluan umum lainnya ytd dalam kota semarang industri mesin pertanian dan kehutanan dalam kota semarang industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan dalam kota semarang logam industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan dalam kota semarang kayu industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan dal kota semarang bahan bukan logam dan kayu alam kota industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan dalam kota semarang yang industri mesin metalurgi dalam kota semarang industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi dalam kota semarang 91a industri mesin pengolahan makanan, minuman dan dalam kota semarangngapasejenisnya dalam kota semarang industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit dalam kota semaranglebih dan industri trailer dan semi trailer aksesori kendaraan bermotor kapal dan perahu untuk tujuan logam mulia untuk keperluan perlengkapan orthopaedic dan prophetic perlengkapan lainnya industri alat tulis dan gambar termasuk ons jiwa rotan semen btr unta |alam seberang reparasi logam siap pasang untuk bangunan, ar |pena ats ama fame ema" jenis perizinan keterangan reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan dalam kota semarang bermotor reparasi peralatan lainnya dalam kota semarang instalasi pemasangan mesin dan peralatan industri dalam kota semarang pengadaan uap air panas dan udara dingin dalam kota semarang produksi dalam kota semarang produksi kompos sampah organik dalam kota semarang daur ulang barang logam dalam kota semarangpenerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah dalam kota semarang penerbitan piranti lunak software) dalam kota semarang aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh dalam kota semarang pemerintah aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh dalam kota semarang swasta 9ga aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi dalam kota semarang oleh pemerintah aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi dalam kota semarang oleh swasta jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas dalam kota semarang terbatas jasa multimedia lainnya dalam kota semarang aktivitas pengembangan video game dalam kota semarang aktivitas pengen tangan aplikasi perdagangan melalui dalam kota semarangdan internet things civitas konsultasi dan perancangan dalam kota semarang aktivitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas vas dalam kota semarang komputer lainnya aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya dalam kota semarang aktivitas pengolahan data dalam kota semarang aktivitas hosting dan bdi dalam kota semarang komersial issioning proses industrial, quality assurance ivi sew usaha tanpa hak dan danau transfer trayek tidak koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah primer primer apps koperasi primer) koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sekunder apps koperasi sekunder) berbahaya jenis perizinan non berusaha diangensante jantan otasemaag danger jantan otasemaas iangedirans9 jasa semarang per tato perpanjangan, izin perpanjangan makam tumpang, dan dalam kota semarang izin bongkar makam. jenis perizinan non perizinan lainnya bagi pelaku usaha mikro penilaian kesehatan koperasi) dalam kota semarang rekomendasi sertifikat nomor kontrol veteriner dalam kota semarang rekomendasi praktik dokter hewan sip) dan paramedis nga semi mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong partisipasi pelaku usaha dan masyarakat yang terkait dengan perizinan dan non perizinan, dan memberikan kejelasan tata cara dan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efesien. bab pendelegasian kewenangan walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah kepada kepala dinas. pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada walikota.kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam didukung dengan penempatan petugas teknis dinas. bab iii pembentukan tim teknis tim teknis terdiri dari pejabat struktural dan atau pejabat fungsional dari perangkat daerah yang terkait secara teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya. pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. tim teknis sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan teknisjenis perizinan keterangan rekomendasi pemasukan makanan hewan kesayangan dalam kota semarang rekomendasi pemasukan bahan pakan asal hewan dalam kota semarang buah) rekomendasi pemasukan hewan kesayangan dan satwa dalam kota semarang izi asal rekomendasi izin edar pangan segar asal tumbuhan dalam kota semarang pusat) yang berupa: baik rekomendasi sertifikat cara pembenihan ikan yang bai dalam kota semarang pib) rekomendasi sertifikat cara budidaya ikan yang baik dalam kota semarang bib) baik rekomendasi cara pembuatan pakan ikan yang bai dalam kota semarang ppi) rekomendasi bbm dalam kota semarang rekomendasi sertifikat cara pengelolaan yang baik dal kota semarang good manufacturing practices gmp) rekomendasi sertifikasi harap hazard analysis critical dalam kota semarang control point) tingkat kelayakan lah rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolah. dalam kota semarang skp) pembebasan retribusi sewa rumah susun sederhana bagi warga yang terdampak normalisasi banjir kanal dalam kota semarang timur kota semarang pembebasan retribusi sewa rumah pondok boro bagi warga yang terkena dampak penertiban bangunan miliar tidak berizin diatas lahan milik pemerintah kota dalam kota semarang semarang yang terletak komplek pasar kunjungan kelurahan kauman kecamatan semarang tengah kota semarang rekomendasi teknis izin mendirikan bangunan dalam kota semarang rekomendasi tim ahli bangunan gedung dalam kota semarang rekomendasi tim ahli bangunan cagar budaya dalam kota semarang rekomendasi teknis penyelenggaraan reklame dalam kota semarang kel surat rekomendasi numpang uji kendaraan keluar dalam kota semarang daerahjenis perizinan keterangan rekomendasi surat keterangan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek dalam kota semarang rekomendasi numpang uji kendaraan keluar daerah dalam kota semarangrekomendasi surat keterangan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek'mam putranto, pembina tingkat nip. tim teknis sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada kepala dinas atas diterbitkannya rekomendasi dari kepala perangkat daerah terkait. kepala perangkat daerah yang terkait secara teknis dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada kepada tim teknistuangkan dalamtuangkan dalam berita acara. tim teknis dalam memproses dokumen perizinan dan non perizinan berada dinas. dokumen sebagaimana dimaksud pada harus berada dinas. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan atas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dalam pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan demi meningkatkan kinerja pelayanan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: koordinasi dengan perangkat daerah dan atau instansi terkait secara berkala, pemberian bimbingan dan konsultasi bagi masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana, dan perencanaan, pengembangan, dan pemantauan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. pengawasan proses perizinan dan non perizinan dilakukan oleh walikota. untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat ditunjuk pejabat dan atau perangkat daerah yang membidangi pengawaslimpahan kewenangan penandatanganan perizinan adadesember kepala bagian hukum walikota semarang, sekretariat semarang drs. satrio imam putranto, ttd pembina tingkat hendra pribadi nip.pelatihan kerja teknik pemerintah dalam kota semarang pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi dalam kota semarang pemerintah pelatihan kerja industri kreatif pemerintah dalam kota semarang pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan pemerintah dalam kota semarang pelatihan kerja bisnis dan manajemen pemerintah dalam kota semarangkanan pemerintah dalam kota semarangormasi dan komunikasi dalam kota semarang swasta pelatihan kerja industri kreatif swasta dalam kota semarang pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta dalam kota semarang pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta dalam kota semarangperkembangan corona virus disease covid indonesia maka pemerintah kota semarang wajib memberikan pelayanan rapid test antigen dan test swab, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf maka peraturan walikota nomor tahun tentang tarif pelayanan badan layanan umum daerah puskesmasjenis pelayanan tarif rawat jalan: per kunjungan pemeriksaan kesehatan pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat dalam gedung. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat diluar gedung. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar dalam gedung. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar luar gedung. pelayanan kesehatan pada anak sekolah uks) dikenakan biaya penuh pelayanan pemeriksaan kesehatan dan obat sore hari pelayanan kesehatan haji rawat inap rawat inap perhari akomodasi, konsumsi dan perawatan visite dokter umum dokter spesialis paket inap persalinan perhari akomodasi, konsumsi dan perawatan io. bd. persalinan oleh bidan persalinan oleh dokter visite dokter umum rawat jalan kunjungan luar gedung pelayanan kesehatan luar gedung puskesmas penggunaan mobil puskesmas keliling untuk rujukan pasien tindakan ringan: jahitluka s d pasang kateter,perawatan luka, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, heating up. konsil mana annbissnssassi misa mmammmoraa bee penemuan gerbong dengan topeatanesines mamwangiittp a00 kelembutan gersang dengan nasi umpatangigi sementara sumbatan geidenganglasstonomer umpatan gigi dengan komposit tambalan dengan sinar pemasangan mahkota perawatan saran akargerperkanyungaa s0o0o0| pembersihan karangnya pergi pemeriksaan penunjang medik radiodiagnostik rontgen a00) feusetampatim a00 famaematotoar darah rutin (bni leo laju endap darah yg.oo maemogobinmanuar ius mama a00 atangjumtan eko a50 hitung eni deposit (ge come atungjumtah erosi angan trombosit aitangjumtan setikutosit mematok masa perdarahan masa pembekuan percobaan pembendungan a00 retraksi bekuan eotongandarah e.o00 mo man mag parah lengkap anasir parameter barah lengkap analyses s@parameter oyanmetnaemogtotin aaematosrit ungsumentekost tang jumlah eritrosit atingjumtah trombosit angin deposit tees uas asopis shamela rations rotan maa reduksi robin bilirubin urin rutin maros, ph, prot, red, sedimen) wrinlengkp carikclup3 loo garikceup10 |f pemberi saan tanya loo fecesrutin( makroskopis, mikroskopis) mapa logo guladarah pusa guladarah2jam guladarah sewaktu biirubintotl bilirubin direction indirect skor sar i 3000o bumn goblin proteintotl alkali phosphatase reum kreatinin meterusindek prostitusi kolesterol ricain mdl kolesterol xdl kolesterol trigliserida cesium kalium gnoorida magnesium natrium uuu ih. mikrobiologi parasitology ' ' | pewarna bta pewarna gram neisseria gonorrohoeae coryebacteriumdiptheriae meponemapaidum mycobacteriumleprae candida mikrofilaria plasmodiumsp loo seistosomasp ii. trichomonas loo ama teurcacing lambda loo jenis pelayanan tarif 1muno sero logi tes kehamilan tha tha titer drl pol kidal per parameter leptospirosis hbs rapid pol hbs rapid anti hav pol anti hcv similis antibodi rapid anti hiv rapid pemeriksaan ims infeksi menular seksual) pemeriksaan corona virus disease covid rapid test antibodi rapid test antigen po00| swab pcr walikota semarang, ttd hendra pribadi |
net p 6h. eni nas walikota semarang peraturan walikota semarang nomor url anos tentang penetapan tari air minum pad, diperlukan biaya pengelolaan dan operasional yang tinggi: bahwa guna memenuhi kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud huruf diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadapdisesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat: bahwa sehubungan tersebut diatas, maka perlu meninjau kembali, khususnya yang mengatur ketentuan biaya beban tetap untuk biaya administrasi pelanggan, dan selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat inbaca berita acara nomor tahun tanggal mei2008 tentang persetujuan penyesuaianmemutuskan: menetapkan pertama peraturan walikota tentang penetapan tari air minum pada perusahaan daerah air minum kota semarang berikut tari pemakaian air rp. golongan pelanggan gion3 1i 20m3 30m3|sosial umum kran umum, hidrat umum kamar mandi umum dan umum rumah tangga rumah tangga kelompok rumah tangga rumah tangga rumah tangga .rumah tangga semi niaga. adalah rumah tangga dengan kegiatan usaha hanya berlaku untuk rumah tangga sederhana rss). kelompok iii .lembaga pendidikan kursus menjahit, mengetik, montir, elektronik, mengemudi mobil. kamar mandi umum dan umum lembaga pendidikan kursus komputer, akuntansi,us lainnya yang sejenis.oto copy dan penjilidan besar. asrama swasta, tempat kos bumn losmen melati pengacara industri industri rumah tangga, pengrajin penggergajian kayu penggilingan padi. kelompok niaga praktek dokter umum. ngah gudang penyimpanan.., mandi uap, panti pijat.a&b bank swasta gedung bertingkat kondo minum penjualan air yang dikomersilkanpelabuhan laut berdasarkan kesepakatan yang bandara udara minimnya diatas tari yang tertinggi hotel bintang industri air kemasanrit pencatatan motor air bisa! bulan terakhir atan dtotankan berdasarkan standart nomaksian air minum hor orang hari dikalikan dengan timesbiaya beban tetap. bab pemberlakuan penetapan tari pemberlakuan penetapan tari pemakaian air untuk kelompok golongan pelanggan sosial, lembaga pendidikan, rumah tangga sampai dengan dan rumah tangga semi niaga, dilaksanakan secara bertahap sebanyak (tiga) kali dengan angka waktu setiap (dua) bulan ditetapkan sebagai berikut tahap! untuk (dua) bulan pertama sepak tanggal ditetapkan tari pemakaian air per rp. kelompok pelanggan 7ountuk (dua) bulan setelah pemberlakuan tahap (pertama) ditetapkan langgam tari pemakaian air per rp. kelompok o 10iii untuk (dua) bulan setelah pemberlakuan tahap (kedua) ditetapkan pemberlakuan penuh penetapan tarif pemakaian air sebagaimana dimaksud bab biaya beban tari selain tagihan air sebagaimana dimaksudsebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut biaya dana pemeliharaan meter air biaya pemeliharaan toon diameter diameter s d diameter biaya administrasi sebesar rp. dua ribu lima ratus. keterlambatan atas pembayaran rekening pemakaian air minum sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi, berupa denda sebesar dari nilai nominal rekening air terdiri dari harga, apabila keterlambatan tersebut dari satu bulan dari batas akhir pembayaran. bab ketentuan penutup penyesuaian tarif akan dilakukan secara periodik setiap (dua) tahun yang disesuaikan dengan kondisi riil. pada saat berlakunya peraturan walikota ini, makakil walikota semarang pama mahfudz ali diundangkan semarang pada tanggal nos sekretaris daerah kota semarang tempe soemarmo berita daerah kota semarang tahun nomor |
ran remas akhusus dak)obat dan perbekalan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan kesehatkena belanja makanan dan minuman rapat belanja makanan dan minuman rapatgadaan alat alat kesehatan pengadaan alat alat kesehyediaan dana kegiatan penyediaan dana kegiatan laboratorium kesehatan laboratorium kesehkena honorarium ppt honorarium ppt honorarium bendahara honorarium bendaharapoolaundry belanja laundry poo belanja souvenir cindera mata belanja souvenir cindera mata opo belanja bendera dan umbul umbul belanja bendera dan umbul umbul nala belanja perlengkapan kesehatan belanja perlengkapan kesehatan hal. buku bee cet apbd opo owetmncemmaman ommtmasmoran (mouse, keyboard, harddisk, dll) (mouse, keyboard, harddisk, dil) perundang undangan perundang undangan pu s0pamemamasa 2ebooks22g jeematrenyaea e5eoa| asma0| sermfpeamabamanastoaan taoooojs22020e jesanabaranatetosan toooooof semapemamneoaon 2eaooojs2207 jemabaranktaatrn m000| pop aaoojsa2g pamasastam insana| oase| bea . . pama mag pem 000p rank mas perak empamaessemeetanteaa memooojsz2031n jadanalsssenkeedanterssa stooaoon| gaoooo| belanja jasa kebersihan kantor belanja jasa kebersihan kantor ben bpamesmaistbsabim reooojsz2cas jadanelss arsisetabosterun tesogonn| soal aeppamaestama keoojsz2a jetanalsakemaan aman seo non pns non pns bermotor bermotor atap empat pesan, cadang cadang mmm jaten kendaraan stok) kendaraan stok) asapemmta ena 5jeemoaa men bee usa o jesse maan, ben men bea erpaemraemnos o atas jebraaemao san jasa promosi belanja jasa promolaboratorium angkutan darat bermotor laboratorium bergerak bergerngembangan media promosi pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup dan informasi sadar hidup sehat sehatsouvenir cindera mata belanja souvenir cindera mata pop poo belanja hadiah lomba belanja hadiah lombap belanja kawat faksimili internet belanja kawat faksimili internet nun poo belanja cetak dan penggandaan belanja cetak dan penggandaan oppoo belanja jasa pameran belanja jasa pameran poo belanja jasa promosi belanja jasa promobee terak powo soon esa open spontan perlengkapan kantor perlengkapan kantor pop mompamaanuntebsg isooooo|sasis jeemayeda pengadsanwnte bos solo00| apemmmempasaan koooooo|sastra jpeemayedapersataany | soooooo| antono0| pememompasanommute 3r00ooo0|s2317 jeeemavedapergatean compare oa000000| tz000000| note book laptop tablet note book laptop tablet fpamatoapaaansatk amoooofszate jekemamoasrpengedeampentr soooooo aoooga| pemmaraatrneaaaantcd sooooojs2apit jesamamodat pengadaantcp weooaooo| boobook| inn ala studio studio usai pemmatoaipenogantemaa gogooooo|sz3text jekemamoasr pergedeankamea toooogoa| uso pammatoaapenagan anatara voodoo|s23160s (ekemamodst pensedeamamsiewe ttoooeoal komunikasi komunikasi a30 pena toga penundaan mesarmone agnoooo| wedana modal pengadaanmesemmone| sonata| aoooooa| eee semtojitatreasao emermaumeane 2emnstoo| asa sapa ema ear reog, papa teorema maan, inn dan jasa dan jasa inn sae barang jasa barang jasa esa cemara aiaeepamam tags esooojsatoge jamestmeaaaa sam ana ema aapeemaass apaan man pos lainnya pos lainnya srepemmamuaaa eooonjsaa jesse asengan belanja bahan pangan pop belanja bahan laboratorium belanja bahan laboratorium pop belanja jasa kantor belanja jasa kantor pop belanja jasa analisa laboratorium belanja jasa analisa laboratorium ninstalasi pengolahan air limbah ipar) instalasi pengolahan air limbah (ipar) manajemen informasi kesehatan manajemen informasi kesehatanhal. buku apbd pos lainnya pos lainnya aanpeemaseraaana scar jebmsaweragam sama par 4jeeaaaas aoeepemmterayasmimaena ys00ooo|sz20g0e jesematwavakmmmaena 7s00000o| 0f aan dan hardware dan hardware non pns non pns sapa amors petak asep anafamastndmremtan iseoooo|sz20e0s jeeemaras gaprdampamman iso rmmrasonamaran namairangarasmamas rumah gedung gudang parkir rumah gedung gudang parkir operan eraneteman voodoo|s2270s jekemeseararrapatpeteman soo pmmasemaamatieiias sooooofsz20e jeeemaserasaaratemtas soo uma panas sara mebiscaai voodoo|sz20ect jekemaserasaamamebitasdaai soo keenam peserta kegiatan peserta kegiatan apem emoojsat pemmsastemuas 000p pihak ketiga lainnya pihak ketiga lainnya promosi promosi angka mapan ema ppammremamaman era karir fesamapememaaan atas kantor| eidooooo| gama aappemtemamaanana secolo|s22n7aa fesamapemamaaanawa soo internet (instalasinya) internet (instalasinya)instalasi belanja modal pengadaan instalasi internet internetmbangunan sarana prasarana pembangunan sarana prasarana berwawasan lingkungan berwawasan lingkungandepo sampah konstruksi pembelian depo sampahtruck angkutan darat bermotor truck hal. buku ter apbd |omemcmmnsma| jomrocamas dan pencatatan sipil dan pencatatan sipil inn kependudukan sak) terpadu kependudukan sak) terpadu apa mp apaoammps gemoooojsat rmeamumpns memo kegiatan kegiatan dan jasa dan jasa inn (in barang jasa barang jasa seneteesamma eemooojsatote rosea oem rasakan tas eooooofsatee herman teras mopooano| ethoromtmpk wooggoooofsatopas irerearampna oom pemeemaraatess gnmemooojsz2 jeemesenraatase mesin, sopemeaeusas mesoojsa2tat jemeaatasga asa, appa eamoojas emas aman, p non pns non pns eoeppammcamamteraanaaan karianoooo|s2200 jeeamatankampersangaan tartaneon| gsasaaooo| eenippamscak aeeoooojsz20eet jasamatsk ieemaon| genoa pemeran gantian aoaajsaat jebaneaman gantian bea peserta kegiatan peserta kegiatan erp remraemnos sewaan jebmreaanors aaaaaa| npenunjang sarana prasarana penunjang sarana prasarana pelayanan keluarga berencana kb) pelayanan keluarga berencana kb)boks angkutan darat bermotor boksfasilitasi bantuan operasional fasilitasi bantuan operasional keluarga berencana keluarga berencana honorarium pns honorarium pns nalal. buku let apbd asep ppp ama ateefaaemam tags esoooojsatote j reeatmamda esa aan ses agpememass pat eememae era aro apek opaca jemeantusea 0roo| imam| sap par 5pem pas apa pem p s2erppemeenatasmimea 0ps2200e jeenetewarsamammera asaoooon| 3edooona| ppammecamam peranan tempo00|s220e jeaomacaakdamterasengaan tana una palmares coprdantantan k2moo00|s220ees jeaemaraatondanrenman tao aapamatsammantmah 0motor|s22 jaonatskenengentimuman asean reroooo| aneppamabammentmuer test 01oo000|s22tte jeaonatekenenden nimumantarst tasesoona| re7zoom0| taspameraaeanos item00o0|s22s jeenaremaamnons ta7goon| seoran| untuk pns untuk pns promosi promosi rapatan pooja2aa jeemarars asean merasa krmam lomnamanssomom rumah dinas dan pagar bangunan rumah dinas dan pagar bangunajaman jeromarsaeag juan mealararetam jam ama apbd aak ama ammbangan sarana dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian prasarana pertanidam penahan dam penahwalikota semarang ttd hendra pribadlingkungan hidup kota semarang, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota semarang, dan dinas pertaniupendapatan hibah oto dana bagi hasil pajak dar provinsi dan pemerintah dacrahtamnya ibanatnsent daerah oto uu ll puma pendapatan daerah a720220030000| uu ema belanja tidak langsung belanja pegawai elanjaibh 60735a60. 69735ago.000l belanja bantuan sesal jumlah bertambah (berkurang) uraian sebelum setelah rp) urut perubahan(u, merak pa u ualam pengetahuan alam dak skb dak skb belanja modal belanja modal |
dalam rangka menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota semarang tahun sebagaimana yang tercantum dalammaka peraturan walikota nomor tahun tentang road map reformasi birokrasi pemerintah kota semarang tahunmemuat pernyataan penutup tentang pentingnya dokumen perubahan road map kota semarang tahunali secara daring dan membuka ruang fisik partisipasi publik dalam pemerintah omaaww asn yang akuntabilitas kinerja profesional dan pengawasan berintegrasi, kreatif pasang ren yang andal, efektif inovatif dan netral slhkama asn profesional. pelayanan publik berintegritas.rx provinsi kab kota 30x kelembagaan akuntabilitas yang efektif keuangan damindian mene iman 35x: indeks mayoritas spe kategori kota: baik instansi pemerintah dengan skor kementerian 100x sakit atas: provinsi 80x kementerian kabupaten kota penata nya ss0x aw. wr.suu )| ag)case doing business. corruption perceptions index indeks reformasi birokratabat daerah dengan predikat sakit minimal persentase kementeriantea atapaya lokasi mimpi ida mimpi money program money program penyesuaian road map pelaksanaan pelaksanaantujuan sasaran kinerjasistem governance pemerintahan and berbasis clean elektronik government) spe meningkatnya nilai sakit efektivitas dan indeks persepsi efisiensi anti manajemen korupsi pemerintahan opini bpk nilai peringkat tujuan sasaran kinerja tujuan dan sasaran efisiensi komposit kelembagaan perangkat dan daerah sistem provinsi jawa manajemen tengah sumber daya indeks sistem aparatur yang meritsemarang tahun menjelaskan bahwa visi walikota dan wakil walikota semarang terpilih adalah terwujudnya kota semarang yang semakin hebat berlandaskan pancasila dalam bingkai nkri yang berbhineka tunggal ika . dimana untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi pembangunan yaitu:ystneepeyai semasa yang unggul map! produktif bra mencapai semarang, kesejahteraan keadilan sosial semakin, meningkatkangets lingkungan untuk demokrasi ekonomi kereni diskresi pemerintahan secara dinamis kh:lima yaknsasaran tujuan dan sasaran terwujudnya indeks reformasi reformasi birokrasi yang birokrasi mumpuni, terwujudnya hasil evaluasi terbuka, melayani birokrasi sakit tingkat dan yang akuntabilitas bertanggungjawab bersih dan kinerja akuntabel penyelenggaraan pemerintahan daerah kinerja tujuan sasaran tujuan dan sasaran meningkatnya indeks efisiensi profesionalitas kelembagaan asn dan sistem manajemen nilai kpud sumber daya |st aparatur yang indeks baik kepuasan masyarakattui indeks terwujudnya birokrasi bersih opini bpk status wrp wrp wrp wrp mewujudkan reformasi dan akuntabel nilai tata kelola nilai sakit predikat pemerintahan bersih serta terwujudnya birokrasi yang layanan kapal indeks profesional publik yang agape aan ftotesionantas skor berkualitas tek terwujudnya birokrasi yang indeks kepuasan memiliki pelayanan publik masyarakat skor pritersaji pada tabel berikut: tabel rencana aksi perubahan reformasi birokrasi kota semarang tahun program aktifitas indikator kasi anggaran kaga anggaran kata anggaran kare anggaran nga anggaran program pembentukan tim persentase setda manajemen pemerintah pembentukan perang perubahan daerah tim evaluasi kesesuaian jumlah tim setda dan efektifitas efektif tugas tim monitoring dan jumlah setda evaluasi rencana money kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti penyusunan road persentase setda map pemerintah pembentukan perang daerah road map roadmap perang senja dan reaksi perang) formalisasi jumlah setda roadmap yang roadmap perang mencakup area yang perubahan diformalkan sosialisasi dan jumlah setda internalisasi road sosialisasi perang map kepada anggota organisasi pembentukan dan persentase setda penerapan agen agent perang perubahan change dan role model pengembangan nilai persentase setda budaya kerja untuk pembinaan perang menegakkan budaya kerja integritas pemantauan dan jumlah inspektorat evaluasi reformasi evaluasi setda birokrasi pelaksanaan jumlah inspektorat rencana aksi rata setda tindaklanjut rata)rogram aktifitas indikator saga anggaran nge anggaran raga anggaran wara anggaran kage anggaran program pembangunan zona persentase opd opd opd opd opd inspektorat penguatan integritas menuju pengembang perang pengawasan wilayah bebas zona setda korupsi dan integritas wilayah birokrasi wbk, bersih dan melayani bbm) integritas, pencanangan perang setda pembuangan unit jumlah unit opd opd opd opd opd inspektorat yang akan perang dikembangkan setda menjadi zona integritas evaluasi atas zona jumlah opd opd opd opd opd inspektorat integritas yang telah evaluasi perang ditentukan setda pengembangan unit jumlah unit inspektorat kerja yang perang ditetapkan sebagai setda menuju wbk bbw . pengendalian persentase inspektorat gratifikasi penanganan perang gratifikasi perencanaan jumlah inspektorat kebijakan kebijakan perang pengamanan gratifikasi penyelenggaraan jumlah inspect public campaign public campaign penyampaian persentase inspektorat laporan harta pemenuhan bpp kekayaan lakon penyelenggara lokasi negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. evaluasi atas jumlah inspektorat penanganan evaluasi perang gratifikasi telah ditindaklanjuti program aktifitas indikator saga anggaran kaya anggaran raga anggaran anggaran age anggaran penanganan persentase inspektorat benturan aduan perang kepentingan penanganan benturan kepentingan tertangani sosialisasi jumlah inspektorat penanganan sosialisasi perang benturan kepentingan implementasi atas jumlah inspektorat penanganan implementasi perang benturan kepentingan evaluasi atas jumlah inspektorat penanganan evaluasi perang benturan kepentingan pembangunan dan persentase inspektorat pengembangan wbs perang whistle blowing tertangani system sosialisasi whistle jumlah inspektorat blowing system sosialisasi perang implementasi atas jumlah inspektorat whistle blowing implementasi perang system evaluasi atas jumlah inspektorat whistle blowing evaluasi perang system pelaksanaan sistem mayoritas level level level level level inspektorat pengendalian intern spip perang pemerintah perencanaan jumlah inspektorat kebijakan pimpinan kebijakan perang organisasi tentang spip pelaksanaan jumlah opd opd opd opd opd inspektorat penilaian risiko atas penilaian perang organisasi resiko program aktifitas indikator sana anggaran nga anggaran anggaran anggaran nga anggaran pengendalian untuk jumlah rtp 51rtp rtp rtp rtp inspektorat meminimalisir risiko money perang yang telah diidentifikasi: peningkatan kapabilitas level level level level level inspektorat kapabilitas aparat api pengawasan intern pemerintah fiasitementssco manajemen risiko penanganan persentase dinas pengaduan penanganan kominfo, masyarakat aduan yang statistik dan ditindaklanjuti persandian perang perumusan jumlah dinas kebijakan kebijakan kominfo, pengaduan pengaduan statistik dan masyarakat masyarakat persandian implementasi jumlah dinas penanganan penanganan kominfo, pengaduan aduan yang statistik dan masyarakat ditindaklanjuti persandian evaluasi atas jumlah dinas penanganan evaluasi kominfo, pengaduan penanganan statistik dan masyarakat, persandian penguatan penyelarasan persentase bappeda, akuntabilitas kebijakan kesesuaian bagian otda kinerja perencanaan, perencanaan penganggaran, dan pelaporan kinerja, penganggaran dan pelaporan kinerja: sinkronisasi persentase bappeda, rencana strategis kesesuaian bagian otda daerah dan rencana rpm strategis organisasi dengan perangkat daerah, renstra sinkronisasi persentase bappeda, penyusunan kesesuaian bagian otda indikator kinerja iku daerah program aktifitas indikator sana anggaran nga anggaran eng anggaran anggaran nga anggaran utama daerah dan dengan organisasi perangkat daerah, sinkronisasi ketersediaan bappeda, penyusunan pohon cascading bagian otda kinerja pejabat pohon kinerja pimpinan tinggi sampai dengan pengawas, sinkronisasi persentase setda bagian penyusunan ketersediaan otda perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas, penyusunan data ketersediaan bappeda capaian kinerja per data setda bagian triwulan, capaian otda kinerja per triwulan penyusunan laporan persentase setda bagian kinerja daerah dan laporan otda organisasi kinerja tepat perangkat daerah waktu secara terbuka, perumusan dokumen setda bagian kebijakan mengenai evaluasi otda evaluasi kinerja, kinerja pemantapan penerapan setda bagian implementasi sistem sistem otda akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi pembangunan atau pengembang setda bagian pengembangan otda teknologi informasi dalam manajemen kinerja eksplorasi dan persentase benda intensifikasi pad potensi pajak daerah program aktifitas indikator sana anggaran nga anggaran eng anggaran anggaran nga anggaran pengembangan bukan alternatif pembiayaan luar apbd optimalisasi aset bukan aset kota program evaluasi dan evaluasi setda bagian penguatan penataan jabatan struktur organisasi kelembagaan struktural, evaluasi yang jumlah setda bagian menganalisis evaluasi organissetda bagian kesesuaian struktur evaluasi organisasi organisasi dengan mandat: evaluasi yang jumlah setda bagian menganalisis evaluasi organisasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan: demam lho serasa non struktural, organisasi des organisasi evaluasi organisasi evaluasi setda bagian perangkat daerah, struktur organisasi dan evaluasi untuk jumlah setda bagian menilai ketepatan evaluasi organisasi fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, evaluasi yang jumlah setda bagian mengukur jenjang evaluasi organisasi organisasi penataan organisasi nilai setda bagian perangkat daerah kematangan organisasi perang program aktifitas indikator saga anggaran kage anggaran raga anggaran anggaran aga anggaran program analisis jabatan, persentase setda bagian penguatan analisis beban kerja ketersediaan organisasi sistem dan evaluasi anja, abk manajemen jabatan, dan evajab sumber daya manusia aparatur sipil negara perencanaan perencanaan bpp kebutuhan pegawai kebutuhan sesuai dengan pegawai kebutuhan organisasi, proses penerimaan proses bpp pegawai transparan, penerimaan cons) objektif, akuntabel pegawai dan dan bebas korupsi, kolusi dan p3k) nepotisme, pengembangan persentase 80k bpp kompetensi pegawai asn yang melalui pelatihan, bersertifikat kompetensi penerapan sistem promosi bpp promosi jabatan jabatapegawai, basis kompetensi perumusan dan penetapan bpp penerapan sistem kinerja penghargaan dan individu sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai, penyusunan persentase setda bagian standar kompetensi asn yang organisasi jabatan struktural lulus dan bpp dan fungsional, pengembara kompetensi jabatan program aktifitas indikator saga anggaran nga anggaran eni anggaran ja anggaran nga anggaran penegakan aturan penegakan bpp disiplin pegawai aturan disiplin pembangunan sistem bpp sistem informasi informasi kepegawaian kepegawaian program pengkajian dan harmonisasi setda bagian penataan penilaian secara produk hukum peraturan berkala terhadap hukum perundang peraturan daerah undangan dan peraturan kepala daerah dengan tolok: dan identifikasi revisi setda bagian peraturan produk hukum perundangundangan hukum yang tidak harmonis tidak sinkron analisisemetaan peraturan revisi setda bagian perundangundangan produk hukum yang tidak hukum harmonis tidak sinkron revisirogram aktifitas indikator saga anggaran nga anggaran eni anggaran wara anggaran nga anggaran pembangunan sistem setda bagian sistem pengendalian pengendalian hukum dalam penyusunan penyusunan produk hukum peraturan daerah. omnibus law setda bag peraturan kota hukum semarang program pembentukan unit persentase setda bagian peningkatan layanan ketersediaan organisasi kualitas administrasi dan upp pelayanan konsultasi, publik pelaksanaan persentase setda bagian standar pelayanan upp dengan organisasi dan maklumat spp lengkap pelayanan publik: review evaluasi jumlah setda bagian dan perbaikan atas yang organisasi standar pelayanan dievaluasi peningkatan penerapan setda bagian kapasitas pemberi sistem organisasi layanan untuk reward pun mewujudkan sment dan budaya pelayanan kompensasi) prima, sosialisasi jumlah setda bagian pelatihan dalam peserta organisasi upaya penerapan budaya pelayanan prima dana (on dengan inovasi layanan inovasi organisasi pengelolaan persentase dinas pengaduan tindak lanjut kominfo, pelayanan publik, pengaduan statistik dan persandian tindak lanjut atas jumlah dinas seluruh pengaduan tindak lanjut kominfo, pelayanan untuk statistik dan perbaikan kualitas persandian pelayanan penilaian kepuasan persentase setda bagian terhadap pelayanan upp dengan organisasi publik, ikm baik program aktifitas indikator saga anggaran nga anggaran anggaran ora anggaran nga anggaran pembangunan, penerapan dinas pengembangan dan teknologi kominfo, pemanfaatan informasi statistik dan teknologi informasi persandian dan komunikasi perang dalam pelayanan publik. layanan terpadu persentase setda tata malam hari perangkat pemerintahan daerah yang memberi layanan malam hari kec kec kec kec dukcapil robot layanan jumlah bappeda industry layanan publik yang dilayani robot otonomi daerah soo00o0.ooo| 3so.0oo.ooo| dpmptsp t00000000| sun ta5700000| |o dkk) dinas statistik dan persandian persentase dukcapil robot layanan adminduk area free wifi libra dan perpus ilmiah online gratis terbitan dan perpus layanan publik jumlah setda tata akhir pekan perang pemerintahan memberi layanan publik program aktifitas indikator saga anggaran anggaran anggaran ora anggaran nga anggaran cakupan kec kec kec kec kec dukcapil layanan publik akhir pekan cakupan 37pus 37pus pus pus dkk layanan publik akhir pekan program penyusunan peta persentase setda penataan proses bisnis, pemilikan perang tatalaksana peta proses bisnis pengembangan persentase setda penataan standar pemilikan perang operasional sop prosedur, implementasi dan persentase setda evaluasi standar kesesuaian perang operasional implementasi prosedur, sop pengembangan, pemilikan dinas penguatan sistem aplikasi kominfo, dan infrastruktur (web) statistik dan government atau persandian sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan akumulasi bappeda smart city cyber persentase city) kegiatan pengembang smart city cyber city) yang dilaksanakan semarang smart dinas card kominfo, statistik dan persandian solusi: semarang persentase dinas on line untuk sistem kominfo, sistem integrasi integrated statistik dan smart persandian system platform tabel laporan gratifikasi kota semarang tahunopini bpk atas wdp wdp wtp wtp wtp laporanprogram aktifitas indikator sana anggaran nga anggaran eng anggaran anggaran nga anggaran pemanfaatan jumlah free dinas internet pasca jam wifi kominfo, kerja menggunaka statistik dan jaringan persandian implementasi akumulasi bappeda masterplan spe persentase dalam dokumen kegiatan rpm dan renstra spe yang opd implement asian pembangunan data persentase dinas center pengembara kominfo, dan statistik dan pengelolaan persandian data center pembangunan big persentase dinas data analytics penerapan kominfo, big data statistik dan analytics persandian dalam sistem semarang satu data semarsatata rn sistematis lengkap pts pelaksanaan nilai dinas keterbukaan keterbukaan info (info (info (info (info kominfo, informasi publik, informasi mati) mati) mati) mati) mati) statistik dan publik persandian online public jumlah setda bag hearing public hukum hearing informasi tata jumlah benda ruang dan pajak wajib pajak bumi bangunan bumi dan bangunan dari semarang persentase ditaruh untuk indonesia pemenuhan program aktifitas indikator sana anggaran nga anggaran eng anggaran anggaran nga anggaran satu data dan satu satu data single sign persentase dinas sistem informasi integrasi kominfo, layanan persandian aplikasi penyempurnaan efektivitas setda bagian atau penguatan pelayanan pengadaan sistem pengadaan pengadaan barang dan secara elektronik barang jasa jasa dan per mania misi mis mala misa merek mas mason m7: pengaduan pengaduan dan perpus penguatan sistem kualitas baik baik baik baik baik dinas arsip kearsipan berbasis pengelolaan dan perpusmateri monitoring pelaksana waktu birokrasi |dan evaluasi pemerintah perang tim gabungan yang terdiri secara kota kota dari perang pengampu terjadwal semarang semarang area perubahan reformasi pada birokrasi, leading sector tahun bagian organisasi, setda berjalan kota semarang seluruh tim pokja reformasi setiap pelaksanaan birokrasi, leading sector akhir reformasi inspektorat kota tahun birokrasi semarang, anggota unsur berjalan perang pengampu area dan atau perubahan reformasi awal tahuntanggung jawab durasi dukungan anggaran penganggaran waktukota semarang bulan pelaksanaan reformasi dan atau bagian organisasi birokrasi pemerintah setda kota semarangpelaksanaan reformasi birokrasi dari kementerian kota pan rb, berdasarkan peraturan menteri pan rbahun berjalan monitoring tim pengarah reformasi birokrasi dan atau awal dan evaluasi kota semarang tahun berikutnyahasil capaian sasaran dan area untuk reformasi monitoring perubahan reformasi birokrasi birokrasi kota dan evaluasi pemerintah kota semarang, yang semarang komponennya masih perlu dilakukan ditingkatkan, dilakukan penanganan penanganan penyelesaian oleh penyelesaian perang pengampu sesuai tugas segera setelah pokok dan fungsinya. keluar hasil monitoring dan evaluasi. bab penutup perubahan road map reformasi birokrasi pemerintah kota semarang tahun disusun dalam rangka penyesuaian dan optimalisasi pencapaian visi misi pembangunan kota semarang sebagaimana termuat dalam rpm kota semarang tahun dokumen perubahanperubahasalinan sesuai dengan aslinya sekretariat daerah kota semarang drs. satrio imam putranto, nip" tabel tingkat mayoritas spip kota semarang tahunmayoritas belum belum sudah sudah ada| sudah ada spip ada ada rtp ada rtp rtp spip rtp spip rtp spip spip sudah ada sudah ada spip belum sudah satgas satgas belum ada ada spip spip ada satgas satgas satgaskapabilitas evaluasi level level level plus level api penerapan pelaksanaan dalam telah dilakukan dengan tata pengawasan pelaksanaan perencanaan audit catatan) kelola hanya pengawasan berbasis risiko. api menyusun disusun ppt adanya pengawasan ppt dengan manajemen namun mengidentifikasi terhadap kegiatan belum topik yang api. terstruktur. dipertimbangkan perlu hasil menjadi prioritas pengembangan pengawasan kegiatan api. kompetensi api tergantung aturan, arahan, sehingga pada kinerja dan komunikasi diharapkan individu. lingkungan kedepannya dalam internal api melaksanakan audit telah dilakukan menjadi lebih dengan baik dan profesional. terus meneruspengembangan belum belum dilakukan bintik telaah bintik api dilakukan pengembangan peningkatan sejawat dan peningkatan pengembangan api kapabilitas penyusunan kapabilitas api api ppt api menuju menuju berbasis level level risiko penambahan api (cons auditor baru100y6 dimana wajib lakon sejumlah pejabat sekda, asisten, kabarmenuhanpengemban pembangun pembantu pembantu pembangun pembangunan gan fokus nan nan fokus fokus pada pada fokus pada fokus pada pada perang: perang: perang: perang: perang: dpm ptsp, dpm dpm dpm dpm dinas ptsp, ptsp, ptsp, ptsp, dukcapil: dinas dinas dinas dinas rsud kmt dukcapil, dukcapil, dukcapil, dukcapil, wongsonegoro rsud rsud rsud rsud kmt kmt kmt kmt wongsoneg wongsoneg wongsoneg wongsoneg, dinas dukcapil:persentasepersentase belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada aduan laporan laporan laporan laporan laporan penanganan benturan kepentingan tertangindeks persepsi index persepsi index persepsi index persepsi pemerintah index persepsi pemerintah kota index persepsi anti korupsi anti korupsi pemerintah kota pemerintah kota kota semarang yang semarang yang terbitkan tahun belum ada yang semarang yang semarang yang terbitkan oleh tii nilai oleh tii nilai mengeluarkan, masih proses terbitkan oleh tii terbitkan oleh tii penilaian nilai nilai penanganan tentang tentang tentang gratifikasi tentang perubahan tentang perubahan perubahan atas perubahan atas perubahan atas atas atas tentang tentang pemberantasan tindak tentang pemberantasan tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi, pemberantasan pemberantasan pidana korupsi, surat kpk b1341 surat kpk b1341 tindak pidana tindak pidana surat kpk tgl tgl korupsi korupsi, b1341 perihal pedoman dan batasan perihal pedoman dan batasan upg setda upg setda tgl perihal gratifikasi: gratifikasi: laporan gratifikasi laporan gratifikasi pedoman dan batasan upg setda upg setda laporan dilakukan laporan dilakukan gratifikasi, laporan gratifikasi laporan gratifikasi pada hari hari besar pada hari hari besar upg setda laporan dilakukan pada hari laporan dilakukan pada keagamaan keagamaan laporan gratifikasi hari besar keagamaan hari hari besar keagamaan laporan nihil laporan nihil. laporan dilakukan pada laporan laporan hari hari besar keagamaan laporan laporan keuangan mayoritas spip level level level level sedang dalam proses sudah terdapat sop telah sop telah telah disosialisasikan dan penilaian sop disosialisasikan disosialisasikan diimplementasikan penerapan spip ttg ttg sistem ttg sistem: pemerintah, rtp spip setda rtp spip setda rtp spip setda blm ada satgas spip satgas spip blm ada rtp kapabilitas api evaluasi penerapan level level level dengan catatan) sedang dalam proses tata kelola api pelaksanaan dalam pelaksanaan telah dilakukan perencanaan penilaian pengawasan hanya pengawasan disusun audit berbasis risiko. menyusun ppt ppt dengan adanya pengawasan namun belum mengidentifikasi topik manajemen terhadap kegiatan terstruktur. hasil yang dipertimbangkan api. pengawasan menjadi prioritas kegiatan perlu pengembangan tergantung pada api. kompetensi api sehingga kinerja individu. aturan, arahan, dan diharapkan kedepannya dalam komunikasi lingkungan melaksanakan audit menjadi internal api telah lebih profesional. dilakukan dengan baik dan terus menerus. pengembangan ttg ttg sistem ttg sistem api, pemerintah, ttg ttg ttg belum dilakukan belum dilakukan pembinaan dan pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pengembangan api pengembangan api pengawasan penyelenggaraan pemerintah penyelenggaraan pemerintah penyelenggaraan daerah daerah pemerintah daerah telaah sejawat dan bintik peningkatan bintik peningkatan penyusunan ppt berbasis kapabilitas api menuju level kapabilitas api menuju risiko level penambahan api (cons baru persentase tahun tahun tahun tahun tentang tahun pemenuhan lakon tentang tentang tentang penyelenggara penyelenggara negara yang tentang penyelenggara negara penyelenggara penyelenggara negara negara yang bersih dan bersih dan bebas dari korupsi, yang bersih dan bebas dari negara yang bersih yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, korupsi, kolusi dan dan bebas dari bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, tahun tentang nepotisme, korupsi, kolusi dan kolusi dan tahun komisi pemberantasan tindak tahun nepotisme, nepotisme, tentang komisi pidana korupsi, tentang komisi tahun tahun pemberantasan tindak kep kpk no: kep. pemberantasan tindak tentang komisi tentang komisi pidana korupsi, kpk tentang tata pidana korupsi, pemberantasan pemberantasan kep kpk no: kep. cara pendaftaran, pemeriksaan kep kpk no: kep. tindak pidana tindak pidana kpk tentang dan pengumuman lakon, kpk tentang korupsi, korupsi, tata cara pendaftaran, tata cara pendaftaran, kep kpk no: kep. kep kpk no: kep. pemeriksaan dan wajib lakon sejumlah pemeriksaan dan kpk kpk pengumuman lakon, pejabat (sekda, asisten, kabar) pengumuman lakon, tentang tata cara tentang tata cara pendaftaran, pendaftaran, wajib lakon sejumlah wajib lakon sejumlah pemeriksaan dan pemeriksaan dan pejabat (sekda, asisten, pejabat (sekda, asisten, kabar) pengumuman pengumuman lakon, kabar) lakon, wajib lakon wajib lakon sejumlah pejabat sejumlah pejabat (sekda, asisten, (sekda, asisten, kabar) kabar persentase menpan menpan menpan menpan menpan pemenuhan tentang tentang tentang kajian tentang kajian penyampaian tentang kajian lokasi kajian kajian penyampaian lokasi, lokasi, penyampaian lokasi, penyampaian penyampaian 80y6 lokasi, lokasi, jumlah wajib lokasi? jumlah wajib lokasi? jumlah wajib lokasi? 15y9 jumlah yang sudah jumlah yang sudah jumlah yang sudah jumlah wajib jumlah wajib melaporkan lokasi melaporkan lokasi melaporkan lokasi lokasi? lokasi? jumlah yang sudah jumlah yang sudah melaporkan melaporkan lokasi lokasi unit kerja wbkzona integritas tentang tentang tentang pedoman tentang pedoman pembangunan tentang perubahan atas wbk, bbm)pembangunan fokus pada tentang pedoman menuju wbk dan menuju wbk dan pembangunan fokus perang pembangunan menuju wbk bbm, wbb mj:' pada perang dpm ptsp, dan bbm lingkungan pembangunan pembangunan dpm ptsp, dinas dukcapil, instansi pemerintah. fokus pada fokus pada perang dinas dukcapil, rsud kmt wongsonegoro. pembangunan fokus pada perang dpm ptsp, rsud kmt perang dpm ptsp, dinas dukcapil, wongsonegoro. dpm ptsp, dinas dukcapil, rsud kmt dinas dukcapil, rsud kmt wongsonegoro. rsud kmt wongsonegoro. wongsonegoro. telah dilakukan pencanangan pembangunan kota semarang oleh walikota semarang. persentase wbs perkenan perkenan perkenan perkenan perkenan tertanganiaia | sosialisasi wbs o'o')o ' 'o )? persentase adutertanganipenerap, demikian halnya tahun mengalami peningkatan skor menjadi|:erita negara republikahun tentang tahun tentang tahun tentang tahun tentang tentang sakit, sakit, sakit: sakit: sakit, perkenan perkenan perkenan perkenan perkenan ttg ttg ttg ttg ttg pedoman pedoman evaluasi pedoman evaluasi pedoman evaluasi pedoman evaluasi evaluasi atas atas implementasi atas implementasi atas implementasi atas implementasi implementasi sistem sistem sistem akuntabilitas sistem sistem akuntabilitas akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja instansi akuntabilitas kinerja instansi instansi pemerintah, kinerja instansi pemerintah, kinerja instansi pemerintah, nilai sakit pemerintah, nilai sakit pemerintah, nilai sakit nilai sakit keterlibatan pengarahan dalam 'pengarahan dalam 'pengarahan pengarahan dalam pengarahan dalam pimpinan renstra penyusunan penyusunan renstra dalam penyusunan penyusunan renstra penyusunan renstra renstra (rapat, (rapat, pimpinan renstra perubahan perubahan (rapat, perubahan (rapat, pimpinan rapat, rapat, nobulan rapat, (rapat, pimpinan pimpinan rapat, pimpinan rapat, nobulan nobulan rapat, daftar hadir rapat, nobulan nobulan rapat, daftar rapat, daftar hadir daftar hadir melibatkan pimpinan rapat, daftar hadir hadir melibatkan melibatkan pimpinan melibatkan langsung) melibatkan pimpinan langsung) langsung) pimpinan pembentukan tim pimpinan langsung) pembentukan tim pembentukan tim langsung) penyusun renstra pembentukan tim penyusun perubahan penyusun perubahan cascading kinerja penyusun renstra renstra perubahanrapat, nobulan rapat, nobulan rapat, rapat, nobulan rapat, nobulan rapat, nobulan rapat, daftar rapat, daftar hadir daftar hadir rapat, daftar hadir daftar hadir hadir melibatkan melibatkan melibatkan pimpinan melibatkan melibatkan pimpinan pimpinan langsung) pimpinan langsung) pimpinan langsung) langsung) langsung sasaran area perubahan(rapat, pen. (rapat, pimpinan (rapat, pimpinan (rapat, pimpinan (rapat, pimpinan pimpinan rapat, nobulan rapat, nobulan rapat, nobulan rapat, rapat, nobulan rapat, nobulan rapat, rapat, daftar hadir rapat, daftar hadir daftar hadir rapat, daftar hadir daftar hadir melibatkan pimpinan melibatkan melibatkan pimpinan melibatkan melibatkan pimpinan langsung) pimpinan langsung) pimpinan langsung) langsung) perjanjian kinerja langsung)money penyusunan money penyusunan money penyusunan money money money (rapat, (rapat, pimpinan (rapat, pimpinan (rapat, pimpinan (rapat, pimpinan rapat, pimpinan rapat, rapat, nobulan rapat, rapat, nobulan rapat, nobulan rapat, nobulan rapat, daftar nobulan rapat, daftar hadir rapat, daftar hadir daftar hadir hadir melibatkan daftar hadir melibatkan pimpinan melibatkan melibatkan pimpinan pimpinan langsung) melibatkan langsung) pimpinan langsung) langsung) disusun rencana aksi pimpinan disusun rencana pencapaian kinerja langsung) aksi pencapaianttg ttg ttg ttg pedoman kinerja sdm, data, pedoman evaluasi pedoman evaluasi pedoman evaluasi pedoman evaluasi evaluasi atas dil) atas implementasi atas implementasi atas implementasi atas implementasi implementasi sakit sakit sakit sakit sakit pedoman penyusunan pedoman pedoman laki kota semarang penyusunan laki penyusunan laki pemutakhiran data kota semarang kota semarang kinerja melalui workshop evaluasi reporting dan e money sakit pemutakhiran data kinerja melalui reporting dan e money penilaian skp oleh pengarahan dalam pengarahan dalam pengarahan dalam pengarahan dalam pengarahan dalamskp oleh skp oleh pimpinan skp oleh pimpinan skp oleh pimpinan oleh pimpinan pimpinan sasaran area perubahan persentase kemandirian apbd pad pad pad pad pad dana dana perimbangan dana perimbangan dana perimbangan dana perimbangan perimbangan lain lain sah lain lain sah lain lain sah lain lain lain lain sahwalikota kep walikota| kep walikota kep walikota kep walikota semarang semarang tentang tentang tentang tentang tentang pembentukan pembentukan pembentukan pembentukan pembentukan tim pengarah tim tim pengarah tim pengarah tim pengarah kota smg, pengarah kota smg kota smg kota smg kota smg, tahun tahun tahun kep sekda kep sekda kep sekda kep sekda kep sekda ttg ttg ttg ttg pembentukan ttg pembentukan pembentukan pembentukan tim pelaksana pembentukan tim pelaksana tim pelaksana tim pelaksana kota smg tim kota smg kota smg kota smg pelaksana kotad. area indeks perkenan perkenan perkenan perkenan perkenan integritas tentang tentang tentang tentang tentang perubahan atas pedoman pedoman pedoman pedoman perkenan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan tentang pedoman menuju wbk dan menuju wbk dan menuju wbk dan menuju wbk dan pembangunan menuju bbm:, bbm:, bbm, bbm:, wbk dan bbm belum belum dilakukan belum dilakukan belum dilakukan lingkungan instansi dilakukan survei survei survei survei pemerintah. belum dilakukan survei baik internal dan eksternal indeks perkenan perkenan perkenan perkenan pmp pemerintah kota nomor nomor nomor tahun tentang semarang nilai ttg pedoman ttg pedoman ttg pedoman perubahan atas proses penilaian oleh evaluasi rb, evaluasi rb, evaluasi rb: perkenan kementerian nilai nilai nilai nomor tahun ttd pedoman evaluasi rb: tim perpres perpres tahun perpres tahun perpres tahun perpres tahun tahun ttg ttg grand ttg grand ttg grand ttg grand design grand design design design design perkenan tahun perkenan perkenan perkenan perkenan tentang kriteria dan tahun tahun tahun tahun tentang ukuran keberhasilan rb, tentang kriteria tentang kriteria tentang kriteria kriteria dan ukuran perkenan tahun dan ukuran dan ukuran dan ukuran keberhasilan rb, tentang perubahan keberhasilan rb: keberhasilan rb, keberhasilan rb: perkenan atas perkenan perkenan perkenan perkenan tahun tentang tahun ttg pedoman tahun tahun ttg tahun ttg perubahan atas evaluasi instansi ttg pedoman pedoman evaluasi pedoman evaluasi perkenan pemerintah: evaluasi instansi instansi tahun ttg peraturan menteri instansi pemerintah, pemerintah, pedoman evaluasi pendayagunaan aparatur . area pemerintah: peraturan menteri peraturan menteri instansi negara nomor tahun peraturan pendayagunaan pendayagunaan pemerintah, tentang road map menteri aparatur negara aparatur negara peraturan menteri pendayagunaan nomor tahun nomor tahun pendayagunaan kep walikota semarang aparatur negara tentang road tentang road aparatur negara nomor ttg nomor tahun map map nomor tahun pembentukan tim tentang kep walikota kep walikota tentang road pengarah kota smg road map semarang ttg semarang nomor map tahun pembentukan tim ttg kep walikota kep sekda kota semarang kep walikota pengarah kota pembentukan tim semarang nomor tahun ttg semarang ttg smg, pengarah kota tahun pembentukan tim pembentukan tim kep sekda kota smg tahun ttg pembentukan pelaksana kota smg pengarah kota semarang kep sekda kota tim pengarah semarang, ttg semarang kota smg kep sekda kota pembentukan tim ttg kep sekda kota semarang ttg pelaksana kota pembentukan tim semarang pembentukan tim smg pelaksana kota tahun pelaksana smg ttg pembentukan kota semarang tim pelaksana kota smg road map peraturan peraturan menteri peraturan menteri peraturan menteri peraturan menteri menteri pendayagunaan pendayagunaan pendayagunaan pendayagunaan aparatur pendayagunaan aparatur negara aparatur negara aparatur negara negara nomor tahun aparatur negara nomor tahun nomor tahun nomor tahun tentang road map nomor tahun tentang road tentang road tentang road tentang map map map perhal nomor tahun road map perhal nomor tentang road map perhal nomor perhal nomor tahun tentang pemerintah kota semarang penyusunan tahun tahun road map tahun konsep road map tentang road map tentang road map pemerintah kota pemerintah pemerintah pemerintah semarang tahun kota semarang kota semarang kota semarang dinamika tahun tahun kerja penyusunan roadmapketentuan lampiran dalamdrs. satrio imam putranto, pembina tingkat nip. berita daerah kota semarang tahun nomor . area pemantauan perkenan perkenan perkenan perkenan pmp pemerintah kota dan evaluasi nomor nomor nomor tahun tentang semarang nilai opd ttg pedoman ttg pedoman ttg pedoman perubahan atas penilaian kementerian evaluasi rb, evaluasi rb, evaluasi rb: perkenan pan nilai nilai nilai nilai nomor tahun proses penilaian oleh ttd pedoman kementerian evaluasi rb: pembinaan perkenan perkenan perkenan perkenan perkenan nomor budaya kerja nomor nomor nomor nomor tentang pedoman tentang tentang pedoman tentang pedoman tentang pedoman pengembangan budaya pedoman pengembangan pengembangan pengembangan kerja pengembangan budaya kerja budaya kerja budaya kerja sosialisasi perhal nomor budaya kerja perumusan nilai sosialisasi perhal sosialisasi perhal tahun sosialisasi nilai budaya kerja nomor tahun nomor tahun internalisasi nilai nilai budaya kerja penetapan perhal internalisasi nilai budaya kerja perumusan tahun ttg internalisasi nilai nilai budaya kerja pembentukan kbk nilai2 budaya budaya kerja nilai budaya kerja, pembentukan kbk sosialisasi pembentukan kerja pembentukan agen perubahan dinamika kerja kbk pembinaan budaya pembinaan perangkat daerah budaya kerja agent perkenan perkenan perkenan perkenan perkenan change ttg ttg ttg ttg pedoman ttg pedoman pedoman pedoman pedoman pembangunan agen pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan agen perubahan instansi agen perubahan agen perubahan agen perubahan perubahan pemerintah instansi instansi instansi instansi pemerintah sosialisasi pembentukan pemerintah pemerintah pemerintah agen perubahan, role model perkenan perkenan keputusan perkenan perkenan nomor nomor nomor walikota semarang nomor tentang pedoman tentang tentang pedoman ttg tentang pedoman pengembangan budaya pedoman pengembangan role model budaya pengembangan kerja, pengembangan budaya kerja kerja lingkungan budaya kerja perkenan sasaran tahun area perubahan budaya kerja pembinaan pemerintah kota pembinaan budaya ttg pedoman pembinaan budaya kerja semarang kerja pembangunan agen budaya kerja perubahan instansi pemerintah sosialisasi pembentukan agen perubahan:perangkat daerah sedangmevaluasi kinerja belum ada data. (menyesuaikan hasil evaluasi sakit dari inspektorat) selengkapnya,kota semarang tahun sasaran area nilai undang undang undang undang undang undang undang undang undang undang kematangan tahun tahun ttg tahun ttg tahun ttg tahun ttg perangkat ttg pemerintahan pemerintahan pemerintahan pemerintahan pemerintahan daerah, daerahevaluasi perangkat kelembagaan: sasaran area daerah, penyebaran kuesioner kuesioner kepada perangkat evaluasi dengan daerah untuk instrumen menghitung nilai perkenan kematangan perangkat nomor tahun daerah, ttg pedoman validasi data dukung evaluasi penghitungan skor kelembagaan kematangan perangkat daerah evaluasi undang undang undang undang undang undang undang undang undang undang struktur tahun tahun ttg tahun ttg tahun ttg tahun ttg ttg pemerintahan pemerintahan pemerintahan pemerintahan pemerintahan daerah,sasaran areattg evaluasi perangkat pedoman evaluasi daerah, kelembagaan: kuesioner perubahan perhal evaluasi dengan sook, instrumen nilai peringkat perkenan komposit iv) nomor tahun ttg pedoman evaluasi kelembagaan area penataan sistem manajemen sdm aparatur gambaran pelaksanaan area penataan sistem manajemen sdm aparatur kota semarang dilihat dari indikator sebagai berikut: indeks sistem merit sementarahal ini sesuai dengan amanat dalam undang undang tahun tentang aparatur sipil negara dan permen para nomor tahun tentang pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. indeks persepsi korupsi ipk) merefleksikan pandangan pelaku usaha dimana indeks tersebut menunjukkan tingkat kemudahan berusaha kota semarang. dilihat dari kondisi banyaknya asn yang professional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi sangat memungkinkan index persepsi korupsi ipk) dari tahun tahun semakin baik tahun indeks dan tahun dengan indeks indeks profesionalitas asn dengan mengukur dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin sesuai dengan amanat peraturan bkkondisi capaian indeks profesionalitas asn kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel indeks profesionalitas asn kota semarang tahun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data capaian indeks profesionalitas kota semarang pada tahun sebesar yang masuk dalam kategori sedang yang berarti bahwa profesional asn kota semarang baik. perencanaan kebutuhan pegawai perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan sesuai dengan amanat dalam permen para nomor tahun tentang pedoman perhitungan jumlah kebutuhan pegawai. perencanaan kebutuhan pegawai kota semarang telah dilakukan sehingga dapat dapat diketahui kondisi jumlah asn yang dibutuhkan kekurangan kelebihan setiap tahunnya. hal ini ditandai dengan terbitnya surat walikota semarang kepada kepala bkn setiap tahunnya, terakhir pada tahun dengan surat walikota semarang kepada kepala bkn nomor tgl mei perihal penyampaian hasil penyusunan penghitungan kebutuhan pegawai asn lingkungan pemerintah kota semarang tahun penyusunan anja abk penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja didasarkan pada perak bkn nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan analis jabatan. kondisi penyusunan anja abk kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel persentase penyusunan anja abk kota semarang tahun abk berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengalami trend peningkatan capaian dari tahun meningkat menjadi tahun hal ini juga sejalan dengan terpenuhinya rincian kegiatan dan nomenklatur jabatan, disamping itu juga telah diimplementasikan aplikasi anja dan abk yakni (g sinjai)hal ini sesuai dengan amanat dalam perak bkn nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan. kondisi pelaksanaan evaluasi jabatan kota semarang telah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat dan arahan peraturan perundang undangan, yang ditetapkan dengan peraturan walikota nomor tahun tentang kelas jabatan lingkungan pemerintah kota semarang. proses penerimaan pegawai proses penerimaan pegawai lingkungan pemerintah kota semarang telah mengikuti rencana pengadaan asn secara nasional (sesuai aturan yang telah tetapkan) namun belum dapat memenuhi rencana kebutuhan asn pertahun. terakhir, tahun telah ditetapkan dengan kemenyan tanggal september tentang penetapan kebutuhan pns lingkungan pemerintah kota semarang tahun dengan pengadaan tenaga teknis sebanyak orang melalu seleksi cons dengan metode cat. promosi jabatan terbuka pelaksanaan promosi jabatan terbuka lingkungan pemerintah kota semarang terus mengalami perbaikan, dimana sebelumnya pada tahun hingga belum dilaksanakan secara terbuka, namun kemudian pada tahun hingga telah dilaksanakan secara terbuka, terakhir tahun yang didasarkan pada surat ketua kain nomor kain tanggal juli perihal seleksi terbuka jpt asn dan surat ketua kain nomor kain tanggal januari perihal rekomendasi rencana pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah kota semarang dimana telah dilaksanakan (empat) kali dalam tahun penegakan aturan disiplin penegakan aturan disiplin lingkungan pemerintah kota semarang telah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil dimana kondisi asn yang mendapatkan hukuman disiplin baik ringan, sedang dan berat tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel jumlah hukuman disiplin asn kota semarang tahun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah kasus asn yang mendapatkan hukuman disiplin mengalami fluktuasi namun menurun, dimana tahun menjadi kasus dengan rincian ringan kasus, sedang kasus dan berat kasus. selain itu upaya peningkatan disiplin juga dilakukan dengan pelaksanaan pembekalan disiplin bagi asn lingkungan pemerintah kota semarang. sistem informasi kepegawaian sistem informasi kepegawaian simpeg) merupakan sebuah perangkat lunak yang membantu dalam proses pengolahan data kepegawaian, memudahkan dalam melakukan fungsi analisis dan pengawasan kepegawaian. secara spesifik tujuan dari pengembangan simpeg sistem informasi kepegawaian adalah untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. penggunaan sistem informasi kepegawaian lingkungan pemerintah kota semarang terdiri dari enam aplikasi yaitu sistem, file, e kinerja, e presensi, e silk, e tpp yang kesemuanya telah terintegrasi dalam satu sistem aplikasi simpatik dengan metode single sign sso). penggunaan aplikasi tersebut memberikan manfaat dimana pendataan pegawai yang semakin tertib, memiliki aplikasi pendataan kepegawaian yang mudah untuk diakses dan semakin bertambahnya aplikasi kepegawaian untuk memudahkan pekerjaan. persentase asn yang mengikuti pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi asn lingkungan pemerintah kota semarang didasarkan pada peraturan lan nomor tahun tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri dimana telah dilaksanakan berupa diklat pim, diklat teknis: dan diklat fungsional, izin belajar, tugas belajar, kegiatan seminar, workshop dan lain lain. kondisi persentase asn kota semarang tahun yang telah mengikuti pengembangan kompetensi selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel jumlah asn kota semarang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi tahun indikator jumlah asn yang mengikuti| pengembangan kompetensi diklat pim ii, diklat pim iii, diklat pim iv, pelatihan kepemimpinan inovasi, prajabatan) pengembangan asn berbasis kompetensi pemerintah kota semarang telah melaksanakan pengembangan asn berbasis kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan akd analisis kebutuhan diklat) yang merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk mengidentifikasi diskrepansi antara standar kinerja dan kompetensi pegawai sehingga dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. kondisi pengembangan asn berbasis kompetensi kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel jumlah dan asn berbasis kompetensi kota semarang tahun indikator keg. izin belajar tugas belajar ket. memiliki ijazah |a7 kenaikan pangkat dengan dilaksanakannya akd, maka terdapat konsep sebagai persyaratan utama penyusunan program kedaulatan untuk masa yang akan datang berbasis kebutuhan urgensi prioritas organisasi. hal ini juga didukung dengan regulasi berupaizin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan memiliki ijazah, surat izin penggunaan gelar akademik, tugas belajar, kopi, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat pembina gol ruang iv a bagi pns lingkungan pemerintah kota semarang. il. penetapan kinerja individu pada dasarnya penetapan kinerja merupakan suatu kesepakatan pencapaian kinerja antara penerima mandat (amanah) dengan pemberi mandat. penetapan kinerja ini juga merupakan suatu kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber dana tertentu. pelaksanaannya lingkungan pemerintah kota semarang diwujudkan dalam skp sasaran kinerja pegawai) dan penilaiannya melalui kinerja pada simpatik.semarangkota.go.id, serta menjadi syarat untuk pencairan tpp. selain itu juga dilaksanakan perjanjian kinerja) yang telah dibuat setiap tahunnya, dimana semua perangkat daerah dan asn sebesar telah memiliki perjanjian kinerja. standar kompetensi jabatan standar kompetensi jabatan sebagaimana diatur dalam perak bkn nomor tahun tentang pedoman penyusunan skm pns, dan perak bkn nomor tahun tentang pedoman penyusunan standar kompetensi teknis pns, permen para nomor tahun tentang standar kompetensi jabatan asn telah diterjemahkan dan dilaksanakan dilingkungan pemerintah kota semarang dimana standar kompetensi jabatan yang sudah ditetapkan meliputi standar kompetensi manajerial, standar kompetensi sosio kultural dan standar kompetensi teknis, dimana jabatan struktural lingkungan pemerintah kota semarang sudah ditetapkan standar kompetensi jabatannya. persentase asn yang bersertifikat kompetensi kondisi capaian persentase asn yang bersertifikat kompetensi kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel persentase asn yang bersertifikat kompetensi kota semarang tahun bersertifikat kompetensi berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian persentase asn yang bersertifikat kompetensi mengalami peningkatan yang sangat baik setiap tahunnya dari 75y6o tahun menjadi tahun hal ini sejalan dengan upaya peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan utama. selengkapnya, dalam rangka perwujudan sasaran birokrasi yang kapal pada area penataan sistem manajemen sdm aparatursistem manajemen sdm aparatur kota semarang tahun sasaran area indeks sistem merit belum terdapat belum terdapat tahun 5th 5th pengertian sistem index sistem merit. index sistem merit. tentang manajemen tentang asn tentang asn dan merit merupakan sudah sudah asn perkenan perkenan kebijakan dan melaksanakan melaksanakan peraturan kain 40th manajemen asn perencanaan sesuai perencanaan sesuai tentang tentang manajemen sdm yang berdasarkan unsur unsur yang unsur unsur yang penilaian mandiri manajemen sdm peraturan kain pada kualifikasi, terdapat dalam terdapat dalam penerapan sistem tentang kompetensi, dan sistem merit sistem merit merit dalam penilaian mandiri kinerja, yang manajemen asn penerapan sistem diberlakukan secara lingkungan instansi merit dalam adil dan wajar pemerintah. manajemen asn dengan tanpa lingkungan diskriminasi instansi pemerintah. indeks proses persiapan proses persiapan pelaksanaan penyusunan ipa adalah profesionalitas asn pengelompokan dan pengelompokan dan pengukuran dan laporan ipa kualifikasi, pelaksanaan pelaksanaan pengolahan data ipa kompetensi, kinerja, kebijakan sesuai kebijakan sesuai berdasarkan pada disiplin) peraturan yang baru peraturan yang baru perkenan mulai dilaksanakan mulai nomor tahun yang terdiri dari dilaksanakan yang tentang kualifikasi diukur terdiri dari pengukuran darin indikator kualifikasi indeks riw pendidikan diukur darin profesionalitas formal terakhir indikator riw asn tpa yo) pendidikan formal setelah melalui kompetensi diukur terakhir tahapan dari indikator riw kompetensi sebelumnya maka pengembangan diukur dari kota semarang kompetensi telah indikator riw baru mencapai dilakukan (diklat pengembangan indeks sasaran area seminar dll min kompetensi telah profesionalitas th) dilakukan (diklat asn adalah kinerja, skp dan seminar dll min kategori sedang perilaku th) kerja kinerja, skp dan disiplin riw perilaku hukuman diterima kerja,( yo) disiplin riw hukuman diterima perencanaan perkenan perkenan perkenan perkenan berdasarkan surat kebutuhan pegawai tahun tahun tahun tahun walikota semarang tentang pedoman tentang pedoman tentang pedoman tentang kepada kepala perhitungan jumlah perhitungan jumlah perhitungan jumlah pedoman bkn nomor kebutuhan pegawai, kebutuhan pegawai, kebutuhan pegawai, perhitungan tgl surat menpan surat kepala bkn surat walikota jumlah mei perihal nomor nomor semarang kebutuhan penyampaian hasil d.iii.pan v. tgl tgl pegawai, penyusunan rb tgl desember ttg penyampaian surat menpan penghitungan november ttg ttg penyusunan hasil penyusunan nomor kebutuhan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai m.sm.o1. pegawai asn kebutuhan pns. kebutuhan pegawai asn pemkot tgl link. pemkot abk asn tahun semarang th. desember semarang riil pegawai asn anggaran betting per perihal kondisi pns, ppp, abk januari penyampaian abk cons) riil pegawai asn es. org kebutuhan pns asn, bup, pindah, per es. org pns tahun p3k dil (pns, ppp, es. org abk cons cons) jft org riil pegawai asn asn, bup, jfu org per bup mutasi menit pindah, dll jumlah org pns, gagal kekurangan kebutuhan pns ppp, cons) kondisi riil kebutuhan berdasarkan abk asn, bup, es. org pindah, dll kekurangan asn sasaran area kekurangan es. org kebutuhan es. org usul formasi pns jft org ppp (o), jfu org total asn jumlah org kekurangan bup org kebutuhan usul formasi pns ppp total asn usul formasi pns ppp total asn penyusunan anja, perak bkn perak bkn perak bkn perak bkn perak bkn abk kota daerah ttg pedoman ttg pedoman ttg pedoman ttg ttg pedoman pelaksanaan analis pelaksanaan analis pelaksanaan analis pedoman pelaksanaan jabatan, jabatan, jabatan: pelaksanaan analis jabatan: rincian kegiatan, rincian kegiatan, rincian kegiatan, analis jabatan: rincian kegiatan, nomenklatur nomenklatur nomenklatur rincian nomenklatur jabatan jabatan jabatan kegiatan, jabatan 415p. nomenklatur jabatan aplikasi anja dan abk (g aplikasi anja sinjai). dan abk (g sinjai). pelaksanaan perak bkn perak bkn perak bkn perak bkn perak bkn evaluasi jabatan ttg pedoman ttg pedoman ttg pedoman ttg ttg pedoman kota daerah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan pedoman pelaksanaan jabatan, evaluasi jabatan: evaluasi jabatan, pelaksanaan evaluasi jabatan, perkenan perkenan perkenan evaluasi jabatan, perkenan tentang 2011tentang tentang perkenan pedoman evaluasi pedoman evaluasi pedoman evaluasi tentang pedoman sasaran area jabatan, jabatan, jabatan: tentang pedoman evaluasi jabatan, perkenan perkenan perkenan evaluasi jabatan, perkenan tentang th2013tentang tentang perkenan penetapan kelas penetapan kelas penetapan kelas tentang penetapan jabatan jabatan jabatan tentang kelas jabatan lingkungan instansi lingkungan instansi lingkungan instansi penetapan kelas lingkungan pemerintah: pemerintah, pemerintah, jabatan instansi lingkungan pemerintah, instansi pemerintah: penetapan kelas jabatan oleh usulan validasi menpan rb. kelas jabatan perhal kelas kemenyan rb. jabatan proses penerimaan tidak ada pengadaan tidak ada ada pengadaan kep men pan kemenyan pegawai tahun ini pengadaan ditahun tenaga penyuluh nomor tgl ini pertanian ada september formasi agustus ttg penetapan tentang kebutuhan pns kebutuhan pns lingkungan lingkungan pemkot semarang pemkot semarang tahun keputusan pengadaan tenaga walikota teknis org. semarang nomor th tgl september ttg penetapan kebutuhan pegawai asn link pemkot semarang sbb: formasab pendahuluan latar belakang salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah birokrasi, dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik dalam bentuk himbauan, kebijakan dan bahkan seperangkat aturan hukum telah disiapkan pemerintah apalagi adanya tuntutan yang cukup deras dari masyarakat sebagai penerima layanan untuk dilakukannya reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan. mapsasaran area khusus eks th,k2 tenaga guru tenaga kesehatan tenaga teknis jml total promosi jabatan surat ketua kain surat ketua kain surat ketua kain surat ketua surat ketua terbuka nomor nomor nomor kain nomor kain nomor kain kain kain kain kain tanggal juli tanggal juli tanggal juli tanggal tanggal juli perihal seleksi perihal seleksi perihal seleksi juli perihal perihal terbuka jpt asn terbuka jpt asn terbuka jpt asn seleksi terbuka seleksi terbuka belum belum belum jpt asn jpt asn dilaksanakan secara dilaksanakan secara dilaksanakan secara surat ketua kain terbuka terbuka terbuka berdasarkan nomor keputusan kain walikota tanggal semarang nomor januari perihal tentang rekomendasi pembentukan rencana panitia seleksi pelaksanaan terbuka seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan jabatan pimpinan tinggi pratama tinggi pratama link pemkot lingkungan semarang pemerintah kota dilaksanakan semarang kali dalam tahun ipa pns s010tte disiplin dikirim disiplin disain disiplin ttg disiplin pns ttg disiplin ttg disiplin ttg disiplin ttg disiplin sasaran area hadis ringan pns pns pns pns hadis sedang hadis ringan hadis ringan hadis ringan hadis berat hadis sedang hadis sedang hadis ringan hadis sedang total hadis berat hadis berat hadis sedang hadis berat total total total hadis berat total sistem informasi sistem, e file, e sistem, e file, e sistem, e file, data kehadiran data pns kepegawaian kinerja, kinerja, kinerja, pns pns) dan aplikasi presensi, e silk, presensi, e silk, presensi, e silk, data kinerja tpp e tpp e tpp pns pns) data utama pns pns) portal kepegawaian aplikasi) terpantaunya data apk kepegawaian keg) maintenance apk kepegawaian (e sistem, e file, e kinerja, presensi, silk, e tpp) keg persentase asn tahun ttg tahun tahun peraturan lan peraturan lan yang lulus asn, ttg asn, tentang manajemen tahun tahun pengembangan diklat pim, diklat pim, pns, ttg ttg pengembangan kompetensi jabatan diklat teknis, diklat teknis, diklat pim, pengembangan kompetensi diklat fungsional diklat fungsional diklat teknis, kompetensi pegawai negeri, tingkat kelulusan tingkat kelulusan diklat fungsional pegawai negeri, diklat pim, tingkat kelulusan diklat pim: diklat teknis, diklat teknis, diklat fungsional sasaran area diklat tingkat kelulusan fungsional tingkat kelulusan pengembangan perhal tahun perhal tahun perhal tahun perhal perhal pegawai basis ttg pedoman ttg pedoman ttg perubahan tahun ttg tahun ttg kompetensi pemberian izin pemberian izin atas perhal perubahan atas perubahan atas belajar, surat belajar, surat tahun ttg perhal perhal keterangan belajar, keterangan belajar, pedoman pemberian tahun ttg tahun ttg surat keterangan surat keterangan izin belajar, surat pedoman pedoman memiliki ijazah, surat memiliki ijazah, keterangan belajar, pemberian izin pemberian izin izin penggunaan surat izin surat keterangan belajar, surat belajar, surat gelar akademik, penggunaan gelar memiliki ijazah, keterangan keterangan tugas belajar, kopi, akademik, tugas surat izin belajar, surat belajar, surat kenaikan pangkat belajar, kopi, penggunaan gelar keterangan keterangan penyesuaian ijazah kenaikan pangkat akademik, tugas memiliki ijazah, memiliki ijazah, dan kenaikan penyesuaian ijazah belajar, kopi, surat izin surat izin pangkat pembina dan kenaikan kenaikan pangkat penggunaan gelar penggunaan gelar gol ruang iv a bagi pangkat pembina penyesuaian ijazah akademik, tugas akademik, tugas pns lingkungan gol ruang iv a bagi dan kenaikan belajar, kopi, belajar, kopi, pemkot semarang pns lingkungan pangkat pembina kenaikan pangkat kenaikan pangkat keg. izin gelar pemkot semarang gol ruang iv a bagi penyesuaian penyesuaian ijazah orang keg. izin gelar pns lingkungan ijazah dan dan kenaikan tugas belajar orang pemkot semarang kenaikan pangkat orang tugas belajar keg. izin gelar pangkat pembina gol ket. memiliki ijazah orang orang pembina gol ruang iv a bagi ket. memiliki jatah tugas belajar ruang iv a bagi pns lingkungan kenaikan pangkat orang orang pns pemkot semarang orang kenaikan pangkat ket. memiliki ijazah lingkungan keg. izin gelar ijin belajar orang orang pemkot semarang orang orang ijin belajar kenaikan pangkat keg. izin gelar tugas belajar orang orang orang orang ijin belajar tugas belajar ket. memiliki orang orang ijazah orang ket. memiliki kenaikan pangkat sasaran area ijazah orang orang kenaikan pangkat ijin belajar orang orang ijin belajar orang penetapan kinerja skp dan skp dan skp dan skp dan skp dan individu penilaiannya sudah penilaiannya sudah penilaiannya sudah penilaiannya penilaiannya dibuat dan berlaku dibuat dalam dibuat dalam bentuk sudah dibuat sudah dibuat sesuai dengan bentuk web, yaitu web, yaitu via dalam bentuk dalam bentuk web, tahun via kinerja pada kinerja pada web, yaitu via yaitu via kinerja perjanjian simpatik.semarang simpatik.semarang kinerja pada pada kinerja) telah dibuat ota.go.id ta.go.id, serta simpatik.semarang simpatik.semarang setiap tahun perjanjian menjadi syarat kota.go.id, serta kota.go.id, serta 100y6 kinerja) telah dibuat untuk pencairan tpp menjadi syarat menjadi syarat setiap tahun perjanjian untuk pencairan untuk pencairan 100y6 kinerja) telah dibuat tpp tpp setiap tahun perjanjian perjanjian 100y6 kinerja) telah kinerja) telah dibuat setiap dibuat setiap tahun tahun standar kompetensi perak bkn perak bkn perak bkn perak bkn perak bkn jabatan tahun tentang tahun tentang tahun tentang tahun tahun pedoman penyusunan pedoman pedoman tentang pedoman tentang pedoman skm pns, penyusunan skm penyusunan skm penyusunan skm penyusunan skm perak bkn nomor pns, pns, pns, pns, tahun tentang perak bkn nomor perak bkn nomor perak bkn perak bkn pedoman penyusunan tahun tahun tentang nomor tahun nomor tahun standar kompetensi tentang pedoman pedoman tentang tentang teknis pns penyusunan penyusunan standar pedoman pedoman standar kompetensi kompetensi teknis penyusunan penyusunan teknis pns pns standar standar skm perkenan kompetensi kompetensi teknis tahun teknis pns pns tentang standar perkenan perkenan sasaran area kompetensi jabatan tahun tahun asn tentang tentang standar skm standar kompetensi sosialisasi skt kompetensi jabatan asn jabatan asn skm skm standar kamus kompetensi sosio kompetensi kultural teknis 10y6 kamus kompetensi teknis persentase asn realisasi realisasi realisasi target 100y6 target 100y6 yang bersertifikat realisasi realisasi kompetensi prosentase prosentase y60 area penataan peraturan per undang undangan gambaran pelaksanaan area penataan peraturan per undang undangan kota semarang dilihat dari indikator sebagai berikut: penyelesaian perda penyelesaian peraturan daerahtim penyusunan perda, naskah akademik, draft perda, rapat koordinasi, pengiriman draft perda dprd, pembahasan perda dprd, legalisasi perda, penandatanganan perda oleh walikota, pengarsip perda, penggandaan perda, distribusi perda pihak pihak yang berkepentingan. kondisi capaian jumlah perda yang dihasilkan kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel jumlah perda yang diselesaikan kota semarang tahun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perda yang diselesaikan mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan total dari tahun hingga sebanyak perda. perda yang ditetapkan sejalan dengan propemperda program pembentukan peraturan daerah) yang ditetapkan sebelumnya. penyelesaian perhal dan walikota penyelesaian peraturan walikota surat keputusan walikotamenerima konsep peraturan walikota surat keputusan walikota dari perang terkait, validasi koreksi konsep sesuai tata naskah dinas, tata penulisan produk hukum, pengajuan konsep keputusan walikota, penomoran dokumentasi, dan distribusi perangkat daerah terkait, kondisi capaian jumlah peraturan walikota surat keputusan walikota yang dihasilkan kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel jumlah perhal walikota yang diselesaikan kota semarang tahun jumlah perhal jumlah walikota berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah walikota yang diselesaikan dari tahun hingga sebanyak sementara jumlah perhal sebanyak perhal. revisi produk hukum revisi produk hukum daerah kota semarang dilakukan dalam rangka penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat maupun penyesuaian dengan kondisi situasi kota semarang, sehingga peraturan daerah yang ada tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan maupun situasi terkini yang ada. kondisi capaian revisi produk hukum berupa peraturan daerah kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel revisi produk hukum daerah kota semarang tahun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perda yang direvisi dari tahun hingga sebanyak perda. persentase penegakan perda implementasi penegakan perda kota semarang dilakukan agar produk hukum daerah yang dihasilkan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan arahan regulasi serta dapat berjalan secara efektif dan efisien. dimana kondisi capaian persentase penegakan perda kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel persentase penegakan perda kota semarang tahun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase penegakan perda kota semarang sudah cukup baik dengan capaian artinya produk hukum daerah berupa perda yang dihasilkan sebagian besar telah berjalan sebagaimana diamanatkan dalam perda tersebut. harmonisasi produk hukum implementasi harmonisasi produk hukum daerah berupa peraturan daerah kota semarang dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan mengurangi tumpah tindih antar regulasi yang ada. dimana kondisi jumlah produk hukum yang harmonisasi kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel jumlah produk hukum yang harmonisasi kota semarang tahun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perda yang harmonisasi dari hingga sebanyak perda. sistem pengendalian penyusunan peraturan implementasi pengendalian penyusunan peraturan daerah kota semarang pada dasarnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku, utamanya dalam penyusunan peraturan daerah maka didasarkan pada propemperda program pembentukan peraturan daerah). propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang apbd disahkan. dalam rangka pemanfaatan produk hukum daerah juga telah dimuat dalam jdih jaringan dokumentasi dan informasi hukum) sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses melalui jdih.semarangkota.go.id. hal ini juga sejalan dengan amanatjaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional jdihn) dimana setiap informasi hukum merupakan kategori informasi publik yang wajib disediakan kepada publik. selengkapnya, dalam rangka perwujudan sasaran birokrasi yang kapal pada area penataan peraturan perundang undangperaturan per undang undangan kota semarang tahun sasaran area penyelesaian perda tim tim penyusunan tim tim penyusunan tim penyusunan perda perda penyusunan perda perda penyusunan perda naskah akademik naskah akademik naskah akademik naskah akademik naskah akademik draft perda draft perda draft perda draft perda draft perda rapat koordinasi rapat koordinasi rapat koordinasi rapat koordinasi rapat koordinasi pengiriman draft pengiriman draft pengiriman draft pengiriman draft pengiriman draft perda dprd perda dprd perda dprd perda dprd perda dprd pembahasan pembahasan pembahasan pembahasan pembahasan perda dprd perda dprd perda dprd perda dprd perda dprd legalisasi perda legalisasi perda legalisasi perda legalisasi perda legalisasi perda penandatanganan penandatanganan penandatanganan penandatanganan penandatanganan perda oleh walikota perda oleh walikota perda oleh walikota perda oleh walikota perda oleh walikota pengarsip perda, pengarsip perda, pengarsip perda, pengarsip perda, pengarsip perda, penggandaan penggandaan perda, penggandaan penggandaan perda, penggandaan perda, distribusi perda perda, distribusi perda perda, distribusi perda pihak pihak yang distribusi perda pihak pihak yang distribusi perda pihak pihak yang berkepentingan, pihak pihak yang berkepentingan pihak pihak yang berkepentingan peraturan daerah berkepentingan, peraturan berkepentingan peraturan daerah peraturan daerah peraturan daerah daerah (walikota keputusan walikota keputusan walikota keputusan walikota keputusan walikota:keputusan walikota, keputusan walikota, keputusan walikota, keputusan walikota, pengajuan konseptabel area perubahan reformasi birokrasi uu regulasi yang, tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan sdm aparaturbirokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi kerja aparatur (sesuaikan dengan bahasa budaya kerja) alasan dan sekaligus tantangan mengapa reformasi birokrasi harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pertama, terdapat ketidakpercayaan secara meluas oleh publik terhadap kinerja pemerintah bahwa pemerintah belum secara optimal memberikan pelayanan secara merata kepada semua pemangku kepentingan. kedua, masih ditemukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan berbagai bentuk praktek neo patrimonialisme lainnya hingga saat ini era reformasi. ketiga, tingkat kualitas pelayanan publik yang terselenggara selama ini belum mampu memenuhi harapan dan kebutuhan seluruh segmen dan tingkatan masyarakat yang sangat majemuk. keempat, pemerintah masih dinilai belum mampu menggunakan alokasi anggaran secara efisien dalam sasaran area penomoran penomoran penomoran penomoran keputusan dokumentasi: dokumentasi: dokumentasi, dokumentasi, walikota: distribusi distribusi distribusi distribusi penomoran perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah dokumentasi, terkait, terkait, terkait, terkait, distribusi keputusan surat keputusan surat surat perangkat daerah walikota walikota keputusan walikota keputusan walikota terkait, surat keputusan walikota peraturan walikota peraturan walikota peraturan walikota peraturan walikota peraturan walikota peraturan,peraturan walikota, peraturan walikota, peraturan walikota, peraturan walikota, pengajuan konsep penomoran penomoran penomoran penomoran peraturan walikota, dokumentasi: dokumentasi: dokumentasi, dokumentasi, penomoran distribusi distribusi distribusi distribusi dokumentasi: perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah distribusi terkait, terkait, terkait, terkait, perangkat daerah peraturan peraturan peraturan peraturan terkait: walikota walikota walikota walikota peraturan walikota hukum penegakan perda dope aan daerah ampat. produk hukum daerah daerah daerah (sampai sasaran tahun area perubahan io o oktober sistem propemperda propemperda propemperda propemperda propemperda pengendalian program program program program program penyusunan pembentukan pembentukan pembentukan pembentukan pembentukan peraturan peraturan daerah peraturan daerah peraturan daerah peraturan daerah peraturan daerah birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima perwujudan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang primakota semarang dilihat dari indikator sebagai berikut:ndisi capaian indeks kepuasan masyarakat kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel indeks kepuasan masyarakat kota semarang tahun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diterima dimana tahun dengan skor atau kategori yang artinya berkinerja baik. demikian halnya upaya yang lain yang terus dilakukan adalah menetapkan peraturan walikota nomor tahun tentang pedoman skm survei kepuasan masyarakat) yangbudaya pelayanan primsedangkan pelayanan prima adalah kemampuan diri kita atau aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah tetapkan. hal ini sejalan dengan amanat dalam tahun tentang pelayanan publik dan nomor tahun tentang pelaksanaan tahun tentang pelayanan publik. pelaksanaan skm mandiri sejalan dengan ditetapkannya peraturan walikota nomor tahun tentang pedoman skm survei kepuasan masyarakat) sehingga pelaksanaan skm mandiri dapat berjalan dilaksanakan oleh masing masing perangkat daerah dimana perhal tersebutpenerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah kota semarang telah mengoptimalkan penerapan teknologi informasi baik tingkat pemerintah kota maupun oleh masing masing perangkat daerah dalam memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan publik. hal ini sejalan dengan amanat regulasi pada nomor tahun tentang telekomunikasi, nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik, nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, perpres nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. kondisi capaian penerapan teknologi informasi kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel penerapan teknologi informasi kota semarang tahun indikator aplikasi layanan publik website sistem informasi berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan teknologi informasi kota semarang sudah cukup memadai dari hingga penurunan jumlah aplikasi, website maupun sistem informasi disebabkan adanya beberapa integrasi sistem dan penyederhanaan yang tetap untuk optimalisasi layanan dan penggunaan teknologi informasi. persentase upp dengan ikm baik kondisi capaian persentase upp dengan ikm baik kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel persentase upp dengan ikm baik kota semarang tahun indikator persentase upp dengan| ikm baik berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan upp yang memiliki ikm dengna kategori baik, yang setiap tahunnya mengalami trend peningkatan perbaikan dari menjadi tahun persentase upp dengan kondisi capaian persentase upp dengan kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel persentase upp dengan pemenuhan kota semarang tahun indikator persentase upp dengan| pemenuhan dapat dilihat bahwa upp yang memiliki standar pelayanan sebanyak tahun yang kedepan hal ini akan terus ditingkatkan capaian dan kepemilikan yang baik. standar pelayanan maklumat, sop, sp) kondisi capaian persentase perangkat daerah yang memiliki standar pelayanan lengkap kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel persentase perangkat daerah dengan standar pelayanan lengkap kota semarang tahun indikator persentase perangkat daerah| yang memiliki standar pelayanan lengkap dapat dilihat bahwa perangkat daerah hingga dengan tahun sebanyak yang telah memenuhi dan memiliki maklumat, sop dan sp, yang yang kedepan hal ini akan terus ditingkatkan capaian dan kepemilikan yang baik. persentase tindak lanjutpublik kota semarang. segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri depannya. kondisi capaian persentase tindak lanjut pengaduan kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel persentase tindak lanjut pengaduan kota semarang tahun pengaduan berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa hampir pengaduan atas layanan publik kota semarang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah pemberi layanan. jika melihat tahun maka jumlah pengaduan masuk sebanyak pengelolaan pengaduan sesuai dengan amanat peraturan presiden nomor tahun tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, maka dalam hal pengelolaan pengaduan, pemerintah kota semarang telah menindaklanjuti dengan menetapkan perhal tahun tentang pusat pengelolaan pengaduan masyarakat kota semarang dan perhal tahun tentang pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik. hingga kemudian pada tahun diterbitkan keputusan walikota semarang tahun tentang pembentukan tim pengelolaan pengaduan laporhendi. dengan adanya tim ini,j . upp dengan inovasi unit pelayanan publik upp) pemerintah kota semarang yang masuk dalam top inovasi yaitu dinas koperasi dan usaha mikro kota semarang pada tahun dengan inovasi ijusmelon. jumlah inovasi kondisi capaian jumlah inovasi perangkat daerah kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel jumlah inovasi perangkat daerah kota semarang tahun berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tahun jumlah inovasi oleh perangkat daerah kota semarang sangat signifikan jumlahnya, namun demikian perlu upaya yang lebih optimal agar inovasi tersebut dapat dikembangkan dan dilombakan hingga level nasionalingkatan pelayanan publik dapat secara lengkap tersaji pada tabel berikut: tabel capaian kinerja sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima pada area pelayanan publik kota semarang tahun sasaran area indeks kepuasan perkenan perkenan perkenan perkenan perkenan masyarakatbudaya pelayanan prima (akses tentang pelayanan tentang pelayanan tentang pelayanan tentang pelayanan tentang pelayanan informasi, sistem publik: publik: publik: publik: publik: reward punishment dan kompensasi) tentang pelaksanaan tentang tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan pelaksanaan tentang pelayanan tentang tentang pelayanan tentang pelayanan tentang publik. pelayanan publik. publik. publik. pelayanan publik. pelaksanaan skm perkenan perkenan perkenan perkenan perkenan mandiripenerapan teknologi tahun tahun tahun tahun tahun informasi tentang tentang tentang tentang tentang telekomunikasi: telekomunikasi: telekomunikasi: telekomunikasi: telekomunikasi: tahun tahun tahun tahun tahun tentang tentang tentang tentang tentang sasaran area informasi dan informasi dan informasi dan informasi dan informasi dan transaksi elektronik: transaksi transaksi transaksi elektronik, transaksi no14 elektronik: elektronik, no14 elektronik: tentang keterbukaan no14 tentang keterbukaan informasi publik tentang tentang informasi publik, tentang keterbukaan keterbukaan perpres keterbukaan informasi publik informasi publik tentang sistem informasi publik, pemerintahan perpres berbasis elektronik, tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan ikm baik zaman seotensapl dengan spp lengkap standar pelayanan lengkap (maklumat, sop, sp, dll persentase tindak jumlah jumlah (jumlah jumlah lanjut pengaduan pengaduan masuk pengaduan masuk pengaduan masuk pengaduan masuk sampai oktober pengelolaan perhal tahun masa peralihan p3m perhal tahun keputusan walikota keputusan walikota pengaduan sop, tentang pusat dari sekretariat tentang pusat semarang semarang unit khusus, tindak pengelolaan daerah kota pengelolaan tahun tahun lanjut, dll) pengaduan semarang bagian pengaduan tentang tentang masyarakat kota organisasi) masyarakat kota pembentukan tim pembentukan tim semarang diskominfo kota semarang pengelolaan pengelolaan semarang. perhal tahun pengaduan kota pengaduan lapor tentang semarang hindi pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik mencapai efektivitas kegiatan, dan bahkan alokasi anggaran cenderung hanya sekedar untuk melaksanakan kegiatan memperhatikan tingkat kemanfaatan (outcome) dan tingkat produktivitasnya. kelima, birokrasi pemerintah dinilai masih belum mampu menyelengarakan pelayanan yang transparansi dan akuntabel secara optimal, masyarakat masih menemukan banyak ketidakjelasan informasi dalam penyediaan pelayanan publik, masih terdapat pungutan liar yang juga belum terdeteksi oleh pihak pengawas karena apinya perilaku yang tidak akuntabel ini. keenam, masih ditemukan pola polakerja yang belum mencerminkan etos kerja yang prima seperti rendahnya kedisiplinan, kejujuran, rasa bertanggungjawab, ketekunan, kesabaran, wawasan, kreativitas, semangat kerja, loyalitas dan dedikasi, dan rendahnya sikap santun. ketujuh, terjadinya perubahan lingkungan global dan teknologi dan informasi yang cepat, sehingga bisa mengakibatkan situasi yang tidak pasti bagi institusi dan situasi ketidakpastian yang tak bisa diprediksi masa mendatang. pemerintah kota semarang telah menyusun dan menetapknamun dalam perkembangannya, seiring dengan masa jabatan walikota dan wakil walikota semarang tahun yang kemudian dokumen rpm kota semarang tahun yang telah ditetapkan dengan perda nomor tahun tentang rpm kota semarang tahun dimana roadmap kota semarang yang ada belum mengakomodir arahan kebijakan dalam visi misi walikota dan wakil walikota semarang tahun sehingga perlu integrasi dan disinergiskan serta menyamakan tahun perencanaan roadmap kota semarang maka kemudian perlu menyusun perubahan road map reformasi birokrasi kota semarang tahun selain itu, untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan diatas, pemerintah kota semarang menyusun perubahan road map reformasi birokrasi kota semarangkota semarang untuk mengendalikan sasaran area keputusan kepala dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian kota semarang tahun tentang standar operasional prosedur bidang pelayanan dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian kota semarang lingkungan fisik ena masuk top area penataan tatalaksana gambaran pelaksanaan area penataan tatalaksana kota semarang dilihat dari indikator sebagai berikut: indeks spe evaluasi dalam spe sistem pemerintahan berbasis elektronik)kondisi capaian indeks spe kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel indeks spe kota semarang tahun indikator indeks spe baik) baik berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan indeks spe dari tahun mengalami peningkatan menjadi tahun hal ini kedepan perlu terus didorong peningkatan kategori dan capaian skor nya. pemilikan aplikasi pemilikan aplikasi dalam hal ini berbasis website yang digunakan dilingkungan pemerintah kota semarang dalam rangka penyelenggaraan dan kemudahan pelayanan. kondisi capaian jumlah website kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel jumlah website kota semarang tahun indikator jumlah website berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan jumlah website yang cukup signifikan dari website tahun meningkat signifikan menjadi tahun dimana website tersebut dapat terus dioptimalkan dalam memberikan informasi dan layanan kepada publik. penerapan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik disebutkan bahwpemerintah kota semarang telah menerapkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam, surat keputusan walikota semarang nomor tahun tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama dan pembantu pada badan publik lingkungan pemerintah kota semarang, dan keputusan walikota semarang nomor tahun tentang penunjukan kontributor pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pada badan publik pemerintah kota semarang. nilai keterbukaan informasi publik nilai skor keterbukaan informasi publik kip) merupakan salah satu alat ukur dalam menilai permukaan informasi publik dimana terdapat kategori penerapan keterbukaan informasi publik yaitu informatif (skor menuju informatif (skor cukup informatif (skor kurang informatif (skor dan tidak informatif (skor kurang dari kondisi capaian skor kip kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel skor kip kota semarang tahun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan skor kip dimana tahun memiliki skor terus mengalami perbaikan dan peningkatan menjadi tahun forum dan sosialisasi ppid penyelenggaraan forum ppid pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) dapat menjadi sarana sosialisasi dan menjadi momentum untuk menyatukan langkah, meningkatkan kerjasama dalam upaya memperkuat komitmen dengan langkah langkah pengelolaan dan pelayanan informasi publik masing masing unit kerja. sejalan dengan hal tersebut, pemerintah kota semarang telah menyelenggarakan kegiatan seperti sosialisasi ppid: workshop ppid, daftar informasi publik, dan daftar informasi yang kebalikan. pemeringkatan keterbukaan pemerintah daerah dalam hal pemeringkatan keterbukaan pemerintah daerah, pemerintah kota semarang telah berpartisipasi dan pada tahun mendapatkan peringkat terbaik (empat) jawa tengah. laporan layanan informasi dan dokumentasi lsid) laporan layanan informasi dan dokumentasi lsid)hal ini sesuai dengan amanat dalamdimana pemerintah kota semarang telah menyusun dan melaporkan laporan layanan informasi dan dokumentasi lsid) dengan capaian sejak tahun hingga uji konsekuensi informasi kota semarang telah menetapkan keputusan sekda kota semarang selaku atasan jabatan pengelola informasi dan dokumentasi utama nomor tahun tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan lingkungan pemerintah kota semarang tahun adapun daftar informasi yang dikecualikan kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel daftar informasi yang dikecualikan kota semarang tahun perangkat daerah informasi yang dikecualikan sekretariat dokumen penawaran meliputi: surat penawaran, daerah bagian| company profile perusahaan, laporan pajak layanan bulanan tahunan, rasi, time schedule, pengadaan dokumen pragulifikasi, rks barang dan jasa bpp indentitas pns yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin bpp data usulan pengangkatan mutasi pns dalam jabatan struktural dinas kesehatan data rekam medik pasien poliklinik dinas pendidikan naskah soal unik isbn, naskah ujian seleksi non asn dinas pendidikan data pribadi pejabat, staff, siswa, guru dan tenaga kependidikan sekretariat informasi terkait asn yang dipanggil daerah bagian| kepolisian, kejaksaan atau pengadilan hukum sekretariat data data terkait perkara pengadilan daerah bagian perangkat daerah informasi yang dikecualikan hukum) bpp penilaian prestasi kerja pns bpp dokumen berkas arsip pns yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman inspektorat lhp nhp kkp bukan rencana pembelian tanah dan properti pemerintah kota semarang ta hun hal tersebut diatas sesuai dengan keputusan sekretaris daerah kota semarang selaku atasan ppid utama tahun nomor tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan lingkungan pemerintah kota semarang tahun persentase perangkat daerah pakai proses bisnishal ini sesuai dengan amanat dalam permen para nomor tahun tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. kondisi capaian persentase perangkat daerah yang menggunakan peta proses bisnis kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel persentase perangkat daerah yang menggunakan peta proses bisnis kota semarang tahun semesta menggunakan peta proses bisnis berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hingga tahun masih perangkat daerah yang telah dan memiliki peta bisnis proses. hal ini kedepan perlu menjadi catatan dan perbaikan agar perangkat daerah terus didorong untuk memiliki dan menggunakan peta proses bisnis. pemilikan peta proses bisnis perangkat daerah kota semarang yang memiliki peta proses bisnis sebagaimana diamanatkan dalam permen para nomor tahun tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah hingga dengan tahun hanya ada pada tiga dinas yaitu dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dpmptsp), dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan rsud kmt wongsonegoro. pemilikan sop penyusun sop standar operasional prosedur) sebagaimana diamanatkan dalam permen para nomor tahun tentang pedoman penyusunan sop, telah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota semarang dengan menetapkan peraturan walikota nomor tahun tentang pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan dilingkungan pemerintah kota semarang, dimana kondisi capaian persentase pemilikan sop kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel persentase pemilikan sop kota semarang tahun indikator persentase pemilikan sop berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa hingga tahun sudah perangkat daerah telah memiliki standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas dan fungsi masing masing perangkat daerah. indeks kearsipan pengelolaan arsip yang diselenggarakan kota semarang deng14nomor tahun tentang penyusutan arsip, peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan nomor tahun tentang kearsipan, dan keppres nomor tahun tentang pengelolaan arsip statis. kondisi capaian indeks kearsipan kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel indeks kearsipan kota semarang tahun indikator indeks kearsipan kurang cukup berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan kearsipan kota semarang hingga tahun masuk dalam kategori cukup, hal ini kedepan perlu menjadi catatan agar dapat lebih dioptimalkan. kualitas pengelolaan arsip dalam pengelolaan arsip tentu didasarkan pada regulasi utamanya peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan nomor tahun tentang kearsipan. dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip tentu harus didukung oleh sumber daya baik sarana prasarana maupun manusianya. pada tahun jumlah arsiparis sebanyak orang pelaksana, terampil), sementara untuk jumlah arsip tertata sebanyak berkas. pemerintah kota semarang juga telah mengeluarkan peraturan walikota nomor tahun tentang jadwal retensi arsip pemerintah kota semarang dimanarsentase spk terintegrasi kondisi capaian persentase spk terintegrasi kota semarang tahun selengkapnya tersaji pada tabel berikut: tabel persentase spk terintegrasi kota semarang tahun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase spk terintegrasi sudah tercapai sangat baik dimana pelaksanaan ini sejalan dengan amanat peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah. efektifitas pelayanan pengaduan barang jasa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota semarang sejalan dengan amanat peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dimana saat ini telah dibentuk unit bagian layanan pengadaan barang dan jasa, dimana layanan pendanaan dilakukan secara elektronik lpse)ataan tatalaksana dapat secara lengkap tersaji pada tabel berikut: pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan perangkat daerah untuk tahun perencanaan maksud dan tujuan penyusunan perubahan road map reformasi birokrasi kota semarang tahun dimaksudkan untuk memberikan arahyang diintegrasikan serta sinergis dengan rpm kota semarang tahun tujuan penyusunan perubahan road map reformasi birokrasi kota semarangperubahanperubahantabel capaian kinerja sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima pada area penataan tatalaksana kota semarang tahun sasaran area penilaian web penerapan no14 no14 |( no14 no14 keterbukaan tentang keterbukaan tentang tentang tentang keterbukaan tentang keterbukaan informasi publik informasi publik, keterbukaan keterbukaan informasi publik, informasi publik, ttg informasi publik, informasi publik, ttg ttg pelaksanaan pp61 th2010ttg pp61 ttg pelaksanaan pelaksanaan tentang pelaksanaan pelaksanaan tentang tentang keterbukaan tentang tentang keterbukaan keterbukaan informasi publik, keterbukaan keterbukaan informasi publik, informasi publik, peraturan komisi informasi publik, informasi publik, peraturan komisi peraturan komisi informasi peraturan komisi peraturan komisi informasi informasi ttg standar informasi informasi ttg standar ttg standar layanan informasi ttg standar ttg standar layanan informasi layanan informasi publik, layanan informasi layanan informasi publik, publik, peraturan publik, publik, peraturan peraturan ttgtatacara peraturan peraturan ttgtatacara ttg tata cara penyelesaian ttg tata ttg tata penyelesaian penyelesaian sengketa sengketa informasi cara penyelesaian cara penyelesaian sengketa informasi informasi publik publik pengadilan, sengketa informasi sengketa informasi publik pengadilan, pengadilan, pergi publik publik pergi pergi ttg prosedur pengadilan, pengadilan, ttg prosedur ttg prosedur penyelesaian pergi pergi penyelesaian penyelesaian sengketa informasi ttg prosedur ttg prosedur sengketa informasi sengketa informasi publik, penyelesaian penyelesaian publik, publik, sengketa informasi sengketa informasi pergi ttg pergi ttg publik, publik, pengklasifikasian pengklasifikasian informasi publik, informasi publik, perhal nomer surat keputusan sasaran area tahun tentang walikota nomor pedoman pengelolaan tahun informasi dan tentang dokumentasi publik penunjukan pejabat lingkungan pengelolaan informasi pemerintah kota dan dokumentasi semarang utama dan pembantu surat keputusan pada badan publik walikota nomor lingkungan tahun pemerintah kota tentang semarang penunjukan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi utama dan pembantu pada badan publik lingkungan pemerintah kota semarang informasi publik kip penilaian kip kip kip kip forum dan sosialisasi ppid, sosialisasi ppid, inventarisasi inventarisasi daftar inventarisasi daftar sosialisasi ppid workshop ppid, workshop ppid, daftar informasi informasi publik, informasi publik, daftar informasi daftar informasi publik, usulan daftar usulan daftar publik, publik, usulan daftar informasi publik yang informasi publik yang daftar informasi daftar informasi informasi publik kebalikan, kebalikan, ang kebalikan: ang kebalikan: yang kebalikan, pemeringkatan peringkat terbaik peringkat terbaik peringkat terbaik peringkat terbaik belum pengumuman keterbukaan se jawa tengah se jawa tengah se jawa tengah se jawa tengah pemerintah daerah kota laporan layanan laporan lsid laporan lsid laporan lsid laporan lsid proses penyusunan informasi dan tersusun tersusun tersusun tersusun laporan lsid dokumentasi lsid sasaran area uji konsekuensi belum dilakukan uji belum dilakukan uji keputusan sekda keputusan sekda keputusan sekda informasi konsekuensi konsekuensi ttg kota semarang kota semarang penetapan hasil uji selaku atasan jabatan selaku atasan jabatan konsekuensi pengelola informasi pengelola informasi informasi publik dan dokumentasi dan dokumentasi yang dikecualikan utama nomor utama nomor tahun tahun tahun tentang klasifikasi tentang informasi yang klasifikasi informasi dikecualikan yang dikecualikan lingkungan lingkungan pemerintah kota pemerintah kota semarang tahun semarang tahun persentase perkenan perkenan perkenan perkenan perkenan perang pakai tahun ttg tahun ttg tahun ttg tahun ttg tahun ttg profis0, pemilikan peta perkenan perkenan perkenan perkenan perkenan proses bisnis tahun ttg tahun ttg tahun ttg tahun ttg tahun ttg6, proses bisnis pada dpm ptsp, dukcapil: rsud kmt wongsonegoro pemilikan sop perkenan perkenan perkenan perkenan perkenanpenyusunan sop penyusunan sop penyusunan sop penyusunan sop sop sasaran area perhal perhal perhal tahun tahun ttg tahun ttg ttg pedoman pedoman sop pedoman sop penyusunan sop administrasi pemerintahan dilingkungan pemerintah kota semarang penyusunan sop sudah menggunakan aplikasi online (sysop) indeks kearsipan tentang informasi tentang informasi tentang informasi tentang informasi tentang informasi dan transaksi dan transaksi dan transaksi dan transaksi dan transaksi elektronik: elektronik: elektronik, elektronik: elektronik: tentang keterbukaan tentang tentang tentang keterbukaan tentang keterbukaan informasi publik, keterbukaan keterbukaan informasi publik, informasi publik, informasi publik, informasi publik, tentang kearsipan, tentang kearsipan, tentang kearsipan, tahun tentang kearsipan, tentang kearsipan, tahun tahun tentang tahun tahun tentang tentang penyusutan arsip, tentang tentang penyusutan arsip, penyusutan arsip, penyusutan arsip, penyusutan arsip, tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan tahun tentang tentang pelaksanaan tahun tahun tentang pelaksanaan tahun tentang tentang kearsipan, tahun tentang kearsipan, kearsipan, keppres tentang kearsipan, kearsipan, keppres keppres tahun ttg keppres keppres tahun ttg tahun ttg pengelolaan arsip tahun ttg tahun ttg pengelolaan arsip pengelolaan arsip statis, pengelolaan arsip pengelolaan arsip statis, statis, sasaran area belum ada statis, statis, index kearsipan index kearsipan penilaian index belum ada belum ada predikat kurang predikat cukup kearsipan penilaian index penilaian index kearsipan kearsipan persentase spk perpres nomor perpres nomor perpres nomor perpres nomor perpres nomor terintegrasi tahun tentang tahun tentang tahun tentang tahun tentang tahun tentang perubahan 4atas perubahan perubahan atas pengadaan barang pengadaan barangspk terintegrasi spk terintegrasi dan jasa pemerintah barang dan jasa dan jasa spk terintegrasi pemerintah pemerintah spk terintegrasi spk terintegrasi efektivitas perpres nomor perpres nomor perpres nomor perpres nomor perpres nomor pelayanan tahun tentang tahun tentang tahun tentang tahun tentang tahun tentang pengadaan barang perubahan 4atas perubahan perubahan atas pengadaan barang pengadaan barang jasaterbentuknya unit terbentuknya unit dan jasa pemerintah barang dan jasa dan jasa bagian layanan bagian layanan layanan pengadaan pemerintah pemerintah pengadaan barang pengadaan barang secara elektronik terbentuknya terbentuknya dan jasa, dan jasa, unit bagian unit bagian layanan pengadaan layanan pengadaan layanan pengadaan layanan pengadaan secara elektronik secara elektronik barang dan jasa, barang dan jasa, layanan layanan pengadaan secara pengadaan secara elektronik elektronik kebutuhan harapan pemangku kepentingan kebutuhan harapan pemangku kepentingancapaian indeks persepsi anti korupsi pemerintah kota semarang. peningkatan pemahaman asn terhadap gratifikasi yang disertai dengan optimalisasi peran upg unit penanganan gratifikasi). peningkatan tertib administrasi laporan keuangan dan tertib ketatausahaan aset. peningkatan nilai mayoritas spip serta kualitas dan kuantitas satgas spip. peningkatan capaian kapabilitas api berada pada level serta api yang kompeten dalam melaksanakan pengawasan secara profesional. peningkatan kesadaran pejabat dan sdn yang wajib lakon maupun lokasi untuk melakukan pelaporan. peningkatan upaya mewujudkan wilayah bebas dari korupsi wbk) dan mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm). peningkatan jumlah perang yang melaksanakan pembangunan zona integritas) yang sejalan dengan pengurangan tindak pidana korupsi dan benturan kepentingan. harapan terkait dengan area penguatan akuntabilitas kinerja selengkapnya yaitu: peningkatan upaya evaluasi sakitaktifketersediaan data dan sdm yang unggul dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerjaterus mengalami perbaikan. peningkatan pemahaman dan implementasi pegawai terhadap pelaksanaan reformasi birokrasigukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi perangkat daerah, peningkatan cakupan perang yang mendapatkan wbk bbm termasuk cakupan asn yang melaksanakan lokasikm,map dengan rpm kota semarang. peningkatan kinerja dan kelembagaan tim reformasi birokrasi kota semarangb, peningkatan pembangunan budaya kerja, etos kerja asn dan evaluasi budaya kerja tingkat kota semarang dan tingkat perang.".dm aparatur selengkapnya yaitu: peningkatan upaya pelaksanaan sistem merit yang dapat dilakukan oleh kota semarang agar dapat memberikan pelayanan penerapan sistem merit pada aplikasi pinter penilaian mandiri penerapan sistem merta). peningkatan validitas perencanaan pemenuhan sdm. peningkatan upaya perencanaan dan pengembangan kualitas sdm aparatur secara adil termasuk penyiapan aplikasi inventarisasi data keikutsertaan diklat. optimalisasi peran sistem oleh asn pemkot semarang.ingkatan upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. perwujudan inovasi pelayanan publik yang berhasil guna dan berdaya guna. penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandarisasi baik sp, spp, sop, termasuk pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan dalam perbaikan pelayanan publik. peningkatan aksesibilitas dan keterbukaan informasi publik.. permasalahan birokrasi permasalahan birokrasi dan hal hal yang perlu diperbaikipernah dilakukan penilaian internal terkait indikator indeks persepsi anti korupsi pak), belum optimal dan bertanya pemahaman asn terkait gratifikasi dan peran upg yang masih lemah. belum adanya updating prosedur serta efektivitas implementasi pengelolaan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan. belum optimalnya penyusunan rtp yang menggambarkan keseluruhan risiko risiko atas program kegiatan opd. belum optimalnya upaya untuk meningkatkan level kapabilitas api agar pelaksanaan audit menjadi lebih profesional. masih rendahnya pemahaman dan upaya pelaporan lakon dan pelaporan lokasi. belum optimalnya pelaksanaan dan pembinaan pembinaan dimana pembangunan baru perangkat daerah. belum optimalnya sistem pelaporan wbs dan pemahaman terkait pedoman penanganan benturan kepentingan.tenaga ker. bidang perencanaan tenaga kerja dan hubungan industritihan kerja dan penempatan tenaga kerjtihan, produktivitas kerja, pelayanan antar kerja dan perlindungan tenaga kerjiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, cc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja,tihan kerja dan penempatan tenaga kerja, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sub koordinator penempatan tenaga kerja dalam negeri, dan sub koordinator penempatan dan perlindungan tenaga kerja luartihan kerja dan penempatan tenaga kerjtihan kerja dan produktivitastihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pelatihan kerja dan produktivitastihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja meliputi pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi,koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja, pengadaan sarana pelatihan kerja, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengkajian dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, penyediaan sumber daya pengkajian lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas tingkat daerah kota serta pengukuran kompetensi dan produktivitas tenagtihan kerja dan produktivitasmpatan tenaga kerjatenaga kerja dalam negeri, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penempatan tenaga kerja dalam negertenaga kerja dalam negeri, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri meliputi pelaksanaan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, pelayanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja, penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja, pengkajian lembaga penempatan tenaga kerja swasta links), penyediaan sumber daya pengkajian links secara terintegrasi, pengawasan dan pengendalian linksjob fair burstenaga kerjaempatan dan perlindungan tenaga kerjadan perlindungan tenaga kerja luar negeri, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penempatan dan perlindungan tenaga kerjadan perlindungan tenaga kerja luar negeri, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri meliputi pelaksanaan perlindungan pmi pra dan purna penempatan), peningkatan pelindungan, kompetensi penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran indonesia pmi) pekerja migran indonesia pmi), pemberdayaan pekerja migran indonesia pmi) purna penempatan serta penerbitan perpanjangan ita yang lokasidan perlindungan tenaga kerjatenaga kerja dan hubungan industrtenaga kerja, fasilitasi perjanjian kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisitenaga kerja dan hubungan industrial mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang perencanaan tenaga kerja dan hubungan industrialtenaga kerja dan hubungan industrial, cc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang perencanaan tenaga kerja dan hubungan industrialtenaga kerja dan hubungan industrial, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan tenaga kerja dan hubungan industrial, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perencanaan tenaga kerja dan hubungan industrial, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan tenaga kerja dan hubungan industrial,tenaga kerja dan hubungan industrial, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator perencanaan tenaga kerja, sub koordinator fasilitasi perjanjian kerja, dan sub koordinator pencegahan dan penyelesaian perselisihperencanaan tenaga kerja dan hubungan industritenaga kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaantenaga kerja, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan tenaga kerja meliputi pelaksanaan penyusunan rencana tenaga kerja makro dan tenaga kerja mikrorjanjianrjanjian kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup fasilitasi perjanjianrjanjian kerja, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi perjanjian kerja meliputi pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan danrjanjian kerjcegahan dan penyelesaian perselisiyelesaian perselisihan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pencegahan dan penyelesaian perselisiyelesaian perselisihan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pencegahan dan penyelesaian perselisihan meliputinon afiliasi, pelaksanaan operasi lembaga kerjasama tripartit daerah kota serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial kerja dan fasilitasi kesejahteraan peyelesaian perselisihaceragan struktur organisasi dinas tenaga kerja kota cirebon umum dan kepegawaian program dan keuangan pelatihan kerja dan perencanaan tenaga kerja penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan kelompok dan kelompok jabatan fungsional jabatan fungsional mi wali kota cirebon, salinan sesuai dengan aslinya . kepayaragian hukum, ttd, nashrudin azis (be jadi, sh., mh. pembina tk. (iv b) nip. |
rms kan provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor tahun tentang sistem akuntansi pemerintah kota semarang dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang bahwa sejalan dengan dinamika pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan maka peraturan walikota nomor tahun tentang sistem akuntansiistemnegara republik indonesia tahun nomordokumen yang digunakan pendapatan asli pajak daerah aan ana pabean sabah dedi snn daerah daerah yang dipisahkan dipersamakan lain lain yang sah: penjualan aset yang dokumen kontrak penjualan dipisahkan perjanjian penjualan dokumen yang dipersamakan pena dokumen yang dipersamakan skt dokumen yang dipersamakan hama pemanah pusat transfer pemerintah pusat masi pajak pemasakan dipersamakan bata petaka dipersamakan dipersamakan dipersamakan pemerintah lainnya dana otonomi khusus pmk dokumen yang otonomi kasus namakan pora keistimewaan menamakan dipersamakan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya: naa pajak dokumen yang dipersamakan aan dokumen yang dipersamakan lain lain pendapatan hibah keputusan kepala daerah pendapatan dokumen yang dipersamakan daerah yang sah dana darurat keputusan kepala daerah dipersamakan pendapatan lainnya dokumen yang dipersamakan tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening penyertaan modal kepada bumi intotorf kasaikaspasan teooooooo jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening xxx isp2dls pengeluaran pembiayaan penyertaan modal bumi ooo0o0f pembacanya, tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening xxx sp2d pengeluaran pembiayaan penyertaan modal bumi. poooooo| pembanansat oooooooo pembayaran pokok pinjaman pemerintah kota semarangisp2dls utang dalam negeri sektor perbankan bank abc ora sapa eooooroon jurnal lravoodoo| pembacanya soo00000ooooooo| pembahasan pembentukan dana cadangan berdasarkan perda tentang dana cadangan, pemerintah kota semarangatau masing masing rp2. per tahun anggaran. dari informasison jspabis| dana cadangan. nnotorf keatas daan pooooooog jurnal lravoodoo0| perubahan sak eoooooonoonooooooo| pembacanya, oooooooonkota semarangoo . kas lainnya' ' kas tunai blue .|o kas bank blue . pajak yang belum disetor blue uang muka pasien rsud blue uang titipan blue setara deposito (kurang deposito (kurang dari bulan) kas darixxx (kasdam setara kas o| pendapatan t5ax xxx (beban aset keunyibanftkuitas xxx kasdam setara kas ilustrasi kas dan setara kas bertambah: bukan samawi rea menerima pembayaran pajak hotel sebesar rp100. tanggal juni dari hotel tambora balikanni juni tsaosor kendaraan arak otto jurnal lra bukti rekening ana juni tohor pendapatan pajak parent bukti rekening bank perubahan sal antonov pendapatan pajak hotel ilustrota semarang menerima pendapatan retribusi pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dipotong sebesar rp500. dengan nomor bukti sts xiists kas bendahara penerimaan xii retribusi rumah potong hewan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong jurnalpelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotonglra ilustrasi kas dan setara kas berkurang: bukan kota semarang membayar beban bunga pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar rp200. tertanggal maret dengan bukti berupa sp2d ls nomor ls berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi ppid dicatat pengakuan beban bunga dan belanja bungls beban bunga utang pinjaman kepada pemerintah otot memakai dasar jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening mar ils belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah os000so| pembahasan tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening ls belanja bunga bunga utang pinjaman mar kepada pemerintah osowonof teman ilustrasi kas dan setara kas berkurang: bendahara pengeluaran pada dinas peternakan pemerintah samawi reanop spj beban persediaan atk spj xi nomor esa bendahara pengadaan s00000| jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening nop belanja atk spj xi temooooo| tembamansa, tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening nop belanja atk spj xi osowosof temppijemaat. mdokumen piutang pajak daerah skp daerah skpd dokumen yang dipersamaka50x changes pendapatan jika wajib retribusi melakukan pembayaran maka jurnal standar: jurnal dan neraca (50x |xxx xxx kasdibendahara penerimaan xxx jurnal lra xxx pembuahan sal pemaparan irrmas ban akan jurnal lra 50x sex xxx (piutang. xxx jurnal lra 5ox xxx perubahan |xxx pendapatan. lra ' ) | xxx ilustrasi piutang pajak pada tanggal oktober skpd kota semarangskpd melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: jurnal dan neraca dokumen piutang pajak hotelskpd maka fungsi akuntansinovember yang dipersamakan penerimaan soto pinangpajak tol jurnal lra tanggal nomor bukti kode urai debit kredit angga. ul. rekening jalan real november yang dipersamakan pajak horeet uraian debit kredit rekening (mreyaokumen pembahasan o | november yang pendapatan pajak dipersamakan 101xx hotel era jika pembayaran oleh wajib pajakbtp dokumen |ii0101 ripped s00000 desember yang dipersamakan piutang pajak hotel jurnal lra tanggal nomor bukti kode urai debit kredit angga. nomor bukti rekening jalan odl1 jrr dokumen| perubahan, so0.000o desember yang pajak hotel. lra. nomor rekening jalan di1 eal perubahan sal btp desember dokumen yang dipersamakan pendapatan pajak lol oref era piutang retribusi skpd abckode urai debit kredit angga. nomor rekening jalan di1 eal skr piutang retribusi tempat desember yang pendapatan retribusidi1 odl1 desember yang pelelangan jurnal lra rekening desember yang benda papan retribusi asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran permendagri nomor tahun jurnal lra rekening desember yang benda papan retribusim0s uraian debit kredit rekening ig imp dokumen |isi ripped desember yang piutang retribusi tempat dipersamakan pelelangan jurnal lra tanggal nomor bukti kode urai debit kredit angga. nomor bukti rekening jalan odl1 desember0s3 uraian debit kredit rekening desember dokumen yang dipersamakan pendapatan retribusi tempat pelelangan penyisihan piutang skpd berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola skpd abc kota semarangcc. ragu ragu, macet. adapun perhitungan penyisihan piutang tahun sebagai berikut: berantai uraian jumlah kualitas penyisihan piutang tertatih asabeban penyisihan piutang motor penyisihan piaangralkhasil pengelolaan kekayaan daerah hasil rups dokumen yang tuntutan ganti kerugian daerah dipersamakan pembebanan skp2k skt piutang hasil eksekusi atas jaminan dokumen ang dipersamakan keputusan pengadilan dokumen yang piutang transfer pemerintah pusat bagi hasil pajak bukan hasil pajak bukan hasil pajakoo.terutang. eko rempah(50x kasi kas daerah xxx xxx xxx jurnal lra kod doko pembahasan xxx endapan jurnal atau neraca xxx xxx xxx kas bendahara xxx penerimaan $ jurnal lra men ben e maajam sea jam ja| jurnal lra pratama refilustrasi piutang transfer pemerintah pusat pada tanggal januari ppid kota semarangkota semarangnota kredit, piutang bagi hasil pajakdokumen tersebut,februari yang piutang bagi hasil pajak dipersamakan jurnal lra tanggal nomor bukti m0s uraian debit kredit rekening februari dokumen pendapatan bagi hasil pendapatan bagi hasil yang dipersamakdokumen februari yang pendapatan bagi hasil dari piutang pemerintah daerah lainnya pada tanggaldaerah oktober yang pendapatan bagi hasil nomor rekening jalan real dokumen november dipersamakapendapatan bagi hasi dipersamakandipersamakan bagi hasil dari pajak lrahabis persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery persediaantanggal uraian debit kredit bukti rekening jan teman. akl jurnal lra nomor kode tanggal uraian debit kredit bukti rekening jan pamamudma, o o be mak50x jam) femoitann janan pammianmswasangan o |ax| er be jurnal lra nomor kode tanggal uraian debit kredit bukti rekening aaa pamammdma, o o jex| pada akhir periode (triwulananan pemadam. rel neasa sebesar persediaan yang dipakaiancaman pes naa tidak ada jurnal pembelian persediaan kas bendahara pengeluaran joe tidak ada jurnal tidak ada jurnal the tani long utang belanda jaw sean pelunasan lon tang penerbitan sp2d barang tidak ada jurnal gamma maa tidak ada jurnal gemakota semarangfungsi akuntansipada tanggal pebruari skpd kota semaranggran) menon tattoo1 pemetaan aat tut kamu examen tea jurnal lra orphan| enfant |saz0t01 penanam tama, oo) poso rasa asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran permendagri nomor tahun jurnal lra orphan| enfant penamaan tama, oo) poso maa es atau akun hutang kredit. dari kedua pendekatan pengakuan beban persediaan pemerintah kota semarang menggunakan pendekatan aset dalam pengakuan beban persediaan. ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset pada tanggal pebruari skpd kota semarangkota semarange maa jurnal lra jae memaksa otapan pajak daerah kurang bayar skpd). skpd mengakui adanya penambahan pendapatan lo. berdasarkan surat ketetapan tersebut ppk skpd menjual: jurnal atau neraca e ma, kode tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening pama poso memang asa jurnal lra menggunakan kode rekening permendagri possoor| memang hasan jurnal lra menggunakan kode rekening permendagri emas sreg beamkota semarang. dalam akuntansi persediaan, dikenal dua metode pencatatan persediaan yang dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik dan pemerintah kota semarang menggunakan metode periodik. ilustrasi sistem pencatatan periodik: pada tanggal desember dinas kesehatan kota semarang membelijika dinas kesehatan kota semarangkode tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening o1l des | bb persediaan bahan obat obatan ana pesan tamat jpoornong jurnal lra dengan kode rekening permendagri belanja bahan obat obatan eren mmm poor jurnal lra dengan kode rekening permendagri des idak ada jurnal des beban persediaan bahan obat obatankehutanan kota semarangkota semarang menerima donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak ton. berdasarkan hasil survei pasar, harga100 kota semarang:ota semarangasap nomor menyebutkan tiga metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir. ketiga metode tersebut metode masuk pertama keluar pertama pkp) metode rata rata tertimbang metode harga pembelian terakhir. pemerintah kota semarang dengan alternatif yang ada memilih menggunakan metode pkp dalam penilaian persediaan. metode masuk pertama keluar pertama pkp)persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. ilustrasi: berikut adalah data obat obatan dinas kesehatan kota semarangkarena pemerintah kota semarang menggunakan metode periodik dalam pencatatan perbedaannya dan pkp sebagaiota semarang selama tahun adalah sebagai berikut:pril dus rp150.semarang. pemerintah kota semarang neraca per desember 20x1 dan 20xo dalam rupiah) uraimetode pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. pengukuran nilai persediaan menggunakan metode harga pembelian terakhir. persediaan sejumlah rp900. (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari: nama peruntukan kondisi volume harga unit nilai kertas pelayanan baik rim rp50. rp100. bibit diserahkan baik unit rp10. rp800. tanaman kepada masyarakat ilustrasi pengungkapan pada neraca pemda: persediaan persediaan sejumlah rp100. (seratus juta rupiah) terdiri dari: skpd jumlah dinas pendidikan rp. dinas kesehatan rp. contoh soal berikut adalah transaksi terkait persediaan yang terjadi pada dinas kesehatan kota semarang selama tahun buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. tanggal januari dinas kesehatan melakukan pembelian alat tulis kantor dengan rincian sebagai berikut: rim kertas hvs rp10. pak spidol rp50. tinta printer pak amplop rp30. rp13. diskon atas pembelian tersebut, dinas kesehatan kota semarang mendapatkan diskon sebesar rp100. dari supplier. bukti transaksi ini adalah nota bb dinas kesehatan kota semarang menggunakan metode periodik untuk pencatatan persediaan atk yang dimilikinya. tanggal maret dinas kesehatan semarang membeli obat obatan sebagai berikut: dus paracetamol rp300. rp15. botol obat batuk rp50. dus vitamin rp100. dus obat maag rp200. rp27. bukti belanja obat obatan ini adalah nota bo tanggal mei dinas kesehatan kota semarang membeli lagi obat obatan sebagai berikut: dus paracetamol rp350. rp5. botol obat batuk rp37. dus vitamin rp3. dus obat maag rp12. rp24. bukti belanja obat obatan ini adalah nota bo tanggal agustus dinas kesehatan mengadakan balai pengobatan gratis. dalam acara tersebut, terpakai obat obatan dengan rincian sebagai berikut: dus paracetamol botol obat batuk dus vitamin dus obat maag dinas kesehatan kota semarang menggunakan metode pkp untuk menilai persediaan akhir yang dimilikinya. pada tanggal desember dinas kesehatan kota semarang melakukan stock name terhadap persediaan atk yang dimilikinya. berdasarkan laporan hasil stock name diketahui bahwa terdapat sisa persediaan alat tulis kantor sebagai berikut: rim kertas hvs pak spidol tinta printer pak amplop berikut adalah jurnal dari setiap transaksi atas: tanggal nomorbusti kodemekening uraian dev area osman ooysunors #x2001 itersesmamamtustanor massa0o| sar jasmuamrastane same| | loom seneamsw sasmooo logomoo pertmansw anon gomolo portman pnsongoo perhitungan persediaan obat obatan dinas kesehatan kota semarang (metode pkp) kode rekening jurnal lra menggunakan kode rekening lra dalam bas permendagri apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar skpd). skpd mengakui adanya pengurangan pendapatan lo. berdasarkan skpd tersebut ppk skpd menjual: jurnal atau neraca ago (matmampatestosemarangsemarangkota semarangkepada badan usaha non permanen dokumen yang dipersamakan investasi dalam spn sertifikat spn nota kredit dokumen yang dipersamakan investasi jangka pendek lainnya investasi investasi kepada sp2d ls (jika tunai) bast (jika jangka panjang badan usaha milik berupa aset) nota kredit non permanen negaradaerahswasta dokumen yang dipersamakan investasi dalam sp2d ls (jika tunai) bast (jika obligasi berupa aset) nota kredit dokumen yang dipersamakan investasi dalam sp2d ls (jika tunai) bast (jika proyeksp2d ls (jika tunai), bast (jika permanen lainnya berupa aset) dokumen yang dipersamakan investasi penyertaan modal sp2d ls (jika tunai) bast (jika jangka panjang kepada bumn berupa aset) nota kredit dokumen permanen yang dipersamaka(berupa aset) nota kredit dokumen milik swasta yang dipersamakan investasi permanen sp2d ls (jika tunai), bast (jika lainnya berupa aset) notainvestasi jangka pendeke keatas dasarembahansa,e kenaikan deanda emastanggal nomor kode rekening uraian debit kredit bukti kasi kas daerah xxx pendapatan bunga jurnal lra tanggal nomor kode rekening uraian debit kredit buktikota semarangkota semarang(50xsemarang"5x investasi jangka panjang. |se5ox (ax xxx kasi kas daerah xxx pendapatan. xxx k investasi jangka pendek jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening (50x perubahansat pendapatan tk"5x (kasi kas daerah prestasi jangka panjang(5ax xxx perubahan salkota semarang: transaksi pencatatan oleh ppid investasi jangka investasi jangka pendek . box pendek kas kas daerah xxx investasi jangka investasi jangka panjang . xxxxxx hasil investasi investasi jangka kas kas daerah xxx pendek pendapatan. xxx perubahan sal xxx pendapatan. lra xxx investasi jangka panjang metode biaya saat pengumuman piutang lainnya xxx hasil pendapatan hasil pengelolaan xxx investasi regnum kekayaan daerah yang jurnal atau neraca met benxxx xxx xxx pendapatan diterima xxx dimuka e matransaksi pencatatan oleh ppid umat laba dipisahkan saat hasil investasi kas kas daerah xxx diterima piutang lainnyaividen kas kas daerah xxx diterima investasi jangka panjang . xxx perubahan sal xxxxxx yang dapat pendapatan . xxx direalisasikan perubahan sal xxx pendapatan . lra xxx investasi jangka kas kas daerah xxx pendek pendapatan. xxx investasi jangka pendek xxx perubahan sal xxx pendapatan. lra xxx investasi jangka panjang surplus kas kas daerah xxx surplus pelepasan investasi xxx jangka panjang investasi jangka panjang . xxx perubahan sal xxx penerimaan pembiayaan hasil xxx penjualan kekayaan daerah xxx penjualan kekayaan daerah ang dipisahkan ilustrasi: investasi jangka pendek: perolehan investasi pada tanggal april pemerintah kota semarang menempatkan dananya sebesar rp100. pada deposito berjangka bulan bank jateng dengan tingkat bunga per tahun. jurnal dan neraca tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening o1 april xx kk investasi jangka pendek iv deposito tottori kasdikas daerah hasil investasi tiap tanggal mulai dari bulan mei, pemerintah kota semarang akan menerima bunga deposito darimei xx km v mei xx km vl mei xx km v perubahan sal pendapatan bunga deposito rekening deposito pada bank. lra pelepasan investasi pada tanggal oktober pemerintah kota semarang mencairkan seluruh depositonya padax kas kas daerah investasi jangka pendek deposito tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening o1 okt xx km xl okt xx km xx perubahan sal pendapatan bunga deposito rekening deposito pada bank. lra investasi jangka panjang metode biaya perolehan investasi dengan mengacu pada perda investasi, pada tanggal februari pemerintah kota semarang melakukan penyertaan modal kepada pt. meuligoe sebesar rp300. dengan dokumen pencairan berupa sp2d ls. atas penyertaan modal yang dilakukan ini, pemerintah kota semarang memiliki kepemilikan sebesar pada pt. meuligoefeb sp2d investasi jangka panjang permanen penyertaan modal kepada badan usaha milik swasta btotorf kasdikas daerah jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening feb sp2d pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada perusahaan swasta bonobo0f perubahan sahfeb sp2d pengeluaran pembiayaan daerah penyertaan modal investasi) pemerintah daerah pada badan usaha milik swasta cbooo00| permana hasil investasi pada tanggal juni pt. meuligge mengumumkan perolehan laba tahun sebesar rp1juni jurnal dan neraca pengumuman laba tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening juni xx km piutang bagian laba atas v1i penyertaan modal pada perusahaan milik swasta pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swastmbagian deviden tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening juni xx km kas kas daerah vi piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta ioben asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran permendagri nomor tahupelepasan investasi pada tanggal oktober pemerintah kota semarang memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham pt. meuligoe yang senilai rp37kt xx km x kas kas daerah investasi jangka panjang permanen penyertaan modal kepada badan usaha milik swastaokt xx km x perubahan sal penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah pada perusahaan milik swaskt xx km xx perubahan sal .xx penerimaan pembiayaan daerah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta investasi jangka panjang metode ekuitas perolehan investasi pada tanggal februariyang dilakukan pada bumi kota semarang senilai rp500. sp2d ls diterbitkan oleh ppid bud untuk penanaman modal ini pada tanggal maret atas penyertaan modal yang dilakukan ini, pemerintah kota semarang memiliki porsi kepemilikan sebesar pada bumi samawi reasp2d investasi jangka panjang permanen penyertaan modal pada bumi btotorf kasdikas daerah so0000. jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening mar sp2d pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada bumi teoooooof pemabahanar sp2d pengeluaran pembiayaan daerah penyertaan modal pada bumi besssono pembahasan soonoooo0 hasil investasi pada tanggal april bumi kota semarang mengumumkan perolehan laba tahun sebesar rp2mei jurnal dan neraca tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening xx km i investasi jangka panjang april permanen penyertaan modal bumi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada bumi xx km i piutang bagian laba atas april penyertaan modal pada bumi investasi jangka panjang permanen penyertaan modal bumi www saat ini nilai investasi pemda pada bumi samawi rea sebesar (500jt 200jt jt)ei xx km kas kas daerah piutang bagian laba atas penyertaan modal pada bumi bealeomenara pelepasan investasi pada tanggal juli pemerintah kota semarang memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham bumi kota semarang. harga penjualan seluruh saham senilai rp700. (asumsi periode april s.d. juli bumi kota semarang tidak untung dan tidak rugi). investasi jangka panjang metode nilai bersih yang dapat direalisasikan: tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening juli xx km kas kas daerah vii investasi jangka panjang permanen penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah bumi surplus pelepasan investasi jangka panjang jt)hasil penjualan kekayaan daerah pada bumidaerah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada bumi akuntansi mencatat dengan jurnal: jurnal atau neraca jam ojkpd. berdasarkan surat ketetapan tersebut, dicatatkurang bayar mena bea e ama er) apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, opd akan mengeluarkan skpd atas pajak. berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuanlebih bayar (ee xxx utang kelebihan xxx pembayaran pajak investasi jangka panjang metode nilai bersih yang dapat direalisasikan: perolehan investasi pada tanggal juli pemerintah kota semarang melakukan pembentukan dana bergulir senilai rp25juli sp2d ls investasi jangka panjang non permanen dana bergulir horor kasdikas daerah es0000000)pembentukan dana bergulir o ooooooo|daerah pembentukan dana bergulir ooo000| perubahansat hasil investasi pada tanggal oktober diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar rp3kas kas daerah pendapatan hasil pengelolaan dana bergulirpelepasan investasi pada tanggal desember pemerintah kota semarang menarik semua dana bergulir tersebut. pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat ditarikxx km kas kas daerah xii investasi jangka panjang non permanen dana bergulirpencairan dana bergulirdaerah penerimaan kembalisemarangsetsaja jaan. e ma atau neraca saja fomanmmasa. o o| beres jurnal lra men perubahan8 oosaja pama asam jurnal lra saja pama. be rsaja jam mama jurnal lra saja membawa. aj(ampunan. e ema jurnal dan neraca (pmtmapamantetntmar esaja jammitammunaatan. e pam b jurnal dan neraca saja klo e setelah menerima pelimpahan aset dari skpd, fungsi akuntansi ppid menjual:iutang retribusi.xxx xxx xxx kas bendahara xxx penerimaan maosaja jaman jarkode rekening kek kas kas daerah depo . akumulasi penyusutan selainnya '| xxx . metana |. .| surplus penjualan aset non lancar xxx jurnal lra xkx.x.xx.kk hasil penjualan aset daerah yang xxx tidak dipisahkan atau jurnal atau neraca kode rekening kas kas daerah aas . petit penjualan aset non lancar depo .) simulasi penyusutan selainnya xxx . petapencatatan oleh skpd pencatatan oleh ppid perolehan aset tetap dengan aset tetap . xxx tidak ada jurnal mekanisme tana utang belanja modal skpd ppid kas kas daerah para perolehan aset tetap dengan| aset tetap. xxx mekanisme up gu tu kas bendahara pengeluaran belanja modal . tidak ada jurnal para kapitalisasi pengeluaran setelah aset tetap . xxx perolehan kas bendahara pengeluaran belanja modal . tidak ada jurnal part pos aset lainnya akumulasi penyusutan aset tetap. tidak ada jurnal seo .te akumulasi penyusutan aset lainnya. pelepasan aset lainnya dengan defisit penghapusan aset non lancar pelepasan akumulasi penyusutan aset lainnya. ppid (untuk dijual akumulasi penyusutan aset lainnya. xxx skpd xxx dimanfaatkan) aset lainnya yang dihapus kas kas daerah (dihentikan penggunaannya akumulasi penyusutan aset lainnya. tidak ada jurnal surplus penjualan aset non lancar hasil penjualan aset daerah yang tidak xxk dipisahkan ann ana defisit penjualan aset non lancar akumulasi penyusutan aset lainnya. pro woo lan hasil penjualan aset daerah yang tidak xx: jurnal atau neraca keset dsn deal keset tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening semua (pemesan |isanaor (rm (rosso| utang belanja modal peralatan dan mesinpr sp2d utang belanja modal peralatan dan mesin p ee jurnal lra: apr sp2d belanja modal pengadaan printer powo ramai rona sp2d belanja modal pengadaan printer room rekor|y0.tang muka pengadaan garasi pool as0101 epkb jesoooooo jurnal atau neraca) oo ) belanja modal pengadaan bangunan gedung garasi pool mono000| perubahansas te5000000 jurnal lra dengan kode rekening permendagri belanja modal pengadaan konstruksi garasi ooo0000| perubahansah jurnal lra dengan kode rekening permendagri ang muka pengadaan garasi post ripped amat dan neraca) belanja modal pengadaan bangunan gedung garasi pool voodoo0 perubahansak solo0000| jurnal lra dengan kode rekening permendagri belanja modal pengadaan konstruksi garasi mono000| perubahansah jurnal lra dengan kode rekening permendagri ang muka pengadaan garasi pool as0101 kepkboo o pevroooooo anat dan neraca) oat issn1ta psetteap tempat para joo0n00| uang muka pengadaan garasi pool umat ilustrasi perolehan aset tetap dengan pertukaran aset tidak sejenis pada tanggal maret pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik pemerintah desa. gedung tersebut harga kebolehannya adalah rp1. dengan akumulasi depresiasi rp600. nilai pasar gedung rp500. nilai tanah milik pemerintah desa adalah rp500. jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: jurnal atau neraca nomor tanggal kode rekening uraian debit kredit bukti dome merjasimos ) (romeo| pamianacaa oom pesat arora surplus penjualan aset dan bangunan ilustrasi perolehan aset tetap dengan pertukaran aset sejenis pada tanggal maret dkk menukarkan gedung lama dengan gedung baru dengan menerima kas sebesar rp20. gedung lama harga kebolehannya adalah rp2. dan akumulasi apresiasinya adalah rp1. gedung baru harga pasarnya adalah rp600. jurnal untuk mencatat transaksi ini adalahtanggal kode rekening uraian debit kredit bukti depuis primata oo o0mo0| pemmanacaa tam semata emooraa surplus penjualan aset dan bangunan jurnal lra nomor tanggal kode rekening uraian debit kredit bukti domain mar a00100 fermmanam,)o o | o2n0000| o tanggal kode rekening uraian debit kredit bukti domain mer peranan )o o o | mama role selanjutnya kepala daerah menyerahkan gedung baru kepada skpd abc. maka jurnalnya adalah: jurnal atau neraca nomor tanggal kode rekening uraian debit kredit bukti senjata wa ilustrasi perolehan aset tetap karena hibah pada tanggal september perusahaan non pemerintah memberikan gedung yang dimilikinya senilai rp60. untuk digunakan oleh pemerintah kota semarang tanpa persyaratan apapun. jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: jurnal atau neraca bukti rekening genas (asn |pastor peta powo pipa swastdinas pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas beserta gedung dua tingkat yang berada atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar rp3. berita acara serah terima ditandatangani pada tanggal september nilai wajar (harga pasar) tanah daerah tersebut adalah rp1. m?. sementara itu gedung stipe itu memiliki nilai wajar sebesar rp2. jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut: jurnal atau neraca bukti rekening sep bast tanah untuk bangunan tempat si kei san paman oanatanor jero oampamiatoaataan ordo) utang belanja modal gedung dak pada tanggal september diterbitkan sp2d untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya sp2dep sp2d utang belanja modal tanah utang belanja modal gedung dan bangunan panajaae perobangunan belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor tamak provkantor belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor emosi pamongpemerintah kota semarangpemerintah kota semarangroma (rapisarans| teori pangan ocameranur o( too0so| naa ara jurnal lra okt sp2d belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor comma aon jurnal atau neraca jam ojxxx xxx xxx kas bendahara xxx penerimaan xxx pendapatan xxx retribusi. jurnal lraja jam oo xxx kas bendahara xxx penerimaan jurnal standar pad dari hasil eksekusi jaminan pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran permendagri nomor tahun jurnal lra okt sp2d belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor eooemaasa jroorenteknis,: penghapusan aset tetap dengan pemusnahan pada tanggal november skpd abc berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik barang mengubah status kondisi sepeda motornya dari status baik menjadi rusak beratondisi rusak (dicatat oleh skpd): tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening nop pfb akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor apa rem nee endang sorong sea sman ria pada tanggal november skpd abc menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ppid. jurnal yang dibuat oleh skpd untuk mencatat peristiwa ini adalah sebagai berikut: weis| ber |rumor jaan ami aman tut oot, aga jurnal yang dibuat oleh ppid untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut: nop15| asxxkkk selainnya |disorot kppip sc00000| ssk xxxx| akm penyusutan aset lainnya(dicatat oleh ppid). jurnal yang dibuat oleh ppid untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: weber| dar rotor petmtteneman matanya soo0se| mama traits |it0on| been rae ilustrasi: penghapusan aset tetap dengan pemindahtanganan pada tanggal november skpd abc menyerahkan sepeda motor kepada ppid yang dibelinyaskpd akan menjual peristiwa ini dengan jurnal sebagai berikut: nomor kode tanggal uraian debit kredit bukti rekening crisis| pastoran) sol akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor man man jurnal yang dibuat oleh ppid untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut: nomor kode tanggal uraian debit kredit bukti rekening grain jis2ores konsumen pemotor begin dun oo) |is0000 to) napas pem akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor pada tanggal november kepala daerah menerbitkan surat keputusan penghapusan barang atas kendaraan bermotor tersebut dalam rangka menghiraukannya kepada pihak lain. jurnal yang dibuat oleh ppid untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: mon dan tanggal uraian debit kredit bukti rekening nop pfb akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor pati eee ear tatanan emban jrtooroo) mmustemuaan saitama rosen pada tanggal desember pemerintah kota semarang menyerahkan sepeda motor tersebut pihak lain (misalnya untuk investasi). jurnal yang dibuat oleh ppid untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: tanggal uraian debit kredit bukti rekening taxon| (i220t01fmesantangnranas) o| soo0se0| sama man sea rotan saja ilustrasi: penghapusan aset tetap karena sebab lain pada tanggal november skpd abc berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik barang melaporkan kepada ppid bahwa sepeda motornya hilang dan mengajukan surat permohonan penghapusan barangarena hilang (dicatat oleh skpd): tanggal uraian debit kredit bukti rekening o1 nop bab akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor ss0r0petir penghentian selainnya s000000| | aman temaomesaas soonyang disertai dengan surat ketetapan tuntutan ganti rugi tgr) sebesar rp3. jurnal yang dibuat oleh ppid untuk mengakui peristiwa ini adalah sebagai berikut: tanggal uraian debit kredit bukti rekening weber| mor jisamorjpatangnstnatnatar)o o o) spouse| saj ama orena.masih harus dibayar, uang muka kerja yang diberikan, retensi. ilustrasi pada tahun skpd abc membangun pasar yang direncanakan selesai dalam satu tahun nilai kontrak bangunan pasar adalah rp5. pada bulan september terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun pada tanggal desember dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan.4. jurnal yang dibuat oleh skpd abc untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun adalah sebagai berikut: nomor kode desis (pa konstruksi dalam pengerjaan stadion ( o peasozoi| urang belanja barangan jasa jurnal atau neraka) oo) $$. des isp2d lsi belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olah raga cbooo00| perubahan, jurnal lra dengan kode rekening permendagri nn belanja modal pengadaan konstruksi gedung olah raga voodoo.00o| perubahan sal jurnal lra dengan kode rekening permendagri lte .502010tang belanja barangan jasa 8a ripped |a000. ilustrasi skpd abc membangun ama jeroan jurnal lra nop basta belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olah raga bekraf mama jeorroonasn asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran permendagri nomor tahun jurnal lra nop basta belanja modal pengadaan konstruksi gedung olah raga bekraf mama jeorroonasnsea tamak mao atarpemmean ban so000 konstruksi dalam pengerjaan stadion masa dove rais2solo1pang bejana ooooooooon tao belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olah raga poso panas pohon jurnal lra dengan kode rekening permendagri belanja modal pengadaan konstruksi gedung olah raga pooooooj pembamanstt jurnal lra dengan kode rekening permendagri ilustrasi skpd abc membangun stadion secara multiyears selama dua tahun dan dengan total anggaran rp5. rp2. untuk tahun pertama, dan r3. untuk tahun kedua). pekerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor. sampai dengan desember kontraktor berhasil menyelesaikan pekerjaan fisik stadion. tanggal desember kontraktor menagih skpd abc setelah2.(wa (me (raamaaman |xxx utang jami foam fmsmmn | mao men jurnal lra xxx perubahan sal (rasa mem d). jurnal standar pendap3. melalui mekanisme pada tanggal desember jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan pada tahun nomor kode des bab konstruksi dalam pengerjaan stadion lo. jean. utang belanja journal atau neraca des isp2d lsi utang belanja i84. ppid . pama atau neraca belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olah raga lo. |o. perubahan sal io.lo. io. jo. perubahan sal io. jurnal lra jika menggunakan kode rekening permendagriloo utang belanja lo. era rena gedung dan bangunan konstruksi dalam pengerjaan stadion aon des sp2d utang belanja ppid pra arena p belanja modal pengadaan nan bangunan gedung tempat olah raga ooo000j pemanasooo0000j pemanas jurnal lra jika menggunakan kode rekening permendagrikota semarang. perintah kota semarang neraca neraca aset aset lancar kas kas daerah xxx xxx kas bendahara pengeluaran kas bendahara penerimaan xxx xxx investasi jangka pendek piutang pajak xxx xxx piutang retribusixxx xxx piutang lainnyajumlah xxx xxx investasi xxx aset tetap lainnyaaset tak berwujud xxx xxx aset lain lain xxx xxx jumlah aset lainnya jumlah aset, )l))jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan, retensi. berikut ini contoh ilustrasi pengungkapan aset tetap neraca300. rp350. kontruksi dalam pengerjaan rp100. rp150. peralatan dan mesin sejumlah rp350250. rp100. rp50. rp300. alat kantor rp125. alat angkutan bertambah rp100. disebabkan adanya penambahan unit mobil dinas. alat angkutan berkurang rp50. disebabkan adanya penghapusan aset berupa unit kendaraan dinas. alat kantor bertambah rp75150100. rp50. rp150olahraga sebesar rp300150. dengan tingkat penyelesaian sebesar ilustrasi pengungkapan aset tetap pada neraca pemerintah kota semarang: aset tetap aset tetap sejumlah rp1200. merupakan tanah yang dimiliki pemerintah kota semarang150. merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki pemerintah kota semarangcontoh soal: berikut adalah transaksi terkait aset tetap yang terjadi skpd abc selama tahun pada tanggal januari ppk skpd abci rp220. harga pengiriman oleh ekspedisi rp2. biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung rp3.pebruari skpd abc menandatangani berita acara serah terima barang atas pembelian tanah dan gedung secara lumpur seharga rp500. tanggal maret bud menerbitkan sp2d untuk pembelian gabungan tersebut. penilai properti independen menilai gedung sebesar rp450. dan tanah sebesar rp150.mei skpd abc menerima hibah dari suatu lembaga berupa buah unit komputer. harga pasar untuk komputer dengan tipe yang sama adalah sebesar rp4. per unit. pada tanggal juni dilakukan pembayaran untuk mengganti kaca spion mobil sedan dinas yang rusak sebesar rp250. pada tanggal juli dilakukan upgrade terhadap sistem operasi komputer sehingga kapasitasnya menjadi meningkat. berdasarkan upgrading tersebut, diperkirakan umur ekonomis akan meningkat menjadi tahun (sebelumnya diperkirakan umur ekonomis komputer adalah tahun). biaya upgrading kesepuluh komputer tersebut ialah rp7. pada tanggal desember dikeluarkan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah. dalam tersebut, terdapat aset tetap skpd abc yang ikut dihapus, yaitu: jumlah jenis barang tahun nilai perolehan akumulasi keterangan perolehan per unit penyusutan transaksi transaksi atas dicatat oleh ppk skpd abc dengan jurnal sebagai berikut: nomor kode jan bast kendaraan dinas bermotor perorangan utang belanja modal peralatan dan mesin jan sp2d utang belanja modal peralatan dan mesin pop ppid lo. belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan perubahan sal il. feb bast tanah untuk bangunan tempat kerja jasa lo. bangunan gedung kantor utang belanja modal tanah io. utang belanja modal gedung dan bangunan o02 mar sp2d utang belanja modal tanah pop utang belanja modal gedung dan bangunan pop ppid io. belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja jasa belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor pop perubahan sal io. apr akuntansi pop (f1. kas bendahara pengeluaran lo. pop belanja modal pengadaan mesin fotokopi pop perubahan sal mei18 pendapatan hibah dari badan lembaga organisasi swasta dalam negeri. d uvu uvu uvu uv vuv jun akuntansi beban pemeliharaan peralatan dan mesin poo kas bendahara pengeluaran pop belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pop perubahan sal jul18 akuntansi pop kas bendahara pengeluaran pop belanja modal pengadaan personal komputer pop perubahan sal des kdh akumulasi penyusutan peralatan komputer defisit penghapusan aset peralatan dan mesin pop personal komputer des kdh akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor pop ppid pop kendaraan dinas bermotor perorangantahun tentang perubahan atasmemutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang sistem akuntansikota semarangota semarangurnal atau neraca xxxxxx jurnal lra kode tanggal bukti uraian debit kredit rekening (amami xxx xxx jurnal standar rekening (pampatmmmma | xxxman dian tanggal uraian debit kredit bukti rekening oran (aempemuntanganamntsas. maa, dalam hal ini pemerintah kota semarang menggunakan metode penyusutan garis lurus straight linekota semarangtdan kes tanggal uraian debit kredit bukti rekening gibemberann 00x |aaron (aananormairaan (room| ami morata ( errorota semarang laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember 20x1 dan 20x0 kenaikan penurunan kegiatan 11operasional |pendapatan pendapatan asli xxx xxx xxx xxx daerah pendapatan xxx xxx xxx xxxpose pendapatan asli daerah lainnya jumlah pendapatan asli daerah( s d pendapatan transfer xxx xxx xxx xxxlain lain jumlah beban s d xxx xxx xxx xxx penyajian akumulasi penyusutan aset tetap dapat diilustrasikan sebagai berikut: pemerintah proven sik paten kota neraca per desember sox1 dan 2oxo dalam rupiah aset aset latar kasi kas daerah kasi bendahara pengeluaran yaa aset tetap kn) tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan kak pasa jalan, invasi, dan jaringan kan kak aset tetap lain kak konstruksi dalam pengerjaan yen akumulasi penyusutan jumlah aset tetap sid hr) like kkhgedung dana cadangan pembangunan waduk ' ' dana cadangan penyelenggaraan pilkada ' ) insan pekan dlnvtanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening dana cadangan pilkada kasi kas daerahpembentukan dana xxx cadangan pilkada perubamansal"5x |xxx xxx dana cadangansex xxx xxx (rerubahansatbukti rekening dok xxx kasi kas daerah xac danatadangan jurnal lra bukti rekening dak |xxx perubahan sal dee toe ee, cadanganberdasarkan dokumen sp2d ls nomor fungsi akuntansi ppid mengakui pembentukan dana cadangan dengan menjupar konate o1 feb sp2d ls dana cadangan pilkada |o4y1 ameroresamsbaah e0soooooa jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening ol feb sp2d ls pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pilkada te0000oo| perbanl feb sp2d ls .xx pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pilkada ooo0000| pembahasan ter0000000000)2. per tahun anggaran. misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro bunga sebesar rp25. per bulan. berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor nk iii tertanggal maret diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan sebesar rp25. berdasarknk dana cadangan mar i1nk perubahan sal mar lain lain pad yang sah jasa giro bunga dana cadangan lra jurnal atau neraca pen eta dan sni kesal tanggal bukti uraian debit kredit rekening j2n rata men jurnal lra kena tanggal bukti uraian debit kredit rekening (tamat | gomesmenfink perubahan sal mar im lain lain pad yang sah jasa giro dana cadangan lrapencairan dana cadangan akan dilakukan pada februari berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor nk i1i tertanggal februari dilakukan pencairan dana cadangan. berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi ppid (ppk ppid) melakukan penjualangl nomor kode uraian debit kredit bukti rekening feb nk kas kas daerah toto oamadadangan asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode februari s.d. februari sebesar rp1. jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening febrekening feb nk perubahan salilustrasi pemerintah kota semarang membentuk dana cadangan pembangunan waduk suke pilot pada tanggal maret dengan nilai sebesar rp45. dan masa waktu pembentukan selama (lima) tahun atau masing masing rp9. per tahun anggaran. diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro bunga sebesar rp. per bulan. pencairan dilakukan pada tanggal maret saat pembentuksp2d ls dana cadangan waduk maret amar satasbasah jurnal lra bukti rekening o1 sp2d ls pengeluaran pembiayaan maret pembentukan dana cadangan waduk ooo0ono| pembahasan s00000sp2d ls .xx pengeluaran pembiayaan maret pembentukan dana cadangan waduk onooooo| pembahasan catatan: jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi ppid setiap dilakukan transfer dari rekening kas daerah rekening dana cadangan (setiap tahun anggaran selama kali). hasil pengelolaapr xx bm i dana cadanganbunga dana cadangdana cadangan lra catatan: jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi ppid setiap diterima jasa giro bunga hasil pengelolaan dana cadangan (setiap bulan).nk kas kas daerah motor obamacadangan asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode maret s.d. maret sebesar rp1.catatan: jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi ppid saat dilakukan pencairan dana cadangan atau dilakukan transfer dari rekening dana cadangan rekening kas daerahkota semarang, dinyatakan bahwa aset lainnya merupakan aset pemerintah kota semarangkota semarangkota semarang: tagihan jangka panjang tagihan penjualan angsuran kerjasama pemanfaatan bangun serah guna aset tidak berwujud goodwill lisensi dan franchise tidak berwujud tamudipersamakan golongnyaser tidak berwujud lainnya aset lain lain barang rusak dalam proses surat usulan penghapusansemarang|xxx xxx raihan angsuran penjualan xxx eee dan bangunan xxx surplus penjualan aset xxx simetarbangiranto teebukti rekening (50x xxx onset tetap redundan bangunan xxx ae, dan bangunan ppk skpd jurnal dan neraca: bukti rekening rape bean bangunan mba bangundaan nami (mars) jstor| pendapatan pbb bendahara kredit penerimaan jurnal lra ssp nota perubahan sal kredit pendapatsp nota perubahan sal kredit pendapatan pbb lrabukti rekeningbukti rekening 5ax kas kas daerah angsuran penjualan rumah dinas jurnal lra bukti rekening 5ax xxx pembuahan xxx angsuran cicilan penjualanxxx5x xxx xxx kasi kas daerah xxx xxx bagian lancar tuntutan xxx )ax xxx perubahan salbukti | xxx kasi kas daerah xxx xxx hasil dari pemanfaatan xxx eka bacan samson jurnal lra bukti sex perubahansak xxx hasil dari pemanfaatan, fungsi akuntansi ppid akan menjual: jurnal dan neraca bukti rekening olahraga xxx kemitraan dengan pihak xxx ketiga sewa tanahsemarangxxx xxx xxx kemitraan dengan pihak ketiga xxx see tpikota semarangsemarang untuk kota semarangmal atas tanah lapangan gedung olahraga dana dias mis bea bane oa jurnal lra mas eee xxx perukota semarangxxx xxx xxx beban amortisasi software xxx akumulasi amortisasi software tkrbukti rekening "5x |xxx xxx asetaintain traktor rusak xxx pada atatealat besar darat traktor dan des msixxx xxx tagihan penjualan angsuran xxx ti, e seatanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening (5x xxx tagihan penjualan angsuran berisi penjualan aset tetap aset penjualan50x xxx 00x kas kas daerah xxx bagian lancar tagihan penjualan xxx angsuran . jurnal lra bukti rekening 50x |xxx 00x (perubahan xxx pendapatan angsuran cicilan xxx danl nomor kode uraian debit kredit (metana loan (50x xxx tuntutan ganti kerugian daerah. xxx eee,nikahi daerah. beadres onset jrmo jason|sar pasar jurnal lra dinara |ngaran g002n00 (pewaansar )o|asian|jurnal dan neraca tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening (50x |xxx kasi kas daerah xxx bagain lancar tuntutan ganti xxx kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening 50x xxx perubahansat xxx pendapatan tuntutan ganti kerugian xxx dan neraca tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening (50x xxx kemitraan dengan pihak ketiga.50x 00x kasi kas daerah xxx hasil dari pemanfaatan kekayaan xxx daerah . jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening 50x perubahansal xxx hasil dari pemanfaatan kekayaan xxxi.tagihan angsuran xxx aset tetap penjualan. surplus penjualan aset xxx surplus gedung dan bangunan jurnal aset tetap gedung xxx dan bangunan . penjualan defisit tidak ada defisit penjualan aset non xxx jurnal lancar aset lain lain. jika penguasaan aset tetap gedung xxx aset tetap yang bangunan dibawah skpd absen tan penguasaan skpd aset lain lain (berupa xxx maka sebelum gedung bangunan dilakukan aset tetap gedung xxx penjualan maka bangunan harus diikutkan www teu penguasaan aset ppid tetap dariskpd popped ppid. aset tetap xxx gedung bangunan . bagian lancar tagihan xxx tidak ada angsuran penjualan. jurnal tagihan angsuran xxx penjualan saat piutang v www www bagian lancar tagihan xxx angsuran penjualan. jurnal pendapatan xxx saat angsuran cicilan pembayaran penjualan. pena saat tidak ada deal pendapatan tuntutan xxx pengakuan jurnal tgr ganti kerugian daerah. bagian lancar tuntutan xxx tidak ada ganti kerugian daerah. pencatatan oleh koko bean ban bagian lancar tuntutan xxx ganti kerugian aat pembayaran tidak ada daerah.bah ank saat hasil kekayaan daerah. diterima hasil dari pemanfaatan xxx kekayaan daerah. lra e kemitraan dengan pihak xxx ketiga. seat kegitan o | aaa re eos pe po dikembalikan skpd ilustrasi kasus: berikut adalah transaksi terkait aset lainnya yang terjadi pada pemerintah kota semarang selama tahun buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kota semarang telah mengikat kerjasama bgs (bangun, guna, serah) dengan wijaya tanggal mei untuk membangun gedung olahraga. untuk kerjasama pembangunan gedung tersebut, pemerintah kota semarang menyerahkan tanah senilai rp200. dalam kerjasama ini, disepakati bahwa wijaya yang akan mengelola gedung ini akan memberikan bagi hasil sebesar rp24. tahun yang dibayar tiap akhir tahun. berdasarkan berita acara penjualan aset nomor ba de tanggal desember diketahui bahwa pemerintah kota semarang telah menjual rumah dinas kepada pegawai pemerintah kota semarang dengan harga rp300. secara angsuran tiap bulan selama tahun. nilai buku rumah dinas ini adalah rp250. pada akhir desember angsuran yang telah dibayar oleh pegawai adalah sebesar rp5. berdasarkan skp2k dan surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) tanggal desember diperoleh informasi pemerintah kota semarang memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya asset pemda berupa kendaraan dinas seharga rp180. selama tahun. sampai dengan akhir desember cicilan pembayaran tgr yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah sebesar rp5. jawab: berikut adalah jurnal dari setiap transaksi atas: bukti rekening pada bangun guna serah tatah bangun guna serah tanah po) dibangun guna serahkan dibangun guna serahkan ba tagihan angsuran penjualan rumah desember| de dinas dea dsn dan bangunan bean atan pai dijual sk tagihan tuntutan ganti kerugian desember| skt daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara memo bagian lancar tagihan penjualan desember| angsuran rumah dinas pas kenalan (pr rumah dinas memo bagian lancar tgr terhadap pegawai desember| negeri bukan bendahara tagihan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara sts kas kas daerah desember| pad angsuran rumah dinas perubahan o ' | soo0o| been angsuran rumah dinas lra sts kas kas daerah desember| pe) eni negeri bukan bendahara pegawai negeri bukan bendahara bukti rekening . perubahan sal voodoo tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara lra nk kas kas daerah desember| daerah bgs |. perubahan sal daerah bgs lrabukti ode rekening uraian debit kredit sex |xxx doo aset tidak berwujud sex |xxx doo utang belanja. kasi bendahara pengaman atau jurnal dan neraca tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening sex oke utang belanja orak bentanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening 55x xxx (hanja barang jasa. sem5x xxx belanja barang jasa. remtbahansasxxx xxx aset laintaimm e0 mutasi penyusutan aset tetap kaset tetap t akumulasi penyusutan asetnya berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya skpd: ono manset aan ker anon uraian debit kredit uraian debit kredit aset tidak berwujud utang belanja xxx ega up guru kasi bendahara pengeluaran xxx poo toh sen gua eta ripped xxx kasi kas daerah asetlainlain aset lainlain tidak adadumak akumulasi penyusutan ' o)o | xx $. lo. akumulasi penyusutan lo ) (xxx ilustrasi kasus: skpd dkk membeli software ketatausahaan bendahara dan akuntansi yang dikembangkan pihak ketiga dengan nilai kontrak sebesar rp250. pada tanggal maret pihak ketiga menyerahkan software tersebut kepada skpd dkk dan langsung dilakukan instalasi semua skpd. sp2d atas pembelian software tersebut terbit pada tanggal maret pada tanggal desember menurut catatan pengurus barang, skpd dkk memiliki asset tetap yang sudah dihentikan pemakaiannya berupa komputer sebanyak unit dengan nilai perolehan rp30. akumulasi penyusutan atas unit komputer tersebut per tanggal desember adalah sebesar rp27. unit komputer yang sudah tidak dipakai tersebut kemudian direklasifikasi dalam aset lain lain. peran| ommmrs |isoman tintin simone astooton pesona| vamadmasamae 20m) arm jintan (absorbs pongsetniasoare boston jansotor| memo esomonoo oam jaan atovulai termsnsimar 2tonton| poor) simasirentatanst temmoroo iaweanjemwama|store jeetuitin tompu momo| hassan| temanmu oom)eos jurnal lra tbp perubahan sal maeasian lancar uang jne panjang edar dima dimulai metana pentektaindengansae (comma sxdengan pendekatan aset oleh fungsi akuntansi skpd adalah: jurnal atau neraca jurnal lra nsa comme o rel $ e ema jurnal lra seja jamak oo ra| maken w e jurnal lra saja jemaat o jw| eilustrasi pada tanggal april skpd bappeda menerima atk dari supplier senilai rp5. yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang, tapi barang tersebut belum dibayar. pada tanggal april skpd bappeda membayar atk tersebut kepada supplier dengan menggunakan mekanisme upapr ba iv beban atk utang belanja bahan pakai habis j5 apr kk iv utang belanja bahan pakai habis jurnal lra kode tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening apr kk iv belanja atk sosatk poso ema pada tanggal april skpd bappeda membeli unit personal computer dari vendor senilai rp25. pembayaran dilakukan dengan mekanisme barang setelah sp2d keluar, yaitu pada tanggal aprira rekening apr ba iv peralatan dan mesin personal komputer utang belanja modal peralatan dan mesin personal komputer kk iv (utang belanja peralatan dan mesin banjar jurnal lra kode tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening apr i30 kk iv belanja modal peralatan personel komputer poso aomodal pengadaan komputer poso tempat oren) contoh transaksi: pada tanggal maret skpd bappeda menerima eksemplar barang cetakan dari percetakan abc senilai rp10. tapi barang tersebut belum dibayar. pada tanggal april skpd bappeda membayar belanja cetak tersebut kepada supplier menggunakan uang up guara rekening mar ba i1 beban cetak utang belanja cetak penggandaan apr kk iv utang belanja cetak penggandaan jurnal lra kode tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening apr kk i1 belanja cetak bnbelanja cetak pesona meme joe pada tanggal april skpd bappeda membeli unit sepeda motor dari vendor senilai pada tanggal aprilje jek rekening apr ba iv peralatan mesin kendaraan dinas bermotor utang belanja modal peralatan mesin jul kk iv utang belanja modal peralatan mesin aerkendaraan dinas bermotor perorangan pom mam omongalat alat angkutan kendaraan bermotor. asas omong pada tanggal juli skpd bappeda menerima berita acara kemajuan pekerjaan atas kegiatan pembangunan gedung kantor dengan bobot tingkat kemajuan hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar rp350. pada tanggal juliba vii ang muka pengadaan belanja modal afa ore jurnal lra kode tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening mar sp2d ls belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor song perrekening mar sp2d ls belanja modal pengadaan konstruksi pembelian gedung kantor pon per pada tanggal juli bendahara pengeluaran skpd dinas pengelolaan pasar melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa up gu tu) senilai rp4. pada tanggal juli bendahara pengeluaran skpd dinas pengelolaan pasar melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa up gu tu) senilai rp4. jurnal atau neraca kode tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening bm xi bendahara pengeluaran naa orang pada tanggal september skpd dinas pengelolaan pasar menerima pendapatan sewa loss pasar untuk tahun sebesar rp36. akuntansi mencatat dengan jurnal: jurnal atau neraca ssp ppidekar dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar rp1. berdasarkan hasil perjuad piutang pajak hotel ema hee dlb pajak hotel utang kelebihanpatra diermabimia.| person) jurnal lra kode tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening retribusi fasilitasi pasar yang dikontraskretribusi pasar grosir pertokoan lra pada tanggal desember skpd dinas pengelolaan pasar melakukan penyesuaian atas pendapatan yang diterima pada tanggal september jurnal atau neraca kode tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening sabor| dao persortifontimumbwrmabmssa (iz00100| retribusi fasilitas pasar dikontraskan, surat perjanjian utang, nota kredit: sp2d ls. jurnal standar ksi pencatatan oleh ppid kas kas daerah xxx saat penerimaan kewajiban jangka panjang pembiayaan perubahan sal xxx penerimaan pembiayaan beban bunga saat pembayaran kas kas daerah bunga kewajiban bunga utang xxx perubahan sal kewajiban jangka panjang xxx aat pelunasan kas kas daerah kewajiban pengeluaran pembiayaan xxx perubahan sal kewajiban jangka panjang xxx saat klasifikasi bagian lancar kewajiban jangka xxx panjang ilustrasi penerimaan utang berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang antara pemerintah kota semarang dengan bank jatengjurnal lra tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening pensis pasbamnensamerasan jox| tee jurnal lra tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening emtanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening posbamnnsatretaman (ox xxx bagian lancar utang dalam negeri xxx sektor perbankan kas kas daerah contoh transaksi penerimaan utang pada tanggal mei pemerintah kota semarang menerima pinjaman dari bank jateng senilai rp300. dengan tingkat bunga pertahun. bunga dibayar tiap tanggal mei dan november. jatuh tempo pinjaman pada meinota kas kas daerah kreditpembayaran bunga kewajiban pada tanggal novembernov sp2d ls beban bunga pinjaman bank ateng des jurnal lra nomor kode tanggal uraian debit kredit bukti rekening nov sp2d ls bunga utang pinjaman kepada bank jateng poor soo)nov sp2d lsi bunga utang pinjaman kepada bank ateng omega aon) penyesuaian beban bunga pinjaman pada tanggal desember dilakukan penyesuaian terhadap bunga pinjaman yang belum dibayar pada tahun selama bulan (november s d desember sebesar rp6. jurnal atau neraca nomor kode tanggal uraian debit kredit bukti rekening utang bunga pinjaman kpd bank abc pembayaran bunga kewajiban pada tanggal meiaran das| b1s9109 pelan bana pemeran banks kas kas daerahatengjateng pesona pembayaran pokok utang pada tanggal mei pemerintah kota semarang membayar pokok utang pinjamannya kepada bank jatengsp2d lsperon aromemar amen) klasifikasi utang60. jurnal atau neraca tanggal uraian debit kredit bukti rekening des kk xi | utang dalam negeri sektor perbankan bank bca bagian lancar utang dalam negeri sektor perbankan bank abc utang pfk perhitungan fihak ketiga) pemotongan pajak pada tanggal november bendahara ppid melakukan pemotongan pajak atas pembayaran gaji bulan desember senilai rp6. pada tanggal desember bendahara ppid melakukan penyetoran pajak atas pembayaran gaji bulan desember senilai rp6. jurnal atau neraca tanggal uraian debit kredit bukti rekening nov bm xi | kas kas daerah emaeere jurnal atau neraca pama tanggal uraian debit kredit bukti rekening o1 des bm xi | utang pfk ana contoh soal penerimaan kewajiban pada tanggal januari pemerintah kota semarang menerima pinjaman dari bank jatengta semarang menerima pinjaman dari pemerintah pusat senilai rp1emarangkota semarang melunasi pin50. penyesuaian bunga pada tanggal desember pemerintah kota semarang mencatat penyesuaian beban bunga atas pinjaman dari bank jateng, pemerintah pusat, serta dari lembaga keuangan non banknomor bukti kode uraian debit kredit rekening jan km kas kas daerah utang dalam negeri sektor perbankan poo. vo. perubahan sal penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari bank jateng feb km ii kas kas daerah loo utang pemerintah pusat io. polo p0. perubahan sal penerimaan pembiayaan pinjaman dari pem. pusat mar km iii kas kas daerah tei0201| urang dari lbb sono00 perubahan sal sovooooo| penerimaan pembiayaan pinjaman dari lbb okt kk x beban bunga utang pinjaman kpd ilk poo jaa. kas kas daerah po.o00. loo. i54. bunga utang pinjaman kpd lbb ' | nov kk xi utang pemerintah daerah lainnya poo pi. kas kas daerah p75. pembayaran pokok pinjaman kpd pemerintah kab kota loo. perubahan sal po. des bm xii utang dalam negeri sektor perbankan bagian lancar utang sektor perbankan bank central rb1 des bm xii beban bunga utang pinjaman kpd bank ta2102. utang bunga kpd bank des beban bunga utang pinjaman kpd pemerintah pusat utang bunga kpd pemerintah pusat des beban bunga utang pinjaman kpd ilk rang bunga tss aonsex |oxx torsi kasdikas daerah xxx pendapatan hibah dari xxx jurnal lra bukti "5x |xxx perubahansat | mere pemerintah lra jurnal koreksi jurnal dan neraca bukti pemerintah |aa4. kasi kas daerah xxx jurnal lra bukti xxx xxx pendapatan hibah dari xxx dad moss moss 0ns moss kan poso pembahasanxxx otixxxx beban pegawai to xxx sas0101 rdoooo jurnal lra tanggal nomor kode rekening uraian debit kredit bukti (50x siixxxx belanja pegawai t oo0000070x si1xxxx belanja pegawai xxx oo00000 perubahansakkasi kas daerah xxx jurnal lra tanggal nomor kode rekening uraian debit kredit bukti (50x xxx perubahansak asal1o2 pendaparantamnya t|xxx perubahansak (50x oratorio beban gan pokok pns:lo xxx |aa4. kasi bendahara pengeluaran xxx jurnal lra bukti (50x xxx siiotot belanja gaji pokok pns lra xxx ooooooo(50x |xxx satoru1 belanja gaji pokok pns lra xxx booooooo| perubahansaroatioro1 kasdikas daerah xxx ato batas jurnal lra tanggal nomor kode rekening uraian debit kredit bukti "50x | wx perubahansat bo2ro000 surplus berisapiasypesaedanaftokasi umum to jurnal lra tanggal nomor kode rekening uraian debit kredit bukti (sex |xxx perubahan sat ha2nos1 dana alokasi umam ia220101 dana alokasi uma0x0 (ngotot (kuta ol hiitoror meakasbaaa jurnal lra tanggal nomor kode rekening uraian debit kredit bukti "0x groot0 surplus dataset raooooooo| ooooooof pera0x groot0 surplus detstoooo o| booooooof perubahanskk menerima pendapatan pajak hotel bulan maret dari hotel maleosowams (raittt parakobammn b0m00| mon ama ro jurnal lra sans jacomoo (gematsu season| enhoms jacomoo (remas season eors jam |lamtoro (ramemutto teo0| penamaan oeosp ppid kas bendahara penerimaanjurnal lra poso mamasongs janasoar (mma voodoo| poso mama oom ilustrasi: pada tanggal mei ditemukan kesalahan pencatatan belanja cetak sebesar rp5. (transaksi april ), yang seharusnya belanja atk sebesarsis (per (otganor (nancsun santoso| kas bendahara pengeluaran jurnal lra horas jae |siacoti (pemacaartm )o ) | sambo| peso tamat romi asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran permendagri nomor tahun jurnal lra oom emas roota jesanpemeiam toa eno nama cameo jurnal lra sons jae (snaoroi (aman oo) mno0| romeo jeaamss mon asa semau europe asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran permendagri nomor tahun jurnal lra docs jar jsizoroi focmapat o )|soo| voodoo (emsaanst | son(kantor pusat sebagai konsolidator) konsolidaskota semarang sebagai entitas pelaporan. penyesuaian nn, ppid setelah saminod lap. keu lap. keu lap. keu lap. keu jurnal lap. keu skpd skpd skpd dst. ppid eliminasi pemda pan dak dea dek daa bsa bsa dana dsa dan destentbrteta jelofelojejofr apaan oo hasil pengelolaan kekayaan daerah xxx xxx djamal maa tomas opa sjemamsamaa pepe saa jala ap aman par apem irsemamasaas opa apem opor agama sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan xxx xxx it. mma worksheet gabungan color kegiatan operasional )o | | | (pendapatan ajomeamisitea fatwa opa pai medis esi tinta tandan) per jas per pai tjpmspmtaga case sel jae diandanadaaanasat per pai app amantadaan| por per pai jajan prita gajasate selai pepe fosfatase sel opa pat misamis besar oreas (see| (sel (sej pes surplus deficit dari kegiatan non xxx xxx xxx xxx selusin| worksheet neraca gabungan (re (lo|r|ipo aja nata ape ee ordo lo see |e| jemaat oo tema piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah xxx xxx dhami soma beo tema desa esa eoe des des p tema el aaa o alone oa aaaa joe aras oa aja tpa assoc rekening korn ppid pep opo dsn desa escmaakota semarang, yaitu: laporan realisasi anggaran lra), laporan perubahan saldo anggaran lebih sal):, laporan operasional lo),gabungankota semarang. pemerintah kota semarangkota semarang.pemerintah kota semarang,semarangota semarang. pemerintah kota semarang catatan atas laporan keuangan pesanan rotan elemen penasaran pesan roantemnganemerman seoran mena den egg pama amorereataeaa fame sma mena ban erosmanyetemamemanaa semarang penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam sap pada rincian dari penjelasan masing masing pos pos pelaporan keuangan pemerintah nga order wow o t eee oououou pama nema oes wow orr oot eee jenkota semarang. bab xvi bagan alir akuntansi pendapatan skpd bendahara penerimaan ppk skpd skp daerah skr skp daerah skr spj sts bukti spj sts bukti setoran lainnya setoran lainnya dan dan laporan transaksi laporan transaksi pendapatan pendapatan skpd terdiri dari: maen pajak daerah retribusi daerah mengidentifikasi transaksi pendapatan skpd jurnal umum buku besar neraca saldo akuntansi beban skpd bendahara pengeluaran ppk skpdan laporan lainnya dan laporan transaksi beban transaksi beban beban skpd terdiri dari: (al beban pegawai beban persediaan beban jasa beban pemeliharaan mengidentifikasi beban perjalanan dinas trenselksi beban beban penyusutan beban penyisihan piutang tidak tertatih penjualan jurnal umum uu, posting buku besar oo neraca saldo akuntansi pendapatan lra skpd bendahara penerimaan k s kpskpd terdiri dari: pajak daerah retribusi daerah mengidentifikasi transaksi pendapatan lra skpd jurnal umum uv neraca saldo akuntansi belanja skpd bendahara pengeluaran ppk skpspk terdiri dari: belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas) mengidentifikasi belanja modal transaksi belanja penjualan jurnal umum uu, posting buku besar neraca saldo akuntansi aset skpd bendahara pengeluaran ppk skpd bast nph bast nph sp2d spj sp2d spj stock name stock name bukti transaksi bukti transaksi kejadian lainnya kejadian lainnya mengidentifikasi transaksi aset skpd jurnal umum uv neraca saldo akuntansi kewajiban skpd bendahara pengeluaran ppk skpmengidentifikasi transaksi kejadian kewajiban skpd jurnal umum neraca saldo laporan keuangan skpd ppk skpd neraca saldo skpd dantan jurnal atau neraca ssp ppidiutang pajak reklameakuntansi pendapatan ppid ppid bud fungsi akuntansi ppid dirjen dirjen kemenkeu sts kemenkeu sts bukti setoran bukti setoran lainnya dan lainnya dan laporan transaksi laporan transaksi pengepelen pendapatanpendapatan non operasional mengidentifikasi transaksi pendapatan jual umum buku besar neraca saldo akuntansi beban ppid ppid bud fungsi akuntansi ppilainnya dan laporan dan laporan transaksi beban transaksi beban beban ppid terdiri dari: psm beban bunga beban subsidi beban hibah beban bantuan sosial mengidentifikasi beban transfer transaksi beban beban lain lain beban non operasional naa (|. jurnal umum buku besar neraca saldo akuntansi pendapatan lra ppid ppid bud fungsi akuntansi ppippidmengidentifikasi transaksi pendapatan lra jurnal ll. umum ina kang neraca saldo akuntansi belanja ppid ppid bud fungsi akuntansi ppippid terdiri dari: s belanja bunga belanja subsidi . belanja hibah belanja bantuan sosial mengi identifikasi belanja tidak terduga transaksi belanja jurnal umum buku besar neraca saldo akuntansi transfer lra ppid ppid bud fungsi akuntansi ppid laporan transaksi laporan transaksi transfer transfer mengidentifikasi transaksi transfer jurnal umum buku besar neraca saldo akuntansi pembiayaan ppid ppid bud fungsi akuntansi ppid sp2d bukti lainnya sp2d bukti lainnya laporan transaksi laporan transaksi pembiayaan dan pembiayaan danmengidentifikasi penerimaan kembali pemberian pinjaman dont daerah penerimaan dan pengeluaran pengeluaran pembiayaan terdiri dari: pembiayaan pembentukan dana cadangan penyertaan modal investasi daerah pembayaran pokok utang pemberian pinjaman daerah penjualan jurnal umum buku besar neraca saldo akuntansi kewajiban ppid ppid bud fungsi akuntansi ppiaon mengidentifikasi transaksi kejadian kewajiban ppid jurnal umum kang neraca saldo laporan keuangan ppid fungsi akuntansi ppid neraca saldo ppid ma pembuatan jurnal penyesuaian jurnal penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian oot identifikasi akun akun lra, dan neraca serta menyusun laporan keuangan lra lpe neraca asal lak tan laporan keuangan gabungan dinas badan upt dan blue fungsi akuntansi dinas badan ppk skpd) neraca saldo neraca saldo neraca saldo skpd blue blue dinas badan uptnan laporan keuangan konsolidasi fungsi akuntansi ppid neraca saldo neraca saldo neraca saldo skpd skpd ppidlpe neraca asal lak oo. dna walikota semarang ttd hendra pribadipemerintah kota semarangsemarkota semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah kota semarangkota semarang. semarangsemarang.ajak reklame papan billboard videotron megaton utang kelebihan pembayaran pajakpendapatan sewa tanah dan bangunaniutang retribusi pemakaian kekayaan daerah jurnal lra dass ono (extensa fanaa| pendapatan retribusi penyewa tanah dan bangunam |emtamsw firma pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerahdas sisa firma) fmooosoo|i bendahara penerimaan pemberian izin trayek kepada badan jurnal lra domain zee onnooan (renmamanss asoka|emas ore ao0100 |mamasa as0010| retribusi izin trayekjasa farm (sono kas bendahara penerimaan berikut adalah rangkuman jurnal standar untuk pencatatan pendapatan skpd: pencatatan oleh skpd pencatatan oleh ppid transaksi penerbitan entry kas bend penerimaan daa omongan penerimaan pembayaran penyetoran ppid lal kas kas daerah pendapatan oleh skpd kas bend penerimaan skpd ppid lal kas kas daerah pendapatan opiutangamus von memo asumumdaerah perubahan kas umum daerah perubahan sal dna ten contoh soal: berikut adalah transaksi terkait piutang yang terjadi skpd sentosa selama tahun pada tanggal januari terbit skpd yang menyatakan bahwa skpd abc pemerintah kota semarang memiliki pendapatan pajak bumi dan bangunan senilai rp15. tanggal februari bendahara penerimaan skpd abc menerima pembayaran pajak hotel dari hotel meuligoe sebesar rp3. pendapatan ini disetorkan kas daerah pada tanggal februari tanggal maret bendahara penerimaan skpd abc menerima pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar rp5. bendahara penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini kas daerah pada hari yang sama. setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan bahwa terdapat kurang bayar senilai rp500. atas pajak hotel meuligoe. skpd atas hotel meuligoe ini diterbitkan pada tanggal maret hotel meuligoe membayar pajak kurang bayar tersebut pada tanggal maret bendahara penerimaan skpd abc menyetorkan pendapatan tersebut kas daerah pada tanggal maret tanggal desember diketahui terdapat sejumlah retribusi pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar rp7. atas jumlah yang belum dibayar ini, skpd abc akan mengakuinya sebagai piutang retribusi. bukti jan skpd piutang pbb tsatasor| perti tasoooooo feb typo1 kas bendahara penerimaan pendapatan pajak hotel to t ooo.o0.o0 perubahan sat ssooooo| ann pendapatan pajak hotel lra feb sts01 |(ripped ann kas bendahara penerimaan mar typo2 kas bendahara penerimaan s000000| toasotas| piutang pes toooooo to t ooo.ooo perubahan sat smoooool anaasoa| pendapaanparira soon mar so2 irkppkd kas bendahara penerimaan mar skpd piutang pajak hotel pendapatan pajak hotel mar typo3 kas bendahara penerimaan tointozoe| piutang ajak hore ono voodoo0 perubahan sat soo aaiocor| pendapatanpasana tosaoni| tedseataarmamaan corona 3xoe18 smo1 re| piutang retribusi pelayanan kesehatan 7s000| | karzoros| mamuvamesssuoto oo) 7eror0 prosedur pencatatan: jurnal atau neraca tanggal bukti uraian debit kredit rekening utang jaminan umen yang dipersamakan pemasangan iklanutang jaminan tbp pemasangan iklan dokumen pendapatan hasil yang eksekusi atas dipercaya jaminan kan pembongkaran reklame jurnal lra kode tanggal bukti uraian debit kredit rekening racer (membawa | semen | tbp doku pendapatan hasil men yang eksekusi atas dipercaya jaminan kan pembongkaran reklameleone pembuahan gak pasaoooo tbp doku men yang pendapatan hasil dipercaya eksekusi atas kan jaminan pembongkaran reklame prosedur pencatatantangga kode bukti uraian debit kredit rekening piutang bagian laba rups perusahaan swasta dokumen bagian laba yng yang dibagikan dipercaya pemda atas kantbp doku piutang bagian men yang di laba perusak persamaan haan swasta jurnal lra kode tanggal bukti uraian debit kredit rekening perubahan sal nota kredit bagian laba tbp doku yng men yang dibagikan dipercaya pemda atas kan penyertaan modal pada swastaperubahan nota sal kredit pendapatan tbp doku atas bagian laba atas men yang penyertaan dipercaya modal pada kan perusahaan. prosedur pencatatanpama man tanggal bukti uraian debit kredit rekening ganti kerugian pembebanan daerah skp2k skt tuntutan ganti dokumen kerugian daerah yang terhadap dipersamakan kode bukti uraian debit kredit rekening 20an kredit tbp kuman yang piutang tuntutan ganti kerugian dipersamakan daerah jurnal lra kode tanggal bukti uraian debit kredit rekening naa sasaran (renawansat tbp dokumen yang tuntutan ganti kerugian dipersamakan daernaa .soaooso famtatmaan tbp dokumen tuntutan yang kerugian dipersamakan daerah prosedur pencatatan pendapatan transfer dana transfer dau tanggal januari pemerintah kota semarangskpd akan melakukan jurnal standarota semarangsemarang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kota semsemarangjurnal atau neraca kode tanggal bukti uraian debit kredit rekening ken pmk dau dokumen pendapatan sasa par ena tanggal januari skpnota kredit yang piutang dipercaya transfer kan dau jurnal lra kode tanggal bukti uraian debit kredit rekening nota kredit perubahan sal dokumen yang pendapatan dipercaya transfer kan daubukti uraian debit kredit rekening nota kredit dokumen perubahan sal yang pertama dau kan pendapatan transfer dari pemerintah daerah tanggal maret pemerintah kota semarangsean ara tanggal bukti uraian debit kredit rekening keputusan pajak kepala daerah kuman pendapatan bagi yang hasil pajak dipercaya kan tanggal juni skpdokumen yang piutang bagi dipersamakan hasil pajakhibah bagi hasilbagi hasil pajakdebit kredit rekening piutang naskah pendapatan hibah lainnya hibah dokumen pendapatan yang hibah dari dipercaya pemerintah kanbukti uraian debit kredit rekening nota kredit kas kas daerah dokumen piutang yang pendapatan pertama kan lainnya hibah jurnal lra kode tanggal bukti uraian debit kredit rekening sal nota kredit dokumen yang pendapatan hibah dari dipersamakan pemerintpee mind moss tanggal bukti uraian debit kredit rekening pen ata nota kredit sal dokumen yang pendapatan dipersamakan hibah dari pemerintah berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan pendapatan ppid: koh maa naa ron pendapatan.:to von ikasdikasbaerah (penerimaan pendapatan entry nbiutangaomn iperubahansak pendapatan. ikasdikasbaerah pendapatan tanpa entr |. pendapatan. t0o penetapan iperubahansak pendapatan.etika contoh soal: berikut adalah transaksi terkait pendapatan yang terjadi ppid skpd selama tahun tanggal mei diterima surat dari kementerian sosial yang menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan dana darurat sebesar rp500. untuk merehabilitasi kerusakan akibat bencana alam yang terjadi seminggu sebelumnya. tanggal juni diterima nota kredit yang menyatakan adanya transfer dari kementerian sosial sebesar rp500. tanggal november dikeluarkan surat keputusan tuntutan ganti rugi yang menyatakan bahwa pegawai xyz akan menyelesaikan tgr sebesar rp50. melalui angsuran selama tahun. tanggal desember diterima pembayaran angsuran tgr yang pertama sebesar rp2. tanggal desember diketahui terdapat sejumlah dana dau yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat sebesar rp1. atas jumlah yang belum ditransfer ini, pemerintah pusat telah mengakuinya sebagai kewajiban yang akan dibayarkan pada tahun kode hemeempan| ilnmasel jiasosozleutansoanaparwat soogooseo| zoom #eaptanoaneoormato soooooooo| ihasoso2| muangomoawat soooooooo| ooomanerssoransa soomoowoo| zoo #edansanoooosrema soooooooo| (osmerankerenoitndasama0nfranmapnatutantensetaa)| sonooaon| ieaaosor| renmamesuanamararsin sonomoool doo lisavoe| reowameswanamataa tancoool leoooraoesitaransa. asma arose| senmametuansmdatarsia tanooool ffrosas| jaaaosas fitanstene mutasi umum agsogesooo| d laktam| pamstasitmamto direnooooon|skpd beban barang dan jasa skpddesa beban transfer bantuan keuangan ppid mma entah kenangan ppp sedangkanbelanja bantuan keuangan kepada ppid pemerintahan desa belanja langsungpid hibah uang, barang dan jasa) )gan beban pegawaiaanbelanja barang dan jasa bast sp2d dokumen yang dipersamakan belanja modal bastooakuntansi pemerintah kota semarang kota semarang terdiri dari: babi sistem akuntansi pendapatan, babi sistem akuntansi beban dan belanja, babi sistem akuntansi transfer, babi sistem akuntansi pembiayaan, babi sistem akuntansi kas dan setara kas, babibabi sistem akuntansi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud babi sistem akuntansi dana cadangan il. bab xii sistem akuntansi aset lainnya bab xiii sistem akuntansi kewajiban bab xiv sistem akuntansi koreksi kesalahjomewma xxx xxx jurnal lra nomor kode jammmowaa gas smsa pengeluaran xxx ripped xxx xxx xxx xxx tebangajiporok xxx meet pengeluaran jurnal lra |own ost tammmammaa perubahabeban uan ras ser jurnal lra aje lea lal xxx perubahandari kedua metode tersebut pemerintah kota semarang dalam pencatatan pembelian barang menggunakan pendekatan aset.tang belanja kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme sp2d. maka jurnal standar: jurnal dan neraca utang belanja xxc xxx xxx report jurnal lra nomor belanja atk xxx xxx perubahan ti kode urai debit kredit angga nomor rekening rain red tomesamman xxx xxx sis pengeluaran jurnal lra bee men emban selanjutnya kareninsya persediaan artmetode pendekatan aset yaitu:pd pihak xxx xxx xxxomammana (xxl xxx xxx jurnal lra nomor kode belanja hibah kpd dow loe tisankok manamtat. 5ex embahansatkod xxx beban barang yang akan xxxoxa jesantemntn.,xxx xxxabckan jorimorjamancatmaa)| sos januari dipersamakan jurnal lra tanggal nomor bukti kode urai debit kredit angga nomor rekening rain red gaji dokumen acuagaji dokumen januari ang ine mendadak perubahan sal dipersamakan jika beban dan belanja pegawai pada tanggal yang sama yang mana pembayarannya melalui mekanisme sebesar rp5. serta pembayaran ditransfer rekeningbukti uraian debit kredit rekening kas bendahara pengeluaran gaji dokumen dipersamakan kas bendahara pengeluaran jurnal lra temeseil woodi kode uks debit kadi angga omo rekening sp2d daftar anuario yang temeseil woodi kode uks debit kadi angga omo rekening januari honor sp2d pengeluaran asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran permendagri nomor tahun jurnal lra memeseil womogitvika urai del: kredit angga nomor rekening rain redir gaji dokumen s. belanja gaji pokok pns januari yang pada tanggal januari beban dan belanja pegawai (misalnya untuk pembayaran lembur) skpd yang pembayarannya melalui mekanismetemeseil woodi kode uks debit kadi angga omo rekening januari honor sp2d pns asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran permendagri nomor tahun jurnal lra januari honor sp2d pns beban dan belanja barang dan jasa pada tanggal maret skpd melakukan pembelian barang dan jasa berupa atk sebesar rp4. atk tersebut tidak langsung digunakan dikonsumsisa berupa atk yang dibeli telah diterimamelakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: jurnal dan neracadokumen utang belanja atk jurnal lra kode sp2d dokumen belanja atkrekening uraian debit kredit sp2d dokumen belanja atkraotarfasman | semen memorial april asumsi pada tanggal april bendahara pengeluaran skpd melakukan pembayaran dengan mekanisme sp2d up gu tu, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh oo. bab sistem akuntansi laporan konsolidasi bab xvi bagan alir sistem akuntansiistem akuntansi pada skpd dan atau unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah blue) mengacu pada peraturan walikota ini. hal hal khusus yang diterapkan pada sistem akuntansi blue sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pimpinan bluesistem akuntansipj. sekretaris daerah kota semarang, ttd agus riyanto berita daerah kota semarang tahun nomorapril dokumen yang pri dipersamakan kas bendahara pengeluaran jurnal lra tanggal nomor bukti kode urai debit kredit angga nomor rekening rain red aprilapril dokumen yangmemorial beban hibah dan bantuan sosial: jurnal dan neraca persediaan barang agustus dokumen masyarakat rerutang belanja eml bee tel. kpop o | jurnal lra nomor kode belanja hibah kenal kelompok pada jompo. september sp2d masyarakat o000000| pembaransatelanja barang yang akan diserahkan kpd september sp2d masyarakat pihak ketiga #embahansat: jurnal dan neraca nomor kode bast beban barang yang nph akan diserahkan kpd doku masyarakat september yang persediaan barang diperas diserahkan kpd makan pihak ketiga beban penyusutan dan amot: perhitungan beban penyusutan akm beban no| uraian maket perolehan perairan penyusutan nong penyusun s d thn kendaraan roda dua hasil perhitungan diatas ppk skpd akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: jurnal dan neraca nomor kode beban penyusutan alat angkutan darat bermotor desember memorial akm penyusutan alat angkutan darat bermotor beban penyisihan piutangtaksiran tdk uraian jumlah kualitas penyisihan piutang tertatih kurang kemarau kesoaooooan dao kesanmoooan lancar pesawat mesooooooo|mes tanggal bukti uraian debit kredit rekening desember memorial dipersamakan beban subsidi surat keputusan kepala emas daan stub boaimen yangatpersamatan beban bantuan sosial surat keputusan kepala pan bea ob dokumen yangdipersamakan beban transfer daerah daerah sp2d dokumen yang dipersamakan beban transfer bagi hasildana otonomi surat keputusan kepalawalikota sp2d dokumen ai dipersamakan belanja tak terduga yang dipersamakan jurnal standar beban bunga pemerintah kota semarang menandatangani perjanjian utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebutjasmowwuntawanan xxx xxxdoa gamma xxx xxx pemerintah raarapean jurnal lra nomor kode xxx xxx pinjaman #terasa beban subsidi pemerintah daerah menerbitkan surat keputusan walilanja sidi ang belanja usia1 bee et: masa man malsubsidi pisah pemain pak xxx xxx jurnal lra belanja subsidi kepada eta media xxx xxx beban hibahmasyarakat xxxbej memaransas beban bantuan sosial pemerintah kota semarang mengeluarkan surat keputusan waliwalikota|uangbetna. xxx xxx kasdikasdaerah jurnal lra nomor kode xxx xxx kemasyarakatan #eubansai j xx beban transfer bantuan keuangan pemerintah kota semarang mengeluarkan surat keputusan walikotabeban transfer bantuan xxx keuangan kabupaten xxx xxx keuangan kemudian pemerintah kota semarangruangan jurnal lra nomor kode urai debit kredit angga bukti rekening rain red transfer bantuan xxx keuangan pemerintah xxx xxx xxx daerah remas peraturan walikota semarang nomor tahun tentang sistem akuntansi pemerintah kota sistem akuntansi pemerintah kota semarangbagan akun standar pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut: ooo retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan intai bayang sahdoom ilustrasi beban bunga beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah kota semarangkota semarangjurnal sebagai berikut: jurnal dan neraca beban bunga utang juni utang dokumen bank bank pada tanggal juliutang bunga kpd juli sp2d dokumen lembaga keuangan yang dipersamakan jiwa0101| kasdikaspaerah s000000|so0oo0o| reruenansas oo s000000 beban subsidi pada tanggal september pemerintah kota semarang menerbitkan surat keputusan walikota surat perjanjian dokumen yang dipersamakan dimana pemerintah kota semarangkode surat keputusan beban subsidi walikota pada lembaga september ana perjanjian berani dokumen yang utang belanja dipersamakan subsidilembaga pada tanggal oktourat keputusan yang belanja subsidi lembaga walikota oktober nana perjanjian dokumen yang kas dinas daerah dipersamakan jurnal lra tanggal nomor bukti ken uraian debit kredit angga omo rekening surat keputusan walikota belanja subsidi oktober perjanjian pada lembagarosie uraian debit kredit rekening surat keputusan belanja subsidi walikota pada lembaga oktober nana perjanjian dokumen yang perubahan sal dipersamakan beban hibah pada tanggal septemberbeban hibah kpd september yang dipersamakan yang belanja hibah ida0omo: elkoniing aia ebi redi oktober dokumen yang jurnal lra tanggal nomor bukti uraian debit kredit ko) rekening aia ebi reditanggal nomor bukti kode urai debit kredit angga nomor rekening rain red tang belanja dokumen yang hibah desember dipersyaratkan beban hibah kpd masyarakat beban bantuan sosial pada tanggal agustus walikota mengeluarkan surat keputusan tentang penerima bantuan sosial berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan sebesar rp15. kepala daerah telah ditandatangani perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan. berdasarkan bukti surat keputusan walikotabantuan sosial keputusan kpd organisasi social walikota sur masyarakat perjanjian agustus dokumen berani yang ang belanja dipersamakan bansosst urai debit kredit angga nomor rekening jalan ebi redi agustus yang jurnal lra tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening belanja bantuan sp2d doku sosial kpd organisasi agustus yang dipersamakan kemasyarakatan omar mamasa kompbantuan sosial sp2d kpd organisasi sosial agustus dokumen yang kemasyarakatanakhir tahun ppid menjual kode utang belanja bansos dokumen yang desember dipersyaratkan beban bantuan sosial kpd organisasi sial masyarakat beban transfer bagi hasil pajak daerahtransfer bagi keputusan hasil pajak kepada walikota pemerintah daerah oktober dokumen yang hasil pajak pada tanggal des35. kepada penerima beban transfer bagi hasil pajakangga omo rekening desember dokumen yang paj jurnal lra tanggal nomor bukti rosie uraian debit kredit rekening transfer bagi hasil sp2d pajak kepada pemerintah desember dokumen yang kabupateelanja bagi hasil sp2d pajak daerah kepada desember dokumen yang kabupaten kotarekening alan red surat beban transfer bantuan keputusan keuangan walikota kabupaten kota oktober dokumen yang utang transfer bantuan dipersamakan tangan pada tanggal novemutang water november ook dokumen bantuan ruangan yang kas kas daerah dipersamakan ll. kas gara. jurnal lra kode ap2 bantuan keuangan november dokumen kabupaten kota yang perubahan sal dipersamakan perusp2d belanja bantuan dokumen keuangan kepada november oku kabupaten kota yang dipersamakan perubahan salkota semarang serta bantuan keuangan.sah pendapatan hibah ama darurat pendapatan lainnya sistem akuntansi pendapatan pihak pihak terkait pada skpd))walikotawalikota dokumen yang dipersamakan dana otonomi khusus pmk keputusan walikota dokumen yang dipersamakan dana penyesuaian pmk keputusan walikota dokumen yang dipersamakan transfer pemerintah provinsi pmk keputusan walikota dokumen yang dipersamakan pendapatan bagi hasil pajak pmk keputusan walikota dokumen yang dipersamakan pendapatan bagi hasil lainnya pmk keputusan walikota dokumen yang dipersamakan beban transit beban transfer bagi hasil pajak keputusan walikota dokumen yang dipersamakan beban transfer bagi hasil pendapatan keputusan walikota dokumen yang lainnya dipersamakan beban transfer bantuan keuangan keputusan walikota dokumen yang pemerintah lainnya dipersamakan beban transfer bantuan keuangan keputusan walikota dokumen yang desa dipersamakan beban transfer keuangan lainnya keputusan walikota dokumen yang dipersamakan transfer bagi hasil kab kota atau desa bagi hasil pajak keputusan walikota dokumen yang dipersamakan bagi hasil retribusi keputusan walikota dokumen yang dipersamakan bagi hasil pendapatan lainnya keputusan walikota dokumen yang dipersamakan transfer bantuan keuangan keputusan walikota dokumen yang dipersamakan bantuan keuangan pemerintah keputusan walikota dokumen yang lainnya dipersamakan bantuan keuangan lainnya keputusan walikotawalikota dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana darurat maka fungsi akuntansiakan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: jurnal dan neraca (xxx piutang transfer dana darurat) xxx pendapatan transfer dana pemerintah kota semarangdikasdaerah xxx buang transfer dana darat | oo jurnal lra d5xx perubahan sal xxx xxx pendapatan transfer dana xxx darurat lra dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat jika pemerintah kota semarangbajak oo o)| xxx ibadah desa pemerintah kota semarangas daerah xxx piutang bagi hasil pajak jurnal lra xxx oxx xxx perubahan xxx tee, dana alokasi umum dau) jika pemerintah kota semarangxxx agama penadataritaan x0x|kasi kedaerah xxx utang dana lokasi umam jurnal lra' ' xxx xxx pkk perubahan sal sal xxx pendapatan dana alokasi dana alokasi khusus dak) jika pemerintah kota semarang menerima mk perpres dokumen yang dipersamakan untuk dana alokasi khusus dak) maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar: jurnal dan neraca xxx xxx xxx piutangbak o xxx pendapatan dana alokasi bee maakasi kas daerah xxx utang dana alokasi kuas jurnal lra xxx xxx xxx perubahan sak | xxx pendapatan dana alokasi mika naa transfer keluar beban transfer bantuan keuangan kabupaten kotapos joe (ema jas kabupaten tas eee keuangwa fmtartmntaman (ag mama jurnal lra nomor kode transfer bantuan keuangan jaa doo peamumkampatn emibahansa, ilustrasi transfer masuk transfer dana darurdipersamakan fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal berikut: jurnal dan neraca tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening januari dokumen yang dana darurat dipersamakan dana darato2 feb dokumen yang pur ana darurat jurnal lra tanggal nomor bukti kode urai debit kredit angga nomor rekening jalan red dom. nota korean perubahan sat o | feb dokumen yang dana darurat asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran permendagri nomor tahun jurnal lra mona (aroma (mmm dana darurat feb aga penanggulangan dipersamakan korban kerusakan akibat bencana alam lradokumen yangjalan red feb dokumen yang piutang transfer dipersamakan bagi hasil pajakyng bagi hasil pajakpng bagi hasil dari dipersamakan neoiutang transfer pmk perpres dana alokasi jan umum dokumen yang umum pa kpa menandatangani mensahkan dokumen surat ketetapan pajak retribusi daerah, )menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi skpd. pihak pihak terkait pada ppid)laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi ppid.umumpastor |kardikanseean feb dag piutang transfer dipersamakan dana alokasi umum jurnal lra tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening nota kredit ooaoooo pemiahansas o2 feb dokumen dana alokasi0omo: elkoniing aia ebi redi nota kredit ooaoooo |pemitahansa o2 feb dokumen yang umum dana alokasi khusus dak)piutang transfer dana alokasi pmk perpres khusus januari dokumen yang dana alokasi dipersamakan khusus infrastruktur jalankhusus infrastruktur jalanfebruari dokumen yang piutang transfer dipersamakan dana alokasi khusus jurnal lra tanggal nomor bukti kode urai debit kredit angga nomor rekening rain red nota kredit ooooooo |pembahasan |asoooooo februari dokumen yang dipersamakan dak infrastruktur jalan lra ntunota kredit cbooo0o |pembahasan |asoooooo februari dokumen yang dipersamakan dana alokasi naa khusus transfer keluar beban transfer bantuan keuangan kabupaten kota pada tanggal aprilwalikota surat persetujuan pemberian bantuan dokumen yang dipersamakan maka fungsisurat beban transfer keputusan bantuan walikota surat keuangan april persetujuan kabupaten kota pemberian bantuan utang transfer dokumen yang bantuan dipersamakan keuangan pada tanggal mei pemerintah daerah melakukan pembayaran utang transfer sp2d bantuan dokumen yang keuangan dipersamakan kas kas daerah jurnal lra kode tanggal nomor bukti uraian debit kredit rekening bantuan sp2d keuangan msi dokumen yang kabupaten kotabelanja bantuan sp2d dokumen keuangan kepada mei yang kabupaten kota dipersamakan perubahan salkas kas daerah bunga kewajiban bunga utang perubahan sal kawan jana penang saat pelunasan kas kas daerah kewajiban pengeluaran pembiayaan poo perubahan sal | phaartmas teraangangapagag bagian lancar kewajiban jk. panjang ilustrasi akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. akuntansi penerimaan pembiayaan penerimaan pinjaman berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang untuk jangka waktu tahun antara pemerintah kota semarang dengan bank abc sebesar rp500kredit utang dalam negeri sektor perbankan jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening xxx nota perubahan sal kredit ne, bank bukti rekening xxx nota perubahan sal kredit penerimaan pembiayaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank penerbitan obligasi berdasarkan perda tentang obligasi daerah, pemerintah kota semarango tahun dibayar setiap bulan per maret dan september. dari informasi tersebut, fungsi akuntansi melakukan pencatatan jurnal sebagi berikut: jurnal dan neraca bukti rekening xxx nota kas kas daerah kredit utang dalam negeri obligashasil penerbitan obligasi asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening bas permendagri nomor tahun tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening xxx nota perubahan sal kredit penerimaan pembiayaan penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah penerimaan kembali pinjaman pemerintah kota semarang menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepadnota kas kas daerah kredit bagian lancar tagihan kepada bumpencairan dana cadangan berdasarkan ilustrasi pada pembentukan dana cadangan, pada tahun ke dikas umum daerahrekening xxx bukti pemindah kas kas daerah bukan aoi) dana cadangan jurnal lraakuntansi pengeluaran pembiayaan penyertaan modal |
das, tas papan provinsi jawa tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang bahwa untuk mendukung upaya pengembangan kehidupan koperasi dan pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui lembaga perbankan yang ditunjuk, bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah kota semarang, khususnya perubahan pada bunga pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikroperlu ditinjau kembali,ngelolaan pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikpinjaman dana bergulir bagi koperasi dan usaha mik. dinas koperasi dan usaha mikro yang selanjutnya disebut dinas, adalah dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi dan usaha mikpelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh walikota untuk menyalurkanangsuran bunga pinjaman dana bergulir. maksud dari pemberian pinjaman dana bergulir adalah sebagai salah satu bentuk perhatian dari pemerintah daerah kepada koperasi dan pelaku usaha mikro untuk mendukung upaya pengembangan usahanya. tujuan dari pemberian pinjaman dana bergulir adalah, meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikrodansasaran pemberian pinjaman dana bergulir adalah masyarakat melalui, koperasi, dan usaha mikro. bab penganggaran pemerintah daerah menganggarkan pinjaman dana bergulir sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pengpengeluaran pembiayaan pada ppid. dana yang dipinjamkan merupakan investasi non permanen jangka panjang. bab iii pelaksanaan bagian kesatu umumdalam rangka memperkuat permodalanpelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir bekerjasama dengan bank pelaksana. bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama. terhadap pemberian pinjaman dana bergulir dikenakan bunga pinjaman. besaran bunga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar (tiga keseratus) per tahun. dalam hal penerima pinjaman merupakan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi, besaran bunga pinjaman kepada anggotanya paling tinggi (lima keseratus) per tahun dengan ketentuan: (tiga keseratus) kepada bank, dan (dua keseratus) untuk koperasi.ppid, yaitu, rekening dana penampungan pokok, dan rekening dana penampungan bunga. bagian kedua persyaratan yang dapat mengajukan koperasi yang dapat mengajukan pinjaman dana bergulir adalah, koperasi primer tingkat daerah yang berbadan hukum paling sedikit (dua) tahun, aktif, cukup sehat dan berdomisili kota semarang, dan memiliki ijin usaha. usaha mikro yang dapat mengajukan pinjaman dana bergulir adalah: warga kota semarang, memiliki usaha produktif dan prospektif, paling sedikit (satu) tahun, dan terdaftar sebagai usaha mikro dinas. bagian ketiga persyaratan dan tata cara pengajuan koperasianggaran dasar dan keputusan walikota tentang pengesahan akta pendirian koperasi, surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh lurah dan camat setempat, fotokopi laporan rapat anggota tahunan rat) (dua) tahun terakhir berturut turut, lembar cetak perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission, dan fotokopi hasil penilaian kesehatan koperasi paling rendah cukup sehat. usaha mikrokartu tanpa penduduk elektronik kota semarang, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh lurah dan camat setempat, lembar cetak nomor induk berusaha, lembar cetak izin usaha mikro kecil, dan dalam hal pengajuan pinjaman lebih dari rp. (lima juta rupiah) sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah) menyertakan fotokopi agunan berupa sertifikat tanah, buku pemilik kendaraan bermotor bpk) atau sertifikat deposito. dinas melakukan verifikasi administrasi atas persyaratan pengajuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam dalam hal verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap, maka dinas meneruskan permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud dalam kepada bank pelaksana. terhadap proposal yang lolos verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada bank pelaksana melakukan verifikasi analisa kelayakan kredit. verifikasi analisa kelayakan kredit sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar persetujuan dan besaran pinjaman yang ditentukan oleh bank pelaksana. bagian keempat jangka waktu jangka waktu pinjaman dana bergulir paling lama (dua) tahun. bagian kelima besaran dana bergulir bagi koperasi, besaran dana bergulir ditentukan sebagai berikut: pengajuan pinjaman dana bergulir untuk pertama kali, paling tinggi rp. (lima puluh juta rupiah), koperasi yang masih mempunyai pinjaman dana bergulir, tidak dapat mengajukan pinjaman lagi, koperasi yang telah mendapatkan pinjaman dana bergulir dan telah menganggur secara tertib dan lunas serta hasil penilaian baik dari bank pelaksana, maka dapat mengajukan pinjaman berikutnya, besaran pinjaman berikutnya paling tinggi rp. (seratus juta rupiah). bagi usaha mikro, besaran dana bergulir ditentukan sebagai berikut: usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir paling tinggi rp. (lima juta rupiah) tanpa melampirkan jaminan agunan, b.usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman lebih dari rp. (lima juta rupiah) sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah) dengan dihampiri jaminan agunan berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor bpk) atau sertifikat tanah, cc. usaha mikro yang belum melunasi pinjamannya, tidak dapat mengajukan pinjaman lagi, usaha mikro yang telah mendapatkan pinjaman dan telah menganggur secara tertib dan lunas serta hasil penilaian dari baik bank pelaksana, maka dapat mengajukan pinjaman berikutnya. bagian keenam pencairan pinjaman dana bergulir diberikan berdasarkan pengajuan proposal pinjaman. terhadap proposal pinjaman yang sudah dilakukan analisa kelayakan kredit sebagaimana dimaksud dalam bank pelaksana mengajukan surat persetujuan pencairan pinjaman dana bergulir kepada ppid. berdasarkan surat persetujuan pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ppid mengajukan surat pencairan pinjaman dana bergulir kepada bank pelaksana. berdasarkan surat pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud pada bank pelaksana memberikan pinjaman dana bergulir. bagian ketujuh penghapusan piutang apabila terdapat pinjaman tidak lancar maka dilakukan upaya penagihan dan pembinaan oleh bank pelaksana, dinas, dan ppid. apabila upaya penagihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada tidak berhasil, maka dapat dilakukan penghapusan piutang, dengan ketentuan: dalam hal peminjam koperasi dengan kriteria: usahanya tidak berjalan beroperasi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus koperasi dan diketahui oleh dinas, dan tidak ditemukan keberadaannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat dan diketahui oleh dinas. dalam hal peminjam usaha mikro dengan kriteria: usaha bangkrut atau tidak beroperasional lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat, pelaku usaha meninggal dunia dibuktikan dengan surat akta kematian yang dilegalisir oleh lurah setempat, dan alamat usaha dan atau alamat rumah tidak ditemukan dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui lurah setempat. penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab monitoring dan evaluasi dinas, ppid serta bank pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pinjaman dana bergulirlaksanaan pinjaman dana bergulir dilakukan oleh aparat pengawas fungsionallaksanaan pinjaman dana bergulirru dan perikanmembawakan sub bagian umum dan kepegawaian, bidang ketahanan pangan. bidang kerawanan dan keamanan pangan. bidang pertanian dan peternakan. bidang kelautan danprogram dan pelaporan, dan sub koordinatorahanan pangan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator ketersediaan dan pengendalian pangan, sub koordinator distribusi pangan, dan sub koordinator konsumsi dan diversifikasiahanan ptersediaan dan pengendalitersediaan dan pengendalian pangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup ketersediaan dan pengendalianersediaan dan pengendalian pangan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup ketersediaan dan pengendalian pangan meliputiersediaan dan pengendalidistribuistribusi pangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup distribuistribusi pangan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup distribusi pangan meliputiistribuonsumsi dan diversifiknsumsi dan diversifikasi pangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup konsumsi dan diversifikansumsi dan diversifikasi pangan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup konsumsi dan diversifikasi pangan meliputinsumsi dan diversifikrawanan dan keamanan pangan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator informasi pangan, sub koordinator penanganan kerawanan pangan, dan sub koordinator pengawasan keamananrawanan dan keamanan pnformformasi pangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup informasiformasi pangan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup informasi pangan meliputi pelaksanaan kebijakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta kerentanan dan ketahanan pangnformanganan kerawnganan kerawanan pangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penanganan kerawnganan kerawanan pangan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penanganan kerawanan pangan meliputinganan kerawawasan keamkeamanan pangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengawasan keamkeamanan pangan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan keamanan pangan meliputikeamtanian dan peternakan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator pertanian, sub koordinator peternakan, dan sub koordinator penyuluhan dan bina usahatanian dan peternaktantanian, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pertantanian, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pertanian meliputitaniternternakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup peternternakan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup peternakan meliputi$ternakyuluhan dan bina usahluh dan bina usaha, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penyuluh dan bina usahluh dan bina usaha, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penyuluh dan bina usaha meliputiluh dan bina usahautan dan perikanan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator perikanan tangkap, sub koordinator perikanan budidaya, dan sub koordinator pengelolaan dan pemasaran hasil perikanautan dan perikanikanan tangkaptangkap, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perikanan tangkaptangkap, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perikanan tangkap meliputitangkaprikanan budidabudidaya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perikanan budidaybudidaya, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perikanan budidaya meliputibudidayelolaan dan pemasaran hasil perikapemasaran hasil perikanan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan dan pemasaran hasil perikapemasaran hasil perikanan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan meliputi pelaksanaan kebijakan penerbitan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolapemasaran hasil perikanen apn hukum, "a0sub bagian mua dan kookointor kepegawaian jabatan fungsional dang kerawanan dan tangan bidang sea keamanan pangan peternakan kelautan dyanjasian hukum, ttd, tak ery dpjunaedi, sh., mh. nashrudin azis pembina tk. (iv b) nip |
rms atastingginya inflasi dan untuk meringankan bebankotaan, walikotabagian kesatu pengurangan atas kenaikan nop walikota memberikan stimulus berupa pengurangan, sehingga ketetapan pajak bumi dan bangunan tahun sama dengandannanti undianperaturan walikota cirebon tentang pengumpulan uang atau barangpres tahun tentang pemberian penghargaan tunjangan organisasi dan tata kerja dinas sosial, kepada perintis pergerakan kebangsaan tenaga kerja dan transmigrasi kota cirebon kemerdekaandinas dinas daerah pada pemberian bantuan penghidupan orang jompo pemerintah kota cirebon sebagaimana telah lembaran negara republik indonesia diubah dengan peraturan daerah nomor tahun nomor tambahan lembaran kerja dan transmigrasi kota cirebon, undang undang nomor tahun tentang bahwa sesuai ketentuan peraturan pokok pokok kepegawaiandinas sosial, tambahan lembaran negara republik indonesia tenaga kerja dan transmigrasi kota cirebon, nomor sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf. dan huruf perlu inalranaan undang undang kasa otak menetapkan organisasi dan tata kerja dinas lembaran negara republik indonesia tahun sosial, tenaga kerja transmigrasi kota cirebon dengan peraturan walikota moda tambahan lembaran negara cirebon: publik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang undang undang nomor tahun pengesahan konvensi tunggal narkotika tentang pemerintahan daerah lembaran negara beserta protokol yang mengubahnyundang undang nomor tahun tentang tahun tentang perubahan kedua kesejahteraan anak lembaran negara republik undang ang pil indonesia tahun nomor tambahan tentangtentang nomor undang nomor tahun organisasi kemasyarakatan lembaran negara endang undang nomor tahun tentang republik indonesia tahun nomor perimbangan keuangan antara pemerintah pusat tambahan lembaran negara republik indonesia dan pemerintahannyandang cacat lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan bandang undang nomor tahun tentang lembaran negara republik indonesia perumahan dan kawasan rerum imlanjut ona ebi pad kesia peraturan pemerintah nomor tahun negara republik indonesia nomor tentang penanggulangan gelandangan dan pengemisrlindungan anak lembaran negara republik negara republik indonesia nomor indonesia mali ank bil. tambahan peraturan pemerintah nomor tahun nomor tentang usaha kesejahteraan sosial bagi penderitalayanan kesejahteraan sosial bagi tentang taman makam pahlawan kalibata dan fakir miskin lembaran negara republik taman makam pahlawan nasional, indonesia tahun madi nomor tambahan keputusan presiden nomor tahun nomor tentang koordinasi usaha kesejahteraan sosial gelandangan pengemis, peraturan pemerintah nomor jun pasi keputusan presiden nomor tahun tentang usaha kesejahteraan na agi 'na tentang ratifikasi konvensi tentang hak anak, yang mempunyai masalah lembaran negara republik indonesia tahun nomor keputusan presiden nomor tahun tambahan lembaran negara republik indonesia tentang komisi penanggulangan aidskeputusan presiden nomor tahun pemerintahan daerah kabupaten kota lembaran tentang badan koordinasi nasional negara republik indonesia tahun penanggulangan bencana dan pengungsi:peraturan daerah nomor tahun negaralembaran indonesia nomor daerah kota cirebon tahun nomor seri tambahan lembaran daerah kota cirebon keputusan presiden nomor tahun nomor tentang pahlawan kemerdekaan nasional), keputusan presiden nomor tahun tentang tata cara penetapan pahlawan kemerdekaan nasional: keputusan presiden nomor tahun tentang penertiban penyelenggaraan undian:daerah kota cirebon nomor sekretariat dprd, dinas daerah, lembaga teknis daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan satuan polisi pamong praja, kantor penanggulangan bencana daerah nomor tahun tentang perubahan daerah dan pemadam kebakaran, kecamatan dan kelurahan, atas peraturan daerah kota cirebon nomor sesuai dengan kebutuhan daerah. tahun tentang dinas dinas daerah pada sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota cirebon. pemerintah kota cirebon lembaran daerah dinas adalah dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota cirebon tahun nomor seri kota cirebon. tambahan lembaran daerah kota cirebon kepala dinas adalah kepala dinas sosial, tenaga kerja dan nomor transmigrasi kota cirebon. sekretariat adalah pembantu pimpinan unsur staf atau administrasi pada dinas. memutuskan sekretaris adalah sekretaris pada dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota cirebon. menetapkan peraturan walikota tentang organisasi sub bagian adalah pembantu unsur staf atau administrasi pada dan tata kerja dinas sosial, tenaga sekretariat. kerja dan transmigrasi kota cirebon. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada sekretariat dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota cirebon. bidang adalah pembantu pimpinan unsur pelaksana dinas. bab kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas sosial, ketentuan umum tenaga kerja dan transmigrasisosial, tenaga kerja dan transmigrasidinas pada dinas sebagai unsur kota adalah kota cirebon. pelaksana teknis operasional tertentu untuk melaksanakan pemerintah kota adalah pemerintah kota cirebon. sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau walikota adalah walikota cirebon. beberapa kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala utd wakil walikota adalah wakil walikota cirebon.organisasi sosial rsos) adalah suatu perkumpulan sosial kegiatan sesuai dengan profesi dan keahlian dalam rangka yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum mendukung kelancaran tugas pokok dinas. maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan perangkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha daerah, instansi vertikal dan atau masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial uks). tugasnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, usaha kesejahteraan sosial uks) adalah semua upaya arahan dan supervisi. kegiatan dan program yang ditujukan untuk mewujudkan, penyediaan adalah fungsi yang dilakukan atasan terhadap membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan bawahannya dalam menentukan atau menafsirkan prosedur kesejahteraan sosial. kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan anak terlantar adalah anak yang berusia antara sampai harmonis antar bawahan serta meningkatkan efisiensi kerja. dengan bawah tahun yang karena sebab tertentu (karena kesejahteraan sosial adalah suatu tatanan kehidupan dan beberapa kemungkinan miskin tidak mampu, salah seorang penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh dari orang tuanya wali pengampu sakit, salah seorang kedua rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, orang tuanya wali pengampu atau pengasuh meninggal, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu pengasuh), mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan rohaniah dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri, keluarga wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak hak asasi anak jalanan adalah anak yang berusia antara sampai serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. dengan bawah tahun yang menghabiskan sebagian besar jaminan sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran jalanan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warganegara yang maupun tempat tempat umum. diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna anak cacat adalah anak yang berusia antara sampai dengan memelihara taraf kesejahteraan sosial. tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang panti persinggahan adalah usaha rehabilitasi dan terorganisir dapat mengganggu dan atau merupakan rintangan dan meliputi usaha penyatuan, pemberian latihan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak yang pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali terdiri dari penyandang fisik, penyandang mental, dan daerah daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun penyandang fisik dan mental. tengah masyarakat kepada gelandangan, pengemis, orang lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia tahun terlantar perjalanan. atau lebih yang potensial maupun yang tidak potensial. undian adalah setiap kesempatan yang diadakan oleh suatu penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat syarat kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan benda yang akan diberikan kepada peserta peserta yang secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, dinyatakan sebagai pemenang dengan jalan diundi atau penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak mental. dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri. tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang kualifikasi jabatan atau pekerjaan. ulang atau bergantian luar perkawinan yang sah dengan lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah badan tujuan mendapatkan imbalan uang materi atau jasa. hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk pengemis adalah orang orang yang mendapatkan penghasilan menyelenggarakan pelatihan kerja. dengan meminta minta tempat umum dengan berbagai cara kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan sikap kerja gelandangan adalah orang orang yang hidup dalam keadaan yang disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam pemasangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan lembaga pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara pelatihan dengan bekerja secara langsung bawah bimbingan tempat umum. dan pengawasan instruktur atau pekerja'guru yang lebih bekas narapidana adalah seseorang yang telah selesai atau berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa dalam tiga bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau pidananya sesuai dengan peraturan pengadilan. keahlian tertentu. korban penyalahgunaan napa adalah seseorang yang pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga termasuk minuman keras luar tujuan pengobatan atau tanpa tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan sepengetahuan dokter yang berwenang. bakat, minat, kemampuannya dan pemberi kerja dapat ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan kerja. pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima unsur pekerjaan, upah dan perintah. upah atau imbalan dalam bentuk lain hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang perusahaan adalah terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh orang lain, perseorangan, milik persekutuan atau milik dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai pancasila dan badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang undang undang dasar negara republik indonesia tahun mempekerjakan pekerja buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain: dan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan usaha usaha sosial dan usaha usaha lain yang mempunyai menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan bidang ketenagakerjaan. membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. persyaratan kerja adalah bentuk pengaturan atau ketentuan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, yang memuat hak, kewajiban serta tata tertib kerja yang pada memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi dasarnya belum diatur dalam perundang undangan bagi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat mereka yang terlibat dalam hubungan kerja. keselamatan kerja adalah suatu tindakan pencegahan bagian ketiga terjadinya kecelakaan terhadap manusia, kerusakan alat mesin, fungsi kerusakan gedung tempat kerja dan lingkungan kerja. kesehatan kerja adalah pencegahan penyakit akibat kerja yang dapat berpengaruh terhadap fisik atau mental para pekerja dan orang masyarakat sekitarnya. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah dalam dinas mempunyai fungsi: daerah yang lain wilayah republik indonesia untuk tinggal perumusan kebijakan teknis bidang sosial, bidang tenaga kerja menetap dalam rangka pembentukan masyarakat baru serta dan transmigrasi, untuk pembangunan daerah. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, bidang bab tenaga kerja dan transmigrasi: dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bagian kesatu dengan tugas dan fungsinya. kedudukan bab iii dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah bidang sosial, badan kesatu. bidang tenaga kerja dan transmigrasi. unsur organisasiunsur organisasi dinas terdiri dari bagian kedua pimpinan adalah kepala dinas, tugas pokok pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi adalah sekretaris, cc. pembantu sekretaris sebagai pembantu unsur staf atau administrasi adalah kepala sub bagian: dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pembantu pimpinan sebagai unsur pelaksana adalah kepala daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang bidang: sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.unit pelaksana teknis dinas utd) operasional adalah kepala utd, utd lingkungan pondok sosial, panti persinggahan 9g. pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi pada dan loka bina karya, membawakan: utd adalah kepala sub bagian tata usaha, dan sub bagian tata usaha. pelaksana teknis operasional dan atau administrasi adalah utd taman makam pahlawan dan nilai nilai kelompok jabatan fungsional dan pegawai non struktural. kepahlawanan, membawakan: sub bagian tata usaha. utd rumah perlindungan sosial anak, bagian kedua membawakan: susunan organisasi sub bagian tata usaha. utd balai latihan tenaga kerja, membawakan: sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi dinas terdiri atas bagan struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum kepala dinas, membawakan dalam lampiran peraturan walikota ini. sekretariat, membawakan: sub bagian umum: bagian ketiga sub bagian program dan pelaporan, dan bidang tugas unsur organisasi sub bagian keuangan. bidang sosial, membawakan paragraf seksi rehabilitasi sosial: kepala dinas seksi jaminan sosial: dan seksi perlindungan sosial. bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, membawakan kepala dinas mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan merumuskan sasaran, mengarahkan, membina, seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan urusan, bidang hubungan industrial dan pengawasan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi ketenagakerjaan, membawakan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi lingkungan seksi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga pemerintah kota, berdasarkan kebijakan walikota dan atau kerja, dan sekretaris daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan seksi pengawasan ketenagakerjakepala dinas mempunyai fungsi: pada sekretariat mempunyai fungsi: perumusan kebijakan umum program kerja dinas: perencanaan operasional sekretariat dinas, pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis pembagian tugas penyelenggaraan sekretariat meliputi operasional dan fungsional tugas tugas dinas: urusan keorganisasian dan penatalaksanaan, umum dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, program dan penyelenggaraan urusan otonomi daerah bidang sosial, pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung tenaga kerja dan transmigrasi: mekanisme kerja dinas, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dan unit cc. pemberian petunjuk penyelenggaraan sekretariat meliputi kerja lain bidang tugasnya: urusan keorganisasian dan penatalaksanaan, umum dan pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya: kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, program dan perumusan kebijakan teknis operasional dan fungsional pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi: mekanisme kerja dinas, penyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: penyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya:dinas: keorganisasian dan penatalaksanaan, umum dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas: dan kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan walikota pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung dan atau sekretaris daerah serta peraturan perundang mekanisme kerja dinas, undangan. pemfasilitasian penyelenggaraan tugas dinas: pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat, paragraf pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat dan dinas, dan sekretariat pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan,sub bagian umum sebagai pembantu unsur staf atautugas, membimbing, memeriksa, mengawasi dan merencanakan kegiatan pengelolaan urusan mengoreksi, mengawasi dan merencanakandpada sub bagian umum mempunyai fungsi fungsi perencanaan kegiatan kerja sub bagian umum meliputi perencanaan kegiatan kerja sub bagian program dan pengelolaan urusan keorganisasian, penatalaksanaan, pelaporan meliputi pengelolaan penyusunan program dan ketatausahaan, kehumasan, umum, kerumahtanggaan dan pelaporan sekretariat dan dinas: administrasi kepegawaian, tan pemberian petunjuk pengelolaan penyusunan program dan pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian, pelaporan: penatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, umum, pembagian tugas pengelolaan penyusunan program dan kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian, pelaporan: cc. pembagian tugas:imbingan pelaksanaan tugas sub bagian umum, program dan pelaporan: pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan 'pengoreksikehumasan, umum, kerumahtanggaan dan administrasi pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: kepegawaian: pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian program dan pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian umum: pelaporan: dan pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnyangaturan penyelenggaraan urusan rehabilitasi sosial, perlengkapan dinas. jaminan sosial dan perlindungan sosial,sosial, pada sub bagian keuangan mempunyai fungsi pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas perencanaan kegiatan kerja sub bagian keuangan: bidang sosial, pemberian petunjuk pengelolaan keuangan dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang sosial, dan perlengkapan dinas, pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan pembagian tugas pengelolaan keuangan: atasan dalam lingkup bidang tugasnya. pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan: bidang sosial, membawakan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan seksi rehabilitasi sosial: perlengkapan dinas: seksi jaminan sosial, dan pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian keuangan: seksi perlindungan sosial. pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian keurehabilitasi sosialbidang sosial merencanakan kegiatan operasional urusan identifikasi, penanganan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan bimbingan lanjut penyelenggaraan pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami bidang sosial sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas masalah disfungsi sosial meliputi anak balita terlantar, anak pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, terlantar, anak dengan berkebutuhan khusus, anak menyela, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak lanjut usia pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan terlantar, korban penyalahgunaan napa, orang dengan perlindungan sosial. hiv aids(dha), adopsi, korban bencana, korban untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud perdagangan orang, eks pecandu narkotika, pengguna pada bidang sosial, mempunyai fungsi: psikotropika sindroma ketergantungan, korban tindak perencanaan operasional bidang sosial: kekerasan. pembagian tugas penyelenggaraan bidang sosial, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pemberian petunjuk penyelenggaraan urusan rehabilitasi pada seksi rehabilitasi sosial mempunyai fungsi: sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial: perencanaan kegiatan kerja seksi rehabilitasi sosial, penyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pemberian petunjuk pelaksanaan urusan identifikasi, korban perdagangan orang, eks pecandu narkotika, penanganan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, korban bimbingan lanjut penyelenggaraan pemulihan dan tindak kekerasan: pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami pengoreksi pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial, masalah disfungsi sosial meliputi anak balita terlantar, anak pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: terlantar, anak dengan berkebutuhan khusus, anak pelaporan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial, dan berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak lanjut usia pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan terlantar, korban penyalahgunaan napa, orang dengan atasan dalam lingkup bidang tugasnya. hiv aids (dha), adopsi, korban bencana, korban perdagangan orang, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, korban tindak kekerasan: pembagian tugas pelaksanaan seksi rehabilitasi sosial, seksi jaminan sosial sebagai pembantu unsur pelaksana penyelenggaraan operasional urusan identifikasi, mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, penanganan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan bimbingan lanjut penyelenggaraan pemulihan dan merencanakan kegiatan operasional urusan identifikasi, pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami penanganan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan masalah disfungsi sosial meliputi anak balita terlantar, anak bimbingan lanjut penyelenggaraan jaminan sosial bagi terlantar, anak dengan berkebutuhan khusus, anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. meliputi undian, berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak lanjut usia sumbangan sosial sumber dana bantuan sosial, korban terlantar, korban penyalahgunaan napa, orang dengan bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migrant hiv aids (dha), adopsi, korban bencana, korban bermasalah sosial, pelayanan jaminan sosial, pembinaan dan perdagangan orang, eks pecandu narkotika, pengguna pendaftaran panti organisasi sosial, orang terlantar psikotropika sindroma ketergantungan, korban tindak perjalanan (tdp), keluarga bermasalah sosial psikologis, kekerasan, keluarga rentan, keluarga minoritas, tunjangan berkelanjutan pembimbingan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi kepada fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia sosial, terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah identifikasi, penanganan, pelaksanaan, pengawasan, ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya pelaporan dan bimbingan lanjut penyelenggaraan terpenuhi. pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud yang mengalami masalah disfungsi sosial meliputi anak pada seksi jaminan sosial mempunyai fungsi balita terlantar, anak terlantar, anak dengan berkebutuhan perencanaan kegiatan kerja seksi jaminan sosial: khusus, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, pemberian petunjuk pelaksanaan urusan identifikasi, anak lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan napa, penanganan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan orang dengan hiv aids (dha), adopsi, korban bencana, bimbingan lanjut penyelenggaraan jaminan sosial meliputi undian, sumbangan sosial, sumber dana bantuan sosial, kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi: migrant bermasalah sosial, pelayanan jaminan sosial, pengoreksi pelaksanaan tugas seksi jaminan sosial, pembinaan dan pendaftaran panti organisasi sosial, orang pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: terlantar perjalanan tdp), keluarga bermasalah sosial pelaporan pelaksanaan tugas seksi jaminan sosial, dan psikologis, keluarga rentan, keluarga minoritas, tunjangan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan berkelanjutan kepada fakir miskin, anak yatim piatu atasan dalam lingkup bidang tugasnyapembagian tugas pelaksanaan seksi jaminan sosial, seksi perlindungan sosial sebagai pembantu unsur pelaksana penyelenggaraan operasional urusan undian, sumbangan mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas sosial sumber dana bantuan sosial, korban bencana alam, membimbing, memeriksa, mengoreksi 'mengawasi dan korban bencana sosial, pekerja migrant bermasalah sosial, merencanakan kegiatan operasional urusan identifikasi pelayanan jaminan sosial, pembinaan dan pendaftaran penanganan pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan panti organisasi sosial, orang terlantar perjalanan bimbingan lanjut penyelenggaraan pemberdayaan dan dp), keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga perlindungan sosial meliputi peningkatan kemauan dan rentan, keluarga minoritas, tunjangan berkelanjutan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian kepada fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia nilai nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan terlantar, penyandang cacat sik, cacat mental, cacat fisik usaha, bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami kepada seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dasarnya terpenuhi, kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan pembimbingan pelaksanaan tugas seksi jaminan sosial, dasar minimal, serta pembinaan potensi sumber kesejahteraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan undian, sosial yang terdiri dari pekerja sosial masyarakat psm), karang sumbangan sosial sumber dana bantuan sosial, korban taruna kt), dunia usaha kesejahteraan sosial, taruna siaga bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migrant bencana tagawa), duta sosial, tenaga kesejahteraan sosial bermasalah sosial, pelayanan jaminan sosial, pembinaan kecamatan task), lk3 lembaga konsultasi kesejahteraan dan pendaftaran panti organisasi sosial, orang terlantar keluarga), k3s koordinator kegiatan kesejahteraan sosial) perjalanan tdp), keluarga bermasalah sosial psikologis, potensi sumber kesejahteraan sosial, wanita pemimpin keluarga rentan, keluarga minoritas, tunjangan kesejahteraan sosial, komunitas adat terpencil, wanita rawan berkelanjutan kepada fakir miskin, anak yatim piatu sosial ekonomi dan keluarga fakir miskinuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud potensi sumber kesejahteraan sosial, wanita pemimpin pada seksi perlindungan sosial mempunyai fungsi kesejahteraan sosial, komunitas adat terpencil, wanita rawan perencanaan kegiatan kerja seksi perlindungan sosial: sosial ekonomi, dan keluarga fakir miskin pemberian petunjuk pelaksanaan peningkatan kemauan dan pembimbingan pelaksanaan tugas seksi perlindungan sosial, kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan peningkatan penggalian nilai nilai dasar, pemberian akses dan atau kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber pemberian bantuan usaha, bantuan sosial, advokasi sosial daya, penggalian nilai nilai dasar, pemberian akses dan atau dan atau bantuan hukum kepada seseorang, keluarga pemberian bantuan usaha, bantuan sosial, advokasi sosial kelompok dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan atau bantuan hukum kepada seseorang, keluarga, dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat kelompok dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, serta dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terdiri dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, serta dari pekerja sosial masyarakat psm), karang taruna kt), pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terdiri dunia usaha kesejahteraan sosial, taruna siaga bencana dari pekerja sosial masyarakat psm), karang taruna kt), (tagawa), duta sosial, tenaga kesejahteraan sosial dunia usaha kesejahteraan sosial, taruna siaga bencana kecamatan task), lk3 lembaga konsultasi kesejahteraan tagawa), duta sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga), k3s koordinator kegiatan kesejahteraan sosial), kecamatan task), lk3 lembaga konsultasi kesejahteraan potensi sumber kesejahteraan sosial, wanita pemimpin keluarga), k3s koordinator kegiatan kesejahteraan sosial), kesejahteraan sosial, komunitas adat terpencil, wanita rawan potensi sumber kesejahteraan sosial, wanita pemimpin sosial ekonomi dan keluarga fakir miskin kesejahteraan sosial, komunitas adat terpencil, wanita rawan pembagian tugas pelaksanaan seksi perlindungan sosial: sosial ekonomi dan keluarga fakir miskin penyelenggaraan operasional peningkatan kemauan dan pengoreksi pelaksanaan tugas seksi perlindungan sosial: kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, penggalian nilai nilai dasar, pemberian akses dan atau pelaporan pelaksanaan tugas seksi perlindungan sosial, dan pemberian bantuan usaha, bantuan sosial, advokasi sosial pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan dan atau bantuan hukum kepada seseorang, keluarga, atasan dalam lingkup bidang tugasnya. kelompok dan atau masyarakat yang mengalam, serta paragraf pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terdiri bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dari pekerja sosial masyarakat psm), karang taruna kt), dunia usaha kesejahteraan sosial, taruna siaga bencana tagawa), duta sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task), lk3 lembaga konsultasi kesejahteraan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sebagai unsur keluarga), k3s koordinator kegiatan kesejahteraan sosial),latihan dan petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, produktivitas tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja dan mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan transmigrasi. operasional urusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud meliputi pembinaan dan pelatihan tenaga kerja, pelaksanaan pada bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja pelatihan dan pengukuran serta peningkatan produktivitas mempunyai fungsi: kerja. perencanaan operasional bidang pelatihan dan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud penempatan tenaga kerja, pada seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pembagian tugas penyelenggaraan bidang pelatihan dan mempunyai fungsi penempatan tenaga kerja: perencanaan kegiatan kerja seksi pelatihan dan pemberian petunjuk penyelenggaraan urusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pelatihan dan dan transmigrasi: produktivitas tenaga kerja meliputi pembinaan dan penyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: pelatihan tenaga kerja, pelaksanaan pelatihan dan pengaturan penyelenggaraan urusan pelatihan dan pengukuran serta peningkatan produktivitas kerja: produktivitas tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja pembagian tugas pelaksanaan seksi pelatihan dan dan transmigrasi, produktivitas tenaga kerja, pemfasilitasian penyelenggaraan tugas bidang pelatihan penyelenggaraan operasional urusan pelatihan dan dan penempatan tenaga kerja: produktivitas tenaga kerja meliputi: pembinaan dan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pelatihan tenaga kerja, pelaksanaan pelatihan dan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja: pengukuran serta peningkatan produktivitas kerja: pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan pembimbingan pelaksanaan tugas seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja: dan produktivitas tenaga kerjalatihan dan produktivitas tenaga kerja meliputi bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja, pelaksanaan membawakan pelatihan dan pengukuran serta peningkatan produktivitas seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja: dan kerja: seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. pengoreksi pelaksanaan tugas seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: pelaporan pelaksanaan tugas seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja sebagai pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok memberiempatan tenaga kerja dan seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai transmigrasi mempunyai fungsi pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok memberi perencanaan kegiatan kerja seksi penempatan tenaga petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, kerja dan transmigrasi: mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan pemberian petunjuk pelaksanaan seksi penempatan operasional urusan penyebarluasan informasi pasar kerja dan tenaga kerja dan transmigrasi, pendaftaran pencari kerja (pencakar) dan lowongan kerja, data cc. pembagian tugas pelaksanaan seksi penempatan tenaga pencakar dan data lowongan kerja, pemberian pelayanan kerja dan transmigrasi: informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencakar dan penyelenggaraan operasional urusan penyebarluasan pengguna tenaga kerja, fasilitasi penempatan bagi pencari informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan, fasilitasi (pencakar) dan lowongan kerja, data pencakar dan data penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan lowongan kerja, pemberian pelayanan informasi pasar perempuan, penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan kerja, bimbingan jabatan kepada pencakar dan pengguna pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja akad) antar tenaga kerja, fasilitasi penempatan bagi pencari kerja kerja lokal akl), penerbitan spp akl, pelaksanaan penyandang cacat, lansia dan perempuan, fasilitasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia tks dan lembaga sukarela, pendaftaran dan fasilitasi dan perempuan, penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pembentukan tkm, monitoring dan evaluasi penggunaan tka pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga yang lokasi kerjanya, pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis, kerja (akad) antar kerja lokal akl), penerbitan spp penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna, akl, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan pengawasan pendayagunaan tks dan lembaga sukarela, usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya, pendaftaran dan fasilitasi pembentukan tkm, monitoring pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon tki, dan evaluasi penggunaan tka yang lokasi kerjanya, pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon tki, fasilitasi pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis, penyebarluasan pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral dan penerapan teknologi tepat guna, penyelenggaraan penempatan tki, penyebarluasan sistem informasi program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri penempatan tki dan pengawasan penyetoran dana dan sektor informal serta program padat karya, perlindungan tki, sosialisasi terhadap substansi perjanjian pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon kerja penempatan tki luar negeri, penelitian dan tki, pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon tki, pengesahan perjanjian penempatan tki luar negeri, fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun multilateral penempatan tki, penyebarluasan sistem perlindungan tki, pelayanan kepulangan tki, penyiapan informasi penempatan tki dan pengawasan penyetoran pemukiman dan penempatan transmigrasi, pengembangan dana perlindungan tki, sosialisasi terhadap substansi masyarakat dan kawasan transmigrasi, pengarahan dan perjanjian kerja penempatan tki luar negeri, penelitian fasilitasi perpindahan transmigrasi.penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, maupun perlindungan tki, pelayanan kepulangan tki, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi. pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, pengoreksi pelaksanaan tugas seksi penempatan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi. tenaga kerja dan transmigrasi, pembimbingan pelaksanaan tugas seksi penempatan pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: tenaga kerja dan transmigrasi, i.' pelaporan pelaksanaan tugas seksi penempatan tenaga pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan kerja dan transmigrasi: dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan pencari kerja (pencakar) dan lowongan kerja, data atasan dalam lingkup bidang tugasnya. pencakar dan data lowongan kerja, paragraf fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan lansia dan perempuan, penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja akad) antar kerja lokal akl), penerbitan spp akl, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan pengawasan pendayagunaan tks dan lembaga sukarela, sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok pendaftaran dan fasilitasi pembentukan tkm, monitoring merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyela, dan evaluasi penggunaan tka yang lokasi kerjanya, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis, penyebarluasan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta dan penerapan teknologi tepat guna, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dan sektor informal serta program padat karya, pada bidang hubungan industrial dan pengawasan pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon ketenagakerjaan mempunyai fungsi: tki, pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon tki, perencanaan operasional bidang hubungan industrial dan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan pengawasan ketenagakerjaan, multilateral penempatan tki, penyebarluasan sistem pembagian tugas penyelenggaraan bidang hubungan informasi penempatan tki dan pengawasan penyetoran industrial dan pengawasan ketenagakerjaan: dana perlindungan tki, sosialisasi terhadap substansi pemberian petunjuk penyelenggaraan urusan hubungan perjanjian kerja penempatan tki luar negeri, penelitian industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta dan pengesahan perjanjian penempatan tki luar negeri, pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan penyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, maupun perlindungan tki, pelayanan kepulangan tki, pengaturan penyelenggaraan urusan hubungan industrial pembinaan sdm dan lembaga penyelesaian perselisihan luar dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan pengadilan, penyusunan dan pengusulan formasi serta ketenagakerjaan: melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter, pemfasilitasian penyelenggaraan tugas bidang hubungan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad hoc pengadilan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan: hubungan industrial, bimbingan aplikasi pengupahan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas perusahaan, penyusunan dan pengusulan penetapan upah bidang hubungan industrial dan pengawasan minimum, pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, ketenagakerjaan, pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan pelaporan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial perusahaan, pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan serta pelaku hubungan industrial, verifikasi keanggotaan ii. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan sp sb, pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi atasan dalam lingkup bidang tugasnya. pekerja buruh, penetapan organisasi pengusaha dan organisasi bidang hubungan industrial dan pengawasan pekerja buruh. ketenagakerjaan, membawakan: untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud seksi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga pada seksi hubungan industrial dan jaminan sosial kerja, dan tenaga kerja mempunyai fungsi: seksi pengawasan ketenagakerjaan. perencanaan kegiatan kerja seksi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pemberian petunjuk pelaksanaan urusan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembagian tugas pelaksanaan seksi hubungan industrial apaan miras bagong own can jaminan sosial tenaga kera memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa penyelenggaraan operasional urusan hubungan industrial mengoreksi mengawasi dan merencanakan kegiatan dan jaminan sosial tenaga kerja, meliputi fasilitasi operasional urusan hubungan industrial dan jaminan sosial penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang tenaga kerja, meliputi fasilitasi penyusunan serta pengesahan skala berlakunya dalam satu wilayah kota, pendaftaran peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu pkb, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi wilayah kota, pendaftaran pkb, perjanjian pekerjaan antara kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pencatatan pwt pada perusahaan, pendaftaran bekerja buruh pencatatan pwt ada perusahaan perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi dengan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, pencegahan dan penyelesaian perselisihan pekerja buruh, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan hubungan industrial mogok kerja, dan penutupan perusahaan perusahaan, pembinaan sdm dan lembaga penyelesaian mog ja, pelembagaan serta pelaku hubungan industrial, verifikasi konsiliator, arbiter, pendaftaran dan seleksi calon hakim ad keanggotaan sp sb, pencatatan organisasi pengusaha dan hoc pengadilan hubungan industrial, bimbingan aplikasi organisasi pekerja buruh, penetapan organisasi pengusaha pengupahan perusahaan, penyusunan dan pengusulan dan organisasi pekerja buruh. penetapan upah minimum, pembinaan kepesertaan pengoreksi pelaksanaan tugas seksi hubungan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan penyelenggaraan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja: fasilitas dan kesejahteraan perusahaan, pembinaan pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku pelaporan pelaksanaan tugas seksi hubungan industrial hubungan industrial, verifikasi keanggotaan sp sb, dan jaminan sosial tenaga kerja: dan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan pekerja buruh, penetapan organisasi pengusaha dan atasan dalam lingkup bidang tugasnya. organisasi pekerja buruh. pembimbingan pelaksanaan tugas seksi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja: pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, seksi pengawasan ketenagakerjaan sebagai pembantu unsur meliputi fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan pelaksana mempunyai tugas pokok memberi petunjuk perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, kota, pendaftaran pkb, perjanjian pekerjaan antara mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia pengawasan ketenagakerjaan, meliputi pembinaan dan jasa pekerja buruh, pencatatan pwt pada perusahaan, pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemeriksaan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pengawasan ketenagakerjaan, penanganan kasus melakukan pekerja buruh, pencabutan izin operasional perusahaan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang penyedia jasa pekerja buruh, pencegahan dan melanggar norma ketenagakerjaan, pelaksanaan penerapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok dan audit (smk3), pengkajian dan perekayasaan norma kerja, dan penutupan perusahaan, pembinaan sdm gan ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomis, keselamatan lembaga penyelesaian perselisihan luar pengadilan, kerja yang bersifat strategis, pelayanan dan pelatihan serta penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pengembangan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter, pendaftaran dan kesehatan kerja yang bersifat strategis, pemberdayaan fungsi seleksi calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial, dan kegiatan personil serta kelembagaan pengawasan bimbingan aplikasi pengupahan perusahaan, ketenagakerjaan. penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimumuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pembimbingan pelaksanaan tugas seksi pengawasan pada seksi pengawasan ketenagakerjaan ketenagakerjaan, mempunyai fungsi: pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan kerja seksi pengawasan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi pembinaan dan ketenagakerjaan, pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, pemberian petunjuk pelaksanaan urusan urusan pemeriksaan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan, meliputi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, penanganan kasus pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pemeriksaan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan, penanganan kasus pelaksanaan penerapan dan audit smk3), pengkajian dan melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan perekayasaan norma ketenagakerjaan, hygiene pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan, perusahaan, ergonomis, keselamatan kerja yang bersifat pelaksanaan penerapan dan audit (smk3), pengkajian dan strategis, pelayanan dan pelatihan serta pengembangan perekayasaan norma ketenagakerjaan, hygiene norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan, ergonomis, keselamatan kerja yang bersifat yang bersifat strategis, pemberdayaan fungsi dan kegiatan strategis, pelayanan dan pelatihan serta pengembangan personil serta kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.: norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja pengoreksi pelaksanaan tugas seksi pengawasan yang bersifat strategis, pemberdayaan fungsi dan kegiatan ketenagakerjaan, personil serta kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan: pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: pembagian tugas pelaksanaan seksi pengawasan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan ketenagakerjaan, ketenagakerjaan: dan penyelenggaraan operasional urusan pengawasan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan ketenagakerjaan, meliputi pembinaan dan pengawasan atasan dalam lingkup bidang tugasnya. pelaksanaan norma ketenagakerjaan, pemeriksaan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan, penanganan kasus melakukan paragraf penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang utd lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka melanggar norma ketenagakerjaan, pelaksanaan bina karya penerapan dan audit smk3), pengkajian dan perekayasaan norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomis, keselamatan kerja yang bersifat strategis, pelayanan dan pelatihan serta pengembangan utd lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja loka bina karya sebagai unsur pelaksana teknis tertentu yang bersifat strategis, pemberdayaan fungsi dan kegiatan mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, personil serta kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.urusan penyelenggaraan pelayanan lingkungan pondok pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan sosial, panti persinggahan dan loka bina karya untuk penyelenggaraan pelayanan lingkungan pondok sosial, penanganan tuna susila, pemulung, pengemis, gelandangan, panti persinggahan dan loka bina karya untuk penanganan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, tuna karya, tuna susila, pemulung, pengemis, gelandangan, bekas eks penderita penyakit kronis dan waria penyandang cacat warga binaan lembaga pemasyarakatan, tuna karya, eks fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, penyelenggaraan penderita penyakit kronis dan waria penyandang cacat dan fasilitasi pelayanan berupa bimbingan, penyuluhan, fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan secara penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan berupa stimulan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial bimbingan, penyuluhan, pelatihan keterampilan dan penyandang cacat dan tuna karya serta penyandang masalah pemberian bantuan secara stimulan bagi para kesejahteraan sosial lainnya yang diselenggarakan luar penyandang masalah kesejahteraan sosial penyandang panti. cacat dan tuna karya serta penyandang masalah untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana kesejahteraan sosial lainnya yang diselenggarakan luar dimaksud pada utd lingkungan pondok sosial, panti: panti persinggahan dan loka bina karya mempunyai fungsi pengoreksi pelaksanaan tugas utd lingkungan perencanaan kegiatan kerja utd lingkungan pondok pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya, sosial, panti persinggahan dan loka bina karya, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pelaporan pelaksanaan tugas utd lingkungan pondok penyelenggaraan pelayanan lingkungan pondok sosial, sosial, panti persinggahan dan loka bina karya dan panti persinggahan dan loka bina karya untuk pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan penanganan tuna susila, pemulung, pengemis, arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya. gelandangan, bekas warga binaan lembaga utd lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan pemasyarakatan, tuna karya, eks penderita penyakit loka bina karya, membawakan: kronis dan waria penyandang cacat fisik, cacat mental, sub bagian tata usaha. cacat fisik dan mental, penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan berupa bimbingan, penyuluhan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan secara stimulan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial penyandang cacat dan tuna karya serta penyandang sub bagian tata usaha sebagai unsur staf atau administrasi masalah kesejahteraan sosial lainnya yang mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, diselenggarakan luar panti, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan cc. pembagian tugas pelaksanaan utd lingkungan pondok merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan sosial, panti persinggahan dan loka bina karya: penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program pembimbingan pelaksanaan tugas utd lingkungan dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya: mekanisme kerja unit pelaksana teknis dinas utd). untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan dan pada sub bagian tata usaha mempunyai fungsi kejuangan serta nilai nilai kesetiakawanan sosial sesuai perencanaan kegiatan kerja sub bagian tata usaha pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi, meliputi urusan keorganisasian dan penatalaksanaan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan taman makam umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pahlawan, penyiapan bahan kelengkapan usulan pelaporan serta keuangan: penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian kemerdekaan, penanggungjawab penyelenggaraan hari dan penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional. program dan pelaporan serta keuangan: untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan pada utd taman makam pahlawan dan nilai nilai penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, kepahlawanan mempunyai fungsi program dan pelaporan serta keuangan: perencanaan kegiatan kerja utd taman makam pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan keorganisasian dan penatalaksanaan, umum, kepegawaian, pelayanan taman makam pahlawan, penyiapan bahan perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan, kelengkapan usulan penganugerahan tanda kehormatan, 'pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha: pemberian penghargaan bidang sosial, pelestarian nilai pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, nilai kepahlawanan, perintisan dan kejuangan serta nilai pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, dan nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ii. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan ditetapkan oleh pusat atau provinsi, pembangunan, atasan dalam lingkup bidang tugasnya. perbaikan dan pemeliharaan taman makam pahlawaragraf penanggungjawab penyelenggaraan hari pahlawan dan utd taman makam pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan hari kesetiakawanan sosial nasional: pembagian tugas pelaksanaan utd taman makam pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan, pembimbingan pelaksanaan tugas pid taman makam utd taman makam pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan: sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, penyelenggaraan pelayanan taman makam pahlawan, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan tanda kehormatan, pemberian penghargaan bidang penyelenggaraan pelayanan taman makam pahlawan, sosial, pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan tanda dan kejuangan serta nilai nilai kesetiakawanan sosial kehormatan, pemberian penghargaan bidang sosial, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan taman dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung makam pahlawan, penyiapan bahan kelengkapan usulan mekanisme kerja unit pelaksana teknis dinas utd). penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kemerdekaan, penanggungjawab penyelenggaraan hari pada sub bagian tata usaha mempunyai fungsi pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional: perencanaan kegiatan kerja sub bagian tata usaha pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan taman makam meliputi urusan keorganisasian dan penatalaksanaan, pahlawan, penyiapan bahan kelengkapan usulan umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan penganugerahan tanda kehormatan, pemberian pelaporan serta keuangan: penghargaan bidang sosial, pelestarian nilai nilai pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian kepahlawanan, perintisan dan kejuangan serta nilai nilai dan penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan program dan pelaporan serta keuangan, oleh pusat atau provinsi, pembangunan, perbaikan dan pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan pemeliharaan taman makam pahlawan, penyiapan bahan penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan program dan pelaporan serta keuangan: nasional dan perintis kemerdekaan, penanggungjawab pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan sosial nasional) keorganisasian dan penatalaksanaan, umum, kepegawaian, pengoreksi pelaksanaan tugas pid taman makam perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan: pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan:, pelaporan pelaksanaan tugas utd taman makam pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, dan pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan,: dan ii. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahtaman makam pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan, membawakan: paragraf sub bagian tata usaha. utd rumah perlindungan sosial anak utd rumah perlindungan sosial anak sebagai unsur sub bagian tata usaha sebagai unsur staf atau administrasi pelaksana teknis tertentu, merencanakan dan melaksanakan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan kegiatan teknis operasional urusan penyelenggaraan pelayanan penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program rumah perlindungan sosial anak meliputi anak korban tindak kekerasan, anak korban perdagangan orang trafficking) dan anak korban penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. sub bagian tata usaha sebagai unsur staf atau administrasi untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, pada utd rumah perlindungan sosial anak membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan mempunyai fungsi merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan perencanaan kegiatan kerja utd rumah perlindungan penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program sosial anak dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan mekanisme kerja unit pelaksana teknis dinas utd). rumah perlindungan sosial anak meliputi anak korban untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tindak kekerasan, anak korban perdagangan orang pada sub bagian tata usaha mempunyai fungsi trafficking) dan anak korban penyandang masalah perencanaan kegiatan kerja sub bagian tata usaha kesejahteraan sosial lainnya, meliputi urusan keorganisasian dan penatalaksanaan, pembagian tugas pelaksanaan utd rumah perlindungan umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan sosial anak, pelaporan serta keuangan: pembimbingan pelaksanaan tugas pid rumah pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian perlindungan sosial anakrumah perlindungan sosial anak pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan meliputi anak korban tindak kekerasan, anak korban penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, perdagangan orang trafficking) dan anak korban program dan pelaporan serta keuangan: penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya: pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rumah pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan perlindungan sosial anak meliputi anak korban tindak keorganisasian dan penatalaksanaan, umum, kepegawaian, kekerasan, anak korban perdagangan orang trafficking) perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan, dan anak korban penyandang masalah kesejahteraan pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, sosial lainnya, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: 9g. pengoreksi pelaksanaan tugas utd rumah pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, dan perlindungan sosial anakii. pelaporan pelaksanaan tugas utd rumah perlindungan sosial anak:rumah perlindungan sosial anak, membawakan sub bagian tata usaha. paragraf ptd balai latihan . alai latihan tenaga kerjbalai latihan tenaga kerja sebagai unsur pelaksana merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis mekanisme kerja unit pelaksana teknis dinas utd). operasional urusan penyelenggaraan pelayanan latihan tenaga ntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dima sud kerjsetelan kegiatan kerja sub siagian tata usaha pada utd balai latihan tenaga kerja mempunyai meliputi urusan keorganisasian dan penatalaksanaan, fungsi umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan perencanaan kegiatan kerja pid balai latihan tenaga pelaporan serta keuangan: kerja: pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan dan penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, pelayanan latihan tenaga kerja: program dan pelaporan serta keuangan, tan pembagian tugas pelaksanaan utd balai latihan tenaga pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan kerja: penatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, ehi lak ptd balai program dan pelaporan serta keuangan, mean akan pelaksanaan tugas alai latihanlatihan tenaga kerja: keorganisasian dan penatalaksanaan, umum, kepegawaian, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan latihan tenaga perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan: kerja: pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, pengoreksi pelaksanaan tugas utd balai latihan 9g. pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, tenaga kerja:ii. pelaporan pelaksanaan tugas utd balai latihan tenaga atasan dalam lingkup bidang tugasnya. kerjabalai latihan tenaga kerja, membawakan: sub bagian tata usaha. paragraf pelaksanaan fungsi dinas unsur pelaksana otonomi daerah kelompok jabatan fungsional bidang sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi yangdinas baik secara teknis operasional maupun teknis melaksanakan kegiatan teknis sebagian tugas dinasdinas, dalam kepada kepala dinasedi ehi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan hal hal yang menjadi kok dan fungsi dinas mer catu batak best andai sat asap akdinasdicabut dan kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas dinyatakan tidak berlaku.ditetapkaperaturan walikota cirebobadan penanaman modal dan pelayanan perijinan, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. pedoman adalahdipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah lingkungan pemerintah kotaanperhitung yang setidaknya memuat visi,maksud, tujuan, ruang lingkup dan prinsip maksud maksud peraturan walikota ini sebagai acuan skpd dalam menyusun dokumen penetapan kinerja dan laki sebagai wujud pertanggungjawaban skpd. tujuan tujuan peraturan walikota ini, untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja skpd sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. ruang lingkup peraturan walikota ini, meliputi rencana strategis, rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan laki. dalamprinsip prinsip sebagaimana dimaksud pada berupa prinsip lingkup pertanggungjawaban, hal yang dilaporkan harus propopencapaian kinerja. bab iii rencana strategis bagian kesatu visi perencanaan strategi memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). visi sebagaimana dimaksud meliputi mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, cc.dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. bagian kedua misi misi skpd harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundang undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang dipilih. rumusan misi sebagaimana dimaksudinstansi pemerintah, dan memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders. bagian ketiga tujuan renstra tujuan renstra yang ditetapkan skpd, tujuan sebagaimana dimaksud, dapatdatang serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. bagian keempat sasaran renstra sasaranyang lebih pendek dari tujuan yang telah ditentukan. dalam sasaran dirancang indikator sasaran untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan diwujudkan pada tahun bersangkutan. bagian kelima strategi cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan kebijakan dan program program yang telah dilaksanakan oleh skpd. kebijakan yang telah ditetapkandan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui apbn apbd. format dan isi serta mekanisme penyusunan rencana strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bab rencanaokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang. komponen rencana kinerja sebagaimana dimaksud pada meliputi), program program yang ditetapkan merupakansecara strategis, kegiatan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaian, dan penetapan indikator merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. format dan isi serta mekanisme penyusunan rencana kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota iniota menyusun dokumen penetapan kinerja ditandatangani oleh walikotawalikota dan pimpinan skpd.walikota, kontrak kinerja antara walikota dengan pimpinan skpddan isi serta mekanisme penyusunan penetapan kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan dalam laki. bab vii laporan akuntabilitas kinerja (laki)agian kesatu tujuan lakidua sasaran laki sasaran laki, sebagai berikut menjadikan pemerintah kota cirebon dan skpd yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisienkota dan skpdkota dan skpd bagian ketiga sistematika penulisan laki sistematika penulisan laki, mencakup pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, cc. akuntabilitas kinerja, penutup, dan lampiran lampiran. lakiinstansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalah pemerintah kota: dan skpd. bab viii pelaporan hasil laki pemerintah kotalaki skpd disampaikan kepada walikota melalui sekretaris daerah dengan tembusan disampaikan kepada inspektorat, selambat lambatnya (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. inspektorat sebagaimana dimaksud pada selanjutnya melakukan evaluasi terhadap laki skpd dan melaporkan hasil evaluasi kepada walikota melalui sekretaris daerah. format dan isi serta mekanisme penyusunan lakidengan berlakunya peraturan walikota ini, maka keputusdoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi lingkungan pemerintah kota cirebon format rencana strategi rs) tingkat pemerintah kota formulir rencana strategi tahun .s d. skpd co. asi movi sasaran target yang ingin digna strategis pencapaian indikasi visi misi tujuan ket. kegiatan lala lal las lulus om lom low cirebon, ., ol. kepala skpd cara pengisian tahun ditulis dengan tahun rencana strategikdengan visi instansi. misal institusi berkualitas internasional dalam kajian kebijakan pembangunan sistem administrasi negarakolom ditulis dengan misi instansi. misal memberikan konsi ditulis uraian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka merealisasikan misi, tujuan mengindikasikan sasaran, serta kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. misal menghasilkan rumusan kebijakan untuk mewujudkan kondisi aparatur negara yang diharapkan, yang secara kompetensi pegawai negeri sipil yang sesuai dengan kebutuhan ditulis uraian sasaran dalam rangka merasionalisasi tujuan yang telah ditetapkan. misal meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan serta pendidikan tinggi kedinasan diindikator sasaran. misal prosentase peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan. prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. kolom ditulis satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan. kolom ditulis angka target yang ingin dicapai per tahun, yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerjakolom dituliskolom ditulis dengan indikasi kegiatan dari skpd. misal: penyusunan analisa standar belanja, penyusunan rt, setda dan pemkot, penyusunan spm, pratap dan tahunya. kolom ditulis mengenai berbagai keterangan yang berkaitan dengan rencana strategik, seperti keterkaitan dengan rencana strategik, seperti keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program, dan sebutkan sektor atau instansi lain atau pihak yang terkait. format rencana kinerja tahunan rkt) tingkat pemerintah kota formulir rkt rencana kinerja tahunan (rkt) tahun . instansi sasaran strategis cirebon, .o., . kepala skpd cara pengisian tahun ditulis tahun rencana kinerja. misal tahun instansi ditulis dengan nama instansi. misal lembaga administrasi negarcapaian dari masing masing target setiap skpd. kolom ditulis masukan dari masing masing target setiap skpd. kolom ditulis keluaran dari masing masing target setiap skpd. kolom ditulis hasil dari masing masing target setiap skpd. pernyataan penetapan kinerja tingkat pemerintah kota walikota cirebon, pernyataan penetapan kinerja tingkat skpd kop naskah dinas skpdilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan bawah ini nama donkaanannaannannann nana jabatan bekaananaanannan nana selanjutnya disebut pihak pertama nama donkaanannaannannann nana jabatan bekaananaanannan i pihak pertama, pihak kedua, #formulir penetapan kinerja tingkat pemerintah kota kota (a) tahun anggaran (b) sasaran strategis indikator kinerja jumlah anggaran tahun.: rp.: (ec) cirebon, . . walikota cirebon, petunjuk pengisian header (a) diisi dengan namaerintah kota sesuai dengan rpm, sasaran strategis pemerintah kota adalah outcome dan output penting, contoh dinas pertanianerintah kotulir penetapan kinerja tingkat skpd satuan kerja perangkat daerah (a) tahun anggaran (b) sasaran indikator target program anggaran strategis kinerja kegiatan jumlah anggaran program . rp2 cirebon, . . walikota cirebon, kepala skpd, petunjuk pengisian header (a) diisi dengan nama skpd, sasaran strategis skpd sekurang kurangnya adalah output contohoutcome. contoh persentase peningkatan produksi padi. persentase peningkatan produksi jagung.pengukuran kinerja kegiatan pkk) tingkat pemerintah kota formulir pkk pengukuran kinerja kegiatan tahun . instansi jj. sasaran indikator kinerja target realisasi prosentase ket. strategis capaian etude mms karier |asausasi|persentase ker loo los los |. cirebon, . . kepala skpd cara pengisian tahun ditulis tahun pengukuran kinerja kegiatan misal tahun instansi ditulis dengan nama instansi. misal bagian organisasi dan tata laksantarget capaian kinerja masing masingw w x100r. .6) 100y60pengukuran pencapaian sasaran pps) tingkat pemerintah kota formulir pps pengukuran pencapaian sasaran tahun . instansi ponnaanananaaan rencana target realisasi sasaran indikator kinerja capaian ket. prosentase capaian kinerja kinerja inn sasa cirebon, .o, . kepala skpd, cara pengisian tahun ditulis tahun pengukuran pencapaian sasarannomor urut yang akan ditulis atau diisi. kolom ditulis sasaran untuk tahun yang bersangkutan. kolom ditulis indikator kinerja sasaran dari skpd sesuai dengan dokumen renstra. kolom ditulis rencana target capaian kinerja masing masing indikator sasaran sebagaimana tertulis pada kolom rencana target capaian kinerja ini sesuai dengan rencana target capaian kinerja telah ditetapkan rencana kinerja tahunany6.0)dan isi laki format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri atask dan sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut.b ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya (gambaran umum tupoksi). bab perencanaan dan perjanjian kinerja padapadadan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi memuat dalam lampiran. keputusan keputusan atau peraturwalikota cirebon, ttd, suwardi sekretaris daerah kota cirebon, nadin |
eka tunica walikota cirebomemenuhitelah ditetapkanahwa agar program kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi jawa barat tahun anggaran dapat dilaksanakan tepat waktu, maka sesuai ketentuanberapa ketentuan dalampenjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggaran sebagai berikut pendapatan pendapatan asli daerah rp. dana perimbangandiantara ketentuan dan disisipkan sebagai berikut ketentuan dalam lampiran peraturan walikota nomor tahun untuk dinas pendidikan, dinas kesehatan, rsud gunung jati, dinas pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber daya mineral, dinas perhubungan, informatika dan komunikasi, dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dinas kelautan, perikanan, peternakan dan pertanian dan dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha mikro kecil menengah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. diantara ketentuan dan disisipkan arman serahkan berita daerah kota cirebon tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum pesan sriwahyuni pembina iv a) nip. |
san dan bo pkbsmp m ts small, sma, smk negeri dan swasta serta bo pkbyang selanjutnya disebut sma negeri dan swasta serta sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disebut smk negeri dan swasta. pusat kegiatan belajar mandiri yang selanjutnya disebunonformal. pkb berada bawah pengawasan dan bimbinganantuanoperasional pusat kegiatan belajar masyarakat bo pkb) apbd kota yang selanjutnya disebut bo pkb apbd kota adalah program pemerintah kota cirebon untuk bantuan penyediaan pendanaan biaya bagi program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa paket paket dan paketterdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia. biaya personalia adalah biaya yangpns yang selanjutnya disebut ptk pns adalah sumber daya manusia yang berstatustim manajemenngelola dana bos apbd kota tingkat kota cirebon. tim monitoring dan evaluasilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bos dan bo pkb apbd kota cirebon. tim pengelola adalah tim yang dibentuk oleh kepala sekolah yang ditetapkan dalam surat keputusan untuk mengelola dana bos apbd kota tingkat yang selanjutnya disebuebut apbd kota adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon. dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut dpa. sumbangan pembinaan pendidikan yang selanjutnya disebut spp adalah sumbangan berupa dana untuk pembinaan pendidikan yang berada dalam instansi pendidikan. surat penyediaan dana yang selanjutnya disebut spd. pengembangan potensi sekolah yang selanjutnya disebulaporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut lpj adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan. bab sumber dana, kuota, sekolah, serta pkb penerima dana bos apbd kota dan bo pkb apbd kota bagian kesatu sumber dana sumber dana bos apbd kota dan bo pkb apbd kota bagian kedua kunegeri dihitung per lembaga, dan bo pkb dihitung berdasarkan jumlah warga belajar, dengan memperhatikan kemampuan anggaran dan berpedoman pada peraturan perundang undang100. seratus juta rupiah) lembaga tahun, sd mi sdb negeri sebesar rp200. dua ratus ribu rupiah) siswa tahun, smp smp small negeri sebesar rp450. empat ratus lima puluh ribu rupiah) siswa tahun, negeri sebesar rp150. seratus lima puluh ribu rupiah) siswa tahun, sma negeri sebesar rp250. dua ratus lima puluh ribu rupiah) siswa tahun, smk negeri sebesar rp300. tiga ratus ribu rupiah) siswa tahun, sd mi sdb swasta dan smp small m swasta sebesar rp100. seratus ribu rupiah) siswa tahun, sma smk swasta sebesar rp150. seratus lima puluh ribu rupiah) siswa tahun, pkb sebagai berikut paket dan paket sebesar rp150. seratus lima puluh ribu rupiah) warga belajar tahun. paket sebesar rp250. dua ratus lima puluh ribu rupiah) warga belajar tahun. alokasi program pps untuk sma negeri dan smk negeri masing masing sebesar rp300. tiga ratus juta rupiah) tahun. alokasi program pengembangan budaya cirebon untuk smp negeri masing masing sebesar rp30. ma negeri sma negeri sma negeri dan smk negeri subsidi spp diberikan kepada siswa sma smk negeri swasta warga kota yang dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, sebesar rp750. tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) siswa tahun. subsidi pembelian bahan ajar diberikan kepada sd sdb, smp small, sma smk negeri dan swasta serta pkb sebesar rp92. sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) siswa warga belajar tahun. perhitungan alokasi insentif pendidik dan tenaga kependidikan ptk) non pns dengan ketentuan sebagai berikut ptk non pns sekolah negeri diberi insentif dari bos apbd dengan besaran rp300. sekolah penerima dana bos apbd dan bo pkb kotadasar luar biasa sdb) negeri dan swasta, madrasah ibtidaiyah mi) negeri dan swasta, sekolah menengah pertama smp) negeri dan swasta, sekolah menengah pertama luar biasa small) negeri dan swasta, sekolah menengah pertama terbuka smp): madrasah tsanawiyah ts) negeri dan swasta, sekolah menengah atas sma) negeri dan swasta, j . sekolah menengah kejuruan smk) negeri dan swasta,dan pusat kegiatan belajar mandiri pkb). bab iii organisasi pelaksana dana bos dan bo pkb apbd kota bagian kesatu tim manajemen, tim monitoring dan evaluasi untuk dana bos dan bo pkb apbd kota dalam rangka pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian dana bos dan bo pkb apbd kota perlu dibentuk tim manajemen dan tim monitoring dan evaluasi money) yang ditetapkan melalui keputusan kepala dinas, dengan ketentuan sebagai berikut tim manajemen tingkat kota, terdiri atas: ketua jenjang tk sd kepala utd, jenjang smp kepala bidang pendidikan dasar, jenjang sma smk kepala bidang pendidikan menengah, jenjang pkb kepala bidang pfi, anggota kepala seksi, pengawas, penilik, staf pelaksana masing masing bidang. tugas dan tanggung jawab tim manajemen bos dan bo pkb apbd kota adalah melakukan pendataan sekolah dan pkb, membuat alokasi dana untuk setiap sekolah dan pkb, melakukan sosialisasi kepada sekolah dan pkb, melakukan koordinasi dalam rangka penyaluran dana bos dan bo pkb apbd kota, mengumpulkan data dan laporan dari tim manajemen bos tingkat sekolah dan bo pkb mj, melakukan verifikasi jumlah dana yang diberikandinas, untuk mendapatkan alokasi anggaran dana bos sekolah swasta dan bo pkb apbd kota, menerima laporan spj bos dan bo pkb, menampung dan memberikan pelayanan pengaduan masyarakat, menyusun petunjuk teknis pengelola dana bos dan bo pkb apbd kota,dan melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada kepala dinas. tim monitoring dan evaluasi, terdiri atas: ketua sekretaris dinas pendidikan anggota kepala sub bagian keuangan, kepala sub bagian umum, kepala sub bagian program dan pelaporan, pengawas, penilik, kepala seksi madrasah kementerian agama kota, dan pelaksana unsur sekretariat skpd dinas pendidikan kota cirebon. tugas tim monitoring dan evaluasi bos dan bo pkb apbd kota, terdiri atas pengawas menetapkan kebijakan umum dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bos dan bo pkb apbd kota. ketua menyusun dan merencanakan rencana kerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan, menyiapkan bahan bahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, memberikan arahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan, mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan, memimpin pelaksanaan tugas tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum (surat menyurat), dan administrasi program kegiatan,dan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada penanggung jawab kegiatan bos dan bo pkb apbd kota. anggota melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan, mengevaluasi hasil pelaksanaan monitoring kegiatan, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi secara insidentil dan berkala, membantu ketua monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua tim monitoring dan evaluasi, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim monitoring dan evaluasi kegiatan. bagian kedua tim pengelola dana bos apbd kota tingkat sekolah negeri dalam rangka pengelolaan dana bos apbd kota tingkat sekolah perlu dibentuk tim pengelola dana bos apbd kota tingkat sekolah yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut: tim pengelola dana bos apbd kota tingkat sekolah terdiri darikota sekolah, bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan penggunaan dana bosdan bo pkb apbd kota penggunaan anggaran dana bos dan bo pkb apbd kota dikelola secara tertibtaat pada peraturan perundang undangan. bab mekanisme pelaksanaan mekanisme pengalokasian anggaran dana bos dan bo pkb apbd kota dilaksanakan sebagai berikut tim manajemen bos dan bo pkb apbd kota mengumpulkan data jumlah peserta didik tiap sekolah warga belajar pkb, atas dasar data jumlah peserta didik tiap sekolah warga belajar pkb, tim manajemen bos dan bo pkb apbd kota membuat rencana alokasi anggaran dana bos dan bo pkb apbd kota, tim manajemen bos dan bo pkb apbd kota melakukan verifikasi data jumlah siswa tiap sekolah warga belajar tiap pkb sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana bos dan bo pkb apbd kota, kepala dinasprogram khusus, kepala dinas menetapkan alokasi dana bos dan bo pkb apbd kota berdasarkan hasil verifikasi tim manajemen bos dan bo pkb apbd kota, dihampiri daftar nama sekolah pkb, jumlah siswa warga belajar dan besar dana yang diterima sekolah pkb, perhitungan alokasidan bo pkbdan kepala negeri, kepala negeri, kepala smp negeri, kepala sma negeri, kepala smk negeri membuat rka dpa, kepala sekolah swasta dan pengelola pkb mengajukankepala tk, dan smp, sma, smk skpd setiap periode (tiga) bulanan yaitu triwulan januari maret, triwulan april juni, triwulan iii juli september, triwulan oktober desember sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan oleh kepala tk, dan smp, sma, smk pengelolaan keuangan dan aset daerah kota guna(sepuluh) hari pada bulan berikutnya setelah terbit tanggal surat perintah pencairan dana untuk diusulkan ganti uang persediaan tambahan uang persediaan nihil. tingkat satuan pendidikan swasta dan pkb: sekolah dan pkb mengajukan proposal yang selanjutnya direkomendasikan oleh skpd sesuai dengan pagu anggaran per semester, proposal yang telah direkomendasikan diusulkanansos bos kota, pertanggungjawaban bos kota dilaporkan hari pada bulan berikutnya setelah terbit tanggal surat perintah pencairan danasekolah negeri harus sesuai dengan dpa. dana bos apbd kota masuk dalam ras dalamuang lembur, uang honor, dan uang transportrusak belum mencukupi sebanyak jumlah siswamengajar tambahan luar jam pelajaran dan luar kewajiban jam mengajarpeserta didik, buku inventaris, alat tulis kantor (termasuk tinta printer, dan flashdisk), suku cadang alat kantor, alat alat kebersihan dan alat listrik, pembelian makanan dan minuman ringan untuk kebutuhan sehari hari satuan pendidikan, j . pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet (paket menggunakan modem maksimal voucher rp250.meliputi pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan merelaiil. pembayaran honor bulanan untuk pendidik dan tenaga kependidikan meliputi guru honorer (hanya untuk memenuhi spm),operator dapodikdasmen, termasuk administrasi bos, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihansma dan smksmtransportasi dan konsumsi siswa pendidik tenaga kependidikan yang ikut serta dalamupacara peringatsma perpajakan program bos sma yang diselenggarakan lembaga diketentuan peraturan perundangan. bab viii tata tertib pengelolaan dana tata tertib pengelolaan bos dan bo pkb apbd kota tingkat sekolah pkbdan bo pkbdan bo pkb apbd kota maupun sumber lain. bab monitoring dan pelaporan tim monitoring dan evaluasi bos dan bo pkb apbd kota melakukan monitoring pelaksanaan program pada penyerapan dan penyaluran dana sekolah dan pkb, penggunaan dana tingkat sekolah dan pkb,:dan cc. pertanggungjawaban keuangan oleh sekolah dan pkb. tim monitoring dan evaluasi bos dan bo pkb apbd kota melakukan monitoring dan menangani pengaduan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul sekolah pkb. tim manajemen, monitoring, dan evaluasi bos dan bo pkb apbd kota melaporkan penerimaan bos dan bo pkb apbd kota, realisasi penyerapan anggarantingkat sekolah dan bo pkb apbd kotapkb sesuai ketentuan yang berlaku, cc.lpj penerima dana bos dan bo pkb apbd kota wajib membuat lpj kepada walikota. lpj sebagaimana dimaksud pada adalahtd, skpd, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota melalui bidang akuntansi. untuk tingkat smp, sma, smk negeri dibuat rangkap (tiga) yaitu asli untuk sekolah: dan pkb dibuat rangkap (tiga) yaitu asli untuk sekolah pkb,bab pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi pengawasan dan pemeriksaan program bos dan bo pkb apbd kota meliputi: pengawasan melekat dilakukan oleh kepala sekolah, pengelola pkbdandan bo pkbdan bo pkbdan bo pkb apbd kota sesuai ketentuan peraturan perundang undangankota bagi negeri, sd mi sdb, smpvsasi manusia, (se keramat dare as yang sriwahyuni slokasidiubah sehingga berbunyi sebagai berikutya mulya smp negeri dan smp nege tahundustau bentuk lain yang sederajat, makakerja pembangunan menengah daerahtata cara pendaftaran ppdb pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama dilaksanakan melalui zonasi, afirmasi, cc. perpindahan tugas orang tua wali, dan atau prestasi. ketentuan diubah,lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud huruf (a)(delapan, (tig(c) dialokasikan untuk prestasi akademik sebesar (sepuluh per seratus) dan untuk non akademik (dua puluh per seratus) yang terdiri dari (sepuluh per seratus) untuk prestasi olah raga dan (sepuluh per seratus) prestasi bidang estetika. (lima belas per seratus) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan jalur afirmasi peserta didik kurang mampu atau terjadi bencana alam sosial sebanyak (sepuluh per seratus) dan (lima keseratus) untuk anak guru, (lima ke. apabila ppdb sebagaimana dimaksud pada huruf (cdiubah,nbagian hukum dan hai manus, chandra mana, sh., mm,yesuaian belanja untuk,lima ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh1. (satu trilyun dua belas milyar empat ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua255. (dua ratus lima puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam ribu duasebesar rp536. (lima ratus tiga puluh enam milydak) sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp155. (seratus lima puluh lima milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp0, (nol156. (seratus lima puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tiglima ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enamsisipkan (satu)milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus.. belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp500. (lima ratus juta rupiah).71. (tiga ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah). tambahan penghasilan asn sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp167. (seratus enam puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima koma lima nol5. (delapan puluh lima milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah). belanja gaji dan tunjangan dprd sebagaimana dimaksud dalamdalam huruf sebesar rp147. (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dudalamdalam huruf sebesar rp30. (tiga puluh milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh du3. (sembilan puluh tiga milyar dua ratus dua puluh limata empat ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah). belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp207. (dua ratus tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu serat sembilan puluh tujuh koma lima nol rupiah). belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp42. (empat puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp15. (lima belas milyar seratus enam puluh tiga juta seratus enamyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah). belanja barang dan jasa bos sebagaimana dimaksud dalamdua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapansar rp26. (dua puluh enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuhdalam244. (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga puluh dua ribudalam huruf sebesar rp142. (seratus empat puluh dua milyar empat ratus enam puluh enam juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp86. (delapan puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enamdalam huruf sebesar rp14. (empat belas milyar delapan ratus enam puluh tujuhdalam huruf sebesar rp620. (enam ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah). belanja modal aset tetap lainnya bos sebagaimana dimaksud dalam hurufsebesar rp176. (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus4. (empat milyar9. (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima ribu28. (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seef, tgj ery dounaedi, sh., mh. pembina iv a) nip. |
rem aia berdasarkan amanatetapkan peraturan wali kota cirebon tentang pelaksanaan pengarusutamaan genderlaksanaan pengarusutamaan genderbadan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan danraturan wali kotapercepatan penetapan pug adalah memberikan acuan bagi aparatur perangkatkotadaerah kota, pelaksanaan, tugas pokja pug, tim teknis, focal point. dinas dan perangkat daeraheahlian, dibentuk pokja pug yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. anggota pokja pug adalah seluruh kepala perangkat daerah. focal point pug pada perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah. bagian ketiga tugas pokja pug tugas pokja pug adalah mempromosikan dan memfasilitasikan pug pada perangkat daerah, mengembangkan jejaring kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh kepala perangkat daerah, mendorong terwujudnya perencanaan penganggaran yang responsif gender, menyusun rencana aksi daerah pug, bagian keempat tim teknispada perangkat daerahlima focal point pug focal point pugtugas focal point pug adalah: mempromosikan pengarusutamaan gender padabagian kesatu pelaporan focal point pug melaporkan pelaksanaan pug kepada kepala perangkat daerah secara berkala setiap (enam) bulan sekali. kepala perangkat daerah melaporkan pelaksanaan pug kepada ketua pokja pug secara berkala setiap (enam) bulan sekali. ketua pokja menyampaikan pelaksanaan pug kepada wali kota melalui sekretaris daerah kota cirebon secara berkala setiap (enam) bulan sekali. wali kota menyampaikgian kedua pemantauan dan evaluasi wali kota melaksanasanakan pada setiap perangkat daerahdan, bab peran serta masyarakat setiap orang, masyarakat, kelompok usaha dan badan hukum, dapat turut serta berpartisipasi aktif dalam mendukung berbagai kegiatan responsif gender. bab pembinaan wali pug. bab pembiayaan pembiayaanada saat peraturan wali kota ini berlaku, maka peraturan wali kota cirebon nomor tahun tentang pedoman pengarusutamaan gender'bagian hukum, else ia. pembina tk. (iv b) neptngra lampiran peraturan wali kota cirebon nomor tahun tentang pedoman pelaksanaoo.room women ana gemang pnn anu gender analysis pathway (gap). langkah perangkat daerah bgm kegiatan sub kegiatan akun langkah data pembuka wawasan langkah faktor kesenjangan akses permasalahan akses, partisipasi partisipasi, kontrol, manfaat kontrol manfaat langkahnan langkah rencana aksi prioritas kegiatan indikator b langkah indikator kinerja ban kn) cirebon, .ioo. kepala perangkat daerah, nip. pernyataan anggaran gender (gender budget statement) pernyataan anggaran gender gender budget statement (gbs) perangkat daerah tahun anggaran program kodeprogram kegiatan sub kegiatanjumlah anggaran program rencana aksi pelatihan ppg kemasan masukan rekaman hasi penilaian masukan keluaran cirebon, .ioo. kepala perangkat daerah, nip. format laporan program kegiatan sub kegiatan format laporan program kegiatan sub kegiatan responsif gender focal point pug pada dinas badan kantor kecamatan en oecannkaaan tahun . program kegiatan sub sasaran jumlah sumber permasalahan yang upaya keterangan kegiatan kegiatan anggaran rp.) dana dihadapi pemecahannya loe yoo catatan kolom diisi urut kolom diisi program kegiatan sub kegiatan yang responsif gender (program kegiatan sub kegiatan yang memperhatikan kebutuhan laki laki,perempuan, anak, lansia, disabilitas dan pembangunan pemberdayaan masyarakat) kolom diisi sasaran kegiatan kolom diisi jumlah anggaran program kegiatan subsubsub kegiatan tersebut responsif gender cirebon, .oo mengetahui kepala perangkat daerah, koordinator focal point pug, salinan sesuai dengan aslinya wali kota cirebon, # e kepada bagian hukum, mm ttd, cit tebu nadi sh., mh. nashrudin azis pembina tk. (iv b) nip. |
aan provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor tahun tentang rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan kota semarang tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan menimbang:rpmencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungarogram yang hubungan dengan program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak. program yang berhubungan dengan program penipuan perubahan perilaku pubs). program yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. program yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi tingkat masyarakatemerintah melalui program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat pamsimas) berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat terutama miskin terhadap air minum dan sanitasi. salah satu upaya adalah menetapkanenyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat pamsimas). dalam rangka itu, kota semarang menempatkanemerintah kota melakukan mengakomodasikan kebijakan pengembangan amp, terutama yang berbasis masyarakatencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan menjadi substansi rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) bagi kabupaten kota yang sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dalam pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) serta ssk strategi sanitasi kabupaten kota)(a)dan kader amp, (b) maupun dana desa, (c)(d) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat amp bm)dasar negara republik indonesia tahunundang undangtelah diubah dengan peraturan presiden republik indonesia nomor tahunperaturan presiden nomor tahun tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitas. peraturan sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum daladan perundang undangan. ruang lingkup pengertian air minum dan sanitas( permen pengembangan sarana penyediaan air minum merupakanberasal dari kata sanitation yang berarti kondisi sanitasi, pemeliharaan atau peningkatan kondisi tersebut. sanitasi adalah membantu hygiene atau hygiene. hygiene adalah dasar dasar untuk memelihara kesehatan, utamanya adalah kebersihan. jadi sanitasi adalah proses atau upaya pemeliharaan kebersihan. pembangunan sanitasi adalah upaya meningkatkan kualitas dan perluasan layanan persamaan rumah tangga dan pengawasan yang lebih baik melalui sanitasi total berbasis masyarakat. menurut departemen kesehatan republik indonesia dalam strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat dibagi menjadi yaituadalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar bab) sembarangan. mencuci tangan pakai sabun. mengelola air minum dan makanan yang aman. mengelola sampah dengan benar. mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. tabel definisi sarana air minum dan sanitasi yang layak improved |.) improved layak improved") tidak layak air minum house connection unprotected well (sumur tak sambungan rumah terlindungi) sr)) unprotected spring (mata air standpoint pipe tak terlindungi) (hidran) vendor provided water air boreale (sumur bor) dari penjual pedagang) protected spring bottled water air kemasan) well (sumur water provided tanker terlindungi) truck (air dari truck tangki) collected rain water (air hujan) sanitasi fewer connection service bucket latimes (fewer) public latimes septic tank latimes with open pit pour flush (closet duduk) simple pit latine (cublak) ventilator improved,kota semarangcuci tangan pakai sabun) dan sbs stop buang air besar sembarangan) dan penyediaan akses sanitasi layota. bab kondisi umum pencapaian permasalahan dan tantangan kondisi saat ini kota semarang merupakan satu dari kabupaten kota yang terletak provinsi jawa tengah dengan luas daerah sekitar km. kota semarang terletak antara garis dan garis bt, secara administratif kota semarang dibatasi oleh: sebelah utara laut jawa sebelah selatan kabupaten semarang sebelah barat kabupaten kendal sebelah timur kabupaten demak ketinggian kota semarang terletak antara meter atas permukaan laut. secara administratif kota semarang terdiriatas kecamatan dan kelurahan. luas wilayah kota semarang adalah km?. berikut ini adalah pembagian wilayah kota semarang beserta luas lahan yang dimiliki masing masing wilayah, dapat dilihat pada gambar.gambar peta administrasi kota semarang eng keane! cnn kab. demak pama laga kota demak pemerintah kota semarang menang mana lia hama esa japan rencana induk paha sempurna dapa sia oo: gaku barrel.id sistem penyediaan air minum kota kendal aia klien kota semarang tahun mandi sak yla basa spt, mou memang aja peta una an. lematang tengah. jab pan administrasi pla atap ngada pwi keterangan kek sang d3, ban ain au: kecamatan koni dadurungi batas propinsi pem pali ara . gandusari penrnngipem batas kabupaten gajah mungkur basi wajah mungkur ne, pana pop batas kecamatan penyuaraan tt) . . . batas arahan (tt genus nda dita snn ae, nn) purwodadi pes gunung pati maa bean menu arteri primer awi apn tata aan makna yan, pia seni kab. grobogan kol. sekunder semarang selatan ses tah "ag lokal peasemmmekeskung jen men hi semarang timur mag mana naa semarang utara pen de. rap mea pma sungai terkadang koo panen ssi kep sen pan anom . naa perdone ptn eta pama has oom ea. kab. kendal cv. rekayasa jati mandiri retak inno aza inari kab. semarang bana mana ga, sem sean peta rupa bumi rbi) kota semarang skala bakosurtanal tahun rtrw kota semarang tahun bappeda) pers utm zone southern hemisphere secara administratif, kota semarang terbagi dalam kecamatan dan kelurahan. luas wilayah masing masing kecamatan beserta nama nama kelurahan yang ada dalamnya dapat dilihat pada tabel berikut. tabel luas wilayah kota semarang (dirinci per kecamatan) wilaya jumlah kecamatan kelurahan kelurahan (km?) ngemplak lamongan, bayaran, krapyak, tambakharjo, kalibanteng kulon, kalibanteng semarang barat kidul, gisikdrono, bongkar, bojong salaman, cabean, salaman moyo, karangan, grobogan, karangsari, tawang mas, kembangarum banjarharjo, bulu lor, plombokan, purwosari, semarang utara kuningan, panggung lor, panggung kidul, tanjung mas, didasari mikoto, bubungan, awalan, kranggan, gubahan, kembang sari, sedayu, pandansari, semarang tengah| bangunharjo, kauman, purwodinatan, karangkidul, pekuncen, penarikan kidul, penarikan lor bulustalan, barusan, gandusari, semarang mayasari, peleburan, selatan wonogiri, keterangan, kamper kidul, kamper lor, kamper tengah rejomulyo, emiten, mati baru, mlatiharjo, semarang timur buangan, sarirejo, kebonagung, rejosari, karangsari, karang tempel penggalan kidul, tlogosari pegunungan wetan, lemah, tlogomulyo, pegunungan kidul, kalibaru, muktiharjo luas wilaya jumlah km?) kidul, peleton, pegunungan lor, lamongan sari, tlogosari kulon, pegunungan tengah sampingan, benda nior, benda dubur, karangrejo, gajahmungkur gajahmungkur, lempongsari, bendungan, petompon. pundakpayung, gedawans, gabungan, pedalangan, banyumanik, banyumanik sfondo kulon, sfondo wetan, tinjomoyo, karangsari, sumurboto, ngeres jatingaleh, karanganyar gandusari inang, jombang, candi, tegalsari, wonotingal, kalibaru gunungapi, pasangan, nongkosawit, mangunsari, pakintelan, nio, andri, cepogo, jatirogo, gunungapi pandangan, sekaran, kalisegoro, patron, sukorejo, saeng, sukorejo cangkir, babakan, karangmalang, polman, purwosari, tambangan, mijen monopoli, mijen, jatibarang, wonoplumbon, jatisari, pesantren, ngadirojo, kedungpane gondoriyo, wonorejo, beringin, purwoyoso, galian kalipancur, bantan kerap, galian, tambakan, wonosari, wates apakah, tugurejo, karanganyar, randugarut, tugu cangkang wetan, cangkang kulon, mangunharjo luas wilaya jumlah kecamatan kelurahan kelurahan (km?) sembungharjo, kudu, karangrejo, trimulyo, bangetayu wetan, lirboyo kulon, lirboyo wetan, genus genuksari, banjardowo, gebangsari, penggalan lor, muktiharjo lor, bangetayu kulon tambakrejo, kaligawe, mayasari sawah besar, siwalan, sumberejo, panduan kamper, mayasari tembawang, lulusan, krama, wonosari, meleleh, mangunharo, tembawang sambiroto, kedungmundu, sendangguwo, sendangmulyo, tandang, bangli sumber kota semarang dalam angka, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk kota semarang tahun mencapai jiwa. jumlah tersebut akan mengalami pertumbuhan hingga tahun yang akan mencapai jiwa, yang dalam kurun waktu tahun mengalami pertambahan sebesar jiwa. tabel jumlah penduduk tahun dan proyeksi tahun kota semarang tahun proyeksi tahun kecamatan jumlah uas jumlah luas wilayah wilayah jiwa jiwa semarang barat semarang utara sefreuanan terr 2ora| osn bana sej gandusari hawa |reasons| samo| pamen 3ra7o sumber proyeksi jumlah penduduk islam air minum air bersih memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena diperlukan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup manusia. oleh karena itu air bersih harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan (syaraffisik, kimiawi, dan bakteriologi). upaya peningkatan kualitas air bersih akan meningkat apabila ikuti upaya perbaikan sanitasi (sarana pembuangan kotoran manusia, sampah, air limbah). selain itu adanya peran serta dan kesadaran sector swasta penyedia air bersih yang meningkat berkenaan dengan kualitas air bersih. bedasarkan draft rencana bisnis dam kota semarang cakupan pelayanan dam kota semarang secara keseluruhan pada akhir tahun baru mencapai atau jiwa dan mengalami penurunan saat tahun sebesar dan mengalami kenaikan sedikit sebesar pada tahun tahun dam kota semarang telah melayanyang ada jaringan pipa dam sebanyak jiwa. pemerintah kota semarang dalam dokumen islam menargetkan cakupan pelayanan dam sebesar akhir tahun dan akhir tahun dengan memperhatikan trend peningkatan cakupan pelayanan serta aspek lainnya seperti bantuan instalasi perpipaan dari satker param dan adanya psn spam semarang barat, dapat disimpulkan bahwa dam tirta modal kota semarang sudah siap mendukung target akses air minum nasional. ditinjau dari sistem penyediaan air minum nya, capaian kinerja pelayanan air minum kabupaten kota semarangain unit semarang barat semarang utara semarang tengah semarang selatan semarang timur kecamatan lain unit gajah mungkur thor disease ane janet ama santos sumber dinas pu, dam dan asosiasi bpspams sanitasi sebagaimanadipahami, sanitasiadalahsegalaupaya yang dilakukanuntukmenjaminterwujudnyakondisi yang memenuipersyaratankesehatan. sanitasiditujukanuntukmemeliharada sar dasarkesehatan, utamanyaadalah kebersihan yakni proses atau upayapemeliharaankebersihan. sanitasidifokuskanpada sanitasi total berbasis masyarakat stem) yang merupakanupayauntukmerubahperilakuhigienisdengancarapemicuan (mendorongperguliranaktifitas). tujuannyauntukmencapaikondisisanitasi total, denganadanyaperubahanperilaku hygiene. strategi yang sedangdiimplementasikanmencakup strategi, yaitu: penciptaan lingkungan yang mendukung, peningkatankebutuhan sanitasi, serta peningkatanpenyediaanaksessanitasi. stem memiliki pilar atau cakupan utama yang teridiri dari stop buang air besar sembarangan stop abs), cuci tangan pakai sabun caps),kesemuanya merupakan upaya dalam pubs perilaku hidup bersih dan sehat). dalam rangka menetapkan akses sanitasi ukur dari sarana dasar sanitasi, terutama ketersediaan jamban sehat, dengan asumsi dasar bahwa wujud sarana ini mencerminkan telah tertanganinya beberapa pilar sanitasi total berbasis masyarakat. capaian sanitasi kota semarang saat tahun dengan akses sanitasi layak (jamban sehat) sebesar yo. capaian sampai saat ini walapun sudah tidak ada yang buang air besar sembarangan namun masih ada kepemilikan jamban yang belum dimiliki secara pribadi. untuk itu diharapkan pada tahun semua warga semua keluaran kota semarang telah memiliki fasilitas jamban secara pribadi dan sampai tahun semua kelurahan kota semarang terjadi peningkatan kualitas terhadap sanitasi melalui penyediaan berkala terhadap jamban rumah tangga maupun komunal. ditinjaudari sistem penyediaan sanitasi, capaian kinerja pelayanan sanitasi kota semarang ditampilkan dalam tabel berikut ini: tabel jumlah rumah tangga menurut jenis sarana sanitasi tahun jamban jamban hamba sehat sehat abs jumlah kecamatan semi sharing uni total permanen unit (unit) permanen unit) unit) mijen galian semarang "lamar oos| a0re| s2a7| manage semarang semarang utara semarang pamer mayasari semarang selatan gandusari banyumanik sumber website stem (www.stem indonesia.org) tabel perkembangan kinerja pelayanan amp kota semarang tahun sara capaian capaian target target no| indikator kota provinsi nasional kab kota nasional cakupan penduduk ko) celengan akses air minum yang layak cakupan penduduk ko) dengan 100y6 akses sanitasi yang layak loo toh dr00rota semarang relative dibawah rata rata provinsi yo). capaian ini juga relatif, dibawah rata rata nasional sedangkan capaian sanitasi yo, capaian provinsi sebesar dan capaian nasional sebesar (tahun dengan demikian kota semarang berada diatas capaian kinerja provinsi maupun nasional. permasalahan air minum tabel permasalahan mendesak air minum sistem air minum permukiman: aspek akses air minum kota semarang adalah pengembangan sedangkan jumlah penduduknya adalah sebanyak sarana dan jiwa. prasarana: akses yang baik terhadap air minummasih kurangnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan air minum dan sanitasi aspek belum memakainya perangkat peraturan daerah peraturan terutama menyangkut perencanaan dan pengawasan perundangan periodik yang diperlukan untuk pengelolaan air dan minum. belum memakainya perangkat peraturan daerah penegakan terutama menyangkut perencanaan dan pengawasan hukum: periodik yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan sanitasi. aspek peran masih rendahnya kesadaran masyarakat serta terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem masyarakat yang berbasis masyarakat dan dunia masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air minum dan sanitasi total berbasis usaha masyarakat. swasta:itoring pmk dan evaluasi. permasalahan sanitasi merupakan keadaan yang pemberdayaan merupakan beban perempuan dalam kehidupan masyarakat rumah tangga, antara lain dalam peletakkan dasar jender dan kesehatan ibu. kemiskinan warga miskin memerlukan perhatian tersendiri dengan pemenuhan harian melalui penyediaan warga miskin perkotaan maupun pedesaan. sanitasi tabel permasalahan mendesak sanitasi aspek jumlah jamban keluarga kota semarang pengembangan adalah kk, sedangkan jumlah sarana dan penduduknya adalah sebanyak prasarana: jumlah jamban keluarga,memutuskan peraturan walikota tentang rencana aksi menetapkan: daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan kota semarang, walikotaadalah waliair minum dan penyehatan lingkungan yang selanjutnya disebut amp adalah pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi,swasta:). tantangan tantangan bidang air minum berdasarkan permasalahan air minum maka kota semarang perlu adanya focus penyelesaian masalah bidang aspek pengembangan sarana dan prasarana aspek pendanaan: aspek kelembagaan: aspek peraturan perundangan dan penegakan hukum: aspek peran serta masyarakat dan dunia usaha swasta: aspek komunikasi, pmk pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan). tabel tantangan pengembangan air minum aspek menurunnya debit air sumber sumber utama air pengembangan baku sarana dan meningkatnya aktivitas masyarakat yang prasarana: memerlukan dukungan pelayanan air minum peningkatan idle capacity dengan cara meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan tingkat kebocoran air peningkatan penggunaan air tanah pengembangan area perumahan dan permukiman rasio pelanggan industri dan niaga pada dam kota semarang masih terlalu kecil dibandingkan dengan pelanggan rumah tangga. perlu didistribusikan untuk kebutuhan tahunan. daerah meningkatkan peran serta sektor swasta untuk melakukan investasi bidang air minum kelembagaan: meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak oleh masyarakat ataupun swasta terutama oleh pemerintah daerah itu sendiri dalam penetapan kebijakan meningkatkan peran kelembagaan pengelola air minum termasuk yang berbasis masyarakat. aspek perlunya acuan daerah untuk pengelolaan air peraturan minum dalam bentuk peraturan daerah ataupun dan penegakan pelayanan yang memberikan keuntungan bagi masyarakat secara lebih berkelanjutan. hukum: aspek peran terselenggaranya upaya mendorong pencapaian serta layanan mencakup aspek peran serta masyarakat masyarakat dan dan swasta. dunia usaha swasta: aspek memberikan peluang atau meningkatkan peran komunikasi, perempuan dalam menentukan kebijakan terutama pmk ditingkat berbasis masyarakat. pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan) sanitasi tabel tantangan pengembangan sanitasi aspek kota semarang belum memiliki sistem pengelolaan pengembangan air limbahsecaraterpusat (off site) sarana dan belum adanya ipar terpusat prasarana: belum daya lahan untukmembangun ipar kemampuandan ketrampilan sdm dalampengelolaan ipar plt masihrendah. aspek prioritas sanitasi dalam alokasi pendanaan dari pendanaan: pemerintah meningkatkanketerlibatan sektor swasta untuk melakukan investasi perlunya kajian penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan menyusun kembali rencana aksi yang dibutuhkan. aspek peningkatan kapasitas sdm yang memiliki kelembagaan: kesadaran dan kemampuan teknis pelayanan sanitasi layak kuantitas maupun kualitas yang diperlukan. terselenggaranya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan yang khusus untuk mengatasi masalah sanitasi. peningkatan peran kelembagaan baik dam maupun asosiasi spam kota aspek tersusun dan terimplementasikan perangkat peraturan peraturan daerah yang diperlukan tentang perundangan pengelolaan sanitasi dan penegakan perlunya dukungan peraturan daerah terkait hukum: penanganan retribusi air limbah permukiman aspek peran perlunya rencana program untuk peningkatan serta kesadaran masyarakat masyarakat dan penyelenggaraan pengembangan system yang dunia usaha berbasis masyarakat bersama yang terkoordinasi swasta: dan terintegrasi dengan dam peningkatan peran koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat aspek tersusunnya upaya media sosialisasi berkaitan komunikasi, pubs melalui pilar program sanitasi khususnya pmk upaya untuk: pemberdayaan stop buang air besar sembarangan stop masyarakat abs), jender dan cuci tangan pakai sabun caps), kemiskinan).bab iii issue strategis, arah kebijakan dan strategi issue strategis rpm mengamanatkan bahwa pada indonesia harus bisa mencapai universal access. artinya, tahun tersebut setiap mayarakat indonesia baik yang tinggal perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi layak. atas dasar itu, air minum dan sanitasi menjadi isu penting sekaligus capaian yang harus dioptimalkan. pada tabel bawah ini terpapar tujuan dan sasaran pelayanan amp jangka menengah: tabel tujuan dan sasaran pelayanan amp jangka menengah target kinerja pada indikator tujuan sasaran kinerja tahun ke |4a sloan|a|a meningkatkan meningkatnya cakupan s0) cakupan cakupan akses air akses air minum yang penduduk yang 100x 100x6 minum yang layak layak dan berkelanjutan mengakses air minum dan berkelanjutan dari menjadi yang layak dan berkelanjutan nah mm. ,.i. meningkatkan meningkatnya cakupan cakupan penduduk cakupan akses akses sanitasi yang layak| yang mengakses 100x sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari sanitasi yang layak dan berkelanjutan menjadi dan berkelanjutan t ti, meningkatkan meningkatnya kapasitas unit ipa baru dengan kinerja teknis dan unit produksi kapasitas 1200lt detik pengelolaan dam pemanfaatan idle capacity sebesar 11t detik menjamin efektifitas produksi debit pasokan air ketersediaan sumber baru mencapai 80x dtk) pasokan air yang atau kapasitas sustainable dan liter detik yang .o46 dapat diandalkan digunakan dari kapasitas produksi terpasang liter detik (idle capacity liter detik nama ,. ) )m mbm.m . . meningkatkan meningkatnya cakupan cakupan rumah tangga cakupan penduduk penduduk yang yang menerapkan yang memahami dan menerapkan pubs, dari pubs menerapkan pubs menjadi aia owl target kinerja pada maa ama salomnlala mengoptimalkan meningkatkan peran dokumen perencanaan kebijakan anggaran serta kelompok kerja bidang air minum dan penyediaan air sanitasi amp dalam sanitasi. minum dan sanitasi merumuskan kebijakan serta meningkatkan penganggaran bidang air peran pemerintah minum dan sanitasi. dalam pelibatan dunia usaha berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan kota semarang dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka issue. rendahnya cakupan akses air minum pedesaanwilayah yang belum terlayani oleh damrah kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan amp kota semarangyang belum terjangkau pelayanan dam, menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha melalui dana csr bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada rawan air bersih ataupunkawasan pariwisata, menggalakkan program stem bagi kelurahan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah di bawah rata rata kota, menggalakkan kampanye pubs melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agamakelompok kerja amp, meningkatkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi amp kota semarang dalam rangka pencapaian peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi, pengembangan pendanaan untuk penyelenggaran spam sistem penyediaan air minum dan sanitasi)ab program dan kegiatan program dan kegiatan bidang air minum rencana program dan kegiatan untuk menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. dalam rangka mempercepat implementasi pencapaian universal acces untuk mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan rencana program dan kegiatan. dengan demikian dinamika pembangunan bidang air minum dan sanitasi tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. agar terwujudnya kebijakan dan strategi untuk mencapai setiap tujuan dan sasaran strategiaturan perundang undangan yang ada. pemerintah kota semarang juga telah menyiapkan berbagai aturan maupun dokumen penunjang demi tercapainyapembagian program diorientasikan untuk penentuan fokus kinerja serta pembagian tanggung jawab bagi pelaksananya, demikian pula upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya terkait air minum dan sanitasi. bidang air minum dilakukan dengan dua program utama, yakni program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi dan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun penyediaan air minum. masing masing program dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang saling melengkapi dan terkait satu sama lain. keterkaitan yang dimaksud meliputi berbagai jenis kegiatan, namun dalam pelaksanaan dan pengangkatannya juga terkait satu sama lain. kesinambungan dan keberlanjutan program dan kegiatan terkait air minum perlu mendapatkan perhatian. pada tabel bawah ini diperinci berbagai program dan kegiatan bidang air minum kota semarang: tabel program dan kegiatan bidang air minum program kegiatan sumber dana ken minum dispersi, |kantanmnspawponan ammaseostum jam perkotaan perkotaan naa sumber diolah dari rpm rpm kota semarang program dan kegiatan bidang sanitasi sanitasi menjadi elemen yang terus dioptimalkan dan ditingkatkan dari tahun tahun. pada tabel bawah ini akan dipaparkan terkait program sanitasi kota semarang. bidang ini terbagi dalam beberapa isu utama yakni air limbah, persamaan, drainase, hygiene dan pelestarian lingkungan. masing masing isu akan diperinci dalam program. program tersebut meliputi program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, program penataan dan pengelolaan tata bangunan, program pengembangan kinerja pengelolaan persamaan, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, program pengendalian pencemaran perusakan lingkungan hidup dan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam sekaligus kegiatan sebagai berikut: tabel program dan kegiatan bidang sanitasi program kegiatan sumber dana air limbah promosi kesehatan melalui media apbd kota peningkatan kualitas dan jangkauan apbd kota dlh air limbah sistem pengolahan air limbah apbn: apbd prov: apbd dispersi: dlh setempat kota sistem pengolahan air limbah skala abg.apbn dispersi: dlh kawasan kumuh sistem pengolahan air limbah apbd prov dispersi: dlh kawasan rawan sanitasi drainase pengendalian rob dan banjir apbd kota sistem pengelolaan drainase apbn: apbd prov: apbd dpu kawasan lingkungan kota hygiene lingkungan sehat perumahan apbd kota dispersi sarana prasarana lingkungan apbd kota dispersi permukiman peningkatan kualitas kawasan apbd kota: apbn dispersi permukiman penyusunan rancangan peraturan dan apbd kota bappeda: standar pedoman kriteria bidang plp dispersi: dpu fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dalam apbn bappeda, dispersi: dpu bidang pengembangan plp persamaan pengembangan kinerja pengelolaan apbd kota dlh sampah peningkatan pengendalian polusi apbd kota sistem penanganan persamaan apbn: apbd dlh skala kota sumber diolah dari rpm rpm kota semarangencana pembangunan jangka menengah nasional rpm), corporate social responsibility csr), dan masyarakat. upaya pencapaian target kinerja amp kota semarangtambahan akses sampai dengan dihitung berdasarkan target kota, baik pada sektor air minum dan sektorsebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja amp kota semarang tahun adalah sebagai berikutlembaga adoc yang dibentuk sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi bidang air minum dan sanitasi yang diketuai kepala badan perencanaan pembangunan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang selanjutnya disebudesaan dan pinggiran kotaamp kota semar(lima) tahun mulaiota semartabel analisis kebutuhan investasi pelayanan air minum kondisi kondisi tambahan biaya kebutuhan cakupan investasi investasi pelayanan rp) rp) jumlah jumlah penduduk yang dilayani cakupan penduduk yang dilayani total ket: sr jiwa dari tabel atas terlihat perkiraan kebutuhan investasi pelayanan air minum dalam upaya mencapai universal acces tahun selanjutnya, pada tabel bawah ini dipaparkan kebutuhan investasi untuk bidang sanitasiendekatan ini dilakukan agar perkiraan kebutuhan investasi dapat menyesuaikan kondisi yang ada, khususnya menyangkut perkotaan dan perdesaan. pengembangan wilayah berbasis perdesaan dan perkotaan dirasakan sangat penting, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan pembangunan perdesaan sekaligus upaya upaya apa yang yang harus dilakukan untuk mencapai keserasiandengan wilayah perkotaan. tabel analisis kebutuhan investasi pelayanan sanitasi tambah biasa kebutuhan kondisi kondisi investasi cakupan investasi per orang pelayan rp) rp) jumlah jumlah penduduk yang jiwa dilayani cakupan penduduk yang dilayani total kebutuhan berdasarkan capaian kinerja amp kota semarang sampai dengan tahun target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir kota semarangrp. , . dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama mencapai rp. atau rp956. per tahun. dengan rata rata realisasi apbd untuk amp kota semarang mencapai miliar per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi kota semarang menunjukkan perlunya: anggaran amp difokuskan pada lokus tertentubaik dengan pemerintah provinsi, pusat maupun dengan dunia usaha untuk investasi amp perkotaan. rencana pembiayaan tabel bawah ini berisi tentang rencana pembinaan bidang air minum dan penyehatan lingkungan. tabel rencana pembiayaan sumber program kegiatan dana jumlah dana ta. ta. ta. ta. ta. yo, lo. lo. penyediaan dan penyediaan air minum apbd kota dispersi pembangunan spam perluasan apbn: apbd: bumi dam perkotaan promosi kesehatan melalui media apbd kota peningkatan kualitas dan jangkauanair kota tan sistem pengolahan air limbah apbn, apbd prov: dispersi: dlh setempat apbd kota sistem pengolahan air limbah skala apbn:kawasan apbn dispersi: dlh kumuh sistem pengolahan air limbah kawasan prov dispersi: dlh rawan sanitasi pengendalian rob dan banjir apbd kota fan sistem pengelolaan drainase kawasan apbn: apbd prov, dpu lingkungan apbd kota lingkungan sehat perumahan apbd kota dispersi sarana prasarana lingkungan permukiman apbd kota dispersi permukiman kena aneh apbd kota apbn dispersi ola permukiman penyusunan rancangan peraturan dan bappeda, dispersi, standar pedoman kriteria bidang plp apbd kota dpu fasilitasi penguatan kapasitas bappeda: dispersi: masyarakat dan kemitraan dalam apbn papeda: dispersi, dpu bidang pengembangan plp pengembangan kinerja pengelolaan apbd kota bow dan peningkatan pengendalian polusi apbd kota bow jap bab pemantauan dan evaluasi kegiatanota semarang. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rad amp kota semarang pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh satuan kerjaota semarangota semarang tahun untuk kemudian dilaporkan kepada walikotamelalui kepala bappeda. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rad amp kota semarangota semarangotwalikota. tabel. formulir pemantauan dan evaluasi rad amp data amp kinerja| awal pak (age 2ve (aman can tan tara can tan can pan pee tee rata rata capaian kinerja snn kai predikatkinerja aleepala bappeda semarang, tanggal lo. kota semarangmedia internalisasi program kegiatan dengan pendekatan pamsimas dalam program kegiatan organisasi perangkat daerah yang menangani bidang amp, dan acuan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) bagi program program peningkatan kinerja pelayanan amp. rad amp kota semarang tahun yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota semarangorganisasi perangkat daerah, dan pokja amp serta penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota semarang sampa dengan tahun bab iii sistematika rad amp rad amp merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari tujuh) bab yaitu babi pendahuluan babi kondisi umum pencapaian permasalahan dan tantangan bab iii issue strategis, arah kebijakan dan strategi bab program kegiatan bab kebutuhan investasi bab pemantauan dan evaluasi bab vii penutup rad ami pemantauan dan evaluasi dalam rangka untuk mengetahui capaian air minum dan penyehatan lingkungan diperlukan pemantauan dan evaluasi.o, rendah jika rata rata rasio antara y6o, cukup jika rata rata rasio antara o yuniversal acces yang menjadota semarang, namun oleh seluruh masyarakat kota semarang termasuk masyarakat yang menjadi sasaran. pemerintah kota semarang mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan amp,otaota semarangota semarangota semarang menuju sasaran yang disepakati selama walikota semarang ttd hendra pribadyang dilakukan oleh pokjaterkait kota semarang bertanggung jawab terhadap pemantauan dan evaluasi program kegiatan rad amp yang menjadi tugas dan kewenangan organisasi perangkat daerah masing masinglembaran daerah kota semarang tahun nomor lampiran peraturan walikota semarang nomor tahun tentang rencana aksi daerah penyediaan air minuman penyehatan lingkungan kota semarangtahun rencana aksi daerah penyediaan air minuman penyehatan lingkungan kota semarangtahun babi pendahuluan latar belakang.. rad amp kota semarangmasukan internalisasi program kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakatenyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat pamsimas). rad amp merupakan upaya memenuhi kebutuhan perencanaan tentang air minum dan sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia dan harus terpenuhi dari segi jumlah maupun mutu serta keberlangsungan pembunuhannya. untuk mewujudkan penyediaan kebutuhan air dan sanitasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen baik pemerintah, dunia swasta dan masyarakat. pemenuhan kebutuhan ini ditekankan menjadi urusan wajib pemerintahan baik pusat maupun daerahkesungguhan ini diwujudkan oleh pemerintah indonesia dengan. antara lain instruksi presidensesuaidenganamanat rvhpn dan rpm melalui program pembangunannasional akses universal air minum dan sanitasi tahun menetapkan bahwa indonesia menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi layak bagi seluruh rakyat indonesia. ketetapan tersebut berlaku sejakbahwa capaian akses air minum dan sanitasi sebesar dan permukiman kumuh. berdasarkan kebijakan tersebut dan dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan prioritas nasional peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, kota semarang telahprt m kemudian dalam rangka kelanjutan upaya tersebut dan sesuai dengan amanah rpm maka perlu adanya kebijakan baru sebagai lanjutan dari rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan rad amp) untuk tahun penerapan rad amp diharapkan memberikan hasil nyata bagi kota semarang yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah pada tahun pada tahun berdasarkan data dari dispersi, dam dan asosiasi spam kota semarang tahun telah mencapai yo, sedangkan cakupan akses sanitasi dari profil kesehatan kota semarang tahun sebesar yo. adapun sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) maka kota semarang tahun diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi untuk air minum dan untuk sanitasi. air minum memerlukan capaian akses untuk bisa mencapai sesuai dengan rpm sedangkan sanitasi memerlukan target agar bisa mencapai pula. ruang lingkup rad amp kota semarang pada tahun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tahun tentang pedoman keuangan daerah mencakup lima program utama yaitu: program yang berhubungan dengan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat. |
rela provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semaranghal yang esensial,keadaan, utamanya perubahan perundang undangan dan sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial, maka perlu menetapkan peraturan walikotaanpelayanan perizinpemerintah daerah dan bpjs ketenagadaerah adalah tim pelaksana program jaminan sosial ketenagakerjaan tingkat daerah. peraturan walikotawalikota ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja daerah melalui program jkk, jht, jkm dan, jht, dan jp.: tidak mendapat pelayanan publik tertentu, dan atau pencabutan pembekuan izin.denda sebagaimana yang dimaksud pada menjadi pendapatan laiyang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan atau izin perusahaan penyedia jasa pekerja buruh. sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. sanksi pencabutan pembekuanpencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi dinas yang membidangi ketenagakerjaan daniii tata cara pelaksanaan bagian kesatu pendaftaran kepesertdan jht kepada bpjs ketenagakerjaan dengan mengisi formulir sebagai berikut pendaftaran pemberi kerja, pendaftaran pekerja, rekapitulasi rincian pembayaran iuran, dan rincian iuran pekerja. pemberi kerja menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada yang telah diisi secara lengkap dan benar meliputi data dirinya, data pekerjanya dan anggota keluarganya kepada bpjs ketenagakerjaan. data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada meliputi data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerjadengan penahanan kepesertaan, perubahan data ketenagakerjaan. bpjs ketenagakerjaan mengeluarrogram jkk, jkm, jht dan sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan. bpjs ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi perusahaan dan kartu kepesertaan bagi seluruh pekerja paling lambatmenyampaikan kartu peserta bpjs ketenagakerjaan kepada masing masing peserta paling lambat (tiga) hari kerja sejak diterima dari bpjs ketenagakerjaan. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan secara manual maupun elektronikbab tim pelaksanamelakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui bpjs ketenagakerjaan, dan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada tim pelaksana melaporkan hasilnya kepada walikotamberdayaan perempuan. bidang perlindungan anak. bidang pengendalian penduduk. bidang keluarga berencana danekretariat, dalam pelaksana perempuan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator perlindungan perempuan, sub koordinator peningkatan kualitas keluarga, dan sub koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempmberdayaan perempuperempuan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perlindungperempuan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan perempuan meliputieluarga, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup peningkatan kualitaseluarga, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup peningkatan kualitas keluarga meliputiakat untuk peningkatan rusutamaan gender dan pemberdayarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengarusutamaan gender dan pemberdayarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan meliputirusutamaan gender dan pemberdayalindungan anak, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator perlindungan khusus anak, sub koordinator pemenuhan hak anak, dan sub koordinator data gender dan analindungan anakhususkhusus anak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perlindungan khususkhusus anak, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan khusus anak meliputikhususenuhan haknuhan hak anak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemenuhan haknuhan hak anak, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemenuhan hak anak meliputienuhan hakgender dangender dan anak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup data gender dangender dan anak, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup data gender dan anak meliputigender danduduk, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator sinkronisasi kebijakan, sub koordinator data dan informasi, dan sub koordinator advokasi dan sosialisasi pengendalian pendudududunkronisasi kebijnkronisasi kebijakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup sinkronisasi kebijnkronisasi kebijakan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup sinkronisasi kebijakan meliputinkronisasi kebijakdan sosialisasi pengendalian pendududan sosialisasi pengendalian penduduk, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup advokasi dan sosialisasi pengendalian pendududan sosialisasi pengendalian penduduk, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk meliputidan sosialisasi pengendalian pendudu:uarga berencana dan keluarga sejahtera, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator pembinaan keluarga berencana, sub koordinator advokasi keluarga berencana, dan sub koordinator keluarga sejahteruarga berencana dan keluarga sejahtekeluarga berencana, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pembinaankeluarga berencana, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan keluarga berencana meliputikeluarga berencana, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup advokasikeluarga berencana, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup advokasi keluarga berencana meliputiluarga sejahteruarga sejahtera, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keluarga sejahteruarga sejahtera, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup keluarga sejahtera meliputianan dan kesejahteraanuarga sejahter(. skepalabagian hukum, tn, nasub bagian sub bagian umum dan program dan sub koordinator jabatan fungsional bidang bidangkepala bagian hukum, wali kota cirebon, ttd, ry junaidi, sh., mh. nashrudin azis ge, tk. (iv b) nip. |
tanyberapa ketentuan dalamdudukan koordinator satuan pendidikan kecamatan berkedudukan sebagai unit kerja non struktural yang melaksanakan kegiatan koordinasi layanan administrasi wilayah kerja kecamatan. koordinator satuan pendidikan kecamatan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pejabat pengawas sekolah atau pegawai negeri sipil lainnya yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab iii tugas koordinator satuan pendidikan kecamatan mempunyai tugas: melaksanakan kegiatan fasilitasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran, melaksanakan kegiatan koordinasi layanan administrasi pendidikan wilayah kerjanya, melaksanakan kegiatan penyusunan bahan usulan administrasi pendidikan wilayah kerjanya, melaksanakan kegiatan koordinasi pengawas sekolah wilayah kerjanya, melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan wilayah kerjanya, melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, melaksanakan penyusunan laporan program dan kegiatan, dan melaksanaksehubungan dengan penerapan sistem informasi pemerintah daerah penganggaran belanja disusun berdasarkmaka penganggaran hibah baik berupa uang maupun barang atau jasa dianggarkan pada perangkat daerah terkait: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruftugas dan kewenangannya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: hibah berupa uang dan barang atau jasa: bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam rka spkbantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam klasifikasi belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada skppada perangkat daerah,ketentuan diubah,yaluran penyerahan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilakukan setelah penandatanganan keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial. penerima bantuan sosial dapat menggunakan dana bantuan sosial sejak penandatanganan keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang undanganperangkat daerah pengelola bantuan sosialperangkat daerah pengelola bantuan sosial sesuai bidang kewenangannya. perangkat daerah pengelola bantuan sosial melakukan verifikasi dan mensahkan berkasbeserta dokumen kelengkapannya sebagai berikut surat permohonan pencairan dari kepala perangkat daerahan file surat permohonan pencairan dana), dan ataui peraturan walikota ini. ketentuan diubah,pengelola bantuan sosial terkaitketentuan lampiran sampai dengan lampiran peraturan walikota semarang . melalui surat nomor .( domisili jelasll! badan lembaga organisasi kemasyarakatanurencana anggaran biaya (rab) penggunaan dana hibah pekerjaan penggunaan semarang, ketua badan lembaga . walikota semarang penyusun rab bendahara pejabat teknishibah tanggal nomor sifat lampiran: perihal pencairan dana hibah aaaaaaaaaaaaaawa dengan memperhatikan surat keputusan walikota nomore berkas persyaratan yang dilampirkan : proposal ll!ll!naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah kota semarang dengan yayasan lembaga nenek. kota semarang nomor!: .o nina nomor!: .o nina tentang pemberian hibah berupa uang dari pemerintah kota semarang kota semarang tahun . pada hari ini. tanggal . bulan . tahun dua ribu term . bertempat semarang, yang bertanda tangan bawah ini (nama pemberi hibah jabatan walikota semarang sekretaris daerah kepala perangkat daerah .tees nomor . tahun . tanggal .ii jj. tentang. untuk selanjutnya disebut pihak kesatu 55n55555 . tahun . tanggal sanenanannnnananana tentang susunan pengurus . kennaanaanananananaaaaa kota semarang masa bakti 20xx 20xx, untuk selanjutnya disebut pihak keduadari pemerintah kota semarang kepada . iii. kota semarang tahun 20xx, yang men):nnnnnnnn nannannanannnn nunbesaran uang untuk kegiatan penananananaann kota semarang tahun 20xxoooooo tujuan hibah pemberian hibah berupa u .iiiuuuuuku. kota semarang tahun 20xx. ian jumlah dan sumber pembiayaan hibah pihak kesatu memberikan hibah berupaberupa uang. tahun . uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rincian yang tertuang dalam rencanakesatu 222222222222222222222222222222225222n22n menerima permohonan hibah dari pihak kedua yang disertai dengan proposal rencana kegiatan .coooooooo menunda penyaluran pencairan dana hibah222222222222222222222222222222222222222nn2 menerima dana hibah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, dan menggunakan dana hibah sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. kewajiban pihak kesatu memberikan dana hibah sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, dan 525555nhibah. dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dimaksud kepada pihak kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyaluran penyerahan dana hibah penyaluran hibah uang dari pihak kesatu kepada pihak kedua dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening pemerintah kota semarang rekening pihak kedua. . . penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah semua persyaratan dilengkapi oleh pihak kedua sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sekaligus sebesar . (. rupiah) atau dalam . (.) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: sesuai alokasi yang ditetapkan a.tahap (satu) dengan persentase . (. persen) dari nilai nph atau sebesar rp. (. rupiah), b.tahap (dua) dengan persentase . (.persen) dari nilai nph atau sebesar rp. (. rupiah), tahap iii (tiga) dengan persentase . (sepuluh persen) dari nilai nph atau sebesar rp. (. rupiah) pelaporan hibahyang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada kepada walikota melalui perangkat daerah pengelola hibah dengan tembusan kepada ppid, paling lambat (dua) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, sesuai dengan nph untuk kegiatan yang selesai sebelum bulan oktober, tanggal (sepuluh) bulan januari tahun anggaran berikutnya untuk hibah yang kegiatannya selesai bulan november dan desember, atau tanggal (sepuluh) bulan januari tahun anggaran berikutnya untuk hibah yang pencariannya bulan oktober sampai dengan bulan desember. pihak kedua wajib mengembalikan sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan rekening. nomor .jjj.pada bank . paling lambat tanggal . 20xx. keadaan kahar (force majeure) yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali (selanjutnya disebut keadaan kahar ). keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam meliputi: bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian kejadian alam lain luar kemampuan manusia . .o bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian kejadian non alam lain luar kemampuan manusia, bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase.oapabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang mengalami keadaan kahar memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar. apabila tidak ada jawaban tertulis dari pihak lainnya dalam jangka waktu (empat belas) hari sejak pemberitahuan keadaan kahar tersebut, maka keadaan kahar disetujui dengan sendirinya oleh pihak yang menerima pemberitahuan. . iii. segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya keadaan kahar tersebut, para pihak akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari keadaan kahar tersebut serta cara penyelesaiannya. kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidak mampuan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dengan ketentuan bahwa pihak yang mengalami keadaan kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian. . apabila pihak yang mengalami keadaan kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada pihak lainnya sebagaimana dimaksud ini, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kaharhibah berupa barang jasa naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah kota semarang dengan yayasan lembaga none. kota semarang nomor!: .o nina nomor!: .o nina tentang pemberian hibah berupa barang jasa dari pemerintah kota semarang kepada kota semarang tahun . pada hari ini. tanggal . bulan . tahun dua ribu pesan . .) bertempat semarang yang bertanda tangan bawah ini (nama pemberi hibah 2222222222222222222222222222n jabatan walikota semarang sekretaris daerah kepala dinas perangkat daerah ., berkedudukan semarang, jalpennanananaananan nomor ee. tahun.tanggal.tentang.i penaananaananananaeeeea, untuk selanjutnya disebut pihak kesatu 2222555n555nn55nnn. kota semarang, berdasarkan . nomor. tahun . tanggal . tentang susunan pengurus .o.moeeeeeaa kota semarang masa bakti 20xx 20xx, untuk selanjutnya disebut pihak kedua ea,barang jasa dari pemerintah kota semarang kepada . jj.c isu. kota semarang tahun 20xx, yang mendasarkan pada .o.o.oo.ooo.ooo0xx,barang jasajenis barang jasa untuk kegiatan. kota semarang tahun 20xx. .cbooo tujuan hibah pemberian hibah berupa bar. jj. . kota semarang tahun 20xx. n jumlah dan sumber pembiayaan hibah pihak kesatu memberikan hibah berupa barang jasa kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima hibah barang jasa . dari pihak kesatu dengan nilai sebesar rp. (.). pemberian hibah berupa barang jasabarang jasadalam rangka. tahun . barang jasa yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rincian yang tertuang dalam .ina, . menunda penyaluran hibah berupa barang jasahibah barang jasamenerima hibah barang jasa sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, dan menggunakan barang jasa hibah sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. kewajiban pihak kesatu memberikan hibah barang jasa sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, dan melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan barang jasa hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang hibah. aan nanhibah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, melaksanakan ketatausahaan penggunaan barang jasbarang jasa hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan menyampaikan laporan penggunaan barang jasa hibah dimaksud kepada pihak kesatu sesuai denganaluran penyerahan hibah penyaluran hibah berupa barang jasa sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima hibah berupa barang jasa oleh para pihak. pelaporan hibah pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan barang jasa yang dihibahkan oleh pihak kesatu sebagaimana dimaksud dalam pihak kedua berkewajiban membuat laporan penggunaan barang jasa hibah yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab dan menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada kepada walikota melalui kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait. salinan bukti serah terima barang jasa wajib disimpan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan keadaan kahar (force majeure) pihak kesatukahar (force majeure). force majeure sebagaimana dimaksud pada meliputi keadaan keadaan sebagai berikut 00ooo.nba55555n000000barang jaswalikota semarang ttd hendra pribadi lampiran viiberita acara serah terima hibah nomor lena.jabatan pemberi hibah) kepala bukanhibah kepada pihak kedua sebesar rp.(terbilang) dalam rangka (.) sebagaimana tertuang dalam keputusan walikota semarang nomor:.tanggal. tentang penetapan penerima hibah dan atau bantuan sosial. dan naskah perjanjian hibah daerah nomor .dan nomor.,hibah berupa barang berita acara serah terima hibah nomor nee pada hari ini.tanggal.bulan.tahun dua ribu ribu., kami yang bertanda tangan dibawah ini nama pemberi hibah) jabatan pemberi hibahhibah berupa (barang) kepada pihak kedua senilai rp.. tahun .tanggal.tentang penetapan penerima hibah dan atau bantuan sosial berupa barang. dan naskah perjanjian hibah daerah nomor .dan nomor.,walikota semarang ttd hendra pribadi lampiran hibah berupa (barang.20xx penerima hibah materai ttd nama lengkap) walikota semarang ttd hendra pribadi lampiran keputusfek. laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember. dalam rupiah) nge uraian realisasi samahasil pengelolaan kekayaan daerah mana tag taman pad yang pendapatan transfer pusat pendapatan tamseramar bacan sah lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan jumlah pendapatan oli belanja belanja operasi belanja pegawai belanja barangandan mesin| belanja modal gedung dan belanja modal jalan, jaringan, dan pen aea aman dam, belanja modal aset tetap lainnya belanja modal aset lainnya blue jumlah belanja oo total surplus ( defisit) ohingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus. perangkat daerah pengelola hibah dan atau bantuan sosial mempunyai t,ran urut perubahan kurang) pendapatan daerah |. ho.) pendapatan asli daerah pad) |. ho.| ill1 pajak daerah lo. ho00000. retribusi daerah lo. ho.) ang dipisahkan taman papyangsah pendapatan transfer |. ho.| ben man pusat pendapatan teansteramarbacan japamasiabemta lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan li. jumlah pendapatan lo.| leo. lo. io. belanja lo. belanja operasi lo. ho.| belanja pegawai |. belanja barangan jasa lo. .| belanja bunga lo. belanja hibah lo. belanja bantuan sosial |. aan belanja modal lo. belanja modal tanah |. ho000000000| belanja modal peralatandan mesin |. bangunan belanja modal jalan jaringan dan) irigasi belanja modal aset tetap lainnya |. belanja modal aset lainnya blue leo lo. io. belanja tidak terduga |. ho00000000| belanja tidak terduga ho.| jumlah belanja lo. total surplus ( defisit lo0000000.| leo. lo. io. pembiayaan lo. lo. penerimaan pembiayaan |. ho00000000| ne. (na tahun sebelumnya |. jumlah penerimaan pembiayaan |. aan pengeluaran pembiayaan |. lo.| penyertaan modal darah pemberian pinjaman daerah jumlah pengeluaran pembiayaan li. pembiayaan netto lo. lo. ok. lo.| sisa lebih pembiayaan anggaran ann men nomor urai pendapatan daerah pendapatan asli daerah pad) ll. pajak daerah retribusi daerah opitansaepimsanan daerah yang dipisahkan tia alam dyangsah pendapatan transfer pusat bea pesan sah lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan jumlah pendapatan dea dea dea men belanja belanja operasi belanja pegawai poo belanja barangan jasa belanja bunga belanja hibah belanja bantuan sosial )o| belanja modal ' ' | belanja modal tanah belanja modal peralatandan dominan bea bea dan irigasi belanja modal aset tetap lainnya belanja modal aset lainnya blue| belanja tidak terduga )o| belanja tidak terduga ' | jumlah belanja oo) |) tag tea pembiayaan too penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran n a jumlah penerima pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah pemberian pinjaman daerah umah pengeluaran pembiayaan netto oo) sisa lebih pembiayaan anggaran lakantaan bersamaauy2 retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah ken hasil pengelolaan kekayaasah lain lain pendapatan daerah yang sah lain lain pendapatan sesuai dengan lain lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang dengan ketentuan peraturan undangan perundang undangan salah jumah belanja belanja loo belanja operasi belanja operasi belanja pegawai db33| belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa belanja bunga belanja bunga belanja bantuan sosial belanja bantuan sosial belanja modalbelanja modal gedung dan bangunan bangunan belanja modal jalan, jaringan, dan ke' jumlah belanja ot lo |lampiran xwalikota semarang ttd hendra pribadi lampiran xbansos daerah kota semarang semarang membaca proposal yang diajukan oleh . jii. melalui surat nomor eeeeee.xivobantuan sosial tanggal nomor sifat lampiran: perihal pencairan dana bantuan sosial dengan memperhatikan surat keputusan walikota nomor . tanggaleen berkas persyaratan yang dilampirkan": proposal ll)lxvberita acara serah terima bantuan sosial nomor . onceeekeeeeeees. tanggal.tentang penetapan daftar penerimabantuan sosial berupa barang berita acara serah terima bantuan sosial nomor ne:kesatu.tanggal. jjj. tentang penetapan daftar penerimawalikota semarang ttd hendra pribadi lampiran xvapihibah berupa uang, sebagaimana yang dimaksud dalam dianggarkan dalam klasifikasi belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek belanja berkenaan pada rka skpd.walikota semarang ttd hendra pribadi lampiran xwalikota semarang ttd hendra pribadi lampiran xixk. laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember. dalam rupiah) none uraian realisasi sesiesai ang dipisahkan iga maintain pabyangsah pendapatan transfer aman ena pama pusat pendapatan transfer amar daerah bgtan jasa belanja bunga h0000000 belanja hibah hoo0000000 belanja bantuan sosial aan belanja modal belanja modal tanah belanja modal peralatandan mesin| mana dan bangunan pemanas irigasi belanja modal aset tetap lainnya belanja modal aset lainnya blue jumlah belanja ' o o| total surplus ( defisitnone uraian realisasi sesi urut perubahan kurang) pendapatan darah |oo0000000 pendapatan asli daerah pad) il11 pajak daerah retribusi daerah |o0000000 hasil pengelolaan kekayaan daerah naa man tag aman pap singgah pendapatan transfer pusat sah lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan jumlah pendapatan belanja belanja operasi |o000000000 belanja pegawai belanja barangan jasa belanja bunga belanja hibah belanja bantuan sosial nan belanja modal belanja modal tanah belanja modal peralatandan mesin| bangunan kes irigasi belanja modal aset tetap lainnya belanja modal aset lainnya blue belanja tidak terduga ' ) | |o0000000 belanja tidak terduga ') ) ) e| jumlah belanja )o| total surplus ( defisit owl oli pembiayaan penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran jumlah penerimaan pembiayaan loh pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah pemeran pinjaman daerah jumlah pengeluaran pembiayaan pembiayaan netto be. sisa lebih pembiayaan anggaran asean taman bermannomor urai pendapatan daerah ho00000| pendapatan asli daerah pad) ho. pajak daerah lo. lo. ho) retribusi daerah lo. ho0000000| daerah yang dipisahkan tia tamtama abyangsah pendapatan transfer lo. pusat pendapatan tanker amar dawan| pas sah lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan jumlah pendapatan aan belanja lo. lo. belanja operasi belanja pegawai lo. belanja barangan jasa belanja bunga lo. ho) belanja hibah lo. lo) belanja bantuan sosial lo. li. lo. belanja modal lo. belanja modal tanah lo. belanja modal peralatandan mesin joaantatasda bangunan dan irigasi belanja modal aset tetap lainnya belanja modal aset lainnya blue| io. aan belanja tidak terduga lo. belanja tidak terduga |. jumlah belanja lo. lo. lo. tma| |. lo) lo. li. lo. pembiayaan il. lo. lo) penerimaan pembiayaan lo. tahun sebelumnya |. jumlah penerimaan pembiayaan lo. lo. pengeluaran pembiayaan lo. ho.) penyertaan modal darah pemberian pinjaman daerah jumlah pengeluaran |. |. pembiayaan netto lo. lo. lo. lo. lo. lo. ho.) sisa lebih pembiayaan anggaran foam aman bermaiapo retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah hasil pengelolaan kekayaan kekenlain lain pendapatan daerah yang sah sah lain lain pendapatan sesuai lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang undangan perundang undangan arah malah belanja loo belanja belanjaopersi opa belanja operasi dra betanapegasai belanja pegawai belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa belanja bunga e213| belanja bunga belanja hibah belanja hibah belanja bantuan sosial belanja bantuan sosial belanja modal ' e2pas belanja modal gedung dan ken bangunan bangunan belanja modal jalan, jaringan, dajumlah belanja tan tan polatau jasa, obyek belanja hibah barang dan atau jasa, rincian obyek dan subberbunyi sebagai berikut: pelaksanaan anggaran hibah berupa uang barang jasa berdasarkan atas dpa skpd. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:jumlah dalam apbd. kepala perangkat daerah pengelola hibsoftcopy surat permohonan pencairan dana, dan dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap usulan proposal. dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap usulan proposal sebagaimana dimaksud pada hurufdandengan tugas dan kewenangannya. ketentuan dan diubah dan dihapussebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah penandatanganan nph. penerima hibah dapat menggunakan dana hibah sejak penandatanganan nph. penyerahan hibah berupa uang barang jasa kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima. dihapus. permintaan pencairan atas belanja hibah dilakukan dengan mengajukan surat permintaan pembayaran langsung spp ls) kepada kepala skpd selaku bendahara umum daerah bud). kepala skpd selaku bendahara umum daerah bud)ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: proses pembayaran atas belanja hibah dilakukan melalui perangkat daerah pengelola hibah.kepala perangkat daer pengelola hibdanatau |
walikota pasuruan propil jawa timur peraturan walikota pasuruan nomor .$ tahun2019 dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang walikota pasuruan, bahwa dengan adanya perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah tidak berwenang terhadap pengelolaan perguruan tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka peraturan walikota pasuruan nomor tahun tentang akademi keperawatan kota pasuruan tidak berlakbadan layanan umumncabutan peraturan walikota pasuruan nomor tahun tentang arkade keperawatan kota pasuruan. peraturan walikota nomor tahun tentang akademi keperawatan%o\'^salinan mizndidikan dan kebudayaan kota pasuruan, dinas kesehatan kota pasuruan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pasuruan, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pasuruan, dinas tenaga kerja kota pasuruan, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kota pasuruan, dinas lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan kota pasuruan, dinas. dinas komunikasi, informatika, dan statistik kota pasuruan, dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga kota pasuruan, j . dinas perpustakaan dan kearsipan kota pasuruan, bagian umum pada sekretariat daerah kota pasuruan, il. bagian administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kota pasuruan, bagian hukum pada sekretariat daerah kota pasuruan, kecamatan gadingrejo kota pasuruan, oo. badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah kota pasuruan, dan badan pengelolaan keuangan dan asetskpd, dpa satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dpp) skpd dan dpp skpd sesuai denganyusutan arsip lingkungan pemerintahepub; peraturan gubenur jawa timur nomor tahun tentang tata kearsipan pemerintah provinsi jawa timur dalam berita daerah provinsi jawa timur tahun nomor seri el); peraturan daerahdoman penyusutan arsip lingkungan pemerintah kota pasuruan. bab ketentuan umum dalam keputusan kepalkota pasurudalamrovinsi jawa timur. series adalah kumpulan arsip berdasarkan masalah. klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kategori kegiatan dan arsip dinamis using dihasilkan dan mengelompokkannya. pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otomasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab bidang pengelolaan arsip dinamis. lembaga kearsipan pemerintah kota pasuruan. unit kearsipan adalah unit kearsipan perangkat daerah, khusus sekretariat daerah pemerintah kota pasuruakota dan bagian lingkungan sekretariat daerah pemerintah kota pasuruan. bab penyusutan arsip bagian kesatu umumiri unit pengolah unit kearsipan; pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan atau telah habis masa simpanan; dan penyerahan arsip yang bernilai guna tinggi, telah habis masa simpananunit pengolah unit kearsipan iii atau unit pengolah unit kearsipan ii; pemindahan arsip dari unit kearsipan iii unit kearsipan ii; dan, masing masing; pemusnahan arsip tingkat unit kearsipan iii; pemusnahan arsip tingkat unit kearsipan ii;atahun; dan telah disimpan unit kearsipan disamping kriteria sebagaimana dimaksud pada (satu) sampai dengan (empat) pencipta arsiparsip perangkat daerah; dan; dan persetujuan tertulis dari walikota. panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan walikota. jawab kepala unit kearsipan masing masingwalikota setelah mendapat: pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan persetujuan tertulis dari dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi jawa timur danyang menjadi;lakukan inventarisasi dan mengidentifikasi arsip yang akan dipindahkan; menilai arsip yang akan dimusnahkan dan diserahkan;; membuat daftar arsip yang akan dipindahkan, dimusnahkan atau diserahkan. melakukan dokumentasi; pelaksanaan serah terima arsip dilakukan setelah melalui proses seleksi sin penilaian oleh panitia penilai arsip provinsiprovinsi; dokumen pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak memulai guna dan habis jangka simpanan;meliputi:keputusan kepala perangkat daerah pencipta arsip tentang panitia penilai arsip perangkat daerah; surat menyurat pelaksanaan pemindahan arsip; nobulan rapat pemindahan panitia penilai arsip perangkat daerah; rekomendasi pemindahan arsip dari penilai arsip perangkat daerah; berita acara pemindahan dan daftar arsip yang dipindahkan;arsip perangkat daerah; surat menyurat pelaksanaan pemusnahan; nobulan rapat penilaian panitia penilai arsip perangkat daerah; surat pertimbangan pemusnahan dari panitia penilai perangkat daerahperangkat daerah; surat usul musnah kepada lembaga kearsipan kota; surat persetujuan pemusnahan arsip dari lembaga kearsipan hitunetapangubenur tentang panitia penilai arsip kota; surat menyurat pelaksanaan pemusnahan arsip: keputusan kepala perangkat daerah pencipta arsip tentang penyerahan arsip; surat menyurat pelaksanaan penyerahan arsip; nobulan rapat hasil penilaian panitia penilai arsip; surat pertimbangan dan persetujuan penyerahan dari panitia penilai arsip; perjanjian penyerahan arsip terhadap arsip tertentu, apabila diperlukan; berita acara yang diserahkan; foto dan laporan kegiatan penyerahan arsip. penyimpanan arsip basil dokumentasi penyusutan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. arsip yang tercipta dari basil pemusnahan dan penyerahan diperlakota selaku unit kearsipan sebelum berlakunya peraturan walikota ini menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan kota. bab ketentuan penutup hal bkegiatan dan prosedur pelaksana seleksi arsip pemindahan fisik arsip pembuatan daftar arsip pindah sinkronisasi daftar arsip dan fisik arsip penyiapan fasilitas penyusunan jra penandatanganan berita acara pembuatan laporan pemindahan penyimpanan daftar arsip dan pemindahan penandatanganan daftar arsip dan menyiapkan unit pengolah atau unit kearsipan iii tim kerja tim kerja tim kerja kepala up iii dan tim kerja kepala up iii dan kepala up iii dan kepala up iii pemindahan arsip dari unit kearsipan unit kearsipan pelaksana kegiatan dan prosedur unit kearsipan tim kerja tim kerja kepala tim kerja tim kerja kepala dan tim kerja kepala dan kepala kepala menyiapkan komunikasi rencana pemindahan pembuatan daftar arsip pindah penandatanganan berita acara penyiapan fasilitas penyusunan jra penyimpanan daftar arsip dan pemindahan pembuatan laporan pemindahan sinkronisasi daftar arsip dan fisik arsip seleksi arsip yang habis masa simpannyiapan rencana pemusnahan seleksi arsip yang habis masa simpan arsip usul musnah pembuatan daftar usul musnah komunikasi rencana sinkronisasi daftar arsip dan fisik pelaksanaan pemusnahan .penandatanganan arsip simpan daftar arsip persetujuan pemusnahan lkp pembuatan penyiapan penyimpanan daftar arsip pembuatan laporan penyimpanan daftar arsip dan pelaksana dan iii tim kerja dan iii tim kerja iii kepala iii tim kerja iii tim kerja iii tim kerja iii kepala tim kerja iii tim kerja iii kepala iii kepala iii pemusnahan arsip unit kearsipan kegiatan dan prosedur pelaksana kepala seleksi arsip yang habis masa simpan tim kerja arsip usul musnah arsip simpan tim kerja daftar arsip kepala tim kerja kepala kepala kepala tim kerja lo.pelaksanaan pemusnahan tim kerja penandatanganan kepala dan saksi penyiapan t.persetujuan walikota pembuatan laporan penyiapan rencana pertimbangan ppa lkp pembuatan daftar usul musnah penyimpanan daftar arsip, dan laporan pembentukan tim penilai arsip sinkronisasi daftar arsip dan fisik pemusnahan arsip unit kearsipan kegiatan dan prosedur pelaksana seleksi arsip yang habis masa simpan arsip usul musnah arsip simpan tim kerja daftar arsip kepala tim penilai arsip kota kepala dan lkd kepala kepala dan .penandatanganan kepala lkp, kepala dan saksi pembuatan laporan kepala dan penyiapan pelaksanaan pemusnahan penilaian arsip usul musnah persetujuan pembuatan daftar usul musnah penyimpanan daftar arsip, dan laporan pembentukan panitia penilai arsip kota komunikasi rencana dengan pencipta t.penerbitan walikota pemusnahan prosedur penyerahan arsip penyerahan arsip lembaga kearsipan pelaksana kegiatan dan prosedur tim kerja tim kerja arsip simpan arsip usul serah tim kerja tim kerja kepala kabid kearsipan panitia penilai arsip kota tim kerja tim kerja dan lkk kepala kepala menyerah dan lkp penyiapan daftar arsip pelaksanaan penyerahan pengajuan usul serah lkk pembuatan daftar usul serah pembuatan laporan .penandatanganan sinkronisasi daftar arsip dan fisik penyimpanan daftar arsip, dan laporan penyiapan rencana penyerahan arsip komunikasi rencana serah lkk t.penilaian arsip usul serah oleh lkk seleksi arsip yang memulai guna dan habis jangka simpanan penyerahan arsip yang tersimpan unit kearsipan kegiatan dan prosedur pelaksana arsip usul serah arsip simpan daftar arsip pelaksanaan penyerahan penandatanganan penyerahan pembuatan laporan penyerahan pengajuan usul serah lkk pembuatan daftar usul serah t.penilaian arsip usul serah sinkronisasi daftar arsip dan fisik penyiapan dan penyerahan penyiapan rencana penyerahan arsip komunikasi rencana pencipta arsip penyimpanan daftar arsip, dan laporan penyerahan seleksi arsip yang memulai guna dan habis jangka simpanan tim kerja tim kerja tim kerja tim kerja kepala kabid kearsipan panitia penilai arsip kota tim kerja dan tim kerja dan lkk kepala lkk dan menyerah arsip kepala dan dan lkk wakil walikota pasuruan, raharjo ten prasetyo |
salinan uyyaktan walikota pasuruan provinsi jawa timur peraturan walikota pasuruan nomor tahunpada masyarakat khususnya bidang perizinan maka perlu adanya sistem pemberian izin yang cepatberita daerah kota pasuruan tahun nomor memutuskan . memutuskan:peraturan walikota ini, melimpahkan kewenangan penandatanganan izin penggunaan sarana dan prasarana olahraga kepada kepala dinas pariwisata, pemuda dan olahraga kota pasuruan. pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: izin penggunaan stadion untung senopati, izin penggunaan gedung olahraga untung senopati, cc. izin penggunaan lapangan wijaya, dan izin penggunaan lapangan tenis grafika. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas pariwisata, pemuda dan olahraga kota pasuruan berkewajiban: menetapkan kelengkapan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan, menandatangani perizinan yang telah dilimpahkan, memperhatwalikota secara berkala setiap (enam) bulan sekalidinas pariwisata, pemuda dan olahraga kota pasuruan berpedoman padaerah maka perlu mengubah peraturan walikota pasuruan. ketentuan dalam lampiran peraturan walikota pasuruan nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerah tahun berita daerah kota pasurudengan berlakunyadan berdasarkan hasil evaluasi instansi terkait maka perlu mengubah yang kedua kaliupaya kesehatan bidang transfusi da:perhatikan keputusan pengurus pusat palang merah indonesia nomor kep pp pmi tentang penetapan biaya pengganti pengolahan darah bpp) udd pmiketentuan dalamcabanghingga berbunyi sebagai berikut: bpp untuk satu kantong darah atau komponen darah adalah sebesar (tiga ratus enam. si. pembina tingkat nip. |
salinan remas dan khusus parkir perdagangan retribusi dinas pertanian pemeriksaan dan ketahanan kesehatan hewan angan sesudah dipotong pang retribusi perizinan dinas penanaman retribusi izin modal dan mendirikan pelayanan bangunan terpadu satu pintu retribusi izin dinas penanaman modal dan usaha apa pelayanan sana, selatan terpadu satu kepada orang pribadi pintu dinas penanaman retribusi pemberian modal dan izin trayek kepada pelayanan orang pribadi terpadu satu pintu walikota pasuruan, salinan sesuai dengan aslinya ttd, kepala bagian hukum, sutiyoso ttd. yudha harnendro, sh.m si. pembina tingkattruktur.kode rekening uraian skpd pemungut target pendapatan pajak dan tapai retribusi daerah hasil pajak daerah pajak hotel badan pendapatan pajak restoran badan pendapatan pajak hiburan badan pendapatan pajak reklame badan pendapatan pajak penerangan badan pendapatan jean pajak parkir badan pendapatan pajak air tanah badan pendapatan pajak bumi dan badan pendapatan bangunan daerah bea perolehan hak badan pend atas tanah dan mean bangunan hasil retribusi retribusi jasa umum retribusi pelayanan kesehatan dinas kesehatan puskesmas retribusi pelayanan dinas lingkungan persamaan hidup, kebersihan kebersihan dan pertamanan retribusi pelayanan dinas perumahan penguburan pemakaman permukiman retribusi pelayanan dinas parkir tepi jalan perhubungan, umum retribusi pelayanan dinas perindustrian dan pasar pelataran perdagangan retribusi pelayanan dinas pasar los perindustrian dan .6p27. perdagangan retribusi pelayanan dinas pasar kios dan perindustrian dan bedak perdagangan retribusi pengujian kendaraan bermotor dinas pkb) mobil perhubungan, penumpang sedankekayaan daerah dinas lingkungan penyewaan tanah hidup, kebersihan bangunan taman dan pertamanan kota retribusi pemakaian dinas perumahan kekayaan daerah rakyat dan penyewaan tanah bangunan kawasan permukiman rusunawa) retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas perindustrian dan penyewaan tanah perdagangan bangunan senkyo) gang retribusi pemakai, penyewaan tankekayaan daerah bagian umum kendaraan bermotor |
Subsets and Splits