text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
lagaan bupati gresik provinsi jawa timur peraturan bupati gresik nomor tahundengan diberlakukannya pelaksanaan badan penyelenggara jaminan sosial dan jaminan kesehatan nasional dengan konsep universal coverage tanggal januari berdampak pada sistem remunerasi yang semula berbasis fee for service sebagian besar berubah menjadi pola prospektif sistem pembayaran sesuai dengan tarif ina cbg's, bahwa untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka sistem remunerasi yang telah diatur dalamibnu sina kabupaten gresigian kedua distribusi insentif proporsi jasa pelayanan pasien pelayanan eksekutif dan pelayanan non eksekutif didistribusikan kepada: pejabat pengelola sebesar (lima persen), pejabat struktural sebesar (lima persen), tenaga medis sebesar (tiga puluh tujuh koma lima persen), dan tenaga non medis yang terdiri atas tenaga fungsional dan staf manajemen sebesar (lima puluh dua koma lima persen). proporsi jasa pendidikan, pelatihan dan penelitian didistribusikan kepada: direksi sebesar (lima persen), pejabat struktural sebesar (lima persen), cc. pembimbing sebesar 80yo (delapan puluh persen): dan jasa instalasi unit lainnya sebesar (sepuluh persen). rincian proporsi jasa pelayanan pasien pelayanan eksekutif dan pelayanan non eksekutif dan proporsi jasa pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur. proporsi jasa pelayanan pasien pelayanan eksekutif dan pelayanan non eksekutif sebagaimana dimaksud dalam didistribusikan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut distribusi insentif kepada pejabat strukturalposisi (jabatan yang disandang): indeks kinerja (hasil capaian kinerja), dan tingkat eselon. distribusi insentif kepada tenaga medis dihitung berdasarkan indikator penilaian untuk pelayanan eksekutif, distribusi insentif tenaga medis dihitung berdasarkan tarif rumah sakit menggunakan pola fee for service, dan untuk pelayanan non eksekutif, distribusi insentif tenaga:distribusi insentif kepada tenaga nonketentuan distribusi insentif kepada tenaga medis untuk pelayanan eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf angka diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur. ketentuan distribusi insentif kepada tenaga medis untuk pelayanan non eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf angka indikator penilaian huruf sampai dengan huruf dihitung berdasarkan indexing dan score sedangkan pada huruf dihitung berdasarkan point diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur. ketentuan distribusi insentif kepada tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada huruf indikator penilaian berdasarkan indeks dan score, diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur. bagian ketiga indexing dan score distribusi insentif dihitung berdasarkan indexing yang menghasilkan indeks. score didapat dari indeks dikalikan dengan bobot. penjumlahan dari seluruh score merupakan total score individu. total score individu dibagi seluruh total score karyawan dikalikan dengan total proporsi jasa pelayanan merupakan jumlah insentif setiap karyawan. bab vii indikator penilaian bagian kesatu basic indexing basic indexing ditetapkan sesuai dengan gaji pokok pegawai rsud. nilai basic indexing sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari nilai gaji pokok dibagi dengan rp1. (satu juta rupiah). bagian kedua competence indexing competence indexing adalah indeks untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi kapasitas berdasarkan pendidikan pegawai dan keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut: dokter umum dokter gigi sertifikat pelatihan kursus sebagaimana dimaksud pada diakui bila sesuai dengan kompetensinya. nilai indeks sertifikat pelatihan kursus berdasarkan lama jumlah hari pelatihan diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur. bagian ketiga indeks resiko indeks resiko terdiri atas resiko infeksi: kimiawi, radiasi: dan resiko administrasi terkait regulasi hukum. indeks resiko sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dibagi menjadi (empat) grade yaitu: resiko grade dengan nilai indeks kemungkinan terjadi resiko kerja sangat ringan walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai standar prosedur operasional, resiko grade dengan nilai indeks kemungkinan terjadi resiko kerja ringan yang bersifat infeksius ringan dan fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai standar prosedur operasional, resiko grade iii dengan nilai indeks kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius sedang dan kimiawi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai standar prosedur operasional, dan resiko grade dengan nilai indeks kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius berat dan radiasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai standar prosedur operasional. indeks resiko sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi menjadi grade yaitu:ringan,sedang, dan resiko grade iii dengan nilai indeks kemungkinan terjadi resiko administrasi terkait regulasi hukum yang bersifat berat. ketentuan indeks pada setiap grade resiko sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur. bagian keempat indeks kegawatdaruratan indeks kegawatdaruratan merupakan nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan tingkat kedaruratan pelayanan. tingkat kedaruratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada bergantung pada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan indeks kegawatdaruratan grade dengan nilai indeks tidak terkait dengan tingkat kedaruratan pelayanan,ringan (bersifat administrasi), indeks kegawatdaruratan grade iii dengan nilai indeks terkait dengan tingkat kedaruratan pelayanan yang bersifat sedang (tidak mengancam jiwa), danberat. ketentuan grade kegawatdaruratan pada unit kerja diatur dalam peraturan direktur. bagian kelima indeks posisi indeks posisi merupakan nilai score berdasarkan tanggungjawab jabatan yang disandang pegawai. ketentuan indeks posisi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur. bagian keenam indeks kinerja indeks kinerja merupakan alat ukur untuk menilai prestasi kerja pegawai. penilaian indeks kinerja sebagaimana dimaksud pada berdasarkan unsur: disiplin, tanggung jawab, inisiatif: dan beban kerja. ketentuan penilaian indeks kinerja sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur. bab viii pelaksana teknis dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif pegawai, penghitungan point dan score individu dilakukan oleh petugas pelaksana teknis. penghitungan point dan score individu sebagaimana dimaksud pada didukung dengan sistem informasi manajemen rumah sakit sim rs). petugas pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. bab penutup pada saat peraturan bupati ini berlaku,gresikibnu sinpelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah ibnu sin yang dikelola dengdirektur, dan wakil wakil direktur pada rsud. direktur adalah direktur pada rsud. wakil direktur adalah wakil direktur pada rsudmendapatkan surat penugasan klinik dari direktur rsud. pegawai adalah karyawan rsud yang berstatus asn dan non asn (tenaga blue)jasa pelayanan adalah sistem pembagian jasa pelayanan yang diberikan kepada seluruh karyawan lingkungan rsud. tarif indonesian case based grosfee for service adalah pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. indexing adalah cara atau perangkat yang digunakan untuk menilai kinerja individu. score adalah nilai yang didapat dari indeks dikalikan dengan bobot. point adalah besaran nilai yang dihitung dari jasa yang diterima dokter dari tarif pelayanan sesuai peraturan bupati. tugas belajar adalah kegiatan mengikuti sekolah formal untuk jenjang lebih tinggi dengan biaya ditanggung oleh negara. ijin belajar adalah mengikuti sekolah formal untuk jenjang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan dilakukan luar jam kantor diluar jam kedinasan yang tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari hari. indeks resiko adalah penilaian resiko yang harus ditanggung oleh pegawai yang bekerja disuatu unit tertentu, yang dialami pegawai akibat pekerjaannya. bab remunerasi bagian kesatu prinsip pejabat pengelola dan pegawai rsud diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme. pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja. bagian kedua indikator pengaturan remunerasiii prinsip sistem remunerasi prinsip sistem remunerasi yaitu penghargaan atas pekerjaan didasarkan prinsip kesetaraan tingkat kompleksitas pekerjaan, penghargaan atas kinerja didasarkan prinsip kesetaraan tingkat capaian kinerja, dan kesetaraan yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan berbasis perorangan individual. bab jenis remunerasi jenis remunerasi terdiri dari gaji dan tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus: pesangon, dan pensiun. bagian kesatu gaji dan tunjangan tetap gaji dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan imbalan berupa uang yang bersifat tetap dan diceritakan setiap bulan kepada pegawai. gaji dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada bagi pegawai yang berstatus asn bersumber dari apbd. ketentuan pelaksanaan pemberian gaji dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan. gaji dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada bagi pegawai yang berstatus non asn bersumber dari jasa layanan rsud. ketentuan pelaksanaan pemberian gaji dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan direktur sesuai dengan kemampuan keuangan rsud. bagian kedua honorarium honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rsud untuk menghasilkan jasa. honorarium sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, pejabat panitia pengadaan, tim pelaksana kegiatan, dan tim panitia lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan direkturyang bersumber dari pendapatan rsud, dayang bersumber dari pendapatan rsud. honorarium sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak sebesar (lima belas persen) dari gaji direktur yang bersumber dari pendapatan rsud. honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf berpedoman pada standar biaya operasional kegiatan apbd yang ditetapkan bupati. honorarium sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan direktur memperhatikan kemampuan keuangan rsud. bagian ketiga insentif insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tambahan pendapatan berbasis kinerja yang diberikan setiap bulan kepada seluruh pegawai. insentif sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan pemberian pelayanan yang diberikan rsud. insentif sebagaimana dimaksud pada berasal dari jasa pelayanan. bagian keempat bonus bonus sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penghargaan yang dapat diberikan rsud atas dasar prestasi kerja pegawai. bonus sebagaimana dimaksud pada bersifat tambahan pendapatan luar gaji dan tunjangan tetap dan insentif, dapat diberikan (satu) kali dalam (satu) tahun anggaran. bonus sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan direktur memperhatikan kemampuan keuangan rsud. bagian kelima pesangon pesangon sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada pegawai non asn setelah purna tugas. pesangon sebagaimana dimaksud pada diberikan melalui asuransi badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan. bagian keenam pensiun pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pegawai rsud yang berstatus asn setelah purna tugas. pemberian pensiun sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan. bab sumber pembiayaan remunerasi sumber pembiayaan remunerasi berasal dari pendapatan blue yang berasal dari jasa pelayanan. pendapatan blue sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada terdiri dari pendapatan atas pelayanan pasien umum, yang meliputi pelayanan eksekutif dan pelayanan non eksekutif, pasien bpjs dan pasien asuransi lainnya, dan pendapatan pendidikan, pelatihan dan penelitian. bab insentif bagian kesatu anggaran insentif besaran anggaran insentif ditetapkan paling banyak (empat puluh persen) dari total pendapatan jasa layanan rsud setiap bulan. besaran anggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap tahun dengan peraturan direktur. |
latihan dasar dipandang perlu mengangkat panitia kegiatan pelatihan dasar empat pakis rescue team pada sabtu dan minggu, agustuskegiatan pelatihan dasariversitas lampung nomor un26 kp tentang penetapan struktur organisasi fakultas kedokteran universitas lampung, tap mpm kbm unila nomor v http mpm uli ipada juni tentang pembentukan panitia kegiatan latihan dasar landas)susunan panitia kegiatan pelatihan dasar landas) empat pakis rescue team fakultas kedokteran universitas lampung sebagaimana terlampir, keempat panitia pelatihan dasar landas) bertanggungjawab selama proses kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan selesai, kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung pya| fakultas kedokteran aya jl. prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telp. laman email: kelima panitia kegiatan pelatihan daspelatihan dasar dibebankan pada dana usaha dans), dana kemahasiswaan, dan dana kas empat pakis rescue team fakultas kedokteran universitas lampung tahunjuli a.n. dekan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni png ea" dr dr. beta kur awan, ked., kes nip tembusan dekan, ketua prodi pendidikan dokter, kepala tata usaha:aa. fakultas kedokteran jl. prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telp. laman email: lampiran keputusan dekan fakultas kedokteran universitas lampung nomor un26. km. tanggal juli perihalpelindung dekan fakultas kedokteran unila dr. dyah wulan sumbar, kes) penanggung jawab wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni dr. beta kurniawan, ked., kes) dosen pembina dr. rasmi ked. farm sekretariat makmur murid, s.e. ketua) siti suriah, s.ip., si. wakil ketua) mega putrisangat anggota) sudirman anggota) pengawas dewan perwakilan mahasiswa dpm) abi publi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan lapangan ketua empat pakis rescue team andestya ananda) organizing committee ketua wahyu agung saputra sekretaris catur ambar wati sabrina andini bendahara rifai fadhil maulana riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung ya, fakultas kedokteran jl. prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telp. laman email: divisi acara koordinator isabel theodore anggota lawrensium ameblo raffi febri deity novanto rio african pratama divisi humas koordinator nanda cynthia husna anggota primata mukmin satu putu desa l.p feby aulia hasanah hari ghulam ramadhan tasya hani fatwa mutiara fauna divisi konsumsi koordinator amelia suprayogi anggota puti nahiyah cindy gustavo dwirusman made indah ayun dian pratiwi made sherly divisi pubdekdok koordinator kylian khairunnisa anggota angsa prima justice alma natalia syafii eka guna muhammad juni hasbullah rahmat febrian fahmi aditybandar lampung telp. laman email: divisi perlengkapan, kesehatan, dan keamanan koordinator made michael dana anggota selain sana massa victoria regia diandra bali pandu e.p nyoman era hermawan daniel christian toni rosalia risk priyayi devi yulia putri benny syahputra umay raihan kabilah divisi dana dan usaha koordinator heavy aziz mahar anggota shania evingelinda hasan lili novita asep wahyudi sudirman hadiah sapto putri rasnya satu ditetapkan bandar lampung padatanggal juli a.n. dekan wak daka bidang kemahasiswaan ik nae dr. beta kurniawan, ked., kes. nip |
iea jan kaapemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur pelaksanaana.)februari besaran biaya perjalanan dinas dalamuang harian perjalanan dinas perjalanan dinas luar daerah soma suren aman moon atom momo salam saw noor salomermom stm aon belum stoo salaman mom rno00 hosaremoomammun sosok lamar rum camar kanan too sulawesi selatan jua uang harian dibayarkan sesuai dengan lokasi tujuan dalam pelaksanaan tugas luar daerah. perjalanan dinas dalam daerah pimpinan dprd daerah gol gol. iii eselon lainnya aoa tolu lra biaya representasi perjalanan dinas ( biaya penginapan perjalanan dinas biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah tarif hotel pimpinan dprd provinsi satuan bupati anggota medii pejabat pejabat wakil bupati daerah eselon iii eselon iv gol. eselon gol gol. iii lainnya wow lala talu aceh sumatera utara |. samulo lieaooo aesooo solo0 eno kepulauan riau jambi sumatera barat ssa,o0o0 sumatera apa lampung bengkulu bangka belitung |. banten jawa barat dki jakarta jawa tengah d.i. yogyakarta 7a7, jawa timur aman nusa tenggara kalimantan dengan kalimantan halaman s16,o00 kalimantan utara sulawesi utara gorontalo sulawesi barat sulawesi sulawesi tengah sulawesi sulawesi biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan lokasi tujuan dalam pelaksanaan tugas luar daerah. biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah pimpinan dprd daerah gol gol. iii eselon lainnya lea jelajah tuameasa connor soto moon 2s020 aman aipppose biaya taksi perjalanan dinas mem namo sumatera utara orang kali same hama sori mon jess san (eta hambamu omer samo alabama orasi soo |dammara petasaniaya taksi dibayarkan sesuai dengan lokasi tujuan dalam pelaksanaan tugas luar daerah. bupati kepulan siau tagulandang biaro, yan tia toni supit mana memperhatikan keputusan bupati kepulauan siau tagulandang biaro nomor tahun tentang penetapan. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro. pejabat daerah adalah pimpinan anggota dprd, sekretaris daerah dan eselon lainnyakepulauan siau tagulandang biaro. pejabat eselon adalah pnsns atau pegawai negeri lainnya yang bertugas atau ditugaskan sebagai pelaksanapenyelenggara negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat pegawai, pimpinan dprd dan anggota dprd kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro dalam rangka efektifitas penyelenggaran pemerintahanperjalanan dinas dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri untuk melaksanak atau pejabat daerah serta melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pejabat yang berwenang, perjalanan dinas dalam kejadian luar biasa force major). kegiatan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam huruf atas, merupakperjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam,jabat negara, pejabat daerah, pns:atau pejabat lainnya yang ditugaskan, sekretaris daerah dan pejabat eselon lainnyakepala skpd, pejabat eselon iii, eselon iv, auditor pada inspektorat dan pengawas fungsional pada dinas pendidikan pemuda dan olahragaditugaskan, sedangkan surat perintah perjalanan dinas spp) ditandatangani oleh kepala skpd, dalam hal kepala skpd berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditugaskan, surat perintah tugas spt) dan spp staf dan pegawai tidak tetap, ditandatangani oleh kepala skpd, atau dalam hal kepala skpd berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditugaskan, pejabat eselon iii, eselonkpd atas nama bupati menandatangani surat perintah tugas spt) dan surat perintah perjalanan dinas spp) dalam daerah dan luar daerah, dalam hal kepala skpd berhalangan maka ditandatangani oleh pejabat yang ditugaskan, khusus surat perintah tugas spt) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari sekretaris daerah, perjalanan dinas dalam hal hal khusus seperti dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dimaksud kepada sekretaris daerah. pejabat eselon yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib melaporkan kepada bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah serta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas,jadwal pelaksanaan kegiatan), perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan latihan, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya dengan menyetor kontribusi dan atau yang ditanggung oleh penyelenggara, tidak dibayarkan komponen biaya perjalanan dinas yang sudah termasuk dalam biaya kontribusi dan atau biaya yang ditanggung oleh penyelenggara,perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam surat perintah tugas karena keadaan tertentu seperti tidak ada transportasi, cuaca buruk dan bencana alam, perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam surat perintah tugas disebabkan karena tugas mendadak tambahan pelaksanaan tugas. bab biaya perjalanan dinas komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari biaya transport, uang harian, biaya representasi, biaya penginapan, biaya taksi, biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut bupati wakil bupati: pimpinan dprd anggota dprd sekretaris daerah dan pejabat eselon lainnya, pejabat eselon iii staf golongan iv, pejabat eselon iv staf golongan iii, staf golongan ii i dan pegawai tidak tetap. biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tiket kapal laut dan atau angkutan udara yang untuk penggunaanya harus dilampirkan bukti tiket dan atau boarding pass,menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan vip untuk angkutan laut, pimpinan dprd, anggota dprd dan sekretaris daerah menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan vip untuk angkutan laut, pejabat eselon dan eselon iii) menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas vip untuk angkutan laut, pejabat eselon iii lainnya staf golongan dan eselon iv staf golongan iii menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas eksekutif untuk angkutan laut, staf golongan ii ipada hurufiaya representasi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, eselon lainnya, biaya penginapan dimaksud pada (l) huruf adalah, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan, kepada pejabat negara, pejabat daerah, pns dan pegawai tidak tetap dibayarkan biaya penginapan sebesar (tiga puluh) persen dari tarif hotel penginapan sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara lumpur, biaya taksi sebagaimana dimaksud padakota bandara pelabuhan terminal stasiun kedatangan dan sebaliknya, uang taksi sebagaimana maksud pada dihitung satu kali pergi dan satu kali kembali setiap pelabuhan bandara terminal stasiun dan dibayarkan secara lumpur,hanya diberikan biaya transport dan uang harian yang besarnya tidak melebihi uang harian pejabat negara yang didampingi. perjalanan dinas ketua tim penggerak pkk kabupaten tidak melebihi biaya perjalanan dinas pejabat negara, perjalanan dinas ketua dharma wanita persatuan kabupaten tidak melebihi biaya perjalanan dinas eselon ilb, perjalanan dinas wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendaharpegawai negeri sipil golongan iii. perjalanan dinas anggota atau pengurus lainnygolongan ii. besarperintah tugas spt), surat perintah perjalanan dinas spp) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tiket, boarding pass dan kwitansi biaya hotel. perhitungan perjalanan dinas pembayaran lumpur dihitung berlaku sejak hari tanggal keberangkatan pergi maupun hari tanggal kembali sebagaimana tercantum dalam tiket dan boarding pass.ejabat berwenang, biaya transport perjalanan dinas dalam wilayah pergi pulang yang memakan waktu kurang dari (delapan) jam pergi pulang dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku. pnssesuai dengan kondisi saat itu dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. pns sebagaimana dimaksud dalam hurufperjalanan dinas luar negeri mengacu dalam ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahundangkan besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri keuangan pmk) yang berlaku. bab ketentuan penutup surat perintah tugas spt) yang telah ditanda tangani oleh sekretaris daerah dan atau asisten sekretaris daerah sebelum ditetapkannyatoni supit at, diundangkan condong siau padartanggal karet sekret, daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, tai limun dr: aryallingkungan hidup kabupaten banyuwangi, kepala badan, adalah kepala badan lingkungan hidup kabupaten banyuwangi: unit pelaksana teknik badan yang selanjutnya disingkat upt, adalah unit pelaksana teknis badan lingkungan hidup kabupaten banyuwangi:kegiatan dan atau usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, tentang penyelenggaraan kegiatan dan atau usaha. upaya pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat ukl adalah penanganan komponen lingkungan hidup terkena dampak yang ditimbulkan akibat dari kegiatan dan atau usaha.yang ditimbulkan akibat dari kegiatan dan atau usaha. surat pernyataan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disingkat spl adalah surat pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib menyusun amdal dan atau ukl upl: ilingkungan hidup berkewajiban: a.lingkungan hiduplingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan,pokok dan fung: mengkoordinasikan penyusunan tugas bidang lingkungan hidup:lingkungan hidup terdiri dari kepala badan: sekretariat, bidang pengawasan dan pengendalian, bidang pemantauan dan pemulihan: uptub bidang penerapan amdal, ukl dan upl: sub bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, bidang pemantauan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang pemantauan dan pengkajian kualitas lingkungan, sub bidang pemulihan kualitas lingkunglingkungan hidup, melaksanakan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup: melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup: melaksanakan pembinaan pegawai lingkungan badan lingkungan hidup: melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada upt dan pejabat fungsional lingkungan badan lingkungan hiduptugas pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup serta pencemaran dan kerusakprogram dan petunjuk teknis bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan, mengkoordinasikan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan: pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugasnya. kepala bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas: menyusun rencana bidang pengawasan dan pengendalian sesuai dengan rencana kerja badan: melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkungan, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lingkunerapan amdal, ukl upl mempunyai tugas: menyusun rencana sub bidang penerapan amdal, ukl upl sesuai dengan rencana kerja badan:: memproses pemberian rekomendasi ukl dan upl: mengkoordinasikan penyusunan pengendalian dampak lingkungan dan informasi lingkungan: melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan amdal, menyusun penetapan hasil evaluasi amdal: memberikan rekomendasi ijin dan sup: melaksanakan pembinaan izin lingkusub bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, mempunyai tugas: menyusun rencana sub bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan rencana kerja badan, menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan,: mengawasi dankoordinasi teknis bidang penegakan hukum lingkungan: melaksanakan monitoring dan penegakan hukum: mengawasi dan mengendalikan perizinan bidang pengendalian dampak lingkungan dan pembuangan limbah: melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi terkait bidang penegakan hukum, melaksanakan penegakan hukum bidang lingkungan hidubagian keempat bidang pemantauan dan pemulihan bidang pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengkajian dan pemulihan kualitas lingkungan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemantauan dan pemulihan mempunyai fungsi: a.penyusunan program dan petunjuk teknis bidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan: mengkoordinasikan dan pelaksanaan program bidang pemantauan, pengkajian dan pemulihan kualitas lingkungan: pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. kepala bidang pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas: menyusun rencana bidang pemantauan dan pemulihan sesuai dengan rencana kerja badan, melaksanakan pemantauan, pengkajian dan pemulihan kualitas lingkungan: cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan pemulihan kualitas lingkuantauan dan pengkajian kualitas lingkungan mempunyai tugas: menyusun rencana sub bidang pemantauan dan pengkajian kualitas lingkungan sesuai dengan rencana kerja badan: melakukan koordinasi pemantauan pelaksanaan pengelolaan limbah b3, melakukan kajian, penelitian dan evaluasi terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, melakukan inventarisasi dan :dan rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah industri atau usahaukan pengkajian dan koordinasi bidang pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup: melakukan pemantauan dan analisis kegiatan pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup:: melaksanakan pengkajian kualitas udara, air pada sumber air dan sda lainnya: melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dan kualitas air pada sumber air, melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara ambient dan emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, m.melaksanakan penetapan kelas air pada sumber air dan upayaulihan kualitas lingkungan, mempunyai tugas: menyusun rencana sub pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan rencana kerja badan: menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan teknis bidang pemulihan kualitas lingkungan, melakukan koordinasi pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah b3, pelaksanaan sistem tanggap darurat, serta penanggulangan kecelakaan limbah b3: mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis program pemulihan kualitas lingkungan:pemulihan kualitas lingkungan serta merancang tindakan yang diperlukan: melaksanakan koordinasi penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut: mengatur, mencegah dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan wilayah kawasan pesisir, melaksanakan inovasi pengembangan metode pemulihan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan bahan koordinasi pemulihan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan penanggung jawab usaha kegiatan dan masyarakat, melaksanakan koordinasi pemulihan kualitas udara ambient perkotaan dengan program langit biru dan penataan ruang terbuka hijau: melaksanakan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi sda dengan keanekaragaman hi, melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat, mupt upt,sehatsehatan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu dirubah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan diatas perlu menetapkan kembali peraturan daerah tentang susunan organisasi dinas kesehatkesehat cc.rhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas bidang kesehatan. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. bab ill susunan organisasi susunan organisasi dinas kesehatan terdiri dari kepala dinas. wakil kepala dinas. bagian tata usaha. sub dinas pelayanan kesehatan masyarakat. sub dinas penyuluhan kesehatan. sub dinas pencegahan dan pemberantasan penyakit. sub dinas penyehatan lingkungan. sub dinas kesehatan keluarga. cabang dinas. unit pelaksana teknis dinas utd kelompok jabatan fungsional. atpi21serta pelayanan administrasi kepegawaian. sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan. sub dinas pelayanan kesehatan mayarakat sub dinas pelayanan kesehatan ma. sub dinas pelayanan kesehatan mayarakakesehatan mayarakat mempunyai. pengadaan alat alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu. pengumpulan bahan pelaksanaan usaha usaha pembinaan usaha pelayanan kesehatan khusus. penyusunan rencana kebutuhan obat obatan dan alat alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat obatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu. sub dinas pelayanan kesehatan mayarakat membawakan seksi pembinaan rumah sakit dan puskesmas. seksi pembinaan kesehatan khusus. seksi kefarmasi. seksi pembinaan kesehatan khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan kesehatan jiwa, mata, gigi dan mengkoordinir laporannya. seksi kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat obatan, alat alat kesehatan pada puskesmas, puskesmas pembantu serta pengawasan pengelolaan obat obatan. sub dinas penyuluhan kesehatan sub dinas. sub dinas penyuluhan kesehakesehatan mempunyai fungsi mengumpulkan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui mass media. mengumpulk. pengolahan bahan koordinasi usaha usaha kesehatan institusi. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan masyarakat. sub dinas penyuluhan kesehatan membawakan seksi usaha kesehatan institusi. seksi penyebarluasan informasi. seksi peran serta masyarakhatan institusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan pada institusi antara jain sekolah sd, slip dan sta. seksi penyebarluasan informasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya penyuluhan melalui media massa, media komunikasi maupun media elektronik dan media lainnya. seksi peran serta masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat. sub dinas pencegahan dan pemberantasan penyakit sub dinas. sub dinas pencegahan dan pemberantasan penyakicegahan dan pemberantasan penyakit mempunyai fungsi perumusan perencanaan kegia. evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi. penyebarluasan informasi cara cara pemberantasan sumber sumber penyakit menular. sub dinas pencegahan dan pemberantasan penyakit membawakan seksi pengamatan dan pencegahan penyakit. seksi pemberantasan penyakit bersumber binatang. seksi pemberantasan penyakit menular langs. seksi pemberantasan penyakit bersumber binatangktor. seksi pemberantasan penyakit menular langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyebarluasan informasi cara pemberontakannya. sub dinas penyehatan lingkungan sub dinassub dinas penyehatan lingkehatan lingkungan mempunyai fungsi:. pengumpulan bahan pembinaan pengawasan kualitas air dan lingkungan. pengumpulan sub dinas penyehatan lingkungan membawakan: seksi penyehatan tempat umum. seksi penyehatan air. cc. seksi penyehatan lingkungyehatan tempat umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasikan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat tempat umum, tempat tempat pengelolaan makanan dan minuman. seksi penyehatan air mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasikan bahan pembinaan serta petunjuk cara pengolahan air minum dan lingkungannya. seksi penyehatan lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan dan pemukiman. sub dinas kesehatan keluarga sub dinas kesehatan keluarga mempunyai tugas melakukan upaya pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana pada puskesmas dan puskesmas pembantu serta unit kesehatan lainnya serta melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu dan anak. sub dinas kesehatan kelukesehatan keluarga mempunyai fungsipengumpulan bahan pembinaan pengaturan dan memonitor gizi mayarakat.sub dinas kesehatan keluarga membawakan seksi kesehatan ibu dan anak. seksi gizi. seksi kesehatan usia lanjukesehatan ibu dan anak mempunyai tugas melaksanakanseksi gizi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan pengaturan dan memonitor gizi mayarakat. seksi kesehatan usia lanjut mempunyai tugas melaksanakancabang dinas pasaikesehatan memiliki (empat) unit pelaksana teknis dinas utd) yaitu utd pusat kesehatan masyarakat puskesmas), rumah sakit umum daerah rsud) sungai darah, gudang farmasi dan utd laboratorium kesehatan daerah. susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi utd puskesmas, utd rumah sakit umum daerah rsud) sungai darah, gudang farmasi dan utd laboratorium kesehatan daerah ditetapkan dengan keputusan bupatikedai eataatetgae ian ledakan yna lini peranan ora nag aan tata): uya lena mentah aka swan ana samad merang pawan maa. mna psn aah sni pes nilyiva nvllats setid singa nirari mun nanus lng nayamys kuat mam dmenmnrman amanternakan dan perikananternakan dan perikanyairsana dimaksud dalam huruf dan diatas perlu menetapkan peraturan daerah tentang susunan organisasi dar tata kerja dinas peternakan dan perikan: undang undang nomor tahun tentang karantina hewan, ikan dan tumbuternakan dan perikanan rpeternakan dan perikanan adalah dinas peternakan dan perikanan kabupaten sawahlunto sijunjung: unit pelaksana teknis dinas adalah unit pelaksana teknis dinas peternakan dan perikanan kabupaten sawahlunto sijunjung. babi kedudukan, tugas dan fungsidesentralisasi dibidang peternakan dan perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dinas peternakan dan perikanan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan perikanan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayaran umum dibidang peternakan dan perikanan: pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas peternakan daa perikanan: pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. bab susunan organisasi dinas peternakan dan perikanan terdiri dari bagian tata usaha, bidang program, bidang budidaya, bidang pengembangan dan perlindungan, bidang bina usaha dan kelembagaandibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas: bagan susunan organisasi dinas peternakan dan perikkepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum: (2dkepala fpasat bagian tata usaha dan urusan rumah tangga serta perlengkapan serta, verifikasi dan perbendaharaan. bagian kedua bidang program bidang program mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rencana program, analisa potensi, statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan, bidang programgram menyelenggarakan fungsi ( ) mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program pembangunan peternakan dan perikanan, penyiapan rumusan bahan perencanaan dan program bidang peternakan dan perikanan, penyiapan penelitian bahan dan administrasi teknis penyusunan perencanaan peternakan dan perikanan, penyiapan bahan analisa potensi peternakan dan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan dinas, penyiapan penyusunan bahan laporan, repetada, renstra dan proper bidang peternakan dan perikanan, bidang program terdiri dari seksi perencanaan:l seksi perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpul!an, penyiapan data dan bahan serta penyusunan perencanaan dan program dinas, menyiapkan bahan perumusan penilaian dan melaksanakan arabia potensi peternakan dan perikanan, seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan serta penyajian statistik peternakan dan perikanan, memonitor memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program bidang peternakan dan perikanan. bagian ketiga bidang budidaya bidang budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pedoman petunjuk teknis serta melaksanakan pembinaan budidaya peternakan dan perikanan: bidang budidayaudidaya menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pembinaan dan melaksanakan bimbingan budidaya bibit ternak dan ikan, penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan pendayagunaan alat peternakan dan perikanan,redaran dan penggunaan pakan, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan, pengendalian budidaya ikan air tawar, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan. bidang budidaya terdiri dari: seksi budidaya peternakan, seksi budidayabudidaya peternak: seksi budidaya perikanikan, pengawasan peredaran benih dan pakan serta pengawasan balai benih penyusunan rencana kebutuhan benih, pengendalian penangkapan ikan, pengendalian budidaya ikan air tawar, pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan. bagian keempat bidang pengembangan dan perlindungan bidangusaha kawasan dan bimbingan perlindungan peternakan dan perikanan, bidang pengembangan dan perlindung pasal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pengembangan dan perlindungan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahkomoditi ternak dan ikan, pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, cc. pengnak dan ikan, pasai bidang pengembangan dan perlindungan terdiri dari seksi pengembangan dan perlindungan peternakan, seksi pengembangan dan perlindungan hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner: seksi pengembangan dan perlindungan perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan perikanan, bimbingan penyiapan lokasi petani nelayan, serta pengawasan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan. bagian kelima bidang bina usaha dan kelembagaan bidang bina usaha dan kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha peternakan dan perikanan, melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan informasi dan penyuluhan peternakan dan perikanan, bidang bina usaha dan kelembaga, pedoman petunjuk teknis pembinaan usaha peternakan dan perikanan,, penyusunan program metoda penyuluhan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, penyusuna ternak dan ikan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan, mengelola sarana penyuluhan, menyelenggarakan pelatihan peternakan dan perikanan. bidang bina usaha dan kelembagaan terdiri dari seksi bina usaha: seksi kelembagaan. seksi sebagaimana dimaksud dalam masing masing dipimpin oleh seorang kepada seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. m ) seksi bina usaha mempunyai tugas menyiapk informasi pemasaran, pengolahan hasil ternak dan ikan, ketenagakerjaan dan perkreditan, seksi kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, program penyuluhan dan metoda penyuluhan, serta pendokumentasiasa!. dinas peternakan dan perikanan memiliki (satu) unit pelaksana teks dinas utd) yaitu utd pasar ternak palangka,dibidang keahlian masing masing, kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam alat berada di kepala bidang kepala bagian, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala utd dan kelompok kepala bagian, kepala sub bagian, kepala seksikunjung tahun nomor: |
peraturan bupati pesisir selatan nomor tahun tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor tahun tentang retribusi penyediaan kakus dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesisir selatan menimbang bahwa peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor tahun tentang retribusi penyediaan kakus merupakan jenis pungutan retribusi daerah: bahwa dalam rangka pungutan tarif retribusi berdasarkan bab iv, peraturan daerah nomor tahun perlu diatur dengan petunjuk pelaksanaan tentang standar pembiayaan operasional karena kondisi geografis kabupaten pesisir selatan yang memanjang dari utara selatan, mengingat bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf dan diatas perlu diatur dengan peraturan bupatiundang undangpesisir selatan nomor tahun tentang penetapan batas wilayah kota ibukota lainnyakebersihan dan pertamananpenyediaan kakus. memutuskan peraturan bupati pesisir selatan tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pesisir nomor tahun tentang retribusi penyediaan kakus bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan app daerah adalah kabupaten pesisir selatan pemerintah adalah pemerintah kabupaten pesisir selatan kepala daerah adalah bupati pesisir selatanpenyediaan kakus jamban. objek retribusi adalah pelayanan penyediaan kakus jamban oleh pemerintah daerah. tidak termasuk objek retribusi adalah penyediaan kakus jamban yang dimiliki dan atau dikelola oleh perusahaan daerahyang dimiliki dan atau oleh pemerintah daerah. retribusi pelayanan penyediaan kakus jamban digolongkan sebagai retribusi jasa usaha bab struktur dan besarnya tarif retribusi tarif retribusi digolongkan berdasarkan volume tinja yang disedot. besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis diwilaysatuan untukunsur biaya keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa. struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dan ini sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa alas pemakaian mobil tinja milik pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan dikenakan retribusi sebagai berikut tarif penyediaan kakus untuk kali penyediaan volume maksimal3 kecamatan jumlah pungutan jumlah jasa jasa pelayanan sarana koto terusan perancang: bbm solar itr jasa sopir org jasa pekerja org cuci mobil oli administrasi bayang bbm solar jasa sopir org jasa pekerja org cuci mobil oli administrasi bayang utara bbm solar ltr jasa sopir org jasa pekerja org cuci mobil oli administrasi jurai perincian: bbm solar itr jasa sopir org jasa pekerja org cuci mobil oli administrasi batang kapas perincian: bbm solar itr jasa sopir org jasa pekerja org cuci mobil oli adminstrasi sutera ., perincian: bbm solar itr jasa sopir org jasa pekerja org cuci mobil oli administrasi org rp. pengarang perincian: bbm solar lte jasa sopir org jasa pekerja org cuci mobil oli administrasi biaya konsul petugas org rp. ranah pesisir perincian: bbm solar jasa sopir org jasa pekerja org cuci mobil oli administrasi org rp. lingga sari diganti: org rp. pancung soal .0u0, perincian: bbm solar itr jasa sopir org jasa pekerja orp cuci mobil oli administrasi biaya konsul petugas org rp. basa balai tapan perincian: bbm solar jasa sopir org jasa pekerja org cuci mobil oli administrasi biaya konsul petugas org rp. lubang silat rp. m6,. diluar ibu kabupaten biaya penyediaan kakus ditambah bbm1 liter untuk km. tata cara pemungutan retribusi penyediaan kakus dikoordinir oleh kantor kebersihan dan pertamanan pesisir selatan. retribusi penyediaan kakus dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala kantor kebersihan dan pertamanan. bab tata cara penyediaan untuk mengkoordinir pengelolaan dan administrasi pembukuan retribusi penyediaan kakus ditunjuk bendaharawan khusus penerimaan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. semua hasil penerimaan pungutan retribusi penyediaan kakus harus disetorkan langsung kas daerah paling lambat 3x24 japen ran dki oku held tentang peranan danger kabupaten pesisir sel peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor tahun tentang perusahaanberdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini maka peraturan daerah tingkat kabupaten pesisir selatan nomor tahun tentang perusahaan daerah tingkat kabupaten pesisir selatan perlu dilakukan penyempurnaan: bahwa untuk memenuhi maksud pecintadan pinjaman perusahaan daerah: peraturrusahaan daer daerah: perusahaan daerah adalah perusahaan daerah kabupaten pesisir selatan: direksi adalah direksi perusahaan daerah kabupaten pesisir selatan, direktur utama adalah direktur utama perusahaan daerah kabupaten pesisir selatan: direktur adalah direktur perusahaan daerah kabupaten pesisir selatan: badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah kabupaten pesisir selatan. bab.ii nama dan tempat kedudukan dengan peraturan daerah ini diatur tentang perusahaan daerah kabupaten pesisir selatan: perusahaan daerah adalah badan hukum yang berhak dan berkewajiban melakukan usaha usaha berdasarkperaturan perundang undangan lainnya, nama peraturan daerah ini adalah perusahaan daerah kabupaten pesisir selatan" perusahaan daerah ini berkedudukan dan berkantor pusat ibu kota kabupaten pesisir selatan dan dengan persetujuan bupati dan dprd dapat membuka cabang cabang atau perwakilan perwakilan dimana perlu sesuai dengan kemampuan perusahaan. bab. iii sifat, tujuan dan lapangan usaha perusahaan daerah adalah perusahaan daerahperusahaan daerah berfungsi untuk memupuk pendapatan asli daerah dan pemberdayaan usaha usaha dalam menggali potensi daerah yang ada, perusahaan daerah bergerak dalam bidang usaha industri dan kerajinan perikanan dan kelautan peternakan pertanian tanaman pangan perkebunan perdagangan jasa konstruksi kontraktor perbengkelan percetakan pariwisata perhotelan pengelolaan hasil hutan ikutan dan kehutanan pertambangan alat alat berat dan lain lain usaha sesuai dengan perkembangan dan akan ditentukan kemudian penetapan dan pengembangan bidang usaha dimaksud ini diatur dalam suatu proposal yang ditetapkan dengan keputusan bupati perusahaan daerah dapat bekerjaprinsip ekonomi perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah. bab.iv susunan organisasi susunan organisasi perusahaan daerah disesuaikan dengan kebutuhan yang terdiri dari direksi: badan pengawas: unsur unsur staf: bagan struktur organisasi dari pada perusahaan daerah ini terdapat.v direksi perusahaan daerah dipimpin oleh suatu direksi: anggota direksi terdiri dari sebanyak banyaknya (tiga) orang dan sekurang kurangnya (dua) orang,bagian pertama pengangkatan direksi perusahaan anggota direksi diangkat oleh bupati diutamakan dari swasta atas usulan badan pengawas. dalam hal calon direksi sebagaimana dimaksud pada inebelum memangku jabatan, jabatan direksi wajib mengangkat sumpah menurut agamanya dihadapan bupati: susunan kata kata sumpah diatur oleh bupati: yang dapat diangkat menjadi anggota direksi direktur utama direktur) harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut warga negara indonesia memiliki keahlian, berpengalaman serta berakhlak dan bermoral yang baik. bertempat tinggal ditempat kedudukan perusahaan daerah. mampu dan cakap melaksanakan tugasnya dengan baik. tidak diperkenankan merangkap pekerjaan jabatan eksekutif lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari bupati. berpendidikan minimal sarjana muda atau sederajat. antara anggota direksi tidak boleh hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas kebawah maupun garis samping termasuk menantu dan ipar kecuali setelah pengangkatan mereka terjadi hubungan perairan menantu yang terlarang tersebut, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari bupati setelah mendengar usul badan pengawas sesudah habis masa jabatannya salah seorang tidak dapat diangkat kembali.iusatiaa! yang bersangkutan, sebuah apabila direktur diangkat menjadi direktur utama: maesa jabatan nirari ditayangkan selama (empat:. pai gun san usual kayperusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi atas persetujuan badan pengawas: menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi serta ikatan hukum dengan pihak lain. bagian kedua pemberhentian anggota direksi anggota direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh bupati, meskipun jabatannya belum berakhir karena: meninggal dunia permintaan sendiri cc. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota direksi karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas (dua) bulan berturut turut. sesuatu hat yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar. khusus didalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam huruf ini, anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya sambil menunggu hasil proses pemeriksaan dan penyelidikan.dalam huruf inipemberitahuan tersebut : jika sidang tersebut pada huruf atasberhenti karena meninggal dunia selain atas usul badan pengawas. bupati memutuskan pokok penggajian bagi perusahaan daerah. bab badan pengawas badan pengawas dibentukmampu sesuai dengan bidang usaha perusahaan. badan pengawas melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan kebijaksanaan direksi, dan direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh badan pengawas.. daerah.orang sebagai sekretaris merangkap anggota dan seorang lagi sebagai anggota. masa jabatan badan pengawas ditetapkan selam (tiga) tahun dan diangkat paling banyak untuk (dua) kali masa jabatan. anggota badan pengawas diangkat paling banyak (dua) kali masa jabatan. untuk dapat diangkat sebagai badan pengawas, harus memenuhi persyaratan sbb: menyediakan waktu yang cukup:atadengan kepentingan perusahaan. badan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:jawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan: mengusulkan pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud: permintaan sendiri: melakukan sesuatu atau bersifat merugikemberhentian sebagaimana dimaksud huruf dan ini ditetapkan dengan surat keputusan bupati: khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini anggota badan pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh bupati': anggota badan pengawasbab. vii modal modal pertama perusahaan daerah akan ditetapkan tersendiri yang terdiri dari modal tetap rp. modal lancar rp. modal perusahaan daerah dapat ditambah dari sumber sumber: kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan penjualan saham saham kepada pihak lain pinjaman dan lembaga keuangan yang sah cadangan umum perusahaan daerah yang diatur dengan surat keputusan bupati. perusahaan daerah tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia. bab. saham saham dalam hal modal perusahaan daerah terdiri dari saham menurut ketentuan pasai huruf maka berlaku ketentuan sebagai berikut saham saham yang dikeluarkan terdiri dari saham saham prioritas dan saham biasa. saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah. dalam hal perusahaan daerah mengeluarkan saham saham, maka jumlah nilai saham pemerintah daerah harus mencapai nilai nominal minimal dari jumlah nilai saham saham yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten lainnya, pemerintah desa kelurahan dan pihak swasta warga negara indonesia) dapat membeli memiliki saham saham, yang jumlah nominalnya tidak melebihi dari nilai saham seluruhnya. saham prioritas dan saham biasa dikeluarkan bilamana keadaan perkembangan perusahaan daerah telah kernungkinkan untuk mengeluarkan saham saham tersebut vang selanjutnya diatur dalam keputusan bupati. saham saham prioritas dan biasa) yang telah dijual dikeluarkan dan didaftarkan atas nama pemiliknya dan ditanda tangani oleh direksi dan ketua badan pengawas. surat surat bukti saham yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru oleh direksi atas nama dan dengan biaya yang memintanya. duplikat duplikat surat bukti yang tidak dikeluarkan sebelum satu tahun setelah pengumuman pertama tentang kehilangan yang aslinya yang diganti. untuk setiap saham dikeluarkan satu surat saham yang dilengkapi dengan seperangkat tanda dividen menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemindahan satu saham kepada pihak lain, dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh direksi serta disetujui oleh badan pengawas. setiap pemindahan saham dicatat diatas surat surat putih dan dalam daftar yang dimaksud garasi fast iv. bab.ix rapat pemegang saha rapat pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. keputusan rapat pemegang saham diambil dengan kata mufakat. tata tertib rapat pemegang saham dan rapat umum pemegang saham diatur oleh direksi bersama sama dengan badan pengawas dengan persetujuan bupati. rapat pemegang saham diadakan sekurang kurangnya kali dalam setahun bab tahun buku tahun buku perusahaan adalah tahun tanwin. bab.xi pengelolaan perusahaan daerah pengelolaan terhadap perusahaan daerah sebagai kesatuan sana dilakukan hirek sesuai menyan teladlulan galifungsional perusahaan daerah kepada bupati dilakukan oleh direktur utama perusahaan daerah. direksi menjalankan perusahaan daerah sehari harinya yang berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh henti melalui badan pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertibengan menguasai kekayaan perusahaan daerah tata tertib, pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan perusahaan antara para anggota direksi, diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh direksi dan berlaku telah mendapat pengesahan dari bupati. direksi mengangkat memberhentikan pimpinan unit: memperoleh, memindah tanganan atau membebani benda tak bergerak, mengadakan investasi baru: penyertaan modal dalam perusahaan lain: mengadakan tindakan tindakan yang dipandang perlu ada nya persetujuan atau pengesahan bupati. persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam iniketentuan ini, tindakan direksi tersebut dianggap tidak mewakili perusahaan dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan. bab. xii rencana anggaran perusahan rap) laporan keuangan tahunan dan laporan berkala selambat lambat oleh direksi kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan. perubahan atau tambahan anggotaperusahaan daerah harus menyampaikan laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi lama) kepada bupati untuk mendapat pengesahan, selambat lambatnya (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. pengesahan rencana anggaran perusahaan dad! perubahan tambahan anggaran perusahaan dan lamaran keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba). perusahaan diberikan olehkeuangan tahunan itu dianggap telah disahkan. bab. ili sistem akuntansi setiap perusahaan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam perusahaan daerah mempengaruhi aktiva, modal biaya dan pendapatan, harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggung jawabkan. sistem akuntansi sebagaimana dimaksud ini disusun dan dilaksanakan sistem akuntansi sebagaimana dimaksud ini.rinsip pengenuanarn ane, telurnya pesawat fungsi pengulusali pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. bab. xiv penetapan dan penggunaan laba penggunaan laba bersih perusahaan daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan daerah yang telah disyahkan oleh bupati setelah dikurangi dengan penyusutan ditetapkan sebagaiuntuk dana sosial dalam hal modal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah dan saham saham maka pengguna laba bersih setelah dikurangi dengan penyusunan dan zakat ditetapkan sebagapension untuk yana sosial untuk pemegang saham s6) semua surat bukti dan surat lainnya menurut sifatnya yan termasuk dalam tat buku dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat kedudukan perusahaan daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh direksi kecuali yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan untuk sementara dipindahkan tempat lain yang ditunjuk oleh bupati kepala daerah. pemegang kas adalah perusahaan, sedangkan banker adalah bank pembangunan daerah atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh bupati kepala daerahalahluar perusahaan daerah. bab. xvinyampaikan penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari perusahaan lainnya kepada gubernur dalam batas waktu selambat lambatnya laporan laporan sebagaimana mestinya dimaksud danbab. xvaperaturan perundang undangan yang berlaku. bagi rapat rapat perusahaan daerahpembebanan tugas tambahan kepada perusahaan daerah,terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan oleh bupati setelah mendapat persetujuan dari gubernur. bab. xvii pengawasan pengawasan terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh bupati dan dprd. untuk membantu bupati melakukan pengawasan dibentuk badan pengawas. bab. xix pembubaran perusahaan daerah pembubaran perusahaan daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. semua kekayaan perusahaan darah setelah diadakan likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham sahamyahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan daerah yang sebenarnya. bab.pesisir selatan nomor tahun dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali pendiriannyanjelasan atas peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor: tahun tentang perusahaan daerah kabupaten pesisir selatan penjelasan umum bahwa kemampuan masyarakat atau swasta dalam kabupaten pesisir selatan sangat terbatas untuk aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kekayaan alam, oleh karena itu dipandang perlu oleh pemerintah daerah pesisir selatan ikut seria secara aktif untuk mengolah potensi kekayaan alam dimaksud. untuk pengolahan potensi kekayaan alam yang terarah dan terkoordinasi kiranya perlu suatu wadah yang mampu dan profesional bidangnya dan pelaksana yang dianggap tepat adalah berbentuk perusahaan daerah, dengan pertimbangan perusahaan daerah akan dapat melakukan berbagai terobosan agar potensi daerah yang ada pesisir selatan dapat keras!! guna dan berdaya guna dalam hal mengolah dan memanfaatkan potensi tersebut dan masyarakat juga dituntut untuk dapat berperan serta. pengolahan dan pemanfaatan potensi atau kekayaan alam tersebut akan merupakan sumber dana vana cukup potensi untuk dimanfaatkan dalam pembangunan daerah, sehingga secara ekonomis disatu pihak diperoleh manfaat yang sebesar besarnya untuk masyarakat dan pemerintah daerah khususnya dilain pihak. il. penjelasan demi cukup jelas perusahaan daerah kabupaten pesisir selatan nomor tahun struktur org:.x13a31 perusahaan daerah lampiran kabupaten pes'sir selatan bupati ord badan pengawas direksi sekretaris dalam nahas unit manager unit manager unit manager unit bupati selatan nasrul adit |
aa. mengingat bupati padang pariamdengan maksud huruf diatas maka perubahan apbd tahun anggaran perlu ditetapkandengan peraturan daerahini ttu, menetapkubahan anggaran pendapatan dan belanja daerahtahun anggaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja derah tahun anggaran semula berjumlah rp. bertambah sejumlah rp. sehingga menjadi rp. , denganricicit setelah perubahan rp. pembiayaan daerah penerimaanyang dipisahkan setelah perubahan rp. lain jainpendapatan asli daerah yang sah: semula rp. bertambah berkurang rp. jumlah t: dana bagi hasil pajak hasil bukan pajak semula rp. bertambah berkurang rp. ccsebagaimana. rp. pendapatan lainnya. semula rp. bertambah berkurangpegawai setelah perubahan rp. c). belanja hibah semula rp. bertambah berkurang rp. jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. d). belanja bantuan social semula rp. bertambah berkurang rp. jumlah belanja bantuan social setelahperubahan rp. belanja bagi hasilgi hasil kepada propinsi kabupaten kota dan pemerintahan desa setelah perubahan rp. belanja bantuan keuanganpegawai setelah perubahan rp. belanja modal:berkurang rp. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan rp. pengeluaran: semula rp. bertambah berkurang rp. jumlah penerimaerimaan pembiayaanyang tidak terpisahkan dari peraturan daerah initerdiri dari: lampiran! lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran vi! lampiran vii lampiran ringkasan apbd ringkasan apbd menurut utrekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi skpd: daftar penyertaan modal (investasi) daerah daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah bupati menetapkan rancangan peraturan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagailandasan operasional pelaksanaagustus bupati padang pariaman, muslim kasim diundangkan pariaman pada tanggal: agustus sekretaris daerah kabupaten padang pariaman, h.yuen karna,se. pembina utama muda, nip196301111988031003 lembaran daerah kabupaten padang pariaman tahun nomor |
hal mas peraturan bupati sampang nomor tahunkualitas pembinaan aparatur negara, perlu dijamin dan dipelihara kesehatan jasmani dan rohani calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan tenaga lainnya yang bekerja dilingkungan pemerintah kabupaten sampanguntuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dibentuk peraturan bupati sampang tentang pengujian kesehatan pegawai negeri sipil dan tenaga tenaga lainnyilaian prestasi kerjatahun nomor peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes per vii tentang pembentukan tim pengujiadalah yang selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit umum daerah kabupaten sampang. puskesmas adalah lembaga pelayanan kesehatan masyarakatadalah yang selanjutnya disingkat bkd adalah badan yang menangani kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten sampang calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat cons adalahnomor tahun tentang aparatur sipil negara. tenaga lainnya adalah tenaga yang bukan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada pemerintah daerahundang undangan yang berlaku. pengujian kesehatan adalah pengertian yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan, baik jasmani maupun rohani. dokter penguji tersendiri adalah seorang dokter yang ditetapkan oleh bupati yang bekerja secara sendiri. tim penguji kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh bupat cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. tugas adalah suatu jenis pekerjaan yang diserahkan kepada pejabat tertentu untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik. rekomendasi adalah kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penguji kesehatan pns yang telah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. tim terpadu adalah sekelompok pns yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memberikan penjelasan tertulis terhadap hasil rekomendasi tim pemeriksa kesehatan pns. bab sasaran, kedudukan, tugas dan wewenang, tata cara pelayanan, pembiayaan dan ketentuan lainnya bagian kesatu sasaran pengujian kesehatan yang dikenakan pengujian kesehatan adalah cons yang akan diangkat menjadi pns, cons, pns dan tenaga lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah yang antara lainbagian kedua wewenang, kedudukan, dan tugas penguji kesehatan cons, pns dan tenaga lainnya lingkungan pemerintah daerah yang berwenang menguji kesehatan cons, pns dan tenaga lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah adalah: dokter penguji tersendiri tim penguji kesehatan kedudukan tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada adalah lembaga pelayanan kesehatan dan atau rsud lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. dokter penguji tersendiri ditetapkan dengan keputusan bupati atas usulan dari kepala dinas kesehatan atau direktur rsud tim penguji kesehatan dibentuk dengan keputusan bupati atas usulan direktur rsud. tugas pokok dokter penguji tersendiri adalah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pns yang akan mengikuti pendidikan latihan tertentu: tugas pokok tim penguji kesehatan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap: cons yang akan diangkat menjadi pns. b.pns yang menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya. pns yang. pns yang setelah berakhirnya cuti sakit menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali. pns yang akan melaksanakan tugas tertentu luar negeri. pns yang akan diangkat dalam jabatan tertentu. wewenang penguji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian kesehatan serta memberikan rekomendasi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga tata cara pelayanan pengujian kesehatan permintaan pengujian kesehatan oleh dokter penguji tersendiri dilakukan dengan cara: cons dan pns yang akan diuji kesehatannya mengusulkan kepada rsud atau lembaga pelayanan kesehatan. rumah sakit umum daerah atau lembaga pelayanan kesehatan menetapkan waktu pengujian kesehatan. hasil pengujian kesehatan adalah bersifat rahasia dan hanya diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan serta pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. untuk pengujian kesehatan tenaga tenaga lainnya dapat dilakukan oleh dokter penguji tersendiri berdasarkan permintaan yang bersangkutan sesuai kebutuhan. permintaan pengujian kesehatan oleh tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: pengajuan pengujian kesehatan diusulkan oleh bkd atas laporan kepala skpd yang berwenang kepada rsud untuk dilakukan pengujian kesehatan dengan menetapkan waktu pengujian. badan kepegawaian daerah menghadirkan yang bersangkutan untuk uji kesehatannya berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. rsud memberikan hasil pengujian kesehatan secara tertulis kepada bkd. apabila dalam hal tertentu kepala skpd tidak mengusulkan uji kesehatan, maka pengujian kesehatan pns yang bersangkutan dapat diusulkan oleh inspektur kabupaten dan atau kepala bkd. pengujian kesehatan untuk tenaga lainnya dapat dilakukan berdasarkan permintaan sendiri atau lembaga yang bersangkutan. bagian keempat pembiayaan biaya pengujian kesehatan yang dimaksud dalam peraturan bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dokumen pelaksanaan anggaran badan kepegawaian daerah. apabila pengujiyang dibebankan pada apbd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal rencana penganggaran terhadap biaya pengujian kesehatan tenaga tenaga lainnya yang akan dikenakan uji kesehatannya dibebankan kepada masing masing lembaga pengusul. bagian kelima ketentuan lain lain apabila salah satu dokter penguji kesehatan belum ada daerah, maka dapat mengajukan usulan untuk dilakukan uji kesehatan daerah lain yang memenuhi syarat dan atau mendatangkan dokter dimaksud daerah sesuai uji kesehatan yang dibutuhkan. apabila pegawai negeri sipil yang dikenakan uji kesehatan berdomisili luar kabupaten sampang dapat dilakukan uji kesehatan daerah yang bersangkutan jika daerah dimaksud memiliki dokter penguji tersendiri, tim penguji kesehatan atau dokter ahli yang bekerja pada rumah sakit pemerintah. apabila dalam rekomendasi tim penguji kesehatan, mengandung makna arti yang masih bersifat umum, maka dapat dibentuk tim terpadu untuk menelaah rekomendasi dimaksud sehingga mengandung satu makna yang lebih jelas. hasil telaah tim sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat pembina kepegawaian ppk) tim sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan bupati atas usul kepala bkd. apabila calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam tidak menghadiri pelaksanaan pengujian kesehatan sebanyak (tiga) kali tanpa alasan yang sah, maka dapat diproses status kepiawaiannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam berlaku paling lama (tiga) bulan sejak ditetapkan hasil pelaksanaan terhadap pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini harus dilaporkan kepada bupati. bab iii penutup hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini dan bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh kepala badan kepegawaian daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan:ulembaran daerah kabupaten jombang tahun nomor d), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan dalam huruf diubah dan ditambah huruf yaitu huruf huruf huruf dan huruf sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat, mempunyai fungsi: penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja pengawasan dan pengendalian, penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengawasan, pengevaluasian hasil pengawasan dan menyusun laporan, penyusunan bahan dbahan sertakepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, perlengkapan serta perjalanan dinas,pengendalian verifikasi lokasi, penanganan whistle blower system, penanganan benturan kepentingan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh inspektur.perencanaan sub bagian perencanaan, mempunyai tugas: mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program kerja pengawasan, mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan dan fasilitasi, cc. merumuskan dan menyusun program kerja dan jadwal kegiatan pengawasan, merumuskan dan menyusun anggaran inspektorat: merumuskan dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja inspektorat, mengkoordinasikan penyusunan laporan perkembangan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kinerja inspektorat, mengkoordinasikan dan menyiapkan penyelenggaraan kerjasama pengawasan, melakukanmelakukan verifikasi lokasi, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris:umum, keuangan dan aset sub bagian umum, keuangan dan aset, mempunyai tugas: melaksanakan tata usaha surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan kantor, melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain, melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol: menyelenggarakan inventarisasi, penyimpanan dan pendistribusian barang, melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan keuangan: menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan: melaksanakan inventarisasi data dan bahan kepegawaian guna peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karir serta peningkatan kesejahteraan pegawai: melaksanakan administrasi pengaduan masyarakat, baik melalui surat pengaduan, media cetak dan media lainnya: melakukan penanganan whistle blower system, melakukan penanganan benturan kepentingan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretariserintahpemerintahan: pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa apb desa: mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi zi, pmp, dan sakit) bidang pemerintahan: pemeriksaan disipliner aparatur sipil negara, pemeriksaan izin perkawinan dan perceraianerintahan, perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan, revi laporan kinerja instansi pemerintah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh inspektur. s5keuangkeuangan dan aset, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi zi, pmp, dan sakit) bidang keuangan dan aset, cc. revi rencana kerja anggaran, revi laporan keuangan, revi dokumen perencanaan, (revi penyerapan anggaran, pengawasan perencanaan dan penganggaran responsif gender, pengawasan pajak dan retribusi daerahkeuangan dan aset, perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang keuangan dan asset, pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi bidang keuangan dan aset, dan il.bangunan, mempunyai fungsi melakukan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi zi, pmp, dan sakit) bidang pembangunan, cc. revi dana dak: revi penyerapan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan profit auditbangunan, perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pembangunan, pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi bidang pembangunan, dan (ekonomi dan kesejahteraan sosialekonomi dan kesejahteraan sosial, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi zi, pmp, dan sakit) bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan atas hibah bantuan sosial: pengawasan atas dana bos: pengawasan perizinan dan non perizinan, pengawasan pelayanan publikekonomi dan kesejahteraan sosial, perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, danbagian keenam jabatan fungsional bidang pengawasan tugas pokok jabatan fungsional bidang pengawasan adalah melakukan kegiatan pengawasan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada inspektur pembantu sesuai dengan bidangnya. ketentuan dalam diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: dalam menjalankan tugas pokok, jabatan fungsional bidang pengawasan mempunyai fungsi: merevisi dan menyusun program kerja pengawasan, merevisi dan menyusun kertas kerja pengawasan, mengendalikan, memimpin, melaksanakan pengawasan melalui audit, revi, motoring, evaluasi, sidak dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government serta pelayanan publik, pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi, merevisi dan menyusun laporan hasil pengawasan, memantau, koordinasi dan mengklarifikasi tindak lanjut hasil pengawasan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh inspektur pembantu sesuai dengan bidangnya. ketentuan antara bab dan bab disisipkan (satu) bab yaitu bab serta ketentuan antara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga secara keseluruhan bab dan berbunyi sebagai berikut: bab ketentuan peralihan ketentuan teknis yang menyangkut tugas pokok dan fungsi pejabat fungsional pengawas akan diatur lebih lanjut dengan peraturan inspektur. ketentuan pada lampiran bagan susunan organisasi inspektorat kabupaten jombangmad mundjidah wahab diundangkan jombang pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten jombang, jadul berita daerah kabupaten jombang tahun nomor d: hukum peraturan bupati perlu perubahan tupoksi inspektorat hk.doc lampiran peraturan bupati jombang nomor tahun tanggal: agustus bagan susunan organisasi inspektorat kabupaten jombang inspektur sekretariat sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan evaluasi dan umum, keuangan pelaporan dan aset inspektur pembantu inspektur pembantu inspektur pembantu inspektur pembantu bidang bidang keuangan bidang bidang ekonomi dan pemerintahan pembangunan kesejahteraan sosiupati jombang, d:n hukum 7peraturan bupati perlu perubahan tupoksi inspektorat hk.doc wahab |
pra oekarno gemolotugas dan fungsi organisasi rsud dr. soekarno gemolong organisasi perangkat direktur melaksanakan koordinasi, penetapan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur kebijakan teknis, penyelenggaraan organisasi, tugas dan fungsi rsud, pembinaan, penetapan kebijakan penyelenggaraan rsud pengawasan, pengendalian, evaluasi, sesuai dengan kewenangannya, pencatatan, dan pelaporan dalam |(c. penyelenggaraan tugas rsud yaitu memberikan penyelenggaraan rumah sakit umum pelayanan kesehatan perorangan secara daerah kelasorganisasi perangkat pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatanevaluasi, pencatatan, dan pelaporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. bidang pelayanan dan melaksanakan sebagian tugas rumah penyusunan bahan program kerja bidang penunjang sakit umum daerah bidang pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, pelayanan medis, penunjang medis, dan penunjang nonmedis, keperawatan, dan penunjang nonmedis.mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, dan penunjang nonmedis, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, dan penunjang nonmedis, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi pelayanan medis dan melaksanakan penyiapan bahan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis penunjang pelayanan teknis operasional, bahan penyusunan medis dan penunjang medis, kebijakan teknis operasional, bahan penyiapan bahan mengoordinasikan perumusan organisasi perangkat mengoordinasikan, pelayanan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan administratif dan pelaksanaan medis dan penunjang medis, kebijakan daerah, serta bahan |c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan operasional bidang pelayanan medis dan bidang pelayanan medis dan penunjang medis, penunjang medis. penyiapan bahan mengoordinasikan bidang pelayanan medis dan penunjang medis,gizi, pengelolaan instalasi laboratorium, pelayanan pendaftaran rawyorganisasi perangkat pasien, kekurangan berkas pasien, billing systmelaksanakan penyiapan bahan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis penunjang nonperawatan teknis operasional, bahan penyusunan dan penunjang nonmediskeperawatan dan penunjang nonmedis, pelaksanaan kebijakan daerah, serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bahan pemantauan, evaluasi, dan operasional keperawatan dan penunjang pelaporan bidang keperawatan dan nonmedis, penunjang nonmedis. penyiapan bahan mengoordinasikan administratif bidang keperawatan dan penunjang nonmedis,n alat kesehatan, organisasi perangkat pemasaran jenazahan melaksanakan sebagian tugas rumah penyusunan bahan program kerja bidang informasi sakit umum daerah bidang pengembangan kerja sama, pendidikan dan pengembangan kerja sama, pendidikan pelatihan, informasi, dan pemasaran, dan pelatihan, informasi, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran operasional bidang pengembangan kerja sama, pendidikan dan pelatihan, informasi, dan pemasaran, pelaksana, mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan kerja sama, pendidikan dan pelatihan, informasi, dan pemasaran,, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi pengembangan kerja melaksanakan penyiapan bahan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis sama dan diklngembangan kerja sama, pendidikan dan kebijakan teknis operasional, bahan pelatihan, mengoordinasikan administratif, penyiapan bahan mengoordinasikan perumusan organisasi perangkat pelayanan administratif dan kebijakan teknis operasional bidang pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengembangan kerja sama, pendidikan dan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelatihan, pelaporan bidang pengembangan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis kerja sama, pendidikan dan pelatihan. operasional bidang pengembangan kerja sama, pendidikan dan pelatihan,,informasi teknis operasional, bahan penyusunan dan pemasaran, kebijakan teknis operasional, bahan (b.informasi pelayanan administratif dan dan pemasaran, pelaksanaan kebijakan daerah, serta |(c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bahan pemantauan, evaluasi, dan operasional bidang informasi dan pemasaran, pelaporan bidang informasi dan |d. penyiapan bahan mengoordinasikan administratif pemasaran. bidang informasi dan pemasaran,, website dan promomastugas rumah |a. penyusunan bahan program kerja bidang sakit umum daerah bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, dan kepegawaian, keuangan, umum, dan kepegawaian.pelaksanaorganisasi perangkat, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. subbagian perencanaan, melaksanakan penyiapan bahanrencanaan, evaluasi, dan pelaporperencanaan, evaluasi, dan pelaporperencanaan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pelaporan, evaluasi, dan pelaporan.rganisasi perangkat leh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. subbagian keuangan melaksanakan penyiapan bahanteknis operasional, bahan kebijakan teknis operasional bidang keuangan, mengoordinasikan administratif, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelayanan administratif dan operasional bidang keuangan, pelaksanaan kebijakan daerah, serta penyiapan bahan mengoordinasikan administratif bahan pemantauan, evaluasi, dan bidang keuangan, pelaporan bidang keuangan. pelayanan administratif dan pelaksanayusunan laporan pengeluaran dan penerimaan serta bku oleh bendaharayorganisasi perangkat pengesahan surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, laporan rekapitulasi persediaan, hutang dan piutang, penyusunan rencana bisnis dan anggaran rba) penyumum dan teknis operasional, bahan penyusunan kepegawaiumum dan pelayanan administratif dan kepegawaiumum dan kepegawaian, pelaporan bidang umum dan amanmbentukan unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah dr. soekarno gemolongorganisasi perangkatiii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, kepegawaian, dan tata kerja. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk utd bersifat khusus rsud dr. soekarno gemolong kelas bab kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasisunan organisasi rsud terdiri dari: direktur, bidang pelayanan dan penunjang, membawahi: seksi pelayanan medis dan penunjang medis, dan seksi keperawatan dan penunjang nonmedis. bidang pengembangan dan informasi, membawahi: seksi pengembangan kerja sama dan diklat, dan seksi informasi dan pemasaran. bagian sekretariat, membawahi: subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, subbagian keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian. kelompok jabatan fungsional, komite medis, dan satuan pemeriksaan internal. bagan struktur organisasi rsud dr. soekarno gemoliejabat yang diangkat sebelum berlakunya peraturan bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampaiagan struktur organisasi rsud dr. soekarno gemolong menunjang dan informasi seksi pelayanan medis seksi pengembangan subbagian perencanaan, dan penunjang medis kerja sama dan diklat evaluasi, dan pelaporan seksi keperawatan dan seksi informasi dan subbagian penunjang nonmedis pemasaran subbagian keuangan subbagian umum dan bupati sragen, kusdinar untung yuni sukawati |
bupati tapin peraturan bupati tapin nomor tahun 2oo8 tentang uraian tugas staf ahli bupati tapin bupati tapintapin, dipandang perlu untuk menetapkanundang undang nomor' oo4),menimbangkan peraturan bupati tentang uraian tugas staf ahli bupati tapin, bab ketentuan umum dalam peraturan'taf ahli adalah staf ahli bupati tapin,rd, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, bab,_qdan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai beriku;; ('rarea sejenisnya sesuai bidang tugas;; melaksanakan tugas yang diberikan bupati untuk sesuai dengan bidang mendampingi menerima tamu pemerintah daerah tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati,matrik terlampir. dalam menyelenggarakan tugasnya, staf ahli mempunyai fungsi: perumusan telaahan bidang hukum dan politik; perumusan telaahan bidang pemerintahan; perumusan telaahan bidang pembangunan; perumusan telaahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; perumusan telaahan bidang ekonomi dan keuangan; perumusan telaahan mengenai urusan urusan yang menjadi kewenangan daerah; mewakili bupati pada kegiatan tertentu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati' event lll' l segala pembiayaan atas operasional staf ahli dibebankan pada apbd sunatan tapin pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa) sekretariat daerah,, ditetapkan rantau pada tanggal agustus bup" atl tapin, halida aten tapin, {!, 'er6penuh'kab aten apr tahun 2ooe diundangkan rantau pada tanggal :r,i l1,|;i.l tl[, : t.,f isis'nu sekretaris .der, ,; : rf) tren o:i ile .)< s,, p.u c,v )tr (y) (\i lq) ooo) cocok 'tr ooo logo coo g#poc u)oy c)o coo (i,oc of,6y oo) ol6y coo) q) q) l oo u'oa co(! t ovoooco t o (i, opo =t g nco t o co t a eoo coo q)ooy cor cen 'xn (!c.j =a c. fro @$e 're :6p r \)) gsl t oo(i] o zt ilt fea .=a yoz )z iij =oz =t. (r. ooo (i, (,p c)ooy coo e:look (i, ot (, t q) cfo) coco i<o co(, of c .)< la t od ocf o)pi fi,o f,rzo ocg:)t co$ =,goc(, (i, )oo :z cn(!lzo o,9a =oo )o. l o .)oo tr(!oco,oy ,9t )(!o )oo yoo eco o.z l oy(!c otro i oco ocj oo af,!c cr)n rf)n (on l' n o)n cf) cr) cr) cr) il trt'' noo coo oo t $ ,_o l]j (i,o c ) ui'' yll .no3oo) l o o o cos .)y u)n cf, e.c l o )co'd t<g coo) oto o t o yoo coo o t o vfi .e:= >i= o(d trf tru d<o ae= ==@ eoo )\z cr)r e oy o ouz (i, otot o'd cooofzo doy o)oo )t'c (i,y no) lito o i f,u t ( (i,co j (i, .r eft) iq) ( ) )o ^ fof} nc(!co loco' o.s co. e o o :z ( ) .goo o i0 odo c(! coo cgo) (,) o)c t t i,r;'jr\i x'ti\ |
bt'pati tapin pr,provinsi italic ail tan selintas| peraturan bupati tapin nomor tasiun2 tentang petuitjiii( teknis pengelola tan dan pel iiganaai{ anggaraiti pendapatan dan bel \nja desa i(abupateiy tapin taifun anggaran 20t6 deitgaiy raijua ttiiiait yang usaha esa menimbang mengingat bupati tap iil, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menyeragamkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka dipandang perlu untuk mengaturot6indonesia nomor diubah dengan peraturan pemerintah nomor ta}:+mutus(ai{ peraturan bupati tentang petunjuk'k teknis pengeioliiait dan peliiiganaan anggaran pendapatan dati beliiitja desa kabupaten tapin tapi uil anggaran{ 2ol6. ^k' menetapkanelolaan dan pelaksana ern anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam meliputi petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa); petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa add); dan petunjuk teknis pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa). dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, pemerintah desa wajib berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pesan peraturan bupatitapin. ditetapkan rantau pada t@ il lbselrller zo1 diundangkan rantau pada tanggal [i :r;l;ni:.;".' danau kabupaten tapin, berita daerah kabupaten tapin tahun 2oi5 nomor |
salinan pan mona kan bupati sumedang provinsi jawa barat peraturan bupati sumedasumedang, menimbang bahwa untuk memberikan acuan bagi,serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara yang berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusiakpd dan desa lingkungan pemerintahsatuan kerja yang menanganbab iii pengorganisasian untuk penguatan kelembagaan dan. bupati menetapkan kepala skpd yang menangani urusan perencanaan daerah sebagai ketua pokja pug daerah, kepala skpddaerah, il. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point pug masing masing skpd, dan m.laporan, pemantauan dan evaluasi (1l)a.dan pengawasaerah pada skpd, peningkatan kapasitas focal point dan pokja pug, dan strategi pencapaian kinerjabab viibab vuang. tata cara.hita telp3tra koc anna lakc.c co. nomor . tahun tentang laporan pertanggungjawaban realisasi apb desa program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk desa nama sewaememaeanaangaranesaranle kecamatan esa kabupaten ganas provinsi program lokasi volume jumlah sumber dana nan ira ana mae katana. en: kepala desa, bupati lombok timur, yurijrand nam. sukiman kadis kabadministrasi yang maksimal maka perlu disusun uraian tugas jabatan struktural pada dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten kutai kartanegara, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten kutai kartanegara sehingga efektif dan efisien serta sebagai tindak lanjutpenyusunan program yang meliputi membantu sekretaris dinas dalam melaksanakan penyusunan program, b.menyusun rencanmenyusun sasaran yang hendak dicapai dinas perkebunan dan kehutanusulan program, anggarandinas, laporan tahunan dan laporan capaian kinerja dan melaksanakan penyusunan usulan anggaran tambahan dalam rangka penyusunan anggaran perubahan dinas, il. merencanakan kegiatan, mengumpulkan data dan bahan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, anggaran dan kinerja tahunan dinas, merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penyusunan usulan rencana kerja tahunan dan anggaran lingkungan dinas, n.merencanakan kegiatan menyiapkan bahan laporan penyusunan kpj kepada kepala daerah, ppd, skpd, dan laki sesuai dengan bidang tugasnya, merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyusunan rka dpa unit kerja internal dinas, merencanakan kegiatan dan menyusun laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan dinas:mbangan lahan uraian tugas kepala bidang pengembangan lahan yang meliputi membantu kepala dinas bidang pengembanglahan, merencanakan kegiatan dan penyusunan dalam bidang pengembangan lahan, memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang pengembangan lahan tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam hal tehnis, menyiapkan bahan dan petunjuk tehnis yang berkaitan pelaksanaan pengembangan lahan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang pengembangan lahan, h.menyusun konsep sasaran, membuat program dan senja tahunan urusan pengembangan lahan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin bidang pengembangan lahan kepada kepala dinas melalui sekretaris, menyusun penetapan petunjuk tehnis pelaksanaan dalam bidang pengembangan lahan, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang pengembangan lahan, il. menyelakoordinasikanarahkan, evaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang pengembangan lahan, membuat laporan tentang pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan lahan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepaladan pemanfaatan lahan yang meliputi membantu kepala bidang pengembangan lahan, b.merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan penyiapan dan pemanfaatan lahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan urusan penyiapan dan pemanfaatan lproses administrasi tehnis penyelenggaraan urusan penyiapan dan pemanfaatan lpan dan pemanfaatan lahan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan penyiapan dan pemanfaatan lahan, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunan urusan penyiapan dan pemanfaatan lahan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan penyiapan dan pemanfaatan lahanberbasis sistem informasi geografissistem informasi geografis sig merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan penyiapan dan pemanfaatan lahan kepada kepala bidang, merencanakan kegiatan dan melaksanakan rapat koordinasi dengan tim tehnis yang terkait dalam hal penyiapan pemanfaatan lahan, merencanakan kegiatan dan melakukan peninjauan lapangan bersama tim tehnis dalam upaya penyiapan dan pemanfaatan lahan, membuat berita acara hasil peninjauan lapangan dan melaporkan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas: merencanakan kegiatan penyiapan dan pemanfaatan lahan potensi perkebunan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penyiapan dan pemanfaatan lahan potensi perkebunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengembangan komoditas perkebunan pada lahan potensi perkebunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengembangan lahan kritis untuk komoditas perkebunan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan pemantauan dan pengembangan lahan potensi dan lahan kritis untuk komoditas perkebunan, u.merencanakan kegiatan, membuat laporan secara berkala sesuai dengan program kegiatan urusan pengembangan lahan kepada kepala biddan perluasan areal, urusan pengembangan dan perluasan areal perkebunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, urusan pengembangan dan perluasan arealrluasan areal perkebunan, mengkonsultasikan kegiatan pengembangan dan perluasan areal kepada kepala bidang, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pengembangan dan perluasan areal perkebunan, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunan urusan pengembangan dan perluasan areal perkebunan, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan pengembangan dan perluasan areal perkebunan: merencanakan kegiatanj . merencanakan kegiatan,merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna pengembangan dan perluasan areal perkebunan, il. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan untuk sinkronisasi pengaturan dan penerapan areal perkebunan dan kehutanan terpadu, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penetapan sentra lahan komoditas perkebunan dan sasaran luas areal tanam, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penetapan luas baku lahan pengembangan dan perluasan areal yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan, oo. merencanakan kegiatan, penetapan kebutuhan dan pengembangan dan perluasan arealada, urusan pengembangan dan perluasan areal, g . merencanakan kegiatan menyusun dan membuat laporan berkala pengembangan dan perluasan areal perkebunan, merencanakan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pengembangan dan perluasan areal sebagai bahan informasi dan pertanggungjawabnihnihan, merencanakan kegiatan menyusun rencana kerja dan anggaran urusan pembenihnihan perkebunan dan kehutanan: merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan kegiatan pembenihan kepada kepala bidang, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pembenihan, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunan urusan pembenihan, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan pembenihan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan, penerapan, pedoman, kebijakan pembenihan perkebunan dan kehutanan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, merencanakan kegiatan menyiapkan bahan dan bimbingan standar mutu benih perkebunan dan kehutanan, il. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pengawasan, pengaturan dan pemantauan kegiatan perbanyakan (produksi benih) dan penggunaan benih bibit perkebunan dan kehutanan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusahaan benih penangkap benih bibit perkebunan dan kehutanan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan menyediakan benih unggul bermutu untuk mendukung program pembangunan perkebunan dan kehutanan, oo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar teknis pembenihan perkebunan dan kehutanan yang meliputi sarana, tenaga dan metode, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan dan kehutanan varietas unggul spesifik lokal, g . merencanakan kegiatan dan menyusun harga standarisasi benih dan bibit tanaman perkebunan dan kehutanan merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan distribusi pohon induk blok penghasil tinggi bpt) tanaman perkebunan dan kehutanan, merencanakan kegiatan dan memberi petunjuk penetapan sentra produksi benih perkebunan dan kehutanan, merencanakan kegiatan dan menghimpun, mempelajari, peraturan perundang undangan dan perangkat lunak lainnya yang berkaitan dengan bidang pembenihan perkebunan dan kehutanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan membangun kebun entries sebagai bahan perbanyakan dan penyaluran mata tempel atau entries, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pembangunan dan pengelolaan balai benih perkebunan, w.memberi petunjuk pembuatan surat persetujuan penyaluran benih perkebunan sp2b) dan surat persetujuan import sebagai syarat penerbitan surat ijin pemasukan benih dari direktur jenderal perkebunan: membimbing dan memfasilitasi peninjauan lokasi pembenihan sebagai syarat penerbitan surat tanda registrasi usaha pembenihan grup), membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan pada seksi pembenihempat bidang sarana produksi uraian tugas kepala bidang sarana produksi yang meliputi: membantu kepala dinas bidang sarana produksproduksi yang meliputi teknis budidaya, penyediaan alat dan mesin perkebunan dan sarana produksi, mengkoordinasikan dan penyusunan dalam bidang sarana produkyela, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan yang berkaitan bidang sarana produksi meliputi penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, penyediaan alat dan mesin perkebunan, menyusun konsep sasaran, membuat program dan renstra urusan sarana produksi, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja urusan sarana produksi, mengkoordinasikan rencana penyusunan laki dan tapin urusan sarana produksi kepada kepala dinas melalui sekretaris: mengkoordinasikan penyusunan penetapan petunjuk tehnis pelaksanaan dalam bidang sarana produksi, menyelakoordinasikanarahkan, mengevaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang sarana produkproduksiproduksi, memberi petunjuk dan masukan kepada kepala bidang tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam urusan sarana produksi, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan sarana produksi sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bidang, merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan kegiatan urusan sarana produksi yang meliputi penyediaan pupuk dan pestisida, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan sarana produksi, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan sarana produksi, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin bidang sarana produksi kepada kepala dinas melalui sekretaris, merencanakan kegiatan, memfasilitasi penyediaan pupuk dan pestisida, j .langkah langkah yang perlu diambil dalam urusan sarana produksi, merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman sarana produksi dan analisa usaha taniurusan sarana produksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasoo. membuat laporan dan melaporkan hasil kegiatan urusan sarana produksi secara berkalas budidaya, menyusun rencana kerja dan anggaran seksi teknis budidays budidaya, menyusun rencana kerja dan anggaran bidang seksi teknis budidaya sebagai pedoman tugas, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan teknis budidaya, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan teknis budidaya, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan teknis budidaya kepada kepala dinas melalui sekretaris, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pedoman teknis budidaya dan analisa usaha tani tanaman perkebunan, j . merencanakan dan menyiapkan bahan bimbingidentifikasi plasma nutfah tanaman perkebunan, il. merencanakan kegiatan, mempelajari peraturan perundang undangan dan perangkat lunak lainnya yang berkaitan dengan urusan teknis budidaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil produksi tanaman perkebunan, n.menyiapkan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada urusan teknis budidaya, oo. membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan pada urusan teknis budidayyediaan alat dan mesin perkebunyediaan alat dan mesin perkebunan, merencanakan kegiatan, menyusun renstra dan anggaran seksi penyediaan alat dan mesin perkeburenstrasenja tahunanlaki dan tapin urusan penyediaan alat dan mesin perkebunan kepada kepala dinas melalui sekretaris, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengembangan dan pengawasan alat, mesin perkebunan sesuai standar: merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan memberikan rekomendasi administrasi penerbitan izin peredaran alat, mesin perkebunan yang akan diterbitkan bp2t, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya, alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokal, memberi petunjuk penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar pengolahan unit penyimpanan dan kemasan hasilurusan penyediaan alat dan mesin sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, oo. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menghimpun data daftar penggunaan alat berat dengan pihak perusahan perkebunan besar swasta, merencanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan bengkel, pengrajin alat dan mesinenyediaan alat dan mesin perkebunan, membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan penyediaan alat dan mesin,dan melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang bagian kelima bidang agrobisnis uraian tugas kepala bidang agrobisnis yang meliputi membantu kepala dinas bidang agrobisnisnyusunan anggaranagrobisnis, memberikan saran dan masukan tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam hal tehnis kepada kepala dinas melalui sekretaris, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang agrobisnis, menyusun konsep sasaran, membuat program dan senja tahunan bidang agrobisnis, h.mengkoordinasikan rencana penyusunan laki dan tapin bidang agrobisnis kepada kepala dinas melalui sekretaris, membina, mengatur dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam bidang agrobisnis yang meliputi pemasaran, pembinaan usaha dan bimbingan perijinan, sarana usaha, menyusun konsep sasaran dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan dalam bidang agrobisnis, menyela laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang agrobisnis sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala dinas, il. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis pelaksanaan bidang agrobisnis, mengarahkan, mengevaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang agrobisnis, mengkoordinasikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang agrobisnis sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala dinasasaran yang meliputi membantu kepala bidang agrobisnis, memimpin, merencanakan, dan mengawasi kegiatan urusan pemasaran, cc. merencanakan kegiatan dan menyusun anggaran urusan pemasaran sebagai pedoman tugkebunan dan kehutanan kabupaten kutai kartanegara. kepala dinas adalah kepala dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten kutai kartanegara. sekretaris adalah sekretariskebunan dan kehutanan kabupaten kutai kartanegara. kepala seksi adalah pejabat yang memimpin seksi pada dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten kutai kartanegara. ijin usaha perkebunan selanjutnya disebut iup adalah ijin tertulis yang dikeluarkan oleh kepala dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten atas nama bupati atau pejabat instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegang ijin melakukan usaha untuk memproduksi, mengedarkan dan memberikan jasa konstribusi bidang tanaman perkebunannyiapkan bahan penyusunan senja tahunan urusan pemasaran, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan pemasaran kepada kepala dinas melalui sekretaris, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pemasaran hasil perkebunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan promosi komoditas hasil perkebunan, merencanakan kegiatan dan menyusun bahan publikasi dan pelayanan dan penyampaian informasi urusan perkebunan dan kehutanan, merencanakan kegiatan dan pendataan pemasaran hasil produksi perusahaan perkebunan besar swasta, merencanakan kegiatan dan membuat analisa usaha tani komoditi perkebunan dan kehutanan, m.memberi petunjuk dan menyiapkan bahan penyebarluasan informasi pasaroo. membuat dan menyiapkan bahan pelaporan harga komoditas hasil perkebunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemasaran, membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan pemasarmbinaan usaha dan bimbingan perijinan dan bimbingan perijinan, merencanakan kegiatan dan menyusun anggaran urusan pembinaan usaha dan bimbingan perijibimbingan perijinan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstrsenjlaki dan tapin urusan pembinaan usaha bimbingan perijinan kepada kepala dinas melalui sekretaris, h.biaya usaha tani, merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan bahan persyaratan perumusan rekomendasi pemberian ijin yang terkait dengan usaha perkebunan untuk proses lebih lanjut oelh skpd yang berwenang, j . merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi perkembangan perkebunan besar swasta: merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan bimbingan tehnis pelaksanaan inventarisasi perkembangan pbs, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan memberi petunjuk tehnis bimbingan penerapan pedoman, kerjasama kemitraan usaha tanaman perkebunan, merencanakan kegiatan danmbinaan usaha bimbingan perijinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas n.membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan pembinaan usaha dan bimbingan perijinan,usaharencanakan kegiatan menyusun anggaran urusan sarana usah, merencanakan kegiatan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi sarana usaha, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan sarana usaha, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan sarana usaha, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan sarana usaha perijinan kepada kepala dinas melalui sekretaris, merencanakan kegiatan dan melaksanakan penyiapan rekomendasi teknis pembangunan sarana usaha perkebunan, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pengembangan yang berhubungan dengan sarana usaha, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan memberi petunjuk teknis pembangunan dan sarana fisik bangunan penyimpanan, pengolahan serta jalan usaha, merencanakan kegiatansarana usaha,dan n.melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keenam bidang perlindungan perkebunan uraian tugas kepala bidang perlindungan perkebunan yang meliputi membantu kepala dinas bidang perlindungan perkebunan melalui sekretaris dinas: menyusun renstra dan anggaran bidang perlindungan perkebunan sebagai pedoman tugperkebunan yang meliputi pengendalian lingkungan, pengendalian hama penyakit dan gulma, sarana perlindungan perkebunan, merencanakan kegiatan dan penyusunan dalam bidang bidang perlindungan perkebunan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang perlindungan perkebunan, menyusun konsep sasaran, membuat program dan senja tahunan urusan perlindungan perkebunan, h.mengkoordinasikan rencana penyusunan laki dan tapin bidang perlindungan perkebunan kepada kepala dinas melalui sekretarirlindungan perkebunan, menyela dan melaksanakan kebijakan dalam lingkup bidang perlindungan perkebunan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam lingkup bidang perlindungan perkebunan yang meliputikoordinasikan dan mengarahkan bimbingan pelaksanaan urusan padarlindungan perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, n.melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang perlindungan perkebunengendalian lingkungan, pengendalian hama penyakit dan gulma, sarana perlindungan perkebundalian lingkung, merencanakan kegiatan anggaran urusan pengendalian lingkung, membagi tugas dan memberikan petunjuk tehnis kepada bawahan, merencanakan, menyiapkan bahan dan memberikan petunjuk bimbingan teknis pengendalian lingkungan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pengendalian lingkungan, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja tahunan urusan pengendalian lingkungan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan pengendalian lingkungan jinak kepada kepala dinas melalui sekretaris, merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pelaksanaan studi amdal, ukl upl dan bimbingan pelaksanaan amdal dibidang perkebunan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan memberikan petunjuk bimbingan tehnis pengendalian lingkungan, merencanakan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pada seksi pengendalian lingkunganngendalian lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, n.membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan pengendalian lingkungan, ndalian hama penyakit dan gulmahama penyakit dan gulma, merencanakan kegiatan anggaran urusan pengendalian hama penyakit dan gulma sebagai pedoman tugas,renstrsenjlaki dan tapin urusan pengendalian hama penyakit dan gulma, fenomena iklim, merencanakan, menyiapkan bahan dan memberikan petunjuk bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan opt, fenomena iklim dan membentuk regu regu proteksi lapangan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyebaran informasi keadaan serangan opt, fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya, il. merencanakan kegiatan dan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengendalian hama penyakit dan gulmaghimpungendalian hama penyakit dan gulma sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, oo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengendalian hama penyakit dan gulma,yiapkan bahan dan memberi petunjuk pengendalian hama penyakit dan gulma peningkatan mutu hasil tanaman perkebunan, g . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular perkebunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pada urusan pengendalian hama penyakit dan gulma, membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan pada urusan pengendalian hama penyakit dan gulmperlindungan perkebunsarana perlindungan perkebunan, cc. merencanakan kegiatan anggaran urusan sarana perlindungan perkebunsarana perlindungan perkebunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan sarana perlindungan perkebunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja tahunan urusan sarana perlindungan perkebunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan sarana perlindungan perkebunanmekanisme pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan memberi petunjuk teknismerencakan kegiatan dan menyiapkan bahan sarana perlindungan perkebunan penerappenyediaan dukungan pengendalian, radiasi perkebunan, m.merencanakan kegiatan, membangun dan merehabilitasi sarana perlindungan perkebunan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan penyediaan bahan pestisida untuk kegiatan, penyediaan dan pengendalian opt, merencanakan kegiatan, menghimpun dan, merencanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pada seksi sarana perlindungan perkebunan, membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan pada seksi sarana perlindungan perkebuntujuh bidang penataan, pengusahaan kawasan hutan uraian tugas kepala bidang penataan, pengusahaan kawasan hutan yang meliputi membantu kepala dinas bidang penataan pengusahaan kawasan hutyiapkan bahan penyusunan dalam bidang penataan pengusahaan kawasan hutan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang penataan pengusahaan kawasan hutan, menyusun konsep sasaran, membuat program dan senja tahunan bidang penataan, pengusahaan kawasan hutan, mengkoordinasikan rencana penyusunan laki dan tapin bidang penataan pengusahaan kawasan hutan kepada kepala dinas melalui sekretaris, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, melaksanakan, mengendalikan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang penataan pengusahaan kawasan hutan, mengkoordinasikan, kegiatan anggaran bidang penataan pengusahaan kawasan hutan sebagai pedoman tugas, menyela dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penataan pengusahaan kawasan hutan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang penataan pengusahaan kawasan hutan yang meliputigarahkan bimbingnataan pengusahaan kawasan hutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, n.melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang penataan pengusahaan kawasan huttaan pengujian, pengukuran legalitasngusahaan kawasan hutan yang meliputi pengukuran, pengujian, legalitas hasil hutan dan perizinan kawasan hutan, merencanakan kegiatan anggaran urusan penataan pengujian, pengukuran legalitas hasilrenstra tahunansenjangujian, pengukuran legalitashnis penataan pengujian, pengukuran legalitas hasil hutan pengujian pengukuran dan legalitas hasil hutan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan memberikan petunj dan hutan rakyat, merencanakan kegiatan dan memberikan masukan kepada kepala bidang tentang langkah langkah dan alternatif kebijakan dalam urusan perizinan kawasan hutan: merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan operasional pemanfaatan kawasan hutan, n.merencanakan kegiatan dan menyiapkan petugas pengawas tenaga teknis kehutanan, petugas penerbit dokumen kayu dan bukan kayu serta membuat usulan pengangkatan dan penetapannya, membuat laporan dan mengkonsultasikan perizinan kawasan hutan yang bersifat urgen kepada kepala bidang, mempersiapkan dan penyusunan prosedur serta tata cara penerbitan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, merencanakan dan menyiapkan bahan untuk masukan tehh, merencanakan dan menyiapkan bahan untuk masukan tehnis kepada bupati untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang dilaksanakan oleh bp2t, merencanakan dan menyiapkan bahan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi dan areal penggunaan lainnya, merencanakan dan menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan ditingkat kabupaten, merencanakan kegiatan dan mempersiapkan penyusunan prosedur serta tata, merencakan dan menyiapkan bahan untuk pengawasan dan pengendalian dan ketatausahaan hasil hutan secara umum maupun penataan hasil hutan dengan mengunakan sistem informasi penataan usaha hasil hutan (si push) w.merencanakan dan menyiapkan bahan untuk masukan tehnis pengesahan rencana pengelolaan (dua puluh tahunan), jangka menengah (lima tahunan), jangka pendek (tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan produksiseksi penataan, pengujian, pengukuran legalitas hasil hutanpenataan, pengujian, pengukuran legalitas hasilinventarisasi dan eksploitasi hutan yang meliputi membantu kepala bidang penataan,inventarisasi dan eksploitasi hutan, merencanakan kegiatan anggaran urusan inventarisasi dan eksploitasibidang inventarisasi dan eksploitasi hutan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan inventarisasi dan eksploitasi hutan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja tahunan urusan inventarisasi dan eksploitasi hutan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan inventarisasi dan eksploitasiknis inventarisasi dan eksploitasi hutan, merencanakan kegiatan menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan operasional dibidang inventarisasi dan eksploitasi hutan, merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan memberikan petunjuk teknis pemberian ijin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pemungutan hasil hutan pada hutan produksi, merencanakan dan menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan skala dasdinas perkebunpokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi bidang perkebunan dan kehutanan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dinas perkebunan dan kehutanan mempunyai fungsi yang meliputi perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan dan kehutananrkebunan dan kehutanan, cc. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan perkebunan dan kehutanan, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi perkebunan, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha perkebunan, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis perlindungan perkebunan dan kehutanan, merencanakan kegiatan dan ,oo. merencanakan kegiatan,saha pemanfaatan hutan, g inventarisasi dan eksploitasi hutrbedaan dan pungutanrbedaan dan pungutan hasil hutan, merencanakan kegiatan dan menyusun anggaran urusan penataan perbedaan dan pungutan hasil hutrenstrsenjrbedaan dan pungutan hasil hut, perbedaan dan pungutan hasil hutan merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk merumuskan masukan teknis pelaksanaan, pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas areal kerja unit penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak pnb), merencanakan kegiatan penataan perbedaan dan pungutan hasil hutan yang bersifat urgen kepada kepala bidang, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan operasional dalam hal penataan perbedaan dan pungutan hasil hutan merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahanrencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan sistem informasi kehutanan( sik), numerik dan spasial, oo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk penunjukan kawasan hutan produksi, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman burudan institusi kesatuan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, g . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pertimbangan teknis menyangkut status dan batas kawasan hutan untuk kegiatan penggunaan, pemanfaatan dan pinjam pakai kawasan hutan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi batas dan status kawasan hutan untuk kegiatan penggunaan pemanfaatan dan pinjam pakai kawasan hutan, merencanakan kegiatan menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan penataan perbedaan dan pungutan hasil hutdelapan bidang perlindungan hutan dan penyuluhan kehutanan uraian tugas kepala bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan yang meliputi membantu kepala dinas bidang perlindungan dan penyuluhan kehutamanan hutan dan hasil hutan, tenaga, sarana dan prasarana perlindungan hutan, pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung, utd perlindungan hutan dan hasil hutan, utd pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dalam bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan, menyusun konsep sasaran, membuat program dan senja tahunan bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan, mengkoordinasikan rencana penyusunan laki dan tapin bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan kepada kepala dinas melalui sekretaris, mengkoordinasikperlindungan dan penyuluhan kehutanan, mengkoordinasikgkoordinasikan dan merencanakan kegiatan anggaran bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan sebagai pedoman tugas, mengkoordinasikan dan memberikan saran, masukan kepada kepala dinas tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan, mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan pokok bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala dinas, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kegiatan bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan yang bersifat urgen kepada kepala dinas, mengarahkan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional dibidang perlindungutd perlindungan hutan dan hasil hutan,utd pengendalian kebakaran hutan dan lahan menyela dan mengkoordinasikan kebijakan operasional bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan, utd perlindungan hutan dan hasil hutan, utd pengendalian kebakaran hutan dan lahamanan hutan dan hasilkeamanan hutan dan hasil hutan, merencanakan kegiatan anggaran urusan keamanan hutan dan hasilmerencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra tahunan keamanan hutan dan hasil hutan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan keamanan hutan dan hasil hutan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan keamanan hutan danuntuk merumuskan kebijakan operasional dibidang keamanan hutan dan hasil hutan meliputi operasional sampai pelelangan hasil barang bukti hasil hutan temuan sitaan, merencanakan kegiatrencanakan kegiatan dan: il. merencanakan kegiatan dan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan keamanan hutan dan hasil hutan, oo. membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan keamanan hutan dan hasil hutan:tenaga, sarana dan prasarana perlindungantenaga, sarana dan prasarana perlindungan hutan dan penyuluhan kehutanan, merencanakan kegiatan anggaran urusan tenaga, sarana dan prasarana perlindungan dan penyuluhantenaga, sarana dan prasarana perlindungan hutan dan penyuluhan kehutanan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan tenaga, sarana dan prasarana perlindungan hutan, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan tenaga, sarana dan prasarana perlindungan hutanrencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pengendalian tenaga bidang kehutanan dan penyuluhan kehutanan, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi urusan kehutanan dan penyuluhan kehutanan, merencanakan kegiatan dan memfasilitasi serta menyiapkan bahan untuk pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan kehutanan didalam dan disekitar kawasan, n.merencanakan kegiatan doo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan informasi publikasi urusan kehutanantenaga, sarana dan prasarana perlindungan hutan dan penyuluhan kehutanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan tenaga, sarana dan prasarana perlindungan hutan, membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan tenaga, sarana dan prasarana perlindungananggaran urusan pengedan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung dan kawasan lindung, merencanakan kegiatan dan fasilitasi, menyiapkan bahan untuk pemanfaatan hutan lindung dan kawasan lindung serta penetapannya, il. merencanakan kegiatan dan mempersiapkan penyusunahutan ditah perizinan terpadu bp2t), merencanakan kegiatan dan memfasilitasi untuk perumusan kebijakan pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok zonasi, merencanakan kegiatan dan memfasilitasi, menyiapkan bahan pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak lindungi, oo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pemberian legalitas usaha jasa lingkungan hutan lindung dan kawasan lindung, merencanakan kegiatan dang . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung, merencanakan kegiatan dan pengawasan pengelolaan kawasan lindung areal pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, merencanakan kegiatan dan: merencanakan kegiatan dan fasilitasi pengawasan perlindungan tumbuhan dan satwa liar, u.hutan lindung dan kawasan lindung, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung, w.membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindungsembilan bidang rehabilitasi hutan dan lahan uraian tugas kepala bidang rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi membantu kepala dinas bidang rehabilitasi hutan drehabilitasi hutan dan lahan meliputi reboisasi dan rehabilitasi hutan, penghijauan dan konservasi hutan serta pengembangan aneka usaha kehutanan, mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan dalam bidang rehabilitasi hutan dan lahan,rehabilitasi hutan dan lahan, menyusun konsep sasaran, membuat program dan senja tahunan urusan rehabilitasi hutan dan lahan, h.mengkoordinasikan rencana penyusunan laki dan tapin bidang rehabilitasi hutan dan lahan kepada kepala dinas melalui sekretarienyusun konsep sasaran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam urusan utd rehabilitasi dan lahan:reboisasi dan rehabilitreboisasi dan rehabilitasi hutan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan reboisasi dan rehabilitasi hutan, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan reboisasi dan rehabilitasi hutan kepada kepala dinas melalui sekretarisrencanakan kegiatanil.:n.oo.inventarisasi ,identifikasi dan mengusulkan calon areal sumber daya genetik, g . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pembinaan penggunaan benih atau bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih atau bibit tanaman hutanu.melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang, uraian tugas kepala seksi penghijauan dan konservhijauan dan konservasi hutan, merencanakan kegiatan anggaran urusan penghijauan dan konservhutan dan lahurusan penghijauan, konservasi hutan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja tahunan penghijauan, konservasi hutan, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan penghijauan dan konservasi hutan kepada kepala bidang, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan merumuskan kebijakan operasional urusan penghijauan, konservasi hutan dan lahan, merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan hutan rakyat, penghijauan lingkungan dan pekan penghijauan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan penghijauan dan konservasi hutan luar kawasan hutan, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan sosialisasi hutan tanaman rakyat ,hutan hak milik dan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan lainyahutan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan penghijauan dan konservasi hutan, oo. membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan penghijauan dan konservasimbangan aneka usaha kehutanan yang meliputi membantu kepala bidang rehabilitasi hutan dan lahmberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. bab iii susunan organisasi susunan organisasi dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten kutai kartanegara yang terdiri dari kepala dinas, sekretarismbangan lahan, membawakan seksi penyiapan dan pemanfaatan lahan, seksi pengembangan dan perluasan areal,dan seksi pembenihan. bidang sarana produksi, membawakan seksi sarana produksi, seksi teknis budidaya,dan seksi penyediaan alat dan mesin perkebunan. bidang agrobisnis, membawakan: seksi pemasaran seksi pembinaan usaha dan bimbingan perijinan,dan seksi sarana usaha. bidang perlindungan perkebunan, membawakan: seksi pengendalian lingkungan, seksi pengendalian hama penyakit dan gulma,dan seksi sarana perlindungan perkebunan. bidang penataan pengusahaan kawasan hutan, membawakan: seksi penataan pengujian, pengukuran legalitas hasil hutan, seksi inventarisasi dan eksploitasi hutan,dan seksi penataan, perbedaan dan pungutan hasil hutan. bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan, membawakan: seksi keamanan hutan dan hasil hutan, seksi tenaga sarana dan prasarana perlindungan hutan,dan seksi pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung. bidang rehabilitasi hutan dan lahan, membawakan: seksi reboisasi dan rehabilitasi hutan: seksi penghijauan dan konservasi hutan, seksi pengembangan aneka usahambangan aneka usaha kehutanan, merencanakan kegiatan anggaran urusan pengembangan aneka usaha kehutanmbangan aneka usaha kehutanan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan pengembangan aneka usaha kehutanan, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laki dan tapin urusan pengembangan aneka usaha kehutan, merencanakan kegiatan danrencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pemberdayaan masyarakat setempat dalam dan sekitar hutan yang meliputi usaha dan kemitraan masyarakat setempat dalam dan sekitar kawasan hutan., monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pengembangan aneka usaha kehutanan, n.membuat laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan urusan pengembangan aneka usaha perkebunan dan kehutanan:dan oo. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang. bab organisasi unit pelaksanaan teknis dinas perkebunan dan kehutanan kedudukan unit pelaksana tehnis dinas perkebunan dan kehutanan merupakan unsur pelaksanaan teknis dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten kutai kartanegara. unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksanaan teknis dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten kutai kartanegardan kehutame joran memo kemas bara dlhusrawan sama dera bau aosamsmsimora unit pelaksana tehniskebunan dan kehutanangkoordinasikan dan mengarahkan proses pengembangan sistem dinas perkebunan dan kehutanan, merumuskan sasaran rencana strategik serta kebijakan operasional bidang perkebunan dan kehutanan, yang meliputi urusan bidang,, merumuskan sasaran penyusunan renstra dinas perkebunan dan kehutanan, mengorganisasikan penyusunan senja dinas perkebunan dan kehutdanurusan bidang perkebunan dan kehutanan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang perkebunan dan kehutanan penyusunan program dinas perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merumuskan kebijakan operasional bidang pengembangan lahan, yang meliputi urusan bidang penyiapan dan pemanfaatan lahan, pengembangan dan perluasan areal, pembenihan, merumuskan kebijakan operasional bidang sarana produksi, yang meliputi urusan bidang sarana produksi, teknis budidaya, penyediaan alat dan mesin perkebunan, merumuskan kebijakan operasional bidang agrobisnis, yang meliputi urusan bidang pemasaran, pembinaan usaha dan bimbingan perijinan, sarana usaha, merumuskan kebijakan operasional bidang perlindungan perkebunan, yang meliputi urusan bidang pengendalian lingkungan, pengendalian hama penyakit dan gulma, sarana perlindungan perkebunan, merumuskan kebijakan operasional bidang penataan, pengusahaan kawasan kehutanan, yang meliputi urusan bidang penataan, pengujian, pengukuran legalitas hasil hutan, inventarisasi dan eksploitasi hutan, penataan, perbedaan dan pungutan hasil hutan, merumuskan kebijakan operasional bidang perlindungan dan penyuluhan kehutanan, yang meliputi urusan bidang keamanan hutan dan hasil hutan, tenaga sarana dan prasarana perlindungan hutan, pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindungbidang perkebunan dan kehutanan, yang meliputi urusan bidang serta merumuskan laporan penyusunan tapin dan laki dinas perkebunan dan kehutanan:dan w.melaksanakan tugasyang meliputi membantu kepala badan melaksanakan administrasi tehnis dinas perkebunan dan kehutanan, memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahrkebunan dan kehutanan yang meliputi bidang bidang urusan wajib maupun urusan pilihan, mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun renstra dinas, mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun renstra dinas, mengkoordinasikan, menghimpun penyusunan laki dan tapin dinas:oo.g . mengkoordinasikan tugas tugas ketatausahaan dinasdan inas melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian dinas perkebunan dan kehutanan, merencanakan kegiatan, menyusun rencanaknis penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian dinas perkebunan dan kehutanan:oo.dinas, merencanakan kegiatan, menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas:kebunan dan kehutankeuangan yang bersifat urgen kepada sekretaris dinas, h.,yiapkan bahan skpd dan laki dinas sesuai dengan bidang tugasnya, membuat laporan keuangan dinas,dan utai kartanegara nomor tatiuiy tetapi.g petunjuk'k selesai{aai{ penyelesaian i{kerugian daerah dengan rahmat titian yang maha esa bupati kutai i(art{negara, menimbang: bahwa untuk kelancaran serta terbitnya proses pelaksanaan pemulihan kerugian keuangan dan barang floral: trans tari mall:ri i\tr amalia parfimlr dart uuv qrl s.r lvr tua aarvrergr rrlqtvuv uruuqrr*urr tuntutan inti nrg, keuangan barang daerah sehingga kasus kasus kerugian daerah dapat segera diselesaikan; bahwa dalam rangkae}arang daerah}r serta perata:ran badan perr:berjasa keuangan nomor tahun oot tentang tata cara penyelesaian ganti rugi kerugian negara terhadap bendahara perlu dibuat peraturan yang disesuaikan de:than ken:tukar: darr kondisi daerah kabupaten n kr:fai kartanegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dan huruf diatas, perlu membentuk peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah. me:ringan u::da::g u::drag nomor taru:e::g udar:g jrr:hadang nomor tahun i97 tentang pokok pokok kepegawaian lembaran negara regu.klik jr:done.sia tahun nomor tar:4a38178); lle); peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun )ll tentang perubahan atas peraturan daerah menetapkat11m. parikesit kabupaten kutai kartanegara lembaran daerah kabupaten kutai kartanegara tahun o11 nomor memutusinspektorat adalah inspektorat kabupaten kutai kartanegara. inspektur adalah inspektur kabupaten kutai kartanegarkutai kartanegardepartemen dalam negeri, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten kutai kartanegara. majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi daerah mp tgr) atau tenaga kontrak. pegawai yang dituntutnyedia barang jasa adalah orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pihak penyedia barang dan atau jasa kebutuhanenyedia barang jasa yang melakukan kelalaiansecara perdatat4tuntutan ganti rugi. rapat majelis pertimbangan adalah rapatgawai penyedia barang jasnyedia barang jasa yang terbukti bersalah dan merugikan daerah. banding adalah upaya pegawai penyedia barang jasenyedia barang jasa meminta keringanan atas pembebanan kepada bupati setelah diterbitkan keputusan pembebanan. hulcltdengan ketentuan peraturan perundang undangan. sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada penyedia barang jasenyedia barang jasa untuk mencatat penghapusan kerugian daerah yang dienyedia barang jasa yang terbuktienyedia barang jasnyedia barang jasa pelaku yangenyedia barang jasganti rugi diberlakukan terhadap pegawai bukan bendahara, pegawai non pns, dan penyedia barang jasa, baik secarakerja perangkat daerah skpd upd); dan badan layanan umum daerah blue)enyedia barang jasa yang terbukti bersalah dan merugikan daerah. bab iitberanggotakan sekretaris daerah, selaku ketua merangkap anggota; asisten administrasi umum, selaku wakil ketua merangkap anggota; inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota; kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan), selaku sekretaris merangkap anggota; sekretaris inspektorat, selaku wakil sekretaris merangkap anggota; kepala badan kepegawaian daerah bkd), selaku anggota; inspektur pembantu wilayah selaku anggota; kepala bagian administrasi hukum sekretariat daerah, selaku anggota; dan kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan inspektorat,susunan keanggotaan majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. anggota majelis sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucap sumpahljanji dihadapan bupati sesuaiada inspektorat dan atau badan pengelolaan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan keputusan ketua atas usul sekretaris. bagian kedua t\ berikut ketua mengarahkan dan menentukan kegiatan majelis pertimbangan;; mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketua berhalangan;; menyiapkan bahan sidang dan atau rapat majelis pertimbangan; mengarahkan tugas tugas operasional sekretariat majelis pertimbangan;lain yang diberikan oleh ketua majelis pertimbangan. untuk melaksanakan tugas penyelesaian kasus kasus kerugian daerah majelis pertimbangan mempunyai wewenang memberikan saran pertimbangan kepada bupati kutai kartanegara tentang penyelesaian kasus kerugian daerah; memanggil pns penyedia barang jasa yang sedang diproses tuntutan ganti rugi dan mengakibatkan kerugian daerah untuk diminta penjelasan dan atau untuk penyesalannya; dan mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan atau pihak lain untuk didengar keterangannyaoleh (enam) orang dari (sembilan)majelis pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang telahpelaporan hasil pemeriksaan bagian kesatu informasi kerugian informasi kerugian daerah diketahui dari temuan hasil pemeriksaan pengawasan dari pengawas fungsional dan satuan pengawas intern spi) pada bagian usaha milik daerah bumi) satuan kerja perangkat daerah unit kerja perangkat daerah skpd upd) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah blue);; temuan penelitian verifikasi surat pertanggungjawaban spj) oleh pejabat yang berwenang; pemberitaan mass media pengaduan masyarat atl lembaga swadaya masyarakat lsm);temuan maka pengusutan pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional pemerintah. terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada rrr,,l^ u ""i""' utt=r"* u"tt'y" (tujuh) hari kerja ,"rni.i* **i tanggal adanya dugaan diketahui kerugian daerah atasan langsung petisi""" pb upd harus segera melapor k;;#'t"p;;i aln atau ketela majelis pertimbar*"il lt'rt jati"dak lanjuti sebagaimana mesin ya. informasi seba kaimana .dimaksud pada huruf o"i t""f dan huruf harus segera melapor kepada ketua majelis pertimbangan danlatau hspektu' "'t'tt ' ditindak lanjuti sebagaimana mesin ya'tii, ail"rtsanaki"n oleh inspektorat' pelaku araaafl pemeriksaan sebagaimana dimaksud d'dituangkan dalam laporan hasil pemeriksa"t"*pilih ail""s5"pi a"t'g"n bap' skt dan dokumen pendukung lain ya' skt sebagaimana dima'kpud pada harus memuat keterangan anlpernyat"3t' tentang kesanggupan vang 'fu"t jti'stt111i untuk menyelam;i;" p*g italian kerugian daerah' dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan' format skt sebagaimana a dilas:g': "d" alat sesuai yang tercantum dalam lampiran peraturan pati ini' lhp, skt dan dokumen pendukung lainnya sebagai#"';istri"'a'a;i;;'asal'10alat( ai".*tif,^" kepada ketua majelis pertimbangan' dokumen pendukung lain nya sebagaimana dimaksud dalam antara lain surat pemotongan gaji tunjangan dan atau penghasilan lainnya; barang jaminan danlatau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;adanuk hak atas barang jaminan untuk penyelesaian dan atau pelunasan kewajiban pegawai yang bersangkutan kepada pemerintah daerah, maka pegawai yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya. (a) pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian daerahdan surat keterangan keterangan pelunasyangt dikenakan penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang. (a)erag terimakan antara yang bersangkutan dan bukan dan telah dicatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah. (a)enyedia barang jasa penyedia barang jasa yang terbukti merugikan daerah diwajibkan mengembalikan kerugian daerah. penyedia barang jasatau tidak langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut. penyelesakejaksaan negeriibuktikan dengan surat tanda setoran kas daerah yang divalidasi bank persepsi. penyelesaian dengan cara damai dapat dilakukanengan menyertakan jaminan senilai kerugian daerah. ketua majelis pertimbangan menerbitkan surat keterangan pelunasan bagi penyedia barang jasa berdasarkan bukti tanda setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada apabila penyedia barang jas, berhak menjual, melepas hak atas jaminan untuk menyelesaikan dan atau pelunasan kewajiban penyedia barang jasa yang bersangkutan kepada pihakenyedia barang jas maka terhadap penyedia barang jas, sedangkan penyedia barang jasevaluasi penunjukannya dan dilakuknyedia barang jasdengan melibatkan pihak berwenang. pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada adalah kejaksaan negeri, badan urusan piutang dan lelang negara bulan) dan badan peradilan. penuntutan denganhasiltidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, tanggal ditetapkan. formatenyedia barang jasnya permohonan keringanan. apabila dalam jangka waktu (empat belas) hari, pegawai penyedia barang jasg tidak terbukti bersalah merugikan daerah dinyatakan bebas dari tuntutan ganti rugierah disebabkan kejadian ini diluar kemampuan (force majeure) dinyatakan bebas dari tuntutan ganti rugiuntutan ganti rugiuntutan ganti rugirenkerja perangkat daerah skpd updenyedia barang jasa terhadap penyedia barang jasa yang terbukti dan kerugian daerah dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentusebagai berikut melaporkan kepada bupati c.q. sekretaris daerah mengenai hambatan hambatan yang dialami guna meminta penapatlpetunjutk dataran dengan tembusan kepada inspektorat dan badan pengelola keuangan dan aset daerah; mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud;ditetapkan dengan keputusan bupati dan dilaporkan kepada dprd; dan jumlah kerugianenyedia barang jassan. format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada sesuaienyedia barang jasenyedia barang jasa yang bersangkutan status penunjukannya diusulkanenyedia barang jasadan pengelolaan; dan badan kepegawaian daerah untuk pertimbangan hukuman disiplin. kerugian daerah yang tejadi dilingkungan bumi tetap disetorkan bidang perbendaharaan dan kas daerah badan pengelolaan keuangan dan aset daerahukan dipindah bujukan kepada rekening bumi yang bersangkutan dan atau setelah diterbitkan surat perintah membayar giro. bagian kesepuluh rehabilitasi pemenuhan kewajiban pasal pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai yang dan telah disidangkan oleh majelis pertimbangan sebelum diberlakukannya peraturan bupati ini diselesaikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun lgg pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka seluruh proses penyelesaian kerugian daerah yang belum disidangkan oleh majelis pertimbangan proses penyelesaiannya mengacu pada peraturan bupati iniiundangkan tenggarong pada tanggal september seks.baris daerah i{abupateii kutai nip. ita daerah i{kabupaten{ kutai nomor ,at{gara kartaiitgara tahun lampiran{ peraturan bupati kutai i(kartanegara nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah format tgr surat pernyataan tanggung jawab mutlak (skt) yang bertanda tangan nama p nrk ktp pangkat golongan jabatan unit kerja alamat rumah demikian surat pernyataan tekanan dan pengaruh dari proses penuntutan menurut mengetahui, kepala dibawah ini ini saya buat dengan sadar tanpa adanya pihak manapun dan saya bersedia menerima peraturan yang berlaku. tenggarong, yang menyatakan, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah berupa kerugian uang pada kas sebesar rp. . terbitan kehilangan dan atau terjadi kerusakan barang aset kekayaan milik daerah dalam bentuk dan jenis . senilai rp. terbilang: . bahwa terhadap kerugian daerah tersebut di dengan cara sebagaimana tersebut pada angka (. .) dibawah ini menyetor uang sebesar rp. . terbilang bagian perbendaharaan dan kas daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten kutai kartanegara pada tangallbulan tahun sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian(dua puluh empat) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani. bahwa saya akan mengganti yang hilang dimaksud, dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang tuna dengan barang yang hilang. bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk, jenis keadaan kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.i. panji tenggarong berita acara serah terima jaminan atas nama nomor hari tanggai bulan tahun tangan dibawah ini kami yang bertanda rnl pada nama p nrk nomor ktp pangkat golongan jabatan unit kerja a1amat rumah dalam hai ini bertindak rintik dan atas nama keluarga selanjutnya disebut pihak pertama. saya sendiri dan atas nama nama nip par,kat golongan jabatan unit kerja da kedua. berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak skt mi, atas nama sebagai tanggal bulan tahun jaminan pelunasan atas kerugian daerah berupa kerugian uang pada kas besar rp. terbilang kehilangan barang aset kekayaan milik daerah berupa "anenyele,sahkan se.suai dengan w,aleta yang telah ditenfirkan dalan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ktm), naka pihak pertaffra memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk menjual jalinan tersebut diatas untuk menutupi jumlah dan atau sisa kerugian daerah yang belum diseleeail&rr pihak pertama sampai dengan batas uralcgftpihak kedua fihak kesatu, format tgr surat kuasa menjual jaminan paci hari ini tanggallbulan tahun dibawah ini kami yang bertanda tangan nama p nrk ktp pangkat golongan jabatan unit kerja alamat rumah dalam hai ini bertindak selaku pribadi dan atas warna keluarga selanjutnya disebut pihak pertama. warna jabatan sekretaris daerah kab,. untuk dan atas nama pemerintah daerah kab. kutai kartanegara selanjutnya disebut pihak kedua. pihak pertama memberi kuasa penuh kepada pihak jaminan yang telah diserahkan terimakan sesuai ked,ua untuk menjual dengan berita acara serah terima jaminan nomor tanggai bulan tahun.kutai kartanegaranyanjualtenggarong, pihak kedua pihak kesatu, saksi saksi pihak pertamaberita acara serah terima pengembalian jaminan atas nama nomor . pada tanggai bulan tahun kami yang pertanda tangan dibawah ini nama nipertama. nama nipinrk nomor ktp pangkat golongan jabatan unit kerja dalam hal ini bertindak untuk dan atas nara saya sendiri dan atas nama keluarga selanjutnya disebut pihak kedua. berdasarkan surat pelunasan terhadap pernyataan tanggung jawab mutlak skt), atas nama tanggal bulan tahun sebagai jaminan pelunasan atas kerugian daerah berupa: kerugian uang pada kas sebesar rp. terbilang kehilangan barang aset kekayaan milik daerah krerupal: inipernyataan tanggung jawab mutlak skt), maka pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk menjual jaminan tersebut diatas untuk menutupi jumlah dan atauan. pihak kedua pihak kesatu,surat keterangan pelunasan nomor .""." sekretaris daerah kabupaten dengan ini menerangkan bahwa nama p rkin penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka . .) bawah ini berdasarkan bukti setor tunai sekaligus bagian perbendaharaan dan kas daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tanggal bulan tahun sebesar rp. terbilang berdasarkan bukti setor pelunasan bagian perbendaharaan dan kas daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tanggal bulan tahun. sebesar rp. terbilang setelah dikurangi yang telah disetor sebesar rp. terbilangr'g bersangkutan dengan pihak pemerintah kab. kutai kartanegara c.q. badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten kutai kartanegara nomor .tanggal bulan tahun . berdasarkan bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada angkadai lainnya kepada pemerintah kabupaten kutai kartanegara. demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. tenggarong, sekretaris daerah kab. kutai kartanegara selaku ketua majelis pertimbangan tgr kbd kab. kutai kartanegara, pangkat nip. keputusan bupati format tgr kutai kartanegara tentang pembebanan kerugian daerah atas nama nip nrk ktp unit kerja membaca bupati kutai kartanegara laporan hasil pemeriksaan lhp) badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri)l badan penganvasan keuangan dan pembangunan bpk pi inspektorat kab. kutai kartanegara nomor tanggal . putusan sidang majelis pertimbangan tuntutan ganti :::i :'""":: :::::: :::::: menimbang bahwa saudara p nrk ktp: .". pangkat jabatan .". bahwa sehubungan dengan huruf diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan bupati tentang pembebanan kerugian daerah. mengingat undang undang nomor tahun l999; undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun aamemutuskan ktr bagian daerah nip nrk t997; nomor nomor atas nama ktp menetapkan pembebanan unit kerja kedua ketiga keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. kesatu dyi tembusan kepala per,akan bpk ri prov. kalimantan timur kepala perwakilan bpk prov. kalimantan timur ketua dprd kab. kutai kartanegara sekretaris daerah kab. kutai kartanegara inspektur provinsi kalimantan timur inspektur kab. kutai kartanegara pembebanan kerugian pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara kepada . nip nrk ktp . pangkat jabatan . unit kerja . yang harus dikembalikan kepada pemerintah kabupaten kutai kartanegara sebesar t.).ditandatanganinya surat keterangan tanggung jawab mutlak skt). ditetapkan tenggarong pada tanggal bupati kutai kartanegara, rita didasari keputusan bupati kutai format tgr kartanegara nomor tentang: atas pembebanan kru daerah terhadap pegawai bukan bendahara . p nrk ktp unit kerja . bupati kutai kartanegara pembebasan atas nama menimbang bahwa mengingat keputusan bupati kutai kartanegara nomor tentang tanggal pembebanan kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini; bahwa hasil putusan sidang majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah nomor . tanggal . menetapkan dan mengusulkan kepada bupati kutai kartanegara atas nama sebagaimana dimaksud dalam suratntukepada pemerintah daerah. bahwa sehubungan dengan huruf dan diatas perlu ditetapkan dengan keputusan bupati kutai kartanegara tentang penghapusan kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara atas nama . nip nrk . pada unit kerja undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun oo3; peraturan pemerintah nomor tahun aot997; nomor nomor menetapkan kesatu kedua ketiga memutuskan: pembebasan atas pembebanan kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara atas nama nipinrk ktp . .unit kerja menghentikan menangguhkan sementara penagihan kerugian daerah sebesar rp. terbilang sampai dengan jangka waktu (sepuluh) tahun sejak tanggal keputusan ini, dengan tetap mermencatat penghentian peran ggu han sementara sebagaimana tercantum dalam dictum kesatu denputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan tenggarong pada tanggal tembusan sekretaris daerah kab. kutai kartanegara selaku ketua majelis pertimbangan kepala bukan kab. kutai kartanegara inspektur kab. kutai kartanegara pimpinan unit kerja yang bersangkutan |
salinan bupati nunukan provinsi kalimantan utara peraturan bupati nunukan nomor tahununukannunukanwaste energy adalah proses menghasilkan energy dalam bentuk listrik dan atau panas dari pengolahan limbah sampah atau pengolahan limbah sampah menjadi sumber bahan bakar, adalah singkatan dari reuse, reduce dan recycle,, reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah,, bank sampah adalah sebuah konsep pengumpulan sampah kering (plastik, kertas, karton, kaleng, dll) dari rumah tangga untuk memaksimalkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah lingkungan,bab ruang lingkup bagian kesatu umum ruang lingkup jakstrada kabupaten nunukannunukajakstradningkatan promosi budaya hidup bersih:,dan pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan sistem dan bank sampahenuhan sarana, prasarana dan operasional serta sdm,dan penanganan sampah berwawasan lingkungan. bagian ketiga strategi, target, dan program jakstradkebijakan pengurangan sampahperan serta masyarakat dalam pengurangan sampah sumber melalui dan bank sampah peningkatan kapasitas pengurangan sampah sumber melalui dan banknyiapkan sarana, prasarana dan operasional pengelolaan persamaan peningkatan sdm pengelola sampah meningkatkan peran serta masyarakat dalam penangananlolaan tpa dengan sistem sanitasi landfill pengembangan waste energyditargetkan secara bertahap sampaidengannunukan dilaksanakan melaluiiii penyelenggaraan jakstrada bagian kesatu umum jakstrada kabupaten berpedoman pada jakstranas dan jakstrada provinsi. bagian kedua jakstrada kabupaten dalam penyelenggaraan jakstrada kabupaten, bupati mendelegasikan kewenangan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, untuk melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanmendukung pembiayaan operasionalpenurunan jumlah timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita,cc.pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada menteri dengan koordinasi gubernur':nunukan target pengurangan indikator ana song a0as a03a bo2e sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jakstrada ton tahun) sense |jejaka jajan jan tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jakstarda so) target pengurangan sampah rumah senen dasa dra patas rare daan rumah tangga kabupaten nunukan ton tahun) target penangansejenis sampah 74y0 rumah tangga dalam jakstarda target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kabupaten nunukan ton tahun) bupati nunukan, ttd admin laura hafid |
rangkat daerah kabupaten nunukan tahun bupati nunukan, menimbang bahwa keberhasilrencana kerja perangkat daerah kabupaten nunukanrangkatlembaran daerah kabupaten nunukan tahun nomor peraturan bupati nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerahnunukbab maksud dan tujuan maksud penyusunan senja adalah: merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun dan merumuskan program dan kegiatan perangkat daerah tahun tujuan penyusunan senja adalah: pedoman perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah rka opd) tahun dan bahan penyusunan dan evaluasi laporan kinerja lkj) perangkat daerah kabupaten nunukan tahun senja merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisi program dan kegiatan yang merupakan hasil pembahasan forum perangkat daerah dan hasil pelaksanaan musrenbang. substansi dan cakupan senja dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh apbn, apbd provinsi dan apbd kabupateenja seluruh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam disusun dengan sistematika yang terdiri dari bab pendahuluan latar belakang landasan hukum maksud dan tujuan sistematika penulisan bab ii. evaluasi pelaksanaan. tujuan, sasaran, program dan kegiatan telaah terhadap kebijakan nasional tujuan dan sasaran perangkat daerah program dan kegiatan bab penutup senja sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam seluruhperaturan bupati karanganyar asa nan maa nomor uuf tahun2006 perubahan keputusan bupati karanganyar nomor tahun ana tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat karanganyar nomor tahun maa tentang retribusi izin peruntukan ben penggunaan tanah bupati karanganyar, mean menimbang. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka sah bea keputusan bupati nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan maa wee peraturan daerah: kabupaten daerah tingkat karanganyar nomor (ks tahun tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah perlu . diubah aah bem dane bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan. bupati, bar manah mala nan nan mengingattes boh undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokokann "telah diubah dengan undang undang nomor tahun lembaran. pen haa negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor ). (susa tambahan lembaran negara republik indonesia nomor n moo ng. undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan dek perundang undangan lembaran negara republik. indonesia tahun mah nomor tambahan lembaran negara republik indonesia tahun memori aan undang undang nomor. tahun .tentang pemerintahan daerah: . mean lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan gaoora indonesia nomor mbak peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah: dsn st:na peraturan daerah kabupaten daerah tingkat karanganyar nomor tahun sai tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kana kabupaten daerah tingkat karanganyar lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun ser, (sea peraturan daerah kabupaten daerah tingkat karanganyar nomor tahun pala tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten:. menetapkan peraturan bupati tentang perubahan keputusan bupati karanganyar nomor tahun tentang petunjuk .da oam lor kananyang diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun nomor seri diubah sebagai berikut: kan ketentuan diubah dan dibaca sebagai berikut @)meliputi badan usaha diberikan izin penggunaan tanah seluas atas nan 'meterpersegi. pen bra nian orang pribadi diberikan izin penggunaan tanah seluas kurang dari ' meter persegidengan besaran luas penggunaan tanah diatur dengan ketentuan sebagai berikut lana kegiatan usaha bidang industri seluas penggunaan tanah sekurang tea kurangnya meter persegi. maa nan maa kegiatan usaha bidang peternakan luas penggunaan tanah sekurang kurangnya meter persegi. kegiatan bidang jasa usaha luas penggunaan tanah sekurang kurangnya meterpersegi. agar ketentuan diubah dan dibaca sebagai berikut han san permohonan izin peruntukan penggunaan tanah diajukan kepada bupati '' melalui kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar. ng: bentuk dan isi formulir permohonan dimaksud tersebut dalam lampiran forma. . ban antena aan ketentuan diubah dan dibaca sebagai berikut: aan tata cara permohonan izin peruntukan penggunaan tanah sebagai berikut ma. pemohon mengajukan permohonan izin peruntukan penggunaan tanah dengan mengisi formulir yang telah disediakan kantor pelayanan terpadu dengan dihampiri persyaratan alas dasa fotokopi akte pendirian perusahaan, mangan ben m2) fotokopi ktp pemohon. fotokopi ppd npp pen fotokopi bukti kepemilikan penguasaan tanah: ana pssi denah lokasi tanah dimohonkan izin tan pena ppt lama bila permohonan perluasan balik nama pemecahan alih jan usaha, bean gambar situasi keliling calon perusahaan perumahan, surat pernyataan pemilik tanah apabila tanah bukan pemilik pemohon kek surat pernyataan. pemohon ppt sanggup melaksanakan peraturan perundang undangan yang berlaku, anna penelitian 'dan pemeriksaan permohonan izin peruntukan penggunaan sasa tanah dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh bupati, dona. apabila setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan tim, permohonan ban tidak. memenuhi persyaratan maka. kantor pelayanan terpadu paling lambat: (enam) hari kerja sejak permohonan diterima. lengkap, menyatakan penolakannya, pena bal sar dona ara apabila berdasarkan penelitian, pemeriksaan dan pengkajian tim, permohonan izin dapat dikabulkan, maka kantor pelayanan terpadu nan menerbitkan keputusan. bupati tentang pemberian izin peruntukan the penggunaan tanah paling lambat (dua belas) hari kerja sejak maa permohonan diterima lengkap, naa teja kepala kantor pelayanan terpadu wajib memberitahukan kepada pemohon. (aa tentang pemberian izin peruntukan penggunaan tanah segera setelahizin #ditetapkan.| doa ketentuan diubah dan dibaca sebagai berikut: . tap bentuk dan isi keputusan: pemberian izin peruntukan penggunaan tanah. sebagaimana tersebut dalam lampiran form. san ketentuan (@) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi anna sebagai berikut tani anna mes bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat. memberikan bag pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, nan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan. retribusi dimaksud: diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala kantor pelayanan terpadu, nana pengurangan sebagaimana dimaksud ini hanya diberikan kepada wajib retribusi untuk kepentingan ibadah, sosial, pendidikan dan daan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ini diberikan sesuai dengan kepentingan dan kondisi pemohon, nan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ini diberikan hanya kepada wajib retribusi untuk keperluan dinas pemerintah pusat dan bee. nn: beb sekali, san aan permohonan sebagaimana dimaksud inika, mg. ketentuan dihapus tan il . tara peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. peta stan atn daerah kabupaten karanganyar. san badai ditetapkan karanganyar bupati karanganyar isa hj. rina irian sri aningsih, pd., hum. tembusan: jmuadoporersi ketua dprd kabupaten karanganyar, akun, sekretaris daerah kabupaten karanganyar, pan inn asisten administrasi pembangunan al. kan setda kabupaten karanganyar, kak kepala badan pengawas kabupaten karanganyar, san kepala bappeda kabupaten karanganyar, kepala bagian hukum, organisasi dan tata laksana setda kabupaten karanganyar. diundangkan karanganyar penata pada tanggal oktober kana sekretaris$ daerah wei gen blu loh nn, an, kasta ss. berita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor daan peraturan bupati karanganyar tana nomor: yuh tahun soo formulir tanggal han kepada yth. tar akan tan mena bupati karanganyar nan melalui kepala kantor pelayanan terpadu ogan kena das kabupaten karanganyar dengan hormat kami mengajukan permohonan izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor. tahun tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah. adapun data data kami sampaikan sebagai berikut bnn datapemohon nan tempat tanggal lahir niken pekerjaan peak nenek panen mina mibemenmenen kewarganegaraan alamatrumah bank anal bima bah jenis permohonan baru perluasan balik nama pemecahan alih usaha nama putus aha nenek alamat alokasi can ana tanna see senang kan aang perusahaan dusun nemekeemame mani mena kel. desa dinikahi ioaenknan emteiaa nan manan assad kecamatan baba been luas tanah keseluruhan pron ana nana menanam luas tanah yang dimohonkan izin lennieenenentenn nan anna anna .c.' jenis tanah ana sawah tegal pekarangan perumahan dead status kepemilikan tanah | . eenerenedhnveneeenvereveneeen nee seen mi. fasilitas yang disediakan bedakan daapon dan lain lain) tan iv. permodalan pma mdn, non fasilitas btn (pilih salah satu) naa nilai investasi (di luar tanah dan bangunan) rp. amh brain ema dn. lampiranpermohonanizin nun fotokopi akta pendirian badan usaha bila atas nama badan usaha koperasi yayasan). fotokopi ktp pemohon bani bela brata fotokopi bukti kepemilikan penguasaan atas tanah kenang nan maa denah lokasi tanah yang dimohonkan izin ban ann ppt lama bila permohonan perluasan balik nama pemecahan alih usaha. gambar situasi sekeliling calon perusahaan perumahan baba . surat pernyataan pemilik tanah apabila tanah bukan pemilik pemohon ppt surat pernyataan pemohon ppt. sanggup melaksanakan peraturan perundang undangan don yang berlaku. una bantan lan ban permohonan tana bupatikabanganyar hj. rina irian sri ratyaningsih, pd., hum. dik ereksi peraturan bupatikaranganyar nomor yui tahun pemerintah kabupaten karanganyar lawu telp. fax. sms hp. kode pos karanganyar keputusan kantor pelayanan terpadu . membaca permohonan. alamat isa perihal 'permohonan izin peruntukan tee penggunaan tanah yang terletak desa kelurahan has kecamatan aha dengan sertifikat tanah hm, hgb, hak pakai, nomor . atas . nama . seluas . (lebih uta .ioo.oo.oo. meter lb bahwa setelah diadakan penelitian atas permohonan izin peruntukan . penggunaan tanah yang diajukan oleh .:. telah memenuhi "nan persyaratan untuk diberikan izin: aja una bahwa untuk "maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan ang aan bupati. mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah.) dan. undang undang, nomor tahun tentang penataan ruang pn dan tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor ken ten tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sma undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan . ban tah hata kanenae sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor. tahun ane lembaran negara republik indonesia tahun nomor ten .ae . . tambahan lembaran negara republik indonesia 0mor . emban edn lembaran daerah kabupaten daerah tingkat karanganyar tahun nomor seri b5): dah peraturan daerah kabupaten daerah tingkat karanganyar nomor obamabangsa peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun aha pan lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun nomor seri bhs ena handak snn karanganyar nomor tahun tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun nomor seri tan nan menetapkan mah pertama memberikan izin peruntukan penggunaan tanah kepada . alamat lena, aas tanah yang terletak desa kelurahan benua, kecamatan dengan sertifikat tanah. hm, hgb, hak pakai, nomor .atas nama. lan seluas (lebih kurang . meter persegi) yang akan digunakan untuk lokasi . kedua pemegang izin sebagaimana dimaksud dictum pertama keputusan ini bean berkewajiban untuk haa (ea. menaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, pan inan . segera mengajukan permohonan izin izin lain yang berkaitan dengan pan pendirian perusahaan, jasa atau perumahan: tang0d. memenuhi kelas sit belaka selama (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan mena apabila selama berlaku iziulang selambat lambatnya (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin. sal ketiga pemegang izin sebagaimana dimaksud dictum pertama keputusan ini bes sah melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku, yuk memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan bupati: . memperluas atau mengembangkan tempat usaha diluar batas lokasi yang ala telah diizinkan tanpa persetujuan bupati,tiga bana pengetatan lingkungan dan keresahan masyarakat. bnn keempatio. kelima : pemegang izin sebagaimana dimaksud dictum pertama ana keputusan ini harus membayar retribusi sebesar. sah kat rp. lihihnnnananaasanannseobenaanannann) rupiah dengan perincian . rpu so. keenam kara keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. buta aga kai ditetapkan karanganyar ahh epadatanggal keane bia an. bupati karanganyar kantor pelayanan terpadu ann kabupaten karanganyar maa dah bupatikaranganyar hj. rina irian sri waningsih, pd., hum telahdikoreksi |
bupati karanganyar peraturan bupati karanganyar nomor uug tahunupati karanganyar,dan diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten karanganyar pada tanggal april dengan nomor maka guna meningkatkan ketertiban, kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan penumpang umum kabupaten karanganyarsasisundang ulang republik indonesiandangy ablik indonesia nomor iltahun nomor peraturan daerah kabupatenabi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan il. daerah adalah kabupaten karanganyar. bupati adalah bupati karanganyar. dinas pekerjaan umum dan lalu lintas angkutan jalan yang selanjutnya disingkat dpu dan lla adalah dinas pekerjaan umum dan lalu lintas angkutan jalan kabupaten karanganyar. kantor pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat dengan kpt adalah kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyart'il.egunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang khususdan angkutdalam wilayah kabupaten karanganyakaiinsidentil adalah izin yangcadangannya luarzin trayek pelayanan angkutan penumpang umum dalam jaringan trayek dilakukan dengan kendaraan angkutan penumpang sebagai berikut: mobil penumpang umum, mobil bus umum: kendaraan khusus. untuk daerah daerah tertentu, yang memiliki karakteristik pelayanan dan permintaan angkutan khusus serta kondisi medan geografis yang spesifik, dapat dipertimbangkan pemakaian kendaraan khusus sebagai angkutan khusus dan atau angkutan serba guna untuk melayani penumpang beserta barang. setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan, pelayanan umum dan atau kelaikan uji kendaraan sebagai persyaratan pengoperasian kendaraan bermotor jalan. jaringan trayek pedesaan ditetapkan oleh bupati. jaringan trayek kabupaten karanganyar terdiri dari angkutan pedesaan dan angkutan perbatasan. angkutan perdesaanterjadwal: jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi:: terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurang kurangnya terminal tipe dilayani dengan mobil bus kecil dan mobil penumpang umum. angkutan perbatasan dilaksanakan dalam jaringan trayek yang menghubungkan: antara kota dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten: antara kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kota, cc. antara kota dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kota lain,ue ciri ciri sebagai berikut mempunyai jadwal tetap atau tidak terjadwal, belum terlayani trayek akan atau trayek akbp: dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum,()) kepala dpu dan lla mengadakan perencanaan angkutan penumpang umum trayek baru dan atau evaluasi terhadap kebutuhan pelayanan angkutan penumpang umum pada jaringan trayek kabupaten karanganyar. setiap pembukaan trayek baru, penambahan armada dan atau perubahan trayek pedesaan kendaraan bermotor umum dapat. dilakukan setelah diadakan survey penelitian kelayakan teknis kebutuhan angkutan umum pada ruas trayek yang dimohon. berdasarkan hasil survey penelitian sebagaimana dimaksud pada ini, kepala kantor pelayanan terpadu atas nama bupati dapat menerbitkan izin trayek. setiap penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini wajib mendapatkan izin trayek dari bupati. untuk mendapatkan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ini, pemohon" mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui kepala kpt dengan melampirkan rekomendasi kepala dpu dan lla untuk menerbitkan surat persetujuan izin trayek, surat izin tempat usaha ho) atau izin gangguan bagi usaha angkutan yang harus memiliki garasi: surat tanda nomor kendaraan stok), buku uji kendaraan, ce. izin usaha angkutan umum. kepala kpt menerbitkan surat persetujuan izin trayek dan atau surat penolakan permohonan izin trayek dengan disertai alasan teknis berdasarkan hasil survey penelitian angkutan umum. setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ini, kepala kpt melakukan pemeriksaan administratif dan pengkajian terhadap permohonan izin trayek yang bersangkutan. (s5) keputusan pemberian izin trayek diberikan kepada pemohon paling lambat (dua belas) hari sejak permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. keputusan pemberian izin trayek ditetapkan oleh kepala kpt atas nama bupati. keputusan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ini berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. bentuk dan isi keputusan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ini tersebut dalam lampiran iia, iib, nic, iid dan iie peraturan bupati ini. jl) pemegang izin trayek diberi kartu pengawasan jadwal jam perjalanan untuk setiap armada kendaraan angkutan penumpang umum. kartu pengawasan jadwal jam perjalanan sebagaimana dimaksud pada ini wajib berada pada setiap kendaraan umum yang dioperasikan sebagai bukti dokumen perjalanan yang sah dalam pelayanan angkutan penumpang umum jalan sesuai izin trayek yang telah ditetapkan. kartu pengawasan jadwal jam perjalanan sebagaimana dimaksud ini berlaku selama (satu) tahun terhitung mulai berlakunya keputusan pemberian izin trayek sesuai huruf dan wajib untuk diperbarui guna evaluasi pelayanan angkutan umum. bentuk dan isi kartu pengawasan jadwal jam perjalanan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. ind untuk melaksanakan operasional pelayanan angkutan umum jalan berdasarkan keputusan pemerintah izin trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini ditetapkan keputusan pelaksanaan izin trayek oleh kepala kpt. keputusan pelaksanaan izin trayek sebagaimana dimaksud ini mencantumkan seluruh armada kendaraan angkutan penumpang umum yang dimiliki oleh pemegang izin trayek. keputusan pelaksanaan izin trayek masa berakhirnya sesuai keputusan pemberian izin trayek yang telah ditetapkan sesuai huruf bentuk dan isi keputusan pelaksanaan izin trayek sebagaimana tersebut dalam lampiran ita dan lampiran peraturan bupati. izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki. untuk mendapatkan izin insidentil sebagaimana dimaksud ini pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada kepala kpt dengan dihampiri persyaratan salinan dokumen sebagai berikut kartu pengawasan jadwal jam pelajaran: surat tanda nomor kendaraan stok): buku uji kendaraan. izin insidentil ditetapkan oleh kepala kpt. izin insidentil sebagaimana dimaksud ini berlaku untuk satu kali pergi pulang dan berlaku paling lama (empat belas) hari sejak ditetapkan. bentuk izin insidentil sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati. keputusan pemberian izin trayek dapat dicabut oleh kepala kpt atas nama bupati apabila pemegang iz'n trayek tidak memulai usahanya dalam waktu ,enam) bulan sejak tanggal diet:ikannya keputusan pelaksanaan izin trayek. .:. pemegang izin trayek tidak menjalankan usahanya lebih dari (satu) tahun berturut turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. armada kendaraan bermotor umum yang dimiliki dijual kepada pihak lain tanpa persetujuan kepala kpt atas nama bupati. armada kendaraan bermotor umum sudah tidak berada dalam kepemilikan dan kekuasaan pemegang izin trayek. atas permohonan pemegang izin trayek sendiri. pemegang izin dalam menyelenggarakan usahanya tidak memenuhi ketentuan ketentuan dan persyaratan sebagai pemegang izin trayek dan peraturan yang berlaku. bab iii retribusi struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapksebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah), setiap mobil bus dengan tempat duduk (sembilan) sampai dengan (dua belas) tempat duduk sebesar rp. (lima puluh ributujuh puluhseratus ribu rupiah). struktur dan besarnya tarif retribusi kartu pengawasan atau jadwal jam perjalansepuluhlima belas ribu rupiah), setiap movie bus dengan tempat duduk (tiga belas) sampai dengan (enam: belum) tempat duduk sebesar rp. (dua puluh limaempat puluh ribu rupiah). struktur dan besarnya tarif retribusi izin insidentillimatujuh ribu lima ratussepuluh ribu rupiah), setiap mobil bus dengan tempat duduk (tujuh belas) sampai dengan (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar rp. (lima belas ribu rupiah), setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah (dua puluh sembilan) temp duduk sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah). biaya administrasi surat persetujuan izin trayek perdesaan atau perbatasan atau perkotaan dan atau rekomendasi persetujuan, retribusi atau pembaharuan izin antar kota dalam propinsi atau antar kota antar propinsi atau angkutan wisata atau angkutan sewa atau kartu pengawasan jadwal jam perjalanan atau penerbitan stok dengan perincian sebagai berikut jumlah mobil penumpang umum bus (satu) sampai dengan (lima) sebesar rp. (lima ribu rupiah), jumlah mobil penumpang umum bus (enam) sampai dengan (lima belas) sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), jumlah mobil penumpang umum bus lebih dari (lima belas) sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah). retribusi sebagaimana dimaksud dan ini dibayarkan kas pemerintah kabupaten karanganyar melalui bank jateng loket kantor pelayanan terpadu. setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud diberikan tanda bukti penerimaan pembayaran. (abi lini dal abang dihari rei has tap surat teguran atau peringatan kepada wajib retribusi dikeluarkan oleh kepala kpt. bab pemberian keringanan kepala kpt. atas nama bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. permohonan" pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan kepada bupati melalui kepala kpt secara tertulis disertai alasan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. permohonan dapat ditolak atau dikabulkan atas dasar pertimbangan, pengkajian dan pemeriksaan terhadap data dan atau alasan alasan dari pemohon. bab ketentuan penutup il) pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh kepala kpt. kepala kpt memberikan laporan dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada bupati. dengan berlakunya peraturan bupati ini maktrayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.sang angayxar ama tan lor hj. irian sri rawkaningsih, pd, hum, tembusan ken lap sekretaris daerah kabupaten karanganyar, ian kepala badan pengawas kabupaten karanganyar me telah gan kepala bappeda kabupaten karanganyar, sisi kepala dpu dan lla kabupaten karanganyar. ann pan ana nama naa aan fusi diundangkan karanganyar pada tanggal oktober dong sekuler ris daerah pai berita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor inai nae drg tah tea dag bat wali feeling kana aka man kia ne ltr mina (ne lampiran peraturan bupati karanganyar nomor yug tahun tanggal oktober form permohonan perusahaan otobus alamat karanganyar nomor lampiran (satu) berkas perihal permohonan izintrayek pedesaan kepada, yth bupati karanganyar melalui kepala kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar di karanganyarnama alamat nama perusahaan bersama ini mengajukan permohonan dengan jumlah dan data armada kendaraan umum, sebagai berikut nomor nomor masa merk tahun daya angkut trayek kendaraan uji berlaku pabrik orang uji sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan salinan berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri akte pendirian perusahaan koperasi dan atau tanda jati diri perorangan kpt), surat persetujuan izin trayek perdesaan perbatasan: cc. izin usaha angkutan umum: daftar armada kendaraan umum yang dimiliki serta dikuasai dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis laik jalan: stok dan buku uji: rencana jadwal jam perjalanan kartu pengawasan dan jadwal jam perjalanan, keputusan pemberian izin trayek perdesaan: keputusan pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan: bukti pelunasan iuran wajib pertanggungan kecelakaan dari pt. jasa raharja persero). demikian permohonan kami dan atas terkenalnya kami ucapkan terima kasih. pemohon, bupati karanganyar san era any sanshin, hj. rinairjanfsri ynaningsih, pd, hum bagian tuk lampiran peraturan bupati karanganyar nomor 4ug tahun xo06 tanggal oktober logo pemerintah kabupaten karanganyar dara kantor pelayanan terpadu jl. lawu telp. fax. sms hp. kode pos karanganyar keputusan bupati karanganyar nomor kpt .om skl. tentang pemberian izin trayek angkutan perdesaan bupati karanganyar, membaca surat permohonan, sdr: meeeeoooooccc. pimpinan perusahaan po) sersetenanan nana mnaanaannanng tanggal eceegooce oo.: bahwa keputusan pemberian izin trayek perdesaan nomor nada naungan teeseeatanan loop nana telan berakhirmimasa berlakunya tanggal. .o.o wo. wo.c kcooooooocoo. bahwa (dmemutuskan: menetapkan pertama memberikan izin trayek perdesaan kepada nama perusahaan alamat sang nomor induk perusahaan untuk melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum daya angkut maksimum (enam belas) orang, pada trayek kedua masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dictum pertama keputusan ini adalah tanggal .oooocococooco sampai dengan tanggal ket!iga pemegang i, keempat pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dictum ketiga keputusan ini dapat berakibat izin trayek perdesaan dapat dicabut sementara waktu selamanya: kelima dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan bupati karanganyar nomor en. tentang pemberian izin trayek angkutan perdesaan sai tan nenirenna manis wil: beast anna ngan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi: keenam keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan karanganyar tas padatan mena aan an. bupati karanganyar mag kepala kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar laka tan ian titik. tengan uni tani)bupati kara? any gate hj. rina riang kat singgih, pd., hum. skin telah dikoreksi maan bagtangdkum lil kana lampiran peraturan bupati karanganyar nomor tahun tanggal oktober room ketentuan dan syarat bagi pemegang izin trayek perdesaan iln sesuai izin trayek yng dimiliki, mengatyang bersangkutantrayek yang dimiliki, mematuhi ketentuan tarif', mematuhi ketentuan pelayanan angkutan. bupati karanganyar rai nan hj. rina irian sri ra, aningsih, pd., hum. tel koreksi bagian jum lampiran peraturan bupati karanganyar nomor mug tahun tanggal oktober a06 pemerintah kabupaten karanganyar kantor pelayanan terpadu jl. lawu temp. fax. sms hp. kode pos karanganyar pl. keputusan bupati karanganyar nomor kpt sk xii tentang pelaksanaan ki:putusan pemberian izin trayek angkutan perdesaan bupati karanganyar, membaca surat permohonan, sdf. sesocneeeea, mainan perusahaan po) natal antena mangan stan, bab wampermohoan secara ann tekanan san heat medan ujaran dunia bahwa untuk mengoperasikankendaraan umum jalan sesuai izin trayek perdesaan yang telah ditetapkan perlu diterbitkan keputusan pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan, bahwa tkeputusan bupati karanganyar nomor kpt sk 2006ntan gal sabah ana aanananaaa tentang pemberian izin trayek angkutan perdesaan pen nata memutuskan menetapkan pertama pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan, jumlah kendaraan, jumlah perjalanan, sifat pelayanan dan sifat perjalanan: kedua masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dictum pertama keputusan adalah: tanggal anne mate sampai dengan tanggal ketiga pemegang ': keempat trayek sebagaimana dimaksud dictum pertama keputusan ini dilayani dengan kendaraan umum sebagaimana tersebut .dalam lampiran keputusan ini: kelima dengan berlakunya keputusan ini maka kept:ikan', bupati karanganyar nomor eonounnaneuena tentang pelaksanaan izin trayek angkutan perdesaan po) an. sdr. kenananananaanaaaaaaasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. keenam keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan karanganyar pada tanggal woo cnnrerene ninanenaan an. bupati karanganyar kepala kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyaru5a bupati kara? anya wengi hj. rina iringan naningsih, pd., hum. telah dikoreksi bagan buku (peli ipb wei eta telah ball lampiran peraturan bupati karanganyar nomor. mug tahun tanggal oktober lampiran keputusan kepala kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar nomor tanggal erotetbomla fans blind bei pat loatefoongra nun) daftar armada kendaraan umum nama perusahaan nama pemegang izin trayek alamat nomor nomor uji merk tahun daya trayek kendaraan pabrik tipe angkut orang kepala kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar bupati karanganyar pon aan nn agunan hj.( rina iri npsrerat ingin, pd., hum. run koreksi ain kek lampiran peraturan bupati karanganyar hand nomor tahun ao0 tanggal oktober rob pemerintah kabupaten karanganyar kantor pelayanan terpadu lawu telp. fax. kode pos kartu pengawasan untuk mengangkut penumpang umum berdasarkan keputusan pemberian izin trayek perdesaan tag! nomer tanggal tan perusahaan base enbanrsnaetanan pena asa bae sesuai lampiran keputusan pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan nomor tanggal perusahaan p0) meneer oleh kepala kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar diberikan kartu pengawasan kepada pemilik kendaraan umum: naa dengan menggunakan kendaraan umum untuk mengangkut penumpang pada ruas trayek mulai angg rrrrrrre eeee sampai dengan untuk maksud tersebut dipergunakan kendaraan umum sebagai berikut tanda nomor kendaraan ditetapkan karanganyar sah . nomoruji pada tanggal daya angkut orang tae kit, barang an. bupati karanganyar kepala kantor pelayanan terpadu merk pabrik kabupaten karanganyar tipe tahun #eooenonnonennenenesnns0nannancoceneouaunangngaanaananaaua ". kode trayek kelas pelayanan ekonomi uv, jadwal jam perjalanan angkutan penumpang umum tempat persinggahan tiba berangkat tempat persinggahan tiba berangkat aga rubath any, ag net) sen an: hj. rinanryanlsrt ray) ingin, pd., hum. naam lah teri hana mara lah can asi rea iran |
pan nomor 44a,abupatenrubahan kabupaten kabupaten besar dan kabupaten kabupatenndidikan nasional nomor15 tahun tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasarampang nomor tahun tentang urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah kabupaten sampang urusan pemerintah daerah kabupaten sampang lembaran daerah kabupaten sampang nomor tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minima daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakatmenyelurumasing masing bidang secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya spm adalah sebagai pedoman skpd dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. tujuan spm adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bagi masyarakat. bab iii. bab iii penyelenggaraan standar pelayanan minimal bagian pertama umum pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan spm terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator kinerja dan target rencana pencapaian spm. jenis pelayanan dasar, indikator kinerja dan target rencana pencapelenggarakan (empat belas) bidang pelayanan berdasarkan spm yang ditetapkan oleh kementerian lembaga pemerintah non kementerian meliputi spm bidang perumahan rakyat, spm bidang pemerintahan dalam negeri, spm bidang sosial, spm bidang kesehatan,, spm bidang lingkungan hidup, spm bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, spm bidang pendidikan dasar, spm bidang ketenagakerjaan, spm bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, spm bidang ketahanan pangan, il. spm bidang kesenian, spm bidang komunikasi dan informatika, dan spm bidang perhubungan. bagian kedua spmspm bidang perumahan rakyat. spm bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud padarumah layak huni dan terjangkau cakupan ketersediaan rumah layak huni, dan cakupan rumah layak huni yang terjangkau. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum mencakup lingkungan sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum. bagian ketiga spm bidang pemerintahan dalam negeri pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sesuaiberkaitan dengan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas pelayanan dokumen kependudukan, meliputi cakupan penerbitan kartu tanda penduduk, dan cakupan penerbitan akte kelahiran. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meliputi cakupan petugas perlindungan masyarakat, dan tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan. cc. penanggulangan bencana kebakaran, kebakaran. bagian keempat spm bidang sosial pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai spm bidang sosial. spm bidang sosial sebagaimana dimaksud pada berkaitan dengan pelayanan bidang sosial yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas: pelaksanaan program kegiatan bidang sosial, meliputi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial. penyediaan sarana dan prasarana sosial, meliputi penyediaan sarana prasarana panti sosial, dan penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti. cc. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat,meliputi:yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu. bagian kelima spm bidang kesehatan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai spm, terdiri atas pelayanan kesehatan dasar, meliputi cakupan kunjungan ibu hamilpelayanan nifas, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan bayi, cakupan kelurahan universal child immunization, cakupan pelayanan anak balita, cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia bulan keluarga miskin, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penjaringan kesehatan siswa sekolah dasar dan setingkat, cakupan peserta keluarga berencana aktif: cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit, dan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. pelayanan kesehatan rujukan, meliputi cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dan cakupan pelayanan gawat darurat level yang harus diberikan sarana kesehatan. cc. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa, cakupan kelurahan mengalami kejadian luar biasa yang dilakukan penyelidikan epidemiologi jam. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. bagian keenam .meliputi penanganan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang, pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, cc. pelayanan bantuan hukum bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, pelayanan pemulangan bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, dan pelayanan reintegrasi bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. spm sebagaimana dimaksud pada memiliki indikator kinerja, terdiri atas cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang, b.cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih, cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang dan sarana khusus bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, d.cakupan pemberian bantuan hukum kepada saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, cakupan pelayanan bantuan rehabilitasi sosial rumah perlindungan sosial dan sejenisnya kepada saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang oleh petugas rehabilitasi sosial, cakupan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang untuk pemulangan daerah asal, dan gs. cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang yang kembali keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya. spm bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan,pada memiliki indikator kinerja, terdiri atadan pusat pelayanan terpadu pusat krisis terpadugian ketujuh. bagian ketujuh spm bidang lingkungan hidupcc.bagian kedelapan spmberkaitan dengan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan sejahtera, meliputi cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia tahun, cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta keluarga berencana aktif: cakupan pasangan usia subur yang ingin ber keluarga berencana tidak terpenuhi unset need), cakupan anggota bina keluarga balita ber keluarga berencana,, ratio petugas lapangan keluarga berencana penyuluh keluarga berencana, dan ratio pembantu pembina keluarga berencana.. cc. penyediaan informasi data mikro mencakup penyediaan informasi data mikro keluarga setiap kelurahan. bagian kesembilan spm bidang pendidikan dasartiap peserta didik dan (enam) orang guru untuk tiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus (empat) orang guru 6 dan 20y611l.semua kepala sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah berkualifikasi akademik atau d iv dan telah memiliki sertifikat pendidik, ., meliputi setiap sekolah dasar madrasah ibtidaiyah, dan ilmu pengetahuan sosial dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik, setiap sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyahekolah dasar madrasah ibtidaiyah menyediakan satu set peraga ilmu pengetahuan alamlmu pengetahuan alam untuk eksperimen dasar, dan poster carta ilmu pengetahuan alam, setiap sekolah dasar madrasah ibtidaiyah memiliki buku pengayaan dan buku referensi, dan setiap sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyahsesuai ketentuan yang berlaku, setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajarandan melaksanakan tindakan kelaskriteria kesintasan minimal kkm),ampang atau kantor kementerian agama kabupaten sampang. bagian kesepuluh spm bidang ketenagakerjaan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai spm bidang ketenagakerjaan. spm bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada berkaitan dengan pelayanan bidang ketenagakerjaan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas pelayanan pelatihan kerja, meliputi besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, .besaran tenagakerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, dan yang ditempatkan. cc. pelayanan kepesertaan jamsostek besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek. pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi besaran pemeriksaan perusahaan, dan besaran pengujian peralatan perusahaan. bagian kesebelas spm bidang pekerjaan umum dan penataan ruang . pemerintah daerahterdiri atas sumber daya air prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat, meliputi, terdiri atas jaringan, meliputi aksesibilitas tersedianya jalan yang menghubungkan pusat pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten sampang, meliputid.penyehatan. penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persamaan), terdiri atas air limbah permukiman, meliputiabupaten. pengelolaan sampah, meliputi tersedianya fasilitas pengurangan sampah per kabupaten, dan tersedianya sistem penanganan sampah per kabupaten. drainase tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kabupaten kabupaten: berkurangnya luasan permukiman kumuh kawasan per kabupaten. penataan bangunan dan lingkungan, meliputi izin mendirikan bangunan melayaninya masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan. harga standar bangunan gedung negara tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara. jasa konstruksi, meliputi zin usaha jasa konstruksi penerbitan izin usaha jasa konstruksi, meliputi informasi penataan ruang tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. ., yang dilakukan minimal (dua) kali setiap disusunnya rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang. .izinpublik tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik sebesar dari luas wilayah kabupaten kawasan per kabupaten. bagian kedua belas spmspm bidang ketahanan pangan. spm bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada berkaitan dengan pelayanan bidang ketahuan pangan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas ketersedian dan cadangan pangan, meliputi ketersedian energi dan protein, dan penguatan cadangan pangan. distribusi dan akses pangan, meliputi ketersediaan informasi pasokan, dan stabilitas harga dan pasokan pangan. cc. penganekaragaman dan keamanan pangan, meliputi mencapai skor pola pangan harapan, dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. penanganan kerawanan pangan penanganan daerah rawan pangan bagian ketiga belas spm bidang kesenian . pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan bidang kesenian sesuai spm bidang kesenian. spm bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada berkaitan dengan pelayanan bidang kesenian yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian, meliputi cakupan kajian seni, cakupan fasilitas seni, cakupan gelar seni, dan cakupan misi kesenian. sarana dan prasarana, meliputi cakupan sumber daya manusia kesenian, dan cakupan tempat. cakupan organisasi. bagian keempat belassesuai spm bidang komunikasi dan informatika. spm bidang kominfo sebagaimana dimaksud pada berkaitan dengan pelayanan bidang kominfo yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan pendistribusian informasi nasional melalui:.media inter personal seperti sarasehan, ceramah diskusi, dan lokakarya, dan atau .media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho. b.pengembangan.. bagian kelimabelas spm bidang perhubungan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan bidang perhubungan sesuai spm bidang perhubungan. spm bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada berkaitan dengan pelayanan bidang perhubungan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atassampang, dan jaringan prasarana angkutan jalan, meliputi tersedianya halte kabupaten sampang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dan tersedianya terminal angkutan penumpang kabupaten sampang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.pada jalan kabupaten sampang. pelayanan pengujian kendaraan bermotor tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor kabupaten sampang yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal (empat ribu) kendaraan wajib uji. sumber daya manusia, meliputi 1l)tersedianya sumber daya manusia bidang terminal kabupaten sampang yang telah memiliki terminal, )tersedianya sumber daya manusia bidang pengujian kendaraan bermotor kabupaten sampang yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor, )tersedianya.sampangpada setiap perusahaan angkutan umum.sampang. bab pelaksanaan bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan spm yang dilaksanakan oleh skpd dan masyarakat. penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan spm sebagaimana dimaksud dikoordinasikan dan secara operasional dilaksanakan oleh skpd sesuai dengan bidangnya masing masing. penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan spm sebagaimana dimaksud dilakukan oleh aparatur skpd sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. petunjuk pelaksanaan pelayanan dasar (tiga belas) spm lingkungan pemerintah kabupaten sampngan kapasitasdan bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. fasilitasipengawasan dan pelaporan bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur skpd berdasarkan spm masing masing bidang. kepala skpd melaporkan pelaksanaan spm kepada bupati melalui sekretaris daerah setiap akhir tahun. bab vii pembiayaan semuapbd) kabupaten sampang. bab viiiskpd tanggal oktober"'e san lunas bupati kepulauan sangihe peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tahunsehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatudaya manusia sejak dini, bahwa pencapaian derajat kesehatan ibu dan anak dilakukan dengan pelayanan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitasi yang pencapaiannya dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, bahwa kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita merupakan program pembangunan kesehatan nasional, komitmen tujuan pembangunan milenium millenium development goals gs) dan program yang sudah cukup isi lama dilaksanakan indonesia. namun, pelaksanaan kiblat masih belum dilaksanakan dengan adekuat, bahwa untuk pencapaian dan kesejahteraan masyarakat kabupaten kepulauan sangihe,. mengingat .(aan nask ix tentang rencana pembangunan jangka panjang kesehatan rjk) peraturan menteri kesehatan nomor menkes per iv tentang izin praktik dan praktik kedokteri tentang registrasi dan praktik perawat, peraturan gubernur sulawesi utara nomor tahun tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kiblat) provinsi sulawesi utara, peraturan gubernur sulawesi utara nomor tahun tentang percepatan pencapaian millenium development goals dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan provinsi sulawesi utara tahunmemutuskan menetapkan: kabupaten adalah pemerintah kabupaten kepulauan sangihe, bupati adalah bupati kepulauan sangihe, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosikesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang, pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita merupakan, pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan, pendanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, tenagakiblat adalah tempat untuk penyelenggaran pelayanan kesehatan kiblat meliputi milik pemerintah, masyarakat dan swasta, ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui, ibu nifas adalah jam sampai hari setelah melahirkan,hari setelah melahirkan, bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia hari sampai dengan hari, bayi adalah anak usia bulan sampai dengan bulan hari, anak balita adalah anak usia bulan sampai bulan,,, fasilitas kesehatan yang memadai adalah yang memiliki sumberdaya manusia kesehatan, bangunan, peralatan, sistem dan peraturan serta anggaran yang memadai, pelayanan obstetri bayi emergency dasar yang selanjutnya disebut pond adalah merupakan, dan obat obatan berstandar, pelayanan obstetri bayiuntuk aspek secara intensif oleh bidan perawat emergency setiap saat, rumah saki, dan atau masyarakat,, pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut posyandu adalah upaya kesehatan bersumber, dan lain lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan, standar adalah standar yang meliputi standar profesi, standar operasional prosedur sop), dan pedoman pedoman yang digunakan oleh tenaga kesehatan sarana kesehatan,bab asas dan tujuan asas kesehatan ibu, bayi baru lahir bayi dan anak balita adalah memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan kepadanilai nilai kemanusiaan. tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita meliputi:seluruh wilayah kabupaten kepulauan sangihe, tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, terwujudnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dan tersedianya . tersedianya seluruh sumber fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan medis,ibu. setiap anakair susu kolostrumdeteksi dini tumbuh kembangsetiap pemberi pelayanan berhak: mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya. bagian kedua . bagian kedua kewajiban pemerintah kabupatenmpat, tenaga, alat danakabupatenf .udit medismenjamin pendan penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib: la. memberi pelayanan kiblat yang sesuai dengan standar pelayanan, mengutamakan pelayanan kiblat kepada bayi, ibu dalam kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka, danedis minimum kiblat. masyarakat wajib:baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan kiblat, memberikan. memberikan perlindungan,wajib: memenuhi kebutuhan pelayanan kiblat tempat kerjanyaberpartisipasi aktif dalam program kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita melalui kegiatan corporate social responsibility. bab wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten bagian kesatu wewenang wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meliputi: memberi informasi dan penyuluhan kesehatsad pemerintah dan swasta, melakukan audit maternal perinatal amp) terhadap setiap kasus yang terkait dengan kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir, melakukan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik yang menyelenggarakan pelayanan secara perorangan maupun pada institusi pemerintah dan swasta, melakukan perencanaan, pelaksanaan penganggaran, dan evaluasi dari pelayanan kiblat seluruh kabupaten kepulauan sangihe, melakukan peringatan dan mencabut izin praktek tenaga kesehatan kiblat dan fasilitas kesehatan kiblat, dan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai didelegasikan pada skpd terkait. bagian kedua . bagian kedua tanggung jawab tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi: pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesakitan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, menyelenggarakan pelayanan kiblat yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat, melakukan pelayanan kiblat promosi, preventif, kuratif dan rehabilitasi. bab pelayanan kesehatan ibu bagian kesatu umum pelayanan kiblat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta wajib memberikan laporan kepada pejabat yang ditunjuk. pelayanan kiblat yang berdasarkan ukuran kinerja yang ditetapkan melalui standar pelayanan minimal kesehatan menjadi prioritas utama dalam pendanaan, pelayanan, dan penyediaan sumberdaya lainnya. bagian kedua ibu dan pasangan usia subur setiap ibu dan pasangan usia subur harus mendapatkan informasi yang cukup terhadap kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, gizi, dan perawatan anak. pasangan usia subur secara bersama sama berhak merencanakan kehamilan dan pilihrencanakan kehamilan dan pilihan kontrasepsi. bagian ketiga pelayanan kesehatan ibu hamil pemerintah kabupatenpemeriksaan bagi ibu hamil, pemerintah . pemerintah kabupate. tenaga kiblat harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarga dari ibu hamil mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggibagian keempat pelayanan persalinan ibu yang akan bersalin fasilitas pelayanan kiblat milik pemerintah maupun milik masyarakat, harus segera ditangani oleh tenaga kiblat yang bekerja pada sarana kesehatan tersebut, dalam hal terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat darurat hadpemerintah kabupaten menjamin ketersediaan darah yang cukup dan berkualitas untuk ibu yang membutuhkannya ketikaerilisasi alat, tenaga kiblat dan keluarga ibu yang menyelenggarakan persalinan rumah, harus menyiapkan material yang memungkinkan ssi ibu bersalin pada tempat yang bersih,lima pelayanan nifas pemerintah kabupaten melalui skpd terkaitkesehatan ibu dan anak. bagian keenam pelayanan kontrasepsi pemerintah kabupatentidak mampu, dan pelatihan . pelatihan tenaga kiblat dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas. bab pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita pemerintah kabupaten melalui skpd terkait menggalakkan program pemberian air susu ibu asi) eksklusif, tenaga kiblat dan keluarga dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya, tenaga kiblat harus melakukan inisiasi menyusu dini dan melakukan rawat gabung (untuk bayi sehat),si dan cenderamata susu formula, pemberian air susu selain asi harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter, ibu harus memberikan asi eksklusif, suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam memberikan asi eksklusif. pemerintah kabupaten, melalui skpd terkait: memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita melalui deteksi tumbuh kembang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan yang berkualitas bagi bayi dan anak balita yang berkebutuhan khusus (cacat fisik, gangguan mental dan emosional dan sebagainya): menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, keluarga dan masyarakat, dan pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi bad dari keluarga tidak mampubab vii . bab vii sumber daya kiblat tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, setiap,, untuk mendukung pelatihan sebagaimana dimaksud pada pemerintah kabupaten membentuk pusat pelatihan klinik primer p2kp), setiap tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus mempunyai surat izin kerja atau praktik sesuai peraturan dan perundang undangan. pemerintah kabupaten melalui dinas kesehatan dan badan kepegawaian daerah dan diklat dapat merekrut dan atau mendidik tenaga kiblat bagi tenaga yang berasal dari daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan dengan perlakuan khusus, pemerintah kabupaten melalui dinas kesehatan dan badan kepegawaian daerah dan diklat mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kiblat, tenaga kiblat tidak bisa dipindahtugaskan sekurang kurangnya tahun. pemerintah kabupate hal, tenaga dokter ahli kebidanan dan kandungan serta tenaga dokter ahli anak harus dapat melakukan koordinasi dan bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pada awal persalinan sesuai dengan kewenangan masing masing pada fasilitas kesehatan yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan pelayanan spesialistik. pemerintah kabupaten menjamin ketersediaan bidan. dalam hal tenaga bidan untuk daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada belum dipenuhi pemerintah kabupaten, maka perawat yang telah mendapatkan pelatihan asuhan persalinan normal apn) atau pond pelayanan obstetri neonatal emergency dasar) diberi kewenangan melakukan pemeriksaan kehamilan, penanganan persalinan normal, perawatan bayi baru lahir normal, bayi dan anak balita. pelimpahan wewenang kepada perawat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten sangihe, (l) tenaga pertolongan persalinan tradisional yang ada saat ini dilarang memberi pertolongan persalinan,, tenaga pertolongan persalinan tradisional wajib melakukan koordinasi dengan tenaga kiblat dalam pelayanan kiblat. bagian kedua fasilitas pelayanan kesehatan kiblat, penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita sebagaimana dimaksud pada meliputi: rumah sakit umum daerah: pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, poliklinik desa, pos pelayanan terpadu, swasta.kabupaten harus mampu meningkatkan fasilitasfasilitas pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kiblat,nerima bantuan darurat: dalam. yaaa dalam halkabupaten sesuai dengan tarif yang berlakubagian ketiga pendanaan kesehatan anggaran pelayanan kiblat dibebankan pada apbn, apbd, partisipasi swasta, masyarakat, lembaga donor serta sumber sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat, pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran kiblat pada jenis intervensi yang terbukti efektif melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis faktakinerja program kiblat, ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan kiblat. bab viii peran lintas sektor bagian kesatu umum dinas kesehatan dengan skpd sektor lain bekerja sama dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan kiblat, pelayanan kesehatan kiblat sebagaimana dimaksud pada meliputi kerjasama yang mendukung dan mencegah dampak negatif terhadap kiblat, dinas kesehatan melakukan koordinasi dengan skpd lainnya dalam mensinergikan kegiatan kegiatan pada skpd lainnya yang berdampak terhadap kiblat baik langsung maupun tidak langsung. bagian kedua kantor departemen agama kantor departemen agama berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam melaksanakan pendidikan madrasah, pondok pesantren dan atau konselingbagian ketiga . bagian ketiga sektor tenaga kerja skpd yang membidangi tenaga kerja bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam hal pelaksanaan pembinaan usaha kesehatan kerja bagi wanita tempat kerja,lusif dan asi, skpd yang membidangi tenaga kerja bekerja sama dengan dinas kesehatan melakukan pengawasan terhadap kesehatan wanita dan hak hak kesehatannya tempat kerja. bagian keempat sektor pembangunan keluarga dan perlindungan perempuan skpd yang membidangi pembangunan keluarga dan perlindungan perempuan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kiblat dan keluarga berencana, skpd yang membidangi pembangunan keluarga dan perlindungan perempuan menjamin pelayanan kiblat serta ketersediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dan mendistribusikannya secara merata, skpd yang membidangi pembangunan keluarga dan perlindungan perempuan melaksanakan konseling dan pembinaan akseptor aktif memberikan promosi penggunaan kontrasepsi sebagai perwujudan keluarga sehat dan sejahtera. bagian kelima sektor perhubungan skpd yang membidangi perhubungan bersama dinas kesehatan melakukan kerjasama dalam hal pelaksanaan penyediaan transportasi rujukan kiblat. bagian keenam badan pemberdayaan masyarakat skpd yang membidangi pemberdayaan masyarakat bersama dinas kesehatan melakukan kerjasama dalam membina desa p4k desa siaga, skpd yang membidangi pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan dinas kesehatan melaksanakan audit maternal perinatal sosial. bagian ketujuh . weni bagian ketujuh sektor pendidikan skpd yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam hal pelaksanaan penyuluhan pemberian materi kiblat sekolah dan perguruan tinggi skpd yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dalam memberikan pembelajaran kesehatan reproduksi. bagian kedelapan unsur kepolisian kepolisian bersama dinas kesehatan melakukan koordinasi dalam hal penanganan terhadap korban kekerasan rumah tangga terhadap ibu dan anak, perdagangan orang dan penertiban izin yang berkaitan dengan sarana kesehatan. bab peran serta masyarakat bagian kesatu pemerintah membentuk tim kiblat kabupaten sebagai upaya lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kiblat dan pelayanan kesehatan reproduksi, tim kiblat kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bidang yang dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, anggota dipilih setiap tahun yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi profesi dan organisasi masyarakat, lsm, media massa, tim kiblat ini mendapat biaya operasional dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), anggota tim ini hanya mendapat honor rapat dan honor kegiatan lain dalam upaya pelaksanaan tugas tim, tim memiliki fungsi utama adalah pengawasan pelaksanaan kiblat, memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah kabupaten, bersama pemerintah menerima serta menindak lanjuti keluhan dari masyarakat. tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. masayarakat termasuk ibu dan keluarga dapat melaporkan setiap pelayanan kiblat yang diterima dari fasilitas pemerintah dan atau swasta kepada tim kiblat, tim kiblat membentuk unit yang menerima dan menangani pengaduan masyarakat, hasil dari verifikasi terhadap laporan yang disampaikan dilaporkan kepada dinas kesehatan dengan tembusan kepada pelapor dan bupati. bagian kedua . aa, anna, bagian kedua keterlibatan masyarakat masyarakat termasuk swasta dapat ikut serta menyelenggarakan pelayanan kiblat yang sesuai dengan peraturan dan perundang undangan, masyarakat berhak memberikan penghargaan kepada tenaga dan atau fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kiblat yang bermutu baik yang bekerja pada pemerintah maupun swasta, masyarakat berhak menyampaikan keluhan pelayanan kiblat yang tidak sesuai dengan aturan ini dan prosedur pelayanan kepada tim kiblat kabupaten, masyarakat harus mendorong ibu, suami, dan keluarga lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan dan kondisi anak lainnya, masyarakat harus dapat berswadaya menyelenggarakan pelayanan promosi dan preventif kesehatan ibu dan anak melalui pos pelayanan terpadu atau program kesehatan lainnya yang berbasis masyarakat, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah terlibat dengan aktif dan baik dalam pelayanan kiblat. babpelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita,busi melalui: pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan kesehatpejabat yang ditunjuk, dan anak balita yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan,. awas, "ni standar sarana dan prasarana kesehatan, dan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ,wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui pejabat yang ditunjuk. bagian ketiga pelaporan setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang menyelenggarakan pelayanan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui pejabat yang ditunjukalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten kepulauan sangihe tanggal november bupati kepulauan sangihe ron ekor kompas makagansa diundangkan tahuna adg:tanggal november aris daerah kabupaten kepulauan sangihe setia wie y elfianus carry komentar berita daerah kabupaten kepulauan sangiheorganisasi dinas pariwisata dan kebudayaan dinas kelompok pariwisata dan kebudayaan jabatan fungsional sekretariat daa ann tni sub bagian sub bagian pp umum dan kepegawaian penyusunan program dan keuangan bidang bidang pariwisata kebudayaan seksi pengembangan dan pengelolaan destinasi seksi pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif seksi seksi sejarah purbakala dan museum pengendalian usaha dan daya tarik wisatsehsehatan kabupaten kutai kartanegaraingkungan sehat dan perbaikan gizi masyarakat, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi lingkungan sehat dan perbaikan gizi masyaraka: menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi lingkungan sehat dan perbaikan gizkesehatan perorangan dlayanan kesehatan perorangan dlayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi pelayanan kesehatan perorangan dpenyelenggaraan pelayanan penyerumuskan kebijakan operasionalnyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pelayanan kesonitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraanmonitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi pelayanan kesehatan perorangan dobat dan perbekalabat dan perbekalaobat dan perbekalan kesehatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang obat dan perbekalarumuskan kebijakan operasional dierumuskan kebijakan operasional dibidang distribusi, yang meliputi: pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi: mbidang distribusi, yang meliputi pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan fautu obawasan mutu obawasan mutu obat, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi pengawasan mutu obnyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi pengawasan mutu obat, yang meliputi:obat dan perbekalobat dan perbekalandiaan obat dan perbekalan kesehatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi penyediaan obat dan perbekaldiaan obatdisstribudistribusi: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi distribudistribusi yang meliputi pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi distribusi, yang meliputi pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasidmdm kesehadm kesehatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang sdmonitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan mutumutu tenagamutu tenaga kesehatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi peningkatan mutubaranbaran tenagabaran tenaga kesehatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi penyebaranserta pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentesehatkesehatkesehatan masyarakat: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi pemberdayaan kesehatanajemeanajemeanajemen kesehatan: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang manajememanajemen kesehatan, yang meliputi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang manajemen kesehatan, yang meliputi urusanlitian dan pengembangelitian dan pengembanganelitian dan pengembangan kesehatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi penelitian dan pengembangimplementasi penapisan iptek dibidang pelayanandan implementasi penapisan iptek dibidang pelayanan kesehik dan kerjasama luar negesik dan kerjasama luar negerembangan sik dan kerjasama luar negeri: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi pengembangan sik dan kerjasama luar neger, menyiapkan bahan untuk koordinasi penyusunan program kerja teknis dinasgawasan dan akuntabilitapengawasan dan akuntabipengawasan dan akuntabilitas: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi peningkatan pengawasan dan akuntabilitas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bidang, menyiapkepada bappeda setiap akhir tahun,pengawasan dan akuntabilitaskepala sub bagian adalah pejabat yang memimpin sub bagian pada sekretariat dinas kesehatan: kepala seksi adalah pejabat yang memimpin seksi pada dinas kesehatan. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan dinas kesehatserta tugas pembantuan dibidang kesehatansanaan teknis operasional dibidang kesehatan: pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang kesehatan:mbinaan utd dibidang kesehatan, pengelolaan urusan ketatausahaan dinas kesehatan. bab iiiupaya kesehatan, membawahi seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit: seksi lingkungan sehat dan perbaikan gizi masyarakat, seksi pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. bidang obat dan perbekalan kesehatan, membawahi seksi pengawasan mutu obat: seksi penyediaan obat dan perbekalan kesehatan: seksi distribusi. bidang sdm kesehatan, membawahi seksi peningkatan mutu tenaga kesehatan: seksi penyebaran tenaga kesehatan: seksi pemberdayaan kesehatan masyarakat. bidang manajemen kesehatan, membawahi utd)kesehatehatan: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang kesehatsehatpelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, merumuskan kebijakan operasional dibidang obat dan perbekalan kesehatan, yang meliputi urusan bidang pengawasan mutu, penyediaan serta distribusi obat dan perbekalan kesehatan: merumuskan kebijakan operasional dibidang sdm kesehatan, yang meliputi urusan bidang peningkatan mutu dan penyebaran tenaga kesehatan serta pemberdayaan kesehatan masyarakat merumuskan kebijakan operasional dibidang manajemen kesehatan, yang meliputi urusan bidang monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategikgkoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat dinas kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, cc. mengkoordinasikansehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,sehatsehatesehooseh: menyusun rencana kerja dan anggaran sub bagian umum sebagai pedoman pedomkesehatan, meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol,kesehatan, menyusun daftar rencana kebutuhan pengadaan barang upt dinas kesehatan: melaksanakan urusan pengadaan dan sehatsehatsehatan, menghimpun usulan rka dpa atau kebutuhan anggaran dan keuangan dinas kesehatkesehatan, membuat laporan keuangan dinas kesehatan, mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rka dpa unit kerja internal dinas kesehatsehatan: mengusulkan kebutuhan tenaga teknis kesehatan non pns kepada kepala dinas untuk disampaikan kepada bupati melalui bkd: menyiapkan daftar hadir harian dinas kesehatkesehatupayaupayapaya kesehatan: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang upayaonitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan enyelenggarakmenyelenggarakan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah: menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, surveilans gizi buruk serta melaksanakan penyehatan lingkungan, perbaikan gizi dan penyehatan keluarga, menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji dan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan serta mengelola pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder, melaksanakmemberik: monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang upaya kesehatcegahan dan pemberantasan penyaki dan pemberantasan penyakicegahan dan pemberantasan penyakit: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi pencegahan dan pemberantasan penyakienyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidangonitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi lingkungan sehat dan perbaikan giziingkungan sehat dan perbaikan gizi masyarakat: |
man ntambahan ddua triliun enam ratus empat miliar dua puluh sembilan jutarp. (satu triliun enam ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), penerimaan pembangunan bertambah dengan rp. (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah). tambah penerimaan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: penerimaan pajak bertambah sebesar rp. (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam juta rupiah), penerimaan. men n13 ny). pan presiden republik indonesia sisa anggaran lebih tahun anggaran sebesar rp. (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluherimaan dalam negeri maupun penerimaan pembangunan. penerimaan dalam negeri sedikit lebih tinggisemul dari yang dianggarkan semula. disamping itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri juga mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat menguatnya nilai tukar beberapa matang kuat terutama yen terhadap rupiah serta adanya percepatan pembayaran beberapa pinjaman luar negeri yang mempunyai bunga yang cukup tinggi. sementara itu, realisasi belanja pembangunan diperkirakan lebih tinggi dari rencananya, yang disebabkan oleh meningkatnya baik bantuan proyek maupun pembiayaan rupiah. dengan adanya tambahan dan perubahan tersebut, maka pendapatan negara tahun anggaran diperkirakan bertambah sebesar rp. (dua triliun enam ratus empat miliar dua puluhrp. (dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).. man mula presiden republik indonesia demi cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penerimaan pajak bertambah dengan. pajak penghasilan ph) berkurang dengan. pajak pertambahan nilai (ppn) bertambah dengan . pajak lainnya bertambah dengan. bea meterai bertambah dengan . bea lelang bertambah dengan . pajak bumi dan bangunan (pbb) bertambah dengan . huruf b. man wat presiden republik indonesia huruf penerimaan bea masuk dan cukai bertambah dengan . penerimaan bea masuk berkurang dengan . penerimaan cukai bertambah dengan . cukai tembakau bertambah dengan . cukai gula bertambah dengan . cukai bir bertambah dengan . cukai alkohol sulingan berkurang dengan . huruf penerimaan lain lain berkurang dengan . penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan . pajak ekspor,pungutan ekspor bertambah dengan . penerimaan. man wat presiden republik indonesia penerimaan dari laba bersih minyak berkurang dengan . huruf penerimaan bukan pajak bertambah dengan . penerimaan bukan pajak diluar negeri berkurang dengan . penerimaan khusus berkurang dengan . penerimaan khusus pembagian laba dari perusahaan negara, bank pemerintah, bumn berkurang dengan . penerimaan lain lain (penerimaan kembali pinjaman) berkurang dengan . penerimaan pendidikan berkurang dengan . uang pendidikan berkurang . uang. man presiden republik indonesia uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan bertambah dengan . penerimaan penjualan bertambah dengan . penjualan hasil pertanian,, rampasan bertambah dengan . penjualan rumah, tanah bertambah dengan . penjualan barang yang telah dihapuskan, yang berlebih, yang rusak bertambah dengan . penjualan obat obatan, vaksin, hasil farmasi lainnya bertambah dengan . penjualan. man n1 mula presiden republik indonesia penjualan penerbitan, potret, film, poster, gambar, peta bertambah dengan . penjualan dokumen dokumen pelelangan bertambah dengan . penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan . penjualan sewa beli bertambah dengan . penjualan lain lain bertambah dengan . penerimaan sewa dan jasa bertambah dengan . penerimaan sewa bertambah dengan . sewa rumah negeri, rumah dinas berkurang dengan . sewa gedung bertambah dengan . sewa benda benda tak bergerak lainnya bertambah dengan . sewa. open n13 ny) wat presiden republik indonesia sewa benda benda bergerak (alat alat berat, kendaraan bermotor) berkurang dengan . sewa lainnya bertambah dengan . penerimaan jasa bertambah dengan . penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah dengan . penerimaan tempat hiburan, taman,museum berkurang dengan . pemberian surat keterangan bertambah dengan . penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan . pemberian hak dan perijinan bertambah dengan . penerimaan. open wat presiden republik indonesia penerimaan bea masuk dan cukai bertambah sebesar rp. (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), penerimaan lain lain berkurang sebesar rp. (enam ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), penerimaan bukan pajak bertambah sebesar rp. (satu triliun tujuh ratus empat miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah). tambahantambah sebesar (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah). anggaran belanja negara tahun anggaran diperkirakan bertambah dengan (dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilandelapan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), pengeluaran. presiden republik indonesia penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan berkurang dengan . penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan bertambah dengan . penerimaan jasa dalam urusan nikah, talak, cerai dan rujuk nter) berkurang dengan . penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan berkuranglaut, royalti, denda bertambah dengan . penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan . penerimaan. man nat presiden republik indonesia penerimaan jasa kantor catatan sipil bertambah dengan . penerimaan biaya penagihan pajak pajak negara dengan surat paksa berkurang dengan . penerimaan jasa lainnya bertambah dengan . penerimaan kejaksaan dan peradilan bertambah dengan . legalisasi, tanda tangan berkurang dengan . pengesahan surat bawah tangan bertambah dengan . uang meja (legs) berkurang dengan . hasil denda, denda tilang bertambah dengan . ongkos perkara bertambah dengan . penerimaan. pen wat pan presiden republik indonesia penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan . penerimaan kembali dan penerimaan lain lain bertambah dengan . penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu bertambah dengan .bertambah dengan . penerimaan lain lain bertambah dengan . penerimaan kembali persekat, uang muka gaji bertambah dengan . penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan . penerimaan. kun . penerimaan anggaran rutin yang tidak digunakan siar) bertambah dengan . penerimaan anggaran pembangunan yang tidak digunakan siap) berkurang dengan . penerimaan anggaran lainnyakurang dengan . penerimaan. wat pan presiden republik indonesiabertambah dengan . penerimaan kembali pensiun daerah otonom bertambah denganman wat presiden republik indonesia cukup jelas.ubsektor. man mula presiden republik indonesia subsektor irigasiubsektor koperasi dan pengusaha kecil bertambah dengan . sektor transportasi, meteorologi dan geofisika bertambah dengan . subsektor. man mula pos dan telekomunikasi bertambah dengan . subsektor. man presiden republik indonesiaubsektor tata ruang bertambahubsektor kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa bertambah dengan . subsektor pemuda dan olah raga bertambah dengan . sektor kependudukan dan keluarga sejahtera bertambah dengan . subsektor kependudukan dan keluarga sejahtera bertambah dengan . sektor. man nat presiden republik indonesia pengeluaran pembangunan bertambah dengan rp. (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah). tambahansebesar rp. (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh duambilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah). tambahan pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud. ye. yen wat presiden republik indonesiaubsektor pembinaan aparatur hukum bertambah dengan . sektor. san wat presiden republik indonesiaabri bertambah dengan . subsektor hubungan luar negeri bertambah dengan . subsektorsubsektor abri bertambah dengan . . man nat presiden republik indonesia cukup jelas. pengeluaran pembangunan rupiah bertambah dengan .kurang dengan . subsektor irigasi berkurang dengan . sektor. man wap! presiden republik indonesialuar neger meteorologi dan geofisika subsektor. man nat pos dan telekomunikasi berkurang dengan . subsektor. man mula presiden republik indonesia subsektor pariwisata berkurang dengan . subsektore. openkurang dengan . subsektor kesehatan bertambah dengan . subsektorkurang. open mula presiden republik indonesia subsektor pembinaan pendidikan agama bertambah. man wap man snn presiden republik indonesia sarana dan prasina hukum berkurang dengan . sektor aparatur negara dan pengawasan berkurang dengan . subsektor aparatur negara berkurang. yen nat presiden republik indonesiacukup jelas. pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit eksporektor pengairan bertambah dengan . subsektor. man mula presiden republik indonesia subsektor pengembangan sumber daya air bertambah dengan . subsektor irigasitambah dengan . sektor transportasi, meteorologi dan geofisika bertambah dengan .. man wat presiden republik indonesiaenergi bertambah dengan . sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi. man wat presiden republik indonesia. man nat presiden republik indonesia sektor ilmu pengetahuan dan teknologi bertambah dengan . subsektor teknik produksi dan teknologi bertambah dengan . subsektor kelautan bertambah dengan . sektor hukum bertambah dengan . subsektor sarana dan prasaranapenerangan, komunikasi dan media massa bertambah . man wat presiden republik indonesia berdasarkan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam tahun anggaran terdapat sisa anggaran lebih sebesar (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluhsektor kependudukan dan keluarga sejahter. gan ka) wat presiden republik indonesiatambahan pengeluaran pembangunan rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sektor industri berkurang dengan . sektor pertanian dan kehutanan bertambah dengan . sektor pengairan berkurang dengan . kurang dengan . sektor. man wap! presiden republik indonesia sektor pariwisata,kurang dengan . sektor agama bertambah dengan . sektor. gen ka) na3 wap! presiden republik indonesiatambahan. b |
men nya x1y nat presiden republik indonesiapresiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bahwa sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria sampai dengan saat ini, ketentuan ketentuan yang lengkap mengenai hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut benda benda yang berkaitan dengan tanah, belum terbentuk: bahwa ketentuan mengenai hypotheses sebagaimana diatur dalam buku kitab undang undang hukum perdata indonesia sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai credietverband dalam staatsblad sebagaimana telah diubah dengan staatsblad yang berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya undang undang tentang hak tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi indonesia: bahwa mengingat perkembangan yang telah dan akan terjadi bidang pengaturan dan administrasi hak hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang telah ditunjuk sebagai obyek hak tanggungan oleh undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, hak pakai atas tanah tertentu yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani hak tanggungan, bahwa. nip sy) nya ny) wat presiden republik indonesia bahwa berhubung dengan hal hal tersebut atas, perlu dibentuk undang undang yang mengatur hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitankaligus mewujudkan unifikasi hukum tanahtanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah. babi ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud deng, kreditor adalah pihak yang berpulang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu, debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu, pejabat. men nat presiden republik indonesia hak tanggungan hapus karena hal hal sebagai berikut harusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri, harusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. harusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan. harusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan sebagaimana diatur dalam harusnya hak tanggungan karena harusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan harusnya utang yang dijamin. pembeli obyek hak tanggungan, baik dalam suatu pelelangan umum atas perintah ketua pengadilan negeri maupun dalam jual beli sukarela, dapat meminta kepada pemegang hak tanggungan agar benda yang dibelinya itu dibersihkan dari segala beban hak tanggungan yang melebihi harga pembelian. pembersihan obyek hak tanggungan dari beban hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pernyataan tertulis dari pemegang hak tanggungan yang berisi dilepaskannya hak tanggungan yang membebani obyek hak tanggungan yang melebihi harga pembelian. apabila. tan wat presiden republik indonesia apabila obyek hak tanggungan dibebani lebih dari satu hak tanggungan dan tidak terdapat kesepakatan antara para pemegang hak tanggungan tersebut mengenai pembersihan obyek hak tanggungan dari beban yang melebihi harga pembeliannya sebagaimana dimaksud pada pembeli benda tersebut dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek hak tanggungan yang bersangkutan untuk menetapkan pembersihan itu dan sekaligus menetapkan ketentuan mengenai pembagian hasil penjualan lelang antara para yang berpulang dan peringkat mereka menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. permohonan pembersihan obyek hak tanggungan dari hak tanggungan yang membebaninya sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan oleh pembeli benda tersebut, apabila pembelian demikian itu dilakukan dengan jual beli sukarela dan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan para pihak telah dengan tegas memperjanjikan bahwa obyek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari beban hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam huruf bab eksekusi hak tanggungan (l)pelaksanaan. man n4z wat presiden republik indonesia pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat kepada pihak pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit dirinya dalam (dua) surat kabar yang beredar daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada dan batal demi hukum. sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta biaya biaya eksekusi yang telah dikeluarkanb pencopotan hak tanggungan setelah hak tanggungan hapus sebagaimana dimaksud dalam kantor pertanahan mencoret catatan hak tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tanah dan sertipikatnya. dengan harusnya hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama sama buku tanah hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh kantor pertanahan. apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada karena sesuatu sebab tidak dikembalikan kepada kantor pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah hak tanggungan. permohonan. tan nya x1y sat presiden republik indonesia permohonan pencopotan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa hak tanggungan hapus karena piutang yang dijamin penugasannya dengan hak tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan tertulis dari kreditor bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin penugasannya dengan hak tanggungan itu telah lunas atau karena kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan. apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencopotan tersebut kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan didaftar. apabila permohonan perintah pencopotan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri lain, permohonan tersebut harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. permohonan pencopotan catatan hak tanggungan berdasarkan perintah pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada dan diajukan kepada kepala kantor pertanahan dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. kantor pertanahan melakukan pencopotan catatan hak tanggungan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dalam waktu (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada dan apabila pelunasan utang dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam harusnya hak tanggungan pada bagian obyek hak tanggungan yang bersangkutan dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak tanggungan serta pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang telah bebas dari hak tanggungan yang semula membebaninya. bab vii. man ya nat presiden republik indonesia bab vii sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari jabatan: pemberhentian dari jabatan. sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada dan tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut peraturan perundang undangan lain yang berlakupemerintah. bab viii ketentuan peralihan hak tanggungan yang ada sebelum berlakunya undang undang ini, yang menggunakan ketentuan hypotheses atau credietverband berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria diakui, dan selanjutnya berlangsung sebagai hak tanggungan menurut undang undang ini sampai dengan berakhirnya hak tersebut. hak. yen nat presiden republik indonesia hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan ketentuan ketentuan mengenai eksekusi dan pencoretannya sebagaimana diatur dalam dan setelahsurat kuasa membebankan hipotek yang ada pada saat diundangkannya undang undang ini dapat digunakan sebagai surat kuasa membebankan hak tanggungan dalam waktu (enam) bulan terhitung sejak saat berlakunya undang undang ini, dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalampembebanan hak tanggungan kecuali ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan undang undang ini dan dalam penerapannya disesuaikan dengan ketentuan dalam undang undang ini. selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan mengenai eksekusi hypotheses yang ada pada mulai berlakunya undang undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. bab ketentuan penutup ketentuan undang undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. . man rat presiden republik indonesia sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang undang ini, ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan undang undang ini ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. dengan berlakunya undang undang ini, ketentuan mengenai credietverband sebagaimana tersebut dalam staatsblad jo. staatsblad dan staatsblad sebagai yang telah diubah dengan staatsblad jo. staatsblad dan ketentuan mengenai hypotheses sebagaimana tersebut dalam buku kitab undang undang hukum perdata indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. undang undang ini dapat disebut undang undang hak tanggungan. undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar. yumum pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang undang dasar dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. dalam undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria yang disebut juga undang undang pokok agraria, sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu hak tanggungan, sebagai pengganti lembaga hypotheses dan credietverband. selama tahun lebih sejak mulai berlakunya undang undang pokok agraria, lembaga hak tanggungan atas belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena belum adanya undang undang yang mengaturnya secara lengkap, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan undang undang tersebut. dalam kurun waktu itu, berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum dalam undang undang pokok agraria, masih diberlakukan ketentuan hypotheses sebagaimana dimaksud dalam buku kitab undang undang hukum perdata indonesia dan ketentuan credietverband dalam staatsblad sebagaimana yang telah diubah dengan staatsblad sepanjang mengenai hal hal yang belum ada ketentuannya dalam atau berdasarkan undang undang pokok agraria. ketentuan . man nat presiden republik indonesia ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang undangan atas berasal dari zaman kolonial belanda dan didasarkan pada hukum tanah yang berlaku sebelum adanya hukum tanah nasional, sebagaimana pokok pokok ketentuannya tercantum dalam undang undang pokok agraria dan dimaksudkan untuk diberlakukannya hanya untuk sementara waktu, yaitu sambil menunggu terbentuknya undang undang yang dimaksud oleh atas. oleh karena itu ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan asas asas hukum tanah nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. akibatnya ialah timbulnya perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya mengenai pencantuman titel eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturan perundang undangan tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan. atas dasar kenyataan tersebut, perlu segera ditetapkan undang undang mengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri ciri memberikan kedudukan yang diutamakan atau pendahulu kepada pemegangnya, selalu mengikuti obyek yang dijadikan dalam tangan siapa pun obyek itu berada: memenuhi asas spesialis dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak pihak yang berkepentingan, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. memperhatikan ciri ciri atas, maka dengan undang undang ini ditetapkan ketentuan ketentuan mengenai lembaga hak jaminan yang oleh undang undang pokok agraria diberi nama hak tanggungan. dengan diundangkannya undang undang ini, maka kita akan maju selangkah dalam mewujudkan tujuan undang undang pokok agraria membangun hukum tanah nasional, dengan menciptakan kesatuan dan kesederhanaan hukum mengenai hak hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. hak. tan ka) presiden republik indonesia,, kantor pertanahan adalah unit kerja badan pertanahan nasional wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan, yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya membebani sisa obyek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi.dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum. bab ii. tan wat presiden republik indonesiadiutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor kreditor lain. dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditopendahulu daripada kreditor kredito. dalam undang undang pokok agraria yang ditunjuk sebagai hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, sebagai hak hak atas tanah yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. oleh karena itu dalam undang undang pokok agraria yang harus diatur dengan undang undang adalah hak tanggungan atas hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. hak pakai dalam undang undang pokok agraria tidak ditunjuk sebagai obyek hak tanggungan, karena pada waktu itu tidak termasuk hak hak atas tanah yang wajib didaftar dan karenanya tidak dapat memenuhi syarat publisitas untuk dapat dijadikan jaminan utang. dalam perkembangannya hak pakai pun harus didaftarkan, yaitu hak pakai yang diberikan atas tanah negara. sebagian dari hak pakai yang didaftar itu, menurut sifat dan kenyataannya dapat dipindahtangankan, yaitu yang diberikan kepada orang perseorangan dan badan badan hukum perdata. dalam undang undang nomor tahun tentang rumah susun, hak pakai yang dimaksudkan itu dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani didunia. dalam undang undang ini hak pakai tersebut ditunjuk sebagai obyek hak tanggungan. sehubungan dengan itu, maka untuk selanjutnya, hak tanggungan merupakan satu satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaskan unifikasi hukum tanah nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama undang undang pokok agraria. pernyataan bahwa hak pakai tersebut dapat dijadikan obyek hak tanggungan merupakan penyesuaian ketentuan undang undang pokok agraria dengan perkembangan hak pakai itu sendiri serta kebutuhan masyarakat. selain mewujudkan unifikasi hukum tanah nasional, yang tidak kurang pentingnya adalah, bahwa degan ditunjuknya hak pakai tersebut sebagai obyek hak tanggungan, bagi para pemegang haknya, yang sebagian terbesar terdiri atas golongan ekonomi lemah yang tidak berkemampuan untuk mempunyai tanah dengan hak milik atau hak guna bangunan, menjadi terbuka kemungkinannya untuk memperoleh kredit yang diperlukannya, dengan menggunakan tanah yang dipunyainya sebagai jaminan. dalam. lan wat rpr presiden republik indonesia dalam pada itu hak pakai atas tanah negara, yang walaupun wajib didaftar, tetapi karena sifatnya tidak dapat dipindahtangankan, seperti hak pakai atas nama pemerintah, hak pakai atas nama badan keagamaan dan sosial, dan hak pakai atas nama perwakilan negara asing, yang berlakunya tidak ditentukan jangka waktunya dan diberikan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, bukan merupakan obyek hak tanggungan. demikian pula hak pakai atas tanah hak milik tidak dapat dibebani hak tanggungan, karena tidak memenuhi kedua syarat atas. tetapi mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan kemudian hari, dalam undang undang ini dibuka kemungkinannya untuk dapat juga ditunjuk sebagai obyek hak tanggungan, jika telah dipenuhi persyaratan sebagai yang disebutkan atas. hal itu lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. dengan demikian maka hak hak atas tanah yang dengan undang undang ini ditunjuk sebagai obyek hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. sedang bagi hak pakai atas tanah hak milik dibuka kemungkinannya untuk kemudian hari dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, jika telah dipenuhi persyaratannya. tanah hak milik yang sudah diwakafkan, dan tanah tanah yang dipergunakan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, walaupun didaftar, karena menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dibebani hak tanggungan. hak tanggungan yang diatur dalam undang undang ini pada dasarnya adalah hak tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. namun kenyataannya seringkali terdapat benda benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya, yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut. sebagaimana diketahui hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat, yang menggunakan asas pemisahan horizontal. sehubungan dengan itu, maka dalam kaitannya dengan bangunan, tanaman, dan hasil karya tersebut, hukum tanah nasional menggunakan juga asas pemisahan horizontal. dalam rangka asas pemisahan horizontal, benda benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. oleh karena itu setiap perbuatan hukum mengenai hak hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda benda tersebut. namun. mea nip sy) wat presiden republik indonesia namun demikian penerapan asas asas hukum adat tidaklah mutlak, melainkan selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang dihadapinya. atas dasar kenyataan sifat hukum adat itu, dalam rangka asas pemisahan horizontal tersebut, dalam undang undang ini dinyatakan, bahwa pembebanan hak tanggungan atas tanah, dimungkinkan pula meliputi benda benda sebagaimana dimaksud atas. hal tersebut telah dilakukan dan dibenarkan oleh hukum dalam praktek, sepanjang benda benda tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan dan keikutsertaannya dijadikan jaminan, dengan tegas dinyatakan oleh pihak pihak dalam akta pemberian hak tunggangannya. bangunan, tanaman, dan hasil karya yang ikut dijadikan jaminan itu tidak terbatas pada yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, melainkan dapat juga meliputi yang dimiliki pihak lain. sedangkan bangunan yang menggunakan ruang bawah tanah, yang secara fisik tidak ada hubungannya dengan bangunan yang ada atas permukaan bumi atasnya, tidak termasuk dalam pengaturan ketentuan mengenai hak tanggungan menurut undang undang ini. oleh sebab itu undang undang ini diberi judul undang undang tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah, dan dapat disebut undang undang hak tanggungan. proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian hak tanggungan, dengan dibuatnya akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah, untuk selanjutnya disebut plat, yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin, tahap pendaftarannya oleh kantor pertanahan, yang merupakan saat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan. menurut peraturan perundang undangan yang berlaku,, yang bentuk katanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing masing. dalam kedudukan sebagai yang disebutkan atas, maka akta akta yang dibuat oleh plat merupakan akta otentik. pengertian perbuatan hukum pembebanan hak atas tanah yang pembuatan dalam. tan wat presiden republik indonesia dalam memberikan hak tanggungan, pemberi hak tanggungan wajib hadir hadapan plat. jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan, disingkat skt, yang berbentuk akta otentik. pembuatan skt selain kepada notaris, ditugaskan juga kepada plat yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak pihak yang memerlukan. pada saat pembuatan skt dan akta pemberian hak tanggungan, harus sudah ada keyakinan pada notaris atau plat yang bersangkutan, bahwa pemberi hak tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang dibebankan, walaupun kepastian mengenai dimilikinya kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian hak tanggungan itu didaftar. pada tahap pemberian hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan kepada kreditor, hak tanggungan yang bersangkutan belum lahir. hak tanggungan itu baru lahir pada saat dilakukannya dalam buku tanah kantor pertanahan. oleh karena itu kepastian mengenai saat daftarnya hak tanggungan tersebut adalah sangat penting bagi kreditor. saat tersebut bukan saja menentukan kedudukannya yang diutamakan terhadap kreditor kreditor yang lain, melainkan juga menentukan peringkatnya dalam hubungannya dengan kreditor kreditor lain yang juga pemegang hak tanggungan, dengan tanah yang sama sebagai jaminannya. untuk memperoleh kepastian mengenai saat pendaftarannya, dalam undang undang ini ditentukan, bahwa tanggal buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan surat surat yang diperlukan bagi pendaftaran tersebut secara lengkap oleh kantor pertanahan, dandalam rangka memperoleh kepastian mengenai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor pemegang hak tanggungan tersebut, ditentukan pula, bahwa akta pemberian hak tanggungan beserta surat surat lain yang diperlukan bagi pendaftarannya, wajib dikirimkan oleh plat kepada kantor pertanahan selambat lambatnya (tujuh) hari kerja setelah penandatanganannya. demikian pula pelaksanaan kuasa membebankan hak tanggungan yang dimaksudkan atas ditetapkan batas waktunya, yaitu (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan (tiga) bulan untuk hak atas tanah yang belum terdaftar. oleh karena hak tanggungan menurut sifatnya merupakalam. tan wat presiden republik indonesia manis dalam hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditor lain, hak tanggungan yang menjamurnya, karena hukum beralih pula kepada kreditor tersebut. pencatatan peralihan hak tanggungan tersebut tidak memerlukan akta plat, tetapi cukup didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin. pencatatan peralihan itu dilakukan pada buku tanah dan sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan, serta pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminandalam hal ini pun pencatatan harusnya hak tanggungan yang bersangkutan cukup didasarkan pada pernyataan tertulis dari kreditor, bahwa piutang yang dijaminnya hapus. pada buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai harusnya hak tersebut, sedang sertipikatnya ditiadakan. pencatatan serupa, yang disebut pencopotan atau lebih dikenal sebagai "roya", dilakukan juga pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali kepada pemegang haknya. dengan tidak mengabaikan kepastian hukum bagi pihak pihak yang berkepentingan, kesederhanaan administrasi pendaftaran hak tanggungan, selain dalam hal peralihan dan harusnya piutang yang dijamin, juga tampak pada harusnya hak tersebut karena sebab sebab lain, yaitu karena dilepaskan oleh kreditor yang bersangkutan, pembersihan obyek hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri, dan harusnya hak atas tanah yang dijadikan jaminan. sehubungan dengan hal hal yang telah dikemukakan atas, undang undang ini mengatur tata cara pencatatan peralihan dan harusnya hak tanggungan, termasuk pencopotan atau roya. salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam undang undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parade executive sebagaimana dimaksud dalam elemen indonesia yang diperbaharui het heroine indonesisch element)). sehubungan. tan n4z wat presiden republik indonesia sehubungan dengan itu pada sertifikat hak tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hak tanggungan, dibubuhkan arah arah dengan kata kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. selain itu sertifikat hak tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse acte hypotheses, yang untuk eksekusi hypotheses atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan kedua elemen atas. agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam undang undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi hypotheses yang diatur dalam kedua elemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. untuk memudahkan dan menyederhanakan pelaksanaan ketentuan ketentuan undang undang ini bagi kepentingan pihak pihak yang bersangkutan, kepada ketua pengadilan negeri diberikan kewenangan tertentu, yaitu penetapan memberikan kuasa kepada kreditor untuk mengelola obyek hak tanggungan, penetapan hal hal yang berkaitan dengan permohonan pembersihan obyek hak tanggungan, dan pencopotan hak tanggungan. untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada pihak pihak yang berkepentingan, dalam undang undang ini diatur sanksi administratif yang dikenakan kepada para pelaksanaan yang bersangkutan, terhadap pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi berbagai ketentuan pelaksanaan tugasnya masing masing. selain dikenakan sanksi administratif tersebut atas, apabila memenuhi syarat yang diperlukan, yang bersangkutan masih dapat digugat secara perdata dan atau dituntut pidana. undang undang ini merupakan pelaksanaan undang undang pokok agraria yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan mengatur berbagai hal baru berkenaan dengan lembaga hak tanggungan sebagaimana telah diuraikan atas, yang cakupannya meliputi obyek hak tanggungan, pemberi dan pemegang hak tanggungan, cc. tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan, dan harusnya hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan, pencopotan hak tanggungan, sanksi administratif: dan dilengkapi pula dengan penjelasan umum serta penjelasan demi ketentuan. nya x1y wat presiden republik indonesia ketentuan pelaksanaan lebih lanjut hal hal yang diatur dalam undang undang hak tanggungan ini, terdapat dalam berbagai peraturan perundang undangan yang sudah ada, sedang sebagian lagi masih perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan perundang undangan lain. demi cukup jelas yang dimaksud dengan sifat tidak dapat dibagi bagi dari hak tanggungan adalah bahwa hak tanggungan membebani secara utuh obyek hak tanggungan dan setiap bagian daripadanya. telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbesarnya sebagian obyyek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi. ketentuan ini merupakan perkecualian dari asas yang ditetapkan pada untuk menampung kebutuhan perkembangan dunia perkreditan, antara lain untuk mengakomodasi keperluan pendanaan pembangunan kompleks perumahan yang semula menggunakan kredit untuk pembangunan seluruh kompleks dan kemudian akan dijual kepada pemakai satu persatu, sedangkan untuk membayarnya pemakai akhir ini juga menggunakan kredit dengan jaminan rumah yang bersangkutan. sesuai ketentuan ini apabila hak tanggungan itu dibebankan pada beberapa hak atas tanah yang terdiri dari beberapa bagian yang masing masing merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri dan dapat dinilai secara tersendiri, asas tidak dapat dibagi bagi ini dapat disimpan asal hal itu diperjanjikan secara tegas dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. utang yang dijamin dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang sudah ada maupun yang belum ada tetapi sudah diperjanjikanbank garansi. jumlahnya pun dapat ditentukan secara tetap dalam perjanjian yang bersangkutan dan. san wat presiden republik indonesia dan dapat pula ditentukan kemudian berdasarkan cara perhitungan yang ditentukan dalam perjanjian yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan, misalnya utang bunga atas pinjaman pokok dan ongkos ongkos lain yang jumlahnya baru dapat ditentukan kemudian. perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan utang piutang dapat berupa perjanjian pinjam meminjam maupun perjanjian lain, misalnya perjanjian pengelolaan harta kekayaan orang yang belum dewasa atau yang berada bawah pengampunan, yang diikuti dengan pemberian hak tanggungan oleh pihak pengelola. seringkali terjadi debitur berutang kepada lebih dari satu kreditor, masing masing didasarkan pada perjanjian utang piutang yang berlainan, misalnya kreditor adalah suatu bank dan suatu badan afiliasi bank yang bersangkutan. piutang para kreditor tersebut dijamin dengan satu hak tanggungan kepada semua kreditor dengan satu akta pemberian hak tanggungan. hak tanggungan tersebut dibebankan atas tanah yang sama. bagaimana hubungan para kreditor satu dengan yang lain, diatur oleh mereka sendiri, sedangkan dalam hubungannya dengan debitur dan pemberi hak tanggungan kalau bukan debitur sendiri yang memberinya, mereka menunjuk salah satu kreditor yang akan bertindak atas nama mereka. misalnya mengenai siapa yang akan menghadap plat dalam pemberian hak tanggungan yang diperjanjikan dan siapa yang akan menerima dan menyimpan sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan. yang dimaksud dengan hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunanguna bangunan meliputi hak guna bangunan atas tanah negara, atas tanah hak pengelolaan, maupun atas tanah hak milik. sebagaimana telah dikemukakan dalam penjelasan umum angka dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek hak tanggungan adalah hak tersebut sesuai ketentuannya yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, dalam hal ini pada kantor pertanahan. unsur ini berkaitan dengan kedudukan diutamakan (preferen) yang diberikan kepada kreditor pemegang hak tanggungan terhadap kreditor lainnya. untuk itu harus ada catatan mengenai hak tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas), dan hak. wat presiden republik indonesia hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan, sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang dijamin penugasannya. sehubungan dengan kedua syarat atas, hak milik yang sudah diwakafkan tidak dapat dibebani hak tanggungan, karena sesuai dengan hakikat perwakilan, hak milik yang demikian sudah dikenalkan sebagai harta keagamaan. sejalan dengan itu, hak atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya juga tidak dapat dibebani hak tanggungan. hak pakai atas tanah negara yang dapat dipindahtangankan meliputi hak pakai yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam keputusan pemberiannya. walaupun dalam undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria ditentukan bahwa untuk memindahtangankan hak pakai atas tanah negara diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, namun menurut sifatnya hak pakai itu memuat hak untuk memindahtangankan kepada pihak lain. izin yang diperlukan dari pejabat yang berwenang hanyalah berkaitan dengan persyaratan apakah penerima hak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak pakai. mengenai kewajiban pendaftaran hak pakai atas tanah negara, lihat penjelasan umum angka hak pakai atas tanah hak milik baru dapat dibebani hak tanggungan apabila hal itu sudah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. ketentuan ini diadakan, karena perkembangan mengenai hak pakai atas tanah hak milik tergantung pada keperluannya dalam masyarakat. walaupun pada waktu ini belum dianggap perlu mewajibkan pendaftaran hak pakai atas tanah hak milik, sehingga hak tersebut tidak memenuhi syarat untuk dibebani hak tanggungan, namun untuk menampung perkembangan waktu yang akan datang kemungkinan untuk membebankan hak tanggungan pada hak pakai atas tanah hak milik tidak ditutup sama sekali. lihat penjelasan umum angka sebagaimana sudah dijelaskan dalam penjelasan umum angka hak tanggungan dapat pula meliputi bangunan, tanaman, dan hasil karya misalnya candi, patung, gapura, relief yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. bangunan yang dapat dibebani hak tanggungan bersamaan dengan tanahnya tersebut meliputi bangunan yang berada atas maupun bawah permukaan tanah misalnya basement, yang ada hubungannya dengan hak atas tanah yang bersangkutan. . lan wat presiden republik indonesia sebagai konsekuensi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pembebanan hak tanggungan atas bangunan, tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang pemiliknya lain daripada pemegang hak atas tanah wajib dilakukan bersamaan dengan pemberian hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan dan dinyatakan dalam satu akta pemberian hak tanggungan, yang ditandatangani bersama oleh pemiliknya dan pemegang hak atas tanahnya atau kuasa mereka, keduanya sebagai pihak pemberi hak tanggungan. yang dimaksud dengan akta otentik dalam ini adalah surat kuasa membebankan hak tanggungan atas benda benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk dibebani hak tanggungan bersama sama tanah yang bersangkutan. suatu obyek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan sehingga terdapat pemegang hak tanggungan peringkat utama, peringkat kedua, dan seterusnya. yang dimaksud dengan tanggal pendaftaran adalah tanggal buku tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal lebih dari satu hak tanggungan atas satu obyek hak tanggungan dibuat pada tanggal yang sama, peringkat hak tanggungan tersebut ditentukan oleh nomor urut akta pemberiannya. hal ini dimungkinkan karena pembuatan beberapa akta pemberian hak tanggungan tersebut hanya dapat dilakukan oleh plat yang sama. hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukany. main nat presiden republik indonesia bab obyek hak tanggungan hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha: hak guna bangunan. selain hak hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan. pembebanan hak tanggungan pada hak pakai atas tanah hak milik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.. apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik. suatu obyek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. apabila suatu obyek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan, peringkat masing masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan. peringkat. lan n4z wat presiden republik indonesiayek hak tanggungan sudah berpindah. cukup jelas karena lahirnya hak tanggungan adalah pada saat daftarnya hak tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan diharuskan ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pembuatan buku tanah hak tanggungan. untuk itu harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat daftarnya hak tanggungan yang bersangkutan. lihat penjelasan umum angka cukup jelas sesuai dengan sifat accession dari hak tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin penugasannya. perjanjian yang menimbulkan hubungan utang piutang ini dapat dibuat dengan akta bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. dalam hal hubungan utang piutang itu timbul dari perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, perjanjian tersebut dapat dibuat dalam maupun luar negeri dan pihak pihak yang bersangkutan dapat orang perseorangan atau badan hukum asing sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan wilayah negara republik indonesia. cukup jelas yang dimaksud dengan hak lama adalah hak kepemilikan atas tanah menurut hukum adat yang telah ada akan tetapi proses administrasi dalam konversinya belum selesai dilaksanakan. syarat syarat yang harus dipenuhi adalah syarat syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. mengingat. tan wat presiden republik indonesia mengingat tanah dengan hak sebagaimana dimaksud atas pada waktu ini masih banyak, pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah itu dimungkinkan asalkan pemberiannya dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut. kemungkinan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat untuk memperoleh kredit. disamping itu, kemungkinan atas dimaksudkan juga untuk mendorong pensertipikatan hak atas tanah pada umumnya. dengan adanya ketentuan ini berarti bahwa penggunaan tanah yang bukti kepemilikannya berupa lirik, petak, dan lain lain yang sejenis masih dimungkinkan sebagai agunan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan. ketentuan ini menunjukkan bagaimana caranya untuk meningkatkan pemberian agunan tersebut menjadi hak tanggungan. ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya akta pemberian hak tanggungan. tidak dicantumkannya secara lengkap hal hal yang disebut pada ini dalam akta pemberian hak tanggungan mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum. ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialis dari hak tanggungan, baik mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijamin. huruf apabila hak tanggungan dibebankan pula pada benda benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik orang perseorangan atau badan hukum lain daripada pemegang hak atas tanah, pemberi hak tanggungan adalah pemegang hak atas tanah bersama sama pemilik benda tersebut. huruf dengan dianggapnya kantor plat sebagai domisili indonesia bagi pihak yang berdomisili luar negeri apabila domisili pilihannya tidak disebut dalam akta, syarat pencantuman domisili pilihan tersebut dianggap sudah dipenuhi. huruf penunjukan utang atau utang utang yang dijamin sebagaimana dimaksud pada huruf ini meliputi juga nama dan identitas debitur yang bersangkutan. huruf cukup jelas huruf e. lan nya x1y sat presiden republik indonesia huruf uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf ini meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan, letak, batas batas, dan luas tanahnya. janji janji yang dicantumkan pada ini sifatnya fakultatif dan tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta. pihak pihak bebas menentukan untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan janji janji ini dalam akta pemberian hak tanggungan. dengan dibuatnya janji janji tersebut dalam akta pemberian hak tanggungan yang kemudian didaftar pada kantor pertanahan, janji janji tersebut juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. huruf dan pemberi hak tanggungan masih diperbolehkan melaksanakan kewenangan yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf ini sepanjang untuk itu telah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan. hurufdapat merugikan pemberi hak tanggungan. oleh karena itu, janji tersebut haruslah disertai persyaratan bahwa pelaksanaannya masih memerlukan penetapan ketua pengadilan negeri. sebelum mengeluarkan penetapan tersebut ketua pengadilan negeri perlu memanggil dan mendengar pihak pihak yang berkepentingan, yaitu pemegang hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan serta debitur apabila pemberi hak tanggungan bukan debitur. huruf dalam janji ini termasuk pemberian kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk atas biaya pemberi hak tanggungan mengurus perpanjangan hak atas tanah yang dijadikan obyek hak tanggungan untuk mencegah harusnya hak tanggungan karena harusnya hak atas tanah, dan melakukan pekerjaan lain yang diperlukan untuk menjaga agar obyek hak tanggungan tidak berkurang nilainya yang akan mengakibatkan berkurangnya harga penjualan sehingga tidak cukup untuk melunasi utang yang dijamin. huruf e. man ya ny) wat presiden republik indonesia huruf untuk dipunyainya kewenangan sebagaimana dimaksud dalam dalam akta pemberian hak tanggungan dicantumkan janji ini. huruf janji ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang hak tanggungan kedua dan seterusnya. dengan adanya janji ini, tanpa persetujuan pembersihan dari pemegang hak tanggungan kedua dan seterusnya, hak tanggungan kedua dan seterusnya tetap membebani obyek hak tanggungan, walaupun obyek itu sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan pertama. huruf yang dimaksud pada huruf ini adalah melepaskan haknya secara sukarela. huruf yang dimaksud pada huruf ini adalah pelepasan hak secara sukarela, atau pencabutan hak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang undangan. huruf cukup jelas huruf janji ini penting untuk dapat memperoleh harga yang tinggi dalam penjualan obyek hak tanggungan. huruf tanpa dicantumkannya janji ini, sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan diserahkan kepada pemberi hak tanggungan. ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan debitur dan pemberi hak tanggungan lainnya, terutama jika nilai obyek hak tanggungan melebihi besarnya utang yang dijamin. pemegang hak tanggungan dilarang untuk secara serta merta menjadi pemilik obyek hak tanggungan karena debitur cidera janji. walaupun demikian tidaklah dilarang bagi pemegang hak tanggungan untuk menjadi pembeli obyek hak tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur dalam . open ya nat presiden republik indonesia salah satu asas hak tanggungan adalah asas publisitas. oleh karena itu didaftarkannya pemberian hak tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga. dengan pengiriman oleh plat berarti akta dan markah lain yang diperlukan itu disampaikan kantor pertanahan melalui petugasnya atau dikirim melalui pos tercatat. plat wajib menggunakan cara yang paling baik dan aman dengan memperhatikan kondisi daerah dan fasilitas yang ada, serta selalu berpedoman pada tujuan untuk daftarnya hak tanggungan itu secepat mungkin. markah lain yang dimaksud pada ini meliputi surat surat bukti yang berkaitan dengan obyek hak tanggungan dan identitas pihak pihak yang bersangkutan, termasuk dalamnya sertifikat hak atas tanah dan atau surat surat keterangan mengenai obyek hak tanggungan. plat wajib melaksanakan ketentuan pada ini karena jabatannya. sanksi atas pelanggarannya akan ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur jabatan plat. cukup jelas agar pembuatan buku tanah hak tanggungan tersebut tidak berlarut larut sehingga dapat merugikan pihak pihak yang berkepentingan dan mengurangi jaminan kepastian hukum, ini menetapkan satu tanggal yang pasti sebagai tanggal buku tanah itu, yaitu tanggal hari ketujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan berupa surat surat untuk pendaftaran secara lengkap. dengan dibuatnya buku tanah hak tanggungan, asas publisitas terpenuhi dan hak tanggungan itu mengikat juga pihak ketiga. cukup jelas . nya ny) wat presiden republik indonesia dan arah arah yang dicantumkan pada sertifikat hak tanggungan dan dalam ketentuan pada ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parade executive sesuai dengan peraturan hukum acara perdata. lihat penjelasan umum angka dan penjelasan cukup jelas cukup jelas sebagaimana telah dikemukakan dalam penjelasan umum angka pada atasnya pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan. hanya apabila benar benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir dihadapan plat, diperkenankan penggunaan surat kuasa membebankan hak tanggungan. sejalan dengan itu, surat kuasa tersebut sebagaimana ditetapkan pada ini. tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan akta pemberian hak tanggungan. plat wajib menolak permohonan untuk membuat akta pemberian hak tanggungan, apabila surat kuasa membebankan hak tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi hak tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan termaksud atas. huruf yang dimaksud dengan tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dalam ketentuan ini, misalnya tidak memuat kuasa untuk menjual, menyewakan obyek hak tanggungan, atau memperpanjang hak atas tanah. huruf b. tan wat presiden republik indonesia hurufhuruf kejelasan mengenai unsur unsur pokok dalam pembebanan hak tanggungan sangat diperlukan untuk kepentingan perlindungan pemberi hak tanggungan. jumlah utang yang dimaksud pada huruf ini adalah jumlah utang sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam cukup jelas cukup jelas tanah yang belum terdaftar adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam batas waktu penggunaan surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar ditentukan lebih lama daripada tanah yang sudah didaftar pada mengingat pembuatan akta pemberian hak tanggungan pada hak atas tanah yang belum terdaftar harus dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam yang terlebih dahulu perlu dilengkapi persyaratannya. persyaratan bagi pendaftaran hak atas tanah yang belum terdaftar meliputi diserahkannya surat surat yang memerlukan waktu untuk memperolehnya, misalnya surat keterangan riw tanah, surat keterangan dari kantor pertanahan bahwa tanah yang bersangkutan belum bersertifikat, dan apabila bukti kepemilikan tanah tersebut masih atas nama orang yang sudah meninggal, surat keterangan waris dan surat pembagian waris. ketentuan pada ini berlaku juga terhadap tanah yang sudah bersertifikat, tetapi belum didaftar atas nama pemberi hak tanggungan sebagai pemegang hak atas tanah yang baru, yaitu tanah yang belum didaftar peralihan haknya, pemecahannya, atau penggabungannya. . yen nat presiden republik indonesia dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan mengingat kepentingan golongan ekonomi lemah, untuk pemberian kredit tertentu yang ditetapkan pemerintah seperti kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit lain yang sejenis, batas waktu berlakunya surat kuasa membebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku. penentuan batas waktu berlakunya surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk jenis kredit tertentu tersebut dilakukan oleh menteri yang berwenang bidang pertanahan setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan menteri keuangan, gubernur bank indonesia, dan pejabat lain yang terkait. ketentuan mengenai batas waktu berlakunya surat kuasa membebankan hak tanggungan dimaksudkan untuk mencegah berlarut lautnya waktu pelaksanaan kuasa itu. ketentuan ini tidak menutup kemungkinan dibuatnya surat kuasa membebankan hak tanggungan baru. jessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang hak tanggungan kepada pihak lain. subrogasi adalah penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasi utang debitur. yang dimaksud dengan sebab sebab lain adalah hal hal lain selain yang dirinci pada ini, misalnya dalam hal terjadi pengambilalihan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan yang baru. karena beralihnya hak tanggungan yang diatur dalam ketentuan ini terjadi karena hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh plat. pencatatan beralihnya hak tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor yang baru. lihat penjelasan umum angka cukup jelas cukup jelas . man rat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas sesuai dengan sifat accession dari hak tanggungan, adanya hak tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin penugasannya.yang bersangkutan menjadi hapus juga. selain itu, pemegang hak tanggungan dapat melepaskan hak tunggangannya dan hak atas tanah dapat hapus, yang mengakibatkan harusnya hak tanggungan. hak atas tanah dapat hapus antara lain karena hal hal sebagaimana disebut dalam dan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria atau peraturan perundang undangan lainnya. dalam hal hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai yang dijadikan obyek hak tanggungan berakhir jangka waktu berlakunya dan diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, hak tanggungan dimaksud tetap melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan pembeli obyek hak tanggungan, agar benda yang dibelinya terbebas dari hak tanggungan yang semula membebaninya, jika harga pembelian tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dijamin. . tan sat presiden republik indonesia cukup jelas para pemegang hak tanggungan yang tidak mencapai kesepakatan perlu berusaha sebaik baiknya untuk mencapai kesepakatan mengenai pembersihan obyek hak tanggungan sebelum masalahnya diajukan pembeli kepada ketua pengadilan negeri. apabila diperlukan, dapat diminta jasa penengah yang disetujui oleh pihak pihak yang bersangkutan. dalam menetapkan pembagian hasil penjualan obyek hak tanggungan dan peringkat para pemegang hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ini ketua pengadilan negeri harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan cukup jelas.apat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek hak tanggungan. kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan oby.yek hak tanggungan dengan harga penjualan tertinggi. persyaratan yang ditetapkan pada ini dimaksudkan untuk melindungi pihak pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang hak tanggungan kedua, ketiga, dan kreditor lain dari pemberi hak tanggungan. pengumuman. nip sy) n4z snn presiden republik indonesia peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutanak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada. bab iii pemberi dan pemegang hak tanggung. kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.. bab tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan, dan harusnya hak tanggunganpemberian. open nat presiden republik indonesia pengumuman dimaksud dapat dilakukan melalui surat kabar atau media massa lainnya, misalnya radio, televisi, atau melalui kedua cara tersebut. jangkauan surat kabar dan media massa yang dipergunakan haruslah meliputi tempat letak obyek hak tanggungan yang bersangkutan. yang dimaksud dengan tanggal pemberitahuan tertulis adalah tanggal pengiriman pos tercatat, tanggal penerimaan melalui kurir, atau tanggal pengiriman facsimile. apabila ada perbedaan antara tanggal pemberitahuan dan tanggal pengumuman yang dimaksud pada ini, jangka waktu satu bulan dihitung sejak tanggal paling akhir antara kedua tanggal tersebut. cukup jelas untuk menghindarkan pelelangan obyek hak tanggungan, pelunasan utang dapat dilakukan sebelum saat pengumuman lelang dikeluarkan. ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan. hak tanggungan telah hapus karena peristiwa peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pencopotan catatan atau roya hak tanggungan dilakukan demi ketertiban administrasi dan tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap hak tanggungan yang bersangkutan yang sudah hapus.yang dimaksud dengan pejabat pada ini adalah plat dan notaris yang disebut dalam yang bersangkutan. pemberian sanksi kepada pejabat tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang dimaksud pada jenis jenis hukumannya disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas penyesuaian buku tanah dan sertifikat hak tanggungan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan. sebelumeksekusi dan pencoretannya dilakukan menurut ketentuan yang berlaku sebelum undang undang ini diundangkan. termasuk dalam pengertian surat kuasa membebankan hipotek yang dimaksud pada ini adalah surat kuasa untuk menjadikan tanah. cukup jelas . open ya nat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypotheses yang ada dalam ini, adalah ketentuan ketentuan yang diatur dalam elemen indonesia yang diperbarui het herzienen indonesisch element, staatsblad, staatsblad ketentuan dalam yang harus diperhatikan adalah bahwa grosse acte hypotheses yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hypotheses, dalam hal hak tanggungan adalah sertifikat hak tanggungan. adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus eksekusi hak tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi hypotheses atas tanah yang disebut atas. sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum angka ketentuan peralihan dalam ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan hukum acara atas berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya. dengan ketentuan ini hak tanggungan dapat dibebankan pada rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang didirikan atas tanah hak pakai atas tanah negara. lihat penjelasan umum angka peraturan pelaksanaan yang perlu dikeluarkan antara lain adalah mengenai jabatan plat. lihat penjelasan umum angka dengan berlakunya undang undang ini, ketentuan mengenai credietverband seluruhnya tidak diperlukan lagi. sedangkan ketentuan mengenai hypotheses yang tidak berlaku lagi hanya yang menyangkut pembebanan hypotheses atas hak atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah. cukup jelas cukup jelas man wat presiden republik indonesia pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh plat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila obyek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. dalam akta pemberian hak tanggungan wajib dicantumkan nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan: domisili pihak pihak sebagaimana dimaksud pada huruf dan apabila antara mereka ada yang berdomisili luar indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor plat tempat pembuatan akta pemberian hak tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih: penunjukan secara jelas utang atau utang utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam dan nilai tanggungan, uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan. dalam akta pemberian hak tanggungan dapat dicantumkan janji janji, antara lain janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menyewakan obyek hak tanggungan dan atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan atau menerima uang sewa muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan, janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek hak tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan, janji. mainberdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek hak tanggungan apabila debitur sungguh sungguh cidera janji: janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan obyek hak tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi harusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dianggapnya ketentuan undang undang: janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji: janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa obyek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan, janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan, janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan bintangnya apabila obyek hak tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan bintangnya, jika obyek hak tanggungan diasuransikan, janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan, janji yang dimaksud dalam . yaa ka) nya ny)miliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. selambat lambatnya (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam plat wajib mengirimkan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan dan markah lain yang diperlukan kepada kantor pertanahan. pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kantor pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalams tanah yang bersangkutan. tanggal buku tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya. s5) hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada memuat arah arah dengan kata kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". sertifikat. men wat presiden republik indonesiakecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. s5) sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.: mencantumkan secara jelas obysurat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan selambat lambatnya (satu) bulan sesudah diberikan. surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan selambat lambatnya (tiga) bulan sesudah diberikan. ketentuan. yen snn presiden republik indonesia ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku dalam hal surat kuasa membebankan hak tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada atau atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada batal demi hukum. jika piutang yang dijami. pendaftaran beralihnya hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kantor pertanahan dengan mencatatnya pada buku tanah hak tanggungan dannggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. tanggal pencatatan pada buku tanah sebagaimana dimaksud pada adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya. beralihnya hak tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada bentuk dan isi akta pemberian hak tanggungan, bentuk dan isi buku tanah hak tanggungan, dan hal hal lain yang berkaitan dengan tata cara pemberian dan pendaftaran hak tanggungan ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan peraturan pemerintyandang cacatpenyandang cacat merupakan bagian masyarakat indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, bahwa penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan oleh karena itu perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat, bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut atas, dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu undang undangandang cacat. babi. main nya x1ye, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. bab landasan, asas, dan tujuan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan pancasila dan undang undang dasar . lan wat rpr presiden republik indonesia namun. namun demikian, upaya perlindungan saja belumlah memadai, dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang cacat akan meningkat pada masa yang akan datang, masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial dalam undang undang inioleh karena itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar perlu dilakukan upaya upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat. kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang cacat hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang cacat untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat. dengan upaya dimaksud, diharapkan penyandang cacat dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat pada khususnya. penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang antara lain dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat sendiri. oleh karena itu diharapkan semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya. dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat. kesamaan kesempatan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas baik oleh pemerintah maupun masyarakat, yang dalam pelaksanaannya disertai dengan upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberadaan penyandang cacat, yang merupakan unsur penting dalam rangka pemberdayaan penyandang cacat. berdasarkan hal tersebut, undang undang ini disusun dengan meletakkan masalah penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan kesamaan kesempatan sebagai materi pokok. man mulayang dimaksud dengan penyandang cacat adalah sebagaimana dimaksud dalam angka yang terdiri dari:, dan kemampuan bicara, b.cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit: cacat fisik mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. man ya ny) wap presiden republik indonesia yang. yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan dalam ini meliputi antara lain aspek agama, dan informntuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat anak memperoleh: hak untuk hidup dan menjalani sepenuhnya kehidupan kanak kanak, dalam suatu keadaan yang memungkinkan dirinya meningkatkan martabat dan kepercayaan diri, serta mampu berperan aktif dalam masyarakat, hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara wajar, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, hak untuk sedini mungkin mendapatkan akses pendidikan, latihan, keterampilan, perawatan kesehatan, rehabilitasi, dan rekreasi, sehingga mampu mandiri dan menyatu dalam masyarakat. cukup jelas cukup jelas cukup jelas man ya ny) wat presiden republik indonesia standardisasi yang berkenaan dengan aksesibilitas ditetapkan oleh instansi yang berwenang. penyediaan aksesibilitas dapat berupa fisik dan non fisik, antara lain sarana dan prasarana umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan. ketentuan ini dimaksudkan agarpendidikanarana pendidikan. sedangkan yang dimaksud satuan, jalur, jenis,ketenagakerjaan. man nat presiden republik indonesia . perusahaan negara meliputi badan usaha milik negara bumn) dan badan usaha milik daerah (bumi), sedangkan perusahaan swasta termasuk dalamnya koperasi. perusahaan, untuk setiap (seratus) orang karyawan. perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi walaupun jumlah karyawannya kurang dari (seratus) orang. perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif termasuk dalamnya kesamaan pengupahan untuk pekerjaan dan jabatan yang sama. peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ini diupayakan dalam waktu tidak terlalu lama sudah dapat diundangkan. mengenai penyediaan aksesibilitas khususnya sarana dan prasarana umum yang sebelum diundangkannya undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya selambat lambatnya (lima) tahun sejak peraturan pemerintah diundangkan.. yang dimaksud dengan fasilitas dalam ini adalah sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi, misalnya panti sosial, balai latihan kerja, rumah sakit, dan unit rehabilitasi sosial keliling. rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu, melalui tindakan medik agar dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin. man nat presiden republik indonesia rehabilitasdapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. cukup jelas bantuan sosial dapat berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi yang bersifat mendidik dan mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial penyandang cacat. bantuan sosial ini diberikan sewaktu waktu sesuai dengan maksud dan tujuannya. cukup jelas cukup jelas perlindungan dan pelayanan sosial dalam ini dapat dilaksanakan melalui keluarganya, keluarga pengganti, panti sosial dan organisasi sosial yang merawat penyandang cacat tersebut. cukup jelas cukup jelas men nya ny) wat presiden republik indonesia pembinaan adalah kegiatan untuk mengarahkan agar supaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah. . pembinaan pada segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan agar penyandang cacat dapat hidup mandiri dan sejahtera. khusus pada aspek agama diarahkan pada peningkatan penahan dan pengamalan nilai nilai spiritual. pembinaan melalui perijinan dan pengawasan dalam ini mencakup pula evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sosial yang menerima bantuan, baik dari dalam maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang undangan. pembinaan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan lingkup kegiatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah. peran masyarakat dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana dan prasarana, dana, dan lain lain. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan lembaga pada ini adalah lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat. cukup jelas cukup jelas man nat presiden republik indonesia cukup jelas . cukup jelas bentuk sanksi administrasi dapat berupa teguran, baik lisan maupun tertulis, dan denda administrasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi yang berwenang.upaya sebagaimana dimaksud dalam berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa,manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam berkehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. upaya sebagaimana dimaksud dalam yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. bab iii hak dan kewajiban setiap keny, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. men wat presiden republik indonesia kewajiban. kewajiban sebagaimana dimaksud pada pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak hak penyandang cacat. bab kesamaan kesempatanpenyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada dan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan. setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacatkecacatan serta kemampuannya. yen pan wat presiden republik indonesia . setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecamatannya. perusahaan negara dan swasta:efikasi perusahaan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bab upaya pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan upaya: rehabilitasi: bantuan sosial: pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan pengalaman. rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitask, pendidikan, pelatihan, dan sosial. man ya nat presiden republik indonesia ketentuan. ketentuan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.sebagaimana dimaksud dalampemerintah.hidup yang wajar. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalambergantung pada bantuan orang lain. ketentuan mengenai bentuk, tata cara, dan syarat syarat pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. yen wat presiden republik indonesia bab vi. bab pembinaan dan peran masyarakat pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. pembinaan sebagaimana dimaksud pada mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan. pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perijinan, dan pengawasan. masyarakat melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacatpenyandang cacat. ketentuan mengenai pembinaan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat. penghargaan diberikan juga kepada lembaga, masyarakat, dan atau perseorangan yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. man mula presiden republik indonesia bab vii. bab vii ketentuan pidana barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan diancam dengan pidana kurungan selama lamanya (enam) bulan dan atau pidana denda setinggi tingginya rp. (dua ratus juta rupiah). tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. bab viii sanksi administrasi barangsiapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi. bentuk, jenis, dandengan berlakunya undang undang ini, semua peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penyandang cacat yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti atau diubah berdasarkan undang undang ini. bab ketentuan penutupcacatsebagai warga negara indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan.untuk memelihara kesinambungankehidupan perekonomian nasional perlu diusahakan tetap dapat berkembang dengan wajar, bahwa krisis moneter yang terjadi indonesia telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional,dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat: bahwa penyelesaian utang piutang kalangan dunia usaha, besar artinya dalam upaya pemulihan kegiatan usaha pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, sedangian besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan perubahan atas undang undang tentang kepailitan tersebut, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan dunia usaha dalam mengatasi persoalan yang mendesak, yaitu penyelesaian baya presiden republik indonesia utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektifmengingat dan danumumtujuan tersebut dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan. dalam rangka ini perlu diusahakan agar kehidupan perekonomian nasional tetap dapat berkembang dengan wajar. krisis moneter yang terjadi indonesia sejak pertengahan tahun telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka kepada kreditur. keadaan ini telah melahirkan akibat berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, anatara lain hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya. oleh karena itu, untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan sarana hukum yang mendukungnya. mulan yes sat presiden republik indonesia pada saat ini, sarana hukum yang tersedia adalahyang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang. berhubung dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera mengatasi masalah tersebut atas, pemerintah berdasarkan ketentuan undang undang dasar. sambil menunggu dibentuknya undang undang tentang kepailitan yang baru dan komprehensif, danerlu ditetapkan menjadi undang undang. demi cukup jelas cukup jelas |
(maan n17bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat, diperlukan penataan ulahwa penataan ulang tersebut dimungkinkan sehubungan dengan telah dilakukannya penggantian terhadap undang undang mengenai partai politik dan undang undang mengenai pemilihan umum, bahwa sehubungan dengan itu dan dalam rangka mengoptimalkan peran rakyat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat dipandang perlu mencaban diganti dengan undang undang yang baru. mengingat dan dan undang undang dasar ketetapan . mulan yes sehat presiden,hi ketentuan umum yang dimaksud dalam undang undang ini dengan: majelis permusyawaratan rakyat yang selanjutnya disebut mpr adalah majelis permusyawaratan rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar dewan . mulan yes presiden republik indonesiabagian kedua keanggotaan untuk dapat menjadi anggota dprdterkena .dprd yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud digantikan oleh: mulan yes snp presiden republik indonesiapemberhentibunyi sumpah janji sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut: demimin yaz tana presiden republik indonesiatigabab dprdman, pip presiden republik indonesia bagian kedua keanggotaan untuk dapat menjadi anggota dprd ii,(l)ii:. anggota dprd yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud digantikan oleh:mulan yes rat presiden republik indonesia anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya. pemberhentian anggotaii.min wat pip presiden republik indonesi(tigii. bab kedudukan mpr, dpr, dan dprd bagian pertama tugas, wewenang, dan hak mpr, dpr, dan dprd jl) mpr, sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia, merupakan lembaga tertinggi negara dan pemegang serta pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. mpr mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, mpr mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam peraturan tata tertib mpr. . jl) dpr, sebagai lembaga tinggi negara, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. dpr mempunyai tugas dan wewenang: bersama sama dengan presiden membentuk undang undang, bersama sama dengan presiden menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, mulan yes presiden republik indonesia melaksanakan pengawasan terhadap: pelaksanaan undang undang, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa undang undang dasar dan ketetapan mpr, membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh badan pemeriksa keuangan, yang disampaikan dalam rapat paripurna dpr, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan, membahas untuk meratifikasi dan atau memberi persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh presiden, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, melaksanakan hal hal yang ditugaskan oleh ketetapan mpr dan atau undang undang kepada dpr. untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dpr mempunyai hak: meminta keterangan kepada presiden, mengadakan penyelidikan, mengadakan perubahan atas rancangan undang undang, mengajukan pernyataan pendapat: mengajukan rancangan undang undang, mengajukan menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang undangan, menentukan anggaran dpr. selain hak hak dpr sebagaimana yang dimaksud yang pada hakekatnya merupakan hak hak anggota, anggota dpr juga mempunyai hak mengajukan . mengajukan pertanyaan, protokoler, keuangan administrasi. pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam peraturan tata tertib dpr. jl) dprd, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, merupakan lan nya tw) naz tana presiden republik indonesia wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila.ngusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, dan walikota wakil walikota kepada presiden, bersama dengan gubernur, bupati, dan walikota menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, bersama dengan gubernur, bupati, dan walikota membentuk peraturan daerah, melaksanakan pengawasan terhadap, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang undangan lain, pelaksanaan peraturan peraturan dan keputusan gubernur, bupati, dan walikota, pelaksanaan peraturan peraturan dan keputusan gubernur, bupati, dan walikota, kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional daerah,menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat: untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dprd mempunyai hak:: mengadakan .dprd. selain hak hak dprd sebagaimana yang dimaksud yang pada hakekatnya merupakan hak hak anggota, anggota dprd juga mulan yes presiden republik indonesia mempunyai hak: mengajukan pertanyaan, protokoler, keuangan administrasi. (s5) pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam peraturan tata tertib dprd. (l) dpr dan dprd, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tingkatannya masing masing, sebagaimana yang dimaksud diancam karena merendahkan martabat dan kehormatan dpr dan dprd dengan pidana kurungan paling lama tahun. pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam peraturan tata tertib dpr dan dprd. perjanjian perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, bangsa, dan negara baik bidang politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, maupun keuangan yang dilakukan pemerintah memerlukan persetujuan dpr sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal kerjasama internasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah, pemerintah wajib memperhatikan sungguh sungguh suara dari pemerintah daerah dan dprd. bagian . bagian kedua alat kelengkapan mpr, dpr, dan dprd alat kelengkapan mpr terdiri atas: pimpinan, badan pekerja, man, sat presiden republik indonesia komisi komisi, panitia hoc. alat kelengkapan dpr terdiri atas: pimpinan, komisi dan subkomite: badan musyawarah, badan urusan rumah tangga, badan kerja sama antar parlemen, dan badan lain yang dianggap perlu, panitia panitia. alat kelengkapan dprd terdiri atas: pimpinan, komisi komisi: panitia panitia. selain alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud dan dpr, dan dprd membentuk fraksi fraksi. (s5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam peraturan tata tertib mpr, dpr, dan dprd. bagian ketiga kekebalan anggota mpr, dpr, dan dprd anggota mpr, dpr, dan dprdmpr, dpr, dan dprd, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan at. anggota mpr, dpr, dan dprd tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat rapat mpr, dpr, dan dprd. bagian keempat kedudukan protokoler dan keuangan mulan yes way! presiden republik indonesia dewan perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut dprdan dprd ii: utusan daerah adalah tokoh masyarakat yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada daerahnya, yang mengetahui dan mempunyai wawasan serta tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan negara pada umumnya, dan yang dipilih oleh dprd dalam rapat paripurna untuk menjadi anggota mpr mewakili daerahnya, utusan golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifat nasional, mandiri dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik serta yang kurang atau tidak terwakili secara proporsional dpr dan terdiri atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, ilmuwan, dan badan badan kolektif lainnya, komisi pemilihan umum yang selanjutnya disebut kpu adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, abri adalah singkatan dari angkatan bersenjata republik indonesia. bab majelis permusyawaratan rakyat bagian pertama susunan (l) mpr terdiri atas anggota dpr ditambah dengan: utusan daerah. utusan golongan. jumlah anggota mpr adalah orang dengan rincian: anggota dpr sebanyak orang, utusan . utusan daerah sebanyak orang, yaitu (lima) orang dari min n17 sat presiden republik indonesia kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota mpr, dpr, dan dprd diatur oleh masing masing badan tersebut bersama sama pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kelima peraturan tata tertib peraturan tata tertib mpr, dpr, dan dprd ditentukan sendiri oleh masing masing lembaga tersebut. bab vii larangan dan penyidikan terhadap anggota mpr, dpr, dan dprd bagian pertama larangan keanggotaan mpr tidak boleh dirangkap oleh: pejabat negara, pejabat struktural pada pemerintahan, pejabat pada lembaga peradilan, pejabat lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.. keanggotaan dpr tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan dprd atau sebaliknya. keanggotaan dprd suatu daerah tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan dprd dari daerah lain. min naz wat presiden republik indonesia anggota dpr dan dprd dilarang melakukan pekerjaan usaha yang biaylanggaran sebagaimana yang dimaksud dapat dikenakan sanksi sampai dengan diberhentikan sebagai anggota dpr dan dprd. penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan secara administrasi oleh pimpinan dpr dpelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam peraturan tata tertib dpr dan dprd. bagian kedua penyidikan dalam hal seorang anggota mpr, dpr, dan dprd patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis presiden bagi anggota mpr dan dpr, persetujuan tertulis menteri dalam negeri bagi anggota dprd dan persetujuan tertulis gubernur bagi anggota dprd sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii ketentuan peralihan anggota mpr, dpr, dan dprd periode tahun berakhir keanggotaannya secara bersama sama pada saat anggota mpr, dpr, dan . dan dprd yang baru hasil pemilihan umum tahun mengucapkan sumpah janji. khusus pengisian anggota mpr hasil pemilihan umum tahun dari utusan golongan sebagaimana yang dimaksud huruf dan diatur sebagai berikut: kpu menetapkan jenis dan jumlah wakil masing masing golongan, utusan golongan sebagaimana yang dimaksud huruf diusulkan mulan yes wat presiden republik indonesia oleh golongannya masing masing kepada kpu untuk ditetapkan yang selanjutnya diresmikan secara administrasi dengan keputusan presiden sebagai kepala negara, tata cara penetapan anggota mpr dari utusan golongan sebagaimana yang dimaksud huruf dan huruf diatur lebih lanjut oleh kpu. pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak dprd sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku, pada saat berlakunya undang undang mengenai pemerintahan daerah, sebagai pengganti undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah. bab ketentuan penutup dengan berlakunya undang undang ini,nyatakan tidak berlaku lagi. undang undang ini dapat disebut undang undang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd. undang undang, yaz numum menurut undang undang dasar kekuasaan tertinggi dalam negara kesatuan republik indonesia dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat berdasarkan asas kedaulatan rakyat dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. keanggotaan mpr itu terdiri atas anggota dpr ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan sehingga seluruh rakyat, seluruh golongan, dan seluruh daerah mempunyai wakil dalam mpr dan mpr betul betul merupakan penjelmaan rakyat. sejalan dengan hal itu, pemerintahan negara dan pemerintahan daerah juga diselenggarakan dengan dasar dan sendi permusyawaratan perwakilan sehingga diperlukan adanya badan permusyawaratan perwakilan, yaitu mpr, dpr, dan dprd, yang sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugas masing masing, mewakili rakyat dalam membentuk pemerintahan dan menyusun peraturan perundang undangan. agar lebih mampu mencerminkan penegakan kedaulatan rakyat, undang undang tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd yang ada perlu diganti. penggantian undang undang tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin keterwakilan penduduk dan daerah, menjamin pertanggungjawaban wakil rakyat kepada pemilihnya, menjamin kebudayaan mpr, dpr, dan dprd dalam melaksanakan tugas, wewenang serta haknya, dan mengembangkan kemitraan dan kesetaraan dengan lembaga eksekutif, sehingga kualitas dan kinerja mpr, dpr, dan dprd makin meningkat. pembaruan dalam undang undang ini cukup mendasar, tidak hanya mencakup komposisi dan jumlah anggota mpr, dpr, dan dprd, tetapi juga menyangkut penjabaran ataupun penegasan tugas, wewenang, dan hak mpr, dpr, dan dprd, serta perluasan ruang gerak anggota badan badan ini untuk melaksanakan hak haknya. pembaruan itu dilakukan karena adanya penggantian undang undang mengenai partai politik dan undang undang mengenai pemilihan umum. dalam . mulan yes wat presiden republik indonesia dalam rangka menjamin keterwakilan penduduk seperti yang disebutkan atas, jumlah anggota yang dipilih makin ditingkatkan, sesuai dengan sistem pemilihan umum yang ditetapkan. prinsip keterwakilan daerah diwujudkan dengan penetapan jumlah yang sama bagi utusan daerah mpr dari setiap propinsi daerah tingkat sementara itu, untuk menjamin keterwakilan golongan golongan masyarakat, utusan golongan mpr dipilih dari mereka yang kurang terwakili dpr. rasa tanggung jawab wakil rakyat kepada para pemilihnya ditingkatkan dengan menampilkan wakil yang dikenal oleh rakyat daerah pemilihannya. kualitas dan kinerja anggota mpr, dpr, dan dprd ditingkatkan melalui penetapan persyaratan kemampuan, pengalaman, dan integritas pribadi yang tinggi. kinerja kelembagaan dicapai dengan menjamin adanya kesempatan yang lebih luas kepada mpr, dpr, dan dprd untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan hak haknya. pemberdayaan mpr dilaksanakan dengan memisahkan pimpinan mpr dari pimpinan dpr dan membentuk badan pekerja mpr yang bersifat tetap. sementara itu, pemberdayaan dpr dan dprd dilakukan tidak hanya dengan meningkatkan jumlah anggota dpr dan dprd yang dipilih, tetapi juga dengan menjabarkan dan menegaskan tugas, wewenang, dan hak hak dpr dan dprd dalam perumusan kebijakan publik, penyusunan anggaran, pengawasan, dan rekomendasi untuk pengisian jabatan tertentu. mulan naz presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas peraturan tata tertib dpr menetapkan kriteria, jenis, dan jumlah wakil masing masing golongan secara objektif dan representatif. huruf cukup jelas huruf cukup jelas hurufpembukaan undang undang dasar huruf yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung dalam s pki" adalah: mereka yang merencanakan, turut merencanakan, atau mengetahui adanya perencanaan s pki,s pki tersebut. yang dimaksud "terlibat secara tidak langsung dalam s pki" adalah:s pkipenumpasan s pk. wat presiden republik indonesiacukup jelas proses administrasi dilakukanmsat pip presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas proses administrasi dilakukan oleh kpu.badan pekerja mpr bersifat tetap. untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan mpr dan badan pekerja mpr dibentuk suatu sekretariat. . aka want presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas proses administrasi dilakukan olehrat presiden republik indonesia setiap daerah tingkat utusan golongan sebanyak orang. utusan daerah dipilih oleh dprd tata cara pemilihan anggota mpr utusan daerah sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan tata tertib dprd (s5) dpr menetapkan jenis dan jumlah wakil dari masing masing golongan. utusan golongan sebagaimana yang dimaksud diusulkan oleh golongannya masing masing kepada dpr untuk ditetapkan. tata cara penetapan anggota mpr utusan golongan sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam peraturan tata tertib dpr. bagian kedua keanggotaan (l) untuk dapat menjadi anggota mpr, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:serta membaca dan, setia kepada cita cita proklamasi agustus pancasila sebagai dasar negara,seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam s pkijima) tahun atau lebih, nyata . nyata nyata tidak sedang terganggu jiwa ingatannyacukup jelas cukup jelas . mulan yes my snp presiden republik indonesia: sebanyak orang: sebanyak orang:cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf . huruf mulan n17 wat pip presiden republik indonesiagubernur kepada menteri dalam negeri. cukup jelas bnn presiden republik indonesia cukup jelas, sebanyak orang: sebanyak orang, sebanyak orang, lebih dariii. hurufbupati walikotamadya kepada gubernur. cukup jelas mulan yes way! pip presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas dprd, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra pemerintah daerah serta bukan bagian dari pemerintah daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas dpr dan dprd adalah lembaga yang merefleksikan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. oleh karena itu, setiap warganegara wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat dpr dprd dengan memenuhi permintaan lembaga tersebut dan memberi keterangan seperti yang diminta, termasuk menunjukkan dan atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan. cukup jelas . cukup jelas wat presiden republik indonesia cukup jelas badan pekerja dan komisi komisi dapat membentuk alat kelengkapannya. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf panitia panitia sebagai alat kelengkapan dpr dibentuk dan disahkan oleh rapat paripurna. huruf cukup jelas huruf apabila dipandang perlu dapat dibentuk subkomite. huruf panitia panitia sebagai alat kelengkapan dprd dibentuk dan disahkan oleh rapat paripurna. fraksi fraksi dpr dan dprd mencerminkan konfigurasi politik yang ada dpr dan dprd. pembentukan fraksi dimaksud agar dpr dan dprd mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan haknya secara optimal dan efektif. . cukup jelas mulan yes sat presiden republik indonesia pengertian "anggota" pada ini termasuk anggota sebagai pimpinan. yang dimaksud dengan "rapat" adalah semua rapat mpr, dpr, dan dprd, baik yang diselenggarakan dalam maupun luar gedung mpr, dpr, dan dprd. cukup jelas yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk peraturan daerah. cukup jelas para pejabat yang dimaksud pada adalah presiden, wakil presiden, anggota kabinet, jaksa agung, anggota dan pimpinan dpa, anggota dan pimpinan mahkamah agung, anggota dan pimpinan bpk, gubernur bank indonesia, kepala lembaga pemerintahan non departemen, gubernur dan wakil gubernur kepala daerah tingkat bupati walikotamadya, wakil bupati walikotamadya kepala daerah tingkat ii, dan jabatan lain yang tidak boleh dirangkap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas man, sat presiden republik indonesia cukup jelas badan khusus yang dibentuk untuk itu bersifat sementara dan berfungsi meneliti pelanggaran yang dilakukan anggota dpr dan dprd sebagaimana yang dimaksud pada sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan atau untuk merehabilitasi nama baik. untuk meneliti pelanggaran lain dapat dibentuk badan khusus. cukup jelas persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis langsung tanpa hak substitusi. cukup jelas ketentuan ini diperlukan mengingat akan adanya penggantian undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah. cukup jelas cukup jelas . cukup jelas cukup jelas mulan yes presiden republik indonesia tambahan lembaran negara republik indonesia nomor min wat presiden republik indonesia anggota mpr harus bertempat tinggal wilayah negara kesatuan republik indonesia. keanggotaan mmpr adalah (lima) tahun dan berakhir bersama sama pada saat anggota mpr yang baru mengucapkan sumpah janji. (l) anggota mmpr, bertempat tinggal luar wilayah negara kesatuan republik indonesia: berhenti sebagai anggota dprmpr, terkena larangan penangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud pasa anggota mpr dari dpr yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud akan diganti menurut ketentuan anggota tambahan mpr yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud diganti menurut prosedur penetapan utusan daerah sebagaimana yang dimaksud dan dan utusan golongan sebagaimana yang dimaksud dan anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya. pemberhentian . mulan gta sat presiden republik indonesiayang dimaksud adalah pemberhentian dengan tidak hormat. pemberhentian anggota mpr diresmikan secara administrasi dengan keputusan presiden sebagai kepala negara. (l) sebelum memangku jabatannya anggota mmajelismpr. bagian ketiga mulan yaz presiden republik indonesia pimpinan mpr pimpinan mpr terdiri atas seorang ketua dan sebanyak banyaknya (limmpr terpisah dari pimpinan dpr. selama pimpinan m hadir, maka yang bersangkutan diganti olempr diatur dalam peraturan tata tertib mpr. (l) dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang mpr, pimpinan mpr membentuk badan pekerja mpr. susunan anggota, tugas, dan wewenang badan pekerja mpr diatur dalam peraturan tata tertib mpr. bab iii dewan perwakilan rakyat bagian pertama susunan (l) pengisian anggota dpr dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum dan pengangkatan. dpr terdiri atas: anggota partai politik hasil pemilihan umum, anggota . anggota abri yang diangkat. mulan yes rat presiden republik indonesia jumlah anggota dpr adalah orang dengan rincian: anggota partai politik hasil pemilihan umum, sebanyak orang, anggota abri yang diangkat, sebanyak orang. bagian kedua keanggotaan (l) untuk dapat menjadi anggota dpr, seseorang harus memenuhi syarat syarat sebagaimana yang dimaksud dan keanggotaan ddpr adalah (lima) tahun, dan berakhir bersama sama pada saat anggota dpr yang baru mengucapkan sumpah janji. (l) anggota d, bertempat tinggal luar wilayah negara kesatuan republik indonesia:dpr, terkena larangan penangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud dan diganti . diganti menurut undang undang ini. anggota dpr yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud digantikan oleh: min rat presiden republik indonesia calon yang diusulkan dewan pimpinan partai politik tingkat pus dengan yang digantikannya: calon yang diajukan oleh pimpinan abri bagi anggota dprtata cara penggantian sebagaimana yang dimaksud ditetapkan oleh kpu. bunyi sumpah janji sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut: demi allahengan sebaik baiknya dan seadil adilnya, mulan yaz tana presiden republik indonesia (l)bab dewan perwakilan rakyat daerahtuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas luasnya atas dasar prinsip prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non partisan, bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, khususnya mengenai penyelenggara pemilihan umum, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanasehingga perlu diadakan perubahan, bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf dan perlu dibentuk undang undang tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pemilihan umummms, mesin wat presiden republik indonesia dengilihan umum. beberapa ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum diubah sebagai berikut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. dan diubah dan ditambah (3a), (3b), (3c) baru sehingga berbunyi sebagai berikut keanggotaan kpu terdiri atas sebelas orang. setiap anggota kpu mempunyai hak suara yang sama. calon anggota kpu diusulkan oleh presiden untuk mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat melalui komisi yang berwenang bidang politik dalam negeri. ba) yang dapat dicalonkan sebagai anggota kpu sebagaimana dimaksud pada adalah warga negara republik indonesia dengan syarat syarat sehat jasmani dan rohani, berhak memilih dan dipilih,,n ya wat presiden republik indonesia (3b) anggota . (3b) anggota kpu yang sudah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat, sebagaimana dimaksud pada diangkat dengan keputusan presiden. (3c) sebelum menjalankan tugas, anggota kpu mengucapkan sumpah janji hadapan presiden. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut masa kerja kpu untuk pemilihan umum berakhir pada tanggal diundangkannya undang undang ini. undang undangumumpermusyawaratan perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. berdasarkan ketetapan majelis permusyawaratan nomor iv mpr tentang garis garis besar haluan negara, ditetapundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum telah menetapkan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang anggotanya terdiri dari wakil wakil partai politik peserta pemilihan umum dan wakil pemerintah. ketentuan mengenai keanggotaan komisi pemilihan umum ini tidak sesuai dengan ketetapan majelis permusyawaratan nomor iv mpr sehingga undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum perlu diubah. demi komisi pemilihan umum yang independen dan non partisan artinya komisi pemilihan umum yangdalam pelaksanaan tugasnya, komisi pemilihan umum bertanggung jawab kepada presiden. man ya presiden republik indonesia . cukup jelas cukup jelas jumlah calon kpu yang diusulkan oleh presiden kepada dewan perwakilan rakyat sekurang kurangnya dua puluh dua orang. (3a) cukup jelas (3b) cukup jelas (3c) presiden dalam hal ini adalah presiden sebagai kepala negara. dalam hal presiden berhalangan, presiden dapat menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan ini. pengucapan sumpah janji anggota kpu dilakukan menurut agamanya masing masing.anggroe aceh darussalamaceh barat daya sebagai pemekaran kabupaten aceh selatan, kabupaten gayo lues sebagai pemekaran kabupaten aceh tenggara, kabupaten aceh jaya dan kabupaten nagan raya sebagai pemekaran kabupaten aceh barat, serta kabupaten aceh tamiang sebagai pemekaran kabupaten aceh timur, bahwagingatyen ya wat presiden republik indonesia undang undang. lan wat presiden republik indonesia aceh tamiang dan atau melantik penjabat bupati. . untuk kelengkapan perangkatkabupaten masing masiteri kepala lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait, gubernur nanggroe aceh darussalam, bupati aceh selatan, bupati aceh tenggara, bupati aceh barat, dan bupati aceh timuanggroe aceh darussalamada dalamdan usaha milik daerah provinsi nanggroe aceh darussalam,kedudukan dan kegiatannya berada kabupaten aceh barat tan way presiden republik indonesia daya, kabupaten gayo lues, kabupaten aceh jaya, kabupaten nagan raya, dan kabupaten aceh tamiang, utang . utang piutang kabupaten aceh selatan yang kegunaannya untuk kabupaten aceh barat daya, utang piutang kabupaten aceh tenggara yang kegunaannya untuk kabupaten gayo lues, utang piutang kabupaten aceh barat yang kegunaannya untuk kabupaten aceh jaya dan kabupaten nagan raya, dan utang piutang kabupaten aceh timur yang kegunaannya untuk kabupaten aceh tamiang, serta dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleanggroe aceh darussalamterhitung sejakampai dengan ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanjwat presiden republik indonesia . sebelumlakutetap berlaku dan dilaksanayapkn ny) bip presiden republik indonesiaumum provinsi nanggroe aceh darussalam yang mempunyai luas wilayah km2acehbarat daya yang terdiri atas (enam) kecamatan yaitudengan luas wilayah keseluruhan km2. kabupaten aceh tengggayo lues yang terdiri atas (lima) kecamatan yaitudengan luas wilayah keseluruhan km2. kabupaten acehjaya yang terdiri atas (enam) kecamatan yaitudengan luas wilayah keseluruhan km2, dan kabupaten nagan raya yang terdiri atas (lima) kecamatan yaitudengan luas wilayah keseluruhan km2. kabupaten acehtamiang yang terdiri atas (delapan) kecamatan yaitumen tap ny) snn. presiden republik indonesia pada. pada tahun pendudukberjumlah jiwa dan pada tahun berjumlah jiwa dengan laju penduduk rata rata pertahuaceh selatan nomor pts dprd tanggal juli tentang dukungan terhadap rencana pemekaran kabupaten aceh selatanselatan nomor tanggal julitenggara nomor tanggal agustus keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh barat nomor i dprd tanggal november tentang dukungan terhadap rencana pemekaran kabupaten aceh barat menjadi beberapa kabupaten baru dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi nanggroe aceh darussalam tentang persetujuan pengembangan wilayah kabupaten aceh barat nomor tanggal juli keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh timur nomor tanggal mei tentang dukungan terhadap rencana pemekaran kabupaten aceh timur dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi daerah istimewa aceh tentang mapan yan nya x1y wat presiden republik indonesia persetujuan pengembangan wilayah kabupaten aceh timur nomor tanggal juli untukdaerah kabupaten aceh selatan ditata menjadi kabupaten daerah otonom dengan membentuk kabupaten aceh barat daya sebagai pemekaran kabupaten aceh selatan, menata kabupaten aceh tenggara menjadi kabupaten daerah otonom dengan membentuk kabupaten gayo lues sebagai pemekaran kabupaten aceh tenggara, menata kabupaten aceh barat menjadi (dua) daerah otonom dengan membentuk kabupaten aceh jaya dan kabupaten nagan raya sebagai pemekaran kabupaten aceh barat, serta menata kabupaten aceh timur menjadi daerah otonom dengan membentuk kabupaten aceh tamiang sebagai pemekaran kabupaten aceh timur. dengan terbentuknya kabupaten aceh barat daya, wilayah kabupaten aceh selatan berkurang seluas kabupaten aceh barat daya, dengan terbentuknya kabupaten gayo lues, wilayah kabupaten aceh tenggara berkurang seluas kabupaten gayo lues, dengan terbentuknya kabupaten aceh jaya dan kabupaten nagan raya, wilayah kabupaten aceh barat berkurang seluas kabupaten aceh jaya dan kabupaten nagan raya, dan dengan terbentuknya kabupaten aceh tamiang, wilayah kabupaten aceh timur berkurang seluas kabupaten aceh tamiptn nya x1y snn. presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. peta sebagaimana dimaksud pada ini adalah petabentuk lampiranblangpidie sebagai ibu kota kabupaten aceh barat daya berada kecamatan blangpidie. yang dimaksud dengan blangkejeren sebagai ibu kota kabupaten gayo lues berada kecamatan blangkejeren. yang dimaksud dengan cabang sebagai ibu kota kabupaten aceh jaya berada kecamatan krueng sabet. maan ptn snn. presiden republik indonesia yang dimaksud dengan suka makmur sebagai ibu kota kabupaten nagan raya berada kecamatan serangan. yang dimaksud dengan karang baru ibu kota kabupaten aceh tamiang berada kecamatan karang baru. cukup jelas.usulkan oleh gubernur nanggroe aceh darussalammasing masing dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten. peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan tempat mean nya ny) wayprovinsi nanggroe aceh darussalam adalah provinsi yang mempunyai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomor tahun kabupaten aceh barataceh tenggara adalah daerah otonom,acehbupaten dalam lingkungan daerah propinsi sumatera utara. kabupaten aceh timurwilayah provinsi nanggroe aceh darussalam dalam negara kesatuan republik indonesia. kabupaten aceh barat daya berasal dari sebagian wilayah kabupaten aceh selatan yang terdiri atas: kecamatan blangpidie, kecamatan manggeng, memang sy) snn. presiden republik indonesia.dan dipakai selama ini dalam pelaksanaan tugaskabupaten aceh barat daya,kabupaten gayo lues,kabupaten aceh jaya,kabupaten nagan raya,kabupaten aceh tamianggroe aceh darussalam dan pemerintah kabupaten aceh selatan kepada pemerintah kabupaten aceh barat daya, pemerintah provinsi nanggroe aceh darussalam dan pemerintah kabupaten aceh tenggara kepada pemerintah kabupaten gayo lues, pemerintah provinsi nanggroe aceh darussalam dan pemerintah kabupaten aceh barat kepada pemerintah kabupaten aceh jaya dan pemerintah kabupaten nagan raya, dan pemerintah provinsi nanggroe aceh darussalam dan pemerintah kabupaten aceh timur kepada pemerintah kabupaten aceh tamiangselatan yang berkedudukan dan kegiatannya berada kabupaten aceh barat daya, untuk mencapai daya mean snn. presiden republik indonesiselatan, sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing masing kepada pemerintah kabupaten aceh barat denggara yang kedudukan dan kegiatannya berada kabupaten gayo luesenggara, sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya kepada pemerintah kabupaten gayo lues. demikianbarat yang kedudukan dan kegiatannya berada kabupaten aceh jaya dan kabupaten naganbarat, sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya kepada pemerintah kabupaten aceh jaya dan pemerintah kabupaten nagan rimur yang kedudukan dan kegiatannya berada kabupaten aceh tamiimur, sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya kepada pemerintah kabupaten aceh tamiang. begitu juga utang piutang yang kegunaannya untuk kabupaten aceh barat daya diserahkan kepada pemerintah kabupaten aceh barat daya, dan utang piutang yang kegunaannya untuk kabupaten gayo lues diserahkan kepada pemerintah kabupaten gayo lues, utang piutang yang kegunaannya untuk kabupaten aceh jaya diserahkan kepada pemerintah kabupaten aceh jaya, utang piutang yang kegunaannya untuk kabupaten nagan raya diserahkan kepada pemerintah kabupaten nagan raya, dan utang piutang yang kegunaannya untuk kabupaten aceh tamiang diserahkan kepada pemerintah kabupaten aceh tamiaaceh selatan mulan ya wat presiden republik indonesia dengan kabupaten aceh barat daya, kabupaten aceh tenggara dengan kabupaten gayo lues, kabupaten aceh barat dengan kabupaten aceh jaya dan kabupaten nagan raya, serta kabupaten aceh timur dengan kabupaten aceh tamia) nya ny) wat presiden republik indonesia cc. kecamatan tangan tangan, kecamatan. kecamatan susoh: kecamatan kuala batee, dan kecamatan babahrot. kabupaten gayo lues berasal dari sebagian wilayah kabupaten aceh tenggara yang terdiri atas: kecamatan dinding, kecamatan blangkejeren, cc. kecamatan kutapanjang: kecamatan terangan, dan kecamatan rakit gaib. kabupaten aceh jaya berasal dari sebagian wilayah kabupaten aceh barat yang terdiri atas: kecamatan teunom, kecamatan panga, cc. kecamatan krueng sabet, kecamatan setia bakti, kecamatan sampai niet, dan kecamatan jaya. kabupaten nagan raya berasal dari sebagian wilayah kabupaten aceh barat yang terdiri atas: kecamatan boutons, kecamatan darul makmur, kuala, kecamatan serangan, dan kecamatan serangan timur. kabupaten aceh tamiang berasal dari sebagian wilayah kabupaten aceh timur yang terdiri atas: kecamatan manyak payed, kecamatan bendahara, cc. kecamatan serupa, kecamatan rantau: kecamatan kota kuala simpang, kecamatan karang baru, kecamatan kejuruan muda, dan lan nya x1y wat presiden republik indonesia kecamatan tamiang hulu. . dengan terbentuknya kabupaten aceh barat daya, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten aceh selatan dikurangi dengan wilayah kabupaten aceh barat daya, sebagaimana dimaksud dalam dengan terbentuknya kabupaten gayo lues, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten aceh tenggara dikurangi dengan wilayah kabupaten gayo lues, sebagaimana dimaksud dalam dengan terbentuknya kabupaten aceh jaya dan kabupaten nagan raya, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten aceh barat dikurangi dengan wilayah kabupaten aceh jaya, sebagaimana dimaksud dalam dan daerah kabupaten nagan raya, sebagaimana dimaksud dalam dengan terbentuknya kabupaten aceh tamiang, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten aceh timur dikurangi dengan wilayah kabupaten aceh tamiang, sebagaimana dimaksud dalam kabupaten aceh barat daya mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan terangan kabupaten gayo lues, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan kutapanjang kabupaten gayo lues, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan labuhan haji kabupaten aceh selatan dan samudera hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan darul makmur kabupaten nagan raya. kabupaten gayo lues mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan benteng kabupaten nagan raya, kecamatan linge sag kabupaten aceh tengah, kecamatan serba jadi kabupaten aceh timur, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan tamiang hulu, kecamatan kejuruan muda kabupaten aceh tamiang dan kecamatan belitang kabupaten langkat provinsi sumatera utara: cc. sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan badar dan kecamatan darul hasanah kabupaten aceh tenggara dan kecamatan blangpidie kabupaten aceh barat daya: dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kuala batee dan kecamatan babahrot kabupaten aceh barat daya. lan n17 way presiden republik indonesia kabupaten. kabupaten aceh jaya mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan lhoong, kecamatan indrapuri dan kecamatan seulimeum kabupaten aceh besar, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan tangsel dan kecamatan penumpang kabupaten pidie, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan sungai mas, kecamatan woyla, dan kecamatan arongan lambalek kabupaten aceh barat, dan sebelah barat berbatasan dengan samudera hindia. kabupaten nagan raya mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan sungai mas kabupaten aceh barat, kecamatan silih nara kabupaten aceh tengah dan kecamatan pesaing kabupaten aceh tengah, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan linge sag kabupaten aceh tengah, kecamatan terangan kabupaten gayo lues dan kecamatan babahrot kabupaten aceh barat daya, sebelah selatan berbatasan dengan samudera hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kaway xvi dan kecamatan pantai ceuremen kabupaten aceh barat. kabupaten aceh tamiang mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan langsa timur kota langsa dan selat malaka, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten langkat provinsi sumatera utara, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten langkat provinsi sumatera utara dan kecamatan dinding kabupaten gayo lues, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan serba jadi dan kecamatan bireuen bayern kabupaten aceh timurcara pasti lapangan, sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh menteri dalam negeri. man nya ny) way presiden republik indonesia pemerintah kabupaten aceh tamiang menetapksuai dengan peraturan perundang undangan. penetapaceh barat daya berkedudukan blangpidie. ibu kota kabupaten gayo lues berkedudukan blangkejeren. ibu kota kabupaten aceh jaya berkedudukan cabang. ibu kota kabupaten nagan raya berkedudukan suka makmur. (b) ibu kota kabupaten aceh tamiang berkedudukan karang barumean nya ny) wayjumlah dan komposisimean n17 way presiden republik indonesia. anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh selatan, yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten aceh barat daya dengan sendirinya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh barat daya. anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh tenggara, yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten gayo lues dengan sendirinya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten gayo lues.aceh jaya dengan sendirinya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh jaya. (b)nagan raya dengan sendirinya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nagan rayaabupaten aceh tamiang dengan sendirinya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh tamiang. pengisian kekurangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh selatan ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah kabupaten aceh barat daya. pengisian kekurangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh tenggara ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah kabupaten gayo lues. pengisian kekurangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh barat ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah kabupaten aceh jaya dan kabupaten nagan rayabupaten aceh tamiang. lan n17 way presiden republik indonesia pengisian. pengisian kekurangan. bagian kedua pemerintah daerah untuk memimpiangkat oleh menteri dalam negeri atas nama presiden berdasarkan usul gubernur nanggroe aceh darussalam.tenggara pada umumnya, dan kabupaten kendari pada khususnyaonawe selatan provinsi sulawesi tenggdewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kendari nomor tahun tanggal juni tentang dukungan penyediaan dana untuk kabupaten konawe selatan, dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kendari nomor tahun tanggal juni tentang penetapan calon ibu kota kabupaten konawe selatan. dengan terbentuknya kabupaten konawe selatan sebagai daerah otonom, pemerintah provinsi sulawesi tenggara dan pemerintah kabupaten kendarendari dan kabupaten konawe selatonawe selatan dalam bentuk lampiran undang undang. pun bma presiden republik indonesia penentuan batas wilayah kabupaten konawe selatkonawe selaonawe selakonawedengan andosol sebagai ibu kota kabupaten konawe selatan berada kecamatan andosol. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. man nas presiden republik indonesia cukup jelas. penjabat bupati konawe selatan diusulkan oleh gubernur sulawesi tenggara kepada menteri dalam negeri dengan memperhatikan pertimbangan bupati kendaronawe selatakonawegara dan pemerintah kabupaten kendari kepada pemerintah kabupaten konawe selatan. dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten kendari dan kabupaten konawe selatendarendari dengan kabupaten konawe selaendari dengan kabupaten konawe selatan, maka pemerintah provinsi dan atau pemerintah memfasilitasi penyelesaiannya. cukup jelas. mea nag nyi ny) alan aa)konawe selatan keterangan batas kabupaten kota tatanan batas kecamatan presiden republik indonesia, ttd megawati soekarnopuiri man, can na3 nyi ny) uin shy, presiden republik indonesia mekonawe selatankonawe selatan provinsi sulawesi tenggara dalam negara kesatuan republik indonesia. kabupaten konawe selatan berasal dari sebagian wilayah kabupaten kendari yang terdiri atas: kecamatan ranomeeto, kecamatan koda, cc. kecamatan moral, kecamatan anti:: dan kecamatan lando dengan terbentuknya kabupaten konawe selatan, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten kendari dikurangi dengan wilayah kabupaten konawe selatan sebagaimana dimaksud dalam (l) kabupaten konawe selatan mempunyai batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan lamanya, kecamatan pondidaha dan kecamatan sampar kabupaten kendari, serta kecamatan baruga dan kecamatan popasia kota kendari, sebelah timur berbatasan dengan selat wawonii, . bma presiden republik indonesia sebelah selatan berbatasan dengan pulau toba besar kabupaten muna dan selat tiworo, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan rumbia kabupaten buton, dan kecamatan lombardia serta kecamatan ladang kabupaten kolaselatankonawe selatan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten konawe selatanselaibu kota kabupaten konawe selatan berkedudukan andosol. bab iii kewenangan daerah kewenangan kabupaten konawe sela. lan era) naskonawe selatanselakonawe selatan dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupatikonawe selatan, penjabat bupati konawe selatan diangkat oleh menteri dalam negeri atas nama presiden berdasarkan usul gubernur sulawesi tenggtenggara dapat mengangkat penjabat bupati untuk masa jabatan berikutnya. peresmian kabupaten konawe selat. pun bma presiden republik indonesiaselatan. menteri dalam negeri dan atau gubernur sulawesi tenggarkonawe selal) untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kabupaten konawe selatan, gubernur sulawesi tenggara, dan bupati kendarkonawe selatan hal hal sebagai berikut: pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh pemerintah kabupaten konawe selagara dan kabupaten kendari yang berada dalam wilayah kabupaten konawe selatan, badan usaha milik daerah kabupaten kendari yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada kabupaten konawe selatan, utang piutang kabupaten kendari yang kegunaannya untuk kabupaten konawe selatan: serta dokumen . mkonawe selaonawe selatkonawe selaendari sampai dengan ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten konawe selaendari, serta bagi hasil pajak dan bukan pajak kabupaten kendarendari atas persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kendari pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kendarionawe selatan. (l) sebelum kabupaten konawe selatndari, tetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten konawe selatan. dengan . man, gen presiden republik indonesia dengan diberlakukannya undang undang ini, semua peraturan daerah dan keputusan bupati kendarumum provinsi sulawesi tenggara yang memilikendari yang mempunyai luas wilayah km perlu dibentuk kabupaten konawe selatan yang terdiri atas (sebelas) kecamatan, yaitu kecamatan ranomeeto, kecamatan koda, kecamatan moral, kecamatan anti, dan kecamatan landon, dengan luas wilayah keseluruhan km'ggara nomor dprd tanggal juni tentang persetujuan terhadap usul pemekaran kabupaten kendari dengan membentuk kabupaten konawe selatan, keputusan |
republik indonesia : aaperubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehinggnyesuaian dengankekuasaan kehakimkuasaan kehakiman. bab ketentuanperadilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila., dan biaya ringan. berbakti kepada nusa dan bangsa.?. bab kedudukan hakim dan pejabat peradilan hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undangdalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh komisi yudisial yang diatur dengan undang undang. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam undang undang.. yang bersangkutan berdasarkan undang undangsejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam undang undang. bab viii ketentuan lain badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi kepolisian negara republik indonesia, kejaksaan republik indonesia, dan badan badan lain diatur dalam undang undang. bab ketentuan peralihan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal maret pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal juni (a) pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal juni pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan presiden. keputusan presiden sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling lambat: (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir, (enam puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan berakhirmenjadi pegawai pada mahkamah agung: semua pegawai yang menduduki jabatan strukturtetap menduduki jabatannya dan tetap menerima tunjangan jabatan pada mahkamah agung: cc. semua aset milik barang inventaris lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara beralihpembinaan peradilan agama departemen agama menjadi pegawai direktorat jenderal badan peradilan agama pada mahkamah agung, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai mahkamah agung: semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada direktorat pembinaan peradilan agama departemen agama menduduki jabatan pada direktorat jenderal badan peradilan agama pada mahkamah agung, sesuai dengan peraturan perundang undangan: cc. semua aset milik barang inventaris pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama beralih menjadi aset milik barang inventarispembinaan personel militer lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur personel militer, semua pegawai negeri sipil lingkungan peradilan militer beralih menjadi pegawai negeri sipil pada mahkamah agung. mahkamah agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru lingkungan mahkamah agung paling lambat (dua belas) bulan sejak undang undang ini diundangkan. bab ketentuan penutup.bawah... untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan bawah mahkamah agung dalam undang undang ini diatur pula ketentuan peralihan. demi kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan inikebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat indonesia. cukup jelas. ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase. cukup jelas. ketentuan yang menentukan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa? adalah sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menentukan: negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa:ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. yang dimaksud dengan ?sederhana? adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. yang dimaksud dengan biaya ringan? adalah biaya perkara yang dapat terpukul oleh rakyat. namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. cukup jelas. yang dimaksud ?dipidana? dalam ini adalah bahwa unsur unsur tindak pidana dan pidananya ditentukan dalam undang undang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan rehabilitasi?lihat penjelasan cukup jelastidak seorang pun dapat dihadapkan depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang undang. tidak seorang cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf ketentuan ini mengatur tentangtersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan dan atau bagian dari peraturan perundang undangan tersebuttersebut. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengawasan tertinggi? dalam ketentuan ini meliputi pengawasan internal mahkamah agung terhadap semua badan peradilan dibawahnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengadilan khusus?peradilan syariah islam provinsi nanggroe aceh darussalam yang terdiri atas mahkamah syariah untuk tingkat pertama dan mahkamah syariah provinsi untuk tingkat banding adalah sebagaimana diaturketentuan berlaku bagi pengadilan tingkat pertama? dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (ovum) dan atau adanya kekhilafan kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. cukup jelas. yang dimaksud dengan ?dalam keadaan tertentu? kerugian tersebut.ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ?derajat ketiga? dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan. cukup jelas. yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung?dipimpin? dalam ketentuan ini mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan. cukup jelas. cukup jelas. sejalan dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan atau ditahan. tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan #organisasi, administrasi, dan finansial pada ini adalah organisasi, administrasi, dan finansial pada mahkamah militer agung atau pengadilan militer utama, mahkamah militer tinggi atau pengadilan militer tinggi, dan mahkamah militer atau pengadilan militer. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf ketentuan ini masih tetap membolehkan penggunaan aset barang inventaris yang ada selama aset barang inventaris tersebut belum tersedia mahkamah agungperoleh kekuatan hukum tetap. ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang undang. bab badan peradilan dan atasnyahkamah agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam:ernyataan tidak berlaku. susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan undang undang.radilan syarisemua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang kurangnya (tiga) orang hakim, kecuali undang undang menentukan lain. antara hakim sebagaimana dimaksud pada seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang undang menentukan lain. dalam hal tidak hadirnya terdakwaidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang undang menentukan lain. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan putusan batal demi hukum. rapat permusyawaratan hakimerhadapsegala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula. bab hakim dan kewajibannyberdasarkan peraturan perundang undangan.. |
mms, pbantenbanten, bahwa dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama banten, perlu diadakan peninjauan kembali daerah hukum pengadilan tinggi agama bandung yang meliputi daerah hukum pengadilan agamanten, mengingat dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang . mulan pabanten. membentuk pengadilan tinggi agama banten yang berkedudukan serang. . mms, mesin mula presiden republik indo kesia daerah hukum pengadilan tinggi agama banten meliputi wilayah provinsi banten. seluruh pengadilan agama wilayah provinsi banten merupakan pengadilan tingkat pertama dari pengadilan tinggi agama banten. dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama banten, daerah hukum pengadilan tinggi agama bandung dikurangi dengan daerah hukum pengadilan agama seluruh wilayah provinsi banten. pada saat terbentuknya pengadilan tinggi agama banten, perkara yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama bantenbandung tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi agama bandung, perkara yang telah diajukan kepada pengadilan tinggi agama bandung tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada pengadilan tinggi agama banten. undang undang ini mulai berlaku pada tanggal aprilyaanten umum dengan teroleh karena sampai saat ini provinsi bantenbanten wilayah provinsi banten. pembentukan pengadilan tinggi agama bandung yang daerah hukumnya meliputi provinsi banten didasarkan pada keputusan menteri agama nomor tahun tentang pembentukan cabang mahkamah islam tinggi bandung dan surabaya pada tanggal november dengman pkn yaa nya x1y watbanten yang berkedudukan ibukota banten dengan undang undang. dengan dibentuknya pengadilan tinggi agama banten, perlu diatur pula daerah hukum pengadilan tinggi agama bandung dengan mengeluarkan daerah hukum pengadilan agama diseluruh wilayah provinsi banten dari daerah hukum pengadilan tinggi agama bandung. dengan dibentuknya pengadilan tinggi agama banten, wilayah provinsi banten yang semula termasuk daerah hukum pengadilan tinggi agama bandung dialihkan menjadi daerah hukum pengadilan tinggi agamabanten, pengadilan agama yang ada wilayah provinsi banten adalah pengadilan agama serang, pengadilan agama pandeglang, pengadilan agama rangkasbitung, pengadilan agama tangerang, pengadilan agama tigaraksa, dan pengadilan agama cilegon. dengan dibentuknya pengadilan tinggi agama banten, daerah hukum pengadilan tinggi agama bandung hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama seluruh wilayah provinsi jawa barat. . man mp3 yaa ny) watindonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman sehingga perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, bahwa sumber daya genetik tanaman terus menerus mengalami kemerosotan akibat rendahnya perhatian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman serta berubahnya praktik pertanian tradisional: bahwa untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan perlu pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman, bahwa. bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan dan dinamika permintaan konsumen, diperlukan cadangan sumber daya genetik tanaman guna pemuliaan tanaman, bahwa untuk penyediaan sumber daya genetik tanaman diperlukan upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik baik tingkat nasional maupun secara global: bahwa petani telah mengembangkan sumber daya genetik tanaman selama berabad abad yang menjadi sumber benih bagi pertanian yang berkelanjutan, sehingga diperlukan pengakuan dan penghargaan: bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan membangun pertanian berkelanjutan, diperlukan kerja warna internasional dan upaya global, bahwa kesadaran secara global akan pentingnya sumber daya genetik tanaman bagi ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan telah mendorong kesepakatan untuk menetappada tanggal november dalam konferensi ke (tiga puluh satu) faodan huruf perlu. akses yang difasilitasi terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dalam sistem multilateral pembagian keuntungan dalam sistem multilateral rancang tindak global koleksi situ sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang dikuasai oleh pusat pusat penelitian pertanian internasional dari kelompok konsultatif penelitian pertanian internasional dan kelembagaan internasional lain jaringan kerja internasional sumber daya genetik tanaman sistem informasi global mengenai sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian sumber daya finansial badan pengatur sekretaris ketaatan penyelesaian sengketa amandemen perjanjian lampiran lampiran penandatanganan pengesahan, penerimaan atau persetujuan aksesi hal berlakunya perjanjian organisasi anggota fao keberatan bukan pihak pengunduran diri pengakhiran repositori naskah asli lampiran: lampiran daftar tanaman pertanian dalam sistem multilateral lampiran ii: bagian arbitrase bagian konsiliasi undang undang yang terkait langsung dengan perjanjian sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian perjanjian sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian sejalan dengan peraturan perundang undangan nasional yang terkait antara lain: undang undangprotokol cartagajiban dan implikasi pengesahan perjanjian bagi indonesia dengan menjadi pihak dari perjanjian ini akan berimplikasi pada sejumlah kewajiban bagi indonesia. kewajiban kunci dari keanggotaan perjanjian ini terkait dengan pelaksanaan sistem multilateral sumber daya genetik tanaman yang membentuk sistem akses dan pembagian keuntungan antar pihak dengan hak resiprokal minimum. yang dimaksud hak resiprokal ini adalah hak untuk memperoleh perlakuan secara eksklusif dalam pengembangan sumber daya genetik tanaman yang diperoleh dari sistem multilateral baik melalui penerapan perlindungan kekayaan intelektual maupun upaya lain yang dapat mengurangi akses negara lain atas sumber daya genetik tersebut. kewajiban pokok indonesia sebagai negara pihak perjanjian antaranya adalah: implementasi sistem multilateral sumber daya genetik tanaman indonesia wajib menyediakan akses pada sumber daya genetik tanaman yang relevan kepada pihak lain, atau kepada perorangan atau badan hukum dalam yurisdiksi negara pihak tersebut, serta kepada pusat pusat riset pertanian internasional yang telah melakukan perjanjian dengan badan pengatur perjanjian. indonesia juga harus mendorong badan badan penelitian publik, atau perseorangan atau badan hukum yang berada dalam yurisdiksi indonesia, yang memiliki sumber daya genetik tanaman yang tercantum dalam lampiran perjanjian untuk menyertakan sumber daya genetik tanamannya dalam sistem multilateral. indonesia wajib menjamin dalam peraturan nasionalnya bahwa standar perjanjian pengalihan bahan genetik material transfer agreement mta) yang telah ditetapkan oleh badan pengatur diterapkan dalam transaksi akses dan tukar menukar sumber daya genetik tanaman yang masuk dalam daftar lampiran perjanjian. pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman perjanjian menetapkan suatu kerangka kerja bagi pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik yang diakses dari sistem multilateral, termasuk pemanfaatannya . pemanfaatannya secara komersial. kerangka kerja tersebut akan ditetapkan dan diatur oleh badan pengatur. sesuai dengan peraturan perundang undangan nasional, indonesia wajib memberikan informasi terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman yang tidak bersifat rahasia dan yang terkait dengan kepentingan negara kepada sistem informasi perjanjian. termasuk dalam informasi tersebut, yang wajib diberikan ini adalah informasi yang terkait dengan teknologi untuk konservasi, karakterisasi, evaluasi dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman yang tercantum dalam sistem multilateral. namun sebaliknya, indonesia juga dapat memperoleh: a.) transfer teknologi dari negara pihak lain atau dari pusat pusat riset pertanian internasional, b.) bantuan pembangunan kapasitas (capacity building) terutama dalam bidang pengembangan dan penguatan pelatihan, pendidikan dan fasilitas yang relevan pada upaya konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengembangan sumber daya genetik tanaman serta untuk melaksanakan riset dalam eksplorasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya genetik tanaman. indonesia wajib menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang melekat pada sumber daya genetik tanaman, informasi dan atau teknologi yang diterima dari sistem multilateral ataupun dari kerja sama pembangunan kapasitas maupun dari transfer teknologi dan tukar menukar informasi pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) sumber daya genetik tanaman. pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman indonesia wajib melaksanakan upaya kebijakan dan hukum untuk mendorong pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman guna mencapai ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan baik tingkat nasional, regional maupun global. strategi pendanaan perjanjian menetapkan kerangka kerja pengembangan dan pelaksanaan strategi pendanaan oleh badan pengatur. kerangka kerja dimaksud berisi antara lain pengaturan mengenai keuntungan finansial dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman yang diakses dari sistem multilateral, ketentuan mengenai sumber daya melalui saluran bilateral, regional dan multilateral serta kontribusi volunteer oleh para pihak, organisasi non pemerintah dan sektor swasta. pengaturan ketentuan ketentuan mengenai pendanaan oleh para pihak perjanjian akan ditetapkan oleh badan pengatur. implementasi . implementasi pelaksanaan perjanjian bagi indonesia untuk implementasi perjanjian ini tidak diperlukan perubahan peraturan perundang undangan nasional yang ada sebagaimana dimaksud dalam angka beberapa perubahan pada prosedur kepemilikan sumber daya genetik baik oleh lembaga publik maupun perorangan atau badan usaha swasta, terutama terkait dengan perjanjian pengalihan bahan material transfer agreement dan perlindungan hak kekayaan intelektual pada sumber daya genetik tanaman harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perjanjian. biaya sebagai pihak perjanjian biaya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas sekretariat perjanjian setelah indonesia resmi menjadi pihak bersumber dari apbn dan sumber penerimaan lain yang sah berupa hibah sesuai peraturan perundang undangan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman terutama dalam kaitannya dengan pelatihan, pendidikan, penelitian dan pemuliaan sumber daya genetik tanaman yang berasal dari indonesia, atau indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragamannya. iieaty dalam bahasa inggris.umum adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dan kompetisi pemanfaatan sumber daya lahan dan air yang paling tinggi, serta degradasi sumber daya alam dan lingkungan akan mengancam pemantapan ketahanan pangan yang dapat mengakibatkan krisis pangan. menyadari hal itu, pemerintah telah mencanangkan revitalisasi pertanian. salah satu sasaran revitalisasi pertanian adalah pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani. hal ini dapat dicapai apabila dapat dipelihara dan ditinggalkannya kemampuan nasional dalam memproduksi pangan. kemampuan ini dapat dibangun antara lain dengan memanfaatkan keanekaragaman sumber daya genetik untuk merakit varietas unggul yang dapat merespon dinamika permintaan dan perubahan lingkungan.wajib dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutanserta makhluk hidup lainnya, baik masa sekarang maupun masa akan datang. keanekaragaman terdiri atas keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat jenis, dan tingkat genetik, yang mencakup makhluk hidup beserta interaksi antar makhluk hidup serta interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. keanekaragaman pada sistem pertanian telah mengalami kemerosotan yang nyata. hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya jenis tanaman penyedia kebutuhan pangan pokok yang mengancam terwujudnya ketahanan pangan. apabila kondisi ini dibiarkan terus berlangsung. berlangsung, maka kemampuan nasional untuk meningkatkan produksi pangan melalui perakitan varietas unggul akan menurun. hal ini dapat mengakibatkan terjadinya krisis pangan masa datang. masyarakat membutuhkan keanekaragaman genetik dalam pertanian untuk menghadapi perubahan lingkungan, termasuk pergeseran dinamika populasi hama dan penyakit, gulma, perubahan iklim, dan perubahan selera masyarakat. ketersediaan keanekaragaman sumber daya genetik terus menerus dibutuhkan, karena varietas tanaman selalu berada pada kondisi interaksi dengan faktor lingkungan, ekonomi, dan industri pertanian. ketika salah satu faktor lingkungan atau ekonomi berubah, tanaman yang diusahakan lahan harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. untuk itu diperlukan cadangan sumber daya genetik guna merakit varietas tanaman baru. cadangan sumber daya genetik ini diperoleh dari pelestarian keanekaragaman genetik tanaman. pada tingkat dunia berbagai spesies baik yang sudah dibudidayakan maupun yang dimanfaatkan secara langsung dari alam, hanya sejumlah kecil saja yang menjadi komoditas pertanian, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok hanya empat jenis saja yang menjadi andalan, yaitu padi, gandum, kentang dan jagung. indonesia, sumber pangan pokok terbatas pada padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sagu. sementara itu sebagian besar keanekaragaman sumber pangan yang ada indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimum. oleh karena itu, upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian menjadi sangat penting, termasuk mengakses sumber daya genetik tanaman dalam lampiran perjanjian ini. kebutuhan manusia akan pangan terus menerus meningkat dalam jumlah dan macamnya, sehingga tersedianya sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian menjadi sangat penting. kepentingan ini telah mendorong petani dan pemulia tanaman untuk merakit varietas varietas baru tanaman dengan mutu yang lebih baik dan dengan nilai nyata yang lebih tinggi. satu pihak, petani mengembangkan varietas secara tradisional dengan jangka waktu penggunaan yang relatif lebih lama, sehingga varietas yang dikembangkan selalu dilestarikan dan dirawat secara turun temurun menjadi "ras temurun" (land races). pihak lain, pemulia tanaman pangan selalu berusaha untuk merakit varietas varietas baru yang lebih produktif, dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan menggunakan teknologi modern. dalam. dalam upaya pemuliaan tanaman, tidak jarang varietas modern hasil pemuliaan akan menggeser varietas lama. perkembangan pembuatan varietas varietas baru ini berlangsung terus menerus, sehingga varietas modern lama akan menjadi varietas lama yang akan tergeser oleh varietas yang lebih modern, dengan akibat makin menyusutnya keanekaragaman sumber daya genetik. untuk itu diperlukan upaya pengembangan kemampuan petani dan pemulia dalam perakitan varietas unggul tanaman. indonesia memerlukan berbagai sumber daya genetik baik dari dalam negeri, maupun yang tidak tersedia dalam negeri untuk pemuliaan tanaman dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan pencanangan masa mendatang. sehubungan dengan kebutuhan tersebut, indonesia perlu melakukan kerja sama global untuk dapat mengakses sumber daya genetik. selain itu perangkat peraturan perundang undangan yang mendukung, perlu dipersiapkan baik pusat maupun daerah. pengembangan sumber daya genetik tanaman dilakukan melalui kegiatan konservasi, eksplorasi, koleksi, karakterisasi, evaluasi, dokumentasi, dan pemanfaatan. perjanjian sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian membantu negara negara berkembang yang kurang memiliki kendali terhadap sumber daya genetik yang diperlukan negaranya untuk dapat mengakses komoditas yang tersedia koleksi negara atau lembaga internasional lain. oleh karena itu indonesia perlu mengesahkan perjanjian ini dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan perangkat kelembagaan yang diperlukan. latar belakang dan tujuan sejak perang dunia kedua berakhir, kebutuhan pangan dunia semakin meningkat. untuk menjawab tantangan tersebut, perserikatan bangsa bangsa pbb) mengajak organisasi pangan dan pertanian dunia food and agriculture organisation fao) pada tahun untuk menjadi salah satu badan khusus pbb. fao membidangi pertanian, kehutanan, perikanan dan pembangunan masyarakat pedesaan. pada tahun indonesia secara resmi menjadi anggota fao dan telah memperoleh manfaat dari keanggotaan tersebut untuk pembangunan pertanian dan juga untuk mewujudkan ketahanan pangan. sejalan dengan pertumbuhan penduduk, diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan pangan dan produk pertanian. namun demikian laju peningkatan produksi pangan dan pertanian secara global ternyata tidak dapat mengejar laju pertambahan penduduk, sehingga muncul kerawanan pangan berbagai kawasan dunia. berbagai. berbagai upaya, khususnya penelitian dan pengembangan pertanian, diarahkan untuk mengatasi kekurangan pangan, untuk dapat memenuhi kebutuhan kenaikan populasi penduduk dunia. dalam kaitan ini fao telah mengembangkan strategi dan kebijakan pangan dan pertanian dunia. pada tahun didirikan kelompok konsultatif untuk riset pertanian internasional consultation group international agricultural research agar), oleh kelompok yang berupa asosiasi negara, organisasi internasional dan regional, serta yayasan swasta, untuk mendukung sistem pusat penelitian dan program pertanian seluruh dunia. agar berperan dalam pelestarian keanekaragaman sumber daya genetik dengan membentuk pusat pusat riset pertanian internasional international agricultural research centres iar cs). intensifikasi pertanian dengan pengembangan irigasi dan penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian serta ekstensifikasi lahan pertanian secara besar besaran yang dikenal dengan revolusi hijau telah mampu meningkatkan produktivitas secara nyata, namun demikian, kecerobohan tingkat operasional revolusi hijau ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik pasta lingkungan, keanekaragaman pertanian maupun sosial ekonomi masyarakat. sebagai kelengkapan dari revolusi hijau ini, pada awal tahun diluncurkan program pembangunan daerah pedesaan terpadu integrated rural development ird) dengan menerapkan masukan lengkap yang berupa benih, bahan kimia, irigasi, mekanisasi, kredit, dan disertai penyuluhan. akan tetapi dalam program pengembangan ini, sumber daya genetik dan keanekaragaman tidak menjadi simpul penting. akibatnya ialah terjadinya penggeseran varietas lama oleh varietas baru. hal ini terjadi terus menerus, sehingga keanekaragaman sumber daya genetik menyusut dan terancam kelestariannya. secara umum telah diidentifikasi bahwa penyebab hilangnya keanekaragaman genetik ialah meluasnya pertanian modern. introduksi varietas baru telah menggeser keberadaan varietas lokal dan ras temurun. kekhawatiran makin banyaknya sumber daya genetik tanaman yang hilang juga mendorong berbagai negara untuk mengembangkan pusat penelitian yang mengoleksi sumber daya genetik tertentu. koleksi yang dikembangkan pusat penelitian tersebut menyimpan aksesi yang cukup besar. pengembangan sumber daya genetik untuk menghasilkan varietas baru yang lebih unggul dan ancaman kepunahan berbagai varietas dan kerabat liarnya cenderung mendorong terjadinya penguasaan sumber daya genetik secara sepihak dan bahkan monopoli. setiap. setiap negara mempunyai ketergantungan pasta negara lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya genetik. oleh karena itu, monopoli kepemilikan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dapat memicu persengketaan internasional. untuk mengatasi itu akses terhadap sumber daya genetik perlu diatur secara multilateral. gejala erosi terhadap keanekaragaman genetik disadari oleh agar, sehingga pasta bulan juni tahun agar membentuk dewan internasional untuk sumber daya genetik tanaman international board plant genetic resources impor). pasta tahun fao melalui resolusi mengeluarkan upaya internasional mengenai sumber daya tanaman untuk pangan dan pertanian the international undertaking plant genetic resources for food and agriculture iupgrfa). upaya internasional ini menerapkan akses terbuka bebas, yang menimbulkan kontroversi antara pemilikan dan pemanfaatan sumber daya genetik. dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun fao mengeluarkan resolusi mengenai pengakuan terhadap kedaulatan negara atas sumber daya genetiknya. resolusi ini telah membuka jalan untuk dikembangkannya penyempurnaan terhadap iupgrfa. dengan dikeluarkannya cbd) pada tahun penyempurnaan terhadap iupgrfa dipercepat. melalui konferensi para pihak conference the party cop) cbd pada tahun dan pembuatannya pad tahun fao mulai menyelaraskan iupgrfa dengan cbd. setelah melakukan pertemuan sebanyak (duabelas) kali, pada tahun fao melalui resolusi menetapkan the international treaty plant genetic resources for food and agriculture itpgrfa. manfaat indonesia mengesahkan perjanjian mengenai sumber daya genetik tanaman dengan mengesahkan perjanjian, indonesia akan memperoleh manfaat dalam: meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya genetik tanaman dalam pembangunan pertanian nasional melalui lokakarya, seminar, ekspor, dan sosialisasi menggunakan dana apbn maupun bantuan dari sml, meningkatkan kemampuan nasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman melalui bantuan pengembangan kapasitas dari sistem pendukung perjanjian ini, mencegah. mencegah pencarian dan pengumpulan secara illegal sumber daya genetik tanaman serta pengembangannya oleh negara pihak lain: pengembangan kerja sama regional dan internasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian melalui tukar menukar informasi, material, keahlian dan kerja sama penelitian, pelatihan, dan pendidikan, menjamin akses dan pembagian keuntungan yang adil, dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian: mendapatkan manfaat dari pembentukan sistem multilateral untuk pertukaran sumber daya genetik tanaman yang termasuk dalam lampiran mendapatkan akses terhadap sumber daya genetik lampiran yang tersimpan negara pihak perjanjian, maupun dari pusat pusat riset pertanian internasional, mendapatkan manfaat yang maksimal dari: program internasional yang terkait, misalnya global plan action, koleksi situ yang tersimpan pada pusat pusat riset pertanian internasional international agricultural research centers): sistem informasi global: dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik pertanian baik pusat maupun daerah, materi pokok perjanjian untuk pangan dan pertanian. perjanjian untuk pangan dan pertanian terdiri atas dan lampiran yang tersusun sebagai berikut: batang tubuh yang berisi pembukaan dan yaitu tujuan penggunaan istilah ruang lingkup kewajiban umum konservasi, eksplorasi, koleksi, karakterisasi, evaluasi dan dokumentasi sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman komitmen nasional dan kerja sama internasional bantuan teknis hak petani sistem multilateral akses dan pembagian keuntungan cakupan sistem multilateral . |
ota kotamobagu wilayah provinsi sulawesi utara, bahwa pembentukan kota kotamobagukotamobagu provinsi sulawesibab personel, aset dan dokumen bupati bolaang mongondow bersama penjabat walikota kotamobagukotamobagkotamobagu. gubernur sulawesi utara memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada kota kotamobagkotamobagyang berada dalam wilayah kota kotamobaguota kotamobagu: utang. cc. utang piutang kabupaten bolaang mongondow yang kegunaannya untuk kota kotamobagu menjadi tanggung jawab kota kotamobagu, dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kota kotamobaguota kotamobagukotamobagu sebesar rp. (limaota kotamobaguwalikota kotamobagu. apabila kabupaten bolaang mongondowbolaang mongondow untuk diberikan kepada pemerintah kota kotamobaguota kotamobagu. penjabat walikota kotamobagu menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada kepada bupati bolaang mongondow. penjabat walikota kotamobagwalikota kotamobaguota kotamobaguota kotamobagukotamobagu menyusun rancangan peraturan walikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota kotamobagu untuk tahun anggaran berikutnya. rancangan peraturan walikota kotamobaguwalikota kotamobagu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. . sebelum kota kotamobagutetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah kota kotamobagu. semua peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow, peraturan dan keputusan bupati bolaang mongondow yang selama ini berlaku kota kotamobagkotamobaguenamdelapanentang persetujuan dprd provinsi sulawesi utara terhadap pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru kota kotamobagu danpersetujuan pembentukan kota kotamobagu. berdasarkan kotamobagu. pembentukan kota kotamobagu yang merupakan pemekaran dari kabupaten bolaang mongondow terdiri atas (empat) kecamatan, yaitu kecamatan kotamobagu utara, kecamatan kotamobagu timur, kecamatan kotamobagu selatan, dan kecamatan kotamobagu barat, kota kotamobagu memiliki luas wilayah keseluruhan km2 dengan jumlah penduduk pada tahun jiwa. dengan terbentuknya kota kotamobagukotamobagu. dalam melaksanakan otonomi daerah, kota kotamobagkotamobagkotamobagu harus benar benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana tata ruangota kotamobaguwalikota kotamobagukotamobaguota kotamobaguota kotamobaguota kotamobagota kotamobagukotamobagu diserahkan oleh pemerintah kabupaten bolaang mongondow kepada pemerintah kota kotamobaguota kotamobagu. bab pembentukan dan batas wilayah bagian kesatu pembentukan dengan undang undang ini dibentuk kota kotamobagu wilayah provinsi sulawesi utara dalam negara kesatuan republik indonesia. . kota kotamobagukotamobagu utara, kecamatan kotamobagu timur: cc. kecamatan kotamobagu selatan: kecamatan kotamobagu barat, dengan terbentuknya kota kotamobagu, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten bolaang mongondow dikurangi dengan wilayah kota kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua batas wilayah kota kotamobagu mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan passi barat dan kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow: sebelah timur berbatasan dengan kecamatan modayag kabupaten bolaang mongondow: sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan nelayan kabupaten bolaang mongondow, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan nelayan dan kecamatan passi barat kabupaten bolaang mongondowota kotamobaguota kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kota kotamobagkotamobagb . bab iii urusan pemerintahan daerah urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kota kotamobagkotamobag. urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota kotamobagukotamobagu dan pelantikan penjabat walikota kotamobaguota kotamobaguolaang mongondow. jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kota kotamobagubolaang mongondow yang asal daerah pemilihannya pada pemilihan umum tahun terbagi dalam wilayah kabupaten bolaang mongondow dan kota kotamobagu sebagai akibat dari undang undang ini, yang bersangkutan dapat memilih . memilih untuk mengisi keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kota kotamobagu atau tetap pada keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bolaang mongondow. penetapan keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kota kotamobagu sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh komisi pemilihan umum kpu) kabupaten bolaang mongondow. peresmian pelantikan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota kotamobagu dilaksanakan paling lambat (enam) bulan setelah pelantikan penjabat walikota kotamobagu. bagian ketiga pemerintah daerah untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan kota kotamobagukotamobaguwalikota kotamobaguuntuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota kotamobaguota kotamobagb v.yalimojayawijayawijaya, perlu dilakukan pembentukan kabupaten yalimo wilayah provinsi papua, bahwa pembentukan kabupaten yalimoyalimosenn nag sejayawiyalimo sebesar rp10. (seyalimoyalimo. apabila kabupaten jayawijayawijaya untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten yalimoyalimo. penjabat bupati yalimo menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada kepada bupati jayawijaya. penjabat. kan sen presiden republik indo kesia penjabat bupati yalimyalimoyalimoyalimyalimo menyusun rancangan peraturan bupati tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yalimo untuk tahun anggaran berikutnya. rancangan . k3) sen presiden republik indo kesia rancangan peraturan bupati yalimoyalimoyalimjayawiyalimo. semua peraturan daerah kabupaten jayawijaya serta peraturan dan keputusan bupati jayawijaya yang selama ini berlaku kabupaten yalimyalimoelanin nagaluran n17yalimojayawisembilankeputusan surat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jayawijaya nomor dprd jwy tanggal juli tentang persetujuan pembentukan kabupaten yalimo, surat keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jayawijaya nomor pim dprd jwy tanggal februari tentang revisi kedua keputusan pimpinan dprd kabupaten jayawijaya nomor pim dprd jwy tentang cakupan wilayah dan ibukota kabupaten pemekaran baru kabupaten jayawijaya, keputusan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jayawijaya nomor imp dprd jwy tanggal januari tentang persetujuan dukungan dana pbd kabupaten jayawijaya bagi calon kabupaten pemekaran yalimo, lani jaya, nduga dan mamberamo tengah tahun anggaran surat bupati nomor bup tanggal november perihal pembentukan kabupaten yalimo, keputusan bupati kabupaten jayawijaya nomor tahun tanggal januari tentang dukungan dana dalam apbd kabupaten tengah . lan presiden republik indo kesia jayawijaya bagi calon kabupaten yalimo, lani jaya, nduga dan mamberamo tengah, keputusan bupati kabupaten jayawijaya nomor tahun tanggal februari tentang penetapan cakupan wilayah dan ibukota calon kabupaten baru lani jaya, yalimo, nduga dan mamberamo tengah, surat keputusan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerahyalimo, keputusan dewan perwakilan rakyat papua nomor dprd tahun tanggal februari tentang pemberian dana dariyalimo, surat gubernur provinsi papua nomor set tanggal april perihal usul pembentukan pemekaran kabupaten baru, dan surat rekomendasi majelis rakyat papua nomor mrp pd jt tanggal juni tentang persetujuan dan mendukung pemerintah pusat untuk dimekarkan (empat) kabupaten baru dari kabupaten induk jayawijaya, yaitu kabupaten mamberamo tangah, lani jaya, nduga, dan yalimoyalimo. pembentukan kabupaten yalimo yang merupakan pemekaran dari kabupaten jayawijaya terdiri atas (lima) distrik, yaitu distrik elebi, distrik apalapsili, distrik benahi, distrik berawa, distrik welfare. kabupaten yalimo memiliki luas wilayah keseluruhan km? dengan jumlah penduduk jiwa. dengan terbentuknya kabupaten yalimoyalimo. dalam melaksanakan otonomi daerah, kabupaten yalimyalimyalimoelebi sebagai ibu kota kabupaten yalimo berada distrik elebi. melanin nag n17 presiden republik indo kesia cukup jelasyalimo diusulkan oleh gubernur papua dengan pertimbangan bupati jayawiyalimo kepada apbd provinsi papua dan apbd kabupaten jayawipapua nomor dprd tahun tanggal februari cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. melanin nag "aa snn presiden republik indo kesiajayawijaya dalam wilayah calon kabupaten yalimjayawijaya kepada pemerintah kabupaten yalimo. badan usaha milik daerah bumi) kabupaten jayawijaya yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada kabupaten yalimo, diserahkan oleh pemerintah kabupaten jayawijaya kepada pemerintah kabupaten yalimyalimo diserahkan oleh pemerintah kabupaten jayawijaya kepada pemerintah kabupaten yalimotan rn) snn presiden republik indo kesiaabupaten jayawijaya nomor tahun tanggal januari dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jayawijaya pim dprd jwyjayawinyi ny)yalimo. melanin nag aa sen presiden republik indo kesiamean nag tata nx) sen presiden republik indo kesiaayawijayayalimoyalimoyalimo berasal dari sebagian wilayah kabupaten jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: distrik elebi, distrik apalapsili, distrik benahi: distrik berawa, dan distrik welfean nag nx) sen presiden republik indo kesia dengan terbentuknya kabupaten yalimo, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten jayawijaya dikurangi dengan wilayah kabupaten yalimo sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga batas wilayah kabupaten yalimo mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan distrik air kabupaten jayapura, sebelah timur berbatasan dengan distrik anggrek kabupaten yahukimo, sebelah selatan berbatasan dengan distrik walelagama dan distrik kurun kabupaten jayawijaya, dan sebelah barat berbatasan dengan distrik obama, dan distrik megambilis kabupaten mamberamo tengahyalimoyalimo. dengan terbentuknya kabupaten yalimo sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten yalimoyalimsen presiden republik indo kesia bagian keempat ibu kota ibu kota kabupaten yalimo berkedudukan eleyalimyalimo. man, gen sen presiden republik indo kesia statistik: kearsipan, dan perpustakaan. urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten yalimyalimo dan pelantikan penjabat bupati yalimoyalimoyalimo. mann ny presiden republik indo kesiayalimoyalimo sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten jayawijaya. (satu miliar rupiah). untuk menyelenggarakan pemerintahan kabupaten yalimoyalimoyalimoyalimo sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh kpu kabupaten jayawijaya. peresmian pelantikan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten yalimo dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab personel, aset, dan dokumen bupati jayawijaya bersama penjabat bupati yalimyalimyalimo. pemindahan . tanyalimoyalimyalimo yang berada dalam wilayah kabupaten yalimo, badan usaha milik daerah kabupaten jayawijaya yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada kabupaten yalimo, cc. utang piutang kabupaten jayawijaya yang kegunaannya untuk kabupaten yalimo, dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kabupaten yalimojayawijayayalimo, bahwa. mbangan mineral dan batubartambangan mineral dan batubara. bab ketentuan umum dalam undang undang.pemerintah. terdiri atas: wup: wpr, dan 'wpn. bagian keduprovinsi sesuai dengan ketentudengan peraturan pemerintahwalikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana wpr kepada masyarakat secara terbuka. engan peraturan pemerintah. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan wpr, sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan daerah kabupaten kotaewan perwakilan rakyat republik indonesia. wpn yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ditentukan batasan waktu dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada dan berubah statusnya menjadi wup. . perubahan status wpn sebagaimana dimaksud dalam dan menjadi wup dapat dilakukanwup sebagaimana dimaksud dalam yang akan diusahakan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan wup sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk ipkdan informasi .luas dan batas tiup sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintahketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam bentuk: iup: ipr: dan tuk. bab vii. bab viup diberikan kepada: badan usaha: koperasi, dan perseorangan. .menteri, gubernur, dan bupati walikotamenteri, gubernur, dan bupati: bupati kota, gubernur.up eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam dan iup operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bagian keempat pertambangan mineralketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh tiup sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah. bab viii persyaratan perizinan usaha pertambanganup eksplorasi dan iup operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam kepada masyarakat secara terbuka. badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam dixwalikotawalikota. pertambanganmberian ipr diatur dengan peraturan daerah kabupaten kota. pemerintah kabupaten kotakotauntuk . untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada pemerintah kabupaten kotakotaizin usaha pertambangan khusus ipk diberikan oleh menteripada wajib. ipk sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. badan usaha milik negaraipk terdiri atas dua tahap: ipk eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, ipkk eksplorasi dan pemegang ipkmemperoleh ipk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. setiap pemegang ipk eksplorasi dijamin untuk memperoleh ipk operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertimbangannya. ipk operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. ipk eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya wajib memuat: nama perusahaan, luas dan lokasi wilayah, cc. rencana umum tata ruang, jaminan pk, jangka waktu masalah pertanahan, iuran tetap dan iuran eksplorasi, dan amdal. ipk operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya wajib memuatahap kegiatan, penyelesaian masalah pertanahan, lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascaterbang, j . dana jaminan reklamasi dan jaminan pascaterbang, jangka waktu berlakunya ipk, perpanjangan ipk, hak dan kewajiban, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, oo. perpajakan, iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak ber. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangunxx. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara, dan divestasi saham. ipk tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian ipk. dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang ipk eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada menteri. pemegang ipk eksplorasi yang ingin menjual mineral logammenteri. mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam dikenai iuran produksi. persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang ipk meliputi: luas (satu) tiup untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak (seratus ribu) hektare. luas (satu) tiup untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak (dua puluh lima ribu) hektare. luas. luas (satu) tiup untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak (lima puluh ribu) hektare. luas (satu) tiup untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak (lima belas ribu) hektare. jangka waktu ipk eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama (delapan) tahun. jangka waktu ipk eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama (tujuh) tahun. jangka waktu ipk operasi produksi mineral logam ataumengenai tata cara memperoleh tiup sebagaimana dimaksud dalam dan dan diatur dengan peraturan pemerintah. bab persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus pemerintahpk eksplorasi dan ipk operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam kepada masyarakat secara terbuka.xii. bab xpemerintah. bab xiii hak dan kewajiban bagian kesatu hakdan ipk tidak boleh memindahkan iup dan ipkan ipk.atau ipkpemerintah. atau ipk, atauup dan ipkpemerintahpemerintah. setelah (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang iup dan ipkpemerintah. bab xivdanmenteri, gubernur, atau bupati walikotawpasca. apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang iup dan ipk sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkpemerintah. bab, dicabut. dicabut, atau habis masa berlakunya. pemegang iup atau ipk dapat menyerahkan kembali iup atau junk nya dengan pernyataan tertulis kepada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannyamenteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya. iup atau ipk dapat dicabut oleh menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya apabila: pemegang iup atau ipk tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam iup atau ipk serta peraturan perundang undangan, pemegang iup atau ipk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini, atau cc. pemegang iup atau ipk dinyatakan pailit.berakhir.menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. tiup atau tiupatau ipk berakhir, pemegang iupbab xvibab xvii. pendapatan provinsi mendapat bagian sebesar yo6 (satu persen): pemerintah kabupaten kota penghasil mendapat bagian sebesar 6o (dua koma lima persen), dan cc.. pemegang iup atau ipkatau ipkiixix, gubernur, atau bupati walikota, ipr, atau ipk. dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakuk. menteri, gubernur, dan.bupati walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten kotpemerintah.. bab xxii sanksi administratif menteri, gubernur, atau bupati walikota'j,menter. segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan atau pencabutan iup, iprpemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubaraegang iup, ipr,. setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki iup atau ipk sebagaimana dimaksud dalam atau. untuk meningkatkan investasi k. bab xxv ketentuan peralihanccundang undang ini.bab xxvdalam waktu. setia sapto nugroho penjelasan atas undang undang republik indonesialebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapatateriperundang undangan baru. undang undang . a undang undang inihuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf standar nasional bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibmineral dan batubara tingkat nasional adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasionalpenetapan wpn untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global. yang. yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara. konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan atau batubara yang keberadaannya terbatas. yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk menentukan persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan. yang dimaksud dengan batasan waktu adalah wpn yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu. cukup jelas. cukup jelas.. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.bab kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubarakebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang undangan, penetapan standar nasional, pedoman,,penetapan . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pertambangancukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah. pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ihuruf cukup jelas. huruf b. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf jaminan kesungguhan termasuk dalamnyadivestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asinghuruf. . cukup jelas.. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi, penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oo. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah bidang pertambangan, sebagai bahan penyusunan wup dan wpntingkat nasional, pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascaterbang, ss. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional, pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan, dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi,a, ipr, atau ipk. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf b. huruf semua yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan undang undil.rubahan terhadap.adalah dinas komunikasi dan informatika kota banjarbaru. kepala dinas adalah kepalaib iii susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika terdiri atas:komunikasi dan informasi publik terdiri atas: seksi pelayanan informasi, dan seksi komunikasi dan kelembagaan informasi publik. bidang informatika terdiri atas seksi pengelolaan jaringan komunikasi data, dan seksi pengembangan sistem informasi dan web pemerintahan, bidang statistik dan persandian terdiri dari: seksi statistik, seksi persandiandinas komunikasi dan informatika . perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informasi publik, pelaksanaan kebijakan teknis bidang informatika, pelaksanaan administrasi, melaksanakan sebagian tugas pokok dinas komunikasi dan informatika dalam penyusunan program bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan komunikasi dan informatik, melaksanakan sebagian tugas pokok dinas komunikasi dan informatika bidang komunikasi publik, pelayanan informasi, kelembagaan informasi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang komunikasi dan informasi publiksi publik, penyelenggaraan program. penyelenggaraan program komunikasi dan informasi statis, pelayanan informasi dan kelembagaan informasi sertastatis lintas statistik lingkup pemerintah daerah, penyelenggara program pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan komunikasi dan informasi statis. bagian keempat bidang informatika bidang informatika, melaksanakan sebagian tugas pokok dinas komunikasi dan informatika bidang pengelolaan jaringan komunikasi dan informatika bidang pengelolaan jaringan komunikasi data dan pengembangan statis informasi dan web pemerintahan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang program pengembangan statistatis informasi: penyelenggaraan program layanan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan statis secara berkala melalui website pemerintahan daerah. bagian kelima bidang statistik dan persandian bidang statistik dan persandian, melaksanakan sebagian tugas pokok dinas komunikasi dan informatika bidang statistic dan persandian. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang statistic dan persandian mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang statistic dan persandian, penyelenggaraan program dibidang statistic berupa statistic umum dan statistic dasar sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan. cc. penyelenggarayampaian berita sandi dan berita berita lainnyasebagian tugas dinas komunikasi dan informatikaperaturan perundang undangan. bab jabatan, pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas merupakan jabatan eselon atau jabatan pimpinan tinggi pratama. sekretaris,merupakan jabatan eselon atau jabatan pengawas. kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemberhentian, pemindahan dan pemberhentian pegawai lingkungan dinas komunikasi dan informasi dilakukan oleh walikota selaku pejabat pembina kepegawaian. bab vi. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala dinas, sekretaris, para kepala bidang, para kepala sub bagian dan para kepala seksipembiayaan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas komunikasi dan informatikadan peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tentang perubahan atas peraturan walikota. lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal 1juli bagan: struktur organisasi dinas komunikasi dinas komunikasi dan dan informatika informatika kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian "dt umum dan kepegawaian perencanaan dan keuangan statistik dan persandian seksi seksi seksi pelayanan informasi pengelolaan jaringan komunikasi data statistik seksi seksi seksi persandian komunikasi dan kelembagaan pengembangan sistem informasi dan web informasi publik pemerintahan walikota banjarbaru, keterangan www garis komando ttd nadi dhani |
salinanrencana kerja pemerintah daerahgah kota banjarbaru. rencana pembangrencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kota banjarbaru yang selanjutnya disingkat bappeda atau sebutan lainkd tahun bagian kesatu umum rkd tahun merupakan: isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, cc. program prioritas pembangunan daerah, dantujuan ditetapkan rkd tahun sebagaimana dimaksud padafungsi rkd tahun sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai pedoman penyusunan: senja skp dj, dan kua, pas, rapidpenyusunan rancangan akhir senja skpd tahun dan bahan penyusun. bahan penyusunan rka skpd tahun bagian kedua dokumen rkd rkd tahunpenyusunan rapid dan rka skpd dalam rangka penyusunan rapid tahun dilaksanakan dengan ketentuan:tahun dalam hal rka skpd hasil pembahasan bersama dprd tidak sesuai dengan rkd, maka pemerintah daerah menggunakan hasil pembahasan dengan dprd sebagaimana dimaksud huruf atas. bagian keempatka apbd yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing masing program. laporanatau adanya situasi atau peristiwa yang terjadi diluar batas kemampuan dan dugaan masyarakathe)yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah kota banjarrencana kerja pemerintahan daerah kota banjarbaru tahurencana kerja pemerintah kota banjarbaru tahurkd tahun susun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut bab pendahuluan babi evaluasi hasil pelaksanaan rkd sampai dengan triwulan tahun bab iiirumah.bunga.ayu dengan aslinya bagian hukum, riana mir54d, sh., kes pera bina obat (iv b) nip. |
app rina hawalikota banjarbaru, dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bahwa dalam rangka memberikan informasi jabatan untuk seluruh pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota banjarbaru dibutuhkan aplikasi sistem terpadu manajememplementasi aplikasi sistem terpadu manajemen jabanalisisii a rimplementasi aplikasi sistem terpadu manajemen jablingkungan pemerinttruktur organisasi dan tata kerja atau yang disingkat dengan sook) adalah susunan organisasi yang berisi nomenklatur jabatan untuk setiap jenjang jabatan dalam sebuah satuan kerja perangkat daerah. analisis jabatan atau disingkat dengan anja adalah proses identifikasi untuk menentukan kriteria jabatan yang disajikan dalam bentuk data dan informasi jabatan. analisis beban kerja atau yang disingkat abk berisi rincian kegiatan pelaksanaan tugas beserta kebutuhan waktu untuk setiap kegiatan yang menjadi tolak ukur untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam sebuah jabatan. www it"cc.h h cvc c a.a , aaafor wo st semua skpd unit kerja lingkup pemerintah kota banjarbaru dapat menggunakan aplikasi stm sebagai salah satu sarana penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kota banjarbaru. bab ketentuan lain lain pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola stm pada masing masing unit kerja dapat menyampaikan segala permasalahan terkait stm bagian organisasi sekretariat daerah kota banjarbaru. perubahan data yang ada pada aplikasi stm menjadi kewenangan masing masing skpd melalui pejabat kepegawaian yang disampaikan kepada bagian organisasi sekretaris daerah kota banjarbaru untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian. apabila terjadi perubahan struktur organisasi yang berdampak pada mutasi dan promosi jabatan maka data dan informasi yang tersedia pada stm akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan data dan informasi terbaru dari badan kepegawaian dan pendidikan, pelatihan kota banjarbaru dan bagian organisasi sekretariat daerah kota banjarbargagal oktober banjarbaru, nad.:. bbe v dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarbaru, menimbang bahwayang memerintahkan kepada walikota untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dalam rangka memberi kemudahan bantuan pembangunan dan perolehan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bahwalum mengakomodir ketentuan.: dankondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab dan alasan tertentu: wajib pajak pengurangan pada diberikan hanya untuk satu objek pajak yang dimiliki. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:kota melalui badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan bahasa indonesia dengan disertai bukti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan alasan yang jelas..loket penerimaan yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran bpretribusi pelayanan kesehatan, agar pelaksanaan peraturan daerah dimaksud dapat dilaksanakan secara optimal perlu menetapkan peraturan mengenaiassr banjarbaru, nadi dhani diundangkan banjarbaru pada tanggal cover sekretaris daerah, said abdullah berita daerah kota banjarbaru tahun nomor . ana mma lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal oktober bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran retribusi pelayanan kesehatandinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan telah menerima uang sebesar rp. terbilang.cbooo.ooo.o.o.c c. nama dprd alamat sebagai pembayaran kode rekening uraian rincian jumlah rp) objekrp. diisi besarnya jumlah uang yang telah diterima swtkesehatan nomor bukit. hari tanggal objek retribusi setoran retribusi eno maa bendahara penerima nama hasen sesusberdeenranen banjarbaru, pet nad tah bit, lampiran ii: peraturan walikota banjarbaru nomor . tahun tanggal oktobertahun . nama wajib retribusi pena nanah mena eng naga nama objek retribusi pan setoran (beri tanda pada salah satu kotak bawah ini) masa bulan :.ooooooooo tahun seo. skrk skrdkbt std besar setoran kode rekening inn ai.eat serentakx wtweet diisi nama penyetoran banjarbaru, nadi bbrp lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal oktober bentuk surat teguran surat peringatan kop naskah dinas kepada surat peringatan pertama (sp noble erosi inka ketua amen kemannngee surat ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya retribusi terutang atau kurang bayar atas pengujian. yang telah dilaksanakan . laboratorium kesehatan hewanhen bat nia ara berdasarkan peraturan daerah kota banjarbaru nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan maka dengan ini laboratorium kesehatan hewanini dikeluarkan untuk dapat dijadikan bahan perhatian. kepala dinas.o.ooocooo. nip. .uuvuyv'vvvwvwvvvuoa .:. tahun retribusi :. tanggal jatuh tempopowneseaneen oeseswersnnanswan san uraian rekening :.ooooooooooo wooen laa sanksi administrasi bunga san denda pep samentesnsinsnsssata jumlah yang masih harus dibayar sisecoranpenaman ona makna han san terbang bawa kemas mna sennjarbaru,. kepala skpd ma.ooooooooooo0( w0w seed) senaeniintrnnaimsa dprd nama alamat banjarbaru,.o.an l untuk wajib retribusi yang bersangkutan lembaran untuk skpd d'd hh x.ben mandangaakannsa diisi nama pejabat nip. .oo####"#"##. diisi nip banjarbaru, nadi hit lampiran iv: peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal oktober daftar penerima insentif dan besarnya insentif retribusi pelayanan kesehatan per triwulan pada dinas ketahanan pangan,pertanian dan perikanan nama jabatan prosentase kepala dinas ketahanan total insentif retribusi pelayanan kesehatan pangan, pertanian dan perikanan kepala seksi produksi bina) total insentif retribusi pelayanan kesehatan usaha pengolahan hasil peternakan kepala seksi kesehatan hewan total insentif retribusi pelayanan kesehatan dan masyarakat veteriner total insentif retribusi pelayanan kesehatan nan 159p total insentif retribusi pelayanan kesehatan bendahara penerimaan total insentif retribusi pelayanan kesehatan banjarbaru, nadi dhani w wi wmake aviv ommketahanan pangan pertanian dan perikanan berita daerah kota banjarbaru tahun nomor s7),inas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang selanjutnya disingkat dkp adalah dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan kota banjarbaru. kepala dinas adalah kepala dinas dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan kota banjarbaru. kas daerah adalah kaswww ti$i$3it s8 www ykesehatankesehatan hewan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini adalahmeliputi, tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi, bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran retribusi, cc. tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran peringatan surat lain yang sejenisnya,. oek bab tata cara pembayaran,tempat pembayarans5)(s5)aaaaa )h,,w, w, nn y,w, , bb! )w#g, wyn. www wvi&#i#v v &#di ww :,lain yang dipersamakan yang telah divalidasi bank: dan b.w www www5)dapat dihapuskan adalah piutang tercantum dalam skr, std, dan atau dokumen yang dipersamakan. piutang retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dan atau yang sudah kedaluwarsa dilakukan apabila wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi,dan wajib retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena wajib retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi. www www ,.mm mum.r. bab visiuntuk c ### w mineral bukan logam dan batuan, makava bukan logam dan bat. babi. sistem wajib pungut sapu) sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai berikut dilakukan board, dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pembohongan daerah.oardan penyetoran serta tempatpadanya skpd. pajak yang terutang dibayar kas daerah pada bank kal sel provinsi kalimantan selatan cabang banjarbaru untuk disetorkan rekening kas daerah kota banjarbaru atau melalui bendahara penerima board. apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan bendahara penerimaan board dan format isian ssd dan surat tanda bukti pembayaran stop)surat keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapatkan telaahan dari kepala sub bidang penagihan, restitusi dan pelaporan pajak dan retribusi.dendsebesar (dua persen). perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut perhitungan denda dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara denddenda (dua persen) perbulan, dan penundamineral bukan logam dan batuanbentuk dan format surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam angka vii lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada setelah tangal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak mineral bukan logam dan bantuansuratsebagaimana dimaksud pada walikota atau penkpd, skpd atau skpdkbt'secara tertulis kepada walikotadendterdapatn retribusitelaahan pertimbangan atas pengurangan pembatalan ketetapan pajak kepala bidang pajak dan retribusi daerah, kepala badan memberikan keputusan. kepala bidang pajak dan retribusi. atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, kepala bidang pajak dan retribusijumlahb.telahbab kedaluwarsa penagihan pajak dan tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa bagian kesatupiutang pajak yang sudah kedaluwarsa . walikota. jumlah piutang pajak. alasan penghapusan pajak. piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada adalah skpd:t ditelusuri lagi ban untuk melakukan pemberian atau likuidator atau kurator tidak dapat .boartetapkan dengan keputusan walikotaab xii tata cara pemberian,mineral bukan logam dan batuan hanya kepada walikota melalui kepala badan. permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksuddan dapat dipertanggungjawabkanskpd) yang dimohonkan, dan cc. surat kuasa bermaterai dan fotokopi ktp penerima kuasa apabila dikatakan. atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, kepala bidang pajak dan retribusi daerahajak dan retribusi daerah, yang harus disampaikan paling lambat (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.. atas permohonan. atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala badan dapat memberikan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan paling banyak (lima puluh persen) dari pokok pajak. pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batukegiatan pengambilmineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh walikotayang terutang. pemberian keringanan atau pembebasan pajak mineral bukan logam dan batumineral bukan logam dan batuan. bentuk dan format surat permohonan keringanan keberatan pajak dan format laporan hasil penelitian kembali permohonan kepingan keberatan tercantum dalam angka viii lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab xidinas lingkungan hidup adalah dinas lingkungan hidup kota banjarbaru. dinas penanaman modal terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat ptsp adalah dinas penanaman modal terpadu satu pintu kota banjarbaru. satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kota banjarbarub xiv tata cara pemeriksaan pajakboaroard. dalam melaksanakan tugasnya board dapat bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup, ptsp, dinas pekerjaan umum, satuan polisi pamong praja, kecamatan atau lembaga lain terkait. dalam pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim. tim pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan keputusan walikota. bab xvntuan, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab xviii. bab x54, agustus bentuk dan minerva kennananaananananaaaanaaan kalimantan selatan telp. kode pos ppd banjarbaru, .obentuk. ii. bentuk danolen nnnnnnennnnnnannnnannnauuu nnnnnnn neueii. bentuk. iii. bentuk dan format speed dan skpd format speed ata tai speed loco pemerintah kota banjarbaru masa pajak iii badan pengelolaan pajak dan tahun paket kalauminervanama bahan galian ocean volume tonase m3 ton prakanaanakaaa aan harga pasar nilai standart rp. diisi oleh pengusaha minerva (self assessmentna sia tellee, tahun . yang menerima, format suratcd dima skp : .ana aan tarif d# 'nan alan nnl lmann an. gunting ni 2n2222222225222 hall anu tanda terima ppd nana skpd sanak nama? senada alamat? look yang menerima, iv. bentuk dan. iv. bentuk dan format skpd dan skpdkbt bentuk format surat ketetapan pajak daerah kurang bayarkepada yth :. jo. nomor tanggal penerbitan tanggal jatuh tempo: berdasarkan peraturan kota banjarbaru. sanksi administrasi berapa bulan . perda nomor tahun bunga ea. bulan rp. jumlah yang masih harus dibayar (5t6) banjarbaru, abentuk format ). bentuk format surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahtambahan kepada yth :. jo. nomor tanggal penerbitan tanggal jatuh tempo: berdasarkan peraturan kota banjarmasineharusnya terutang pajak yang seharusnya dibayar sindo telah dibayar pajak yang dibayar sanksi administrasi berapa bulan . perda nomor tahun bunga rp.( jumlah yang. jumlah yang dibayar banjarbaru, a.format std. format std banjarbaruana aanvi. bentuk dan format. vi. bentuk dan format ssd dan surat tanda bukti pembayaran (stop) format ssd benbelia mmm aman masamformat kaknanatanaakana nana aan jatuh tempo dana aan jenis ketetapan . bunga jumlah setoran pajak menyetor, banjarbaru . a.n. kepala badan bendahara penerimaan vii. format surat. viiocoiii (oeeekekknnknnlviii. format. viii!i berjumlah rp. dengan alasan .ooooookkkmineral bukan logam dan batuan. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah mengoptimalkan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota terdiri atas objek pajak, pendataan dan pendaftaran objek pajak, bentuk, isi, tata cara pengisian dan penerbitan speed, skpd, skpd, skpdkbt dan surat tagihan pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak dan saat terulangnya pajak, pemungutan, pembayaran dan, kedaluwarsa.eksi pilih salah satu sesuai hasil penelitian walikota banjarbaru, ttd nadi dhani kedaluwarsa penagihan pajak dan tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, j . tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebas, il. tata cara pemeriksaan pajak, insentif pemungutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian. bab iii objek pajak, pendataan dan pendaftaransetengah permata, batu kapur, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu halte), grafit, granit andesit, j . gips, kalsit: kaolin, leuit: mengedit, oo. mika, marmer, nitrat, obsidian, ss. oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, permit, prostat, talk, tanah serap, tanah diatom, aa. tanah liat: bb. tawas, cc. tras, dd. korosif', ee. zeolit, ff. basal, gg. rakit, dan hh. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. termasukn retribusi daerah. formulir pendaftarn retribusi daerah board. apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada kepala badan dapat menerbitkan ppd. bentuk dan. bentuk dan format isian formulir pendaftarisi oleh wajib pajak dan disampaikan kepada bidang pajak dan retribusi daerah boardir pengisian speed dan surat teguran untuk memasukan speed serta skpd tercantum dalam angka iii lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.. bentuk dan format isian skpd dan skpdkbtsurat tagihan pajakformat isian stddalam sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang membidangi pertambangan mineral bukan logam dan batuan. penetapan harga sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil pertimbangan biaya produksi. tarif pajak. tarif pajak ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen) dari nilai jual mineral bukan logam dan batuan jenis bahan galian tarif pajak yo) batu setengah permata, batu kapur, batu permata, bentonit: pasir kuarsa, fluorspar, oker, kaolin, granit andesit, magnetit, mika, tanah liat tras pasir dan kerikil wilayah daerah. bab viisistem pelaporan, sistem wajib pungut sapu). sistem. |
) oo. tp) r88 sbi sea era le) ks) kun) lau kan, fan) aa, sesat ana @gasslag3 isak bapa ses dik (dik eg2 begin edan badan garis bea bagas ajs pisa jangan d $ us) tan gai ega asa a33 antara bts resi3 ogr masa na g 9x0 pers ese2 9as$ masa mana naa pergi h slo man aan. las ts) jai tes ya. asah tags had, aga jtnlanda (ega (9st snn pegawai ani iag ler nat akan ae0 mea ssa las lit32 fasa lag g3a ke, #esyigai ina) maa kang sat$ (fk (8g age aga pasi ann ren kog egh ea333 r63 gaa dasar rania rai kai ala fata jai) feri) tuh eee sea lx) aki oon sea makan pa) bas is! jagad jas le3a aas ris33 bah esb (agar $$ kol sad |ag sal (p82 jani sat (ae iba p20ig s33 s3g ss8g5 ago spa den r3 (p35s3z pss (pas |es3 jasa gitatikas bas had kita aan tia catat., o2r6 ber set ba3 fase atau3n fang big energi padpeaing esl aung g330g geri mea tersedia gipssihik an) tr! agar nee aan ena saleh (as) ol, ira) pee tan s553 233g s2855 rsj tang sisa es229 akan pen sek s5335 vga eaa ne: isis, ala, aah kapbatendnigisga| ogn dee bagasi her per jun) pen era eng ,ws n n ww w i t mr biasa .a ogan t3$s$ (ws pab pare p2353 sop angsa p3283 bebas spb359ina gia ita sup apa asu she kak pada syria |sg sao oo. lap) ls) soo rel lap) ls) kap) tepi naa la) kari bin ti) kn) en: s$ fes8 a39 scan segan er: seat esa bai $s35 kx3 nan pesta s335 soba sal led o|l 8s.8ss8 aaa aa3 t3ss ses xg3 sss. agesdaar kira aid p3a hanya medan pata serasi ser par seberesssip epa ia) tp) la) kau) jang masa args bag gy30g0 e$ ses bias g8gas sir gigi media hala aida sesi sig bap fn: kn) gu, sala oleapaad erasia sita iringi. (dosen eea3 args sasi3s $$ das saga. sf8g yoo s3. ea nan lah tiga his ad era bmw age 5frs baagigag mai s203 emak (5s dasi gia iga ios sen neta asa (a23 jasisasg ama org333 na: seen ya8 (p3 jagad lestksgoaai dasi kej ia) 53g a.s tag3 pa33 sis bi318 sesi sera sera sesi kata masa gta a53 laga sebagia gan eg5f3 #g#e a53 em, as2183 s88 a83 ha: aaaa ss55 te ga as5 basa islas atp aik ati bep erna ap: ban sab" banda lai os. ogah jeda baha inna bagi a8g jaga (s2 apg dab pen gan jajan sar s5? sem sg5 sagu s3 sa33g ng2 a58 tea dal asha isa dah pegagan jasa fenol sos ras5 seek sagu5a ann 35a 3g haa sea jaga te) d.$ ang ain tss aan eee sepat esai (ea gt3 sasa sengit ase53g isg ss3 pesos band pola pang ala se, sak sepi aka (agar 8s, nan na: frp) (hip jagsiias dera target sintang rai eig (2lagi shg ajang sesi tayang sago5t isi er (jasogas dagagengas ss5389 isbn sig a5s 3eyes taa gradasi (erat said |gsg tepe ieee $$" see serasa ae8s3s gis b9k fee aes s3e www s|. sa| ss| ss| aga ap2| 2fe3 mp3 hg3 ker ber (jaksa ker han ig. ( g ass fz5 pas jas5 ags bag ada makna ona rena tea "1d (0g afi. lela jep (esa anta, drg essay sedan asa ses nga saga far sar steps petdag saman asa o(saljasalagadi sega is2 egg p3g sai ela sem (so naa sis o|exilis pepsi: sai ja ben ssk dan kan sus gs39y$ $sda bere desa see aenasani, s|.as| g.g5|.ag|. ig. ig. sel $$. (m58| sa63 me3 a54 r49 jas 2x iss lgs sg. ai) a90 iss lgi ang laa slr tire heh ant mep rek en) esa. beda sisi laa cos (se sat os susiarg (areal2ag sebagi sarat ganas en: css aga adsl osa isatjanajandaa kan laga taat lagu teo seo clay tea pga pss pot pes padas lisa ssi isa tiger bares paniai per asi abs (ok loewi oux6 (ore pat dab sen gaga neisesisig fee were es8 er3e |asas gag gas f5235 sp33 b30p3 ham a33 ker aap agen |aper ask args jaga ag, (la |8a fa) masa tani das mena abi mp3 were maa sena bb: re| 4gte asa sai x33 a39 (ega as5 das gas 23x (3x ssissgisdisg sg3 iss sar sge sas is9a33 age pas agk (3g lang| eem en. i52 pan lestes(ra1 (es3 esa o(p33 santo03 keibitagi ass leg mma ama aga ts8 nan sarana beng aan gas (# kz) . agp3 gos opak sara (bs pre a58 es9ga satu, press bra bag ti s.$ pengen daa igo pass kar saga (ap sage #year $# pgs| esai lan 9x3 3as3 asia oa3 sia ig3 pag ag38 aaa amd soga ja basa figur r33 ggs$ aegasassal berasas tani mani sak pe) iga a88 ana mania pia kas egg sas3 sesi (usia2 (iga52 (la e5s$ sta "gu aaa han agu hen (s2 ibu sasana sering ark may snoop pages ica rw bpa3 sss ags asa hang ssel pagina ses) bat esi asar aan metana pemda por eee bat pan fe3 ep: eri ted sik esa saga sbagiddang bate3a agaggsgi bagi3g3 sara aa3 scasaag s25 oggi 53es tki tiga3 kej ww www ang3g hafagsg p553g hening lor anu lor (s8 (8g an) are es. si33 esai? file segala3a fata ang nga ary kat (a38 jelas bs. zigot, sela sa3igra ega &t23835 s3ia kbs gar33r eb3 era sapi33 s55p9e33 (season ole yoo bo. lap) (aj ir) gp. tee pedang iig fi: sisa ttw bog essa main ira ken) les) be: sa ,3a anggota s3got sig besa jagad igg02 agaango2 apa asngongeg ers gen gna kan gangga kei pan spg gssp,5nes gagap, ea3 sao beri isis issasbsas states isa apa sab jati) tp) a.a aa las teri) kai aa) ca| aa. $gfg sg03 eb. si3sa bgs atas2aris ete uga ss$$ kiki s082989023985 taps2sbp saksi 53x 3s3gs here: ss5i5gae ta) han fog a sel (en) kui kasi tis #gis3 gata ses83 esa ks058a an: sej see bois assa jasa tags3 ingat ra. see 2ggfiid isa sera pan isi iss dhasdaga| diksi das nas te, (pe3 g3s nagari raisa a33 ss5st sar s0o89888 gaya ses a34 en: kpn ana meki dag. kas bina g029n9g (s8 sae sona es2 ni: (sz tangga en: sg3c tee pa) pagi ss3i13 see mes kep! a.a bia mud www vjw jjw ww samaan lembaran daerah provinsi kalimantan selatan tahun nomor tambahan membran negara provinsi kalimantan selatalayanan dan pengelolaan persamaan kebersihankota banjarbarubanjarbarue) a33, 3t33f as53 sm3gh s3555| bagus sis gsgilara, s3 isp aan ama la) ane sae naa tee none maan si32d gad juara tan agu sat, e81a2, besar3aan dlgeana bagan undata winedaadasah mana ia: mpn esa $$fs gas s35gg3 nges ii3l5 sem saus meng$ edan sgy sab (esse3 getah bata begin age nmr msn dany ees saru sman aro ses aaa iss (esa ois s's5$ sus bag sri ses seksi asset3 sai #se mana sena naa lea) sen em: fe: i1e85952 an, sea denah her iss a59 agar geo ojagaga (disain gei bapa3si sasana bigbang pasa s33g mere rei see ear |zga s$ rens pass onda ($3g patra oki koko lan ssb osk merk bal eka su. lega tee gran na: mean aan eeee ks) #sas.g eka tee tag3 ssagwag # gaga (eee taka bags opa, tentara seba ses3miss not ain ted bosan ina) nan bag ask dya ets atsiri333 tong ssa aag$ bada. esa sp35a3 se3 fegfainsgg arsip ers sis $3g ta3 tas (an bal not seo oo. non ana b3. sae tia la) pan sen sip3 a3a ser (29m s5s3p en: gr adas sbb pase3 oosa ke3 arr e3s3 soe kap ps3 a53 set gaji size355555 5a5 dag tana her gtr bal ala ini (fe da3 gaga (enda args hingga esai essay bagan esa s50d33a tiga3 3g003o 33oag 5225ap se5ese ba$ eaggaii aan tes 3ge gaga3 digggiee sena jab: gegar bna bebas tni eren fuw tentang rai gear 3ge is. ss3$53a eni ina) tuai . . aa: el. leo) t93i2e se5se ben paso jeda guna3 200ns sas 99pel5 sesama eos needs emak kej jua) ica "ri es. eb d3 33x dara sistars ana mpa mo2 lg. pen 9200as eiga agg asasi asp3a awamwana nam mama alam as8ge ep) sas psis desa3 bae bi. k pers oo. ena f ! a49 dus. ing saking saja as3 pg3ssc st5sdat (s5308 e23galaksi3a b g. sen gen ohanalasdtan jadi ideas abad jasa gia puan fee f4. isi age dadang bin13 jones lesisasii: g3, petinggi2teg benar gafgerasasto naa it. a|g$ si3 sja aa) (al tp) bi3 dae sis kun) kan) gaia mela (bag eng art est ras gilda lag tara) pai aso es. kai esa 2ikan gasing ereereena aaa ar, adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dibidang lingkungan hidupkalimantan selatan walikota adalah walikota banjarbaru, daerah adalah kota banjarbaru. bab arah jakstrada kototnaadisusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah kota banjarbaru tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah kota banjarbaru tahun jakstrada kota sebagaimana dimaksud pada disusun berpedoman pada jakstranas dan jakstrada provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua jakstrada kota dalam penyelenggaraan jakstrada kota, walikota melalui skpd yang membidangi urusan lingkungan hidup: melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan jakstrada kota, melaksanakan pemantauan dan evaluasi jakstrada kota, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan jakstrada kota kepada gubernur paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. walikota melalui skpd yang membidangi urusan lingkungan hidupf. . . . .rotganggaran segala biayahh:$:$jarbaru, pada al, november wal baja nadi diundangkan banjarbaru, pada tanggal, november sekretaris daerah, said abdullah berita daerah banjarbaru tahun nomor . . . .a.aag,pp aa aag trair tanahnghapusan sanksi administratif dengan mengisi blank yang telah ditetapkan. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan skpd yang telah dibayar. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan dalam jangka waktu (empat belas) hari sejak pembayaran dilakukan. apabila dalam jangka waktu (empat belas) hari sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada walikota up. kepala badan tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan. penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam hal sanksi tersebut dikarenakan bukan karena kesalahan wajib pajak. penghapusan sebagaimana dimaksud dalam harus dibuatkan berita acarambatalan skpd, std, dan skpd yang tidak benar. pembatalan skpd, std, dan skpd sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal terjadinyskpd, std, dan skpd sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal terjadi perubahan fungsi pengambilan dan pemanfaatan air tanah. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada walikota up. kepala badan untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan pajak selambat lambatnya (tiga) bulan sejak ketetapan pajak diterima. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri sebagai berikut fotokopi ktp atau identitas lainnya, ppd, dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. bab viii pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak atau.ataub., masa pajak:adan merupakan bukti saat permohonan diterima. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada kepala badanbab ix. bab tata cara penghapusan piutangerian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepala badan dengan.atas persetujuan walikot.melampirkan dokumen pemeriksaan pemeriksaanbadanbadan dengan persetujuan walibad.b.: memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. bab xii tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif boardoard, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai, pendapatanidak tercapai, insentif tersebut dibayarkan pada awal tidak tercapaipegawai board selaku pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, diatur secara tersendiri dengan peraturan walikota. bab xidibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab xiv: agustus i.air tanah kennananaananananaaaanaaan kalimantan selatan telp. kode pos ppd banjarbaru, form. il.taiiti li)ttttiti.annnnnnnnaan enuaaananauuuu nnn upn tll. format. iii.format speed ata tai speed loco pemerintah kota banjarbaru masa pajak lio badan pengelolaan pajak dan tahun panen nan annair tanahjenis sumber air: air bawah pemuka an . air permukaan nnamanaann lokasi sumber air parakan volume air yang diambil . nan. diisi oleh pengusaha air tanahnana nana sia tgl.aan ee, tahun . yang menerima, iv. format. ivoco: . sonkanaakanananana naa ana tan p '' alan nanah hall lmann an. gunting ni 222x222 2n2 aaa haha hulu tanda terima ppd nana skpd sanak nama? senada alamat? look yang menerima, vi. format. vi.format ssdno| rekening jenis pajak jumlah rp.) nan jumlah setoran pajaki. format. viidkakaanatanaalana aan jatuh tempo para jenis ketetapan . ata apn bunga jumlah setoran pajak menyetor, banjarbaru . a.n. kepala badan bendahara penerimaan viii. format. viii. format stdonkanaakanananana naa anabee mane beenix. format. kepala badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut adalah kepala badan adalah kepala badanadalah pejabatair tanah bebas adalah kedudukan akuifer tidak dibatasi disekat oleh lapisan kedap air berupa pasir dan lempung. air tanah tertekan adalah kedudukan akuifer, pada batasan tanah dan bawahnya tertekan dibatasi oleh pasir lempung. air permukaan adalah semua air yang terdapat padaorang adalah wajib pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang undangusaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta. kas daerah adalah kas pemerintah kota banjarbaru. bendahara. ix.dine da (kekekalaformatiiiiii. tanggal, periode pajak. s d. berjumlah rp. dengan alasxi.format. xi.)ub bidang pilih salah satu sesuai hasil penelitian walikota banjarbaru, ttd nadi dhani data objek. data objek dan subjek pajak air tanahdata objek dan bagian bulan tahun perhitungan pengambilan air tanah penunjukan meter air meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter total bulan lalu vol pengambilan total hari ini total bulan lalu tanpa meteran air volume pengambilanbanjarbaru,. wajib pajak petugas pencatatan meter air bendahara penerimaan adalah bendahara penerimaan pada badan pengelolaan pajak dan retribusi kota banjarbarterhadap surat keputusan keberatandata objek dan subjek pajak setiap wajib pajak wajib melaporkan data objek dan subjek pajak. data objek dan subjek pajakdicatat oleh petugas pencatat meter air dari board dan disampaikan kepada petugas board. lamanya penggunaan pompa, konversi penggunaan air terhadap hasil produksi, dan alat ukur lainnyanya (tiga) bulan terakhirboard.. bab iii pendaftaran dan pemberkatan setiap orang badan hukum yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib didaftarkan board untuk mendapatkan ppd. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: surat ijin pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, fotokopi identitas diri atau jati diri lain yang sah, salinan fotokopi akta pendirian bagi badan hukum,dan surat kuasa yang bermaterai cukup untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh wajib pajak. board sebagaimana dimaksud pada berkewajiban melaksanakan pemberkatan terhadap seluruh objek pajak dan subjek pajak. berdasarkan data objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada board menetapkan ppd. ppd sebagaimana dimaksud pada tidak berubah selama objek pajak dan subjek pajak masih tetap ada. bab ketetapan pajak berdasarkan data objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam petugas pada board menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan skpd atau dokumen lain yang dipersamakan. apabiladasar pengenaan pajak adalah nilai nat. nat sebagaimana dimaksud padabanjarbaru nomor tahun tentang nilai perolehan air tanah kota banjarbaru. besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.ksi administrasi berupa bunga dan atau denda. bentuk dan isi stdboard. pembayaranboard dengan melampirkan: fotokopi ktp atau identitas lainnya, ppd, dan laporan keuangan perusahaan. surat pemberitahuan,, surat peringatan, teguran atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak terutang. walikota memberikan surat pemberitahuan surat peringatan, teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada surat sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada adalah format surat yang berhubungan dengan tindakan penagihan pajak. kepala badan atas nama walikota memberikan surat pemberitahuan, surat peringatan, teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud padabadankepala badan atas nama walikota mengajukan permintaan kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang untuk melaksanakan lelang. |
peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tentang pembinaan kelompok sadarww w w x a. a aainaan kelompok sadar wisata walikota banjarbaru, dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bahwa salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan daerah, yaitu kelompok sadar wisata, terutama dalam terwujudnya pelayanan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan sekitar destinasi bahwa berdasarkan huruf dan undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan, pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan kelompok sadar wisata,pembinaan kelompok sadar wisat www , bab vii pendanaan sumber pendanaan untuk pembinaan pokdarwis berasal pemerintah pusat melalui apbn, pemerintah provinsi melalui apbd provinsi, pemerintah daerah melalui apbd daerah, dan swasta melalui program csr (corporate social responsibility), atau program pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak swasta sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan bagi masyarakat sekitar tempat usahanya atau daerah lain yang perlu didukung. bab vilbanjarbaru, 6nadi diundangkan banjarbaru pada tanggal november sekretaris daerah, said abdullah berita daerah kota banjarbaru tahun nomor . jj y0o1 mkp tentang sadar wisata,www memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang pembinaan kelompok sadar wisatkepala dinas adalah kepala dinas yang diberikan kewenangan bidang pariwisata. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota banjarabanjarbaruc h:hh:#weekt kelompok sadar wisata, selanjutnya disingkat dengan pokdarwis,kelompok sadar wisata bagian kesatu tujuan tujuan pembentukan pokdarwis adalah sebagai berikut meningkatkan peran masyarakat sebagai subjek atau pelakucc. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada masing masing destinasi. sa wdt:ttr:r: :: grr bagian kedua fungsi fungsi pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona lingkungan wilayah destinasi wisata, dan b.sebagai mitra pemerintah kota dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata daerah. bagian ketiga kedudukan pokdarwis berkedudukan kelurahan sekitar destinasi pariwisata. bagian keempat keanggotaan syarat syarat umum keanggotaan pokdarwis adalah sebagai berikutpokdarwis, minimal orang. bab iii pembentukan dan kepengurusan pokdarwis bagian kesatu pembentukan pokdarwis dapat dibentuk melalui pendekatan, yaitu: inisiatif dari masyarakat lokal, dan inisiatif dari instansi terkait bidang kepariwisataan. pendekatan inisiatif masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada huruf artinya pokdarwis terbentuk atas dasar kesadaran yang tumbuh masyarakat yang bertempat tinggal . pendekatan inisiatif dari instansi terkait bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf artinya dapat membentuk pokdarwis. pembentukan pokdarwis ditetapkan dengan keputusan walikota dan dilaporkan kepada kementerian kepariwisataan dan dinas provinsi yang membidangi kepariwisataan. pengukuhan pokdarwis dilakukan oleh walikota atau kepala dinas yang membidangi kepariwisataan. c bhb '"' (" '(m h h bagian kedua kepengurusan kepengurusan pokdarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota, dan seksi seksi. jabatan unsur kepengurusan pokdarwis sebagaimana dimaksud pada yaitu: pembina: pembina langsung, yaitu pembina tingkat daerah destinasi lokal yakni kepala dinas yang membidangi kepariwisataan dan lurah. pembina tidak langsung, yaitu pembina tingkat pusat atau provinsi atau instansi terkait kepariwisataan. penasehat: dipilih dan ditunjuk dari tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu menjadi teladan. pimpinan, unsur pimpinan pokdarwis diutamakan seseorang yang memiliki kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata daerahnya. pimpinan dipilih berasal dari para anggota itu sendiri. unsur pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. sekretariat, setiap pokdarwis memiliki ruang sekretariat yang berfungsi sebagai tempat kesekretariatan dan tempat pertemuan para anggota serta mencatat atau mendokumentasikan setiap kegiatan organisasinya. anggota, terdiri dari anggota masyarakat yang berada tinggal sekitar lokasi daya tarik wisata yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota. seksi seksi, masing masing seksi pokdarwis terdiri dari seorang penanggangungjawab koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota pokdarwis lainnya. banyaknya seksi tergantung pada kebutuhan, antara lain: keamanan dan ketertiban, merupakan seksi yang bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan tertib sekitar lokasi daya tarik wisata destinasi pariwisata. kebersihan dan keindahan, merupakan seksi yang bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang bersih dan indah sekitar lokasi daya tarik wisata destinasi pariwisata. daya tarik wisata, merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya wisata dan kekhasan keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat. hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia: merupakan seksi yanganggota pokdarwis. pengembangan usaha, merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai terkait dalam pengembangan. bab program kerja dan anggaran dasar anggaran rumah tangga bagian kesatu program kerja program kerja pokdarwis disusun oleh pimpinan pokdarwis paling lambat (dua) bulan setelah terpilih, dan disetujui dan atau diketahui oleh anggota. program kerja yang disusun memuat, antara lain visi, misi, kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan pokdarwis, terutama dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota dalam bidang kepariwisataan, kegiatan dalam rangka peningkatan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya, mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan destinasi, dan mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata melalui upaya upaya perwujudan sapta pesona. bagian kedua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pokdarwis disusun bersama sama pimpinan dan anggota dengan disetujui oleh rapat anggota. anggaran dasar dan anggaran rumah pokdarwis sudah ditetapkan paling lambat (satu) bulan setelah terpilihnya pimpinan pokdarwis, yang setidaknya memuat aturan yang disepakati bersama antara lain, persyaratan anggota, masa tugas, pemberhentian anggota dan pengurus, tugas pokok dan fungsi, rapat rapat dan hal hal lain guna mencapai tujuan pokdarwis. bab pembinaan maksud pembinaan pokdarwis adalah sebagai upaya atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, terutama dalam terciptanya sapta pesona melalui gerakan sadar wisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. tujuan pembinaan pokdarwis adalah: meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anggota pokdarwispokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan daerah, khususnya dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona. sasaran pembinaan pokdarwis adalaherah, b.tumbuhnya pokdarwis daerahdan terciptanya basis data mengenai pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. bentuk pembinaan pokdarwis terdiri dari: pembinaan langsung, dan pembinaan tidak langsung. pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada (l) huruf merupakanpokdarwis sebagai pihak yang dibina. bentuk pembinaan langsung tersebut dapat dilakukan melalui temu wicara, diskusi, pendidikan dan pelatihan workshop lomba, jambore dan lain lain. pembinaan tak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pembinaan yang dilakukan oleh unsur pembina melalui pemanfaatan media massa (baik media cetak maupun elektronik) maupun media publikasi lainnya. bentuk pembinaan tak langsung dapat dilakukan melalui pemasangan media iklan layanan masyarakat surat kabar atau layar atau media ruang luar lainnya (misalnya baliho, poster, spanduk dan sebagainya). unsur pembina pokdarwis pembina langsung terdiri dari: skpd yang membidangi pariwisata, lurah, dan tokoh masyarakat. pembina tidak langsung terdiri dari skpd yang menangani bidang: perencanaan daerah, pendidikan, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan industri, lingkungan hidup, perhubungan dan informatika, pertanian, peternakan dan perkebunan, dan pemukiman dan pengembangan wilayah. camat. fungsi dan tugas pembinaan sebagaimana adalah pembina langsung, sosialisasi regulasi pengembangan kepariwisataan, penyelenggaraan sarasehan temu pokdarwis secara rutin dan berkala, penyelenggaraan kegiatan pelatihan pokdarwis, dan penyelenggaraan apresiasi pemberian penghargaan kepada pokdarwis. pembina tidak langsung: pelaksanaan sosialisasi program pedoman sektor terkait,dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan pokdarwis bidang terkait daerah. bab pengawasan pengawasan pokdarwispokdarwispokdarwis |
peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tentang forum komunikasi pengelola destinasiskomunikasi pengelola destinasi wisata walikota banjarbaru, dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bahwa untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan daerah harus memperhatikan peran masyarakat dan pengusaha sebagai pelaku pengembangan sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter dalam meningkatkan kunjungan wisatawan: bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan, pemerintah daerahlu dilakukan pembinaan untuk menghindari terjadinya persaingan negatif antar pengelola usaha pariwisata, serta dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas yang pada giliran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat:forum komunikasi pengelola destinasi terciptanya basis data mengenai destinasi wisata yang memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan skpd dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. bentuk pembinaan skpd dipilah menjadi (dua) model, yaitu: pembinaan langsung, yaituskpd: dan pembinaan tak langsung, yaitu pembinaan yang dilakukan oleh unsur pembina melalui pemanfaatan media sebagai kegiatan publikasi, promosi dan atau pemasaran destinasi wisata. model pembinaan skpd dari bentuk pembinaan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah antara lain: memberikan pedoman teknis dan atau bimbingan pelaksanaan dan pengembangan skpd, b.memberikan bimbingan penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi, dan memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan skpd. (s5) model pembinaan skpd dari bentuk pembinaan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah antara lain dilakukan melalui pemasangan media iklan layanan masyarakat, seperti booklet,defeat,brosur,media cetak dan elektronik, media sosial dan atau ruang luar seperti baliho,poster,spanduk dan sebagainya yang bersifat pemasaran atau promosi destinasi. paragraf pengawasan pengawasan skpdskpdskpd bab sumber pendanaan sumber pendanaan skpd bersumber dari swadaya anggota skpd: bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah: bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara: dan bantuan lain yang sah yang tidak mengingat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. hati titik bab ketentuan lain lain anggaran rumah tangga skpd disusun oleh pengurus melalui rapat anggota dan ditetapkan paling lama (satu) bulan setelah terpilihnya pengurus dengan diketahui oleh kepala dinas. program kerja skpd yang disusun oleh pengurus ditetapkan paling lama (dua) bulan setelah terpilihnya pengurus dan diketahui oleh kepala dinas. bentuk dan jenis kegiatan rapat anggota adalah bagian dari anggaran rumah tangga skpnadw stttittirsadar wisata:forum komunikasi pengelolaan destinasi wisatas5. kepala dinas adalah kepala dinas yang diberikan kewenangwow awak ww www pengelola destinasi adalah setiap orang atau lembaga yang berbadan hukum yang memiliki ijin menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan pada kawasan strategis dalam memberikan pelayanan jasa pariwisata. forum komunikasi pengelola destinasi yang selanjutnya disingkat skpd adalah merupakan kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota pengelola destinasi khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan, juga merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan sadar wisata dan sapta pesonmaksud, tujuan dan fungsi bagian kesatu maksud maksud dibentuknya skpd adalah mengembangkan kelompok pengusaha pariwisata yang dapat berperan sebagai penggerak untuk meningkatkan kesiapan dan kepeduliannya agar destinasi pariwisata dan atau lokasi daya tarik wisata sehingga dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. bagian kedua tujuan tujuan pembentukan skpd adalah meningkatkan peran pengusaha pariwisata sebagai subjek dandan membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif pengusaha pariwisata. web bagian ketiga fungsi fungsi skpd dalam kegiatan kepariwisataan adalah sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona lingkungan destinasi wisata: dan sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata daerah. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini adalah mengatur tentang: kedudukan dan kepengurusan, susunan pengurus dan keanggotaan: tugas dan fungsi, masa bakti dan pemberhentian: hubungan kerja, pembina dan pengawasan: dan pendanaan. bab forum komunikasi pengelola destinasi wisata bagian kesatu kedudukan dan kepengurusan paragraf kedudukan skpd berkedudukan kota banjarbaru paragraf kepengurusan pengurus skpd harus memenuhi syarat sebagai berikut: merupakan anggota skpd: berusia sekurang kurangnya (dua puluh satu) tahun dan atau sudah kawin: sehat jasmani dan rohani:mauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata daerah, dan berdomisili dan ber ktp wilayah kota banjarbaru. aaaaaaaaa www www www mv ao tata cara pembentukan pengurus skpd sebagaimana dimaksud pada adalah: pemilihan pengurus skpd dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh skpd yang menangani pariwisata, semua anggota skpd mengisi formasi kepengurusan yang ditentukan dengan musyawarah mufakat oleh seluruh anggota skpd: nama nama pengurus yang terpilih dalam rapat dituangkan dalam berita acara untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan walikota, dan pengurus skpd terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf dilantik paling lama (tujuh) hari kerja sesudah atau sejak penetapan oleh walikota. bagian kedua susunan pengurus dan keanggotaan paragraf susunan pengurus pengurus skpd diutamakan yang memiliki kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata daerah terutama dalam membina pengelola destinasi dan masyarakat sadar wisata dan turut melaksanakan sapta pesona dalam kehidupan sehari hari. pengurus dipilih berasal dari para anggota itu sendiri atau ditunjuk oleh anggota. susunan pengurus terdiri dari: ketua: wakil ketua: cc. sekretaris: wakil sekretaris, bendahara, dan anggota guna mendukung kerja skpd dapat dibentuk bidang bidang yang terdiri dari: keamanan dan ketertiban: kebersihan dan keindahan, daya tarik dan kenangan, hubungan kerjasama dan pengembangan sumber daya manusia: dan pengembang usaha. tiap bidang ditunjuk (satu) orang koordinator dengan jumlah anggota minimal (dua) orang dan maksimal (lima) orang. paragraf keanggotaan keberadaan anggota merupakan unsur utama dalam organisasi skpd, baik secara organisatoris maupun secara operasional lapangan, untuk itu perlu dikoordinasikan dan dikelola dengan baik oleh masing masing bidang yang ada dalam organisasi. syarat syarat umum keanggotaan skpd adalah sebagai berikut: memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan daerah: mempunyaiak langsung. bagian ketiga tugas dan fungsi tugas dan fungsi dari masing masing pengurus sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: ketua memimpin skpd: memberikan pengarahan kepada anggota: mengkoordinir kegiatan kegiatan serta bertanggung jawab mengenai keuangan dan pelaksanaan kegiatan: memimpin pertemuan, diskusi kelompok: menandatangani surat surat keluar: dan berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang membidangi pariwisata. wakil ketua: membantu tugas ketua: mewakili ketua dalam berbagai kegiatan bila ketua berhalangan, dan bertanggung jawab kepada ketua skpd. sekretaris: menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi: mempersiapkan bahan bahan pertemuan yang dibutuhkan: mengadakan hubungan dan koordinasi dengan instansi atau pihak luar terkait: menghimpun seluruh laporan dari anggota: mencatat seluruh hasil pertemuan pertemuan rapat atau diskusi, dan bertanggungjawab kepada ketua skpd. wakil sekretaris: membantu tugas sekretaris, dan bertanggungjawab kepada ketua skpd. bendahara: bertanggungjawab jawab atas pendapatan dan pengeluaran skpd, mengusahakan dana bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat, dan bertanggung jawab kepada ketua skpd. fungsi dan tugas dari masing masing bidang bidang: keamanan dan ketertiban: mengkoordinir upaya penciptaan ketertiban dan keamankeamanan:dan bertanggungjawab kepada ketua skpd. twtttritthiti kebersihan dan keindahan: mengkoordinir terselenggaranya kegiatan kebersihan dan keindahterkait dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan, dan bertanggungjawab kepada ketua skpd. daya tarik dan kenangan: mengkoordinir menggali dan mengembangkan potensi sumber daya wisata, serta kekhasan destinasi sebagai daya tarik wisata, mengkoordinir dalam mempromosikan daya tarik wisata dan kekhasan destinasi: dan bertanggungjawab kepada ketua skpd. hubungan kerjasama dan pengembangan sumber daya manusia: mengkoordinir untuk pengembangan bentuk bentuk informasi dan publikasi kepariwisataan: mengkoordinir pengembangan kemitraan untuk kegiatan pelatihan pariwisata bagi anggota, termasuk keramahtamahan, pelayanan prima dan sebagainya: mengkoordinir dan menginventarisir keikutsertaan anggota dalam peningkatan keprofesian yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi pariwisata lainnya: dan bertanggungjawab kepada ketua skpd. pengembang usaha: mengkoordinir terjadinya kemitraan dalam pengembangan usaha destinasi, mengkoordinir hubungan harmonis antar anggota dalam pengembangan destinasi, dan bertanggungjawab kepada ketua skpd. bagian keempat masa bakti dan pemberhentian paragraf masa bakti masa bakti pengurus skpd adalah (empat) tahun serta dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya serta memenuhi persyaratan yang berlaku. pengurus skpd hanya dapat dipilih untuk (dua) masa bakti. paragraf pemberhentian pengurus skpd dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena: berakhirnya masa bakti pengurus skpd: meninggal dunia: mengajukan berhenti atas permintaan sendiri: bertempat tinggal diluar wilayah kota banjarbaru: waw melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan atau norma norma kehidupan yang berlaku dimasyarakat, melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus skpd:dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus skpd. dalam hal terdapat pengurus skpd yang berhenti diberhentikan dengan sebab sebab sebagaimana dimaksud dalam huruf b,c,d,e dan dilakukan pemilihan penggantinya. pengurus pengganti sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tata cara pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam masa bakti pengurus pengganti jika pengganti dilaksanakan kurang dari (dua) tahun maka meneruskan masa bakti sebelumnya, tetapi jika lebih dari atau sama dengan (dua) tahun adalah masa bakti sejak ditetapkan sesuai ketentuan peraturan ini. bagian kelima hubungan kerja hubungan kerja skpd dengan dinas adalah bersifat koordinatif dan konsultatif sebagai mitra kerja. skpd bersama kepala dinas dapat membentuk panitia penerima hibah dari pemerintah, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat. skpd dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait dalam pengembangan kepariwisataan daerah. kerjasama yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada harus diketahui kepala dinas. bagian keenam pembinaan dan pengawasan paragraf pembinaan tujuan pembinaan skpd adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan skpdskpd dalam pembangunan kepariwisataan daerah khususnya dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona. sasaran pembinaan skpd adalah: meningkatkan kapasitas skpd dan kualitas peranannya dalam mendukung upaya upaya pengembangan kepariwisataan daerah: menumbuhkan skpdlens, maka perlu dilakukan perubahan pengaturan tata caravivo www ,ketentuan pada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: hasil seleksi , kompetensi manajerial dan rekapitulasi hasil penelusuran rekam jejak yang selanjutnya disusun dalam peringkat nilai, panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai dan nama calon kandidat terbaik. ketentuan pada huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, kompetensi manajerial dan atau penelusuran rekam jejakketentuan bab penetapan pejabat pimpinan tertinggi pratama pada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:sepenuhnya kewenangan pejabat pembina kepegawaian daerahm3:ketentuan bab penutup pada ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:www ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama diatur dengan peraturan walikota tersendirnya nadi dhannovh nama je nahnnennanananbonene aka nana pemkab wwtiep3ear (riw pendidikan formal nama sekolah tgl.masu jenjang jurusan cyan tng lokasi tgl.lulus sssr ama |. lo. ho.) sal loo lo. loo sel isl lo. riw6pendidikan dan pelatihan teknis yang bersertifikat nama nama diklat lokasi (tgl.lulus ibh penyelenggara |e. riw kepangkatan pangkat gol.ruang nomor tanggal sen teman dera nae ag tr (riw jabatan struktural nomor nama jabatan instansi unit kerja tmt man ian ye. aan pen sin ta, see small riw jabatan fungsional tertentu tgl. fungsi| kredit tee pen san ira ena pena ena kai sape tea hee pai see rar ame irr eee ena sea mean bea anakan pok ana, mar kan apa ter para judul karya peran saat kapuas mere w w www ntt nan penguasaan bahasa jenis bahasa nama bahasa kemampuan maa ina anda jasa kehormatan penghargaan meme are tanggal pemberi aan ap, bea ol. kesehatan jenis penyakit terindikasi sejak tahun keterangan tindakan keterangan keluarga jenis tempat tgl.la kelamin hir tea maa leela ori mean hae enak a.www warmanans amen nama) nip) www pendaftaran dan seleksi (tahap ii) pendaftaran penerimaan berkasmanajerial penelusuran rekam jejak calon laporkan pelaksanaan seleksi terbuka'j nadi dhani vc:h: wwws1), memutuskan menetapkan. beberapa ketentuan dalamubah sebagai berikut: ketentuan pada ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:wwwtim penilai sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya berjumlah (dua) orang. ketentuan bagian kedua persyaratan calon pada huruf hurufusia paling tinggi (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan pelantikan, memiliki sekurang kurangnya pangkat pembina golongan ruang iv a bagi calon yang sedang duduk dalam jabatan administrator secara kumulatif paling kurang (dua) tahun, memiliki pengalaman dalam rumpun jabatan terkait dengan jabatan yang dilamar secara kumulatif sekurang kurangnya (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, il. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat atau yang setara.) rai hh ketentuan pada huruf huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, penelusuran rekam jejak calon, penyampaian hasil seleksi, dan wawancara akhir oleh pejabat pembina kepegawaian ppk). ketentuan pada huruf angka diubah, dan ditambahkan (satu) angka yakni angka sehingga berbunyi sebagai berikut:rw oo w , sebanyak lembar. .fotokopi sah sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat iii. ketentuan pada diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:www www w ketentuan pada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan pada diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tahapan seleksi kompetensi meliputi seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial,dan rekam jejak calon kandidat. ketentuan pada diubah dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud padarekam jejak calon kandidat sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui observasi dilapangan, visioner atau instrument lainnya dengan perhitungan pembobotan yang telah ditetapkan. ketentuan pada dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:minimalws penilaian makalah dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan ketentuan sebagai berikut: penilaian sistematika penulisan makalah, penilaian persentasi makalah, dan cc. wawancara hasil presentasi makalah. ketentuan pada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kompetensi bidang: bobot penilaian kompetensi bidang bernilai (empat puluh lima persen) yang terdiri dari penulisan makalah (dua puluh persen). presentasi makalah (sepuluh persen). wawancara (lima belas persen). bobot penilaian kompetensi manajerial (enam, dan bobot penilaian rekam jejak (sesebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh tim penilai kompetensi independen kepada panitia seleksi. ketentuan pada dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:tdan roti' hww |
tagsdalam lampiran huruf angka undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan perubahannya yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan selain pengelolaan taman hutan raya tahuna), merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi , maka. |
(in gubernur kalimantan barat peraturan daerah provinsi kalimantan barat nomor tahun tentang transportasi lokal jemaah hajiortasi lokal jemaah hajiadalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahpengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelayanan dan perlindungan jemaah haji daerah. panitia penyelenggara ibadah haji daerah yang selanjutnya disingkat ppid adalah panitia haji yang mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji daerahbagi jemaah haji. tim kesehatan haji daerah yang selanjutnya disingkat tkh adalah petugas yang menyertai jemaah haji dan tempat pemberangkatan jemaah haji untuk melanjutkan perjalanan daerah asal. jemaah haji adalah warga negara indonesia berasal dari kalimantan baratl yang calaniitnva disebut transportasi adalah pengangkutan pelayanan adalah perlakuan yang diberikan kepada jemaah haji meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan keamdaerah ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengaturan transportasi lokal jemaah haji daerah. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur pembiayaan transport lokal jemaah haji dan mengurangi beban biaya bagi jemaah haji reguler. bab biaya transportasi biaya transportasi jemaah haji daerah dari asal embarkasi dan atau dari demarkasi daerah asal menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. transportasi jemaah haji daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas darat, meliputi perjalanan: dari asrama haji daerah asal bandar udara stadio pergi dan pulang, dari bandar udara embarkasi asrama haji embarkasi pergi dan pulang, dan bandar udara demarkasi asrama haji demarkasi pergi dan pulang. udara, meliputi perjalanan. komponen pembiayaan transportasi darat dari asrama haji daerah bandar udara stadio pergi dan pulang, dan dari bandar udara embarkasi demarkasi asrama haji embarkasi demarkasi meliputi: biaya angkutan jemaah haji, angkutan barang, porter, dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. komponen pembiayaan pelayanan transportasi udara jemaah haji meliputi biaya: tiket pesawat pergi pulang: pelayanan gudang bagasi bandar udara stadio, cc. porter bandar udara stadio, ground handling bandar udara stadio, ground handling bandar udara embarkasi demarkasi, bus apron bandar udara stadio, makanan dan minuman pergi pulang, dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. selain komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada calon jemaah haji dapat memperoleh penginapan sesuai situasi dan kondisi tertentu. besarnya pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab iii pendanaan biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada apbd. apbd sebagaimana dimaksud pada dialokasikan dalam anggaran unit kerja yang menangani penyelenggaraan haji daerahbanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bab koordinasi gubernur berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal terkait daerah dan pemerintah kabupaten kota. gubernur berkoordinasi dengan instansi vertikal embarkasi demarkama yon kes armidji diundangkan pontianak as, pada tanggal november selatan hape ann proven kalimantan barat, kis was al. senyawa ant etal, donuingtransportasi lokal,ketentuan dalamdengan tujuan untuk mengurangi beban biaya bagi jemaah haji reguler dan, dan lancvertikal adalah instansi pemerintah pusat yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah. cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi kalimantan barat nomor |
rim lilu menetapkan peraturan daerah kabupaten tanah bumbu1. belanja rp1. surplus defisit) rp236. pembiayaanrp175. dana perimbangan rp1. lain lain pendapatan daerah yang sah rp461. scanned cam scanne69. retribusi daerah rp11. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rp2. lain lain pendapatan asli daerah yang sah rp92. dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis pendapatan dana bagi hasil rp453. dana alokasi umum rp491. dana alokasi khusus53. dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya rp118. dana penyesuaian otonomi khusus rp290. belanja daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: belanja tidak langsung rp867535. belanja hibah rp91. belanja bantuan sosial rp7. belanja bantuan keuangan kepada propinsi kabupaten kota dan pemerintahan desa rp23071. belanja barang dan jasa rp443. belanja modal rp464. scanned cam scannerdunia usaha, dan pemerintahan daerah. kabupatenan daerah, masyarakat, orang tua, keluargakla adalah lembaga koordinatiforang tua, keluarga, dunia usaha, dan anakyelenggaraselanjutnya disebutuntuk: melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan kla daerah,, dan mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha untuk pemenuhan hak anak. tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk pemenuhan hak anak dan menjadi pedoman penyelenggaraan kla daerah. perwujudan kebijakan kla dilaksanakan berdasarkan (tiga) strategi, yaitu:. peningkatan peran melaluimelalui advokasi, fasilitasi, sosialisasiruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: pemenuhan indikator kla, tahapan penyelenggaraan kla, kelembagaan kla, kewajiban, peran serta, penghargaan, dan pendanaan. bab pemenuhan indikator kabupaten layak anak bagian kesatu umum indikator kla terdiri dari: penguatan kelembagaan, dan klaster. pelaksanaan kla sebagaimana dimaksud pada huruflindungan khusus. indikator kla sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman pembentukan rad kla. ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan indikator kla sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua penguatan kelembagaan indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: peraturan daerah tentang kla, penguatan kelembagaan kla, dan keterlibat. indikator penguatan kelembagaan kla sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: fasilitasi penguatan kapasitas gugus tugas kla, fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah kla, koordinasi kabupaten layak anak, fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan daerah rkd): pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis dinaskla terkait keterlibat: fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat anak indonesia apai) daerah, fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan hak anak pula) bagi forum lembaga profesi, fasilitasi penguatan peran pkk melalui program pokok pkk yaitu, fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli anak jmpl) daerah, fasilitasi penguatan pelembagaan pula bagi media, fasilitasi penguatan pelembagaan pula bagi organisasi keagamaan, fasilitasi penguatan pelembagaan pula bagi organisasi kemasyarakatan, fasilitasi penguatan pelembagaan pula bagi akademisi dan tenaga riset, danemerintah daerah menyelenggarakan kla dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui pemenuhan indikator: anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya, ketersediaan fasilitas informasi layak anak, dan cc. pelembagaan partisipasi anak.cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk tahun, pelayanan kartu identitas anak kia)nformasi layak anaksistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab, penyebaran informasi layak anak, dan fasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak: fasilitasi dan penguatan kapasitas forum anak fa), pelatihan bagi sebagai pelopor dan pelapor, cc. pelatihan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan app) bagi fa, fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator fa) fasilitasi penguatan peran sebagai pelopor dan pelapor, dan fasilitasi peningkatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan (app). bagian keempat klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pemerintah daerah menyelenggarakanalui pemenuhan: pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan anak, bimbingan perkawinan prketahanan keluarga anti narkoba. pemenuhan indikator layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif paud hi)penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif pada satuan pendidikan anak usia dini, dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian hasilengembangan anak usia dini holistik integratiftpa)penuhidan pembangunan taman atau wisata ramah anak. bagian kelima klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan pemerintah daerah menyelenggarakan kla dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui pemenuhandiemenuhan indikator persalinan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui penyelenggaraan program: a.neonatal, peningkatan persentase kunjungan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasimelalui penyelenggaraan program: suplementasi vitaminmberian makanan tambahan, dan pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan anak. pemenuhan indikator mba usia bawah (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui penyelenggaraan program:anganan stunting melalui kampung anak sejahteradan kebijakan ketenagakerjaan terkait ketersmelalui penyelenggaraan program: dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar, dukungan akreditasi, cc. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap anak usia (nol sampai sebelas) bulan, penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi hiv dan sifilis, dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis dari ibu anak, dukungan dan atau fasilitasi terapi pencegahan tbc,dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napa pada usia sekolah menengah atas dan sederajat, dukungan dan atau fasilitasi pusat kesehatan masyarakat ramah anak, peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih konvensi hakmelalui penyelenggaraan program:cc.,sg. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi: dan sosialisasi sumber daya forum anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi. kebijakan dalam rangkameliputi:cc. pengaturan standar kawasan tanpa rokok daerah, d.bagian keenam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya paragraf umum klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memiliki indikator: wajib belajar (dua belas) tahun pada pendidikan formal dan non formal, sekolah ramah anak, dan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak, kebijakan dasar kla sebagaimana dimaksud dalam berlaku pada pendidikan formal dan non formalmeliputi: pemetaan data partisipasi wajib belajar pendidikan (dua belas) tahun secara berkala, pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan (dua belas) tahun pada orang tua dan wali anak, dan cc. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar pendidikan (dua belas) tahun. pemenuhan indikator sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: fasilitasi pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak setiap jenjang pendidikan, peningkatan karakter peserta didik, cc., intervensi keamanan pangan sekolah, fasilitasi pendidikan pencegahan dan penanggulangan narkoba pada lembaga pendidikan, pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah, kegiatan pekerja sosial goes school untuk anak, dan fasilitasi satuan pendidikan aman bencana. pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya, kegiatan kreativitas dan budaya, dan fasilitasi tempat ibadah ramah anak. paragraf sekolah ramah anak, ruang bermain ramah anak, dan pelayanan kesehatan ramah anak pemerintah daerah menetapkan sekolah ramah anak, ruang bermain ramah anak, dan pelayanan kesehatan ramah anak. sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit ditetapkan (satu) unit setiap jenjang pendidikan setiap kapanewon. pemerintah daerah membina sekolah ramah anak dalam memenuhi komponen sekolah ramah anak guna mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak, yang meliputi: penetapan standar dan akreditasi, pelatihan dan bimbingan teknis, dukungan dana, dan pemantauan dan evaluasi. penetapan sekolah ramah anak, dan intimidasi,:di: setiap fasilitas pelayanan publik, taman bermain anak, tempat wisata anak, pusat perbelanjaan, dan perkantoran pemerintah daerah dan swasta. ruang bermain ramah anak daerah sebagaimana dimaksud dalam memenuhi prinsip prinsip meliputi: tidak dipungut biayastandar ruang bermain ramah anak daerah sebagaimana dimaksud dalam memenuhi persyaratan: lokasi, pemanfaatan ruang bermain ramah anak, kemudahan, material, vegetasi, 'pengondisian udara penghargaan, peralatan perabotan bermain, akses peralatan perabotan bermain, keselamatan, keamanan, kesehatan dan kebersihan, il. kenyamanan, dan pencahayaan. ketentuan lebih lanjut tentang ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. pelayanan kesehatan ramah anak diselenggarakan setiap satuan pendidikan. pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan melalui usaha kesehatan sekolah uks). pelayanan kesehatan bagi anak sekolah paling sedikit dilaksanakan (satu) tahun sekali. bagian keenam klaster pelindungan khusus paragraf umum pemerintah daerah melakukan pelindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pelindungan khusus anak meliputi:,:elindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pelindungan khusus peradilan ramah anak melibatkan lembaga penunjang kla terkait. paragraf pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasimeliputi:fa) sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan,, dan pencegahan permukaan genital anak perempuan. paragraf anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anakmeliputi: pencegahan dan penarikan pekerja anak dari tempat kerjadan pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja anak. paragrafmeliputi: fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan terinfeksi hiv aids lainnyaaragraf pelayanan bagi anak korban bencana dan konflikmeliputi: fasilitasi penanganan anak korban bencana dan konflik, fasilitasi kelurahan kalurahan tangguh bencana, perlindungan sosial bagi anak korban bencana, penanganan anak korban bencana dan konflik, fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat, peningkatan ketahanan iklimaragraf pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasimeliputi: fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, pendampingan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan: dan bentuk pelayanan lain bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi. paragraf pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpangmeliputi: fasilitasi perlindungan anak perilaku sosial menyimpang, b.pendampingan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan bentuk pelayanan lain bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. paragraf penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diverse khusus pelaku) pemenuhan indikator penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diverse (khusus pelaku) sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:(khusus pelaku), penyediaan tenaga pendamping, fasilitasi mediasi, dan bentuk bentuk pendampingan lain yang mendukung penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui diverse (khusus pelaku). pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum berkoordinasi dengan gugus tugas kla. paragrafmeliputi: fasilitasi penanganan anak korban jaringan terorisme, pendamping, dan bentuk pelayanan laiiii tahapan penyelenggaraan kabupaten layak anak tahapan penyelenggaraan kla meliputi: perencanaan kla, pra kla, cc. pelaksanaan kla, evaluasi kla, dan penetapan peringkat kla. dalam setiap tahapan penyelenggaraencanaan kla tahapan perencanaan kla sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: deklarasi kla:, pembentukan gugus tugas kla, dan profil kla.daerahdalam huruf dibentuk oleh pemerintah daerah. gugus tugas kla melakukan pengumpulan, pengolahan,bagian kedua pra klaberupa dokumen kerja daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan kladalam menyusun rad kla mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pelaksanaan klantifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbulapanewon, kelurahan kalurahan sampai dengan tingkat rukun warga padukuhan. evaluasiumum dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan kla untuk mempercepat terwujudnya indonesia layak anak, pemerintah daerah melembagakan gugus tugas kla. selain melalui pelembagaan gugus tugas kla sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang kla dalam rangka menghimpun dan mengakomodasi lembaga yang memiliki perhatian terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak. bagian kedua gugus tugas kla paragraf pembentukan dan kedudukan gugus tugas kla sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. gugus tugas kla sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. gugus tugas kla sebagaimana dimaksud pada mempunyai sekretariat dan tim teknis. paragraf keanggotaan gugus tugas kla sebagaimana dimaksud dalam, orang tua, forum anak, media massa, dan unsur lain yang memiliki perhatian terhadap pe: ketua, wakil ketua, sekretaris: sub gugus tugas kelembagaan, dan sub gugus tugas (lima) klaster kla. paragraf tugas dan fungsi gugus tugas kla sebagaimana dimaksud dalam berdan pengembangan kla, cc. mengoordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait kla dalam perwujudan indikator kla, mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan kla, melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum, melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rad kla, melaksananyusun rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rad kla bagi perangkat daerah dan atau pemangku kepentingan terkait kla, dan membuat laporan kepada bupati secara berkala dengan tembusan kepada gubernur. dalam rangka mendukungngembangan kla, b.pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tahapan kla tingkat kapanewon dan kelurahan kalurahan, dan menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pengembangan klaparagraf pembinaan, pengawasan, dan evaluasi bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap gugus tugas kla paling sedikit setiap (satu) tahun sekali. pembinaan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang diselenggarakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan atau fasilitasi pengembangan kompetensi. pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas kla sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dilakukan melalui kegiatan: audit kinerja dan laporan, rapat pengawasan dan evaluasi, dan atau cc. penyusunan rekomendasi atas hasil pengawasan dan evaluasi. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pemberhentian anggota, hak dan kewajiban anggota, sekretariat, tim teknis, pelaksanaan tugas dan fungsi, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi gugus tugas kla diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga lembaga penunjang kla lembaga penunjang kla sebagaimana dimaksud dalam difasilitasi dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. lembaga penunjang kla sebagaimana dimaksud pada antara lain: forum anak, forum perlindungan korban kekerasan, forum koordinasi pembangunan keluarga, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, sanggar anak, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, pusat pelayanan keluarga sejahtera, dan lembaga lain yang berkedudukan daerah dan memiliki perhatian terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak serta dapat menunjang penyelenggaraan dan pengembangan kla. lembaga sebagaimana dimaksud pada memiliki anggota yang unsur unsurnya menyesuaikan kebutuhan dan tujuan dari masing masing lembaga dengan tetap memperhatikan unsur unsur yang terkait dengan klalembaga sebagaimana dimaksud pada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah dilembagakan berdasarkan kebijakan daerah dan pembentukannya ditetapkan dengan keputusan bupati. lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau dunia usaha dilembagakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab kewajiban bagian kesatu umum pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga, dan dunia usaha wajib menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan kla. dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan kla sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib: menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung pelindungan dan pemenuhan hak anak, cc. mengalokasikan anggaran untuk kebijakan dan pemenuhan hak anak, memberikan dukungan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan kla, menjamin pelindungan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatlakukan integrasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan terhadap penyelenggaraan kebijakan kla, melakukan integrasi dalamjamin ketersediaan data anak, menjamin ketersediaan informasi layakukan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan kla, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan kla, dan mengenalkan nilai nilai budaya lokal, seni, dan tradisi terhadap anak. bagian kedua kewajiban masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan kla sebagaimana dimaksud dalam masyarakat wajib: menciptakan lingkungan yang ramah anak, mendukung penyediaan data anak, mendukung penyediaan informasi layak anak, menjamin pelindungan dan pemenuhan hak anak dalam memeluk agama dan beribadah, mendukung penyediaan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan klaornografi, penculikan, perdagangan orang trafficking, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, dan hiv aids: dan aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan atau psikis. bagian ketiga kewajiban orang tua dan keluarga dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan kla sebagaimana dimaksud dalam orang tua wajib: mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi dan memenuhi hak hak anak, menjamin kesehatan dan menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan, menyediakan lingkungan layanumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan, menyediakan informasi layak anak, dan mencegah terjadinya perkawinan anak. dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, karena suatu sebab, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka kewajibanempat kewajiban dunia usaha setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan kla. kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan kla sebagaimana yang dimaksud pada antara lain diwujudkan denganorang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usahterhadap orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud pada berupa teguran lisan dan atau peringatan tertulis. sanksi administratif terhadap masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan atau pencabutan izin. ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab peran serta bagian kesatu umum masyarakat, anak, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha mempunyai peran dalam penyelenggaraan kebijakan kla. bagian kedua peran serta masyarakat peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan kla sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pemberian biaya, fasilitas pendidikan atau pelayanan khususdan dtiga peran serta anak peran serta anak dalam penyelenggaraan kebijakan kla sebagaimana dimaksud dalam sebagai pelopor dan pelapor meliputi: mendukung penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak anak, aktif dalam kegiatan forum anak, mensosialisasikan lingkungan ramah anak, dan turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya kla. bagian keempat peran perguruan tinggi peran serta perguruan tinggi dalam penyelenggaraan kebijakan kla sebagaimana dimaksud dalam meliputi: turut serta melakukan pengkajian terhadap isu isu yang berkaitan dengan anak dan pemenuhan hak anak, turut serta dalam berbagai upaya pengembangan kla sesuai dengan tridharma perguruan tinggi dan anak terlantarperan serta media massa peran serta media massa dalam penyelenggaraan kebijakan kla sebagaimana dimaksud dalam meliputi: publikasi atau pemberitaan yang ramah anak, dan b.memberikan informasi dan hiburan yang ramah anak. bagian keenam peran dunia usaha peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kebijakan kla sebagaimana dimaksud dalam meliputibab viipemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada kepada: perorangan, atau kelompok masyarakat, kelompok seni dan budaya, dunia usaha, media, kelurahan kalurahan atau kapanewon, sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan perguruan tinggi. penghargaan sebagaimana dimaksud pada antara lain: piagam, insentif, dan atau bentuk lain. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati. bab viii pendanaan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kla dalammerintah kalurahan mendukung pendanaan pelaksanaan kla pada tingkat kalurahan melalui anggaran pendapatan dan belanja kalurahan. bab ketentuan peralihan rad kla yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih, tim teknis kla, dan lembaga penunjang kla yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya gugus tugas kla, tim teknis kla, dan lembaga penunjang klakebijakan klecara elektronik menggunakkabupaten layak anak umum anak merupakan anugerah tuhan yang maha esa yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi seorang manusia dewasa. anak aset yang menentukan kehidupan bangsa masa depan, sumber daya manusia unggul sehingga harus disiapkan sejak dini. oleh karena itu, pelindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baikmenyebutkan salah satu tujuan negara indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah indonesia. kemudian dalam uud nri dinyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan pelindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. selanjutnya uud nri juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negaramenghormati hak anak tanpa membedakan suku, agama, rasngaturan kabupaten layak anak dimaksudkan untuk dan mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk pemenuhan hak anak. pengaturan kabupaten layak anak bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan penyelenggaraan klagaraan kabupaten layak anakarakdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanjung jabung barat, menimbang bahwa pendidikan islam bertujuanyang memiliki karakter berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa serta mampu melahirkan lulusan yang mampu bersaing baik secara nasional maupun global, bahwa tingginya antusias masyarakat terhadap pesantren perlu diakomodasi melalui kebijakan fasilitasi yang mampu mendukung perkembangan penyelenggaraan pesantren sehingga fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat dapat tercapai, bahwa dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren memerlukan perhatian dan dukungan dalam bentuk fasilitasi dari pemerintah daerah, bahwa dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dari pemerintah daerah memerlukan pengaturan sebagai landasan hukum sehingga.fasilitasi penyelenggaraan pesantren adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakatkimerintah daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab fasilitasi penyelenggaraan pesantren bagian kesatu yang terintegrasi dengan pendidikan umum. penyelenggaraan pesantren terdiri dara, dan kajian kitab kuning atau dirasa islamiyah dengan pola pendidikan muslimin. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrampemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau mushalbagian kedua pengembangan fungsi pesantren penyelenggaraan pesantren diberikan untuk pengembangan fungsi pesantren yang meliputi: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. paragraf penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dalam: bentuk pengkajian kitab kuning, bentuk dirasa islamiyah dengan pola pendidikan muslimin, dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum. pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing masing pesantren. pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan republik indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman. santri yang unggul sebagaimana dimaksud pada mempunyai: akhlak mulia, kedalaman ilmu agama islam, keteladanan, kecintaan terhadap tanah air, kemandirian, keterampilan, dan wawasan global. pemerintah daerah dapat memberikan pendanaan kepada pesantren dalam rangka menyelenggarakan fungsi pendidikan. paragraf penyelenggaraan pesantren dalam fungsi dakwah pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mewujudkan islam ramalan lil'alamin. pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud padadaerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan dan pengembangan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan. paragraf penyelenggarasebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud padadapatdapapendanaan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan bagi pesantren yang telah memiliki izin terdaftar yang diperoleh dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama untuk mendapatkan dukungan fasilitasi dan pendanaan. dukungan fasilitasi dan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pesantren bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. pendanaan penyelenggaran pesantren sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: uang, barang, dan atau cc. jasa. pendanaan pesantren sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan melalui mekanisme hibanwar sadat diundangkan kuala tunggal salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal desember kepala bagian hukum sekretariat daerah sekretaris daerah kabupaten tanjung jabung barat kabupaten tanjung jabung barat, ttd angsur, ag., agus sanusi nip.. dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pesantren, telah memberikan kewenangan besar bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada pesantren yang ada wilayahnya. kewenangan yang langsung diberikan oleh undang undang tentang pesantren kepada pemerintah daerah tersebut, mencakup kewenangan kepada tiga fungsi penyelenggaraan pesantren, yaitu dukungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. sampai dengan tahun tercatat telah berdiri sebanyak (dua puluh) pesantren kabupaten tanjung jabung barat yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah kabupaten tanjung jabung dapat mengalokasikan secara khusus dalam postur anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk dukungan kepada pesantren. dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturannya, maka dibutuhkan suatu regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pemerintah kabupaten tanjung jabung barat. dasar hukum tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang secara spesifik akan mengatur mengenai kewenangan pemerintah kabupaten tanjung jabung barat dalam rangka memberikan fasilitasi kepada pesantren kabupaten tanjung jabung barat, beserta mekanisme hibah yang sesuai ketentuan undang undang tentang pesantren memang telah ditentukan demikian. ii. demi cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelasintrakulikuler, ekstrakulikuler, dan kurikuldaftar dapat juga berupa piagam statistik pesantren yang merupakan tanda bukti daftar yang diberikan kepada pesantren. sesuai ketentuan peraturan menteri agama nomor tahun tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren, piagam statistik pesantren ditandatangani oleh direktur jenderal atas nama menteri agama, yang memuat data paling sedikit mengenai nomor statistik pesantren, nama pesantren, alamat pesantren, dan pendiri pesantren. salinan sesuai dengan aslinya cukup jelas kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten tanjung jabung barat cukup jelas cukup jelas angsur, ag., nip. tambahan lembaran daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun nomor |
sir walikota madiun provinsi jawa timur salinan peraturan daerah kota madiun nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota madiun, menimbang bahwa:walikotacc.b tugasj . rumah negara, dan cc.meliputi dan pil banjir (keterangan bebas banjir)rencana teknis,pil banjir (keterangan bebas banjir): izin prinsip izin lokasi, pptkota madiun, skrk, imb, izin lingkungan dan atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup spl), surat persetujuan analisis dampak lalu lintas andalan) atau rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas.prinsip izin lokasi, site plan dan pil banjir dari pemerintah daerah. perencanaan perumahan wajib mencantumkan hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam pengesahan rencana perumahan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan.rumah umum, rumah khusus: cc. rumah negara daerah, dan rumah komersil. rumah umum, rumah khusus, rumah negara daerahwalikotawalikotapersamaan (tempat pembuangan sementara tps)),:walikota. bagian keempat pembangunan perumahankotawalikotawalikotaatau bukan s rumah yang statusnya masih dalam sengketa tidak dapat disewakan. paragraf bukan sewa: hibah wasiat:sepuluhota madiun, izin prinsip dan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin penghunian, dan. dalam haltrw) dan rencana detail tata ruang rdr) serta mencegah terjadinya penurunan kualitas perumahan. walikotaasyarakat paragraf umumparagraf kemudahan dan bantuan pembangunan rumah bagi mbr kemudahan pembangunan rumah bagi mbr meliputi:sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. bantuan pembangunan rumah bagi mbr meliputi: stimulan rumah swadaya, penyediaan rumah khusus, cc. pendampingan rumah swadaya, penyediaan tanah, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, sertifikasi hak atas tanah, dan atau konsolidasi tanah. pendampingan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan untuk: perencanaan pembangunan baru, peningkatan kualitas dan prasarana, sarana serta utilitas umum, pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan kualitas, dan prasarana, sarana serta utilitas umum, cc. pra sertifikasi tanah, dan atau mengakses sumber pembiayaan. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud padapendanaan lain. kemudahan dan bantuan pembangunan rumah bagi mbprovinsi (ump)dalam hal dana sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk kelompok masyarakat, dapat digulirkan sesuai kesepakatan tertulis dalam kelompok yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan bantuan pembangunan rumah bagi mbr sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan walikota. paragraf kemudahan dan bantuan perolehan rumah bagi mbr kemudahan perolehan rumah bagi mbr meliputi: akses terhadap subsidi perumahan, insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan, dan atau fasilitasi sertifikasi hak atas tanah. bantuan perolehan rumah bagi mbr dapat berupa: kredit kepemilikan rumah dengan bunga rendah, dan atau asuransi dan penjaminan. ketentuan lebih lanjut mengenai akses terhadap subsidi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf diatur dalam peraturan walikotawalikotapeningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan ekonomi kawasan perkotaan. peningkatan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada melalui peningkatan dayaguna dan produktivitas kawasan fungsional yang didukung lingkungan hunian yang saling menunjang. cc.:cc. utilitas umum. bab vii pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman bagian kesatu umumngendalian perencanaan kawasan permukimwalikotaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur perizinan diatur dalam peraturan walikotacc.walikotawalikotawalikota. bab pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukaan kumuh:sebagaimana dimaksud pada untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. pencegahan sebagaimana dimaksud pada untuk perumahan dan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau badan hukumpada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan., bantuan teknis: cc.ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota setempatwalikota. bagian kedua pemugaran pemugaranatau badan usahabagian ketiga peremajaan peremajaanperumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dengan keputusan walikotabagian keempattetapkan dengan keputusan walikotawalikota. bagian kelima pengelolaan paska peningkatan kualitas, dan pemerintah provinsiwalikota: cc.xiii penyelesaianvwalikota. bab xviicc.xin: bowo, pembina nip. noref peraturan daerah kota madiun provinsi jawa timur |
nge a0) "inn,etapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintdidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non sendi ikan menengah, pendidikan non formal.tmenengah dan pendidikan non formal. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. menetapkan pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. melakukan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. sarana dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional prasarana. sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sendi mbelajaran sendi perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kendi tenaga ikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, kependidikan. pendidikan menengah dan pendidikan non berlin dungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikmutu pendidikan. belajar. dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi memaksa naan ujian sekolah. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolahwilayah kabupatensumber daya ikan wilayah kabupaten. meabupaten. pelaksanaan penyuluhan perikanan kabupaten. pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan kabupatennegeri kabupaten. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin pendar dan jasa skala kabupaten. pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawasan barang beredar dan jasa ppb) skala kabupaten. pembinaan dan pemberdayaan penyidikanajib daftar perusahaanrang dalam kemasan terbungkus) bktmetrologi legal) uum.an contoh)erbitan angka pengenal imporpengembangmbiayaan perdagangan berjangka komoditi. sistem resi gudang, pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pasar lelangpembagian urusan pemerintahan bidang perindustrian sub bidang sub sub bidang uraian kewenangt kabupaten. perlindungan usaha pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri industri kabupaten. perencanaan dan penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri program kabupaten. penyusunan rpm satuan kerja perangkat daerah skpd) kabupaten bidang industri. penyusunan rencana kerja kabupatenramiladapatpom l emang si, dan pelapor pemerintahan bidang perindustrian kabupatenabupaten: rencana induk pengembangan pariwisata rip)kepakebudayaan dtransmigrasi dan penyelenggaraan urusan pemerintah. pembentukan kelembagaan skpd bidang ketaparatur dan diklat sdm aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmingrasian pemerintah daerah kabupaten. pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan,dibidang ketransmigrasian instansi kabupaten. penyiapan 'a. pengalokasian tanah untuk pembangunan wilayah pemukiman dan pengembangan transmigrasi wpt) atau lokasi penempatan. peomunikasi informasi dan edukasi kie)kerjasama dengan daerah kabupaten lain. aa. pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi skala kabupaten. penetapan status calon transmigrasi skala kabupaten berdasarkan kinerja pemerintah. peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigrasi skala kabupaten. pelayanan penampungan calon transmigrasisi. kawasan sinkronisasi peningkatan kapasitas sdm dan masyarakat transmigrasidengan wilayah sekitar skala kabupaten. pengusulan calon wpt dan dan edukasi kie) fasilitasi ketransmigrasian skala kabupaten. perpindahan penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian transmigrasi skala kabupaten. peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. penyamaan persepsi kesepahaman, kesepakatan menge laksanalandak, ttd adrianus asia sdotevaluasi.. membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan formal penjaminan mutu. supervisi dan fasilitas satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sendi supervisi dan fasilitas satuan pendidikan berbasis keung b.pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan upaya kesehatan. pencegahan dan penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan pemberantasan kejadian luar biasa. penyakit. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pe sakit menular. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan sakit. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit dampak pencemaran lingkungan. penyehatan lingkungan. perbaikan gizi ma penyelenggaraan surveilans gizi buruk. syarikat. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. pelayanan kereta penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji. tan perorangan dan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat. sekunder. penyelenggaraan upaya ke selatan pada daerah per batasan, terpencil, rawan. registrasi, akreditasi, serta fik,rang garapan jaminan pemeliharaan kesehatan. masyarakat. kesehatan sesuai kondisi lokal. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan na signal tugas pembantuan). sumber daya ma peningkatan jumlah, pemanfaatan tenaga kepe hutan strategis. usia kesehatan. mutu dan penyebaran pendayagunaan tenaga kesehatan. tenaga kesehatan. pelatihan teknis. registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentuserta penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan kesehatan. an, mutu obat dan dasar, alat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, meter jangkauan harga reagensia dan vaksin. obat serta perbekalan pengambilan sampling contoh sediaan farmasi ese hutan. penyelenggaraan promosi kesehatan. masyarakat. du, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup sehat dan peng kembangan upaya kepe hutan bersumberdaya masyarakat ukm). manajemen kebijakan. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian operasional kesehatan.yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten. kesehatan. pengelolaan survey kesehatan daerah (surkesda). aan peningkatan pena pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. hasan dan akuntan militan. pengembangan sis pengelolaan sistem informasi kesehatan sik). tem informasi kepe hutan sik). sarana dan pembangunan sara pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan seperti prasarana. kesehatan. puskesmas, pustu, poskesdes, dan perumahan medis dan paramedis. penyediaan sarana penyediaan sarana transportasi untuk mobilisasi pelayanan transportasi. kesehatan seperti kendaraan roda roda dua, dan pusing (puskesmas keliling) air. pengembangan pengembangan sumber melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam kep dan spesialis) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sumber daya air lai dan pengusahaan air. lain sumber daya air tingkat kabupatendalam pengelolaan.sistem info masi sumber daya air tingkat kabupaten. penyelenggaraan sistem in ber daya air pada wilayah pengendalian. sungai dalam kabupaten biaya jaringan jalan kabupaten desa. pembinaan. pembinaan jalan kabupaten, pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan penelitian para aparatur penyelenggara jalan kabu paten desa. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan perti tmbangunan jalan kabupaten: pengusahaan. pembiayaan pembangunan jalan kabupaten des ngaturan. penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan perdesaan.n tangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria spk). pembinaan.kembang nan unia usaha masyarakat dalam pengelolaan dan pem sarana dan prasaranastem pela kanan air minum spam) kabupaten. penetapan peraturan daerah spk pelayanan prasarana sarana air minum berdasarkan standar pelayanan mini n prasarana dan sarana ps) pengembangan spam yang berada wilayah kabupaten. evaluasi terhadap penyelenggarapra sarana sarana garaan dan pembiayaan pembangunan per tambahan kabupaten. penyusunan rencana induk pengembangan persamaan kabupaten. pengawasan. pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan per tambah mukiman. kawasan siap bangun kasih) dan lingkungan siap bangun fisika) yang ber diri sendiri: pengaturan.. penyelenggaraan pembangunan kasih fisika kabupaten. pelaksanaan kerja . melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyerang garapan kasih fisika kabupaten. evaluasi penyelenggaraan pembangunan kasih fisika kabupaten. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan spk kabupaten. pemukiman kumuh: pengaturan. penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penang gulungan permukiman kumuh. penyelenggaraan penangan kawasan kumuh perkotaan kabupaten. pengelolaan peremajaan per bahkan permukiman kumuh dengan rusunawa. pengawasan.: pengaturan. san wilayah kabupaten. pembangunan. penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis kabupaten. pengawasan. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangubangunan pengaturan. penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangun gedung dan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, lingkungan. d nitrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanent, darurat, dan bang a rakyat dalam penyelengaraan bangunan gedung dan lingkungan. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangun . penetapan status bangunan gedung dan lingkunganu kenegaraan bangunan gedung dan lingkungannyalilin fungi dan dilestarikan yang berskala lokal. pemberdayaan. pengembangan sistem info i.. pembangunan penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten baru. bidang pembiayaan perumahan. penyusunan spm kabupaten bidang pembiayaan perumahan. pelaksanaan,penerapan dan penyesuaian pengaturan instrument pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. fasilitas instrumentu kenenyemu perumahan formal baru. purs bangunan perumahan, baik bumn, bumi, koperasi, perorangan, pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyu kenegaraan pembangunan perumahan dan psu yang berdampak lokal. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan daerah kabupaten landak dan bupati landak memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang penetapan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahanrumah susun milik rusunawaspu pesisir dan pantai serta pulau kecilenam pangan pengungsi lintas kawasanperumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang mahan swadaya. baru datarkembang bagigen penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam kawasan. tangan pengembangan kawasan. kawasan.) kabupaten. pembinaan teknis penyusunan rp4d wilayahnya. penyusunan rp4dn tangan kawasan dan rp4d wilayahnya. kawasan skala penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam besar. dan pengelolaan kawasan skala besar wilayahnya. kawasan penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyu khusus keneu prasarana kenegaraan keterpaduan prasarana kawasan.kawasan wilayahnya. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan kawasan wilayahnya. keserasian ka penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyu hasan. kene nya. pembinaan hukum pembangunan pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan peraturan peran baru. perundang undangan bidang perumahan tingkat dang undangan kabupaten. dan pertanahan pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten untuk perumahan. ko hu pasti masalah dan sengketa dang perumahan kabupaten. fasilitas penyusunan, komedi binaan tekno pembangunan pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan logi dan industri. baru. pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial eko benda ke pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan laku pembangunan baru. para pelaku pendukung pembangunan perumahan. perumahan, peran koordinasi pelaksanaan kbbi akan kabupaten tentang serta masyarakat pemberdayaan para pelaku penyu kung pembangunan dan sosial budaya.jadnetapan urusan pemerintahan dengan peraturan daerah ini ditetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten landakandian, pemberdayaan masyarakat dan desa,s5) urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada meliputi:.a rakyat. pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. pembangunan. perencanaan tata ruang: penyusunan dan penetapan rencana tata ruang will yah kabupaten rtrw). penyusunan dan penetapan rencana tata ruang ka hasan strategis kabupaten. penetapan rencana detail tata ruang untuk rtrw. pemanfaatan tata ruang: syari tot: pengendalian pemanfaatan ruangnanda rencanaan dan perumusan kebijakan. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pengendalian pem bangunan daerah. pembangunan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah ka daerah. kabupaten. penetapan pedoman dan standar perencanaan pem bangunan daerah kaca matan desa. penetapan standar pelayanan minimal spm) bangunan daerah. penyajian data dan informasi pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik serta media satelit (web internet) sesuai dengan kelayakannya. penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawa san dan lingkungan perkotaan. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan ka hasan dan lingkungan perkotaan. penetapan keserasian pengemb wilayah dan kawaspenetapan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah. penetapan kebijakan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. penetapan kebijakan pembangunan daerah rawan bencana. bimbingan, konsul koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tasi dan koordinasi. pembangunan daerah. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan iptek, antar kabupaten, lembaga perguruan tinggi negeri atau swasta, serta pengembangan teknologi, rekayasa, tepat guna sesuai dengan potensi daerah kota skala kabupaten. bimbingan,supervisi dan konsultasi pelayanan per kotasupervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan kaca matan desa. pengembangan wilayah tertinggaln tangan wilayah dan kawasan din tan desa. monitoring dan eva pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan luas money). pembangunan daerah:. melaksanakan usaha untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah. melaksanakan kegiatan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. melaksanakan rencana pembangunan daerah rawan bencana. pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan perhubungan lalu lintas dan| penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan darat. angkutan jalan transportasi jalan kabupaten. lla)encana bangun terminal penumpang tipe pembangunan mengoperasi ilihan rair men dan rekayasa lalu lin tas jalan kabupaten. penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas (andalan) jalan kabupaten. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintasl . lalu lintas angkutan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai, danau, dan sungai dan danau dalam kabupaten. penyeberangan penyusunan dan penetapan rencana umum lintas lland). penyeberangan dalam ka kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. penetapan lintas penyebab tpelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan propinsi, nasional dan antar negara. penetapanlogon), jaring terapung dan keras bah sungai. pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi. pembangunan pemeliharaanmbagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pengendalian dam| pengelolaan limbah pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah skala pak lingkungan. bahan berbahaya dan kabupaten. beracun b3)glingkungan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan amdal). pengelolaan ling dungan ukl) dan upaya pemantauan lingkungskala kabupaten. pencemaran air. pemantauan kualitas air pada sumber atau uang paksa ter hadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada kepada darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya. pengaturan pengelolaan kua lintas air dan pengendalian pencemaran air skala kabu udara dan legenda gerak dan tidak bergerak skala kabupaten. lian pencemaran pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan udara.| penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan makan dan atau kru hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran sakan tanah akibat hutan dan atau lahan. kebakaran hutan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan skala dan atau lahan. d | penetapan kriteria teknis baku kerusakan lahan dan makan dan atau kru atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perk sakan tanah untuk bulan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kegiatan produksi kerusakan tanah nasional. biomassaapat diperiksa kan dapat berdampak skala kabupaten. pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan atau nah untuk produksi biomassa skala kabupaten. penanggulangan pen| penanggulangan pencemar dan atau kerusakan ling cemaran dan kru dungan akibat bencana skala kabupaten. sakan lingkungan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala akibat bencana.standar kompetensi hidup pada skala kabupaten. personil bidang lingkungan hidup. pengembangan perang| penetapan peraturan daerah bidang penerapan kat ekonomi ling instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya dungan manajemen ling dungan ekolabel, produksi bersih, dan dungan ekolabel, teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi bersih dan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala teknologi kabupaten. berwawasan lingkungan. pendidikan dan evaluasi hasil pelaksanaan diklat kabupaten. pelatihan diklat). perjanjian interna pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian signal bidang internasional bidang pengendalian dampak lingkungan pengendalian skala kabupaten. dampak lingkunganetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perlindungan perubahan iklim skala kabupaten. atmosfir. penetapan kebijakan berlin lingkungan. kebutuhan daerah. konservasi keanekaragaman hi. koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekara sumber daya zaman skala kabupaten. alam sda) kece b. penerimaan permohonan dan tanaman kabupaten. monitoring dan pembinaan perolehan tanah. pengadaan tanah penetapan lokasi. untuk sepenting pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan umum. penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa kota tanah garap tanah japan. an. penelitian terhadap objek dan subj pembentukan tim pengawasan pengendalian. lah ganti kerugian penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah dan santunan untuk pembangunan. nah untuk pemda agunan namoerea loo agam pen manan pata dan objek medis tarian panitia. tribus tanah, ser pelaksanaan sidang yang mem bahas hasil inventarisasi ganti kerugian untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta tanah kelebihan ganti kerugian tanah kelebihan aksi mum dan tanah maksimum dan absence.jek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian. penetapan tanah pembentukan panitia peneliti. adatnah adat. pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah adat. pengusulan pemetaan dan pen catatan tanah adat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten. penanganan masalah tanah adatyang kosoperlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan menu tamatan masyarakat setempat. fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak lain ttugas pembantuan perencanaan pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten. penggunaan kompilasi data dan informasi yang terdiri dari tanah wilayah peta pola pendayagunaan tanah atau peta wilayah tanah kabupatenan tah kabupaten maupun invers rencana letak kegiatan penggunaan tanah. pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draf rencana letak pegiat penggunaan tanah dengan stasi terkait. konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draf perikanan, pertanian: kehutanan, perkebunan: energi dan sumber daya mineral, pariwisata, sg. industri, perdagangan dan ketransmigrasian. uraian dari urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud d(l)yang tidak atau belum dilaksanakan oleh pemerintah daerahdalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, pemerintah kabupaten dapat: bab pembiayaan segala biaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan dibebankan kepada anggaran dan belanja daerah, anggaran dekonsentrasi atau tugas pembantuan. bab ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua urusan dan kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintahrencana letak kegiatan penggunaan tanah. penyusunan draf sub sub bidang uraian kewenangan pendaftaran kebijakan penetapan kebijakan pendar taran penduduk. penduduk g administrasi depends bukan, penerbitan dokumen keren skala kabupaten. pembinaan, dan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengembangan pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten. sumber daya manusia pengawasan pengawasan atas penyelenggara raibimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatat, peran penyelenggaraan evaluasi pencatatan sipil skala kabupaten skala kabu paten. sumber dayadepends bukan skala kabupaten. penyelenggaraan koordinasi pengelolaan info masi administrasi penduduk skala kabupaten. pembangunan dan pengen taa. pembangunan bank data kependudukan kabupaten. pembangunan tempat pere skala kabupaten skala sumber daya kabupaten. manusia. pengawasan pengawasan atassen tangan kependudukan skala kependudukan kabupaten. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyerang garapan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebarwanti evaluasi abupaten. pengawasan pengawasan kebijakan pengen dalian kuantitas penduduk, pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas pe nathan persebaran penduduk perlindungan penduduk dan pemda agunan berwawasan kependudukan. perencanaan kebijakan penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kependudukan kabupaten penyelenggaraan 'a. penyerangan dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintahan dan non pemeran tahan pada skala kabupaten. penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi semasa rakitan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. penetapan indikator kependudukan proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten. koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan, dan pelaporan indikator depends evaluasi bima gaan dan pengembangan meka pug nisme, pug pada lembaga pemerintahan, psw, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintahan skala kabupaten. koordinasi dan fasilitas kebijakanpukebijakan penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas dan perlindungan kualitas hidup hidup perempuan yang terkait dengan bidang pendidikan, perempuan perempuankebijakan kwa perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, lintas hidup ekonomi, hukum dan ham, politik, lingkungan dan sosial perempuan budaya skala kabupaten. koordinasi koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan pelaksanaan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebijakan kum dan ham, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kualitas hidup kabupaten. perempuan kebijakan penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan prem perlindungan pumenyan perempuan kabupaten perlindungan pelaksanaan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, kebijakan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan menyan perlindungan dang cacat, dan perempuan daerah konflik dan daerah perempuan yang terkena bencana skala kabupaten. perlindungan kebijakan kemeja pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan anak terapan dan berlin perlindungan anak skala kabupaten. dungan anak penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan berlin dungan anak skala kabupaten. pengintegrasian pengintegrasian hak hak anak dalam kebijakan dan program hak hak anak pembangunan skala kabupaten. dalam kebijakan dan program pengembangan koordinasi koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak pelaksanaan skala kabupaten. kesejahteraan dan perlindungan anak pemberdayaan penguatan lomba fasilitasi penguatan lembaga organisasi masyarakat dan lembaga ga organisasi dunia usaha untuk pelaksanaan pug dan peningkatan masyarakat dan masyarakat dan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. dunia usaha dunia usaha untuk pelaksanaan pug dan peningkatan kesejahteraan perlindungan anak pengembangandan| fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lem penguatan jaringan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pug kerja lembaga kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. masyarakatabupaten.informasi menurut jenis dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan gender dan anak kelamin dari nasional. setiap bidang terkait data dan informa pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisis, pemain gender dan jabatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak anak skala kabupaten. pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisis, pemain jabatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. komunikasi, analisis pemanfaatan penyebarluasan dan pendokumen informasi dan tarian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus prem edukasi kie) puan dan anak skala kabupaten. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan benda than dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. penyusunan model informasi data (mediasi) dan advokasi skala kabupaten. pembagian urusan pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. pelayanan keluar kebijakan dan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan kb, berencana laksanakan jaminan peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kb) dan kepe dan pelayanan kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, hutan reproduksi kb, peningkatan bayi dan anak. partisipasi pria, penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan dan penanggulangan kesehatan reproduksi merasionalisasi jaminan dan pela masalah kesehatan kanan kb, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan reproduksi ser masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, kelangsungan bayi dan anak. hidup ibu bayi penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan dan dan anak kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan dirumah sakit skala kabupaten. penetapan perkiraan sasaran pelayan kb, sasaran pela kanan kb, sasaran pening kata perencanaan kena , penyerangan dan penetapan kriteria serta kelayakan tem pat pelayanan dan kepe hutan reproduksi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta langsungpe hu: pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan layanan dan pembinaan penyuluh kb, perluasan jaringan dan pem desa darah keluarga berkehidupan seksual yang aman dan luaskan, terbebas dari hiv aids dan infeksi menular seksual (ims): pembinaan penyuluh kb, kanan dan kesehatan reproduksi. aa. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontras,: penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kon re, pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program kb. kesehatan kebijakan dan 'a. penetapan kebijakan krr, pencegahan hiv aids,ims reproduksi pelaksanaan krr dan bahaya napa skala kabupaten, remaja krr). dan perlindungan penyelenggaraan dukungan operasional krr, pence hak hak bahan hiv aids, ims dan napa skala kabupaten. reproduksi penetapan perkiraan sasaran pelayanan krr, pencegahan hiv aids, ims dan napa skala kabupaten, penyerangan dan penetapan kriteria serta kelayakan tem pat pelayanan krr termasuk pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa skala kabupaten. aa. penyelenggaraan pelayanan krr termasuk pencegah hiv aids, ims dan bahaya napa skala kabupaten,(som) skala kabupaten, penetapan fasilitas pelaksanaan krr termasuk pen pecahan hiv aids, ims dan bahaya napa baik tara sektor pemerintahan dengan sektor som skala kabupaten, pelaksanaan krr termasuk pencegahan hiv aids, ims dan napa baik anta sektor pemerintah dengan sektor som skala kabu paten, penetapan sasaran krr termasuk pencegahan hiv aids, ims dan napa skala kabupaten, penetapan prioritas kegiatan krr termasuk pencegahan hiv aids, ims danketahanan dan kebijaksanaan pe penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan laksanakan pengen pemberdayaan keluarga skala kabupaten, keluarga tangan ketahanan penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan dan pemberdayaan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. keluarga. 'a. penyerangan penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten,'a. penyelenggaraan bkb, bkr dan bkl termasuk pendidikan pra melahirkan skala kabupaten, pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten, pelaksanaan model model kegiatan ketahanan dan pem bersamaan keluarga skala kabupaten, pembinaan teknis peningkatan pengetahuan keenam p, pelaksanaan pendampingan magang bagi para kader anggota kelompok uppks skala kabupaten,, peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten. penguatan kebijakan dan aa. penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan pelaksanaan lembaga keluarga kecil berkualitas, keluarga kecil penguatan penyelenggaraan dukungan operasional penguatan berkualitas pelembagaan lembaga keluarga kecil berkualitas dan jejaring pro keluarga kecil gram skala kabupaten. berkualitas dan jejaring program 'a. penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan lembaga keluarga kecil berkualitas dan jejaring pro gram skala kabupaten, pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kre dit jabatan fungsional penyuluh kb, penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat per, pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan pence . aa. pelaksana tokoh masyarakat dan tokoh agama, penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh kb, penyediaan dukungan operasional penyuluh kb: penyediaan dukungan operasional imp dalam program nasional: pelaksanaan pembinaan teknis imp dalam program nasional: kabupaten kabupaten, pendayagunaan sdm pro gram terlatih, serta peran canaan dan penyiapan kompetensi sdm program yang dibutuhkan kabupaten, pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebun tuhan program peningkatan kinerja sdm. advokasi dan kebijakan dan 'a. penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan komunikasi, pelaksanaan kie skala kabupaten, informasi dan advokasi dan penyelenggaraan operasional advokasi kie skala edukasi kie) kie. kabupaten. 'a. penetapan perkiraan sasaran advokasi dan kie skala kabupaten,tro dipelaksanaan promosi krr termasuk pencegahan hiv aids dan perlindungan hak hak reproduksi. informasi dan kebijakan dan aa. penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro pelaksanaan data data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten, kependudukan mikro penyelenggaraan informasi serta data mikro depends dan keluarga kependudukan bukan dan keluarga skala kabupaten. dan keluarga ', informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. aa. pelaksanaan operasi sistem informasi manajemen pro gram nasional, pemutakhiran, pengelolaan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga, pengelolaan data dan info ringan komunikasi data lam pelaksanaan government dan melakukan disemai nasi informasi. keserasian penyerah kependudukan dan mobilitas) dengan pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan ling dungan daerah kabupaten. pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang ngawur perkembangan dan dinamika kependudukan dae rah kabupaten. penyerangan isu kependudukan dalam program pembangunan daerah kabupaten dan supervisi pelaksanaan pelaksanaan program nasional kabupaten. pembinaan pembagian urusan pemerintahan bidang sosial sub bidang sub sub bidang uraian kewenangan kebijakan penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu bidangpenyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten. bidang sosial pembinaan koordinasi pemerintahan bidang sosial skala kabupaten. bidang sosial sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan stan variasi. seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akresi tasi dan sertifikasi. pandang masa lah kemeja tera sosial pengembangan penggalian dan pendayagunaan asks skala kabupaten. dan pendahagi naan potensi dan pengembangan dan pendayagunaan asks skala kabupaten. sumber kemeja terapan sosial asks) pelaksanaan pro pelaksanaan program kegiatan bidang sosial skala k pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala santan program kabupaten kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bidang sosial dengan tembusan kepada menteri sosial. sarana dan penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten. prasarana sosial pembinaan tena pengangkatan dan pemberian tian pejabat fungsional pekerja fungsional sosi. sosial penganugerahan penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya tanda kelor lencana, kebaktian sosial kepada presiden melalui gubernur matan dan menteri sosial. pemberian penghargaan bidang sosial skala kabupaten. nilai nilai kerah pelestarian nilai pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan dan layanan pejuang nilai jangan serta nilai nilai kesetiakawanan sosial sesuai pado dan kereta man yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kawanan sosial. kabupaten. pemeliharaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, tmp kabupaten. taman makam pahlawan tmp) penganugerahan penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar gelar pahlawan pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan. dan perintis kemerdekaan penyelenggaraan penanggungjawab,ngjawabrang sumbangan pengendalian pengumpulan uang atau barang skala sosial kabupaten. ketentuan lebih lanjut dari peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur ddan lanjut usia tidak cacat fisik dan potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan mental, dan tidak.ketenagakerjaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi penetapan perencanaan, kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyerang pembinaan dan garapan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan pengawasan skala kabupatenan tahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. pembentukan kelembagaan skpd bidang tenaga kerjaan skala kabupaten. perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, tembi sumber daya sepur dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan sdm manusia sdm) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang aparatur. ketenagakerjaan skala kabupaten. perencanaan formasi, karir, dan diklat sdm apapunlegenda lian, serta evaluasi pengembangan sdm aparatur , tenaga kerja civitas skala kabupaten. pelaksanaan program peningkatan produksi vitas wilayah kabupaten. penyelenggaraan perizinan pendaftaran lembaga pela t pasar kerja dan pendar penempatan taran pencari kerja (pencakar) dan lowongan kerja, tenaga kerja penyusunan, pengolahan dan penganalisasian data dalam negeri pencakar dan data lowongan kerja skala kabupaten: pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepa pencakar dan peng guna tenaga kerja skala kabupaten, pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja,daerah akad) antar kerja lokal, penerbitan surat persetujuan penempatan spp) akl skala kabupaten. penerbitan rekomendasi izin operasional tenagpelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pena hasan pendayagunaan tks dan lembaga suka rela skala kabupaten, pendaftaran dan fasilitasi pembentukan tenaga kerja mandiri tkm). penerbitan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) perpanjangan untuk tenaga kerja asing tkm)u baru pendaftaran dan seleksi penempatan calon tki wilayah kabupaten, tenaga kerja luar pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon tki neger, penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan tki luar negeri. pembinaan, pengawasan dan monitoring penempatan maupun perlindungan tki kabupaten. penerbitan,fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan hubungan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu industrial dan wilayah kabupaten. jaminan sosial pendaftaran perjanjian kerja sama pks), perjanjian tenaga kerjaanan buruh yang berdomisili kabupaten atas rekor mendakn pil, pembinaan kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja wilayah kabupaten,pe pemeriksaan pengujian terhadap perusahaan dan objek pengawasan tenaga kerjaan skala kabupaten. penerbitan rekomendasi (izin) terhadap objek pena htenaga jaan skala kabupaten. penyelenggaraan penatalaksanaan pengawasan ketela pekerjaan skala kabupaten. pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketela pepembagian urusan pemerintah bidang koperasi usaha kecil dan menengah kelembagaan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan koperasi peleburan serta pembubaran koperasi. pengesahan, pembentukan, penggabungan dan pele bulanr ten pembinaan dan pena hasan koperasi simpan pinjam ksp) dan usaha simpan pinjam usp) koperasi tingkat kabupaten. fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan opera simpan pinjam ksp) dan usaha simpan pinjam usp) koperasi tingkat kabupaten buatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam ksp) dan usaha simpan pinjam usp) dalam wilayah kabupaten, pembinaan koperasi simpan pinjam ksp) dan usaha simpan pinjam usp) dalam wilayah kabupaten, fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelam saran akibat pembubaran koperasi simpan pinjam ksp) dan usaha simpan pinjam usp) dalam wilayah kabupaten, pemberian sanksi administratif kepada koperasi simpan pinjam ksp) dan usaha simpan pinjam usp) dalam wilayah kabupatenukna aan bagi ukm tingkat kabupatenai laba bumn, hibah: jenis pembiayaan lain. pengawasan, pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya member monitoring dan dayan koperasi dan ukm dalam wilayah kabupaten. evaluasigembangan penanaman modal penanaman penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk modal rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pemda an tangan penanaman modal put,tensemfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha bidang penanaman modal naman modal tingkat kabupaten. promosi mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis penanaman pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan modalmerlukan dan menyusun dan menyusun materi promosi skala kabupaten. pelayanan mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata penanaman cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu modal dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal penanaman kabupaten. modal melaksanakpedoman tata data dan sistem pembangunan dan pengembangan sistem info masi informasi penanaman modal skala kabupaten. penanaman membangun dan mengembangkan sistem informasi modal melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan penanaman pengembangan kerjasama luar negeri, promosi modaltandar pela kanan minimal spm)geografikabupaten. penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya bcb jypengembangan, dan bidang pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten,,bidang kabupaten:penjelasan atasumum berdasarkan undang undangjalankan urusan yang menjadi kewenangannya,konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi maka perlu diadakan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahurus secara bersama antarajadapun yang menjadi kewenangan daerahiri dari urusan pemerintahcatatan sipilmenengahsedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang antara lain kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, enerrahan prestasi. peningkatan sarana dan pranasional dan internasional.pemerintah. koordinasi antar kecamatan. pembinaan dan pembinaan dan pengawasan diskala bidang: raga. koordinasi koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten,pengawasan skala kabupaten: pembinaan terhadap organisasi norma dan standar raga. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dana. s.kepada wawasan kebijakan kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) kebangsaan penyelenggaraantahanan ideologi sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsa(merujuk nasional kebijakan kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis penyelenggaraan provinsi) bidang kewaspadaan dini, kerjasama pemerintahanlaksameme rintihan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten. ' ) ' ' | ketahanan seni, penetapan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk budaya, agama dan kebijakan kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis kemasyarakatan penyelenggaraan provinsi) bidang ketahanan seni dan budaya, agama pemerintahtahanan seni dan kegiatan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akut a h kataoperasional (merujuk negeri kebijakan kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis penyelenggaraan provinsi) sistem implementasi politik, kelembagaan partaiimplementasi kegiataca penyelenggaraan matan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem pemerintahan dan implementasi politik, kelembagaan politik pemeran ama ketahanan ekonomi penetapan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kebijakan kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis penyelenggaraan provinsi) bidang ketahanan sumber daya alam, pemerintahansosial pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan sasi, bimbingan, kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, kon mutasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta supervisi, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. koordinasi, monitor penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, ring, dan eva luas konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan serta pena hasan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan penyelenggaraan wilayah kabupaten.rang penyusunan ppd kabupaten. garapan penyampaian ppd kabupaten kepada menteri pemerintahan dalam negeri melalui gubernur. daerah ppd) database pengolahan database ppd skala kabupaten. penataan d, kabupaten, nama dan pemindahan ibukota kabupaten. pembinaan, sosial pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi sasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. dan pengkajian penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi penata dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan daerah dan otsus otsus. monitoring dan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan eva luas serta daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten. pengawas dan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah penataan daer.baga hal): dewan penyiapan bahan masukan pembentukan, pertimbangan penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk otonomi daerah sidang dprd. (dprd)bagi sidang dprd. badan daerah. kerjasama daerah pengembangan kapa situ. penetapan pedoman tata tertib dprd kabupaten. pemilihan, pence bahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kdh) dan wakil kdh: pelaksanaan. fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati cc. kedudukan protokol ler dan keuangan dprd: kebijakan. pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan dprd kabupaten. kedudukan kerangkebijakan pelaksanaan pedoman kpj bupati. pemerintahan fasilitasi konsen umum rasi, tugas pembantu dan kerjasamarbantukan kepada desa. fasilitasi penetapan kebijakan kabupaten bidang kerjasama kerjasama daerah dengan pihak ketiga. dengan pihak pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga kotage domaitertiban kabupaten dengan merujuk ketertiban umum, kebijakan nasional dalam bidang: dan perlindungan penegakan perda peraturan kepala daerah. masyarakat ketertiban umum dan ketentberlin koordinasi penegakan ham skala kabupaten. dungan dan pen akan hak asasi manusia ham) panwilayahpengembangan wilayahdaya alam, penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kehutanan, energi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala dan sumber daya kabupaten. mineral. kawasan sumber penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi daya buatan, pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala pelabuhan, bandar kabupaten. udara, perkebunan, peternakan, indus tri, pariwisata, per dagangan, otorita, bendungan dan sejenisnya kawasan sepenting penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi umum, pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kawasan fasilitas kabupaten. sosial dan umum manajemen pencegah dan penanggulangan bencana: penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi mitigasi pengelolaan mitigasi pencegahan bencana skala pencegahan kabupaten. bencana. penanganan penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi bencana. penanganan bencana skala kabupaten. penanganan pasca penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi bencana. penanganan pasca bencana skala kabupaten. kelembagaan. penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kebakaran. penanganan kebakaran skala kabupaten. administrasi organisasi dan kelam pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan keuangan bagian pengelolaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola daerah keuangan daerahrs tasi daerah pajak dan retribusi penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan daerahdaerah bumi) keuangan mikro kabupaten. dan lembaga pelaksanaan pengelolaan bid dan lembaga keuangan keuangan mikroabupaten. pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta badan layanan umum blu) kabupaten. pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta badan layanan umum blu) kabupaten. dana perimbangan dana alokasi pengelolaan data dasar perhitungan alokasi dau umum dau) kabupaten. dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian. penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pemerintah daerah wajib mengacupenyelenggaraan kedua urusan tersebut, harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan dan harus mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. dengan demikian berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah daerah kabupaten landak wajib menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi keuangannya dalam peraturan daerah. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas penentuan urusan pilihan sesuai dengan sekala prioritas yang ditetapkan pemerintahan daerah. pemerintahmengingat kemampuan anggaran pemerintah daerahcukup jelas cukup jelaskhusus dak)hbsentausa haan, akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan akuntansi dan desa. pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan penerapan dan pengendalian organisasi perangkat dalian daerah. monitoring dan valuenegeri sipil pns). pengangkatan calon pelaksanaan kebijakan pengangkatan cons pegawai negeri sipil lingkungan kabupaten. cons)pegawai negeri sipil kabupaten.kenaikan pangkat pns kabupaten menjadi dahan dan pemberian golongan ruang i b s d iii d. tian dalam dan dari usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan jabatan pengabdian. perpindahan pegawai penetapan pengangkatan, pemindahan dan negeri sipil pns) pemberhentian pns kabupaten dalam dan dari antar instans dan pemberhentian eselon pns kabupaten. pemberhentian penetapan perpindahan pns kabupaten. sementara darita penetapan pemberhentian pns kabupaten gol ruang wai negeri sipil pns) ii d bawah dan pemberhentian sebagai cons atau calon pegawai kabupaten. negeri sipil cons) pemutakhiran data pemberhentian sementara pns untuk golongan iii d pegawai negeri sipil bawah. pns) pengawasan dan penetapan pemberhentian pns kabupaten gol. ruang pengendalian ii d bawah dan pemberhentian sebagai cons kabupaten. pembinaan dan pena pelaksanaan pemutakhiran data pns kabupaten. hasan penyelenggara manajemen peta ketahanan pangan kotakabupaten. panganmbagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.kelurahan skala desa dandesa dan penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurah rain pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabu netapan pedoman peran bpd dan kelurahan dalam permusyawaratan penyelenggaraan pemerintahan desakeuangan dan aset desapenetapan pedoman pengembangan kapasitas kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. pemerintahan desa penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan kelura dan dan kriteria bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan pengembangan partisipasi masyarakat skala partisipasi kabupaten. masyarakat pemantapan data koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa profil desa dan dan profil kelurahan skala kabupaten.kabupaten.pembangunan kabupaten. partisipasi pelaksanaan pengembangan manajemen pemda aperan syarikat dalam penata masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. ruang kawasetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan pengembangan prosedur bidang pemberdayaan adat dan kehidupan pengembangan kehidupan sosialisasi budaya sial budaya masyarakat skala kabupaten. masyarakat pemberdayaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan adat istiadat dan perempuan skala kabupaten. budaya nasionallembaga perempuan skala kabupaten. pemberdayaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan pkk perempuanberdayaan dan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan kesejahteraan sosial skala kabupaten. keluarga pkk)ingkatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja skala kabupaten. sosialngembangan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan dan perlindungan tenaga kerja. tenaga kerja pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. monitoringmakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pemberdayaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ekonomi penduduk pengembangan usaha ekonomi keluarga dan miskilembaga keuangan mikro perdesaan kelompok masyarakatkeuangan mikro perda pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha saanroduk koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan pemasaran hasil pengembangan pertanian pangan dan peningkatan usahaabupaten. pengembangan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaran pertanian pangan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. ketahanan pangan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan masyarakat dan peningkatan ketahuan pangan masyarakat. monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahuan pangan masyarakat. pemberdayaan kebijakan penetapan kebijakan daerah. masyarakat penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam lam pengelolaan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat sumber daya guna alam dan teknologi tepat guna fasilitasi konservasi koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan dan rehabilitasi lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. lingkungan pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. fasilitasi pemanfaatan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan lahanrasarana koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat dan sarana guna skala kabupaten. pedesaanfasilitasi pemetaan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan butuhkan dan angka kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten. jian teknologi tepat penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama guna teknologi pedesaan skala kabupaten. pedesaanpembagian urusan pemerintahan bidang stati, statistik dasar statistik dasar meliputi: survei antar sensus pemberian dukungan penyelenggaran statistik dasar. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten. pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten. survei sosial dan pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi. ekonomi statistik sektoral koordinasi statistik penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten. antar sektoral statistik khusus kabupatenkabupaten, pelestarian dan badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan pengamanan swasta dan perorangan berskala kabupaten. akreditasi dan sertifikasi pengawasan pengawasan supervisi terhadap penyelenggaraan supervisiperpustakaandan penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten pelestarian colekjabatan fung fungsional pustakawan skala kabupaten sesuai kebijakan signalrpustakaan. latihan diklat) teknis dan fung signal perpustakaan,frekuensi radio telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana dan orbit satelit telekomunikasi. orsay)instalasi pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran sasi pos dan standarisasi pos dan telekomunikasi. abupaten. kelembagaan pelaksanaan diseminasi informasi nasional. komunikasi meme lintah daerah skala kabupaten. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten landak nomor ii. urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten landak pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang sub sub bidang uraian kewenangan tanaman pangan lahan pertanian penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan dan hortikulturapertanianeawastanamltikultura wilayah kabupaten. pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan holltikultura wilayah kabupaten. bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah kabupaten. pembinaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha. pelaksanaan studi amdal upaya pengelolaan lingkungan hidup upaya pemantauan lingkungan hidup ukl upl) bidang tanaman pangan dan hol. panen, pasca bimbingan penanganan panen, pasca panen panen dan dan pengolahan hasil pengolahan tanaman pangan dan holtikultura wilayah hasil kabupaten. bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah kabupaten. penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan holltikultura wilayah kabupaten. promosi komoditas tanaman pangan dan holtikultura wilayah kabupaten. penyebaran informasi pasar wilayah kabupaten. pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan holltikultura statistik dan wilayah kabupaten. sistem informasi bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan tanaman pangan dan holtikultura wilayah kabupaten. dan holtikultura pengawasan dan evaluasi peternakan kawasan penerapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah dan peternakan kabupaten. kesehatan wilayah kabupaten. kesehatan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin hewan peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. dan kesehatan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin masyarakat peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. veteriner pengawasan penerapan standar mutu alat dan kesmavet)esaha peternakan, untuk peter kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. akan dan kepe hutan hewan dan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi kesehatan masa pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, rakyat veteriner kesehatan hewan dan kesmavet. kesmavet) obat hewan, penerapan kebijakan obat hewan wilayah vaksin, sera dan kabupaten. sediaan biologis identifikasi dan investtternakproduksi dalam negerio, bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, kesan), pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. kesehatan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit masyarakat hewan. veteriner dan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga kesejahteraan lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin hewan konservasi satwa liar. bimbingan dan pengawasan pelayanan kesan, kesmavetelolaindonesilaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan pengembangan peternakan wilayah kabupaten. peternakan pemantaur wilayah rekomendasi.. bimbingan pelaksanaan penerapan nkv wilayah kabupaten pembinaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman usahapanen dan hasil peternakan wilayah kabupaten. pengolahan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya hasilwilayah peternakan wilayah kabupaten. pemasaran bimbingan pemasaran hasil perternakan wilayah kabupaten. promosi komoditas perternakan wilayah kabupaten penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. pengembangan penerapan system perstatistikan dan informasi peternakan sistem statistik wilayah kabupaten. dan informasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan peternakan wilayah kabupaten hewan kesan) bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan kesan wilayah kabupaten bimbingan penerapan system informasi wilayah kabupaten penunjang pengembangan penetapan kebijakan sdm pertanian pada tingkat sumber daya kabupaten manusia penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian pertanian wilayah kabupaten. perencanaan pengembangd dan prosedur system kerja penyuluhan pertanian, perencanaan penyuluhan pertanian tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, penyelenggar. teknologi pertanian perlindungan pemberian nama dan pendaftaran varietas locpertanian bidang akreditasilampiran peraturan daerah kabupaten landak nomor tahun tanggal desember tentang penetapan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten landak urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten landak. urusan pemerintahan bidang pendidikan sub bidang sub sub bidang uraian kewenangan kebijakan. kebijakan standar. penetapan kebijakan operasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formalsendi u kene.atau pengelolaan satuan sendi ikan sekolah dasar, menengah yang bertaraf nasional dan internasional. pemberian izin pendidikyang bersifat dan rekomendasi ter hadap penyelenggaraan perguruan tinggi. pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar, menengah yang bertaraf nasional dan inter nasional.iaya untuk pengadaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai dengan kewenanganusia dini,pembagian urusan pemerintahan bidang perkebunan perkebunan lahan penerapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan perkebunan wilayahpemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk untuk perkebunan perkebunan. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunanblikabupaten. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupatenbimbingwilayah perkebunanalat danetata saitama perlindungan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan perkebunkabupaten. statistik dan bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah sistem informasi kabupaten. perkebunan hutan, hutan pro lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam diksi, hutan lin dan taman buru. dung, kawasan poles l pertimbangan penyusunan rancang bangun dan yah pengelolaan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutunit php. puluh tahunan) unit kesatuan pengelola hutan produksi php)pengelolaan jangka pendek tahu jangka pendek unit php. nan) unit php rencana kerja usaha pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan unit usaha pemain produksi. jabkerja usaha pemanfaatan unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten. hutan produksi rencana pengelolaan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kph. jangka panjang) unit kesatuan pence bolaan hutan lindung kph)kph. menengah) unit kph rencana pengelolaan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan jangka pen tahunan (jangka pendek) unit kph. dek) unit kph rencana kerja usaha pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan) (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan unit usaha pemain lindung. jabatan hutan lindungusaha menengah) unit pemanfaatan hutan lindung. usaha pemain jabatan hutan lindungkerja unit usaha pemain unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi. jabatan hutance bolaan hutan konser rasi kpk) rencana pengelolaan pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan limata pendek (tahunan) unit kpk. hutan) unit kpk(dua puluh tahunan) untuk cagar alam, puluh tahunan) suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam gar alam, suaka mar dan taman buru skala kabupaten. satwa, taman sigtuk cagar alam, suaka margasatwa, gar alam, suaka mar taman nasional, taman wisata alam dan taman buru satwa, tamanpendek cagar jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, alam, suaka marga taman nasional, taman wisata alam dan taman buru satwa, taman rasio skala kabupaten. dan kehutanan numerikpemberian hutan pada hutan dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksikawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan jasa lingkungan hutan negaraasil hutan rehabilitasi hutanpengelolaan, aliran sungai penyelenggaraan pengelolaan das skala kabupaten. pelaksanaan rehab pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil sitasi hutanemantauan pada areal yang die pelaksanaan reklamasi hutan areal bencana alam pada areal bencana alam skala kabupaten. pemberdayaan masa bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan rakyat setempat dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat lam dan sekitar dalam dan sekitar kawasan hutan. hutan pengembangan hutan penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak hak dan aneka dan aneka usaha kehutanan.pariwisata alam dan alam pada kawan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan pelestarian alam, kebun buru skala kabupaten. dan pengusahaan man buru, areal buru dan kebun buru pemanfaatan tumbuh pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa dan satwa liarjut bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan dalian bidang keju evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten. tanahpembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral subbidang sub sub bidang uraian kewenangan mineral, batu bara, pembuatan peraturan perundang undangan daerah panas bumi, dan air kabupaten bidang mineral, batubara, panas bumi, dan tanahbumi hulu minyak dan gas bumi bersama pemerintah. dan gas bumi pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja migas)pendistribusian dan tata niaga hilir minyak dan bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai gas bumgudang bahan peledak jasa penunjang dalam rangka kegiatan usaha migas daerah operasi minyak dan gas daratan dan daerah operasi pada wilayah bumimbagian urusan pemerintahan bidang perikanan. umum pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber . perencanaan d daya ik. pelaksanaan sistem informasi perikanan wilayah kabupaten. peragaan, penyebarluasan dan bimbimbangan penerapan teknologi perikan |
tiara , dipandang perlu melakukanpada.lima,erusahaan daerah air minum tirta intan kabupaten dan4. belanja daerah rp5. surplus defisit) rp( pembiayaan daerah: penerimaan pengeluaran ( ) pembiayaan netto rp535. ) siapa3. dana perimbangan sejumlah rp1. lain lain pendapatan daerah yang sah sejumlah rp352. retribusi daerah sejumlah rp20. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah rp39. lain lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah rp2952. dana alokasi umum sejumlah rp70127. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah rp328. belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari710. belanja hibah sejumlah rp558. belanja bagi hasil sejumlah rp1. belanja bantuan keuangan sejumlah rp34. belanja tidak terduga sejumlah rp10. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan sejumlah rp566420. pencairan dana cadangan sejumlah rp130. penerimaan kembali dana talangan sejumlah rp1615. dana talangan sejumlah rp16iank,t. bpr intan jabar yang didirikandan ditetapkan penggabungan usaha (merger) deng serta diubah bentuk badan hukumnya dengan peraturan daerah kabupaten garusatu miliar lima ratus jutat. bpr intan jabarunk tan pasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sragen, menimbang bahwa dalam rangka memberikan jaminan berinvestasi serta kepastian hukum diperlukan perlindungan bagi pemangku kepentingan pasar yang telah mampu meningkatkan perekonomianperlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kebutuhan serta karakteristik sosialketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban, hak dan larangan diatur dengan peraturan bupatisragen termasuk peraturan lokasinyaz, danpenentuan jarak pendirianketentuan lebih lanjut mengenai jarak pendirian diatur dengan peraturan bupati. baban desa. ketentuan lebih lanjut tentang pasar desa diaturpengelola pasar yang membidangi. pelaksanaan penerbitan jutapengelola pasarurat keterangan hak pemanfaatan, pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan, penghentian kegiatan jual beli, penertiban barang dagangan, denda administratif, dan atau pembongkaran bangunan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. apabila masa berlakunya hak telah berakhir dan pemegang hak tidak mengajukan perpanjangan maka yang bersangkutan dinyatakan tidak membutuhkan tempat tersebut dan tidak izinkan mengalihkan haknya kepada orang lain, selanjutnya tempat tersebut penguasaannya kembali pengelola pasar. penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh pengelola pasar. dalam penerapan sanksi administratif pengelola pasarsar yang sudah operasional dan telah memperoleh surat izinperaturan daerah ini paling lambatseptember bupati sragen, kukri bagian hukum paten sragen ttd tul setda im) talento, s.h., sen anto, msi agus father rahman pembinagelolaan pasar umum tujuan pembangunan daerah diantaranya adalah peningkatan perekonomian daerah dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatpasar tradisional sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa, yang biasanya digunakan oleh usaha kecil menengahbeberapa pokok materi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup fungsi dan pengelolaan pasar, fasilitas pasar, kelas pasar, nama pasar dan pengaturan jenis dagangan, bentuk bentuk hak pemanfaatan pasar, kewajiban hak dan larangan, toko modern, pasar desa, pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. ii. demidalam setiap kebijakan penyelenggara negarasragemikro,usat perbelanjaan, dan toko modern yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. surat izin menggunakan yang selanjutnya disebut sim adalah bukti hak pemakaian yang diterbitkan dalam bentuk surat izin menggunakan tempat dagangan pasar milik pemerintah daerah berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjangmemanjangbab asas dan tujuan pengelolaan pasar dilaksanakan berasaskan atas: kepastian hukum dan ketertiban, keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan: kejujuran usaha, dan persaingan sehat (fairness). pengelolaan pasar dilaksanakan dengan tujuanmaju, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya,. bab iii ruang lingkup, fungsi dan pengelolaan pasar bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup pengelolaan pasar yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: pasar yang kelola oleh pemerintah daerah pasar yang kelola oleh pemerintah desa, dan pasar yang kelola oleh pihak swasta. bagian kedua fungsi pasar pasar berfungsi untuk kegiatan ekonomiyang tidak bertetangga dengan peraturan perundang undanganmungutan retribusi dan pungutan lainnya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatipengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. ketentuan sebagaimana dimaksud pada diaturdukumandi, cuci, dan kakus mck):duku, keluasan kios kios yang ada pasar lebihmandi, cuci, kakus ( hari pasaran tidak setiap hari, keluasan kios kios yang ada pasar kurang hari pasaranpengelola pasarpemanfaatan kios dan los wajib mengajukan permohonan surat keterangan hak pemanfaatan kepada bupati skpd yang membidangi. tata cara pengajuan permohonan surat keterangan hak pemanfaatan kios dan los diatur dengan peraturan bupati:selama tahun dan setiap tahun wajib diperpanjang.dapat dialihkan kepada ahli waris, orang lain dan atau badan hukumsim setiap pemegang surat keterangan hak pemanfaatan akan diberikan sim. setiap pedagang yang berjualan pelataran (obrolan) dalam wilayah pasar tidak diberikan sim. masa berlaku sim adalah (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun maksimal (dua puluh) tahun. tata cara permohonan sim: menempati tempat jualan sesuai dengan hak dan peruntukannya, menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan pasar, melaporkan secara tertulis kepada pengelola pasar apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los: mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama dengan pengelola, membayar retribusi dan pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. menyerahkan kembali hak pemakaian toko, kios, los dan adegan kepada pengelola pasar setelah berakhirnya hak pemakaian dan atau untuk pembangunan kepentingan umum. setiap pengunjung berkewajiban: menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pasar, mentaati tatatertib yang berlaku, membayar retribusi dan pungutan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. hak setiap pedagang berhak menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan ataujasa pasar, mendapatkan pelayanan dari pengelola pasarpengunjung berhak: mendapatkan pelayanan yang baik dari pedagang dan pengelola pasar, mendapatkan informasi dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. larangan setiap pedagang dilarang tidak melakukan kegiatan pengalihan hak pemanfaatan pada kios atau los atau pelataran yang menjadi haknya selama (enam puluh) hari berturut turut dan atau (seratus dua puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif: melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam simngalihkan hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak lain tanpa izin bupatijasa,nyalurkan aliran listrik, air dalam kios, los atau pelataran tanpa ijin dari yang berwenang. |
remas salinan peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purworejo, menimbang bahwa dalam rangka penyelen daerah, bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya langkah yang dilakukan secara integral dan menyeluruh dari unsur unsur pengelolaan barang milik daerah daerah,megang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawaburworejolam hal pengguna barang,sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah sebagai pelaksanaan perubahan apbd dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksa badan pemeriksa keuangan republik indonesia dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalamkecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah. bab penggunaan barang milik daerah dapat digunakan setelah, dan bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah dengan menerbitkan keputusan bupati. penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: barang milik daerah berupa,yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan yang direncanakan untuk diserahkan,dapat dilakukan kepada perangkat daerah. barang milik daerah dapat dialihkan status penggunaan kepada pihak lain selain perangkat daerah, setelah mendapat persetujuan dari dprd. penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan dengan ketentuan bahwa barang tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi pengguna barang dan atau kuasa penguna barang yang bersangkutan. barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaran tugas dan fungsi pengguna barang atau tidak direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, wajib diserahkan kepada bupati. penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pengguna barang melalui pengelola barang. penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatiyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ditindaklanjuti dengan: penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau cc. pemindahtanganantersebut. pengguna barang yang telah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada dan tidak menyerahkan barang milik daerah kepada bupati dapat dicabut penetapan status penggunaan barangnyabarang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian.. barang milik daerah yang dapat disewakan adalahdan dapat perpanjang apabila penyewa tidak melakukan cidera janji (wanprestasi)uang sewa barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan berpedoman pada formula tarif besaran sewa yang ditetapkan dengan keputusan bupati. besaran uang sewa barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan berpedoman pada formula tarif besaran sewa yang ditetapkan oleh masing masing pengguna barang berkoordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait. besaran uang sewa pakai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau instansi vertikal daerah. pinjam pakai barang milik daerah dilakuberupa tanah, tidak dapat digunakan untuk lokasi bangunan permanen sama pemanfaatan, jangka waktu kerja sama pemanfaatan dibebankan pada mitra kerja sama. kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama yang sekurangnya memuat: pihak pihak yang terikat dalam perjanjian, objek kerja sama pemanfaatan, hak dan kewajiban masing masing pihak yang terikat dalam perjanjian, besaran kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan, jangka waktu kerja sama pemanfaatan, sanksi, ketentuan mengenai batasan batasan pemanfaatan barang daerah yang kerja sama, asuransi: dan persyaratan lain yang dianggap perlukembalihasil perhitungan tim dan ditetapkan dengan keputus,diserahkan terlebih dahulu kepada bupati penetapan mitra bangun guna serah atau mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender, sesuai peraturan perundang undanganunit pelaksana teknis daerah yang selanjutnya disingkat utd adalah bagian perangkat daerah selaku kuasa pengguna barang. unit kerja adalah unit kerja lingkungan perangkat daerah yang ditunjuk sebagai. pembantu pengelola barang milik daerah adalah kepala perangkat daerahyaitu tanah yang menjadi objek, hasil bangun guna serah atau bangun serah guna yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, memelihara objek bangun guna serah atauperjanjian kerja sama, asuransi: dan atau bangun serah guna. dalam jangka waktu pengoperasian hasil bangun guna serah atau bangun serah guna,hasil bangun guna serah atau bangun serah guna harus diatasnamakan pemerintah daerah. biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna dibebankan pada mitra bangun guna serah atau bangun serah guna. objek bangun guna serah barang milik daerah, diserahkanobjek bangun serah guna barang milik daerah, diserahkan dengan tata caratelahwilayah kabupaten purworejolelang tender lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilakukan dengan tata cara: rencana tender lelangkan langsungfisik hukum dan dan resiko. ketentuan lebih lanjut tentang pengamanan barang milik daerah diaturalamatau mitra bangun serah gunapemindahtanganan untuk tanah dan bangunan,dengan keputusan bupati. penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan untuk selain tanah dan bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh bupati, penilai yang ditetapkan oleh bupati atau oleh pengguna barang. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan oleh tim atau penilai yang ditunjuk oleh bupati, ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam hal penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pengguna barang, maka hasil penilaiannya hanya merupakan nilai taksiranondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada antara lain kebijakan pemerintah yang bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh entitas pemerintalam peraturan bupati mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlakuapabil sesuai pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam negerkeputusan bupati setelah harga penjualan atas tanah dan ataunya.lam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk dimanfaatkan oleh pemerintaholehsebagaimana dimaksud pada hurufpemerintahsanaelola barang dan pengguna barang kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah harus memperhitungkan nilai penyusutan berdasarkan masa manfaat. ketentuan lebih lanjut mengenai metode perhitungan penyusutan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diaturv kebijakan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagian kesatu kebijakan dantd ataumenetapkan indikator kinerja bidang pengelolaan barang milik daerah pada unit kerja yang membidangi pengelolaan barang milik daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan indikator kinerja diatur dalam peraturan bupgian kedua asas asas asas pengelolaan barang milik daerah adalah: fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi: akuntabilitas: kepastian nilai. bagian ketiga maksud dan tujuan pengaturpengelolaan barang milik daerahmemberikan pedoman dalam penyusunan rekapitulasi barang neraca yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang milik daerah,yang mengatur badan layanan umum daerah yang bersangkutanpengelolaan, berlaku secara mutasi mutans terhadap aset tak berwujud milik daerah(beri penjelasan) bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku,catatan untuk menyusun penjelasan: penjelasan agar disusun sesuai isi perda hasil pembahasan bersama dprd penjelasan umum dibuat singkat saja, menguraikan konsideran menimbang bahasa penjelasan masih mengacu sepenuhnya pada pp, agar disesuaikan dengan bahasa perda ini. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten purworejosebagaimana yang diamanpemerintah ini mengacu pada pengertian barang milik daerah berdasarkan rumusan dalam angkaatangan, pemusnahan, tengah pusatsukmendelegasikan sebagian dari kewenangan yang dimiliki tersebut. hal dimaksud berlaku pula bagi bupati dalam pengelolaan barang milik daerah. perencanaan kebutuhan, penganggaran,perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaer,aset tetap dan aset lainnya. aset lance,dan transparansi pengelolaan barang milik daerah. bagian keempat: barang milik daerah, pejabat pengelola barang milik daerah, cc.kebijakan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum, oo. barang milik daerah berupa rumah negara, ganti rugi dan sanksi, pengelolaan aset tak berwujud, dan ketentuan lain lai barang milik daerah barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang akanedalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang, kepalbupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berbertugas membantu pengelola barang dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya. ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pembantu pengelola barang diatur dalam peraturan bupati. kepaldan kepala unit kerja selaku kuasa pengguna barang milikpimpinanrencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengguna barang dapat tidak menunjuk kuasa pengguna barang atau menunjuk kuasa pengguna barang. dalam hal pengguna barang tidakj.ccd. rp. belanja subsidi sejumlah. j.c rp. belanja hibah sejumlah. jcc. rp. belanja bantuan sosial sejumlah. rp. belanja bagi hasil sejumlah. j.j.cj. rp. belanja barang dan jasa sejumlah. rp. belanja modal sejumlah.i.c oo. rp. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: penerimaan sejumlah .eekkkk rp. pengeluaran sejumlah . kkkkkkyertaan modal pada perusahaan milik daerah bumi .w.e.seeking. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah . j.sek rp. pembayaran pokok utang sejumlah .i.eeeeee rp. belanja daerah.ieeeeannn rp. ( ) surplus defisit) . rp. pembiayaan daerah penerimaan . eeeeee rp. pengeluaran. j.ea rp. ( ) pembiayaan netto . j.n . jkai j.cdot rp. retribusi daerah sejumlah . rp. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah . kkk. rp. lain lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah . okada. dana alokasi umum . ik. rp. dana alokasi usus . kkkn rp. dana desa sejumlah . j.seeks rp. dana bagi hasil pajak sejumlah . rp. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah .ooo woman rp. bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah . rp. dana bagi hasil retribusi dari provinsi sejumlah .oo women rp. dana transfer lainya sejumlah . rp. belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: belanja tidak langsung sejumlah . rp. belanja langsung sejumlah. rp. |
garut merupakan salah satu daerah yang mengalami penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum, bahwa dalam rangka menindaklanjuti dampak pendanaan dana alokasi umumpakai(umbi'h provinsi st'mater barat pratt'rai| dataid kota ayat'ubi'h nomor tahi teiytaitg per'bahai| atas peranti'rain dataid nomor tahun| tei|tait retribusi jasa usia dei|gan rai iil tt'limit yaitu usia esa walikota payaktiubi'h, menimbang mengingat bahwa peraturan daerah kota payakumbuh nomor tahun tentang retribusi jasa usaha yang diantaranya menetapkan retribusi pemakaian kekayaan daerah belum mencantumkan seluruh tarif retribusi milik pemerintah kota payakumbuh; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kota payakumbuh nomor tahun tentang retribusi jasa usahal,o5yakumbuh nomor tahun tentang retribusi jasa usaha (kembaran daerah kota payakumbuh tahun o11 nomor o); plan perahu]rain daerah sentai{g pertibaiia.it atas peraturan| daerah i{nomor tahi'n 2oi1 tei{tait retribusi jasa usia.2oll nomorsebagaild" tanggal et*htc tot \dvelrxo ar+ tumbuh, g ,,ffi,,y, diundangkan payakumbuh pada tanggal lsqstve 'talk sekretaris daerah kota payakumbuh, benci lembaran daerah kota payakumbuh tahun nomor.i9 noref peraturan daerah kota payakumbuh provinsi sumatera barat (rf 12016l. lampiran nomor tanggal tentang peraturan daerah kota payakumbuh tahun aq1a*tt tot perubahan atas peraturan daerah nomor tahun 2oi1 tentang retribusi jasa usaha struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap pemakaian bangunan milik pemerintah daerah dikenakan retribusi perbulan sebagai berikut type ukuran lebih dari rp. o00, ype ukuran lebih dari s d rp. o0, untuk pemakaian diluar kedinasan atas kendaraan bermotor dan atau alat berat, alat bantu pengaspalan, alat pertanian dan bus milik pemerintah daerah dikenakan retribusi sebagai berikut ype ukuran lebih dari s d type ukuran dibawah dari asrama baby roller kapasitas too vibrator roller kapasitas ton tandem roller kapasitas ton tandem roller kapasitas s d ton the when roller kapasitas s d ton buldoser excavator excavator l,order loader motor rider pan mixer mobil inset inset sampel aspal recycling tipe super aston cook compressor merk suplai tipe dpq ca aspal prayer belli gx. aspal cutter mitsubishi mcd plate compact, masa tipe mvc i1o alat pembuat marka jalan mesin press con block (blok maker) dan genset truk bus pemda roda (empat) bus pemda roda (enam) hand tractor pompa air rp. rp. o.o0o, rp. oo kamar hari. rp. o.ooo, hari. rp. oo, hari. rp. oo, hari. rp. , hari. rp. oo, hari. rp. oo, jam. rp. o.ooo, jam. rp. , jam. rp. 15o. , jam. rp. , jam. rp. o0.ooo, jam. rp. o, jam. rp. , hari rp. oo.ooo, hari rp. , hari rp. , hari rp. o.0oo, hari rp. o.ooo, hari rp. oo.oo0, hari o.fix), hart rp. , hari rp. o0. , hari rp. oo.o0o, hari. rp. oo.ooo, hari rp. ooo, hari rp. oo.ooo, hari aa. bb. hand prayer rp. , hari telescope rp. lso. o hari mesin potong rumput rp. , hari kantor terrnlnal agrtbtsnls urcrfian rp. soo.otot ttl4rt trz kyung sortir !pe ukuran rp. oo.ooo, letnan cc. dd. ee. sc. hh. ii. i,. kk. gudang petglrrytano;n file ukuran rp. mobil ttttkbryendtngln rp. besok motor rp. toll?lck rp. ruangan derynndfngnn ir. srrrrrna pengolah.hllmfuh rp. race mllllng unit a rp. reaper \asper pdt pete.ato r. pad;ll cottscller. dagang perontok daging) olesan pencacah, nph olesan pencacah, intend soo.ooo hilang 4oo.ooo, hrrpt o, hara 7oo.ooo, hdl 7oo.ooo, hart 75o.o oo, 1balon oo. ooo, hilang em. oo. pp. qq. rp. o.ooo, lto,rl. rp. o.q)o, rto'rf. rp. o.ooo, hatt rp. o.ooo, ltc;rl rp. o.ooo, hart rp. o.0oo, hari. rp. o.ooo, hari. rp. , hari. rp. oo0, hari. untuk pemakaian perlengkapan peralatan musik dikenakan retribusi sebagai berikut untuk pemakaian yang bersifat komersil dikenakan retribusi rp. oo.0oo, dalam daerah dan rp. diluar daerah; untuk pemakaian yang bersifat non komersil dikenakan retribusi rp. dalam daerah dan rp. diluar daerah. untuk pemakaian tenda dan kursi milik pemerintah daerah dikenakan retribusi sebagai berikut tenda ukuran meter tenda ukuran 3x4 meter tenda gonjong ukuran meter pentas ukuran 3x4 meter meja bulat plastik. . dihapus kursi plastik. . rp. oo, hari. untuk pemakaian gedung pertemuan aula dan bangunan milik pemerintah daerah dikenakan retribusi sebagai berikut aula balai kota untuk keperluan pemerintah .dlltrrpus. aula balai kota untuk keperluan swasta rp. o00, hari. aula sekolah skb. rp. o00, hari. untuk pemakaian sound system milik pemerintah daerah dikenakan retribusi sebesar rp. o, (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kegiatan atau tidak melebihi (satu) hari; untuk sewa kantin milik pemerintah daerah dikenakan retribusi sebesar rp. ooo.0oo, (tiga juta rupiah) untuk (satu) tahun; pengambilan hak sewa pertokoan pasar ibu rp. o.0o0, per m2. rp. o0.0oo, pr'r m2. pusat pertokoan payakumbuh dengan mempertimbangkan nilai investasi dan letak ekonomis retribusi terhadap hak sewa dijadikan borough dikenakan biaya dari jumlah kredit. retribusi yang diatur dikecualikan untuk kegiatan kegiatan pemerintah, sosial kemasyarakatan dan atau sosial keagamaan setelah mendapat izin tertulis dari walikota. mbah "r^ffi: zza falopi |
see cas pan rmsdaklanjutikotabanjarmasin dan walikota banjarmasin memutuskan menetapkan peraturan daerahmencabut peraturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tentang tentang penyelenggaraan izin gangguan kota banjarmasin lembaran daerah kota banjarmasi |
provinsi lampung peraturan walikota bandar lampung nomor tahun tentang pengelolaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (sse), perlu susun pedoman pengelolaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik ssesebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kota bandar lampung terakhir dengan peraturan daerah kota bandar lampung nomor tahun memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pengelolaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (sse)maka satuan kerja perangkat daerah yangadministrasi pembangunan adalah unit satuan kerja perangkat daerah sekretariat kota bandar lampung. sistem pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebupengelolanya aplikasi sse adalah aplikasi perangkat lunak sse berbasis web yang terpasang server lpse dane procurement atau pengadaan barang jasa secara elektronikekatalog elektronikwebsite layanan pengadaan secara elektronik (disingkat website lpse)kementerian lembaga pemerintah daerah. file adalah sekumpulan rekaman (record yang saling berhubungan)form isian elektronik adalah tampilan antar yang dikembangkan oleh lembaga sandi negara. spamkodok adalah system pengamanan komunikasi dokumen yang dikembangkan oleh lembaga sandi negar tim, tugas pokok dan fungsi pembentukan tim tim sse dibentuk dalam rangka mengelola aplikasi sistem pengadaan secara elektronik untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik. tim sse adalah pengelola teknis sse terdiri dari admin, koordinator dan petugas teknis admin sse terdiri dari admin ppe pejabat pengadaan elektronik), admin agency, admin rup rencana umum pengadaan) dan admin hardware tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi pengelola sse selaku admin adalah mengelola aplikasi sse, aplikasi rup, membuat user dan membantu pengguna sistem sse. tugas pokok dan fungsi petugas sse selaku staf teknis adalah memberikan pelayanan dan penjelasan kepada pengguna sse yang berkaitan dengan aplikasi sse. bab ili pengelolaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (sse) tata kelola pengelola aplikasi sse tata kelola pengelolaan aplikasi sse terdiri dari admin ppe admin agency admin rup admin hardware admin ppe sebagaimana dimaksud pada melaksanakan hal hal sebagai berikut memasukkan berita, pengumuman, sistem message (pesan bagian banner sse) special content memeriksa acces log (bila diperlukan) mengubah jadwal lelang yang tahapannya telah terlewati, atas permintaan panitia mendownload summary report lelang menjawab fao (pertanyaan) yang berhubungan dengan sistem memasukkan data agency instansi) membuat user helpdesk, admin agency, verifikator, auditor, dan trainer melakukan control terhadap setting mail sse admin agency sebagaimana dimaksud pada melaksanakan hal hal sebagai berikut melayani input data satuan kerja perangkat daerah melayani input data personil unit layanan pengadaan melayani input data pejabat pembuat komitmen melayani input data pejabat pengadaan melayani input data kelompok kerja unit layanan pengadaan untuk tiap satuan kerja perangkat daerah melayani kebutuhan panitia dalam proses e procurement input data skpd pengelola kegiatan admin rup sebagaimana dimaksud pada melaksanakan hal hal sebagai berikut melakukan registrasi sebagai admin rup pada portal pengadaan nasional melalui lpse kota bandar lampung menyampaikan dan mengunggah pengumuman rup kota bandar lampung pada portal pengadaan nasional (inaproc. ipp.go.id) melaksanakan pendampingan bagi sub admin rup dimasing masing skpd admin hardware sebagaimana dimaksud pada melaksanakan hal hal sebagai berikut merancang dan melakukan instalasi hardware dan software mendefinisikan dan mengidentifikasikan atribut yang digunakan oleh user melakukan dokumentasi konfigurasi sistem menjaga tingkat keamanan instalasi computer melakukan tuning kinerja sistem computer menyakinkan infrastruktur dan jaringan computer dalam keadaan baik melakukan back dan restore menjawab masalah teknis dan memecahkan masalah melakukan audit software dan hardware mengidentifikasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dengan sistem mengenalkan teknologi baru kepada user dalam sistem yang tengah digunakan tata kelola petugas teknis aplikasi sse tata kelola petugas teknis aplikasi sse terdiri dari verifikator trainer hepldesk verifikator sebagaimana dimaksud pada melaksanakan hal hal sebagai berikut menangani proses pendaftaran penyedia barang jasa (setelah diterima dari helpdesk) melakukan verifikasi terhadapmenyetujui atau menolak permohonan pendaftaran penyedia barang jasa berdasarkan hasil verifikasi menyampaikan penola: dan mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang jasa trainerahelpdeskbab pembiayaan pembiayaan petugas pengelola sse berupa honorarium pengelola teknis sse honorarium petugas teknis sse besaran honorarium, nama jabatan pengelolaadmin pejabat pengadaan elektronik rp. admin agency rp. admin rencana umum pengadaan rp. admin hardware rp. koordinator verifikator rp. koordinator trainer rp. koordinator helpdesk rp. verifikator rp. helpdesk rp. trainer rp. besaran honorarium dan nama jabatan petugasstaf verifikasi rp. staf helpdesk rp. staf trainer rpsalinan sesuai dengan aslinya'. ditetapkan bandar lampung kepala bagian hukum pada tanggal april hitam walikota bandar lampung, wan abdurrahman.sh.kih cap dto pembina tingkat nip, herman diundangkan bandar lampung padatanggal apa sekretaris daerah kota bandar lampung cap dto drs. badai taman berita daerah bandar lampung tahun nomor: |
apk ri wali kota banjarmasin ibnu sina diundangkan banjarmasin. pada tanggal januari daerah kota banjarmasin, ikhsan budiman berita daerah kota banjarmasin tahun nomorrp) penangas perantara sisi beda wali kota banjarmasin ibnu sina lampiran peraturan wali kota banjarmasin nomor s1iastra ten salad para inn wali kota banjarmasin ibnu sina lampiran jas daa rei wakil ketua rp. rei wakil ketua rp. ang, wakil ketua iii rp. wakil ketua rp. wakil sekretaris rp. wakil sekretaris rp. eni wakil sekretaris iii rp. handan awan pete naasmina heyktsaost wakil ketua rp. lau jenaka mid angan saat jaa insan wali kota banjarmasin ibnu sina lampiran vsma asas int wakil ketua rp. asn jansntas wali kota banjarmasin ibnu sina lampiran vfasa ketua rp. wakil ketua rp. caidim wakil ketua rp. kan ken tarnan sai kena wali kota banjarmasin ibnu sina |
tp) jkarena keterbatasan jumlah personil untuk melaksanakan tugas yang cukup berat tersebut, satuan polisi pamong praja kota banjarmasin mengangkat tenaga berbantuan petugas keamanan polisi pamong praja, dan satuan lintas orgaanggota tenaga kontrak berbantuan yang selanjutnya disebut anggota tenaga kontrak parpol adalah tenaga berbantuan yang direkrut berdasarkan kontrak kerja setiap tahunnya yang membantu pelaksanaan tugas pokok satuan polisi pamong praja dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta pengamanan objek objek vital milik pemerintah kota banjarmasin. satuan lintas organik adalah satuan perlindungan masyarakat yang direkrut dan direkomendasikan oleh lurah dan camat kelurahan dan dikecamatan kota banjarmasin setiap tahunnya yang membantu pelaksanaan tugas pokok bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kota banjarmasin dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kota banjarmasipengangkatan tenaga kontrak parpol, dan satuan lintas organik dalam peraturan walikota ini dimaksudkan untuk membantu tugas tugas pada satuan polisi pamong praja kota banjarmasin. pengangkatan tenaga kontrak parpol, dan satuan lintas organik bertujusistem pengangkatan tenaga kontrak berbantuan pengangkatan anggota tenaga kontrak parpol, dan satuan lintas organik dibuatkan surat keputusan dan surat kontrak kerja bermaterai antara kepala satuan dengan anggota tenaga kontrak parpol, dan satuan lintas organik sebagai ikatan perjanjian kerja selama (satu) tahun terhitung mulai bulan januari sampai dengan bulan desember. syarat pengangkatan anggota tenaga kontrak parpol, dan satuan lintas organik memperhatikan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksana yang ditandatangani oleh kepala satuan. bab pembayaran upah tenaga kontrak berbantuan anggota tenaga kontrak parpol, dan satuan lintas organik berhak mendapatkan upah kerja dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. satuan polisi pamong praja wajib mengalokasikan pembayaran upah bagi anggota tenaga kontrak parpol, dan satuan lintas organik. pembayaranbulan desemberpembayaran upah anggota tenaga kontrak parpol, dan satuan lintas organik dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjarmasin cg. sub an sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum. bab ketentuan lain lain jumlah pengangkatan anggota tenaga kontrak parpol, dan satuan lintas organik disesuaikan dengan kemampuan keuangan. pembayaran upah untuk tenaga kontrak parpol, dan satuan lintas organik ini sewaktu waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebij kota banjarmasin, ibnu sina diundangkan banjarmasin pada tanggal sanusi sekretaris banjarmasin, ikhsanbudiman berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
se) kalkota banjarmasin baik pegawai negeri sipil pns maupun non pegawai, anggota parpol, anggota satuan lintas organik, anggota penegakan peraturan daerah, dan bidang pembinaan masyarakatpegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja kota banjarmasin non pegawai adalah anggota tenaga kontrak berbantuan parpol), dan satuan lintas organik. perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau nondana operasional perjalanan dinas dalam daerah adalah biaya dalam bentuk uang saku yang diberikan secara lumpur. bab maksud dan tujuan maksud perjalanan dinas dalam daerah adalah untuk melaksanakan tugas tugas pokok pada satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat kota banjarmasin. tujuan perjalanan dinas dalam daerah untuk menegakkan peraturan daerah, menjagarjalanan dinas dalam daerah khusus bagi satuan polisi pamong praja bagian kesatu keuangan biaya perjalanan dinas dalam daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjarmasin satuan polisi pamong praja kota banjarmasin. bagian kedua penggunaan dana operasional perjalanan dinas dalam daerah satuan polisi pamong praja kota banjarmasin mengalokasikan dana operasional bagi pegawai negeri sipil dan non pegawai. dana operasionalmekanisme perjalanan dinas dalam daerah khusus bagian kesatu persetujuan perjalanan dinas dalam daerah setiap pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau perintah. persetujuan atau perintah sebagaimana dimaksud pada untuk melaksanakan perjalanan dinas bagi pejabat eselon disetujui oleh sekretaris daerah kota banjarmasin, pejabat eselon iii, iv, pelaksana dan ptt non pegawai disetujui oleh kepala satuan polisi pamong praja kota banjarmasin: dan jumlah lebih dari orang cukup disetujui oleh kepala satuan polisi pamong praja kota banjarmasin. bagian kedua surat perintah tugas untuk perjalanan dinas dalam daerah, dengan ketentuan pejabat eselon ditandatangani oleh sekretaris daerah kota banjarmasin: dan pejabat eselon iii, iv, pelaksana dan ptt non pegawai ditandatangani oleh kepala satuan polisi pamong praja kota banjarmasin. bagian ketiga surat perintah perjalanan dinas spp sesuai dengan dengan ketentuan nuri walikhsan 'budiman berita daerah kota banjarmasin tahun nomoruri za. wali kota banjarmasin, ibnu sina diundangkan banjarmasin pada tanggal januari sekretaris dae kota banjarmasin, ikhsan budiman berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
ramdengan memperhatikan pelantikan penyebaran jabatan pejabat pengawas lingkungan pemerintah kota banjarmasin menjadi pejabat fungsionalnomor tahun tentang tata cara pergeseran anggaran berita daerah kota banjarmasibadan penanggulangan bencana daerah kota banjarmasin, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota banjarmasin, dinas lingkungan hidup kota banjarmasin, dinas komunikasi, informatika dan statistik kota banjarmasin,kota banjarmasin, sekretariat daerah kota banjarmasin, sekretariat dprd kota banjarmasin, badan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan aset daerah kota banjarmasin dan badan kesatuan bangsa dan politik kota banjarmasin kota banjarmasin, ibnu sina diundangkan banjarmasin pada tanggal sekretaris banjarmasin, ikhsan budiman berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
kanm operasional dan keluar masuk kendaraan angkutan barang kota banjarmasin dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarmasin menimbang bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truk wilayah kota banjarmasin, yang berdampak kepada menurunnya kinerja lalu lintas menurunkan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan barang dalameputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang angkutan barang. memutuskan:bab ketentuan umum dalam peraturan walikotapetugas adalah petugas yang ditunjuk oleh dinas perhubungan kota banjarmasin dan kepolisian resort kota banjarmaadalah pemindahan barang dari satu tempat tempat yangangkutan barang adalah kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat tempat yang lain dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan bermotor menariknya alat berat adalah kendaraan bermotor bukan angkutan yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu serta memiliki (berat) yang besar seperti bulldozer, traktor, mesin gila sttomwalste, forklift, crane, excavator, pay loader, grader, dan vitro. trailejam keluar masuk adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang keluar dari wilayah kota banjarmasin dan masuk wilayah kota banjarmasin. jam operasional adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang beroperasi wilayah kota banjarmasin. ruas jalan adalah seluruh ruas jalan yang berada wilayah kota banjarmasin. peraturan walikota ini dimaksudkan untuk mengatur jam operasional dan keluar masuk kendaraan angkutan barang yang melintasi dan masuk wilayah kota banjarmasin. peraturan walikota ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas kota banjarmasin sehingga dapat terhindar dari kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan kota banjarmasin. bab jenis kendaraan jenis kendaraan angkutan barang meliputi truk bak muatan terbuka truk bak muatan tertutup kendaraan angkutan peti kemas feet dan truk tonton, kendaraan angkutan peti kemas feet, trailer kereta tempelan, kendaraan pengangkut bulldozer, traktor, mesin gila sttomwalstz, forklift, crane, excavator, pay loader, grader, dan vitro, dan barang lain yang sejenis yang mempunyai panjang kendaraan beserta muatannya melebihi milimeter. khusus untuk kendaraan angkutan peti kemas feet dan feet sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib menggunakan trailer kereta tempelan dan dilengkapi dengan twist lock (pengunci) yang memenuhi international organization standardization iso). setiap kendaraan pengangkut peti kemas hanya diizinkan untuk mengangkut (satu) peti kemas sesuai panjang kereta tempelan. bentuk kendaraan pengangkut peti kemas dengan trailer kereta yang terdapat dalam peraturan walikota ini diatur dalam perundang undangan. bab iii jam keluar masuk kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam dilarang melintas masuk wilayah kota banjarmasin pada: pukul wita sampai dengan wita, dan pukul wita sampai dengan wita. untuk kendaraan angkutan barang pengangkut bbm dan lpg pertamina tidak mengikuti ketentuan larangan jam masuk sebagaimana dimaksud pada bab jam operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dilarang melakukan operasional ruas jalan pada: pukul wita sampai dengan wita: dan pukul wita sampai dengan wita. kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dilarang melakukan operasional ruas jalan pada pukul wita sampai dengan wita. bab rambu rambu larangan rambu lalu lintas mengenai larangan melintas bagi kendaraan angkutan barang dipasang secara tetap, tepat, dan jelas pada ruas jalan oleh dinas perhubungan kota banjarmasin. bab pengawasan dan penertiban pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan walikota ini, dilaksanakan oleh dinas, terhadap ketentuan tonase dan dimensi kendaraan, perizinan kelaikan jalan, serta persyaratan teknis kendaraan, dan kepolisian resort kota banjarmasin terhadap ketentuan rambu lalu lintas dan marka jalan. setiap kendaraan dengan muatan sumbu terberat mst) lebih dari (delapan) ton yang akan melintas wilayah kota banjarmasin wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. bab vii sanksi pelanggaran terhadap jam operasional dan rambu rambu laranganrubahan ketentuan jam operasional mobil barang truck trailer) dalam wilayah kota banjarmasiota banjarmasin ikhsan budiman berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
7pensyaratan terhadap iii dan vii protokol akhir konvensi pos sedunia pemerintah republik indonesia, berdasarkan iii mensyaratkan indonesia yang tidak memberikan pembebasan dari bea bea pos terhadap kiriman bagi tuna netra dalam layanan dalam negeri untuk memungut bea pemrangkoan dan bea bea untuk layanan khusus yang tidak dapat melebihi dalam layanan dalam negerinya dan berdasarkan vii mensyaratkan indonesia tidak menerima kiriman tercatat atau kiriman dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank, cek, prangko, mata uang asing, atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk untuk diserahkan indonesia dan menerima tanggung jawab dalam hal hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikiank keamanan, tes #simbolon ketstreservation the article iii paragraph and the article vreserves indonesia which and virtue article vii paragraph reserves indonesia which not accept registered injured items containing coins, bank notes, cheesang politik, hukum, manan, aer siak simontahanan nasionalrepublik indonesia. memutuskan:tahatahanan nasional yang tidak mempunyai jabatan tertentu, pegawai . nan presiden republik indonesia pegawai lingkungan lembaga ketahanan nasional yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan,tahanan nasional yang diperbantukan dipekerjakan pada badan instansi lain luar lingkungan lembaga ketahanan nasional, pegawai lingkunganembaga ketahanan nasional. presiden republik indonesiatahanan nasional ditetapkan oleh gubernur lembaga ketahanlembaga ketahanan nasional sebagaimana dimaksud pada kelas jabatan ditetapkan oleh gubernur lembaga ketahantahanan nasionalgubernur lembagagubernur lembaga ketahantunjangan kinerja pegawai lingkungan lembaga ketahanan nasionaluser tan gang undangan kuya aa) roti bin |
nay to,segala bentuk bantuan terkait dengan pajak pajak dari pihak pihak lainnya yang diatur dalam huruf b.i, huruf b.ii, huruf b.iii. dan b.ivnagihan berbagai klaim pajak, atau kan penagihan terkait dengan denda administrasi, untuk segala jenis pajak, yang diatur dalam sampai denganlayanan dokumen dokumen untuk seluruh pajak pajak yang diatur dalam huruf b.i, huruf b.ii, huruf diisi. dan b.iv konvensi. pernyataan. fusi tr) presiden republik indonesia pernyataan terkait dengan lampiran terhadappajak pajak yang dikenakan berdasarkan undang undang perpajakan indonesia yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak, yang terkait dengan pajak pajak dalam kategori yang diatur dalam huruf ai, huruf diisi. dan bi.iii.c . konvensi. huruf l.a.i: pajak penghasilan (termasuk keuntungan modal dan kekayaan bersih yang ditambahkan dalam penghasilan yang dikenakan pajak sesuai dengan undang undang perpajakan indonesia). huruf .b.iii. pajak bumi dan bangunan (sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan). huruf .b.iii. pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. pernyataan. tag tata presiden republik indonesia pernyataan terkait dengan lampirsebagai otoritas yang berwenang adalah menteri keuangan republik indonesia atau perwakilannya yang ditunjuk secara ssa #pesanan, sein sieribolon bubuk brpny form assistance relation the taxes other parties listed sub paragraphs b.i, b.i, b.iii. and b.iv article paragraph the convention. declaration article paragraph sub paragraphssistance the recovery any tax claim, the recovery administrative fine, for all taxes, pursuant articles through the convention.k indonesia declares the right not provide assistance the service documents for the taxes listed sub paragraphs b.i, b.ii, b.iii. and b.iv article paragraph the convention. aan declaration. fuji pan presiden republik indonesia declaration annex provided for articleat the application the convention shall apply taxes every kind and description imposed under the indonesian tax laws administered the directorate general taxes, which correspond the taxes the categories referred sub paragraph a.i, b.ili. and article paragraph the convention. article paragraph a.i: income tax (including capital gains and net wealth that are subject income tax rate determined under the indonesian tax laws). article paragraph b.iii. land and building tax (plantation, forestry, and mining sectors). article paragraph b.iii. value added tax and sales tax luxury goods. declaration. pan hate bag presiden republik indonesia declaration annex provided forterm competent authority means the minister of finance of the republic of indonesia authorised representative the ministerpa: lon eps lubuk.menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur dalammemutuskan :. 0g presiden republik indonesia.layanan kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentuingkungan hidup dan kehutanan. bab . presiden republik indonesia dan penetap . presiden republik indonesia pelaksanacc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteriakoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakbimbingan teknis dan supervisi atas pelaksaan urus. presiden republik indonesia daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporadministrasi direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. bagian kelima direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung dipimpin oleh direktur jenderal. . presiden republik indonesia direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindunghutan lindung. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung menyelenggarakan fungsi: perumusrehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air, cc. penyusunbimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urus daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporadministrasi direktorat jenderal pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindungpengelolaan hutan produksi lestari direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari dipimpin oleh direktur jenderal. direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan hutan produksi secaraproduksicc.bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksaan urus daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporadministrasi direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.musdan lahan akses terbuka: pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan,cc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteriabimbingan teknis dan supervisi atas pelaksaan urusevaluasi dan pelaporpelaksanaan administrasi direktorat jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,lolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya dipimpin oleh direktur jenderal. . presiden republik indonesia direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya, dan bahan beracun berbahaya menyelenggarakan fungsi: perumuscc.lolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya, . presiden republik indonesiapelaksana dan hutan lindungnyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteriandalian perubahan iklim,de jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan dipimpin oleh direktur jenderal. . presiden republik indonesia asalningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan menyelenggarakan fungsi: perumuscc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporadministrasi direktorat jenderal perhutanan sosial dan kemitraanurunan gangguan, ancaman dan pelanggar. presiden republik indonesiacc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteriakoordinasi dan sinkronisasi daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelapor. presiden republik indonesiaadministrasi direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan,ingkungan hidup dan kehutanan,lingkungan hidup dan kehutydipimpin oleh kepala badan. badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kehutan. presiden republik indonesiacc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan penyuluhyuluhan kehutanan, pemantauan, evaluasi dan pelaporanadministrasi badan penyuluhempatbelas badan penelitian, pengembangan, dan inovasi badan penelitian, pengembangan, dan inovasi berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. badan penelitian, pengembangan, dan inovasi dipimpin oleh kepala badan. . presiden republik indonesia badan penelitian, pengembangan, dan inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan penelitian, pengembangan,dan inovasi menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengembangan, dan inovasicc. pemantauan, evaluasi, dan pelaporanadministrasi badan penelitian, pengembangan, dan inovasi,penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dan kehutan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan,, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. bab . presiden republik indonesiaingkungan hidup dan kehut. presiden republik indonesia kementerian lingkungan hidup dan kehuttugas dan fungsi penurunan emisi gas rumah kaca yang diselenggarakan oleh badan pengelola penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut badan pengelola redd #) sebagaimana diatur dalamiintegrasikan menjadi tugas dan fungsi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian perubahan iklim yang diselenggarakan oleh dewan nasional perubahan iklim sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor tahun tentang dewan nasional perubahan iklim, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.ingkungan hidup dan kehutmenterilingkungan hidup dan kementerian kehutanlingkungan hidup dan kehutanan,an peraturan presiden nomor tahun tentang dewan nasional perubahan ikli, direktorat jenderal patologi kehutanan dan tata lingkungan, direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem, direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung, direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari, direktorat jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya, direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim, direktorat jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, inspektorat jenderal, il. badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia: badan penelitian, pengembangan, dan inovasi, staf ahli bidang hubungan antar lembaga pusat dan daerah, staf . presiden republik indonesia staf ahli bidang industri dan perdagangan internasional, staf ahli bidang energi, staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam,, koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kementerian lingkungan hidup dan kehutanhutaumumusan kebijakan bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanlingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan, pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dcc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisidan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporandan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan, pelaksanaan administrasi direktorat jenderal patologi kehutanan dan tatakonservasi sumber daya alam dan ekosistem: perumus. |
sali nan pre regu indonesia peraturan presi den republik indonesia nomor tahun tentang tata cara peranti kan gubernur dan wiki gubernur, bupati dan wiki bupati serta wali kota dan wiki wali kota dengan rahmat tuhan yang maha esa presi den republik indonesia menimbang mengingat); memutuskan. pres: den regu bl! indones! memutuskan: mcn atap penjabat gubernur dan pejabat yang ditetapkan oleh menteri untuk penjabat bupati dan penjabat walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban gubernur, bupati, dan walikota dalam kurun waktu tertentbab tata cara bagian kesatugubernur dan wakil gubernur dilantik oleh presiden. dalam hal presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan wakilwakil gubernur dilaksanakan oleh menteri' . presi den regu none bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernura.kkil bupati serta walikota dan wakil walikota, pelantikan dilaksanakan oleh menteri. pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan ibu kota negara. pelantikan gubernur dan wakil gubernur dihadiri oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan ibu kota provinsi yang bersangkutan. pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dihadiri oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kojanji".adalah sebagai berikut: demi. pre den publi none demi allah tuhan), saya bersumpah berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati walikota dansusunan acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan ,wakil bupati, serta walikota dan wakilgubernur dan wakil gubernur atau pembacaan keputusan menteri untuk pelantikan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilgubernur dan wakilbupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilpelantikan gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden berdasarkan pada protokol kepresidenan. pre den republik indones: susunan acara untuk pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikotdan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dilantik. tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah janji jabatan sebagai berikut: pejabat yang melantik berdiri menghadap; dan rohaniwan berdiri belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri. acaradihadiri oleh: pejabat yang melantik; pejabat yang dilantik; rohaniwan; pembaca naskah keputusan presiden dan atau keputusan menteri; bagian kedua serah terima jabatan serah terima. jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan darikepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota y".rg menggantikan. dal am. den bli indonesia dalam hal jabatan gubernur, bupati, dan walikota dijabat oleh penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota, serah terima jabatan dilakukan oleh penjabat gubernur kepada gubernur dan wakil gubernur, penjabat bupati kepada bupati dan wakil bupati, serta penjabat walikota kepada walikota dan wakil walikota yang telah dilantik. serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur disaksikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota disaksikan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. dalam hal gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik merupakan petahana dan tidak terdapat jeda penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota, tidak dilakukan serah terima jabatanserah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan ibu kota provinsi yang bersangkutan untuk serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur dan ibu kota kabupaten kota yang bersangkutan untuk serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota paling lama (empat belas) hari setelah pelantikan. tata tempat berdiri pada saat serah terima jabatan menempatkandiri sebelah kanan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang menggantikan. babi . den republik indonesia bab iii perlengkapan perlengkapan aterdiri dari: lambang negara; bendera merah putih; dan gambar resmi presiden dan wakil presiden. tata pakaian dalam acaratata pakaian dalam acara pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota: pejabat yang melantik menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional; dan pejabat yang dilantik menggunakan pakaian dinas upacara besar bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. perlengkapan acara sebagaimana dimaksud pada dan berlaku juga pada acara pelantikan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota. format naskah untukformat naskah untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur oleh menteri, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota oleh gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab peranti kan pen abad gubernur, pen abad bupati dan pen abad wali kota ment eri warna presi den rel ant pct abad gubernur. pel ant kan. presi indones: pelantikan penjabat gubernur dilaksanakan ibu kota negara dan atau ibu kota provinsi yang bersangkutan. gubernur atas nama presiden melantik penjabat bupati dan penjabat walikota. pelantikan penjabat bupati dan penjabat walikota dilaksanakan ibu kota provinsi yang bersangkutan dan atau ibu kota kabupaten kota yang bersangkutan. untuk pertama kali, pelantikan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota daerah baru dan atau daerah persiapan dilakukan ole"ani". sumpah janji sebagaimana dimaksud padapasa1 pres: den bli indones: susunan acara pelantikan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabatpenjabat bupati, dan penjabat walikota yang dilantik. serah terima jabatan dari gubernur kepada penjabat gubernur, dari bupati kepada penjabat bupati, atau dari walikota kepada penjabat walikota dapat dilakukan bersamaan dengan acara pelantikan penjabat gubernur, penjabat bupati atau penjabat walikota. bab pres: den regu indonesia bab pendanaan pendanaan kegiatan pelantikan gubernur dan wakil gubernurkegiatan pelantiknegara dan dapat didukung dengannutup pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaata cara pelantikan gubernur, bupati, dan walikotdiundangkan. pada tanggai agar pre den publifebruari presi den republik indonesia oko iv scene republik indonesia asisten deputi bidang pemerintahan dalam n.er:i d?l $o,.opi daerah, deputi bidang perundang undangan haryono |
presiden republik indonesia lampiran peraturan presiden republik indonesia nomor tahun2017 tentang kebijakan kelautan indonesia dokumen nasional kebijakan kelautan indonesia presiden republik indonesia pendahuluan sumpah pemuda oktober yang menyatakan tumpah darah yang satu, yaitu tanah air indonesia menunjukkan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang sadar akan jati dirinya sebagai bangsa daratan dan lautan, bangsa petani dan pelaut, serta bangsa penakluk gunung dan samudera. para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa perairan, selat, dan lautan antara pulau pulau nusantara adalah satu kesatuan yang utuh. perairan, selat, dan lautan adalah pemersatu dan bukan pemisah belasan ribu pulau pulau indonesia, dari pulau rondo hingga merauke, dari pulau manga hingga pulau deli, dari pulau sekantung hingga pulau dana. dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, serta posisi silang yang strategis, sudah sewajarnya apabila indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan kawasan sesuai dengan amanat konstitusi untuk "kekuatan sriwijaya yang menguasai selat malaka dan menjalin hubungan setara dengan cola namanya dari india dan dinasti tang dari cina, serta kemenangan sultan fatahillah mengusir portugis teluk sunda kelapa menunjukkan bahwa bangsa indonesia juga memiliki budaya strategi maritim yang kuat. pasca . presiden republik indonesia pasca proklamasi kemerdekaan indonesia pada agustus kesatuan tanah air indonesia menjadi semakin erat setelah indonesia dengan diplomasi ulung dan tanpa menembakkan satu butir peluru pun berhasil mengubah laut lepas yang memisahkan pulau pulau menjadi perairan yang berada dalam kedaulatan indonesia, dimana pelaksanaan hak hak dan kewajibannya dijamin oleh hukum internasional, yaitu konvensi hukum laut united nations convention the law the sea konvensi tersebut telah disahkan dalam hukum nasionalkedaulatan atas perairan kepulauan tersebut diperoleh setelah melalui proses penolakan oleh beberapa negara terhadap deklarasi juanda pada tanggal desember dan perundingan multilateral yang alot selama lebih dari satu dekade, masyarakat internasional akhirnya mengakui keinginan kuat indonesia untuk mewujudkan kesatuan tanah air dengan melakukan inovasi hukum yang dilakukan melalui proklamasi unilateral negara kepulauan menjadi suatu prinsip hukum internasional. indonesia adalah satu satunya negara yang mampu memperluas wilayah kedaulatan dan hak berdaulatnya sebagai negara kepulauan terbesar dunia yang mendapatkan pengakuan internasional tanpa kekuatan militer. pengakuan internasional tersebut telah memperkuat cara pandang mendasar bangsa indonesia dan wali^asan nusantara, tidak hanya sebagai bangsa yang merdeka, tetapi juga dengan keutuhan wilayah tanah air yang berbentuk kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. kemerdekaan dan keutuhan wilayah tersebut menjadi modal indonesia dalam merencanakan strategi pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh. pengakuan presiden republik indonesia pengakuan internasional terhadap indonesia sebagai negara kepulauan telah menambah nilai strategis aspek geografis negara kesatuan republik indonesia nkri). masyarakat internasional harus berlayar melalui wilayah kedaulatan dan hak berdaulat indonesia untuk keperluan navigasi, komunikasi, penanaman dan peletakan kabel serat optik, pipa gas, perdagangan berbagai barang komoditas, manufaktur, serta ekspor energi dan jasa. posisi strategis indonesia tidak hanya dilihat dari posisi persilangan antara dua benua, yaitu asia dan australia, serta dua samudera, yaitu samudera pasifik dan samudera hindia, tetapi juga antara laut china selatan dan laut asia timur dengan samudera hindia, antara individualisme liberal selatan dengan komunisme utara, antara penghasil komoditas selatan dengan pengguna komoditas utara, antara penghasil energi selatan dengan pengguna energi utara, antara middle power selatan dengan global power utara, antara non nuclear power selatan dengan nuclear power utara, dan antara anggota tetap dewan keamanan pbb utara dengan bukan anggota dewan keamanan pbb selatan. indonesia kini berada dalam lingkaran perebutan pengaruh antara kekuatan dominan pasca perang dunia dengan kekuatan lama yang bangkit kembali. posisi strategis indonesia, beserta faktor geografis dan kondisi sosial ekonominya, juga menempatkan indonesia dalam posisi penting lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional. alam indonesia sendiri memiliki nilai strategis bagi planet bumi. indonesia memiliki hutan tropis kedua terbesar dunia, terumbu karang dunia, hutan bakau dunia, juta hektar padang lamun, serta dilewati arus yang berasal dari samudera pasifik menuju samudera hindia sehingga presiden republik indonesia sehingga menjadikan laut indonesia kaya akan sumber makanan bagi kehidupan laut. tidak hanya itu, hutan tropis, hutan bakau, dan padang lamun juga mampu menyerap emisi gas timah kaca. kemampuan ini harus menjadi pertimbangan dalam menghitung emisi dan serapan emisi indonesia sebagai bagian dari solusi masalah pemanasan bumi dan perubahan iklim dunia. potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan adanya sejarah kejayaan maritim masa lalu, sehingga semangat membangkitkan kembali kejayaan maritim indonesia adalah bukan hal yang mustahil. deklarasi juanda tahun telah memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan indonesia sebagai bangsa maritim. langkah selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa yang didasari oleh kesadaran ruang kelautan tempat bangsa indonesia berada melalui pembangunan yang berorientasi kelautan. untuk itu, visi kelautan menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa indonesia. visi kelautan tersebut dituangkan dalam visi indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu indonesia sebagaidalam langkah mengimplementasikan visi poros maritim dunia, percepatan pembangunan kelautan merupakan keniscayaan yang harus diupayakan dalam kerangka menyejahterakan seluruh rakyat indonesia. peran, potensi, dan peluang indonesia untuk menjadi poros maritim dunia perlu dirumuskan secara jelas. unsur unsur kemaritiman yang sangat luas, membutuhkan adanya diferensiasi, pemilihan terhadap aspek mana yang akan menjadi fokus untuk digarap. visi . presiden republik indonesia visi poros maritim dunia juga perlu memperhatikan secara komprehensif konstelasi hubungan antarnegara asia serta berbagai inisiatif yang ada kawasan seperti asean community, one belt one road obor) republik rakyat tiongkok rrt), act east dari india dan re balance dari amerika. dalam kaitan ini, visi poros maritim dunia dapat saja melakukan sinergi dengan berbagai inisiatif tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan dalam rangka memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian. visi poros maritim dunia bisa terwujud apabila ada kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif, dan kompetitif. program program pembangunan kelautan tersebar berbagai kementerian lembaga. oleh karena itu, perlu disusun dokumen nasional kebijakan kelautan indonesia yangdokumen nasional kebijakan kelautan indonesia ini akan menjadi pedoman bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk bersama mewujudkan poros maritim dunia. dokumen nasional kebijakan kelautan indonesia menjadi instrumen yang mensinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita cita indonesia sebagai poros maritim dunia. pemilihan terminologi "kelautan", bukan kemaritiman atau samudera, lebih pada pertimbangan memperhatikan satu dokumen global yang mengatur berbagai aspek kelautan dan kemaritiman secara komprehensif, yaitu konvensi hukum laut konstitusi kelautan dunia yang mencakup semua aspek pengaturan laut. bab . presiden republik indonesia bab wilayah perairan, hak berdaulat, kawasan yurisdiksi, serta laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional negara kesatuan republik indonesia nkri) adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara, mempunyai kedaulatan mutlak atas wilayah,ma bagi kesejahteraan rakyat indonesia. sebagai negara pihak dari uncle indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah perairan yang terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. samping itu, kedaulatan indonesia juga mencakup dasar laut dan sisinya, serta ruang udara atas dari wilayah perairan tersebut, bahkan sampai seluruh sumber kekayaan yang terkandung dalamnya. hak kedaulatan tersebut diikuti oleh kewajiban pemerintah indonesia untuk mengelola dengan baik dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat indonesia dan sesuai dengan kepentingan nasional. selain hal tersebut, indonesia juga memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu kawasan yurisdiksi indonesia luar laut teritorial yang terdiri atas zona tambahan, zona ekonomi eksklusif zee) dan landas kontinen. laut teritorial indonesia adalah selebar mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan indonesia. dalam hal zona maritim tersebut berbatasan dengan negara tetangga, batas terlama ditetapkan melalui kesepakatan dengan negara tetangga, sesuai dengan hukum internasional, khususnya uncle kawasan 3yurisdiksi, indonesia memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan zona maritima. zona tambahan, indonesia memiliki kewenangan . presiden republik indonesia kewenangan untuk melakukan penegakan hukum bidang kepabeanan, perpajakan (fiskal), imigrasi, karantina, dan kesehatan (sanitasi). zona ekonomi eksklusif zee), indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pengelolaan sumber daya kolom air. sementara itu, landas kontinen, indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola dasar laut, dan kekayaan bawahnya. indonesia juga memiliki hak berdaulat landas kontinen luar mil laut hingga maksimal mil laut apabila indonesia dapat membuktikan secara ilmiah, seperti halnya pengakuan perserikatan bangsa bangsa pbb) atas sublist ekstensi landas kontinen dengan luas km^ (kurang lebih seluas pulau madura) sebelah barat aceh. berbagai zona maritim indonesia ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif zee), dan landas kontinen indonesia, jika tidak berbatasan dengan negara tetangga, indonesia menetapkannya secara unilateral. dalam hal berbatasan dengan negara tetangga, akan ditetapkan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. sementara itu, untuk segmen segmen batas yang belum selesai dirundingkan penetapannya dengan negara tetangga, batasnya digambarkan sesuai dengan klaim maksimal kepentingan indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip prinsip dasar hukum laut, antara lain yang terkait dengan penetapan garis pangkal. pelaksanaan dari kedaulatan dan hak berdaulat indonesia berbagai zona maritim tersebut hams sejalan dengan hukum internasional, dan memperhatikan kepentingan strategis indonesia, khususnya yang berkaitan dengan usaha menjamin keutuhan wilayah negara, menjaga kedaulatan negara, dan kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. selain itu, aspek geostrategis dan geopolitik, baik kawasan regional maupun internasional hams menjadi salah satu elemen pertimbangan dalam melaksanakan berbagai. presiden republik indonesia berbagai hal yang menjadi bagian dari penegakan kedaulatan dan hak berdaulat indonesia perairannya. selain kedaulatan dan hak berdaulat yang dimiliki indonesia zona zona maritim tersebut, indonesia juga memiliki kepentingan kepentingan tertentu luar kawasan 5yurisdiksi nasional dan laut lepas {high seas), serta dasar laut perairan internasional untuk kepentingan nasional dan juga kepentingan umat manusia bersama. pengelolaan perairan indonesia tidak boleh melupakan potensi peran besar indonesia untuk ikut serta mengelola laut lepas {high seas) dan dasar laut dalam {deep seabed). berbagai negara, bahkan negara negara tetangga kawasan asia tenggara, telah berlomba untuk ikut serta mengelola dasar laut perairan internasional. potensi sumber daya alam yang besar dasar laut perairan internasional menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan indonesia akan energi dan mineral. dalam rangka memenuhi kewajiban hukum uncle indonesia telah menyampaikan sekretariat jenderal perserikatan bangsa bangsa pbb) mengenai titik titik dasar, garis pangkal, dan batas batas maritim dengan berbagai negara tetangga. proses teknis lain seperti verifikasi jumlah pulau dan panjang pantai merupakan suatu proses yang berjalan terus mengingat kondisi alam laut dan dasar laut yang terus berubah dengan cepat. jumlah pulau yang hilang karena abrasi atau yang muncul pascatsunami perlu terus diverifikasi. langkah verifikasi ini penting untuk mengetahui berbagai fakta geografis indonesia. hal ini tidak terkait dengan persepsi bahwa masalah kepemilikan pulau pulau terancam atau hilang karena jumlah pulau yang belum dihitung atau tidak bernama. kedaulatan indonesia atas pulau pulau indonesia yang terletak dalam garis pangkal negara kepulauan yang ditarik dari titik titik terluar dari pulau pulau terluar tidak perlu diragukan lagi . presiden republik indonesia lagi karena tidak pernah ditentang negara manapun juga sejak penandatanganan deklarasi juanda tahun dan penetapan undang undang nomor prp tahun tentang perairan indonesia yang telah diperbarui dengan undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia. keberatan negara negara adalah terhadap cara penarikan garis pangkal dan penguasaan indonesia atas perairan belakang garis pangkal bukan terhadap kedaulatan atas pulau pulau. bab iii presiden republik indonesia bab iii tantangan pembangunan kelautan indonesia keutuhan tanah air kepulauan indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan membawa berkah sekaligus tantangan bagi bangsa indonesia. puluhan ribu pulau yang membentang dari asia selatan, asia tenggara hingga pasifik barat dan menjangkau tiga zona waktu memberikan indonesia ruang wilayah darat, laut, dan udara yang sangat masif dengan kedaulatan dan hak berdaulat berbagai zona maritim dan udara yang sangat luas. sisi iain, indonesia adalah negara "ring office^' dengan lebih dari gunung berapi, termasuk gunung berapi dalam laut. terdapat lebih dari kelompok etnis dengan bahasa, serta agama dan kepercayaan yang berbeda, tinggal indonesia yang tersebar pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan pesisir dengan tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. kondisi geografis dan demografis indonesia membawa konsekuensi munculnya berbagai tantangan nyata bagi indonesia yang hams dikelola secara komprehensif, yaitu: meneguhkan identitas atau jati diri bangsa yang menyatakan bertanah air satu, indonesia. tidak mudah menyatakan kepada masyarakat pegunungan bahwa mereka adalah bangsa pelaut atau sebaliknya, untuk itu perlu dilakukan upaya upaya inovatif dan konsisten guna meneguhkan kembali jati diri bangsa sebagai bangsa penakluk samudera. usaha meneguhkan identitas sebagai bangsa samudera, perlu didukung melalui program pengembangan sumber daya manusia kelautan yang andal. masa depan, pelaut pelaut indonesia hams menjadi. presiden republik indonesia menjadi bagian penting yang mewarnai aktivitas pelayaran internasional. indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis yang memiliki tiga alur laut kepulauan indonesia laki) dan lima wilayah choke points selat malaka, selat singapura, selat sunda, selat lombok, dan selat ombak wetan) membuat indonesia rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, misalnya jalur pelayaran yang dapat dilalui kapal selam nuklir asing, tindakan kekerasan bersenjata laut, penyelundupan senjata, perbudakan laut, penyelundupan manusia, perdagangan manusia, perusakan sumber daya kelautan, pencurian underwater cultural heritage, pencurian benda muatan kapal tenggelam bkt), dan pencurian kekayaan laut. selain itu, kondisi laut indonesia yang sangat terbuka juga berpotensi mengalami dampak dari konflik regional laut. oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi. peningkatan pengawasan dan tantangan pengamanan pulau pulau kecil terdepan dan terisolasi, terutama pulau pulau yang bertetangga dengan daerah konflik luar wilayah indonesia. aspek pengawasan dan pengamanan ini tidak hanya terkait dengan pengamanan dalam pulau pulau tersebut, tetapi juga pengawasan dan pengamanan perairan sekitarnya dari berbagai kegiatan ilegal. pengembangan keamanan maritim hams dilakukan secara integratif dengan memperkuat dan membangun sistem nasional untuk kapabilitas pengawasan maritim yang komprehensif agar mampu mengawasi dan menindaklanjuti secara seketika berbagai masalah keamanan maritim, termasuk ancaman pada seluma wilayah kedaulatan dan yurisdiksi laut nasional. membangun . presiden republik indonesia membangun infrastruktur dan konektivitas antarwilayah melalui optimalisasi perhubungan laut untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta untuk menjalankan berbagai kepentingan nasional yang strategis seperti pemerintahan, keamanan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan komunikasi. konektivitas yang baik antarwilayah indonesia akan mampu memperlancar pergerakan orang, barang, jasa, dan modal. kesenjangan kesejahteraan yang terjadi karena rendahnya komunikasi antar pulau dapat menciptakan ketegangan berbagai kawasan indonesia dan menghalangi terwujudnya masyarakat indonesia yang adil dan makmur. oleh karena itu, pembangunan infrastruktur maritim seperti pelabuhan pelabuhan yang menjadi simpul aktivitas perdagangan dan penyediaan sarana perhubungan berstandar internasional, serta sarana jasa penunjang aktivitas perdagangan kawasan pinggiran indonesia, terutama wilayah indonesia timur harus menjadi perhatian. bitung dan sorong sebaiknya dikembangkan menjadi pelabuhan hub yang penting indonesia timur, sedangkan saumlaki perlu diberi penguatan mengingat nilai geostrategisnya yang tinggi. konektivitas harus menjadi tulang punggung pembangunan yang indonesiasentris, bukan jawasentris. rentang wilayah yang sangat luas juga menuntut indonesia untuk menyelesaikan batas maritim laut teritorial, zee, dan landas kontinen guna mendapatkan kepastian hukum wilayah kedaulatan dan hak berdaulat indonesia, selain penetapan perbatasan dalam konteks kepastian dan jaminan hukum internasional atas ruang maritim yang menjadi hak indonesia. pengembangan wilayah dan peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan tata ruang laut yang komprehensif. sebagai sebuah negara kepulauan . presiden republik indonesia kepulauan, keterpaduan antara wilayah darat, laut, dan udara atasnya menjadi sangat penting. tata ruang laut akan memberikan kepastian hukum dan alokasi ruang bagi pemanfaatan sumber daya kelautan sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan lokasi yang sama. adanya tata ruang laut juga akan mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan karena penetapan zona kawasan telah memperhatikan potensi yang ada dalam kawasan tersebut. sumber daya alam laut indonesia seperti perikanan perlu dijaga dengan baik dari praktik praktik perikanan yang tidak lestari seperti illegal reported and unrelated fishing uuf) dan fisheries crimes baik dilakukan asing maupun domestik. selain itu, budi daya perikanan laut (marine aquaculture) termasuk juga rumput laut perlu dikembangkan secara maksimal. kekayaan laut bidang perikanan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk nelayan melalui kebijakan bidang perikanan tangkap dan budi daya yang berkelanjutan dengan memberikan kemudahan akses dana dan modal insentif kerja kepada nelayan, serta tidak memberikan izin penangkapan ikan kepada investor asing. pemanfaatan minyak, gas, mineral, arus, dan ombak untuk keperluan energi dan mineral masa depan. sumber daya alam noni yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, dan mineral, serta sumber daya alam noni yang terbarukan seperti energi angin, arus, dan ombak masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh bangsa indonesia. sebagai contoh, belum ada pemanfaatan terhadap penambangan mineral nikel, cobalt, mangan, dan platinum) landas kontinen indonesia. dengan wilayah laut yang sangat luas, sekitar juta km^ maka . presiden republik indonesia maka kebutuhan energi dan mineral indonesia masa depan dapat diusahakan bersumber dari laut. untuk itu, pemanfaatan sumber daya noni laut harus menjadi prioritas utama pembangunan indonesia masa depan, hasil tambang energi dan mineral dasar laut, memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi kemajuan dan kesejahteraan indonesia. oleh karena itu, indonesia harus terus menyediakan data, baik secara tekstual maupun geospasial dalam bentuk peta geologi, oseanografi, hidrografi, dan keanekaragaman hi, serta data tentang kandungan kekayaan perairan indonesia, terutama laut dalam indonesia. indonesia juga menghadapi tantangan untuk menambah luas yurisdiksi landas kontinen luar mil laut dan mampu melakukan eksplorasi wilayah the area" yang berada luar perairan internasional. usaha ini harus dilakukan bersama sama dengan usaha mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, kemampuan pendanaan, serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam pada kawasan dasar laut internasional. pengembangan jasa logistik pelabuhan, galangan kapal, dan wisata bahari. ekonomi maritim indonesia tidak hanya dari kekayaan sumber daya alam dan noni, tetapi juga harus mengembangkan bidang jasa logistik pelabuhan kapal niaga, kapal perintis, dan kapal pesiar, wisata bahari, serta galangan kapal modem dan tradisional yang mencerminkan tradisi bahari, ahli navigasi, pelaut, dan awak kapal. misalnya, untuk memanfaatkan lalu lintas pelayaran internasional selat malaka, selat singapura, selat philips, dan pantai timur sumatera diperlukan sebuah pelabuhan laut berstandar internasional dan mampu menjadi hub lalu lintas navigasi internasional yang penting. pengembangan . presiden republik indonesia pengembangan sektor jasa tersebut memerlukan upaya tersendiri, baik dari sisi teknologi, kapasitas sumber daya manusia maupun akses pendanaannya. laut hams dimanfaatkan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip pelindungan lingkungan hidup. kegiatan jasa kemaritiman dan eksploitasi sumber daya alam dan noni secara langsung dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat membawa dampak pencemaran lingkungan hidup dan pemakan keanekaragaman hi. luas laut indonesia juga membawa konsekuensi polusi dari wilayah negara lain, baik polusi darat, polusi kapal maupun anjungan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam. penghitungan ekonomi maritim pada tingkat nasional diperlukan untuk menilai secara objektif besaran ekonomi maritim indonesia secara menyeluruh, termasuk kontribusi sektor maritim pada produk domestik bmt pdb). perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan kelautan. gerakan desentralisasi kelautan berawal dari era reformasi, dimana pemerintah daerah provinsi diberi kewenangan mengelola sumber daya kelautan, termasuk pulau pulau kecil dalam radius mil laut, serta kabupaten kota diberikan hak bagi hasil laut dari pengelolaan sumber daya kelautan dalam wilayah mil laut. samping itu, pemerintah daerah dan masyarakat secara tempur dilibatkan dalam pengawasan wilayah laut. hal tersebut, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam desain hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat dalam kaitannya dengan rancang bangun kelembagaan pusat dan daerah. perkembangan lingkungan strategis indonesia mengalami pembuahan pesat yang tidak pernah terbayangkan satu dekade lalu. kondisi geopolitik dan geostrategis asia timur dan asia tenggara yang diwarnai presiden republik indonesia diwarnai oleh sejumlah ketegangan berpotensi berkembang menjadi sumber konflik baru yang dapat mengganggu ketahanan regional. untuk itu, indonesia hams mampu menunjukkan kepemimpinan (leadership) dalam bidang kelautan regional dan global, meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara negara strategis, serta memainkan peran kepemimpinan dalam menciptakan suatu arsitektur keamanan asia. dimensi maritim yang kuat hams mampu mewakili implementasi politik luar negeri bebas aktif yang tercermin dalam sumber daya diplomat! yang memadai. kemampuan nasional dalam pendidikan maritim, serta penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, dimulai dari penyiapan sdm melalui pendidikan menengah dan tinggi yang diwujudkan dengan pemberian beasiswa sekolah teknis maritim sampai dengan peningkatan kapasitas riset dan pengembangan. samping itu, dalam rangka penyiapan sumber daya manusia bidang kelautan dan peningkatan kemampuan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan juga strategi untuk meningkatkan keseimbangan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan antarwilayah indonesia, tamtama wilayah pinggiran dan indonesia bagian timur. bab presiden republik indonesia bab tujuan dan prinsip kebijakan kelautan indonesia tujuan kebijakan kelautan indonesia visi kelautan indonesia adalah kebijakan kelautan indonesia disusun dengan mengacu pada visi pembangunan indonesia yang tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional dan undang undang nomor tahun tentang kelautan. guna mewujudkan visi kelautan indonesia perlu disusun sasaran sebagai misi dari kebijakan kelautan indonesia. i'll.; presiden republik indonesia terlaksananya pelindungan lingkungan laut; terlaksananya diplomasi maritim; dan terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari. untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan, perlu disusun strategi pelaksanaan sebagai pedoman perencanaan pembangunan kelautan berbagai bidang oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, serta acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan. prinsip kebijakan kelautan indonesia perwujudan visi dan misi kelautan indonesia hams berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat indonesia. kebijakan kelautan indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu wawasan nusantara; pembangunan berkelanjutan; ekonomi bim; pengelolaan terintegrasi dan transparan; partisipasi; dan kesetaraan dan pemerataan. wawasan nusantara wawasan nusantara memakan dasar penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang sebelumnya pernah dimuat dalam ketetapan mpr nomor ii mpr tentang garis garis besar haluan negara. wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber pada pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitu cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. berbangsa presiden republik indonesia berbangsa, dan bernegara. wawasan nusantara mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. pembangunan berkelanjutan pembangunan berbagai kegiatan ekonomi harus dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang. untuk itu, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan agar pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya (renewable] atau laju inovasi substitusi sumber daya noni (nonrenewable), serta pemanfaatan sumber daya noni tidak menghancurkan kelestarian sumber daya hi; pemanfaatan sumber daya saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang;terpercaya. prinsip pembangunan berkelanjutan juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ekonomi biru undang undang nomor tahun tentang kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar sebenarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (blue economy). ekonomi biru merupakan model presiden republik indonesia model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan indonesia. pengelolaan terintegrasi dan transparan pengelolaan terintegrasi dilaksanakan secara multidisiplin, antarwilayah, antarsektor, dan lintas sektor. terintegrasi dengan menempatkan semua aspek pengelolaan dalam satu sistem dan tidak sebagai komponen yang terpisah. sistem pengelolaan bersifat integral dan harus ada keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. pengelolaan juga perlu dilakukan dengan prinsip transparansi yang berarti menggunakan regulasi yang jelas, terbuka dalam penyusunan dan penerapannya, serta tersedia informasi yang cukup dan mudah dimengerti oleh berbagai pemangku kepentingan. partisipasi prinsip partisipasi penting karena seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan peran masing masing; daya; menjamin adanya representasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan ikut menjadi aktor dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang; serta memanfaatkan sumber daya secara adil. kesetaraan . presiden republik indonesia kesetaraan dan pemerataan prinsip dasar pemerataan dalam pembangunan kelautan indonesia adalah untuk memastikan individu atau kelompok individu diperlakukan secara adil, setara, dan saling menguntungkan, tanpa memandang suku, ras, agama atau kepercayaan, dan jenis kelamin dengan mengutamakan masyarakat indonesia yang berada kawasan terpencil atau yang belum terhubung dengan baik luar jawa, bali, lombok, dan sumatera. oleh karena itu, konektivitas antara pusat perekonomian indonesia saat ini dengan berbagai kawasan lainnya seperti sabang, natuna, tarakan, bitung, manga, sorong, merauke, saumlaki, ambon, timor, dan flores merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi pembangunan seluruh rakyat indonesia pembangunan kelautan indonesia masih berkonsentrasi pada daerah daerah tertentu, khususnya sekitar indonesia bagian barat jawa, bali, dan sumatera). pembangunan kelautan indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan indonesiasentris bukan jawasentris, ttielalui pembangunan nyata kawasan pulau terluar dan pinggiran, serta mengutamakan perbaikan nasib nelayan kecil dan mereka yang bekerja pada industri perikanan. kemajuan tanpa kesetaraan tidak saja berseberangan dengan konstitusi, tetapi juga tidak sejalan dengan esensi utama pembangunan, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia. ketimpangan ekonomi justru akan mengancam keberlanjutan kemajuan itu sendiri, bahkan dapat mengarah pada tindakan tindakan yang dapat mengancam keamanan masyarakat. bab v. presiden republik indonesia bab pilar pilar kebijakan kelautan indonesia kebijakan kelautan indonesia terdiri atas tujuh pilar sebagai berikut:kebijakan sumber daya kelautan bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi biru. pertumbuhan ekonomi bidang kelautan diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan yang efisien, bernilai tambah, inklusif, dan inovatif sebagai penunjang seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi perdagangan barang, jasa, dan investasi untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. program program utama dalam melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya kelautan, sebagai berikut: pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari;;;; pemanfaatan il' presiden republik indonesia pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam nonkonvensional berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan; perairan, dan kelestarian lingkungan;hi;; dan penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber daya kelautan. pengembangan sumber daya manusia kebijakan pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk. program program utama dalam melaksanakan strategi pengembangan sumber daya manusia, sebagai berikut: peningkatan jasa bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja; pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia bidang kelautan;; peningkatan gizi masyarakat kelautan; peningkatan . presiden republik indonesia peningkatan pelindungan ketenagakerjaan;jang pendidikan; penyusunan kurikulum pendidikan yang berorientasi kelautan; peningkatan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi bidang kelautan; penyediaan insentif dan bantuan pendidikan bidang kelautan dan riset strategis kelautan; pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah pelayaran dan perikanan; peningkatan kolaborasi riset kelautan dan pengembangan pusat keunggulan kelautan; d. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan laut kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan laut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan wilayah laut. program program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pertahanan dan keamanan maritim, sebagai berikut: pembangunan presiden republik indonesia pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh melalui postur pertahanan kelautan indonesia yang proposional dengan luas wilayah perairan dan wilayah jurisdiksi indonesia, serta mampu menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri, ikut berperan dalam membangun perdamaian dan keamanan kawasan;5yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional; peningkatan pembangunan kawasan perbatasan laut dan pulau pulau kecil terluar; peningkatan peran aktif indonesia dalam kerja sama pertahanan dan keamanan laut baik tingkat regional maupun internasional; penegakan kedaulatan dan hukum wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; optimalisasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelijen, serta pengawasan dan pengintaian; pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara; dan meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran. tata kelola dan kelembagaan laut kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien. hal ini diperlukan untuk sinkronisasi dan implementasi efektif berbagai peraturan perundang undangan tingkat nasional dan regional yang harus selaras dengan aturan internasional bidang kelautan dan kemaritiman. program program . u'. l presiden republik indonesia program program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan tata kelola kelautan, sebagai berikut: penataan sistem hukum nasional bidang kelautan; implementasi hukum internasional bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional; dan pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan dan bertanggung jawab. ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi kelautan kebijakan ekonomi kelautan bertujuan untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi. potensi ekonomi kelautan indonesia tidak hanya berada perairan nasional, tetapi juga perairan yurisdiksi dan perairan internasional yang dapat dikelola sesuai dengan hukum internasional. pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan sumber daya nasional melalui formulasi desain program kelautan nasional disertai berbagai kelengkapan instrumen fiskal, moneter, keuangan, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan bidang kelautan. program program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan ekonomi kelautan, sebagai berikut: penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan; penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien; pengembangan dunia usaha bidang kelautan nasional yang berdaya saing internasional; pembangunan presiden republik indonesia;;; pengembangan kemitraan usaha bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar; dan pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan. infrastruktur kelautan dalam rangka menumbuhkan ekonomi kelautan, pemerintah membangun dan mengembangkan infrastruktur kelautan dan kemaritiman untuk peningkatan konektivitas dan pembangunan dengan pendekatan indonesiasentris bukan jawasentris. program program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan infrastruktur kelautan, sebagai berikut: sinergi kepentingan nasional strategis dalam menentukan kawasan pengembangan infrastruktur kelautan; pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional; pengembangan kemampuan dan kapasitas badan usaha nasional bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kelautan yang berdaya saing dan bertaraf internasional; peningkatan . presiden republik indonesia peningkatan kemampuan sumber pendanaan nasional untuk pembangunan infrastruktur kelautan; penciptaan iklim investasi yang baik untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur maritim; peningkatan kerja sama investasi pembangunan infrastruktur dengan negara negara mitra; dan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut. peningkatan kesejahteraan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kelautan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil. program program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan peningkatan kesejahteraan, sebagai berikut:; peningkatan kemampuan dan kapasitas bagi nelayan, pemudi daya ikan, dan petambak garam; penyediaan kemudahan akse; perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari; dan peningkatan . laj presiden republik indonesia. pengelolaan huang laut dan pelindungan lingkungan laut pengelolaan huang laut kebijakan pengelolaan ruang laut bertujuan untuk,, serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dan penggunaan ruang laut indonesia yang beragam membutuhkan rujukan bersama mengenai pembagian penggunaan ruang laut yang terintegrasi dan sinkron dengan penataan ruang darat, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan yang ada tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. program program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pengelolaan ruang laut, sebagai berikut: penciptaan keterpaduan lintas program antarsektor wilayah laut; percepatan penetapan rencana tata ruang laut nasional; percepatan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil; percepatan penyelesaian rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu. presiden republik indonesia dan rencana zonasi kawasan antarwilayah;; dan penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang laut, pelindungan lingkungan laut kebijakan pelindungan lingkungan laut bertujudi* laut. indonesia juga perlu melihat kemampuan serap emisi gas rumah kaca ekosistem pesisir sehingga emisi yang dihasilkan kegiatan darat, khususnya perkebunan dan industri dapat dikurangi oleh kemampuan "blue carbon" indonesia. program program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pelindungan lingkungan laut, sebagai berikut:; penguatan konservasi ekosistem, jenis, dan genetik; pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut; penanggulangan bencana kelautan; pengembangan tata guna dan infrastruktur pesisir dan laut yang berkelanjutan; dan pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan global bidang pengelolaan lingkungan laut. budaya . i.l'" presiden republik indonesia budaya bahari kebijakan budaya bahari bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap wawasan bahari seluruh lapisan masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan dan lestari. budaya bahari memiliki peran penting dalam membangun bangsa yang berorientasi kelautan. dengan budaya bahari, masyarakat indonesia akan belajar keuletan, kerja keras, enterpreunership^ gotong royong, menghargai perbedaan, dan cinta akan lingkungan. budaya bahari yang kuat akan menjadikan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolah raga, dan berekreasi, serta mendidik masyarakat. program program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan budaya bahari, sebagai berikut:;; membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari; melakukan; dan mempertahankan, mengembangkan, dan meningkatkan peran kota kota pelabuhan bersejarah. diplomasi presiden republik indonesia diplomat! maritim diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. diplomasi maritim indonesia tidak dapat hanya diartikan secara sempit dalam bentuk perundingan internasional bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi angkatan laut. diplomasi maritim indonesia adalah pelaksanaan politik luar negeri yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global tetapi juga yang menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. program program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim, sebagai berikut:;; kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan; percepatan perundingan penetapan batas maritim indonesia dengan negara tetangga; percepatan sublist penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional;; dan pembakuan nama pulau. bab presiden republik indonesia bab kaidah pelaksanaan pelaksanaan kebijakan yang dimuat dalam dokumen nasional kebijakan kelautan diwujudkan dalam kerangka pendanaan, regulasi, kelembagaan, evaluasi, dan rencana aksi. kerangka pendanaan pendanaan bagi program program spesifik yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga negara yang lain dalam rangka melaksanakan kebijakan kelautan indonesia mengacu pada peraturan perundang undangan. optimalisasi terhadap sumber sumber pembiayaan pembangunan kelautan yang ada antara lain anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kontribusi swasta, perbankan, dan lembaga keuangan nonblok dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pembiayaan pembangunan kelautan dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang undangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, serta penguatan pemantauan dan evaluasi. pengembangan potensi pembiayaan pembangunan kelautan dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema public private partnership ppp) atau kerja sama pemerintah dan swasta organisasi nonpemerintah, corporate social responsibility csr), pinjaman langsung {direct lending) dari mitra pembangunan kepada badan usaha milik negara bumn) dan municipal development fund mdf). kerja sama dimaksud dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran kebijakan kelautan indonesia dengan melibatkan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. selain itu, dari kerja sama tersebut i,^ presiden republik indonesia tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) setiap pihak (pemerintah dan swastkerangka regulasi pelaksanaan kebijakan kelautan indonesia hams sejalan dengan peraturan pemenang undangan terkait, antara lailautan, dan peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun kerangka kelembagaan pelaksanaan kebijakan kelautan indonesia dilakukan oleh kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing masing. pelaksanaan dan pemantauan kebijakan kelautan indonesia dikoordinasikan oleh kementerian koordinator bidang kemaritiman. laporan pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan kelautan indonesia secara berkala kepada presiden disampaikan oleh menteri koordinator bidang kemaritiman setelah berkoordinasi dengan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, menteri koordinator bidang perekonomian, serta menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. kerangka evaluasi evaluasi terhadap kebijakan kelautan indonesia dilakukan untuk menjaga relevansi dan konteks kekinian yang dilakukan melalui mekanisme . presiden republik indonesia mekanisme peninjauan kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. peninjauan kembali kebijakan kelautan indonesia dilakukan oleh kementerian lembaga dan dikoordinasikan menteri koordinator bidang kemaritiman bersama menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional. hasil peninjauan kembali tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian kebijakan kelautan indonesia. kerangka rencana aksi rencana aksi kebijakan kelautan indonesia merupakan penjabaran dari (tujuh) pilar dokumen nasional kebijakan kelautan indonesia yang didetailkan dalam beberapa program prioritas. rencana aksi yang dimaksud disusun untuk mensinergikan program dan kegiatan kementerian lembaga dalam melaksanakan pembangunan kelautan, yang dirinci dalam strategi, kegiatan, sasaran, target output, jangka waktu, penanggung jawab, instansi terkait, dan sumber pendanaan. rencana aksi kebijakan kelautan indonesia tersebut juga disusun dalam rangka memenuhi amanat peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional guna mengelaborasi target target besar program pembangunan kemaritiman dan kelautan bagi kesejahteraan rakyat, sebagai bagian dari upaya memperkuat jati diri sebagai negara maritim nawacita kesatu), dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan nawacita ketujuh). selain itu, rpm menegaskan bahwa perlu percepatan pembangunan kelautan untuk mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia. rencana . presiden republik indonesia rencana aksi kebijakan kelautan indonesia terdiri atas (lima) kluster program prioritas, yaitu: batas mantis, ruang laut, dan diplomat! maritim; industri maritim dan konektivitas laut; industri sumber daya alam dan jasa kelautan serta pengelolaan lingkungan laut; pertahanan dan keamanan laut; dan budaya bahari. presiden republik indonesia, ttd. joko widodo salinan sesuai dengan aslinya sekretariat kabinet kemaritiman, akti parikesit |
persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah persatuan f.:mira arab untuk peningkat af\ dan perljndijngan timbal suk pen~naman modal pemerintah republik indonesia etn pemerintah persatuan emirat arab (selanjutnya disebut sebagai para pihak"); bermain glf\ ian untul< saling meningkatkan kerja sama &ekonomi yang lebih besar dalam rial penanaman rod:::;i yang dilakukan oleh rara penamaan bridal salah satu pihak wilayah negara f '!: ie:k !lainnya; mi:l\! sadari b8hwa peningkatan dan per!lindungan tingal balik pe11ajaran mod2 c~set:;ut akan kondusif untu~. menstimulasi kegiatan t.bisnis yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan keseialiteraan kedua: belah pihak<. menyadari! bahwa kerang<a kerja penanaman modal yang stabil akan memaksirnnlkan efektifitas i::mana2tan f.under sumber ekonomi dan meningkatkan standar hidup kedua belah pihak; meng uat. ~an komitmen kedua belah pihak untuk memantul<an perkeinixmgarr per.c:m~man modal sedemikian rupa ntuk ber<mt1 ilusi pada pembangunan ber!<:e! rnj t.:lan kedua belah pih:lk; te:l.o.h menyatu,iui seba gr\ ikut untuk tujuan persetujuan ini definisi istilah penanaman modal adalah1 setiap jenis aset yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung dan diinvestasikan oleh penanam modal sala~ satu pihak wilayah pihak lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan pihak lain dimaksud, antara lain termasuk: benda bergerak dan tidak bergerak serta hak hak lain yang terkait, seperti hipotek, jaminan, hak menikmati hasil dan hak hak lain yang serupa; perusahaan, saham, modal, maupun bentuk bentuk lain penyertaan dalam perusahaan; surat hutang, obligasi, pin jaman maupun bentuk lain dari hutang, termasuk pinjaman dari badan usaha milik negara badan usaha milik negri"a yang lain; rl. hak kekayaan intelektual dan industri, yang terkait dengan penanaman modal; tagihan atas uang atau aset aset lainnya, atau perbuatan yang bernilai ekonomi.is; dan hak ha!< yang diberikan oleh undang undang atau kontrak seperti konsesi, lisensi, surat kuasa atau izin izin. tf:ihan atas uang yang melibatkan jenis bunga sebagaimana disebutkan pada (a) sampai (f) atas wajib tidak termasuk kontrak komersil atas penjualan barang atau jasa oleh warga negara atau perusahaan salah satu pihak kepada warga negara ataupun perusahaan wilayah negara pihak lainnya, atau ii. perpanjangan piutang yang berhubungan dengan ~transaksi komersil seperti pembiayaan perdagangan. agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai penanaman modal sebagaimana tujuan dari persetujuan ini, suatu aset harus memiliki karakteristik penanaman modal, termasuk durasi tertentu, komitmen modal atau sumber sumber yang lain, perkiraan atas pendapatan atau keuntungan, dan perkiraan atas resiko. keputusan arbitrase, perintah ataupun penilaian yang diberikan terkait penanaman modal wajib tidak dipertimbangkan sebagai penanganan roda sebagaimana tujuan dari persetujuan ini. istilah 'penanam modal dari salah satu pihak adalah perorangan, yang merupakan warga negara salah satu pihak sesuai peraturan perundang undangan dari masing masing pihak tersebut. badan hukum salah satu pihak yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan pihak tersebut dan melakukan kegiatan usaha substantif wilayah negara pihak tersebut. istilah 'wilayah' adalah untuk republik indonesia wilayah darat, wilayah laut teritorial, perairan kepulauan, perairan dalam, termasuk dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, dan ruang udara yang meliputinya, serta landas kontinen dan zone ekonomi ekslusif, dimana indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat maupun yuridis:< tanggal desember montero bay. t. . untuk persatuan emirat arab wilayah dari persatuan emirat arab, laut territorial nya, ruang udara dan wilayah dasar laut dimana persatuan emirat arab sesuai dengan hukum internasional klan hukum persatuan emirat arab mempunyai hak kedaulatan; termasuk zona ekonomi ei~solusi'f se.rta daratan dan pulau pulau dibawah yurisdiksinya sehubungan dengan aktivitas apapun perairannya, dasar laut, maupun bawah tanah yang terkait dengan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam berdasarkan hukumnya dan hukum internasional. ruang lingkup persetujuan ini wajib berlaku untuk tindakan tindakan yang dia.bukan atau dipertahankan oleh salah satu pihak tanpa diskriminasi apapun sehubungan dengan: penanam modal dari pihak lain pe!tanaman modal dari penanam modal pihak lain persetujuan ini wajib berlaku untuk penanaman modal oleh warga negara atau badan hukum dari salah satu pihak wilayah pihak lainnya yang telah mendapat pengakuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku wilayah pihak yang menjadi negara tuan rumah. untuk kepastian, persatu1,an ini wajib berlaku terhadap penanaman m0da~ yang dilakukan wilayah salah satu pihak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan dari penanarri modal pihak lainnya sebelum atau sesudah persetujuan inl berlaku secara efektif, tetapi wajib tidak berlalu<u pada sengketa yang ada atau te!ah selesai sebelum persetujuan ini berlaku secara efektif. terlepas dari dalam hal indonesia, sumber daya alam tidak termasuk dalam persetujuan ini, kecuali yang ditentukan secara khusus oleh pemerintah indonesia. hak hak lain yang mana diberikan oleh hukum ataupun keputusan administratif yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau menurut kesepakatan, tidak termasuk izin konsesi untuk mencari, mengeksplorasi, mengekstraksi dan mengeksploitasi sumber daya alam. dalam hal persatuan emirat arab, sumber daya alam tidak termasuk dalam perjanjian ini. v1meskipun berlakunya ini, ketentuan ketentuan dalam (kepatuhan terhadap hukum nasional}, (tanggung jawab sosial perusahaan}, (hak untuk mengatur) wajib berlaku untuk penanam modal dari salah satu pihak dan penanaman modalnya wilayah pihak lainnya. untuk kepastian, persetujuan ini wajib berlaku hanya untuk tindakan tindakan oleh salah satu pihak yang dilakukan atau terjadi setelah tanggal berlakunya persetujuan in: terhadap pihak tersebut. persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah; jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah oleh badan atau otoritas terkait dari salah satu p1hak; subsidi atau hibah yang diberikan oleh pihak yang berwenang dari sa!ah satu pihak, termasuk pinjaman yang didi<.ung pemerintah, jam1an, dan asuransi; tindakan perpajakan. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang undangan nasional tanpa prasangka terhadap persetujuan ini, penanam modal dari salah satu pihak dan penanaman modalnya wajib patuh terhadap seluruh hukum dan peraturan perundang und~ngan pihak lainnya, dimana penanaman modal berada, berkenaan dengan pembentukan, perolehan, perluasan, pengelolaan, pengerjaan, penjualan atau pemindahan lainnya sehubungan dengan penanaman modal dimaksud. tanggung jawab sosial perusahaan masing masing pihak wajib mendorong perusahaan perusahaan yang ada wilayahh disahkan atau didukung oleh pihak tersebut. peningkatan penanaman modal masing masing pihak wajib meningkatkan penanaman modal oleh penanam modal pihak lainnya wilayah negaranya sesuai dengan kebijakan unum bidang penanaman modal asing. masing masing pihak wajib memastikan bahwa kewajiban yang timbul dari persetujuan ini dilaksanakan. perlakuan penanaman modal masing masing pihak wajib memberikan perlakuan yang wajar dan seimbang serta penuh perlindungan dan keamanan terhadap penanam modal dari pihak lain termasuk penanganan modalnya yang diakui wilayah tersebut sesuai dengan sampai dengan salah satu pihak melanggar kewajiban atas perlakuan yang wajar dan seimbang sebagaimana terdapat apabila tindakan ata;.i rangkaian tindakan yang diakui<an merupakan: penyangkalan keadilan dalam proses edukasi kriminal, sipil, ataupun administrasi; pelanggaran mendasar dalam proses peradilan sipil dan administrasi1; diskriminasi tertentu berdasarkan alasan11 yang nyata salah, seperti jenis kela1r:in, ras, ataupun keyakinan agama; perlakuan kasar, seperti paksaan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun perlakuan buruk serupa, atau; pelanggaran lebih lanjut dari kewajiban untuk perlakuan wajar dan seimbang yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan ini. untuk kepastian, "perlindungan penuh dan keamanan" mengacu pada kewajiban pihak untuk bertindak sebagaimana mestinya untuk melindungi keamanan fisik penanam modal dan penanaman modal yang telah diakui yang tidak menimbulkan kewajiban tambahan lain selain yang ditawarkan kepada warga negaranya dan warga negara asing lainnya tidak dengan sendirinya berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini. ketentuan vf_ost favoured nation) setiap pihak wajib memberikan kepada penanam modal dari pihak iain dan penanaman modalnya perlakuan yang tidak boleh kurang mengunjungi<an dari yang seharusnya, dalam keadaan tertentu, untuk penanam modal dan penanganan modal dari negara ketiga manapun, terkait dengan pengelolaan, tindakan, pela.kanan, dan penyelesaian dari penanaman modal. untuk ~.kepastian perlakuan yang disebutkan dalam wajib tidak meliputi mekanisme penyelesaian sengketa atau aspek prosedural dan peradilan manapun. untuk kepastian, kewajiban substantif dalam perjanjian internasional lainnya sebagaimana dimuat dalam tidak dapat dianggap 'perlakuan', sehingga tidak dapat dianggap menimbulkan pelanggaran ata$ ini. ketentuan ketentuan dalam persetujuan ini wajib tidak ditafsirkan sehingga mewajibkan satu p1hak untuk memperluas kepada penamaan modal dari pihak lainnya keuntungan dari perlakuan apapun, hak keutamaan atau hak istimewa yang dihasilkan dari: keanggotaan dari perjanjian integrasi ekonomi regional yang ada ataupun akan ada, ataupun organisasi dan kesatuan wilayah kepabeanan (customs union) yang mana salah satu pihak adalah anggota atau kemungkinan menjadi anggota; atau perjanjian internasional atau pengaturan manapun yang berkaitan seluruhnya atau sebagian besarnya terhadap perpajakan, atau undang undang domestik yang terkait seluruhnya atau sebagian besar terhadap perpajakan. perlakuan nasional sesuai hukum dan peraturan perundang undangannya, setiap pihak wajib memberikan penanam modal dari pihak lain dan penanaman modal mereka perlakuan yang tidak kalah menguntungkan, dalam keadaan serupa, untuk penanam modalnya dan penanaman modalnya, terkait dengan pengelolaan, tindakan, operasi, dan penyelesaian dari penanaman modal. untuk kepastian, kalimat "sesuai hukum dan peraturan perundang undangannya" wajib mencakup hukum dan peraturan perundang undangan yang 'berlaku saat ini' ataupun akan ada nantinya, termasuk kelanjutan dan perubahannya. untul<an daerah, perlakuan yang tidak kalah menguntungkan daripada perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan, dalan keadaan serupa, dari pemerintah daerah dimaksud penanam modal, dan penanaman modal dari penanam modal, dari pihak yang menjadi bagiannya. f:kspropriasi tidak ada pihak yang dapat menasionalisasi atau mengekpropriasi penanaman modal dari penanam modal (selanjutnya disebut ekspropriasi) dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindak<an yang memiliki efek setara dengan ekspropriasi atau nasionalisasi, kecuali untuk tujuan kepentingan umum: dilakukan tanpa diskriminasi; dengan pembayaran kompensasi yang tepat waktu, memadai dan efektif sesuai dengan dan dan sesuai dengan proses hukum. kompensasi dalam ini wajib setara dengan nilai pasar penanaman modal yang diekspropriasi sesaat sebelum ekspor!asi terjadi atau ekspropriasi dimaksud diketahui umum, mana saja yang lebih awa!. penilaian kewajaran nilai pasar dari investasi yang diekspropriasi wajib mengecualikan perr.hitungan keuntungan 8spekulatif atau perolehan besar tak terduga yang diklaim oleh penamaan modal. kompensasi wajib dapat dilaksanakan secara efektif, bebas dipindah tanganan, danwajib dilakukan tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya. terlepas dan dan setiap tindakan ekspropriasi langsung yang berkaitan dengan tanah wajib dilakukan untuk tujuan yang sesuai dengan perahu: an perundang undangannasional pihak dimana penanaman modal yang diekspropriasi berada; dan setelah pembayaran sesuai dengan peraturan perundang undangan nasional. dimana nilai pasar yang wajar tidak bisa dipastikan, kompensasi wajib ditentukan dengan cara yang adil dengan mempertimbangkan semua faktor faktor dan keadaan yang terkait, seperti modal yang diinvestasikan, sifat dan durasi investasi, penggantian, dan nilai buku. penanam modal dari salah satu pihak yang terkena dampak dari ekspropriasi yang dilakukan oleh pihak lainnya wajib berhak terhadap peninjauan ulang segera atas kasus tersebut melalui kewenangan peradilan atau kewenangan otoritas lain yang kompeten dan mandiri pihak lainnya. sesuai hukum nasional negara tuan rumah, atau pencabutan, pembatasan, atau penciptaan hak kekayaan intelektual, sejauh1 penerbitan, pencabutan, pembatasan, atau pencil!aan tersebut sesuai dengan hukum nasional negara tuan rumah. ganti kerugian penanam modal dari. kerusuhan, situasiwajib diberikan oleh pihak yang disebut terakhir tersebut, dengan restitusi indernnifikasi, ganti rugi atau penyu!desain lainnya, jumlah yang setara dengan yang diberikan oleh pihak yang disebut terakhir dimaksud kepada penanam modal dari negaranya sendiri atau dari negara ketiga pilihan mana yang lebih menguntungkan. tanpa prasangka terhadap paragraf ini, penanam modal dari salah satu pihak yang akibat dari kejadian tersebut atas menderita kerugian wilayah pihak lainnya.t akibat perusakan terhadap penanaman modalnya atau bagian daripadanya dikarenakan paksaan. atau kewenangan,. yang mana tidak diperlukan dalam situasi dimaksud, wajib diberikan ganti rugi atau ~oper.sasi. transfer setiap pihak wajib memperkenankan semua transfer terkait dengan penanaman modal yang dibuat secara bebas tanpa penundaan dalam dan luar wilayahnya. transfer tersebut termasuk moda: awal dan jumlah tambahan untuk pemeliharaan atau peningkatan penanaman modal; pendapatan; hasil penjualan keseluruhan atau sebagian penanaman modal ataupun likuidasi menyeluruh ataupun sebagian penanaman modal; pembayaran yang dibuat dibawah kontrak, termasuk perjanjian pinjaman penghasilan dari personil yang berada luar negeri yang berhubungan dengan penanaman modal wilayahnya; dan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ekspropriasi) dan (ganti kerugian) dari persetujuan ini.; setiap pihak wajib memperkenankan transfer berkaitan dengan penanaman modal dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas pada kurs pasar yang berlaku pada tanggal transfer. setiap pihak wajib memperkenankan pendapatan dalam bentuk yang berkaitan <dengan penang:iman modal sebagaimana diperlukan atau ditentukan da!am perjanjian tertulis antara salah satu pihak dan sebuah per.tanaman modal atau seorang benar.am modal dari pihak lainnya. ter!emas paragraf dan pihak dapat mencegah, menunda, atau menangguhkankebangkrutan kepailitan. ataupun perlindungan hak kreditur; penerbitan, perdagangan dan transaksi s&kualitas; ke;pahatan atau tindak pidana dan pemulihan hasil kejam'3tan; laporan l<keuangan atau pencatatan trans p.r bila diperlukan untuk membantu penegak!<an hukum ataupun kewenangan mengatur keuangan;jaringan sosial, pensiun publik atau skema tabungan wajib; pesangon karyawan; atau persyaratan untuk mendaftar dan memenuhi formalitas~ lainnya yang diterapkan oleh bank central dan kebijakan lebih g?kan lain yang diterapkan otoritas terkait dari salah satu pihak tidak ada ketentuan dalam persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban dari para pihak sebagai anggota dari imf dibawah akta pendirian imf, termasuk kegunaan dari tindakan saling tukar yang sesuai dengan akta pendirian imf. penolakan keuntungan salah satu pihak dapat menolak keuntungan dari persetujuan ini terhadap seorang penanam modal dari pihak lain yang merupakan badan hukum pihak lain dimaksud dan untuk penanaman modal dari penanam modal tersebut dari non pihak yang memiliki atau memegang kendali atas badan hukum dan pihak yang menolak memberikan keuntungan tidak memelihara hubungan diplomatik dengan non pihak dimaksud. sa!ah saw pihak dapat menolak keuntungan. dari perjanjian ini kepada seorang penamaan modal yang merupakan badan hukum dari pihak lainnya dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut bila badan hukum tersebut tida memiliki kegiatan usaha yang substansial wilayah negara dari pih;:ik lain dan orang orang dari non pihak, atau dari pihak yang menolak, memiliki atau mengatur badan hul<um tersebut. salah satu pihak dapat menolakciri penanam modal tersebut bila perorangan dimaksud memperoleh kewarganegaraannya untuk tujuan utama memperoleh keuntungan dari persetujuan ini yang tidak ak;em tersedia untuk penanam modal tersebut dalam kondisi sebaliknya. salah satu pihak bisa menolak memberikandari penanam modal tersebut bila perorangan tersebut juga adalah warga ;negara dari pihak yang menolak demi:berikan keuntungan. salah satu pihak dapat menolak memberikan keuntungan dari per~tujuan ini kepada seorang penanam modal dari pihak lain yang merupakan badan hukum dari pihak lain tersebut dan untuk penanaman modal dari penanam modal tersebut bila orang orang dari non pihak memiliki atau mengendalikan badan hukum dan pihak yang menolak memberikan keuntungan menjalankan atau memelihara tindakan terkait non pihak atau orang dari non pihak yang mencegah transaksi dengan badan hukum atau akan terjadi pelanggaran atau pembatasan apabila keuntungan dari persetujuan ini diberikan kepada badan hukum atau penanaman modal nya. pelarangan persyaratan pekerjaan tidak ada pihak yangdapat membebankan atau memaksakan penanam modal pihak lain persyaratan pekerjaan apapun terkait dengan pence:olahan, pelaksanaan atau operasional dari penanaman modal mereka wilayah dari pihak tersebut. tidak ada pihak yang dapat membebankan atau memaksakan persyaratan dibawah ini, atau memaksakan komitmen atau usaha, dalam hubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan atau operasional penanaman modal dari penanam modal dari pihak lain wi!ayah nya: untuk mengekspor barang dengan tingkat atau persentase tertentu; untuk mencapai konten domestik pada tingkat atau persentase tertentu; untuk pembelian, menggunakan ata 11menyesuaikan dengan preferensi terhadap barang yang dihasilkan disediakan wilayahnya, atau untuk pernbeiiar. barang atau jasa dari oral.g yang berada wilayahnya; untuk mengaitkan volume atau ni!ai impor volume ata nilai ekspor atau dengan jumlah arus masuk valuta asing yang terkait dengan penanaman modal tersebut.; dan dari ini wajib tidak akan mengurangi hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dari pihak negara tuan rumah. ini wa,iib tidak berlaku terhadap penyelia!an sengketa antara penanam moda! dan negara sesuai dari persetujuan ini penyelesaian sengketa investasi antara penanam modal dari salah satu p!hik dengan pihak lain) sehubungan dengan ini, tindakan see11ang wenang atau diskriminatif tidak dapat diterapkan oleh pihak manapun. hak untuk mengatur tidak ada dalam persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah salah satu pihak dari menerapkan, mempertahankan, atau menegakkan setiap tindakan yang dianggap telah sesuai dengan persetujuan ini dan tepat untuk: menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang undangan dari pihak tersebut yang tidak bertentangan dengan persetujuan ini: melindungi lingkungan hidup atau manusia, ata.u kehidupan flora atau kesehatan; mengatur konservasi dari sumber daya alam atau non hi yang tidak dapat diperbarui; atau memastikan pemeliharaan ataupun pemulihan perdamaian atau keamanan internasional, atau perlindungan kepentingan keamanannya sendiri yang esensial. pi:ingadops1an. pemeliharaan, ataupun penegakkan tindakan tersebut tunduk pada persyaratan bahwa peraturan tersebut tidak diterapkan secara sewenang wenang atau tidak dapat dibenarkan atau tidak merupakan perbatasan lembata$an terselubung terhadap penanarrian modal pi;1ak lainnya. keterbukaan tiap pihak wajib berusaha untuk menyediakan kepada publik hukum dan peraturan perundang~undangannya serta perjanjian internasional dimana pihak dimaksud adalah pihak dalam perjanjian internasional ~tersebut, terkait hai hal yang tercakup dalam persetujuan ini. setiap pihak wajib berusaha, atas permintaan pihak lainnya, dalam jangka waktu yang wajar, menyediakan informasi untuk pihak lainnya sehubungan. dengan hal yang dimaksud da!am ketika mengenalkan ataupun mengubah hukum dan peraturan perundang undangannya yang berdampak secara signifikan terhadap implementasi dan jalannya persetujuan ini, setiap pihak wajib berusaha mengambil tindakan yang tepat untuk m8mungkinkah orang yang berkepentingan dapat memahami pengenalan atau perubahan dimaksud. ___ . ___ __________ ,,,, . . . . . . ~ . . _._, . subrogasi jika salah satu pihak atau badan yang ditunjuknya melakukan pembayaran kepada penanam modalnya berdasarkan suatu jaminan, sebuah kontrak asuransi atau bentuk lain dari jaminan atas resiko resiko non komersial yang terkait dengan penanaman modal, pihak ain wajib mengakui subrogasi maupun pengalihan segala hak atau klaim dari penanaman modal dimaksud. hak atau klaim subrogasi atau transfer tersebut tidak dapat melebihi hak atau klaim asli dari penanam modal. hal ini, bagaimanapun, tidak berartiatau badan yang ditunjuk11nya telah melakukan pembayaran kepada penanam modal dari pihak tersebut dan telah mengambil alih hak. dan klaim dari penanam modal, penanam modal dimaksud wajib tidak boleh, untuk bertindak atas '.1ama dari pihak atau badan dimaksud untuk melakukan pembayaran, mengejar hak hak dan klaim tersebut melawan pihak lainnya, kecuali ditentukan sebaliknya. subrogasi wajib dilakukan setelah persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang menjadi negara tuan rumah dimana penanaman modal dilakukan, jika persetujuan tersebut diminta oleh pihak negara tuan rumah. pe_penyelesaian sengketa penanaman modal antara penanam modal dengan pihak lain pa$a, ini d1gunakan untuk sengketa hukum a:1tara penanam modal dari $alah satu pihak dengar; pihak lain yang timbul dari penanaman modal penanam modal wilaya~i negara pihak lain. sengketa tersebut wajibpihak !ain. untuk memulai konsultasi, perdana modal wajib menyampaikan pemberitahuan te1lulus kepada pihak. pemberitahuan dimaksud wajib memuat spesifikasi detail dari sengketa, seperti nama dan alamat dari penanam modal yang bersengketa ketentuan dari persetujuan ini yang dianggap telah dilanggar; dan fakta dan dasar hukum dari klaim tersebut. tidak ada sengketa penanaman modal yang bisa diajukan untuk penyelesaian oleh arbitrase dalam dari ini bila paling sedikit tiga tahun telah berlalu sejak tanggal dimana penanam modal pertama kali mengetahui atau sepatutnya telah mengetahui dugaan pelanggaran dan kerugian atau kerusakan yang diduga telah terjadi. penyelesaian sengketa antara para pihak setiap sengketa antara para pihak mengenai penafsiran atau penerapan persetujuan ini, sedapat mungil<in diselesaikan melalui konsultasi dan atau sa!uran diplomatik lainnya. bila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu enam bulan ~ete!ah tanggal konsultasi diminta dan atau saluran diplomat!k lainnya diprakarsai o!eh salah satu pihak, sengketa wajib, atas p'9permintaan pihak dimaksud, diajukan '<e pengadilan ::iritasi. o~ngan tidak adanya kesepakatan oleh para pihak yar.g mengatur 3e!:>adiknya, peradilan arbitrase wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan arbitrase opsional pengadilan permanen orbit:ase mengenai perselisihan antar negara, kecuali arabi'a ditentukan lain oleh para pihak atau dalam persetujuan ini. kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak., sengketa wajib diseleksi1kan oleh tiga anggota panel arbitrase. tiap pihak wajib menunjuk satu arbitration da:am k.urun waktu dua bulan sejak tanggai salah satu pihak menerima dari pihak lainnya permintaan untul. mel bukan arbitrase. dua arbitrntor yang telah itu]uk wajib ber bama warna :dalam kurun waktu dua bulan selanjutnya menentukan arbitration !<tiga yang bukan merupakan wr::irg negara dari para p!hak t\initiator ketiga yang telah disebut,d olp.h kedua pihak wajib bertindak sebagai ketua panel arbitrase. jika ada anggota dari panel arbitrase yang tidak terpilih dalam waktu yang telah ditentukan ini, sekretaris jenderal peradilan perrrianen arbitrase, berdasarkan permintaan salah satu pihak, wajib menunjuk berdasarkan kewenangan yang miliknya, arbitration atau para arbitration yang belum ditunjuk tempat berjalannya proses arbitrase wajib den haag, belanda. 'f: aneh arbitrase wajib mencapai kep l1tuannya berdasarkan mayor: c;:is suara keputusan tei sebut wajib bersifat final dar. mengikat para pihak. ., biaya biaya yang dikeluarkan oleh arbitration, dan biaya lain dalam proses arbitrase, wajib ditanggung bersama oleh kedua pihak. akan tetapi pan~ arbitrase sesuai kewenangannya, dapat memutus9n bahwa proporsi biaya lebih tinggi yang wajib dibayar oleh salah satu pihak. tindakan terkait neraca pembayaran salah satu pihak dapat, dengan cara yang tidak diskriminatif, mengadopsi atau menjaga batasan atas pembayaran atau transfer terkait dengan penanaman modal dalam situasi serupa seperti dalam hal terjadi permasalahan neraca pembayaran serius dar kesulitan keuangan eksternal atau ancaman daripadanya;manajemen makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan nilai tukar. pembatasan yang disebut dalam wajib: selaras dengan akta pendirian imf;tidak melebihi batasan yang kiper!akan untuk menghadapi keadaan yang digambarkan dalam bersifat sementara dan dihentikan secara progresif seiring dengan situasi yang disebutkan dalam membaik; tidak memperlakukan pihak lainnya kurang daripada non p!hak dalam situasi yang serupa; pembatasan pembatasan apapun yang c'diadopsi ataupun dipertahankan berdasarkan atau perubahan apapun dalamnya, wajib segera diberi~ajukan pir:al< lain,ya. tindakan kehati hatian meskipun ada ketentuan lain dalam persetujuan ini, sa!ah sat;. p1hak wajib tidak boleh dicegah untuk melakukan tindakan de11gan cara yang tic:!ak diskrit.1aktif terkait dengan jasa keuangan karelia alasan kehati hatian, termasuk tindakan untuk melindungi per.anam mod2 depan, pemegang polis, atau mereka yang tugas fid usia nya dimiliki oleh perusahaan yang menyediakan jasa keuangan, atau untuk meta$tik':ln !integritas dan stabilitas sistem keuangannya. ~ ketika tindakan diambil oleh salah satu pihak sebagaimana tidak sesuai dengan persetujuan ini, mereka wajib tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari dari komitmen atau pihak tersebut berdasarkan persetujuan ini. tidak ada apapun dalam persetujuan ini yang bisa ditafsirkan untuk mewajibkansalr.ih satu pihak untuk mengungkapkan informasi1 yang berkaitan dengan urusan 'dan rekening nasabah individual atau informasi rahasia atau informasi kepemilikan apa pun yang berada dalam kepemilikan entitas publik. perubahan perubahan sebagaimana disetujui antara para p1hak, perubahan perubahan maupun penambahan penambahan dapat dibuat terkait dengan persetujuan ini, yang mana wajib dibuat dalam bentuk protokol dari persetujuan ini dan wajib mulai berlaku sesuai dengan dari fasal persetujuan ini. protokol dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini. mulai berlaku, durasi, dan pengakhiran persetujuan ini wajib mulai berlalu<u tiga pu:uh hari setelah tangga: i)~rtukarar; instrumen r~tif:kasi oleh para pihak. persen'tujuan ini wajib tetap berlaku untuk periode sepur l!h tahun dan wajib terus berlaku sete:lainya kecuali diakhiri sesuai dengan salah satu pihak dapat mengakhiri persetujuan ini pada akhir periode seru!uh tahun pertama ata1. kapanpun setelahnya dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya satu tahun sebelumnya melalui jalur dip!mati<. sebaga! bukti, yang bertanda tangan bawah ini, diberi wewenang ur:tuk rnenandatarigani, telah menandatangani persetujuan ini. dibuat bogor pada tanggal dua puluh empat bulan. semua naskah oleh para pihak, maka naskah dalam bahasa inggris wajib berlaku. untuk pemerintah republik indonesia center! luar negeri untuk pemerintah persatuan emirat arab sultan bin ahmed aljabar menterinegara _________ ,_,, ___ ________________ . __________ ,,, . _., ______________ ____ republik indonesia protokol saat penandatangan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan persatuan emirat arab untuk peningkatan dan perlindungan penanaman modal (setelah ini disebut sebagai persetujuan"), kedua pemerintah telah menyetujui ketentuan ketentuan dibawah ini yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari persetujuan ini. dengan mengacu pada dari definisi) dan dari ruang lingkup) perjanjian ini untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dari salah satu pihak wilayah pihak lainnya, "hukum dar. peraturan perundang undangannya" wa.iib mengacu kepada hukum penanaman modal dari pihak tersebut. dengan mengacu padasetujuan ini. goodwill, pangsa pasar atau hak tak berwujud lainnya yang ser l1pa wajib tidak boleh1 dianggap sebagai penanaman modal. de:ikan mengacu pada )(b)janjian in:, isti!ah perusahaan wajib terbatas pada perusahaan dari penawar. modal yang d!dirikan berdasarkan hukum dar! negara tuan rumah dan berada wilayah dari negara tuan rumah. dengan mengacu pada (a) dari definisi) persetujuan ini: dalam hal !indonesia, dipahami bahwa apabila pe.tempat yang bersangkutan biasanya tinggal. dan sebagai tambahan, apabila perorangan adalah warga negara dari kedua pihak, maka yang bersangkutan akan dianggap menjadi warga negara dimana penanaman modalnya berada. dengan mengacu pada (a) dari ruang lingkup) persetujuan ini: untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa pengadaan pemerintah" adalah proses dimana pemerintah memperoleh kegunaan atau memperoleh barang atau jasa, atau kombinasi keduanya, untuk tujuan pemerintah dan tidak untuk penjualan komersial atau penjualan kembali atau penggunaan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk penjualan komersial atau penjualan kembali. dengan meng"jasa yang diberikan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah" berarti jasa apapun, yang mak disediakan secara komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa. dengan me!1ppersetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak hak dan kewajiban kewajiban pihak manapun d1bawah tex convention. dengan mengacu pada peningkatan penanaman modal) dari persetujuan ini: untuk kepastian yang lebih besar. maka dipahami bahwa pelanggaran terhadap sebuah kontrak wajib tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap pe;tujuan ir.i. r~gan mengacu pada perla kuan most favoured treatment) dan national treatment) dari persetujuan ini untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa apakah perlakuan yang diberikan dalam "keadaan serupa" berdasarkan most favoured nation) dan national treatment) dari persetujuan tersebut bergantung pada totalitas keadaan, termasuk apakah perlakuan yang relevan membedakan:m antara penanam modal dan pertanaman modal berdasar<an tujuan kesejahteraan pub!ik yang sah. dengan mengacu pada chateau) dari ekspropriasi) persetujuan. in!: untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami sebagai berikut tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu p!hak tidak dapat dianggap sebagai ekspropriasi kecuali apabila eksposisi dimaksud melanggar hak atas benda berwujud atau tidak berwujud atau dalam suatu penanaman modal. ekspropriasi) dari persetujuan mengamanatkan dua situasi. yang pertama adalah ekspropriasi ~=masilangsung. kondisi kedua yang dialamatkan oleh ekspropriasi) dari persetujuan adalah ekdilakukan tanpa pemindahan forma! ata.s azas hak ataupun penyitaan langsung. penentuan dari apakah. suatu tindakan atau rangkaian tindakan oleh satu pihak,: dampak ekonomi karena tindakan pemerintah, meski faktanya sebuah tindakan ataupun rangkaian tindakan dari satu pihak rnemilil<i efek buruk pada nilai ekonomi suatu investasi, dengan sendirinya., harapan investasi yang wajar yang timbul dari komitmen tertulis dari p!hak sebelumnya. kepada penanam modal; dan karakter dari tindak.an pemerintah. dengan mengacu pada (c) dari ekspropriasi): untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami mana ada sengketa tentang apakah suatu tindakan pemerintah merupakan ekspropriasi tidak langsung semua: ekspropriasi) dari persetujuan ini, fakta bahwa kompensasi belur dibayar sementara sengketa tersebut belum terselesaikan tidak membuat tindakan tersebut melanggar hukum jika kemudian ditemukan merupakan ekspropriasi tidak langsung dalam arti tersebut. dengan mengacu pada dari ekspropriasi) dari persetujuan ini: untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa istilah "pencabutan" dari hak kekayaan intelektual, termasuk pembatalan atau peniadaan dari hak hak tersebut, dan istilah "pembatasan" dari hak kekayaan intelektual termasuk pengecualian dari hak hak tersebut. dengan mengacu pada huruf (g) dan (h) dari dari pemindahan) dari persetujuan ini: untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa situasi situasi dalam huruf (g) dan (h) mengacu pada, atau berasal dari, situasi dimana penanaman modal dihentikan oleh penanam modal dan penanam modal gagal memenuhi kewajibannya sehubungan dengan huruf tersebutrotokol ini. dibuat1" bogor, indonesia pada pada tanggal dua puluh empat bulan1, semua naskah~untuk pemerintah persatuan emirat arab sultan bin ahmed aljabar menteri negara republik indonesia wgl<,j.~ \~.:i~i u~l~j ~.) :_ ;.;ji l9k;j.i .)::ji ~j. ~.lii .l>i_~ .l9l. .o . ~):, lj .!:lj4 ~ j~:: )~~~ gk.li.i' ji!. .tl.\ d.:kz.llj j i~ ~ .{~ '. ~~\ lj:!.l9 lti.tl ~_yb. )as,_) i: l>_)! l.: :;lj.:il+tll .,_a.:j.i ,~i.) ~\.~.~ ~;. j~i '(~f: ~~i ~l. j ~ cjj j~~i tl_,_;i ~)~i ~bv ll c.~ .bji :u3.:i .>\ la_r<i~i :ua >~~ ,o.:;~~_;i ~i~ l.a. ~~i ~~i ,.:ii.t~.:dl .:.u~)\ jj. ,"5_. p l ~_,.a.:> ~i5 _#. .~i jl. ja~i ~~wi j~lj j~.u.~\ ~~s~ '.jwi ~y::.~ j~~l. ~a.> ,(ts~ (' : ~jj":;j\ j;(\jx; ,l)~.ji lja ~ ~~i j~"il3~j~i .:::!~., ~.ji wl.u.u, j9.j ~uij.a ~~.) ~j o i)a }.<i.ila'i~ d.b+."~i ~cl:u.:: jlj ~.> '(a_)\ .$ j.tl 1j .> (.) ~~.j4a:.s ;:t~ ~~!:ii ~y>i j_~i t?i .fu.ji lll .:.\.: .)~\ ,~.> l,.:\ji .wl>~~i ji.; . _,i ~.j ~y~l.~ ~l~~ u o :ts"~ ,.j+.s ,:~ wla.g ;ii ~~j ~ ).~i.)~\ ~y>2i! . lr:.tl. ~fa. ji~) " y jbl. .o ,).~.ii.' 'j" :,k.u., ~su ys_iu ,~~" ua~~ >~is' ~. r_~_)~\ . ,&\ sy>i .)). dla f~l.ju" o.l4 cit.) ._)owi ~!_re.)t }.~is'~ _)~l: _).)~ )> t?i _)! .: . ~b.~_yk. ua~~"c::;_sol\~ .j _y.ij w ' .lol.:il. .!lh <fb i~ .:. l?i ~j. jlj l9l lul i.!. ll.:i .:iw . w. "' "'""y l?_)~ ua ~ .; .~i.cl\ ~~ji dl.) jj ' ~ :jl:~ ~l: ~ l. :''~f" ~li _r+ ji5 ,;;~ ~_r . lo? dj3_, r : .l~tll ~~rji glo)'l .lj.) jg. wjl~)t\ . ,_;,;ji jyi i.i.\ wl>.\ .l\ s~i .j~l. ,~+l.s{.j :_).jlj\ wl)~';ll .jj.'l uy[j.;) .j\ u_~ lill ll. ~~~ jyi> o b::.tll :.r wl3cji ~ )~~\ <l.a.hi.ll ~ ) ~ .j>.:j.i .'.:j ~)a)' ~j.~\ lf.y.;~ f&~ ~~\ .))_, j)l_ii.,,j\ _9i ~ <i)i~ ~.o.j~\ jb~ j_9 uyl.aji_~ .o}i1 ~\j~\ :~jj.lj ~_)~~ jh.~ :'~.;. lil ~ =_)~ jl> ("': , ~\:j).=e~i tl. d!.) ,~ >.l.1ji <>l:ll~ ,~~ >~\ 04j.l3 ''='~ ~tlj l5.>wi .j~i ,~g~i .!.ili j_j l5~ j~ij ,~) :.)~i j~i o.:i~ l:.~3j:. ,.y:.>~ ~;ji ,~gji .:.)~' jll uyl:i.l ;~\ a~i ~w'j! \.a.9jj ,~\~ .:i)yl! .a.i~i jl~ ._;: ~.) '~y afa.l)~+l1 j. c).) _r~".?$' .l.~ lcl c. ~wi ._p~i multi.tl ~fa.ii l.,~j.i wg~)l cr~ l~.c~ .l":> ~i ~l .il.i j.c. .b.lj wj! o.u !.?~.,_.~ o.lt.i j_r>.:. _;"i ~\ .l.9wj.l .j_,j::ji l) ., <)!;~.i.m .o lfw . ~_9 t'"(j3> => <.j~. . ._.j . : .i.4i ~\j t~;.l f.;:y~ cs:.! la. ji_.;.~ .9l.ij~l o_> ' 'w ~_, . . ,ti "'.,t .bj\ \l.t\ r \ i.9_.a; ).,.~ ~~ "w~ '*; .! .)y~ :\~ ~~ il> .w . cu) .j "' \ > :? .b:. i.:.u~ .l>l~i r_~ , t~; .,,\ ~~j l.'.:1l)+u,~\ l~~ ' : ' ?"j~ .j~~ _#~~\.))~i ,o.>~! ~:~i .:.il).a1'il d.jl> .t,.~\ .)j\.s.ll ,(::i~i ~lyj~ lho~ .)\~i rl.s:>i {). ,t,~ui 1o~ ~.)~ c.y. ~~i ~_r, (f.!lo;;ll &>) (~is'~ ~.:>y j.i) ._, .>ji\ .j. til. ~yb.ll ~gw~\ .j. lu.o ~_,b .)o <j~ l~i ~!. .!i .b." ~ . ~w"il ' ? y "#. u~o.!tl .u) ,d.uj la. ~w'i d_pj .u.~ ~1_9 :; _yl ::c:i <fl! . .aj lll ~~\ ,.:., ~i.a~.lll ua.c>y?. ~ ~. ,~~ lh. bj~y c: u. . _j\.;:.'{ji (r_ ' <~. ::t.o s:;j ~~u. j~)ll 4jgl1j ~)o j ~7i 9w)'i j>l;.) uj . j : lt.if!~ j~)'i ~i~~ ,_r>)'i ~kul .;h w\.,~ .j~)'l . j.io _r>) i ~~i j:!; ,t.lji ,o)~tji ,(l~~i ,.)l~~i .,f_~i jl>.)'; ~\.$ ::u.owi w~j.l.l ~,~j~ l.h ai~ ~_;b js' l 'y' d~bji ts~l~.tl. w~_qji .9j_~i .:j_q.ui ~wi ~l>l_:.ll r flq~ .:. ~yb.j ~.)~ ~~i j :! ._fji .:j\ ~.j.l .i~t~ (~~ ,~~ .1k:lk ~; jl~ ~~t~! cl'i.q~ .l9u~ ~;~ ~is' r ~ ' ;. . jj.~ ~. _r> .l91.~ d.r '"" ():y~ w~~~ a.,., ~: ~~! oj.a lr" ct. ll. .:.;lol.ju~i c.:.:i l.j.c .i.;. st; j.9k.i. ,_~yb js' r.ja: ai~ o~u1 ~t;' l_1 4i_~ '4b3 d.j.)~ al~ lti.o ~_> js' r.ja: .'i ' j.c .j~.j.l ffg~i j13 _r>2ll ~l~\ ~_ 10a j.> 't' qli .::., !,,.ulj ~j: .)lui dj.)w\ ac; v='itl ~l:j. r!pj4 .j>i . ~rb :wl .~~i <i.~" .!y. ! j~~ w.p o_}ia.ji ~d:).)f i ~.: i . '4jl.~.tl ~~.qa.ji lr. 'f'l .j lwl <.) ula_) ~ :d~~.)) ~~'f?l ~yw\ j~)u ~~.j ii. ( .: j~~. ,,i i.yj.;.ji '(_,;:, ~.,i ~j\j li" l.ii ~o (i: ~,,$':.ji .j~liv. (. ~~\ i.g:.:.i.:i li\ g.~'f'i j.to ~~~""l i.o\~i (.) ~.l~ < :~\ ti.~~_;;_l.ij ij.)w\ .l.ol.:j.l~ :::. !j.i~\ ls_)s.i lj4 yl.>':il (;.) ll. _ruw ).~ l.~ t?;ji .!. ll.; p. l,. ,. .j l .k.; jl_ci cu3~~ ."". l).il~,2ll3 j.,? ' : ' ' l:?'" " :! :j., 4_9.) ~\jlj~ li1~ ~.u _r> jyl ;.~i c:ui .o.)u. o.lt: ,j"il>~~i .l9 o.l>j j iv' ~~u1 c~= gti.~ _> >~i .)aji wg~i .l9~ 9_):~ j5' r ~~ j o ,)~j4li. ~ ,z\ll~ .)o . ~'"'e:aa.; .!lli u c ~r ~ ;j.a.; :ja)l,.q ly. ua.l:ill. j&l~j ,j~ ~;\.)! "'! r'l.fg~.ll.u.il_, .j.j ,:i l$t ,;.;:.,~l ~~i 't~jj\ <. ~ ~ .j4; ~"i1 o_#ji l~l >l~, ~ ~w. <.'~i () o .u.,., .t .4w ~~! ~l~.~ f.r\ . :;y' ' _:. >~ j'":.w 1a il""" <.}) ~~.c ~:.o .:i '.;;, .:: ,j.~ ~) >. > .\.9k1. (_')k ~la_i'il o.u. ~~i r u1.:; :(.:> " ~i~i .:l~v>i 4_.~~ .lil . t:?i lle~ .r ?.~ ,_1jl~~~ ~ ~ lj.ir0. ~.ll ~\.j ji~~, .;ii_~! ~~,~~,_ j"''~ li11 :~'~ (.\ \,_ ""'~ c,.!.,,(,.c;.j .ls ._j .b ,,,.l. !.tlt to\ l.'l.j . ')l.a.; ljj i:) :i ii : .r .,._ _,; ,__,. ' .,,. '.;r":! "::" lull. o) .l9~ .9yb ~~i1 alwi ,j.t5t ji '> j:) '4j.~i ja1 a_~:::! ~?ji ls_~ (.;~.; .! ~~ : ;.:.(~ ~.: ~~j.l .:jj.) j+~ l ~ 'ill<>.o .,j3_fo ~~ j~\ d_\.ob o.~ :i. lc. r~~ gji b_;.)l~.jj j~~.j) .;! l.u ~)~' .ol.c ,_:~ ~~ ~3j u:i_ ;;_;.jj la.j~ ~l. ~~"'~ . r o:'.~j c9.) .~~ lill ~\p. \.iij (.) ~~\ l4.!.a_u l.j~ b.)u.\ o.ui (~) &~\~~~ ~ ;_j.)l~ll~ ~i.li\ .~i ;;.j.)wi . t.> j+ y.~l+ " .j.)wi .u>u ).jj . j>tj .j~wi ~~j~i .r.!.l.d.i ~.~ji~~ ,~.: .~~i ua: ~\ up~ .~w. wyj. .# c~}il :),a.tl c:. j.)wi jfa. "'i j.p b ;$i 0j.)j ;;~ ' '~~lj .l: l~ .~.l:l! l kl9 "' ~'~'l: ?d.;a.ji wl.~ i;rt~ .i1 _;.)\.~~j ~.>.:i l;.;i ,2_y ~~ .wi ~_)t1 ;~~ : ~\~ ua:'.y :j! ul.:s ,j.j~lj>jj w,yji c.:~.:.::' k4.> jui . ~ ~ .~;i_)l:j 4kji .:.ii.) ~11_~ t:'""' ~ .:_,\~_, ,l;. ~.n . ~ll:. ~~ ;ji ~i.,; ,jl.l.! l.);i'. ,_,'.w:.,j'ji ~j.a. <t.i +b .lsl~.ui ' ~lj\ ~r. ~ji &.j.:i\~l: _;hl\ ,:.l !~ ~_,,.b . . ~ti. .~ q_r>l ~.<:ji ;;w :.~ :.>yi. ~'?" ~,.t ' d\ _r>)' ~ _;fi .l~w.tl j).:.ll l.;:.o ~::.o_y. d.ii.: i~g ,j~jj\ ,_)~jj\ l.u, d.:,_)_ji ,~\ '45jj.i .i.! <;., 'j,itl ~j.ill .j: :.tl ~l~i ~~kl: l:'~.l~i j.;:j\j :. .f ~ _;~ . ~l.ul. ~_ 1 u o ' :?.j'~~l.<l wg~ ". ua~ . u.c ~.>~ ,,~j t. ~l'> ,~.,la c.i~: .~ >y ,_y >i e:i.~ ~.)di ~wi~ =t:il~_) ~':it ~.ol~ ts.)>~i w4o:~l .9i ~ ' il.:ifa':i! ) :~ _;t s'i ,~lj . jfa t,?i u o ~_,.au . .;i~ ,.'.r~.l.j\ .a. \.,,'.(., ~~)~ ~y.il~ ' ) .~.'ll1i .,.,l.! ~ bii.j~ j>l>':i!i u3.l; ~j. .'l .)l. .,:;. u_sj~ ~haji ~lli lj! )~i ~.':i!gji j~ .!.lt.:. > .?. f f t.) ki.i.,.; l) z::l~ _y:. ~ . .: l~~ ~ i .)~ .~ ~.ul u.j ~~ .aj_,.l.\ jj~ ~ +t~ {,:< ij\ ,~_,.:,.\ >fi. ltl ~". ju i.! .u c.:: jl. j ~ lll ~.'.(.; ,)i .>~ yl: j.;:tjj\ u.: jjh j.\ ~~_j\ l.\s' :uy~ o.i~ ~j.j .~\ ~l.> .t.: !).~.il.il o~)l:; <fa ~.bjl~u ~4a)'i tjw.ij j,. lll u""~ ~wl.g~ji ,. .)~' ".l~ ~4_j. j~~ ~l~ll ~ ~~ lil. j<j\ .:i\yl:~~q j>.) j. ~ l.r'i (~l~\ (~_y.: lli) 10j (~_).) wi) w.) ll\ :. a.~_j ~ wl.::._.? lu. '~ '"' t =' ,:) .)~.l.u~ ;u) ui.) j~i _1:~ ~":!.l9~i ~_.,.b.ji .9j'b js'~~.~ y ': .t )~\. ~ ,.b .~ ! ~ ~~' ~\.aj\ .)~ .9i ~~lba' ~ls . i>\ _j>,t, ._,_., .lt ' :y::. . (.!a 'i," . . . . . . . _______ ,,. .ui ~k> .j~?j! if')l9?ji :;l: ] lll jij3~i j.till jjl.c: .).4ol (< : ~~~i wl.g~ .)\.)~ ~~lj.::ji .~~\ ~)yd\ ;;_x~i o~w ~_;j~i j.:~l .*~l:k.j ~~~ jql4>;ji lll {.) ~~ju.\ a;~~. .ll wahl.ji uwi _;,\.a_jl .))113i ~l;a.a.l\ wl,.~'f!l l::~ r~~l y41__y)\j i_lili.a~i ul~ (.a \.>)+? 'fl\ jl>.); \ w!.b.h~ . 'ifw~~i c. .il~ =~ ~ ~j.3ji ~lfl ,:.,l~l.a.~i l?.j5'.;.l.i c.:a ~3_ya. ) ~~\ w~,j! lii,i) .b_.) "'t .j.9l.tl.o ' ~ ~ :.i~ l s>~i lbl jl_y i'! >.! ______ h < h h . ~ . . n . . . . ~~~,~~:::;==~~~==::==::::::::~~;:::: ;;::=_::=::::: :;:;; ;:;:;;~;;:;:;~ = ~ ;:::::: ~ = ~~ ~ ~ .: = = = . . = = ~. = . = = = ~~ .'il::' " " . ~ ."? . . . "!":". . t.' . .i. "d"" ___ . :t. . .,, .'!. . ~.:;'.,:_ ~ . . (;, . m~ m~ ___ hoo !.>. .,. ' . \.p \,. <;.: ,;; ct. .:: ,t'\ .r. ij (i, ,;, ip (_, . ' i(_ ct 't. \._. " < {. .,__ [o, c:. ! > ,{r. r. t:: .~.: ~ ~ "?~ "le_ 'tr. l. f;_ ?: fi. .i: bl; f ' f ' [::; fs, t' t,: 'fu, g} '(!,, lr' l.i> ' ! >i ,. '~. '!:. f; ct . f'. <><. ' ' i:; .c ,c e: .'{: '~:. f ; 'f r'* ('~ ::.:::_ '(j. (' ~o i.z_ ~ ~ il. . (;: .i i.di i~\ ' t> , ' ' ,., l_;; ."' t:; [;, ct \., f>'_ f_:: i;: {:. .r. ct l~. c: : r!, [;. '(: t,t. ' ' r. ,. t:: fl .r' __:. g . f;. ci;. '::: t;. .c i'. r!). t;. tts> r:. c;__ l.!> r. r. t:::; ,r i :g. (!> f>'_ .c t,t. k.' ("t g>s \_~ l.+ tg,. fr ['> r. .: rrr. (,. .t fl. 'fu, i:. f:: i; t. ; tp i.,, 'f. t. i.,, '' ~ ~ ~; :. ._., .,. "ill . ."'. ._ . .r:. ~ .!i; ~ :!. i;; .c j> . .::i,. __,~_ ___ :!. . ',;. o~ui .l. l.ti. ~)::ji ,_)a .j <l llj _yj u :! lti.~ ~ i ";? f : f f li~ ~~ji~ ,;).:ik .l~ .)i .:.i~~ _r>"il .ij ltl. ~fa i dj.) ua~ .jwi .:.il+lb 'tl.i r !.>j! ua~ u~.l9 lul. ~ 1 ";? u i.,ri.l.j. .jl.j.l.""i .;).:i1~ ,_~ t i.: ,._y.:;ji _;ii rlj jil :. t.() jsl y> ' .l.9k.~j.i ~j ~ti~lc~ :~~.9i~.()l5~.<a.r.!~ g~ " t ~~.j ,~~ .g:. ~; s:~~'""t.l ;:. ~~~i ~ .l> .:j\.o_g._;jj t_j ! c.i).:.wi ~~_;ii r~~= ,.::.:!.:)~ f' ~ jo:) (w~ a~'il u t: ;;,~h. .).i ._,_~~i . .j)l.().!'ji ~yhl\ .'.j'.j>,j_) "~'~j ii: j~tl u~\.~~ ~.:il.ll ~ja ()a ~~._wi ~~~ .l~ .:u. :ija :y. ~.:ill.\ .j.?"~ <d~:'j.j ~~ t,~ji .)lu ~j.a ' :?.,~ :<.~9w"il ~~lll ,.)\.o.j.s:.i . ,.2l.l.c ,~~ cli o_,~ 'i'~ ~ld.:i) o.i. .i.? ~~ . \a_p.:i.~ ~l_;i ;~~ j)t\ o.u ~::_i dl~ _#. i.f.ll .fa.l <.?i .9i jol. j)~\ :j~.~ t:> . j>i ~.a}.:. .l. gi.tll ._j)all lll. m~i ul ~ _9i !~~ji ft. .)~!\ ~\.j.j~ 4_,~~t.bj\ .))_, .~.:> ~~ lj ( ~ 'd~ :'.t .!\a:> 31i .~_,.o.il .9i o.: .t.~l .: job l_1ksa (.) l;._t\ ~~~ o~u1 .j.j \; ~;t.u ~lj.a jk.~ ~. ~+~~ d~~ ~~; l.~.t.9hlt )~.ji t~'"" ,;; ~:; jh.:. : lr _. l~~ . ~.l l~~}:::ji ~3jji wl.~~)l,ij~l ~i. .:t.~l_jj~\ o.i.~ dj~ ,_r>j i. 9_ 1 ,u :.l9 gt.tl. l 1 u.o j5' _r>2ll gt.tl, i.2fa ~::j.~_; b.ll _#y ll.o <l~ ~; ofa j>g._9 o~i l.ji _).,,~ l .j. \j~ j.h+hi ~ij ~l.~ j.:;~ t;.b jj.:. li. . t:i ge:;)' '="~ u :. l9l~i ~.):ji u.o j5' ,fa ,~w;!i oj."i .y'dl .ji vb ji j_i4 j.c t_ \u::,yij u.\ ayl ual~~ ~b. .:ll~ !.ja _;" j.~ .:il~ .j.> h! is~ ,.9_yb tl. .f:. . fa?:j ~~a '~~ lll ~ ~. jw.il . .>s:. i'ii u~w ~':. 'u~ j.ii ll'.>b.)'~ ~_,,.\, .l _., .> )'\ j.i)g_. ;j,: j)'" ji ul.s ,_).d.~\.: &k~ ~) ~ ' ~~.r \_;: ~~,~~l~ i~~;! ,.:j.l c~ "l ~<.\i.ti ~lha j.,,a~ ~j:.:j ,,:y> . ~.lj.) l~ij jl6 .~l lu. c.\ ,ci. >{:>~ j. lt.:,tl ~_j.l, "::"' \. ._ ' ' .l9~ ~):.' .:l~ u o .) ~~"""'" ' ji l.l~l: t,.j\:\ 9i .~l~. .9fa ~. = l :i:> .!. _9 .:l'l ; jl. cl.l ".) l., ~i"' ~~~<:ul~ . .ci~i i.:.,lj\.b.oa ai11 .f. ~_. .j_;;r . ;. . .: \.,,,;l.,r u_, _;; l;ji o.u juru .)\.i ~ . :t~wi dj\s"_:;ji _91 lll ~yb. .;:>'di lu.l,l ~yll .:,.4_l lt. j,l5 ~jji. ;,; .j.i .l. lul. j,h!j ~~\ wl~i .l~ yb.~ c.i~ until ~ 1 ,.:j u a " :~ will b.i.a is' ' >~~; ;,! ;,; ,~\ ~~u1 lj.! . lql~l j~;hil .t.>i ly. ! d.;j_yw1 .:il~.u:ji ,fa b.) lll ' ~~jl ~j.) ~iil ~;ii .> .wl .)w lul lji _r>)j\ ~~.tl. jyb. ji_, .j.~lt. _9yh!j rlj4 ~~jll jy' >?j~ t!jji l.u j1a j~~i . hul,! t_,~b.~ _ bi . l.s\~l .9fa. ~<. y4.ii"'~tl t}.t: ,c,\_'. w.li i.l~ .i. . (.~i"l.j1 c_.;~l.q.; .)._,. : _j\.iq.>.ll l:r. ).t>',; f.; j c t ' bl~ ls' > ,,t'.:i '.:i .;.) .)iu .,~ j.juw +!' i ; ;i. .:,,,.! \{." .')i\ (') li_ ""\ t_:.;l:; lj c .j+~j ~.::_,u j'y.b l!.)_9 t\}j\ lj.> (>~~ (,w! l,i} ~~y. ~,,uj. ~.s'j~ 2w :j tl}\ji .:.~.u1 ._~ [;il.i.tll _~.mj.i ,~~ti t).>.i.l\ ra. lr. . l,;s~.,;ll l.~ >c ; l. c,~j3_y.,j.\ d.\; 'l~ i.$.,.>i ~l~ t!jj1 ~ '.i1j y & al.ll &> " ~ jja3 t~~ lt s'_j~i .: g~ e>\j u o j>g ~g ).l+~i js s'yi. ill o.;.i r.j.$. jg. jwi ~b. .l:>i t!jji ~.j. ll.: j.i yo1i "'oil ~.j li~"i. .o+l, ' ~ ~.lji j.9hlt. . ~jj ~;.~"' j+. l.\.q l~i .(csid) tl.~i wl.c!p.ji <l:~i! j9.;j1 a_.tl f~i >'.:;.~i .:ji tbl_~ jj. jj\ ~.~~~; wl.c!jji <l:~ ~') li::\ c~~ .: .b~ ~_; e>l~ g~iy. ~j53,ill .>. jl. :o.j .ltl ~llj~i l9jo v: > ~l. .i!,\ t)~~yb. h.a_~ ul5' ,~~' wl.cla. 'l:~ fi_,j. ~l+o? i ~gj.i (c: jb~l. j. . ~~~ u.:. ~~i . ~,j f+ <. "l:_: jj.:. l_yj ll'\ u .o .a. jb.i ~~\ (.:. .:.j. lc. oral) ~.b.j.ji ~.)~i u~~ lli.l .:i.!.i.uj . \)~'ji t).i:. . uil,uli lt.~~ ~j\ l,.o .d'~ j.a3 <).< ~ l.~~~ .j_::>,.ui (~~j t5.:i~j lr. l~~' ,.; l.,.:t4t.i3 ~lja f':z5,';c,ljl' r~~~ .l. sb. ~) o. t~~~ l)l::. ru., j.\ . .wu. l::.l~ ".?;ji wl~!;.t _ :_,\< ~~~~ l.qj: ,:\_~ r1 ! lj i.,.r~j.i ~ ~~ l.i~ d.:k c;u.o~ .~t ,yo~ \j\ji '~ ~;.c~l 0a_s~tl :.t\ ' :j. ?'~ ~jj ~~~\ t_!) ,~ '~ ll> ., ''"'" .~ t_jj t'. '.j ~.y' ' t:.1a .j u.:. c.ri1.~ . ('~~ eju., l'! t. .; ,,) ~ ___ . ____ . . . . ' .!i! &.)ll.1o.u' '.ja3 ~~i~~ &.,.;'b ~~j; . ut_~ ~. lq.jj~ ~ll 9jji ~.>wi u.o wl~'j ~j'.>g lja ,::~.; \a~s'.; ~;.ii _;j~ jl3 y"'), j>l>'j~ ~y tl j.c t'.>i .fy_ ;.! j .ui ~~.: ''' l.o~. lll wl.'. ti. aji 3i j.>j jj; j.iy ~y.j 'l~ .l.> l ~~ ,_>y>~i hr~.! i_i: y\.> jl. ~?y.ji (.)::.l9l~.:j.i ~~ b.ji tb~~ l:?i t.w c~'i c.~~i . ulo~.ji .:.il~i ji ~ ji_; " ? ju~ ' ::~. &,>lij ti lt' 'ii r .>~c :! . ' !:i~.~' .: .> = ' j f ;_! ';"\.j ul9 ,lj:!.l.9u ll. i.' ,.:,,~ye. i.~ ., lj:i~ ofa j)l;. "' 0g~i 0l&j. _r;.".lfl .l9k. l.:: ili ua:; ~ju ~j:. u < c.jl; 4i:> .4a~j ~_?~~ls ,u: hx.tll ~fa. ji~~ .di !~:.~i .)~\ ~jj .'.:.j\;w\ j>l> f"t.s:~i ~::t.o l:?i .j~ ~':! l.~} r.yl: u: .l. ~,t1 ~ 1 l:?i oy:.) f ~ ul. ,o.) l~ 0_ 1 ~wi ~~i~ bj:!j. jij j.c ;.~ 'r~::c.:ill r.wi .u.j i~~ icj ():!jji .l.lj_c 1) l?~':i ~ji wl,.\r, ! .l.h.i le;' j .:. r.). j~:. .j!~i u~~ l.'.:.\ !.ria~i ~gl,. 'l(,_~ .) 40j u.l.9lld.\ . .b. ., ;;. u: .,,, ~'fl4 '4al it l5_r>~i u4] .s:: lll . wl.a.a. j.:jz ~: :.:ji ~; j. j_y.~ n.~lj.) 'f~~ .~_;bj:\ ~l.j ~,. .~j~~ >.'.j::: ~ .i.> (.) ! "' t9.g l.' ._:j l_\.n .)_ri.j " .a3yil.i ,)) '_ all i,.f&. ~';] .)~ .r.! ::.i jfa. .: l .::.l. . 3_,b.l.j _y. =:! jji .:.i'll:dl c. wg~~".l d.~.t. :.i;a~j _,i e:l::~.u. ul& y. ~ ~ +:;i .) l~j l.'.:. ~~l l.c._~.u. fa.> ~.j)u>i djl c.!.u lji lol y'g wls'~ l? ).j.i ~j~ w')]gji (~: i .lille wl ~\ " j\ ,~~ ,~i j~')]\ ;)j?j .:~ l?jj.i .~~l~wl,j ~ :c) ~ > a.a.ji .>l~ ,fa, ~j9.;l\ . l.o.:j\ slc.:il l_jz ~y' ~u\. ~~~')]\ ,'u.}~:ji e1~ ~.>j~i .j.> ~ji o~j\ " ~ .~i ~j):;ji j.ol.tll "~9_;.;a,j\ p.~j.:j j_9~u 15yaj ' ::; c~yl! .aj~ ~.> l) '.<~ ~.:j13 (u.s~ u_,$j (,) wl~ lti. _r.:~ j_~ c.> '' _r>~ .h,uli .9f.j1 j.ow "ii lt~ ~ ~ ~ .)g~ii ., ;a ls,;.~ ._j)~ ~ ) ll.'.~ c.j~ !s_?i r ls:.:.' lf' ,_~ ~~\)t: '.a . '.,j.() m! i~ _u.oy~ ~"' ~'""" l.!t. .,,.j' ! sa . j ":!~~ff .:.i.;. !j l.:' . ~~, wlo. l:> r.l.ii: tj~ l'.> ~~; ,~o ~~i w4~1j lil u:u g.r ~ !_~ j~l3. .:i o~.ji .l9b ~,.b o~i ~l.u. fa~ le~ > ~_,b wol.ju"il lbl+j__,~i .~j ~j_,;.; l; ~wj wlo_jl~ t?i j!_r. ~~i w4~j ~ ~ jk. u work.o ., w~j.o ojl+> ~.p~ .'.'.jl~.~"' '' ~ui :>t! u&.l.j .u.~ .:i lil.ll jl2u wlj o_ .:i lil.ll ll.ntl jl2u o_ra.ill lti lfl ~la wl~ ofa 9w~ o.u ~lf u:.l9wj.i ~_ybj ,_ j .la jlh>l_p.'>! l9w.l. ~_ybj li. .!lb ~j~ jji ~j~i ~la~.l. wl~ <y~ . .:>ij ~j.u~i wwj~ ~y ~.>~ . lll jp.y. cu:.la '.~.,.yj w.j.r'> ~>h.>~i jb. klo ,.j~j ,~~ . .~~~i ua ji ~w~i o.l.a, \s:.: . republik indonesia ~~i gia'}ji d.jj.) ~ .>j .ul ": >.~~ .>~~ lui j1.ji ,(" lll.u'} ji" w1) ~>u d.j.)g. .l.l ik.::ji .':.it o~i ' :t'= ~.) '.) .~w)ll '}] ._?. js:~~.i ~w1 r~)ll >is' .:.ul. u o jll ji) o.) ltl u o o~l3 ll~i) o.) ltl u o o.j j)'~ :~l<i.i) .fa ()a .) ~ wg~) '4h. lill. ()a .jlj ,._ys"wi ()a lil (.!.l ).~l:.<i)f u.j i ji~, '\:.i _r>)l ~lll. 9 1 . lll. j~ji ,o~i ,~w2 ua!j.l.~ lill. u o <di hi.$b.ll l.\., ~j.l. .jl. ~l\ u.j ~wi ~s:. j3~i u o ~~i ,~w')f1 o.la ua~~~ lill. u o <di ,~wi u o ' & lr ~.! ici q . .l3. jl. j ~ ;;~ _r07i ~~cl.ii.~, .a,;.! i:., : (l!$~ ~_9.) _j.~ l sk ~ ~~~ .~! .)\ li.tl.; lja .,: '"'.'.'3j.jl jb. t)ts' . i~! ,a.s4atol:j .~.)~ ~\~~~i '4jj.wi ~"" .j o l;;.q '"'" .):l~ ! .: ul. ~.)b. ~l. l.~ l .ul. :!.ijl.,ul.\ ~.9haji ){:)' ~kl.j ~.jw.l.i! ~~i~ l?jji . lll ~~.s:. ;,~~\ "~~ ~.ji ~:.il~)t.~i" ()! ~lo.tl. i:_.~ .i 4j,?wi l:.o .u) ~~~ t,~:. .::.j l~.i.> " o~'( :j1 .)~~ ~.~ ,.!~; t_l:w'} l (;,~ rl.l~'dl t~!l\ ~.>~\ .: '. jl~ ~~\ ~~ ~ u ~'. ji:.~ $) ~~:.:i. b.)l~i .:.ila . l::ji~ .j :.j.~i * '*''i *\h t1) j1 ji* . ~~.:w i'l~ t ' ;.; !. o.)~ ~)' oy.c o.)u.'f . ;:; ''(ltl;.o )::>" ).;~i c\.kwi i.'.:.w\ i.)! ii lil:\ u .o .il9 ,.~~ ,),(j .u.,j. _:.9w~i ~.u ('4ili~i d.lol~i) .c.) .lj.ui ll~) ,~.)ui ~).) lta. if' jj~i ._:,:;.~! ~g. j.;l: li. j~i o.l~ (&.j.)l~aj.i) (' : ,_~y.:.l.li j:)a e~l+l.i ~j ~w\ ~.) .# ~i.; lf31 '~r,;,, ?t,,. ji ;;j.)w\ ~.lj ~~i _r.~ ;.) .)wi i.j ,d. ::iil.a.j" l.~ (;;j:.wi) o.)ll! 4l_;ib:w <.:.;ji iwi aj~ji .l9lil:i .~ _;.k d+~ .:.il~~)'i d.lj., _9! ~!ftl .)l~ l ~ f.:;~ &~w.\ .'t~1_,.j1~)~w131 ~<tjj ~)' j:_~j! ~:> .l.: ,.l. ~yb ~~~i ~)'i cij l'j' 1_r? ~ ul5 i.)! .i :~ jl":t.l l ~ . 1h" ,;~ j:.c o.j.:i~ < ~ ,.:i a. ." .s_p.i ai~ j~~i l:?j jl3 ~\.l;: ~l. dj~ u o ~)i ,~fi';ji ~ u ~.:il;a.ti~i .;.j~i (i) ~il~' ?~ j~\ .l. ~.fa lt~ 1f31 ~., d.l.lwi ;_~ti .j~~i w~~ t_.a a~ j> .w l5~ .: ~_; .o7i .,,.ti~ ~l~ (;_,, hl ~~i ~wi f'lp.l~ .)~ ~~ ~':lll a~(l:) :(~).:iwi) o.:iu\ :.) o_,.lli b.) ll~ \~. c.~! '.~ j_; . t~:j ji.l ul5' k4> .jl '4k ll.: ll., jl,g j:_,:.: (b).)w\) ll.\ .:i~ jul~ ~~ ~.l t)j ~~~ ~_,.:;ztl .u l,.~.; ";] j.~ t!_jji ~:ii~ ~j : ~y.biji a;;!~> li:i~ (.,., r "'~l l~l .i:.~ _).) j5:.~.i cj>'i :.+; .)').i:. . (;. c'i? l yi .l. :r '\.u ._, ~,.> i.)~. ls l.' .;. ' ~ .;.~! (w~~i)11o.)ll. o~l (r) (j) ~_;4ji w~i o)."~tj4. :d+9w~i o.la .w~ ,.:.ili. ll4 wy ~j.ul )_y."y, w_:.r> .j>ll>~i jl> j_9 lj~ ~"":.;> ~~~lj ~~\j .lli .l4.> lt! \b. a.rj~.>:jj . i"".;; t_.promotion and reciprocal protection investments the government the republic indonesia and the government united arab emirates {hereafter referred the contracting parties"); seiring promote greater economic co operation between them with respect investments made investors one contracting party the territory the state the other contracting party; recognizing that the promotion and reciprocal protection such investments will conducive the stimulation mutually beneficial business activities and the increase prosperity both contracting parties recognizing that stable framework for investment will maxsize effective utilization eco:comic resources and improving living standards both contracting parties; affirming their commitment ensure the development investment such way contribute sustainable development both contracting parties; have agreed follows: article definitions for the purposes this agreement: the term investment means every kind asset which owned directly indirectly and invested investors contracting party the territory the state the other contracting party accordance with its laws and regulations, including particular: movable and removable property we! any other rights, such mortgage, pledges, usufructs and similar rights; company, shares, stocks, and other forms participation company; debentures, bonds, loans and other forms debt, including loans from state enterprise state enterprise; intellectual and industrial property rights, which are related the investment; claims money any other assets performance having economical value; and rights conferred law contract such concessions, licenses, authorization, permits. claims money involving the kind interest set out subparagraphs (a) if) above shall not include: co:nmerciai contracts for the sale goods services national company contracting party national company the territory the other contracting party; ii. the extension credit connection with commercial transaction such trade financing. order qualify investment for the purposes this agreement, asset must have the characteristics investment, including ce!iain duration, commitment capital other resources, the expectations gain profit, and the assumption risk t:1e ::arbitration award any order judgment rendered with 1regard thi:: investment shall not considered investment for the purposes this agreement. l. the term "investor'' contracting party means: any natural person whp .nati onal that contracting party accordance with its legislation; any legal person constituted 0organized accordance with the legislation that contracting party and engaged substantive business operations the territory the state that contracting party. the term "territory" shall mean: respect the republic indonesia: the land territories, territorial sea, archipelago1crespect the united arab emirates: the territory the united arab emirates, its territorial sea, airspace and submarine <3reas over which the united arab emirates exeres accordance with international !aw and the law united arab emirates sovereign rights; including the exclusive economic zone and the mai11land and islands under its jurisdiction respect any activity carried its water, seabed and subsid connection will the exploration for thd exploitation the natural resources virtue its law and international ~aw. article scope this agreement shall apply measures adopted maintained contracting party w!trout any discrimination relating to: investors the other con!racing party; investments investors the the,. contracting party. this agreement shall only apply investments nationals !legal persons contracting party the territory the other contracting party which has been granted admission accordance with the respective laws and regulations the host contracting party. for greater certainty, this agreement shall apply investments made the territory the state contracting party accordance with its laws and regulations investors the other contracting party before after the entry . _.! into force this agreement, but sha not apply any dispute that exists has been settled before its entry into force. notwithstanding paragraph the case indonesia, natural resources shall not covered this agreement, unless otherwise specifically decided decree the government indonesia. any rights whether conferred law administrative act competent state authority, contract, excluding concessions search for, explore, extract exploit natural resources. the case the united arab emirates, natural resources shall not covered this agreement. notwithstarding paragraph this article, the provisions articles compliance with domestic law), corporate social responsibility) and right regulate) shall apply investors contracting party and their investments the territory the other contracting party. for greater certainty, this agreement shall only apply measures contracting party that take place exist after the ~fate entry into force this agreement for that contracting party. this agreement shall not apply to: government;: procurement; services supplied the exercise governmental authority the relevant body authority contracting party; subsidies grants provided authorities contracting party, including government supported loans, guarantees, and insurance; taxation measures. article 9compliance with domestic laws and regulations without prejudice this agreement, investor contracting party and its investment shall comply with all laws and regulations the other contracting party, where the investment located, concerning the establishment, acquisition, expand5ion, management, operation, and sale other disposition such investment. article corporate social responsibility each contracting party shall encourage enterprises operating within its territory: pirate social responsibility that have been endorsed are supported that contracting party. article promotion investments each contracting party shall, subject its gene.ral policy the field o'f foreign investment, promote its state territory investments investors the other contracting party each contracting party shall ensure that its obligation arising out this agreement shall implemented. article treatment investments each contracting party shall accord fair and suitable treatment and full protection and security investors the other contracting party and their covered investment its territory accordance with paragraphs contracting party breaches the obligation fair and suitable treatment ;referred paragraph where measure series measures constitutes: denial justice criminal, civil administrative adjudicative proceedings; fund2ment::tl breach due process judicial and administrative proceedings; targeted discrimination manifesto wrongful grounds, suc' gender, race religious belief; abusive treatment, such coercion, abuse power similar bad faith conduct; breach any further elements the fair and suitable treatment obligat;on adopted the parties accordance with paragraph this article. f or greater certainty, "full protection and security" refers the contr;ling party's obligations act may reasonably necessary protect physical security investors and covered investments that not create additional obligations other than those which offers its own national and other aliens. determination that there has been breach another provision this agreement separate international agreement does not itself establish that there has been breach this article. article most favoured nation treatmentable than that accords like circumstances, investors any third state and their investments, ir. relation the management, conduct, operation and disposal investments. for greater certainty, treatment referred paragraph shall not compass dispute resolution mechanisms, any procedural judicial matters. for greater certainty, substantive obligations other international investment treaties referred paragraph not themselves constitute "treatment", and thus cannot give rise breach this article. the provisions this agreement shall not constructed blige contracting party extend the: mernnership any existing future regional economic integration agree~ e11t organization customs union which one the contracting parties may become party; art ice national treatment subject its lci.ws and regulations,!e that accords, like circumstances, its own investors and their investments, iri relation the management, conduct, operation and disposal investments. for greater certainty, "subject its laws and regulations" shall include "existing" and future laws and regulations, including their continuation and amendment. for greater certainty, the treatment accorded contractingors, and investments investors, the contracting party which forms part. article appropriation neither contracting party may nationality appropriate investment investor the other contracting party either directly indirectly through measures having effect equivalent nationalization appropriation (hereafter "appropriate"), except: for public purposes; non discriminatory basis; payment prompt, adequate and effective compensation accordance with paragraphs and and accordance with due process law. fhe compensation under paragraph (c) this article shall equivalent the market value the expropriated investment immediately before the appropriation occurs the intended appropriation becomes public knowledge, whichever earlier. the valuation the fair market value the expropriated investment shall exclude any speculative windmill profits claimed the investor. the compensation shall effectively reliable, freely transferase and shall made without undue delay. notwithstanding paragraphs and any measure direct appropriation relating land shall be: for purpose accordance with the applicable domestic legislation the contracting party where the expropriated investment !located; and upon payment accordance with the domestic legislation. where the fair market value cannot ascertained, the compensation sha! determined equ!table manner taking into account all relevant factors and circumstances, such the capital invested, the nature and duration the investment, replacement, and book value. investor contracting party affected the appropriation carried out the other contracting party shall have the right prompt review its case judicial authority other competent and independent authority the latter contracting party accordance with the domestic laws the host country, the revolt.domestic laws the host country. article compensation for losses investors either contracting party who suffer losses their investments the territory the state the other contracting party due war other armed konflik:t, civil disturbances, state national emergency, revolt, n~urrecti riot ::shall accorded with respect restitution, indemnification, compensation other settlement, treatment less favourable than that accorded its own investors investors any third state, whichever more favourable. v\ without prejudice paragraph this article, investors contraction9 party who any the events referred that paragraph suffer loss the territory the state the other contracting party resulting from the destruction its investment part thereof the latter's forces authorities, which wa~ not required the necessity the situation, sha! ar.coded restitution compensation. article transfers each contracting party shall permit all transfers relating investment made freely and without delay into and out its territory. such tram>pers include: initial capital and additional amounts for the maintenance increase investment; returns; proceeds from the sale all any part the investment from partial complete liquidation the investment; payments made under contract, including loan agreement; earnings personnel engaged from abroad connection investment its territory, and payments made pursuant articles appropriation) and compensation for losses) this agreement; each contracting party shall permit transfers relating investment made .:i fr~ely convertible currency the market rate exchange prevailing the date nster. each contracting party shall permit returns kind relating investment cts i required specified written agreement between the contracting party anc investment investor the other contracting party. notwithstanding paragraphs and contracting party may prc~vent delay suspend transfer through the suitable, non diri minor~ory, and good faith apel!cation its laws relating to: bank jcy, insolvency, the protection the rights creditors, issuing, trading, dealing securities; criminal! penal offense and the recovery proceeds crime; financial reporting record keeping transfers wien necessary assist i.!.he c:entr:=.il bank and other relevant authorities contracting party. nothing this agreement shall affect the rights ar.d obligations the control;tin!: parties members the imf under the artic!es p;agreement the imf, including.g the use exchange actions which are conformity with the articles agreement the imf. article denial benefitssuch other contracting party and investments that investor persons non contracting party own control the legal person and the denying contracting party does not maintain diplomatic relations with the non contracting party. contracting party may deny the benefits this agreement investor which legal person the other contracting party and investments that investor that legal person has substantial business operations the territory1 the state the other contracting party and persons non contracting party, _or the denying contracting party, own control the legal personvestor that. natural person acquired his her nationality mainly for the purpose obtain the benefits this agreement that would not otherwise available &uch investorw~stor that natural person also national the former contracting party.that other contracting party and i_investments that investor persons non contracting party own control the lega! person and the denying contracting party adopts maintains measures with respect the non contracting party person the non contracting party that ~exhibit transactions with the legal p.rson that would violated circumvented the benefits this agreement were accorded the legal person its investments. article prohibition performance requirements neither contracting party may impose enforce investors the other contracting party any performance requirement connection. with the management, conduct operation their investments the territory that contracting party neither contracting party may impose enforce the following requirements, enforce commitment undertaking, connection with the management, conduct operation investment investors the other contracting party its territory export given level percentage goods; achieve ~iver. level percentage domestic content; purchase, use accord preference good produced provided its territory. purchase: goods services from person its territory; relate the volume value import$ the volume value exports the amount foreign exchange inflow associated with that invest'3nt; paragraph and this article shall not prejudice the applicable laws and regulations the host contracting party this artic:e shall not apply investor state ~dispute settlement under) this agreement. '.i with respect this article arbitrary discriminatory measures cannot applied ei~her contracting party. article right regulate nothing this agreement shall constructed prevent contracting party from adopting, maintaining forcing any measures otherwise consistent with this agreement that considers appropriate to: secure compliance with laws and : regulations tha cont.acting party that are not inconsistent with this agreerrient; protect environment human, plant life health; regulate the conservation living non living exhaustive natural resources; ensureadoption, maintenance info cement such measures subject the requirement that they are not applied arbitrary unjustifiable manner not constitute disguised restriction investments the other contracting party. article transparency each contracting party shall endeavor make publicly available its laws and regulations well international agreements which the contracting party party, with respect any matter covered this agreement. each contracting party shall endeavor to, upon the request the other contracting party, within reasonable period time, provide information the other contracting party with respect matters referred paragraph when introducing changing its laws and regulations that significantly affect the ;implementation and operation this agreement, each contracting party shall endeavor take appropriate measures enable interested persons become acquitted with such introduction change. article subrogation contracting party agency contracting party makes payment investor that contracting party under guarantee, contract insurance other form indemnity has granted non commercial risk respect investment, the other contracting party shall recognise the subrogation transfer any right claim respect such investment. the surrogate transferred right claim shall not greater than the original right claim the investor. this, however, does not necessarily imply recognition the latter contracting party the merits any case the amount any claims arising therefore. where contracting party agency contracting party has made payment investor that contractingcontracting party the agency making the payment, pursue those rights and claims against the other contracting party. subrogation shall take place after the prior consent the host contracting party whose territory the investment made, such consent required that host contracting party. this article applies legal disputes between investor contracting party and the other contracting party arising out the investment the former the territory the state the latter contracting party. such dispute shall concern alleged breach obligation the contracting party under this agreement which caused loss damages the investor the other contracting party. start consultations, the investor shall deliver the contracting party written notice. the notice shall specify details the dispute such as: the name and address the disyuting investor; the provisions this agreement alleged have been breached; and the factual and legal basis for the claim. the dispute cannot settled amicably within six months from the date receipt the written notice, the disyuting investor shall submit the dispute hoc joint committee co haired senior officials from both contracting parties (hereafter referred the joint committee) with the presence the disyuting investor its designer, settle the dispute with view achieve mutually agreed solution. the decision the joint committee shall final and binding and shall exclude the :investors' right submit the dispute any other forums. the event that the joint committee fails issue the decision within six months from the date the process, the disyuting investor may submit the dispute one the following forums: competent court the contracting party whose territory the investment made; arbitration under the international centre for settlement investment disputes csid), established the convention the settlement investment disputes between states and nationals other states, opened for signature washington 18th march provided that both contracting parties are party the said convention; arbitration under the additional facility csid, only one the contracting parties signature the washington convention; arbitration before tribunal three arbitrators accordance with the arbitration rules the united nations commission international trade law uncial), amended the award shall final and binding. each contracting party shall ensure the recognition and enforcement the orbital award accordance with its laws and regulations, the norms and principles international law disputes arising out any contract concluded between the investor and any designated entity contracting party its local government concerning the investment those investors shall settled according the dispute settlement procedure stipulated therein. the event that investment dispute has been submitted for resolution under one the forums provided for paragraph this article, the same investment dispute shall not submitted for resolution under any other available forums provided for paragraph this article. investment dispute may submitted for resolution arbitration under paragraph this article more than three years have leased from the date which the investor first acquired should have acquired knowledge the alleged breach and loss damage that the latter has allegedly injured. ~ h ~ ~ . . m< ; article settlement disputes between the contracting partiesfar possible, settled through consultations and or other diplomatic channels. the contracting p8ties cannot reach agreement within six months following the date which the consultations were requested and or other diplomatic channels were initiated either contracting party, the dispute shall, upon th request the contracting party, submitted orbital tribunal. the absence agreement the contracting parties the contrary, arbitration proceedings shall conducted accordance with the permanent court arbitration optional rules for arbitration disputes between two states, except modified the contracting parties this agreement. unless the parties otherwise agree, the dispute shall resolved three member arbitration tribunal. each contracting party shall appoint one arbitration within :wo months from the date which either contracting party receives from the other contracting party request for arbitration. the two arbitrators thus se1acted shall together within further two !11months period, select third arbiter3tor who national third state. the third arbitration once approved the two contracting parties, shall act chairman the orbital tribunal. any member the orbital tribunal not selected within the time frames defined paragraph this article, the secretary general the permanent court a.arbitration, upon the request either contracting party, shall appoint, his her discretion, the arbitration arbitrators 'lot yet appointed. the place the arbitration proceedings shall the hague, the netherlands. the orbital tribunal shall reach its decisions major i~y votes. the dt3 visions shall final and binding upon each contracting party. expenses injured the arbitrators, and other costs the proceedings, shall born equally the parties. the orbital tribunal may, however, its discretion, decide that higher proportion costs shall paid one the contracting parties. article balance p~ments measures contracting party may, non discriminatory manner adopt maintain restrictions payments transfers related investments like situations: the event serious balance payments and external financial difficulties threat thereof: cases where, exceptional circumstances, movements capital cause th: eaten cause serious difficulties foi" macroeconomic management, particular, monetary and exchange rate policies. the restrictions referred paragraph shall: consistent with the article.s \green~nt the mf; avoid annee.scary damage the commercial, economic, and financial interests the other contracting party; not exceed ~home necessary deal with: the circumstances described paragraph temporary and phased out progressively the situation f.cities i11 paragraph improves; not treat the other contracting party less favaurabiy tha11 non contracting party like situations; any restriction11s adopted maintained under paragraph any changes therein. shall promptly notified the other contractor.g party. article prudential measures notwithstanding any other provisions this agreement, contracting party shall not prevented from taking measures, non discrimination1 manner, ;es, policy holders, p8sons whom fiduciary duty owed enterprise supplying financial services, ensure the integrity and stability its financial system. where the measures taken contractingobligations the contracting party under this agreement. nothing this agreement shall constructed require contracting party discos3 inforanatiori relatif the affairs end accounts individual customers any conflict~n! ial pro .dietary informatif the possession public wins. article amend qts agreed between the contracting pari.ies, the arnendme:1t$ and additions may made r.h!s agreement, which shall consul jed t~:e form protocol this agr~t.~rr.ent and sh~li enter into force acr,orriiny the paragraph article ?.;: this l;g reem~nt this protocol shall co;1statute :natural part this age :.r~ ie; ,t. article t;1is agree;:m1ent sha! enter into ~force thirty days ~after the date the exchange )f instruments ratification the contracting partie~. a9retry jet shall remain fo~ce for period ten yea.rs end s~atl conti;1ue force: thereafter unless tennis. ted accordance :with par2graph ei:her contract~ing party may tennis~t~ thi agreement the end the initial ten year period any tiene thereafter sen: hng the .)the: cor;tracking party one year prior write.an no\:ice through lie diplomatic ci"1nnn p ls. witness thereof, the undersiyned, du!y authorized that effect. have sign0d done bogor, indonesia the twenty fourth day july the year two thousand and nineteen duplicate each the indonesian, arabic, and english languages. all texts are equally authentic. case divergence interpretations provisions this agreement the contracting parties, the english text shall prevail. for the government the republic indonesia for the government the united arab emirates ~== }:j sul tan bin ahmed aljabar minister sta republik indonesia protocol the time signing the agreement between the government the republic indonesia and the united arab emirates for the promotion and protection investment (hereafter referred "the agreement"), bothparagraph article definitions) and paragraph article scope) the agreement: for greater certainty, understood that investments made investors contracting party the territory the other contracting party, "laws and regulations" shall refer the investment law that contracting party with reference paragraph article definitions) the agreement: for greater certainty, understood that for the purposes tie agreement, goodwill, market share other similar intangible rights shall not considered investment. with reference paragraph (b) article definitions) the agreement: for greater certainty, understood that for the purposes the agreement, the term company shall limited to company investor est2published under the laws the host state and located the territory the host state. with reference paragraph (a) article definitions) the agreement: the case indonesia, understood that natural person possesses dual nationality, she shall"'be deemed exclusive!y national the country where she ordinary resides. and addition, natural person national both contracting parties, she will deemed the national the contracting party where her his invest!!lent located. with reference paragraph (a) article scope) the agreement: for greater certainty, understood that '"government procurement" means the process which government obtains the use acquires goods services, any combination tt"'eref, for governmental purposes and not with view commercial sale presale use the production supply goods services for commercial sale presale. with reference paragraph (b) article scope) the agreement: for greater certainty, understood that service supplied the exercise' governmental authority" means any ser.;;ce, which supplied neither commercial basis nor i::competition with one more service suppliers. with r~fe.re nce paragraph (d) article scope) the agreement: for greater certainty, understood that the agreement shall not affect tie rights and obligations any contracting party under any tax convention. with reference rfr::;le promotion investment) the agreement: for greater certainty, understood that bre' ich contract shall not ~considered breach this agreement. with reference article most favoured nation treatment) and article national treatment) the agreement:' for greater certainty, understood that whether treatment accorded "like circumstances" under articles most favoured nation) and national treatment) the agreement depends the totality the circumstances, including whether the : clear.t treatment distinguishes between investors investments the basis legitimate public welfare objectives. with reference paragraph chateau) article appropriation) the agreement: for greater certainty, understood follows: action series actions contracting party cannot constitute appropriation unless interfere with intangible intangible property right investment. article appropriation) the agreement addresses two situations. the first direct appropriation, which investment nationalized otherwise directly expropriated through formal transfer title 0upright seizure. the second situation addressed article appropriation) the agreement indirect appropriation, which action series actions contracting party carried out without forma! transfer title outright seizure. the determination .whether action series actions contracting party, specific fact situation, constitutes india p.d appropriation, requires case by case, fact based inquiry that considers, among other factors: the economic impact the government ::action, although the fact that action ::>series actions contracting party has adverse effect the eco11comic value investment, stand!ng alone, does not es~abolish that indirect appropriation has occurred; the extent which the government action interfaces with distinct, reasonable investment backed expectations arising out the contracting party's prior binding written commitment the investor; and the character the government action. with reference paragraph (c) article appropriation): for greater certainty, understood that where there dispute about whether government conduct amounts indirect appropriation within the meaning article appropriation) the agreement, the fact ~hat compensation has not been paid while that dispute remains unresolved does not render that conduct inherently unlawful subsequently found constitute indirect appropriation within the meaning that article. with reference paragraph article appropriation) the agreement: for greater certainty, understood that the term "relocation" intellectual property rights includes the cancellation qualification those rights, and the term "limitation" intellectual property rights includes exceptions those rights. with reference subparagraphs (g) and (h) paragraph article t~answers) the agreement for greater certainty, understood that situations under subparagraph$ (g) and (h) refers to, derives from. situation where investment terminated investor and the investor s fails fulfil its obligation relation those subparagraphs. witness thereof the undersigned, being dulu authorized there the respective governments, have signed this protocol. done bogor, indonesia the twenty~fourth day july the year two thousand and nineteen duplicate the english, indonesia and arabic languages, both texts being equally authentic. case any divergence interpretation this protocol, the english text shall prevail. for the government indonesia minister for foreign for the government the united arab emirates sul tan bl_ ahmed aljabar minister state, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional asisten agen intelijententang tun_tsisten.jangan jabatan fungsional asisten agen!agen intelijen. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan t\jangan jabatan fungsional asisten agen intelijen, yang selanjutnya disebut tunjangan asistediberikan tunjangan asisten agen intelijen setiap bulan. besaran tunjangan asistei\jangan asisteterampil oen sik indonesia agar setiap penempatannya indonesia. eng mengetahuinya, peraturan presiden lnl dengan republik dalam lembaran negara ditetapkan jakarta pada tanggal artileri2 oi'lotunjangan jabatan fungsional asisten agen intelijen jabatan fungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keterampilan asisten agen intelijen penyelia rp1. asisten agen intelijen mahir rp540. asisten agen intelijen terampiluli* anna jaman |
fiji visa exemption for holders diplomatic service passports the government the republic indonesia and the government the republic fiji, hereafter individual referred party" and collectively referred parties : seiring further strengthen such relations, reciprocal| basis, facilitating the entry citizens the republic indonesia and the republic fiji into their respective countries, ands this agreement shall set forth the legal framework for the exemption short term stay visas for holders diplomatic service passports the parties. ana article passport validity the duration passport validity citizens either party shall least six months before entering the territory the other party. article respective laws and regulations citizens either party shall abide the laws and regulations force during their stayarticle visa exemption citizens the respective countries who are holders valid diplomatic service passports, shall not required obtain visa enter, transit and remain the territory other party for any period not exceeding thirty days from the date each entry. article visa for members diplomat!c consular offices citizens eitherentry and exit conditions citizens either party who are holders valid diplomatic service passports shall enter into, exit from transit through its territory throughtiga bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. sebagai bukti, yang bertandatangan bawah ini, telah menandatangani persetujuan ini. dibuat nadi, fiji, pada hari kedelapan belas bulan junifiji iumosioesi r.m. marty natalegawa petani cok menteri luar negeri menteri anan, keamanan nasional dan imigrasi ports open international travellers and shall adhere necessary formalitas accordance with the relevant regulation the competent authorities. for any other activity under this agreement, holders valid passports either party shall obtain approval accordance with the laws the receiving state. each party reserves the right decline entry prohibited persona non grata unacceptable citizens either party from entering its territory terminate their stay its territory. article sample and issuance passports travel documents the parties shall exchange samples its passports, through diplomatic channels, within thirty days from the date signing this agreement. the parties shall inform each other, through diplomatic channels, thirty days before its introduction, any change the format the passports and finish the other party with samples new passports. ifa citizen either party losses damage his her valid passportcitizen and inform such issuance the competent authorities the receiving party. article amendment the parties may amend this agreement with mutual consent the parties writing. such amendment shall enter into force the date receipt the consent the other parties. article grounds for suspension the parties may temporarily suspend this agreement partially wholly grounds national security, public order public health. however, shall notify the other party writing advance its intention suspend the agreement and subsequently cancel the suspension through diplomatic channels. article settlement disputes the parties intend resolve any differences arising during the implementation this agreement through consultation and negotiationthindefinitely unless terminated either partythreenadi, fiji, the eighteenth day june, year two thousand and fourteen, two originals, each the indonesian and english languages, all texirepublik.of indonesia the republic fiji jig wan hg, rulmarty mjnatalegawa joketani cokanasiga minister for foreign affairs minister defense, national security and immigration aaa republik indonesia persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik fiji mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik atau dinas pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik fiji, selanjutnya disebut sebagai para pihak", dengan memfasilitasi izin masuk warga negara republik indonesia dan warga negara republik fiji wilayah negara masing masing: dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku masing masing negara, telah menyetujui hal hal sebagai berikut: tujuan persetujuan ini akan menetapkan kerangka hukum untuk pembebasan visa tinggal jangka pendek bagi pemegang paspor diplomatik atau paspor khusus para pihahukum dan peraturan perundang undangan para pihak warga negara dari masing masing pihak wajib menghormati hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku selama tinggaltinggal dan keluarnya orang asing. pembebasan visa warga negara dari salah satu pihakbe. ana naa aanaaaaaaaaaamaamanaamammanyaan singgah dan tinggal wilayah pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi tiga puluh hari sejak tanggal masuk. visa bagi anggota misi diplomatik dan konsulemisi diplomatik atau konsuler pihak lainnya, sebelum memasuki wilayah pihak tersebut, dapat memasuki, meninggalkan atau singgah dari dan wajib mematuhi persyaratan hukum lain yang berkaitan dengan kewenangan pihak yang berwenang. untuk aktivitas lain berdasarkan persetujuan ini, pemegang paspor yang sah harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku wilayah pihak lainnya. salah satu pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau menghentikan masa tinggal wilayah negara penerima jika warga negara pihak lainnya dianggap tidak dikehendaki atau tidak diterimacontoh contoh paspor diplomatik atau dinas yang sah mereka dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah penandatanganan persetujuan ini. para pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan dari paspor diplomatik atau dinasnya dan menyediakan kepada pihak lainnya, contoh contoh paspor diplomatik atau dinas baru tersebutig) perubahan para pihak dapat melakukan perubahan terhadap persetujuan ini melalui persetujuan bersama secara tertulis antara para pihak. perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal penerimaan dari persetujuan pihak lainnamun pihak tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai keinginannya untuk menangguhkan persetujuan ini dan untuk membatalkan penangguhan tersebut. penyelesaian sengketa para pihak akan menyelesaikan perbedaan yang timbul antara para pihak terhadap pelaksanaan persetujuan ini melalui konsultasi atau perundinganwajib berlaku untuk periode yang tidak ditentukan, kecuali diakhiri oleh salah satu pihakpenerbangan dan antariksa nasionallembaga penerbangan d,lembaga penerbangan ddan antariksa nasional,kepala lembaga penerbangan dan antariksa nasional. . presiden republik indonesiadpenerbangan dpenerbangan dan antariksategang undangan, kip, mix als roti yeti woltunjangan kinerja pegawai lingkungan lembaga penerbangan dan antariksa nasional ass pastang undangan, roti bin |
lampiran rincian penerimaan negara bukan pajak dalam ribuan rupiah) penerimaan sumber daya alam penerimaan sda migas pendapatan minyak bumi pendapatan minyak bumi pendapatan gas alam pendapatan gas alam penerimaan sda non bambu pendapatan tiup (ihp) tanaman rotan pendapatan tiup (ihp) hutan alam pendapatan penggunaan kawasan hutan bee kapaaagunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan luar dan tanah pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin pendapatan penjualan sewa beli pendapatan penjualan aset bekas milik asing cina pendapatan dari tukar menukar tanah, gedung, dan bangunan pendapatan dari tukar menukar peralatan dan mesin pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi, dan jaringan pendapatan dari pemindahtanganan bmn lainnya halaman dalam ribuan rupiah) dan bangunan pendapatan sewa peralatan dan mesin pendapatan sewa jalan, irigasi dan jaringan pendapatan dari ksp tanah, gedung, dan bangunan pendapatan dari ksp peralatan dan mesin pendapatan dari ksp jalan, irigasi, dan jaringan pendapatan dari bangun, guna, serah bgs) pendapatan dari bangun, serah, gunacatatan sipilhalaman dalam ribuan rupiah) pendapatan jasa pelayanan tol pendapatan jasa pelayanan jalan tol suramaduppa atas bunga obligasi pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman pendapatan bunga dari pemberian kredit pemerintah pendapatan bunga dari rekening pembangunan hutan pendapatan bunga lainnyaobligasi negara dalam valuta asing pendapatan premium atas sbs dalam negeri rupiah pendapatan imbal jasa penjaminan pemerintah pendapatan imbal jasa penjaminan infrastrukturlegs) dan upah pada panitera badan pengadilan hasil lelang gratifikahalaman dalam ribuan rupiah) pendapatan dari perlindungan hutan dan konveriuran hasil usaha perburuan taman buru ihuptb) pendapatan penggantian nilai tegakann rangka tsa pendapatan denda atas pelaksanaan penempatan uang negara bank umum dan pendapatan denda atas treasury national pollingyltransfer daererita oleh negara masuk pendapatan dari penutupan rekening pendapatan dari penutupan rekening pendapatan dari selisih kurs pendapatan dari selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik bun pendapatan dari untung selisih kurs uang persediaan satker perwakilandari gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan pendapatan dari biaya pengawasan het minyak tanah pendapatan bagian pemerintah dari sisa surplus bank indonesia pendapatan jasa perbendaharaan pendapatan kelebihan pelimpahan pajak pnb dari bank pos persepsivigasianhalaman dalam ribuan rupiah)perorangan pendapatan hibah terikat luar negeri lembaga badan usaha pendapatan hibah terikat luar negeri negaralembaga badan usaha pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri pemda pendapatan hibah tidak terikat luar negeri perorangan pendapatan hibah tidak terikat luar negeri lembaga badan usaha pendapatan hibah tidak terikat luar negeri negara pendapatan hibah tidak terikat lainnya pendapatan hasil kerjasama blu pendapatan hasil kerjasama blu pendapatan hasil kerjasama perorangan pendapatan hasil kerjasama lembaga badan usaha pendapatan hasil kerjapendapatan jasa layanan perbankan blu yang dibatasi penggunaannyadeputi bidang perekonomian, ratih nurdiati halamanbijakan pengadaan barang jasa pemerintahbijakan pengadaan barang jasa pemerintjabatan tertentubijakan pengadaan barang jasa pemerintah ditetapkan oleh kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintsetup$gang undangan, sela, kpa ano sis roti etbaba yanbianlanni per kelas jabatan rp26: sep seger tetap gan #$gang undangan, at: roti tin woo |
negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu bebas visa kunjungan daftar negara tertentu negara tertentu thailand phillipina pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu hongkong special administration region hongkong sar) macao special administration region macao sar)penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang pent perlu. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan:ketersediaan barang adalah tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang pentingnegara kesatuan republik indonesia. konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk dan atau barang pentibarang kebutuhan pokok dan atau barang penting hanya dapat didistribusikan oleh pelaku usaha distribusi yang terdaftar. ketentuan mengenai tata cara pendaftaran pelaku usaha distribusi diatur dengan peraturan menteri. dalam rangka mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting, secara sendiri atau bersama sama, menteri dan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat membuat kebijakan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh dan atau beberapa barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sebagaimana dimaksud dalam setiap pelaku usaha wajib menyesuaikan pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan ketentuan dalam peraturan presiden inimerintah pusat menetapkan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting. penetapan jenis barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi. penetapan jenis barang kebutuhan pokok selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada juga memperhatikan ketentuan: memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi: dan atau memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. penetapan jenis barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional. penetapan jenis barang penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada juga memperhatikan ketentuan: mendukung program pemerintah, dan atau disparitas harga antardaerah tinggi. pemerintah pusat menetapkan jenis barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: jenis. presiden republik indonesia a jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari: barang kebutuhan pokok hasil pertanian: beras: kedelai bahan baku tahu dan tempe: cabe, bawang merah. barang kebutuhan pokok hasil industri: gula, minyak goreng:telur ayam ras: d)ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol tuna cakalang. jenis barang penting terdiri dari: benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai: pupuk: gas elpiji (tiga) kilogram, triple, semen, besi baja konstruksi: baja ringan. jenis barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sebagaimana dimaksud pada dapat diubah, berdasarkan usulan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. . presiden republik indonesiuntuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama sama, bertugas: meningkatkan dan melindungi produksi: mengembangkan sarana produksi: mengembangkan infrastuktur: membina pelaku usaha, mengembangkan sarana perdagangan: mengoptimalkan perdagangan antarpulau: melakukan pemantauan dan pengawasan harga, mengembangkan informasi komoditi secara nasional, mengelola stok dan logistik, meningkatkan kelancaran arus distribusi: mengelola impor dan ekspor, dan il. menyediakan subsidi ongkos angkut daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan menteri keuangan. . presiden republik indonesia untuk pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam menteri menetapkan harga acuan dan harga pembelian pemerintah pusat untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting. dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasionaldiatas harga acuan atau dibawah harga acuan. dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud padapenetapan kebijakan harga sebagaimana dimaksud pada berupa: penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan nasional dan atau pada saat terjadi gejolak harga, penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau cc. penetapan . presiden republik indonesia penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan stok dan logistik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: mengoptimalkan perdagangan antarpulau, melakukan pemantauan dan atau pengawasan ketersediaan stok gudang dan atau pelabuhan, menyediakan dan atau mengoptimalkan sarana distribumoda transportastok dan atau cadangan barang kebutuhan pokok tertentu yang dikuasai pemerintah. pengelolaan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk (enam) bulan depan, memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga. dalam . presiden republik indonesia dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, menteri dapat: melakukan koordinasi dengan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan atau pemerintah daerah, dan atau menugaskan badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah. dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf badan usaha milik negara dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lainnya. barang kebutuhan pokok: layak konsumsi: terjaga kebersihan dan higienitasnya, danbarang penting, layak pakai: dan cc. tidak . presiden republik indonesiaketentuan mengenai kebijakan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka mengendalikan ketersediaan barang sebagaimana dimaksud dalam dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri. untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam menteri dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: perwakilan kementerian dan lembaga: para ahli: cc. perwakilan dari produsen, pelaku usaha, dan konsumen: dan unsur terkait lainnya. tim ketersediaan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada memberikan masukan atau pertimbangan kepada menteri dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor. . presiden republik indonesia pemerintah daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang peterjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dilarang disimpan gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata rata penjualan per bulan dalam kondisi normalapabil. |
salinan tot "?otteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman siber serta optimalisasibadan intelijen negara; (f)20ll nomor os, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan presiden nomor tahun ol2 terutang badan intelijen negara lembaran negara republik indonesia tahun ol2 nomor mengingat memutuskan2ol pres ide republik indonesia pusat; dan badan intelijen negara daerah. antara bagan kesembilan dan bagian kesepuluh disisipkan (satu) agar, yakni bagian kesembilan dan disisipkan (tiga) antara dan yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kesembilan deputi bidang intelijen siber deputi bidang intel[ien siber, selanjutnya disebut deputi vi, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bin bidang intelijen siberpelaksana<ari perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan atau operasi intelijen siber. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi menyelenggarakan fungsi: pen5susunan rencana kegiatan dan atau operasi intelijen siber; pelaksanaan kegiatan dan atau operasi intelijen siber; mengoordinasikan kegiatan dan atau operasi intelijen siber; pengendalian kegiatan dan atau operasi intelijen siber; dan pen]susunan laporan intelijen siber. ketentuan. presiden republik indonesia ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: deputi bidang komunikasi dan informasi, selanjutnya disebut deputi mi, adalah unsur pelaksana sebesar tugas dan fungsi bin bidang komunikasi dan informasi, yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bin. deputi vii dipimpin oleh deputi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: deputi vii mempunyai tugas melaksanakan perumusan keb[akan dan pelaksanaan kegiatan dan atau operasi intel[jen bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi,vii menyelenggarakan fungsi: pen5s;;gendalian presiden republik indonesiayelenggaraan hubungan masyarakat; dan penyusunan laporan intelijen komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) deputi bidang analisis dan produksi intelijen, selanjutnya disebut deputi vii dipimpin oleh deputi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: deputi viii mempunyai tugas melaksanakan perumusan ketat<an dan pelaksanaan kebijakan bidang analisis dan produksi intelijen. ketentuan diubah, sehingga berbunyi seb"gai berikut: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi viii menyelenggarakan fungsi: pen5susunan rencana analisis dan produksi intelijen; b.penyeleksian. presiden,] republik ll.lketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:benda terdiri atas (satu) bagian dan kelompok jabatan fungsional agenuntuk mendukung melaksanakan tugas dan fungsi benda, dapat dibentuk koordinator wilayah. penentuan jumlah koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja. antara presiden.i republik indonesia antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pembentukan dan penentuan jumlah koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam danbagan kelimabelas dan bagian keenambelas disisipkan (satu) bagian, ya}ni bagan kelimabelas dan antara dan disisipkan (dua) yakni dan 4ob sehingga berbunyi sebagai berikut: bagkolah tinggi intelijen negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan presiden nomor tahun oo9 tentang sekolah tinggi intel{jen negara, menjadi unit pelaksana teknis lingkungan biraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor tahun tentang sekolah tinggi intelijen negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini atau belum diganti. pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, peraturan presiden nomor tahun tentang sekolah tinggiu2 olt presiden republik indonesia, ttd. joko widodo diundangkan jakarta pada tanggal jttslr201:rlola portalperlu menetapkan peraturan presiden tentang pengelola portal indonesia national single windowlola portal indonesia national single window. . presiden republik indonesia a dilakukan melalui portal indonesia national single window ins). dalam rangka pengelolaan portal ins sebagaimana dimaksud pada dibentuk pengelola portal ins. pengelola portal ins merupakan satuan kerja yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan. pengelola portal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pengelola portal. presiden republik indonesiacc.:, pengintegrasian penerapan sistem national single window nsw) dalam sistem asean single window asw): dan pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan. susunan organisasi pengelola portal ins, terdiri atas: kepala, sekretariat: dan deputi. sekretariat . presiden republik indonesia sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh sekretaris. deputi sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak (tiga) deputi. rincian tugas, susunan organisasi, dan tata kerja pengelola portal ins ditetapkan oleh menteri keuakepala, sekretaris, dan deputi sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh menteri keuangan. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola portal ins, menteri keuangan dapat mengangkat pejabat lainnya atas usul kepala. kepala, sekretaris, deputi, dan pejabat lainnya lingkungan pengelola portal ins,pengelola portal ins dimaksud pada berstatus diperbantukan atau dipekerjaketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. pns. presiden republik indonesia pns sebagaimana dimaksud pada dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. pns sebagaimana dimaksud pada yang berhenti atau telah berakhir tugasnya pada pengelola portal insketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian.engelola portal ins ditetapkan oleh menteringelola portal ins dapat: melakukan pengadaan operator dan atau jasa lainnya untuk mendukung pengelolaan portal ins, menerapkan sistem rekrutmen pegawai satuan kerja pengelola portal ins untuk non pns, dan mengelola anggaran belanja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . presiden republik indonesia untuk mendukung pelaksaan tugas satuan kerja pengelola portal ins, dibentuk unit kerja pengelola ins pada kementerian lembaga yang terkait dengan pengelolaan portal ins. unit kerja pengelola ins sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui pembentukan unit kerja kementerian lembaga atau penetapan unit kerja yang telah ada. pembentukan unit kerjadalam rangka perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan portal ins, dibentuk dewan pengarah ins. dewan pengarah ins sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: menetapkan kebijakan strategis dalam rangka pengelolaan portal ins, memberikan arahan kepada pengelola portal ins dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengoperasian portal ins, cc. mengambil langkah langkah penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan portal ins, dan memantau . presiden republik indonesia memantau dan mengendalikan perkembangan pembangunan dan penerapan sistem nsw dan mengintegrasikannya dalam sistem asw. dewan pengarah ins terdiri atas: ketua menteri koordinator bidang perekonomian, wakil ketua menteri keuangan, cc. anggota menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri perhubungan, menteri pertanian, menteri kesehatan, menteri komunikasi dan informatika: kepala badan pengawas obat dan makanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dewan pengarah ins dapat melibatkan menteri kepala lembaga atau pihak lain. untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, dewan pengarah ins dapat membentuk sekretariat dan kelompok kerja. tugas . presiden republik indonesia tugas dan keanggotaan sekretariat dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua dewan pengarah. pembiayaan untuk pelaksanaan tugas pengelola portal ins bersumber dari anggaran kementerian keuangan. pembiayaan untuk pelaksaan tugas dewan pengarah ins bersumber dari anggaran kementerian koordinator bidang perekonomian. kepala pengelola portal ins merupakan kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang pada satuan kerja. rencana kerja dan anggaran pengelola portal ins dituangkan dalam rencana kerja anggaran. pengelola portal ins mulai bertugas efektif paling lama (satu) tahun sejak peraturan presiden ini ditetapkan. sebelum pengelola portal ins mulai bertugas efektif sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan tugas pengelola portal ins dilaksanakan oleh tim persiapan nswperlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban ke4keuangan pusat dan daerah; mengingatfuangan pusat dan daerah. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah, yang selanjutnya disebut dengan tunjangan analis keuangan pusat ddiberikan t\jangan analis keuangan pusat dan daerah setiap bulan. menetapkan pres den republik indonesia besarnya t\jangan analis keuangan pusat dkeuangan pusat dan daerahkeuangan pusat duangan pusat dan daertunjangan jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah jabatan fungsional tunjangan analis keuangan pusat dan daerah ahli utama rp1. analis keuangan pusat dan daerah ahli madya rp1. analis keuangan pusat dan daerah ahli muda analis keuangan pusat dan daerah ahli pertama o0batas kawasan antarwilayah selat makassar pres ide republik indonesia peta batas kawasan antarwilayah selat makassar keterangan gambar skala pres ide republik indonesia pres ide republik indonesia indeks peta pres ion republik indonesia presiden republik indonesia pres ion republik indonesia pre ide republik indonesia pres ide republik indonesia pres ion republik indonesia presiden republik indones pres ion republik indonesia salinan sesuai dengan aslinya aria negara republik esia hukum dan presiden republik indonesia, joko widodo ttd.peta rencana struktur ruang laut pres ide republik indonesia peta peta rencana struktur ruang laut keterangan gambar skala .oo0 pre ide republik indonesia pre denon republik indonesia pres ide republik indonesia pres ide republik indonesiahukum dan jaman pre ide republik indonesia lampiran iiirencana pola ruang laut pres ide republik indonesia peta rencana pola ruang laut keterangan gambar skala tdz alj o d o\ rarr pres ide republik indonesia indeks peta pres ion republik indonesia pres ide republik indonesia pres ide republik indonesia free ide republik indonesia 0ll594 presiden republik indonesia pres ide republik indonesia pre ide republik indonesia pres ide republik indonesia salinan sesuai dengan aslinya sekretariat negara indonesia hukum dan presiden republik indonesia, ttd. joko widodo jaman presiden republik indonesia kegiatan yang bernilai strategis nasionalroyek strategis nasional lokasi proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitasrogram pembangunan kilang minyak upgrading kilang kilang eksisting ramp) provinsi kalimantan timur pengembangan lapangan kendali, maha, pandang, game, dan bangka indonesian deep ater development project idd) provinsi kalimantan timur pengembangan lapangan jangkrik dan jangkrik north east wilayah kerja muara bakau provinsi kalimantan timur pembangunan kawasan industri prioritas kawasan ekonomi khusus kawasan ekonomi khusus malay battuta trans provinsi kalimantan provinsi kalimantan timur kawasan industri batulicin provinsi kalimantan selatan kawasan ekonomi khusus palu provinsi sulawesi tengah program presiden republik indonesia proyek strategis nasional lokasi program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pembangkitan tenaga listrik kota balikpapan provinsi kalimantan timur pembangkitan tenaga listrik kota bontang provinsi kalimantan timur pembangkitan tenaga listrik kabupaten kutai kartanegara provinsi kalimantan timur pembangkitan tenaga listrik kabupaten berau provinsi kalimantan timur pembangkitan tenaga listrik kabupaten paser provinsi kalimantan timur pembangkitan tenaga listrik kabupaten penajam paser utara provinsi kalimantan timur pembangkitan tenaga listrik kabupaten kutai timur provinsi kalimantan timur pembangkitan tenaga listrik kabupaten kota baru provinsi kalimantan selatan t7. pembangkitan tenaga listrik kota palu provinsi sulawesi tengah pembangkitan tenaga listrik kabupaten donggala provinsi sulawesi tengah pembangkitan tenaga listrik kabupaten toli toli provinsi sulawesi tengah pembangkitan tenaga listrik kota makassar provinsi sulawesi selatan pembangkitan tenaga listrik kota pare pare provinsi sulawesi selatan pembangkitan presiden republik indonesia proyek strategis nasional lokasi pembangkitan tenaga listrik kabupaten barru provinsi sulawesi selatan pembangkitan tenaga listrik kabupaten maros provinsi sulawesi selatan pembangkitan tenaga listrik kabupaten pangkajene kepulauan provinsi sulawesi selatan pembangkitan tenaga listrik kabupaten pinrang provinsi sulawesi selatan pembangkitan tenaga listrik kabupaten takalar provinsi sulawesi selatan pembangkitan tenaga listrik kabupaten mamuju provinsi sulawesi barat pembangkitan tenaga listrik kabupaten mamuju utara provinsi sulawesi barat pembangkitan tenaga listrik kabupaten polewali mandar provinsi sulawesi barat pembangkitan tenaga listrik kabupaten majene provinsi sulawesi barat interkoneksi kabel laut overhead pulau laut kota baru) batulicin provinsi kalimantan selatanangan, jaman joko widodo pres ide republik indonesia indikasi program utama lima tahunano (203s dukungan perwujudan struktur ruang laut susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan pengembangan dan atau peningkatan fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan pengembangan pres ion' pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan atau perikanan budi daya kabupaten kotabaru; kabupaten penajam paser utara; kabupaten maros; kabupaten pangkajene kepulauan; kabupaten barru; kabupaten takalar; dan kabupaten mamuju,kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional semen. atr bpn), kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat semen. pupr), kementerian dalam negeri kemendagri), dan pemerintah daerah pemda) pengembangan sentra kegiatan usaha pengalaman kabupaten takalar; dan kabupaten pangkajene kepulauan. apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kkp semen. atr bpn, semen. pupr, kemendagri, dan pemda pengembangan kementerian kelautan dan perikanan kkp)(2o30 2034l. (203stakalar; dan kabupaten barru. apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kkp semen. atr bpn, semen. pupr, kemendagri, kementerian perindustrian kemenperin), badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt), dan pemda penerbangan sentra industri maritim kota samarinda; kota balikpapan; dan kota makassar. apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kkp semen. atr bpn, semen. pupr, kemendagri, kemenperin, bpi, dan pemda sistem(203s sistem jaringan prasarana dan sarana laut peningkatan status pelabuhan laut pelabuhan utama pelabuhan balikpapan; dan pelabuhan pantulan. apbn dan atau sumber lain yang sah kemenhub kkp dan semen. pupr pelabuhan pengumpulapbn dan atau sumber lain yang sah kemenhub kkp dan semen pupr5 (203s pelabuhan tanjung santan; pelabuhan tanjung laut;], (2o2s (2o3o (203s 2039l' pelabuhan garongkong; dan pelabuhan makassar. pelabuhan pengumpan regional pelabuhan serangga; pelabuhan tanjung batu; pelabuhan sangkulirang;apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kemenhub kkp, semen. puprtr laksana waktu pelaksanaan iii penanggung jawab instansi terkait (2o2o (2o2s (203s 2039l' pelabuhan average; dan pelabuhan diringkas. pelabuhan pengumpan i.lokalsabung. apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kemenhub kkp, semen. pupr, dan pemda penataan sebaran, hierarki, dan peningkatan peran pelabuhan perikanan penumbuhan ekonomi jejaring pelabuhan perikanan kasih; pelabuhan perikanan bonto bahari maros; pelabuhan perikanan bebas; pelabuhan perikanan polejiwa; pelabuhan perikanan kotabaru; pelabuhan perikanan manggar baru; pelabuhan perikanan kampung baru tengah; pelabuhan perikanan tanjung limau. apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kkp semen. pupr dan pemdao29l. 2034l' 2039l' pertumbuhan ekonomi industri pelabuhan perikanan until; pelabuhan perikanan donggala; pelabuhan perikanan kasih; dan pelabuhan perikanan gotha. apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kkp semen. pupr dan pemda ii. dukungan perwujudan pola ruang laut kawasan pemanfaatan umum pengembangan dan pengelolaan zora perikanan tangkap zona apbn dan atau sumber lain yang sah kkp pengembangan dan pengelolaan zora perikanan budi daya zona apbn dan atau sumber lain yang sah kkp pengembangan. free34l. (203s pengembangan zona pertambangan minyak dan gas bumi zona apbn dan atau sumber lain yang sah kementerian energi dan sumber daya mineral semen esdm) kkp dan badan usaha milik negara bumn) pengelolaan pertahanan keamanan zola dan pengendalian dampak lingkungan wilayah pertahanan zona u18 apbn kementerian pertahanan kemenyan) tentara nasional indonesia tni) pengalokasian ruang laut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan zona apbn kemenyan tni dan kkp peningkatan presiden republik indones, (2o2s peningkatan pengawasan dan penegakan hukum laut zona u18 apbn kemenyan tni pengembangan zona pariwisata zona apbn dan atau sumber lain yang sah kementerian pariwisata kemenpar) kkp dan semen. pupr kawasan konservasi peningkatan efektifitas pengelolaan dan pelindungan kawasan konservasi maritim zona apbn dan atau sumber lain yang sah kkp kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klik), kemendikbud, dan instansi non pemerintah alur laut penetap2034l' (203s penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan dan alur pelayaran umum dan perlintasan, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai kepentingannya pelabuhan balikpapan; pelabuhan pantulan;pelabuhan tanjung santan; pelabuhan tanjung laut; apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kemenhub tni, kkp29i. (203smakassar; pelabuhan serangga; pelabuhan tanjung batu; pelabuhan sangkulirang; pelabuhan pre ide republik indonesia t4024l. (2o2s 2034l' (203spelabuhan average; pelabuhan diringkas;2029l. (203s 203el pelabuhan sabung. penataan, pengamanan, dan perawatan jalur pipa bawah laut alur apbn dan atau sumber lain yang sah kemenhub semen. esdm dan kkp penggelaran, pengamanan, dan perawatan jalur kabel bawah laut alur apbn dan atau sumber lain yang sah kementerian komunikasi dan informasi menkominfo) kemenhub dan kkp alur migrasi biota laut pengalokasian ruang dan pelindungan alur migrasi penyu alur t4. apbn dan atau sumber lain yang sah kkp klik dan instansi non pemerintah pengalokasian pres ide republik inline} instansi terkait (2o2o (2o2s 2029t. (203s pengalokasian ruang dan perlindungan alur migrasi cetacetunsidat alur t4. apbn dan atau sumber lain yang sah kkp klik dan instansi non pemerintah salinan sesuai dengan aslinya sekretariat negara indonesia hukum dan undangantentara nasional indonesiamemutuskan:tentara nasional,,entara nasional indonesiatentara nasional indonesia ditetapkan oleh panglima tentara nasionaltentara nasional indonesia sebagaimana dimaksud pada kelas jabatan ditetapkan oleh panglima tentara nasionaltentara nasional(l)panglima tentara nasionaltentara nasional indonesia kelas tan tunjangan kinerja per kelas jabatan rp. rp. rp. rp. rp. "sn rp. rp. yaa rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. me.. presiden republik indonesia bagian keenam deputi bidang koordinasi pendidikan dan agamadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang koordinasi pendidikan dan agamkebudayaanbudayapengelolaan cagar budaya, museum sejarah, dan warisan budaya, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pengembangan nilai budaya dan kreativitas, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan karakter bangsa, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang keolahragaan dan revolusi mental, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kebudayaan, pemuda, dan olah ragdelapan deputi bidang koordinasi perlindungan perempuan dan anak.. presiden republik indonesiapemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporpemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasanpresiden republik indonesia deputi bidang koordinasi pemberdayaan masyarakat, desapolitik, hukum, keamanan,ultikulturalisme, restorasi sosial, dan jati diri bangsusaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjstainable development goals pascpenduduk. presiden republik indonembangunan manusia dan kebudayabab .mbangunan manusia dan kebudayambangunan manusia dan kebudayakesejahterasejahteramengenai,kerawanan sosial dan dampak bencana. presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi koordinasi bidangenanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosialingkatan kesehatan deputi bidang koordinasihatan dipimpin oleh deputi. . presiden republik indonesia deputi bidang koordinasikoordinasi peningkatan kesehat. |
dagewan pertimbangan otonomi daerah. bab . dagtimbangan otonomi daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah. penataan daerah adalah upaya menata kembali daerah otonom yang ada berdasarkan parameter tertentu melalui pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. dana. presiden republik indonesia dana otonomi khusus adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatukedudukan, tugas, dan fungsi dprd dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. dprd berkedudukan ibukota negara republik indonesia. dprd mempunyai : dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah: d. kementerian. . presiden republik indonesia untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dprd menyelenggarakan fungsi: pemberian pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian atas usulan pembentukan daerah: pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pembentukan daerah dan penyesuaian daerah, cc. pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang terdiri dari dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur serta dana keistimewaan: pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: dan pemberian pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan atau perselisihan antara daerah provinsi kabupaten kota dengan kementerian lembaga pemerintah non kementerian. selain fungsi sebagaimana dimaksud pada dprd dapat memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan dana desa. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dprd bertanggungjawab kepada presiden. untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dprd dibentuk sekretariat. bab . presiden republik indonesia bab iii keanggotaan susunan keanggotaan dprd terdiri atas: wakil presiden selaku ketua merangkap anggota, menteri dalam negeri selaku sekretaris merangkap anggota, menteri keuangan selaku wakil sekretaris merangkap anggota, para menteri terkait sebagai anggota, dan perwakilan kepala daerah sebagai anggota. perwakilan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: (satu) orang gubernur, (satu) orang bupati: dan (satu) orang walikota. keanggotaan dprd dari unsur perwakilan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada adalah ketua asosiasi pemerintah provinsi, ketua asosiasi pemerintah kabupaten, dan ketua asosiasi pemerintah kota yang sah dan diakui pemerintah pusat. susunan keanggotaan dprd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan presiden. bab tata kerja dprd bersidang paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan. dalam . dag presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dprd dapat melakukan koordinasi dengan instansi lembaga terkait. sidang dprd sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh ketua dprd. dalam hal ketua dprd sebagaimana dimaksud pada berhalangan, sidang dipimpin oleh sekretaris dprd. dalam hal ketua dprd dan sekretaris dprd sebagaimana dimaksud pada dan berhalangan, sidang dipimpin oleh wakil sekretaris dprd. dprd dapat mengundang menteri dan atau wakil pemerintahan daerah selain anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta pimpinan lembaga negara, kepala lembaga pemerintah non kementerian, akademisi, peneliti, dan atau tenaga ahli sesuai kebutuhan dalam sidang dprd. bab sekretariat sekretariat dprd sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan kementerian dalam negeri. sekretariat dprd mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rancangan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam serta memberikan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan tugas dprd. sekretariat . dag presiden republik indonesia sekretariat dprd menyelenggarakan rapat untuk menyiapkan agenda dan bahan sidang dprd sesuai kebutuhan. sekretariat dprd sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh tenaga ahli. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan tata kerja sekretariat dprd diatur dengan peraturan menteri dalam negeri. bab pendanaan pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dprd bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran kementerian dalam negerdewan pertimbangan otonomi daer1mb ragunan wilayah jakarta bandung, telah ditetapbahwa proyek kereta cepat antara jakarta dan bandung telah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional pemerintah dalam peraturan presiden mengenai percepatan proyek strategis nasional; bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan pras purna dan sarana kereta cepat antara jakarta dan bandung diperlukan penguatan terhadap konsorsium badan usaha milik negara; bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan prasarana dan pengadaan sarana kereta cepat antara jakarta dan bandung sebagai proyek strategis nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap skema pendanaan lainnya dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.222beberapa ketentuan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang percepatan pen'selenggarakchner diubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai t'berikut: 1. pres ide republik indonesia, pemerintah menugaskan kepada konsorsium badan usaha milik negara yang dipimpin oleh kereta api indonesia persero). konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kereta api indonesia persero); wijaya karya persero) tbk; jasa marga persero) tbk; dan perkebunan nusantara viii.ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:padalarangengan peraturan presiden ini dibentuk komite kereta cepat antara jakarta dan bandung yang dipimpin oleh menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi dan beranggotakan menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, dan menteri perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan komite. komite. pres ide republik indonesia komite sebagaimana dimaksud padayang meliputi: perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam dalam perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam dan atau penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam),ang meliputi: rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk keperluan proyek kereta cepat antara jakarta dan bandung; pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal proyek kereta cepat antara jakarta dan bandung. ketentuan. pres ide republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai komiteketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari: penerbitan obligasi oleh konsorsium badan usaha milik negara atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pinjaman konsorsium badan usaha milik negara atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau ultimate ral; dan atau pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal. pembiayaan dari belanja negara berupa: anggaran pendapatan dan sebagaimana dimaksud pada penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara; dan atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara. penyertaan. pres ide republik indonesia penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk: pemenuhan kekurangan kewajiban penyetoran modal (base equity perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam kepada perusahaan patungan sebagaimana yang dimaksud dalam danlatau memenuhi kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam. dalam hal terdapat kenaikan dan atau perubahan biaya (col ouemtnl sebagaimana dimaksud pada huruf pimpinan konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalamtenun) dengan menyertakan kajian mengenai dampaknya ter.hadap studi kelayakan terakhir proyek kereta cepat antara jakarta dan bandung; berd.asalkan permintaan menteri badan usaha milik negara,uerntn) serta dampaknya terhadap studi kelayakan terakhir proyek kereta cepat antara jakarta dan bandung; menteri pres ide republik indonesia menteri badan usaha milik negara menelaah hasil revi badan pengawasan keuangan dan pembangunan dan menyampaikannya kepada komite dengan menyertakan rekomendasi langkah serta dukungan pemerintah untuk mengatasi masalah kenaikan dan atau perubahan biaya (cos ouest); komite membahas rekomendasi dari menteri l3adan usaha milik negara dan hasil revi badan pengawasan keuangan dan pembangunan serta dapat menunjuk konsultan independenuest); komite menetapkan jumlah kenaikan dan atau perubahan biaya (cost ouerntn) yang disetujui dan menentukan langkah serta dukungan pemerintah yang diambil untuk mengatasi masalah kenaikan dan atau perubahan biaya (cost ouest); dan berdasarkan keputusan komite,langkah dan dukungan pemerintah untuk mengatasi masalah kenaikan dan atau perubahan biaya (cost ouerntn) sesuai bantuan peraturan perundang undangan. penjaminan, kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan dalam hal: terdapat pres ide republik indonesia terdapat kebutuhan pembiayaan berupa pinjaman kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk menambah modal dalam perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka memenuhi kewajiban; dan atau terdapat kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dengan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada huruf dalam rangka pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf menteri keuangan dapat menugaskan badan 'r.usaha penjaminan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan pinjaman yang dilakukan oleh pimpinan konsorsium badan usaha milik negara berdasarkan ketentuan pada dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor tahun tentang penerimaan kredit luar negeri. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf tl, dan diatur dalam peraturan menteri keuangan: menetapkan l2l presiden republik indonesia; menetapkan trase jalur jakarta padalarang bandung; menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana kereta cepat; memberikan perizinan berusaha untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat;dan pemberiuntuk mengoptimalkan kelayakan ekonomi dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota yang terkait dapat menyediakan pemanfaatan lahan sepanjang trase jalur jakarta padalarang bandung kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan peraturan presiden ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal preskemaritiman dan investasietentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:i\menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi sebagai pimpinan komite dan kementerian lembaga terkait secara berkala setiap (enam) bulan selama pembangunan prasarana kereta cepat antara jakarta dan bandung. dalam hal terdapat hal penting yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan prasarana kereta cepat antara jakarta dan bandung, menteri badan usaha milik negara rapat meminta pen,clenggaraan rapat komitee,indonesia hukum, ttd ttd jaman dan; undang undang dasar negara republik indonesia tahun memutuskan: peraturan presiden tentang pemerintahan berbasis elektronik. sistempres den republik indonesial2 pres res pres den republik indonesiapres den republik indonesia unsur unsur spe sebagaimana dimaksud pada meliputi: rencana induk spe nasionalpres den republik indonesia; dan atau. paragraf2. pres res den republik indonesia;;pres den republik indonesia5s; perubahan pada unsur spe sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf; perubahan domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam perubahan rencana induk spe nasional; spe instansi pusat disusun untuk jangka waktu (lima) tahun. arsitektur pres den republik indonesiainstansi pusat;pres den republik indonesia' peta. pres ide republik indonesia peta rencana spe instansi pusat; dan peta rencana spe pemerintah daerah5susunan. pres ; perubahan rencana kerja pemerintah;pres den republik indonesia peta rencana spe instansi pusat ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat masing masing.instansi pusat; perubahan arsitektur spe instansi pusat;.(2l peta. pres den republik indonesiares den republik indonesia setiap instansi pusat men)rsetiap pemerintah daerah men5rres den republik indonesia setiap instansi pusat men5rusun proses bisnis berdasarkan pada arsitektur spe instansi pusat. setiap pemerintah daerah men5r5spres den republik indonesiapres den republik indonesia 2tpres den republik indonesia2. pres ide republik indonesiapres dengan instansi pusat dan pemerinpres den republik indonesiandapatkan pres ide republik indonesia. pres den republik indonesia aplikasi spe sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: aplikasi umum;pres res den republik indonesiapres ide republik indonesiapres den republik indonesiares den republik indonesia3. paragraf integrasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pres den republik indonesiares res den republik indonesiapres den republik indonesiapres den republik indonesia bagian keempat manajemen data bagian keempatpres den republik indonesiares den republik indonesia 4tres ide republik indonesires den republik indonesia(llpres den republik indonesia'' audit pres den republik indonesia; dan audit. pres ide republik indonesiapres den republik indonesia(4l,pres res den republik indonesipres den republik indonesia tim koordinasi spe nasional terdiri atas: ketua anggota menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negarakeuangurusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional; kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang keamanan siber;pres den republik indonesia\gas dan tata kerja tim koordinasi spe nasional ditetapkan oleh ketua tim koordinasi spe nasional.. pres den republik indonesia. pres den republik indonesia. pres ide republik indonesiares res den republik indonesia: instansi. pres den republik indonesia. pres den republik indonesiares den republik indonesia pres pres ide republik indonesia 6t'ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya aplikasi umum. bab ketentuan penutup pasa pen5susunan arsitektur spe nasional untuk periode tahun o2oo2o;ttd ttd debu dan cahyono pres den republik indonesia lampiran peraturan presiden indonesia nomor tahun tentang sistem pemerintahan elektronik republik berbasisoo7 tentang rencana pembangunan jangka panjang ipjp) nasional oo5\ spres den republik indonesiaeoff pres ol8oo3pres den republik indonesiaol4ol8o%opres den republik indonesiaspi), total permasalahan menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, dan 48o o total permasalahan menyangkut ketidakhematan, ketidakefi sie nan, dan tidakefektifan. atas laporan keuangan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dl, 73o o jilid diberikan opini23o o dan opini tidak menyatakan pendapat tmp) diberikan kepada 4oh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun ol7 yang dilakukan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi adalah kil d memperoleh nilai atas (nilai lebih besar dari sedangkan jilijili. pres den republik indonesia terkait hasil penilaian kepatuhan jiliol7 pada kil dan pemerintah daerah sampel, ditemukan bahwa ,g3o o berada pada zora kuning dengan predikat kepatuhan sedang, o,34o o masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, dan 5i,73o o masuk dalam zor:ra hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. sedangkan tingkat pemerintah daerah, ditemukan bahwa ,4lo o pemerintah daerah berada zona kuning, masuk zona merah, dan i4,jilid maupun integrasi antar jilil3o o) wilayah tengah dan timur indonesia belum terhubung. ditargetkan pada akhir tahun ol9 semua kabupatenkota indonesia akan terhubung pres den republik indonesia%ol, sedangkan jaringan pita lebar dengan teknologi telah menjangkau kabupaten kota %). masih terdapat kabupaten kota i%) yang belum terhubung dengan jaringan pita lebar. tabel hasil penilaian spe oleh pbb tahun ol2 ol8 untuk indoneoi8ol2 ol8, ikt tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. deskripsi peringkat tt6 t07 indeks pembangunan spe indeks online layanan indeks konektivitas telekomunikasi indeks manusia kapital samping pres den republik indonesia,23o o bali dan nusa tenggara, oo o sumatera, ,19o o kalimantan, ,7ooh sulawesi, dan ,98o ool8pres den republik indonesiapres den republik indonesiapres den republik indonesiares den republik indonesia;pres den republik indonesia7 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun undang undang nomor tahun oo8 tentang keterbukaan informasi publik; undang undang nomor tahun tentang kementerian negara; undang undang nomor tahun oo9 tentang pelayanan publik; undang undang nomor tahun ol4undang undang nomor tahun ol4 tentang administrasi pemerintahan;ol2 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronikgrand design reformasi birokrasi 20l peraturan pres l5 ol9; peraturan presiden nomor tahun oi4 tentang rencana pita lebar indonesia; dan instruksi presiden nomor tahun o03 tentang kebijakan dan state nasional pengembangan government. babi . pres den republik indonesia;; membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan membangun sdm yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. t\res den republik indonesia mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;; terwujudnya layanan spe yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; terselenggaranya infrastruktur spe yang terintegrasi; dan meningkatnya kapasitas sdm spe. bab iii pres den republik indonesia t7oio2015oo7; peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan; danpres ide republik indonesia _18_oio tentang grand design reformasi birokrasi 20ldljilid terkait implementasi program reformasi nasional pelaksana terdiri atas tim reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasiol9pres den republik indonesia _t9_ tahun oi5penerapan e government 2 ol5;;;; memastikan pres den republik indonesia memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik seluruh instansi pemerintah; dan;;pres den republik indonesia lul;; dan melakukan evaluasi penerapan kebijakan spe secara nasional1susunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat. strategi pres den republik indonesia;;; terintegrasi, pres den republik indonesia; terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur spe;;pres den republik indonesia penyediaan berkualitas data dan informasi yang terintegrasi dan5s; menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu;res ide republik indonesia;;res den republik indonesia.i.ol8; tim koordinasi spe nasional, tim koordinasi instansi pusat, dan tim koordinasi pemerintah daerah; kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan peraturan presiden ini; evaluasi spe nasional dan evaluasi spe instansi pusat dan pemerintah daerah; survey kebutuhan dan kepuasan pengguna; portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data nasional;; manajemen pres ide republik indonesia manajemen layanan spe; infrastruktur spe; sistem keamanan informasi;; peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan jaringan intra pemerintah; peningkatan jumlah layanan spe sesuai dengan kebutuhan pengguna; peningkatan kualitas keamanan informasi; dan peningkatan kapasitas sdm spe.pres den republik indonesia;;pres den republik indonesiares den republik indonesia; dan portal pres den republik indonesia. pres den republik indonesia. regu jin==,',? sf;".r,o; pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur spe dan aplikasi spe;pres ide republik indonesia;;kota provinsi tersebut; dan jaringan intra pemerintah daerah kabupatenkota menghubungkan jaringan dalam pemerintah daerah kabupaten kota. penyediaan pres den republik indonesia pres ;res den republik indonesia informasi dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. pembangunan sistem keamanan informasi;;pres den republik indonesia. promosi literasi spe dapat dilakukan melalui antara lain: sosialispres den republik indonesia standar kompetensi kerja nasional indonesia ataupun standar kompetensi kerja internasional; pengembangan standar kompetensi teknis spe;; pengembangan pola remunerasi untuk pegawai asn bidang spe;ide gagasan spe; pengembangan infrastruktur dan aplikasi spe dari kontribusi komunitas tik; peningkatan kompetensi teknis; perbaikan kualitas layanan spe; penelitian dan kajian pengembangan spe;pres den republik indonesia _40_1srencana strategis spe inisiatif strategis keluaran target waktu penanggung jawab tata kelola spe pembangunan arsitektur spe sistem informasi arsitektur spe arsitektur spe nasional arsitektur spe instansi pusat arsitektur spe pemerintah daerah 20t8 202r menteri pan dan menteri pan dan menteri kepala lembaga kepala daerah pembentukan dan penguatan kapasitas tim koordinasi spe tim koordinasi spe nasional tim koordinasi spe instansi pusat tim koordinasi spe 20t8 20t9 20t9 20t8 20t9 menteri pan dan menteri kepala lembaga kepala daerah pemerintah pres den republik indonesia pemerintah daerah penguatan kebijakan spe kebijakan makro kebijakan meso kebijakan mikro 20t9 20t9 menteri pan dan tim koordinasi spe nasional pimpinan jilid evaluasi penerapan kebijakan spe evaluasi spe nasional evaluasi spe instansi pusat dan pemerintah daerah audit tik menteri para pimpinan jilid menteri komunikasi dan informatika, kepala bppt, dan kepala bssn layanan spe survei pengguna spe survei kebutuhan dan kepuasan pengguna pimpinan jilid portal pelayanan publik yang terintegrasi integrasi proses bisnis pelayanan publik pemerintah pusat porta l pelayanan publik menteri pan dan menteri komunikasi dan pemerintah pres den republik indonesia pemerintah pusat integrasi proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah portal pelayanan publik pemerintah daerah informatika menteri dalam negeri menteri komunikasi dan informatika portal pelayanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi20t8 menteri ppn bappenas menteri dan menteri dan menteri dan pan pan pan menteri komunikasi dan informatika penyelenggaraan manajemen layanan manajemen layanan spe portal pusat layanan 202t 202r menteri komunikasi dan informatika menteri komunikasi dan informatika teknologi. pres den republik indonesia teknologi informasi dan komunikasi penyediaan pusat data nasional pusat nasional data 20t8 menteri komunikasi dan informatika penyediaan jaringan intra pemerintah pusat pengendalian dan jaringan intra pemerintah jaringan intra instansi pusat jaringan intra pemerintah daerah provinsi jaringan intra pemerintah daerah kabupaten kota menteri komunikasi dan informatika pimpinan jilid gubernur bupati walikota penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah sistem penghubung layanan pemerintah menteri komunikasi dan informatika penyediaan akses berkualitas terhadap layanan spe seluruh wilayah indonesia jaringan pita lebar yang berkualitas 20t8 menteri komunikasi dan informatika pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai cloud service menteri komunikasi dan informatika integrasi pres den republik indonesia integrasi kanal layanan repositori aplikasi umum kajian teknologi cloud service 20t8 menteri komunikasi dan informatika menteri komunikasi dan informatika kepala bppt pembangunan portal data nasional dukungan tik portal data nasional integrasi data dan pengelolaan portal data nasional 20t9 menteri komunikasi dan informatika menteri ppn bappenas pembangunan sistem keamanan informasi nasional manajemen keamanan informasi teknologi keamanan informasi budaya keamanan informasi kepala bssn kepala bssn kepala bssn pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat kajian teknologi kecerdasan buatan penerapan big data pemerintah 20t9 20t9 kepala bppt menteri komunikasi dan informatika penerapan. pres den republik indonesia _45_ penerapan kecerdasan buatan menteri komunikasi dan informatika sumber daya manusia spe promosi literasi spe pelatihan sosialisasi dan tim koordinasi spe nasional peningkatan kapasitas asn penyelenggara spe standar kompetensi teknis spe jabatan fungsional yang terkait spe pola remunerasi bidang spe pelatihan dan sertifikasi kompetensi 20t8 20t8 20t8 menteri pan dan menteri pan dan menteri pan dan pimpinan k l d pembangunan forum kolaborasi spe antara pemerintah dengan non pemerintah forum kolaborasi spe menteri pan dan bab pres oi4 2oi9.pres ide republik indonesiajin t,',?o=|,budayawan, dan perundang undangan, debu cahyono ttd: batrperencana, perlu diberikan t\jangan jabatan fungsional perencana yang sesuai dengan be6an kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan; bahwa peraturan presiden nomor tahun 2ooz tentang tunjangan jabatan fungsional perencanarrr".rit"pk"r, peraturan presiden tentang tunjangan jabatan fungsional perencana; mengingat: undang undang dasar negara republik indonesia tahun l94 undang undang nomor tahun tentang aparaflrr sipil negara lembaran negara republik indon usia tahun 2ot4 nomor tambahan kembaran negara republik indonesia nomor 549fl; peraturan pemerintah nomor tahun lgr tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun r97z nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3o9g) sebagaimana_rger tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia t"hu., ol9 nomor peraturan. menetapkan result[ ',35x*=r,og\jangan jabatan fungsional perencana, yang selanjutnya disebut t\jangan p\jangan perencana setiap bulan. besaran t\jangan p4. rep,jati=,'*o5]*r.,o pemberian tunjangan prnj rencanar14s.tunjangan jabatan fungsional perencana jabatan fungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keahlian perencana ahli utama rp2. perencana ahli madya rp1. perencana ahli muda rp1. perencana ahli pertamkoordinasi . presiden republik indonesia bagian keen, dan pelaporan bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan,, perumusan kebijakan peningkatan daya saing perniagaan dan industri pasar internasional, pengendalian . presiden republik indonesi,rcepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. presiden republik indonesia:,. presiden republik indonesiarekonomibab . babrekonomi. presiden republik indonesiaerekonomerekonomian sebagaimana diaturdan staf ahli bidang pengembangan daya saing nasional. bagian . bagian kedua sekretariat kementerian koordinator presiden republik indonesia,pertanian, dan pelaksanaan, . presiden republik indonesialolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup deputi bidang koordinasi pengelolaan energi, sumber daya alam,,,,eningk'. |
yan yan raya bag presiden republik indonesia bnn mkn rkesejahteraan rakyat, ttd agus suhartono, s.h.,m.h. |
ke)hubungan sosial dan ekonomi antara negara indonesia dengan negara kamboja, negara laos, dan negara myanmar kawasan asean, telah disepakati untuk memberlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara pemegang paspor biasa antara pemerintah republik indonesia dengan pemerintah kerajaan kamboja, pemerintah republik demokratik rakyat laos, dan pemerintah uni myanmarn. . want presiden republik indonesiadengan menambahkan kamboja pada huruf laos pada huruf dan myanmar pada huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: chili, maroko: j . peru, vietnam: il. ekuador, kamboja, laos: dan myanmar. il. s3) sa) kbistik simbolon |
mapa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa sham al warga, terpidana absentia pengadilan negeri jakarta pusat dalam kasus tindak pidana korupsi bank century tbk. telah mengajukan permohonan terhadap pemerintah republik indonesia untuk melakukan arbitrase secara hoc bawah organisasi konferensi islam, mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun memutuskan . pan nag presiden republik indonesia. menugaskan menteri keuangan untuk menangani penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara pemerintah republik indonesia dan sham al warga bawah organisasi konferensi islamet maf her nazman ig maf sen k4z ad kan bistik simbolon |
musi banyuasin: bahwa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam usaha perdagangan diperlukan upaya penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga dapat menjalankan usahanya secara berdampingan dengan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bahwa untuk mewujudkan prinsip saling menguntungkan serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu dilakukan pengaturan mengenai penataan dan pembinswalayandi,toko swalay:h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada:tsp yang diberi wewenang oleh bupati dan atau dapat mengikutsertakan lembaga independen yang berkompeten jikpermohonan iup2r, supp dan its. bab iii lokasi, sarana dan prasarana serta jarak tempat usaha perdaganganpendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan tetap memperhitungkan pasar rakyat yang sudah ada, sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah tetapkansedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:swalayan dengan pasar rakyat minimal ibukota kabupaten yaitu berjarak (seribu meter), setiap kecamatan paling banyak berjumlah (lima) toko swalayan, dan tidak boleh didirikan lingkungan kompleks perumahan. ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi, sarana dan prasarana serta jarak pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pendirian toko swalayan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. pemerintah kabupaten dalam pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajibhari senin sampai dengan jumat, dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib, hari sabtu dan minggu, mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, dandengan pukul wib berdasarkan izin bupati dan atau bupati dapat menetapkan waktu pelayanan melampaui pukul wib. dalam hal pengusaha minimarket yang akan beroperasional selama (dua puluh empat) jam harus mengajukan permohonan izin kepada bupati dengan melampirkan rekomendasi dari lurah kepala desa yang diketahui oleh camat setempat. bab kemitraan usahakabupate,perizinan setiap pelaku usaha yang melakukan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, wajib memiliki izin usaha berdasarkan kali. setiap pelaku usaha yang berada diizinlembaga oss untuk dan atas namatsp setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan disia pemerintahan dibidang perdagangan. ketentuan mengenai prosedur, tata cara dan persyara, pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajibdibidang perdagangan. setiap pelaku usaha wajib daftar ulang setiap (lima) tahun. bab vii pelaporan setiap orang yang telah memiliki iup2r, supp dan(l) disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan didan setiap bulan januari tahun berikutnya untuk semester keduadalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat melimpahkan wewenangnya kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan didaerah tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayancc., menjamin keselamatan dan hah kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja,80x: melakukan penguasaan atas produksi barang dan atau melakukan monopoli usaha, menyimpan, menjual barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan sertadengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perlindungan konsumenketentuan sanksi setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan sertits berdasarkan peraturan daerah ini. izin usaha pengelolaan yang dimiliki pasar rakyatyang diterbitkan pemerintah kabupatenpasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah beroperasional tetapi belum memiliki iup2r, supp dan its dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi, persyaratan gedung dapat diberikan izin usahasep ppp a 5se:eeertrhrt : :# ,9ggr errrrrtrt ier , , , rrtteeae g, ,, $#ff,$$ @f@?nataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupate yang ada. pembinaan adalah segala upaya pemerintah kabupatenkabupatensehari hari secara eceran dkelola dan diselenggarakan oleh lembaga oss untuk perizinan berusaha berbasis risikoaturan zonasi adalah ketentuan ketentuan pemerintdan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan berasaskan: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan: kejujuran, ketertiban dan kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan. maksud penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayankabupaten. penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan bertujuansejarah (historis) serta menjadi asset pariwisata,sertaasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, meliputi: lokasi, sarana dan prasarana sertadan ketentuan sanksi. bab penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan bagian kesatu penataan pasar rakyat pendirian pasar rakyatmenjaga keseimbangan. pendirian pasar rakyat wajib yang ada wilayah yang bersangkutan, menyediakan area parkir yang proporsional dengan area pasar, paling sedikit seluas kebutuhan parkir (satu) buah kendaraan roda (empat) untuk setiap (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat, dan |
salinan run peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor tahun tentang pembentukan dana cadangan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernurnunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan selatan tahun perlu dibentukgubernur dan wakil gubernurgubernur kalimantan selatangubernur dan wakil gubernilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan selatan tahun yang selanjutnya disebut pemilihan gubernur dan wakil gubernurmilihan umum provinsi kalimantan selan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran. pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yang dilaksanakan pada tahun bab iii besaran dan sumber dana cadangan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam dianggarkan sebesar rp150. (seratus lima puluh miliar rupiah) pada perubahan apbd tahun anggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran ppid. dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah. ketentuan mengenai sumber dana cadangan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penggunaan dana cadangan digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, mulai darhibah dan belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatdana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh ppid bujatas persetujuan ppid. dalam hal terdapat dana cadangan yang sudah dicairkan dan tidak digunakan setelah seluruh kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur selesai dilaksanakan, maka sisa dana cadangan harus disetorkan rekening kas umum daerah. dalam hal terdapat masih ada dana cadangan yang tidak digunakan setelah kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur telah selesai dilaksanakan, maka dana cadangan dipindahbukukan rekening kas umum daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai ketatausahaan dana cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pertanggungjawaban dana cadangan pemilihanjr' walikota sabang peraturan walikota s^a,bang nomor tahun 2oi2mb ezu hibah dan bantuan sosial pemerintah kota sabang menimbang dengan rahmat allah yang m{[ia ku4ebat dan bantarpenatausahaaq'sarit:. mengingat undang*jahteraan sosial lembaran negara republik.lndonesia tahun nomor l2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a967\; undang l.,*cita3ru.:.200s tentang hibah kepada daerah l"*b"r.,2oos tentang pengelolaan keuangan daerah (r.,2ol225s pmk.os 201o2o1o nomor 66e); peraturan.n . i*o);qn tata kerja dinas dinas daerah kota sabang sebagaimana telah diubah dengan qanun kota sabang nomor tahun }ll tentang perubahan atas qanun kota sabang nomor tahun oo8sebagaimana telah diubah qanun kota sabang nomor tahun }tt}tl nomor qanun kota sabaoo9 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kota sabang tahun oo9 nomor peraturan t4.oo9oo9 nomor memutuskan: peraturan walikota sabang tentang perubahan atas peraturan walikota sabang nomor. tahun 2oldiubah sebagai berikut: ketentuan diubah,)4menetapkan: perusahaan . tnl perusahaan daerah; masyarakat; dan organisasi kemasyarakatan. hibah berupa barang atau. atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat pada skpd. diantara dan disisipkan satupasai)susunan laporan keuangan pemerintah kotantara . t1' antara dan 2s,l. individu dan atau keluarga yang sudah jelas nama,alamat penerima dan besarannya pada saat pen s'.k rgem . :ti? troll rbksabangsatu baru yaitu (2al,abang sebagaimana iberikan dengan nilai sampai dengan rp5. o0o.ooo,oo (lima juta rupiah), maka pen alis) ketentuan . t{'ron penerima bantuan sosial a,sabang ini. ketentuan . f,''walikota2 'sekretaris daerah sabang,t diundangkan sabang pada tanggal desember ot2 amirudin berita daerah kota sabang tahun zulkifli adam nomor :.tt',!:t"lb i,lampiran daftar nama penerima, ai,at{at dan besaran aloi(asi hibah ya}ig diterima peraturan walikota sabang nomor tahun 2ol2 tanggal obsbmber 2ol2 lampiran peraturan walikota nomor tentang (judul) dst \,. . . *.:d i.lampiran peraturan walikota sabang nomor tahun 2ol2 tanggal desember lampiran peraturan walikota nomor tentang judul) daftar nama penerima, ai,ivia dan besaran aloi(asi bantuan sosial yang diterima zulkifli adam 'r:j:t4 i,lampiran peraturan wali sabang nomor tahun 2ol2 tanggal desember 2oi2 format konversi dan pengungsi(apai{ hibah berupa barang dan atau jasa serta bantuan sosialberupa barang format laporan realisasi anggaran skpd: pemerintah kota sabang alt skpd) i.laporan realisasi ai{ngaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember . khusus untuk skpd yang melaksanakan tugas pemungutan pihak. **) termasuk penganggaran hadir yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. ris .i. . . : *.,;:i dalam rupiah) pendapatan retribusi4wii format laporan realisasi anggaran kd: r3. pemerintah kota sabang i.poin realisasi ai{gami{ ppid untuk tahun yang berapi{ip sai\'dai ni.i\i 1ai\i yang berakhir sampai dengan desember . h.asil pengelolaan xet<ayan5aerafrp! tain lain kenapa@ sah p*? bagi hasil bukan p{ak sumber data alam dana bagi hasil pajak dari hasil penjualan kekayaan penerimaan kembali pemberian penyertaan modal investasi) format konsolidasi i.{poin realisasi anggaran pemerintah daesh konsolidasi daerah laporan realisasi anggaran keuangan pemerintah pendapatan pendapatan asli daerah pendapatan pai daerah )oc,( loc )oo( pendanatanretribusi daerah loc )oo( )oo( hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan )oo( )oo( tain lain pad yang satt )oo( )oo( )oo( )oo( alumlalr pendapatan asli daerah ,oo( :go( )oo( dana perimbangan )oo( )oo( l4in lain pendapatan vans sah )oo( )oo( .rqfnlah pendapatan )oo( )oo( )oo< )oo( belanja loo( belanda tidak langsung :oo( ,oo( )oo( belanda pegawai >oo( >oo( )oo( belanja bunga ,oo( )oo( t2. belanda subsidi )oo( )oo( t2. belanda hibah )oor )oo( eranya acuan sosial )oo( )oo( belanda bagi hasil )oo( )oo< t2. etn la bantuan keuangan )oo( )oo( belanda tidak terduga )oo( )oo( belanda langsung )oo( )oo( )oo( belanda pesawat )oo( )oo( )oo( t3. belanja barang dan jasa )oo( :oo( )oo( belanda hibah barang )oo( )oo( )oo( hibah barang jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat ,oo( toc( )oo( belanja bahan sosial barang )oo( x,o( )oo< bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketika masyarakat )oo( )oo( )oo( belanja barang untuk diserahkan kepada pihak( ketiga masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **) loo( )oo( )oo( i3. barang jasa selain hebat dan bantuan sosial )oo( ,oo( ,oo( belanda modal ,oo( >oo< :oo( jumlah belanda ,oo( )oo( )oo( )oo( surplus defisit )oo< ,oo( )oo( )oo( ?pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan )oo( )oo( pengeluaran pembiayaan )oo( )oo( pembiayaan neto )oo( )oo( sisa lebih pembiayaan tarun berkenaan siapa) ,oo( )oor !.lr :;:. konversi hibah barang p3" +t"" jasa serta bantuan sosial berupa barang dalam laporan realisasi fuipajak daerah ,oo( pendapat4 raffi pendapaffi xto( pendapatan retribusi arah ,ocx hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan )oo( lain lain pad yang sah )oo( lain lain dan satu ,oo( jumlah pendapatanlsli eil mana dertmbancan lain lain ncr{onar rbara )ocr( era renqqpa daerah )oo( dana transfer ,oo( ,oo( jumlah pendapatan daur rain pena data vanc seh ,ocl( belah pendapatan )oo( belanja belanja )oo( buletin't\.dq belanja pegawai tanja operasi belarria pesawat belanja barang ,oo( )oo( )oo( bunga subsidi hibah bantuan sosial db4ga subsidi po( belanda langsung xxx hibah, )oo( belanja pegawai bantuan sosial )oo()oo( ,o( )o( )o( belanja modal belanja modal )oo( jumlah belanda ,oo( surplus defisit )oo( surplus defisit )oo( pembiayaan daerah ,oo( pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan )oo( pengeluaran pembiayaan ,oo( pengeluaran pembiayaan )oo( pembiayaan neto )oo( pembiayaan neto ,oo( zulkifli adamuntuk melaksanakan pembinaan dan serta. banyuasin sesuai dengan hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan, bahwa penetapanbanyuasisil evaluasipegawai negeri sipil yang selanjutnya sebutsi banyuassebagai informasi faktor jabatan yang kinerja. bab nilai dan kelas jabatan pasaigunakan dalam sistem evaluasi faktor adalah faktor evaluasi jabatan struktural, dan faktor evaluasi jabatan fungsional. faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan struktural,shift), pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah, penyebaran fisiknilai dan kelas jabatan sekretariat daerah kabupaten musi banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran ii, badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran iii dan lampiran iv, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan vi, badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran vii dan lampiran viii, dodi reza alex noerdin diundangkan sedayu pada tanggal busur sekretaris daerah .kabupaten musi pawang pribadi berita daerah kabupaten musi banyuasin tahun nomor |
ceri pilaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangpemerintah kabupaten berkewajiban menydaerah atau rpm, rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah, bahwa kebijakan perin dianggarkan pada yang terkait dengan pelaksanaan pug. babcts tus lahan musi banyuasin:kanbanyuasiana.laki laki dan perempuan..bau,i maksud dan tujuan pengaturan tentang pelaksanaan pug ini dibuat dengan maksud untuk: menjadi acuan penyelenggaraanperangkat daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing masing: sebagai upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kuali dan bernegara: dan na, sebagai bentuk kebijakan pengarusutamaan gender terhadap anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki. pengaturan tentang pelaksanaan pug bertujuan untuk menjadi acuan bagi aparaturrogram dan kegiatan pembangunan yang responsif genderpembangunan:encana pembangunan jangka menengah daerah atau rpm, rencana strategis pd, dan rencana kerja pelaksanaan analisis gender terhadap rpm dan rencana strategis dan rencana kerja dilakukan oleh masing masing bersangkutanituangkan dalam penyusunan gbs dan menjadi acuan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rka dpa pd. bappeda mengkoordinasikan penyusunan rpm, renstra pd, dan rencana kerja yang responsif gender. rencana kerjangarusutamaan genderlam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender seluruh dibentuk pokja pug kabupaten kota: anggota pokja pug adalah seluruh kepala pimpinan pdpokja pug. pembentukan pokja pug kabupatenlurah,, atau tenaga ahli bidang analisis anggaran. rencana aksi daerah rad): dan penguatan peran serta masyarakat daerah. focal point pug pada setiap terdiri dari pejabat dan atau staf yang membidangi tugas perencanaan atau program. ba,: melaporkan pelaksanaan pug kepada pimpinan , focal point pug sebagaimana dimaksud pada jl), dipilih dan ditetapkan oleh kepala pimpinan masing masing. bab pelaporan, pemantauan, dan evaluasi perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pug kepada bupati secara berkala setiap (tiga) bulan dengan tembusan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten musi banyuasin sebagai koordinator pelaksanaan pug. bupatisel melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten musi banyuasin. materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasai meliputi: apbd, atau sumber lain: nun permasalahan yang dihadapi: dan upaya yang telah dilakukan. bupatidinas teknisnaa!ndanaan pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pug pada bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing masing p |
resensi tahun anggaran' daerah, kecamatan dan kelurahanperangkat daerahstandar biaya tahun anggaran digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rka skpd tahun anggaran dalam pelaksanaan belanja yang dilakukan oleh perangkat daerah tetap harus melakukan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana ketentuan yang berlaku.,setinggi tingginyasetinggi tingginyasetinggi tingginya, dalam hal terjadi perbedaan besaran harga satuan dalam rka yang diajukan oleh perangkat daerah, dengan standar biaya dalam perlu, maka usulan biaya dalam rka skpdtandar biaya kabupaten musi banyuasin tahun anggaran dicabut dan dinyatakan tidak berlakuusi banyuasin, pribadi berita daerah kabupaten musi banyuasin tahun nomor gecmusi banyuasin dalam strategi daerah pengelolaan sampah tag:ejenis sampah rumah tangga, memutuskan: menetapkan peraturan bupatimusi banyuasin. lampiran peraturan bupati musi banyuasin nomor .& .ag tahun indikator me arumah tangga dalam 26k 27k 30k strada4k banyuasin, pribadi lampirsektor pendukung |2o1g utama peningkatan |a. melaksanakan penyusunan dan kaji ulang kinerja dan norma, standar, standar sarana dan pengurangan prosedur, dan prasarana pengurangan sampah kriteria spk) sampah rumah tangga dan rumah dalam sampah sejenis sampah tangga dan pengurangan rumah tangga, meliputi: sampah sampah rumah kan jenis pembatasan timbunan dokumen dinas dinas perumahan dan rumah sampah rumah sampah rumah tangga |tahun lingkungan kawasan permukiman, tangga tangga dan sampah sejenis hidup dinas perindustrian dan sampah rumah tangga perdagangan dan bappederumahan dan sampah rumah tangga (tahun lingkungan kawasan permukiman, sektor kebijakan strategi program satuan sektor pendukung ore (ois (ane (ave (2oea ros (rosa (ros utama dan sampah sejenis hidup dinas perindustrian dan sampah rumah tangga perdagangan dan bappeda: antara pemerintah anggaran pengurangan disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan pemprov dan dprd kabupaten, dinas pusat dengan sampah rumah tangga keuangan daerah pemkab perumahan dan kawasan pemerintah dan sampah sejenis permukiman, dinas daerah sampah rumah tangga perindustrian dan yang meliputi perdagangan dan pembatasan timbunan, bappeda, dprd provinsi pendaran ulang, dan dan sekretaris daerah, pemanfaatan kembali bukan, dlh sampah bank sampahbank sampah indukmbangunan test 3rnguatan penguatan komunikasi koordinasi dinas dprd kabupaten, dinas komitmen eksekutif dan legislatif dalam |(tahun lingkungan perumahan dan kawasan tembaga pengelolaan sampah pusat hidup permukiman, dinas eksekutif dan dan daerah dan pelaksanaan perindustrian dan legislatif forum komunikasi tingkat perdagangan dan kebijakan strategi program satuan sektor pendukung ore anis (neo (rom (ro |ao25born(2nas| ura pusat dan pusat dan daerah bappeda, dprd provinsi daerah dalam dan sekretaris daerah, penyediaan bukan, dlkelembagaan, rumah tangga kepada: dan sumber pemkab daerah dinas dinas pupr, dinas daya manusia lingkungan perindustrian dan dalam upaya hidup perdagangan, dinas pengurangan koperasi dan ukm, sampah dinas perumahan dan rumah tangga kawasan permukiman, dan sampah pemprov, dan pemkab sejenis sampah rumah tangga dprd kabupaten daerah dinas dinas pupr, dinas lingkungan perindustrian dan hidup perdagangan, dinas koperasi dan ukm, dinas perumahan dan kawasan permukiman, pemprov, dan pemkab pelaksanaan training training dinas dinas perumahan dan trainer pengurangan sampah tahun lingkungan kawasan permukiman, rumah tangga dan sampah hidup dinas perindustrian sejenis sampah rumah dan perdagangan, tangga melalui kegiatan dinas koperasi dan pendaran ulang, dan ukm dan bappeda pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan kebijakan strategi program satuan sektor pendukung ora 2oro t2ozngao25| utama sampah sejenis sampah rumah tangga. pembentukan bank sampah induk kabupaten kecamatan, dinas koperasi, ukm dan bappeda pembentukan pengembangan jejaring kabupaten dinas dinas perumahan dan sistem nasional data operasional lingkungan kawasan permukiman, informasi bank sampah dan tps3r hidup dinas perindustrian yang diintegrasikan dengan dan perdagangan, sistem informasi lingkungan dinas komunikasi dan hidup sih) informatika dan bappeda penguatan peningkatan pengurangmelalui kie kebudayaan, dinas komunikasi, secara formal dan informal komunikasi dan informasi, dan informatika, dinas edukasi kie) sosial dan bappeda pengembangan kegiatan kecamatan dinas dinas perindustrian pendaran ulang dan lingkungan dan perdagangan, pemanfaatan kembali hidup dinas perumahan dan sampah rumah tangga dan kawasan permukiman, sampah sejenis sampah dinas pendidikan dan rumah tangga skala rumah kebudayaan, dinas tangga dan skala komunikasi dan permukiman berbasis informatika, dinas masyarakat sosial dan bappeda kebijakan strategi program satuan sun | sektor sektor pendukung |2o18 utama, dan taman edukasi sekolah sekolah dinas dinas lingkungan pendidikan hidup, dinas dan perindustrian dan kebudayaan.kelompok pkk kelompok dinas lingkungan hidup, dinas perindustrian danpenerapan dan integrasi bank sampah unit tahun dinas badan pengelolaan pengembangan menjadi ukm lingkungan lingkungan pendapatan daerah, sistem insentif hidup untuk mendapatkan hidup dan pemprov, pemkab, dan disintesis kur dinas koperasi| dunia usaha dalam dan ukmsektor pendukung |2ong utama, penerapan meliputi: kewajiban produsen pengembangan pilot project produsen dinas dinas perindustrian kewajiban produsen dalam tahun lingkungan dan perdagangan, pengurangan sampah pengurangan sampah hidup dan pemprov, pemkab rumah tangga dinas kota, manufaktur, dan sampah perindustrian ritel, dan jasa sejenis sampah dan, makanan dan rumah tangga perdagangan minuman peningkatan |a. melaksanakan pengkajian ulang dan dokumen dinas badan pengelolaan kinerja norma, standar, standar retribusi jasa lingkungan pendapatan dan penanganan prosedur, dan pelayanan penanganan hidup retribusi daerah, sampah kriteria spk) sampah rumah tangga dan bappeda dan kabar rumah dalam sampah sejenis sampah hukum tangga dan penanganan rumah tangga yang sampah sampah rumah meliputi pengangkutan, sejenis tangga dan pengolahan, dan sampah sampah sejenis pemrosesan akhir rumah sampah rumah tanggadokumen dinas dinas perumahan dan pengangkutan, pengolahan lingkungan kawasan permukiman dan pemrosesan akhir hidup dan bappeda sampah rumah tangga kebijakan strategi program satuan sektor sek pendukung rona roro 20an 20an area (oven trees trees| utama dan sampah sejenis sampah rumah tangga penguatan penyusunan keputusan koordinasi dan bersama mengenai kerja sama koordinasi penanganan antara sampah rumah tangga dan pemerintah sampah sejenis sampah pusat dengan rumah tangga dalam: pemerintah daerah penyediaan lahan dokumen dinas badan pengelolaan lingkungan pendapatan daerah, hidup dinas perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan pembinaan pemulung dokumen dinas dinas sosial, lingkungan pemberdayaan hidupkoperasi dan ukm dan bappeda anggaran penanganan disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan pemprov dan dprd kabupaten, dinas sampah rumah tangga keuangan daerah pemkab perumahan dan kawasan dan sampah sejenis permukiman, dinas sampah rumah tangga perindustrian dan yang meliputi pemilahan, perdagangan dan pengumpulan, bappeda, dprd provinsi pengangkutan, dan sekretaris daerah, pengolahan, dan bukan, dlh pemrosesan akhir kebijakan strategi program satuan mma sektor pendukung mom gene easaaajan sem buku revitalisasi tpa kabupaten unit dinas dinas perumahan dan lingkungan kawasan permukiman, hidup kementerian pembangunan tpa unit kementerian dinas perumahan dan kabupaten pupr kawasan permukiman, klik dan dlh pembangunan pdu klik dinas perumahan dan kawasan permukiman, kementerian dan dlh pembangunan test 3r kementerian dinas perumahan dan pupr kawasan permukiman, dan dlh test klik dinas perumahan dan kawasan permukiman, kementerian dan dlh penguatan penguatan komunikasi pertemuan dinas dprd kabupaten dan komitmen eksekutif dan legislatif dalam |tahun lingkungan bappeda lembaga penanganan sampah rumah hidup dan eksekutif dan tangga dan sampah sejenis dinas legislatif sampah rumah tangga perumahan pusat dan pusat dan daerah serta dan kawasan daerah dalam pelaksanaan forum permukimantangga tingkat rumah tangga pusat dan daerah dan sampah sejenis sampah rumah tangga gubernur adalah gubernur sumatera selatan. bupati adalah bupati musi banyuasisektor pendukung utammeliputi pemilahan, daya manusia pengumpulan, penanganan pengangkutan, pengolahan, sampah rumah dan pemrosesan akhir tangga dan kepada: sampah sejenis dprd kabupaten pertemuan dinas dinas perindustrian sampah rumah lingkungan dan perdagangan tangga hidup dinas perumahan dan kawasan permukiman dan bappeda pemkab pertemuan dinas dinas perindustrian lingkungan dan perdagangan hidup dan dinas perumahan dan kawasan permukiman dan bappeda pelaksanaan training training dinas dinas perindustrian trainer penanganan sampah tahun lingkungan dan perdagangan rumah tangga dan sampah hidup dinas perumahan dan sejenis sampah rumah kawasan permukiman tangga yang meliputi dan bappeda pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir: pembentukan pengembangan jejaring kabupaten dinas badan pengelolaan sistem informasi nasional data dasar sistem lingkungan pendapatan daerah, pengangkutan sampah hidup dinas perindustrian rumah tangga dan sampah dan perdagangan, sejenis sampah rumah dinas, dinas tangga, pengolahan sampah perumahan dan rumah tangga dan sampah kawasan permukiman, sejenis sampah rumah dinas komunikasi dan tangga, dan merasionalisasi informatika dan kebijakan strategi program satuan sektor kror pendukung ora fasis roro zoon 2one panas| utama tpa yang diintegrasikan bappeda dengan sih. penguatan peningkatan penanganyang kebudayaan, dinas komunikasi, meliputi pemilahan, komunikasi dan informasi, dan pengumpulan, informatika, dinas edukasi kie) pengangkutan, pengolahan, sosial dan bappeda dan pemrosesan akhir pelaksanaan pemilahan kelurahebudayaan, dinas masyarakat komunikasi dan informatika, dinas sosial dan bappeda pelaksanaan pemilahan kawasawasan kebudayaan, dinas komunikasi dan informatika, dinas sosialdinas koperasi dan sampah masyarakat tahun lingkungan ukm, dinas hidup perumahan dan kawasan permukiman, bappeda dan pelaku usaha kebijakan strategi program satuan sektor kro mendukung o.| kebaya aturan (oref2o1oy 202272nzn jane aneh| utama kawasan tps3r) kecamatan dinas panas perumahan dan lingkungan kawasan permukiman, hidup dinas perindustrian dan perdagangan, dinas perhubungan dan bappeda pdu kabupaten kementerian dinas lingkungan klik hidup, dinas perumahan dan kawasan permukiman dan bappeda peningkatan kemauan kecamatan dinas dinas perumahan dan membayar fwillingness lingkungan kawasan permukiman pay) masyarakat untuk hiduppelaku dinas badan pengelolaan pengembangan usaha melalui tanggung usaha lingkungan pendapatan daerah, skema investasi, jawab sosial dan lingkungan hidup dinas sosial, operasional, dan untuk penanganan sampah pemberdayaan pemeliharaan rumah tangga dan sampah perempuan dan sejenis sampah rumah perlindungan anak, tangga dinas pupr, dan pelaku usaha penguatan peningkatan kapasitas orang dinas polisi among praja, penegakan aparat penegak hukum lingkungan dishub, sekda, polri hukum dalam penanganan sampah hidup dan kejaksaan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga antara lain pejabat pengawas lingkungan hidup, satuan polisi kebijakan strategi program satuan sektor sektor penyu dukung ons (rona 2o2o 20an oa2 troop (rons| utama pamong praja, pegawai pada dinas wilayahpolisi pamong praja, ketaatan dalam lingkungan dishub, sekda, polri pelaksanaan operasional hidup dan kejaksaaecamatan dinas dinas perumahan dan keterlibatan izin penanganan sampah lingkungan kawasan permukiman, dunia usaha rumah tangga dan sampah hidup polri, kejaksaan, dan dalam sejenis sampah rumah bappeda penanganan tangga dalam lembaga: sampah perizinan terpadu satu pintu rumah tangga yang meliputi kegiatan dan sampah pemilahan, pengumpulan, sejenis sampah pengangkutan, rumah tangga pengolahan, dan pemrosesan melalui akhir seluruh kabupaten kemitraan dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sektor kebijakan strategi program satuan ekt sma mao uan erna ker utama sektor pendukung penerapan penerapan teknologi kabupaten dinas dinas komunikasi dan teknologi pemilahan, pengumpulan, lingkungan informatika dan penanganan pengolahan, dan hidup, dinas pemkab sampah pemrosesan akhir yang perumahan rumah tangga ramah lingkungan menjadi dan kawasan dan sampah energi terbarukan permukiman sejenis sampah penelitian dan angga yangramah penganan sampai bana daninas dinas perumahan dan pembangkit listrik lingkungan kawasan permukiman dan berbasis sampah melalui hidup bappeda teknologi termal penerapan dan j1) pembentukan mekanisme dokumen dinas dinas perindustrian pengembangan dan sistem insentif dan lingkungan dan perdagangan dan sistem insentif disinsentif untuk hidup bappeda dan disinsentif penanganan sampah rumah dalam tangga dan sampah sejenis penanganan sampah rumah tanggasampah rumah dan pemrosesan akhir tangga pembentukan dan kecamatan dinas pemkab penerapan sistem insentif lingkungan untuk pengelolaan sampah hidup, tahun kebijakan strategi program satuan sektor sektor pendukung rumah tangga dan sampah perumahan dan sejenis sampah rumah kawasan tangga berbasis kawasan permukiman melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan. pembentukan dan kecamathidup, komersial, kawasan yang tidak melakukan bappeda industri,kawasan khusus, pengelolaan sampah ruma fasilitas umum, dan tangga dan sampah sejenis fasilitpribadi bab arah jakstrada bagian kesatu umum pasai::musi banyuasin dan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten musi banyuasi, bupatimusiundanglu meninjau kembali2021memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode dokumen perubahan rkd tahun disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: bab pendahuluan bab evaluasi hasil triwulan (triwulan dua): bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penataandesa kelurahan dan lembaga adat desa. lembaga kemasyarakatan desa kelurahan dan lembaga adat desa dalam kabupaten musi banyuasin. bendahara: seksi agama, seksi pembangunan, seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat: seksi pendidikan, penerangan, dan koperasi, seksi kesehatan, kependudukan, dan lingkungan hidup, seksi pemuda, olah raga, seni dan budaya, seksi kesejahteraan sosial: dan seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk). marbot, orang yang dan insentifnya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, ustad ustadzah, orang yang mempunyai kemampuan dan ahli bidang ilmu agama dan insentifnya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, imam masjid, seorang yang memiliki kemampuan memimpin shalat, berkhotbah, dan membina umat dan insentifnya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, lintas,dan insentifnya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus lkd k sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah. kepengurusan lkd k sebagaimana dimaksud pada dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah dan diketahui oleh camat selanjutnya disampaikan kepada bupati musi banyuasin melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa pmd) kabupaten musi banyuasin. pengurus lkd k sebagaimana dimaksud pada huruf dan memegang jabatan selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. pengurus lkd k sebagaimana dimaksud pada hurufk sebagaimana dimaksud pada huruf dan kepala desa lurah setiap tahun memperbaharui dan mengevaluasi penetapannya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. pengurus lkd k sebagaimana dimaksud pada dilarang merangkap jabatan pada lkd k lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. pengurus lkd k diberhentikan karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, terhukum pidana, pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa kelurahan lain, berakhir masa bhakti: dan terkena peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku. bab iii lembaga adat desa bagian kesatu pembentukan lembaga adat desa lad)pengurusan lad adalah penduduk desa) tahun, penduduk desada) berpedoman pada peraturan bupati. bab hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat istiadat hubungan kerja lkd k dan lad dengan pemerintah desa kelurahank dan lad dengan lembaga kemasyarakatan lainnya desdesa kelurahan. bab ketentuan lain lain khusus keberadaan lembaga kemasyarakatan yang pada saat ditetapkannya peraturan bupati ini masih berlaku masa bhakti kepengurusannya baik tingkat desa dan kelurahan sebagaimana ketentuankeberadaannya masih diakui hingga akhir tahun ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku juga bagi lembaga kemasyarakatan desa kelurahan dalam kabupaten musi banyuasin. pasai dengan berlakunya peraturan bupati ini, makasekte mmer koran musi banyuasin dodi reza alex noerdin diundangkan sedayu pada tanggal epremeranwarga selanjutnya disingkat rw) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah wilayah kerja kelurahan yang ditetapkan oleh lurahpala desa dan lurah kelurahan yang selanjutnya disingkat lpm d k), posyandu adalah lembaga bertugas membantu kepala desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa. lembaga keagamaan adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud memajukan kepentingan hidup beragama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. satlinmasjuan pengaturan lkd k dan lad meliputi: mendudukkan fungsi lkd k dan ladlembaga kemasyarakatan desa kelurahan bagian kesatu pembentukan dan penetapan lkd k dibentuk atas prakarsa pemerintah desa kelurahan dan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan desa kelurahan masing masing. pembentukan lkd kpengurusan lkd k adalah penduduk desa kelurahan tahun, penduduk desa kelurahankd sebagaimana dimaksud pada (!), dan diatur dengan peraturan desa. bagian kedua tugas dan fungsi lkd k bertugas(l)bagian ketiga jenis lkd jenis lkd k meliputi berdasarkan kewilayahan yaitu: rukun tetangga rt), dan rukun warga rw) kelurahan. pembinaan pemberdayaan masyarakat yaitulpm). pembinaan keagamaan, yaitu marbot: ustad ustadzah: dan imam masjid. pembinaan ketentraman dan ketertiban yaitu lintas. rukun tetangga rt) sebagaimana dimaksud dalam huruf angka bertugasrukun warga rw) sebagaimana dimaksud dalam huruf angka berpkk) sebagaimana dimaksud dalam huruf angkaangkaposyandu) sebagaimana dimaksud dalam huruf angkalpm) sebagaimana dimaksud dalam angkamarbot sebagaimana dimaksud dalam huruf angka. ustad ustadzah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka adalah orang yang mempunyai kemampuan dan ahli bidang ilmu agama. imam mesjid sebagaimana dimaksud dalam huruf angka adalah seorang yang memiliki kemampuan memimpin shalat, berkhotbah, dan membina umat yang diangkat atau ditetapkan oleh masyarakat disetujui pemerintah desa kelurahan. lintas sebagaimana dimaksud dalam hurufengurusan lkd terdiri atas ketua rukun tetangga rt) dan ketua rukun warga rw), pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk) terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pokja pokja ii: pokja iii: dan pokja iv. karang taruna terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pendidikan dan pelatihan, seksi usaha bersama dan kesejahteraan sosial, seksi olah raga, seni budaya dan lingkungan hidup: dan seksi hubungan masyarakat dan kemitraan. pos pelayanan terpadu posyandu) terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pendaftaran, seksi penimbangan, seksi pencatatan, seksi penyuluhan, dan seksi kesehatan. lembaga pemberdayaan masyarakat terdiri dari ketua, sekretaris,dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan diantaranya digunakan untuk kegiatan jaminan persalinan jampersal), bahwa agar penggunaan dana dimaksud pada huruf dapat tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna,, transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu dan bayi meninggal,( rtk)ibu hamil dan pendamping yang adutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit. kriteria rumah tunggu kelahiranpesawat daratan maternalperlukan rtk dapat pada rtk tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga, perjanjian kerjasama antara pemilik rumah dengan dinas kesehatan tentang rumah tunggu kelahiran, dukungan biaya persalinan, satuan biaya klaim: pembiayaan untuk pelayanan anc dan pnc kasus kasus kehamilan dengan komplikasi resiko tinggi atas indikasi medis dengan penanganan dan puskesmas berdasarkan rujukan mengikuti besaran tarif ina cb dan perda nomor tahun ii. ' persalinan pervaginam normal lakukan oleh bidan sejumlah rp. dilakukan oleh dokter sebesar rp. iii. persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar puskesmas pone sejumlah rp. ivanc sesuai standard berikan paling sedikit (empat) kali pemeriksaan sebesar rp. vi. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal sejumlah rp. vii. perawatan bayi baru lahir kn1i, kn2, dan kn3 sebesar masing masing rp. viii. pelayanan tindakan pasca persalinan puskesmas pond sejumlah rp. ix. pelayanan pemasangan atau pencabutan iud implant sejumlah rp. suntik (satu kali suntik pasca persalinandengan besaran tarif mengikuti ina cb gs, sejumlah rp.xigs, xii. pemeriksaan skrining hypertiroid kongenital shk pemeriksaan tsh laboratorium pusat rsc rp. paket jasa pengambilan darah sampel sejumlah rp. bayi biaya kirim sesuai dengan standar biaya yang berlaku xii. atau cost (sesuai pengeluaran riil). mekanisme pembayaran pembayaran klaim yang berasal dari puskesmas dan rumah sakit akan ditransfer rekening puskesmas rekening blue puskesmas dan rumah sakit sesuai tarif ina cb dan peraturan daerah tahun kelengkapan pertanggungjawaban klaim fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas)buku kia pelayanan neonatal esensial), pantograf, surat keterangan lahir, cap jempol ibu dan cap kaki bayi, kartu register isi, pernyataan imd, persalinan hanya boleh atas nama dokter dan bidan, foto dokumentasirumah sakit) dilengkapi fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku ktp atau identitas lainnya), surat keterangan tidak mampu dari pemerintahan setempat, surat keterangan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun dari puskesmas,pemeriksaan skrining hypertiroid kongenital shk pertanggungjawaban klaim paket pemeriksaan skrining hypertiroid kongenital shk dilengkapi rekapitulasi pengambilan sampel yang ditandatangani kepala puskesmas, fotokopi kertas saring yang telah dilengkapi, bukti struk pembayaran jasa pengiriman sampel dari kurir. transportasi rujukan persalinan pertanggung jawaban klaim transportasi rujukan pelayanan jaminan persalinan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau lanjutan dilengkapi pendamping rujukanasli lembar rujukan jampersal yang ditandatangani dan dicap oleh penerima rujukan, surat tugas dari kades bidan desa puskesmas, spp yang ditandatangani fasyankes tujuan rujukan, daftar nominatif kwitansi perjalanan dinas. sewa kendaraan pribadi umumlembar rujukan jampersal yang ditandatangani dan dicap oleh penerima rujukan, fotokopi ktp dan sim supir mobil, fotokopi stok mobil, kwitansi pembayaran, foto proses rujukan. bab iii pengorganisasian pengorganisasian dalam penyelenggaraan program jaminan persalinan dak non fisik terdiri dari tim koordinasi program jampersal dak non fisik tim koordinasi program jampersal melaksanakan koordinasi penyelenggaraan program jampersal dak non fisik. bupati musi banyuasin membentuk tim koordinasi program jampersal dak non fisik dengan tugas: menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program jampersal dak non fisik, melakukan pembinaan dan pengendalian program jampersal dak non fisik. struktur tim koordinasi program jaminan persalinan dak non fisik: pembina bupati musi banyuasin ketua sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin anggota asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat kepala dinas kesehatan kab. musi banyuasin kepala dppkad kabupaten musi banyuasin kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia bappeda kabupaten musi banyuasin kepala bagian hukum pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin tim pelaksana program jampersal dak non fisik tim pelaksana program jampersal dak non fisik bertugas melaksanakan pengelolaan jaminan persalinan dak non fisik bagi masyarakat dengan melakukan manajemen kepesertaan, pelayanan kesehatan keuangan, perencanaan dan evaluasi, informasi, keorganisasian dan sdm serta telaah hasil verifikasi. kepala dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin membentuk tim pelaksana program jampersal non fisik dengan tugas:uskesmas dan rumah sakit, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati musi banyuasin. pengguna anggaran pejabat penatausaha pejabat pelaksana keuangan teknis kegiatan bendahara keuangan staf pengelola jampersal bendahara pembantu alur pelayanan jampersal puskesmas rsud fatimah prov. sumsel rrx usia annisa jambi bat untuk wilayah perbatasan alur klaim pelayanan dan pembayaran jampersal kelengkapan berkas klaim puskesmas, pustu, dan poskesdes kelengkapan berkas klaim rumah sakit dppkad kab. muba pelaksana verifikasi jampersal dak non fisik verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan tim jampersal puskesmas rumah sakit yang dilakukan oleh pelaksana verifikasi dengan mengacu kepada standar penilaian klaim. tujuan dilaksanakannya verifikasi adalah diperolehnya hasil pelaksanaan program jaminan persalinan yang menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. verifikasi program jampersal meliputi verifikasi kepesertaan, pelayanan kesehatan dan keuangan. pelaksana verifikasi dalam menjalankan tugas sehari hari dinas kesehatan berdasarkan beban kerja tim pelaksana jampersal dak non fisik. pelaksana verifikasi ditetapkan melalui surat keputusan kepala dinas kesehatan musi banyuasin yang ditugaskan untuk melaksanakan penilaian administrasiklaim yang diajukan oleh tim jampersal puskesmas dan rumah sakit, yang sudah terlebih dahulu diverifikasi oleh puskesmas atau rs, denganproses verifikasi dalam kegiatan jampersal dak non fisik meliputsurat rujukan dari ppk (penyelenggara pelayanan kesehatan), pengecekan kebenaran penulisan paket diagnosis, prosedur, kode, pengecekan kebenaran tarif sesuai paket diagnosa, prosedur, kode, proses memastikan formulir pengajuan klaim disetujui penanggung jawab ppk, pengiriman rekapitulasi pengajuan klaim yang ditandatangani oleh direktur rsud tim pengelola jampersal dak non fisik, pembuatan laporan rekapitulasi dan realisasi pembayaran klaim puskesmas dan tim pengelola jampersal dak non fisik. dalam proses verifikasi jampersal dilakukan oleh verifikator ftp puskesmas rumah sakit dan tim pengelola jampersal dinkes muba. verifikator ftp puskesmas rumah sakit kriteria pns atau tenaga kontrak atau ptt, minimal berpendidikan kebidanan sesuai dengan terakhir, merupakan bidan koordinator puskesmas dibuktikan dengan kepala puskesmas, verifikator ftp berlaku selama (satu) tahun dan diterbitkan kepala dinas kesehatan kab. musi banyuasin. tugas fungskebenaran kelengkapan klaim, pengecekan kebenaran penulisan paket diagnosis, prosedur, nomor kode, pengecekan kebenaran tarif sesuai paket diagnosa, prosedur, nomor kode, menyimpan berkas kelengkapan pengajuan klaim, membuat surat pernyataan mutlak yang ditandatangani oleh kepalapuskesmas dan direktur rumah sakit, pengiriman rekapitulasi pengajuan klaim yang ditandatangani oleh kepala puskesmas dan direktur rumah sakit. bab pemantauan dan evaluasi programrsalinapelaksanaan pelayanan persalinan meliputi jumlah persalinan fasyankes dan poskesdes berstandar yang diterbitkan melalui surat keputusan kepala dinas kesehatan. pelaksanaan penyaluran dana meliputi pencairan dana puskesmas, verifikasi klaim tagihan dan pencairan dana rumah sakit dkoordinasi bersama sama dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin.pembinaan dan pengawasan pembinaan dilakukan secara berkesinambungan oleh tim koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional apf)pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten musi banyuasin bupati adalah bupati musi banyuasin dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin rumah tunggu kelahiran yang selanjutnya disingkat rtk adalah tempat tinggalbaru lahir dan pendamping fasilitas kesehatan meliputi puskesmas dan rumah sakit bab penggunaan dana jampersal dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun terdiri atas: bantuan operasional kesehatan( bok):bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan. bab penutup peraturan bupati ini dibuat sebagai petunjuk teknissh., nip. jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputisewa dan operasional rumah tunggu kelahiran rtk) bab iii pengorganisasian pengorganisasian dalam penyelengaraan program jaminan persalinan dak non fisik terdiri dari tim koordinasi jampersal tim pelaksana jampersal bab pemantauan dan evaluasi program pembinaan dilakukan secara berkesinambungan oleh tim koordinasi sesuai tugas dan fungsinyabab penutup ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana jaminan persalinan sumber dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehattahun nomor tahun tanggal julbab ketentuan umum dan berkesinambungan. dalam konsep pembangunan nasional, kementibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahirrumah sakit, puskesmas, poskesdes dan praktek bidan mandiri).pembiayaan persalinan dan perawatan kehamilan resiko tinggi diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin, nifas serta bayi baru lahirstandar biaya umum sbu) untuk transport lokal, sewa mobil atau perjalanan dinas, dalam pelaksanaan jampersal fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, dan praktek mandiri bidan harus melakukan perjanjian kerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin, il. dinas kesehatan kabupate, pembayaran klaim jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan bendahara yang ditetapkan oleh dinas kesehatan dengan sistem transfer rekening fasilitas pelayanan kesehatan rsud yang telah bekerjasama, bidan pengelola kia dan bidan poskesdes):,fasilitas pelayanan kesehatan dan kepala dinas kesehatan kabupaten musi banyuasinggunaan dana jampersalpersalinan dan neonatal (biaya transportasi dan sewa alat transportasi) sasaranatau dengan faktor resiko, atas indikasi yang memerlukan rujukan, bayi baru lahir yang mengalami komplikasi,kandidat doctor haji raden prabowo srono drs. sh.mh, warga negara indonesia, pekerjaan pejabat pembuat akta tanah dan konsultan hukum, beralamat jalan raya kodam bintaro, nomor: rt. rw. kelurahan pesanggrahan, kecamatan pesanggrahan, kotamadya jakarta selatan, yangemohon: telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pjuli dan telah registrasi pada tanggal julpada tanggal agustus jam wib, telah mengajukan permohonan pengujian nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman terhadap uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa berdasarkan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia, dirugikan hak konstitusionalnya akibat tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang dahulu diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kehakiman. bahwa dalam uud menetapadilan yang harus ditegakkan dalam undang dasar negara republik indonesia tahun dalam substansi dan esensinya terletak pada kegiatan kegiatan menyerahkan hubungan nilai nilai yang menjabarkan dalam kaidah hukum yang mantap dan mewujudkan tindak tanduk sebagai rangkaian pernyataan nilai nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. keadilan pada dasarnya secara kodrati telah diberikan oleh tuhan yang maha esa untuk umatnya, oleh karenanya bila seseorang keadilannya diganggu atau ditiadakan oleh orang lain, maka peranan peradilan harus menyerahkan atau meluruskan dan membenarkan keadilan tersebut. keadilan sama luasnya dengan moralitas, memang beralasan untuk mengutamakan keadilan dalam mengkritik pelaksanaan hukum, namun perlu dilihat bahwa keadilan dalam bagian dari moralitas, sedang hukum dan pelaksanaan hukum mungkin mempunyai kelebihan dan kekurangan. kritik moral dalam istilah keadilan dan ketidakadilan biasanya berbeda dan lebih spesifik dari kritik moral umumnya, suatu undang undang baik karena adil atau buruk karena tidak adil, namun tidak ada dikatakan bahwa undang undang itu adil karena baik atau tak adil karena buruk. unsur keadilan dan hubungan khususnya dengan hukum mulai tampak bila diamati bahwa kebanyakan kritik yang dinyatakan sebagai adil dan tidak adil dapat dinyatakan pula dengan kata "pantas" dan "tak pantas", penilaian keadilan dan kepantasan tidak hanya dilakukan dalam konteks distribusi atau kompensasi seperti tersebut atas, namun juga mengenai hakim yang adil atau tidak adil, pengadilan yang pantas atau tidak pantas, dan seseorang yang mendapat putusan yang adil atau tak adil. pola pikir yang berkaitan dengan penegakan hukum sesungguhnya telah tercantum dengan tegas dalam uud berbagai ketetapan mpr dan berbagai undang undang. sepanjang penegakan hukum secara yudisial, pola pikir ditentukan berdasarkan prinsip prinsip berikut: peradilan harus menjamin terwujudnya prinsip persamaan depan hukum, tanpa membeda bedakan orang karena latar belakang keyakinan mereka, strata sosial dan sebangsanya. peradilan harus terbuka bagi segala upaya untuk memperoleh dan menegakkan keadilan dan kebenaran tidak ada sengketa atau perselisihan yang tertutup bagi proses peradilan. kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan lainnya. kebebasan yudisial hakim bukan tidak terbatas, karena itu harus diciptakan berbagai perangkat hukum untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan yudisial hakim. setiap orang, baik individu maupun pejabat, wajib menjunjung tinggi dan menghormati putusan badan peradilan. apabila berhadap hadapan antara rasa dan prinsip keadilan dengan prinsip kepastian hukum, hakim harus mengutamakan rasa dan prinsip keadilan. peradilan harus dapat terselenggara dengan cara yang sederhana. bagi manan," politik perundang undangan jakarta, november hlm kaedah hukum dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan sistem, yang satu merupakan subsistem dari yang lain. demikian pula subsistem pembentukan kaedah hukum merupakan satu kesatuan sistem dengan kaedah dan penegakan hukum. sebagai suatu kesatuan sistem, maka kaedah hukum akan bermakna dengan baik, apabila ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik. kaedah hukum yang baik dan adil akan menjadi tidak baik dan tidak adil apabila ditegakkan atau dilaksanakan dengan cara cara yang tidak baik dan tidak adil. hakim dalam riw manapun didambakan sebagai pemberi dan penegak keadilan. untuk mewujudkan harapan tersebut, hakim mendapatkan perlakuan perlakuan yang khusus, antara lain tidak boleh berpihak (impartiality), bebas lepas dari pengaruh kekuasaan lain (independent), masa jabatan seumur hidup, tidak dapat diberhentikan dengan prosedur administratif yang umum dan lain sebagainya. tetapi jaminan jaminan ini dapat pula menghasilkan yang sebaliknya. karena independent, mempunyai "kekebalan" tertentu, dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan. hakim tidak memberi atau menegakkan keadilan melainkan menjauhkan keadilan baik atas nama kekuasaan, kepentingan dan lain sebagainya. keadilan sebagai suatu nilai (value) mengandung muatan muatan subyektif, karena itu tidak pernah dapat diberi ukuran ukuran baku. selain kandungan subyektif, nilai dan rasa keadilan bersifat dinamik, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan nilai yang hidup dalam masyarakat. walaupun demikian, setiap orang atau suatu lingkungan masyarakat selalu dapat merasakan apakah pada suatu saat atau dalam peristiwa tertentu mereka diperlukan dan memperoleh keadilan atau tidak untuk mendekatkan putusan hakim dengan rasa keadilan, maka hakim tidak boleh hanya sekedar menerapkan bunyi suatu kaedah hukum. hakim harus memahami secara sungguh sungguh kandungan makna dan tujuan suatu kaedah. dengan demikian dapat menentukan apakah penerapannya akan memberi keadilan atau tidak. dengan perkataan lain untuk mendekati rasa keadilan, hakim dalam perkara pidana, perdata atau administrasi tidak boleh hanya berorientasi pada pengertian dan pendekatan formal. fakta fakta dan kebenaran yang bersifat materiil harus dikaji dan oleh karena itu tepat sekali pembuat undang undang menempatkan itu bawah bab dengan berjudul badan peradilan dan atasnya. sebagai perbandingan, filipina mencantumkan asas itu dalam the civil code the philippines article yang berbunyi: judge court shall decline render judgement reason the silence, obscurity insufficient the laws menimbang bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas: sama sekali tidak bertentangan dengan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum, sebaliknya asas itu justru memperkukuh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana tercantum dalam uud menimbang bahwa kalaupun benar anggapan pemohon bahwa pemohon telah mengalami kerugian dengan adanya beberapa putusan pengadilan yang tidak konsisten, kerugian tersebut bukan disebabkan oleh berlakunya guo, melainkan oleh perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan (hakim). menimbang bahwa dari uraian tersebut atas tidak terbukti adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya guo, oleh karena itu pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian guo terhadap uud sehingga permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. menimbang bahwa seandainya pun pemohon memiliki legal standing, dengan uraian pertimbangan atas, permohonan pemohon harus ditolak karena guo tidak ternyata bertentangan dengan uuddelapan) hakim mahkamah konstitusi pada hari kamisoktober oleh kami prof. dr. h.m. lica marzuki, selaku ketua merangkap anggota didampingi oleh, prof. h.a.s. jayabaya, s.h, llm, achmad roestandi, s.h, dr. hartono, sh., mcl, prof. abdul mukti fadjar, s.h, ms, dewa gede laguna, s.h, mh, maruarar siahaan, dan soedarsono, masing masing sebagai anggota dengan dibantu oleh teuku umar, s..m. ttd. ttd. achmad roestandi, s.h. dr. hartono, s.h, mcl. ttd. ttd. prof. h.a. mukti fadjar, s.h, m.seuku umar, s.h. menjadi bahan menemukan hukum yang tepat. bagi manan, penegakan hukum sebagai unsur system hukum", bogor, desember hlm. adapun faktor faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah: faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang undang. seperti tahun dalam perkara perdata dapat menimbulkan: multi interpretasi oleh hakim, pihak yang berperkara dan para pengacara yang memberi peluang untuk kolusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun yang menegakkan hukum. penegak hukum adalah manusia biasa yang punya keterbatasan keterbatasan kodrati dan duniawi, apalagi iman dan tahtanya minim, apabila dihadapkan pada keadaan yang tidak pasti dan lingkungan masyarakat yang keadaan sosial dan ekonominya serba dalam keterbatasan, kemudian dipengaruhi oleh orang atau kelompok orang yang berguna tetapi karakternya hedonistis, dan mau enaknya dan senangnya sendiri, patut diduga akan terjadi penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam penegakan hukum. faktor saran dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. walaupun saran saran yang telah diberikan oleh para pengamat hukum, praktisi hukum, para ahli hukum dan masyarakat hukum, dengan fasilitas yang cukup tersedia, akan tetapi kalau keadaan seperti pada butir tersebut atas, sudah dapat dipastikan tidak akan efektif pengaruhnya. faktor masyarakat, yakni lingkungan mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. masyarakat indonesia yang keadaan sosial dan ekonominya masih serba kekurangan dan struktur masyarakat indonesia adalah materialistik, mana keteladanan pimpinan, tokoh masyarakat, pendidik dan figur figur yang berpengaruh masyarakat sangat diganti, namun kenyataannya panutan panutan masyarakat itu banyak yang melakukan tindakan yang tidak terpuji bahkan melanggar hukum, baik karena faktor keterpaksaan maupun memang karakter seseorang, sehingga masyarakatnya akan mengikuti saja perilaku pasukannya itu sangat merugikan dalam penegakan hukum. faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. budaya dimaksud adalah budaya hukum yang berupa disiplin dan sadar hukum, patuh dan taat terhadap hukum, kenyataannya masyarakat indonesia budaya hukumnya masih terpengaruh oleh formalisme, artinya antara kaedah hukum yang tertulis sangat berbeda dengan tindak pelaksanaannya, atau belum seperti yang diidam idamkan oleh cita cita dalam uud kelima faktor tersebut adalah saling berkaitan dengan masyarakat karena merupakan asas dasar penegakan hukum, sekaligus merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegak hukum. dalam realita sehari hari penegakan hukum indonesia yang diamanatkan dalam uud masih mendapat sorotan yang tajam oleh para ahli hukum, praktisi hukum, tokoh masyarakat dan masyarakat luas, yang pada intinya penegakan hukum indonesia belum sepenuhnya dapat melindungi atau mengayomi dan menjamin keadilan bagi masyarakat. bahwa pemohon tidak bermaksud untuk meniadakan seluruh substansi materiil yang terkandung dalam tahun hanya melengkapi materi dalam untuk mempertegas perkara yang dilarang oleh undang undang diajukan pengadilan, karena materi dalam tersebut secara keseluruhan bersifat universal dan indonesia diatur sejak dalam algemeen berlingen van wetgeving voor indonesie staatsblad april dan hingga saat ini masih berlaku berdasarkan aturan peralihan undang undang dasar bahwa sebagai suatu bukti adanya ketidakjelasan hukum dalam tahun yang menentukan perkara yang mana boleh atau dapat diperiksa dan diadili dan perkara mana yang tidak boleh, adalah perkara pemohon menggugat yayasan fatmawati dalam perbuatan melawan hukum pengadilan negeri jakarta selatan, dan telah diputus dengan putusan perdamaian nomor pdt. pn. jak sel, tanggal februari bukti walaupun kitab undang undang hukum perdata, element indonesia yang diperbaharui hir dan fatwa ketua mahkamah agung republik indonesia, telah melarang segala macam upaya hukum terhadap putusan perdamaian, akan tetapi kenyataannya yayasan fatmawati pengurus yayasan fatmawati tetap dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan perdamaian itu melalui pengadilan negeri jakarta selatan. pengadilan negeri jakarta selatan tidak dapat menolak upaya hukum gugatan yayasan fatmawati terhadap putusan perdamaian itu, karena ada perintah berdasarkan pada undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang sekarang telah diganti dengan undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang isinya, dan mengadilinva. bahwa ketentuan ketentuan yang melarang setiap upaya hukum terhadap putusan perdamaian adalah kitab undang undang hukum perdata, dan heroine islands element hir s nomor fatwa ketua mahkamah agung republik indonesia, kma v tanggal mei kitab undang undang hukum perdata kuh pat menyatakan: antara pihak pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim pada tingkat akhir". menyatakan:" elemen indonesia yang diperbaharui vereine islands element hir), menyatakan: jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang diperbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak diumumkan akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa". menyatakan: keputusan yang demikian tidak diizinkan dibanding" fatwa mahkamah agung republik indonesia: terhadap putusan perdamaian itu yayasan fatmawati memohon perlindungan hukum kepada mahkamah agung republik indonesia, dan telah dikeluarkan fatwa jawaban oleh ketua mahkamah agung republik indonesia, nomor. kma v tanggal mei yang isinya adalah: "setelah mahkamah agung meneliti dan mempelajari permasalahannya secara seksama, dengan ini diberitahukan bahwa putusan perdamaian pengadilan negeri jakarta selatan pdt. pn. jak. sel, tanggal februari adalah sama dengan vonis pengadilan, karena itu tidak dapat diganggu gugat" bukti bahkan mahkamah agung republik indonesia, telah memberi surat edaran kepada ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia, nomor: ma kumail, yang merupakan penjabaran rekomendasi sidang tahunan mpr tahun agar mahkamah agung mengatasi tunggakan perkara, perlu diberikan petunjuk sebagai berikut: agar semua hakim majelis) yang menyilangkan perkara dengan sungguh sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan hir bg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian: hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data data dan argumentasi para pihak merupakan usaha yang mengutamakan upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata dalam rangka persiapan arah perdamaian, bukti bahwa upaya upaya hukum yang telah dilakukan oleh yayasan fatmawati atas putusan perdamaian nomor: pdt. pn. jak sel, tanggal pebruari melalui pengadilan negeri jakarta selatan dan pengadilan negeri jakarta pusat adalah: yayasan fatmawati melalui pengadilan negeri jakarta selatan mengajukan perlawanan terhadap putusan perdamaian tersebut yang subyek, objeknya sama dengan gugatan pemohon atas perbuatan melawan hukum, dengan nomor pdt. pn jak. sel, dan telah diputus dengan putusan nomor pdt. pn. jak sel, tanggal juli yang kamarnya: mempertahankan, putusan perdamaian pengadilan negeri jakarta selatan, nomor pdt. pn. jak sel, tangga127 pebruari bukti yayasan fatmawati melalui pengadilan negeri jakarta selatan, melakukan upaya banding pengadilan tinggi dki jakarta atas putusan perlawanan terhadap putusan perdamaian pengadilan negeri jakarta selatan, nomor. pdt. pn. jak sel, tanggal juli yang sangat tidak mematuhi jeda waktu yang ditentukan oleh undang undang hukum acara perdata, yaitu banding tersebut didaftarkan pada panitera pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal agustus dan kelasnya pemberitahuan dan memori bandingnya baru diterima oleh pemohon pada tanggal maret berarti pengadilan negeri jakarta selatan membutuhkan waktu tahun bulan, untuk menyampaikan relatas kepada pemohon yang jaraknya hanya antara pengadilan negeri jakarta selatan dengan tempat tinggal pemohon dalam wilayah jakarta selatan.( bukti cc. yayasan fatmawati yang sedang mengajukan banding pengadilan tinggi dki jakarta atas putusan perlawanan nomor pdt. pn. jak. sel, pada tanggal juli juga melalui pengadilan negeri jakarta selatan, memohon peninjauan kembali kepada mahkamah agung republik indonesia, atas putusan perdamaian pdt. pn. jak sel, tanggal pebruari nomor. pk pdt yang subyek, obyek dan pokok perkaranya sama dengan perlawanan tersebut. permohonan peninjauan kembali tersebut telah diputus dengan putusan mahkamah agung republik indonesia, nomor: pk pdt tanggal november dengan pertimbangan hukumnya bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dibenarkan, oleh karena tidak termasuk alasan alasan peninjauan kembali sebagaimana tersebut dalam huruf sampai dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, samping itu terhadap putusan perdamaian tidak ada upaya hukumnya, maka mahkamah agung republik indonesia dalam amar putusannya: menolak permohonan peninjauan kembali yayasan fatmawati c g pengurus yayasan fatmawati bukti yayasan fatmawati pengurus yayasan fatmawati tidak dapat menerima putusan peninjauan kembali mahkamah agung republik indonesia tersebut, selanjutnya pada tanggal januari mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada mantan kuasa hukumnya wahyu affandi pengadilan negeri jakarta pusat, nomor pdt. pn.jkt.pst, dengan manuver dan bermaksud untuk membatalkan putusan perdamaian nomor pdt. pn. jak sel, tanggal februari kompetensi relatif pengadilan negeri jakarta pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut semestinya tidak ada, karena domisili tergugat' wahyu affandi sh, tidak berdasarkan alamat wahyu affandi yang sebenarnya dan senjatanya pesona wina. kota wisata cileungsi cibinong, maka gugatan itu seharusnya diperiksa, diadili dan diputus pengadilan negeri cibinong, akan tetapi majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat memaksakan memeriksa, mengadili dan memutus gugatan itu pengadilan negeri jakarta pusat dengan berdasarkan alamat dalam surat kuasa dari yayasan fatmawati kepada wahyu affandi sh, tanggal juni yaitu domisili kantor yayasan fatmawati jalan kejernihan iv, nomor kelurahan bendungan hilir, kecamatan tanah abang, jakarta pusat bukti padahal surat kuasa tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh yayasan fatmawati dengan suratnya kepada wahyu affandi sh, nomor. fat s iiu2002, tanggal maret bukti yang semestinya alamat kantor yayasan fatmawati tidak dapat digunakan lagi untuk alamat kerja wahyu affandi sh. gugatan tersebut samping melanggar kewenangan relatif pengadilan negeri jakarta pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, tetapi juga dalam putusan majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat, yang mengalahkan wahyu affandi sh, terdapat bukti telah terjadi kelalaian hakim, karena samping telah membatalkan putusan perdamaian pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn. jak sel, tanggal februari dan memerintahkan kepada yayasan fatmawati dan wahyu affandi (para pihak) untuk tidak melaksanakan putusan perdamaian nomor pdt. pn. jak sel, tanggal februari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, dan juga drs. h.r. prabowo srono sh. bukan sebagai pihak dalam perkara pdt. pn.jkt.pst. karenanya putusan majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal juli adalah putusan hakim atas gugatan yayasan fatmawati terhadap wahyu affandi kuasa hukumnya, tetapi isi putusannya melibatkan drs. h.r. prabowo srono sh. mh, karenanya adalah samping pengadilan negeri jakarta pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu, juga mengandung kelalaian hakim atas gugatan yang kurang pihak. amar putusan majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat adalah: dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: menyatakan perbuatan tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat, menandatangani akta perdamaian tertanggal februari yang kemudian ditetapkan dengan penetapan pengadilan negeri jakarta selatan dengan reg. pdt. pn. jak sel adalah melawan hukum. menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tergugat tetangga127 februari bukti dalam perkara ini timbul hal yang tidak lazim, wahyu affandi yang mantan kuasa hukumnya yayasan fatmawati juga mantan, wakil ketua salah satu pengadilan negeri jawa barat, dengan adanya bukti pengaruh dari yayasan fatmawati kepadanya bukti sehingga tidak melakukan upaya banding pengadilan tinggi dki jakarta, dengan maksud agar putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal satu tahun sebelumnya telah membantah melalui suratnya kepada ketua pengadilan negeri jakarta selatan, tanggal maret bahwa telah mendapat persetujuan lisan dari ketua yayasan fatmawati dan berwenang untuk mengadakan perdamaian dengan drs. h.r. prabowo srono sh, dengan bukti bukti dan saksi yang telah diajukan. bukti yayasan fatmawati dengan bekal putusan pengadilan negeri jakarta pusat pdt. pn. jkt. pst, tanggal juli melalui pengadilan negeri jakarta selatan mengajukan bantahan terhadap permohonan pemohon untuk eksekusi lelang tanah milik yayasan fatmawati, yang merupakan pelaksanaan putusan peninjauan kembali mahkamah agung republik indonesia nomor. pk pdt tanggal november atas perdamaian pdt. pn. jak sel, tanggal pebruari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, dengan nomor perkara: pdt. pn. jak sel, dan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan yang memeriksa, mengadili dan meletusnya telah memberi putusan pemohon dikalahkan dengan membatalkan putusan perdamaian nomor. pdt. pn. jak sel, tanggal februari demikian juga eksekusi lelang dibatalkan bukti majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan yang memeriksa perkara nomor. pdt. pn jak sel, ini tidak mempertimbangkan dan mencermati putusan peninjauan kembali mahkamah agung republik indonesia nomor. pk pdt tanggal november yang menolak permohonan peninjauan kembali oleh yayasan fatmawati atas putusan perdamaian pdt. pn. jak sel, tanggal februari akan tetapi malah mempertimbangkan dan mendasarkan pada putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor. pdt. pn. jkt pst, hal ini sangat ironis dan larut barunya peradilan, karena majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan telah mengesampingkan hukum acara perdata, ketentuan dalam kitab undang undang hukum perdata dan hir, surat edaran mahkamah agung nomor tahun fatwa ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma v putusan peninjauan kembali mahkamah agung ri, hierarki peradilan indonesia yang mengakibatkan terjadi preseden hukum yaitu putusan peninjauan kembali mahkamah agung republik indonesia dibatalkan oleh putusan pengadilan negeri jakarta pusat dan pengadilan negeri jakarta selatan. gugatan gugatan yang dilakukan oleh yayasan fatmawati pengurus yayasan fatmawati terhadap putusan perdamaian nomor pdt. pn. jak sel tersebut atas, juga merupakan gugatan terhadap perkara yang telah diputus mana subjek, objek dan pokok perkaranya sama nobis idem) bahwa akibat perintah dari ketentuan tahun yang dahulu undang undang nomor. tahun pengadilan negeri jakarta selatan tidak dapat menolak upaya gugatan yayasan fatmawati terhadap putusan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, sehingga pengadilan negeri jakarta selatan tidak dapat menjamin kepastian hukum, menegakan hukum dan keadilan, sehingga lembaga peradilan indonesia tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum, tegaknya hukum dan keadilan, sehingga masyarakat tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dan keadilan, dan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia. bahwa substansi materi hukumnya dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, tidak berbeda dengan tahun tentang kekuasaan kehakiman, hanya dalam undang undang tahun ada penambahan pada kata "dan memutus". bunyi undang undang nomor tahun bunyi tahunmateri dalam tahun tentang kekuasaan kehakiman, menimbulkan masalah dan kerancuan dalam peradilan indonesia, khususnya dalam peradilan perdata: tersebut yang mendalilkan tentangtau kurang jelas", khususnya dalam perkara perdata mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam rangka penegakan hukum untuk mencapai keadilan, yang semestinya dalam undang undang tersebut harus ditetapkan macam gugatan perkara perdata yang mana saja yang boleh dan yang tidak boleh diajukan pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diputus. bunyi dan isi tersebut atas dapat menimbulkan multi interpretasi baik oleh hakim, panitera, pengacara advokat, maupun pihak yang berperkara, yang mengakibatkan dan menciptakan peluang untuk timbulnya kolusi antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara, sehingga masyarakat pencari perlindungan dan keadilan hukum tidak dapat memperolehnya. cc. bunyi dan isi bertentangan dengan bunyi dan isi uud bahwa contoh perkara perkara yang pemohon alami sendiri, merupakan salah satu dari beribu ribu perkara lain yang sama masalahnya, yaitu adanya gugatan perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, yang subyek, obyek perkaranya sama, tetapi dapat diperiksa, diadili dan diputus kembali oleh pengadilan negeri yang sama yang isi putusannya bertentangan dengan uud berdasarkan alasan alasan tersebut atas pemohon memohon dengan hormat kepada bapak ketua mahkamah konstitusi untuk melakukan uji materiil terhadap tahun dalam bentuk menambah materi hukumnya untuk dapat mempertegas perkara mana yang oleh undang undang dapat diajukan pengadilan dan perkara mana yang tidak boleh, dan berkenan mempertimbangkan dalil dalil yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan, sebagai berikut: dalam dasar permohonan menyatakan tahun tentang kekuasaan kehakiman, bertentangan dengan uud menyatakan bahwa pemohon telah dilanggar hak konstitusinya terhadap uud menyatakan materi tahun tentang kekuasaan kehakiman, rubah sebagai berikutkecuali suatu perkara yang dilarang oleh undang undang. pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam usaha penyelesaian perkara perdata, pengadilan tidak boleh menerima untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, dan yang subyek dan objeknya sama, tetapi tidak menutup usaha menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian. atau: jika bapak berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut mahkamah konstitusi dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan serta tidak bertentangan dengan uud sehingga masyarakat indonesia dapat memperoleh perlindungan hukum dan keadilanyang dilampirkan dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut: bukti salinan keputusan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor: x1 tentang pengangkatan pejabat pembuat akta tanah dan penunjukan daerah kerja. bukti salinan resmi putusan perkara perdata pdt. pn. jak sel. bukti surat ketua mahkamah agung kma v tanggal mei perihal permohonan perlindungan hukum. bukti surat edaran tahun. bukti salinan resmi putusan perkara perdata pdt. pn. jak sel. bukti relatas pemberitahuan penyerahan memori banding pdt. pn. jak sel bukti putusan mahkamah agung r.i reg. pk pdt bukti surat kuasa tertanggal juni bukti surat tertanggal maret fat bukti turunan putusan pengadilan negeri jakarta pusat pdt.g pn.jkt.pst. bukti perjanjian perdamaian antara yayasan fatmawati dan wahyu affandi, s.h bukti surat tertanggal maret dari wahyu affandi, s.h kepada ketua pengadilan negeri jakarta selatan. bukti salinan resmi putusan perkara perdata pdt. pn. jak sel menimbang. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, mahkamah perlu lebih dahulu menetapkan: kewenangan mahkamah untuk memeriksa permohonan pemohon. kedudukan hukum (legal standing) pemohon. terhadap kedua hal tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: kewenangan mahkamah menimbang, menimbang bahwa yang dimohonkan oleh pemohon adalah agar mahkamah melakukan pengujian nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang diundangkan pada tanggal januari maka mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon guo. kedudukan hukum (legal standing) menimbang bahwamenimbang bahwa pemohon menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya beberapa putusan pengadilan yang berbeda beda (tidak konsisten) dalam perkara yang subyek, obyek, dan pokok perkaranya sama. putusan pengadilan yang tidak konsisten itu, menurut pemohon, telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, bahkan melanggar asas bis idem. putusan pengadilan yang tidak konsisten dimaksud adalah: putusan perdamaian yang diputus oleh pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn jaksel, putusan peninjauan kembali yang diputus oleh mahkamah agung nomor pk pdt putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn jaksel, putusan pengadilan negeri nomor pdt. pn jaksel, putusan pengadilan jakarta pusat nomor pdt. g pn jkt pst, dan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn jaksel. menimbang bahwa dengan adanya beberapa putusan yang tidak konsisten itu, pemohon menganggap dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana tersurat dalam permohonan pemohon (seharusnyanimbang bahwa menurut anggapan pemohon, kerugian hak konstitusional pemohon itu disebabkan oleh adanya nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyioleh karena itu menurut anggapan pemohon guo bertentangan dengan uud menimbang bahwa untuk sampai kepada kesimpulan tentang ada atau tidak adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya guo, mahkamah merasa perlu menguraikan latar belakang sejarah dari frasayang terkandung dalam tersebut. frasa dimaksud didasarkan pada adenium ius curia novi, yang bermakna bahwasanya pengadilan mengetahui hukumnya (de rechtbank kent het recht), artinya memahami penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya. pada awal era kodifikasi hukum, adenium tersebut telah dijadikan salah satu asas hukum dan termuat dalam code civil, yang merupakan bagian dari code napoleon perancis. pada mulanya asas itu ditafsirkan secara sempit, yaitu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas . penafsiran tersebut didasarkan keyakinan yang berkembang saat itu, bahwa hukum tertulis yang termodifikasi itu telah secara lengkap memuat aturan tentang seluruh peristiwa hukum dan hubungan hukum yang mungkin terjadi dalam seluruh segi kehidupan manusia. namun kemudian ternyata bahwa hukum yang telah termodifikasi itu tidak pernah lengkap dan selalu tertinggal oleh perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. oleh karenanya asas itu kemudian ditafsirkan secara luas, yaitu memberikan wewenang kepada pengadilan (hakim) untuk menemukan hukum (rechtsvinding) untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya, manakala hukum yang termodifikasi belum mengaturnya. penemuan hukum itu dimaksudkan agar para pencari keadilan (justitiabelen) tetap terjamin haknya untuk memperoleh keadilan, walaupun hukum tertulis belum mengaturnya. asas tersebut kemudian diserap dan diterima secara universal. belanda, asas tersebut dimuat dalam algemeen berlingen van wetgeving ab), kemudian indonesia nederlandsch indie) mencantumkan asas tersebut dalam algemeen berlingen van wetgeving voor nederlandsch indie staatsblad nomor yang berbunyi: center, die weight reg screen, onder voornelusuri sejarahnya, ternyata ketentuan yang tercantum dalam ago, bukan hanya merupakan ketentuan umum (algemeen norm), melainkan merupakan asas yang dianut secara universal dalam sistem peradilan.erintahan daerah lembaran negara tahun yang selanjutnya disebut nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang selanjutnya disebut uud yang diajukan oleh: asosiasi pejabat pembuat akta tanah indonesia (asetat indonesia), yang berdomisili jl. panglima polis kebayoran, baru, jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya prof. bodi harsono, s.h dan dr. ir. soedjarwo soeromihardjo berdasarkan surat kuasa khusus dpn asetat ind x1 tanggal november selanjutnya disebut sebagai para pemohon:ara pemohonpada hari rabu tanggal oktober dan telah registrasi pada hari rabu tanggal oktober jam wib dengan puu i yang telah diperbaiki dan telah disampaikan melalui kepaniteraan mahkamah pada hari rabu tanggal november jam wib, telah mengajukan permohonan pengujian undang undang republik indonesia tahun tentang pemerintahan daerah terhadap undang undang dasar dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pada tanggal mei telah diundangkan nomor tahun yang menurut ketentuan undang undang tersebut, pelaksanaannya secara efektif dilakukan selambat lambatnya dalam waktu tahun sejak ditetapkannya. pada kenyataannya pelaksanaannya baru dimulai tanggal januari berarti setelah perubahan uud tanggal oktober sesuai ketentuan undang undang nomor tahun dan penjelasannya. dalam nomor tahun tersebut, kewenangan bidang pertanahan ditetapkan sebagai kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, sebagai daerah otonom, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. sepanjang mengenai bidang pertanahan, pelaksanaan ketentuan nomor tahun tersebut akan menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum pejabat pembuat akta tanah plat), dan kelanjutan eksistensinya sebagai pejabat tingkat nasional, bahkan bagi kelanjutan eksistensi hukum tanah nasional sendiri, yang merupakan dasar hukum pelaksanaan fungsi dan tugas plat. ketentuan nomor tahun sepanjang mengenai bidang pertanahan, merugikan hak konstitusional para pejabat pembuat akta tanah, baik sebagai pejabat umum, maupun sebagai perorangan warga negara indonesia, sebagai yang dimaksudkan nomor tahun penyebab utama ketidakpastian tersebut adalah ketentuan nomor tahun mengenai penyerahan kewenangan bidang pertanahan dalam otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota, yang bertentangan dengan jiwa, semangat dan ketentuan uud khususnya sebagai yang diamanatkan dalam persyaratan pengajuan permohonan para pemohon persyaratan pengajuan permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar, sebagaimana ditetapkan dalam dan nomor tahun terpenuhi dalam permohonan para pemohon. nomor tahun undang undang tahun membuka kemungkinan mengajukan permohonan menguji suatu undang undang terhadap uud jika undang undang yang bersangkutan diundangkan setelah perubahan uud yaitu tanggal oktober sebagaimana telah dikemukakan diatas, nomor tahun baru mulai dilaksanakan secara efektif tanggal januari yaitu setelah tanggal oktober selain itu persyaratan bagi terjadinya penyerahan kewenangan bidang pertanahan, sebagai yang ditetapkan dalam nomor tahun kenyataannya hingga kini tidak dipenuhi, hingga kewenangan bidang pertanahan masih tetap ada pada pemerintah pusat. nomor tahun tersebut menyatakan dalam bahwa: kewenangan daerah kabupaten dan kota)yang disebut dalam menurut ketentuan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi,panjang mengenai bidang pertanahan, persyaratan penyerahan dan pengalihan apa yang dalam administrasi negara dikenal sebagai p3d tersebut, yang meliputi pembiayaan, personalia dan prasarana serta dokumen, kenyataannya hingga kini oleh pemerintah tidak dilaksanakan, hingga kewenangan pemerintahan bidang pertanahan masih tetap berada pada pemerintah pusat, dan dilaksanakan oleh badan pertanahan nasional dan kantor kantornya, baik tingkat nasional, maupun tingkat propinsi, kabupaten dan kota. kenyataan tersebut adalah sebagai yang dikemukakan dalam surat menteri dalam negeri, selaku kepala badan pertanahan nasional tanggal januari nomor kbn tentang penyampaian keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal januari yang ditujukan kepada semua gubernur, bupati dan walikota seluruh indonesia. dengan demikian maka baik ditinjau dari dimulainya pelaksanaan secara efektif nomor tahun sendiri, maupun kenyataan, bahwa hingga kini bidang pertanahan tidak diserahkan kepada daerah kabupaten dan daerah kota membuktikan, bahwa inti maksud persyaratan pembatasan yang diadakan oleh nomor tahun tersebut, sepanjang mengenai bidang pertanahan dalam kasus yang khusus ini telah terpenuhi, hingga permohonan pemohon memenuhi syarat untuk diperiksa, disidangkan dan diputuskan oleh mahkamah konstitusi. dan plat adalah lembaga yang khusus diciptakan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, sebagai kegiatan yang diperintahkan oleh rupa untuk dilaksanakan oleh pemerintah. plat adalah satu satunya pejabat umum yang oleh hukum tanah nasional, khusus ditugaskan dan diberi kewenangan untuk membuat akta akta otentik, dalam rangka kegiatan pemeliharaan data yuridis, yang membuktikan perbuatan hukum pemindahan hak undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar. para pemohon dalam permohonannya tidak mengajukan pengujian materiil terhadap nomor tahun oleh karenanya mahkamah konstitusi tidak dapat melakukan pengujian nomor tahun atas inisiatif sendiri. dengan memberlakukan nomor tahun berarti mahkamah konstitusi harus menolak untuk memeriksa setiap permohonan terhadap undang undang yang diundangkan sebelum perubahan undang undang dasar, maka mahkamah konstitusi menerapkan aturan yang bertentangan dengan undang undang dasar. sumber hukum yang tertinggi dalam sistem hukum indonesia adalah uud dan oleh karenanya semua peraturan perundang undangan yang berada bawahnya tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum yang tertinggi tersebut. undang undang yang mengandung substansi bertentangan dengan undang undang dasar serta merugikan hak konstitusional warga negara, namun masih tetap berlaku karena adanya nomor tahun akan menimbulkan ketidakadilan dalam sebuah sistem hukum karena adanya standar ganda, yaitu yang satu berdasarkan uud yang telah mengalami perubahan dan telah menjadi sumber hukum tertinggi indonesia, sedangkan yang lain tidak berdasarkan uud yang telah mengalami perubahan. ketidakadilan tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum pada perlindungan hak hak warga negara. dengan berdasarkan kewenangan yang ada, sebagian besar hakim anggota mahkamah konstitusi berpendapat bahwa undang undang nomor tahun dapat dikesampingkan penerapannya pada kasus yang diajukan oleh para pemohon. oleh karenanya mahkamah konstitusi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon untuk melakukan uji materiil terhadap tahun yang diundangkan sebelum perubahan uud dengan alasan yang berbeda, seorang hakim konstitusi berpendapat bahwa dengan memperhatikan undang undang nomor tahun beserta penjelasannya permohonan pemohon sebenarnya tidak dapat diterima, karena undang undang yang menjadi obyek permohonan adalah undang undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama uud pada tanggal oktober yaitu undang undang yang diundangkan pada tanggal mei lembaran negara republik indonesia tahun nomor aturan peralihan uud berbunyisehingga perubahan sesuatu undang undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga negara yang diberi kewenangan oleh uud (dpr dan presiden), bukan oleh lembaga negara lain mahkamah konstitusi). namun nomor tahun berbunyi pelaksanaan undang undang ini dilakukan secara efektif selambat lambatnya dalam waktu (dua) tahun sejak ditetapkannya undang undang ini. dengan memperhatikan dan implementasi nomor tahun tidak harus dilihat kapan undang undang tersebut diundangkan, tetapi harus dilihat kapan undang undang tersebut secara efektif berlaku masyarakat. berarti semenjak itu undang undang tersebut mempunyai dasar hukum dalam pergaulan masyarakat. dengan memperhatikan alasan atas, mahkamah konstitusi berdasarkan undang undang nomor tahun permohonan pemohon dalam perkara nomor puu dapat dimohonkan untuk diuji oleh mahkamah konstitusi. terdapat pula hakim mahkamah konstitusi yang berpendapat bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan para pemohon guo menyampaikan alasan alasan sebagai berikut: nomor tahun adalah mengikat mahkamah konstitusi karena materinya adalah materi hukum acara sehingga tidak dapat dikesampingkan. pembuat undang undang berhak untuk membuat ketentuan yang berisikan undang undang nomor tahun karena dalam uud dinyatakan bahwadengan demikian substansi nomor tahun adalah substansi yang oleh undang undang dasar diberikan kepada pembuat undang undang untuk mengaturnya. meskipun pelaksanaan tahun secara efektif selambat lambatnya (dua) tahun sejak diundangkan yaitu pada tanggal mei yang berarti setelah perubahan uud namun karena telah diundangkan pada tanggal mei maka berarti termasuk undang undang yang diundangkan sebelum perubahan uud hakim anggota yang mendasarkan pendapatnya pada alasan ini berpendapat bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk melakukan pengujian terhadap tahun il. kedudukan hukum (legal standing) asetat indonesia adalah sebuah organisasi yang beranggotakan orang perorangan pejabat pembuat akta tanah. berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun kedudukan para pemohon adalah sebagai perorangan warga negara indonesia atau kelompok perorangan warga negara indonesia. permohonan para pemohon didasarkan pada adanya kekhawatiran para pemohon apabila nomor tahun akan dilaksanakan. kekhawatiran tersebut didasarkan atas pendapat para pemohon bahwa: (a) dengan adanya undang undang guo daerah akan mempunyai kewenangan yang luas bidang pertanahan. kewenangan yang luas tersebut menurut para pemohon dikhawatirkan akan menimbulkan akibat adanya pluralisme dalam hukum pertanahan indonesia, sehingga akan menghapuskan hukum tanah yang bersifat nasional, (b) harusnya hukum tanah nasional yang digantikan oleh hukum tanah yang sifatnya kedaerahan akan bertentangan dengan uud karena menurut para pemohon penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya haruslah dilakukan oleh pemerintah pusat. dengan diberikannya kewenangan yang luas kepada daerah dalam bidang pertanahan menurut para pemohon akan dapat menimbulkan disintegrasi negara kesatuan republik indonesia, (c) timbulnya kewenangan daerah yang sangat kuat dalam bidang pertanahan disebabkan oleh nomor tahun memberikan urusan tersebut kepada daerah secara otonomi sebagaimana dimaksudkan oleh sesuai dengan asas negara kesatuan dan sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam uud pemberian urusan pertanahan seharusnya tidak dengan cara pemberian otonomi melainkan dengan cara tugas pembantuan (medebewind), sehingga bertentangan dengan jiwa dan semangat negara kesatuan sebagaimana terdapat dalam uud (d) apabila terdapat pluralisme hukum tanah sebagai akibat nomor tahun maka pejabat pembuat akta tanah sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat akan sangat dirugikan karena pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerahnya sendiri. samping menyampaikan dasar dasar kekhawatiran nya apabila nomor tahun dilaksanakan, para pemohon juga menyampaikan fakta yang mempunyai kaitan dengan guo sebagai berikut: (a) bahwa hingga saat ini nomor tahun belum dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan tahun yakni pemerintah pusat harus menyerahkan atau mengalihkan pembiayaan, personalia, peralatan dan dokumen sepanjang mengenai pertanahan kepada pemerintah daerah. pemerintah pusat dalam hal ini presiden telah menerbitkan keputusan presiden tahun tentang pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanahan, pada tanggal januari yang isinya menyatakan bahwa masih berlaku sebelum ditetapkan peraturan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah tahun (b) (b). bahwa menteri dalam negeri pada tanggal januari mengirim surat kepada gubernur dan bupati walikota seluruh indonesia yang intinya menyatakan bahwa keputusan presiden tahun dimaksudkan untuk menciptakan unifikasi peraturan pertanahan, sehingga tidak diperkenankan bagi daerah untuk menerbitkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pertanahan yang bertentangan dengan peraturan yang ada. kewenangan bidang pertanahan khususnya berkaitan dengan aspek hukum pertanahan, bagi terwujudnya unifikasi hukum pertanahan dan kepastian hukum bidang pertanahan, tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. (c) bahwa presiden telah menerbitkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang kebijakan nasional bidang pertanahan. dalam keppres ini dinyatakan bahwa sebagian kewenangan bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota yang meliputi: (a) pemberian ijin lokasi, (b) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, (c) penyelesaian sengketa tanah garapan, (d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, (e)(f) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ul, (9g) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, (h) pemberian ijin membuka tanah (i) perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten kota. (d) bahwa departemen dalam negeri telah menyusun naskah rancangan undang undang tentang pemerintah daerah yang dimaksud sebagai penyempurnaan terhadap tahun dalam naskah yang disusun oleh departemen dalam negeri tersebut untuk masalah tanah telah diminta pendapat kepala badan pertanahan nasional. pendapat kepala badan pertanahan nasional atas permintaan pendapat tersebut menyarankan agar bidang pertanahan tidak termasuk dalam urusan yang diserahkan kepada daerah. dengan mempertimbangkan hal hal sebagaimana tersebut atas serta praktek yang berlangsung selama ini terbukti tahun tidak menimbulkan pengaruh langsung kepada para pemohon, karena tidak terjadi perubahan sama sekali dalam hukum pertanahan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan para pemohon sebagai pejabat pembuat akta tanah. pemohon tidak dirugikan kepentingannya hingga saat ini, dan dengan demikian kekhawatiran pemohon terlalu dini (premature), apalagi nomor tahun akan dilakukan perubahan, termasuk dalamnya dalam kaitan ini, mahkamah konstitusi menilai bahwa materi permohonan para pemohon layak mendapat perhatian yang sungguh sungguh dari pembuat undang undang dalam penyempurnaan nomor tahun bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas mahkamah konstitusi berpendapatletusnya, kepentingan para pemohon tidak dirugikan oleh nomor tahun karena permohonan para pemohon hanya didasarkan atas kekhawatiran yang masih premature, memperhatikan dara pemohon tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard)kamis'at tanggal maret oleh kami prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h selaku ketua merangkap anggota didampingi oleh, prof. h.a.s. jayabaya, sh., llm., achmad roestandi, sh., dr. hartono, sh., mcl, mh, prof. abdul mukti fadjar, s.h, ms, maruarar siahaan, sh, soedarsono, masing masing sebagai anggota dan dibantu oleh teuku umar, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan kuasanya. ketua, ttd. prof. dr. jimmy asshiddigie, sh. anggota anggota, ttd. ttd. prof. h.a.s. jayabaya, sh., llm. achmad roestandi, sh. ttd. ttd. dr. hartono, sh., mcl. prof. h.a. mukti fadjar, sh, ms. ttd. ttd. maruarar siahaan, sh. soedarsono, sh. panitera pengganti, ttd. teuku umar, sh. atas tanah dan pemberian hak tanggungan atas tanah. plat dipersiapkan melalui pendidikan khusus, yang diikuti oleh para sarjana hukum, berbagai universitas. diangkat oleh kepala badan pertanahan nasional, melalui ujian yang diselenggarakan secara khusus. demikian ditegaskari ,tenri peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah lari tenri dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah lari tenri tanah merupakan salah satu unsur yang penting bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat. maka terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas plat tersebut, akan berdampak yang luas juga bagi masyarakat, baik bidang, ekonomi, sosial, pemeliharaan lingkungan hidup, bahkan juga bidang politik. jelas kiranya, bahwa fungsi dan tugas ikut serta mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya negara kesatuan republik indonesia tersebut, melalui pelaksanaan sebagian kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah, sebagai yang dikemukakan atas, merupakan fungsi dan tugas konstitusional bagi para pejabat pembuat akta tanah sebagai pejabat umum nasional. sebagai perorangan warga negara indonesia, keikutsertaan mereka yang menjabat plat dalam usaha memajukan kesejahteraan umum melalui kegiatan bidang pertanahan tersebut pun, merupakan hak konstitusional mereka masing masing. hak konstitusional tersebut mendapat perlindungan hukum dalam uud sebagai yang dinyatakan dalam dan yaitu: setiap orang berhak untuk memajukan dirinya,mor tahun asosiasi pejabat pembuat akta akta tanah indonesia adalah badan hukum privat, yang dimaksudkan dalam nomor tahun para pemohon, sebagai perkumpulan para pejabat pembuat akta tanah, didirikan pada tanggal juni dan dinyatakan dalam akta notaris tanggal juni nomor didaftar dalam register yang bersangkutan kepaniteraan pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal juli bawah nomor a.not jak. sel. dan didaftarkan sebagai asosiasi dalam berita negara republik indonesia nomor tahun dan diumumkan dalam tambahan berita negara republik indonesia tanggal september nomor pertimbangan diajukannya permohonan para pemohon selain apa yang dikemukakan atas, permohonan para pemohon tersebut didasarkan pula atas pertimbangan pertimbangan sebagai berikut: pertimbangan yuridis formil: persyaratan penyerahannya tidak dipenuhi. dalam dipersyarabagaimana telah dikemukakan atas, p3d tersebut oleh pemerintah tidak diserahkan. karena persyaratan bagi penyerahannya tidak dipenuhi, maka ketentuan nomor tahun tersebut tidak berlaku terhadap bidang pertanahan. materil: bertentangan dengan tap mpr ix mpr dalam hubungan dengan ketentuan tersebut atas, dalam ditentukan, bahwa dan daerah kota, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat. daerah daerah sebagaimana dimaksud pada masing masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. desentralisasi menurut pengerti(selanjutnya disebut: tap mpr ix mpr bukan berupa penyerahan seluruh kewenangan kepada daerah kabupaten dan daerah kota sebagai yang diartikan dalam melainkan berupa pembagian kewenangan tingkat nasional, daerah propinsi, kabupaten kota dan desa yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria sumber daya alam, sebagai yang dinyatakan dalam huruf dengan demikian jelas pengertian desentralisasi otonomi dalam nomor tahun bertentangan dengan pengertian produk peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan diterbitkan kemudian. bertentangan dengan uud ketentuan nomor tahun sepanjang mengenai bidang pertanahan, bertentangan dengan jiwa, semangat dan ketentuan uud khususnya yang menyatakan, bahwa: bumi dan kemakmuran rakyat. uud mendapat penjelasan otentik dalam dan rupa. rupa antara lain menyatakan, bahwa. rupa menyatakan, bahwa: atas dasar ketentuan dalam undang undang dasar dan hal hal,, memberi wewenang untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaanngsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum indonesia, yang merdeka,alam penjelasan dinyatakan, bahwa: ketentuan dalam adalah bersangkutan dengan asas otdasarnya merupakan tugas pemerintah pusat undang undang dasarhal itu sesuai dengan apa yang ditentukan dalam nomor tahun bahwa pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugas tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan (medebewind). il. pertimbangan filosofis, sosial dan politis praktis kriteria unsur unsur bagi eksistensi suatu negara adalah adanya rakyat bangsa sebagai warga negaranya, adanya suatu wilayah sebagai teritorinya dan adanya kekuasaan pemerintah yang berdaulat. ujud unsur kedua suatu negara, yaitu wilayah, utamanya adalah tanah. dengan demikian jelas, bahwa masalah pertanahan dalam negara kesatuan republik indonesia, menurut sifat dan hakikatnya merupakan kewenangan negara, dalam hal ini tugas dan kewenangan pemerintah pusat, menurut ketentuan dalam hukum positif, yaitu uud dan hukum tanah nasional, yang pokok pokok peraturan dasarnya diatur dalam rupa. konsep negara kesatuan, meliputi kesatuan teritorial, baik darat, laut maupun udara. dalam negara kesatuan, kesatuan teritorial itu disebut tanah air, yang harus berada dalam satu penguasaan, yaitu pada tingkatan tertinggi berada pada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, yang dilaksanakan oleh dalam hal ini pemerintah pusat, dan tidak dibenarkan terpecah pecah dalam berbagai kekuasaan. dalam uud yang setelah mengalami berbagai amandemen oleh majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia, masih tetap dalam rumusan aslinya, menyatakan,aka tidak dapat dibenarkan, apabila tanah, sebagai permukaan bumi, dikuasai sepenuhnya dalam otonomi oleh masing masing daerah kabupaten dan daerah kota, puluhan ribu pulau besar dan kecil, yang kenyataannya sangat beragam keadaannya, demikian juga kemungkinan akan beragamnya kebijakan dan kebijaksanaan pemerintahan daerahnya serta aspirasi masyarakatnya mengenai tanah yang berada dalam penguasaannya. hal itu akan menghambat terwujudnya kemakmuran rakyat secara adil, merata dan menyeluruh, sebagai yang diamanatkan oleh uud alinea ke empat pembukaan uud menyatakan, bahwa salah satu fungsi negara adalah fungsi kesejahteraan, yang ditegaskan dengan kata kata: memajukan kesejahteraan umum. tanah merupakan salah satu unsur utama untuk mensejahterakan rakyat, sehingga penguasaan bidang pertanahan oleh pemerintah pusat merupakan suatu hal yang bersifat condition sine gua non, bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil, merata dan menyeluruh. tap mpr ix mpr antara lain menyatakan, bahwa desentralisasi adalah pembagian kewenangan tingkat nasional, daerah propinsi, kabupaten kotaotonomi bukan penyerahan kewenangan, melainkan pembagian kewenangan. dengan penyerahan kewenangan bidang pertanahan kepada daerah kabupaten dan daerah kota oleh nomor tahun dikhawatirkan akan terbuka peluang terjadinya disintegrasi. sedangkan tap mpr ix mpr justru memerintahkan dipelihara dan dipertahankannya keutuhan negara kesatuan republik indonesia. pelaksanaan ketentuan bidang pertanahan, tidak akan menjamin alokasi sumber daya agraria sumber daya alam, khususnya mengenai tanah, secara adil dan merata serta tidak pula akan menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil, merata dan menyeluruh, sebagai yang dimaksudkan oleh tap mpr ix mpr karena keanekaragaman keadaan daerah serta aspirasi masyarakatnya, demikian juga kemungkinan keanekaragaman kebijakan dan kebijaksanaan pemerintahan daerah yang bersangkutan bidang pertanahan. hal hal tersebut atas merupakan unsur unsur yang mendasar dan prinsipil bagi kelangsungan hidup bangsa dalam negara kesatuan republik indonesia. sehubungan dengan itu, maka dilaksanakannya ketentuan bidang pertanahan, bukan hanya merugikan hak dan kewenangan plat, baik sebagai pejabat umum nasional, maupun sebagai perorangan warga negara indonesia, tetapi juga berdampak luas pada anggota masyarakat dan kehidupan ekonomi yang menyangkut pertanahan. demikian itu disebabkan oleh karena pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusional plat harus didasarkan atas kebijakan nasional bukan kebijakan daerah. permohonan para pemohon maka sehubungan dengan itu dan atas dasar alasan serta kenyataan yuridis bahwa para pejabat pembuat akta tanah mempunyai hak dan fungsi serta tugas konstitusional, sebagai yang disyaratkan dalam nomor tahun para pemohon sebagai perkumpulan para pejabat pembuat akta tanah dengan segala hormat mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi republik indonesia, untuk berkenan: pertama menerima permohonan para pemohon untuk diperiksa, disidangkan dan diputuskan, kedua memberikan keputusan dalam permohonan para pemohon untuk menguji secara formil dan materiil undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, khususnya ketentuan yang menyerahkan kewenangan bidang pertanahan sebagai kewenangan wajib daerah kabupaten dan daerah kota, dalam otonomi, terhadap undang undang dasar republik indonesia khususnya sebagai berikut: primer: pertama penyerahan kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota dalam otonomi, menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, sepanjang mengenai bidang pertanahan, tidak memenuhi persyaratan sebagai yang ditentukan dalam undang undang tersebut. kedua undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, khususnya ketentuan yang menyerahkan bidang bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota dalam otonomi, sepanjang mengenai bidang pertanahan, bertentangan dengan undang undang dasar republik indonesia khususr.i nomor tahun tentang pemerintahan daerah. bukti peraturan pemerintah r.i nomor tahun tentang pendaftaran tanah. bukti undang undang nomor tahun tentang hak tanggungan atas tanah. bukti surat dari kepala badan pertanahan nasional kepada gubernur propinsi dan bupati walikota seluruh indonesia kbn tanggal januari perihal penyampaian keppres nomor tahun (beserta laporannya). bukti peraturan pemerintah r.i nomor tahun tentang peraturan jabatan plat. bukti ketetapan mpr vii mpr tanggal november tentang visi indonesia masa depan. bukti tambahan berita negara r.i tanggal tentang pernyataan keputusan rapat pendirian asosiasi pejabat pembuat akta tanah indonesia disingkat asetat indonesia. bukti undang undang dasar negara r.i tahun bukti putusan sidang tahunan mpr ri tahun bukti undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria. bukti keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang kebijakan nasional bidang pertanahan. bukti surat menteri dalam negeri r.i kepada menko para menteri dan ketua land nomor tanggal januari perihal finalisasi ruu penyempurnaan undang undang tentang pemerintahan daerah. bukti surat kepala badan pertanahan nasional kepala menteri dalam negeri r.i nomor perihal finalisasi ruu penyempurnaan undang undang tentang pemerintahan daerah. bukti draft undang undang . tahun . tentang pemerintahan daerah bertanggal januari bukti ketetapan mpr ri mpr tanggal november tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. bukti undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. menimbang, bahwa selain permohonan dan bukti bukti sebagaimana tersebut diatas para pemohon telah mengajukan pula tambahan penjelasan masing masing bertanggal desember januari dan pebruari serta kesimpulan bertanggal pebruari yang disampaikan melalui kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia. menimbang, bahwa disamping mendengarkan keterangan para pemohon, persidangan telah didengar pula keterangan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh abdul gani abdullah, s.h, direktur jenderal peraturan perundang undangan yang mewakili menteri kehakiman dan ham selaku kuasa dengan hak substitusi dari presiden r.i, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa dalam undang undang pokok agraria itu disebut dan air,angkasa bangsa indonesia dan merupakan kekayaan nasional. bahwa dalam undang undang tersebut juga diatur mengenai tugas yang diberikan pemerintah untuk mengatur perbuatan hukum mengenai tanah tersebut. bahwa dalam undang undang dasar pra amandemen dalam itu memang disebutkan demikian bahwa bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan selanjutnya elaborasi dalam undang undang tahun tentang ketentuan pokok agraria. bahwa paradigma yang ada dalam undang undang dasar pra amandemen itu berbeda dengan paradigma yang ada dalam undang undang dasar negara indonesia tahun yang sudah amandemen atau yang disebut undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa dalam undang undang dasar pra amandemen yang belum diamandemen itu judul babnya memang disebut dengan atau berbunyi kesejahteraan sosial, itulah yang menjadi dasar kenapa dalam undang undang pokok agraria juga ditetapkan seperti itu. bahwa keseluruhannya untuk kesejahteraan rakyat. tetapi setelah undang undang dasar itu diamandemen, itu terdapat paradigma baru bahwa judul babnya itu tidak lagi disebutkan seperti tadi tetapi berubah menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. bahwa memang dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berjudul bab perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat itu disebusekalipun berbunyi demikian tapi paradigma dasar yang digunakan adalah untuk kepentingan sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial seperti dimaksud dalam judul bab tersebut. oleh karena itu, dari undang undang dasar ini tidak bisa hanya dibaca untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat saja tetapi juga dalam konteks sistem perekonomian nasional untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. bahwa dalam undang undang dasar disebutkan juga mengenai pemerintahan daerah. hal ini dibuat undang undang organik dalam undang undang tahun yang menyangkut soal pemerintahan daerah. sekalipun dalam seperti dikemukakan oleh pemohon disebutkan bahwa pertanahan termasuk kewenangan yang diberikan kepada daerah, pemerintah daerah tidak harus dianggap terpisah sama sekali dengan pemerintah negara republik indonesia. penyelenggaraan pemerintah negara republik indonesia bagaimanapun tidak hanya terdiri dari pemerintah pusat tetapi juga ada pemerintahan daerah. bahwa pemerintahan daerah menurut undang undang tahun adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah negara. oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa apa yang dilakukan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah terpisah dari penyelenggaraan pemerintah negara. sehingga pemberian kewenangan mengenai pertanahan kepada pemerintahan daerah tidaklah berarti pemberian kewenangan pertanahan yang terpisah dari penyelenggaraan pemerintah negara. oleh karena itu maka apa yang dikehendaki oleh tahun itu tidak bertentangan dengan ketentuan didalam bab xiv yang berjudul, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial khususnya pada tetapi merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu paradigma baru yang dibuat oleh undang undang dasar hasil amandemen dan juga dalam sistem pemerintahan negara atau dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. bahwa mengenai legal standing para pemohon: para pemohon ini adalah asosiasi pejabat pembuat akta tanah indonesia atau asetat indonesia. didalam undang undang mahkamah konstitusi disebutkan bahwa yang dibenarkan sebagai pemohon didalam perkara dalam mahkamah konstitusi adalah antara lain badan hukum privat. adalah menjadi pertanyaan apakah asosiasi pejabat pembuat akta tanah ini adalah sebuah badan hukum privat seperti yang dimaksud oleh undang undang mahkamah konstitusi? kalau dilihat dari sejarah pembuatan itu didalam undang undang mahkamah konstitusi badan hukum privat yang dimaksud situ adalah rechtperson dan tidak seperti yang dimaksud didalam kitab undang undang hukum perdata sebagai satu badan hukum perkumpulan. bahwa sekalipun demikian pemerintah perlu menjelaskan bahwa para pemohon disini adalah asosiasi pejabat pembuat akta tanah, yang menurut undang undang mahkamah konstitusi kalau memang ini dikatakan sebagai badan hukum privat adalah asosiasi pejabat pembuat akta tanah indonesia yang hak konstitusionalnya atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang ini. bahwa dilihat dari uraian para pemohon maka ternyata bahwa bukanlah hak asosiasi pejabat pembuat akta tanah yang dirugikan hak konstitusionalnya? tetapi yang dikemukakan pemohon adalah pejabat pembuat akta tanah yang dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya undang undang ini terutama mengenai semua mekanisme mengenai perbuatan hukum atas tanah itu sendiri. melihat hal itu maka tidak terdapat konsistensi antara asosiasi itu sendiri dengan pejabat pembuat akta tanah. bahwa kelihatannya yang dirugikan haknya dengan berlaku undang undang menurut para pemohon itu adalah para pejabat pembuat akta tanah bukan asosiasi pejabat pembuat akta tanah. disinilah letak persoalan hukumnya, sehingga legal standing dari para pemohon ini adalah ternyata tidak berdasar sama sekali. oleh karena itu maka ini menjadi pertimbangan sehingga pada akhirnya permohonan ini ditolak. menimbang, bahwa dewan perwakilan rakyat r.i,: bahwa yang dimaksud dengan "formil" menurut para pemohon adalah "persyaratan penyerahan (urusan bidang pertanahan) tidak terpenuhi". hal ini tidak ada kaitannya dengan hak menguji formil undang undang yaitu mengenai pembentukannya sebagaimana dimaksud dalam pasa151 huruf undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi. bahwa permohonan menguji secara materiil, khusus terhadap uud dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa rumusan tersebut berasal dari ruu pemerintahan daerah yang diajukan oleh pemerintah. risalah halaman bahwa penjelasan umum ruu tersebut menyebutkan adanya perubahan prinsip otonomi yang semula nyata dan bertanggung jawab menjadi luas, nyata, dan bertanggung jawab. risalah halaman bahwa penjelasan ruu menyebutkan:. khusus kewenangan daerah kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan, antara lain pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota". bahwa salah satu fraksi pada pemandangan umum meminta penjelasan kepada pemerintah berkaitan dengan namun yang dipertanyakan adalah masalah agama. risalah halaman bahwa berdasarkan daftar inventarisasi masalah dim) tidak ada satu fraksi pun yang mengusulkan agar "pertanahan" dihapus. bahwa pembahasan dim tidak membahas masalah pertanahan. bahwa hak menguasai yang dimiliki negara atas tanah berdasarkan uud bukan berarti tidak mengizinkan masyarakat dapat memiliki tanah wilayah ri. undang undang mengizinkan masyarakat memiliki tanah dengan berbagai macam alas hak, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan sebagainya. artinya penguasaan negara terhadap tanah adalah hak untuk mengatur, hak menentukan peruntukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan. selain pengaturan, maka terdapat kewenangan untuk mengurus masalah pertanahan terutama masalah administrasinya. desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus. dengan prinsip desentralisasi, pemerintah pusat dapat menentukan kewenangan kewenangan yang dapat diserahkan kepada daerah dan kewenangan kewenangan yang tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat. berdasarkan undang undang tahun kewenangan bidang pertanahartinya daerah kabupaten dan kota wajib mengatur dan mengurus masalah pertanahan dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang undang. penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah kabupaten dan kota bukan berarti penyerahan masalah tanah secara keseluruhan, karena terdapat hal hal tertentu yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu sebagaimana dimaksud pada tahun misalnya kebijakan mengenai perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, konservasi dan standarisasi nasional. bahwa daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota merupakan bagian dari negara kesatuan republik indonesia. demikian pula pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian dari organisasi negara yang tidak dapat dipisahkan dan masing masing tidak berdiri sendiri. artinya pemerintah daerah juga merupakan bagian dari negara. bahwa hak konstitusional para pemohon, yang dalam hal ini adalah asosiasi pejabat pembuat akta tanah, tidak terdapat dalam undang undang dasar berbeda dengan kewenangan lembaga negara seperti presiden mpr, dpr, dpd, mk, ma, dan bpk yang secara tegas bersumber dari uud kewenangan plat bersumber dari undang undang dan peraturan pelaksanaannya. bahwa pengaturan mengenai pejabat pembuat akta tanah diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang undangan lain dan tidak ada kaitannya dengan tahun peraturan tersebut adalah peraturan pemerintah tahun tentang peraturan pejabat pembuat akta tanah yang mengatur antara lain tugas pokok dan kewenangan plat, daerah kerja plat. peraturan tersebut juga mengatur adanya plat sementara, yaitu camat atau kepala desa dan plat khusus, yaitu kepala kantor pertanahan sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon, mahkamah konstitusi perlu lebih dahulu menetapkan: kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa permohonan para pemohon guo, kedudukan hukum (legal standing) para para pemohon guo. menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut mahkamah konstitusi akan mempertimbangkannya sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi. para pemohon mengajukan permohonan pengujian tahun tentang pemerintah daerah, yang diundangkan sebelum perubahan pertama uud yaitu pada tanggal mei tahun menyatakan bahwa pelaksanaan undang undang ini secara efektif selambat lambatnya (dua) tahun sejak diundangkan, dan tahun menyatakan bahwa undang undang ini mulai berlaku sejak diundangkan. para anggota majelis hakim mempunyai pendapat yang berbeda terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon dengan adanya undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa undang undang yang dapat dimohonkan untuk dimohonkan pengujian adalah undang undang yang diundangkan setelah perubahan pertama uud sebagian besar hakim berpendapat bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan mendasarkan pada alasan sebagai berikut: dasar kewenangan mahkamah konstitusi terdapat dalam uud yaitu padani tidak mencantumkan pembatasan terhadap undang undang yang dapat diuji oleh mahkamah konstitusi atas dasar saat pengundangan. meskipun nomor tahun termasuk dalam bab hukum acara, namun secara substansi ini membatasi kewenangan mahkamah konstitusi yang dicantumkan dalam undang undang dasar. dengan demikian substansi |
bmkg nota kesepahaman antara badan nasional pencarian dan pertolongan nomor iv bsnyang bertanda tangan bawah ini: marsekal madya tni muhammad saudi, sos., m.m., selaku kepala badan nasional pencarian dan pertolongan, berkedudukan jalan angkasa blok kav jakarta pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan nasional pencarian dan pertolongan,pencarian dan pertolomemiliki sumber informasi yang dapat dimanfaatkan bersama: bahwa para pihak mempertimbangkan perlunya pembaruan nota kesepahaman antara badan sar nasional dengan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nomor: u.o1 ii bsn dan nomor: ks. kb ii, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal februari berdasarkan hal hal tersebut, para pihak sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut: dasar nota kesepahaman ini berdasarkan: undang undang nomor tahun tentangbadan nasional pencarian dan pertolongan. tujuan nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pihak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga melalui pelaksanaan kerja sama bid. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi: penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan bersama: peningkatan kompetensi sumber daya manusia, cc. pemanfaatan sarana dan prasarana: dan pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta kegiatan pencarian dan pertolongan. pelaksanaan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, mekanisme dan prosedur dari nota kesepahamandikoordinasikan oleh sekretaris badan nasional pencarian dan pertolongan dan sekretaris utama badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dibuat paling lambat (satu) tahun setelah ditandatangani nota kesepahaman ini paling sedikit (satu) kegiatan dalam ruang lingkup. pembiayaan segala biaya yang timbul(lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman ini,enam puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya nota kesepahaman iniperjanjian kerja sama dari nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya nota kesepahamanperubahan perubahan terhadap nota kesepahaman ini akan diatur dalam nota kesepahaman tambahan addendum) yang disepakati pihak kesamaan meteran tampil nibomereud pe) ran cn00 seram ipa prof iri diler wartawati, sc, ph. muhammad smaug nos .m. tee |
bad metrotv nota kesepahaman antara media televisi indonesia (metro tv) dengan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (bmkg) nomor: mti pks lgl viii nomor: ks. kb viii tentang penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media massa pada hari ini selasa, tanggal tujuh, bulan agustus, tahun dua ribu delapan belas, bertempat jakarta, yang bertanda tangan bawah ini: suryo promo, selaku direktur utama media televisi indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama media televisi indonesia, berkedudukan jalan pilar mas raya kav a d, kedua, kebon jeruk, jakarta, selanjutnya disebut pihak kesatu.pihak kesatu kedua ea. pee metrotv bahwa pihak kesatu merupakan badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum republik indonesia, yang bergerak dalam bidang penyiaran televisi swasta, dikenal dengan nama metro tv:ara pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang publikasi. berdasarkan hal hal tersebut, para pihak sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman tentang penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media massa, dengan ketentuan sebagai berikut: nota kesepahaman ini bertujuan untuk: meningkatkan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya dan mudah dipahami masyarakat melalui media media yang dimiliki oleh pihak kesatu: dan mendukung pelaksanaan visi dan misi serta tugas dan fungsi pihak kedua. ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi perencanaan pelaksanaan publikasi dalam penyebarluasan dan informasi termaskesatu tel kedua ia. metrotv. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada para pihak akan menunjuk pejabat terkait pada instansi masing masing. nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu (dua) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak. perubahan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada diatur dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. perpanjangpengakhirsecara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat (tiga) bulan sebelum usulan waktu nota kesepahaman ini diakhiri. nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap (dua), atas kertas bermeterai cukup,kedua ea. pihak kedua, pihak kesatu, aan arena ta) ppl yaa! goo dwikgraty karyawati: suryo promo dag pihak kesatu kedua |
ban. bmkg kesepakatan bersama antara kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nomor: pks m nomor: ks. kb i1 tentang kerja sama bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk keselamatan dan kenyamanan infrastruktur pada hari ini selasa tanggal dua puluh tujuh bulan februari tahun dua ribu delapan belas bertempat jakarta, kami yang bertanda tangan bawah ini: basuki hadimuljono, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat bertindak untuk dan atas nama kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyatsebagai pihak kesatu: ii. dwikorita karyawati,136 tpa tahun untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua: selanjutnya pihak kesatu dan pihak kedua secara bersama sama disebut para pihak dan masing masing disebut sebagai bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat: bahwa pihak kedua adalah instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi: pertukaran serta penyediaan data dan layanan infomasi terkait, serta hidrologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, cc. penelitian dan pengembangan bersama, dan pengembangan sistem pemantauan dan deteksi dini risiko kegagalan gangguan infrastruktur bendungan, terowongan, jembatan dan jalan tol jalan negara dari ancaman kondisi cuaca dan iklim ekstrem, kegempaan dan tsunami. pelaksanaan pelaksanaan kesepakatan bersama ini diatur lebih lanjut dalam. dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada para pihak akan menunjuknaskah ini. peraturan presiden nomor tahun tentang badan meteorologi, klimatologi, dan geofisikrakhir telah diubah dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor prt mmaka para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam menjaminlayan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan infrastruktur08 karyawati pimoltono lena2g) skin mad brk dia indwikorita karyawati paso hadimuljono bag tan waw blica |
kota bandung tentang kerja sama pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia nomor nkb v bag. pada hari ini senin tanggal dua puluh satu bulan mei tahun dua ribu delapan belas bertempat kota bandung provinsi jawa baratmuhamad sholihin pjs. wali kota bandung, berkedudukan bandung, jalan wastukancana nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah kota bandungkotakota bandungdan etnis: undang undang nomor tahun tentang penanganan konflik sosidaerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang perlindungan anak:::kota bandungkota bandung: pendidikan dan penyuluhan: pemantauan, mediasi, pendampingan dan supervisi:ihak keduakota bandung tujuan bagian kerja sama sekretariat daerah kota bandung alamat jalan acehevaluasi para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan kesepakatperubahandua) yang bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak kesatu, ancien kedua, (k9 pa. wedaarjoroetr2 ana buo: 14k) one? ky), aumadtaufan damanik sholihin |
lan nota kesepahaman antara badan nasional penanggulangan terorisme republik indonesia dengan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia tentang penanggulangan terorisme nomor: hk. nomor: m.hh .hh. tahun pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan bawah ini: suhardi alias selaku kepala badan nasional penanggulangan terorisme, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan nasional penanggulangan terorisme, berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor tpa tahun tentang pengangkatan kepala badan nasional penanggulangan terorisme, berkedudukan kawasan indonesia peace and security center isc), jalan anyar, desa tangkis, kecamatan citeureup, kabupaten bogor, jawa barat selanjutnya disebut pihak ii.alan rasa said kav. kuningan,.pemerintah non kementerian yang memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional bidang penanggulangan terorisme serta mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan terorisme: para pihak sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan nota kesepahaman tentang penanggulangan terorisme, dengan ketentuan sebagai berikut: maksud dan tujuan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan terorisme. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi: pertukaran data dan informasi oleh para pihak: penanganan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan tindak pidana terorisme, peningkatan kapasitas dan atau perlindungan terhadap petugas: dan kegiatan lain bidang penanggulangan terorisme yang disepakati para pihak. pelaksanaan pelaksanaan teknis nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama oleh pejabat tinggi madya yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan paling lambat (tiga) bulan sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini. jangka wakt dengan ketentuan. pembiayaan seluruhandalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu waktu berdasarkan kesepakatan para pihakluar kekuasaan para pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk pihak satu untuk pihak dan berlaku setelah ditandatangani para pihak. badan nasional kementerian hukum dan hak penanggulangan terorisme asasi manusia kepala badan nasional menteri hukum dan tah asasi penanggulangan terorisme, rar ss) nenek rni alias nan senna lalu pena |
tapa perjanjian kerjasama pengelolaan klinik kesehatan antara yayasan rumah sakit islam riau (yari riau) dengan universitas lancang kuning na. sk yari r x unila ks pada hari ini kamis tanggal empat bulan juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan bawah ini masing masing il. nama drs. fuchsia bahari jabatan ketua yari riau alamat jl. melati pelita dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut atas, dengan demikian untuk dan atas nama yayasan rumah sakit islam riau yari riau) yang berkedudukan jalan melati pelita pekanbaru. selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut dengan pihak pertama. ll. nama dr, junaidi, hum jabatan rektor universitas lancang kuning alamat yos sudarso km. rumbai dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut atas, dengan demikian untuk dan atas nama universitas lancang kuning yang berkedudukan jalan yos sudarso km. rumbai, kecamatan rumbai, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut pihak kedua. adapun kedua belah pihak telah saling setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut: jenis usaha usaha yang akan direncanakan dan dijalankan adalah sebuah usaha klinik kesehatan umum nama klinik yang dimaksud atas adalah klinik kesehatan lancang kuning, yang didirikan pihak kedua pada tanggal empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh. pihak pertama setuju mengadakan kerjasama dan memberikan rencana operasi bisnis yang jelas kepada pihak kedua untuk menjalankan atau melanjutkan usaha yang sudah dijalankan pihak kedua. pihak pertama diberi hak untuk mengelola klinik yang sudah. dirintis oleh pihak kedua. keuntungan dan bagi hasil kedua belah pihak berhak mendapatkan bagi hasil (lima puluh persen) (lima puluh persen) dari keuntungan laba bersih pengelolaan klinik setelah dikurangi pajak setiap tahun. ketentuan laba bersih sebelum pajak didasarkan kepada ketentuan atau standar akuntansi yang berlaku umum yang dikeluarkan oleh ikatan akuntan indonesia ai) sedangkan ketentuan pajak mengikuti peraturan pemerintah tentang perpajakan. jika klik belum memberikan keuntungan pada tahun berjalan, kedua belah pihak belum berhak untuk mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan poin (satu). pajak bagi hasil merupakan tanggung jawab masing masing pihak. manajemen dan keuangan manajemen klinik diatur langsung oleh pihak pertama dan dapat dibantu oleh pihak kedua berdasarkan pengalaman, tanpa campur tangan pihak manapun. pihak kedua yang diikut sertakan dalam pengelolaan klinik akan diperlakukan sebagai karyawan dan diharapkan profesional, rasional dan berwibawa terhadap karyawan, selalu memacu semangat kerja karyawan, pengaturan jadwal kerja yang tepat dan adil, dan pengawasan operasional klinik. pelatihan karyawan inti ditangani langsung oleh pihak pertama atau tenaga ahli yang ditunjuk dengan biaya jalan pelatihan yang ditanggung pihak pertama. masing masing pihak wajib menjaga citra atau nama baik masing masing lembaga. pihak kedua berhak mengadakan peninjauan langsung ketempat usaha. keuangan atau kebijakan pengeluaran diatur langsung oleh pinak pertama dengan mengikuti sistem pembukuan yang dibuat oleh pihak pertama. seluruh pendapatan harus disetorkan kepada rekening pihak pertama. pihak kedua berhak melihat pembukuan yang dibuat oleh pengelola klinik. dana operasional klinik akan diberikan dalam bentuk kas kecil dan akan diisi kembali oleh pihak pertama jika sudah ada laporan pemakaian beserta bukti buktinya. dalam kepengurusan klinik akan dibuat struktur organisasi dan akan dipimpin oleh (sata) orang pimpinan yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada pihak pertama dan pihak pertama dan pihak kedua akan berfungsi sebagai pengawas, pimpinan klinik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional klinik dan bertanggung jawab dalam pengembangan klinik. biaya operasional tahun pertama, pengadaan obat dan pendanaannya akan ditanggung oleh pihak pertama dan akan dilakukan secara bertahap. pendanaan selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mencari sumber sumber lain seperti pinjaman bank, bantuan bantuan dari pemerintah dan bantuan bantuan lain yang tidak mengikat. untuk peminjaman kepada pihak bank harus mendapat persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. tarif pelayanan kesehatan merupakan kewenangan pihak pertama. setiap bulan pimpinan klinik harus menyerahkan laporan perkembangan dan keuangan kepada pihak pertama dan pihak kedua. nama klinik nama klinik yang telah terdaftar saat ini adalah klinik universitas lancang kuning pihak pertama dapat menambahkan kalimat klinik universitas lancang kuning ibnu sina atau klinik universitas lancang kuning managed yari riau" papan nama klinik. dengan persetujuan pihak kedua, pihak pertama dapat merubah nama klinik dengan nama klinik yang baru, jika nama baru tersebut lebih mudah dikenal oleh masyarakat. tempat usaha, peralatan, sarana dan prasarana tempat usaha klinik berada areal kampus universitas lancang kuning dan merupakan asset pihak kedua dan pihak kedua menjamin tidak akan ada gugatan dari pihak lain sehubungan dengan kepemilikan tempat tersebut. pihak kedua menyerahkan asset pada (satu) ini kepada pihak pertama untuk dikelola sebagai klinik kesehatan umum. pihak pertama akan menilai kembali seluruh asset, alat alat dan sarana prasarana milik pihak kedua dan hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar bisa atau tidaknya digunakan dalam operasional. pengadaan peralatan dan merk peralatan yang akan digunakan dalam operasional klinik merupakan kewenangan dari pihak pertama. jangka waktu kerjasama masing masing pihak sepakat bahwa perjanjian ini berlaku selama (sepuluh) tahun terhitung tanggal ditandatanganinya kontrak ini dan diperpanjang secara otomatis, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis untuk memutuskan perjanjian ini sekurang kurangnya (bulan) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sudah atau sedang berjalan. perselisihan apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah kekeluargaan. apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pengadilan negeri pekanbaru lampiran kewajiban masing masing pihak uraian univ yari kunir ker |atar labor ing inventaris (menaikandayalistrik operasional alattimbang pasien inventaris pengadaan pemasangan jac rea, inventaris renovasi ruangan, penambahan instalasi listrik &air io) operasional |mejacounter ii: inventaris peralatan medis mei inventaris pengurusan perizinan vo. operasional pengelolaan manajemen klinik operasional bagi hasil setelah pajak sos operasional tenaga medis, keperawatan, penunjang medis non medis operasional pajak badan (jika ada) ope rasional dana operasional klinik tahap awal operasional dana operasional klinik bulanan operasional obat obatan bhp tahap |awal operasional kerjasama dengan pihak tiga operasional penyusutan barang penyertaan masing masing pihak operasional penyusutan barang baru operasional obat rawa jalan operasional barang cetakan awal operasional perabotan klinik inventaris tambahan hal hal penting pihak kedua tidak diperkenankan menjalin kerjasama dalam bentuk apapun dengan pihak lain dengan menggunakan asset pada pihak kedua dapat membantu dalam mempromosikan klinik kepada pihak lain, pihak pertama terbuka atas usul atau saran dari pihak kedua demi kemajuan bersama. pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk selalu merahasiakan hal hal penting, terutama masalah operasional maupun keuangan pada pihak lain yang tdak berkepentingan. kedua belah pihak bersedia memberikan salinan surat izin dan atau akte pendirian dan atau akte perubahan terakhir dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan hukum yang menerangkan pembentukan badan hukum masing masing pihak atau pengangkatan pejabat yang mewakili masing masing pihak dalam perjanjian ini setiap perubahan dan'atau penambahan pada perjanjian kerjasama ini adalah mengikat kedua belah pihak bilamana dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak atau wakilnya yang dikatakan. penutup perjanjian ani dibuat rangkap dua asli dan bermaterai secukupnya masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak. pekanbaru, juni pihak pertama pihak kedua yari riau universitas lancang kuning kan pas eka na! fa, drs: fuchsia bahari irak mandi hum. ketua kap rektor |
me. pos kesepakatan bersama antara badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan pengurus besar persatuan olahraga selam seluruh indonesia tentang pendidikan dan pelatihan bidang penyelaman nomor bpsdm nomor posisi ih1 pada hari ini selasa, tanggal tujuh bulan maret. tahun dua ribu tujuh belas bertempat jakarta, kami yang bertandatangan republik indonesia, selanjutnya disebut pihak pertama. mayjen tni mar (purn) buyung lalang, selaku ketua umum pengurus besar persatuan olahraga selam seluruh indonesia, berkedudukan jalan gunung sehari nomor jakarta pusat, dalam hal ini bertindak dan atas nama pengurus besar persatuan olahraga selam seluruh indonesiakeolahragaan resmi dan bersifat nasional, yang berorientasi pada pembinaan dan pengembangan kegiatan penyelaman dan bawah air, baik penyelaman olahraga, penyelaman rekreasi wisata, penyelaman profesional komersial maupun penyelaman ilmiah yang berafiliasi pada organisasi selam dunia emas confederation mondiale des activities sub aguatigues) atau wuf world underwater federation),sama berbagai kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan penyelaman, tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dalam menguasai ilmu dan teknik teknik penyelaman dalam upaya pengelolaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia bidang penyelaman. ruang lingkup ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi: pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penerapan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi penyelaman serta keterampilan bawah air lainnya, penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur kementerian perhubu bidang penyelamanuntuksemen (ref mayjeneinmak (purn) buyung lalang utomo |
bagian read sub bagian kelembagaan dan analisa formasi jabatan kota bandung dengan fakultas ilmu sosial ilmu politik universitas pajajaran lembar kerjaisusun oleh ketua tim prof. dr. pandang alamiah deliarnoor, s.h, hum. anggota tim ahli dr. drs. heru rasa, m.a yogi suprayogi sugandi, sos., m.a., ph.d dr. dedi sukarno, s.ip., gunung runiawati, s.ip, si. asisten peneliti dian fitria afifah, s.ip., m.i. pol tanya arini putri, s.i. pol irfan rinaldi, s.a.p jasmine fauzi dikenal hag, s.a.p kerjasama eni bagian organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah teman mamweawamucn dengan fakultas ilmu sosial dan ilmu ilmu politik universitas pajajaran tahun bab pendahuluan latar belakang ditetapkannyaorganisasi perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masing masing daerah. sehingga lebih lanjut, pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan dengan terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. terbitnya peraturan pemerintah tahun tentang perangkat daerah untuk mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi,telah disikapi oleh pemerintah kota bandung dengan ditetapkannya peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. evaluasi kelembagaan dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebutproses yang terjadi dalam organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan utama secara dinamis. dengan demikian, dalam proses organisasi seluruh aktivitas rski terdapat usulan perubahan rski menjadi rsud perlu pembahasan sambil badan few dinas pekerjaan umum nomenklatur bidang dan seksi belum sesuai| perubahan perhal fusi permendagri (sementara sebelum tidak efektifnya pencapaian kinerja diakibatkan perda terkait rkd pemisahan tugas dan fungsi bidang) berdasarkan proses kerja, dimana setiap bidang menunggu hasil perubahan perda kerja dari bidang perencanaan nomenklatur dinas) program dan anggaran telahpenataan ruang nomenklatur bidang dan seksi belum sesuai perlu dilakukan permendagri perhitungan besaran pengusulan tipologi penataan ruang menjadi eee pupr adalah sehingga dapat dibentuk dinas melalui beban kerja dengan tipologi (dpu dan ditaruh). sook tetap perubahan perhal fusi berdasarkan pemetaan urusan perlu penambahan fungsi jasa kontruksi sesuai perubahan perda dengan surat menteri pupr nomor bk. nomenklatur dinas) mn. tentang percepatan sertifikasi tenaga kerja kontruksi dan pembentukan organisasi sub urusan jasa kontruksiperumahan dan terdapat kesamaan fungsi antara seksi estetika belum ada pembahasan kawasan pemukiman, dengan seksi penyediaan, penyerahan dan |lebih lanjut, pada saat pertanahan dan pengelolaan psu: kesamaan fungsi upt sarira dan asistensi dpp3 belum pertamanan subang mpeg dapat menjelaskan terkait rekomendasi izin perumahan tidak dilaksanakan, pelaksanaan teknis setiap namun pengajuan izin pembangunan dan bidang. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman merupakan sub urusan perumahan dandan nomenklatur perangkat daerah belum sesuai dengan perubahan perda penanggulangan kemensos nomenklatur dinas) nomenklatur bidang dan seksi belum sesuai kemiskinan perubahan nomenklatur bidang. seluruh bidang perubahan perhal fusi melaksanakan fungsi penanggulangan kemiskinan. perlu dilakukan nomenklatur disesuaikan dengan kemensos perhitungan besaran beban kerja pengendalian data cukup kecil, tidak ana dibentuk bidang tersendiri struktur organi sas1 terdapat fusi penanganan dha yang bukan melalui beban kerja merupakan kewenangan kota nomenklatur upt puskesmas memiliki kesamaan dengan puskesmas kemensos sistem layanan rujukan terpadu untuk fakir miskin) dinas tenaga kerja nomenklatur perangkat daerah belum sesuai dengan perubahan perhal fusi permenaker perlu dilakukan tidak diatur nomenklatur bidang dan seksi, namun perhitungan besaran perlu disesuaikan berdasarkan fungsi struktur organisasi beban kerja dinas belum tergambarkan melalui beban kerja terdapat upt balai latihan kerja namun belum didukung oleh sarira yang memadai dinas pemberdayaan nomenklatur dinas pemberdayaan perempuan, perubahan perda perempuan, perlindungan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat nomenklatur dinas) urusan pemberdayaan masyarakat akan anak dan pemberdayaan merupakan kewenangan kota) perubahan perhal fusi masyarakat tidak diatur nomenklatur bidang dan seksi, namun perlu dilakukan perlu disesuaikan berdasarkan fungsi perhitungan besaran bidang perlindungan dan pemenuhan hak lanjut struktur organisasi usia, bidang pemberdayaan dan kelembagaan keri partisipasi masyarakat, bidang pemberdayaan sosial melalui beban kerja budaya dan ekonomi masyarakat, tidak dengan hilangnya melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan kota. pelaksanaan tugas pemberdayaan bidang maka tipologi masyarakat) bukan kewenangan perangkat daerah turun menjadi menjadi tugas sekretariat daerah bagian pemerintahan) bidang perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usiapengendalian nomenklatur bidang dan seksi belum sesuai dengan perubahan perhal fusi penduduk dan keluarga perak badan kependudukan dan keluarga berencana perlu dilakukan berencana nasional perhitungan besaran ruang lingkup pekerjaan beban kerja kecil ana indikator kinerja merupakan target provinsi bukan struktur organisasi lingkup kota melalui beban kerja terdapat irisan antara seksi bina ketahanan perubahan perda keluarga, balita, lansia dengan bidang perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia pada dp3apm dan tipologi menjadi fungsi kualitas keluarga pada dp3apm dinas pangan dan nomenklatur perangkat daerah belum sesuai perubahan perhal fusi pertanian nomenklatur bidang dan seksi belum sesuai perlu dilakukan output hasil kerja bidang pemberdayaan dan bit penyuluhan kerjasama beririsan dengan fungsi peraturan (saran bidang pertamanan pada dpp3 struktur organisasi pelaksanaan penyuluhan dapat diefektifkan fungsinya melalui beban kerja pada setiap bidang penyuluh pertanian) perubahan perda fasilitasi kerja sama diefektifkan pada sekretariat han nomenklatur dinas) bidang keamanan pangan memiliki kesamaan fungsi dengan seksi produksi dan kesehatan pada setiap bidang pembagian beban kerja antar seksilingkungan hidup nomenklatur perangkat daerah belum sesuai dengan perubahan perhal fusi dan kebersihan permen lhk menolak setjen kum. perubahan perda nomenklatur bidang dan seksi belum sesuai nomenklatur dinas) pengusulan upt baru terkait dengan perda pengelolaan sampah dinas kependudukan dan telah sesuai dengan pencatatan sipil ketentuan yang dikeluarkan oleh kemendagri dinas perhubungan nomenklatur bidang dan seksi belum sesuai perubahan perhal fusi uraian tugas bukan pekerjaan teknis hanya pendukung dinas komunikasi dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik perubahan perhal fusi informatika merupakan kewenangan kominfo saat ini muncul spp dinas koperasi, usaha terdapat urug prosedur pelayanan tata cara perubahan perhal fusi mikro, kecil dan menengah pengesahan pendirian koperasi, perubahan perlu dilakukan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran perhitungan besaran koperasi merupakan kewenangan pusat struktur organisasi perlu dihitung kembali beban tugas bidang sub melalui beban kerja urusan koperasi, saat ini terdapat lingkup tugas yangbelum didukung dengan sarira dinas perdagangan dan nomenklatur perangkat daerah dapat disesuaikan perubahan perhal fusi perindustrian dengan adanya penggabungan urusan yang masihpenanaman modal nomenklatur bidang dan seksi penanaman modal perubahan perhal fusi dan pelayanan terpadu belum sesuai perlu dilakukan satu pintu pembentukan tim teknis perhitungan besaran usulan penambahan bidang terkait penanaman struktur organisasi modal sehingga menambah jabatan eselon melalui beban kerja namun belum tergambarkan beban tugasnya. dinas pemuda dan olah nomenklatur bidang dan seksi belum sesuai perubahan perhal fusi raga dengan kemenpora perlu dilakukan beban kerja seksi promosi dan kegiatan olga perhitungan besaran prestasi kecil, hanya pemberian penghargaan struktur organisasi fungsi seksi terdapat pada lintas bidang, tidak melalui beban kerja sesuai dengan bidang garapan sesuai dengan peraturan kementerian pemuda dan olahraga dinas kebudayaan dan nomenklatur bidang dan seksi belum sesuai perubahan perhal fusi pariwisata efektifitas pelaksanaan fungsinas perpustakaan dan nomenklatur bidang dan seksi belum sesuai perubahan perhal fusikebakaran dan sub urusan kebencanaan penanggulangan bencanamong praja perubahan nomenklatur bidang dan seksi di|l. perubahan perhal fusi sesuaikan dengan ttg satpol perlu dilakukan beberapa seksi kurang efektif dilihat dari cakupan perhitungan besaran pekerjaan yang tidak tergambarkan: struktur organisasi seksi logistik operasional melalui beban kerja seksi fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum dan seksiperencanaan nomenklatur bidang dan sub bidang belum sesuai perubahan perhal fusi pembangunan, penelitian dengan permendagri dan pengembangan penyusunan kua pas yang saat ini ada bidang andalkepegawaian, nomenklatur perangkat daerah belum sesuai perubahan perhal fusi pendidikan dan pelatihan nomenklatur bidang dan sub bidang belum sesuai perubahan perda urug penyiapan penetapan gaji sesuai dengan nomenklatur badan) permendagri merupakan tugas buka badan pengelolaan terdapat sehingga perlu disesuaikan perubahan perhal fusi komandan kemah menata bgmpengelolaan sub bidang pad bukan pajak tidak memiliki perubahan perhal fusi pendapatan daerah kewenangan terkait pengelolaan non pajak, saat inikesatuan bangsa perubahan tipologi badan, semula yang terdiri perubahan perda dan politik dari bidang, subid dan subang pada tipologi badan) sekretariat menjadi tipe yang terdiri dari perubahan perhal fusi bidang, subid dandan fungsi pada perubahan perhal fusi seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi kesejahteraan sosial dan interaksi elemen elemen organisasi harus memiliki keselarasan (alignment) satu dengan yang lain. disamping itu,dan kesesuaian kepatuhan terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan.selain itu,dilakuaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas profesionalisme, serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit daerah. selanjutnya, evaluasi perangkat daerah perlu dilakukan dalam rangka, evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasihasil analisa atas tentu tidak terlepas dari data tipologi pemerintah daerah kota bandung yang termuat dalam perda tahun dengan hasil validasi kemendagri. data tipologi bawah ini akan menjelaskan perbandingan nama dan tipe perangkat daerah nya. data tipologi pemerintah daerah kota bandung sekretariat daerah sekretariat daerah komunikasi dan dinas kabupaten kota informatika tipe dinas komunikasi bukan dinas kabupaten dan informatika persandian kota tersendiri setingkat bidang bukan dinas kabupaten statistik kota tersendiri setingkat bidang pendidikan dah kabupaten kota dinas pendidikan dinas tata ruang pekerjaan umum dan dinas kabupaten kota penataan ruang tipe dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan dinas kabupaten kota dinas perumahan permukiman tipe dan kawasan bukan dinas kabupaten eman pertanahan kota tersendiri pertamanan setingkat bidang dinas sosial dan sosial o81 dna kabupaten kota penanggulangan kemiskinan tenaga kerja dinas kabupaten kota tipe dinas tenaga kerja bukan dinas kabupaten transmigrasi kota tersendiri setingkat sub bidang pemberdayaan dinas pemberdayaan perempuan dan dia kabupaten kota perempuan, perlindungan anak perlindungan anak dan pemberdayaan pemberdayaan dinas kabupaten kota masyarakat masyarakat dan desa tipe pengendalian penduduk dinas kabupaten kota dinas pengendalian dankeluarga berencana tipe penduduk dan keluarga berencana dinas kabupaten kota dinas kabupaten kota dinas pangan dan pertanian bukan dinas kabupaten kelautan dan perikanan kota tersendiri setingkat bidang dinas lingkungan lingkungan hidup dna kabupaten kota rpp dan kebersihan administrasi dinas kabupaten kota dinas kependudukan kependudukan dan tipe dan pencatatan sipil pencatatan sipil perhubungan dinas kabupaten kota nias perhubungan koperasi, usaha kecil dinas kabupaten kota dinas koperasi, dan keytanyasan ega oto pak usaha kecil dan menengah dinas kabupaten kota dinas perdagangan perdagangan tea dan perindustrian perindustrian dinas kabupaten kota tipe dinas penanaman pelayanan terpadu satu dinas kabupaten kota modal dan kiai tipe pelayanan terpadu satu pintu kepemudaan dan dinas kabupaten kota dinas pemuda dan olahraga tipe olahraga kebudayaan dna kabupaten kota dinas kebudayaan dan pariwisata pariwisata dinas kabupaten kota tipe perpustakaan dinas kabupaten kota tipe dinas perpustakaan dinas kabupaten kota pan kearsipan kearsipan dinas ketentraman dan ketertiban umum serta dinas kebakaran dan perlindungan dinas kabupaten kota penanggulangan masyarakat sub bencana kebakaran ketentraman dan ketertiban umum serta dinas kabupaten kota satuan polisi perlindungan tipe pamong praja masyarakat sub pol pp) penelitian dan dinas kabupaten kota pengembangan tipe badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan perencanaan dinas kabupaten kota tipe kepegawaian, pendidikan badan kepegawaian, dan pelatihan (kab kota dna kabupaten kota pendidikan dan pelatihan badan pengelolaan keuangan dan aset keuangan dna kabupaten kota badan pengelolaan pendapatan daerah kesatuan bangsa dan badan kesatuan politik bangsa dan politik bukan dinas kabupaten erg1 sumberdaya kota tersendiri setingkat sub bidang bukan dinas kabupaten kehutanan kota tersendiri setingkat sub bidang implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur perda. kajian bawah ini adalah kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah yang akan diberlakukan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. berdasarkan kajian sementara adatentunya akan berpengaruh perda ini terhadap sistem perencanaan anggaran daerah depan. bab iii evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan undang undang dasar republik indonesia tahun undang undang dasar republik indonesia tahun selanjutnya disebut uud terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung dalam uud diuud sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan atribut kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung dan peraturan daerah lainnya. perda tersebut diharapkan dapat mendukung secara sinergis program program pemerintah daerah, termasuk dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteratahunselain itu, tahunperangkat daerah kota bandung, tentukan dan susun melalui peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam menjalankan urusan pemerintahan kota bandung, sebagaimana diatur dalam angka tahunketentuan dalam suatu peraturan perundang undangan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan yang diatur dalam tahun bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang undangan terdiri atastentuan peraturan daerah terkait perubahan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandungsebagaimana diatur dalam tahun perencanaan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam proliga kabupaten kota. materi yang diatur, sebagaimana secara mutasi mutans terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung diatur dalam tahu, kemudian materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituang dalam naskah akademik. selain itu terdapat penyusunan, pembahasan dan pengesahan rancangan, pengundangan, dan penyebarluasan yang diaturselanjutnya disingkat pemerintahan daerahterkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung dalam pemerintahan daerah, sebagai mana atur dalam angka pemerintahan daerah. mengenai perangkat daerah dalam pemerintahan daerah diatur pada bab viii tentang perangkat daerah yaitu sampai pemerintahan daerah. kepala daerah dan dprd dalam menyelengarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah, kemudian yang merupakan perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat, dinas dan badan. perangkat daerah provinsi dan kabupaten kotrangkat daerah, evaluasi kelembagaan perangkat daerah sangat penting dilakukan karena beban kerja bisa berubah secara dinamis. keberadaan organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh atau tidak parsial terhadap perangkat daerah yang ada dengan menggunakan metode pendekatan yang komprehensif. hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik dan benar, sesuai dengan visi dan misi pemerintah kota bandung. identifikasi masalah berdasarkan latar belakang atas maka dapat diidentifikasi permasalahan penyusunan naskah akademik tentang perda kota bandung tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai berikut: bagaimana kondisi dan permasalahan pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung? sejauhmana? bagaimana? bagaimanberdasarkan nomor tahun urusan pemerintah daerah (konsumen) dibagi atas urusan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), serta urusan pilihan. adapun pemetaan urusan daerah berdasarkan nomor tahun tersebut dapat dilihat pada matriks bawah ini tabel pemetaan urusan daerah kota bandung menurut tahun urusan sub urusan kewenangan yang ditangani ' pendidikan manajemen pengelolaan pendidikan dasar. pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini paud, dan non dan pendidikan nonformal. formal kurikulum penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan dasar, pendidikan anak usia paud, dan non dini, dan pendidikan nonformal. formal pendidikan dan pemindahan pendidik dan tenaga tenaga kependidikan dalam daerah kependidikan kabupaten kota. perizinan penerbitan izin pendidikan dasar yang pendidikannuturnya dalam daerah kota. kesehatan upaya kesehatan pengelolaan ukp daerah kota dan rujukan tingkat daerah kota. pengelolaan ukm daerah kota dan rujukan tingkat kota.ik dan izin kerja manusia sdm)kota sediaan farmasi, penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan alat kesehatan dan optikal. makanan minuman |(b. penerbitan izin usaha mikro obat tradisional umat). urusan sub urusan kewenangan yang ditanganibidang kesehatan melalui tokoh kabupaten kesehatan kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kota. pekerjaan sumber daya air pengelolaan sda wilayah sungai dalam umum dan sda) (satu) daerah kabupaten kota. penataan pengembangan dan pengelolaan sistem ruangdaerah kabupaten kota nampan persamaan persamaan dalam daerah kota.lingkungannyaurusan sub urusan kewenangan yang ditangani nasional (nonkecil dan kecil). pengawasan tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. kabupaten kota. perumahan perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah dan kawasan korban bencana kabupaten kota. permukiman fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahnerbitan izin pembangunan dan permukimkumuh pada daerah permukiman kabupaten kota. kumuh prasarana, sarana, penyelenggaraan psu perumahan. senaketenteraman ketenteraman dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban ketertiban umum dan ketertiban umum dalam (satu) umum serta daerah kabupaten kota. perlindungan penegakan perda kabupaten kota dan masyarakat peraturan bupati walikota. pembinaan ppn kabupaten kota urusan sub urusan kewenangan yang ditanganipemulangan warga negara migran korban negara migran tindak kekerasan dari titik demarkasi korban tindak daerah kabupaten kota untuanganan penyediaan kebutuhan dasar dan bencanapahlawan nasional kabupaten kota. tenaga kerja pelatihan kerja dan |a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan produktivitasurusan sub urusan kewenangan yang ditangani|a. pelayanan antar kerja daerah kerja perlindungan tki hubungan pengesahan peraturan perusahaan dan industrialmogok kerja dan penutupan perusahaan daerah kabupaten kota. pemberdayaan kualitas hidup pelembagaan pug pada lembaga perempuan perempuan pemerintah tingkat daerah dan kabupaten kota. pelindungan pemberdayaan perempuan bidang anakja. peningkatan kualitas keluarga dalam urusan sub urusan kewenangan yang ditanganipengumpulan, pengolahan, analisis dan dan anakpelembagaan pha pada lembaga anak pemerintah, non pemerintah, dan dunia pha)pencegahan kekerasan terhadap anak khusus yang melibatkan para pihak lingkup anakangan penyelenggaraan penyediaan infrastruktur dan seluruh pangan pendukung kemandirian pangan pada berdasarkan berbagai sektor sesuai kewenangan kedaulatan dan daerah kabupaten kota.urusan sub urusan kewenangan yang ditanganketahanan pangan kecamatan. panganpangan segar. pertanahan izin lokasi pemberian izin lokasi dalam (satu) kabupaten kota. pengadaan tanah untuk kepentingan umum lan degan bata garapan dalam daerah kabupaten kotaoleh pemerintah kota. pembangunan subyek dan obyek penetapan subyek dan obyek redistribusi redistribusi tanah, tanah, serta ganti kerugian tanah serta ganti kelebihan maksimum dan tanah kerugian absence dalam daerah kabupaten kota. tanah kelebihan maksimum dan tanah absence tanah kosong penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten kota. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten kota. penerbitan membantah tanah beast panen lamarannya dalam kota. hidup lingkungan hidup urusan sub urusan kewenangan yang ditangani kajian lingkungan lhs untuk krp kota. hidup strategis lhs) pengendalian pencegahan, penanggulangan dan pencemaran pemulihan pencemaran dan atau dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam kerusakan daerah kabupaten kota. lingkungan hidup keanekaragaman pengelolaan kehati kabupaten kota. kehati bahan berbahaya penyimpanan sementara limbah b3. dan pengumpulan limbah dalam beracun b3), dan (satu) daerah kabupaten kota. limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) pembinaan dan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin terhadap lingkungan dan izin plh diterbitkan izin lingkungan dan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup plh) pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk dan penyuluhan lembaga kemasyarakatan tingkat daerah lingkungan hidup kabupaten kota. untuk masyarakat lingkungan hidup hidup tingkat daerah kabupaten kota. untuk masyarakat pengaduan penyelesaian pengaduankota. usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya daerah kabupaten kotaurusan sub urusan kewenangan yang ditanganiadministrasi pendaftaran pelayanan pendaftaran kependudukan penduduk penduduk. dan pencatatan sipil pencatatan sipil pelayanan pencatatansipi. ' ) | pengelolaan pengumpulan data kependudukan. informasi pemanfaatan dan penyajian database administrasi kependudukan kabupaten kota. kependudukan profile penyusunan profile kependudukan kependudukan kabupaten kota. masyarakat desa kelurahan desa kelurahan pemerintahan penyelenggaraan administrasi desa kelurahan pemerintahan desa kelurahan. lembaga pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan yang bergerak bidang pemberdayaan (kelurahan) kelurahan tingkat daerah kabupaten kota dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. pengendalian pengendalian pemajuan dan sinkronisasi penduduk dan penduduk kebijakan pemerintah daerah keluarga provinsi dengan pemerintah daerah berencanaotaurusan sub urusan kewenangan yang ditanganidang lalu lintas dan penetapan rencana induk jaringan perhubungan angkutan jalan lla kabupaten kota. lla)aturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung? cc. tujuan dan kegunaan tujuan penyusunan naskah akademik perda ini adalah untuk: mendeskripsikan kondisi dan permasalahan pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung. mendeskripsikan. mendeskripsikanmendeskripsimbentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung. adapun kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk: memberikan justifikasi ilmiahacuan atau pedoman dalam penyusunan dan penataan perangkat daerah kota bandung untuk mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran serta menjamin pelaksanaan penataan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. sebagai referensi, bahan informasi dan sumber data dalam pengambilan dan penentuan keputusan pada proses penyusunan peraturan daerah kota bandung tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah agar dapat dihasilkan peraturan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. urusan sub urusan kewenangan yang ditangani perkotaan dalam (satu) daerah kabupaten kotakomunikasi informasi dan pengelolaan informasi dan komunikasi dan komunikasi publik publik pemerintah daerah informatikaurusan sub urusan kewenangan yang ditangani pemerintah daerah kabupaten kota. koperasi, izin usaha simpan penerbitan izin usaha simpan pinjam usaha kecil, pinjam untuk koperasi dengan wilayah dan menengah keanggotaan dalam daerahdan pemeriksaan dan pengawasan pemeriksakoperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota. pendidikan dan pendidikan dan latihan pengoperasian latihan bagi koperasi yang wilayah keanggotaan pengoperasian dalam daerah kabupaten kota. pemberdayaan dan pemberdayaan dan perlindungan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam koperasi daerah kabupaten kota. pemberdayaan pemberdayaan usaha mikro yang usaha dilakukan melalui pendataan, kemitraan, menengah, usaha kemudahan perijinan, penguatan kecil, kelembagaan dan koordinasi dengan para dan usaha mikro pemangku kepentingan. umkm) pengembangan pengembangan usaha mikro dengan menjadi usaha kecil. bidang pengembangan penetapan pemberian fasilitas penanaman iklim insentif bidang penanaman modal modalyelenggaraan promosi penanaman urusan sub urusan kewenangan yang ditangani ' modal kabupatenabupaten kotakabupaten kota. modal data dan sistem pengelolaan data dan informasi perizinan informasi dan nonperizinan yang terintegrasi pada penanaman tingkat daerah kabupaten kota. modal kepemudaan kepemudaan penyadaran, pemberdayaan, dan dan olahraga persand urusan sub urusan kewenangan yang ditanganiper tradisional pelakunya dalam daerah kota.penerbitan izin membawa cagar budaya luar daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi. permusuhan pengelolaan museum kabupaten kota. perpustakaan pembinaan pengelolaan perpustakaan tingkat perpustakaan|a. pelestarian naskah kuno milik daerah nasional dan kabupaten kota. naskah pengembangan koleksi budaya etnis kuno nusantara yang ditemukan oleh pemerintah kota. kearsipanota, bumikelurahanota. pelindungan dan pemusnahan arsip lingkungan anta aap pamer dah abg ang memiliki retensi bawah urusan sub urusan kewenangan yang ditangani (sepuluh) tahun.lautan perikanan budidaya |a. penerbitan iup bidang dan pembudidayaan ikan yang usahanya perikanan dalam (satu) daerah untuk kota kabupaten kota. bandung pemberdayaan usaha kecil hanya urusan pembudidayaan ikan. perikanan) pengelolaan pembudidayaan ikan. pariwisata destinasi pengelolaan daya tarik wisata pariariwisata negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten kota. pengembangan penyediaan prasarana (zona kreatif ekonomi kreatif ruang kreatif kota kreatif) sebagai ruang melalui berekspresi, berpromosi dan berinteraksi pemanfaatan dan bagi insan kreatif daerah perlindungan hak kabupaten kota. kekayaan intelektual urusan sub urusan kewenangan yang ditangani pengembangan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata dan daya pariwisata ekonomi kreatif tingkat dasar. dan ekonomi kreatifpenjaminan kesehatan hewan, dan penutupan dan pembukaan daerah kesehatan wabah penyakit hewan menular masyarakat dalam daerah kabupaten kota. veterinerdan pengendalian dan penanggulangan urusan sub urusan kewenangan yang ditanganikehutanan konservasi sumber pelaksanaan pengelolaan tahuna daya alam kabupaten kota. dan ekosistemnya perdagangansarana distribusi pembangunan dan pengelolaan perdagang kota. penting pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkaturusan sub urusan kewenangan yang ditanganierlindungan tera ulang dan pengawasan. konsumepenyampaian laporan informasi industri industri nasional untuk: ttransmigrasi perencanaan pencanangan tanah untuk kawasan aan ana transmigrasi pembangunan penataan persebaran penduduk yang transmigrasi kabupaten kota. pengembangan pengembangan satuan permukiman pada transmigrasi masing masing urusan sebagaimana diuraikan diatas diwadahi dalam bentuk dinas. penggabungan beberapa urusan dalam satu dinas ditetapkan dengan prinsip memiliki kesamaan dan atau kesesuaian fungsi. untuk urusan tertentu dapat diwadahi pada sekretariat daerah. undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan selanjutnya disebut adminstrasi pemerintahan, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenrlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahtersebut perlu membentuk tentang administrasi pemerintahan. terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung, hal tersebut atur dalam angka administrasi pemerintahan. terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat kota bandung, dalam administrasi pemerintah pada bab vii mengatur tentang penyelenggaraan administrasi pemerintah yaitu pada bagian kedua yaitu, badan dan atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum setempat penyelenggaraan pemerintah terjadi, atau badan dan atau pejabat pemerintahketentuan tersebut atur dalam administrasi pemerintah, yang selanjutnya disebut tentang perangkat daerangkat daerah. tentang perangkat daerah menjelaskan yang maksud dengadaerah provinsi, tersebut atur dalam angka kemudian kaitan dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung dalam tentang perangkat daerah mengatur tentang asas dalam pembentukan perangkat daerah berdasarkan pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.mbinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. metode penelitian metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, serta doktrin atau ajaran. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer melalui fgd focused group discussion) dengan beberapa narasumber informan. adapun data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari literatur pustaka, dokumen, peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif kualitatif. analisis data yang dilakukan mengikuti prosedur prosedur dalam penelitian kualitatif. proses analisa data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data yang diawali dari proses pengumpulan data, seleksi data, menurut data kemudian mengorganisasikan dalam suatu pola kategori yang sesuai dengan fokus penelitian. teknik analisis data ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kenyataan yang diamati diteliti kemudian melalui proses analitik yang mendalam dituangkan secara naratif, dalam bentuk runtut peristiwa kejadian, sikap, perilaku tindakan, dan tanggapan subyek penelitian tentang proses evaluasi dan penataan kelembagaan instansi instansi lingkungan pemerintah kota bandung. analisis data penelitian bersifat going atau bersama sama dengan proses pengumpulan data. setelah melakukan pengumpulan, reduksi, organisasi dan analisis data, kemudian dilakukan penafsiran sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah penelitian. komponen pengolahan data tersebut diatas berlangsung secara interaktif, saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain. pengengendalian penataan perangkat daerah sebagaimana atur dalam angka yaitu upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah ydalam permendagri nomor tahun pembinaan penataan perangkat daerah meliputi, struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasiselanjutnya disebut permenpanrb nomor tahuninstansi pemerintahewan perwakilan daerah dan lembaga teknis daerah. menjelaskan bahwamenteri inilanjutnya sebut perak anriarsip nasional republik indonesia tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah urusan pemerintahan bidang kearsipan. pedoman nomenklatur perangkat daerah urusan pemerintahan bidang kearsipan merupakan acuan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota dalam membentuk perangkat daerah bidang kearsipan. ruang lingkup pedoman nomenklatur perangkat daerah urusan pemerintahan bidang kearsipan terdiri atas: kriteria perangkat daerah, tugas, fungsi dan nomenklatur perangkat daerah, dan susunan organisasi dan bagan perangkat daerah. dinas arsip daerah provinsi dan kabupaten kota dibedakan dalam (tiga) tipe. tipe dinas arsip daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:besar,sedang, dan c.kecil, yaituimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanalingkungan hidup berbentuk dinas. nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup kabupaten kota adalah dinas lingkungan hidup kabupaten kota. dan nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan kabupaten kota adalah dinas kehutanan kabupaten kotaahwatahun tentang tahun tentangturan kepala kepala perpustakaan nasional perpustakaan nasional ten tang pedoman nomenklatur pedoman nomenklatur dinas perpustakaan daerah. urusan perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. urusan perpustakaan sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan urusan perpustakaan sebagaimana diwadahi dalam bentuk dinas perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten kota, oleh semua daerah provinsi dan kabupaten kota. dinas perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan dalam (tiga) tipe, yaitu tipe dinas perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dinas tipe untuk mewadahi pelaksanaan urusan perpustakaan dengan beban kerja yang besar, dinas tipe untuk mewadahi pelaksanaan urusan perpustakaan dengan beban kerja yang sedang, dan dinas tipe untuk mewadahi pelaksanaan urusan perpustakaan dengan beban kerja yang kecil.berdayaan perempuan dan perlindungan anaknyebutkan perangkat daerah provinsi atau kabupaten kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbentuk dinas. dalam pembentukan p2tp2a tingkat kabupaten kota, pemerintah daerah kabupaten kota dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi atau menteri. menyebutkan nomenklaturkabupaten kota adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten kotadalam pasa dinas ketenagakerjaan kabupaten kota terdiri dari tipe tipe dan tipe nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan adalah dinas ketenagakerjaan provinsi dan dinas ketenagakerjaan kabupaten kota. nomenklatur dinas ketenagakerjaan yang mendapatkan tambahan maupun mengalami penggabungan dengan urusan pemerintahan bidang lain didasarkan pada perempuan urusan pemerintahan dengan kriteria: kedekatan karakteristik urusan pemerintahan, atau keterikatan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. perempuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud tersebut terdiri atas dan tenaga kerjahwakerjaan pekerjaan umum dan mum dan perumahan rakyat ten urusan pemerintahan bidang sosialyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosialsosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. dinas sosial daerah kabupaten kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota. pedoman nomenklatur dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten kota bertujuan memberikan acuan baku bagi penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota dalam menetapkan nomenklatur dan fungsi perangkat daerah bidang sosial. dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten kota diklasifikasikan atas: tipe untuk intensitas dan beban kerja besar, tipe untuk intensitas dan beban kerja sedang, dan tipe untuk intensitas dan beban kerja kecilnomenklatur badan provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan terdiriatas:adapun proses atau tahapan tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, dimulai dari tahap persiapan, yaitu kegiatan pra pelaksanaan yang dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembentukan naskah akademik berupa pengumpulan kelengkapan informasi data pendukung,, serta asistensi dengan perangkat daerah. tahap kedua adalah tahap pelaksanaan dengan melakukan evaluasi nomenklatur perangkat daerah, evaluasi besaran organisasi, dan evaluasi susunan perangkat daerah yang dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti: studi dokumen, kegiatan ini mencakup pengumpulan data sekunder dan data pendukung lainnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang bersumber dari pemerintah kota bandung dan sumber sumber lainnya. sumber dari berbagai media masa ataupun sumber perbandingan dengan kabupaten kota lain seperti kota surabaya, kabupaten banyuwangi dan kota semarang tidak luput menjadi bagian dari referensi kami. focus group discussion fgd), kegiatan ini dilakukan untuk mencari informasi terkait seluruh aktivitas organisasi perangkat daerah. adapun focus group discussion fgd) selain dilaksanakan dengan pemangku kepentingan, kegiatan ini juga dilakukan dengan pada informan lain seperti anggota dprd kota bandung, kepala bagian hukum kota bandung, para kepala dinas lingkungan pemerintah daerah kota bandung. analisis hasil studi dokumen dan fgd, kegiatan ini diadakan untuk mendiskusikan hasil studi dokumen dan fgd yang dilakukan oleh para tenaga ahli (narasumber) dengan instansi terkait. seluruh perolehan hasil penelitian tersebut akan dianalisis, dan dilakukan uji hasil analisis. tahap terakhir adalah penyusunan laporansemula berbentuk badanbadanbadankantorkantorsubbagian subbidang seksi sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, dibentuk menjadi kantor. dalam hal pemerintah daerah kabupaten kota belum membentuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, kepala daerah dapat membentuk menjadi badan kantor. sslanjutnya disebut permintaan nomor tahun menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah daermentara dinas sebagaimana diatur dalamaj,sementarasertaselanjutnya disebut kemenpora nomor tahunuda dan olahraga tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada dinas pemuda dan olahraga. dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan dalam (tiga) tipe. tipe dinas pemuda dan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dinas tipe untuk mewadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang besar, dinas tipe untuk mewadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang sedang, dan dinas tipe untuk mewadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang kecil. tipologi dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten kota. sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: dinas tipe apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari (delapan ratus),dalam hal perhitungan nilai variabel urusan pemuda dan olahraga bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota kurang dari (empat ratus) berlaku ketentuan sebagai berikut: menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari (tiga ratus) sampai dengan (empat ratus), dan menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan (tiga ratus). dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada urusan pemuda dan olahraga tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten kota sendiri, urusan pemuda dan olahraga tersebut digabung dengan dinas lain dalam (satu) rumpun yaitu urusan pendidikan, kebudayaan, dan atau pariwisata. tipologi dinas hasil penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud padayang (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, urusan pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi (satu) dinas tipe sepanjang paling sedikit memperoleh (dua) bidang. nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada mencerminkan urusan pemerintahan yang digabungdalam (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh sekretariat daerah dengan menambah (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut. sebagaimana pada berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dinas pemuda dan olahraga daerah dapat digabung dengan ketentuan sebagai berikut: dinas pemuda dan olahraga tipe dapat digabung dengan dinas tipe menjadi (satu) dinas tipe dinas pemuda dan olahraga tipe dapat digabung dengan dinas tipe menjadi dinas tipe atau dinas pemuda dan olahraga tipe digabung dengan dinas tipe menjadi dinas tipe dengan (lima) bidang. penggabungan dinas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan urusan pemerintahan dalam (satu) rumpun yaitu dengan urusan pendidikan, kebudayaan, dan atau pariwisata. nomenklatur dinas hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada merupakan nomenklatur yang mencerminkan urusan pemerintahan yang digabung. dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten kota pada mencakupsementara termuatmenimbang bahwa untuk melaksanakan. ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, perlu menetapkan pedombidang perdagangansebagaimanaperdagangan berbentuk dinas, bidang, atau seksi. sementara nomenklatur perangkat daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam yaitu dinas perdagangan kabupaten kota atau dinas yang mewadahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perangkat daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan sebagai berikut: dinas daerah kabupaten kota tipe dinas daerah kabupaten kota tipe dinas daerah kabupaten kota tipe bidang, dan seksi. dinas daerah kabupaten kota tipe sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mewadahi beban kerja yang besar. dinas daerah kabupaten kota tipe sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mewadahi beban kerja yang sedang. dinas daerah kabupaten kota tipe sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mewadahi beban kerja yang kecil. bidang sebagaimana dimaksud pada huruf dan seksi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mewadahi beban kerja yang sangat keciladapunesaran tipologi dinas penanaman modal dan ptsp terdiri atas. tipe terdiri atas (satu) sekretariat dan paling banyak. tipe terdiri atas (satu) sekretariat dan paling banyak.nomenklatur sekretariat dprd sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sekretariat dprd provinsi dan sekretariat dprd kabupaten kota. sekretariat dprd provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan atas tipe tipe dan tipe sekretariat dprdtipe sekretariat dprd sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah. adapun sekretariat dprd kabupaten kota tipean penyusunan rancangan perubahan perda. secara runtut dan rinci dapat dilihat pada gambar proses penelitian sebagai berikut: telaah dokumen susunan wawancara tentang peraturan perangkat susunan perangkat peraturan daerah kota daerah kota bandung telaah literatur bandung seleksi data, kategorisasi, uji reliabilitas dan validitas analisis data penelitian penyusunan draft naskah akademik pelaporan dan revisi naskah akademik gambar tahapan kegiatan adapun waktu dari serangkaian tahap tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: (persiapan o)o ill ilileilet kabupaten koinspektorat daerah provinsi dan kabupaten kota. nomenklatur perangkat daerah inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada bagi daerah provinsi disebut inspektorat daerah provinsi dan bagi daerah kabupaten kota disebut inspektorat daerah kabupaten kota. inspektorklasifikasi inspektorat daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada (l), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah. susunan organisasi inspektorat daerah provinsi dan kabupaten kota terdiri atas sekretariat, inspektorat pembantu, dan kelompok jabatan fungsionalempattigduselanjutnya disebut permendikbud nomor tahun menimbang bahwa untuk menyempurnakan pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan klasifikasi dan kriteria pembentukan unit pelaksana teknis daerah, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan ketentuan terkait dengan unit pelaksana teknis daerah. lampiran dalam. lampiran sebagaimana dimaksud: satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam pedoman ini terdiri atas (enam) nomenklatur, yaitu: dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi tipe dengan (lima) bidang, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi tipe dengan (empat) bidang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi tipe dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kota tipe dengan (lima) bidang, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kota tipe dengan (empat) bidang, dan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kota tipe adapun susunan organisasi perangkat daerah kabupaten kota mengacu pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah sesuai dengan teologinya sebagai berikut. dinas tipe dengan (lima) bidang terdiri atas (satu) sekretariat dan (limadengan (empat) bidang terdiri atas (satu) sekretariat dan (empatterdiri atas (satu) sekretariat dandaerah kabupaten kota: kelas terdiri atas (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional, kelas terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional, dan susunan unit pelaksana teknis atas tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidiksebagaimana termuat dalamdinas perhubungan provinsi dan dinas perhubungan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalamtermuatebagaimanamenimbang bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyelarasan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan pusat dan daerah. sebagaimana. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan. dinas daerah dibedakan dalam (tiga) tipe terdiri atas:besartiga) sub bagian (empat) bidang dengan masing masing bidang paling banyak (tiga) seksi.sedang bagian. (tiga) bidang dengan masing masing bidang paling banyak (tiga) seksi,kecilbagian. (dua) bidang dengan masing masing bidang paling banyak (tiga) seksiimbangmengamanatkan dibentuknya unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah yang. pedomanimaksud dalam merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk struktural. dan ukpga sebagaimana dimaksud padasementara klasifikasi ukpga daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kelas dan kelas ukpga daerah kabupaten kota kelas sebagaimana dimaksud pada huruf diwadahi dalam bentuk bagian. nomenklatur ukpga daerah kabupaten kota kelas sebagaimana dimaksud pada yaitu bagian pengadaan barang jasa. ukpga daerah kabupaten kota kelas sebagaimana dimaksud pada huruf diwadahi dalam bentuk sub bagian. nomenklatur ukpga daerah kabupaten kota kelas sebagaimana dimaksud pada yaitu sub bagian pengadaan barang jasa. berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki, pemerintah daerah kabupaten kota dapat menurunkan peradaban unit organisasi ukpga daerah kabupaten kota kelas menjadi kelas sebagaimana dalam ukpga daerah kabupaten kota kelas terdiri atas paling banyak (tiga) subbagian dan kelompok jabatan fungsional. ukpga daerah kabupaten kota kelas terdiri atas para pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.lanjutnya disebut dengan permendagri nomor tahun. pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalammentara padapadabagaimana merujuk padapad. bagian protokol dan komunikasi pimpinan, dan bagian perencanaan dan keuangan. sebagaimanbagian protokol dan komunikasi pimpinan. memuat tentangsertabab landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu aspek landasan peraturan perundang undangan dan aspek teknik perancangan manan, peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundang undangan undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sama pentingnya dengan peraturan lainnya sehingga dalam pembentukannya harus memperhatikan aspek aspek tersebut. landasan peraturan perundang undangan berisi tiga landasan utama yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologis manan, landasan filosofis ialah landasan yang memberikan justifikasi filosofis ideologis dari suatu peraturan perundang undangan. landasan ini berisikan, pandangan filosofis mengenai eksistensi dari sebuah peraturan perundang undangan. mereka yang mengukur kebaikan hukum dari rechtsidee akan menekankan pada landasan filosofis ini manan, landasan kedua adalah landasan yuridis yang berisi empat hal penting yaitu: pertama, dari sudut kewenangan pembuat peraturan perundang undangan, aspek ini mensyaratkan bahwa peraturan perundang nanannnnnknn informasi data pendukung ass nan sanananan cc. daerah pelayanan oo iii evaluasi nomenklatur lelitmekatpamantray oo) kanan fgd wali kan daerah fgd penyusunan laporrubahan perda sumber hasil olahan peneliti, undangan yang baik haruslah dibuat oleh pejabat badan yang berwenang. kedua, kesesuaian antara bentuk dengan jenis peraturan perundang undangan dengan materi yang atur. ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, dimana setiap peraturan perundang undangan memiliki prosedur dan tata cara tertentu. keempat, suatu peraturan perundang undangan harus tersusun mengikuti suatu hirarki tertentu yang tidak saling bertentangan manan, ketiga, landasan sosiologis, yaitu landasan yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat manan, kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah masalah yang dihadapi, termasuk didalamnya adalah harapan harapan masyarakat. tanpa memasukkan harapan harapan tersebut, suatu peraturan perundang undangan dapat bersifat sangat konservatif karena hanya merekam keadaan pada saat itu. selanjutnya, aspek yang harus diperhatikan ialah aspek teknik perancangan yang ditujukan untuk membentuk suatu peraturan perundang undangan, ditilik dari sudut prosedural, bahasa yang digunakan serta teknik penulisan rumusan dari suatu peraturan perundang undangan. untuk itu dikembangkan beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving), yaitu asas asas formal dan asas asas material indrawi,penyusunan naskah akademik dari peraturan daerah provinsi jawa barat tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dilandasi oleh pancasila dan uud mengingat bahwa pancasila dan uud menganjurkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum (asas legalitas). united nations development programme undp) mendefinisikan governance sebagai the exercise political, economic, and administrative authority manage nation's affair all levels ( osborne gabler, economic governance meliputi proses proses pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality life. sedangkan, political governance adalah proses proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. administrative governance yaitu sistem implementasi proses kebijakan. oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing masing hakim, syarat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu dengan melakukan penerapan sistem akuntabilitas yang lengkap, jelas, dan tepat terhadap birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab. setiap instansi pemerintahan melakukan proses administrasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing masing berdasarkan visi dan misinya. dalam kajian ini pengkaji juga menganggap bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih adalah merupakan landasan filosofis karena berisi mimpi, cita cita dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. oleh karena itu pengkaji secara teoritik menggunakan logic model untuk menganalisis visi dan misi ini untuk menguji dengan perangkat daerah yang akan menjadi kendaraannya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. penggunaan logic modelnya secara teoritis adalah sebagai berikut: logical framework analysis (lfa) logical framework analysis lfa) merupakan sebuah alat untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi proyek. lfa memilliki kekuatan dalam memberikan gambaran relevan pada setiap tahap dan siklus perumusan suatu program proyek, termasuk asumsi yang dijadikan dasar proyek, diperiksa dan dilaksanakan pada tahap tahap selanjutnya. adapun manfaat dari penggunaan logical framework analysis lfa) dikutip dari lo ftf nordic dutch sebagai berikut lfa dapat memperjelas dan membuat definisi dengan cara yang lebih persis dan logis terkait tujuan, hasil dan kegiatan proyek yang perlu untuk mencapai proyek yang memberikan manfaat dan dampak berkesinambungan dengan membuat hubungan saling terkait yang jelas, serta asumsi asumsi diluar cakupan program yang mungkin berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan. lfa dapat digunakan dalam meningkatkan proses implementasi, pengawasan monitoring proyek serta evaluasi lanjutan dengan menyediakan tujuan yang didefinisikan secara jelas dan menentukan indikator indikator sebagai alat ukur keberhasilan. langkah langkah membuat logical framework analisis situasi analisis stakeholder, analisis permasalahan, analisis hasil analisis strategi analisis utk menentukan pilihan strategi dalam mencapai hasil pembuatan matrix mengikuti urutan dan format pelaksanaan pembuatan workplace, budget dan perencanaan sdm analisis stakeholder analisis stakeholder digunakan untuk memetakan dan menganalisa setiap stakeholder yang terkait dengan pencapaian project. stakeholder adalah pihak bisa individu atau kelompok atau organisasi lembaga yang terkait dengan kegiatan program project yang akan dilakukan. stakeholder utama adalah stakeholder yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan stakeholder sekunder adalah stakeholder yang berpengaruh tidak langsung terhadap program project. stakeholder tersier adalah stakeholder yang tidak terkait dengan program tetapi akan dipengaruhi dampak dari program project. stakeholder utama stakeholder sekunder stakeholder tersier analisis permasalahan menyusun list permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program project. menyusun dalam bentuk pohon permasalahan dimulai dengan menentukan permasalahan kunci atau permasalahan utama. menyusun penyebab dari permasalahan tersebut muncul. disusun secara bertingkat mulai dari satu tingkat tingkat lainnya. menyusun akibat dari adanya permasalahan tersebut. juga disusun secara bertingkat. pohon permasalahan memberikan gambaran mulai dari akar sampai pucuk permasalahannya dan akan menjadi panduan untuk menyusun noframe. (aa) (ep) masalah kunci focal problem matrix logical framework matrix akan menjelaskan keterkaitan hirarki logis mulai dari input, aktifitas, output, purpose dan goal dari project. matrix juga menerangkan setiap hirarki logis tersebut dengan indikator, alat verifikasi indikator dan asumsi yang digunakan. ada analisis logis yang digunakan, yaitu analisis logis vertikal dan analisis logis horizontal. analisis vertikal dilakukan menjelaskan mengapa dan bagaimana project akan dilakukan dalam mencapai target secara bertingkat. analisis horizontal dilakukan untuk menjelaskan prasyarat apa yang dibutuhkan supaya setiap kegiatan dapat dilakukan. tujuan project lingkungan project goal asumsi purpose asumsi bukti fisik indikator yang kualitatif yang asumsi yang menunjukkan kondisi digunakan digunakan goal tujuan tercapainya maksud untuk dengan melihat program project mengukur faktor external indikator indikator yang asumsi yang purpose menunjukkan kondisi digunakan maksud tercapainya maksud dengan melihat program project faktor external output keluaran activities indikator yang dicapai asumsi yang dari kegiatan yang digunakan input kegiatan dilakukan (termasuk dengan melihat biaya, sdm, dll) faktor external penyusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta berdasarkan perkenan nomor tahun tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah). process ) ) output customer finalisasi peta proses peta proses bisnis instansi pemerintah mumsupplier input process output customer output customer c). peta relasi prosesame esa men r:bab kajian teoritis dan praktik empiris kajian teoritis pemerintah daerah pemerintah merupakan lembaga atau organisasi resmi yang memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat. definisi pemerintah menurut berbakti sebagai berikut pemerintah government) secara etimologis berasal dari kata yunani, kuburan atau nakhoda kapal. artinya, menatap kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat tujuan yang ditetapkan . menurut drama, terdapat dua pengertian dari pemerintah yang berkembang secara umum, yaitu pemerintah dalam arti luas dan arti sempit. berkaitan dengan pengertian tersebut, berpendapat mengenai konsep pemerintah dalam arti luas dan arti sempit, sebagai berikut:disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. hal ini terdapat misalnya indonesia bawah undang undang dasar kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif . sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja drama, gambarkan garis garis horizontal untuk membentuk suatu baris untuk menunjukan fungsi fungsi yang terlibat dalam proses. baris ini juga dapat merepresentasikan peran tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung semen lol unit teknis beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta sekjen sat unit teknis demikian secara theoretical gambaran proses pengkajian yang bersifat filosofis seperti dalam menganalisa visi dan misi kepala daerah ini yang dikaitkan dengan perangkat daerahnya agar menjadi kendaraan yang tepat dan tidak terlewat sehingga dapat mewujudkan masyarakat kota bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. untuk selanjutnya hasil perumusan logic model visi dan misi ini dan dan hasilnya seperti yang tergambar bawah ini sebagai landasan sosiologis dari naskah akademik ini. landasan sosiologis sedangkan yang landasan sosiologis dalam naskah akademik ini! op.cit dalam satu audiensi dengan pimpinan daerah kota bandung mengemukakan kendala dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan struktur yang kurang sesuai sehingga berdampak kepada efektivitas pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan atau menurut salah seorang pimpinan daerah kota bandung istilahnya sering dibeli . berikut adalah rincian tujuan dan sasaran penjabaran visi misi pemerintah kota bandung periode misi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing indikator kinerja harapan lama bersekolah tahun) kondisi awal bo17): kondisi akhir indikator kinerja kondisi awal kondisi akhir indikator kinerja data rata nilai hasil ujian angka) kondisi awal kondisi akhir misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih indikator kinerja nilai indeks kepuasan persentase) kondisi awal s1,b1 kondisi akhir indikator kinerja mulai evaluasi skip predikat) kondisi awal uli: kondisi akhir indikator kinerja nilai ppd predikat) kondisi anal sangat tinggi kondisi akhir sangat tinggi indikator kinerja opini bpk predikat) kondisi awal wop kondisi akhir wdp indikator kinerja level kematangan smart city tingkat) kondisi awal integrative konde akhir smart misi membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan indikator kinerja pdrb perkapita juta rp| terciptanya pelabuhan ekonomi kondisi awal yang maju, berkelanjutan dan korelasi akhir berkeadilan indikator kinerja indeks daya sang pariwisata polri kondisi anal kondisi akhir indikator kinerja pengeluaran perkapita ribu rupiah orang tahun) kondisi awal kondisi akhir indikator kinerja bingka kemiskinan persen kondisi awal kondisi akhir indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka persen) kondisi awal kondisi akhir mindikator kinerja lama genangan yang tertangani tujuaari gada titik genangan menit) terwujudnya infrastruktur dan tata. kondisi awal ruang kota yang berkualitas dan kondisi akhir berwawasan lingkungan indikator kinerja indikator kinerja larilah #aspek pan kemacetan persentase rth persen kena kondisi awal aou7i kondisi awal kondisi ooa kondisi akut kondisi akhir indikator kinerja luasan kawasan kumuh persen) kondisi awal kondisi akur indikator kinerja cakupan layanan air bersih persen| kondisi awal bol7i: f7. kondisi akur indikator kinerja indikator kinerja yam las mma hidup poin) cakupan layanan pengelolaan kondisi awal tampah persen) kondisi akhir kordlsl awal kondisi akhir misi mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi indikator kinerja tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan persentase) kondisi awal milyar kondisi akhir meningkat indikator kinerja realisasi program prioritas pembangunan dibiayai dari till dan sumbangan pihak kena persentase) kondisi awal kondisi akhir indikator kinerja realisasi program prioritas pembangunan dibiayai swasta persentase) kandis awal komedlisi akhir dari sasaran, program, indikator kinerja tersebut setiap perangkat daerah mempunyai tanggung jawab masing masing dalam menjalankan setiap program dan indikator kinerja tersebut, adapun rinciannya, dijelaskan melalui tabel berikut misi kinerja anggaran daerah terwujud membangun meningkat program angka dinas nya kota membangun masyarakat pendidikan partisipasi pendidikan bandung masyarakat kota kualitas anak kasar paud yang yang bandung pendidikan usia dini unggul, humanis, yang masyarakat program angka dinas nyaman, agamis, mandiri pembinaan partisipasi pendidikan sejahtera berkualitas dengan dan kasar dan dan berdaya jaminan pengembang agamis saing pendidikan, kesehatan pendidikan yang dasar bermutu, adil dan angka dinas bab berlandaskan kasar smp persentasi dinas nilai nilai inovasi pendidikan agama dan pendidikan budaya yang membangun dimanfaatkan masyarakat untuk kota pelayanan bandung pendidikan yang persentase dinas mandiri manajemen pendidikan dengan pelayanan jaminan pendidikan pendidikan, yang kesehatan dimanfaatkan yang program angka dinas bermutu, pendidikan partisipasi pendidikan adil dan non formal kasar merata kesetaraan berlandaskan program persentase dinas penggunaan sekolah yang pendidikan nilai nilai bantuan difasilitasi agama dan operasional pengelolaan budaya sekolah bantuan bos) operasional sekolah bos) program angka putus dinas bantuan sekolahersentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan program persentase dinas peningkatan pendidik dan pendidikan mutu tenaga pendidik kependidikan dan tenaga yang kependidikan disertifikasi program jumlah dinas peningkatan pustaka per perpustakaan kualitas tahun dan kearsipan pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca program cakupan sistem dinas peningkatan informasi perpustakaan sistem perpustakaan dan kearsipan administrasi dan kearsipan perpustakaan dan kearsipan program persentase dinas standarisasi fasilitas kesehatan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan yang memenuhi standar program persentase dinas keluarga peserta aktif pengendalian berencana penduduk dan program persentase dinas ketahanan kelompok pengendalian keluarga tribuna aktif penduduk dan program jumlah peserta dinas promosi baru pengendalian keluarga penduduk dan berencana jumlah kampung aktif program persentase dinas pemberdayaan penurunan pemberdayaan dan tindak perempuan, perlindungan kekerasan perlindungan perempuan terhadap anak dan perempuan pemberdayaan masyarakat program persentase dinas perlindungan kelurahan pemberdayaan layak anak perempuan, pemenuhan perlindungan hak anak anak dan pemberdayaan masyarakat program persentase dinas peningkatan bandung kota pemberdayaan pemberdayaan ramah lansia perempuan, perlindungan perlindungan anak dan pemberdayaan pemenuhan masyarakat hak lanjut usia program persentase dinas pangan pengawasan pangan segar dan pertanian mutu dan yang aman keamanan dikonsumsi pangan program jumlah dinas pangan pencegahan maksimum dan pertanian dan kasus penyakit penanggalan zoonosis gan penyakit hewan ternak program skor pola dinas pangan ketahanan pangan dan pertanian pangan harapan pph) konsumsi jumlah cadangan pangan ekuivalen besar program produksi ikan dinas pangan pengembang dan pertanian perikanan bias tingkat berdasarkan definisi tersebut atas, pemerintah merupakan lembaga yang memiliki wewenang atau kekuasaan berdasarkan konstitusi yang terdiri atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. masih menurut drama dalam buku kybernology ilmu pemerintahan baru) menyatakan: pemerintah adalah: pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) wilayah negara indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib pelayanannya . drama, taliziduhu drama mencoba memberikan definisi secara lebih terperinci, melalui pendekatan kelembagaan dan pendekatan produk (hasil). sebagai berikut: pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara seperti diatur dalam undang undang dasar (konstitusi) suatu negara.sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, yaitu meliputi fungsi legislatif dan eksekutif. pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja. pemerintah dalam arti tersempit yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. pemerintah dalam arti pelayanan yaitu pemerintah yang melayani pemohon. pemerintah dalam konsep pemerintahan pusat adalah pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tinggi). pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, pemerintah yang mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas batasnya. pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah adalah pemerintah yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi, dimanakekuasaan (urusan) pusat dikelola oleh pemerintah wilayah. drama, shady dalam rawan memberikan definisi tentang konsep pemerintah yang ditinjau dari pengertian berikut, yaitu: the authoritative program persentase dinas perlindungan penanganan pemberdayaan dan perempuan dan perempuan, penanganan anak korban perlindungan perempuan kekerasan anak dan dan anak pemberdayaan korban masyarakat kekerasan program tingkat dinas pemberdayaan partisipasi pemberdayaan masyarakat perempuan, kelembagaan dalam perlindungan dan pembangunan anak dan partisipasi pemberdayaan masyarakat masyarakat program persentase dinas pemuda pembinaan kegiatan dan olahraga membudaya kebudayaan dan dan memasyarakat pemasyarakatan tan olahraga olahraga masyarakat secara rutin program persentase dinas perlindungan kawasan lingkungan dan konservasi hidup dan konservasi terpelihara kebersihan sumber daya alam program jumlah sampah dinas pengembang yang lingkungan kinerja memanfaatkan hidup dan pengelolaan dan daur ulang kebersihan persampaha sumber sampah program luasan dinas sarana drainase dalam penataan prasarana kondisi baik ruang kebinamarga misi kinerja anggaran daerah terwujud terpaksa meningkatnya program nilai hasil badan kota mewujudkan nanya kapasitas dan peningkatan evaluasi perencanaan bandung tata reformasi akuntabilitas akuntabilitas akuntabilitas pembangunan, yang kelola birokrasi kinerja kinerja kinerja kota penelitian dan unggul, pemerintah yang birokrasi birokrasi bandung pengembangan nyaman, yang efektif komponen sejahtera melayani dan pelaporan dan agamis efektif, efisien efisien dan bersih program persentase badan pengendalian indikator perencanaan dan evaluasi program pembangunan, pembangunan rpm penelitian dan tercapai atau pengembangan daerah melebihi target program persentase badan perencanaan dokumen perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan, daerah pembangunan penelitian dan yang pengembangan disusun tepat waktu program persentase badan penyusunan pelaporan perencanaan data, pelaksanaan pembangunan, informasi perencanaan penelitian dan dan pembangunan pengembangan pelaporan yang perencanaan disusun pembangunan tepat waktu program nilai ppd bagian peningkatan kota pemerintahan kinerja penyelenggara aan pemerintah daerah program persentase bagian penyelenggara penyelenggara pemerintahan aan otonomi aan otonomi daerah, daerah, pemerintah pemerintah daerah daerah dan dan pemerintah pemerintah wilayah wilayah program persentasi badan pengelolaan layanan data pengelola dan data dan keuangan dan informasi informasi aset perangkat daerah program persentase badan peningkatan lahan milik pengelola dan pemerintah keuangan dan pengembang kota aset bandung pengelolaan yang aset daerah bersertifikat program persentase badan pembinaan dokumen pengelola dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan keuangan aset keuangan disusun kota tepat waktu program persentase badan peningkatan pengelolaan pengelola dan keuangan keuangan dan pengembang dan aset aset daerah pengelolaan sesuai keuangan peraturan daerah perundangan yang berlaku program persentase inspektorat peningkatan yang pengawasan tidak penyelenggara mendapat aan temuan pemerintah terindikasi daerah tindak pidana korupsi yang material program persentase inspektorat dukungan capaian reformasi pelaksanaan birokrasi dan pengawasan pencegahan korupsi program persentase inspektorat peningkatan tenaga sistem pemeriksa pengawasan dan aparatur pemerintah pengawasan daerah yang profesional program persentase bagian pengembang penataan organisasi dan kebijakan kelembagaan pemberdayaan organisasi dan aparatur dan ketatalaksaa daerah pemberdayaan organisasi aparatur perangkat daerah daerah program indeks dinas pelayanan kepuasan penanaman perijinan masyarakat modal dan ptsp program cakupan dinas pemanfaatan pemanfaatan kependudukan data dan data dan dapil dokumen penduduk penduduk program presentasi badan pembinaan pelayanan kepegawaian dan administrasi pendidikan dan pengembang kepegawaian pelatihan aparatur tepat waktu program presentase badan pengelolaan pegawai yang kepegawaian data dan datanya pendidikan dan informasi akurat pelatihan kepegawaian program presentase badan peningkatan asn yang kepegawaian kapasitas mengikuti pendidikan dan sumber daya pengembang pelatihan aparatur kompetensi minimal per tahun program persentase dinas layanan layanan komunikasi informasi informasi dan publik melalui informatika media kepada masyarakat program cakupan dinas peningkatan pengembang perpustakaan dan kualitas dan kearsipan pengembang sumber daya kualitas perpustakaan layanan dan informasi kearsipan perpustakaan dan sistem administrasi kearsipan program indeks sekretariat layanan kepuasan dewan peningkatan pelayanan kapasitas sekretariat lembaga dprd perwakilan kepada rakyat pimpinan daerah dan angggota dprd misi indikator rata rata perangkat (wa terwujud misi terciptanya meningkat program jumlah usaha dinas nya membangun pertumbuhan pemberdayaan mikro yang koperasi kota perekonomian ekonomi perekonomian umkm usahanya umkm bandung yang mandiri, yang maju, kota meningkat yang kokoh dan berkelanjutan program jumlah dinas unggul, berkeadilan dan pemberdayaan koperasi koperasi nyaman, berkeadilan dan berkualitas umkm sejahtera perlindungan dan koperasi agamis program jumlah sentra dinas pengembangan industri yang perdagangan sentra sentra meningkat dan industri daya asingnya perindustrian unggulan program nilai ekspor dinas peningkatan kota bandung perdagangan dan dan pengembangan perindustrian ekspor program pelaku usaha dinas peningkatan perdagangan perdagangan perdagangan dalam negeri dan dalam negeri berkualitas perindustrian program produksi ikan dinas pengembangan konsumsi perdagangan budidaya dan perikanan perindustrian program produktivitas dinas pangan peningkatan tanaman padi dan pertanian produksi pertanian program populasi dinas pangan peningkatan ternak dan pertanian produksi peternakan program jumlah dinas peningkatan investor penanaman promosi dan mdn pma) modal dan kerjasama ptsp investasi program nilai investasi dinas peningkatan berskala penanaman iklim investasi nasional modal dan dan realisasi mdn pma) ptsp investasi program persentase dinas pembangunan daya tarik kebudayaan dan wisata dan pariwisata pengembangan dikembangkan destinasi wisata program persentase dinas pengembangan jasa usaha kebudayaan industri pariwisata dan pariwisata pariwisata berstandar baik tersertifikasi jasa usaha program tingkat brand dinas pengembangan awareness kebudayaan pemasaran pariwisata dan pariwisata pariwisata kota bandung kata pengantar puji dan syukur kami lanjutkan kehadiran allah swt, tuhan yang maha esa, karena hanya atas karunia dan rahmat nya, penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung dapat diselesaikan dengan baik. penyusunan naskah akademik ini merupakan kerjasama antara bagian organisasi sekretariat daerah kota bandung dengan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik fisip) universitas pajajaran. penyusunan naskah akademik ini dilakukan untuk memberikan justifikasi ilmiah dan pertanggungjawaban secara akademis sekaligus bentuk partisipasi dari kalangan akademik juga sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas materi pokok rancangan perubahan peraturan daerah dimaksud yang terkait, serta kebutuhan hukum masyarakat akan perubahan peraturan daerah kota bandung tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung serta fgd dengan organisasi perangkat daerah kota bandung, khususnya bagian organisasi sekretariat kota bandungiii direction and administration the affairs men women nation, city, etc. yang artinya adalah sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. dalam menjalankan aktivitas penyelenggaraan negara tersebut, pemerintah memiliki pedoman yang akan menjadi landasannya. label mendefinisikan pemerintahan sebagai gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintahan itu sendiri. pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas kekuasaandalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (voters) maupun para pekerja (workers). jika pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut robinson pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. hampir sama seperti yang dikemukakan oleh samuel edward biner yang dikutip oeh residen government diartikan sebagai berikut: menunjuk pada kegiatan atau proses memerintah, yakni melakukan kontrol atas pihak lain. menunjuk pada masalah masalah negara dalam kegiatan atau proses dijumpai. menunjukkan cara, metode, atau sistem masyarakat tertentu diperintah. secara lebih luas, residen memberikan pandangannya mengenai pemerintahan, yaitu: dalam organisasi negara, pemerintah sebagai lingkungan jabatan adalah alat alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan suprastruktur lainnya. jabatan jabatan ini menunjukkan lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu dalam memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. karena itu, jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jabatan jabatan lainnya sering juga disebut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. pemerintahan yang dikemukakan atas dapat disebut program persentase sub dinas pelindungan objek kebudayaan objek pemajuan pemajuan dan pariwisata kebudayaan kebudayaan yang dilindungi program persentase sub dinas pengembangan objek kebudayaan objek pemajuan pemajuan dan pariwisata kebudayaan kebudayaan yang dikembangkan program persentase sub dinas pemanfaatan objek kebudayaan objek pemajuan pemajuan dan pariwisata kebudayaan kebudayaan dimanfaatkan program jumlah dinas tenaga peningkatan peserta kerja kualitas dan pelatihan yang produktivitas meningkat tenaga kerja kompetensinya program jumlah dinas tenaga peningkatan pencari kerja kerja kesempatan terdaftar yang kerja ditempatkan program padat jumlah dinas tenaga karya pekerja padat kerja karya program persentase dinas tenaga perlindungan kasus selesai kerja dan melalui pengembangan perjanjian lembaga bersama ketenagakerjaan program persentase badan peningkatan pengelolaan pengelola dan keuangan dan keuangan dan pengembangan aset daerah aset pengelolaan sesuai keuangan peraturan daerah perundangan ang berlaku program persentase badan peningkatan lahan milik pengelola dan pemerintah keuangan dan pengembangan kota bandung aset pengelolaan yang aset daerah bersertifikat program jumlah badan perencanaan pendapatan pengelola dan pajak daerah pendapatan pengembangan daerah pengelolaan pajak daerah program sarana lama dinas dan prasarana genangan penataan sumber daya yang ruang air tertangani pada titik genangan program sarana jumlah pju dinas dan prasarana dalam kondisi penataan penerangan baik ruang jalan umum terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan program aktivasi sub dinas pengembangan sektor kebudayaan ekosistem ekonomi dan pariwisata kreatif kreatif program persentase dinas pengembangan sdm usaha koperasi usaha kecil mikro yang umkm meningkat kualitasnya program persentase dinas pemuda pengembangan pemuda yang dan olahraga kreatifitas dan mengikuti inovasi pemuda kegiatan pengembangan kepemudaan program persentase dinas pemuda pembinaan organisasi dan olahraga kepemudaan pemuda dan pemuda yang aktif positif program persentase dinas pemuda pembinaan kegiatan dan olahraga kebudayaan kebudayaan dan dan pemasyarakatan memasyarakat olahraga olahraga masyarakat secara rutin program bertambahnya dinas pangan peningkatan pelaku usaha dan pertanian pengolahan dan bidang pemasaran peternakan hasil peternakan program persentase rehabilitasi anak dan sosial anak dan lansia lanjut usia terlantar yang terlantar terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya program persentase pemberdayaan asks yang potensi sumber berperan aktif kesejahteraan dalam sosial penyelenggara kessprosentase dinas sosial pembinaan para penyandang dan penyandang disabilitas penanggalan cacat dan eks yang kemiskinan trauma memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasarcakupan data dinas sosial identifikasi dan warga miskin dan inventarisasi yang penanggalan data pks terverifikasi kemiskinan dan valid program cakupan dinas sosial perlindungan korban dan sosial bencana bencana yang penanggalan terlayani tepat kemiskinan waktu program jumlah dinas pangan ketahanan cadangan dan pertanian pangan pangan ekuivalen beras program jumlah dinas pemberdayaan yang koperasi umkm usahanya umkm meningkat program persentase dinas penyelenggaraan rumah tidak perumahan dan layak huni dan kawasan peningkatan diperbaiki permukiman, kualitas pertanahan perumahan dan pertamanan program angka putus dinas bantuanrogram padat jumlah orang dinas tenaga karya yang kerja mendapatkan pekerjaan sementara padat karya) program calon dinas tenaga pengembangan transmigrasi kerja wilayah diseleksi transmigrasi program persentase dinas peningkatan tingkat perdagangan distribusi lonjakan harga dan perdagangan kebutuhan perindustrian dan stabilisasi pokok harga kebutuhan pokok dan barang penting program persentase dinas jaminan kepesertaan kesehatan pembiayaan masyarakat kesehatan miskin masyarakat mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan program persentase pemberdayaan kelurahan sosial budaya klasifikasi dan ekonomi swasembada misi indikator rata rata perangkat terwujud terwujud meningkatnya program persentase dinas kota mewujudkan ruang kota pengawasan pelanggaran penataan bandung bandung infrastruktur yang nyaman dan tata ruang ruang yang nyaman dan pengendalian dan unggul, melalui dan tata berkelanjutan pemanfaatan bangunan nyaman, perencanaan ruang ruang yang sejahtera tata kota yang ditindaklanj dan agamis ruang, berkualitas uti pembangun dan sesuai berwawasan dengan infrastruktur ketentuan serta lingkungan partisipasi pengendalian kasar paud pemanfaatan program persentase dinas ruang pengelolaan rth yang perumahan yang ruang berkualitas dan kawasan berkualitas terbuka partisipasi permukiman, dan hijau rth) kasar pertanahan berwawasan dan lingkungan pertamanan program persentase badan penataan lahan milik pengelola penguasaan, pemerintah keuangan pemilikan, kota dan aset penggunaan bandung dan yang pemanfaatan bersertifikat tana meningkatnya program lama dinas infrastruktur pengelolaan genangan penataan kota terpadu sarana dan yang ruang dan prasarana tertangani berkualitas sumber daya pada titik air genangan program persentase dinas sarana dan panjang penataan prasarana jalan dalam ruang kebinamarga kondisi mantap program jumlah pju dinas sarana dan dalam penataan prasarana kondisi baik ruang penerangan jalan umum program persentase dinas peningkatan penumpang perhubungan pelayanan sarana angkutan angkutan umum program persentase dinas ketertiban ketercapaian perhubungan dan tertib dan keselamatan keselamatan lalu lintas lalu lintas dan angkutan jalan program persentase dinas penataan luasan perumahan kawasan kawasan dan kawasan permukiman pemukiman permukiman, kumuh pertanahan dan pertamanan program persentase dinas penyelenggara kepala perumahan aan dan keluarga dan kawasan peningkatan masyarakat permukiman, kualitas berpenghuni pertanahan perumahan lan rendah dan mbr) pertamanan menempati hunian yang sebagai pemerintahan dalam arti umum atau arti luas. residen, sementara pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif residen, dengan kata lain, pemerintahan dalam arti sempit hanya mengacu kepada proses pemerintahan bagian lembaga eksekutif saja. selain itu ada pendapat lain menurut inu kencana, yaitu: perintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. yang berarti dalamnya terdapat dua pihak yang memiliki wewenang dan yang lain diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. setelah ditambah lagi akhiran an menjadi pemerintahan. berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. kencana, berdasarkan hal itu pemerintahan mengacu pada proses, cara, dan tindakan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah. maka peneliti menyimpulkan pemerintahan merupakan setiap proses, cara, dan tindakan yang dilakukan badan atau lembaga pemerintah yang kekuasaan dan wewenangnya melingkupi secara keseluruhan, tidak hanya bagian eksekutif saja. berbakti memandang pemerintahan dari tiga aspek, adalah aspek dinamika, struktural, dan tugas dan wewenang. adapun tiga aspek tersebut sebagai berikut: aspek dinamika, pemerintahan adalah segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan, dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat, dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. aspek struktural fungsional, pemerintahan mengacu pada seperangkat fungsi negara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. aspek tugas dan kewenangan, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. meningkatnya program indeks kualitas pengendalian kualitas air lingkungan pencemaran ika) hidup kota dan bandung perusakan air program persentase dinas pengendalian sungai lingkungan pencemaran dengan hidup dan dan status kebersihan rehabilitasi indeks kerusakan pencemaran air cemar ringan program indeks dinas pengendalian kualitas lingkungan pencemaran udara iku) hidup dan udara dan kebersihan dampak perubahan iklim indeks so2 gea misi indikator rata rata perangkat ost moto terwujud misi optimalisasi meningkat program laporan dinas kota mengembang partisipasi pemberdayaan partisipasi pemberdayaan bandung dan partisipasi kelembagaan swadaya yang pembiayaan kolaborasi dan dan partisipasi masyarat perempuan, unggul, kota yang dalam kolaborasi masyarakat perlindungan nyaman, partisipatif, pembangun masyarakat anak dan sejahtera kolaboratif dan dalam pemberdayaan dan agamis terintegrasi pembangun masyarakat program jumlah pemberdayaan lembaga kelembagaan yang dan partisipasi berpartai masyarakat pasi dalam pembantu nan jumlah perangkat daerah yang terdapat dalam program masing masing misi, dijelaskan melalui tabel bawah ini daerah yang terdapat perangkat daerah dalam program wins pendidikan masyarakat misi misi dinas perdagangan dan perindustrian ina tenaga kerja dinas sesal dan penanggulangan kemiskinan misi penunjang urusan lainnya dinas penanaman modal dan ptsp loo sehingga total program yang terdapat perangkat daerah adalah sebagai berikut jjw pada perangkat perangkat daerah daerah masyarakat dinas lingkungan hidup dan kebersihan dinas penataan ruang berdasarkan definisi pemerintahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam arti luas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan dari pemerintahan. maka peneliti berkesimpulan bahwa pemerintahan merupakan setiap proses, cara, dan tindakan yang dilakukan lembaga publik pemerintah yang kekuasaan dan wewenangnya melingkupi secara keseluruhan. menurut rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem keterlibatan masyarakat dalam menjalani kehidupannya secara wajar. karena pemerintahan modern pada dasarnya merupakan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana salah satu fungsi pemerintah. tugas tugas pokok pemerintahan menurut rasyid adalah: menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara cara kekerasan. memelihara tata tertib dengan cara mencegah terjadinya rontok gantikan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status sosial apapun yang melatar dan didimana perselisihan dapat didamaikan. melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan pemerintah. ini antara lain mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos, dan pencegahan penyakit menular. melakukan upaya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang orang jompo dan anak anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya. menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. selain itu berdasarkan hasil fgd yang dilakukan tanggal maret yang dilakukan para perangkat daerah kota bandung, terdapat beberapa fakta dilapangan yang dapat digunakan sebagai landasan sosiologis dari kajian ini, seperti: dinas perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan, dpp3) menyatakan pada prinsipnya tidak menjadi masalah jika nomenklatur dinas tersebut berubah, namun perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi. seperti tugas bidang pertanahan memiliki irisan dengan buka dan beririsan juga dengan tugas permukiman dan perumahan, sehingga diusulkan terkait pertanahan sebaiknya dikembalikan dengan bagian aset. selain itu dalam permendagri disebutkan bahwa pertanahan lahan itu bukan kewenangan kabupaten kota sehingga akan berdampak pada struktur organisasinya. oleh karena itu, dpp3 menganggap ada bagian dalam dpp3 yang tidak memiliki induk atas sedangkan instansi vertikalnya sama. dinas pangan dan pertanian, jika dilihat dari permendagri dinas pangan dan pertanian asalnya adalah dinas ketahanan pangan, dispangtam berpandangan bahwa perubahan nomenklatur merupakan salah satu sarana dalam mengakses berbagai program dari pusat, namun perubahan tersebut jangan sampai menghilangkan urusan urusan yang memang dibutuhkan. hingga saat ini belum banyak potensi yang dapat tergali oleh dispangtam dan masih ada persepsi yang harus lurusan terkait pertanian yang hanya ada desa tidak butuh lahan tapi pertanian butuh spesies pertanian. dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah, berpandangan bahwa terkait perubahan perda tahun dari segi sook belum ada usulan perubahan tugas dan fungsi. namun berdasarkan hasil evaluasi provinsi jawa barat, dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah agar mengikuti peraturan kementerian atasnya, yaitu menjadi dinas koperasi usaha kecil dan menengah. mikro merupakan tugas kabupaten kota, namun berdasarkan hasil evaluasi provinsi tersebut, kata mikro menjadi dihilangkan. hal ini tidak menjadi permasalahan, karena fungsi mikro ada fungsi usaha kecil, jika mikro tidak disebutkan dalam nomenklatur perangkat daerah fungsinya tetap ada dalam bidang. pada prinsipnya kewenangan kab kota ada dibidang mikro, sedangkan kecil dan menengah merupakan fasilitasi saja, karena kecil kewenangan provinsi dan menengah kewenangan pusat. dinas kebakaran dan penanggulangan bencana, berpendapat bahwa harus terpisah antara penanggulangan bencana dengan dinas pemadam kebakaran. sesuai permendagri terbaru fungsi kebakaran bersifat lebih mandiri, sedangkan penanggalan bencana dibentuk oleh bpbd. selain itu dalam tahun urusan pemerintahan kab kota sub penyelenggaran pemadam kebakaran terdiri dari pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan infeksi peralatan alat kebakaran disinfektigasi dan pemberdayaan masyarakat. hal ini membuktikan bahwa terdapat urusan yang berbeda antara kebakaran dan bencana. sedangkan terkait permasalahan bpbd, saat ini ada dorongan untuk segera membentuk bpbd. badan pengelolaan pendapat daerah, berpendapat bahwa kondisi eksisting saat ini bpp tidak masuk dalam perubahan propemperda, namun dalam hasil pemetaan permendagri tahun dan permendagri tahun terdapat nomenklatur penggabungan dengan keuangan dan nomenklatur sendiri sesuai tipologi dan hasil fasilitasi kemendagri. sehingga hanya kata pengelolaan saja yang berbeda dengan permendagri tahun yaitu badan pendapatan daerah, namun disampaikan kata pengelolaan merupakan suatu proses manajerial dan koordinasi. dinas perpustakaan dan kearsipan, belum dapat memberikan masukan lebih dalam terkait perubahan nomenklatur dinas. namun berdasarkan evaluasi provinsi jawa barat dan berpedoman pada peraturan kepala arsip nasional nomor tahun bahwa nomenklatur dinas perpustakaan dan kearsipan menjadi dinas perpustakaan dan arsip. dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan, mengusulkan untuk menghilangkan nomenklatur penanggulangan kemiskinan sehingga dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan menjadi dinas sosial. dp3apm mengusulkan perubahan nomenklatur dari dp3apm menjadi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan permendagri. pemberdayaan masyarakat dp3apm hanya memfasilitasi lembaga kemasyarakatan, pkk, lpm, karang taruna dil. dinas lingkungan hidup dan kebersihan dlh), dlh berpandangan bahwa seksi pemeliharaan lingkungan hidup hanya memiliki fungsi konservasi ekologi dan lingkungan hidup. sedangkan kebersihan menjadi urusan dinas lain rekam mengalami kendala pada tahun yang mana harus kelas saat ini rsbm memiliki kursi gigi tempat tidur, sedangkan kelas harus memiliki minimal tempat tidur. dasar tempat tidur ada pada tahun rekam tipe rski, saat ini rski memiliki tempat tidur sehingga mengusulkan perubahan tipe menjadi tipe hal ini didasarkan pada kemenkes tahun lebih dari tempat tidur bisa tipe rsud, mengusulkan perubahan tipe menjadi karena sudah memiliki tempat tidur. selain itu rsud telah memiliki direktur rumah sakit dengan kepala bagian dan kepala bidang. dilanjut fgd tanggal april dinas pekerjaan umum (melalui sedianya) sepakat untuk menerima bina konstruksi sehingga dinas yang menurut pengkaji depan menjadi dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi akan memiliki bidang yaitu bidang sda, bina marga, drainase dan trotoar serta bina konstruksi. landasan yuridis dasar berlaku secara yuridis (yuridische gending) mengandung arti: pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang undangan,ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, manan, selain itu terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang antara lain sebagai berikut: lex superior derogat legi inferior,, lex spesialis derogat lex generalis, yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, lex posteriori derogat lex priori, yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, delegate protestas non protest delegasi, yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi diaries, landasan yuridis evaluasi susunan perangkat daerah kota bandung ini antara lain sebagai berikut: undang undang dasarangkat daerah,peraturan pemerintah nomor tahun tentang kecamatanil.... peraturan menteri perindustrian nomorzz. aabbccddeeffgghhiiji:kk. ilmmnjangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah kota bandung jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatmeliputi ketentuan umum, materi, dan ketentuan penutup. jangkauan pengaturan peraturan daerah kota bandung tentang penyelenggaraan pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung existing, mengalami perbaikan kurang dari (lima puluh persen), sehingga menurut tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, kalau perbaikannya kurang dari o, maka dibentuk peraturan daerah perubahan, bukan peraturan daerah baru. perubahan peraturan daerah ini meliputi perubahan tentang nomenklatur dan tipologi perangkat daerah pada: dinas pekerjaan umum. dinas penataan ruang. dinas perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan. dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan. dinas tenaga kerja. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. dinas lingkungan hidup dan kebersihan. dinas perpustakaan dan kearsipan. dinas kebakaran dan penanggulangan bencana. badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. badan pengelolaan keuangan dan aset. badan pengelolaan pendapatan daerah. rumah sakit umum daerah. oleh karena itu, rancangan peraturan daerah ini lebih tepat untuk diberi judul atau nomenklatur. arah pengaturan naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk, terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung. pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung yang baru dimungkinkan dilakukan penataan ulang padapenataan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan baik tingkat provinsi ataupun pemerintah kota bandung. berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah kota bandung yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa barat, pada prinsipnya besaran struktur organisasi telah sesuai dengan tipologi hasil pemetaan urusan pemerintahan. namun demikian, terdapat beberapa menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, hutan. pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan perkembangan untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi. rasyid, hanif nurcholis dalam mengemukakan pemerintah daerah dengan istilah local government yang dijelaskan sebagai berikut: local government dalam arti pertama menunjuk pada lembaga orangnya. maksudnya local government adalah organ badan organisasi pemerintah tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah. dalam arti ini istilah local government sering dipertukarkan dengan istilah local authority, keduanya menunjuk pada council dan major (dewan dan kepala daerah yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan. dalam konteks indonesia local government merujuk pada kepala daerah dan dprd yang masing masing pendiriannya dilakukan dengan cara dipilih, bukan ditunjuk. nurcholis, selain yang telah dijelaskan oleh nurcholis, menurut misdyanti dan kartasapoetra pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah, dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. pemerintah daerah yang merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara cara penyelesaian tugas tersebut, dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun dprd letname, nomenklatur yang harus disesuaikan dengan peraturan kementerian lembaga pemerintah non kementerian tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah, dari perangkat daerah yang dibentuk harus merubah peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan y o harus diubah peraturan kepala daerah tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah. selain itu berdasarkan hasil evaluasi pada peradaban dan perempuan urusan pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan dari perempuan, sembilan) diantaranya sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun hanya (satu) perempuan yang tidak sesuai. evaluasipun dilakukan terhadap tugas pokok dan fungsi perangkat daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian fungsi dengan unit pelaksana, seperti yang terjadi pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa. atau fungsi sub urusan bencana dilaksanakan oleh dinas kebakaran dan penanggulangan bencana. terakhir hasil evaluasi berdasarkan tata kerja pada pemerintah daerah kota bandung dapat disampaikan bahwa tata kerja perangkat daerah kota bandung telah sesuai dengan ketentuan normatif berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun atau telah sesuai kemudian peneliti juga melakukan pengecekan visi dan misi kepala daerah dengan menggunakan logic model dan cross function yang tujuannya untuk memastikan apakah visi dan misi kepala daerah baru yang nota bene terpilih setelah diundangkannya perda tahun sudah mewadahi atau dapat diwujudkan melalui perangkat daerah yang ada atau belum? setelah melalui proses penelitian dan fgd barulah peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagaimana terlihat dari hasil yang tertuang dalam draf perubahan perda baru. selain itu kajian ini didasarkan juga pada hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan lingkungan pemerintah kota bandung sendiri yang dapat dilihat dari tabel bawah ini: hasil asistensi evaluasi kelembagaan sekretariat nomenklatur bagian dan sub perlu dilakukan daerah bagian belum sesuai dengan draft perhitungan permendagri besaran setda dengan tipologi terdiri dari struktur bagian dan sub bagian, saat organisasi ini bagian dan sub bagian. melalui beban hal ini dimungkinkan berdasarkan kerja beban kerja. draft permendagri perubahan terdapat bagian sda, namun kota perhal fusidprd bagian belum sesuai permendagri perhitungan besaran pemetaan tipologi terdiri dari struktur bagian dan sub bagian, saat ini organisasi bagian dan sub bagian melalui beban bagian fasilitasi penganggaran dan kerja pengawasan dapat diakomodir, setwan belum namun penambahan subang pada mengumpulkan bagian umum dan bagian program data potensi keuangan, belum dapat kelembagaan menggambarkan beban kerja perubahan organisasi. penambahan struktur perhal fusiperubahan perhal sesuai dengan permendagri fuskewenangan berdasarkan perubahan perhal pendidikan terkait sub urusan bidang fusi pendidikan, yaitu pembinaan bahasa dan sastra belum tercantum dalam tugas dan fungsi dinas nomenklatur seksi pada bidang kesehatanperlu menjadi namun masih pembahasan menunggu perpres peraturan penyusunan terkait. sehingga struktur sook rsud masih tetap kelas kelas sambil menunggu peraturan terkait rski terdapat usulan perubahan rski perlu menjadi rsud kelas atau rski pembahasan kelas sambil menunggu dinas nomenklatur bidang dan seksi perubahan pekerjaan belum sesuai permendagri perhal fusi umum (sementara tidak efektifnya pencapaian kinerja sebelum perda diakibatkan pemisahan tugas dan terkait rkd fungsi bidang) berdasarkan proses kerja, dimana setiap bidang perubahan menunggu hasil kerja dari bidang perda perencanaan nomenklatur program dan anggaran telah dinas)nomenklatur bidang dan seksi perlu dilakukan penataan belum sesuai permendagri perhitungan besaran uang pengusulan tipologi penataan ruang menjadi bidang dan struktur subid). namun pemetaan urusan organisasi pupr adalah sehingga dapat melalui beban dibentuk dinas dengan tipologi (dpu dan ditaruh). sook tetap kerja berdasarkan pemetaan urusan perubahan perlu penambahan fungsi jasa perhal fusi kontruksi sesuai dengan surat perubah menteri pupr nomor bk. tambahan mn. tentang percepatan perda sertifikasi tenaga kerja kontruksi nomenklatur dan pembentukan organisasi sub urusan jasa kontruksi dinas)terdapat kesamaan fungsi antara belum ada perumahan seksi estetika dengan seksi pembahasan dan kawasan penyediaan, penyerahan dan lebih lanjut, pada pemukiman, pengelolaan psu, kesamaan fungsi saat asistensi pertanahan upt sarira dan subang mpeg dpp3 belum dan rekomendasi izin perumahan tidak dapat pertamanan dilaksanakan, namun pengajuan menjelaskan izin pembangunan dan terkait pengembangan perumahan dan pelaksanaan kawasan permukiman merupakan teknis setiap sub urusan perumahan dan bidang.nomenklatur perangkat daerah perubahan dan sesuai dengan kemensos perda penanggalan nomenklatur bidang dan seksi nomenklatur belum sesuai dinas) kemiskinan perubahan nomenklatur bidang. perubahan seluruh bidang melaksanakan perhal fusi fungsi penanggulangan kemiskinan. nomenklatur perlu disesuaikan dengan kemensos dilakukan beban kerja pengendalian data perhitungan cukup kecil, tidak dibentuk bidang besaran tersendiri terdapat fusi penanganan dha struktur yang bukan merupakan organisasi kewenangan kota melalui beban nomenklatur upt puskesmas keri memiliki kesamaan dengan kerja puskesmas kemensos sistem layanan rujukan terpadu untuk fakir miskin) dinas tenaga nomenklatur perangkat daerah perubahan kerja belum sesuai dengan permenaker perhal fusi perlu dilakukan tidak diatur nomenklatur bidang perhitungan dan seksi, namun perlu besaran disesuaikan berdasarkan fungsi struktur beban kerja dinas belum organisasi ternama akan melalui beban terdapat upt balai latihan kerja kerja namun belum didukung oleh sarira yang memadai dinas nomenklatur dinas pemberdayaan perubahan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak perda dan pemberdayaan masyarakat perempuan, urusan pemberdayaan masyarakat nomenklatur perlindungan bukan merupakan kewenangan dinas) anak dan kota) perubahan pemberdayaan tidak diatur nomenklatur bidang perhal fusi dan seksi, namun perlu masyarakat disesuaikan berdasarkan fungsi perlu bidang perlindungan dan dilakukan pemenuhan hak lanjut usia, perhitungan bidang pemberdayaan dan kelembagaan partisipasi besaran masyarakat, bidang pemberdayaan struktur sosial budaya dan ekonomi organisasi masyarakat, tidak melaksanakan melalui beban urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan kota. pelaksanaan kerja tugas pemberdayaan masyarakat) dengan bukan kewenangan perangkat hilangnya daerah menjadi tugas sekretariat daerah bagian pemerintahan) bidang maka bidang perlindungan dan tipologi turun pemenuhan hak lanjut usia menjadinomenklatur bidang dan seksi perubahan pengendalian belum sesuai dengan perak badan perhal fusi kependudukan dan keluarga penduduk berencana nasional j2. perlu dan keluarga ruang lingkup pekerjaan beban dilakukan berencana kerja kecil perhitungan indikator kinerja merupakan target besaran provinsi bukan lingkup kota terdapat irisan antara seksi bina struktur ketahanan keluarga, balita, lansia dengan bidang perlindungan dan organisasi pemenuhan hak lanjut usia pada melalui beban dp3apm dan fungsi kualitas keluarga pada dp3apm kerja perubahan perda tipologi menjadi dinas pangan nomenklatur perangkat daerah perubahan dan pertanian belum sesuai perhal fusi nomenklatur bidang dan seksi perlu belum sesuai output hasil kerja bidang dilakukan pemberdayaan dan penyuluhan perhitungan kerjasama beririsan dengan fungsi besaran bidang pertamanan pada dpp3 pelaksanaan penyuluhan dapat struktur diefektifikan fungsinya pada setiap organisasi bidang penyuluh pertanian) melalui beban fasilitasi kerja sama diefektifkan keri kerja pada sekretariat bidang keamanan pangan memiliki perubahan kesamaan fungsi dengan seksi perda produksi dan kesehatan pada nomenklatur setiap bidang pembagian beban kerja antar seksi dinas)nomenklatur perangkat daerah perubahan lingkungan belum sesuai dengan permen lhk perhal fusi hidup dan perubahan kebersihan menolak setjen kum. perda nomenklatur nomenklatur bidang dan seksi dinas) belum sesuai pengusulan upt baru terkait dengan perda pengelolaan sampah dinas telah sesuai kependudukan dengan ketentuan dan yang dikeluarkan pencatatan oleh kemendagri sipil dinas nomenklatur bidang dan seksi perubahan perhal perhubungan belum sesuai fusi uraian tugas bukan pekerjaan teknis hanya pendukung dinas pengelolaan informasi dan perubahan perhal komunikasi komunikasi publik merupakan fusi dan kewenangan kominfo saat ini informatika muncul juga bag. humas dinas terdapat urug prosedur pelayanan perubahan koperasi, tata cara pengesahan pendirian perhal fusi usaha mikro, koperasi, perubahan anggaran perlu dilakukan kecil dan dasar koperasi, dan pembubaran perhitungan menengah koperasi merupakan besaran kewenangan pusat struktur perlu dihitung kembali beban tugas organisasi bidang sub urusan koperasi, saat melalui beban ini terdapat lingkup tugas yang| kerjaelemen dinas nomenklatur perangkat daerah perubahan perhal perdagangan dapat disesuaikan dengan adanya fusi dan penggabungan urusan yang masih perindustriannomenklatur bidang dan seksi perubahan penanaman penanaman modal belum sesuai perhal fusi modal dan pembentukan tim teknis perlu pelayanan usulan penambahan bidang terkait dilakukan terpadu satu penanaman modal sehingga perhitungan pintu menambah jabatan eselon besaran namun belum tergambarkan beban struktur tugasnya. organisasi melalui beban kerja dinas nomenklatur bidang dan seksi perubahan pemuda dan belum sesuai dengan kemenpora perhal fusi olah raga perlu beban kerja seksi promosi dan dilakukan kegiatan olga prestasi kecil, hanya perhitungan kelembagaan sebagai pilar pemerintah daerah pemberlakuan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam tahun telah merubah secara mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah indonesia. tahun itu terbit atas dasar pemikiran bahwa tahun sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman, ketatanegaraan dan tuntutan penyelengaraan pemerintahan daerah. akibat dari adanya perubahan tersebut, maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap pilar pilar pemerintah daerah. made sugandi mengemukakan adanya enam pilar utama dalam menata organisasi dan manajemen pemerintahan daerah, yaitu:, adanya kelembagaan yang merupakan peradaban dari otonomi yang diserahkan kepada daerah. adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan, adanya sumber sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah, adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya manajemen pelayanan umum (public services) agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel. kekuatan bisnis networking pemberian penghargaan besaran fungsi seksi terdapat pada lintas struktur bidang, tidak sesuai dengan bidang organisasi garapan sesuai dengan peraturan melalui beban kementerian pemuda dan olahraga kerja dinas nomenklatur bidang dan seksi perubahan perhal kebudayaan belum sesuai fusi dan efektifitas pelaksanaan fungsi pariwisatamungkinkan. dinas nomenklatur bidang dan seksi perubahan perhal perpustakaan belum sesuai fusi dansub urusan kebencanaan kebakaran dan peraturan daerah mengenai penanggalan pembentukan, fungsi, tugas, bencanaerubahan nomenklatur bidang perubahan pamong praja dan seksi sesuaikan dengan perhal fusi ttg satpol perlu dilakukan beberapa seksi kurang efektif perhitungan dilihat dari cakupan pekerjaan besaran yang tidak tergambarkan: struktur seksi logistik operasional organisasi seksi fasilitasi ketentraman melalui beban dan ketertiban umum dan seksi kerjanomenklatur bidang dan sub perubahan perhal perencanaan bidang belum sesuai dengan fusi pembangunan permendagri penelitian penyusunan kua pas yang saat dan ini ada bidang andalan pengembangnomenklatur perangkat daerah perubahan kepegawaian, belum sesuai perhal fusi pendidikan nomenklatur bidang dan sub perubahan dan pelatihan bidang belum sesuai perda urug penyiapan penetapan gaji nomenklatur sesuai dengan permendagri badan) merupakan tugas buka badan terdapat sehingga perubahan perhal pengelolaan perlu disesuaikan kembali fusi keuangan dan nomenklatur bidang dan sub aset bidangsub bidang pad bukan pajak tidak perubahan perhal pengelolaan memiliki kewenangan terkait fusi pendapatan pengelolaan non pajak, saat ini daerahperubahan tipologi badan, semula perubahan kesatuan yang terdiri dari bidang, perda tipologi bangsa dan subid dan subang pada badan) politik sekretariat menjadi tipe yang perubahan terdiri dari bidang, subid dan perhal fusiperubahan perhal dan fungsi pada seksi fusi pemberdayaan masyarakat dan seksi kesejahteraan sosialsumber hasil analisa read kota bandung, cc. ruang lingkup materi muatan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini mencakup: ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa: materi yang akan diatur adalah adanya penambahan mengenai asas dan perubahan nomenklatur, penambahan perangkat daerah serta perubahan pada tipologi beberapa perangkat daerah, ketentuan penutup. materi muatan rancangan peraturan daerah konsideran dan desideran pada bagian menimbang (konsideran), yang merupakan bias merupakan landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya, serta dasar mengingat (desideran), yaitu dasar hukum yang dijadikan payung hukum dalam pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung adalah sebagai berikut: menimbang: bahwa untuk melaksanak.materi muatan materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini mencakup pengaturan tentang asas yang perlu diperhatikan dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, seperti urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain asas, perda ini memuat perubahan nomenklatur, penambahan perangkat daerah dan perubahan pada tipologi beberapa dinas dan badan darah, sebagai berikut:sumber daya air dan bina marga, dinas cipta karya, bina konstruksi, dan tata ruang tipe menyelenggarakan urusan cipta karya, bina konstruksi, dan tatakebakaran dan penyelamatan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penyelam, adapun dasar pijakan perubahan pada beberapa dinas dan badan daerah adalah sebagai berikut: pep besi manan tahun sekretariat sekretariat nomenklatur sesuai dengan perangkat daerah bai ice mensisnhssai tai min bnn tahun pantat daerah perangkat daerah inspektorat inspektorat nomenklatur sesuai dengan daerah daerah tentang perangkat daerah dinas dinas nomenklatur sesuai dengan pendidikan pendidikan huruf tentang perangkat daerah dinas dinas nomenklatur sesuai dengan kesehatan kesehatan huruf tentang perangkat daerah dinas dinas nomenklatur pada pekerjaan sumber daya huruf yaitu umum air, bina pekerjaan umum dan penataan marga dan ruang bina konstruksi nomenklatur pada permendagriyaitu dinas pekerjaan umum dan penataan ruangtujuan utama dari penataan tersebut adalah bagaimana dengan penataan kewenangan (urusan otonomi), kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan dan manajemen urusan otonomi tersebut akan dapat memberdayakan pemerintah daerah agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. aspek kelembagaan merupakan pilar kedua setelah penataan aspek urusan dan kewenangan berdasarkan tahun kelembagaan merupakan peradaban untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kota. artinya, bentuk dan model kelembagaan pemerintahan daerah bergantung pada pola dan besaran urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga dalam tulisan ini terlebih dahulu akan dibahas secara singkat bahasan tentang urusan yang menjadi kewenangan daerah. dalam kaitan dengan kewenangan kota, sebagaimana diatur dalam tahun adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut: pemerintah pusat daerah provinsi daerah kab kota lokasinya lintas daerah lokasinya lintas daerah lokasinya dalam daerah provinsi atau lintas negara: kabupaten kota: kabupaten kota: penggunanya lintas daerah penggunannya lintas daerah penggunannya dalam provinsi atau lintas negara: kabupaten kota daerah kabupaten kota: manfaat atau dampak manfaat atau dampak manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah negatifnya lintas daerah negatifnya hanya dalam provinsi atau lintas negara: kabupaten kota: daerah kabupaten kota: penggunaan sumber dayanya penggunaan sumber penggunaan sumber lebih efisien apabila dayanya lebih efisien apa'a dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah dilakukan oleh daerah dilakukan oleh daerah pusat: provinsi kabupaten kota peranannya strategis bagi kepentingan nasional mam tantangan (rb perorangan tahun dan dinas bina marga dan bina konstruksi: dinas sumber daya air dan bina konstruksi, dan dinas bina marga, cipta karya, dan tata ruang. pemilihan nomenklatur yang didasarkan pada hasil fgd antara terkait pada hari kamis, april bahwa dinas tidak keberatan bila bina konstruksi masuk dalam urusannya. dinas dinas cipta penataan karya dan dalam hal hasil pemetaan ruang tata ruang: dinas sumber daya air dan bina konstruksi: dan dinas bina marga, cipta karya, dan tata ruang dinas dinas nomenklatur pada perumahan perumahan huruf (pp dan dan kawasan yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman kawasan permukiman permukiman nomenklatur peraturan aman pandangan pbb keterangan tahun pertanahan menteri pekerjaan umum dan dan perumahan rakyat nomor pertamanan dinas sosial dinas sosial nomenklatur pada dan peraturan menteri sosial penanggalan republik indonesia nomor ngan tahun tentang kemiskinan pedoman nomenklatur dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten kota yaitu dinas sosial dinas dinas sesuai dengan nomenklatur tenaga tenaga pada huruf kerja kerjaan tentang perangkat daerah sesuai dengandinas dinas sesuai dengan nomenklatur pemberdayaan pemberdayaan pada huruf tentang perempuan, perempuan perangkat daerah pelindung dan sesuai dengan anak dan perlindungan peraturan menteri pemberdayaan anak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masyarakatmemperhatikan surat angan (pre keterangan tahun mendagri nomor hal pedoman persetujuan perda tentang perangkat daerah pada angka huruf bahwa pada daerah kota yang tidak memilki desa, fungsi pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, sehingga tidak dibentuk dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. untuk pkk, teknologi tepat guna ini atau yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat masih menjadi fungsi dinas ini. kualitas keluarga termasuk lansia masuk menjadi fungsi dari dinas ini dinas dinas sesuai dengan nomenklatur pengendali pengendalian pada huruf penduduk tentang penduduk dan perangkat daerah dan keluarga sesuai dengan peraturan keluarga berencana kepala badan berencanadinas dinas pangan merupakan urusan pangan dan ketahanan pemerintahan wajib yang pertanian pangan tidak berkaitan dengan dan pelayanan dasar sesuai pertanian dengan huruf bai ie? mensnhnsai mini tahun tentang perangkat daerah pertanian merupakan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan huruf tentang perangkat daerah tentang perangkat daerah: jika suatu urusan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas daerah kabupaten kota maka urusan tersebut dapat digabung dengan dinas lain tentang perangkat daerah: penggabungan urusan pemerintahan dalam dinas berdasarkan perempuan tentang perangkat daerah: penggabungan maksimal urusan pemerintahan tentang perangkat daerah:dinas dinas sesuai dengan nomenklatur lingkungan lingkungan pada huruf hidup dan hidup lingkungan hidup) kebersihan tentang perangkat daerah paragraf penggabungan dinas kabupaten kota tentang perangkat daerah: urusan pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan atau bidang kehutanan dalam (satu) mam tantangan (rb keterangan tahun dinas daerah kabupaten kota adalah.nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada mencerminkan urusan pemerintahan yang digabung nomenklatur dinas lingkungan hidup tanpa kebersihan juga tidak akan bertentangan dengan perda tahun tentang pengelolaan sampah. dinas dinas nomenklatur pada penduduk penduduk huruf tentang dan dan perangkat daerah yaitu catatan catatan sipil administrasi kependudukan sipil dan catatan sipil dinas dinas nomenklatur sesuai dengan perhubungan perhubungan huruf tentang perangkat daerah nomenklatur sesuai dengaangan karangan tahun menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dinas dinas nomenklatur sesuai dengan komunikasi komunikasi )huruf dan dan tentang perangkat informatika informatika daerah dinas dinas nomenklatur pada koperasi, koperasi huruf usaha dan usaha tentang perangkat daerah mikro, kecil kecil dan yaitu urusan koperasi, dan menengah usaha kecil dan menengah menengah (lihat nomenklatur pada lampiran peraturan menteri tahun koperasiyaitu dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah kabupaten kota dinas dinas sesuai dengan nomenklatur perdagangan perdagangan pada huruf dan dan tentang perindustrian perindustrian perangkat daerah tentang perangkat daerah sesuai dengan nomenklatur paddinas dinas nomenklatur sesuai dengan penanaman penanaman huruf modal dan modal dan tentang perangkat pelayanan pelayanan daerah penanaman modal) terpadu terpadu nomenklatur sesuai dengan satu pintu satu pintu dinas penanaman medan dan ptsp peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang aman pandangan pbb memerankan tahuninas dinas nomenklatur sesuai dengan pemuda dan pemuda dan huruf olah raga olah raga kepemudaan dan olah raga) nomenklatur sesuai dengan bagian keduainas dinas nomenklatur pada kebudayaan kebudayaan huruf dan dan kebudayaan), huruf pariwisata pariwisata pariwisata) urusan pemerintahan pilimendikbudinas dinas nomenklatur pada perpustakaan perpustakaan huruf dan dan arsip perpustakaan, kearsipan kearsipan) satu rumpun penggabungan huruf (perpustakaan dan mam tantangan (are peperangan tahun kearsipan)yaitu dinas arsipyaitu dinas perpustakaan dinas dinas kebakaran merupakan sub kebakaran pemadam urusan dari ketentraman dan kebakaran ketertiban umum dan penanggalan dan perlindungan masyarakat. ngan penyelamatan amanat tahun bencana masing masing urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dan diwadahi dalam bentuk dinas. amanat tahun huruf sub urusan bencana status ouo sesuai tahumendagri nomor tahun harus menjadi dinas sendiri bai iet monssenbosai niat nissan tahun polisi polisi pamong pamong praja praja badan badan penggabungan: perencanaan perencanaan tentang pembangunan perangkat daerah pembangunan penelitian permendagri dan nomor tahun tentang penelitian pengembang pedoman nomenklatur dan perangkat daerah provinsi pengemban dan daerah kabupaten kota gan yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan diantaranya mengatur: dalam hal badan daerah provinsi dan badan daerah kabupaten kota mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan perhitungan nilai variabel fungsi penunjang urusan pemerintahan kurang dari nomenklaturnya menjadi nama badan sebelum mendapat tambahan bidang. mengatur tentang penelitian dan pengembangan. badan badan amanat kepegawaian kepegawaian tentang perangkat dan daerah pendidikan pengembang amanat dan sumber tentang perangkat pelatihan daya daerah, paling banyak manusia fungsi penunjang urusan (bpsdm) pemerintahan amanat tentang perangkat daerah, nomenklatur badan daerah kabupaten kota yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang urusan angan (pre keterangan tahun pemerintahan merupakan nomenklatur badan daerah kabupaten kota dari fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. nomenklatur padayaitu bpsdm kabupaten kota badan badan amanat pengelolaan keuangan keuangan bpsdm keuangan dan aset kabupaten kota) dan aset daerah amanatlanjutnya, tahun mengatur tentang kewenangan tersebut dengan membaginya berdasarkan tiga jenis, urusan, urusan pemerintahan umum, urusan absolut, dan urusan kongruenabsolut adalah merupakan kewenangan pemerintahan pusat, terdiri dari urusan pertahanan, keamanan, agama, hukum, politik luar negeri, dan moneter keuangan. sementara itu, urusan pemerintahan konsumen adalah urusan yang dilaksanakan secara bersama sama oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dam pemerintah kabupaten kotawenangan pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan pemerintahan konsumen berfokus pada membuat kebijakan berupa norma, standar, pedoman, dan kriteria spk). sementara, pemerintah daerah berfokus pada pelaksanaan urusan tersebut berupa pelayanan kepada masyarakat. urusan yang menjadi kewenangan daerah menjadi dasar dalam penetapan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. dalam kaitan tupoksi, maka dalam penyusunan anggaran perangkat daerah, seyogyanya mengikuti fungsi dari organisasi tersebut (money follow function). artinya, tidak ada satu rupiah pun yang dapat dibelanjakan tanpa adanya kejelasan fungsi. dengan demikian, batasan urusan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam tahun menjadi landasan utama dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah. ann kerangan tahun pengelolaan pendapatan keuangan bpsdm daerah kabupaten kota) pendapatan amanat permendagri nomor daerahdan badan permendagri kesatuan kesatuan tahun tentang perangkat bangsa dan bangsa dan daerah yang melaksanakan politik politik urusan pemerintahan badan asalnya adalah dinas penanggalan kebakaran dan ngan penanggulangan bencana. bencana alasan dibentuknya badan ini daerah diuraikan secara lengkap bawah ini berdasarkan uraian atas maka perangkat daerah kota bandung menjadi bertambah satu yaitu badan penanggulangan bencana daerah. berikut adalah hasil kajian terhadapanalisis yang tajam untuk melakukan pemisahan dua sub urusan menjadi sebuah keniscayaan. hasil analisis pusat studi universitas pajajaran bahwa dpp perlu untuk dipisah menjadi dua perangkat daerah, yaitu: dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dpp) dan badan penanggulangan bencana daerah bpbd). argumen untuk melakukan pemisahan dua sub urusan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, dianalisis dari aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. aspek yuridis berkaitan dengan kesesuaian arah pengaturan kelembagaan organisasi dengan peraturan per uu an yang berlaku, kemudian aspek filosofis berkaitan dengan kesesuaian dengan teori, dan aspek sosiologis berkaitan dengan kesesuaian arah pengaturan secara empiris, yaitu kesesuaiannya dengan kebutuhan pelaksanaan lapangan. aspek yuridis. materi muatan undang undang tahunalam materi muatan tahun secara tegas dikemukakan bahwabnpb) dan badan penanggulangan bencana daerah (bpbd)secara eksplisit ditegaskan bahwa tersebut mengamanatkan bahwa sub urusan penanggulangan bencana daerah dilakukan oleh lembaga yang mandiri, yaitu bpbd. sementara itu, menurut tahun tentang perangkat daerah bahwa penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas yang mandiri. demikian pula, dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah menyatakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, harus dimaknai dalam momentum dinas minimal tipe dalam kaitan ini, yang termasuk kepada urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, diantaranya: penanggulangan bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum, dan ini setara dengan urusan pendidikan dan kesehatan. dengan demikian, secara yuridis baik pemadam kebakaran ataupun penanggulangan bencana harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang mandiri, sehingga perlu dilakukan pemisahan terhadap dpp menjadi dua perangkat daerah yang mandiri, yaitu: dinas pemadam kebaikan dan penyelamatan dpp) dan badan penanggulangan bencana daerah bpbd). fungsi badan penanggulangan bencana daerah seperti diamanahkan dalam undang undang tahun adalah(b)adapun tuanya sebagaimana dijelaskan dalam meliputerah terdiri atas unsur pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana. pengarah memiliki fungsi menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. unsur pengarah terdiri atas pejabat pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli. adapun unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah memiliki fungsi koordinasi, komandoan terdiri atas tenaga profesional dan ahli yang pembentukannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. aspek filosofis, aspek filosofis berkaitan dengan hakekat prinsip prinsip dasar dari sebuah objek fenomena tertentu, yang dikemudian diformulasikan dalam sebuah konsep dan atau teori. dengan demikian, argumen pemisahan sub urusan penanggulangan bencana dengan kebakaran harus dikaji dari segi teoritis. apakah secara teoritis layak dilakukan pemisahan?. analisis secara teoritis menggunakan konsep dari stephen robbins, yaitu dilihat dari tiga aspek, sentralisasi, formalisasi, dan kompleksitas. sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada posisi puncak pada suatu struktur organisasi. istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik. kebalikan dari sentralisasi adalah desentralisasi. dalam konteks pemerintahan indonesia, sentralisasi merupakan pemusatan seluruh kewenangan kepada pemerintah pusat, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pusat daerah, digunakan azas dekonsentrasi yaitu pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusannya daerah, dengan membentuk perangkat organisasi pusat daerah. sementara desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. dalam melaksanakan urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan otonomi daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitannya dengan pemerintah pusat, sehingga disebut sebagai kewenangan yang bersifat konsumen, yaitu kewenangan tersebut dilakukan secara bersama sama antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten kota. dalam konteks tersebut, keterkaitan antar tingkatan kewenangan sangat penting untuk diperhatikan, agar terjadi sinergi dalam pelaksanaannya. dengan model kewenangan konsumen, maka secara teoritis sub urusan penanggulangan bencana perlu memperhatikan keterkaitannya dengan organisasi tingkat pusat bnpb). sehingga untuk optimalisasi pelaksanaan penanggulangan bencana, pelaksanaan sub urusan tersebut perlu diselenggarakan oleh sebuah perangkat daerah yang mandiri, yaitu bpbd. tugas pokok dan fungsi bpbd melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana dalam wilayah otonominya, serta melaksanakan tugas pembantuan (medebewind). khususnya, dalam pelaksanaan tugas kebencanaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pembentukan bpbd daerah dapat mempermudah koordinasi dan penyaluran bantuan kepada daerah ketika terjadi bencana yang dampaknya berada daerah. formalisasi diartikan sebagai derajat sejauh mana pekerjaan pekerjaan dalam suatu organisasi standardisasi. tujuannya adalah agar terjadi konsistensi dan keseragaman dalam mencapai output dan outcome, sehingga dapat dijamin tidak berubah ubah kualitasnya. penanggulangan bencana pada dasarnya melibatkan berbagai macam actor yang terlibat, pada umumnya dilaksanakan oleh organisasi bersifat adoc (formalitas yang rendah). dalam rangka menjamin kualitas produk pelayanan penanganan bencana dengan kualitas yang terstandarisasi, maka perlu dibentuk lembaga pelaksana yang mempunyai fungsi koordinasi yang kuat. sehingga bentuk formal dari perangkat daerah yang dibentuk untuk penanggulangan bencana berupa badan (bpbd), yaitu organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana dengan ciri utamanya adalah sebagai lembaga koordinasi (coordinating body). sementara itu, sub urusan pemadam kebakaran bentuk formal kelembagaannya tetap sebagai dinas, dengan ciri tugasnya adalah sebagai pelaksana teknis (operating core). hal ini sesuai dengan karateristik tugasnya yaitu melaksanakan sub urusan pemadaman kebakaran secara mandiri. berbeda dengan bpbd sebagai badan, karena melibatkan banyak aktor dalam tugas penanggulangan bencana, maka fungsi mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, seperti massal ketika terjadi bencana maka akan melibatkan actor pemerintah seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dsb., lsm, masyarakat, media yang masing masing perannya harus dikoordinasikan. kompleksitas berkaitan dengan diferensiasi horisontal yaitu keragaman antara tingkatan organisasi pusat, propinsi, kabupaten kota) berdasarkan orientasi pekerjaan dan sifat dari tugas yang mereka laksanakan. hubungan antara sentralisasi dengan kompleksitas berbanding terbalik, artinya semakin tidak komplek (sifat pekerjaan homogen) maka diberlakukan pendekatan sentralisasi, tetapi apabila kompleksitas tinggi maka dilakukan pendekatan desentralisasi otonomi daerah. dalam konteks sub urusan penanggulangan bencana, dengan kompleksitas horizontal yang tinggi, maka perlu dibentuk lembaga daerah mandiri yang menangani sub urusan bencana. aspek sosiologis, analisis aspek sosiologis yaitu tentang kelayakan penerapan secara empiris lapangan. analisis terhadap organisasi eksisting, yaitu dpp, bahwa terjadinya penggabungan kedua sub urusan dikarenakan masalah beban kerja serta kemiripan (tumpang tindih) fungsi yang cukup besar. seperti diketahui bahwa kegiatan dari dua sub urusan tersebut merupakan kejadian yang tidak diharapkan dihindari, sehingga kecenderungannya lapangan kejadian tersebut jarang terjadi. hal ini membawa implikasi terhadap kecilnya beban kerja. sehingga seolah olah bahwa organisasi tersebut beban kerjanya tidak besar. dalam kaitan dengan sub urusan kebencanaan, sesuai dengan tahun bahwasementara itu, menurut tahun kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersifat luas, yaitu mulai dari penyusunan kebijakan, memasukan aspek penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan, kebijakan kerjasama antara tingkatan pemerintahan, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi bencana, pencegahan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebih, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang dalam skala propinsi dan kabupaten kotangan demikian, nomenklaturnya menjadi dinas kebakaran dan penyelamatan (dpp). sementara itu, beban kerja sub urusan penanggulangan bencana, sebagaimana diatur dalam dan tahun menunjukkan tugas yang memiliki beban kerja yang besar juga, dengan ciri tugas bahwa fungsi koordinasi sangat kental, sehingga nomenklaturnya menjadi badan penanggulangan bencana daerah (bpbd). disamping itu juga, diperlukan pinjaman fungsi untuk masing masing perangkat daerah yang dipisah, karena fungsi penyelamatan pada dpp mirip dengan tugas tanggap darurat bencana pada bpbd, agar tidak terjadi overlapping tugas. potensi bencana alam kota bandung dalam undang undang nomer tahun tentang penanggulangan bencana ruanglingkup bencana terdiri dari, bencana alam, bencana ngalam dan sosial. kota bandung menyimpan potensi bencana alam dan masuk program skala prioritas nasional pengurangan risiko bencana. potensi bencana alam kota bandung yaitu: banjir dan longsor pada saat musim hujan dengan curah hujan yang lebat gempa yang diakibatkan oleh pergeseran sesar lembang yang memanjang dari timur barat sepanjang kilometer. sesar lembang ini sifatnya aktif (bergerak terus) dan kekuatannya diprediksi mampu mencapai skala richter letak kota bandung yang dekat dengan gunung berapi yang masih aktif sehingga rawan gempa bumi akibat letusan gunung kebakaran dan likuidasi akibat pembangunan pemukiman yang terus terjadi tidak hanya dibuat kota tetapi juga hingga perbukitan. namun demikian, banyak penduduk kota bandung yang tidak menyadari adanya potensi bencana tersebut, selama ini masyarakat hanya mengenal banjir sebagai satu satunya bencana alam yang terjadi padahal bencana alam lain sewaktu waktu bisa terjadi. salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang mitigasi bencana. diakui oleh kepala dinas kebakaran dan penanggulangan bencana dispar pb) anggaran sosialisasi mitigasi bencana kota bandung yang terbatas. selain itu, sementara itu, dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah, juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan kepentingan publik masa kini, dan juga masa depan, sebagaimana tertuang dalam rencana strategi (renstra), dalam perspektif ini bahwa rumusan perangkat daerah seharusnya mengikuti program kerja (program unggulan) sebagaimana tertuang dalam renstra. artinya, program kerja tersebut dirancang untuk menjawab visi, misi dan program unggulan pemerintah daerah. dengan demikian, terdapat (dua) arah pengaturan yang harus diperhatikan dalam perancangan (designing) kelembagaan perangkat daerah, yaitu: landasan pengaturan sebagaimana diatur dalam tahun beserta derivasi kebijakannya berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. dan landasan empiriksebagaimana dituangkan dalam renstra. lihat gambar berikut: perancangan organisasi pemerintah daerah landasan peraturan landasan empiris .renstra money follow function money follow program masa lalu, rancangan kelembagaan perangkat daerah masih berfokus pada aspek peraturan semata, berdasarkan kewenangan dan fungsi yang diberikan kepada perangkat daerah (money follow function). sehingga dalam banyak kasus, dalam rencana kerja dan anggaran rka) perangkat daerah, jika terjadi bencana seperti banjir atau kebakaran, dispar baru mampu memberi bantuan dapur umum yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas pertanian dan dinas sosial. adapun bantuan lain seperti selimut dan alas tidur tidak bisa dipenuhi ditinjau, adapcovid yang terjadi saat ini termasuk bencana ngalam yang telah dinyatakan pandemi oleh world health organization who). penanganan covid yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan gambaran tepat dalam memotret kesiapsiagaan penanggulangan bencana baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. bencana ngalam menjadi ancaman bencana baru bagi dunia termasuk kota bandung mengingat akses pergerakan masyarakat luar daerah maupun luar negeri saat ini sangat tinggi. akhir maret mendagri menyatakan pemerintah daerah dapat menetapkan status kedaruratan bencana wilayahnya masing masing dengan melakukan kajian penilaian kondisi daerah terkait penyebaran covid yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah bpbd) dan dinas kesehatan. status kedaruratan meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan darurat pemulihan. pemberlakuan keadaan darurat sesuai dengan dan keppres tahun tentang gugus tugas percepatan penanganan covid oleh pemerintah daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah. penetapan status siaga atau tanggap darurat covid berarti pemerintah daerah bekerja jam, hari dalam sepekan untuk mengerahkan segala sumber daya untuk menyelamatkan rakyat wilayahnya. adapun sumber anggaran diperoleh dari dana siap pakai dsp) dan anggaran belanja tidak terduga btt). dua potret bencana yang tengah dihadapi kota bandung menjadi trigger pentingnya pembentukan badan penanggulangan bencana daerah bpbd kota bandung) agar terdapat organisasi khusus yang mengelola kebijaksebagai wujud kesiapsiagaan pemerintah kota bandung dalam penanggulangan bencana. pandemi covid yang sedang terjadi juga menjadikan pelajaran bahawa kebijakan penanggulangan harus menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah. belajar dari singapura sebagai negara dunia yang memiliki kebijakan penanggulangan bencana terbaik. singapura adalah salah satu pusat transit tersibuk dunia yang menyebabkan sangat rentan terhadap penyebaran virus yang ditularkan lewat aktivitas manusia. namun pemerintah singapura telah memiliki kebijakan penanganan pandemi belajar dari pandemi virus sars pada tahun woldometers mencatat tingkat kematian akibat virus covid singapura mencapai sekitar jiwa dari total kasus. bukan hanya jumlah korban jiwa yang sedikit, kasus covid singapura juga terhitung kecil. singapura merupakan negara beresiko tinggi karena kedatangan wisatawan, menanggapi kondisi tersebut pemerintah setempat tanggap dengan melarang wisatawan asal china sejak akhir januari who memuji upaya singapura dalam mengantisipasi penyebaran covid dengan mengedukasi masyarakat, menemukan kasus (pengujian secara massif), menelusuri jejak interaksi setiap pasien positif dengan warga lainnya, melakukan transparansi penyebaran serta penambahan kasus secara berkala dan menghentikan transmisi. harvard university juga mengakui kemampuan singapura sebagai gold standart untuk deteksi kasus virus corona. rumah sakit umum daerahhal tersebut , profesionalitas, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah. nomor tahun juga sebagai penguatan kelembagaan rumah sakit daerah untuk menjalankan urusan wajib pelayanan dasar. ini juga mengatur rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. namun,sebagai unit organisasi bersifat khusus rumah sakit daerah memiliki otonomi seperti diatur dalam nomor tahun bahwa direktur rumah sakit daerah kabupatenpada tersebut menegaskan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud yaitukota kepada dinas. perbandingan nomenklatur perangkat daerah selain berdasarkan alasan atas (di bagian keterangan), penentuan nomenklatur perangkat daerah kota bandung melihat juga praktik empirik atau beberapa kabupaten kota lain. hasil perbandingan kota bandung dengan kota surabaya, kabupaten banyuwangi dan kabupaten bandung adalah sebagai berikut: tabel analisis perbandingan nomenklatur perangkat daerah kota bandung kota surabaya kab. banyuwangi kab bandung perda rencana perda perda perda kota bandung perubahan perda kota surabaya kab. banyuwangi kab. bandung dinas pekerjaan umum dinas pekerjaan dinas pekerjaan umum dinas pekerjaan umum, umum bina marga dan cipta karya dan pemutusan penataan ruang dinas pekerjaan dinas penataan ruang dinas penataan ruang dinas perumahan dinas pekerjaan umum umum dan penataan rakyat dan kawasan pengairan ruang permukiman, cipta karya dan tata ruang dinas perumahan dan dinas perumahan dan dinas perumahan dinas perumahan dan dinas perumahan kawasan permukiman, kawasan permukiman rakyat dan kawasan kawasan permukiman rakyat, kawasan pertanahan dan permukiman, cipta permukiman, dan pertamanan karya dan tata ruang pertanahan dinas sosial dan dinas sosial dinas sosial dinas sosial dinas sosial penanggulangan kemiskinan dinas tenaga kerja dinas ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dinas tenaga kerja dan dinas tenaga kerja ass dinas pemberdayaan dinas pemberdayaan dinas pengendalian dinas pemberdayaan dinas pengendalian perempuan, perempuan dan penduduk, perempuan dan penduduk, keluarga perlindungan anak, perlindungan anak pemberdayaan keluarga berencana berencana, dan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat perlindungan anak perempuan dan perlindungan anak dinas pangan dan dinas ketahanan dinas ketahanan dinas pertanian dinas pertanian kanan sot angan gan peranan angan dan pena panas dinas lingkungan dinas lingkungan dinas lingkungan hidup dinas lingkungan hidup dinas lingkungan dan pencatatan sisi dan catatan sipil dan pencatatan sipil dan pencatatan sipil dan pencatatan sipil, dinas koperasi, usaha dinas koperasi dan dinas koperasi dan dinas koperasi dan dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan usaha kecil dan usaha mikro usaha mikro kecil dan menengah menengah menengah dinas perpustakaan dinas perpustakaan dinas perpustakaan dan dinas perpustakaan dan dinas perpustakaan dan kearsipan dan arsip kearsipan kearsipan dan kearsipan dinas kebakaran dan dinas pemadam dinas pemadam dinas kebakaran penanggulangan sebaran kebakaran bencana badan badan penanggulangan penanggulangan bencana dan bencana daerah perlindungan masyarakat badan kepegawaian, badan kepegawaian badan kepegawaian dan badan kepegawaian, badan kepegawaian, pendidikan dan dan pengembangan diklat pendidikan dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pelatihan pelatihan daerah badan pengelolaan badan keuangan dan badan pengelolaan badan pengelolaan badan keuangan keuangan dan aset aset daerah keuangan dan pajak keuangan dan aset daerah daerah daerah badan pengelolaan badan pendapatan badan pendapatan pendapatan daerah daerah daerah sumber hasil olahan peneliti kajian naskah akademik,matrik perubahan perda tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung menimbang: bahwa untuk melaksanakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan peraturan pemerintah nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat tahun tentang perangkat daerah, perlu menetapkan daerah, telah ditetapkan peraturan daerah tentang peraturan daerah nomor pembentukan dan susunan tahun tentang organisasi dinas daerah kota pembentukan dan susunan bandung, perangkat daerah kota bandungbandung perlu diubah untuk menetapkan nomenklatur perangkat daerah dan dalam rangka peningkatannian r| tahun tentang perubahan perangkat daerah lembaran atas peraturan pemerintah nomor negara republik indonesia tahun tentang perangkat tahun nomor daerah, tambahan lembaran negara walaupun terdapat kegiatan yang tidak mendukung secara signifikan dengan renstra, namun perangkat daerah tersebut tetap memperoleh anggaran yang besarannya selalu meningkat setiap tahunnya, atau paling tidak sama dengan tahun lalu. paradigma ini kemudian dirubah secara drastis pada masa kepemimpinan presiden jokowi, yaitu dengan diperkenalkannya anggaran berbasis program unggulan (money follow program). paradigma ini, kemudian, memberlakukan kebijakan yang ketat, yaitu perangkat daerah yang program kerjanya tidak sejalan dengan visi, misi, dan program unggulan pemerintah, maka tidak akan diberikan alokasi anggaran. artinya, kelembagaan perangkat daerah yang rancangan kelembagaannya, yaitu dengan tugas pokok dan fungsi, yang tidak sejalan dengan program unggulan pemerintah tidak akan memiliki anggaran. dalam paradigma anggaran berbasis program unggulan, juga diperkenalkan konsep whole government. dalam konsep whole government (pemerintah untuk semua), bahwa sebuah program unggulan bukan hanya tanggungjawab satu perangkat daerah saja, tetapi menjadi tanggungjawab perangkat daerah secara bersama (cross functional program). sebuah program unggulan akan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing. program pengembangan usaha kecil, misalnya, bukan hanya tanggungjawab dinas koperasi dan usaha kecil saja, tetapi banyak perangkat daerah lainnya ikut bertanggungjawab atas keberhasilan program tersebut. konsep perancangan organisasi struktur organisasi merupakan instrument (kendaraan) yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. struktur organisasi menggambarkan pola hubungan kerja guna mengkoordinasikan pola interaksi dari para anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. perancangan (desain) organisasi merupakan kegiatan dalam merancang struktur organisasi, dirumuskan berdasarkan tujuan organisasi serta berfungsi sebagai blue print bagi para republik indonesia nomor bab dalam peraturan daerah ini, yang ombagian kesatu dengan peraturan daerah ini dibentuk perangkat daerah, dana ema sekretariat daerah, sekretariat dprd: inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, danoo. fleksibilitas. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bagian kedua tipologi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam|b. dinas daerah kota bandung, terdiri dari: terdiri dari: dinas pendidikan tipe dinas pendidikan tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang pendidikan, pendidikan, dinas kesehatan tipe dinas kesehatan tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang kesehatan, kesehatan, dinas pekerjaan umum tipe dinas sumber daya air, menyelenggarakan urusan bina marga dan bina pemerintahan bidang konstruksi tipe pekerjaan umumdan bina dinas penataan ruang tipe marga, menyelenggarakan urusan dinas cipta karya dan tata pemerintahan bidang ruang tipe penataan ruang dan menyelenggarakan urusan pemakaman, pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan cipta karya, dan tata ruang, dinas perumahan dan dinas perumahan dan kawasan permukiman, kawasan permukiman tipe pertanahan dan pertamanan menyelenggarakan urusan tipe menyelenggarakan pemerintahan bidang urusan pemerintahan perumahan dan kawasan bidang perumahan dan permukiman, bidang kawasan permukiman, pertanahan dan bidang pertanahan dan pertamanan, pertamanan, dinas sosial dan dinas sosial tipe penanggulangan kemiskinan menyelenggarakan urusan tipe menyelenggarakan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang sosial dan aspek penanggulangan kemiskinan: dinas ketenagakerjaan tipe dinas tenaga kerja tipe menyelenggarakan menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan pemerintahan bidang tenaga bidang tenaga kerja dan kerja dan transmigrasi: transmigrasi, dinas pemberdayaan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tipe anak, dan pemberdayaan menyelenggarakan urusan masyarakat tipe pemerintahan bidang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan, pemerintahan bidang perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat: perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat: dinas pengendalian dinas pengendalian penduduk dan keluarga penduduk dan keluarga berencana tipe berencana tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keluarga berencana, dinas pangan dan pertanian dinas pangan dan pertanian tipe menyelenggarakan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang bidang pangan, bidang pertanian dan bidang pertanian dan bidang perikanan, perikanan, dinas lingkungan hidup dinas lingkungan hidup tipe menyelenggarakan dan kebersihan tipe urusan pemerintahan menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup pemerintahan bidang dan sub urusan lingkungan hidup dan sub persamaan, urusan persamaan, dinas kependudukan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil tipe pencatatan sipil tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang administrasi kependudukan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan pencatatan sipil, dinas perhubungan tipe dinas perhubungan tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang perhubungan, perhubungan, dinas komunikasi dan dinas komunikasi dan informatika tipe informatika tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang persandian dan bidang statistik, bidang statistik, dinas koperasi, usaha dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah mikro, kecil dan menengah tipe menyelenggarakan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, mikro, kecil dan menengah, dinas perdagangan dan dinas perdagangan dan perindustrian tipe perindustrian tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perdagangan dan bidang perindustrian, perindustrian, dinas penanaman modal dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu dan pelayanan terpadu satu pintu tipe pintu tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang penanaman modal dan penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu bidang pelayanan terpadu satu pintu, satu pintu, dinas pemuda dan olahraga dinas pemuda dan olahraga tipe menyelenggarakan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan bidang kepemudaan dan olahraga, olahraga, dinas kebudayaan dan dinas kebudayaan dan pariwisata tipe pariwisata tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, pariwisata, dinas perpustakaan dan dinas perpustakaan dan arsip tipe kearsipan tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang perpustakaan dan perpustakaan dan kearsipan, kearsipan, dinas kebakaran dan dinas kebakaran dan penyelamatan tipe manajer. dalam konsep manajemen klasik, perancangan organisasi disebut juga sebagai pengorganisasian. gibson, mengemukakan bahwa terdapat empat pilar dalam pengorganisasian. pilar pertama, adalah pembagian kerja (division work). pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan (yang telah disusun dalam proses perencanaan) yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik dimana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. pilar kedua, adalahpengelompokan pekerjaan (departmentalization), dimanapekerjaan pekerjaan dikelompokkan dan diberikan penamaan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. pilar ketiga, adalah penentuan relasi antar bagian dalam organisasi (hierarchy). terdapat konsep penting dalam hierarchy, yaitu span control terkait dengan jumlah orang atau bagian bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu, dan chain command menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hirarki yang paling tinggi misalnya hingga hirarki yang paling rendah. chain command juga menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagian mana akan melapor bagian mana. selanjutnya, pilar keempat adalah penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktifitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi (coordination). koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktifitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif atau dengan kata lain the process integrating the activities separate departments order pursue organizational goals effectively stoner, freeman gilbert, pemikiran manajemen klasik sampai saat ini masih relevan dalam perancangan organisasi melalui proses pengorganisasian. hasilnya adalah organisasi yang dapat digerakan untuk mencapai tujuan organisasi. dalam penanggulangan bencana menyelenggarakan urusan tipe menyelenggarakan pemerintahan bidang urusan pemerintahan ketenteraman dan ketertiban bidangbakaran dan sub urusan kebakaran dan penyelamatan, sub urusan bencana, satuan polisi pamong praja satuan polisi pamong praja adalah dinas tipe adalah dinas tipe menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertibantenteraman dan ketertiban sub urusan ketenteraman umum. dan ketertiban umum. badan daerah kota bandung, |(c. badan daerah kota bandung, terdiri dari: terdiri dari: badan perencanaan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pembangunan, penelitian dan pengembangan tipe pengembangan tipe menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan penunjang penelitian dan pengembangan, pengembangan, badan kepegawaian, badan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan tipe pengembangan sumber daya menyelenggarakan fungsi manusia tipe penunjang kepegawaian dan menyelenggarakan fungsi fungsi penunjang pendidikan penunjang kepegawaian dan dan pelatihan, fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan, badan pengelolaan keuangan badan keuangan dan aset dan aset tipe daerah tipe menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan, penunjang keuangan, badan pengelolaan badan pendapatan daerah pendapatan daerah tipe tipe menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi fungsi penunjang urusan penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah dan pendapatan daerah lainnya. lainnya. badan kesatuan bangsa dan badan kesatuan bangsa dan politik tipe politik, yang melaksanakan menyelenggarakan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik kesatuan bangsa dan politik,oblong, kecamatan bandung wetan, kecamatan sumur bandung, kecamatan cibeunying kidul, j .: dd. kecamatan mandalajati. bab iiipada urusan pemerintahan (romana amat gaun tang keraton, setan 'nt terdapat upt dinas daerah pelaksana teknis dinas daerah bidang kesehatan berupa rumah sebagaimana dimaksud dalam sakit daerah sebagai unit terdapat rumah sakit daerah organisasi bersifat fungsional dan sebagai unit organisasi bersifat unit layanan yang bekerja secara khusus serta pusat kesehatan profesional.sebagai unit organisasi bersifat pada bersifat otonom dalam khusus sebagaimana dimaksud penyelenggaraan tata kelola rumah pada rumah sakit daerah sakit dan tata kelola klinis serta memiliki otonomi dalam pengelolaan menerapkan pola pengelolaan keuangan dan barang milik daerah keuangan badan layanan umum serta bidang kepegawaian. daerah. rumah sakit daerah dipimpin oleh dar malah ame daradihapushapusihapusdihapusjenis dan klasifikasi rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam peraturan wali kota berpedoman pada peraturan perundang undangan|apmyagtanusngasaramndung, april ketua tim peneliti, prof. dr. pandang a.d, s.h, hum. sub bab ini, penulis akan menggambarkan pengertian organisasi dan pengorganisasian itu sendiri menurut pandangan manajemen klasik. menurut lubis dan husain bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, ya, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. sementara itu, suharto menjelaskan bahwa organisasi adalah sistem yang saling berpengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. dengan demikian, organisasi merupakan produk dari pengorganisasian, yaitu merupakan proses dalam menyusun sebuah organisasi yang dapat digerakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya. menurut herbert and bullet bahwa pengorganisasian merupakan proses yang mana struktur suatu organisasi dibuat dan ditegaskan. proses ini meliputi ketentuan dari kegiatan kegiatan yang spesifik yang perlu untuk menyelesaikan semua sasaran organisasi, pengelompokan kegiatan tersebut berkaitan dengan susunan yang logis, dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan atau orang yang bertanggung jawab. barnard berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kooperatif antara dua orang atau lebih. organisasi merupakan pengelompokan orang orang dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pengorganisasian adalah aktivitas orang orang dalam mengelompokan, menyusun dan mengatur berbagai macam pekerjaan yang perlu diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam henry mayor, organisasi merupakan penugasan orang orang dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan. sedangkan pengorganisasian merupakan penyusunan dan pengelompokan bermacam macam pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan, urutan sifat dan fungsi pekerjaan, waktu dan kecepatan griffinsekretaris dprd, inspektur daerah, daerah, asisten sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, kepala kepala dinas daerah, kepala| dinas daerah, kepala badan badan daerah, dan staf ahli| daerah, staf ahli wali kota, merupakan jabatan eselon ilb atau direktur rumah sakit umum jabatan pimpinan tinggi pratama. daerah kelas dan kelas dansekretaris inspektorat daerah, sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu, sekretaris inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah, sekretaris badan dinas daerah, sekretaris badan daerah, kepala bagian, serta| daerah, kepala bagian, camat, camat merupakan jabatan direktur rumah sakit umum struktural eselon illa atau jabatan daerah kelas direktur rumah administrator.atau jabatan kepala bidang pada dinas dan kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan badan, sekretaris kecamatan, dan merupakan jabatan struktural direktur rumah sakit umum eselon atau jabatan daerah kelas kepala bagian dan administrator. lurah, kepala sub bagian pada| lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat, dinas dan| dprd, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada badan daerah, kepala seksi pada dinas dan badan daerah, kepala dinas dan badan daerah, kepala upt pada dinas dan badan daerah unit pelaksana teknis pada dinas, tipologi serta kepala seksi pada dan badan daerah tipologi kecamatan merupakan jabatan sekretaris kecamatan tipologi eselon atau jabatan pengawas.pt pada dinas dan badan kepala unit pelaksana teknis pada daerah tipologi kepala sub dinas dan badan daerah tipologi bagian pada upt dinas dan badan kepala subbagian pada unit tipologi kepala sub bagian pada pelaksana teknis dinas dan badan kecamatan, sekretaris kelurahan tipologi kepala subbagian pada dan kepala seksi pada kelurahan kecamatan, sekretaris kelurahan merupakan jabatan eselon atau dan kepala seksi pada kelurahan jabatan pengawas. merupakan jabatan eselon iv.hapupan babperaturan daerah ini mulai berlaku,suai dengan ketentuan dan peraturan daerah ini. penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada diselesaikan paling lambat akhiketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja rumah sakit daerah diatur dengan peraturan wali kota pelaksanaan tugas dan fungsi, serta tata kerjadicabut dan dinyatakan tidak berlaku. sumber kajian read kota bandung, tambahan kajian tim naskah akademik, bab penutup simpulan berdasarkan uraian pada bab bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: kondisi danpentingnyauntuk menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini serta penyesuaian tipologi besaran perangkat daerah yang dimaksud sehingga terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. dalam kenyataannya, setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, tentu menghadapi banyak tantangan dan masalah agar organisasinya dapat berjalan dengan baik. salah satu sarana agar organisasinya dapat berjalan dengan baik dan struktur organisasi yang bersangkutan sehat dan efesien harus melaksanakan azas azas organisasi. henry mayor merumuskan azas azas organisasi dengan istilah principles management (azas azas manajemen), yaitu, pembagian kerja (division work), wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility) disiplin kesatuan perintah (unity command) kesatuan arah unity direction) kepentingan individu dibawah kepentingan umum (subordination individual interest general interest) gaji pegawai (regeneration personel) sentralisasi: ketertiban (scalar chain) pesanan atau pasar (order) keadilan (equity) kestabilan masa kerja pegawai (stability tenure personnel) inisiatif kesatuan jiwa (esprit corp). macam macam azas organisasi dikemukakan pula oleh james money alan reply, yaitu, azas koordinasi (the coordinatifve principle) azas jenjang (the scalar principle) azas penyusunan fungsi (the functional principle) azas staf (the staff principle).: landasan filosofisnya adalah membentuk dan menyusun organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, landasan sosiologis karena organisasi perangkat daerah yang ada sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan yang ada, dan landasan yuridis karena peraturan daerah kota bandung tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah ada yang tidak sesuai dengan nomenklatur dan perkembangan keadaan saat ini serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.rubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah, meliputi: sasaran yang akan diwujudkan terbatas pada perubahan nomenklatur dan besaran perangkat daerah yang tidak sesuai dengan nomenklatur dan tipologi besaran yang diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, ruang lingkup pengaturan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota bandung berdasarkan tahun dan peraturan perundang undangan yang lainya sebagai dasar perubahan penyesuaian pembentukan perangkat daerah dan susunan perangkat daerah. saran berdasarkan simpulan atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: rekomendasi kepada pemerintah kota bandung untuk segera menyusun peraturan peraturan walikota untuk mengatur tugas dan fungsi perangkat daerah yang berubah sesuai dengan amanat tahun yang menyatakara. merekomendasikan kepada pemerintah kota bandung untuk menyusun kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan naskah akademik ini dengan kajian mendalam seperti tentang penyederhanaan birokrasimikian pula sebagai calon perangkat daerah baru bpk perlu dilakukan anja, abk, analisis kebutuhan pegawai dan peralatan kerja sehingga perlu dikaji secara mendalam. daftar pustaka buku agus riyanto. mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. gajah mada university press. amiroeddin syarif. perundang undangan dasar, jenis, dan teknik membuatnya. jakarta: rangka cipta. bagi manan. dasar dasar perundang undangan indonesia. jakarta: ind hill. co. bambang riyanto. dasar dasar pembelanjaan perusahaan. yogyakarta: yayasan badan penerbit gajah mada carrington, david the management human resources (4th edition). new jersey: practice hall inc deliarnoor, pandang alamiah. proses legislatif indonesia. cetakan ketiga. bandung: unpad press. gibson, ivancevich, downey. organisasi: perilaku, struktur, proses jilid edisi kelima. jakarta. serangga handoko, hani manajemen personalia dan sdm. jakarta: bfe. kurdi. teori organisasi dan administrasi. jakarta: selembar humaniora label, mahakam. memahami ilmu pemerintahan suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya. jakarta rajawali pers lubis, hari. s.b. dan martini husain. teori organisasi suatu pendekatan makro). jakarta: pusat antar universitas ilmu ilmu sosial universitas indonesia krisdayanti, kartasapoetra. fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah. jakarta. bumi aksara. munawar. analisis laporan keuangan. yogyakarta liberty drama, taliziduhu. kybernologi ilmu pemerintahan baru). jilid rangka cipta. jakarta. , metodologi ilmu pemerintahan. edisi rangka cipta. jakarta. panggabean, s., mutiara. manajemen sumber daya manusia. bogor: thalia indonesia. rawan tjandraridwan sundjaja. inge berlian. manajemen keuangan. bandung universitas parahyangan robbins, stephen p., teori organisasi: struktur, desain dan aplikasi, alih bahasa jusuf udara, jakarta, arca residen, utang, otonomi daerah dan desentralisasi, bandung: pustaka setia. sarwono. dasar dasar organisasi dan manajemen. jakarta thalia indonesia. siagian, sandang manajemen abad jakarta: bumi aksara soekarno handayaningrat. pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen. jakarta. haji manggung. sandang siagian. filsafat administrasi. jakarta manggung. stoner, freeman dan gilbert. pengantar bisnis. graha ilmu. yogyakarta sekoci, badai munir. manajemen administrasi perkantoran. jakarta: serangga sulaiman, king faisal. teori peraturan perundang undangan dan aspek pengujiannya. yogyakarta: thefa media sulistiyani. ambar teguh. rosita. manajemen sumber daya manusia konsep teori dan pengembangan dalam konteks organisasi publik, raja grafindo persada berbakti, ramlan. memahami ilmu politik, jakarta: gramedia widya sarana suharto. dasar dasar organisasi. yogyakarta: gajah mada university press terry, george dan rue, lesley, dasar dasar manajemen, jakarta: bumi aksara, veithzal, rivai, manajemen sumber daya manusia jakarta raja grafindo persada yuli. sumber daya manusia. jakarta. zein, yahya ahmad. legislative drafting perancangan perundang undangan. cetakan pertama. yogyakarta: thefa media makalah krismiyati tari, shakira amalia, evaluasi kinerja pelayanan persamaan wilayah metropolitan bandung kota. jurnal borneo administrator. volume kalimantan. letname, setya, makalah sistem pemerintahan daerah indonesia, jakarta: kantor menteri negara otonomi daerah republik indonesia, peraturan perundang undangan undang undang dasar undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah revisientang satuan polisi pamong prajperaturan menteri pertanian republik indonesia nomor pementassumber lain ditinjau,https: as gempa mitigasi bencana kota bandung kepergok uang dan tata ruang lampiran rancangan peraturan daerah kota bandung nomor.tahun.,ther quick kendall trick mengemukakan azas azas organisasi, yaitu: orang yang layak pada struktur organisasi pengakuan seorang pimpinan puncak sebagai sumber wewenang yang bersangkutan dengan kesatuan perintah memakai staf khusus dan umum departemenisasi berdasarkan tujuan, proses, orang dan tempat pelimpahan dan pemakaian azas pengecualian membuat tanggung jawab sepadan dengan wewenang mempertimbangkan rentang control yang tepat. untuk mencapai efesiensi dan efektifitas organisasi diperlukan langkah langkah kegiatan dengan perumusan secara jelas dan tegas. fungsi organisasi merupakan pemanfaatan dan pengerahan segala sumber daya (pikiran, kemauan, perasaan dan tenaga) untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. dilihat dari langkah langkah kegitan organisasi, maka yang dimaksud fungsi fungsi organisasi mencakup sumber masukan (input), proses, dan keluaran (output) dengan melibatkan feedback sebagai kontrol. sumber sumber yang bernilai, kemampuan, atau kekhususan yang diberikan setiap orang terhadap organisasi menyuguhkan dimensi lain bagi analisis teori organisasi. organisasi akan memperoleh keuntungan dari meningkatnya kesamaan pelaksaan kegiatan diantara anggota organisasi dan saling melengkapi berbagai perbedaan. fungsi organisasi merupakan rangkaian kegiatan penyempurnaan yang dilakukan secara terus menerus agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efesien. menurut pendapat abdel named, dkk, menyatakan bahwa fungsi organisasi meliputi, analisa aktivitas kerja dan penyempurnaan tata kerja proses pembuatan bagan haluan tata kerja brainstorming efektifitas control akunting dan pemeriksaan.) diubah sebagai berikut penambahan tentang asas dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah yang berbunyi:etentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutbina marga, dinas cipta karya, bina konstruksi, dan tata ruang tipe menyelenggarakan urusan penataan ruangsebaran tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadamtentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut upt rumah sakit dijabat olehlampiran catatan harian log book kajianndukung januari pembahasan kerangka acuan kerja kerangka acuan kak) antara tim unpad dan tim kerja kak) read. bertempat kantor read kota bandung. februari pengarahan sekda kota bandung. ppt rancangan bertempat tata praja kegiatan februari rapat internal tim tentang instrumen penelitian, metode logic model, cross function, rencana fgd dan timeline penelitian. bertempat grand cimanuk residence februari diskusi internal tentang permendagri tahun dan permenpanrb tahun sebagai alat untuk pembuatan visioner. pop residence februari rapat kajian antara tim unpad notulensi kegiatan dan tim read kota bandung. bertempat ruang rapat bagian organisasi dan pad februari rapat internal tentang kebutuhan data sekunder dan pembahasan kak baru. bertempat grand cimanuk residence februari rapat internal penyelesaian bab kajian teoritis dan praktik empirik bertempat grand cimanuk residence maret rapat internal pembahasan bab iii evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait bertempat grand cimanuk residence maret diskusi mengenai nomenklatur hasil kajian read sebagai bahan bab na, dan wawancara dengan bagian hukum kota bandung bapak yasan) bertempat ruang rapat bagian organisasi dan pad maret diskusi internal untuk membahas bab dan bab vi, menggali berbagai fakta tentang adanya pengaduan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pembahasan mengenai penggabungan atau pemisahan pura, perbandingan nomenklatur dengan kab kota lain, pembahasan tentang asas, serta rencana wawancara dengan wakil ketua dprd. bertempat grand cimanuk residence maret konsultasi nomenklatur pupr jie perbaikan penulisan na. maret rapat internal membahas mengenai praktik empiris berupa adanya aduan aduan masyarakat bertempat grand cimanuk residence maret rapat kegiatan persiapan fgd bersama perangkat daerah tanggal maret, dan penyerahan draft awal tim kajian, bertempat ruang rapat bagian organisasi dan pad maret fgd yang secara garis besar notulensi kegiatan membahas tentang nomenklatur, kewenangan pertanaman, pupr, pertanahan, pemberdayaan masyarakat, lansia, penanggulangan bencana. bertempat ruang rapat bagian organisasi dan pad maret rapat internal membahas tentang perbandingan kota bandung dengan beberapa daerah lain seperti kabupaten bandung, surabaya untuk kemudian dibuat matriks. bertempat grand cimanuk residence maret meeting online tim internal tentang notulensi kegiatan teknis fgd, serta kajian dinas pemadam kebakaran dan bpbd. visioner online. april rapat online tentang pembahasan notulensi kegiatan pelaksanaan fgd bersama perangkat daerah. april rapat online tim internal tentang perbaikan substansi dan pembuatan lombok. opp fhkenmeakiancitngtporan asisten melakukan editing laporan april fgd online dengan perangkat notulensi kegiatan daerah kota bandung tentang pemaparan kebutuhan data na. perbekalan dan perlengkapan tata ruang kantor perancangan formulir pemakaian bagan bagan, tata aliran pekerjaan warkat, usul usul tentang rancangan penyempurnaan tiap tahun, penyusunan meja ujian, pengukuran kerja, nilai pemindahan gadai, dan keterlambatan. kemudian menurut soerjani bahwa yang termasuk pada fungsi fungsi organisasi antara lain, membantu pimpinan dalam merencanakan penyusunan dan penyempurnaan struktur dan pola pokok organisasi menyesuaikan policy, strategi dan taktik serta program program operasional melaksanakan proses penempatan orang orang yang tepat pada jabatan dan kecepatannya dengan klasifikasi dan analisa jabatan yang tepat menyusun dan menyempurnakan tatakerja, prosedur kerja dan system kerja dengan mengadakan pembangunan rencana rencana kerja dan arus kerja (work flow chart) menemukan pola pola pokok dan system pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan dan penetapan waktu pemusnahan dokumen dokumen dan informasi merencanakan pembuatan dan penyempurnaan serta pengiriman formulir formulir pembuatan buku buku pedoman kerja dan cara cara membuat laporan kerja yang diperlukan bagi pembinaan kerjasama, komunikasi dan koordinasi meringankan beban pimpinan dari kesibukan kesibukan rutin, detail dan teknis pelaksanaan penyederhanaan kerja yang setempat tepatnya. menurut terry mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah proses mengusahakan hubungan hubungan yang efektif antara orang orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi yang umumnya digambarkan dalam bentuk bagan organisasi yang menggambarkan (lima) aspek utama dari struktur organisasi, yaitu: pembagian kerja manajer dan bawahan atau rantai perintah tipe pekerjaan yang dilaksanakan pengelompokan segmen segmen pekerjaan tingkatan manajemen sedangkan menurut robbins menyatakan struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, serta mekanisme koordinasi yang formal dan pola interaksi yang akan diikuti. reksohadiprodjo, dan t.h. handoko menjelaskan, struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya. terdapat dimensi komponen struktur organisasi robbins), yaitu: kompleksitas paduan diferensiasi yang ada dalam sebuah organisasi. termasuk spesialisasi dan pembagian kerja. kompleksitas yang dihadapi organisasi akan menentukan ukuran besar organisasi ubo). semakin kompleks, akan semakin lebar dan tinggi diferensiasi horizontal dan vertical, maka akan semakin besar ukuran organisasi yang diperlukan. dalam organisasi perangkat daerah, terdapat (tiga) tipe yang menunjukan ukuran besar organisasi, yaitu: tipe tipe dan tipe formalisasi sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. dalam organisasi pemerintah, formalisasi dinyatakan dalam bentuk peraturan yang menjadi dasar bekerjanya sebuah organisasi. hampir dapat dipastikan bahwa formalisasi pada organisasi pemerintah pada umumnya tinggi, karena seorang asn tidak diperbolehkan bertindak luar peraturan yang ada. maka seringkali organisasi pemerintah disebut juga sebagai birokrasi, yang kadangkala dituduh bekerja secara birokratis, kaku, dan kurang mampu merespons dinamika lingkungan yang cepat berubah. upaya pemerintah untuk menjamin fleksibilitas asn untuk mengambil keputusan berdasarkan kewenangannya yang terlalu kaku, dan tidak mampu merespons dinamika yang tinggi, maka dikeluarkan tahun tentang administrasi pemerintahan, yang didalamnya mengatur tentang hak, kewajiban, dan diskresi pejabat pemerintahan. menurut angka dana tau adanya stagnasi pemerintahan. namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. aturan ini juga sebagai respons terhadap perkembangan pemikiran administrasi public, yang bergerak dari rule driven menuju arah mission driven, sebagaimana dikemukakan dalam konsep reinventing government. sentralisasi mempertimbangkan mana letak dari pusat pengambilan keputusan, sentralisasi atau desentralisasi. dalam tahun semangat desentralisasi menjadi system nilai yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan daerah. semangat yang dianut bahwa pemerintahan dari dekat adalah lebih baik. sistem desentralisasi ini diberlakukan sebagai respons dari system pemerintahan masa lalu, utamanya pada jaman orde baru, yang memperlihatkan bahwa system sentralisasi yang berakhir dengan krisis yang berkepanjangan. dalam tahun hanya urusan absolut saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diselenggarakan dengan menggunakan azas sentralisasi dan dekonsentrasi. selebihnya merupakan urusan konsumen, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan bersama sama antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten kota, dengan menganut azas desentralisasi. perancangan organisasi dalam konsep manajemen tradisional, melahirkan organisasi dalam bentuk lini dan staf. bentuk lini menggunakan garis komando, sementara bentuk staf menggunakan garis tugas pembantuan (auxiliary staf). perancangan struktur dilakukan berdasarkan berbagai argument, yaitu: fungsi manajemen produk rangkaian kerja (seri, paralel, gabungan) langganan jasa alat wilayah waktu jumlah (produksi, pegawai) namun dalam prakteknya sebuah bagan organisasi dirancang berdasarkan kombinasi dari beberapa pendapatan fungsi, produk, ataupun wilayah. misalnya, contoh bagan organisasi sebuah perangkat daerah yang menggunakan kombinasi dari fungsi, produk, dan wilayah adalah: kadispenda kabar kabar kabar kabar perencanaan self assessment official assessment pengawasan) pengaduan pai pai berdasarkan fungsi man ale pengawasan, pelaksanaan pu ngua mare pengawasan pengkolan berdasarkan produk: pajak self akses, men dan pajak official assessment sebagai pengembangan konsep dari model tradisional, harry mintzberg menawarkan model yang lebih komprehensif dalam perancangan (designing) organisasi, dengan karyanya yang terkenal dengan structure five. menurut mintzberg, terdapat lima fungsi utama dalam rancangan organisasi, yaitu: strategic apex, module line, operating core, support staf dan techno structure. strategic apex techno support structure staff middle line operating core strategic apex yaitu pimpinan puncak, yaitu kepala daerah wakil kepala daerah middle line yaitu sekda operating core yaitu kepala dinas support staff yaitu asda kepala biro kepala bagian techno structure yaitu inspektorat bappeda bappeda dengan demikian, model minztberg menyediakan model yang lebih elaborate dalam perancangan struktur organisasi. selanjutnya minztberg mengemukakan, bahwa jika yang memegang peranan kunci adalah techno structure, seperti bappeda, maka model perangkat daerah akan menghasilkan machine bureaucracy, yaitu dinas dinas bekerja berdasarkan rancangan bappeda (techno structure). apabila, yang berperan adalah operating core dinas dinas), maka akan menghasilkan model perangkat daerah yang professional bureaucracy, lihat gambar berikut: table structural configuration organizations according mintzberg structural prime key part type configuration coordinating organization decentralization mechanism simple structure direct supervisi strategic apex vertical and horizontal generalization machine standardization technostnacture limited horizontal bureaucracy work processes ecentral atom professional standardization operating cone vertical and bureaucracy skill horisontal decentralzaton piwisionalized standardization middle line limited vertical firma outputs decentraleaton @democracy mutual adjustment select decerntralsatkan administrative adhoorades the support staff are key component. operating adhocracies the operating 00re pivotal reformasi birokrasi posisi birokrasi sebagai pelayan rakyat, haruslah menciptakan suatu sistem pelayanan publik yang lebih memuaskan dan melahirkan kebijakan publik yang rasional dan demokratis. profesionalisme birokrasi tersebut menggambarkan bahwa tugas utama mereka untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat serta dapat menjalankan tugasnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari suatu negara. secara konsep, menurut blau birokrasi adalah organisasi yang ditunjukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi yang menurut sayre memiliki ciri ciri: spesialisasi tugas tugas, hierarki otoritas, badan perundangundangan, sistem pelaporan dan personel dengan keterampilan dan peranan khusus khusus. sedangkan menurut mill (dalam riyanto, hal mengungkapkan bahwa pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh orang orang yang memerintah secara profesional, inilah esensi dan arti dari birokrasi. menurut peter blau charles page dalam sinambela, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. secara umum birokrasi diartikan sebagai suatu tipe organisasi yang melaksanakan tata kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan, yang bertugas melakukan pelayanan umum (public service) serta dilaksanakan dengan sepenuhnya (secara sense belonging dan sense responsibility).reformasi birokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, sistematis dan komprehensif, yang ditujukan untuk mendesain ulang birokrasi yang berada dilingkungan pemerintah arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini, atau yang sejalan dengan harapan, nilai, keinginan dari lingkungan sosial dan politik, yakni mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu birokrasi yang bersih, bebas kkn, professional, efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel sehingga birokrasi pemerintah mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik dengan primadaftar isi bab pendahuluan .ooococooooooooooooooooooooooooooooooo.oooooooool latar belakang .eeeeee identifikasi masalah . j.ieeenana tujuan dan kegunaan .eee metode penelitian .o.oocenenn bab kajian teoritis dan praktik empiris .oooooooo. kajian opini .voodoo woo woooomooo womomom pemerintahan daerah . weeeeeann kelembagaan sebagai pilar pemerintahan daerah . konsep perancangan organisasi . mereka. reformasi birokrat si.e29 penyederhanaan birokrasi. jee pembentukan peraturan daerah . me. naskah akademik .i.ocecesenaelnnannnn kajian terhadap asas ftin sip .event kajian praktis emi ffi .oee implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur perda. bab iii evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait .oooocooooooooooooooooooooooooooooo10o7 undang undang dasar republik indonesia tahun .agus riyanto mengemukakan ada indikator untuk mengukur kinerja birokrasi, yaitu produktivitas. konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efesien, tetapi juga efektivitas pelayanan. kualitas pelayanan. isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. banyak pandangan negatif terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasa masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik. dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. responsivitas. responsivitas adalahdan mengembangkan program program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. responsibility responsibility menjelaskan apakah pelaksanaan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (levine, akuntabilitas akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar pada kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. asumsinyaadalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat riyanto dalam riyanto, menurut siswanya dalam kaplan makna reformasi secara etimologis dari kata reformation dengan akar kata reform yang secara semantik bermakna 'make become better removing putting right what bad wrong. secara harfiah reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang kembali hal hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk bentuk semula sesuai dengan nilai nilai ideal yang dicita citakan rakyat. oleh karena itu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat syarat sebagai berikut suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan penyimpangan. masa pemerintahan orde baru banyak terjadi suatu penyimpangan misalnya asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat pembukaan uud serta batang tubuh uud suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan cita cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara indonesia. jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai nilai sebagaimana yang dicita citakan oleh bangsa indonesia. suatu gerakan reformasi dilakukan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini uud) sebagai kerangka acuan reformasi. reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada karena adanya suatu penyimpangan. reformasi dilakukan arah suatu perubahan arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan. dengan lain perkataan reformasi harus dilakukan arah peningkatan harkat dan martabat rakyat indonesia sebagai manusia. reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketurunan yang maha esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. upaya untuk membenahi birokrasi aspek politik (organisasi pengawasan wenangan kebijakan netralitas) meliputi komitmen atas keterbukaan keterbukaan informasi publik kip) dan mekanisme kontrol dari public pers (uu tentang pers) desentralisasi kewenangan pemerintah tentang pemerintahan daerah) kebijakan sistem top down and bottom tentang rencana kerja pemerintah, tentang evaluasi terhadap kinerja pemda), dan netralitas pns terhadap parpol (uu dikuatkan dengan terbitnya tentang larangan pns men jadi anggota parpol). aspek kewenangan pemerintahan aspek administrasi, yaitu regulasi, rekrutmen, struktur kepegawaian yang terdiri atas komitmen efisiensi tentang pokok pokok kepegawaian), komitmen transparansi tentang pedoman organisasi perangkat daerah dan tentang wewenang pengangkatan pemindahan pem perhentian pns), perampingan dan penataan struktur kepegawaian (uu dan tentang pedoman organisasi perangkat daerah). aspek mentalitas dan kultur yang meliputi komitmen pelayanan publik surat edaran menang pan se m.pan tentang prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik dan se m.pan tentang peningkatan intensitas pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik), komitmen antikorupsi inpres tentang percepatan pemberantasan korupsi dan menang pan se m.pan tentang peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas kkn, dan upaya peningkatan kesejahteraan (kenaikan gaji dan tunjangan pegawai). penyederhanaan birokrasi sesuai dengan arahan presiden republik indonesia, mengisyaratkan perlunyadengan upaya peningkatan kompetensi pegawai aparatur sipil negara. tindak lanjut yang bersifat konkret dengan cara mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas administrator jabatan struktural eselon iii), pengawas jabatan struktural eselon iv), dan pelaksana jabatan struktural eselon v). pejabat struktural eselon iii, eselon iv, dan eselon yang terdampak pengalihan akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut dialihkan menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan dan penghasilan. dalam reformasi birokrasi tahap pemerintah daerah, proses transformasi digital dan penggunaan enterprise architecture ea) akan dapat diaplikasikan dalam menyusun proses bisnis penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah. dalam proses passing jabatan tersebut, perlu adanya identifikasi dan pemetaan tugas dan fungsi jabatan administrasi. setelah dilakukan analisis jabatan, perlu dilakukan pemetaan jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan profil jabatan fungsional pegawai negeri sipil dari direktorat jabatan aparatur sipil negara, badan kepegawaian negara. jabatan fungsional tersebut akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebelumnya, sehingga dimungkinkan akan ada tugas tambahan dari jabatan fungsional yang akan diduduki. setelah dilakukan pemetaan jabatan fungsional, perlu dilakukan penyelarasan tunjangan jabatan dan kelas jabatan serta menganalisis perbandingan antara tunjangan jabatan struktural dengan fungsional dan kelas jabatannya. dengan adanya transformasi digital ini, proses bisnis penyederhanaan birokrasi ini tidak hanya memetakan jabatan struktural jabatan fungsional, namun akan melihat bagaimana pola karir setelah terjadi passing dari jabatan struktural jabatan fungsional. pola karir jabatan fungsional tersebut akan melihat bagaimana kompetensi yang dibutuhkan serta tahapan tahapan untuk mencapai angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional tersebut. sehingga proses penyederhanaan birokrasi ini akan melihat dari awal pemetaan jabatan fungsional, perbandingan perhitungan take home pay yang didapat hingga pola karir setelah menjadi jabatan fungsional. dengan adanya proses penyederhanaan birokrasi ini, dimungkinkan akan memperpendek alur birokrasi yang terdapat pemerintah daerah sehingga dapat menjadi efektif dan efisien, namun pegawai jabatan fungsional akan hanya terfokus pada pekerjaanya dan mengejar nilai angka kredit untuk kenaikan pangkat. sehingga diperlukan proses bisnis yang komprehensif untuk mengatur penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah. dalam melakukan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah ini, akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pandangan, persepsi tim peneliti secara menyeluruh serta berupaya untuk mengungkapkan secara mendalam mengenai penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literature mengumpulkan bahan dasar hukum penyederhanaan birokrasi menurut peraturan kementerian dalam negeri dan kemenyan rb. dasar hukum yang akan digunakan dalam proses penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah adalahfungsional, profil jabatan fungsional pegawai negeri sipil direktorat jabatan aparatur sipil negara badan kepegawaian negara dan surat edaran kementrian dalam negeri nomor perihal tindak lanjut penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi lingkungan pemerintah daerah. berikut tahapan tahapan dalam penyederhanaan birokrasi proses proses proses mengidentifikasi ter menganalisa pemetaan proses tunjangan kecocokan kompetensi pemetaan yang didapat peta jabatan jabatan sebelum dan jabatan jabatan pola karier telah terjadi fungsional san tea fungsional fungsional passing jabatan menjelaskan arah mengidentifikasi melakukan memetakan mengidentifikasi pemindahan jabatan fungsional identifikasi sistem dan pola jumlah tunjangan jabatan struktural yang sesuai kompetensi dan karier dalam dan take home jabatan dengan tugas dan diklat apa saja jabatan fungsional pay sebelum fungsional fungsi per masing yang telah dimiliki baru passing pemerintah masing jabatan dari jabatan memetakan daerah membuat struktural jumlah tunjangan mengidentifikasi skenario jabatan jabatan fungsional dan take homepage jabatan fungsional fungsional dengan memetakan setelah passing apa saja yang akan tugas tambahan kompetensi apa menghitung selisih digunakan saja yang takihome pay pemerintah diperlukan dalam yang didapat daerah menduduki sebelum dan jabatan fungsional setelah dilakukan melakukan passing cascading berdasarkan iku pembentukan peraturan daerahmbahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan. suatu peraturan perundang undangan yang baik adalah yang memenuhi syarat syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. sebab setiap pembuat peraturan perundang undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam perundang undangan itu adalah sah secara hukum (legal validity) dan berlaku efektif karena dapat atau diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang. berkaitan dengan dasar yuridis, hal ini sangat penting dalam pembuatan peraturan daerah karena akan menunjukkan, peraturan perundang undangan itu batal demitidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang undangan tersebutlebih bawah. demikian pula halnya peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya. dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. dalam satu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang undangan yang dibuasedangkan dasaruntuk indonesia, sistem nilai tersebut sudah terangkum dalam pancasila. oleh karenanya, setiap peraturan perundang undangan harus mencerminkan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila. dalam kaitannya dengan dasar filosofis dari suatu peraturan perundang undangan ada standar tertentu yang dijadikan pasokannya, yang dalam hal ini adalah pancasila. hal ini sebagai konsekuensi logis dari ditetapkannya pancasila sebagai dasar negara. sebagai konsekuensinya, maka segala produk peraturan perundang undangan yang dihasilkan harus mencerminkan dan melaksanakan landasan falsafah bangsa yaitu pancasila. suatu peraturan perundang undangan, termasuk dalamnya peraturan daerah, yang sudah tidak memenuhi syarat yuridis, sosiologis maupun filosofis perlu mengalami revisi apabila keberadaannya masih akan dipertahankan. sebab, apabila suatu peraturan perundang undangan, termasuk peraturan daerah, yang tidak memenuhi kelayakan dari segi yuridis, sosiologis maupun filosofis, niscaya akan mengakibatkan bukan saja ketidakadilan tetapi juga suatu penyimpangan dari kaidah perundang undangan yang berlaku. pada akhirnya, tujuan semula untuk mencapai keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, tetapi justeru sebaliknya yang terjadi yaitu suatu ketidakadilan dan kekacauan dalam masyarakat. lebih jauh kebahagiaan dan kesejahteraan pun tidak akan pernah terwujud dalam kenyataan disebabkan berbagai kelemahan tersebut. sebagaimana diatur dalam undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, pembentukan peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan perda, pengundangan sampai dengan penyebarluasan. dalam undang undang tahun perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten kota dilakukan dalam proliga kabupaten kota. proliga sebagaimana dimaksud penyusunan proliga dilaksanakan oleh dprd dan pemerintah daerahdan sedangkan dalam persiapan pembentukan undang undang tahun undang undang tahun menyebutkan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dprd atau kepala daerah. dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah antara dprd bersama kepala daerah, biasanya pembahasan tersebut dilakukan melalui empat tingkatan pembicaraan, yaitu: pembicaraan tingkat pertama, meliputi: penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian perda yang berasal dari usul prakarsa kepala daerah.perda dan atau perubahan perda yang berasal dari usul prakarsa dprd. pembicaraan tingkat meliputi: pemandangan umum dari fraksi fraksi terhadap perda yang berasal dari kepala daerah. pemandangan umum dari fraksi fraksi terhadap perda yang berasal dari kepala daerah. jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi fraksi. dalam hal perda yang berasal dari usul prakarsa dprd pendapat kepala daerah terhadap perda atas usul dprd.. pembicaraan tingkat keempat meliputi: pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: laporan hasil pembicaraan tahap ketiga pendapat akhir fraksi pengambilan keputusan penyampaian sambutan kepala daerah terhadap pengambilan keputusan. rapat fraksi diadakan sebelum dilakukan pembicaraan tentang laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusanatau dalam panitia khusus. jee. eemengenai teknis dan tatacara dan waktu dari sebuah perda yang telah disetujui bersama lembaga legislatif dan lembaga eksekutif diatur dalam undang undang tahun tentang pemerintahan daerah. dijelaskan bahwaperda tersebutmudian perda tersebut ditetapkan oleh kepala daerah dengan jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari sejak perda tersebut disetujui bersama. jika dalam jangka waktu (tiga puluh) hari perda yang telah disetujui bersama tadi tidak ditandatangani kepala daerah, maka perda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan. naskah akademik sebuah peraturan perundang undangan tidak hanya sekedar memuat berbagai ketentuan hukum yang akan diberlakukan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan dalamnya juga memuat berbagai alasan ataupun latar belakang mengapa suatu peraturan perundang undangan itu dibutuhkan, dan bagaimana efektifitas pemberlakuan peraturan perundang undangan tersebut. sejalan, jimmy asshiddigie mengemukakan bahwa sudah seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan perundang undangan. benar benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata mata untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan asshiddigie, naskah akademik diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dan berkelanjutan. selain itu, naskah akademik dapat digunakan sebagai filter menyaring adanya kepentingan politik dalam suatu pembentukan peraturan perundang undangan sehingga menghasilkan peraturan perundang undangan yang responsif, aspirasi, efektif dan aplikatif keberlakuannya dalam masyarakat. selanjutnya, yuliandri mengemukakan bahwa suatu undang undang dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki karakteristik berkelanjutan, bisa dinilai dari sudut pandang keberhasilan mencapai tujuan, pelaksanaan, dan penegakan hukumnya yuliandri,ak pernik materi muatan yang akan dimuat dalam sebuah rancangan peraturan perundang undangan. keberadaan naskah akademik yang menyertai suatu rancangan peraturan perundang undangan dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi rancangan peraturan perundang undangan yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah rancangan peraturan perundang undangan dapat dieleminir feminim mungkin handoko, lain pihakik pernik materi muatan yang akan dimuat dalam sebuah rancangan peraturan perundang undangan. sebagai contoh, seorang ahli hukum tentu tidak mengetahui secara detail ruang lingkup cagar budaya, pariwisata, tenaga nuklir, kesehatan, minyak dan gas bumi, bangunan gedung, dan lain sebagainya. oleh sebab itulah keberadaan naskah akademik menjadi sarana penting untuk membantu para perancang peraturan perundang undangan dalam "menterjemahkan" pemahaman ilmiah dari suatu bidang pengetahuan yang akan diatur dalam peraturan perundang undangan dalam naskah yang bermuatan yuridis. jadi keberadaan naskah akademik merupakan sebuah keharusan yang tak terelakkan. dengan kata lain, pentingnya naskah akademik rancangan peraturan perundang undangan tidak lain adalah untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi perancang peraturan perundang undangan mengetahui secara komprehensif substansi atau materi muatan yang akan dituangkan dalam sebuah rancangan peraturan perundang undangan handoko, selanjutnya, kedudukan naskah akademik antara lain sebagai berikut: bahan awal yang memuat gagasan gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah, bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan perda rancangan produk hukum daerah lainnya kepada kepala daerah, bahan dasar bagi penyusunan perda rancangan produk hukum daerah lainnya kurnia, sebagai naskah hasil penelitian hukum atau penelitian (pengkajian) lainnya, pada dasarnya naskah akademik lebih menonjol aspek hukumnya. selain itu, proses bottom dalam pembentukan peraturan perundang undangan dapat diwujudkan dengan naskah akademik. naskah akademik memiliki arti penting untuk menjabarkan nilai nilai masyarakat dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penyusun naskah akademik. dengan demikian menjadi sesuatu yang sangat wajar, apabila naskah akademik itu diperlukan, karena dalam naskah akademik berbagai pendekatan dan kajian yang terkait dengan materi muatan peraturan perundang undangan ada dalamnya. sebagai contoh, misalnya, dalam rancangan undang undang tentang cagar budaya tentu terkait dengan masalah masalah yang dekat lengan ilmu arkeologi, etnologi, antropologi, arsitektur, lingkungan hidup, ilmu budaya dan lain sebagainya. jika perancangan undang undang ini hanya dilakukan oleh pakar hukum, yang pendekatannya hanya bersifat yuridis, niscaya perancangan yang dihasilkan pasti tidak komprehensif. akibatnya materi muatan undang undang yang dihasilkan tidak lengkap kurnia, berlakunya undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, pendudukan naskah akademik sebagai suatu yang senantiasa mengiringi suatu rancangan peraturan daerah. dalam disebutkan bahwadalam tersebut juga ditentukan model dan desain bakuuntuk menyusun naskah akademik yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang undang tersebut. dalam lampiran tentangsebagaimana tertuang dalam lampiran tersebutkajian terhadap asas prinsipanbahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus diyselain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada asas atasalah satu asas yang juga penting yaitu asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah .dengan demikian dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, kami berpendapatajian praktis empirik dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah daerah kota bandung melakukan evaluasi terhadap nomenklatur perangkat daerah, evaluasi besaran organisasi, dan evaluasi susunan perangkat daerah. gambaran terhadap susunan organisasi pemerintah kota bandung tersebut dituangkan dalam peraturan daerah berkaitan dengan pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah kota bandung. dalam melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah kota bandung, pemetaan struktur organisasi melalui eksisting saat ini menjadi komponen penting yang diperlukan sebagai acuan. oleh karenanya, berikut ini merupakan gambaran utuh struktur organisasi eksisting yang dimaksud, berlandaskan pada peraturan daerah kota bandung nomor tahun pembentukan dan tipologi perangkat daerah susunan pembentukan perangkat daerah menurut peraturan daerah kota bandung nomor tahun meliputi: sekretariat daerah: sekretariat dprd, inspektorat daerah, dinas daerah: badan daerah, dan kecamatan. sementara tipologi perangkat daerah menurut peraturan daerah kota bandung nomor tahun meliputi,nomenklatur dinas berdasarkan perda kota bandung nomor tahun mencakup penyebutan yang kompleks seperti halnya dinas perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan. sementara pada bagian ketiga nomenklatur perangkat daerah provinsi kabupaten kota pada peraturan menteri pupr tahun menyebut,sementara ituaa,viidari susunan organisasi dan tata kerja atas, beberapa dinilai belum selaras dengan pemerintah dan pembangunan secara nasional, terlebih untuk mewadahi tujuan kota bandung dengan adanya visi misi efektifitas dan efisiensi yang dicanangkan oleh walikota dan wakil walikota terpilih perangkat daerah tentunya harus mampu merespon perkembangan lingkungan regional khususnya, terlebih lagi dengan terbitnya permendagri, oleh karenanya struktur organisasi dan tata kerja kota bandung saat ini harus mengalami perubahan. meninjau hal tersebut, sebagaimana berpedoman padaatau lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. sementaraoleh karenanya beberapa nomenklatur, susunan organisasi perangkat daerah nampak tidak selaras dengan peraturan diatasnya sehingga perlu disesuaikan agar proses organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. sasaran dari evaluasi dan penataan kelembagaan adalah sebagai berikut: perubahan nomenklatur baik penyederhanaan maupun penambahan pada perangkat daerah sesuai dengan pedoman kementerian lembaga yang membidangi urusan pemerintahan. seperti halnya dinas. peningkatan tipologi menjadi pada dinas. rumah sakit daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun evaluasi besaran organisasi badan kesatuan bangsa dan politik. kebutuhan badan penanggulangan bencana daerah. konsep penyederhanaan birokrasi dibawah ini merupakan tabel hasil evaluasi pemerintah kota bandung tentang tugas dan fungsi perangkat daerah kota bandung yang didasarkan pada tahun yang mana hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut kedepannya. evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah kota bandung sekretariat daerah tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut penyiapan perumusan bagian sekretariat daerah sesuai kebijakan daerah, pemerintpenyiapan mengoordinasikan bagian kesra sekretariat daerah sesuapenyiapan perumusan bagian hukumeksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjutenyiapan perumusan bagian kerja samamengoordinasikan perumusan bagian sekretariat daerah sesuai kebijakan daerah, perekonomiprogram sekretariat daerah sesuai perumusan kebijakan daerah, dan desai mengoordinasikan pelaksanaan pembangunnyiapan perumusan bagian pengadaan sekretariat daerah sesuai kebijakan daerah, barang jasamengoordinasikan sekretariat daerah sesuai tidak perumusan kebijakan daerah, dibentuk mengoordinasikan pelaksanaan unit kerja tugas perangkat daerah, dan yang pemantauan dan evaluasi mengelola pelaksanaan kebijakan daerah sda, tidak bidang sumber daya alam ada pertanian, kehutanan, potensi beb kelautan dan perikanan, kerja tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut sumber daya alam terkait sda pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air penyiapan perumusan bagian organisasi sekretariat daerah sesuai perubahan kebijakan daerah, dan pemberdayaan perhal mengoordinasikan perumusan aparatur daerah kedudukan, kebijakan daerah, susunan mengoordinasikan pelaksanaan organisasi, tugas perangkat daerah, tugas dan pemantauan dan evaluasi fungsi setda pelaksanaan kebijakan daerah dan bppenyiapan pelaksanaan bagian umum dan sekretariat daerah sesuai menggabung perubahan kebijakan, mengoordinasikan bagian humas tugas perhal pelaksanaan tugas perangkat fungsi kedudukan, daerah, pemantauan dan susunan evaluasi pelaksanaan organisasi, kebijakan daerah bidang tugas dan protokol, komunikasi fungsi setda pimpinan, dan dokumentasi penyiapan pelaksanaan bagian tata usaha sekretariat daerah sesuai menggabung perubahan kebijakan dan pemantauan pimpinan dan staf tugas perhal dan evaluasi bidang tata ahli fungsi kedudukan, usaha pimpinan, staf ahli dan bagian umum susunan kepegawaian, perlengkapan organisasi, dan rumah tangga tugas dan fungsi setdaumum sekretariat daerah sesuai menggabung perubahan perumusan kebijakan daerah, tugas perhal mengoordinasikan pelaksanaan fungsi kedudukan, tugas perangkat daerah, dan susunan pemantauan dan evaluasi organisasi, pelaksanaan kebijakan daerah tugas dan bidang perencanaan, fungsi setda keuangan dan pelaporan pengelolaan informasi dan bagian humas urusan komunikasi tidak sesuai pengalihan kedudukan, komunikasi publik terkait setda dan informatika tugas susunan kegiatan penyelenggaraan dinas organisasi, hubungan masyarakat, media komunikasi tugas dan dan kemitraan komunitas dan fungsi setda informatika dan dinas komunikasi dan informatika sekretariat dprd tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak saksikan besi eksis inici dang denn dprd pore ass besi benci bisa dengan keuangan dprd penyelenggaraan tugas dan sekretariat dprd sekretariat dprd sesuai fungsi dprd bidang legislasi persidangan dan perundang undangan) penyelenggaraan tugas dan sekretariat dprd tidak penambahan perubahan fungsi dprd bidang sesuai tugas dan perhal penganggaran fungsi kedudukan, dan pengawasan bagian susunan fasilitasi penganggaran dan organisasi, pengawasan) tugas dan fungsi setwan inspektorat daerah tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut perumusan kebijakan teknis inspektorat inspektorat sesuai bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pelaksanaan pengawasan inspektorat inspektorat sesuaien. pengawasan untuk tujuan inspektorat inspektorat sesuai eo penugasan dari kepala daerah, pengawasan dinas pendidikan tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak evaluasi asi lanjut manajemen pendidikan dinas pendidikan urusan pendidikan sesuai pengelolaan pendidikan dasar pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal penetapan kurikulum dinas pendidikan urusan pendidikan sesuai muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal pemindahan pendidik dan dinas pendidikan urusan pendidikan sesuai tenaga kependidikan dalam daerah kab kota perizinan pendidikan dinas pendidikan urusan pendidikan sesuai pelimpahan berdasarkan kewenangan ketentuan dinas permendagri penanaman modal dan dinas ptsp pendidikan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan pendidikan pembinaan bahasa dan sastra urusan pendidikan belum penambahan perubahan tercantum tugas dan perhal dalam fungsi pada kedudukan, tugas dan dinas susunan fungsi pada pendidikan organisasi, dinas tugas dan pendidikan fungsi dinas pendidikan dinas kesehatan tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak evaluasi asi lanjut pengelolaan upaya kesehatan dinas kesehatan urusan kesehatan sesuai ' ' sumber daya manusia sdm) kesehatan: penerbitan izin praktik dinas kesehatan urusan kesehatan sesuai pelimpahan berdasarkan dan izin kerja tenaga kewenangan ketentuan kesehatan dinas permendagri perencanaan dan penanaman pengembangan sdm modal dan dinas kesehatan untuk ukm dan ptsp kesehatan ukp daerah kab kota memberikan pertimbangan teknissenapan135keaman.e.eesuntuk rekomendasi perizinan mpm kesehatan, dan makanan minuman pemberdayaan dinas kesehatan urusan kesehatan sesuai masyarakat bidang kesehatan dinas pekerjaan umum tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak evaluasi asi lanjut sumber daya air sda) dinas pekerjaan urusan pekerjaan sesuai umum umum dan penataan ruang pengelolaan dan dam tirta bening urusan pekerjaan sesuai penugasan pengembangan spam umum dan kepada penataan ruang bumi berdasarkan pengembangan sistem air umum umum dan limbah domestik penataan ruang pengelolaan dan dinas pekerjaan urusan pekerjaan sesuai pengembangan sistem umum umum dan drainase yang terhubung penataan ruang langsung dengan sungai umum umum dan penataan ruang dinas penataan ruang tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak evaluasi asi lanjut penyelenggaraan bangunan dinas penataan urusan pekerjaan sesuai gedung wilayah daerah ruang umum dan kabupaten kota, termasuk penataan ruangataan dinas penataan urusan pekerjaan sesuai bangunan dan ruang umum dan lingkungannya penataan ruang jasa kontruksi tugas dan fungsi belum penambahan perubahan pada urusan tercantum tugas dan perhal pekerjaan umum dalam fungsi pada kedudukan, dan penataan tugas dan dinas susunan ruang fungsi pada penataan organisasi, dinas ruang tugas dan penataan fungsi dinas ruang penataan ruang ruang ruang umum dan penataan ruang dinas perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan pertanahan nol mcm ousenme |peroasarwanpe| mas umpak perumahperumahan kawasan permukimkawasan pencegahan perumahan dan dinas perumahan, urusan perumahan sesuai kawasan permukiman kawasan dan kawasan kumuh permukiman, permukiman pertamanan dan pertanahan penyelenggaraan psu dinas perumahan, kewenangan tidak penghapusan perubahan permukiman kawasan pemerintah provinsi sesuai tugas perhal permukiman, pengelolaan kedudukan, pertamanan dan psu susunan pertanahan permukiman organisasi, tugas dan fungsi dinas perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan pertanahan sertifikasi dan registrasi bagi dinas perumahan, urusan perumahan sesuai orang atau badan hukum kawasan dan kawasan yang melaksanakan permukiman, permukiman perancangan dan pertamanan dan perencanaan rumah serta pertanahan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan kecil penyelenggaraan dinas perumahan urusan pekerjaan sesuai perempuan infrastruktur pada dan kawasan umum dan urusan permukiman permukiman penataan ruang pemberian izin lokasi dinas perumahan, urusan pertanahan sesuai kawasan permukiman, pertamanan dan pertanahan sengketa tanah dinas perumahan, urusan pertanahan sesuai garapan kawasan permukiman, pertamanan dan pertanahan ganti kerugian dan dinas perumahan, urusan pertanahan sesuai santunan tanah untuk kawasan pembangunan permukiman, pertamanan dan pertanahan subyek dan obyek dinas perumahan, urusan pertanahan sesuai redistribusi tanah, kawasan serta ganti kerugian permukiman, tanah kelebihan pertamanan dan maksimum dan tanah pertanahan absence tanah urusan pertanahan pemerintah kota bandung tidak memiliki tanah tanah kosong dinas perumahan, urusan pertanahan sesuai kawasan permukiman, pertamanan dan pertanahan ppp neo penggunaan tanah dinas perumahan, urusan pertanahan sesuai kawasan permukiman, pertamanan dan pertanahan dinas kebakaran dan penanggulangan bencana tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak evaluasi asi lanjut ketenteraman dan satpol urusan sesuai ketertiban umum ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bencanakebakarandinas sosial dan penanggulangan kemiskinan tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak evaluasi asi lanjut pemberdayaan sosial dinas sosial dan urusan sosial sesuai penanggulangan kemiskinan penanganan warga dinas sosialdan urusan sosial sesuai mak kekerasan kematian tindak kekerasan kemiskinan rehabilitasi sosial: dinas sosial dan kewenangan tidak penghapusan perubahan penanganan dha penanggulangan pemerintah pusat sesuai tugas perhal kemiskinan penanganan kedudukan, dha susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas sosial dan penanggalan gan kemiskinan perlindungan dan dinas sosial dan urusan sosial sesuai kemiskinan penanganan bencana dinas sosial dan urusan sosial sesuai kemiskinan mi. pahlawan penanggulangan kemiskinan dinas tenaga kerja tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak pelatihan kerjakan dinas tenaga kerja urusan tenaga| sesuai to. kerja (ea, kerja kerja ena benci pata esa man kerja perencanambangunngembangan dinas tenaga kerja urusan sesuai perhitungan perempuan kawasan transmigrasi transmigrasi potensi dan urusan beban kerja urusan transmigrasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak evaluasi asi lanjut kualitas hidup dinas urusan tenaga|dinas urusan tenagakualitas keluarga dinas urusan tenaga sesuaisistem data gender danmenuhan hak anak dinas urusan tenaga sesuai pha)khususmuncul pemerintah perubahan nomenklatur kota tidak nomenklatur, pemberdayaan melaksanakan perhal urusan kedudukan, masyarakat pemberdayaan susunan masyarakat organisasi, dan desa tugas dan fungsi dinas pangan dan pertanian tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak evaluasi asi lanjut penyediaan infrastruktur dinas pangan dan urusan pangan sesuai dan seluruh pendukung pertanian kemandirian pangan pada berbagai sektor tahanan pangan lema depan jaman pama ketahanan pangan pertanian sea aneh nan ensnfanan bes pangan pertanian mann nan jensen jangan pertanian serve pertanian dan kelautan urusan dee ana ken man pertanian urusan dgn bissisiebintaia ian laka bintang nnn dengan pertanian urusan kesehatan hewan dan dinas pangan dan urusan pertanian sesuai perempuan tee see veteriner pengendaliandan dinas pangan dan| urusan pertanian sesuai perempuan provinsi dan kabupaten kotae jeeennjn148.weeklandasan filosofis, sosiologis, dan yuridis . landasan filosof ois . jeeeenn landasan sosiologis . j.ooeeeenen landasan yut iii .o.oo lenmgamapetanan ramalan bencana pertanian perizinan usaha dinas pangan dan urusan pertanian sesuai terkait proses pertanian pertanian perizinan,dinas lingkungan hidup dan kebersihan tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak perencanaan dinas lingkungan urusan lingkungan sesuai lingkungan hidup hidup dan hidup kebersihan saat pen hidup strategis lhs) hidup dan hidup kebersihan pengendalian dinas lingkungan urusan lingkungan sesuai pencemaran dan atau hidup dan hidup kerusakan lingkungan kebersihan hidup keanekaragaman dinas lingkungan urusan lingkungan sesuai kehati) hidup dan hidup kebersihan bahan berbahaya dan dinas lingkungan urusan lingkungan sesuai beracun b3), dan hidup dan hidup limbah bahan kebersihan berbahaya dan beracun limbah b3) pembinaan dan dinas lingkungan urusan lingkungan sesuai pengawasan terhadap hidup dan hidup izin lingkungan dan izin kebersihan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup plh) pengakuan keberadaan pemerintah masyarakat hukum kota adat mha), kearifan bandung lokal dan hak mha yang tidak terkait dengan plh memiliki masyarakat hukum adat pendidikan, pelatihan, dinas lingkungan urusan lingkungan sesuai dan penyuluhan hidup dan hidup lingkungan hidup kebersihan untuk masyarakat penghargaan dinas lingkungan urusan lingkungan sesuai lingkungan hidup hidup dan hidup untuk masyarakat kebersihan kes onl hidup hidup dan hidup kebersihan hidup dan hidup kebersihan pengembangan sistem dan dinas lingkungan urusan pekerjaan sesuai perempuan pengelolaan persamaan hidup dan umum dan urusan kebersihan penataan ruang dinas kependudukan dan catatan sipil tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut pendaftaran penduduk dinas urusan sesuai kependudukan administrasi dan catatan sipil kependudukan dan catatan sipil pencatatan sipil dinas urusan sesuai kependudukan administrasi dan catatan sipil kependudukan dan catatan sipil pengelolaan informasi dinas urusan sesuai administrasi kependudukan administrasi kependudukan dan catatan sipil kependudukan dan catatan sipil profile kependudukan dinas urusan sesuai kependudukan administrasi dan catatan sipil kependudukan dan catatan sipil dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tugas eksisting berdasarkan hasil recommend tindak evaluasi asi lanjut pengendalian penduduk dinas urusan sesuai pengendalian pengendalian penduduk dan penduduk dan berencana keluarga berencana dinas urusan sesuai kb) pengendalian pengendalian penduduk dan penduduk dan keluarga keluarga berencana berencana keluarga sejahtera dinas urusan sesuai pengendalian pengendalian penduduk dan penduduk dan keluarga keluarga berencana berencana dinas perhubungan tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut lalu lintas dan angkutan dinas urusan sesuai terkait proses jalan lla): perhubungan perhubungan perizinan, penetapan rencana induk berdasarkan jaringan lla ketentuan permendagri penyediaan perlengkapan jalan jalan dinas pengelolaan terminal perhubungan penumpang tipe memberikan penerbitan izin pertimbangan penyelenggaraan dan teknis untuk pembangunan fasilitas memberikan parkir. rekomendasi pengujian berkala perizinan kendaraan bermotor.j)) penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentuinas komunikasi dan informatika tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut pengelolaan informasi dan dinas komunikasi urusan komunikasi sesuai komunikasi publik dan informatika dan informatika aplikasi informatika dinas komunikasi urusan komunikasi sesuai dan informatika dan informatika penyelenggaraan statistik dinas komunikasi urusan statistik sesuai perempuan sektoral dan informatika urusan persandian untuk dinas komunikasi urusan persandian sesuai perempuan pengamanan informasi dan informatika urusan dinas koperasi usaha kecil dan menengah tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut prosedur pelayanan tata cara dinas koperasi, kewenangan tidak penghapusan kedudukan, pengesahan pendirian usaha kecil pemerintah pusat sesuai tugas susunan koperasi, perubahan anggaran menengah organisasi, dasar koperasi, dan tugas dan pembubaran koperasi fungsi dinas koperasi, usaha gnctttn izin usaha simpan dinas koperasi, urusan koperasi, sesuai menengah menengah pengawasan dan dinas koperasi, urusan koperasi, sesuai pemeriksaan usaha kecil usaha kecil menengah menengah penilaian kesehatan dinas koperasi, urusan koperasi, sesuai menengah menengah pendidikan dan latihan dinas koperasi, urusan koperasi, sesuai pengoperasian usaha kecil usaha kecil menengah menengah aka perlindungan koperasi usaha kecil usaha kecil menengah menengah pemberdayaan usaha dinas koperasi, urusan koperasi, sesuai menengah, usaha kecil, usaha kecil usaha kecil dan usaha mikro menengah menengah umkm) jan usaha kecil usaha kecil menengah menengah dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak penanaman modal modal, pelayanan modal promosilayananngendalian dinas penanaman urusan penanaman sesuai modal terpadu satu pintu data dan sistem dinas penanaman urusan penanaman sesuai informasi penanaman modal, pelayanan modal modal terpadu satu pintu dinas pemuda dan olahraga tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut olahraga kepemudaan dan olahraga antar olahraga kepemudaan dan olahraga olahraga kepemudaan dan olahraga dinas kebudayaan dan pariwisata tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak dan pariwisata kebudayaan urusan kebudayaan masyarakat dan pariwisata kebudayaan urusan ena era dan pariwisata kebudayaan urusan era eee dan pariwisata kebudayaan urusan aan san ana kebudayaan dan pariwisata kebudayaan urusan pelestarian warisan dan dinas kebudayaan kewenangan pusat tidak penghapusan perubahan diplomasi budaya dan pariwisata sesuai tugas perhal pelestarian kedudukan, warisan susunan budaya organisasi, tugas dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata dan pariwisata urusan bana san pama (bah papan dan pariwisata urusan pengembangan dinas kebudayaan urusan pariwisata sesuai perempuan ekonomi kreatif melalui dan pariwisata urusan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual pengembangan sumber dinas kebudayaan urusan pariwisata sesuai perempuan dekbtomiksaat fempamata ekonomi kreatif dinas perpustakaan dan kearsipan tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak meja perpustakaan perpustakaan dan perpustakaan urusan kearsipan pelestarian koleksi nasional urusan belum penambahan perubahan dan naskah kuno perpustakaan tercantum tugas dan perhal dalam fungsi pada kedudukan, tugas dan dinas susunan fungsi perpustakaan organisasi, pada dan tugas dan dinas kearsipan fungsi dinas perpustakaan perpustakaan dan dan kearsipan kearsipan perpustakaan dan urusan kearsipan pelindungan dan dinas urusan kearsipan sesuai perempuan kearsipan penerbitan izin penggunaan dinas urusan kearsipan sesuai perempuan arsip yang bersifat tertutup perpustakaan dan urusan yang disimpan lembaga kearsipan kearsipan daerah bab jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah .ooooooooooooooooooo.i218 jangkauan pengaturan . arah pengaturan .e.ieee ruang lingkup materi muatan . j.eeeeann materi muatan rancangan peraturan daerah . konsideran .o.ooeennenannn materi muatan. bab penutup .ooooooooooooooooooooooooooooooooooo.ooo.ooo. simpulan.ooooceeeeeeannnnnnnnn saran jalanan lampiran rancangan peraturan daerah kota bandung tentang nomor . tahun . lampiran log book penelitian dinas perdagangan dan perindustrian tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut perizinan dan dinas perdagangan urusan sesuai terkait proses pendaftaran dan perindustrian perdagangan perizinan, perusahaanlreteenan laanpermiwan ipateanen perdagangan dan perindustrian perdagangan stabilisasi harga dinas perdagangan urusan sesuai barang kebutuhan dan perindustrian perdagangan pokok dan barang penting dan perindustrian perdagangan standardisasi dan dinas perdagangan urusan sesuai konsumen pembangunan industri dan perindustrian perindustrian perizinan: dinas perdagangan urusan sesuai terkait proses iui kecil dan iui menengah. dan perindustrian perindustrian perizinan, penerbitan ipni bagi berdasarkan industri kecil dan ketentuan menengah. permendagri penerbitan uki dan ipni dinas perhubungan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan informasi industri dan perindustrian perindustrian satpol tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak menegakan perda satpol urusan sesuai ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menyelenggarakan satpol urusan sesuai ketenteraman dan ketenteraman dan ketertiban umum ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menyelenggarakan satpol urusan sesuai perlindungan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum pen denonnnn dnnnnnn masyarakat badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut perencanaan, pengendalian badan urusan penunjang sesuai dan perencanaan perencanaan evaluasi pembangunan pembangunan, daerah penelitian dan pengembangan perencanaan anggaran badan urusan penunjang tidak pengalihan perubahan daerah: perencanaan keuangan sesuai tugas perhal penyusunan kua pas pembangunan, badan kedudukan, penelitian dan pengelolaan susunan pengembangan keuangan organisasi, dan aset tugas dan fungsiperencanaan pemerintahan badan urusan penunjang sesuai dan pembangunan perencanaan perencanaan manusia pembangunan, penelitian dan pengembangan (perencanaan perekonomian badan) urusan penunjang semur dan sda perencanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan perencanaan infrastruktur badan urusan penunjang sesuai dan kewilayahan perencanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian badan urusan penunjang sesuai perempuan peraturan perencanaan penelitian dan urusan pembangunan, pembangunan penelitian dan pengembangan sosial dan kependudukekonomi dan pembanguninovasi dan teknologiaa. badan pengelolaan keuangan dan aset sol "uc exsisrmo |sepasang kane| mas rek perbendaharaan daerah badan pengelolaan urusan penunjang sesuai keuangan dan aset keuangan akuntansi dan pelaporan badan pengelolaan urusan penunjang sesuai keuangan daerah keuangan dan aset keuangan pengelolaan barang milik badan pengelolaan urusan penunjang sesuai daerah keuangan dan aset keuangan bb. badan pengelolaan pendapatan daerah tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut perencanaan dan badan pengelolaan urusan penunjang sesuai pengembangan pendapatan keuangan pendapatan daerah daerah pengelolaan pendapatan badan pengelolaan urusan penunjang sesuai daerah pendapatan keuangan daerah pengendalian dan evaluasi badan pengelolaan urusan penunjang sesuai pendapatan pendapatan keuangan daerah daerah pengelolaan sistem informasi badan pengelolaan urusan penunjang sesuai pendapatan pendapatan keuangan daerah daerah cc. badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut urusan penunjang sesuai pemberhentian dan informasi kepegawaian kepegawaian kepegawaian pendidikan dan pelatihan mutasi dan promosi badan urusan penunjang sesuai pendidikan dan pelatihan pengembangan aparatur badan urusan penunjang sesuai kepegawaian kepegawaian pendidikan dan pelatihan penilaian kinerja aparatur dan badan urusan penunjang sesuai penghargaan kepegawaian kepegawaian pendidikan dan pelatihan penyusunan skj dan evaluasi badan sekretariat daerah tidak perubahan jabatan kepegawaian sesuai perhal pendidikan dan kedudukan, pelatihan susunan organisasi, tugas dan fungsi setda dan bpp pemerintah perubahan perubahan kota tidak nomenklatur perhal menyelengg perangkat kedudukan, arakan daerah susunan pengembang organisasi, tugas dan pendidikan fungsi dan pelatihan, hanya fasilitasi dd. badan kesatuan bangsa dan politik tugas eksisting berdasarkan hasil rekor tindak lanjut evaluasi ndash ideologi, wawasan badan kesatuan urusan pemerintah sesuai perubahan perda kebangsaan dan karakter bangsa dan politik bidang kesatuan terkait tipologi bangsa bangsa dan politik badan politik dalam negeri badan kesatuan urusan pemerintah sesuai bangsa dan politik bidang satuan bangsa dan politik ketahanan ekonomi, sosial, badan kesatuan urusan pemerintah sesuai budaya, agama dan bangsa dan politik bidang satuan organisasi kemasyarakatan bangsa dan politik kewaspadaan nasional dan badan kesatuan urusan pemerintah sesuai penanganan konflik bangsa dan politik bidang satuan bangsa dan politik ee. kecamatan tugas eksisting berdasarkan hasil rekaman tindak evaluasi dasi lanjut penggordinasian kegiatan kecamatan kecamatan sesuai pemberdayaan masyarakat mengoordinasikan upaya kecamatan kecamatan sesuai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum mengoordinasikan penerapan kecamatan kecamatan sesuai dan penegakan peraturan es. tee sarana pelayanan umum mengoordinasikan kecamatan kecamatan sesuai pemerintahan tingkat kecamatan selain analisis tugas dan fungsi, pemerintah kota bandung juga melakukan asistensi evaluasi kelembagaan, yang mengidentifikasi nomenklatur, tipologi, tupoksi yang dimiliki dengan peraturan perundang undangan lain. adapun hasil asistensi tersebut terangkum dalam tabel dibawah ini: hasil asistensi evaluasi kelembagaan sekretariat daerah nomenklatur bagian dan sub bagian belum sesuai perlu dilakukan dengan draft permendagri perhitungan besaran setda dengan tipologi terdiri dari bagian dan struktur organisasi sub bagian, saat ini bagian dan sub melalui beban kerja bagian. hal ini dimungkinkan berdasarkan beban perubahan perhal fusi kerja. draft permendagri terdapat bagian sda, namun kotasekretariat dprd nomenklatur bagian dan sub bagian belum sesuai perlu dilakukan permendagri perhitungan besaran pemetaan tipologi terdiri dari bagian dan struktur organisasi sub bagian, saat ini bagian dan sub bagian melalui beban kerja bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan setwan belum dapat diakomodir, namun penambahan subang mengumpulkan data pada bagian umum dan bagian program potensi kelembagaan keuangan, belum dapat menggambarkan beban perubahan perhal fusi kerja organisasi. penambahan struktursesuai dengan perubahan perhal fusi permendagrpendidikan kewenangan berdasarkan terkait sub perubahan perhal fusi urusan bidang pendidikan, yaitu pembinaan bahasa dan sastra belum tercantum dalam tugas dan fungsi dinas kesehatan nomenklatur seksi pada bidangmenjadi namun perlu pembahasan masih menunggu perpres peraturan terkait. penyusunan sook rsud sehingga struktur masih tetap kelas kelas sambil menunggu |
naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar bab pendahuluan latar belakangpelayanan pasarlatar belakang reformasi pemungutan retribusi daerah indonesia dewasa ini tidak terlepas dari pemberlakuan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah dimulai dari undang undang nomor tahun sebagai revisi undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem retribusi daerah yang berlangsung indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan maupun pemunungutannya. adanya ketidakjelasan dalam penetapan objek retribusi serta kemungkinan timbulnya pengenaan berganda telah naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar mengakibatkan proses pemungutan retribusi daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi ekonomi dan dinamika masyarakat. oleh karena itu, lahirnya undang undang nomor tahun telah membawa perubahan dalam pemungutan retribusi daerah. dalam perkembangan penerapan undang undang tersebut, pemerintah dan dpr merasa perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. dengan demikian, undang undang nomor tahun lahir sebagai penyempurnaan terhadap undang undang nomor tahun reformasi terhadap aturan perundang undangan tentang retribusinaskah akademik perda kab. mamuju utara nantinya. secara khusus penerapan retribusi pelayanan pasar memuat asas asas prinsip prinsip sebagai berikut: keberlanjutan naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar yang dimaksud dengan keberdaya sektor retribusi pelayanan pasar. terkait dengan penerapan retribusi pelayanan pasar, pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan pasar harus dimanfaatkan kembali untuk peningkatan layanan sektor retribusi secara berkelanjutan. sehingga penerapan retribusi pelayanan pasar harus merupakan kelanjutankeserasian dan keseimbangan yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan retribusi pelayanan pasa, ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang dan menyeimbangkan kepentingan pembangunan pusat dan daerah. manfaatketerpaduan naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan retribusi pelayanan pasar: memastikan bahwa penerapan dan pengembangan retribusi pelayanan pasar sudah relevan untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan. memuat saling keterkaitan antara retribusi pelayanan pasar yang bersifat moneter dan yang bersifat non moneter. memuat saling keterkaitan antara aspek biotik, sosial, dan ekonomi untuk setiap pemanfaatan ruang. terkait secara hierarkis dengan kebijakan disektor tertentu dan wilayah (lintas batas) termasuk dengan sektor keuangan. kehati hatian (pencegahan)pencemar membayarnaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar kerusakan lingkungan hidup yang menanggung biaya pemulihan lingkungan. partisipatif yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggoretribusi pelayanan pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung. azas ini dapat diwujudkan sebagai berikut:, dan instansi pemerintah sepanjang proses pengambilan keputusanpenerapan retribusi pelayanan pasarelayanan pasar yang dibutuhkan. tata kelola pemerintahan yang baikretribusi pelayanan pasar dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efesiensi, dan keadilannaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasartengah, sebelah selatan dengan kabupaten mamuju, dan sebelah barat selat makassar.desa kelurahannaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasarjumlah kepadatan kecamatan luas penduduk jumlah km2) penduduk penduduk (km2 bulu taba larang pasangkayunaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar pertumbuhan sebesar o. pdrb adh perk pdrb adh terumbu berlaku konstan han juta rp.) tangan juta rp.) ekonomi ye) ye)) lapangan tahun tahun tahun usaha pertanian pertambangan|naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar dan jasa perusahaan jasajasa pdrb lo. sumber kabupaten mamuju utara dalam angka tabel pdrb kabupaten mamuju utara berdasarkan harga konstan dalam juta rupiah lapangan tahun tahun tahun usaha pertanian pertambangannaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasarnyelenggaraan retribusi pelayanan pasar kab. mamuju utara berdasarkan peraturan menteri dalam negeri permendagri) tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah pp) tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, menegaskan bahwa skpd mempunyai tugas melaksanakan pemungutan penerimaan retribusi. perkembangan retribusi pelayanan pasar dari tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini: kabupaten mamuju utara tahun tahun realisasi pad realisasi retribusi persentase (oo terhadap pad (?e) (2m sem rata rata(e) dari tabel diatas menunjukkan bahwa retribusi pelayanan pasar dari tahun tahun mengalami peningkatan, naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasarsecara umumkepadaikmati balas jasa dari negara. sesuai dengan ketentuan perundang undangan indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. jadi, retribusi yang dipungut indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah, menjelaskan, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, sehingga bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar peningkatan terbesar terjadi pada tahun yaitu sebesar yo, untuk rata rata pertumbuhannya pada periode yakni sebesar dan rata rata kontribusinya terhadap pad cukup besar, yakni sebesarpelayanan pasarnaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasanaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasarevaluasi dan analisisabupaten(dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh kabupatenaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasardiatasnaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasarbasis retribusi kabupaten sangat terbatas dalam penetapan tarif retribusipelayanan pasar dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar perluasan basis retribusi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip retribusi yang baik.retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan memperluas basis retribusi yang sudah ada, injenis retribusinaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasarpelayanan pasar. dalam undang undang tahun tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan (empat belas) jenis retribusi jasa umum untuk kabupaten, dan larangan bagi daerah untuk memungut retribusi selain (empat belas) jenis retribusi yang termaktub pada tersebut diatas. berkaitan dengan regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang undang tersebut, maka peraturan daerah kabupaten mamuju utara yang mengatur berbagai retribusi pelayanan pasar yang telah terbit sebelumnya, perlu dikaji kembali dan dilakukan penyesuaian agar tidak bertentangan naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar dengan pengaturan dan ketetapan yang telah termaktub undang undang tersebut diatas, undang undang ini juga mengatur tentang tata cara pengawasan, evaluasi dan pembatalan terkait dengan rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan mekanisme tersebut diuraikan sebagai berikut: rancangan peraturan daerah kabupaten tentang retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati dan dprd.gubernur dalam melakukan evaluasidapat berupa persetujuan atau penolakan. hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati. hasil evaluasi berupa penolakan disampaikan dengan disertai alasan penolakan dan dapat diperbaiki oleh bupati bersama dprd yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada kepada gubernur dan menteri keuangan. dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, rancangan peraturan daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan. peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh bupati.naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. beberapa ciri yang melekat pada retribusi pelayanan pasar yang saat ini dipungut indonesia adalah sebagai berikut retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang undang dan peraturan daerah yang berkenan. hasil penerimaan retribusi pelayanan pasar masuk kas pemerintah daerah. pihak yang membayar retribusi pelayanan pasar mendapatkan kontra pelayanan pasarpelayanan pasar adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi pelayanan pasar, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintahdewasa ini, retribusi daerah terdiri dari atas (tiga) jenis retribusi yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. masing masing jenis retribusi daerah memilik objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis retribusi daerah lainnya. disisi lain, semangat otonomi daerah yang diberlakukan indonesia memungkinkan setiap daerah mengatur daerahnya sendiri, pelayanan pasarnaskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar asas kemandirian, mengandung pengertian bahwa pengelolaan dikaitkan dengan kajian hukum pengelolaan retribusi pelayanan pasarpelayanan pasar tetap mengacu pada gejala dan kondisi sosial masyarakat, khususnya stakeholder retribusi pelayanan pasar yang ada kabupaten mamuju utara. naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar terkait dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar, fakta empiris menunjukkan bahwacomparative' does not give 'explanationperbandingan, kemudian membahas tentang materi yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar, pengaturan sanksi atas pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasarpelayanan pasarpelayanan pasar. pengertian dalam naskah akademik ini, dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar, membahas beberapa jenis retribusi yang merupakan golongan retribusi pelayanan pasar, sebagai berikut retribusi pelayanan pasar, adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar tradisional sederhana yang berupa halaman pelataran loss atau kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. prinsip prinsip pengaturan naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar.pelayanan pasar, antara lain pemahaman tentang kriteria kriteria yang melingkupi retribusi pelayanan pasar. adapun kriteria sehingga dapat dikatakan sebagai retribusi pelayanan pasar berdasarkan peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut retribusi pelayanan pelayanan pasar, adalah pembayaran atas penggunaan tempat pelayanan pasar yang ditetapkan oleh kepala daerah. selain hal tersebut atas (kriteria retribusi pelayanan pasarpelayanan pasar adalah tingkat penerimaan pad. berikut disajikan tabel realisasi pad kurung waktu tahun s d sebagai berikut tabel realisasi pad tahun s d tahun pendapatan asli daerah pajak retribusi hpd") ll pad "") total hasil pengelolaan kekayaan daerah #) lain lain pad yang sah dari tabel tersebut atas terlihat bahwa terdapat angka penerimaan retribusi yang fluktuatif. terlihat bahwa naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar mulai dari tahun s d penerimaan pad dari retribusi mengalami peningkatan setiap tahunnya. hal ini dapat dipahami karena kemungkinan pada masa tersebut terdapat pengelolaan pelayanan retribusi yang efektif dan efisien. dilain pihak, terjadi keadaan sebaliknya pada periode tahun yang mengalami penurunan, kemungkinan disebabkan karena kondisi masyarakat pada saat itu dan kurang maksimalnya pelayanan maupun pengelolaan retribusi. namun demikian secara keseluruhan, dari total penerimaan pad, penerimaan retribusi memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pad yakni sebesar kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa dari segi pelayanan, aparat pelayanan retribusi melaksanakan tugas secara efisien, ketersediaan fasilitas yang cukup memadai sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan retribusi secara keseluruhan. kedepan, yang perlu diperhatikan dalam upaya memposisikan penerimaan dari sektor pad sebagai primadona dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah adalah upaya untuk peningkatan kemampuan aparat pengelola retribusi dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang. materi yang diatur adapun hal hal yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar kabupaten mamuju utara pada dasarnya mengatur tentang hal hal sebagai berikut retribusi pelayanan pasar naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar termasuk dalam bidang retribusi daerah. konsekuensinya adalah mungkin saja satu jenis retribusi dipungut pada satu daerah, tetapi tidak dipungut daerah lainnya. selain itu, kalaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang diberlakukan tidak sama persis. hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya proses pemungutan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggungjawab. dengan demikian, untuk keabsahan dan loyalitasnya penarikan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten mamuju utara, terlebih dahulu harus dituangkan dalam suatu regulasi dalam bentuk peraturan daerah. pembentukan peraturan daerah, hendaknya memenuhi prinsip prinsip dasar yang termaktub dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. selanjutnya terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah kabupaten mamuju utara, telah dilakukan penelitian dan kajian akademik dan hasilnya dituangkan dalam bentuk naskah akademik. segala kondisi atas memang dimungkinkan dalam pengenaan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar. agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dengan jelas. laporan ini disusun sebagai upaya untuk mengkaji terhadap peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar pemerintah kabupaten mamuju utara. pengkajian ini diarahkan kepada pemberian kajian akademik terhadap beberapa peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar pemerintah kabupaten mamuju utara. identifikasi masalah naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar namaselain hal tersebut atas, pengaturan lain yang diatur sekitar dengan pemungutan retribusi pelayanan pasarpelayanan pasar, antara lain ketentuan penyidikan. ketentuan pidana. naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar khusus mengenai ketentuan pidana berkenaan dengan retribusi pelayanan pasarpelayanan pasar harus dengan tegas dipernyatakan, bahwa kelalaian atau keadaan,naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar ketentuan ketentuan mengenai pelaksanaan dari peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasarpelayanan pasarpelayanan pasarpelayanan pasar, ketentuan penutup dalam ketentuan penutup dari peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar menyatakan dengan tegas, waktu mulai berlakunya peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasarpelayanan pasarbab penutup simpulan penyusunan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasarpelayanan pasarpelayanan pasarpelayanan pasar dapat ditingkatkan menjadi yang telah ada. oleh sebab itu menjadi suatu masalah bagi pemerintah. menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi pembentukan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasarpelayanan pasarpelayanan pasar. naskah akademik perda kab. mamuju utara tentang retribusi pelayanan pasar. naskah akademik ini memuat eksisting potensi dan permasalahan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasarpelayanan pasarpelayanan pasar dapat memuat berbagai potensi dan mengantisipasi tantangan pengelolaan retribusi pelayanan pasar masa mendatang. metode validitas kajian rancanganpasar jawa timur, menimbang bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut: susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf menyelenggarbiro administrasi kesejahteraan sosial, dan biro hukum, asisten perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan: biro administrasi perekonomian, biro administrasi sumber daya alam, dan biro administrasi pembangunan, asisten administrasi umum, mengoordinasikan: biro organisasi, biro umum, dan biro hubungan masyarakat dan protokol, sekretariat dprd sebagaimana dimaksud dalam hurufterdiri atas (empat) bagian, inspektorat inspektorat sebagaimana dimaksud dalam hurufterdiri atas (satu) sekretariat dan (empat) inspektur pembantu, dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas:kerjaan umum sumber daya airrumahan rakyat dan kawasan pemukiman, penataan ruang serta bidang pertanahan terdiri atas (satu) sekretariat dan (lima) bidangterdiri atas (satu) sekretariat dan (empat terdiri atas (satu) sekretariat dan (lima) bidang, dinas dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kependudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri atas (satu) sekretariat dan (lima) bidang, dinas pertanian dan ketahanan pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan terdiri atas (satu) sekretariat dan (empatempat) bidangterdiri atas (satu) sekretariat dan (lima) bidang, dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah terdiri atas (satu) sekretariat dan (empat) bidangempatempat) bidang, dinas kebudayaan dan pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata terdiri atas (satu) sekretariat dan (lima) bidang, dinas terdiri atas (satu) sekretariat dan (lima) bidang, dinas kelautan danempat) bidang, dinaspeternakkehutanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terdiri atas (satu) sekretariat dan (empat) bidang, dinas energi dan sumber daya mineral menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral terdiri atas (satu) sekretariat dan (empat) bidangbidang perdagangan terdiri atas (satu) sekretariat dan (lima) bidang, badan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: badan perencanaan pembangunan daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanagelolalima) bidang, badan kepegawaian daerah melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian terdiri atas (satu) sekretariat dan (empat) bidang, badan pengembangan sumber daya manusia melaksanakan fungsi penunjang pengembangan kompetensi terdiri atas (satu) sekretariat dan (empat) bidang, dan dinas badan penelitian dan pengembangan melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan terdiri atas (satu) sekretariat dan (empat)pj. sekretaris daerah provinsi jawa timur ttd dr. ir. jadi, m.mtumumdisisi laihal ini yang melatarbelakangi adanya tuntutan perkembangan sistem pemerintahan indonesia dan lahirnya undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara. salah satu poin yang ditegaskan dalam undang undang tersebut bahwa pengembangan kompetensi yang memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan saja. pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi aparatur sipil negara berdasarkan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. pengembangan kompetensi menjadi suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh seorang aparatur sipil negara dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan wacana karir yang dimiliki. selain itu pengembangan karir juga digunakan sebagai salah satu dasar bagi pengangkatan jabatan. untuk untuk itu pengembangan kompetensi memerlukan perencanaan yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan kompetensi agar mampu memenuhi kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja yang ada. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan sistem yang holistik mulai dari awal hingga akhir karir aparatur sipil negara. dengan berkembangnya wacana pengembangan kompetensi maka fungsi ini tidak lagi dapat ditutupi dengan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan. perlu diadakan penyesuaian baik itu fungsi maupun struktur lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan agar mampu melaksanakan fungsi pengembangan kompetensi secara menyeluruh. konsekuensi simultan yang terjadi adalah perubahan nama lembaga penyelenggaran pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara dari badan pendidikan dan pelatihan menjadi badan pengembangan sumber daya manusia bpsdm). perubahan yang tentunya akan menambah tanggung jawab dan peran lembaga penyelenggara fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan untuk lebih mengembangkan sumber daya yang mumpuni dalam ruang lingkup yang lebih luas. konsekuensi yang bertambah, bukan semata mata pendidikan dan pelatihan tapi juga ada fungsi lain dalam rangka melaksanakan pengembangan aparatur pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta memposisikan diri sebagai pusat keunggulan (center excellent) dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi integritas, dedikasi profesionalitas dan moralitas yang tinggi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi jawa timur nomor |
salinan hadputusan mahkamah konstitusi nomor puu xii yang pada intinya menetaptelah ditindak lanjuti dengan contoh perhitungan tarif melalui surat direktur pendapatan dan kapasitas keuangan daerah ditjen perimbangan keuangan kemenkeubahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dimaksud dan untuk penyesuaian tarif yang efektif dan efisien,6a, angka 6b, angka dan angka 6da. menara pole adalah tower berupa tiang pancang dengan (satu) kaki. 6b. menara kaki adalah tower berbentuk segi tiga dengan (tiga) kaki. 6c. menara kaki adalah tower berbentuk segi empat dengan (empat) kaki. 6d. indeks adalah koefisien perbandingan yang dinyatakan dalam decimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel faktor tertentutinggi (dua) kali dalam (satu) tahun. indeks variabel lokasi menara ditetapkan sebagai berikut: zona indeks zona indeks zona iii indeks indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut: menarapole indeks menara kaki indeks menara kaki indeksjumlah indeks variabel tarif retribusi jumlah variabel rpm retribusi pengendalian menara telekomunikasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada yakni biaya operasional per tahun atau tarif rata rata setiap menara per tahun, ditetapkan sebesar rp2. berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk setiap menara per tahun adalah sebagai berikut zona 1l.menara pole rp2. .menara kaki rp2. .menara kaki rp2. zona 1l.menara pole rp2. .menara kaki rp2. .menara kaki rp3. zona iii 1l.menara pole rp2. .menara kaki rp3. .menara kaki rp3. formulasi perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dimaksud pada dplt. bupati sidenreng rappang, ttd.faisal lampirformulasi perhitungan tarif retribusitotal biaya operasional per tahun rp304. biaya rata rata atau tarif setiap menara per tahun menara) pembulatan formulasi perhitungan besaran tarif retribusi setiap menara per tahun zona meliputi kecamatan maritengngae dan kecamatan datang pulu variabel biaya yang distribusi biaya pembulatan didistribusikan eat rp2. rp353020000 | menarapoe rp2339. rp2. rp2286: menara kaki doa rp2. rp2. rp2. menara kaki ja, rp2. rp2. rp2. zona meliputi kecamatan datang sidenreng, kecamatan tellu limpo kecamatan panca rijang dan kecamatan barat variabel biaya yang distribusi biaya pembulatan didistribusikan cepat rp25222000, rp3 b2500000 menara poe jos rp2s22000, rp2580800, rp2: menara kaki rp2. rp2. rp2. menara kaki rp2. rp3. rp3. zona kecamatan panca lautan, kecamatan dua pitu, kecamatan kuno, kecamatan pitu rise dan kecamatan pitu rawa. variabel biaya yang distribusi biaya pembulatan didistribusikan zam rp2822000, rp310120000 | menara poe rp3. ioa200, rp2708: rp2. menara kaki rp3. rp3. rp3. menara kaki . ja, rp3. rp3. rp3. plt. bupati sidenreng rappang, dollar mando penjelasan atasumum pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian daerah. banyaknya bangunan base transceiver station atau menara telekomunikasi pada dekade ini, yang keberadaannya dirasakan telah membawa keresahan sebagian warga masyarakat karena mengganggu penataan ruang, keamanan serta estetika lingkungan. samping itu, juga kurangnya kompensasi yang diberikan kepada pemerintah daerah berupa kontribusi pendapatan asli daerah sehingga perlu dilakukan penertiban dan pengawasan yang lebih baik. untuk itu, dalam upaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, maka retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai tambahan pad perlu diberlakukan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah. yang ditindak lanjuti dengan peraturan daerah perda) kabupaten sidenreng rappang nomor tahun tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. seiring dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan perda yang dimaksud. mahkamah konstitusi menetapkan keputusan nomor puu xii yang pada intisehingga pemerintah daerah bersama dprd menetapk. setelah perda nomor tahun diundangkan, selanjutnya diterapkan secara efektif. kementerian keuangan melalui direktur pendapatan dan kapasitas keuangan daerah direktorat jenderal perimbangan keuangan, mengeluarkan suratyang disusul dengan surat nomor pk. tanggal maret perihal tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. tarif retribusi yang telah diatur dalam perda nomor tahun dan diagendakan perubahannya dalam perda ini. belum mengakomodir tarif retribusi untuk menara pole, serta disesuaikan penyusunan tarifnya dengan berpedoman pada surat yang dimaksud. untuk itu, diharapkan telah dapat diterapkan dengan efektif pada saat diberlakukan setelah pengundangannya. ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten sidenreng rappang tahun nomor |
salinan sg) aa dehurus kabupaten belitung sesuai dengan amanatsecara rinciurusan pemerintahan perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitungurusdapbrda poin3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc. perda pipi3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docpemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahsumber daya manusia. dapbrda poin3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc pajak dan bukan pajakurusan pemerintahan konsumen, dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial. urusan wajib yang tidak berkaitan dengakomunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, il. bidang penanaman modal, bidang. perda pipi3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc bidang kepemudaan dan olahraga, bidang statistik, oo. bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan: bidang kelautan dan perikanan,industri, bidang perdagangan,urusan, dan setiap sub urusan terdiri dari sub sub urusan. rincian urusdaerah dapat menyelenggarakan langsung urusan. perda pipi3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docnugasan oleh daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama dengan mempertahankan dan memelihara. perda pipi3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc, dan atau apbdnyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupat. perda pipi3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docapbrda poin3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docd perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc penjelasan atas peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tentang urusan pemerintahan kabupaten belitung. dapbrda poin3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docelitung. dapbrda poin3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ditugaskan sebagian pelaksanaayang dimaksudkan dengan pendanaannya dalam ketentuan ini adalah pendanaan dalam rangka penugasan kepada desa, bukan merupakan dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil dengan desa dan atau bantuan keuangan kepada desipi3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc lampiran peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tentang urusan pemerintahan kabupaten belitung daftar urusan pemerintahan kabupaten belitungtingkat kabupaten. sumber daya manusia sdm) penerbitan izin prakte. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc oo. pengemasan pagi mertetprvane makanan minuman invasi umah tangga pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga. kesehatan organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha. urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sosokpengaya aneh meter gran penataan angina dan tagawa, lingkungannya jalan penyelenggaraan jalan. jasa konstruksi penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. urusan. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman bumn simbubursmmukiman kumuhpesan papeengarman penamaan penyelenggaraan pemakaman. urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat slr sumur ketentraman dan ketertiban umum penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. penegakan panin bawah peraturan buatinspeksi peralatan proteksi kebakaran. investigasi kejadian kebakaran. pemberdayaan. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc urusan bidang sosialdaerah. ' )' urusan bidang tenaga kerjarbitan kartu pencari kerja ak. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc perlindungan tenaga kerja indonesia tki) luar negeri (pra dan purna penempatan) kabupaten.tmmumomn bebuburuskabupaten. kelembagaan data tingkat kabupaten. pemberdayaan. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docno| sub urusan sub sub urusan pemberian izin lokasi. sengketa. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docant karan tanah mam nah one pun snn, kelebihan maksimum dan absence inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong. izin membuka tanah penerbitanizin membukatanah. urusan bidang lingkungan hidup mol suram susohganja kerusakan penganan dogg pan kanan hidup b3), dan limbah bahan berbahaya pengumpulan limbah b3. dan beracun limbah b3)mememembamakmaaaan. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docno| sub urusan sub sub urusan penyelenggaraan penataan desa.n lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum hukum adat adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah. pemberdayaan. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc j2no|sub urusan sub sub urus. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docrencana umum jaringan. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docul. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doczz. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.dockabupatenno|. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docpembinaan sejarah lokalkabupaten dalam (satu) provinsi. pengelolaan museumno|. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc aa. urusan bidang pertanian mo| swvmem sumsummo| sumummm sungumumuam dan ekosistemnya cc. urusan. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.docsub urusan sub. penerbitan surat izin perdagangan antar daerah. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yangee. urusan bidang perindustrian mo) sumsum semu roam industri. d: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc: perda pdf3 perda urusan pemerintahan kabupaten belitung.doc |
salinan walikota sibolga provinsi sumatera utarasisa sisa lebih. jjj. rp. si.i jj si. jiu. rp. realis si. jj. wi. rp. selisih lebih (kurang). rp. pembiayaan realis si. jj. rp. pembiayaan realis si. j.i wi. rp. selisih lebih (kurang) rp. . rp. penggunaan sal sebagai. rp. penerimaan pembiayaan tahun berjalan sub total (a b) rp. sisa lebih kurang pembiayaan. rp. anggaran siapa siapa) sub totalfatb c) rp. koreksi kesalahan pembukuan. rp. tahun sebelumnya lain lain.ikkkkk rpset. sibuk rp. jumlah kewajiban. juuuuu. rp. beban.i.eeeeee rp. surplus defisit dari operasi. rp. surplus defisit non operasional.. rp. operasi arus kas bersih dari aktivitas. rp.( investasi arus kas bersih dari aktivitas. rp. pembiayaan arus kas bersih dari aktivitas. rp. transistors kenaikan penurunan kas. rp. saldo awal kas bud. rp. saldo akhir kas bud. rp. saldo akhir kas bendahara. rp. pengeluaran saldo akhir kas. jj. rp.kuk. rp. surplus defisit lo. rp. dampak kumulatif perubahan. rp. kebijakan kesalahan mendasar koreksi nilai persediaan. rp. selisih evaluasi aset tetap. rp. koreksi ekuitas lainnya. rp. ekuitas akhir. eekepala hukum organisasi, kan (ju lukman agung, s.h. p961ydengan beralihnya kewenangan pengelolaan terminal penumpang umum type dan pengelolaan pelabuhan perikanan dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah provinsi berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsipenyesuaian tarif jenis retribusi jasa usaha dalam rangka mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan perekonomian, serta untuk mengakomodir (dua) jenis retribusi yang menjadi kewenangan provinsi yaitu retribusi terminal type dan retribusi pelayanan pelabuhan, perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerahmatergian keenam retribusi terminal (l) struktur dan besarnya tarif retribusi terminalpelabuhan (dl) struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pelabuhanmemakai menggunakan menikmati memanfaatbeberapa ketentuan dalam lampiran ii, lampiran iii, lampiran iv, lampiran lampiran vii, lampiran viii, lampiran ix, lampiran lampiran dan lampiran xiii,berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, kewenangan pengelolaan terminal type dan pengelolaan pelabuhan perikanan beralih dari pemerintah kabupaten kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka dalam rangka kepastian hukum serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pengelolaan pelayanan terminal dan pengelolaan pelayanan pelabuhan dimaksud perlu diatur dalam suatu peraturan daerah. sesuaimeliputi dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. selanjutnyaubah, dengan pertimbangan sebagai berikut adanya penambahan (dua) jenis pelayanan jasa retribusi yaitu retribusi terminal dan retribusi pelayanan pelabuhan sehingga jenis retribusi yang diakomodir dalam kelompok retribusi jasa usaha ini menjadi (tujuhretribusi terminal. retribusi pelayanan pelabuhan. adanya penambahan beberapa objek retribusi pada beberapa opd seperti antara lain retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa pada biro umum setda prov. sumbar dan dinas pada serta retribusi pemakaian kekayaan daerah pada biro umum setda prov. sumbar. adanya penyesuaian tarif retribus pesanggrahan villa, retribusi tempat rekreasi dan retribusi rumah potong hewan yang tersebar pada beberapa organisasi perangkat daerah yang mengelola retribusi dimaksud, dalam rangka mengimbangi kenaikan harga beberapa komoditi serta biaya lainnya. adanya penyesuaian nomenklatur organisasi perangkat daerah sebagai instansi pemungut retribusi daerah sebagai akibat ditetapkanhasil evaluasi menteri dalam negeri nomor kedua tentang evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi sumatera barat tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umum, materi lampiran iia huruf lampiran romawi viii huruf dan lampiran iia huruf tentang pelayanan magang, pemakaian diklat dan diklat bukan merupakan objek retribusi jasa umum melainkan merupakan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, oleh sebab itu agar pelayanan dimaksud tetap dapat dipungut, maka materi tersebut dimasukkan kedalam revisi ranperda perubahan atas perdasumatera barat tahun nomorangka diubah dan diantara angka dan disisipkan (dua) angka, yakni angka 14a dan 14b, sehingga berbunyi sebagai berikutbiro badan adalah organisasi1414b. retribusi pelayanan pelabuhan adalahc jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerahtempat rekreasi retribusi rumah potong hewan retribusi terminal :dan retribusi pelayanan pelabuhan. ketentuan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut jl)dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi. dengan nama retribusi pelayanan pelabuhan dipungut retribusi. ketentuan bagian kedua pada bab iii ditambah (dua) paragraf, yakni paragraf dan paragraf sehingga berbunyi sebagai berikut paragraf terminal (pelayanan pelabuhantambah (dua) huruf, yakni huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikutretribusi terminal diukur dan dihitung berdasarkan jenipelayanan pelabuhan diukur dan dihitung berdasarkan jenis pelayanan pelabuhan dan fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan. ketentuan bab ditambah (dua) bagian, yakni bagian keenam dan bagian ketujuh, sehingga berbunyi sebagai berikukabupaten belitungperda pdfnperda pdf perda rpm .doobrda pdinperda pdf perda rpm. dapbrda pdinperda pdf perda rpm .docberita. dapbrda pdinperda pdf perda rpm .doc. dapbrda pdinperda pdf perda rpm .docajian. dapbrda pdinperda pdf perda rpm .docpenetapan rpmdan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten belitung,. rpm tahun disusun sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam: penyusunan rkd), dan penyusunan renstra perangkat daerah. bab iii penyusunan penyusunan rpm tahun memperhatikan dan, dan berpedoman pada: rpm, rpm provinsi kepulauan bangka belitung, ipjp kabupaten belitung, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten belitung. rpm merupakan penjabaran dari visi dan misi bupati wakil bupati terpilih tahun penjabaran. perda pdfnperda pdf perda rpm .doo penjabaran visi dan misi sebagaimana dimaksud pada memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. bab sistematika rpm sistematika rpmdan proyeksi pengelolaan keuangan daerah. babi permasalahan dan isu isu strategis daerah memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu isu strategis pembangunan daerah (lima) tahun kedepan. bab visi, misi, tujuan. dapbrda pdinperda pdf perda rpm .doc bab vii kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat seluruh progam yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, pemenuhan standar pelayanan minimal yang disertai indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan, serta kerangka pendana aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerahpengendalian dan evaluasi terhadap . tata. dapbrda pdinperda pdf perda rpm .docsebelum rpm periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan rkd berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok ipjp serta mengacu pada rpm provinsi kepulauan bangka belitungwakil bupati terpilih berikutnya. bab. perda pdfnperda pdf perda rpm .doo.ref peraturan daerah kabupaten belitung, provinsi kepulauan bangka belitung d perda pdfnperda pdf perda rpm .doc penjelasancukup jelas. . dapbrda pdinperda pdf perda rpminperda pdf perda rpm .doc rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpm) kabupaten belitung tahun |
ram. talabsurplus defisit non operasional surplus defisit rp. (ia(a2 karna sebagidan transfer rp1. surplus (defisit) rp( pembiayaan penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan3k1vitas transistors saldo akhir kas bud dan kas bendahara pengeluaran per desemberjumlah surplus defisit!dan jabatan lampiran laporan perubahan saldo anggaran lebih, cc.kepala bagian hukum, bupati bulungan, eta total. salat.sh.,mm aa atk iv.b sejati |
nan (sg lan gubernur bengkulubengkulu, menimbang: a.harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam sistem sosial masyarakat, bahwa perkembangan teknologi dan lingkungan strategis yang cepat berpengaruh terhadap pembangunan ketahanan keluargprovinsi untuk melakukan pembangunan ketahanan keluarga melalui peningkatan kualitas keluarga lintas kabupaten kota lingkupis, midan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan. calon pasangan menikah dapat: berusia seusai dengan yang diatur dalam peraturan perundang undangan, mengikuti bimbingan dan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah,dan memperoleh sertifikat dari tim pembina ketahanan keluarga daerdan kepercayaannya serta dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. paragrafdan menasemua bawah sesuai dengan ajaran agamanya,dan melaksanakan etika dan akhlak mulia. ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadaplima:enamyp3an:raturan perundang undangpemerintah kabupaten kota, instansi terkait: lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, lembaga adat: organisasi profesi,n atau pemerintah kabupaten kotangembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten kota, cc. instansi terkait, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, masyarakat,dan atau kerja bersumber dari: anggaran pendapatan belanja daerah dan belanja daerah,dan sumber pembiayaanan'kasasi manusia, (esa sea supra p.h. m.h. ama muda ips penjelasan atasbengkulueshatau orang yang belum berusia (delapan belas) tahun namun sudah menikahprasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari (lima) kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan atau pendidikampunan adalah keadaan seseorang yang sudah dewasa karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakilkan kepada orang yang cakap atau pengampu menurut undang undang. ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi: perencanaan, pelaksanaan, cc. lembaga, koordinasi, kerja sama, sistem informasi, penghargaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian,legalitas keluarga, ketahanan fisik keluarga, ketahanan ekonomi keluarga,a.:dan pengendalian terhadap dampak penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. (l)pemerintah desa dan kelurahan keluarga, masyarakat,ski legalitas keluarga, dilaksanakan untuk mencegah permasalahan hukum dalam keluargadapatan keluarga,dan ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam: keharmonisan rumah tangga, berkomunikasi memelihara ikatan dan komitmen secara efektif: pembagian dan tanggung jawab peran, mengelola masalah keluarga,dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. ketahanan sosial budaya dilaksanakan untuk mendorong keluarga berpartisipasi dalam lingkungan sosial, memiliki kepedulian sosial, dan meningkatkan ketaatan beragamakesehatan, perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak, peningkatan kualitas remaja melalui (lima) transisi dalam kehidupan keluarga meliputi: melanjutkan sekolah: mempersiapkan keterampilan bekerja, mempersiapkan kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat,dan mempraktikkan hidup sehat:pemerintah desa dan kelurahan pemerintah daerah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk membentuk perangkat desa dan kelurahan melalui kepala dusun dan rukun tetangga atau sebutan lainnya yang membidangi urusan perlindungan anak dan ketahanan keluarga. nama bidang urusan perlindungan anak dan bidang ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pad menyesuaikan dengan struktur organisasi pemerintah desa kelurahan. perangkat sebagaimana dimaksud dalam yang dilaksanakan melalui aktifitas keluarga yang berbasis agama, legalitas keluarga untuk menurunkan angka perkawinan anak dan angka perceraian serta pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitasdalam bentuk pelatihan keterampilan sesuai dengan kearifan lokal untuk mendorong peningkatan penghasilan keluarga, ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran hukum dengan melibatkan kepedulian dari seluruh warga desa kelurahan dan peran aktif dari perangkat desa kelurahan,dan ketahanan sosial budaya, dilaksanakan untuk mendorong penghormatan kepada lansia, dilaksanakan dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan sosial lingkungan, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan. bagian keempatsuami istri, anak: |
salinan eng kap sin tidan untuk meningkatkan efektifitas penyaluran dan optimalisasi penggunaan alokasi dana desa terkait dengan iuran jaminan kesehatanmohonan pencairan add tahapselain siap tahap desa kab. majalengka tanannannn kec. majalengka sesuai dengan peraturan bupati majalengka nomor . tahuntahap rp) dan lo. lo. total oo koo selanjutnya dengan ini kami mohon kiranya bapak dapat menyalurkan add selain siap sebesar rp. xlfterbilangj, apb desa tahun berjalan,iii ivdiluar selain siap tahap kab. majalengka ti hiv desa .ii. kecjumlah rp) siap tahap ii in iv rp) ame1n kecamatan. bulan siap proporsional ket rp) kegiatan januari lo. ih. .ioo (dst. s.d desember jumlah loo majalengka, . kepala desa.san mann uan menata anta jabatan kepala desa des. ieshernannenasanaaan kecamatan . kab. majalengka bertindak untuk dan atas nama .iioooenaanannnanannananan alamat sen tea nara nana sunan sman nana aanamangan . kepala desa. kecamatan iiagengn aan dae jabatan kepala desa. kecamatan . kab. majalengka bertindak untuk dan atas pama sii alamat eewpnsabewengewmeeemenen angan mensoo mengetahui ketua bpd desa. kepala desa. kecamatan .sereoswewweipenghasilan tetap kepala kab. majalengka des.turun jaminan nomor siap bulan kesehatan (satu rekening sama rp) persen) bulan sana desa jane deer dome psr. cos.o. nip. nenonnenamannaan surat pengantar camat pencairan add selain siselain siap tahap . kabnomor rekening kas desa selain siap tahap . rp) desak tunas are pst. ena naa kebal operan semena . desa ana. gc. sesuai permohonan pencairandari desa| selama satu) tahun taka ee irp desa oto surat pernyataan tanggung jawab desa yang diketahui ketua bpd faktafntegrits yoo memesan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa yang dilegalisir fotokopi rekening kas desa update profile desa mengetahui, majalengka, soo camat. verifikator, lembar verifikasi kecamatan untuk tahap ii in! iv kop kecamatan lembar verifikasi kecamatan pencairan alokasi dana desa tahap ii iii iv tahun . desa . dari desa laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahap sebelumnya tahap ii mi iv update profile desa beo mengetahui, majalengka, keesaan near sar ata anan camat. verifikator,aan bagian hukum aria daerah kabupaten majalengka, are setda mean, ane supera nurbahar., s.h., si. jyalenpa9651225.jangkakabupaten majalengk dan pemberi kerja untuk program jaminan kesehatan. pemberi kerja adalah pemerintah daerah kabupaten majalengk. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdiantara dan disisipkan (satu) bab, yakni bab iva yang terdiri atas (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut bab iva jaminan kesehatas5)idaerahketentuan huruf diubah, sehinggalakukan pemotongan untuk iuran jaminan kesehatan sebesar (satu persen). kepala desaadd sebagaimana dimaksud pada disalurkan per triwulan atau (empat) tahapsebagaimana dimaksud untuk tahap'rpm desa (khusus bagi kepala desa baru atau jika terdapat revisi rpm desa): rkp desa tahun berjalan:sebagaimana dimaksud untuk tahap ii, tahap iii dan tahap iv, melampirkan persyaratan sebagai berikut: surat pengantar camat, permohonan pencairan dari desa, laporan realisasi penggunaan add tahap tahap dan tahap iii,iii dan triwulan iv. bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud dan tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. ketentuan . ketentuan dan dihapus diubah dan penambahan (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut dihapus. dihapus.mas yang membidangi desa setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasitak bagian hukum riat daerah kabupaten majalengka, setda) (tank supera nurbahar., s.h., si. yakin lampiran peraturan bupati majalengka nomor tahun tanggal novemberyth. kepala dpmd penghasilan tetap kepala desa kab. majalengka dan perangkat desa bulan dosa senen keoiuran jaminan kesehatan dengan rincian sebagai berikut nama jabatan penghasilan iuran jumlah tetap rp) jaminan rp) kesehatan (satu persen) too oo di toto oo oo |x2. sebesar rp. f(terbilangjmelalui rekening kas desa dengan nomor rekening . atas nama pemerintah desa. demikian atas terkenalnya kami sampaikan terima kasih mengetahui, camat . kepala desa. |
kaa salinan papan bupati majalengka provinsi jawa barat peraturan bupati majalengka nomor tahunhak anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan gunamaka perlu pengaturan tentang standar pelayanan minimal:ndidikan merupakan bagian urusan wajib pemerintah daerah, bahwa sesuai dengan ketentuan hurufndidikan anak usia dini merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimalmajalengka. bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasar melalui dinas. pemerintah daerah melalui tim koordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasar sesuai dengan kewenangan masing masing. pembinaan dan pengawasan secara langsung pada lembaga paud dilaksanakan oleh pengawas dan penilik sebagai bagian dari tim koordinasi kelompok kerja berdasarkan asas akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif. pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program spm pendidikan pada paud satuevaluasi pemerintah daerah melalui dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dinas dapat melibatkan instansi terkait atau tenaga ahli. bab pendanaan pendanaan untuk pelaksanaan spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasar bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja pusat, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, cc. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan. besarnya . besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasarkian sesuai dengan aslinya, pg. keralabagian hukum #sekretariat daerah ken bhn. majalengka, mess prdhsupena nurbahar 1tpoleh setiap peserta didik secara minimal. pelayanan aud satu tahun pra sekolah dasar adalah paud yang diberikan selama (satu) tahun sebagai persyaratan memasuki jenjang selanjutnya yaitu sekolah dasar. anak usia dini adalah anak yang berusia (nol) sampaidengan prioritas usia (lima) dan (enam) tahun. caudatus athfal atau butanol athfal selanjutnya disingkat ra babagi anak usia (dua) tahun sampai (enam) tahun, dengan prioritas usia (tiga) dan (empat) tahun. taman penitipan anak tpa) adalah salah satu bentuk paud pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai anak usia (enam) tahun, dengan prioritas sejak lahir sampai usiamenyelenggarakan bagi anak anak usiaanak . anakmelaksanakan standar pelayanan minimal paud satu tahun pra sekolah dasar. peraturan bupati ini bertujuan untuk menjamin setiap anak usia (lima) sampai (enam) tahun mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar paud satu tahun pra sekolah dasar secara maksimal. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penerima dan penyelenggaraan layanan dasar, mutu pelayanan dasar, cc. pemenuhan spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar, tim koordinasi, pembinaan dan pengawasan, evaluasi, dan pendanaan. bab iii penerima dan penyelenggaraan layanan dasar bagian . bagian kesatu penerima pelayanan dasar penerima pelayanan dasar spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasar merupakan peserta didik yang berusia (lima) tahun sampai dengan (enam) tahun. bagian kedua penyelenggaraan pelayanan dasar pelayanan dasar spm pendidikan sebagaimana dimaksud dalam berupa pendidikan pra sekolah dasar yang diberikan minimal selama (satu) tahun. satuan pendidikan yang dapat memberikan layanan pendidikan pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada adalah: kelompok bermain, taman penitipan anak, tk tk luar biasa ra ba dan yang sejenis, dan satuan paud sejenis. penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan tanpa tes. paud satu tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. paud sebagaimana dimaksud dalam merupakan syarat wajib untuk memasuki jenjang sekolah dasar. bab mutu pelayanan dasar bagian kesatu cakupan mutu pelayanan dasar mutu pelayanan dasar pada spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasar mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, standar . standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan: dandari standar kompetensi kesatuan pendidikann paud satu tahun pra sekolah dasar, yang teknisnya diatur oleh dinas. standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari perlengkapan dasar peserta didik, dan pembiayaan pendidikan. bagian kedua perlengkapan dasar peserta didik perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi. bagian ketigaaud. (s)bagian keempat tata cara pemenuhan standar paragraf jumlah dan kualitas barang dan atau jasa perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam diberikan pada setiap awal tahun ajaranmenjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dengan memenuhi standar biaya daerah. pemerintah . pemerintah daerah memberikan biaya pendidikan paud satu tahun pra sekolah dasar kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang undangan. ketentuan mengenai keluarga miskin atau tidak mampu, diatur secara teknis oleh dinas. paragrafb pemenuhan spm pendidikan pada paud pemerintah dan atau masyarakat penyelenggara paud satu tahun pra sekolah dasar wajib memfasilitasi pemenuhan spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam pencapaian pemenuhan spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasar dilakukan dengan cara menghitung jumlah anak usia (lima) sampai dengan (enam) tahun daerahaud satu tahun pra sekolah dasar. bab tim koordinasi untuk memastikan penyelenggaraan paud satu tahun pra sekolah dasarterhadap anak usia (enam) tahun yang belum memasuki paud, memastikan anak usia (lima) sampai (enam) tahun telah terlayani pada paud, membantu menyiap, melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala serta mengevaluasi pelaksanaan spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasar, menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan spm paud satu tahun pra sekolah dasar, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang spm pendidikan pada paud satu tahun pra sekolah dasar, dan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan danpenyelenggaraan program spm pendidikan pada paud satub vii pembinaan dan pengawasan . |
tema inupati majalengka, menimbang bahwa dengan ditetapkannyadsehingga berbunyi sebagai berikut. besaran jasa pelayanan yang bersumber dari layanan pasien umum dan pasien pihak ketiga yang menggunakan tarif peraturan bupati majalengka nomor tahunjasa layanan pasien pihak ketiga yang menggunakan tarif paket dan tidak menggunakan tarif peraturan bupati majalengka nomor tahun maksimal sebesar (tiga puluh lima persen) dari penerimaan klaim pasien pihak ketiga. ccmaksimal (lima puluh persen), direktur sebesar maksimal (enam persen), staf direktur sebesar maksimal (delapan persen), tenaga kesehatan diluar tenaga medis dan tenaga non kesehatan sebesar minimal (tiga puluh enam persen). pengaturan proporsi jasa pelayanan yang sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut oleh direktur. ketentuan dihapus peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,pa: gan sesuai dengan aslinya, bagian hukum sekreariatnaerah kabupaten majalengka, dede #pena nurbahar gg enp# |
aia. unas bupati majalengka provinsi jawa barat peraturan bupati majalengka nomor tahun,pengelola sandiperangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dpengelola sandi: jks, alat .ae,aeaeoc pemerintah daerah yang telah terbangun infrastrukturnya. :pemerintah daerahbab . bab ketentuan lain lain dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, dinasn bagian hukum riat daerah kabupaten majalengka, warna nurbahar rp? pa9651225yang selanjutnya disebut daerah adalah daerah kabupaten majalengka.dokumebupatibupati mendelegasikan kewenangan kepada dinas untukpenyelenggara sertifikat elektroniklakukan oleh bupati melalui keputusan bupati tetapi tidak boleh bertentangan dengan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi ppid) daerah. :. |
tan salinan ane tema pipupati majalengka, menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan efektiv.majalengka. n2non2 desa. din rea kec rnnnonnan tidak ada persyaratan administrasi surat permohonan pencairan dari kepala desa, b surat pengantar camat,, lembar konfirmasi dan kwitansi penerimaan dana yang ditandatangani kepala desa bermaterai rp. , (enam ribu rupiah), anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenaan, nomorrekeningkasdesa. oo) majalengka, . tim verifikasi kecamatan camat anggnauns ngt sekcam paku zenodo senen kasi pemerintahan dan pelayanan umum sio. kasi pemberdayaan ekonomi dan anon pembangunan rencana anggaran biaya kop surat rencana anggaran biaya desa enter skb catatan con cane tahun anggaran . oo. odooomcenenannnanann bidang nan ana kegiatan eehenpodendonneanrebota waktu pelaksanaan: .oo rincian pendanaan satuan telah majalengka, . disetujui mengesahkan pelaksana kegiatan kepala desa jumlah diterima tanggal transfer dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap . jumlah uuu dana tersebut diterima pada rekening kas desa sebagai berikut nomor rekening . nama bank toe majalengka,. . kepala desa. materai kwitansi penerimaan dana kwitansi telah diterima dari pemerintah daerah kabupaten majalengka uang sejumlah untuk pembayaran dana bagi hasil dbh) pajak daerah dan retribusi daerah tahap. desa. kec area tie penerima. . pe materai surat pernyataan tanggung jawab mutlak kop surat surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor desa yang bertanda tangan dibawah ini nama kena nan anaanonnenonana jabatan kepala desa . kecamatan . kabupaten majalengka dengan ini menyatakan bersedia melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah kas desa sampai dengan tanggal . bulan. tahun. apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana pada poin belum juga terealisasi, maka saya bersedia kenakan sanksimajalengka kepala desa kecamatan materai bupati majalengka, ttd karna sebagi salinan sesuai dengan aslinya, bagian hukum aria daerah kabupaten majalengka, (setan teen eno e#e supera nurbahar tipiubah, sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikutenam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa dihitung dengan rumus sebagai berikut dbh mr. sebesar (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dihitung dengan rumus sebagai berikut dbh pikap rppdrd) keterangan dbh kab desa dbh pesat dbh presa keterangan desa dana bagi hasil yang diterima desa. dbh mangsa dana bagi hasil secara merata yang diterima desa. dbh oba dana bagi hasil secara merata yang diterima desa. dbh akrab dana bagi hasil secara merata se kabupaten. desa se kab jumlah desa se kabupaten majalengka.presa dbh papa bobot desa persentase realisasi pdr desa) keterangan dbh presa dana bagi hasil secara proporsional yang diterima desa. dbh kab dana bagi hasil secara proporsional se kabupaten. bobot desa bobot desa yang digunakan dalam perhitungan dana desa. persentase realisasi . |
aan naperlu dilakukan penyesuai. bagan struktur organisasi utdmelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada direktur rsud... bidang pelayanan pencatatan sipil, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, membawahi kelompok jabatan fungsional. utd. bagan , pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan dan catatan sipil:: sub . sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan, kelompok jabatan fungsional. bidang pemerintahan desa, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pemberdayaan potensi desa, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa, membawahi kelompok jabatan fungsional..mberdayaan perempuan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang perlindungan perempuan dan analuarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, membawahi kelompok jabatan fungsional. utdketahanan pangan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang tanaman pangan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang hortikultura dan perkebunan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang . bidang peternakan dan kesehatan hewan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang perikanan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang penyuluhan, membawahi kelompok jabatan fungsional. kelompok jabatan fungsional upi, pada dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dibentuk utd sebagai berikut utd balai benih tanaman pangan dan hortikultura kelas a), utd balai benih dan pengembangan produksi ikan kelas b): utd pasar ternak regional dan rumah potong hewan kelas a), utdtdtdanti susunan organisasi utd.,td balai benih dan pengembangan produksi : cc. pembagian . pembagian pelaksanaan tugas utd balai benih dan pengembangan produksi ikan, pengawasan utd balai benih dan pengembangan produksi ikan, pelaporan utdtd pasar ternak regional dan rumah potong hewatas, kepala utdtd balai pembibitan dan pengembangan produksi, pelaksanaan . pelaksanaan urusan teknis operasional bidang balai pembibitan dan pengembangan produksi ternak, pembagian pelaksanaan tugas utd balai pembibitan dan pengembangan produksi ternak, pengawasan utd balai pembibitan dan pengembangan produksi ternak, pelaporan utdmbangan perdagangan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pasar, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang kemetrologian dan tertib niaga, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang perindustrian, membawahi kelompok jabatan fungsional. utd. bagan . kepala dinas. sekretariat, membawahi sub bagian umum dan keuangan, dan koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional.nanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial, membawahi.latihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang hubungan industrial, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang koperasi, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang usaha kecil menengah, membawahi kelompok jabatan fungsional. ge. upi,sumber daya air, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang bina marga, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang tata ruang, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang . bidang tata bangunan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang bina konstruksi, membawahi kelompok jabatan fungsional. utd. pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang dibentuk utd peralatan dan perbengkelan kelas a), utd laboratorium dan pengujian bahan kelas a), utd pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah majalengka kelas a), utd pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah jatitujuh kelas a), utd pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah jatiwangi kelas a), utd pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah leuwimunding kelas a): utd pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah maja kelas a), utd pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah talaga kelas a), utd pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang wilayah bantarujeg kelas a), utd sumber daya air bantarujeg kelas a), utd sumber daya air talaga kelas a): utd sumber daya air majalengka kelas a), utd sumber daya air jatitujuh kelas a), utd sumber daya air dawuan kelas a), utd sumber daya air sukaraja kelas a), utd sumber daya air rajagaluh kelas a): g . utd sumber daya air jatiwangi kelas a), dan utd. susunan organisasi utd peralatan dan perbengkelralatan dan perbengkellaboratorium dan pengujian bahdan pengujian bahsumber daya air kelas sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kepala, sub bagian tata usaha: kelompok jabatan fungsional. bagan . bagan struktur organisasi utdralatan dan perbengkelan. dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut atas, kepala utd peralatan dan perbengkelan mempunyai fungsi perencanaan kegiatan utd peralatan dan perbengkelan, pelaksanaan urusan peralatan dan perbengkelan, pembagian pelaksanaan tugas utd peralatan dan perbengkelan, pengawasan urusan kegiatan utd peralatan dan perbengkelan, pelaporan .laporan urusan kegiatan utd peralatan dan perbengkelan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. utd laboratorium dan pengujian bahlaboratorium dan pengujian bahan. dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut atas, kepala utd laboratorium dan pengujian bahan mempunyai fungsi perencanaan kegiatan utd laboratorium dan pengujian bahan, pelaksanaan urusan laboratorium dan pengujian bahan, pembagian pelaksanaan tugas utd laboratorium dan pengujian bahan, pengawasan urusan kegiatan utd laboratorium dan pengujian bahan: pelaporan urusan kegiatan utd laboratorium dan pengujian bahan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. utd pemeliharaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruangatas, kepala utd kebinamargaan, bangunan dan tata ruang: bangunan dan tata ruang kebinamargaan, bangunan dan tata ruang, pembagian pelaksanaan tugas utd kebinamargaan, bangunan dan tata ruang tata ruang, pengawasan urusan kegiatan utd kebinamargaan, bangunan dan tata ruang, pelaporan urusan kegiatan utd kebinamargaan, bangunan dan tata ruangutd sumber daya airtd sumber daya air mempunyai fungsi.ertanahan dan prasarana sarana utilitas umum, membawahi: seksi pertanahan, kelompok jabatan fungsional. upt:.layanan kepemudaan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang kebudayaan olahraga, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang peningkatan prestasi olahraga, membawahi kelompok jabatan fungsional. g.destinasi dan industri pariwisata, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pengembangan ekonomi kreatif, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pemasaran kepariwisataan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang kebudayaan, membawahi kelompok jabatan fungsional. utdteknik keselamatan dan angkutan, membawahi: seksi angkutan, seksi . seksi bina keselamatan, dan kelompok jabatan fungsional. bidang lalu lintas, membawahi: seksi pengendalian operasional lalu lintas, seksi rekayasa lalu lintas, dan kelompok jabatan fungsional. bidang prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, membawahi: seksi pengelolaan penerangan jalan umum, seksi pengelolaan perparkiran, dan kelompok jabatan fungsional..statistik sektoral dan persandian, membawahi: seksi persandian, kelompok jabatan fungsional. bidang informasi dan komunikasi publik kelompok jabatan fungsional. bidang informatika, membawahi kelompok jabatan fungsional. utd, pelaksanaan nataan dan penataan lingkungan hidup, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, membawahi kelompok jabatan fungsional., bagian ketiga :pengelolaan layanan dan pemanfaatan arsip, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang perpustakaan, membawahi kelompok jabatan fungsional. kelompokkelompok jabatan fungsional. utd.negakan perundang undangan daerah, membawahi: seksi penyelidikan dan penyidikan, seksi penindakan, dan kelompok jabatan fungsional. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membawahi: seksi operasi dan pengendalian, dan seksi kerjasama. bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur, membawahi: seksi perlindungan masyarakat, dan seksi pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur. bidang pemadam kebakaran, membawahi: seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, dan seksi penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi. utdtd serta rsud diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bab xxi: dansekretariat kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan sub bagian sub bagian fungsional umum dan keuangan bai kepegawaian bidang bidang bidang bidang pendidikan anak usia dini pendidikan pendidikan sekolah dan pendidikan masyarakat sekolah dasar menengah pertama bupati majalengka, seksi seksi seksi seksi pendidikan anak usia dini peserta didik dan peserta didik dan pembinaan ttd pembangunan karakter pembangunan karakter pendidik sekolah dasar sekolah menengah pertama karna sebagi seksi seksi seksi pembinaan sali prasarana dan seksi alan sesuai dengan aslinya, aset paud dan kelembagaan, saras dan kelembagaan, saras dan tenaga pendidikan masyarakat aset sekolah dasar aset sekolah menengah kependidikan kepala bagian hukum pertama sekretariat daerah kelompok kabupaten kelompok jabatan jabatan tia lai nur dede supera nurbahar dan: dapat dua senayan bean sana sasak doon done soe san dan: nip sadik formal dan sadik non formalfungsional sub bagian sub bagian kelompok jabatanbupati majalengka, pengendalian penyakit ttd karna sebagii ken tags fest unik gan: bnn cesbinone organ oot omong tenangub bagian kelompok jabatan umum dan sub bagian fungsional kepegawaian keuangan aan bidang bidang bidang bidang pengelolaan informasi pemanfaatan data bupati majalengka, pelayanan pendaftaran pelayanan administrasi dan inovasi penduduk pencatatan sipil kependudukan pelayanan ttd karna sebagi kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional fungsional mma ark owtsemaanesow. salinan sesuai dengan aslinya, ee. at. uno une sai membasmi cak jasa kabupaten angka, ses dede supera nur4ub bagian sub bagian umum dan keuangan kepegawaian aaa bidang bidang bidang bidang pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan bupati majalengka, pemerintahan desa lembaga potensi desa nadal kemasyarakatan san desa karna sebagi fungsional fungsional fungsional fungsional menata pena panas des dana ann aan sia kepala bagian hukum sekretariat daerah jarangan sub bagian sub.bagian umum dan keuangan aan kepegawaian bidang bidang bidang pemberdayaan perlindungan bidang keluarga sejahtera perempuan perempuan dan anak keluarga berencana dan pemberdayaan kuba eta keluarga ttd karna sebagi kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan era naa jin tas tsb naa bempiesai esa menata ons ons can oto kepala bagtande kun, sekretariat daerah kabupaten jangka, spt dede supera nyub bagian kelompok jabatan tk: wika wika papan kepegawaian era den ketahanan pangan tanaman pangan open sunatan span perikanan penyuluhan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok na) ftingstonat, plat oh) ton gie ninnin: denny man ? kelak kesan ("sg on. oo) blm semen kel lain salinan sesuai dengan aslinya, bupati majalengka, kepala bagian hukum ttd sekretariat daerah kabupaten majalengka, karna sebagi dede supera nurbahar nipdaerah yang selanjutnya disebut utd adalah utdsub bagian kelompok jabatan kepegawaian keuangan kan min tan tanya nan kawanan bidang bidang pengembangan bpn kemetrologian dan bidang sbm pasar trend niaga perindustrian fungsional fungsional fungsional fungsional non on. nona tangan tangan dan hanya nona tno tan ben snonnngnnne bengkak dang sennnnnadane dan ann kanan tannnnnanan dengan senna ann senang tno nan loeyes karna sebagi dede supera nurbahar nipfungsional ten entengnplsub bagian kelompok jabatan keuangan bidang bidang perlindungan dan bidang penanganan fakir jaminan sosial rehabilitasi sosial miskin dan pemberdayaan sosial kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional ohh low bupati majalengka, salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum ttd sekretariat daerah kabupaten karna sebagi dedeekretariat sub bagian sub bagian kelompok jabatan kepegawaian pee bidang bidang pelatihan, penempatan bidang bidang usaha kecil dan perluasan hubungan industrial koperasi menengah kesempatan kerja kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan tank nan dendang tni mangan dang see aan aan lok sec: has non tangankpsumum dan bagian fungsional kepegawaian "tt bidang bidang bidang bidang bidang sumber daya air bina marga tata ruang tata bangunor let jena tenan tin hkb kbw lesijangka, nz2 karna sebagi dede supera nurbahar nipsub bagian kelompok jabatan umum dan fungsional keuangan eee tea bidang bidang bidang pertanahan dan perumahan kawasan permukiman bupati majalengka, ttd karna sebagi kelompok jabatan kelompok jabatan seksi fungsional fungsional pertanahan salinan sentai dmogetn aslinya, loe kepala bagian hukum kelompok jabatan sekretariat daerah utd fungsional kabupaten majalengka, dede supera nurbahar nipub bagian kelompok jabatan umum dan fungsional keuangan bidang bidang bidang bupati majalengka, layanan kepemudaan kebudayaan peningkatan prestasi olahraga olahraga ttd karna sebagi fungsional fungsional fungsional kepala bagian hukum ambang kencan maca unse kusen sekretariat daerah kabupaten angka, dede supera nurbahar nipub bagian sub kelompok jabatan umum dan bagian fungsional kepegawaian ruangan keuangan bidang bidang bidang bidang destinasi dan industri pengembangan pemasaran kebudayaan bupati majalengka, pariwisata. ekonomi kreatif kepariwisataan ttd karna sebagi fungsional fungsional fungsional fungsional dan dan dan sap mesir angan belinya dig among nan zara nanang kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupatenub bagian kelompok jabatan umum dan fungsional keuangan den does sesama bidang bidang teknik keselamatan bidang prasarana bupati majalengka, dan angkutan lalu lintas lalu lintas dan angkutan jalan ttd karna sebagi seksi seksi seksi angkutan pengelolaan pju salinan sesuai dengan aslinya, lintas kepala bagian hukum seksi seksi sekretariat daerah bina keselamatan seksi pengelolaan kabupaten majalengka, rekayasa lalu apa lintas ea kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan dede supera nurbahar fungsional fungsional fungsional nip sesub bagian kelompok jabatan umum dan fungsional keuangan (ti hot bidang bidang bidang bupati majalengka, statistik sektoral informasi dan informatika dan persandian komunikasi publik karna sebagi seksi kelompok jabatan kelompok jabatan salinan sesuai dengan aslinya, persandian fungsional fungsional (" l "lt kepala bagian hukum teolog koo sekretariat daerah kabupaten majalengka, fungsional dede supera nurbahar nip, seksi kelembagaan, sarana prasarana dan aset pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pendidikan sekolah dasar, membawahi: seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar, seksi kelembagaan, sarana prasarana dan aset sekolah dasar, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pendidikan sekolah menengah pertama, membawahi: seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama, seksi kelembagaan, sarana prasarana dan aset sekolah menengah pertama, dan kelompok jabatan fungsional. bidang guru dan tenaga kependidikan, membawahi: seksi pembinaan pendidik, seksi pembinaan tenaga kependidikan, dan kelompok jabatan fungsional. kelompok jabatan fungsional satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. pembentukan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bagan ub bagian kelompok jabatan penuaan ana tani nan dan dan bidang bidang pengelolaan bidang pengendalian penataan dan penataan sampah, limbah dan pencemaran dan lingkungan hidup peningkatan kapasitas kerusakan lingkungan bupati majalengka, lingkungan hidup hidup ttd karna sebagi kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan dna (enak dan (ann kesan uss maan yes kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten majalengka, paman dede supera nurbahar nipekretariat kelompok jabatan kelompok jabatan ben yai bean umum dan keuangan bidang bidang pengelolaan layanan pembinaan dan han dan pemanfaatan arsip pengawasan kearsipan perpustakaan bupati majalengka, ttd fungsional fungsional fungsional anak seen kong sis sod manan trnnnnnnnni tenang kanan degnnnnnnnnni asasi essen. dewata giro salinan sesuai dengan aslinya, kepada bagan turun sekretariat daerah kabupaten majalengka, dede supera nurbahar nipnet keuangan beri bidang bidang bidang penegakan perundang ketertiban umum dan perlindungan bidang undangan daerah ketentraman masyarakat masyarakat dan pemadam kebakaran sumber daya aparatur seksi seksi seksi seksi bupati majalengka, pen edekanban operasi dan perlindungan pencegahan dan ben pipa pengendalian masyarakat kesiapsiagaan ttd karna sebagi seksi seksi seksi sati penindakan pens anta manan penanggulangan, aliran sesuai dengan aslinya, pengembangan sumber penyelamatan dan kepala bagian hukum daya aparatur evakuasi sekretariat daerah fungsionaadministrasi umum dan keuangan kelompok jabatan par sub bagian sub bagian sub bagian kepegawaian evaluasi, dan pelaporan aga aang bupati majalengka, pelayanan pelayanan medis bidang keperawatan dan penunjang medis pelayanan non medis dan ttd penunjang non medis karna sebagi seksi seksi salinan sesuai dengan aslinya, keperawatan pelayanan medis seksi rawat inap pelayanan non kepala bagian hukum medis sekretariat daerah kabupaten majalengka, sesi seksi seksi penanda asa setan penunjang medis tunjang non medi rawat jalan dede supera nurbahar nippid sub bagian tata usaha fungsional ttd salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten an dede supera nurbahar nip lampiran xutd bupati majalengka, kelompok jabatan ttd fungsional karna sebagi inn) dong penerapan ask salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten majalengka, npl ed dede supera nurbahar niplayanan kesehatan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang . bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang sumber daya kesehatan, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang kesehatan masyarakat, membawahi kelompok jabatan fungsional. kelompok jabatan fungsional rsud utd. pada dinas kesehatan dibentuk sebagai berikut rsud majalengka kelas yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh, rsud lideres kelas yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh, utd laboratorium kesehatan daerah kelas a): utd puskesmas gapura kelas a): utd puskesmas balada kelas a): utd puskesmas banjaran kelas a), utd puskesmas bantarujeg kelas a), utd puskesmas cikalong kelas a), utd puskesmas kijing kelas a), utd puskesmas cingambul kelas a): utd puskesmas jatitujuh kelas a), utd puskesmas jatiwangi kelas a), utd puskesmas kadipaten kelas a): utd puskesmas kasokandel kelas a): oo. utd puskesmas kertajati kelas a), utd puskesmas lemahsugih kelas a)), utd puskesmas leuwimunding kelas a), utd puskesmas sigung kelas a), utd puskesmas loji kelas a), utd puskesmas maja kelas a): utd puskesmas majalengka kelas a): utd puskesmas malaysia kelas a): utd puskesmas marganya kelas a), utd puskesmas muncul kelas a), utd puskesmas pasangan kelas a), utd puskesmas penyingkiran kelas a), aa. utd puskesmas rajagaluh kelas a), bb. utd puskesmas salagedang kelas a), cc. utd puskesmas sindang kelas a), dd. utd puskesmas sindangwangi kelas a): ee. utd puskesmas sukaraja kelas a), ff. utd puskesmas sukamulya kelas a): gg. utd. gg. utd puskesmas sumberdaya kelas a), hh. utd puskesmas talaga kelas a), dan ii, utdadministrasi umum dan keuangan,layanan keperawatan, membawahi seksi keperawatan rawat inap, dan seksi keperawatan rawat jalan. bidang pelayanan medis dan penunjang medis, membawahi: seksi pelayanan medis, dan seksi penunjang medis. bidang pelayanan non medis dan penunjang non medis, membawahi seksi pelayanan nontd. |
salinan sid lapvirus disease covid telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatngutamaan penggunaan dana desa antara laipada huruf dan huruf kepada keluarga miskin yang terkena dampak pandemi coronavirus disease covid perlu diberikan bantuan yang bersumber dari dana desa: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf serta agar dalam pengaturcamat . bab maksud dan tujuan maksud pemberian blt dana desa yang diatur dalam peraturan bupati ini yaitu dalam rangka meringankan beban keluarga miskinlt dana desa, besaran dan jangka waktu blt dana desa, mekanisme pemberian blt dana desa, penganggaran, dan evaluasi dan monitoring. bab penerima blt dana desa sasaran penerima blt dana desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili desa bersangkuta. penerima blt dana desa sebagaimana dimaksud padajumlah penerima blt desapendataan keluarga penerima manfaat blt dana desa, wakil ketua ketua bpd,data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada diverifikasi dan di. data keluarga miskin hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepalamelalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. bab . bab besaran dan jangka waktu blt dana desamekanisme pemberian blt dana desa blt dana desaana desa. bab vii penganggaran blt dana despd: camat, dan inspektorateta bagian hukum sekretaris rat daerah kabupaten majalengka, " dede supera nurbahar nip: |
emas lunaperlu dilakukan penyusun . sekretariat, membawahi: sub bagian umum dan keuangan, kelompok jabatan fungsional. bidang anggaran, membawahi: sub bidang pengendalian anggaran: sub bidang perencanaan dana transfer, kelompok jabatan fungsional. bidang aset, membawahi: sub bidang ketatausahaan aset, sub bidang pengamanan dan pemanfaatan aset, kelompok jabatan fungsional. bidang perbendaharaan, membawahi: sub bidang belanja daerah, sub bidang akuntansi dan pelaporan,hi: sub bagian umum dan keuangan, kelompok jabatan fungsional. bidang perencanaan dan teknologi informasi, membawahi: sub bidang pendataan, sub bidang teknologi informasi, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pengelolaan pendapatan daerah, membawahi: sub bidang pelayanan dan pendaftaran, sub bidang penetapan, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan, membawahi: sub bidang penagihan dan pengendalian, sub bidang pembukuan dan pelaporan,h kepala bagian hukum aria daerah nan majalengka, serta setda tak demeupena nurbahar alen49651225asisten asisten asisten sharp atu pemerintahan dan kesejahteraan perekonomian dan pembangunan administrasi umum staf ahli bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian baret kesejahteraan ekonomi dan pengadaan perencanaan protokol dan pemerintahan hukum umum batan organisasi pimpinan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok sub bagian kelompok jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan pimpinan, staf sub sub bagian jabatan fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional ahli dan bagian protokol fungsional perararaas kan kanan hehe nanang tbbkbtbtbtbeh ebiet ehh sub bagian jabatan jabatan sambas lan, rumah tangga fungsional fungsional salinan sesuai dengan aslinya, manan ananaannn bara ban rerebkeoteetb bbhhbtbh karna bagian hukum aan here bupati majalengka, tarian daerah perlengkapan ningen majalengka, ttd setda ny9 karna sebagi pan lal sena nurbahar i arenabagian bagian program dan legislasi, alat keuangan kelengkapan dprd dan dokumentasi hukum sub bagian sub bagian kelompok jabatan kepegawaian penganggaran iii teri sub bagian sub bagian bupati majalengka, ttd karna sebagi kelompok jabatan salinan sesuai dengan aslinya, perlengkapan keewanbagian hukum sering akar daerah peranan majalengka, pena nurbahar me3921225 alekelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian onta analis dan administrasi umum base evaluasi iiibupati majalengka, salinan sesuai dengan aslinya, sah kasanrala bagian hukum tarian daerah unten majalengka, karna sebagi nia setda pena terbahak jalapangan opp kepegawaian keuangan aal pay bidang bidang bidang peak na! kepangkatan dan pengembangan sumber penilaian kinerja dan informasi pengembangan daya manusia kesejahteraan bea kei i salinan sesuai dengan aslinya, kan pula bagian hukum ttd kabupaten majalengka, karna sebagi setda ena #pena nurbahar salernodinas sub bagian umum sub bagian dan kepegawaian keuangan fungsional. mana mess dasa bidang bidang bidang bidang bidang dan evaluasi pembangunan pembangunan manusia sumber daya alam kewilayahesaran, salinan sesuai dengan aslinya, bupati majalengka, kah kain bagian hukum ttd aria daerah span neh, karna sebagi sedari maret pena nurbahar a3, i atensumum dan fungsional dgn nan lll bidang bidang bidang anggaran aset perbendaharaan bupati majalengka, ttd sub bidang sub bidang anggaran aset daerah salinan sesuai dengan aslinya, maa pena aaron dan sena perencanaan pemanfaatan ana: bagian hukum dana transfer pemanas pelaporan rpa daerah aman jangka, kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jaba fungsional fungsional fungsional daya bancnoooa tana sea sanad dea lose kemenkes dosa nip maan i atensumum dan fungsional keuangan tan tno nan han bidang bidang bidang perencanaan dan pengelolaan pengendalian dan teknologi informasi pendapatan daerah evaluasi pendapatan bebas menata, ttd sub bidang sub bidang sub bidang pendataan pelayanan dan penagihan dan karna sebagi pendaftaran pengendalian sub bidang sub bidang sub bidang pan teknologi penetapan pembukuan da) pama tan bagian hukum informasi pelaporan sea riat daerah (ki carian majalengka, kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jab tan cdr hk) fungsional, fungsional fungsional, tai yen nurbahar tandan: dana tan: "hn bnn aeaid asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi bagian pemerintahan membawahi kelompok jabatan fungsional. bagian hukum membawahi kelompok jabatan fungsional. bagian kesejahteraan rakyat membawahi kelompok jabatan fungsional. asisten perekonomian dan pembangunan, membawahi: bagian ekonomi dan pembangunan membawahi kelompok jabatan fungsional. bagian pengadaan barang dan jasa: sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, sub bagian rumah tangga, sub bagian perlengkapan. bagian perencanaan dan keuangan, membawahi sub bagian keuangan, kelompok jabatan fungsionalbagian organisasiihi: sub bagian tata usaha dan kepegawaian, sub bagian rumah tangga, dan sub bagian perlengkapan. bagian program dan keuangan, membawahi: sub bagian fasilitasi penganggaran, sub bagian keuangan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian legislasi, alat kelengkapan dprd dan dokumentasi hukumanalis dan evaluasi, sub bagian bagian administrasi umum dan keuangan, kelompok jabatan fungsional adaan, pemberhentian dan informasi membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang kepangkatan dan pengembangan karier membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang pengembangan sumber daya manusia membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang penilaian kinerja dan kesejahteraan membawahi: dan sumber daya alam membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang infrastruktur. |
inaz. peraturan sahi: sub bagian umum dan keuangan, dan kelompok jabatan fungsional. bidang kesatuan bangsa, membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatankeuangan, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang kedaruratan dan logistik membawahi kelompok jabatan fungsional. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi membawahipasaiumum dan fungsional keuangan tik non tennis denny dandanan tan bidang politik dalam negeri dan bupati majalengka, kesatuan bangsa organisasi kemasyarakatan ttd karna sebagi kelompok jabatan kelompok jabatan salinan sesuai dengan aslinya, ann ban: non kane tan ke) kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten majalengka, nya dede v1, nurbahar nip lampiran ilpenanggulangan bencana daerah kabupaten majalengka sub bagian kelompok jabatan bupati majalengka, bidang bidang bidang kesiapsiagaan dan logistik rekonstruksi karna sebagi fungsional fungsional fungsional salinan sesuai dengan aslinya, dang: dang: saban: chandna ti. denda bensin kepala bagian hukum sana: "nan nona kong. onnnane connnnnna nan snn tea pena sekretariat daerah bupati majalengka, dede nurbahar nip |
anggaran pendapatan dan belanja daerah.nrati anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalampbb sektor perdesaan dan perkotaan,2. (dua miliar rupiah). pajak restoran sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp6. enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus dua pul5. (lima miliar rupiah). pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp47. tempat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus ruah). pajak parkir sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah). pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp700. tujuh ratus juta rupiah). pajak. pajak pbb sektor perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp78. (tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh satu48. (empat puluh delapan miliar tig, yang terdiri atas: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, cc.0. (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima ribu4. tempat miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah). retribusi pelayanan persamaan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp2. (dua miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). retribusi parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp768. (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). retribusi. retribusi pengujian kendaraan bermotor uji berkala sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp746. tujuh rarus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). retribusi jasa penyediaan kakus lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp3015. (seratus lima belas2. (dua miliar empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp6. (enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosirtiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah). retribusi pasar grosir dan pertokoan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp3. (tiga miliar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp365. (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah). retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dianggarkan. retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp109. (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah). retribusi. retribusi perizinan tertentutujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: retribusi ijin mendirikan bangunan imb), retribusi izin trayek untuk menyediakan layanan angkutan umum, retribusi ijin mempekerjakan tenaga asing ita). retribusi ijin mendirikan bangunan imb) sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp3. (tiga miliar rupiah). retribusi ijin trayek untuk menyediakan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp58. (lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga asing ita) sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratusbumn, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah deviden) atas penyertaan modal pada bumi, laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah deviden) atas penyertaan modal bumn sebagaimana dimaksud huruf tidak dianggarkan. laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah deviden) atas penyertaan modal pada bumi sebagaimana dimaksud. anggaran bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah(lembaga keuangan) sebesar rp7. (tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah deviden) atas penyertaan modal pada. bumi aneka usaha) sebesar rp954. (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah deviden) atas penyertaan modal pada bumi (bidang air minum) sebesar rp1. (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh tujuhhasil. hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan sebagai , pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp319. (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang keseluruhan bersumber dari pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional jkn),8. (lima puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang keseluruhan bersumber dari pendapatan dana kapital jkn pada ftp. pendapatan transfer antar d, yang terdiri atas: dana perimbangan, dana insentif daerah did),delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas: dana transfer umum dana bagi hasil dbh) direncanakan sebesar rp82. (delapan puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus,y54. (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainya direncanakan sebesar rp505. (lima ratus lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah). anggaran lain lain pendapatan, yang terdiri atas: pendapatan hibah lain lain pendapatan sesuaikeseluruhan bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat lain lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada huruf pada tahun anggaran tidak dianggarkan. anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp4. t.,00 linam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)elapan juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada (l)8. (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu,puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh, yang terdiri atas: tambahan. tambahan penghasilan berdasarkan beban69. (enam puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat65. (enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp45. tempat puluh limalaii .:t.6. (enam. "2m839. (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tiga0. (seratus lima puluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri atas: belanja barang pakai habis direncanakan sebesar rp154. (seratus lima puluh empat miliar dua ratus lima juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah), belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar rp52. (lima puluh dua juta dua ratus ribu lima puluh rupiah). belanja jasa sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp249. (dua ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah) terdiri atas: belanja jasa kantor direncanakan sebesar rp166. (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), belanja. belanja iuran jaminan f asuransi direncanakan sebesar rp41. (empat puluh satu miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluhmpat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar rp2. (dua miliar sembilan ratus empat puluh tig12. (dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh11. (sebelas miliar enam ratus lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh empatdelapan ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)2. (dua belas miliar tiga ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas: belanja.mpat puluh empat juta4. (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua8. (empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas: belanja perjalanan dinas dalam negeri rp48. (empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat ribudelapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan2. (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan620. (enam ratus dua puluh juta tig. anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam. (empat puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua belas8. (delapan miliar lima puluh tiga juta dua ratus empat belasddelapan juta enam ratus ribu rupiah), belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar rp3. (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah):20. (dua puluh miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus sembilaniga ratus tiga belas153. (seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah), belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar rp108. (seratus delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), belanja modal komputer direncanakan sebesar rp9. (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), belanja. belanja modal alat eksplorasi direncanakan sebesar rp232. (dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah),direncanakan. sebesar rp5. (lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah): belanja, terdiri atas: belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar rp560. (lima ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), belanja modal tugu titik kontrol pasti direncanakan sebesar rp1. (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh321. ,00tiga ratus dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), belanja modal bangunan air direncanakan sebesar rp63. (enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), belanja.26. (dua,cciis.nata1(empat triliun empat belas miliar enam(doel |
salinan bupati majalengka provinsi jawa barat peraturan bupati majalengka nomor tahun tentang pembentukan public safety centemutuberbagai pihak terkaitmaka perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan public safety centeran kabupaten majalengka, memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan public safety center kabupaten majalengkamajalengka. rumah sakit adalah rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ada wilayah kabupaten majalengkmajalengkabab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk psc kabupaten majalengka. bab iii kedudukan psc berkedudukan dinas kesehatan kabupaten majalengka babcc. memberikan layanan ambulance.majalengka,pra rumah sakit): dan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat. psc mempunyai fungsi: mlaksana pelaksana psc merupakan gabungan dari sistem pelayanan gawat darurat yang terdiri dari pusat panggilandiluar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: tentara nasional indonesia. kepolisian republik indonesia. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencanperhubungan. perangkat. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. palang merah indonesia. unit kerja organisasi terkait lainnya. alur koordinasi pscbertindak sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan psc operasional kegiatan psc dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatanoperator pusat panggilan, dan tenaga lain., dan mengk. operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi paling rendah tenaga kesehatan. operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan. operator pusat panggilan. mengoperasikan komputer dan aplikasinya. cc. mengingat sistem aplikasi pusat panggilan untuk panggilan darurat.. tenaga teknologi informasi dan komunikasi. tenaga pengemudi ambulance. tenaga keamanan. tenaga kebersihan. tenaga pendukung lainnya. bab vii sarana dan prasarana sarana dan prasarana psc terdiri atas: gedung serta perlengkapannya, alat komunikasi, cc. alat transportasi ambulance, alat kesehatan, bahan habis pakai, sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan yang melekat pusat panggilan psc dan jejaring psc bab viii pendanaan penyelenggaraan psc ini dapat dibiayaicc. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majalengkaixpembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan pemantauan dan kap suai dengan aslinya, kepada bagian hukum tarian daerah kabupaten majalengka, sa) enpembentukan public safety center kabupaten majalengka alur koordinasi public safety center kabupaten majalengka call center callcenter119 | jejaring psc | i keterangan garis komando eeooooo . garis koordinasi bupati majalengka, ttd karna sebagi stina sesuai dengan aslinya, kepang bagian hukum sekretariat daerah kabupaten majalengka, setda j2) ihk makanan arena supera nurbahar nip |
saligawai dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati majalengka, menimbang bahwa penilaian kinerja pegawai negeri sipil menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan penghargaan, sanksi, pengembangan kompetensi, pengembangan karier, mutasi, promosi, emosi danilaian kinerjajanjian kinerja, pelaporan kinerja dan. bawahan langsung sebagaimana dimaksud pada merupakan pegawai yang berada bawah unit kerja pegawai yang dinilai pada perangkat daerah yang sama. ketentuan bobot penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut pejabat penilai kinerja pegawaisebagaimana dimaksud pada berupa nilai perilaku kerja dan dituangkan dalam dokumen penilaian perilaku kerja. bagian ketiga penilaian kinerja penilaian kinsebagaimana dimaksud pada dibuat dalam (dua) jenis yaitu tahunan dan bulanan. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memberikan bobot masing masing unsur penilaian sebesar (enam puluh persen) untuk penilaian skp dan (empat puluh persen) untuk penilaian perilaku kerja. penilaian kinerja dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut sangat baik, apabila pegawai memilikipejabat penilai kinerja pegawai. bab pejabat penilai kinerja pegawai penilaian skpnilai skp dan perilaku kerja tahunan diperoleh dari rata rata nilai skp dan perilaku kerja bulanan. untuk efektivitas pelaksanaan penilaian kinerja, pejabat penilai kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan kepada pejabat penilai kinerja pegawai untuk sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, inspektur, staf ahli bupati, sekretaris dprd, dan camat adalah bupati, pejabat penilai kinerja pegawai untuk pejabat fungsional adalah pejabat administrator atau pejabat pengawas yang tupoksinya berkaitan dengan pejabat fungsional, pejabat penilai kinerja pegawai untuk pejabat fungsional pamong belajar adalah kepala satuan pendidikan non formal, pejabat penilai kinerja pegawai untuk pejabat fungsional guru adalah kepala sekolah, pejabat penilai kinerja pegawai untuk pejabat fungsional guru sebagai kepala sekolah, pengawas dan penilik adalah kepala bidang guru dan tenaga kependidikan pada dinas pendidikan, pejabat penilai kinerja pegawai untuk pejabat fungsional pada upt puskesmas adalah kepala upt puskesmas, pejabat penilai kinerja pegawai untuk pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala upt puskesmas adalah kepala dinas kesehatan, pejabat penilai kinerja pegawai untuk pejabat pelaksana yang menjabat sebagai kepala desa dan pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar adalah sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. penilaian skp bulanan. pejabat penilai kinerja pegawai wajib melakukan penilaian kinerja terhadap setiap bawahannya secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. batas waktu pejabat penilai kinerja pegawkinerja pegawrancangan gawe hade sirancagerancageegawai, dan bahan evaluasi kinerja. dokumentasi informasi dan data penilaian kinerja pns sebagaimana dimaksud pada dikelola bpsdm sebagai dasar untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai. bab sanksi pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandirdengan predikat cukup, kurang,. dalam hal pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandirgi pejabat penilai kinerja pegawai dan atau atasan langsung yang tidak melakukan penilaian kinerja tidak diberikan tpp. bagi pegawai sebagai penilai perilaku kerja atasan langsung atau teman sejawat yang tidak melakukan penilaian kinerja tidak diberikan tppb . bab xii ketentuan peralihan penilaian kinerja pegawainana bagian hukum ser tarian daerah koboi majalengka, setda ral dep pena nurbahar nil9651225sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten majalengkjalengk,abupaten majalengka, unit majalengkyang menduduki pada. indikator kinerja individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap pegawaikinerja pegawai adalah atasan langsung pejabat penilai kinerja pegawai atau pejabat lain yang ditunjuilaian kinkinerja pegawai dengan cara menggabungkan nilai skp dan nilai perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten majalengka. sistem informasi rancangan gawe hade yang selanjutnya disingkat sirancage adalah aplikasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penilaian kinerja pegawai, tujuan dan ruang lingkup peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pegawai dan pejabat penilai kinerja pegawai dalam melakukan penilaian kinerja pegawai melalui sirancage. peraturan bupati inikualitas kerja dan perilaku kerja pegawai yang profesional, dan meningkatkan citra dan kinerja pegawai. penilaian kinerja pegawai dilakukan berdasarkan prinsip objektif: terukur, akuntabel . cc. akuntabel: partisipatif, dan transparan. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi perjanjian kinerja, skp, cc. perilaku kerja, laporan harian kinerja, pengukuran kinerja, penilaian kinerja, pejabat penilai kinerja pegawai, sirancage, dan sanksi. bab iii perjanjian kinerja pegawai yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah harus menyusun perjanjian kinerja dengan bupati majalengka yang . pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator yang bukan kepala perangkat daerah dapat menyusun perjanjian kinerja dengan pejabat penilai kinerja pegawai yang dalamnya memuat indikator kinerja turunan dari indikator kinerja pejabat penilai kinerja pegawai dan target kinerja yang harus dicapai dalam (satu) tahun. pegawai yang menduduki jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dapat menyusun perjanjian kinerja dengan pejabat penilai kinerjapejabat penilai kinerja pegawaiperjanjian . perjanjian kinerja disusun paling lambat (satu) bulan setelah penetapan apbd atau apbd perubahan tahun anggaran berjalan bab sasaran kinerja pegawai proses penyusunan skp dilakukan melalui sirancage dengan memperhatikan: perencanaan strategis perangkat daeregawai dan pejabat penilai kinerja pegawaiegawai. skp sebagaimana dimaksud pada memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang pegawaidalam dan paling sedikit memuat indikator kinerja individu, dan target kinerja. kinerja utama sebagaimana dimaksud pada. penyusunan skp sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam (dua) jenis yaitu tahunan dan bulanan. penyusunan skp tahunan sebagaimana dimaksud pada merupakan penjabaran dari perjanjian kinerja dan ditetapkan setiap tahun paling lambat (tujuh) hari kerja pertama bulan januari. penyusunan skp bulanan sebagaimana dimaksud dalam merupakan penjabaran dari skp tahunan. penyusunan skp bulanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap bulan paling lambat (tiga) hari kerja pertama bulan tersebut kecuali bulan januari. babalamnya memuat beberapa aspek perilaku kerja pegawai yang dinilai berdasarkan pengamatan setiap bulan selama (satu) tahun. aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada adalahegawai. bab laporan harian kinerja laporan harian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf berkaitan dengan uraian skp bulanan yang berdasarkan pada kehadiran kerja elektronik. pengisian laporan harian kinerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setiap hari kerja dan paling lambat (tiga) hari kalender setelahnya dari tanggal pengisian laporan harian kinerja laporan harian kinerja sebagaimana dimaksud pada wajib diverifikasi oleh pejabat penilai kinerja pegawai paling lambat (tiga) hari kerja pertama pada bulan berikutnya. hasil verifikasi laporan harian kinerja sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penilaian skp bulanan oleh pejabat penilai kinerja pegawai. bab vii pengukuran kinerja pengukuran kinerja dilakukan terhadap skp, dengan memperhitungkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan perilaku kerja, dengan melakukan penilaian perilaku kerja. pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam (dua) jenis yaitu tahunan dan bulanan. pengukuran kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnyaegawai dapat melebihi target kinerja. realisasi kinerja pegawaipengukuran kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada merupakan rata rata dari kinerja bulanan. bab viii . bab viiibuat dalam (dua) jenis yaitu tahunan dan bulanan. penilaian skp sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat penilai kinerja pegawai. penilaian skp sebagaimana dimaksud padabuat dalam (dua) jenis yaitu tahunan dan bulanan. penilaian perilaku kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. penilaian perilaku kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada merupakan rata rata nilai perilaku kerja bulanan. penilaian perilaku kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat penilai kinerja pegawai, atau perangkat daerah. bawahan . |
segi tbupati majalengka, menimbang bahwa untuk menindaklanjuti,. bahan laporan hasil pengawasan, laporan hasil pengawasan, statistik hasil pengawasan serta bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan, j . melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas kearsipan, kelembagaan dan penatalaksanaan, melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan lingkup inspektorat, dan il. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. sub koordinator bidang perencanaan evaluasi dan pelaporporan dengan rincian pelaksanaan tugas sebagai berikut,, rencana kegiatan dan anggaran rka), dokumen pelaksanaan anggaran dpa) serta perubahan anggaran, profil dinas, evaluasi rencana kerja, laporan bulanan, bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi inspektorat, telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan . pengambilan kebijakan bidang perencanaserta penyiapan bahan penyusunan ppd, kpj, laki perangkat daerah, penyiapan bahan penyusunan dokumen evaluasi rencana kerja, pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait, paragraf sub bagian analis dan evaluasi sub bagian anal dan evaluasi mempunyai fungsi menginventarisasi. dan evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikutnyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup inspektorat, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:uangan mempunyai fungsi:umum dumum dan keuangan, membimbing .terdiri dari inspektur pembantu inspektur pembantu ii, inspektur pembantu iii, dan inspektur pembantu iv,. dalam melaksanakan tugas pokok. dalam melaksanakan fungsi, .wilayah dan fungsi inspektur pembantu inspektur pembantu ii, inspektur pembantu iii, dan inspektur pembantu diatur lebih lanjut dengan keputusan inspektur kabupaten majalengk: penyelenggaran pembinaan dan pengawasan intern yang bersifat khusus, penyelenggaran evaluasi dan pelaporan: menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan intern yang bersifat khusus, menyelenggarakan penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan intern yang bersifat khusus: menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan: menyelenggarakan koordinasi dengan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan, badan pemeriksa keuangan republik indonesia, aparat penegak hukum, dan pihak lainnya. menyelenggarakan , il., menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi bidang khusus, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang khusus: dan oo... melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. bagian kelima kelompok jabatan paragraf kelompok jabatan fungsional dan pelaksana pada inspektoratuntuk pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator dan jabatan pengawas yang dialihkan menjadi jabatan fungsional, dapat ditunjuk koordinator dan sub koordinator. penunjukkan koordinator sebagaimana dimaksud dalam diangkat dari jabatan fungsional ahli madya. dalam keadaan tertentu koordinator daninspektorat. penempatan jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan inspekturdalam dibentuk oleh inspektur. inspektursatu .pengajuan sukarela sebagaimana huruf disampaikan kepada inspekturevaluasi kinerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. pengelolaan kinerja dilakukan antara inspektur dengan pejabat fungsional dan pelaksana, inspekturinspektur. anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim. ketua . ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada inspektur secara berkala. inspekturg, kabupaten majalengka, sg, sedang) ana naa supera nurbahar n#f.2.. dimaksud pada inspekturcc., cc..:: rencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporanlaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis bidang penyusunan program perencanaankoordinasi bidang analisis dan evaluasi, program kerja pengawasan dan fasilitasi perencanaan, serta koordinasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran, laporan dan statistik inspektorat, menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang undangan, perpustakaan, pengolahan data pengawasan, protokol, dan hubungan masyarakat, melaksanakan pengkajian bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi inspektorat, bahan perumusan rencana strategis, laki, ppd, kpj inspektorat, melaksanakan pengkajian inventarisasi hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan pengkajian bahan bimbingan, bahan . |
unigelang, menimbang:,ota magelang nomor tahun tentang sistem penyelenggaraangelang nomor tahun tentang sistem penyelenggaraan pendidikan lembaran daerah kota magelang tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan umumri ota magelubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang responsif gender,,,, mewujudkan manusia yang memiliki dan mengamalkan nilai nilai keimanan dan ketakwaan. ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:) ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan walikota. dihapus. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelenggaraan pendidikan formal dalam daerah meliputi: pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus., dan atau b.tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pendirian pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar oleh masyarakat wajib mendapatkan izin dari walikota sesuai dengan kewenangannyaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:nya, cc. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi,,np,lana berhak mendapat pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undanganwalikota. ketentuan huruf huruf dan huruf diubah, sehinggadihapushuruf huruf dan huruf diubah, sehinggail. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis kinesiologis kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasaran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berpedoman pada snp kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan pendidikan berbasis keunggulan daerahdan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sesuai kewenangannya. pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada mengacu pada snp. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:pa pada tingkat pendidikan dasar wajib memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan pendidikan kewarganegaraan indonesia, bagi peserta didik wnipendidikan dasardihapusdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut::diubah sehingga berbunyi sebagai berikutketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dihapus.: pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsisistemota magelota magelangota. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota magelang nomor |
sg: gubernur kepulauan bangka belitung peraturan daerah prodi!i?p"ilmmengingat undang under: . cr tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang uneasy, nomor tahun tentang program pembangunan irasional lembaran negara republik indonesia tahun ne, 10:omba :: negara republik indonesia tahun nomor t 'himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun2fepb:p320. realisasi rp320siapa) koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya jumlah saldo anggaran lebih akhir himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunsurplus defisit darisebagai berikut saldo awal kas peras bendahara pengeluaran kas bendahara penerimaan saldo akhir kas per desember laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut jumlah ekuitas awal surplus defisit dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar rp1. jumlah ekuitas akhirhimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahuhimpunan peraturan daerah provinsi kep.atahanan pangan dan gizi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pangkalpinangetahanan pangan dan gizi. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan inikait dengan ketahanan panganota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan kelola oleh pemerintah kotbadan usaha milik negaralenggaraan ketahanan pangan dan gizi bertujuan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan nasionaln gizi dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. ruang lingkup peraturan daerah ini adalah cadangan pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, cc. mutu dan gizi pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, sistem informasi pangan dan gizi, dan peran serta masyarakat. bab cadangan pangan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kotapangan pokok tertentu yang signifikan. cadangan pangan pemerintah kota bertujuan untukdan memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai tingkat masyarakat rumah tangga. pengelolaan cadangan pangan pemerintah kotkota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi. untuk menjaga cadangan pangan pemerintaerah, dan apabila terjadi perubahan atas nilai harga pembelian pemerintahpenyaluran cadangan pangan pemerintah kotamenanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat. sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kota adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat keadaan darurat, masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan atau rawan pangan kronis serta masyarakat yang terkena dampak gejolak harga. pemerintah daerah dapat menugaskan badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah bidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan pokok tertentucara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab iii penganekaragaman dan keamanan pangan bagian kesatuan gizi. menghimbau kepada instansi pemerintah dan badan usaha milik negara daerah serta pelaku usaha untuk menyajikan makanan ringan berbahan baku non beras dan non terigu dalam acara acara yang bersifat formal. bagian kedua keamanan pangan dan sertifikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab mutu dan gizi pangan bagian kesatubagian keduab pencegahan dan penanggulangan masalah pangan bagian kesatu pencegahan masalah pangpengembangan sumberdua penanggulangan masalah pinstansi pemerintah, badan usaha milik negara daerah, pelaku usaha dan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan rumah masing masing dengan menanam tanaman pangan hortikultura, dan memanfaatkan pekarangan halaman kantor instansi pemerintah, badan usaha milik negara daerah dan pelaku usaha dengan menanam tanaman pangan hortikultura. bab sistem informasi pangan dan gizi pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun. sistem informasi pangan dan giz jenis data dan informasi harus dapat akses dengan mudah dan cepat pemerintah daerah berkewajiban mengumumkan situasi pangan dan gizi termasuk informasi harga komoditas pangan. bab viin gizi daerah,n gizin gizicorporate social responsibility),berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktifcadangan pangan pemerintah kota merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan pangan. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kotakotakeadaan darursumber daya lokal untukcc. meningkatkan kesejahteraan masyarakatpengolahan dan produk pangan, pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk pekarangan, penguatan usaha miro, kecil dan menengah bidang panganmasyarakat secara cepat, tepatpenyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi, pengembangan pangan untuk kepentingan umum. ii. demi cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan masyarakat rawan pangan adalah, masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan yang sesuai dengan pola hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana dan atau masyarakat yang berada p, kelompok rawan gizi ini pada umumnya berhubungan dengan proses kehidupan manusia yang terdiri kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, ibu hamil dan menyusui serta anak usia sekolah, dan lansia. cukup jelas cukup jelas gejolak harga pangan pokok tertentu yang signifikan akan atur lebih lanjutstandar jaminan mutu panganperdagangstandar jaminan mutu pangan dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem panganbahan cemaran biologi adalah masuknya makanggu, merugikancukup jelas dan ketrampilan dalam upaya mencapai ketahanan pangan daerah. yang dimaksud dengan sistem informasi pangan dan gizi adalah kumpulan data dan informasi tentang pangan dan gizin gizi. yang dimaksud dengyang dimaksud dengan hortikultura adalah teknik bercocok tanam sayuran, buah buahan, tanaman hias dan obat obatan yang menggunakan media kebun atau pekarangan rumah sebagai lah dan website. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota pangkalpinangarang milik daerahtiglimadalamtata cara penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada hurufdan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada pengelola barangdalamdalamtentang badan layanan umum daerahdak) salinan netdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukamara, menimbang bahwa aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, badan usaha milik negara daerah, perusahaan swasta, maupun pribadi wilayah kabupaten sukamara yang dilakukan atas suatu bidang tanah tertentu, sehingga perlu adanya tarif ganti rugi tanam tumbuh komoditi kehutanan, komoditi perkebunan, komoditi tanaman pangan, dan komoditi hortikultunti rugi tanam tumbuganti rugi tanam tumbuh kabupaten sukamarngkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten sukamarpertanian adalah jenis tanaman padi padian, palawija, kacang kacangan dan umbi umbian, buah buahan, sayur sayuran, hias, dan rempah rempah yang sengaja ditanam dan diambil hasilnya. tanaman kehutanan adalah jenis tegakan pohonanadalah jenis jenis tumbuhan yang dibudidayakan maupun tumbuh alami seperti tanaman tahunan, padi padian, tanaman palawija, buah buahan,tanaman sayur sayuran, dan tanaman kayu kayuan. klasifikasi tanam tumbuh komoditas adalah tanaman muda (baru ditanam), tanaman yang belum menghasilkan dan tanaman yang sudah menghasilkangolongan tanaman tumbuh adalah tanaman keras, padi padian, palawija, kacang kacangan dan umbi umbian, tanaman buah buahan, sayur sayuran, rempah rempah, tanaman hias, pohon pelindung dan lain lain. ganti rugi tanam tumbuh adalah penggantian berupa uang atau bentuk lain yang disepakatiusaha budidaya tanaman adalah usaha budidaya tanaman yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pane, serta kegiatan lain yang mendukungnya. pemberian ganti rugi tanam tumbuh komoditas dimaksudkan untuk memberikan ganti rugi berupa uang atau bentuk lain yang disepakati kepada masyarakat yang lahannya terkena dampak dari dilaksanakannya pembangunan. bab obyek dan subyek ganti rugi tanam tumbuh obyek ganti rugi tanam tumbuh adalah setiap jenis tanaman yang terkena dampak dari pemanfaatan bidang tanah untuk kepentingan pembangunan. subyek ganti rugi tanam tumbuh adalah orang pribadi dan atau persekutuan sebagai pemilik atas tanaman. bab iii jenis dan tarif ganti rugi tanam tumbuh penentuan jenis dan tarif ganti rugi tanam tumbuh berdasarkan pada umur dengan kategori sebagai berikut tanaman muda atau baru, tanaman belum menghasilkan atau remaja, dan tanaman menghasilkan atau produksiseratus persen) kali tarif. untuk kebun tanaman yangdua puluh lima persen) kali tarif. untuk jenis kebun tanaman yang sudah tidak menghasilkan lagi, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen) kali tarif. untuk kebun tanaman campuran perhitungan nilai ganti kerugiannya didasarkan pada jenis tanam tumbuh secara proporsional yang besarnya sesuai tarif. besaran tarif komoditi yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada besarnya tarif ganti kerugian dihitung sesuai dengan analisa usaha tani atau dapat diperhitungkan sesuai harga pasar. ketentuan ganti rugi tanam tumbuh sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila dilaksanakan pembangunan jaringan tegangan rendah dan tegangan menengah serta pemeliharaan jaringan listrik pln, dilaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan dam, dan terdapat kesepakatan antara masyarakat dan pihak yang melaksanakan pembangunan. bab tata cara pendataan tanaman proses pendataan tanaman dilakukan oleh tim untuk mengetahui pemilik, jenis, jumlah dan klasifikasi tanaman. hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar pertimbangan dalam proses ganti rugi tanaman. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bab ketentuan peralihan nilai ganti kerugian yang telah disepakati sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, pembayaran ganti rugi tetap dilakukan berdasarkan kesepumum peraturan daerah tentang ganti rugi tanam tumbuh ini memuat besarnya tali asih kepada masyarakat yang lahannya terkena dampak dari dilaksanakannya pembangunan, pengelolaan usaha atau usaha dibidang perkebunan, pertanian, kehutanan, dan usaha lainnya. pelaksanaan pembangunan dan usaha dan pengelolaan usaha atau usaha tersebut, sehingga perlu adanya tarif ganti rugi tanam tumbuh komoditas perkebunan, pertanian, dan kehutanan agar penyelenggaraan pembangunan kabupaten sukamara sesuai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisan, serta berkeadilan, berkaitan dengan tanam tumbuh komoditas kehutanan dan perkebunan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan kabupaten sukamarabupati. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemilikan atas tanaman dapat dibuktikan dengan dokumen penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemeliharaan jaringan listrik adalah perampasan dan atau penebangan, terhadap tanam tumbuh yang berpotensi membahayakan kabel listrik. yang dimaksud dengan jaringan tegangan rendah adalah sebesar volt, sedangkan jaringan tegangan menengah adalah sebesar kilo voltkebunan tingkat tanaman jenis tanaman satuan muda baru menghasilkan produksi tahun remaja tahun rp) tahun rp) rp) kapas pohontanian remaja produksi rp) menghasilkan rp) rp) appa iii kacang kacangan dan umbi umbian cempaka oma senar anafase s02035, sabar eno nss201| tnoosss| toooara dojbamuar roma s2se0r sseansr terangan pohon sawo pohon bupati sukamara, ttd. ahmad firmanruang terbuka hijau dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bengkulu, menimbang bahwa ruang terbuka hijau diperlukan dalam rangka menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, serta dapat meningkatkan kualitas perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman, bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota bengkuluyang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat kota bengkul,kotapendanaan pendanaan pengelolaan rth bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota, partisipasi masyarakat dan atau swasta, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. bab vii larangan setiap orang dan atau badan hukum dilarang menebang pohon kawasan ruang terbuka hijau yang dikuasai oleh milik pemerintah kotakotab viii ketentuan pidana setiap orang dan atau badgelolaan ruang terbuka hijau umum salah satu indikator perkembangan suatu daerah ditandai dengan adanya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lahan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut. disisi lain, pertumbuhan penduduk suatu daerah juga berakibat terjadinya identifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali. kondisi yang demikian ini menunjukkan posisi penting lahan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tersebut. konsekuensi yang timbul dengan adanya peningkatan permintaan terhadap lahan, khususnya untuk permukiman dan lahan pembangunan ini tentu akan berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. adanya kondisi praktis atas, tentu perlu dilakukan upaya oleh pemerintah daerah, untuk memberikan pengaturan yang menyeimbangkan antara tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lahan untuk kemudian tetap memperhatikan dan mempertahankan kondisi dan kualitas lingkungan. inilah yang kemudian dikenal adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan ruang terbuka hijau rth), karena disadari bahwa keberadaan ruang terbuka hijau ini semakin berkurang karena keterbatasan lahan dan ketidakkonsistenan dalam menerapkan tata ruang. berkurangnya ruang terbuka hijau disebabkan oleh adanya konversi lahan yang beralih fungsinya ruang terbuka hijau untuk peruntukan ruang yang lain dengan dasar pemenuhan kebutuhan masyarakatmensetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. bab asas, tujuan, fungsi, dan manfaat asas dalam pengelolaan rth, adalah: manfaat: selaras, seimbang, terpadu, keberlanjutan, keadilan, perlindungan, kepastian hukum, dan otonomi daerah. tujuan pengelolaan rth, adalah: menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan airrth memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan. fungsi utama sebagaimana dimaksud yaitu fungsi ekologis. fungsi tambahan sebagaimana dimaksud yaitu: sosial, budaya, ekonomi: dan estetika arsitektural. pemerintah kota wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat untuk mendukung fungsi tambahan sosial sebagaimana dimaksud huruf, meningkatkan cadangan oksigen perkotaan. bab iii perencanaan perencanaan rth merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang kota. luasmenyediakannya luas rth publik sebagaimana dimaksudkota. menyediakannya luas rth privat sebagaimana dimaksudota. setiap orang dan atau badan hukum dapat menyiapkan perencanaan pembangunan rth privat miliknya. perencanaan rth privatrth publik terdiri dari taman kota: hutan kota: sabuk hijau, jalur hijau jalan, ruang pejalan kaki, dan fungsi tertentu. rth publik fungsi tertentu sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari: jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, cc. sempadan pantai, sumber air baku mata air, dan pemakaman. rth privattaman atap (roof garden), taman dinding (wall garden), halaman pertokoan, dan il. halaman tempat usaha. bab pelaksanaan pengelolaan bagian kesatu umumsetiap orang dan atau badan hukum wajib melakukan pengelolaan dan pemanfaatan rth miliknya. pengelolaan dan pemanfaatan rthsetiap orang dan atau badan hukum yang mengelola dan memanfaatkan rth tidaktidak memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud maka orang atau badan hukum tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan rth sesuai keadaan semula atas beban dan tanggung jawab yang bersangkutsetiap pengembangsetiap jalan diusahakan jalur hijaunya dapat ditanami dengan tanaman penghijauan. setiap orang dan atau badan hukum yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dan maka walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penghijauan dengan biaya yang dibebankan kepada penghuni pemilik bangunan dan pengembang perumahan yang bersangkutan. bagian keduakotabagian ketigabagian keempatkotabagian kelima pengamanan rth pengamanan rth sebagaimana dimaksud dalam hurufwajib dilaporkan kepada walikota secara berkala setiap triwulan. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pemantauan, monitoring,dalam |
tas : bahwa pemerintah daerah provinsi jawa timur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap anggotainamika pendidikan mengalami perubah, bahwa peraturan daerah provinsi jawa timur nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukumdidikan adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa timur yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan. pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah daerah kabupaten kota provinsi jawaguru pembimbing khusuyang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, pada jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan khus dan sekolah menengah kejuruan smk). pendidikan khusus adalah jenis pendidikan yang diperuntukkan untuk warga negara indonesia yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, minat dan bakat khusus, ketrampilan khusus. pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi masyarakat wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adatpaling rendah (dua belas)uatanatuan pendidikansas, maksud dan tujuan penyelenggarayelenggaraa jawab. penyelenggaraanbagian kesatu masyarakat, orang tua, dan pemerintah provinsi paragraferampilan khusus, kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang pendidikanwilayah administratif kabupaten kota, dan melaksanakan tanggung jawab pengasuhan bagi anaknya pada usia wajib belajar. paragraf paragraf pemerintah provinsi pemerintah provinsi berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan daerah. pemerintah provinsi wajib, menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap peserta didik yang berusia (tujuh) sampai dengan (lima belas) tahun, memberikan pendidikan paling rendah setingkat pendidikan menengah, dan menyelenggarakan pendidikan daerah tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif kabupaten kota. bagian kedua penyelenggara pendidikan dan peserta didik paragraf penyelenggara pendidikan setiap penyelenggara satuan pendidikan daerah berhak menerima pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. penyelenggara pendidikan daerah wajib: melakukan penjaminan mutu pendidikan, membinamenyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi, dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah dan atau pemerintah provinsi. paragraf peserta didik peserta didik pada satuan pendidikan daerah berhak: mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. memperoleh pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dikarenakan.pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. memperoleh beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dari keluarga tidak mampu. memperoleh pembebasan dari semua kewajiban pembiayaan pendidikan tanpa diskriminasi dalam memperoleh pelayanan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu.atau seksual serta penelantaran. menyampaikan pendapat dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan. peserta didik pada satuan pendidikan daerah wajibpada satuan pendidikan daerah: dan cchuruf bab pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus bagian kesatu umum pemerintah provinsi melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada kewenangan daerah dalam sistem pendidikan nasional. kewenangan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus. penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud padaprovinsi. dalam halkearifan lokal, dan pendapat tokoh masyarakat dan atau tokoh agama luar komite sekolah. penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dan berakhlak mulia, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, serta unggul dan berdaya saing berbasis karakter dan kearifan lokaldua pendidikan menengah penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pendidikan menengah umum yang berbentuk sma, dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk smk. pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi: peningkatan, penahan, dan pengamalan nilai nilai keimanan, dan akhlak mulia, peningkatan, penahan, dan pengamalan nilai nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta kearifan lokal, cc. pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni, penyaluran penyaluran bakat dan kemampuan bidang olahraga, untuk kesehatan dan kebugaran jasmani serta prestasi, dan peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi dan atau untuk hidup mandiri masyarakat. selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pendidikan menengah kejuruan melaksanakan fungsi:, dan pengembangan pelatihan kerja melalui smk mini untuk menyiapkan tenaga kerja terampil. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah provinsi memberikan fasilitasi yang meliputi: sarana dan prasarana, tenaga profesional, dan cc. pembiayaan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pelatihan kerja melalui smk mini sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan gubernur. bagian ketiga pendidikan khusus paragraf umum penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: satuan pendidikan khusus, dan pendidikan inklusif. paragraf paragraf satuan pendidikan khusus satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam hurufsatuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf difungsikan untukserta kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk pengembangan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas penyandgangguan motorik, dan disabilitas lain. selain selain bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada satuan pendidikan khusus juga diperuntukkan bagi peserta didik korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas meliputi: satuan pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak kanak luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat, satuan pendidikan dasar meliputi sekolah dasar luar biasa dan sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat, dan satuan pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitaspeserta didik penyandang disabilitasfungstujukan untukmeliputi satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah penyelenggara cerdas istimewa bakat istimewjenis kecerdasan kebakaran. paragraf pendidikan inklusif penyelenggaraan pendidikan khusus melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh satuan pendidikan menengah umum, satuan pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan keagamaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. satuan pendidikan yang memberikan pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus melalui sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam meliputi: taman kanak kanak tk): sekolah dasar sd) dan sekolah menengah pertama smp), dan cc. sma dan smkmelalui sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam meliputi: dan smp, dan sma dan smk. pemerintah provinsi melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan tk, sd, smp, dan sma smk yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengankeagamaan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. dinas pendidikan melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan sebagaimana dimaksud pada dan ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif diatur dalam peraturan gubernur. bagian keempat pendidikan layanan khusus pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dengan kriteria sebagai berikut: memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,, sistem belajar jarak jauh, program khusus kedaruratan, dan atau bentuk lain sesuai dengandenganperekonomian serta bagi masyarakat adat terpencilpendirian, perubahan, penutupan dan penggabungan satuan pendidikan bagian kesatu pendirian satuan pendidikan pendirian satuan pendidikan terdiri atas: satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus. pendirian pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi: satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. pendirian satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui proses perizinan. gubernur memberikan izin sebagaimana dimaksud pada melaluiketentuan mengenai tata cara pemberian izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. bagian kedua perubahan satuan pendidikan penyelenggara satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khususekolah menengah kejuruan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang program keahlian yang telah ditentukan. perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh gubernur. ketentuan mengenai tata cara perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan gubernur. bagian ketiga penutupan dan penggabungan satuan pendidikan gubernur berwenang melakukan penutupan dan penggabungan satuan pendidikan. penutupan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila: sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan, sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan snp, dan atau melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan penutupan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh gubernur dengan ketentuan: berdasarkan usulan kepala dinas pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, dan berdasarkan permohonan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas pendidikan. penutupan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud padaprovinsipemerintah provinsi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan penggabungan satuan pendidikan diatur dalam peraturan gubernur. bab standar pendidikan bagian kesatu umum penyelenggara pendidikan daerah wajib memenuhi snp dengan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal. snp sebagaimana dimaksud pada meliputi standar: isi, proses pembelajaranpemerintah provinsi menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam dengan memperhatikan snp. pencapaian pencapaian standarlokal dan keunggulan lokal. penjaminan dan pengendalian mutudinas pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai standar, pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal diatur dalam peraturan gubernur. bagian kedua standar isi standar isi sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan. standar isi sebagaimana dimaksud pada antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum. setiap satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus melaksanakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada struktur kurikulum satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, bahasa, matematikapemerintah provinsi menyelenggarakan pengembangan struktur kurikulum pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. pengembangan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengembangan struktur kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai nilai sejarah, nilai nilai luhur, tradisi, budaya daerah, budi pekerti dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan daerah yang berkarakter dengan mengacu pada snp. pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan potensi daerah dan nilai nilai kearifan lokal serta kebutuhan satuan pendidikan dan peserta didik. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan standar kurikulum sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernur. setiap penyelenggara pendidikan wajib menyelenggarakan ppk yangenyelenggaraan ppk dalam kegiatan ektrakurikuler sebagaimana dimaksud padastruktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan ppk dalam kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud padapadaltentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ppk sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. bagian ketiga proses pembelajaran proses pembelajardiarahkan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, iteratif, dan kolaboratif. proses proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dalam dan atau luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. bahasa indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar resmi utama dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus. bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran yangdalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. sistem komunikasi menggunakan isyarat dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bahasa pengantar pada unit satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunarungu. penggunaan bahasa indonesia, bahasa daerah, bahasa asing dapat dilakukan secara simultan pada setiap proses pembelajaran. ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses pembelajaran diatur dalam peraturan gubernur. bagian keempat bagian keempat kompetensi lulusan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus. standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada meliputi kompetensi untuk seluruh struktur kurikulum lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan diatur dalam peraturan gubernur. bagian kelima pendidik dan tenaga kependidikan paragraf umum penyelenggara pendidikan wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidik. pendidik sebagaimana dimaksud pada meliputi: guru, guru pembimbing khusus, konselor, pamong belajar, tutor, dan instruktur. tenaga tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengawas sekolah, kepala sekolah, cc. pustakawan, laporan, tenaga administrasi sekolah, dan tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan. pendidik j' dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf sampai dengan huruf wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan bidang tugas pada satuan pendidikan. pemerintah provinsi dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan daerah menyediakan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badan kepegawaian daerah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan. penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan. pemerintah provinsi dapat memfasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus. ketentuan mengenai fasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. untuk perencanaan kebutuhan, penataan dan pemerataan, pemerintah provinsi berwenang melakukan mutasi kerja terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil lintas daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah. mutasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. paragraf pengembangan kualifikasi dan kompetensi pemerintah provinsi menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kualifikasi dan kompetensiuntuk pemerataan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. fasilitasi pemenuhan kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam diprioritaskan untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada sekolah terbuka dan sistem belajar jarak jauh. bagian keenam bagian keenam sarana dan prasaranamiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk pemerataan dan aksesibilitas pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah provinsi melakukanpemerintah provinsi.sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pengembangan dan peningkatanyang diselenggarakan oleh masyarakat. fasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien serta berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan dan peningkatan pemerataan serta aksesibilitas pendidikan yang bermutu secara berkelanjutan. ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenaidiatur dalam peraturan gubernur. bagian ketujuh pengelolaanlakukan pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai snp, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus. setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib melaporkan kegiatan pengelolaan pendidikan kepada dinas pendidikan setiap (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan diatur dalam peraturan gubernur. bagian kedelapan pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan daerah. pemerintah provinsi menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan daerah paling sedikit (dua puluh persen) setiap tahun dari apbd. pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara bersangkutan. penyelenggaraan pendiri kan daerah dalam menyelenggarakan tata kelola pendidikan dan tata kelola teknis dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. dana pendidikan pemerintah provinsi dapat bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara, apbd, dan cc. sumber lainn pendidikan yang didirikan oleh masyarakat bersangkutan. bantuan dari masyarakat, luar peserta didik atau orang tua wali, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah provinsi, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggaraan satuan pendidikan, dan atau sumber lain yang sah. danaenilaian setiap pendidik wajib melakukan penilaian hasil belajar peserta didiksesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii bab vii penerimaan peserta didik baru untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan peserta didik baru dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. ketentuan mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur dalam peraturan gubernur. bab viii jawab untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar (dua belas) tahunbagian kedua rintisan wajib belajar lima belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber sama dengan perguruan tinggi daerah.ketentuan lebih lanjut mengenai program wajib belajar (dua belas) tahun dan program rintisan wajib belajar (lima belas) tahun diatur dalam peraturan gubernur. bab pendidikan menengah universal pemerintah provinsi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan menengah universal. pendidikan menengah universal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk meningkatkan rata rata lama sekolah dan angka partisipasi anak bersekolah sampai jenjang pendidikan menengah (dua belas) tahun. ketentuan mengenai pendidikan menengah universal sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. bab bab pembinaan bahasa dan sastra daerah pemerintah provinsi menyelenggarakan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten kota dalam rangka mendukung pemeliharaan bahasa dan sastra daerah. pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas pendidikan. ketentuan mengenai pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. bab perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pemerintah provinsidalam melaksanakan tugas kependidikan. perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi: perlindungan hukum, perlindungan profesi, cc. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan kekayaan intelektual. perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan, diskriminatif dan atau intimidasi dari pihak peserta didik, orang tua wali murid, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. perlindungan perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi perlindungan terhadap: pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuatau pembatasan atau dalam hurufkekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: hak cipta penulisan buku, makalah, karangan ilmiah: hak cipta atas hasil penelitian,, dan atau hak paten atas hasil karya teknologi. perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii koordinasi dan fasilitasi pemerintah provinsi melaksanakan koordinasi dan dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal. koordinasi koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk pemerataan kesempatan pendidikan dan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu kepada calon peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. selain melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pemerintah provinsi dapat memfasilitasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk kegiatan lomba berprestasi pada setiap jenjang pendidikan. pemerintah kabupaten kota berperan serta dalam memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan gubernur melalui dinas pendidikan melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi diatur dalam peraturan gubernur. penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada setiap jenjang pendidikan daerah dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan. bab xiii kerja sama gubernur dapat melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan pendidikanprovinsi dengan pemerintah provinsi lain, kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, dan atau kerja sama dengan pihak ketiga. kerja samasetiap orang, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan berperan yelenggaraan danatau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan. paragraf dewan pendidikan dewan pendidikan provinsi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dengan keputusan gubernur. anggotaanggota partai politik. masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan selamaanggota anggota komite sekolah terdiri atas unsur: orang tua wali siswa yang masih aktif pada satuan pendidikan yang bersangkutan paling banyak (lima puluh persen). tokoh masyarakat paling banyak (tiga puluh persen). cc. pakar pendidikan paling banyak (tiga puluh persen). presentase sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengsetiap daerah. bagian kedua peran serta dunia usaha industri setiap pelaku usaha dapat berperan serta untukbab penghargaan gubernur memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dunia usaha industri, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikagubernur. bab xvnyelenggaraan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus daerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: sosialisasi dan penyuluhan, bimbingan teknis, cc. pendidikan dan pelatihan, dan ataumelalui: supervisi, pemantauan, dan atau evaluasi. ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. bab xvii bab xvii sistem informasi dan pelaporan bagian kesatu umum sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. bagian kedua sistem informasi pemerintah provinsi membentuk sistem informasi penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan daerah, serta sistem informasi penyelenggaraan pendidikan nasional dan kabupaten kota. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: pengelolaan pendidikan, dan data satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. dinas pendidikan melaksanakan pembentukan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga pelaporan penyelenggara pendidikan daerah wajib melaporkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. pelaporan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pelaporan satuan pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan. ketentuan mengenai tata cara pembentukan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan gubernur. bab xviii cabang dinas pendidikan dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada dinas pendidikan dapat dibentuk cabang dinas pendidikan kabupaten kota. cabang dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendidikan. ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi cabang dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bab xix sanksi administratif gubernur memberikan sanksi administratif kepada setiap penyelenggara pendidikan daerah yang diselenggarakan oleh masyarakatghentian sementara izin, pencabutan pencabutan tetap izin, dan atau denda administratifdinamika dunia pendidikan terjadi begitu cepat, tantangan yang dihadapi pendidikan nasional juga sangat berat. tantangan itu diantisipasi kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan mencanangkan program jangka panjang untuk mewujudkan generasi emas saat itulah indonesia akan mendapatkan bonus demografi, generasi emas yang juga kelompok usia produktif melimpah. generasi emas inilah yang akan menentukan masa depan bangsa dalam mengarungi persaingan abad xxi, kementerian pendidikan dan kebudayaan menyiapkan generasi emas bangsa agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad xxi. keterampilan itu popular dikenal dengan istilah critical thinking, creativity, communication, dan collaborative), untuk mencapai kondisi yang diinginkan dibutuhkan strategi jangka panjang. sejalan dengan rancangan jangka panjang pemerintah pusat, pemerintah provinsi mencanangkan pendidikan yang berkualitas. berbagai kebijakan berkelanjutan telah dijalankan, diantaranya program yang menjadi cirikhas provinsi jawa timur dalam memajukan pendidikan meliputi program ppk dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal (local wisdom) daerah, pendidikan vokasi untuk membekali keterampilan peserta didik, implementasi badan layanan usaha daerah sekolah untuk memudahkan satuan pendidikan memobilisasi sumber daya stakeholders dalam memajukan sekolah tanpa menggantungkan pendanaan apbn apbd, dan pengembangan smk mini untuk menyiapkan generasi produktif yang terampil. kebijakan provinsi jawa timur ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh terpengaruh dinamika politik lokal. peraturan daerah tentang penyelenggaran pendidikan ini memberikan ruang yang memadai dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan. pada penerimaan peserta didik baru mengamanatkan semua pihak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, terutama masyarakat kurang mampu. substansi tentang upaya pencapaian angka partisipasi kasar apk) melalui pengaturan sekolah menengah universal diharapkan mampu mencapai pada tahun hal hal hal hal yang berkaitan dengan permasalahan alih kewenangan pengelolaan sekolah menengah dari kabupaten kota pemerintah provinsi jawa timur telah dicoba diselesaikan dengan penegasan fungsi, wewenang, dan rekrutmen personalia cabang dinasmenengah universal merupakan program pendidikan yang memberikan layanan untuk mempercepat pencapaian angka partisipasi kasar apk) pendidikan menengah menjadi (sembilan puluh tujuh persen)ekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten manggaranggarai barat.(lja.jl)opd())(d)jl)()())jjb) dalam kondisi.j))sebagai berikut: jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundang undanganj))jl)jl(l)jarang milik daerah. dapat.penelitiuntuk diajukan dan mendapat persetuju(ljj()jl)j)jl)(d) surat izin penghunian sip) sebagaimana dimaksud dalam untuk rumah naga jsepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam pemanfaatan atau tukar menukar tersebutanmanggarai baratnggarai barattidak dapat sita maksudnya tidak dapat dijadikan sebagai barang untuk ganti kerugian jaminan utang bagi tindakan hukum pemegang barang. cukup jelas. cukup jelas barang berwujud maksudnya barang yang berbentuk fisik nampak. sedangkan barang tidak berwujud adalah tidak berbentuk fisik nampak seperti software perangkat lunakpengguna barang adalah kepala opds5)pakai adalah mitra untuk pemanfaatan barang milik daerahmenyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi adalah bahwa layanan yangbendaharaanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota probolinggoota probolinggo termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam antara lain gempa, angin kencang angin gending puting beliung, banjir, tsunami dan gunung meletusserta bencana akibat perubahan iklim, maupun bencana non alam yang berupa bencana sosial dan bencana kegagalan teknologdalam negeri nomor tahun tentang kewaspadaan diniopd adalah organisasi perangkat daerah kota probolinggo dan angin topan puting beliudan kelestarian lingkungan hidup. prinsip, dan nonproletisi. bagian ketigaruang lingkup ruang lingkup penanggulangan bencana ini meliputidan cc. pendanaan dan bantuan bencandaerah oleh bpbd.hak, kewajiban dan peran lembaga kemasyarakatan bagian ketigadengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua kewajiban lembaga kemasyarakatanidaeresiko bencana, menyusun rad prb daerah berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kota probolinggo dan opd terkait, dengan mengacu pada rad prb provinsi jawa timur dan ran prb: rad prb kota probolinggodaerah,walikota. penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan oleh walikot yang berlakudanowalikotota probolinggo yang mengatur rencana tata ruang wilayah rtrw)o fkmkm daerahcc.ketentuan mengenai dana siap pakai diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. dana siap pakai dapat dikeluarkan dengan syarat syarat yang telah ditentukan menurut yang berlakuwalikota. bab xeota probolinggo merupakan daerah rawan bencana. sejumlah daerah kota probolinggo dikategorikan sebagai daerah rawan erupsi gunung berapiecukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas. huruf cukupjelas.jelas huruf cukupjelas cukupcial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan socjelas hurufjelas. cukupjelas cukupjelas cukupcial budaya masyarakat yangejelas huruf cukupjelas cukupjelas. cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas. cukupjelas cukupjelas cukupjelas huruf cukupota probolinggorobolinggoretribusi pelayanan tera tera ulang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati dharmasrayaobjek retribusi yang dipungutmelaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera tera ulangambang dan perlengkapan lai dan perlengkapannya,olehmendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain,serta melakukan penyitaan,bidang retribusidaerahirwan,s.h,m.h penata tk. nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten dharmasraya kota.abupaten dharmasraya nomor tahun tanggal desember tentang retribusi pelayanan tera tera ulang tarif retribusi pelayanan tera tera ulang tera tera ulang jenis alat http satuan pengesahan | pengesahan pembatalan pembatalan tarif tarif www alat ukur panjang sampai dengan per unit lebih dari ms d 10m per unit lebih dari per ukuran panjang sejenis salib ukur per unit blok ukur per unit mikrometer per unit jangka sorong per unit alat ukur tinggi orang per unit counter meter ukuran panjang dengan alat hitung) per unit roll tester per unit comparator per unit alat ukur permukaan cairan mekanik per unit elektronik per unit meter taksi per unit takaran takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi sampai dengan (dua liter) per unit lebih dari (dua liter) sampai (dua puluh lima liter) per unit je. lebih dari (dua puluh lima liter) preunit maa . s|alat ukur dari gelas ja. labu ukur, buret, pipet preunit ib. gelas ukur preunit maa sibuyana ukur ja. sampai dengan ima puluh liter) preunit (b. lebih dari (lima puluh liter) s d (dua ratusliter) preunit je. lebih dari (dua ratus liter) s d (lima ratuslitr) preunit 75s. ja. lebih dari (lima ratus liter) s d 1000l (seribu liter) preunit je lebih dari (seribulite) perigootiter| maa aaa aaa gri ukur ja. bentuk silindertegak sampai dengan (lima ratus kilolitr) preunit lebih dari (lima ratus kilometer) dihitung sebagaiberikut: 500ki (lima ratus kilometer) pertama preunit (lima ratus satu kilometer) s d (seribu kilometer) perl s00| (seribu satu kilometer) s d (dua ribu kilometer) per (dua ribu satu kilometer) s d (sepuluh ribu kilometer) per (sepuluh ribu satu kilometer) s d (dua puluh ribu kilometer) per bentuk silinder datar sampai dengan (lima ratus kilometer) per unit lebih dari (lima ratus kilometer) dihitung sebagai berikut (lima ratus kilometer) pertama preunit (lima ratus satu kilometer) s d (seribu kilometer) perl (seribu satu kilometer) s d (dua ribu kilometer) perl s00| (dua ribu satu kilometer) s d (sepuluh ribu kilometer) perl (sepuluh ribu satu kilometer) s d (dua puluh ribu kilometer) perl lebih dari (dua puluh ribu) perih maa gg. tangki ukur gerak tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon kapasitas s d (lima kilometer) preunit lebih dari (lima kilometer) dihitung sebagai berikut: 5kl(lima kilometer) pertama preunit lebih dari (kilometer) per timbangan otomatis timbangan ban berjalan (alat timbang dan pengangkut) sampai dengan ton h seratus ton perhour) per unit lebih dari ton h (seratus ton per hour) s d ton h (lima ratus ton per hour) per unit lebih dari to h (lima ratus ton hour) per unit timbangan pengisian sampai dengan (empat) alat pengisi per alat pengisi selebihnya dari (empat jalan pengisi per alat pengisi unit lebih dari (dua puluh lima kilogram) s d (seratus lima puluh kilogram) unit sion aan laetus imam puluh logam mas orang umi lebih dari (lima ratus kilogram) s d seribu kilogram) unit lebih dari (seribu kilogram) s d (tiga ribu kilogram) unit ketelitian halus (kelas ii) sampai dengan (satu kilogram) per unit lebih dari (satu kilogram) s d (seratus lima puluh kilogram) per unit lebih dari (seratus lima puluh kilogram) s d (lima ratus kilogram) per unit lebih dari (lima ratus ribu kilogram) s d (seribu kilogram) preunit lebih dari (seribu kilogram) s d (tigaribukilgram) preunit ketelitian khusus (kelas preunit lebih dari tiga ribu kilogram) ketelitian sedang danbiasa perti ketelitian khusus danhalus person tera tera ulang jenis alat http satuan pengesahan | pengesahan pembatalan pembatalan tarif tarif #? h3 o|anak timbangan ja. ketelitian biasa (kelas dan m3(lima puluh kilogram) preunit (b. ketelitian khusus (kelas f2dan1lima puluhkilgram) preunit aaa aaa l0|alat ukur gaya dan tekanan ja. sentimeter preunit tb. nanometer sampai dengan kg cm2 (seratus kilogram persentimeter persegi) superunit lebih dari kg cm2 (seratus kilogram persentimeter persegi) s d '' ' preunit kg cm2 (seribu kilogram sentimeter persegi) maa gg. |meter kadar air untuk biji bijian tidak mengandung minyak perkomoditi (b. untuk biji bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil '''' perkomoditi je. untuk kayu dan komoditilain. perkomoditi aaa ggaaaegaea gia |alat ukur cairan dinamis meter bahan bakar minyak meter arus volumetrik dan meter arus turbin ann meter induk sampai dengan m3 h (sepuluh meterkubik perhour) preunit lebih dari m3 h (sepuluh meter kubik per hour) s d m3 h (seratus meter kubik perhour) preunit lebih dari m3 h (seratus meter kubik per hour) s d m3 h (seribu meter kubik perhour)| preunit meter kerja sampai dengan m3 h (lima belas meter kubik perhour) preunit lebih dari m3 h (lima belas meter kubik per hour) s d m3 h (seratus meter kubik perjam| preunit lebih dari (seratus meter kubikperjam) preunit pompa ukur bbm per novae maa aaamen) preunit lebih dari kg min (lima belas kilogram per menit) hitung sebagai berikut: kg min (lima belas kilogram percent) pertama preunit 75s. lebih dari kg min (lima belas kilogram per menit) s d kg min (seratus kilogram per menit) kg menit so) lebihnya dari kg min seratus kilogram percent) s d kg min (limbatus kilogram menit) kg menit s0| lebih dari kg min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan kg menit (seribu kilogram percent) kg menit lebih dari kg min (seribu kilogram per menit) kg menit meter air meter induk sampai dengan m3 h (lima belas meter kubik per hour) per unit lebih dari m3 h (lima belas meter kubik per hour) s d m3 h (seratus meter kubik per hour per unit lebih dari m3 h (seratus meter kubik per hour) per unit meter kerja sampai dengan m3 h sepuluh meter kubik per hour) per unit lebih dari m3 h (sepuluh meter per hour) s d m3 h (seratus meter kubik per hour) per unit lebih dari m3 h (seratus meter kubik per hour) per unit alat ukur gas pompa ukur bbg per pompa pompa ukur elpiji per pompa maa gea aaa paalmerer kya ja. kelas atau kurang (meterinduk) 3ttigaptase oo preunit daksatuyfase preunit ib. kelas sataukelas1 (op 3ttigaptase oo preunit daksatupfase preunit ter kelas2 (op 3ttigaptase oo preunit s700| daiksatupfase preunit maa jasisro warga preunit pembatas arus listrik preunit (altimeter parkir preunit |salat ukur luas preunit alat ukur sudut oil preunit salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum bupati dharmasraya, dto irwan,s.h,m.h nip. sutan riskbaboleh pemerintah daerah. objek retribusi pelayanan tera tera ulang meliputiuut sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: alat ukur panjang, takaran, alat ukur dari gelas, bejana ukur:, oo. showatch, pembatas arus listrik, meter parker, alat ukur luas: dan alat ukur sudut,, babpenetapan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan tera tera ulang. besarnya retribusi berhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusidan pemanfaatan bagian kesatupelayanan diberika tera ulang. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk: penggantian biaya jasa atas pelayanan tera tera ulang, pengawasan, cc. penegakan hukum, dan ketatausahabab tata cara penagihan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenisrumah susun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purwakarta, menimbang bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat khususnytempat tinggal yang layak kabupaten purwakarta maka dilaksanarumah susgaturan bagian kesatu pembangunan tahapan dalam pembangunan rumah susun meliputi penyediaan tanah, persyaratan pembangunan, sertifikat laik fungsi, prasarana dan utilitas umum lingkungan rumah susun, perizinan. paragraf diatas hak pengelolaan, pemanfaatan barang milik negara daerah berupa tanah,rumah susun yang bersangkutanuruf (d)harus dilakukan dengan perjanjian tertulis di: danve sebagaimana dimaksud dalam huruf yang meliputi status hak atas tanah, dan imbsebagai berikut sertifikat hak atas tanah, dan potongan rumah susun yang menunjukan dengan jelas batasan secara verticpelaku pembangunan setelah mendapatkan izi, pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan serta perubahannya diatur dalamsampidan atau kearifan lokalsyaratan ekologis pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputiparagraf paragraf paragraf lima: izin lokasi,cal dan horisontal dari satupdigian kedua penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan paragraf satu penguasaan penguasaan rumah susrumah susrumah susun pada rumah susun khusus dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai atau sewa. penguasaan terhadap rumah susrumah susparagraf dua pemilikan rumah susun hak kepemilikan atas rumah susun merupakan hak milik atasrumah susun didiatas tanah hak pengelolaan diterbitkan shm rumah susun. shmrumah susun sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh kantor pertanahan. shm rumah susdiperbedaan mengenai besarnya bagian atas bagian bersama dan benda bersama yang bersangkutan. sbg rumah susun sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh skpd yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang bangunan gedung. sbg rumah susrumah susjawab dibidang hukum.paragraf . setiap orang yang menempati, menghuni, atau memiliki rumah susun wajib memanfaatkan rumah susun sesuai dengan fungsinya. setiap orang dapat menyewa rumah susun. penyewaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada meliputi hak orang perseorangan atas rumah susrumah susrumah susgian ketigapengelolaan rumah susun sewa yang dibangun oleh pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setelah ada penyerahan pengelolaan dari pemerintrumah susun berdasarkan npp setiap satupun. bagian keempat peningkatan kualitas peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh pemilik rumah suscan rumah sus pemrakarsa peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam wajibrtrwrancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan rumah susudiiaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. bagian kelima kelembagaanpemilik rumah susan rumah susgian keenam pendanaan dan sistem pembiayaan sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah susunrumah sus:hak dan kewajiban bagian kesatu hak setiap orang mempunyai hak untuk menghuni rumah susun yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan didididi menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan didilingkungan rumah susun, dan mengawasi pemanfaatan dan fungsi prasarana, sarana, utilitas umum lingkungan rumah susun. bab vi20y6dirumah suspenunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri, tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluargarumah susun yang selanjutnya disebut sbg rumah susun adalah bab vii penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa didilingkungan pengadilan umum atau dididirumah susun atau sbg rumah suskan sanksi sesuai peraturan perundang undangarusperaturan perundang undangan. setiap orang yang membangun rumah susun diluar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan pidana penjara paling lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xibab xiiv tanda bukti kepemilikan atasbedaan adalah daftar keterangan perincian tentang suatu hal berisi penjelasan dalam bentuk uraian dan gambar yang menjelaskan batas masing masing satuan rumah susun, baik batas vertikal maupun horisontal, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama serta uraian nilai perbandingan proporsional masing masing satuan rumah susupengelola adalah suatu badan hukum, pemerintah dan atau pemerintah daerahinaan rumah susurumah susun meliputi: perencanaan, pengaturan cc. pengendalian, dan pengawasan. perencanaan sebagaimana dimaksudiiiveiatur dengan peraturan bupati. |
lembaran daerah kabupaten majalengka "nn salim nomor tahun peraturan daerah kabupaten majalengka nomor tahun tentang penanggulangan kemiskinan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati majalengkamberi, koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan, serta melibatkan partisipasjalengka. perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengrogram warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili daerah kabupaten dan memiliki kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga daerah kabupaten. penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal daerah kabupaten dan memiliki kartu tanda penduduk dan atau tercatat dalam kartu keluarga daerah kabupatentrategi penanggulangan kemiskinan kelurahan dan desa yang selanjutnya disingkat spk kelurahan dan spk desa adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan kelurahan yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan kelurahan dan desa dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan renstra kelurahan dan rpm desa. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten majalengkamajalengka. bab ii. bab asas, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas: kemanusiaan, keadilan sosial, cc. gotong royong, kesejahteraan, kesetiakawanan: keberlanjutan, keterpaduan, dan pemberdayaan. penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat miskin yang berada pada situasi rentan serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap insiden ekstrem terkait iklim serta segala goncangan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungantercapainya penurunan jumlah pengangguran, kabupaten. ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi: penggolongan warga miskin, hak dan tanggungjawab warga miskin: cc. pendataan, strategi penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan, dan kpk. bab . bab iii penggolongan warga miskin penduduk dan keluarga dengan katagori miskin digolongkan menjadiiberikan hak untuk mendapatkan identitas. penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab hak, kewajiban dan tanggung jawab bagian kesatu hak warga miskin warga miskin memiliki hak: memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memperoleh pelayanan kesehatan dasar, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan pelayanan sosial melalui perlindungan sosial, kabupaten. bagian kedua kewajiban warga miskin. bagian ketiga tanggung jawab warga miskin warga miskin memiliki cbab tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten, dunia usaha dan masyarakat bagian kesatu tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten terhadap penduduk dan keluarga dengan kategori miskin, pemerintah daerah kabupaten bertanggung jawabgulanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten, pada tingkat kabupaten, mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten, menyediakan sarana dan prasarana bagi penanggulangan kemiskinagulangan kemiskinan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.pendataan pemerintah daerah kabupaten melakukan pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskijawab kabupaten. bab vii . bab vii strategi penanggulangan kemiskinan strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan ekonomi keluarga miskin melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penyelarastrategi penanggulangan kemiskinan daerah spk) diatur dalam peraturan bupati. strategib viii penanggulangan kemiskinan bagian kesatu program penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalu. bagian kedua bantuan pangan bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui bantuan pangan yang berkecukupan asupan kalori, gizi dan higienis serta layak konsumsi. bagian ketiga bantuan kesehatan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan yang menyeluruh, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan standar pelayanan kesehatanbantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pemberian biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan setara jenjang pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa pemerintah daerah kabupaten dan bantuan pendidikan. satuan pendidikan dasar dan pendidikan setara jenjang pendidikan menengah berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin. tata cara persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pemberibantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah layak huni,tata cara bupati. bagian ketujuh bantuan modal usaha. bab ix. bab pelaksanaan penanggulangan kemiskinkabupaten dan kebutuhan warga miskin. setiap tahun pemerintah daerah kabupaten menetapkan target penurunan prosentase kemiskinan. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing masing. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh kpk kabupaten. bab pembentukan kpk dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, dibentuk kpk kabupaten. kpk kabupaten sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. kpk kabupaten sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan bupati. keanggotaan kpk kabupaten sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupatenpk kabupaten sebagaimana dimaksud dalam. kpk kabupatekpk kabupaten, dan mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi warga miskin dan validasi datakabupatenkabupaten sebagaimana dimaksud dalam dibentuk sekretariatsekretariat kpk kabupaten sebagaimana dimaksud pada berkedudukan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah. sekretariat kpk kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada ketua kpk kabupaten. untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat kpk kabupaten. kelompok .abupaten. pembentukankabupateabupaten. bab xi. bab hubungan kerja pelaksanaan tugas kpk kabupatenxii pembinaan bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kabupaten dan lurah kepala desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kelurahan desa. pembinaan bupati, camat dan lurah kepala desxiii pembiayaan pembiayaan program pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori miskimiskin diintegrasikan dalam anggaran penyusunan program kegiatan,miskimiskin serta penanggulangan kemiskinan. babak sedang dilaksanakan, tetap berlangsung dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan segera disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini. bab xviii ,niasebumeberdasark yang dimiliki olehselenggarakan oleh pemerintah daera, tempat pengujianlayanan tera tera ulang berdasarkan masa berlaku tanda tera sahviiitera ulang. babakunpelayanan tera tera ulang dilakukan secara tunai atau lunas. pembayaran retribusi pelayanan tera tera ulanghasil penerimaan retribusi pelayanan tera tera ulangketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada dandan penegakan hukum. bab xiiringanan dan pembebasan retribusi bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi diaturdaluwarsa retribusi daninsentif pemungutan retribusi perangkat daerahemerintahan daerah, daerah kabupaten memiliki kewenangan urusan pemerintahan bidang perdagangan yaitu pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang. berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah memandang perlu menyelenggarakan pelayanan tera tera ulang yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, yaitu sebagai jaminan kebenaran hasil pengukuran dan perlindungan konsumen. dalam menyelenggarakan pelayanan tera tera ulang tentunya diperlukan sumber daya, yaitu biaya operasional dan sumber daya manusia sehingga diperlukan peran serta masyarakat yang menikmati pelayanan tersebut berupa pembayaran retribusi.ketentuan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera tera ulangwajib retribusihutang retribusi tidak dapat ditagih lagi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan adalah perangkat daerah atau unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera tera ulanghttp tarif retribusi tera tera ulang jenis satuan tempat bau kapasitasmeter buah bakaran basanfema kapasitas s d liter buah kapasitas lebih dari liter s d liter buah kapasitas lebih dari liter buah manga akar mob bahan bakarvanyak kapasitas s d kilo liter buah kapasitas lebih dari kilo liter s d kilo liter buah kapasitas lebih dari kilo liter s d kilo buah liter kapasitas lebih dari kilo liter buah imbangan bukan otomatis timbangan bukan otomatis yang penunjukannya otomatis timbangan elektronik kelas kapasitas s d kilogram buah kapasitas lebih dari kilogram buah timbangan elektronik kelas iii dan iii kapasitas s d kilogram buah kapasitas lebih dari kilogram sampai buahtimbangan pegas kapasitas sampai dengan kilogram buah kapasitas lebih dari kilogram buah timbangan cepat kapasitas sampai dengan kilogram buah kapasitas lebih dari kilogram buah timbangan bukan otomatis yang penunjukannya semi otomatis timbangan cepat meja buah timbangan bukan otomatis yang penunjukannya bukan otomatis neraca buah decin kapasitas sampai dengan kilogram buah kapasitas lebih dari kilogram buah timbangan milisimal dan perlengkapannya buah timbangan sentisimal dan perlengkapannya kapasitas sampai dengan kilogram buah kapasitas lebih dari kilogram s d buah 500kilogram kapasitas lebih dari kilogram buah timbangan desimal dan perlengkapannya buah timbangan bobot ingsun kapasitas sampai dengan kilogram buah kapasitas lebih dari kilogram s d buah kilogram kapasitas lebih dari kilogram buah timbangan meja berangsur dan buah perlengkapannya meergadara untuk biji bijian tidak mengandung minyak buah (setiap komoditi) untuk kayu kayuan dan komoditi lain (setiap buah komoditi) untuk biji bijian yang mengandung minyak buah pompa kur bahan bakar minyak buah biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus (bkt) tarif retribusi rp) satuan tempat keterangan kantor pakai jam pengujian dilakukan per jenis bkt per isi nominal untuk tiap jam. setiap bagian dari jam dihitung jam. bupati kebumen, ttd. yazid mahfudz |
salinan ekahitungan kembaliewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kendal tanggal juni perihal pengajuan rancangan perubahjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idtujuh juta rupiah) per bulan. anggota dprd masing masing sebesar rp. (dua puluh duapelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dbhcht) yang diterima oleh pemerintah kabupaten kendal, maka berdasarkan ketentuan junctomengaturjdih.kendalkab.go.idkendal nomor tahun 2021jdih.kendalkab.go.idrja mulai dari persemaian sampai dengan pasca panekt), tenaga kerja yang terkait langsung tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam petugas keamanan, dan marketing sales atau tenaga pemasar. dbhcht yang diterima oleh daerah dapat digunakan untuk membiayai program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang berupa kegiatan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok daerah. penggunaan dbhcht sebagaimana dimaksud pada berpedoman padjdih.kendalkab.go.up nipendahuluan. latar belakang.(tiga puluh persen) dari alokasi yang diterima oleh daerah digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan, salah satunya adalah bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok. sebagai daerah penghasil tembakau sekaligus penghasil cukai rokok, kabupaten kendal memperoleh dbhcht yang sangat besar, maka sebagai bentuk penghargaan bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok atas kerja kerasnya sehingga memperoleh dbhcht salah satunya dengan bantuan langsung tunai sebagai stimulan era pandemi covid ini. manfaat. manfaat petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai sebagai berikut sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai, meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai. ii. tujuan dan sasaran. tujuan pelaksanaan blt adalah memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat khususnya buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. sasaran blt adalah buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang memiliki kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk) wilayah administratif kabupaten kendal. alokasi blt dbhcht tahun anggaran penetapan tahun sebanyak (empat ribu enam belas) buruh tani tembakau dalam hal calon penerima yang telah lolos verifikasi oleh dinas pertanian melebihi alokasi yang ditetapkan, akan diprioritaskan untuk penyaluran blt tahap selanjutnya. alokasi blt dbhcht pada perubahan anggaran tahun sebanyak jdih.kendalkab.go.id (seribu sembilan ratus enam) dengan sasaran buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. iii. pelaksanaan kegiatan. pendataan calon penerima blt dbhcht. dalam rangka penyaluran blt dinas sosial dinas) kabupaten kendal selaku koordinator penyaluran blt dbhcht tahun anggaran bersurat kepada kepala dinas pertanian dan pangan kabupaten kendal meminta daftar buruh tani tembakau wilayah kecamatan penghasil tembakau dan pimpinan pabrik rokok yang berlokasi kabupaten kendal untuk meminta daftar buruh pabrik rokok yang masih aktif atau yang dirumahkan akibat dampak pandemi covid guna diusulkan sebagai calon penerima blt dbhcht kabupaten kendal tahun dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut ber kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kabupaten kendal, surat keterangan sebagai buruh tani tembakau dari kepala desa sesuai dengan usulan dari dinas pertanian dan pangan kabupaten kendal, surat keterangan dari pabrik rokok legal bagi buruh yang sementara dirumahkan atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi. selanjutnya kepala desa lurah wilayah kecamatan penghasil tembakau untuk mengusulkan kepada kepala dinas buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sebagai calon penerima blt dbhcht tahun anggaran bagi buruh yang sementara dirumahkan atau yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi dapat diusulkan sebagai calon penerima blt dbhcht oleh pemerintah desa setempat dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari pabrik rokok legal dimana dia bekerja. verifikasi data calon penerima blt buruh tani tembakau. berdasarkan daftar usulan dari kepala desa lurah tersebut kepala dinas pertanian dan pangan kabupaten kendal memerintahkan kepada penyuluh pertanian wilayah kecamatan penghasil tembakau sedangkan kepala dinas sosial kabupaten kendal menunjuk kepada tenaga kesejahteraan sosial kabupaten task) yang wilayah kerjanya terdapat buruh tani tembakau buruh pabrik rokok untuk melakukan verifikasi data calon penerima blt dbhchtpertanian dan pangan kabupaten kendal dihampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) yang ditandatangani oleh kepala desa lurah setempat. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak (spam) jdih.kendalkab.go.id surat pernyataan tanggung jawaban mutlak (spam) nomor nenek nnnnennnnnnnaa. yang bertanda tangan bawah ini: nama pekan ana jabatan: . instansi: menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: data usulan penerima bantuan langsung tunai blt) kepada buruh tani tembakau buruh pabrik rokok yang bersumber dari dbhcht tahun anggaran sejumlah . c.) buruh tani tembakau buruh pabrik rokok benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. data usulan penerima blt desa. kelurahan. pabrik rokok kecamatan. kabupaten kendal telah melalui verifikasi dan sudah melalui musyawarah desa kelurahan. saya bertanggungjawab bahwa nama nama calon penerima blt dbhcht tahun anggaran sebagaimana terlampir adalah benar benar sebagai buruh pabrik rokok penduduk desa kelurahan . kabupaten kendal. demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. kendal, kepala desa lurah direktur p.t. meterai rp. selanjutnya dinas pertanian dan pangan kabupaten kendal berdasarkan data dan spam tersebut merekomendasikan data calon penerima blt dbhcht tahun anggaran kepada kepala dinas sosial kabupaten kendal sebagai dasar penetapan penerima bantuan langsung tunai kepada buruh petani tembakau dan buruh rokok yang berasal dari dbhcht. verifikasi data calon penerima blt buruh pabrik rokok. berdasarkan daftar usulan dari pabrik rokok tersebut petugas yang membidangi persyaratan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja pada dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten kendal melaksanakan verifikasi data calon penerima blt dbhcht pabrik rokoksosial kabupaten kendal dihampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak jdih.kendalkab.go.id spam) yang ditandatangani oleh direktur atau penanggungjawab pabrik rokok dengan format spam sebagaimana telah disebutkan atas. penetapan penerima blt. berdasarkan rekomendasi kepala dinas pertanian dan pangan kabupaten kendal dan rekomendasi dari direktur pimpinan pabrik rokok, selanjutnya kepala dinas mengajukan keputusan bupati kendal tentang penetapan daftar penerima blt dbhcht tahun anggaran sebagai dasar pemberian blt. jenis dan nilai blt. jenis bantuan blt dbhcht tahun anggaran berupa uang tunai, sebesar (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan dalam (dua) kali pencairan. penerima blt dbhcht kabupaten kendal tahun anggaran dilarang menerima blt dbhcht provinsi jawa tengah tahun anggaran iv. mekanisme penyaluran blt. proses pencairan blt. dalam rangka pencairan blt dbhcht tahun anggaran kepala dinas sosial kabupaten kendal mengajukan permohonan secara tertulis kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kendal dengan melampirkan keputusan bupati tentang penetapan penerima bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau kabupaten kendal tahun anggaran sebagai pedoman dan dasar hukum pengaturannya. agar pelaksanaan pencairan blt dapat berjalan efektif dan efisien dan akuntabel, pemerintah daerah kabupaten kendal menggunakan jasa pihak kantor pos cabang kendal sebagai penyalur blt dbhcht. penggunaan jasa pihak kantor pos cabang kendal dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten kendal dan p.t kantor pos cabang kendal mengenai penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok wilayah kabupaten kendal tahun anggaran perjanjian kerjasama dengan p.t kantor pos cabang kendal tersebut dilaksanakan oleh kepala dinas sosial kabupaten kendal berdasarkan kuasa dari bupati kendal. kepala dinas sosial kabupaten kendal menandatangani surat pernyataan kesanggupan surat pertanggungjawaban spj). penyaluran blt. penyaluran blt dilaksanakan oleh kantor pos cabang kendal dengan mendatangi alamat penerima blt dengan ketentuan sebagai berikut petugas kantor pos cabang kendal mencocokkan data diri penerima blt dengan data penerima blt yang telah ditetapkan dalam keputusan bupati, mencocokkan nomor induk kependudukan nik) penerima blt dengan nik yang tercantum dalam ktp dan kartu keluarga kk), dalam hal blt tidak dapat disalurkan pada kesempatan pertama (di alamat penerima blt), maka penerima blt dapat menghubungi kantor pos terdekat untuk pencairan blt paling lambat hari kerja jdih.kendalkab.go.id setelah penyaluran pertama dilaksanakan, dalam hal blt tidak dapat dicairkan dikarenakan penerima meninggal dunia, pindah alamat dan atau alasan lainnya maka blt akan dikembalikan kas daerah kabupaten kendal dipotong biaya pengiriman, petugas kantor pos cabang kendal wajib mendokumentasikan dan melengkapi administrasi penyaluran blt sebagai data dukung laporan pertanggungjawaban. pertanggungjawaban. kepala dinas sosial kabupaten kendal dibantu oleh kantor pos indonesia cabang kendal mencukupi data dukung laporan pertanggungjawaban blt dbhcht tahun anggaran antara lain sebagai berikut spm dan sp2d per penerima, weselpos, foto penerima blt. pemantauan dan evaluasi. bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasimelaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, bupati dapat membentuk tim koordinasi bantuan langsung tunai yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bupati kendal, cap ttd dico ganinduto jdih.kendalkab.go.id |
tmberian bantuan sosial berupa bantuan kematian dalamjdih.kendalkab.go.iddinas sosial adalah dinas sosial kabupatenubah menjadnam: foto copy surat keterangan ahli waris, dan jdih.kendalkab.go.id d.foto copy ktp el dan atau kartu keluarga kk) yang masih berlaku. ketentuan diubah sehingga menjadukan selaku bendahara umum daerah guna proses pencairan dana santunplh. bupati kendal, wakil bupati cap ttd windu suko basuki diundangkan ken dal, salinan sesuai dengan aslinya, pada tanggal juli kepalanbagian hukum pj. sekretaris daerah setda kabupaten kendal, kabupaten kendal, cap ttd nur s.h., m.h, sugianundang undang nomor tahun tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya yang mengubah ketentuan mengenai dokumen lingkungan hidup dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, maka perlu mencabut.disiplinan, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas aparatur sipil negara, perlu adanya pengaturan mengenai pakaian dinas aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten kendal, bahwaudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut danakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan oleh asn dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menangani perizinan terdiri dari pdh warna biru pada hari senin dan pdh warna kuning pada hari selasa. pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan oleh asn badan pendapatan daerah pada waktu waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan intensifikasi pendapatan. model dan jenis pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dikenakan oleh asn dinas perhubungan dan asn badan penanggulangan bencana daerah pada saat melaksanakan tugas operasional luar kantor sesuai dengan ketentuan pakaian dinas lapangan kementerian lembaga teknis. model dan jenis pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sesuai ketentuan perundang undangan. model dan jenis pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf mengacu pada model dan jenis pakaian dinas yang digunakan oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada model dan jenis pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh kepala pimpinan perangkat daerah masing masing setelah mendapatkan rekomendasi bupati. penggunaan pakaian dinas khusus selain yang tercantum dalam peraturan ini, digunakan setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati. bagian kedelapan bentuk, model, bahan dan jadwal penggunaan pakaian dinas bentuk, model, dan bahan kain hasil uji laboratoriumnggunaan pakaian dinas asn lingkungan pemerintah kabupaten kenpakaian dinas dapat dilengkapi dengan atribut khusus. atribut khusus sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pin, lencana: dan pita. atribut khusus sebagaimana dimaksud pada berisi tentang program kegiatan dan atau acara yang bersifat nasional, regional, atau lokal yang diberlakukan dalam kurun waktu tertentangkat bagi camat dan lurah dikenakan pada lidah bahelat tua untuk kepala daerah dan wakil kepala daerahrompijaket sebagaimana dimaksud pada berwarna hitamdengan warna yang mencolok. bab sanksi asn yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenai sanksi administratif. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan bupati yang mengatur terkait dengan disiplin dan kode etik pegawaendal dilaksanakandilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah. bab pendanaan pendanaan pakaian dinas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan kemampuan keuangansebagaimana dimaksud pada untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan. penggunaan pakaian dinas lingkungan pemerintahan desa mengacu pada ketentuan peraturan bupati ini. dalam hal yang sifatnya mendesak, bupati dapat mengeluarkan kebijakan penggunaan pakaian dinas selain yang diatur dalam peraturan ini dengan menerbitkan surat edaran. surat edaran sebagaimana dimaksud pada dapat ditandatangani oleh sekretaris., pembina tingkat nip. lampiranmodel pakaian dinas lingkungan pemerintah daerah kabupaten kendal pakaian dinas harian (pdh) pakaian dinas harian khaki pria tata see lie ng) keterangan: lidah bahu ikat pinggang saku celana depan nama arah sambungan bahu kementerian lencana korps belakang dalam negeri pegawai republik saku celana belakang papan nama indonesia oo. sepatu pantofel warna saku kemeja nama daerah hitam kancing lambang daerah tanda pengenal pakaian dinas harian khaki pria lengan panjang pai .pan ln: nak ine ika! ink gvakaian dinas harian khaki wanita berjilbabpa.head per aan in.pakaian dinas harian putih pria lengan panjang alpakaian dinas harian putih wanita b i aypke) lena man aanbatik pria p ala plan (an para an! pad aa! ia! kaka aoa pe, tan akn batalpria lengan panjang d ?.g inhu aan aa. naa por pan ganga! nan aka nag kira tahun uudua ngs "ya emi tangerang bag sihmemutuskankanbatik wanita tani cara uyi a.a namidi (dibawah lutut)pakaian dinas harian pria badan pendapatan daerah bud an, keterangan: topi kain berwarna coklat tua saku celana depan dengan bordir lambang daerah saku celana belakang depan sambungan bahu arah berdiri sepatu dan kaos kaki warna lidah bahu hitam nama daerah nama kementerian dalam lambang daerah negeri lencana korps pegawai timang polos warna kuning republik indonesia emas papan nama kemeja warna coklat muda saku baju tertutup celana panjang warna coklat kancing tua ikat pinggang nilon warna tanda pengenal hitam pakaian dinas harian wanita badan pendapatan daerah 2k san lw: lol lo! man keterangan: topi kain berwarna coklat tua kancing dengan bordir lambang daerah saku baju tertutup depan sepatu warna hitam arah rebah nama kementerian dalam lidah bahu negeri nama daerah il. saku rok kanan kiri lambang daerah kemeja warna coklat muda lencana korps pegawai celana panjang rok warna republik indonesia coklat tua papan nama oo. tanda pengenal pakaian dinas harian wanita berjilbab badan pendapatan daerah hdi keterangan: kerudung warna coklat muda tanda pengenal baju lengan panjang warna papan nama coklat muda kancing arah rebah tanpa lidah bahu saku baju bawah tertutup nama daerah il. celana rok panjang warna lambang daerah coklat tua lencana korps pegawai sepatu warna hitam republik indonesia nama kementerian dalam upset dari depan sampai negeri belakang pakaian dinas harian pria dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nama tenis keterangan: dasi lencana korps pegawai republik indonesia papan nama tanda pengenal kemeja lengan panjang warna biru pada hari senin dan warna kuning krem pada hari selasa ikat pinggang celana panjang warna hitam sepatu warna hitam pakaian dinas harian wanita dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu jj) era n. keterangan: bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna merah lencana korps pegawai republik indonesia papan nama tanda pengenal jas blazer warna biru pada hari senin dan warna kuning krem pada hari selasa celana rok panjang menyesuaikan warna jas blazer sepatu warna hitam pakaian adat khas kabupaten kendal pria sia a22 nama keterangan: ikat udang kancing passpoile stella besar bandung kain jarak samping biru corak batik khas kendal sandal seop warna hitam polosi ia. inang pgu keterangan: sanggul cebolberjilbab tr) "ama keterangan: jilbab warna senada dengan atasancamat dan lurahadalah pakaian dinas yang digunakan asn dalam melaksanakan tugas tugas pelayanan, penegakan regulasi, ketentraman dan ketertiban umum, atau tugas operasional yang memiliki fungsi khususaparatur sipil negara pegawai asn terdiri dari: pns: dan ppp. pakaian dinas harian khaki lengan panjang pria camat lurah aa. tt. ts) yan ikaberjilbab camat lurah ts) keh . b ias c gen fanda. .lengan panjang pria camat lurah han awanita berjilbab camat lurah apnbag . danggian kesatu jenis pakaian dinas asnakaian dinas khusus. jenis pakaian dinas ppp meliputi: pdh, dan pakaian seragam batik korps pegawai republik indonesia. bagian kedua pakaian dinas harian pdh) pdh sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf terdiri dari: pdh khaki: pdh batik tenun lurik, pdh kemeja putih, celana rok hitam, pdh batik khas kendal: dan pakaian adat kabupaten kendal. pdhakaian dinas harian putih wanita hamil camat lurah tyt bummaa. sae ik.dawai nyaiae nama mama ta, inena naa nama open (aa engan (nekad naa can ifa keterangan: jilbab warna biru bagi wanita berjilbab papan nama kancing arah lencana korps pegawai republik indonesia tanda pengenal saku dalam celana rok panjang warna birupakaian sipil lengkap wanita resyeeabupaten kendal pria nama kemendingbisebagaimana dimaksud pada digunakan pada hari senin. pdh batik tenun lurik sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan oleh pns pada hari selasa dan jumat. selain pada hari selasa, pdh batik tenun lurik digunakan pns pemerintah daerah pada: hari batik nasional setiap tanggal oktober, dan pelaksanaan tugas kedinasan luar kantokhas kendal sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan pada hari kamis. bagi perangkat daerah atau unit kerja lingkunganakaian adat kabupaten kendal sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan setiap tanggal dan dalam rangka peringatan hari jadi kabupaten kendal. jaket pejabat pemerintah kabupaten kendal wanitaakaian dinas lapangan (pdl) pakaian dinas lapangan pria es, keterangan: tanda jabatangmna .,dinas lingkungan hidup kendal keterangan: helm pengaman warna kuning masker, bahan dari kain warna gelap tulisan kabupaten kendal badge pakaian dinas papan nama tanda pengenal tanda spotlight warna perak metalik sarung tangan, bahan kain warna gelap sepatu boot, bahan karet warna hitam type long tulisan spotlight warna perak metalik pakaian dinas lapangan dinas komunikasi dan informatika kominfo kendal kebutuhan pend tai diskominfo.kendalkab.go.id menggunakan embroidery. very dark blue ba keterangan kemeja lengan panjang warna kombinasi biru tua #00458e) dengan biru sangat tua (r: lengan bisa dilipat menyesuaikan kebutuhan, kerah berdiri, terdapat (dua) buah saku tertutup dengan kancing bagian kanan dan kiri, berlidah, terdapat logo dan tulisan kominfo kendal dengan menggunakan embroidery, terdapat tulisan website diskominfo.kendalkab.go.id menggunakan embroidery bagian belakang, celana panjang warna cokelat muda krem, terdapat (dua) buah saku terbuka bagian depan dan (dua) buah saku tertutup dengan kancing bagian belakang, serta (dua) buah saku tertutup dengan kancing sebelah samping celana, terdapat tempat ikat pinggang pada bagian ban pinggang, pakaian dinas khusus pakaian pramuka pada dinas pendidikan pakaian seragam pramuka harian pembina putri k,n him keterangan kemeja lengan pendek warna coklat mudapanjang sampai garis pinggul, dikenakan luar rok. g.rok tanpa ban pinggang, bahan warna coklat tua, bagian bawah melebar (model a'). dengan lipatan tertutup (splitplooi) bagian belakang. memakai saku dalam samping kanan dan kiri. panjang rok bawah lutut. tutup kepala berbentuk peci dibuat dari bahan warna coklat tuail. setengahsepatu model tertutup warna hitam berturut rendah sedang. tanda pengenal terdiri dari tanda topi dikenakan samping kiri depan tempat lipatan topi. papan nama dikenakan baju bagian depan kanan atas. pakaian seragam pramuka pembina putri berjilbab ann lan ika! panitia a,b lps aaa nna jun tama keterangan kemeja dibuat dari bahan warna coklat muda. kemeja lengan panjangtanpa ban pinggang. kemeja panjang sampai garis pinggul, dikenakan luar rok. bawahan dibuat dari bahan warna coklat tua. j . bagian bawah melebar (model ay) dengan lipatan tertutup (splitplooi) bagian belakang. memakai saku dalam samping kanan dan kiri. il. panjang rok sampai mata kaki dibuat dari bahan warna coklat tua berbentuk pecioo. warna jilbab coklat tua dikenakan bawah kerah baju. sepatu model tertutup berwarna hitam berturut rendah sedang tanda topi dikenakan samping kiri depan tempat lipatan topi. ss. papan nama dikenakan baju bagian depan kanan atas. pakaian seragam pramuka pembina putra. aaa nad uok h,i tan lim keterangan kemeja dibuat dari bahan warna coklat muda. kemeja lengan pendek panjang, cc. memakai lidah bahu lebar cm. kerah model kerah dasi. kancing baju depan berwarna sama dengan bajunya. kemeja memakai dua. kemeja dimasukkan dalam celana. celana dibuat dari bahan warna coklat tua. berbentuk celana panjang. j . memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (battle) selebar cm. memakai ikat pinggang berwarna hitam. il. memakai saku dalam samping kanan dan kiri. memakai saku dalam bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup. memakai ritsleting bagian depan. ookaos kaki panjang kaos kaki sampai betis warna hitam. sepatu model tertutup warna hitam. tanda pengenal terdiri dari tanda topi dikenakan peci bagian samping kiri depan. ss. papan nama dikenakan baju bagian depan kanan atas saku. pakaian seragam batik persatuan guru republik indonesia (pgri) pakaian batik pgri putra date ata kan inka dea prota akta, laka la, il, min ime ine keterangan baju batik pgri lengan panjang. motif batik pgri kusuma bangsa. arah celana panjang warna hitam. sepatu pantofel warna hitam. bagian ketiga pakaian dinas lapangan pdl sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi asn di: dinas lingkungan hidup, dan dinas komunikasi dan informatika. pdl dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: petugas kebersihan terdiri dari: pakaian wearpack dari bahan dil, warna kuning, tebal kualitas satu arah, ujung lingkar lengan dan tutup saku depan dan belakang berwarna biru pakaian wearpack menggunakan (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, (dua) buah saku. bagian belakang wearpack diberi tulisan scoothlight warna perak metalik, bagian depan kanan atas saku bertuliskan nama petugas kebersihan tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan pemerintah daerah topi lapangan safety helmet, bahan dari plastik berwarna kuning berstandar sni masker bahan dari kain berwarna gelap berstandar sni sarung tangan bahan dari kain berwarna gelap berstandar sni, dan sepatu boot bahan dari karet berwarna hitam type long berstandar sni. wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan. pakaian batik pgri putri akan ada tan keterangan baju batik pgri lengan panjang motif batik pgri kusuma bangsa. arah rok warna hitam bawah lutut celana panjang, sepatu pantofel warna hitam, pakaian batik pgri wanita berjilbab berkerudung warna hitam dan pakaian pgri wanita hamil menyesuaikan, ii. mutz pns lingkungan pemerintah daerah kabupaten kendal dari depan layanan dasar warna khaki mutz pns gol atas dari samping. lambang daerah isbn(ran seb bei keterangan: bahan dasar kain warna hitam. lambangpangkatge(iislatanda pangkat keteranganrajatati bahan dasar sinar logam, jml sinar rot jari jari warna perak. pt. yan kam uny''vvv d h viii. nama kementerian dan nama pemerintah daerah ix. lambang pemerintah daerah kabupaten kendal apn kendal keterangan bentuk dasar berbentuk perisai segilima bermakna bahwa filosofi logo kendal berasaskan pancasila: warna kuning sebagai latar belakang dimaknai masyarakat kendal mempunyai kerukunan, kemuliaan akhlak dengan bertuliskan ngesti width menandakan bahwa niat dan usaha dilandasi karena mencari ridho nya, warna merah dalam roda bergerigi dikandung maksud masyarakat kendal mempunyai keberanian, ketegasan dalam menghadapi tantangan yang menghadang, |
salinan . bupati kendal provinsi jawa tengah peraturan bupati kendal nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kendal, menimbang bahwa dengan diberlakukannya peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerahjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.id keterangan kepada pihak ketiga,jdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.iddan pengembalian dokumen sesuai dengan jenis pemeriksaanny dan peminjaman dilakukan pada saat itu juga dengan membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dokumen oleh pemeriksa pajak,, belum ditemukan atau diberikan oleh wajib pajak pada saat pelaksanaan pemeriksaan dandipinjamkan, pemeriksa pajak baik yang berasal dari dalam maupun luar benda kabupaten kendaljdih.kendalkab.go.id a.n b.jdih.kendalkab.go.id dilindungi kerahasiaannya, wajib pajak dapat mengajukan permintaan dalam bentuk surat tertulisbjdih.kendalkab.go.idpenyegelan hany:dapatan daerah yang selanjutnya disebut benda adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaanjdih.kendalkab.go.idsatuan polisi pamong praja,keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja dan ataujdih.kendalkab.go.idbbb,jdih.kendalkab.go.ida.d.jdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.ida.:, dapat dibatalkan olehjdih.kendalkab.go.idendajdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.id.jdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idb.jdih.kendalkab.go.idaturan perundang undangan. pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan dilakukan oleh perundang undanganjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idviijdih.kendalkab.go.id bab tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan bagian kesatu tujuperpajakan daerah. bupatijenis pajak yang dilaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada adaljatan tanah dan bangunan, bab pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakb.jdih.kendalkab.go.idebupati wajib menunjuk pns sebagai pemeriksa lingkungan pemerintah daerah untuk membantu bupatipenuhnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam penunjukan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati. jdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.ijdih.kendalkab.go.id saran secara tertulis, j .jdih.kendalkab.go.id |
pan bupati klaten peraturan bupati klatperaturan daerah kabupaten klatnomor peraturan bupati klaten nomor tahun tentang kebijakan akuntansi: peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman ketatausahaan bendahara pemerintklateoaten ini. |
mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun menimbang bahwa untuk mengantisipasi terhadap timbulnya gangguan lingkungan yang disebabkan karena menurunnya.kinerja lalu lintas jalan akibat dampak dari suatu kegiatan pembangunan perlu pengkajian gangguan yang ditimbulkan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf perlu melakukan perubahan terhadap peraturan bupati klaten nomor tahun tentang analisis dampak lalu lintas kabupaten klaten; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf perlu dibentuk dengan peraturan bupati klaten tentang peraturan bupati klaten nomor z.o tahun bupati klaten tentang [bupati klaten nomor tahun tentang analisis dampak lalu lintas kabupaten klaten;a dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disingkaketentuan disisipkan satu angka menjadi angka baru, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: beberapa ketentuan dalam peraturan bupati klaten nomor tahun tentang analisis dampak lalu lintas kabupaten klaten berita daerah kabupaten klatenanalisis dampak lalu lintas kabupaten klaten. putuskan: kapasitas adalah jumlah mak.simus ken.daratan.lanjutnya menyesuaikan. izin gangguan yang telah terbit sebelum peraturan bupati ini wajib melengkapi rekomendasi andalan pada saat proses daftar ulang izin gangguan. bab ketentuan peralihan diantara bab dan bab disisipkan satu bab baru yaitu bab sehingga berbunyi sebagai berikut: pengoperasiannya akan dan atau telah menimbulkan dampak terhadap kinerja lalu lintas jalan. rekomendasi andalan sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan imb dan izin gangguan. bagi perusahaan yang belum memiliki andalan, pada saat mengajukan daftar ulang izin gangguan wajib mengajukan andalan. ukuran minimal peruntukan lahan yang dilakukan penyusunan dokumen studi andalan adalah sebagaimana tersebut pada tabel pada lampiran peraturan ini. dibawah ukuran minimal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dilakukan penyusunan kajian andalan. kajian andalan dapat dilakukan oleh dinas dan atau konsultan. setiap kegiatan pembangunan dan atau ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: dalam kawasan pengembangan berita daerah kabupaten klaten tahun nomor . ($. diundangkan klaten pada tanggal i<j sekretaris daerah kabupaten klaten, ditetapkan klaten pada tanggal jun bupati klaten, diteliti oleh para sekda asisten kabar. hukum ka. dinalaten. pera ran bupati ini mulai berlaku pada tanggal dangkal. sun area |
bupati kendal peraturan bupati! kendal nomor: tolu l00 bupati kendal menimbang bahwa untuk tercapainya pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan arsip pada instansi instansi pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah lingkungan pemerintah kabupaten kendal perlu adanya pemeran pemeliharaan arsip, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (a) atas, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati kendal. mengingater tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kearsipan, undang undang nomor tahun tentang dokumen perusahaan undang undang nomer tahun tentang menentukan peraturan perundang undangan undang undang nomer tahun tentang pemerintahan daerah peraturan . peraturan pemerintah nomer tahun tentang penetapan mulai berlakunya undang undang nometata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaku) atau dokumen lain dan legalisastata cara kearsipan departemen dalam negeri peraturan daerah kabupaten kendal nomer tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja badan badan dan. kantor kantor kabupaten kendal "gsusunan organisasi dan tata kerja badan badan dan kantor kantor kabupaten kendal: peraturan daerah kabupaten kendal nomor tahun tentang perubahan kedua peraturan daerah kabupaten kendal nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja badanbadan dan kantor kantor kabupaten kendal. memutuskan . dilanjutkan dengan perendaman dalam larutan penghilang asam, untuk menghindari kerusakan tersebut, dapat dilakukan dengan cara mencuci kertas secara berulangkali hingga bersih dari zat kimia tersebut. pencucian pencucianaiklaboratorium: air bening steril secukupnya: detergen, alkohol: timor (kertas tromol): kertas penyerap: 9g. penghapus karet, spon, kuas dan sikat halus, plastik tipis: exhaust fan: kipas angin. pelaksanaan pencucian memasukkan air dalam baskom bak secukupnya, larutan detergen dalam air, melupakan dan rendam air tiap lembar secara hati hati kedalam baskom bak. perbaikan dilakukan dengan cara menambal dan menyambung. menampar datbab ill pemeliharaan arsip audio visual pemeliharaan fisik arsip audio visual memerlukan teknis tersendiri yang dilakukan oleh petugas kearsipan. masing masing jenis media berbeda cara pengelolaannya.ne. gc. foto diletakkan secara vertikyang bebas asam dan bila amplop label rusak, harus segera diganti. pengendalian kondisi.arsip video memelihara dan merawat mesin alat baca video. membersihkan video dengan mesin pembersih (video cleaner).ri master copy sebagai bentuk layanan informasieta film dibersihkan dengan zat kimia cair trichoroethane atau dengan alkohol yang dicampur air, dioleskan tanpa ditekan dengan kain putih halus dikoh. untuk pita film yang putus dapat disambung kembali menggunakan celotape.ietilena yang bebas asam dalam kotak karton. bahan bahan tersebut diatur secara vertikal didalam laci laci, rak atau kotak. temperatur sebaiknya konstan, berkisar kelembaban relatif diupayakan pula pada tingkat yang stabil berkisar rh. arsip pita suara (kaset tape recorder) dan kelembaban rh. amat one bab penutup pemeliharaan arsip yang mutlak dilakukan oleh setiap unit pengolah akan dilaksanakan dengan benar bila para petugas unit pengolah instansi menerapkan teknik yang dikemukakan dalam pedoman ini. diharapkan pedoman ini memberikan manfaat yang maksimal dan mampu dipahami oleh para petugas kearsipan dan semua pegawai pengelola arsip dalam menunjang kelancaran pengamanan informasi yang dikandung fisik arsip dari bahaya kerusakan. dengan pedoman pemeliharaan ini perlindungan fisik arsip dapat dilakukan secara tepat meskipun jenis media arsip yang digunakan masih bersifat konvensional pada umumnya dan dimasa yang akan datang telah diantisipasi teknik pemeliharaan media arsip modern yang umumnya serba elektronik. semoga pedoman ini selalu dipergunakan dalam mendukung penyelamatan arsip disetiap instansi pemerintah kabupaten kendal dan badan usaha milik daerah kabupaten kendal. bupati kendal henry boediono, s.h. si. memutuskan menetapkan peraturan bupati kendal. pedoman pemeliharaan arsip selanjutnya disebut pedoman sebagaimana terlampir dalam peraturan ini. pedoman ini dijadikan sebagai acuan dan pedoman pokok dalam penyelenggaraan pemeliharaan arsip bagi unit unit pengolah instansi pemerintah dan badan usaha milik daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten kendendal. disahkan kendal pada tanggal uut bupati kendal henry oro, s.h. diundangkan kendal pada tanggal sekretaris daerah kendal tai enero arintoko, s.h. m.m. pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten kendal tahun joo nomor seri.&. .lf. lampiran peraturan bupati kendal nomor alun root tanggal march good bab pendahuluan latar belakang upaya penyelamatan informasi yang bernilaiguna dalam pertanggungjawaban nasional telah dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kearsipan yaitu tujuan kearsipan adalahperlindungan akan informasi yang dikandung oleh fisik arsip pada hakekatnya adalah penyelamatan sebuah bukti kegiatan kepada pihak pihak yang berwenang mengetahui dan berguna bagi kelangsungan pemerintahan maupun generasi penerus bila saatnya dibutuhkan. oleh karena itu untuk melestarikan keberadaan arsip dilakukan dengan cara perawatan dan pemeliharaan fisik arsip yang dituangkan dalam pedoman pemeliharaan arsip. pedoman ini menguraikan bagaimana cara memelihara arsip tekstual (kertas) dan arsip non tekstual audio visual yang berupa foto, video, film, kaset, elektronik, mikrofilm dan kartografi yang masing masing memiliki kekhususan. maksud dan tujuan maksud maksud disusunnya pedoman pemeliharaan arsip agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan yang meliputi perlindungan fisik dari kerusakan atau kehancuran sehingga arsip diseluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dapat lebih terawat dengan baik. tujuan tujuan disusunnya pedoman ini adalah pedoman preservasi dapat dijadikan acuan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pemeliharaan arsip diseluruh perangkat daerah kabupaten kendal. dengan adanya pedoman ini,senantiasa dapat memberi dukungan kegiatan administrasi pemerintahan. ruang lingkup pedoman pemeliharaan arsip ini digunakan sebagai pedoman melaksanakan kegiatan yang meliputi perlindungan fisik arsip dari kerusakan atau kehancuran hama pengganggu, sehingga dalam uraian bab selanjutnya akan disebutkan tata cara perlindungan arsip agar arsip aman dan terjaga serta terawat pada lokasi penyimpanan. pengertian pedoman ialah ketentuan yang menjadi dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau hal yang menjadi dasar pegangan untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan. pemeliharaan arsip adalah aktifitas untuk menyimpan dan melindungi fisik arsip dari kerusakan undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kearsipan). arsip kertas ialah arsip yang media uraian informasinya berbentuk tulisan atau teks yang terbuat dari kertaoll pack dengan cara menebarbunuh faktor faktor perusak biologis dan mensterilkan keadaan arsip agar tidak bau busuk serta menyebarkan udara agar tidak menimbulkan penyakit terhadap manusia. pai perawatan adalah suatungamanan adalah suatu usaha agar arsip terawat dengan baik dan mencegah kemungkinan adanya kerusakan dan kehilangan arsip. arsip audio (hasil cetak aduk) yang layak disimpan setelah melalui tahap seleksi. arsip video ialah arsip yang isi informasinya berupa citra bergerak. arsip film adwatan khususlo. mikro film ad. arsip kartografi ialah arsip yang informasinya tertulis dalam bentuk grafik atau foto. arsip kearsifekturan adalah arsip yang didalamnya terkandung informasi yang berhubungan dengan kearsitekfuran misal, arsip cetak biru pembangunan gedung bangunan bersejarah dan lain lain. bab pemelihara pack dengan memberikan kapur barus secukupnya. kegiatan ini terutama dilakukan untuk arsip arsip yang bersifat dinamis. prosedur pelaksanaan kaderisasi dilakukan dengan cara membersihkan arsip dalam boks yang meliputi membersihkan boks dari roll pack rak arsipboks menata kembali boks dalam roll pack memberi tanda nomor dalam boks membersihkan boks, meliputi mengeluarkan boks dari roll pack mengeluarkan arsip dari dalam boks. membersihkan boks dengan lap panil atau vakum cleaner baik bagian luar maupun dalam. menata kembali boks dalam roll pack. membersihkan roll pack, meliputi mengeluarkan boks dari roll pack memasang tanda. membersihkan debu pada roll pack dengan vakum cleaner. memasukkan boks arsip kedalam roll dan sangat berbahaya terhadap kelestarian arsip: yang harus mendapatkan hasi! yang optimal. pelaksanaan fumigasi harus memperhatikan hal hal sebagai berikut tepat dosis: tepat sasaran hama: tepat metode pelaksanaan: tepat waktu pelaksanaan. metode pelaksanaan fumigasi. pemilihan metode pelaksanaan fumigasi didasarkan atas volume dan jenis arsip yang akan difumigasikan sebagai berikut fumigasi ruangan metode fumigasi ruanganmasker gas: mesin detector, lampu halida: .&# sarung tangan, jas lab: pas lack band: timbangan kecil, gelas ukur, selang gas: plastik polyethylene. langkah langkah furmigasi dengan menggunakan methyl bromide: penutupan tabung setelah tepat konsentrasi: pencabutan selang gas dan menutup kembali lubang bekas selang gas: kontrol kebocoran selama fumigasi. purna fumigasi pembukaan penutup setelah selesai fumigasi: membuka seluruh ventilasi agar semua sirkulasi udara dapat berjalan lancar: pembebasan udara selama jam pengontrolan udara dengan detector. perawatan membersihkan arsip dengan cara arsip arsip yang kotor diletakkan atas meja pada ruangan yang telah disediakan: bersihkan kotoran debu. bersihkan kotoran debu yang menempel pada arsip dimulai dari permukaan tengah kertas kearah yang berlawanan menggunakan spon, sikat halus, atau kuas. dan untuk kotoran karena noda jamur dapat digunakan penghapus karet..di, bensin: menghilangkan cat dengan campuran alkohol dan bensin: menghilangkan wax dengan pasokan, kloroform: menghilangkan jamur dengan ethyl, alkohol dan bensin:: i. menghilangkan lipstik dengan asam karate dicampur air, ji. menghilangkan pernis dengan alkohol, aseton, menghilangkan serotipe dengan trichl: membersihkan kotoran tersebut menggunakan spon atau kapas dengan tidak ditekan,idalam ruangan antara rh. arsip dalam bentuk lembaran diletakkan lembar per lembar atas kertas penyerap floating untuk arsip berbentuk buku jilid, tiap lembar disisipi kertas penyerap dan diganti berulangkpada kertas dengan menggunakan larutan zat kimia. cara memutihkan kertas persiapan a).disiapkan untuk diproses. b). menyiapkan sarana untuk memutihkan kertas sesuai dengan kebutuhan. c). menyiapkan zat kimia kalium permanganat: asam asetat: asam oksalat: natrium sulfat: amonia: hydrogen peroksida: klorin chlorine (dalam berbagai bentuk). |
bupati situbondomasyarakat (jamkesmas), jaminan persalinan (jampersal) dan bantuan operasional kesehatan (bok) puskesmas dan jaringannya kabupaten situroni) dengan rahmat tuban yang maha esa bupati situronimi, menimbang kawa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan dalan upaya mempercepat pencapaian millenium develonmem goal md's) ditetapkan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan serta bertuan operasional kesehatan puskesmas dan jaringannya bahwa agar pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas), jaminan persalinan jampersal) dan bantuan operasional kesehatan bok) puskesmas dan jaringannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu didukung dengan dana dari kementerian kesehatan melalu dinas kesehatan kabupaten situbondo: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan huruf dan pat huruf konsideran ini, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman operasional penycicnggaraan jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas), jaminan persalinan jarapersal) dan bantuan operasional kesehatan bok) puskesmas dan jaringannya kabupaten situbondo: mengingat oo: undang undang mor tahun termg pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara lomba negara republik indonesia tahumasitubondo ctum lembaran negara republik indonesia taiwan nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahuresiden nomor tam tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara, peraturan menteri kesehatan menkes per vi tentang penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan menkes per v1995 tentang penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, peranan menteng keuangan nomer pmk. tembang pedesaan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pomlapatan dan belanja negara: peraturan menteri keuangan nomor mko52007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan kenangan pemerintah pusat: peraturan menteri kesehatan nomor menkes pe vii2010 tentang organisasi dan data kerja kementerian kesehatan: mi. peraturan menteri kesehatan nomor: monkeys per tentang petunjuk teknis benteng operasional kesehatan: pelayanan pengobatan luar gedung dengan melalui puskesmas keliling motor keliling dengan melampirkan: surat tugas dari kepala puskesmas. nota bbm atau kwitansi pembelian pbm. hasil kegitan puskesmas keliling motor keliling. pelayanan tranportasi rujukan, dengan melampirkan: simak tugas dari kepala puskesmas. hb. bukti pelayanan ambulans. nota hbm, spp, fotokopi kartu jamkesmas dan ktp ksk domisili identitas lainnya. fotokopi formulir rujukan. rekapitulasi pelayanan rujukan beserta jumlah klaimnya, bagian kedua persyaratan klaim pelayanan jaminan persalinan puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan ini yang mengadili kerjasama kesal pelayanan pemeriksaan kehamilan ante natal care ang), dengan melampirkan: fotokopi ktp ksk kartu jamkesmas jamkesda yang masih berlaku: fotokopi pelayanan anc buku kia: ce. rekapitulasi klaim pelayanan anc. pelayanan pertolongan persalinan normal, dengan melampirkan: fotokopi ktf ksk kartu jamkesmas jamkesda yang masih berlaku: bukti pertolongan persalinan: cc. bukti kelahiran: kartografi: rekapitulasi klaim pelayanan persalinan. pelayanan pertolongan persalinan dengan risiko tinggi penyulut puskesmas pond dengan melampirkan: fotokopi ktp ksk kartu jamkesmas jamkesda yang masih berlaku: bukti pelayanan persalinan beserta tindakan pond yang diberikan oleh tim pone bukti kelahiran, paragraf: bila kasusnya rujukan harus disertai dengan formulir rujukan dari bidan: dan rekapitulasi klaim pelayanan persalinan dengan risiko tinggi penyulut. pelayanan nifas (pasca persalinan) dengan melampirkan: fotokopi ktp ksk kartu jamkesmas jamkesda yang masih berlaku fotokopi pelayanan nifas buku kia: dan cc. kwitansi klaim pelayanan nifas. bagian ketiga persyaratan klaim pelayanan hok puskesmas dan jaringannya persyaratan klaim bok puskesmas dan jaringannya, dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja spt: bukti pembayaran pajak (bila ada kegiatan yang kena pajak: faktor pajak (bila ada kegiatan yang perlu faktur sejak). kerangka acuan kerja bagi kegiatan yang bersifat rapat pertemuan sejenisnya, surat tanggungjawab mutlak dari kepala pnskesrnas: dan bukti bukti pelayanan dari jenis kegiatan yang dilakukan beserta laporan hasil kegiatan. bagian keempat mekanisme kirim pelayanan jamkesmas, jampersai dan bok kl) kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar jamkesmas) dan pelayanan fampersal dikaitkan kepada dinas kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi oleh tim pengelola jamkesmas dan bok kabupaten, untuk selanjutnya akan dibayarkan puskesmas sesuai dengan hasil verifikasi yang layak bayar. pelayanan bok puskesmas dan jaringannya, dana dibayarkan dimuka sesuai dengan plan action poa) yang diusulkan dan disetujui dalam format spt beserta tampilannya, untuk selanjutnya puskesmas mengirimkan wat pertanggungjawaban kegiatan yamg telah dilakukan kepada dinas kesehatan untuk dilakukan verifikasi oleh tim pengelola jamkesmas dan bok kabupaten. batas waktu pengajuan klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada it) dan diatas paling lama (saru) bulan setelah pelayanan. jumlah berkas yang diajukan untuk klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan diatas sebanyak (satu) lembar. bab viii alokasi dan pemanfaatan dana hasil klaim mantan kesatu alokasi dana jambesnas, jampersal dan bok fan! kegiatan jamkesmas dan jampersal didanai oleh pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan yang merupakan dana belanja bantuan sosial kepada pemerintah daerahbesaran alokasi dana jamkesmas, jampersal dan bok untuk tiap puskesmas dan jaringannya ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan dengan nilai besaran setiap puskesmas memperhatikan situasi dan kondisi. bagian kedua pemanfaatan dana hasil imam program jamkesmas dan jampersal ll) dana hasil klara pelayanan jamkesmas puskesmas dan jaringannya selain pelayanan transport rujukan harus disetor secara bruto dan tercatat kas umum daerah sebagai perkapalan puskesmas melalu dinas kesehatan, selanjutnya dana tersebut dikembalikan puskesmas melalu mekanisme keuangan daerah. alokasi dana yang telah menjadi pendapatan puskesmas sebagaimana diperuntukkan mistik: retribusi jasa jasa akomodasi pendapatan jenis pelayanan minimal pasi ini ini yang sah pelayanan kawat jalan pelayanan tindakan mudik pelayanan rawai inap termasuk pelayanan ary care pelayanan kesehatan penunjang pelayanan pemanfaatan dananya sesuai dengan yang spesialistik tercantum dalam: perjanjian kerjasamanya dana hasil klaim jamkesmas dari kegiatan pelayanan rujukan gawat darurat dan non gawat darurat dapat dipergunakan secara jampang oleh puskesmas sebagai dara operasional kegiatan tersebut sehingga tidak perlu disetor kas umum daerah. dana hasil klaim pelayanan dalam program jampersat puskesmas dan jaringannya harus disetor secara bruto kas umum daerah melata dinas kesehatan sebagai penerimaan daerah, selanjutnya dana tersebut dikembalikan puskesmas melalui mekanisme keuangan daerah. ditentukan sebagai berikut (tujuh puluh lima persen) untuk jasa pelayanan minimal sebesar (sepuluh persen) untuk jasa sarana sebesar cc. (lime belas persen) untuk akomodasi pasien sebesar dana hasil klein pelayanan jammpersal bagi pemberi pelayanan kesehatan ppk) swasta (dokter praktik swasta, bidan praktik swasta, klinik bersalin, dll) yang menjadi perjanjian kerjasama dengan tim pengelola jemkeamas daa bok kabupaten, maka sepenuhnya menjadi pendapatan ppk tersebut dam tidak perlu date pemanfaatan dananya. tan bar pelaporan jamkesmas, jampersal dan rok bagian kesatu pelaporan pelayanan jamkesmas dan jampersal laporan pelayanan kesehatan dalam program tamkesmas dan jampersal puskesmas dan jaringannya harus dikirim kepada dinas kesehatan paling lambat tanggal (lima) pada bulan berikutnya yang terdiri dari form pengisian ppk ia tentang pelaporan kepesertaan, pelayanan dan pendanaan: form ppk ib tentang laporan sepuluh) besar penyakit awal jasa dan tawar ing, form ppk ic tentang laporan saat dan jenis penanganan keluhan masyarakat puskesmas. petugas pengelola program jamkesmas dan jampersal puskesmas haris mencatat segala penggunaan dang hasil klaim dalam buku kas tunai serta membuat laporan realisasi dana setiap bulan. bagian kedua pelaporan ihk puskesmas dan jaringannya laporan realisasi penyerapan dana bokgima) pada bulan berikutnya. petugas pengelola keuangan bok puskesmas dan jaringannya lurus mencapai setiap transaksi keuangan rok dalam buku kas tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pena? cl) kepala dinas kesehatan sebagai penanggungjawab pelaksana perizinan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program jamkesmas, jampersal dan bok kabupaten situbondo. secara teknis pelaksanaan persaingan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada f1) atas dilakukan oleh tim pengelola jamkesmas, jampersal dan bok kabupaten dam dilaporkan secara berkala kepada bergii, bab ketentuan lain lain ketentuan letih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengar keputusan kepala dinas kesehatan. bab xii ketentuan penutup pasatta ditetapkan situbondo pedatanggal kpr bupati situbondo, dadang wiglarto, s.h diundangkan pada tanggal daerah kabupaten bon, pama! dm. hadi wong, .l. m.m pembina utama muda nip, berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor las . kesehatan aren beta ra: perawan menteri kesehatan nomor menkes' perl u2011 tentang petunjuk teknis jaminan persalinan: keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk iw20m4 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakatlun tentang pokok pokok pengelolaan keuangmemutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman operasional penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yag jamkesmas), jaminan persalinan ijampersal) dan bantuan operasional kesehatan (bok) puskesmas dan jaringannya kabupaten situbondo babilegamtunas kesehatan adalah dimas kesehatan kabupaten situbondo. kepala dimas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten situbondo. pusat kesehatan masyarakat selanjutnya disingkat puskesmas selamprhnya ihenekaendek kesehatan desa puskesmas dan jaringannya adalah puskesmas se kabupaten situbondo termasuk puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pondok kesehatan desa, pondok bersalin desa puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang memiliki tempat tidur yang digunakan untuk melakukan rawat inap tingkat pertama. puskesmas plus adalah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan medis spenalistik baik dalam bentuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap, puskesmas pond adalah puskesmas yang mempunya kemampuan dalam memberikan pelayanan dbstefric (kebidanan) dan neonatus cmergensi dasar. pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan puskesmas yang meliputi upaya promosi, preventif, kuratif dam rehahmbatfepot inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain pelayanan rawat inap tingkat pertama rite) adalahdengan beberapa klasifikasi seperti ruang kelas hi, utama dan vip. ls: pelayanan grid darat salak yeliyoiat ketemu modi ik: ang harus dit secepatnya untuk mencegah menanggulangi resiko kematian'cacat dan bersifat penyelamatan life saving. pelayanan medik spesialistik adalah kegiatan untuk menentukan penyakit (diagnosa) dan tindakan penyembuhan serta membuat catatan medik, penentuan diagnosa tersebut dilaksanakan dengan cara wawancara tanamnesa) pemeriksa fisik dan atau pemeriksaan penunjang diagnostik yang dilakukan oleh dokter spesialis. tindakan medik adalah pelayanan teknis operatif dengan kategori ringan dea sedeng sesuai dengan stand operating procedure sop) pelayanan kesehatan pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan pertolongan persalinan normal adalah pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten untuk menolong wanita hamil yang akan pertolongan persalinan pond adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi pelayanan obstetri neonatal emnergensi dasar (pond) kepada wanita hamil yang akan melahirkan dengan penyulut tertentu puskesmamsi, visite, rehabilitasi medik danau ii: pelayanan kesehatan lainnya. jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas puskesmas dan jaringannyaratan pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan puskesmwata dan jaringannya. penerimaan daerah adalah wang yang masuk kas umum daerah. upaya kesehatan perorangan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang yang beradat kuratif dan rehahnlitative. upaya kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang bersifat peningkatan (promosi) dan pencegahan (preventif). jaminan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut jamkesmas adalah program jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan sasaran yang telah ditentukan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) kementerian kesehatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. jaringan persalinan yang selanjutnya displayi pelayanan bayi baru lahir. bantuan operasional kesehatan yang selanjutnya disebut dok adalah membantu pemerintah kabupaten kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan mammal spm) bidang kesehatan menuju millenium developer goals existbab ketentuan kefesertaan cl) beserta jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) adalah masyarakat miskin yang ditetapkan oleh keputusan bupati, termasuk peserta keluarga harapan pkh) sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan jamkesmas yang berlaku. peserta jaman persalinan jampersal) adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan. bab iii pelayanan jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama jtp) yang dilakukan baik dalan mapun sinar gedung, meliputie, dan feces rutin), tindakan medis kecil: pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut dan tambal: pemeriksaan ibu hari, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita: pelayanan dan penanganan efek sampingnya: pemberian obat sesuai dengan formukeiam jamkesmas. pelayanan kesehatan kawat ipar tingkat pertama rite) yang dilakukan puskesmas rawat inap puskesmas plus, meliputi: be. akomodasi rawat inap, konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan: pemberian asuhan keperawatan: tindakan medis kecil: pemberian obat sesuai dengan formularium jamkesmas. pelayanan persalinan dilakukan puskesmas pond dengan penyulut atau risiko tinggi. id) pelayanan spesialistik puskesmas plus, meliputi: pelayanan rawat jalan oleh dokter spesialis, tindakan medis sedang dan besar, laboratorium klinik canggih, radiologi canggih, pemeriksaan penunjang lain yang canggih. (s) pelayanan gawat darurat dilakukan ugd puskesmas, meliput tindakan medis: pelayanan (sata) hari font day care) handel pengobatan luar gedung dengan puskesmas kelicung motor ling. pelayanan rujukan gawat darurat dan non gawat darurat dari jaringan puskesmas puskesmas, dari puskesmas puskesmas rawat inap plus, dan dari puskesmas rumah sakit meliputi kasus gawat darurat: pn, kasus non gawat darurat b8) pelayan yang dibatasi dan berdasarkan resep dokter, meliput: kaca meta diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan koreksi minimal atay lebih samp dengan silindris dengar nilai maksimal (seratus lima puluh ibu rupiah): alat bantu dengar diberikan penggantian dengan ketentuan pemilihan alat bantu dengar tersebut berdasarkan harga yang paling murah dan sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat daerah, alat bantu gerak diberikan dengan keteotuno pemilihan alat tersebut berdasarkan harga amp paling murah dan sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat daerah. pelayanan yang dak dijamin, meliput: pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika. cc. general cheek ap. pan frothesis gigi tiruan. pengobatan aernaif seperi akupuntur, pengobatan tradisional,hakti sosial. bab pelayanan jaminan persalinan jampersal) bagian kesatu pelayanan jaminan persalinan tingkat pertama pelayanan jaminan persalinan jampersaf) tingkat pertama diberikan puskesmas dam puskesmas pond serta jaringannya termasuk polindes dan poskesdes, fasilitas kesetiaan swasta yang memulai perjanjian kerja sama pks) dengan tim pengelola kabupaten.storstoran!centersto:bab ketentuan umum dalan peraturan bupati.er skpd dan skpdkbt bagian kesatu speed (!){aksi pendataan lembar keempat untuk samuan pajak(!)1bpon atau skpd sebagaimana dimaksud pada (i).lengkung. ditetapkan semarapura pada tanggal september bupati klungkung, act wayan candra diundangkan semarapura pada tanggal september sekretaris merah kabupaten klungkung,restoran pemerintah kabupaten klungkung dinas pendapatan pengelolaan, keuangan dan aset tog seri n6. ,tel no, seri pure std masa pajak tahun pajak surat pemberitahuan pajak daerah (speed) pajak restoran kepada yth kepala dinas pendapatan pengelolaan, keuangan, dan aset kabupaten lunak ung peria tian harap dist dalam angka (empat) ditulis dengan utf ce,ta lingkar nomor yang tersedia untul jawaban yang benar oclc11h dn\l d,1aod3t:mtm, h:irn d,kmm dan u1au ,h cr:iklan chal, lcp . l., i,,,,., l'cn1apa13n, l'cn,i:dola:m, kcu.uii:"'' d.m a : kabupaten lengkung, jalan untung senapati klungkung tahun lambat tagal hai berikutnya keterlambatan penyerahan ' d,< ',' ,.k t.o" '" ar.i wll.klan tl,lcn., "" .mh, j<!uun"!<,111hirup., . , ar, ,j:i,, l>uni;;, tang4al verse but that aka ini! data kami pajak nam wajib pajak dea kelurahan alamat antar lingkungan kabupaten kecamatan jalan telpon npw data objek pajak nama restoran desa kelurahan alamat banyan lng angan kabupaten kecamatan restoran warung objek pajak rumah makan #af katana haa boga kemenag kant sarana meja uah, kur tuah (sepuluh peran) perhitungan pajak data pule 4luh dan papal terutang untuk maa layak sebelumnya (al sasaran awal mawar papal malan anon pap lurah on.el penyuara lat'pl masa pajak bulan januari bulan omzet penjualan dapat pengenaan pajak) taf pajak jumlah pajak terutang (bx %(sepuluh been) jumlah met penjualan dan pal terutang dalam mas ar papal ear ang bulan berg#tan) masa pajak bulan met penjualan dasar pengenaan pajak) tarif pajak jumlah pajak terutang (bx dengan huruf pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sank st sales semua dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang wajib pajak model fp. oat(tilt4fl litt nama alamat np\ wpp model fpd. 05b anda terima speed nomor tanggal mas.a pajak yang menara nama klungkung, wayan candra lamp[ran peraturan bupati klungkung nomor tahun tentang pelaksanaan peraturan der&ah kabupaten klungkung nomo tahun 2o1? ten tan( ajak resto&an minta ab~aten klang,kuno, na$daratan, pengelolaan tangan dan ast 44i4444444440444% mt f mal'ju' .+%. turun . nat . npw fungal utuh tempo bed.as.kl lung odg note2 tu.h 200tel pro a.ctn pa.kw.ah. mol nao . ________________________________________________ . been.glacier ht.er.td pengtgshh.gr.oh h.es d.the set. lego yang ert.g ,,, kita tad kornpnkelebih dt.ah bluray. seto dolor url.ahe hp%at tooth(be) judah kclrag perry folk ls.k sak adrstraif beg kera hula.ht als sunstrtf (ab) jul.ah yag mash diary( se) deng turf erat1an wrap penyetoran dilkulca tell benda per. deg megan.le sant setan der awal s44dk4 t%d kung library.r stel.h left w.kt pal lee. puluh hr) s.el diberi., pa.l hit.gel degan suit laksa bend pertusa perundgundogn klub epa has lend.at, pengelola, aged aset pal ellen.tsp.a dena.h led model fd+ gw, . ode+p+ tanda terima umat1 klungkung, .5rt.dui2 tentang pajak restoran 4a4444460.g dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset (a444f4a4naja dae4im $a4g4 rut masal'jak:.coo. $4di404 thun . lot tanggal hath ergo lend.aarknlaad l70 ludah odore 200tel.h did.kl permen lereng pl.larva paha la.al nae lay.al peel.a.die lie.et pghtgpar.h.ah lee dry eh. hod dhar lee.a servo kredit lap korpeoakclcbh. tan bela setan lal judul.h dapat dilaeded (+be lumnhhkcl reg per.by. pollock als armstrf lug kel jul.h .lo.tf judah yang +rah hour by( dog fruit matian l4up peleton dill lend lee.en. deg engel lhc (444p) apt54 dk9 dud l.kn lby see.eh lwt pgh plh hero.t, pep.l st.he4hgt el.bend.l pent pr.de lgl 4pad ledge., level cu. etal seed lent.pl. made lend lay mode1 pd.1l skpdkbt [iii] moe pp+ll tanda terima ow.o meter,0i2 tentang pajak restoran model fpd. pemain tam kabupaten klub gaon dna ingatan pengelolaan, keuangan dana5 surat setoran pajak daerah no, bukti suatu bendahara penerimaan dins pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten kyung#sung telah menerima vang sebesar rp. . . h . dari wajib pajak nara alamat ppd sebagai pembayaran pajak untuk mas.a pajak tahun pajak cerdas.ark.an) surat ketetapan l)sro [loro n [ls etc [sx recent [lson nono tangs" perhitungan sends [surel tanggal dengan ringan kode rekemsne jens pa.al jul,ah rp) jul.ah terma klungkung. tag" lembap.gt menyedot bendahara lenenmaan dias pendapatan, pengelolaan, ruangan dan aset kaba.paten klungkung nam lembar (asli) untuk wajib pajak lembar untuk bendahara penerimaan lembar dipimpin speed untuk saksi penetapan lembar dipimpin speed untuk penagihan len tard kotak ati klungkung, ?v |
sn. wap sea at. nggunaan atassitubondo sebagaimana diatur denganalam beberapa ketentuannymengingat pasai undang undang dasar negara republik indonesia tahunberapa ketentuan dalamberita daerah kabupaten situbondo tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan angka diubah dan ditambahkan (dua) angka yakni angka dan angka sehingga pasaipartai politik peserta pemilu tahun kabupaten situbondoum kabupaten situbondo |
pemerintah kabupaten kendal pparencana kerja pembangunan daerah kabupaten kendalpenjelasan atasumum,, menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintahansampai dengan tahun status ant target target indikator kinerja |20x1 capaian capaian rpm jumlah kelompok tercapai perempuan yang terlatih dalam upaya peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup (unit). jumlah kelompok tercapai pug dan perlindungan anak, dengan fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (p2tp2a) tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) peningkatan kapasitas tercapai dan jaringan unittercapai kelembagaan forum anak dalam mensosialisasikan hak hak anak penyediaan baseline tercapai data profil anak sebagai indikator program kegiatan dan permasalahan anak vo) program aksi tercapai kabupaten layak anak dengan mengacu rencana aksi daerah kla diketahuinya tercapai orang oleh masyarakat pelatihan konseling tidak korban bagi tim ppt tercapai pipa kecamatan dan kabupaten terlaksananya tercapai pelatihan manajemen kasus berbasis gender dan anak bab ii status target target indikator kinerja capaian capaian rpm meningkatnya tercapai koordinasi tim ppt pipa antara lain penanganan korban kekerasan (y6) fasilitasi tercapai penyediaan shelter bagi korban kekerasan y6) tersusunnya tercapai rencana aksi daerah ppo sistim pencatatan dan tercapai pelaporan korban kekerasan terintegrasi sumber: badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa memiliki indikator antara lain:erintahan dan pelaksanaan pembangunan,eempat indikator tersebut seluruhnyatabel capaian urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sampai dengan tahun capai status target capaian target indikator kinerja capaian capaian rpm tingkat tercapaitercapai perkembangan bab ii status capaian indikator kinerja capaian peran rpm jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat tingkat partisipasi tercapai masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kapasitas tercapai aparatur pemerintah desa kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kelurahan s0) sumber: badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kebudayaan pemerintah kabupaten kendal berupaya untuk meningkatkan pelestarian seni dan budaya khas kabupaten kendal. kesenian dan kebudayaan khas kabupaten kendal merupakan ciri khas yang menjadi citra kabupaten kendal. kebudayaan dan kesenian kabupaten kendal cukup beragam. untuk mengukur keberhasilan pembangunan kebudayaan kabupaten kendal dilakukan dengan menggunakan tiga indikator. tiga indikator urusan kebudayaan adalah: tingkat perkembangan nilai nilai budaya dan kearifan lokal, tingkat perkembangan upaya pelestarian budaya dan kesenian daerah, tingkat intensitas aktivitas pengelolaan keragaman budaya lokal. capaian ketiga indikator tersebut menunjukan sebanyak indikator tercapai dan indikator tidak tercapai. capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel capaian urusan kebudayaan sampai dengan tahun status ant target target indikator kinerja capaian capaian rpm tingkat menang menang menang menang tercapai perkembangan kat kat kat kat nilai nilai budaya dan kearifan lokal bab ii status ant target target indikator kinerja capaian capaian rpm (meningkat menu ru) tingkat 40y60 tidak perkembangan tercapai upaya pelestarian budaya dan kesenian daerah v0) tingkat intensitas tidak aktivitas tercapai pengelolaan keragaman budaya lokal yo) sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata, kependudukan dan catatan sipil urusan kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan strategis dalam memenuhi kebutuhan penduduk akan administrasi kependudukan. masih banyak penduduk yang belum menyadari akan arti penting administrasi kependudukan. selain itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada penduduk tentang administrasi kependudukan. peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sudah berdasarkan pada program komputer yaitu sitem administrasi kependudukan siak). hasil evaluasi capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil menujukan bahwa sebanyak indikator tercapai dan indikator tidak tercapai. indikator yang tidak tercapai adalah meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran yang baru mencapai dan meningkatnya persentase kepemilikan akte perkawinan persentase capaian kinerja baru mencapai perkembangan capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil selengkapnya dapat terlihat pada tabel sebagai berikut ini: tabel capaian urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan tahunktp (v0) meningkatnya tercapai persentase kepemilikan (v0) bab iiakte kelahiran s0) meningkatnya tidak persentase tercapai kepemilikan akte perkawinan y0) sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan pembangunan ketenagakerjaan kabupaten kendal terbagi dalam dua hal yaitu pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan pekerja yang sudah bekerja. pengurangan pengangguran dapat dilakukan melalui dua sisi yaitu sisi suplai tenaga kerja dan sisi permintaan tenaga kerja (demand). pemerintah kabupaten kendal telah mengupayakan pembangunan ketenagakerjaan melalui dua sisi tersebut. berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan ketenagakerjaan menunjukkan seluruh indikator telah mencapai target, bahkan beberapa indikator melebihi target tahun adapun indikator ketenagakerjaan antara lain: telah dibangunnya blk, adanya bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja (pelatihan), adanya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, adanya pemeliharaan blk, adanya rehabilitasi sarana dan prasarana blk, pemberian kerja darurat, tersusunnya informasi bursa kerja, penyebaran informasi tenaga kerja, adanya kerjasama pks, pembinaan pks, bantuan kepada pks dan bbk. perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini: tabel capaian urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun status capaian capaian rpm program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja telah tercapai dibangunnya blk (unit) adanya bahan tercapai dan materi pelatihan pendidikan bab ii status capaian capaian dan ketrampilan kerja (pelatihan) mana misa masal pendidikan org dan pelatihan bagi pencari org kerja (orang adanya tercapai pemeliharaan blk (kali) adanya tercapai rehabilitasi sarana dan prasarana blk (kali) program peningkatan kesempatan kerja ''')) ) | ' ) pemberian tercapai kerja darurat (lokasi) tersusunnya tercapai informasi bulan bursa kerja (bulan) penyebaran tercapai informasi bulan tenaga kerja (bulan) adanya tercapai kerjasama pks pks pembinaan tercapai pks pks dan bbk bantuan pks tercapai kepada pks dan bbk dan bbk sumber: dinas tenaga kerja dan transmigrasi, pemuda dan olahraga hasil capaian kinerja urusan pemuda olahraga menunjukan dari indikator baru terdapat indikator yang tercapai yaitu indikator jumlah prestasi cabang yang diraih baik regional, nasional maupun internasional. beberapa indikator yang tidak tercapai sebenarnya telah menujukan progres per tahun yang positif, meskipun demikian masih belum dapat mencapai target tahun yang tetapkan dalam rpm kabupaten kendalmuda dan olahraga sampai dengan tahun target target indikator capaian capaian rpm jumlah yo| tidak pengurus tercapaijumlah yo| tidak organisasi tercapajumlah pemuda y01 tidak yang difasilitasi tercapai dalam peningkatan kapasitas kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan vo) jumlah kegiatan tidak aksi bhakti sosial tercapai kepemudaan jumlah kegiatan tidak fasilitasi temu tercapai wicara organisasi kepemudaan jumlah pemuda 75y| tidak yang difasilitasi tercapai dalam penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda vo) jumlah kegiatan tidak fasilitasi lomba orang tercapai kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda (orang) jumlahpemuda tidak bab ii target target indikator capaian capaian rpm yang mengikuti orang tercapai pelatihan kader pemuda pelopor keamanan lingkungan (orang) jumlah kegiatan tidak fasilitasi tercapai pameran prestasi hasil karya pemuda (keg) jumlah prestasi tercapai cabang yang diraih baik regional, nasional maupun internasional sumber: dinas pemuda dan olahraga, ketransmigrasian kinerja urusan ketransmigrasian diukur melalui indikator yaitu adanya kerja sama antar wilayah antar pelaku antar sektor kawasan transmigrasi, tersedianya dan terkelolanya sarana dan prasarana sosial kawasan transmigrasi, pemberangkatan calon transmigran keluar jawa, terpantau dan termonitornya transmigran, adanya penyuluhan transmigrasi lokal, dan adanya pelatihan transmigrasi lokal (orang). dari keenam indikator tersebut sebanyak indikator tercapai dan indikator tidak tercapai. hasil capaian indikator ketransmigrasian secara lengkap terlihat pada tabel berikut: tabel capaian urusan ketransmigrasian sampai dengan tahun capaian status target target indikator kinerja capaian capaian rem program pengembangan wilayah transmigrasi man adanya kerja tidak sama antar naskah tercapai wilayah antar pelaku antar sektor kawasan transmigrasi (naskah) tersedianya dan tidak terkelolanya tercapai sarana dan prasarana sosial kawasan bab ii capaian status target target indikator kinerja capaian capaian rpm kasad pemberangkatan tercapai calon transmigran keluar jawa (lokasi) terpantau dan tercapai termonitornya transmigran (lokasi) program transmigrasi lokal adanya tercapai penyuluhan orang transmigrasi lokal (desa) adanya pelatihan tercapai transmigrasi lokal orang (orang) sumber: dinas tenaga kerja dan transmigrasi, kelompok pelayanan umum kesatuan bangsa dan politik dalam negeri keamanan dan dan kenyamanan lingkungan kabupaten kendal relative tetap dibandingkan tahun tahun sebesar untuk peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat dilakukan pelatihan dan sarasehan tentang wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. tahun telah dilatih orang masyarakat. sementara itu selama periode tahun terakhir dilakukan peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pelatihan. capaian target rpm pada indikator ini tercapai lebih dari sementara itu untuk upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten kendal dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan mitigasi bencana. tahun sebanyak orang terlatih, tahun meningkat menjadi orang. capaian kinerja ini telah mencapai target rpm sebesb ii penyelenggarkendal selama tahun menunjukkan peningkatan. penyelenggaraan otonomi daerah dalam pelaksanaan urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten kendal sudah dilaksanakan secara optimal dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk melaksanakan berbagai kegiatan. hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten kendal menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten kendal sudah menetapkan target capaian spm untuk sebanyak spm. standartal iniprovinsi maupun kabupaten kota. kabupaten kendal tahun telah menetapkan target capaian indikator spm. kondisi ini telah melampaui target rpm tahun yang menetapkan spm. sementara itu dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur jumlah pns yang mengikuti diklat pra jabatan untuk golongan dan ii, golongan tahun sebesar o, dan yang mengikuti diklat kepemimpinan sebesar dalam rangka pembinaan dan pengembangan disiplin aparatur seluruh indikator dalam rpm telah dapat mencapai target rpm tahun sebesar peningkatan kesejahteraan pegawai diukur melalui indikator pemberian santunan ptt kabupaten kendal tahun tercapai lebih dari dalam upaya meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga, kabupaten kendal menyusun sejumlah dengan pemerintah daerah sekitar dan dengan dunia usaha, meskipun demikian capaian kinerja ini masih jauh dari target yang ditetapkan. jumlah dengan pemerintah daerah sekitar tahun bab iikendal tahun anggaran perlu untuk menerbitkan rkd kabupaten kendal tahun anggaran penerbitan rkd kabupaten kendaldasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan peraturan bupati kendal tentang rencana kerja pembangunan daerah kabupaten kendalhanya tercapai dari target yang ditetapkan, sementara untuk dengan swasta dan hanya tercapai dari target yang ditetapkan tahun pengelolaan keuangan daerah pada tahun telah menujukkan adanya peningkatan. pengelolaan keuangan daerah menuju pada opini badan pemeriksa keuangan bpk) wajar tanpa pengecualian wtp) terus diupayakan. pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel. kondisi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kabupaten kendal. pada tahun pendapatan asli daerah meningkat mencapai dibandingkan dengan tahun kondisi ini menunjukkan bahwa target rpm yang telah ditetapkan telah tercapai. perencanaan pembangunan urusan perencanaan pembangunan selama tahun telah menunjukkan kinerja yang baik. perencanaan sektoral dan perencanaan dalam rangka pemenuhan target nasional dan global juga telah dilaksanakan. pada tahun telah disusun dokumen statistik, dan kajian penelitian dan perencanaan. salah satu dokumen perencanaan sektoral yang telah disusun sebagai amanat undang undang dan permendagri adalah rencana aksi daerah pengarusutamaan gender rad pug). selain dokumen statistik dan penelitian, tahun juga telah disusun dokumen perencanaan bidang sosial budaya dan dokumen perencanaan prasarana sarana dan sumberdaya serta dokumen rawan bencana. sementara itu dalam rangka pelaksanaan penyusunan perencanaan telah dilakukan penyusunan rkd, kua, pas, dan rpm des semua desa. penyusunan dokumen perencanaan tingkat desa diharapkan akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa agar lebih terarah dalam melaksanakan pembangunan desa. semua proses penyusunan perencanaan tahunan seperti rkd, kua, pas dan rpm des telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku, diantaranya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat. statistik bab data statistik merupakan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten kendal. data statistik yang akurat yang dihimpun dari berbagai sumber, utamanya skpd terus diupayakan. data yang akurat dan obyektif akan sangat membentuk dalam pengambilan kebijakan. pada tahun tingkat ketersediaan data statistik mencapai dokumen statistik yang disusun diantaranya kabupaten kendal dalam angka, statistik daerah kabupaten kendal, pendapatan domestik regional bruto, dan beberapa dokumen penelitian yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah. kearsipan keberhasilan penyelenggaraan urusan kearsipan kabupaten kendal dapat dilihat dari capaian beberapa indikator pembangunan bidang kearsipan meliputi: persentasesdm yang mengikuti kegiatan diklat bintik kearsipan. hasil evaluasi penyelamatan dan pelestarian arsip dalam bentuk tekstual mengalami peningkatan tahun sebesar tahun meningkat menjadi akuisisi arsip rutin dan berkala juga mengalami peningkatan dari menjadi tahun untuk menunjang kinerja kearsipan kabupaten kendal maka ditingkatkan jumlah sdm arsiparis menjadi orang tahun perpustakaan minat baca masyarakat kabupaten kendal nampaknya masih rendah. kondisi ini terlihat dari rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan. tahun jumlah pengunjung perpustakaan hanya sebesar meningkat sebesar tahun menjadi o. meskipun mengalami peningkatan jumlah pengujung perpustakaan kabupaten kendal masih jauh dari target yang tetapkan dalam rpm tahun yaitu sebesar yo. pemerintah kabupaten kendal terus berupaya untuk meningkatkan budaya membaca dalam masyarakat melalui peningkatan jumlah perpustakaan baik perpustakaan masyarakat maupun sekolah. bab ii capaian kelompok pelayanan umum secara keseluruhan tergambarkan dari capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten kendal, otonomi daerah, perencanaan pembangunan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan tabel rekapitulasi capaian kelompok pelayanan umum urusan jumlah tercapai tidak indikator tercapai kesatuan bangsa dan politik kabupaten kendal :|otonomi daerah perencanaan pembangunan statistik kearsipan ' perpustakaan kotapelayanan umum "tidak tercapai . hasil evaluasi masing masing urusan dalam kelompok pelayanan umum diuraikan secara rinci sebagai berikut: kesatuan bangsa dan politik dalam negeri urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kabupaten kendal memiliki indikator kinerja. tahun sebanyak indikator tercapai dan indikator tidak tercapai. indikator yang tidak tercapai karena bukan merupakan kegiatan kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten kendal. indikator tersebut adalah: pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat kamtrantibmas) dan pencegahan tindakan kriminal, pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: bab ii tabel capaian urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sampai dengan tahun target status indikator capaian kinerja capaian target rpm peningkatan tidak keamanan dan tercapai kenyamanan lingkungan y6) pemeliharaan tercapai keamanan, ketertiban masyarakat (kamtrantibmas) dan pencegahan tidak kriminal vo) pelatihan dan tidak sarasehan orang orang tercapai tentang wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda (orang) pemberdayaan tercapai masyarakat orang untuk menjaga ketertiban dan keamanan (orang) peningkatan tercapai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) yo) peningkatan dan tercapai kegiatan orang orang orang orang pendidikan politik masyarakat (orang) upaya tercapai pencegahan dini orang dan penanggulangan korban bencana alam (orang) sumber: kantor kesatuan bangsa dan politik, bab i memilikyelenggaraan diklat kesamaptaan cons, penyelenggaraan seleksi penerimaan praja ipdn, pemberian jaminan keselamatan kerja beresiko tinggi, dokumentasi dan statistik pegawai, pendataan tenaga honorer, penataan arsip kepegawaian, jumlah kerja sama dengan pemerintah daerah jumlah kerja sama dengan swasta dan pt, jumlah perda (buah), jumlah perlu (buah), jumlah peraturan perundang undangan dikaji dan diubah sesuai regulasi dan relevansinya, jumlah peningkatan kompetensi penyusunan kebijakan, persentase skpd yang membuat laporan sesuai ketentuan, pengadaan cons daerah untuk pengadaan cons daerah tahun juga tidak mencapai target karena masa moratorium pengadaan cons. untuk indikator jaminan keselamatan kerja beresiko tinggi tidak dapat mencapai target dikarenakan usulan usulan skpd untuk pemberian jaminan berada bawah target rpm. dokumentasi statistik pegawai tidak mencapai target dikarenakan tahun tidak ada pengadaan cons sehingga jumlah pegawai cenderung berkurang karena pensiun. pendataan tenaga honorer tidak dapat mencapai target dikarenakan verifikasi pendataan dilakukan oleh pusat, dan yang lolos verifikasi dibawah target rpm. perkembangan capaian urusan otonomi daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini: tabel capaian urusan otonomi daerah sampai dengan tahun status kinerja capaian target rpm jumlah tercapai perencanaan capaian standar pelayanan minimal spm) bab status indikator target capaian kinerja capaian target rpmtercapai aparatur yang mengikuti pendidikan formal lanjut s1: dan profesi) pelaksanaan diklat aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur pns yang tercapai mengikuti diklat pra jabatan untuk golongan dan (orang) pns yang tercapai mengikuti diklat pra jabatan untuk golongan iii dan (orang). yo) jumlah tercapai pns yang mengikuti diklat bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm mac yo) penyelenggara tercapai ujian dinas dan ujian penyelenggara tidak diklat tercapai kesamaptaan cons tes cap tidak position tercapai competencies assistent program) bagi calon sekda eselon penyelenggara tidak seleksi tercapai penerimaan praja ipdn pembinaan dan pengembangan aparatur. pembinaan tercapai disiplin pegawai yo) jumlah tercapai penyelesaian kasus kasus kepegawaian dan disipliner meningkatnya tercapai kinerja baperjakat evaluasi tercapai kinerja pejabat struktural pengangkatan tercapai pelantikan dalam jabatan vo) tanaman merapat cons daerah tercapai 8g. asistensi tercapai penyusunan formasi pns bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm ole penerbitan tercapai kp, pmk, cons menjadi pns, pensiun dan mutasi vo) terselesaikan tercapai nya penataan nip memprosesnya tercapai ijin belajar dan penggunaan gelar pns monitoring, tercapai evaluasi dan pelaporan kegiatan kepegawaian vo) pemberian jaminan keselamatan kerja pemberian tidak jaminan tercapai keselamatan kerja beresiko tinggi. 1izin kesejahteraan pegawai santunan tercapai kematian bagi ptt kab. kendal peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian penyelenggara y60 100y6 tercapai rakorbid kepegawaian vo) pengelolaan tercapai administrasi ptt peningkatan tercapai sarana dan prasarana bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm kepegawaian nia kia dan statistik tercapai pegawai pengembangan tercapai aplikasi pengelolaan data pns cons vo) pengurusan tercapai baris, kartu, area, kartu peserta aspen, kgb, satya lencana karya satya dan perum aa, tenaga tercapai honorer penataan tidak arsip tercapai kepegawaian: jumlah tidak kerja sama unit tercapai dengan pemerintah daerah (unit) jumlah tidak kerja sama unit tercapai dengan swasta dan (unit) persentase tercapai pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm pemerintah kabupaten kendal dengan pusat dan provinsi program tercapai peningkatan august juni juli dan us| pengembangan (lap sistem ran pelaporan see capaian kerja stertercapai peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah meningkatnya pendapatan asli daerah yo) program bula tercapai ketatausahaan bulan bulan keuangan beri beri beras daerah hanya hanya nggu meningkatnya tan ketepatan waktu pelaksanaan pembayaran gaji (kekurangan ke naikkan), spt. meningkatnya pengetahuan bendahara pengeluaran dalam hal ketatausahaan keuangan. program tercapai pengelolaan febri desa| desa keuangan ari| mber mber daerah tersusunnya buku apbd dan bab ii lampiran: peraturan bupati kendal nomor tahun tanggal mei rencana kerja pembangunan daerah kabupaten kendal tahun anggaran status indikator target capaian kinerja capaian target rpm perubahan apbd tepat waktu. penelitian dpa jumlah perda dan perlu sesuai dengan peraturan perundangan yang baru. maka mas (buah) tercapai mun tum resapan perlu (buah) tercapai jumlah tidak peraturan tercapai perundang undangan dikaji dandiubahse suai regulasi dan relevansinya jumlah tidak peningkatan tercapai kompetensi penyusunan kebijakan jumlah struktur tercapaitercapai yang memiliki instrumen penatalaksanaan untuk mendukung kinerja persentase skpd tercapai yang sarana dan prasarananya memenuhi standar. jumlah aparatur tercapai yang berkompeten dibidangnya bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm persentase tercapai penurunan pelanggaran disiplin. persentase skpd tidak yang membuat tercapai laporan sesuai ketentuan. frekuensi tercapai informasi yang dipublikasikan jumlah usulan tercapai dan tanggapan dari masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti persentase skpd tercapai dan desa yang mendapat fasilitas jaringan dan akses internet serta sim yang terpadu jumlah bukti tercapai kepemilikan aset milik pemerintah daerah. jumlah keluarga tercapai miskin yang mendapatkan bantuan raskin sumber: bagian organisasi, bkd, bagian hukum, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, perencanaan pembangunan hasil evaluasi urusan perencanaan pembangunan menunjukan dari indikator, sebanyak indikator tidak tercapai. indikator yang tidak tercapai antara lain: jumlah fungsional perencanaan, dan tersusunnya dokumen perencanaan bidang sosial dan budayaencanaan pembangunan sampai dengan tahun age capaian indikator kinerja capai target rpm tersedianya tercapai dokumen statistik (unit) tersedianya tercapai dokumen kajian bidang penelitian (unit) mou kerjasama tercapai lembaga (unit) melayaninya tercapai pelaksanaan program kkn dan akademi kab kendal serangannya tercapai berbagai masalah perbatasan antar daerah terwujudnya tercapai koordinasi penataan ruang kab kendal tersusunnya tercapai dokumen perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh bea kasad didampingi jumlah aparatur tercapai perencana yang mengikuti bintik bidang perencanaan orang) jumlah aparatur tercapai perencana yang dapat menyusun dokumen perencanaan dengan benar sesuai dengan tupoksinya orang) jumlah fungsional tidak perencana tercapai orang) bab ii target oo. status age capaian indikator kinerja capai target rpm musrenbang kla basa pas tersusunnya tercapai rpm des semua desa tersusunnya tercapai dokumen perencanaan bidang ekonomi terlaksananya tercapai monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi tersusunnya tidak dokumen tercapai perencanaan bidang sosbud tersusunnya tercapai dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sda tersusunnya tercapai dokumen daerah rawan bencana sumber: bappeda kabupaten kendal, november statistik hasil capaian urusan statistik menunjukan bahwa capaian indikator tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah tercapai perkembangan capaian indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini: tabel capaian urusan statistik sampai dengan tahun status target capaian indikator kinerja org capaian target rpm tingkat tercapai ketersediaan data statistik pembangunan daerah yo) sumber: bappeda, bab ii kearsipan indikator urusan kearsipan meliputi indikator kinerja antara lain:dan sdm yang mengikuti kegiatan diklat bintik kearsipan. capaian kinerja urusan kearsiparsipan sampai dengan tahun status target capaian indikator kinerja capaian target rpm penyelamatan dan tercapai pelestarian arsip dalam bentuk tekstual akuisisi arsip tercapai rutin dan berkala vo) kegiatan y60 tercapai diklat bintik kearsipan bagi skpd, kecamatan dan desa kelurahan peningkatan) arsiparis (orang) tidak tercapai sdm yang tidak mengikuti orang tercapai kegiatan diklat bintik kearsipan (orang) sumber: kantor perpustakaan dan arsip daerah, november perpustakaan indikator urusan perpustakaan meliputi: pengunjung perpustakaan, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, koleksi perpustakaan, pustakawan, dan koleksi perpustakaan yang bernilai penting dan bernilai sejarah. capaian kinerja urusan perpustakaan menunjukan sebanyak indikator tercapai sesuai target yang ditetapkan sedangkan tiga indikator lain bab ii tidak tercapai. hasil perincian capaian indikator pada urusan perpustakaan terlihat pada tabel berikut: tabel capaian urusan perpustakaan sampai dengan tahun status target capaian indikator kinerja capaian target rpm pengunjung tidak perpustakaan tercapai perpustakaan tercapai sekolah y0) perpustakaan tidak masyarakat (buah) tercapai koleksi tercapai perpustakaan pustakawan (orang) orang tidak tercapai koleksi tercapai perpustakaan yang doku bernilai penting dan bernilai sejarah (dokumen) sumber: kantor perpustakaan dan arsip daerah, kelompok daya saing daerah pekerjaan umum ketersediaan infrastruktur sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan baik sosial maupun ekonomi. infrastruktur baik jalan, jembatan, irigasi, drainase, sampai pada sanitasi seharusnya tersedia memadai dan dalam kondisi yang baik. perkembangan kondisi jalan dan jembatan kabupaten kendal menunjukan kecenderungan menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. tahun peningkatan jalan aspal sebesar lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar y6, perbaikan jalan sebesar lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar peningkatan ruas jalan kondisi baik sebesar lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar dan peningkatan kondisi jembatan baik sebesar lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar y0. rata rata persentase capaian kinerja tahun untuk peningkatan jalan dan jembatan kabupaten kendal sebesar bab ii dalam bidang perkotaan dan perdesaan telah dilakukan penetapan kawasan strategis perkotaan. tahun telah dilakukan penetapan lokasi kawasan strategis lokasi, kondisi ini telah melampaui target rpm tahun yang ditetapkan hanya lokasi, sementara untuk kawasan pusat pertumbuhan juga telah ditetapkan lokasi. secara keseluruhan indikator kinerja perkotaan dan perdesaan telah melampaui target yang ditetapkan. dalam bidang konservasi sumberdaya air dilakukan konservasi rehabilitasi kawasan lindung daerah aliran sungai kabupaten kendal, tahun dilakukan lokasi. sementara itu untuk efisiensi penggunaan jaringan irigasi musim kemarau telah mengalami peningkatan mencapai tahun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. untuk revitalisasi jaringan irigasi juga mengalami peningkatan tahun mencapai meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. pada bidang pengelolaan air limbah tahun telah dibangun lokasi prasarana air limbah sistem setempat on site dan lokasi pembangunan prasarana air limbah sistem terpusat. sementara itu pada bidang air minum peningkatan kapasitas pelayanan dam kawasan perkotaan meningkat melampaui target rpm. untuk penanganan persamaan kabupaten kendal sedikit mengalami penurunan. tahun persentase sampah terangkut sebesar tahun menurun menjadi perumahan rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia selain kebutuhan sandang dan pangan. keadaan kondisi tempat tinggal suatu wilayah dapat dijadikan salah satu gambaran keberhasilan pembangunan dalam hal seberapa jauh program yang berkenaan dengan tempat tinggal dapat menjangkau lapisan masyarakat yang memerlukannya. berdasarkan hasil susunan tahun sekitar persen rumah tangga kabupaten kendal menempati rumah dengan status milik sendiri, persen menempati milik orang tua atau saudara sedang sisanya persen menempati rumah dengan status kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya. jika dilihat dari jenis lantai terluas rumah yang ditempati sekitar persen masih berupa tanah. bah ii angka ini jauh diatas angka jawa tengah yaitu berkisar persen. capaian kinerja urusan perumahan diukur melalui indikator realisasinya bantuan peningkatan kualitas permukiman paket)tersusunnya program peningkatan kualitas permukiman. seluruh target yang ditetapkan dalam rpm tahun telah dapat dicapai penataan ruang kabupaten kendal telah memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten kendal yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten kendal nomor tahun untuk mendukung kegiatan penataan ruang setiap kecamatan telah menyusun dokumen rencana umum tata ruang kota dan rencana detail tata ruang kota. kondisi sampai dengan tahun telah disusun sebanyak dokumen kecamatan boja, kendal, weberi, kaliwungu, sukorejo, kaliwungu selatan, pegangan dan patron. selain dokumen tersebut juga disusun dokumen rencana tata ruang kota kawasan strategis, beberapa dokumen yang disusun diantaranya masterplan drainase, dokumen ibu kota kecamatan sepiring, rtrw kabupaten kendal, ibu kota kecamatan patron, ecotourism, dan p2kh. dokumen tata bangunan dan lingkungan juga telah disusun tahun terdapat dokumen kalireyeng kelurahan ndalem kecamatan kendal), dokumen desa sidorejo kecamatan rangsang, desa lantaran kecamatan kaliwungu selatan, desa kutoarjo kecamatan kaliwungu, dan dokumen kelurahan kaliwungu wetan kecamatan kendal, desa karangan kecamatan weberi. pertanahan tahun jumlah tanah yang disertifikatkan mengalami peningkatan tahun sebesar yo, tahun meningkat mencapai meningkatnya persentase capaian ini disebabkan semakin meningkatnya kemudahan dalam administrasi pertanahan. sejalan dengan hal tersebut tingkat kualitas pelayanan administrasi juga meningkat tahun mencapai meningkat bab dibandingkan tahun sebelumnya sebesar sementara itu penetapan arahan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya juga mengalami peningkatan. kondisi ini menunjukan bahwa masyarakat semakin sadar dalam memanfaatkan lahan sesuai dengan rencana tata ruang perkotaan. perhubungan kabupaten kendal memiliki fasilitas terminal, meliputi satu buah kelas berlokasi kecamatan weberi dan buah kelas capaian kinerja indikator terminal kelas telah dapat mencapai target yang ditetapkan. dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas, maka diperlukan rambu rambu dan marka jalan serta fasilitas lalu lintas ditempatkan pada tempat yang strategis. meskipun telah tersedia rambu rambu lalu lintas, namun itu kondisi ini belum dapat mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas. tahun terjadi kasus kecelakaan lalu lintas, tahun kasus kecelakaan lalu lintas semakin meningkat tajam menjadi kasus kecelakaan. kasus kecelakaan belum dapat mencapai target rpm tahun yang ditetapkan sebesar kasus. melihat kondisi ini perlu adanya upaya peningkatan kesadaran berlalu lintas bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat kecelakaan. kabupaten kendal juga memiliki fasilitas kereta api yang merupakan salah satu sarana perhubungan,komunikasi dan informatika pelayanan bidang jasa pos kabupaten kendal dilayani oleh kantor pos, yang terdiri dari (satu) kantor pos induk yang berlokasi tingkat kabupaten dan kantor pos pembantu setiap kecamatan, kecuali kecamatan kota kendaltahun desa yang mendapat bab ii pelayanan akses telekomunikasi mencapai kondisi ini melampaui target rpm yang ditetapkan sebesar penyediaan jaringan internet isp) yang dilaksanakan oleh telkom kabupaten kendal sampai dengan tahun sebanyak buah. kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan akses penggunaan fasilitas internet. tahun perdesaan yang mendapat pelayanan akses internet mencapai yo, masih dibawah target rpm tahun sebesar meskipun demikian kondisi ini menunjukan adanya kemajuan pemanfaatan teknologi informasi kabupaten kendal pariwisata kondisi pariwisata kabupaten kendal mengalami peningkatan, tahun rata rata lama tinggal wisatawan kendal selama hari, hal ini didukung adanya pengembangan tujuan wisata baru. tahun terdapat lokasi wisata baru tujuan wisata baik lokal maupun nasional. jumlah kunjungan wisatawan kabupaten kendal meningkat sebesar lebih tinggi dibandingkan dengan tahun yang hanya mencapai y6. meningkatnya kunjungan wisatawan ini berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah dari kunjungan wisata. tahun pendapatan daerah pada sektor ini meningkat menajdi jauh melampaui target rpm yang ditargetkan hanya ini merupakan salah satu prestasi kinerja urusan pariwisata. untuk meningkatkan kunjungan wisatawan kabupaten kendal perlu dilaksanakan event pariwisata kabupaten kendal. tahun pemerintah kabupaten kendal menyelenggarakan berbagai event yang memungkinkan menarik wisatawan untuk berkunjung kabupaten kendal. penyelenggaraan event pariwisata belum secara optimal menarik wisatawan berkunjung kabupaten kendal. jumlah kunjungan wisata masih rendah dan bawah target rpm tahun koperasi umkm koperasi yang berbadan hukum kabupaten kendal mengalami peningkatan. tahun jumlah koperasi berbadan hukum sebanyak koperasi dari koperasi yang ada. untuk umkm yang mempunyai sup, tdp dan lainnya sebanyak bah ii daftar isi daftar .oooocoooooooooooooooooooooooooooooooo.cbooo. bab pendahuluan .oooocoooooooooooooooooooooooooocoooooocooo. latar belakang .ooooooooooooooooooooooooooooooooooo dasar hukum.oooooooooooooooooooooooooooooooo. maksud dan tujuan .oooocooooooooooooooooooooooo. hubungan rkd kabupaten kendal dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya . sistematika .oocoooooooooooooooooooooooooooooooooooo. bab ii. 'evaluasi pelaksanaan rkd tahun lalu . ii gambaran umum kondisi daerah .i. aspek geografi dan demografi. aspek kesejahteraan masyarakat . aspek pelayanan mum .oooococo.oooooooooo ii hasil evaluasi tahun .c.' permasalahan pembangunan .oo. m135 kelompok kesejahteraan masyarakat . ii kelompok pelayanan umum. kelompok daya saing daerah. bab iii. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan .oococooooooooooooooooooo. tii arah dan kebijakan ekonomi daerah . iii arah, kebijakan dan kerangka pendanaan daerah bab iv. prioritas dan sasaran pembangunan . iv tujuan dan sasaran pembangunan .ei.ii.id. iv prioritas pembangunan .ooooooooooooooooo iv bab rencana program dan kegiatan prioritas indikasi program prioritas .ooo. rumusan rencana program dan kegiatan skpd . umkm atau telah mencapai target rpm kabupaten kendal tahun iklim usaha kabupaten kendal pada tahun mengalami peningkatan. berbagai usaha muncul dan banyak usaha yang mampu mengembangkan diri sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. koperasi yang telah mampu mengakses kredit pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainya sebanyak unit. sementara itu rata rata peningkatan wirausaha baru kabupaten kendal tahun mencapai kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rpm kabupaten kendal. industri jumlah industri kabupaten kendal tahun sebanyak industri, kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar industri atau meningkat sebesar dari jumlah tersebut sebanyak industri telah menerapkan standar industri. sentra industri yang dikembangkan tahun sebesar atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. persentase jejaring ikm dengan industri berskala menengah dan besar selama tahun terakhir hanya mencapai kondisi ini masih dibawah target rpm tahun perdagangan nilai eksport non migas selama tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. tahun nilai export non migas sebesar rp. tahun sebesar rp. dan tahun sebesar rp. jumlah pasar tradisional yang terbangun sebanyak unit pertahun dari tahun sementara itu jumlah perusahaan yang telah memiliki sup tahun mencapai persentase ketersedian kebutuhan bahan pokok kabupaten kendal tahun mencapai o, dengan demikian kebutuhan pokok masyarakat kabupaten kendal telah dapat dipenuhi. sementara itu untuk pengawasan peredaran barang dan jasa kabupaten kendal tahun tahun mencapai kondisi ini telah mencapai target rpm tahun lebih dari 100y6. bab ii penanaman modal dalam rangka peningkatan promosi dan kerjasama investasi kabupaten kendal telah menggunakan website sebagai sarana promosi. penggunaan website tersebut cukup efektif menarik investor menanamkan modalnya kabupaten kendal. investor tidak perlu datang langsung kabupaten kendal untuk bisa mengetahui kondisi kabupaten kendal dan peluang investasi yang ditawarkan. selain itu untuk meningkatkan investasi juga dilakukan pelayanan investasi dengan sistem online. hasil evaluasi menunjukkan bahwa investasi kabupaten kendal mengalami peningkatan pada tahun ketersediaan layanan perijinan investasi online yang sesuai dengan perkembangan teknologi selama tahun terakhir mengalami peningkatan. tahun sebesar tahun sebesar dan tahun sebesar jumlah perijinan yang diterbitkan juga mengalami peningkatan. tahun sebanyak buah meningkat menjadi buah. nilai realisasi investasi baru kabupaten kendal tahun mencapai rp. juta, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai rp. triliun. pertanian tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan konsumsi pangan sumber non karbohidrat kabupaten kendal mengalami peningkatan tahun mencapai meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar kondisi ini menunjukan bahwa kabupaten kendal telah dapat mencukupi kebutuhan bahan pangan daerah. jika dibandingkan dengan target rpm tahun capaian kinerjanya lebih dari o. daya serap terhadap hasil produksi pertanian dan perkebunan juga mencapai untuk mendukung peningkatan produksi pertanian perkebunan petani telah memanfaatkan teknologi tepat guna. penggunaan teknologi tepat guna antara lain pada saat penanaman padi, teknologi pasca panen dan lain sebagainya. pada tahun penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian mencapai y6. bah ii pada tahun tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi komoditas peternakan mencapai meningkat dibandingkan dengan tahun yang hanya mencapai serapan pasar pada produksi komoditas peternakan mencapai tahun ketahanan pangan ketahanan pangan pada satu wilayah dilihat dari empat aspek yaitu aspek ketersediaan, diversifikasi pangan, distribusi pangan dan keamanan pangan. kinerja urusan ketahanan pangan ditandai dengan meningkatnya ketersediaan pangan utama khususnya beras, peningkatan konsumsi pangan dan peningkatan lumbung pangan. tahun ketersediaan sumber pangan utama dan non utama mencapai kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai kondisi daya serap masyarakat terhadap produk pertanian kabupaten kendal mencapai ini menunjukan adanya tingkat konsumsi yang cukup tinggi pada hasil produksi pertanian kabupaten kendal. sementara itu jumlah lumbung pangan desa juga mengalami peningkatan tahun sebesar unit, meningkat menjadi unit tahun lingkungan hidup kasus kerusakan lahan kabupaten kendal mengalami peningkatan tahun sebesar kasus, tahun meningkat menjadi kasus. sementara itu kerusakan lahan kritis dan lahan pesisir mengalami penurunan. kerusakan lahan kritis kabupaten kendal tahun sebesar tahun menurun menjadi ha. untuk kerusakan lahan pesisir tahun sebesar ha. kasus pencemaran lingkungan kabupaten kendal mengalami penurunan. tahun sebesar kasus menurun menjadi kasus tahun kondisi ini menunjukan adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga ekosistem lahan dan pesisir. persentase usaha kegiatan yang memenuhi baku mutu air tahun mencapai sementara itu untuk persentase usaha kegiatan yang memenuhi baku mutu udara tahun mencapai untuk persentase tindak lanjut aduan kasus bab ii lingkungan tahun sebesar kondisi ini telah melampaui target rpm tahun dan target spm nasional yang ditetapkan sebesar tahun kelautan dan perikanan perikanan tangkap dan perikanan budidaya merupakan salah satu andalan perekonomian kabupaten kendal. produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap dari tahun tahun mengalami peningkatan. produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun sebesar ton meningkat menjadi ton pada tahun untuk produksi perikanan budidaya air payau tahun sebesar ton, tahun meningkat menjadi ton. produksi perikanan budidaya air tawar tahun sebesar ton tahun meningkat menjadi ton. tingkat konsumsi ikan tahun mencapai kg kap tahun. peningkatan tersebut menunjukkan bahwa secara gradual ada peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usaha bidang perikanan termasuk para nelayan. jumlah usaha pengelolaan ikan kabupaten kendal mengalami peningkatan dari unit tahun meningkat menjadi unit tahun rata rata pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan meningkat tahun kondisi ini menunjukan adanya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. rata rata pendapatan nelayan tahun sebesar meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai sementara untuk rata rata pendapatan pembudidaya ikan meningkat sebesar ditahun kondisi ini telah mencapai target yang ditetapkan dalam rpm tahun pp. energi sumber daya mineral pengembangan energi dan sumberdaya mineral kabupaten kendal tidak sebesar urusan yang lain. potensi energi dan sumberdaya mineral kabupaten kendal relatif terbatas. namun demikian usaha pengelolaan pertambangan bahan galian dan bahan tambang lain mengalami peningkatan. terbukti masyarakat yang mengajukan surat ijin usaha pertambangan daerah sid) semakin meningkat. bab surat ijin usaha pertambangan daerah sid), yang dikeluarkan mengalami peningkatan tahun sebesar sid, tahun meningkat menjadi sid. ijin pemanfaatan air bawah tanah tahun sebanyak ijin meningkat menjadi ijin tahun pembinaan dan pengawasan pengusaha pertambangan telah dilakukan oleh kabupaten kendal. tahun pengawasan dan perijinan pertambangan mineral mencapai sementara itu tahun telah dikeluarkandan peraturan daerah peraturan bupati tentang minerva kabupaten kendal. untuk ijin ketenagalistrikan belum dapat mencapai target yang ditetapkan karena capaian kinerjanya baru sebesar kehutanan wilayah kabupaten kendal sebagian berupa hutan, baik hutan rakyat maupun hutan produksi yang dikelola oleh perhutani. produksi hasil hutan dari tahun tahun mengalami peningkatan. hasil produksi hutan tahun telah mencapai target yang ditetapkan dalam rpm sebesar sementara itu peningkatan hasil produksi hutan juga disetarakan dengan upaya untuk merehabilitasi hutan. tahun upaya rehabilitasi hutan juga telah melampaui target yang ditetapkan oleh rpm sebesar meningkat menjadi untuk tingkat peran serta masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan kota tahun mencapai o. selain partisipasi masyarakat dalam penghijauan kota, masyarakat juga sudah banyak yang memiliki kesadaran dalam menciptakan budidaya secara organik lingkungan kehutanan. capaian kelompok daya saing daerah secara keseluruhan tergambarkan dari capaian kinerja urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pariwisata, koperasi umkm, industri, perdagangan, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral, dan kehutanan bab ii tabel rekapitulasi capaian kelompok daya saing daerah urusan jumlah tercapai tidak indikator tercapai pekerjaan umum perumahan a4| penataan ruang pertanahan perhubungan oo. oo, komunikasi dan informatika pariwisata ' ' ikopeasivua didunia |oo5| perdagangan oo penanaman modal j12 pertanian ketahanan tangan lingkungan hidup kelautan dan aspemtanan |oo32| energi sumber daya mineral j17| kehutanan ) tol 5ildaya saing daerah tidak tercapai . hasil evaluasi masing masing urusan dalam kelompok daya saing daerah diuraikan secara rinci sebagai berikut: pekerjaan umum indikator kinerja urusan pekerjaan umumefisiensi penggunaan air irigasi musim kemarau, revitalisasi jaringan irigasi, peningkatan peran serta petani masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, pengendalian bahaya banjir, peningkatan jalan aspal, perbaikan jalan, peningkatan jalan poros desa, peningkatan bab ii jumlah ruas jalan terkondisi baik, peningkatan jumlah unit jembatan terkondisi baik, penurunan jumlah timbunan sampah, prosentase jumlah timbunan sampah terangkut tpa, fasilitasi program pengelolaan pengolahan sampah berbasis masyarakat terpadu dgn konsep skala kawasan permukiman perkotaan, rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer, dan penyusunan rp4dkerjaan umum sampai dengan tahun target capaian indikator kinerja capaian target read alma daya air konservasi tercapai rehabilitasi kawasan lindung daerah aliran sungai kabupaten kendal efisiensi tidak penggunaan air tercapai irigasi musim kemarau pia jaringan irigasi tercapai peningkatan tidak peran serta tercapai petani magyar akan dalam pengelolaan sumber daya air paman terdapat bahaya banjir tercapai aim binaraga ban jalan aspal tercapai dare jalan y0) tercapai peningkatan tidak desa peningkatan tidak jumlah ruas tercapai jalan terkondisi baik bab ii target capaian indikator kinerja capaian target read peningkatan tidak jumlah unit tercapai jembatan terkondisi baik pemeliharaan tercapai infrastruktur jalan dan jembatan perdesaan penetapan tercapai kawasan lokasi strategis perkotaan penetapan tercapai kawasan pusat lokasi lokasi pertumbuhan perdesaan adam minum penyusunan tercapai spam perdesaan peningkatan tercapai kapasitas pelayanan dam kawasan perkotaan, sesuai target mdg's aman limbah pembangunan tercapai prasarana air lokasi limbah sistem setempat site pembangunan tercapai prasarana air lokasi limbah sistem terpusat @lremapma persamaan penurunan tidak jumlah tercapai timbunan sampah sebanyak prosentase tidak jumlah tercapai timbunan saya sampah terangkut tpa agam mamasa terdapat program kawasan tercapai bab ii target capaian indikator kinerja capaian target ram pengelolaan pengolahan berkata sampah berbasis masyarakat terpadu dgn konsep skala kawasan permukiman perkotaan bidang drainase rehabilitasi dan tidak normalisasi tercapai saluran drainase primer bidang permukiman penyusunan rp4d tidak kecaman tercapai tan penetapan kasih tercapai fisika lokasi lokasi bidang bangunan gedung dan lingkungan penyusunan data tercapai base bangunan sistem lingkungan data base penyusunan tercapai rencana induk sistem pemadam kebakaran sumber: binaraga sumberdaya air, energi, dan sumberdaya mineral, perumahan indikator urusan perumahan meliputi: realisasinya bantuan peningkatan kualitas permukimandan tersusunnya program peningkatan kualitas permukiman. capaian kinerja perumahan menunjukan sebanyak indikator yang ditetapkanumahan sampai dengan tahun status target capaian indikator kinerja capaian target rpm realisasinya tercapai bantuan paket paket paket paket peningkatan kualitas permukiman (paket) tercapainya tercapai pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah daerah dari kegiatan program. tersusunnya tercapai peraturan tentang bangunan dan gedung tersusunnya tercapai program peningkatan kualitas permukiman sumber: dinas cipta karya dan tata ruang, penataan ruang capaian kinerja penataan ruangdalah tersusunnya dokumen rencana program pembangunan pemanfaatan ruang dari masing masing satuan kerja perangkat daerah skpd). perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini: tabel capaian urusan penataan ruang sampai dengan tahun target capaian indikator kinerja capaian target rpm tersusunnya tercapai dokumen trk dtk tiap kecamatan wilayah kab. kendal bab ii rekapitulasi program dan kegiatan skpd . dinas pendidikan.oocooooooooooo akademi kebidanan .oooooooooooooo dinas kesehatan .ococoooooooooooo rumah sakit umum daerah dr. secondo . puskesmas .oooocoooooooooooooooooooooooooooooi dinas bina marga, sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral .ooocooooooooooooo dinas cipta karya dan tata ruang . badan perencanaan pembangunan daerah . dinas perhubungan .oooooooooooooooooo badan lingkungan hidup .ooooooooooooo dinas kependudukan dan pencatatan sipil . badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana .oocoooooooooooooooonnn dinas sosial .ocococoooooooooooooooooo. dinas tenaga kerja dan transmigrasi . dinas koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah .oococooooooooooooooooooooo. badan penanaman modal dan perizinan terpadu dinas kebudayaan dan pariwisata . dinas pemuda dan olahraga .i.i.iid kantor kesatuan bangsa dan politik . satuan polisi pamong praja .i.iyy bagian umum sekretariat daerah kabupaten kendal.ococooooooooooooooooooooooo.' bagian organisasi sekretariat daerah. bagian hubungan masyarakat sekretariat daerah.ocoocooooooooooooooooooo.cbooo.o.' bagian hukum sekretariat daerah. bagian tata pemerintahan sekretariat daerah . bagian perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah.oocoooooooo bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah.ocoooooooooooooooooooooooo.i' bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah target capaian indikator kinerja capaian target rpm tersusunnya tercapai dokumen trk kawasan strategis tiap kecamatan tersusunnya tercapai dokumen rtl kawasan pengembangan tiap kecamatan tersusunnya tidak dokumen rencana tercapaitercapai sosialisasi pegiat kegiatan regia perencanaan tata tan ruang masing sosial sosial sosial masing wilayah sasi sasi di: isasi kelurahan di: kel di: kecamatan kel desa kabupaten kendal. esa kel. ds. ds. karang teror plant sari ejo ran kec. kec. kec. kendal peta kalsel, kel. non, ds. kalbu ds. putih ntu peta argo wetan non kec. kec. kec. kali kendal peta ngu, kel. non, ds. jetis ds. honor kec. pena ejo kendal unggul kec. kel. kali peduli kec. ngu, kec. peta ds. kendal non, lawan kel ds. sari gilir mark kec. kec. oul weberi, kendal ds. ds. kec. sumber dolok peta ragu rto non, kec. kec. ds. weberi, kali tugu ds. ngu, sambo ds. kec. sari borok peta kec. kec. non, weberi, brands ds. ds. ong, arti bab ii target capaian indikator kinerja capaian target rpm bumi ds. payung jaya kec. kec. kec. weberi, weberi, paten kel ds. on, trump manga ds. kec. unsur won kendal kec. sari ds. weberi, kec. keto ds. paten mulyo karang on, kec. anom ds. brang kec. pido song, weberi) ds. weta sidorejo kec. kec. brang paten song) on, ds. moro rejo kec. kali ungu, ds. raja kuno kec. kali ungu) sumber: dinas cipta karya dan tata ruang, pertanahan indikator capaian urusan pertanahan meliputi: pelaksanaan sosialisasi sistem pendaftaran, meningkatnya jumlah tanah yang disertifikatkan, tingkat kualitas pelayanan administrasi pertanahan, tertib penetapan arahan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya, tertib administrasi pertanahan. capaian kinerja urusan pertanahan seluruh indikator telah mencapai target yang ditetapkan dalamtanahan sampai dengan tahun status target capaian indikator kinerja capaian target rpm pelaksanaan tercapai sosialisasi sistem pendaftaran (kegiatan) meningkatnya tercapai jumlah tanah yang disertifikatkan yo) tingkat kualitas tercapai pelayanan administrasi pertanahan tertib penetapan tercapai arahan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya luas lahan) tertib administrasi tercapai pertanahan sumber: bagian pemerintahan, perhubungan indikator kinerja perhubungan, peningkatan prasarana sarana untuk memfasilitasi meningkatnya aktivitas penumpang terminal weberi,, peningkatan prasarana sarana jalan untuk memfasilitasi, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, meningkatnya jumlah kendaraan tidak bermotor, peningkatan sdm perhubungan (orang), peningkatan pelayanan angkutan, peningkatan keselamatan llahubungan sampai dengan tahun status indikator target capaian kinerja capaian target rpm meningkatnya buah tercapai jumlah weberi, terminal tipe boja, kabupaten sukorejo, kendal (buah) sepiring tersusunnya tercapai rencana umum jaringan transportasi jalan (kegiatan) ana terdapat tercapai terdapat tercapai tidak merapat terdapat tercapai peningkatan prasarana sarana untuk memfasilitasi meningkatnya aktivitas penumpang terminal boja lane ria terdapat naik (orang) penumpang tercapai turunweberi sae terdapat naik (orang) tercapai |b. penumpang tidak bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm oma oma tiang kano erat naik (orang) tercapai penumpang tidak turun tercapai (orang) peningkatan tidak prasarana unit tercapai sarana jalan untuk memfasilitasi meningkatnya jumlah kendaraan bermotor (unit) meningkatnya tidak jumlah buah tercapai kendaraan tidak bermotor (buah) peningkatan tidak keselamatan kecelakaan tercapai lla (kasus kecelakaan) peningkatan tidak sdm orang tercapai perhubungan (orang) peningkatan tidak pelayanan kendaraan tercapai angkutan (kendaraan) sumber: dinas perhubungan, komunikasi dan informatika indikator urusan komunikasi dan informatika meliputi: perdesaan yang mendapat pelayanan akses telekomunikasi, perdesaan yang mendapat pelayanan akses internet, dan diklat bintik sdm bidang komunikasi dan informatika. capaian kinerja urusan komunikasi dan informatikakomunikasi dan informatika sampai dengan tahun status target capaian indikator kinerja capaian target rpm perdesaan yang tercapai mendapat pelayanan akses telekomunikasi perdesaan yang tidak mendapat tercapai pelayanan akses internet yo) diklat bintik sdm tercapai bidang komunikasi dan informatika sumber: dinas komunikasi dan informatika pariwisata indikator capaian kinerja urusan pariwisata meliputi: meningkatnya jumlah sdm kepariwisataan, meningkatnya lama tinggal wisatawan, meningkatnya rata rata pengeluaran wisatawan harian, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, meningkatnya pendapatan daerah dari kunjungan wisata, pengembangan daerah tujuan wisata potensial, meningkatnya jumlah event pariwisata daerah, meningkatnya jumlah event mice meeting, incentive travel, conference and exhibition) daerah, meningkatnya jumlah anggota kelompok sadar wisata, meningkatnya jumlah umkm dan industri kreatif, dan terciptanya desa wisata. capaian indikator kinerja tersebut sebanyak tercapai dan indikator tidak tercapai. indikator yang tidak tercapai adalah: meningkatnya jumlah event pariwisata daerah, dan meningkatnya jumlah umkm dan industri kreatifpariwisata status indikator target capaian kinerja capaian target rpm meningkatnya tercapai jumlah sdm kepariwisataan vo) meningkatnya tercapai wisatawan (hr) meningkatnya tercapai rata rata pengeluaran wisatawan harian meningkatnya tercapai jumlah kunjungan wisatawan meningkatnya tercapai pendapatan daerah dari kunjungan wisata yo) pengembangan tercapai daerah tujuan wisata potensial (buah) meningkatnya tidak jumlah event tercapai pariwisata daerah (buah) meningkatnya tercapai jumlah event mice meeting, incentive travel, conference and exhibition) daerah (buah) meningkatnya tercapai jumlah anggota kelompok sadar wisata (orang) meningkatnya tidak jumlah umkm tercapai dan industri kreatif (unit) terciptanya tercapai desa wisata (desa) sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata koperasi umkm capaian indikator koperasi dan umkm menunjukan dari indikator, sebanyak indikator tercapai, dan indikator tidak bab ii tercapai. indikator yang tidak tercapai antara lain: jumlah koperasi yang mengakses kredit pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainya, jumlah koperasi aktif, dan rata rata persentase pendapatan retribusi pasar daerah. perkembangan capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: tabel capaian urusan koperasi dan umkm sampai dengan tahun target read indikator kinerja capaian target rpm jumlah koperasi tercapai yang berbadan unit hukum (unit) persentase umkm 67y0 tercapai yang mempunyai sup, tdp dan lainnya jumlah koperasi tidak yang mengakses tercapai kredit pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainya (unit) jumlah usaha tercapairata rata jumlah y60 tercapai wirausaha baru vo) meningkatnya tercapai jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima bantuan teknologi tepat guna (unit) jumlah produk tercapai unggulan umkm (unit) fee mp bsd bia seri aktif (unit) unit tercapai persentase tercapai koperasi melaksanakan rat yo) koperasi yang sehat "ilpametase h8) mom reagan persentase tercapai bab ii age capaian indikator kinerja capaian target rpm pendapatan retribusi pasar daerah sumber: dinas koperasi dan umkm, industri indikator kinerja urusan industri meliputi: persentase pembentukan kelembagaan kluster ikm melalui pendekatan ovo, jumlah industri yang telah memiliki ijin usaha, persentase sentra industri yang telah dikembangkan jumlah industri, persentase ikm yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi, persentase ikm yang menghasilkan jenis produk bersertifikasi sesuai dengan standar produk nasional, persentase industri yang telah menerapkan standar industri, persentase jejaring kerjasama antara ikm dengan industri berskala menengah dan besar, persentase sdm yang mengikuti pelatihan ketrampilan, persentase usaha ikm yang memperoleh bantuan peralatan dan persentase produk ikm yang dipasarkan. capaian kinerja urusan industri. tabel capaian urusan industri sampai dengan tahun status kinerja capaian target rpm persentase tidak pembentukan tercapai kelembagaan kluster ikm melalui pendekatan ovo (s0) jumlah industri yang telah memiliki ijin usaha sisi) persentase terap sentra industri yang telah dikembangkan per tahun) bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm jumlah tidak industri ditarget per tahun) persentase terap ikm yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi yo) persentase tidak ikm yang tercapai menghasilkan jenis produk bersertifikasi sesuai dengan standar produk nasional persentase tidak industri yang tercapai telah menerapkan standar industri vo) persentase tidak jejaring tercapai kerjasama antara ikm dengan industri berskala menengah dan besar (s0) persentase tidak sdm yang tercapai mengikuti pelatihan ketrampilan vo) persentase usaha ikm yang memperoleh bantuan peralatan |a. persentase terap produk ikm yang dipasarkan vo) sumber: dinas perindustrian dan perdagangan, perdagangan keberhasilan kinerja urusan perdagangan diukur melaluyaitu: bab ii bagian administrasi keuangan sekretariat daerah.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah . dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah .ooooocooooooooooooooooooooooooooo.' inspektorat .ooooooooooooooooooooooooooooooooo. badan kepegawaian daerah.oi.i. kecamatan kota kendal .cooooooo. kecamatan patron .ooocoooooooooooooooooo kecamatan pegangan .oocoooooooooooo kecamatan weberi .oococoooooooooooooooooo. kecamatan gemuk .ooooooooooooooooooooooooooo kecamatan sepiring.oococoooooooooooo kecamatan kaliwungu .ooooooooooooo. kecamatan rangsang .oooooooooooooo kecamatan boja.ooocoocooooooooo. kecamatan limbangan .ooooooooooooooooooooo kecamatan singorojo .ccoooooooooo. kecamatan sukorejo .ococoooooooooo. kecamatan paten .ooooooooooooooooo. kecamatan pagaruyung .ooooooooooo kecamatan patungan.oooooooooo. kecamatan rowosafi .oococooooooooooooooooo. v 27d kecamatan kangkung .ooooooooooooooooooooooo kecamatan ringinarum .oooooooooooooooooooo kecamatan ngampel .oocooooooooooooooooo kecamatan kaliwungu selatan .ei.ei.i.i.i badan penanggulangan bencana daerah . badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan .oococoooooooooooooooooooooooo.i' badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa .oooooooooooooo. dinas komunikasi dan informatika . kantor perpustakaan dan arsip daerah . dinas pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan .oooooooooooooooooooooooooo. nilai eksport non migas jumlah pasar tradisional yang dibangun, dan jumlah pembinaan pelaku usaha bidang perdaganganrdagangan sampai dengan tahun capai status indikator target capaian capaian kinda s01o rea rpm nilai yo th tidak eksport tercapai non migas (juta dollar) ( o th) jumlah tercapai promosi dan pameran skala regional, nasional, internasional (keg) jumlah tercapai dokumen tentang data dan informasi kebijakan dan peluang pasar luar negeri (dok) jumlah tidak pasar tercapai tradisional yang dibangun unit per tahun) persentase tercapai ketersedian bahan kebutuhan pokok tidak masyarat tercapai yo) jumlah pembinaan pelaku usaha tercapai bidang pedagang persentase bab ii capai status indikator target capaian capaian kinerja resin rpm perusahaan yang memiliki sup per tahun) jumlah tercapai pengujian tera metrologi jumlah tercapai pengawas peredaran barang dan jasa jumlah sosialisasi 80y6 tercapai pelindung gan konsumen persentase peningkat pembinaan pedagang kaki lima sumber: dinas perindustrian dan perdagangan, penanaman modal indikator kinerja urusan penanaman modal sebanyak indikator, dari indikator tersebut hanya terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu nilai realisasi investasi (swasta) baru, perluasan dan atau pengembangan yang masuk kabupaten kendal. capaiannya selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini: tabel capaian urusan penanaman modal sampai dengan tahun status target capaian indikator kinerja capai target rpm danang arctan promo dan fedasama) investasi jumlah kegiatan tercapai promosi investasi yang diikuti dilaksanakan. persentase tercapai ketersediaan bab ii status indikator kinerja target capai capaian target rpm layanan investasi online sesuai perkembangan teknologi. jumlah tercapai jangkauan orang orang pemantauan, peng peng pengendalian usaha usaha dan pengawasan terhadap kegiatan investasi. .u investasi jumlah seluruh tercapai perijinan yang diterbitkan. jumlah tercapai pengusaha pero orang orang orang tangan yang penyu penyu| penyu mendapatkan saha saha saha layanan fasilitas untuk merencanakndapatkan saha saha persetujurealisasikan saha saha investasi baru, perluasan dan atau pengembangan. nilai realisasi ,83t tidak investasi unit unit tercapai (swasta) baru, senilai senilai perluasan dan rp. atau pengembangan yang masuk kabupaten kendal. bab ii status target capaian indikator kinerja capai target rpm program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah jumlah kegiatan tercapai kajian potensi, peluang dan layanan investasi yang dilaksanakan. jumlah jenis jenis tercapai dokumen doku doku perkembangan investasi kabupaten kendal yang disusun. sumber: badan penanaman modal dan perijinan terpadu, pertanian indikator urusan pertanian meliputi:, tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian perkebunan daerah,, tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian perkebunan, tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan, angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular, tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi komoditas peternakan, tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan, dan tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi peternakan. hasil capaian kinerja urusan pertanian menunjukan sebanyak indikator tercapai, dan indikator tidak tercapaitanian sampai dengan tahun target capaian indikator kinerja capaian target rpm tingkat ketersediaan tercapai y0) tingkat daya serap tercapai pasar terhadap hasil produksi pertanian perkebunan daerah tingkat pemanfaatan tidak teknologi tepat guna tercapai dalam menunjang peningkatan hasil produksi komoditas hasil pertanian perkebunan vo) tingkat produktivitas, tercapai kualitas dan hasil produksi pertanian perkebunan pertumbuhan) tingkat kinerja tenaga tercapai penyuluh pertanian lapangan angka kesakitan dan ai) tercapai kematian ternak akibat ai) penyakit menular (kasus) tingkat produktivitas, tercapai kualitas dan hasil produksi komoditas peternakan pertumbuhan) tingkat daya serap tercapai pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan tingkat pemanfaatan tercapai teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi peternakan sumber: dinas pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, ketahanan pangan ketahanan pangan memiliki indikator kinerja sebanyak indikator, meliputi: ketersediaan bahan pangan khususnya beras, bab ii ketersediaan bahan pangan khusus konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (jagung), dan jumlah lumbung pangan desa. capaian kinerja urusan ketahanan pangan menunjukan seluruh target urusan ketahanan pangan telah tercapai. perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. tabel capaian urusan ketahanan pangan sampai dengan tahun target indikator kinerja capaian target rpm peningkatan ketersediaan pangan ketersediaan tercapai bahan pangan khususnya beras s0) ketersediaan tercapai bahan pangan ton ton ton khusus konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (jagung) kamumatyanan konsumsi pangan meningkatnya tercapai konsumsi protein hewani masyarakat sebesar y60 per tahun dan tercapainya konsumsi protein hewani sebesar gram kapita ha pada tahun yo) peningkatan jumlah lumbung pangan yang terbangun jumlah unit tercapai lumbung pangan desa (unit) sumber: badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, bab ii lingkungan hidup urusan lingkungan hidup memiliki indikator kinerja, dari indikator tersebut sebanyak tercapai dan tidak tercapai. indikator yang tidak tercapai yaitu: persentase usaha kegiatan memenuhi baku mutu air, persentase usaha kegiatan memenuhi baku mutu udara, dan berkurangnya luas lahan kritis. perkembangan capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini: tabel capaian urusan lingkungan hidup sampai dengan tahun target capaian indikator kinerja capaian target rpm persentase tidak usaha kegiatan tercapai memenuhi baku mutu air persentase tidak usaha kegiatan tercapai memenuhi baku mutu udara persentase tercapai tindaklanjut aduan kasus lingkungan berkurangnya tidak luas lahan kritis tercapai ha) berkurangnya tercapai luas kerusakan pesisir ha) jumlah kec tercapai kecamatan sosialisasi baliho lingkungan kecamatan) jumlah data tercapai informasi lingkungan tersedia dokumen sld pertahun) sumber: badan lingkungan hidup, oo. kelautan dan perikanan urusan kelautan dan perikanan memiliki indikator kinerjameningkatnya produksi perikanan budidaya air payau, meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar, bab ii meningkatnya produksi perikanan tangkap perairan umum, meningkatnya tingkat konsumsi ikan, dan meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh pertanian perikanan. perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini: tabel capaian urusan kelautan dan perikanan sampai dengan tahun indikator target capaian kinerja capaian target rpm meningkatnya tercapai produksi perikanan tangkap (ton) meningkatnya tidak produksi tercapai perikanan budidaya air payau (ton) meningkatnya tidak produksi tercapai perikanan budidaya air tawar (ton) meningkatnya tidak produksi tercapai perikanan tangkap perairan umum (ton) meningkatnya tidak tingkat tercapai konsumsi ikan (kg kap tahun) meningkatnya unit unit unit tercapai jumlah unit unit usaha pengolahan ikan meningkatnya tercapai rata rata pendapatan nelayan per tahun) meningkatnya 11y6 15y6 tercapai rata rata pendapatan pembudidaya ikan tingkat kinerja y6o 80y6 tercapai tenaga penyuluh pertanian perikanan bab ii indikator target capaian kinerja capaian target rpm meningkatnya tidak peran dan tercapai fungsi kelembagaan penyuluh pertanian perikanan tingkat 70y0 75y tercapai pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang pertanian perikanan tingkat y60 y60 tercapai kesadaran sebagai petani untuk menciptakan budidaya secara organik lingkungan pertanian perikanan sumber: dinas kelautan dan perikanan, pp. energi sumber daya mineral urusan energi sumberdaya mineral memiliki indikator kinerja dari indikator tersebut sebanyak indikator tercapai, dan indikator tidak tercapai. indikator yang tidak tercapai antara lain: jumlah ijin usaha pertambangan, jumlah ijin usaha ketenagalistrikan, jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha ketenagalistrikan, dan jumlah peraturan daerah peraturan bupati tentang ketenagalistrikan kabupaten kendal. kehutanan indikator kinerja urusan kehutanan adalah: tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan, peningkatan produksi hasil hutan, peningkatan rehabilitasi hutan, tingkat partisipasi masyarakat tehadap upaya pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan kota, tingkat kinerja tenaga penyuluh kehutanan lapangan, meningkatnya peran dan fungsi bab ii kelembagaan penyuluh kehutanan, tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam kehutanan, tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan budidaya secara organik lingkungan kehutanan. capaian kinerja urusan kehutanhutanan sampai dengan tahun target status indikator kinerja rpm capaian capaian target rpm tingkat pelanggaran tercapai terhadap ketentuan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan peningkatan produksi tercapai hasil hutan pee mal das mid kesan hutan tingkat partisipasi tidak masyarakat tehadap tercapai upaya pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan kota vo) tingkat kinerja tenaga tercapai penyuluh kehutanan lapangan meningkatnya peran tercapai dan fungsi kelembagaan penyuluh kehutanan tingkat pemanfaatan y0| tercapai dan daya serap teknologi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam kehutanan tingkat kesadaran tercapai sebagai petani untuk menciptakan budidaya secara organik lingkungan kehutanan sumber: dinas pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, bab ii dinas kelautan dan perikanan .io.oco.i.o. dinas perindustrian dan perdagangan . bab vi. penutup .ooooooooooooooooooooooooocoooo cbooo. vi permasalahan pembangunan kelompok kesejahteraan masyarakat pendidikan masih rendahnya angka partisipasi kasar paud, terbukti apk paud belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar. masih rendahnya partisipasi masyarakat pada pendidikan menengah masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih rendahnya penyelenggaraan pendidikan non formal. masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan kesehatan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi. angka kesakitan demam berdarah masih tinggi atas angka nasional, penemuan infeksi hiv dan aids tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemi flu burung. penyakit penyakit menular infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan dekoratif seperti diabetes melitus dm), kardiovaskular dan kanker (keganasan) cenderung meningkat. kualitas lingkungan rendah. cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah sehat rendah. penerapan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat masih rendah. kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar bab) belum membudaya, dan kebiasaan merokok masyarakat masih tinggi. masih tingginya angka kematian bayi dan ibu. kurangnya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu, belum optimal. sistem perencanaan dan penganggaran belum optimal dan belum terpadu karena dukungan informasi kesehatan yang kurang memadai, baik ketepatan, keakuratan maupun kelengkapan. bab ii dan cenderung stagnan. masih tingginya unmetneed masih tingginya persentase keluarga pra sejahtera dan (termasuk keluarga miskin) terutama perdesaan dan masyarakat nelayan. sosial masih tingginya jumlah pks kabupaten kendal, hal ini dikarenakan peran asks dan swasta belum optimal dalam penanganan dan pembinaan pks. masih rendahnya cakupan penanganan pks. belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti dan non panti dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi pks. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih tingginya kesenjangan antara laki laki dan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan upah kerja perempuan lebih rendah daripada laki laki. belum optimalnya perlindungan hukum dan ham bagi perempuan dan anak, ditunjukan dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. masih rendahnya pendidikan dan angka buta aksara bagi penduduk perempuan, terutama perdesaan.knya kinerja pengurus kelembagoptimalnya kelembagaan sosial ekonomi tingkat kelurahan dalam meningkatkan ketrampilan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam usaha ekonomi keluarga. bah kebudayaan 6s masih rendahnya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah. masih rendahnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian khususnya kesenian tradisional. kurang tersedianya sarana aktifitas seni budaya. kependudukan dan pencatatan sipil tingkat kesadaran penduduk untuk mengurus administrasi kependudukan masih rendah. persentase penduduk yang mengurus ktp tepat waktu baru mencapai sedangkan kepemilikan akte kelahiran baru mencapai ketenagakerjaan tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendah. rendahnya kompetensi pencari kerja dibandingkan dengan tuntutan pasar kerja yang ada, ditandai dengan masih banyaknya pencari kerja yang hanya berpendidikan sma. belum optimalnya peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, ditandai dengan masih adanya pekerja sektor informal pada umumnya belum mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan perlindungan sosial. kepemudaan dan olahraga masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda. pola pola pembibitan olahraga belum berdampak secara baik terhadap penyiapan dan regenerasi atlet, hal ini dapat dilihat masih rendahnya kegiatan kegiatan lomba untuk menyiapkan bibit bibit atlet berprestasi dan peningkatan kapasitas pembina pelatih olahraga belum sesuai harapan dan kebutuhan. pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi belum berjalan dengan baik dan berkelanjutan dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan olahraga pada masyarakat luas belum berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan. sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan dibidang olahraga masih sangat terbatas. belum lengkapnya data data keolahragaan dan kepemudaan. bah ii ketransmigrasian belum optimalnya kerjasama antar wilayah, dalam penyelenggaran transmigrasi. belum optimalnya penyebaran informasi ketransmigrasian kepada masyarakat. rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dalam kemampuan ketrampilan maupun dalam pendanaan. kelompok pelayanan umum kesatuan bangsa dan politik dalam negeri belum optimalnya pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (kantrantibmas) dan pencegahan tindak kriminal, terutama perkotaan dan wilayah perbatasan. belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan, terutama peningkatan kemitraan polisi dan masyarakat dan kesadaran hukum dan hak asasi manusia ham)nerapan perlu spm, sehingga kinerja pelayanan publik belum dapat diukur dengan tepat.yang baru, yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pengelolaan aset daerah dan sistem informasi manajemen sim). perencanaan pembangunan masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan terkait dengan bidang keahlian, keterampilan aparatur dan keterbatasan prasarana dan sarana pendukung perencanaan. belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan pembangunan sektoral, sesuai komitmen internasional dan penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru. bab statistik belum terwujudnya penyajian data informasi yang akurat dan akuntabel, hal ini dapat diketahui masih sering dijumpai ketidaksesuaian atau tidak sinkron antara sumber data yang satu dengan yang lain. kinerja pelayanan data informasi masih rendah, hal ini dapat dilihat dari lambatnya pelayanan dan akses data untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan akan data informasi oleh masyarakat maupun stakeholder terkait. rendahnya kesadaran dan tanggungjawab aparat akan pentingnya data informasi sehingga dampak dari hal tersebut mengakibatkan lambatnya pengumpulan dan pengolahan data serta tingkat keakuratan data masih jauh dari harapan kearsipan belum optimalnya penerapan sistem administrasi kearsipan yang disebabkan oleh masih minimnya sarana prasarana kearsipan.belum memakainya sdm aparatur pengelola kearsipan yang disebabkan oleh minimnya jumlah tenaga arsip skpd. perpustakaan 6sbelum optimalnya pelayanan perpustakaan yang disebabkan oleh minimnya sarana prasarana perpustakaan serta kurangnya tenaga pengelola perpustakaan yang profesionalbab ii kelompok daya saing daerah pekerjaan umum sub bidang sumberdaya air menurunnya kualitas lingkungan perairan sungai, embung, mata air dan air tanah. berkurangnya debit air dan menurunnya kapasitas sumber mata air mengakibatkan beberapa tempat mengalami kekeringan dan krisis air. minimnya upaya konservasi sumber daya air. minimnya upaya pengendalian daya rusak air yang berdampak pada kerusakan elemen lingkungan lain. sub bidang bina marga tidak tegasnya pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. masih belum seluruh jalan poros desa dalam kondisi baik sub bidang perkotaan dan perdesaan masih kelihatan prioritas pembangunan prasarana dan sarana yang terpusat wilayah perkotaan. berubahnya pola pola ruang kawasan perkotaan dan perdesaan akibat perubahan fungsi penggunaan lahan. masih minimnya kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan. sub bidang air minum masih minimnya tingkat pelayanan air bersih kepada masyarakat. masih minimnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat. kebutuhan pemenuhan air bersih dilayani oleh instalasi jaringan air bersih dam baru dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat perkotaan saja. masih tingginya tingkat pencemaran pada sumber air baku, sehingga mutu baku pada air minum dan layak konsumsi masih sangat rendah. bab ii sub bidang air limbah sistem pembuangan air limbah tingkat masyarakat secara umum masih menggunakan sistem unit setempat (on site), sehingga kapasitasnya terbatas dan membutuhkan lahan yang lebih luas. pengembangan sistem sanitasi terpusat (off site) skala komunal masih kurang dikembangkan kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana sarana air limbah. belum disusunnya kelembagaan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah tingkat masyarakat. sub bidang persamaan berkembangnya paradigma yang salah masyarakat bahwa sampah harus secepatnya dibuang tpa, tetapi belum ada upaya mengurangi jumlah timbunan yang masuk dengan cara mengelola dan mengolah sampah sejak dari sumbernya. masih minimnya tingkat pelayanan sistem persamaan kepada masyarakat ketersediaan lahan untuk tpa makin sulit belum adanya pemisahan sampah tingkat rumah tangga. sarana dan prasarana yang ada saat ini belum mendukung adanya pemisahan sampah organik dan sampah non organik. belum ada upaya serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah ditingkat masyarakat. sub bidang drainase belum berkembangnya metode pembuatan sumur resapan untuk menampung air hujan, khususnya pada kawasan perkotaan dengan kepadatan tinggi. rendahnya pengendalian pengembangan kawasan terutama daerah hulu mengakibatkan semakin berkurangnya wilayah tangkapan air (catchment area) dan daerah aliran sungai das). bah ii belum ada peningkatan kapasitas teknik dalam manajemen penyelenggaraan drainase dan pemutusan genangan. sub bidang permukiman semakin padatnya kawasan permukiman perkotaan dan trend arah pengembangan permukiman kawasan perdesaan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. belum ada kebijakan pemerintah untuk merencanakan pembangunan rumah susun dengan sistem vertical houses. masih banyaknya permukiman yang berdiri pada lokasi ilegal (misal permukiman daerah sempadan sungai, permukiman sempadan rel kereta api dan permukiman daerah rawan bencana serta kawasan lindung). sub bidang bangunan gedung dan permukiman masih banyak bangunan berdiri tanpa dilengkapi imb. adanya alih fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan untuk aktivitas sebelumnya. belum semua kawasan ditetapkan pengembangannya melalui rencana tata bangunan dan lingkungan rtl). perumahan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah masih sangat rendah. sulitnya mencari lokasi rumah dan perumahan yang dekat dengan fungsi fungsi pelayanan perkotaan dan kedekatan dengan lokasi kerja. masih minimnya prasarana sarana umum perumahan. optimalisasi kelembagaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan. penataan ruang rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, hal ini ditandai dengan masih banyaknya berkembang permukiman pada kawasan yang diperuntukan bagi fungsi fungsi lindung dan berpotensi untuk berkembang menjadi kawasan kumuh (misal munculnya bab ii permukiman sekitar bantaran sungai dan sepanjang rel kereta api). masih tingginya alih fungsi penggunaan lahan, terutama pada fungsi fungsi yang terkait dengan pengembangan kawasan permukiman yang ditengarai dengan berubahnya lahan dari pertanian non pertanian. pertanahan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum pertanahan dalam masyarakat serta zonasi penggunaan lahan. perhubungan perlunya peningkatan prasarana sarana terminal sukorejo, weberi dan boja, seiring dengan peningkatan prosentase yang dicapai dari penerimaan penumpang yang naik maupun berangkat, serta kenaikan pemasukan dari penumpang yang datang dan turun terminal naik persen dari tahun sebelumnya. belum realisasinya rencana peningkatan terminal boja dari tipe menjadi tipe kurangnya perlengkapan jalan baik secara kuantitas maupun kualitas untuk menunjang manajemen lalu lintas, akibat kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebesar dibanding tahun sebelumnya. pertumbuhan angkutan barang yang mencapai jumlah persentase dari seluruh jenis kendaraan bermotor yang ada. komunikasi dan informatika belum tersusunnya image komunikasi tingkat dessdm khususnya bidang komunikasi dan informatika. pariwisata bah daya saing dan daya jual destinasi pariwisata pada pasar regional, nasional maupun global masih rendah. hal ini ditandai wisatawan kedua obyek wisata yang telah dikelola pemerintah daerah, sebagian besar pengunjung berasal dari lokal kabupaten. masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang pariwisata. hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan, dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata. belum optimalnya destinasi wisata budaya khususnya wisata religi yang potensial meningkatkan pad. koperasi dan usaha kecil menengah terbatasnya akses koperasi dan umkm terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar, sebagian besar koperasi dan umkm mengunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan keberadaan lembaga pengembangan usaha dan lembaga diklat belum memadai. masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola koperasi dan umkm. dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen seadanya. masih rendahnya produktivitas dan daya saing produk koperasi dan umkbelum berkembangnya sentra sentra industri daerah, disebabkan lemahnya struktur industri terutama keterkaitan antara industri hulu dan hilir. terbatasnya ketersediaan sdm industri yang memiliki kompetensi, etos kerja yang tinggi dan profesional. belum terwujudnya kawasan industri yang representatif. bah bab pendahuluan latar belakang amanat peraturan pemerintah nomor tahun tentang tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dinyatakan bahwa rencana kerja pembangunan daerah rkd) merupakan penjabaran rpm tiap tahun. pada dinyatakan bahwa bappeda yang menyusun rkd. penyusunan rkd ini diawali dengan penyusunan rancangan awal rkdyusunan rkd harus memperhatikan rpm, program prioritas nasional, program prioritas provinsi. selain itu komitmen nasional juga menjadi perhatian yaitu millenium development goals), konvensi hak anak (pengarusutamaan hak anak): konvensi beijingkesetaraan dan keadilan gender): konvensi perubahan iklim climate change): dan kesepakatan dakar tentang pendidikan untuk semua education for all). standar pelayanan minimal spm) yang telah dikeluarkan kementrian sebanyak spm juga menjadi perhatian dalam penyusunan rkd tahun anggaran dasar hukum dasar hukum dalam penyusunan rkd kabupaten kendal tahun anggaran mendasarkan peraturan perundang undangan yang berlakudagangan belum optimalnya fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung pelabuhan. 6spenanaman modal belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan) kabupaten kendal yang dapat dipromosikan menjadi peluang usaha baru. terbatasnya sarana pendukung (jaringan jalan, listrik, terbatasnya pelayanan perbankan dan pelabuhan) bagi pengembangan usaha daerah. adanya kesenjangan rencana dengan realisasi penanaman modal semakin dapat ditingkatkan. masih rendahnya investasi daerah baik mdn dan pma, dengan memanfaatkan peluang strategis sepanjang jalur pantai utara, perbatasan dengan kota semarang dan wilayah pesisir serta perdesaan. pelayanan perijinan usaha oleh skpd secara terpadu belum dapat optimal, yang menjadi hambatan dalam penanaman modal dan berpotensi menjadikan ekonomi biaya tinggi. belum optimalnya promosi investasi daerah. belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam rangka promosi dan peningkatan penanaman modal pertanian masih rendahnya penerapan teknologi dalam proses produksi maupun pengelolaan pasca panen (mutu hasil) tanaman pangan dan perkebunan. bab ii masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pertanian yang memadai baik yang berupa infrastruktur fisik maupun non fisik seperti dukungan permodalan bagi petaniramah lingkungan. masih rendahnya kualitas sdm pertanian. hal ini akan berpengaruh pada teknik budidaya, pengelolaan manajemen agribisnis dan kesadaran berkelompok tani. ketahanan pangan belum bertanya ketersediaan kebutuhan pokok, surplus pangan masih pada pangan sumber karbohidrat (padi dan jagung), sedangkan sumber protein dari kedelai masih defisit. masih tingginya ketergantungan pada beras. sumber bahan pangan pokok karbohidrat lain adalah palawija dan sumber protein yang berasal dari daging, telur dan susu, namun tingkat konsumsinya masih rendah. dengannya ketahanan pangan tingkat rumah tangga. ketahanan pangan tingkat rumah tangga ditentukan oleh akses dan penyerapan pangan. lingkungan hidup tingginya potensi pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan atau kegiatan umkm, menengah besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi maupun kegiatan lainnya telah menurunkan kualitas lingkungan meningkatnya penggunaan bahan bahan berbahaya dan beracun yang belum dikelola secara benar menimbulkan resiko yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan belum optimalnya penanganan lahan kritis daerah tangkapan das dan daerah resapan air meningkatnya kerusakan lingkungan pesisir dan laut akibat abrasi yang merusak permukiman, tambak dan fasilitas umum lainnya rendahnya luasan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk mempertahankan proses proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup bah kelautan dan perikanan 6s menurunnya produksi perikanan tangkap perairan laut disebabkan terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan (over fishing).. terjadinya degradasi (kerusakan) lingkungan pada perairan laut akibat penggunaan alat tangkap dan bahan bahan yang tidak ramah lingkungan. masih rendahnya tingkat pendapatan nelayan kecil dan pembudidaya ikan. energi dan sumberdaya mineral 6s belum adanya pengembangan teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan. belum adanya penetapan wilayah pertambangan dan pertambangan rakyat. masih terdapat rumah tangga perdesaan yang belum terlayani listrik, terutama wilayah terpencil, diperkirakan antara dari jumlah rumah tangga. masih terdapat pengelolaan usaha pertambangan yang bersifat eksploitatif dan tanpa ijin peti dan cenderung merusak lingkungan dan sumber daya air. kehutanan masih tingginya luasan lahan kritis akibat illegal login. kurang memanfaatkannya hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki potensi ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkbah ii bab iii rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan arah dan kebijakan ekonomi daerah kondisi perekonomian kabupaten kendal pada tahun relatif tumbuh dengan baik seiring dengan perkembangan ekonomi nasional yang semakin kondusif. pertumbuhan ekonomi kabupaten kendal pada tahun menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun pertumbuhan ekonomi kabupaten kendal pada tahun sebesar meningkat menjadi sebesar pertumbuhan ekonomi tersebut masih bawah pertumbuhan ekonomi jawa tengah yang pada tahun mencapai dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun sebesar peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten kendal terlihat pada gambar berikut: gen keep vas6 net @@m kabupaten kendal size provinsi jawa tengah gambar trend pertumbuhan ekonomi kabupaten kendal (sumber bps, perkembangan perekonomian nasional dan regional memberikan dampak langsung pada kondisi perekonomian kabupaten kendal, oleh karena itu isu isu nasional dan bahkan isu global yang sedang berkembang saat ini perlu mendapatkan perhatian daerah dalam menetapkan target capaian ekonomi makro pada tahun mendatang. permasalahan ekonomi nasional seperti terjadinya kelangkaan bbm bersubsidi khususnya solar perlu mendapatkan perhatian karena akan menjadi pemicu peningkatan inflasi karena menghambat distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. selain itu tingginya harga bawang merah dan bawang putih serta cabai pada bab mi awal maret juga dapat menjadi pemicu inflasi yang mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat. pengurangan subsidi bahan bakar minyak bbm) pada tahun diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat termasuk kebutuhan akan transportasi. dalam hal perencanaan program kegiatan, diperlukan penanaman program bagi masyarakat rentan dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok serta peningkatan ketahanan pangan. sehingga diharapkan pada tahun kondisi perekonomian akan kembali normal dan tetap tumbuh lebih baik walaupun mengalami sedikit perlambatan. seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan pada tahun terjadi peningkatan pendapatan riil masyarakat. sebagaimana amanat inpres tahun tentang pembangunan berkeadilan, oleh karena itu rkd harus memiliki semangat dan kebijakan pro growth, pro justice dan pro poor. perkembangan ekonomi yang semakin baik perlu terus dijaga sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah tahun perlu didukung kebijakan penyediaan infrastuktur yang memadai serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. pada tahun diharapkan pertumbuhan ekonomi kabupaten kendal tidak hanya terjadi pada peningkatan konsumsi melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. kenaikan aktivitas ekonomi dan investasi ini merupakan solusi atas berbagai permasalahan kabupaten kendal yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi dengan membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif. untuk mencapai sasaran rkd arah kebijakan ekonomi kabupaten kendal tahun ditekankan upaya mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, adapun rincian arah kebijakan ekonomi diuraikan sebagai berikut: optimalisasi kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna meningkatkan daya saing daerah penguatan kebudayaan umkm, optimalisasi daya saing koperasi serta pengembangan kewirausahaan. optimalisasi produktivitas industri kecil, menengah dan besar untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja. peningkatan realisasi investasi dan optimalisasi iklim usaha (ease doing business) melalui penyederhanaan pelayanan perijinan investasi. bab optimalisasi pelaksanaan program program dan kegiatan prioritas yang hasilnya memberikan kemanfaatan langsung serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. optimalisasi pencapaian target sasaran pembangunan nasional maupun daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan penguatan dan pengembangan penguasaan iptek dan inovasi teknologi dalam mendukung perluasan ekonomi arah, kebijakan dan kerangka pendanaan daerah pada tahun apbd kabupaten kendal rata rata tumbuh per tahun. pada tahun terjadi peningkatan pendapatan yaitu dari rp. pada tahun meningkat menjadi rp. pada tahun dan meningkat lagi pada tahun menjadi belanja daerah kabupaten kendal tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun pada tahun pendapatan diproyeksikan meningkat menjadi rp. peningkatan pendapatan pada tahun dialokasikan pada belanja langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan apbd kabupaten kendal tahun antara lain: realisasi pajak daerah dan retribusi daerah ta. diasumsikan bisa melebihi realisasi tahun proses pendarahan pbb bisa berjalan dengan sukses sehingga pendapatan dari pbb yang dulunya menjadi pajak pusat sekarang bisa menambah pajak daerah. dana perimbangan alumninya tidak berkurang dari tahun bahkan diharapkan lebih. rumus baku penentuan kenaikan dan penurunan dau didasarkan pada alokasi dasar ditambah celah fiskal alokasi dasar kebutuhan aparatur daerah celah fiskal kemampuan keuangan fiskal daerah dan berapa kebutuhan fiskal daerah komponennya adalah data jumlah penduduk yang valid index pembangunan manusia index kejahatan kontruksi pdrb bab adapun rincian apbd serta proyeksi dirinci sebagai berikut: tabel anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kendal tahun dan target tahun (dalam rupiah) urai hanbab iii urai bantuan keuangan dari provinsi pendapatan hibah belanja daerah belanja tidak langsung belanja pegawai belanjabab urai penerimaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | penerimaan pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah skpd) penerimaan kembali dana cadangan dari bank jateng (penerimaan piutang daerah|pembentukan dana cadangan tooooooooo| | pengembalian dprd | caps70o00| pembiayaan netto sumber: dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah kabupaten kendal, bab iii selama kurun waktu apbd kabupaten kendal selalu mengalami kondisi defisit. pemerintah kabupaten kendal mengupayakan untuk mengurangi defisit dari tahun tahun. pada tahun defisit yang terjadi masih atas bahkan pada tahun dengan asumsi belanja pegawai naik dan belanja lain tetap, diperkirakan defisit akan meningkat menjadi sebesar kondisi tersebut harus diwaspadai dan diupayakan agar defisit anggaran terus dapat dikurangi. pemerintah kabupaten kendal berupaya menutup defisit anggaran tersebut dengan menggunakan siapa dan penerimaan piutang daerah. tabel perbandingan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah pada apbd kabupaten kendal tahun dan target tahun mnt mao few eeg tahun pendapatan daerah belanja daerah surplus defisit surplus defisit sitasore7o72| @rasa21507| osossnsaass| inpanosassana| lisoesssrasa2 see rasa0| oneness7ss0| l20n1ss0s0es5 oe500101858| aon aantamamngsi tamasoamasi| ket: proyeksi sumber: dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah kabupaten kendal, arah kebijakan anggaran yang diambil pada tahun secara umum adalah sebagai berikut. meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah pad). menghindari pengajuan pinjaman daerah baru pada tahun untuk mengurangi beban apbd pada tahun belanja daerah digunakan untuk mengoptimalkan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja skpd yaitu penyusunan berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil semaksimal mungkin untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, efektivitas, dan efisiensi anggaran. pembelanjaan dana alokasi umum dau), prioritas penggunaannya diarahkan, serta pembangunan fisik babab sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. pembelanjaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan penggunaannya untuk sarana dan prasarana. pembelanjaan dana alokasi khusus dak) digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. arah kebijakan pendapatan daerah pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi tiga jenis. pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: pendapatan asli daerah pad),meliputi pendapatan hibah, pendapatanpada tahun proporsi pendapatan asli daerah pad) sebesar dari total pendapatan daerah yaitu sebesar rp. sedangkan pendapatan daerah sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan dengan proporsi dan lain lain pendapatan daerah yang sah pada tahun proporsi pendapatan asli daerah diperkirakan naik menjadi kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pajak daerah karena pbb sudah diserahkan sepenuhnyatarget struktur pendapatan daerah kabupaten kendal pada tahun dan tahun disajikan pada tabel berikut. bab tabel target pendapatan daerah kabupaten kendal tahun dan tahun mal ama teresa ren pendapatan daerah pendapatan asli hasil pajak daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yanh dipisahkan lain lain pendapatan dana perimbangan bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum lain lain pendapatan daerah .47y6rovinsi pendapatan hibahsejak tahun pad kabupaten kendal mengalami kenaikan namun pada anggaran penetapan tahun pad mengalami peningkatan sebesar peningkatan tersebut disebabkan pemungutan pajak dan retribusi daerah semakin intensif. pada tahun pad diperkirakan tumbuh sebesar realisasi dan pertumbuhan pad kabupaten kendal selama tahun serta target pad kabupaten kendal tahun dan ditampilkan pada tabel berikut. tabel pendapatan asli daerah pad) kabupaten kendal realisasi tahun dan target tahun tahun jumlah rp) pertumbuhan bab iii sel san sonata (event semaamaoia| aga dana amaoamoooo| asas dal ma| asiooani| sumber: dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah kabupaten kendal, dppkad mempunyai target peningkatan pendapatan sebesar dari apbd, untuk mencapai target tersebut ditempuh melalui dua strategi pengelolaan pendapatan daerah, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. intensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui: bersama skpd pengelola pendapatan, ekspor potensi pendapatan menyusun rencana pendapatan dalam satu tahun anggaran dan breakdown rencana per bulan cc. survey lapangan guna penyusunan potensi pendapatan evaluasi dan monitoring triwulanan terhadap realisasi pendapatan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan skpd pengelola pendapatan sedangkan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui cara: selalu memperbaharui basis data potensi pendapatan baik pajak daerah maupun retribusi daerah dengan aktif melaksanakan pendataan lapangan memetakan potensi pad sebagai dasar penentuan target pendapatan melaksanakan pengkajian potensi pendapatan guna kemungkinan pengembangan sumber sumber pendapatan baru selalu mengkaji dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku guna penyiapan produk hukum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan daerah kabupaten kendal dari tahun sampai dengan tahun didominasi oleh sisa lebih pembiayaan anggaran siapa) tahun sebelumnya. pada tahun penerimaan pembiayaan daerah juga diproyeksikan masih didominasi oleh siapa tahun sebelumnya, selain dari penerimaan pembiayaan daerah. walaupun pada tahun diperkirakan siapa mengalami penurunan karena penyerapan anggaran yang lebih baik pada tahun ini. bab perkembangan penerimaan pembiayaan daerah kabupaten kendal pada pembiayaan tahun dapat dilihat pada tabel tabel kinerja penerimaan daerah kabupaten kendal realisasi tahun dan target tahun penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya penerimaan pinjaman daft palas aamomooo penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah skpd) han neng 2asosaoo| daerah penerimaan kembali cadangan tujuan dari bank jateng sumber: dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah kabupaten kendal, optimalisasi sumber penerimaan daerah yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu penggunaan lpa dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan digunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran pokok utang yang akan jatuh tempo, ataupun pengeluaran pembiayaan lain yang timbul sebagai akibat pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan. arah kebijakan belanja daerah, terdiri dari: belanja tidak langsung, belanja tidak terduga. belanja langsung, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. dalam struktur apbd kabupaten kendal tahun belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan. asumsi dalam proyeksi belanja adalah peningkatan belanja pegawai sebesar dan belanja lainnya tetap bab ii seperti pada tahun sebelumnya. struktur belanja daerah kabupaten kendal pada tahun dan proyeksi secara lengkap disajikan pada tabel berikut. tabel target belanja daerah kabupaten kendal tahun dan tahun no| uraian po) bosan kesan nona messi belanja tidak .24y6 langsung belanjapegawai .75fc ibetanjabunga home| ore belanjahibah k051000000| k051000000| os0n| belanja bantuan sosial belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kot dan pemerintahan desa belanja tidak terduga betanjatangs se7on| asi a7o501854 s65en| (belanjapesawai d1mp| | belanja barang dansa | ieelanjamedai tulus dest ge7ides2500) |se7me| ootabel menunjukkan bahwa perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung menunjukkan proporsi yang tidak seimbang. belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. hal ini berarti alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan relatif lebih kecil dibandingkan alokasi dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah (total belanja) pada tahun sebesar o, sedangkan proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah (total belanja) sebesar pada tahun proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah (total belanja) diperkirakan meningkat menjadi o. belanja tidak langsung baik pada tahun maupun proyeksi tahun masih didominasi untuk belanja pegawai yang proporsinya terhadap belanja daerah (total belanja) sebesar pada tahun dan pada tahun sementara itu, belanja langsung sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa. bab iii proporsi belanja pegawai (belanja langsung pegawai ditambah dengan belanja tidak langsung pegawai) terhadap belanja daerah (total belanja) disajikan pada tabel berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun sampai dengan tahun alokasi belanja pegawai mencapai dari total belanja daerah. besarnya alokasi belanja pegawai ini mengurangi kemampuan pemerintah kabupaten kendal untuk membiayai pembangunan wilayahnya. tabel proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah kabupaten kendal realisasi tahun dan target tahun pena bantuan emo e tahun belanja pegawai belanja daerah pegawai terhadap belanja daerah '' sumber: dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah kabupaten kendal, pada tahun belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. sedangkan untuk belanja tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan tidak terus menerus, utamanya pada kondisi yang benar benar memerlukan. selain itu juga diperlukan keterpaduan alokasi anggaran dengan penganggaran dari pemerintah provinsi jawa tengah maupun pemerintah pusatuntuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara bab terukurmemberikan perhatiansmart specific, measurable, acceptable, reliable, time)diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut: penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan, dan jembatan, b.penerimaan dana bagi hasil sumberdaya alamfasilitas umum, sosial,, dana alokasi umum,n pemerintah daerah menyediakan dana pendamping cost sharing pada program kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal hal sebagai berikut: belanja tidak langsung belanja pegawai diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pns daerah, baik tunjangan jabatan struktural fungsional dan tunjangan umum, sesuai petunjuk teknis perubahan struktur gaji pns dan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai, serta untuk peningkatan kesejahteraan pegawai. perhitungan besaran belanja pegawai ditambah acces sebesar untuk mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, mutasi dan pengangkatan pns dan pengangkatan cons sesuai formasi dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. tambahan penghasilan pns berpedoman pada peraturan bupati kendal yang mengatur standarisasi satuan harga, dan perhitungan besarannya ditambah untuk mengantisipasi kenaikan pangkat dan tambahan jumlah pegawai.kabupaten kendal mulai tahun tidak mengangkat pegawai honorer pegawai harian lepas pegawai tidak tetap. pemberian penghasilan untuk jenis pegawai tersebut dianggarkan dalam kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya berdasarkan atas kepatutan dan kewajaran. pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, didasarkan pada kebutuhan riil aparat, sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan, dan lokasinya paling tinggi sebesar dari target penerimaan. anggaran untuk penyelenggaraan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,ns dan penerima pensiun,sd. asuransi jiwa bagi pns atau sejenisnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam apbddidasarkan pada nomor babdengan nomor tahun permendagbelanja kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun dalam pos sekretariat daerah berpedoman pada nomor tahun tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. belanja bunga penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun hutang jangka panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran. belanja hibah dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah (seperti tmd dan kpud), semi pemerintah seperti (pmi, koni, pramuka, kopi, dan pkk)perencanaannya. pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. bersifat bantuan yang tidak mengikat tidak secara terus menerus ()organisasi kemasyarakatanpemerintah kabupaten. pertanggungjawaban penggunaan dana hibah atas dasar naskah perjanjian hibah daerah nph), sesuai dengan surat edaran mendagri nomor tanggal november tentang hibah dan bantuan daerah. belanja bantuan sosialenganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi individu dan keluarga atau masyarakat pemberian pada bagi individu dan keluarga atau masyarakat dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada individu dan keluarga atau masyarakat yang sama, dan jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. belanja bantuan keuangan penganggaran belanja bantuan keuangan diarahkan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah atasan kepada pemerintah bawahannyaenganggaran bantuan keuangan pada partai politik berpedoman pada peraturan daerah kabupaten kendal nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik. belanja tidak terduga penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa tanggap darurat dan diharapkan tidak berulangejalan dengan permendagri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diubah dengan permendagri nomor tahun maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, babbabpada ppid (skpd). ppid selanjutnya akan melakukan penyaluran alokasi anggaran yang ditetapkan,belanja langsung: belanja pegawai pemberian honorarium bagi pns dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan peraturan bupati. sesuai dengan nomor tahun maka sejaktahun anggaran tidak diperkenankan melakukan penambahan pegawai honorer thl lingkungan pemerintah kabupaten kendal. belanja barang jasa belanja barang jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan skpd disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. pengalamannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen komponen dalam negeri. penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar, dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas dimana perjalanan dinas dalam rangka studi banding kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu, dan frekuensinya. biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun. penganggaran untuk pemberian hadiah dalam bentuk uang dan atau barang baik melalui lomba atau prestasi dalam pelatihan kepada perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diberikan secara rasional dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. bab belanja modal belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan skpd, dengan kriteria antara lain sebagi berikut: nilai masa manfaatnya lebih dari (duabelas) bulan: merupakan obyek pemeliharaan, jumlah nilai materialnya dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi.arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pengembalian kembali pinjaman daerah, pengembalian kelebihan dana transfer tpp guru, pembayaran kekurangan pajak penghasilan dan pembayaran hutang pihak tiga. pada tabel ditampilkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah kabupaten kendal tahun dan target pengeluaran pembiayaan daerah kabupaten kendal tahun pengeluaran daerah kabupaten kendal pada tahun dan didominasi oleh penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. target pengeluaran pembiayaan daerah kabupaten kendal tahun diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya, yang terdiri atas: penyertaan modal (investasi) daerah sebesar rp. dengan rincian dam tito pengutipan rp. bank jateng cab. kendal rp. bpr bkk boja rp. bpr kendali artha rp. pembayaran pokok utang sebesar rp. pemberian pinjaman daerah keg sambungan rumah mbr sebesar rp. pengembalian kembali pinjaman daerah kepada dam sebesar rp. secara rinci pengeluaran pembiayaan daerah tahun dan target tahun diuraikan pada tabel berikut. bab iii tabel pengeluaran pembiayaan daerah kabupaten kendal tahun dan target tahun uraiansumber: dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah kabupaten kendal, pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran pokok hutang dan pembayaran hutang pihak ketiga yang telah jatuh tempo. setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran daerah diarahkan pada penyertaan modal kepada bumi yang berorientasi pada perolehan keuntungan dan juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. dengan adanya penyertaan modal pada bumi diharapkan dapat dihasilkan pendapatan daerah sekaligus peningkatan kinerja bumi dalam melayani masyarakat. bab iii bab prioritas dan sasaran pembangunan tujuan dan sasaran pembangunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten kendal ini memperhatikan misi bupati wakil bupati kendal terutama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter unggul: meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, pembangunan ekonomi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang baru, mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa dan potensi perekonomian desa dengan dukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten kendal sesuai dengan visi misi rpm adalah sebagai berikut: misi meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan tujuan: meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah, pemerataan pendidikan, kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. sasaran: tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai, meningkatnya apm yang tinggi pada semua jenjang pendidikan, meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan akses, pemerataan dan mutu serta relevansi pendidikan, meningkatnya rasio guru dan murid, meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia kerja, meningkatnya nilai nilai budaya dan kearifan lokal, menciptakan kesempatan kerja seluas luasnya bagi pengangguran pencari kerja, meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja, meningkatnya kompetisi berbagai jenis olah raga. bab iv misi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan tujuan: meningkatkan jumlah prasarana dan sarana pelayanan, tenaga kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, melalui jamkesmas dan jamkesda: komunikasi, informasi dan edukasi kie) bidang kesehatan kepada masyarakat. sasaran: meningkatnya kapasitas prasarana dan sarana kesehatan secara lebih merata, meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani tenaga kesehatan dan lembaga pelayanan kesehatan, meningkatnya pelayanan jamkesmas dan jamkesda bagi masyarakat kurang mampu, meningkatnya sarana dan jangkauan kie bidang kesehatan kepada masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana misi meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat tujuan: meningkatkan pelayanan dan fasilitas legalitas perijinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah umkm), usaha dagang kecil dan menengah ukm) dan industri kecil dan menengah (ikm): fasilitasi pembentukan sentra sentra umkm, usaha dagang kecil dan menengah ukm) dan industri kecil dan menengah (ikm): fasilitasi dan skim kredit permodalan usaha bagi umkm, usaha dagang kecil dan menengah ukm) dan industri kecil dan menengah (ikm) dan meningkatkan kapasitas usaha umkm, usaha dagang kecil dan menengah( ukm) dan industri kecil dan menengah (ikm) serta meningkatkan koperasi yang berkualitas. sasaran: meningkatnya legalitas dan perijinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah umkm, usaha dagang kecil dan menengah( ukm) dan industri kecil dan menengah (ikm), meningkatnya jumlah sentra sentra umkm, usaha dagang kecil dan menengah( ukm) dan industri kecil dan menengah ikm) yang telah dibina, bab iv meningkatnya akses permodalan usaha bagi koperasi, umkm, usaha dagang kecil dan menengah ukm) dan industri kecil dan menengah (ikm), meningkatnya produktivitas umkm, usaha dagang kecil dan menengah ukm) dan industri kecil dan menengah (ikm), meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah tangguh dan mandiri, meningkatnya koperasi yang berkualitas dan sehat, meningkatnya pendapatan retribusi pasar daerah, meningkatnya produktivitas dan hasil pertanian dalam arti luas sehingga meningkatkan kesejahteraan. misi meningkatkan kebudayaan masyarakat tujuan: meningkatkan program program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat dan keterampilan usaha bagi kelompok masyarakat miskin perdesaan. sasaran: berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kebudayaan kelompok masyarakat kurang mampu, meningkatnya jumlah unit unit usaha masyarakat kurang mampu, terjaminnya hak sipil dan hak politik, tertangani dan terbitnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, terwujudnya bantuan peningkatan kualitas permukiman. misi meningkatkan daya saing investasi daerah tujuan: meningkatkan pelayanan dan perijinan investasi, promosi peluang investasi, jaminan keamanan berusaha dan fasilitasi tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai. memanfaatkan dan penanganan destinasi wisata budaya khususnya wisata religi sebagai destinasi unggulan. sasaran: meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi, meningkatnya promosi peluang investasi, terjaminnya keamanan berusaha, bab iv tersedianya dukungan sdm yang memadai, meningkatnya minat masyarakat dalam bertransmigrasi, meningkatnya jumlah wisatawan seluruh destinasi wisata, meningkatnya kelompok sadar wisata. misi mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur tujuan: meningkatkan kualitas prasarana jalan dan jembatan, kualitas saluran irigasi dan kualitas saluran drainase serta jaringan jalan poros desa dan kecamatan. sasaran: meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan, meningkatnya kualitas sumber daya air, meningkatnya kualitas saluran drainase, terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan, meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, meningkatnya layanan infrastruktur telekomunikasi, meningkatkan kualitas, kapasitas dan kuantitas sarana prasarana, meningkatnya prasarana perekonomian daerah. misi menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan agamis tujuan: meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban swadaya, menurunkan angka kriminalitas wilayah perbatasan dan terpencil, rasa ketenteraman dalam masyarakat dan. sasaran: meningkatnya rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas dan kasus kejahatan dengan pemberkatan wilayah perbatasan dan terpencil, meningkatnya rasa ketenteraman dalam masyarakat, meningkatnya, meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam politik, meningkatnya upaya penanggulangan korban bencana alam. bab iv misi meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia ham) tujuan: mengurangi ketimpangan gender, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan dan menjunjung tinggi ham. sasaran:meningkatnya pemahaman terhadap hak asasi manusia ham) oleh aparat, terwujudnya peningkatan sumber misi menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance) tujuan: meningkatkan kinerja penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, transparan dan responsif dengan aparatur pemerintahan yang profesional. sasaran: terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional, terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya ketersediaan data statistik, meningkatnya ketersediaan data kependudukan, meningkatnya peran dan fungsi kearsipan, meningkatnya pengguna perpustakaan, meningkatnya kualitas bahan pustaka. bab iv misi mewujudkan lingkungan hidup yang lestari tujuan: meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan kemampuan aparat dalam pengawasan penegakan hukum lingkungan. mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan dan perlindungan keanekaragaman sasaran: tumbuhnya kelompok kelompok masyarakat peduli pada kelestarian lingkungan, meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengolah limbah domestik maupun industri, meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan lingkungan. meningkatnya upaya penegakan hukum lingkungan, menurunnya pencemaran lingkungan, berkurangnya kerusakan lingkungan baik berupa kerusakan hutan, lahan, sumberdaya air maupun ekosistem pesisir, meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat pelaku usaha terhadap lingkungan kelestarian lingkungan hidup, tumbuhnya kelompok kelompok masyarakat peduli kelestarian lingkungan, termasuk kawasan pesisir, meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya penghematan energi, mengurangi pencemaran dan pengelolaan limbah. prioritas pembangunan adapun prioritas program pembangunan daerah tahun berdasarkan hasil evaluasi rpm, pencapaian target gs, pencapaian target standar pelayanan minimal dan penurunan kemiskinan adalah sebagai berikut: mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, dengan fokus pada: peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar meliputi akses pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi serta kualitas perumahan permukiman rumah layak huni): bab iv peningkatan kualitas dan keterampilan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha: pembangunan prasarana dan sarana untuk pengembangan usaha dan peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif pedesaan, penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan. penurunan pengangguran dengan fokus prioritas kegiatan dalam rangka penurunan pengangguran adalah peningkatan kapasitas bagi pencari kerja melalui pelatihan, peningkatan bursa kerja, dan kerja sama dengan investor. meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada: peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produksi gula dan daging: peningkatan kualitas produksi dan prasarana sarana perikanan tangkap dan budidaya: serta penguatan sistem penyuluhan: penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat, peningkatan daya saing koperasi, umkm dan ikm dengan perluasan akses pasar dan permodalan: peningkatan diversifikasi produk dan sarana produksi: penguatan peran kelembagaan: serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan: peningkatan investasi dengan pengembangan iklim investasi yang kondusif, promosi potensi dan peluang investasi secara selektif dan terpadu: serta peningkatan infrastruktur pendukung investasi, peningkatan potensi dan daya tarik wisata dengan pengembangan destinasi wisata, promosi, dukungan prasarana dan sarana pariwisata yang memadai. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada bab ivbab peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang tetap memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan serta kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan pengembangan kabupaten vokasi dan desa vokasi, optimalisasi beasiswa bagi keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rangka penurunan aki, akb, penurunan gizi buruk, balita dengan stunting, ibu hamil dengan kek, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, penyiapan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional ssn) bidang kesehatan, peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat khasiat obat dan makanan, peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan dan kompetensi sumber daya kesehatan: pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dan perluasan cakupan layanan terutama peningkatan peran laki laki dalam ber peningkatan melaluserta fasilitasi pelaksanaan transmigrasi untuk pemerataan penduduk, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar, serta penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking, peningkatan penanganan pks dengan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, pemberian jaminan, perlindungan sosial dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial asks):pelestarian dan pengembangan nilai nilai kekayaan budaya daerah dengan pengembangan kualitas kesenian budaya daerah dan pelestarian benda cagar budaya, peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan pemuda serta bab ivkepemudaan, peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi berbagai bidang dengan pemasyarakatan teknologi terapan peningkatan pembangunan infrastruktur dengan fokus: peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah dengan percepatan penyusunan rdr, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah, penyediaan sumber daya air baku untuk kebutuhan masyarakat, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman termasuk sanitasi lingkungan dan persamaan, peningkatan jaringan dan luas jalan, jembatan dan peningkatan keselamatan, pelayanan serta pengembangan transportasi massal, peningkatan penanganan aksesibilitas menuju kawasan pengembangan perekonomian wilayah, kawasan pariwisata, dan wilayah rawan bencana, peningkatan pengelolaan sumber daya air utamanya untuk pengendalian banjir, penanganan konservasi, peningkatan kondisi baik jaringan irigasi dan peningkatan ketersediaan air baku: peningkatan pengelolaan serta penyelenggaraan sistem komunikasi dan informatika, dengan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kamu nikahi, serta pengembangan sistem jaringan komunikasi dan informasi. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus padaa juta dan menjamin kelestarian lingkungan hidup: bab iv rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi das, pesisir dan laut, dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis, penanaman mangrove, pembangunan sabuk pantai dan transplantasi karang, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan pesisir, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau rth), dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan rth: pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pengen tangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan: peningkatan pengelolaan keanekaragaman berbasis masyarakat dengan penanganan kawasan lindung luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah: optimalisasi upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko dan pemulihan dampak bencana, dengan perencanaan penang gulungan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government), tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan fokus pada: peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis: peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil: peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan spm: peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan pad. target pembangunan tahun fokus pelayanan urusan wajib pendidikan target pembangunan urusan pendidikan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bab iv aatraaah abermprptk agama onm egisiraen daratan terasah ukt jumlah anak usia tahun mengikuti kegiatan tempat (pntmasnarmparteminumgagneoi. pesamtesdata data aman sejengarmedaaen aemartaa amami amntamimuntanesittaa akan ati than fran tamak damian asi temuan tandemaar dapat apaan aandapaa ana aam daa hangat uma ara letnan mehaptan bar edanotemtendittaniemmgh amanat ama aagamaaak aram oreaaaaraa lulusan smk diterima dunia kerja sesuai dengan maman deemaradanatoamasdantaa roda kaimana anak bab iv pep atatarataaa jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia ena tersedianya data dasar kekasaran yang diperbarui secara ana benanan gam peka cinaimammoii makian tutor program paket dan memiliki kualifikasi mnnkngn sand teneeaigngatmatmata nog apem mma, lembaga kursus memiliki ijin operasional dari igmasagemmmtaman tatap tama dan being mesin tesis tart lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar imatmmementama tep.tersedianya data dasar kursus pelatihan kelompok belajar (manimatngepotanonm arm eporampedaasitaasn sonata opa daa bag kangatataa guru slb memiliki kualifikasi sesuai dengan standar imam slb memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai lamgamntngemagea bab iv pep tatar alah maa tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui mma program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kematianpakamtnyagasiaa oemorttaaak guru smp m memiliki kualifikasi sesuai dengan dapat pamannya remagannayagettai 0ta7 dam amanah (comma ayam pomp mail lebih indo eat sd mi menerapkan manajemen ber basis sekolah smp m menerapkan manajemen ber basis sekolah sma smk ma melaksanakan program mbs dengan ata sala pera tedidmadikatngh | perguruan tinggi bermitra dengan pemerintah daerah "(anna camp meta kesehatan target pembangunan urusan kesehatan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: ajakan sian setara tonritart ketan magalangati cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan lantamittesantawaata bab iv cakupan memanas dngan kompilasi yang angan cakupan desa kelurahan universal child immunization pen dan ajoikapnpenyamanamikbala san cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak mam pampemamta d martin gita madara cakupan persaingan kesehatan siwa singkat to0g0 ika acute acid paralysis afp) rate ddk meassssntnsn rmmmanpendea mamonitatih ear jatammrakatau tee paten binyagdasgsih o tea eramampaiaahee ena cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat non rtmssaestsataaan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat pee bea cakupan pelayanan gawat darurat level yang harus anakan brdomiabg dan penanganan klb cakupan desa kelurahan mengalami klb yang dilakukan mapan powo kercbeaa dan pemberdayaan hari kjamsada raga pekerjaan umum target pembangunan urusan pekerjaan umum tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bab iv ajo indikator kini target 2o1e (masa sumber daya konservasi rehabilitasi kawasan lindung daerah aliran y60 skamiatamarateas ends penggunaan irigasi dimusim kemari reitatasipangntiaai peningkatan peran serta petani masyarakat dalam y60 sammamsunnsamar pengendamanbaharabangt too (minang bilamana penggawa alan aspal) asam (pematangaaseg asam pemgawnglanyorodsseg 760p peningkatan jintan rusejlka berondisibaik era peringatan jonah vstiembsan berkondiibak (pencemaran titastuktir jlandsnjombatin biang perkotaan perdesaan penetapan kawasan strategi pemetaan lokasi penetapan kawasan pusat rertmbahsn pedesaan tokoh fptaaagtramum penyusunan surau tertekan #total peningkatan kapasitas pelayanan dam kawasan smaammemmimeyamos jamagatrtaamah pembangunan prasarana air limbah sistem setempat lokasi ssi men pembangunan pasar alamiah stem terpadat lokasi (miaangperampataa penurunan jumlah timbalan sampah sebanyak pmacntase jumlah tini sampah tingkat kem fasilitasi program pengelolaan pengolahan sampah kawasan berbasis masyarakat terpadu dgn konsep skala perkotaan kawasan permukiman perkotaan mama dramas semua vomutaneasan daheraaa sik (mamgpemmaman (perimareap aman bab iv amir dami malam gedog ngan | penyusunan data base bangunan lingkungan sistem papan pawan rem git hamdan aan perumahan target pembangunan urusan perumahan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bej imtatoriinera target realisasinya bantuan peningkatan kualitas permukiman paket. emasnya pemain tentangbenginan dan gedung tani mesusunaya progam peringatan kilas pemukiman tuai penataan ruang target pembangunan urusan penataan ruang tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: wefinatatorkinega target tersusunnya dokumen putra dtk tiap kecamatan mana tersusunnya dokumen trk kawasan strategis tiap tersusunnya dokumen rtl kawasan pengembangan tiap tersusunnya dokumen rencanasosialisasi perencanaan tata ruang masing masing wilayah kelurahan kecamatan kabupaten kendal. perencanaan pembangunan target pembangunan urusan perencanaan pembangunan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bab iv aan tpadiantanamditas pporbgama misi anang tai melayaninya pelaksanaan program kkn dan akademi maa penyok tetap mami pentas harimau materi rentan sarilehtal tersusunnya dokumen perencanaan wilayah strategis dan pee |umtsdmayangatamng jumlah aparatur perencana yang mengikuti bintik knggemama tama jumlah aparatur perencana yang dapat menyusun dokumen perencanaan dengan benar sesuai dengan tupoksinya orang) jambi tngiont bersama hinaan here team tari ja|oumanaaiedwamda | (own dum pemanen iangaksamai terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang fimumnnya dokumen peramossaimngtahai tersusunnya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan pemandian deni setara perhubungan target pembangunan urusan perhubungan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: man meningkatnya jumlah terminal tipe kabupaten kendal buah weberi, boja, sukorejo, sepiring bab ivbab eemuruanya rencana umum jaringan kansporasidalan peningkatan prasarana sarana untuk memfasilitasi mangan man bak yng tem pama ba ena aam peningkatan prasarana sarana untuk memfasilitasi manga kan menmpagaitemitat aeemmagrak pmmmagtaa peningkatan prasarana sarana untuk memfasilitasi mangan menmpagaitem jemumagrak ara "ec peningkatan prasarana sarana untuk memfasilitasi megan mewmpagaitemteege pmumangrak tong peumagtaa peningkatan prasarana sarana jalan untuk memfasilitasi mega ena bem peningkatan keselamatan lla teman difremsbunan song peningkatan pelayanan angkutan lingkungan hidup target pembangunan urusan lingkungan hidup tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: peter mia meme eememadiri tor pemanis tindakan aduan kasus undangan op6 retannena herlahanidis got) goa bab iv snn (ekarngaya tia kenakan pair gor) soma) jumlah kecamatan sosialisasi lingkungan kec jumlah data informasi lingkungan tersedia wammmstangemsan pertanahan target pembangunan urusan pertanahan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: animator hingga target pelaksanaan sortasi stam penyamaran gigitan) meningkatnya jumlah wash yang dsertikatan@) tingkat kasar pelayanan sdnisstasiperasahan tertib penetapan arahan pemanfaatan lahan sesuai mtamyatmman |ommasaisspetmtangg j . kependudukan dan catatan sipil target pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bej indikator hingga target meningkatnya pesentsekepemiitan km) mentnkatari pencntare kepenatan kkg) mentnkatari penentu kepanikan akte kelahiran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak target pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: tema sma jumlah kelompok perempuan yang terlatih dalam upaya (pangan eng ratapan ayam jumlah kelompok pug dan perlindungan anak, dengan fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu bab iv emmmmadattaiatah | peningkatan kapasitas dan jaringankelembagaan forum anak dalam imemattasoetertbam penyediaan baselinedata profil anak sebagai indikator (pewemtagnn gempar program aksi kabupaten layak anak dengan mengacu diketahuinya orang (one 2nn v0 mama pelatihan konseling korban bagi tim ppt pipa kecamatan terlaksananya pelatihan manajemen kasus berbasis meningkatnya koordinasi tim ppt pipa antara lain mmgmatematma persita rapikan sidang tebsatesamn(o ama tae aam pop sistim pencatatan dan pelaporan korban kekerasan maa keluarga berencana dan keluarga sejahtera target pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: pep tara jemetanna tikam hamas unas) aja jkengatn peraba pama ras aakangamn pematayema ese aat eee pemain daan teri kat jikamwnnya tara ode eekkima tpg menurunnya persentase kegagalan penggunaan alat bab iv sosial target pembangunan urusan sosial tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: kej narator kini (ngotot program pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang man engan matanya mapan pengepakan rin manga sorga strain memampitetammin 1000mng |rammmisanpana area so0ong meningkat setengah kedap inks dan ruang ong jam smomunikeimarln seong spam pelayanan dan baris kesdahteaan total istantematetimgsi tebal meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi orang pengin tegas ketenagakerjaan target pembangunan urusan ketenagakerjaan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: nae men program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga pasamapama adanya bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan pelatihan ergsnid bes adanya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja |ammyapenditemaabie star (jasanya kabitsitanmn dapa bik ika (megan ternyata keempat (eyemanmtmaitmaata batan jaamptegaamatas areas pembinaan pks pks dan dae bas beta bab iv oo. koperasi dan usaha kecil menengah target pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: tejo aatatraak tpakatyes per tatanama saran persentase umkm yang mempunyai sup, tdp dan lainnya 71y6 essksmedanskkssidnka bei jumlah koperasi yang mengakses kredit pembiayaan bank bemaammamm jumlah usahaperang o meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah janmmmitem mmm maatgaaaataa ara persentase koreasirandaskat ram pete pendapat rebusisardasah pp. penanaman modal target pembangunan urusan penanaman modal tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: dat woman falcata fame osama sertai jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti persentase ketersediaan layanan investasi online sesuai oammmmemmaang jumlah jangkauan pemantauan, pengendalian dan pmememermdeman program peningkatan iklim investasi dan realisasi per suska nnnnnnnn bab iv fp. pama stun petaansangdlesiaan aras jumlah pengusaha perorangan yang mendapatkan layanan fasilitasi untuk merencanakan berinvestasi aik jumlah pengusaha perorangan yang mendapatkan persetujuan berinvestasi baru, perluasan dan atau pengembangan. jumlah pengusaha perorangan yang merealisasikan mimisan gema tsmmmememan nilai realisasi investasi (swasta) baru, perluasan dan atau msumuga gag meaikamamkaa program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan sman jumlah kegiatan kajian potensi, peluang dan layanan jamttgngatamama jumlah dokumen perkembangan investasi kabupaten snn ben kebudayaan target pembangunan urusan kebudayaan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: hap narator kinda target engatporkenbangan misi budaya dan kosi int meningkat tingkat perkembangan upaya pelestarian budaya dan tingkat intensitas aktivitas pengelolaan keragaman budaya y60 pangan ben kepemudaan dan olah raga target pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bej stator target jumlahyo) jumlahbab iv aa ran jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan jumlah kegiatan fasilitasi temu wicara organisasi pee jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi jumlah kegiatan fasilitasi lomba kreasi dan karya tulis orang famntmsngemttmag jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kader pemuda orang jumlah kegiatan fasilitasi pameran prestasi hasil karya jumlah prestasi cabang yang diraih baik regional, nasional ama ss. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri target pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: atatoritaa teratai |potngisan keamanan dan kenyamanan rintangan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (kemmatnyaan pesan pelatihan dan sarasehan tentang wawasan kebangsaan bagi orang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda (orang) pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan orang pena dion peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit y60 oman peningkatan dan kegiatan pendidikan politik masyarakat orang upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban orb iv target pembanguhun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: kal man jumlah dokumen perencanaan capaian standar pelayanan minimal spm)aparatur yang mengikuti pendidikan formal lanjut pelaksanaan diklat aparatur untuk meningkatkan kapasitas (ktp mmg pns yang mengikuti diklat pra jabatan untuk golongan asia pns yang mengikuti diklat pra jabatan untuk golongan mama amir yang mengikat dki teyealasisan tot penanaman ulas diger rda kept to0 pavamgpnan dikit kendaraan tes pipa position competencies assistent program) bagi penanganan seksi fnsimam pak pdn penamaan din pengembang aram patmaepenm mewah jumlah penyelesaian kasus kasus kepegawaian dan esa san |imbgatp knestaeraat apem anta o cpemenaraata dara pasimncrta darah akta paman fama psg3 to0 penerbitan kp, pmk, cons menjadi pns, pensiun dan (non ajpmsmsiana fata pmmeanya din boer dan penginapan dar pns moving alami dan pelaporan kegiatan kepegawaian bab iv memerah (embemin anion keumatantea: (siberia inilah kesdumatan kerja berisiko dng: peningkatan keanehan pegawai sintasan kematian ptk ab kendal peningkatan kualitas pengelolaan administrasi per penanganan tatotbid keregawatia pengawasan kemimtasterr peningkatan sarana dan prasarana kepegawaian) (okamentwsidan sisik fepiwai t7a6 pengembangan aplikasi pengabaian data cens pengurusan baris, kartu, karpet, kartu peserta aspen, dan egetmam esa team pendataan tenaga honorer toko penatsanarip keperawatan ago ini kedua sama dengan pemisah daerah grid aif amat mon kegesama dngan masa daa gal) persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi y60 antar pemerintah kabupaten kendal dengan pusat dan provinsi program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kerjapeningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah meningkatnya pendapatan asli daerah program ketatausahaan keuangan daerah meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pembayaran gaji (kekurangan kenaikan), spt. meningkatnya pengetahuan bendahara pengeluaran dalam hal ketatausahaan keuangan. bab iv matan program pengelolaan keuangan daerah tersusunnya buku apbd dan perubahan apbd tepat waktu. penelitian dpa jumlah perda dan perlu sesuai dengan peraturan i jumlah peraturan perundang undangan dikaji mattemmmesatun tam umi penindasan tompeeasi penyusunan telan jumlah strukturyang memiliki instrumen penatalaksanaan jamming persentase skpd yang sarana dan prasarananya memenuhi peeegga obunnonnann paaberama agama pesan tin menjadi peran temaiteimtaa, pavesintmmsnagamiladan jumlah usulan dan tanggapan dari masyarakat yang jmaamtmmama persentase skpd dan desa yang mendapat fasilitas jaringan (amanat tmarsrman aalitattaaiba anti iwak pejalan can meine kain man ketahanan pangan aman teningaanketamethanangan moe bab iv maksud dan tujuan maksud penyusunan rkd kabupaten kendal tahun anggaran adalah tersusunnya perencanaan pembangunan sebagai bentuk menjabarkan rpm kabupaten kendal tahun sedangkan tujuan penyusunan rkd kabupaten kendal tahun anggaran adalah menyusun pedoman pembangunan tahun yang akan menjadi acuan bagi skpd dalam menyusun senja skpd. hubungan rkd kabupaten kendal dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. dokumen rkd kabupaten kendal tahun anggaran ini sebagai penjabaran tahunan dari rpm kabupaten kendal tahun yaitu prioritas pembangunan daerah pada tahun empat, dan arahan kebijakan nasional dalam rkp nasionalprovinsi jawa tengah perda nomor tahun rencana aksi daerah percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium perlu nomor tahun strategi penanggulangan kemiskinan daerah spk) dan rencana aksi daerah pendidikan untuk semua rad pus). berdasarkan uraian tersebut atas, maka rkd kabupaten kendal tahun anggaran dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam rkp nasional rkddokumen rencana pembangunan secara nasional.sistematika rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten kendal tahun anggaran ini disusunsistematika sebagai berikut: bab maa dpo ketersediaan bahan pangan khusus konsumsi pangan anne bnn pengatatamairaga a.pangan alitumbung angs yangtrbangan jumlah lumbung pangan desa unit pemberdayaan masyarakat dan desa target pembangunan urusan sosial tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bej imgtatoriineda targetperkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan (omtndangamamn meta( o) ww. statistik target pembangunan urusan statistik tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bej imtatoriineda target tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah kearsipan target pembangunan urusan kearsipan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bab iv bej animator hingga target penammstn dan yeetdan dalan bertikteteal |akantitarip nitndanbertali kegiatan diklat bintik kearsipan bagi skpd, kecamatan 10y6 rampage jaan (sm yng mengisi kegiatan diklat vista keinginan orang: komunikasi dan informatika target pembangunan urusan komunikasi dan informasi tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bej indikator hingga target perbedaan yang mendapat pelayanan ska ttekomuniasi (pnan sink sidang komunikasi dan nfomastika to) perpustakaan target pembangunan urusan perpustakaan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: ojo animator kini target 2o1e (rengunjingrerstakaaa pewutaaansakaaheg pemutatasnmunyarat moswaan (rastpersstaaan tom fratatamaa song koleksi perpustakaan yang bernilai penting dan bernilai dokumen fokus pelayanan urusan pilihan pertanian target pembangunan urusan pertanian tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: mojo animator rina target|angkat daya serap pasrtehadap asi produk bab iv art pesamfpetamamikanta tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi "mata setan semata tingkat noda mate pendant perassnlapangan angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit mma tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi kamar pemakai tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas mama tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam jamngatantertat mamniremmtanti kehutanan target pembangunan urusan kehutanan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bajo animator kini target tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran hasil maan anemia fengakoreaastasitsaa tingkat partisipasi masyarakat tehadap upaya pelestarian (matituntendakemantemakent tingkat ners tete penulis kedalaman pangan meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh pelaku "|manungatwstmtemman tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan y60 "(mater dinganentamma energi dan sumberdaya mineral target pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bab iv matra era jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha amteentmsis jumlah peraturan daerah peraturan bupati tentang skmampateaa aamtagerasistasrtaaah jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha amatartemaam jumlahmbagnumkatdaagkaaan jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha sman jumlah peraturan daerah peraturan bupati tentang amitankampam kata jumlah penelitian dan pengembangan pemanfaatan dan penganekaragaman energi alternatif energi baru terbarukan: sosialisasi hasil litbang pemanfaatan dan penganekaragaman energi alternatif energi baru terbarukan pariwisata target pembangunan urusan pariwisata tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: pap attoritnaa tenor anna dendam ena jiemngntyakantrenitmaaa o pingat stan meriam vita ang |ingatan jati tangga disisi0) |esingatnyn pendanaan dani dar tunjangan visa popeapatusiwensnm tango tak merammadeh meningkatnya jumlah event mice meeting, incentive travel, (entemesatamtamaana drama ingin tempettdn visa above kaka ular aaiwriksats bab iv kelautan dan perikanan target pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: meningkatnya produksi perikanan tangkap perairan woningatya nisi konumeiian a ksp ahun) ist tpi knot penyitaan rekaman) | meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh maa tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh pelaku (mama patriot tian ang maan tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan y60 "ntt mem nyak lapangan pem peta perdagangan target pembangunan urusan perdagangan tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: man i|and sarat semen udik jumlah promosi dan pameran skala regional, nasional, amat jumlah dokumen tentang data dan informasi kebijakan amgtangemarei jumlah pasar tradisional yang dibangun unit per persentase ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, jumlah pembinaan pelaku usaha bidang perdagangan persentase perusahaan yang memiliki sup per tahun) jadumipemsantramerahg bab iv jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa jumlah sosialisasi perlindungan konsumen persentase peningkatan pembinaan pedagang kaki lima perindustrian target pembangunan urusan perindustrian tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: pep natateralaaga ena persentase pembentukan kelembagaan kluster ikm melalui damon jeans mini tangisan ment bnwsaka bin persentase sentra industri yang telah dikembangkan beda dan ojesaatsiaii o2erertatan ita persentase ikm yang telah menggunakan teknologi dalam dapat persentase ikm yang menghasilkan jenis produk nantatvontampn nge persentase industri yang telah menerapkan standar industri maa persentase jejaring kerjasama antara ikm dengan industri dana persentase sdm yang mengikuti pelatihan ketrampilan persentase usaha ikm yang memperoleh bantuan den tifa tenemermaak alang pasan transmigrasi target pembangunan urusan transmigrasi tahun sesuai dengan target rpm adalah sebagai berikut: bab iv bej animator kini target 2o1e progam pengembangan wilayah tansinigasi adanya kerja sama antar wilayah antar pelaku antar sektor naskah tersedianya dan terkelolanya sarana dan prasarana sosial pemberangkatan calon ganemten kelunrjawa akan pantas gentemmonitoraya tansmtgan states progam teansatgasitatat |agnata penyaliban tanenigasitskat copas |adanyapanttan ganendersilokat terang! bab iv bab rencana program dan kegiatan prioritas daerah indikasi program prioritas berdasarkan rpm pencapaian gs, pencapaian target spm, penurunan kemiskinan berikut ini indikasi program prioritas kabupaten kendal diuraikan sebagai berikut: meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan. untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas: program pendidikan anak usia dini paud) dengan kegiatan prioritas sebagai berikut: perbaikan sarana dan prasarana paud peningkatan standar kegiatan belajar mengajar program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun peningkatan standar kegiatan belajar mengajar peningkatan sarana dan prasarana pendidikan beasiswa bagi keluarga miskin program pendidikan menengah peningkatan standar kegiatan belajar mengajar peningkatan sarana dan prasarana pendidikan penataan ulang program keahlian smk beasiswa bagi keluarga miskin program pendidikan non formal penyediaan pelatihan ketrampilan (misalnya, otomotif, komputer, batik, dan lain lain) secara gratis bagi lulusan sekolah lanjutan menengah yang tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi ptn pts) peningkatan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan tenaga kerja agar melahirkan tenaga kerja yang terampil, kompetitif dan siap pakai sesuai standar kualifikasi yang dibutuhkan pasar program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan peningkatan standar kualitas dan kuantitas pendidik, kesejahteraan pendidik (sertifikasi guru sd mi), peningkatan standar kualitas dan kuantitas pendidik, kesejahteraan pendidik (sertifikasi guru smp m ts), bab peningkatan standar kualitas dan kuantitas pendidik, kesejahteraan pendidik (sertifikasi guru sma smk ma). program pendidikan luar biasa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas: program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan prioritas pelayanan kesehatan pada penduduk miskin puskesmas pembangunan sarana prasarana rujukan dengan kegiatan pembangunan rumah sakit tanpa kelangnya penambahan jumlah puskesmas rawat inap peningkatan sarana dan prasarana puskesmas program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan peningkatan pemberian imunisasi dasar program perbaikan gizi masyarakat peningkatan peran posyandu dalam pemantauan gizi pada balita. program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat peningkatan peran ukm dalam rangka mengurangi penyebaran penyakit menular peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie) dalam penanggulangan penyakit program pengembangan lingkungan sehat peningkatan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih program pencegahan dan penanggulangan penyakit penanggulangan kejadian endemis, dan pasca bencana alam meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan prioritas revitalisasi koperasi program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dengan kegiatan prioritas dan pengembangan lembaga bab keuangan mikro untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah umkm): program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan kegiatan prioritas revitalisasi umkm program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif pengembangan dan peningkatan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah dengan kegiatan prioritas penyediaan sarana fisik dan pengetahuan manajemen perdagangan ekspor impor (tata niaga ekspor impor): program pengembangan industri kecil dan menengah dengan kegiatan prioritas merintis dan menghidupkan kembali industri industri khas kabupaten kendal (seperti, industri batik kaliwungunan) serta mengembangkan usaha sejenis yang potensial (seperti bordir, souvenir, dan sebagainya): program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas perwujudan system kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan, program pengembangan sentra sentra industri potensial dengan kegiatan prioritas:menciptakan kawasan atau pusat industri kecil pik) sentra sentra usaha kecil yang tersebar berbagai wilayah kabupaten kendal meningkatkan kebudayaan masyarakat. untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas: program peningkatan kebudayaan masyarakat perdesaan, melalui kegiatan ppm mandiri perdesaan program peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan prioritas penciptaan kesempatan berusaha atau pembukaan peluang kerja, menjamin kelancaran pelayanan pencari kerja, dan membangun kerjasama pemasaran tenaga kerja. program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan prioritas peningkatan ketrampilan bagi siswa putus sekolah dan calon tki (pelatihan dan sertifikasi keahlian) program peningkatan kesempatan kerja: pembukaan peluang kerja dengan potensi local (vokasi) program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan prioritas pelatihan dan pendidikan politik pada masyarakat babp daerah kabupaten kendal. bab evaluasi pelaksanaan rkd tahun lalu memuat kondisi eksisting kabupaten kendal, berdasarkan aspek geografi dan demografi, evaluasi pelaksanaan rkp daerah tahun pencapaian target target rpm kabupaten kendal dan isu isu strategis pembangunan daerah. bab(berisi kondisi perekonomian regional dan daerah tahun serta perkiraanbab prioritas dan sasaran pembangunan memuat visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, tujuan pembangunan tahun keempat rpm kabupaten kendal kebijakan umum pembangunan daerah, sasaran, prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan tahun anggarankendal tahun yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. bab penutupendal. bab program pengembangan perumahan dengan kegiatan prioritas peningkatan rumah layak huni meningkatkan daya saing investasi daerah. untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas: program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan prioritas pengelolaan dan pengembangan obyek obyek wisata beberapa lokasi tanpa menggusur warga masyarakat yang lebih dahulu mengembangkan usaha. program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan kegiatan prioritas menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan modal kabupaten kendal dengan mempermudah dan memastikan perijinan yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu: program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah dengan kegiatan prioritas penyediaan fasilitasi, regulasi dan insentif investasi mengembangkan dan peningkatan kualitas infrastruktur. untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas: program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dengan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur, berupa akses jalan dan lingkungan, yang dapat mendukung kelancaran merasionalisasi terminal bahurekso rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan antarwilayah kecamatan yang strategis dan antariksa program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kegiatan prioritas mengupayakan merasionalisasi terminal terminal bahurekso, termasuk menghidupkan beberapa rute jalan atau trayek angkutan, program pengembangan aplikasi jaringan dengan kegiatan peningkatan layanan infrastruktur telekomunikasi program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kegiatan peningkatan layanan infrastruktur perhubungan darat dan laut. bab program menyelesaikan pembangunan pelabuhan kabupaten kendal, termasuk penyelesaian sarana dan prasarana infrastruktur atau penumpangnya serta mengupayakan merasionalisasi pelabuhan tersebut. program peningkatan sumber daya air peningkatan sarana dan prasarana olah raga dengan kegiatan prioritas penyelesaian pembangunan stadion utama kendal beserta pembangunan infrastruktur pendukung lain, serta meningkatkan atau menggairahkan kompetisi berbagai jenis olah raga. program peningkatan layanan infrastruktur permukiman dan penyediaan fasilitas publik yang murah, aman, edukatif, dan mudah diakses serta peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur publik: program peningkatan sarana umum dengan kegiatan prioritas rehab stadion kendal, rehab rumah dinas bupati, penataan lingkungan setda dan penyempurnaan halaman terminal kayu terpadu tkt) program pengelolaan ruang terbuka hijau dengan kegiatan prioritas penyempurnaan alon alon kendal. menciptakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan agamis. untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas: program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan prioritas peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat dengan meningkatkan fungsi elemen elemen strategis bidang agama, seperti pondok pesantren dan pusat pendidikan agama lain, sehingga terbangun suasana yang kondusif yang mendorong masyarakat menjaga akhlak dan moral, dan memegang teguh norma norma sosial kemasyarakatan. program peningkatan kualitas kehidupan keberagamaan melalui peningkatan atau pemerataan bantuan sarana dan prasarana peribadatan dan penunjang lain. program pengembangan nilai budaya dengan kegiatan prioritas mendorong berkembangnya kesenian tradisional sebagai aset pariwisata, serta lestarinya seni dan budaya lokal sebagai ikon budaya kabupaten kendal bab meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap ham. untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas: program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan kegiatan prioritas fasilitasi terbentuknya kabupaten kendal layak anak program penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance). untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas: perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan prioritas peningkatan partisipasi masyarakat dalam aspek perencanaan daerah program peningkatan profesionalisme aparatur dengan kegiatan prioritas peningkatan ketrampilan dan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan prioritas peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat luas melalui implementasi undang undang keterbukaan informasi publik dan pembentukan komisi informasi publik. mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. untuk mewujudkan misi tersebut dirumuskan program prioritas: program dak bidang lingkungan hidup dengan kegiatan prioritas penghijauan dan pengelolaan persamaan berbasis masyarakat, pengelolaan limbah domestik dan industri program pengelolaan ruang terbuka hijau rth) dengan kegiatan prioritas penambahan ruang hijau terbuka dengan partisipasi masyarakat program konservasi daerah pesisir dengan kegiatan prioritas adalah penanaman vegetasi tanaman bakau dan pembuatan breakwater program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan kegiatan prioritas: koordinasi penilaian kota sehat adipura bab pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang pengkajian dampak lingkungan program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan kegiatan prioritas konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber sumber air program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sda dengan kegiatan prioritas rehabilitasi dan konservasi lahan kawasan dieng rehabilitasi hutan dan lahan peningkatan perserta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sda program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut dengan kegiatan prioritas pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut program peningkatan kualitas dan akses informasi sda dan dengan kegiatan prioritas:nyusunan data sda dan neraca sumberdaya hutan program pengembangan kinerja pengelolaan persamaan dengan kegiatan prioritas penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persamaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. rumusan rencana program dan kegiatan skpd rincian rencana kegiatan tahun dirinci pada matriks rumusan rencana program dan kegiatan skpd kabupaten kendal tahun sebagai berikut: bab rekapitulasi program dan kegiatan skpd tahun dan prakiraan maju tahun kabupaten kendal urusan bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan dana pagu indikatif (rp.) all furusanwag8 yo. yo. poo.) kajol jbidangpendidikan yoo yo.) fosfor| jdinaspendidikan joglo2| akademi kebidanan jo2| jbidangkesehatan poo jo2jo1| dinaskesehatan at119175. jo2|o2| rumah sakit umum daerah dr. secondo 52m16433m4| |1jo2fo3| (puskesmas | jo3| bidangpekerjaanumum yoo jo3jo1| dinas bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral l '' aaaa:aaa. jojo1| dinas ciptakaryadan tataruang joel bidang perencanaanpembangunan jojo1| badan perencanaan pembangunan daerah joz| jedangperhubungan ajozloil jdinasperhubungan |adsl jbidanglingkunganhidup josjorj jbadanlingkunganhidup |iol (bidang kependudukan dan catatan yoo jojo1| dinas kependudukan dan pencatatan sipil | (ajal (bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yoh carlo1| badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana 32r79826. ' ') (ali3loj jonassosi |ajal (bidang ketenagakerjaan jiao1| dinas tenaga kerja dan transmigrasi jas| bidang koperasi dan usaha kecil menengah yoo jisoo1| dinas koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah |ajal (bidangpenanamanmodal yo. viejo1| badan penanaman modal dan perizinan terpadu | (ajal ibidangkebudayaan yo.) ja7jo1| dinas kebudayaan danpariwisata |atas| (bidang kepemudaan danolahraga yoo yo. jasa1| jdinaspemudadanolahraga |aja9| (bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yoo ja9jo1| kantor kesatuan bangsa danpolitik | ji9jo2| satuanpolisi pamongprajpersandian (a1 f2ofo3| sekretariat daerah af2offs| baganumum |1f2olo3| bagianorganisasi | |1f2flag| bagianhumas | af2ofo8| bagianhukum |1120jo3| bagian tata pemerintahan urusan bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan dana pagu indikatif (rp.) s ea. |12olo3| bagian perekonomian dan sumberdaya alam |1j2ojo| bagian administrasi pembangunan | |120fo3| bagian kesejahteraanrakyat |12ojo3| bagian administrasi keuangan | |12ola| isekretariatdprd a17407558500| |12o|os| (dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah | af2olok| inspektorat |2ojo7| jbadankepegawaian daerah . m070774a00| m070774100| |12blogs| (kecamatan kotakendal |12ojo| kecamatanpatebon |12olio| kecamatanpegandon |4f2o|t1| kecamatanweleri | kecamatangemuh |42oli3| kecamatan sepiring kecamatankaliwungu kecamatanbrangsong |120f16| kecamatanboja |4f2oli7| ikecamatanlimbangan | |12olis| kecamatansingorojo aam90180. |1f2oli9| (kecamatansukorejo |12ol20| kecamatanpatean |12o| ikecamatanpageruyung | kecamatanplantungan ikecamatanrowosari kecamatan kangkung kecamatanringinarum j2ol26e| (kecamatanngampel kecamatan kaliwungu selatan | 2oj2e| badan penanggulangan bencana daerah aal 2alo1| badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan (bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lo. lho po.) |22jo1| badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (bidang komunikasi daninformatika |. koo yo.) jesus1| dinas komunikasi dan informatika . af2el jbidangperpustakaan koo j2ejov| (kantor perpustakaan dan arsip daerah | wara ppi ii'usai |2soal j(bidangpertanian yoh jojo1| dinas pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan |2jos| (bidangperikanan yoh |2jojo1| dinas kelautandanperikanan |2joel (bidangperdagangan jojo1| dinas perindustrian dan perdagangan rencana program dan kegiatan skpd tahun dan prakiraan maju tahun kabupaten kendalas aja jeenowiran poo poo) ajal jowaspenoman ena2rmooooo| tom00000000 erassoonoon| 0egsktnsisiann pen dan pena petinggi penuaan perak perkantoran penyediaan jasa surat menyurat kelancaran kebutuhan pelayanan kab. kendal bulan rutin bulan winsdmsdisnsaintakakaan snlntbndink dgn dengan pena pena panggnnnaga banannnnn dan dan |o2| penyediaan jasa komunikasi, sumber terpenuhinya kebutuhan jasa kab. kendal bulan rutin bulan mere ainun asn moss messi santi menon pena pangan banannnnn dan dan penyediaan jasa pemeliharaan dan terpenuhinya biaya operasional dan kab. kendal bulan rutin bulan dia dia dini misal misa batasi bulan bulan kenyamanan kantor joglo1|ro| penyediaan alat tulis kantor tersedianya atk | kab. kendal 12bulan .00o0.0oo| s00000000| rutin 12bulan nlonlonftife penyediaan barang cetakan tersedianyabarangeetakan kab. kendal 12bulan rutin a2ban penyediaan komponen instalasi tersedianya dan tercukupinya instalasi kab. kendal bulan rutin bulan penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bahan informasi kab. kendal bulan rutin bulan (lol sesurampownaagusangan (ramboranpecan angs tiara pan pen lobang man rea rea penyediaan makan dan minum terpenuhinya keperluan makan, kab. kendal bulan rutin bulan minum harian tamu, rapat2 kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhinya kebutuhan transport kab. kendal bulan rutin bulan luar daerah rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam ilir lo. lo. prasarana aparatur maka matua alkali mendekati an dosis mess doa andi dinas pendidikan) mesin motor motor errore messi messi man kena moss meng mess bangunan dinas pendidikan kab. gedung tempat kerja gedung sergeant dinas putaran penganan onr meter ran pang pee mba dengan nani bangunan utd dinas pendidikan pendidikan gedung utdmin medi mhs kang moss mas dice mass dan mesin pemeliharaan rutin berkala gedung kenyamanan kerja kab. kendal unit rutin unit http alam bebdsinbsa bes rehab sedang berat gedung dan membaiknya kondisi gedung skb kac. sepiring gedung baru gedung skb dela e satuan nas pengaman paten geng kapan rehab sedang berat skb kab. membaiknya kondisi gedung skb kac. sepiring gedung baru gedung skb ban melsskdtassmbaatn pinisi rehabilitasi sedang berat gedung membaiknya kondisi gedung kantor kec. rangsang unit baru unit ea. gan bangunan geng kam juri sang kane k0e barang. pengadaan sarana dan prasarana tersedianya sarana prasarana kec. ngampel unit utd baru unit utd deal. u1b omedan kefanaan pmeweserutbpamonan pen pooh paman paman ppp kerja komputer, laptop, kursi, dan laptop, laptop, kursi, almari) kursi, almari aaa program peningkatan disiplin wslibsssiali mnn pena dan dengan dana penuaan dan deninnnnnan panen pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pdh pns dinas dan kab. kendal stel rutin stel dia alialdssbat ressbenidadidnt bed aaa program peningkatan pelayanan dan isomaoooool pansaconooo kinerja aparatur pemerintah peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kualitas pelayanan kab. kendal orang rutin orang penunjang peningkatan kinerja dan meningkatnya kualitas pelayanan kab. kendal utd rutin utd eayunansammaran perantara nada mana ame pan pan penang san nan penunjang pelaksanaan pekerjaan meningkatnya kualitas pelayanan kab. kendal orang rutin orang kt2sasskasus msi mendoan ios bssikisss men dea boss dang dis ss: ilonlisl program pendidikan angusta din finssooogoo|200s000000| |3asooooooo| jasssooowon| bintik pengembangan paud meningkatnya jml pendidik yang kab. kendal pendidik lanjutan pendidik kualifikasi sesuai standar kompetensi nasional pengembangan kurikulum bahan ajar berkembangnya kurikulum bahan kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan terselenggara koordinasi (rapat) kab. kendal kegiatan, lanjutan kegiatan, dgn kerjasama pendidikan paud dan terjadinya berjasa pendidik paud dgn workshop penyusunan kurikulum tersusunnya kurikulum paud kab. kendal kegiatan lanjutan kegiublikasi dan sosialisasi paud terpublikasi dan tersosialisasinya kab. kendal media lanjutan media cetak formal paud formal melalui media cetak elektronik atau cetak penyelenggaraan paud kelompok meningkatnya jumlah anak usia s d kab. kendal anak lanjutan anak bermain skb tahun mengikuti program paud bintik pengembangan pendidikan meningkatnya jml guru yang layak kab. kendal guru lanjutan guru anak usia dini mendidik paud dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi nasional bantuan pengembangan sarana tersedianya sarana prasarana kab. kendal lembaga baru lembaga prasarana paud formal lembaga paud paud paud pembinaan penyelenggaraan terselenggara kegiatan kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan tk optik tk optik bantuan pengadaan ape paud tersedianya ape lembaga paud kab. kendal lembaga baru lembaga formal paud paud bantuan pengadaan ape paud non tersedianya ape lembaga paud kab. kendal lembaga lanjutan lembaga formal paud paud bantuan fasilitasi hari aksara terfalitasinya hari aksara kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan internasional hai) internasional bantuan kesejahteraan pendidikan peningkatan kesejahteraan pendidik kab. kendal bulan lanjutan bulan paud paud bantuan pengadaan alat bermain tersedianya alat bermain dalam kab. kendal lembaga lanjutan lembaga dalam door) paud paud bantuan pengadaan alat bermain tersedianya alat bermain luar kab. kendal lembaga lanjutan lembaga luar out door) paud paud bantuan pengembangan paud lembaga paud memiliki tata kelola kab. kendal lembaga lanjutan lembaga dan citra yang baik pembinaan minat bakat dan fasilitasi hari anak nasional kab. kendal kali keg. lanjutan kali keg. han kreatifitas hari anak nasional) tk. han kabupaten bantuan pengembangan paud berkembangnya lembaga paud kab. kendal lembaga lembaga bantuan pembangunan unit gedung tersedianya gedung paud terpadu kab. kendal lembaga lanjutan lembaga baru ugb) paud terpadkebyar terselenggaranya kebyar paud kab kendal kegiatan lanjutan kegiatan paud bantuan penyelenggaraan lomba terselenggaranya lomba gugus dan kab kendal kali lanjutan kali kegiatan gugus paud dan lomba kb tk kb tk kegiatan program pendidikan dasar sowoooo |grass0000| hom0sambo| iz2sas0noon| lanjutan alorlsel8| pelatihan kompetensi tenaga terlaksana pelatihan kompetensi kab. kendal kegiatan kegiatan pendidik tenaga pendidik stasi lanjutan lori penyelenggaraan akreditasi sekolah rakreditasinya sekolah dasar kab. kendal kegiatan soon0 lanjutan kegiatan lomba motivasi belajar mandiri smp motivasi smp terbuka kab. kendal dan sekolah lanjutan sekolah terbuka propinsi bintik ktp smp terselenggaranya bintik ktp smp kab. kendal kepala lanjutan kepala sekolah sekolah penyelenggaraan kejar paket pembelajaran siswa kejar paket kab. kendal tutor lanjutan tutor setara smp skb lore pengembangan kurikulum berkembangnya kurikulum kab. kendal kegitan kegitan penyelenggaraan kejar paket pembelajaran siswa kejar paket kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan siswa siswapengembangan ktp terlaksananya ktp kab. kendal pembinaan minat bakat dan terpilihnya siswa berprestasi kab kab. kendal sd mi lanjutan sd mi kreatifitas siswa keteladanan pembinaan minat bakat dan terpilihnya siswa berprestasi kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan kreatifitas siswa osn sd) kab.untuk maju tk. prov siswa siswa pmb minat bakat dan kreatifitas terpilihnya siswa berprestasi bidang kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan siswa lomba bidang studi pai) studi pai siswa siswa aim anak indonesia mencintai terbitnya anak berbudi dan kab. kendal guru lanjutan guru damai berakhlak mulia anak cinta damai siswa lomba cerdas cermat lcc) terpilihnya juara lcc sd mi kab. kendal ena lanjutan '00s5va pembinaan minat bakat dan meningkatnya peran gugus tk sd kab. kendal siswa lanjutan siswa kreatifitas siswa lomba gugus tk sd) bab evaluasi pelaksanaan rkd tahun lalukendal merupakan salah satu kabupaten jawa tengah yang terletak pada posisi geografis bujur timur dan lintang selatan. wilayah kabupaten kendal sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan kota semarang, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten temanggung, serta sebelah barat berbatasan dengan kabupaten batang. topografi kabupaten kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu: daerah pegunungan yang terletak bagian paling selatan dengan ketinggian antara sampai dengan dpl. suhu berkisar antara daerah perbukitan berada sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai sebelah utara dengan ketinggian antara s d dpl dan suhu berkisar 27c. musim kemarau wilayah kendal terjadi pada sekitar bulan juli dan agustus. rata rata curah hujan selama tahun sekitar dengan rata rata hari hujan selama tahun adalah hari. curah hujan tertinggi terjadi pada bulan januari sebanyak mm. sungai bodi merupakan sungai dengan debit tertinggi kabupaten kendal, dimana sungai dengan panjang memiliki debit air sebesar m3 detik pada musim penghujan dan m3 detik pada musim kemarau. wilayah rawan bencana analisis indeks rawan bencana indonesia yang dilakukan oleh badan nasional penanggulangan bencana bnpb) tahun kabupaten kendal termasuk daerah yang memiliki kelas kerawanan bencana yang tinggi. menurut penelitian terapan daerah rawan bencana yang dilakukan pada tahun berdasarkan kajian geologi, hidrogeologi, vulkanologi dan kondisi bentang alam wilayah, kabupaten kendal mempunyai zona kerawanan gerakan tanah, banjir, subsistence, intrusi air laut, abrasi dan akresi. zona tersebut diantaranya adalah: babcience education quality terlaksananya seap kab. kendal guru lanjutan guru improvement project seop) money dan pelaporan terlaksananya monitoring kab. kendal lanjutan smp m penyelenggaraan smp m ts) smp m pembinaan minat, bakat dan terbitnya minat bakat siswa kab. kendal dan kegiatan lanjutan kegiatan kreatifitas siswa lomba pai smp) propinsi pembinaan minat, bakat dan terbitnya minat bakat siswa kab. kendal dan kegiatan lanjutan kegiatan menanam dan dang dang non nasional amd datang lomba siswa berprestasi penyaringan siswa berprestasi kab. kendal dan kegiatan lanjutan kegiatan keteladanan propinsi siswa siswa jateng smp m smp m nasional siswa smp propinsi siswa siswa smp jateng smp lomba perpustakaan smp penyaringan siswa berprestasi kab. kendal dan kegiatan lanjutan kegiatan mal propinsi sekolah sekolah smp jateng smp pembinaan minat, bakat dan terbitnya minat bakat dan kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan smp pembinaan kelembagaan manajemen terbitnya kelembagaan sekolah sekolah lanjutan sekolah mena nak setan swat subsidi lomba lomba mgm pemberian bantuan untuk kab. kendal mapel baru mapel esa one emas jasiaaanatanlonbanonte pembinaan minat, bakat dan terbitnya minat bakat dan kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan kreatifitas siswa olimpiade olahraga (kreatifitas bidang olahraga smp siswa siswa kinninnal cnmidn bantuan pengadaan tik tersedianya tik pembelajaran kab. kendal sekolah lanjutan sekolah bantuan pengadaan tik tersedianya tik perpustakaan kab. kendal sekolah lanjutan sekolah bantuan pengadaan buku tersedianya buku perpustakaan kab. kendal sekolah lanjutan sekolah mada peti "s0ss miss kiss ncs kena minang min bantuan pengadaan buku tersedianya buku perpustakaan kab. kendal sekolah lanjutan sekolah mood malin bias manga miss kena mess minati miss css bantuan pengadaan alat tersedianya alat laboratorium ipa kab. kendal sekolah lanjutan sekolah tevaoumipasupswrus fowgwne semasa ten perteenj nmap lobang dana aan coomani bantuan pengadaan meubelacir tersedianya maubelaseir untuk kab. kendal sekolah lanjutan sekolah sitaan mena inn massa minati mess bantuan pengadaan membeli tersedianya maubelaseir untuk kab. kendal sekolah lanjutan sekolah mae disini bias manga maksila kena mess mantan miss bantuan pengadaan buku mulo tersedianya buku mulo bahasa kab. kendal buku lanjutan buku dada otc essssdin mission kei manga non men dang minang sbantuan pengadaan buku mulo tersedianya buku mulo bahasa kab. kendal buku lanjutan buku bahasa jawa smp jawa smp bantuan peningkatan sarana slb slb memiliki sarana prasarana kab. kendal sekolah lanjutan sekolah minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran bantuan rehab ruang kelas ruang kelas sd sdb sesuai kab. kendal ruang lanjutan ruang kelas sd sdb standar kelas bantuan rehab ruang kelas ruang kelas smp small sesuai kab. kendal ruang lanjutan ruang kelas smp small standar kelas bantuan pembangunan ruang sd sdb memiliki perpustakaan kab. kendal ruang lanjutan | 6ruang perpus| perpustakaan sd sdb sesuai standar perpusg pendidikan dasar keuangan provinsi bidang pendidikan dasar jaja penunjang bos dan smp operasional bos kab. kendal kegiatan pop kegiatan bantuan pendampingan bos terciptanya sekolah murah kab. kendal lanjutan siswa sd sdb mi siswa bantuan pendampingan bos terciptanya sekolah murah kab. kendal lanjutan siswa smp small m siswa bantuan tpk kurikulum dan smp terwujudnya kurikulum dan smp kab. kendal sekolah kena sekolah bantuan mbs sekolah melaksanakan mbs kab. kendal 7sekolah 10sekolah jor|re| bantuan mbs smp sekolah melaksanakan mbs kab. kendal 3sekolah sekolah jorfrel90) bantuan fasilitasi kantin sehat smp fasilitasi kantin kejujuran kab. kendal sekolah sekolah jon tejo bantuan fasilitasi program makanan terfasiltasinya program makanan tambahan anak sekolah untuk kab. kendal sekolah lanjutan sekolah tambahan anak sekolah patas) nan meningkatkan gizi siswa bantuan penjaminan mutu smp penjaminan mutu pendidikan smp kab. kendal sekolah neng sekolah bantuan pendidikan inklusi tersedianya alat pembelajaran kab. kendal sekolah lanjutan sekolah khusus inklusi bantuan pendidikan inklusi smp tersedianya alat pembelajaran kab. kendal sekolah baru sekolah khusus smp inklusi bantuan pengadaan membelai bertambahnya sarana prasarana kab. kendal sekolah baru sekolah pengganti meubelaeir minimal sesuai jolie| penambahan ruang kelas bertambahnya ruang kab. kendal sekolah sekolah yo) dana alokasi khusus bidang pendidikan orliels2l dak pendidikan dasar peningkatan layanan dan mutu kab. kendal sd imp asonoooooo lanjutan sd imp pendidikan dasar pendamping dak diknas peningkatan layanan dan mutu kab. kendal sd smp lanjutan sd smp pendidikan dasar bidang kegiatan indikator kinerja program target kebutuhan dan pagu indikatifina winisdkka elu miss mood msc kena men msc misiscid masi massa pendidikan dasar anakan menengah ikan menang pmn tone tenan panen (once! pendidikan menengah bdostasissidnssmmn peng end bea bongsiann menenun brennan konsesi enka mannen ket pendidikan menengah aap pena kematian menangani seen panen deoeaoogof enoooooo kanan gung #aoooooe0| pendidikan menengah ill voli| program pendidikan menengah essooowoo eassoooooo| | a2772cbooo penyelenggaraan akreditasi sekolah terselenggaranya akreditasi sekolah kab. kendal sekolah baru sekolah menengah menengah monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya monitoring, evaluasi kab. kendal sekolah lanjutan sekolah dan pelaporan pada sekolah widya msmesadidn "elnlnbondalinina meski becus moss men dea mess mean month sasa pendidik pelatihan penyusunan kurikulum pelatihnya dan penyusunan kab. kendal lanjutan pendidik aman tenaga penat pem nan tenan maan konon pengembangan alternative layanan perkembangannya layanan kaliwungu sekolah lanjutan sekolah pend menengah untuk daerah pendidikan daerah pedesaan pedesaan,terpencil dan kepulauan terpencil pmb kelembagaan sekolah dan pembangunan kelembagaan sekolah kab. kendal sekolah lanjutan sekolah mbs melaksanakan mbs pengembangan materi belajar berkembangnya materi pembelajaran kab. kendal siswa lanjutan siswa mengajar dng tik tik penyebarluasan dan sosialisasi tersebarnya informasi dan kab. kendal kali lanjutan kali kegiatan berbagai informasi pendidikan tersosialisasinya berbagai pendidikan kegiatan menengah menengah melalui media elektronik atau cetak penunjang bantuan keuangan terlaksana kegiatan bantuan kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan memar man tangan roma aman png nan penunjang bos sma smk terlaksananya program bos kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan menengah pmb forum masy peduli pendidikan terbentuknya forum masyarakat kab. kendal orang baru orang doa tag dan pengelolaan sma smk) pembinaan minat, bakat dan terbitnya minat bakat dan kab. kendal dan kegiatan lanjutan kegiatan te| panas sma (empat ats faits semacam bntaosw teman pesanolimpiade olahraga (kreatifitas siswa dalam bidang propinsi siswa siswa siswa nasional oon)) olahraga (oon) jatengfestival lomba kreatifitas siswa lomba fls2n propinsi peserta peserta seni siswa nasional fls2n) jateminat, bakat dan terbitnya minat bakat dan kab. kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan kreativitas siswa lomba mata kreatifitas siswa lomba bidang mata dan propinsi peserta peserta pelajaran mapel)) pelajaransmk kreatifitassiswa bidang osn, oon, dan propinsi peserta peserta fls2n jateng lomba keteladanan siswa sma smk terselenggaranya lomba siswa kab. kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan teladan sma smk tk. kab. dan propinsi peserta pesertalks) kreatifitas lomba kompetensi siswa| dan propinsi peserta peserta tk. kab. jateng pengembangan minat bakat dan berkembangnya minat bakat dan kab. kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan kreatifitas siswa sma smk kreatifitas siswa sma smk tk. kab dan propinsi peserta peserta jateng pembinaan kelembagaan terbitnya kelembagaan kab. kendal sekolah baru sekolah manajemen sekolah dengan manajemen sekolah dan sekolah penerapan manajemen berbasis menerapkan mbs sekolah mrs) jali7 pelatihan penyusunan kurikulum f#pelatihnya kepala sekolah dalam kab. kendal sekolah| baru sekolah penyusunan kurikulum penyelenggaraan kejar paket pembelajaran kejar paket setara utd skb lembaga lanjutan lembaga setara sma skb sma siswa siswa pembangunan ruang serba guna aula tersedianya ruang serbaguna aula kab. kendal ruang baru ruang sma smk batuan pembangunan rkb bertambahnya ruang kelas baru kab. kendal ruang lanjutan ruang sma smk batuan rehab. gedung sma smk terpeliharanya gedung sekolah kab. kendal gedung gedung bantuan pengadaan komputer bertambahnya komputer sma smk kab. kendal sekolah neng sekolah sma smk bantuan pembangunan terbangnya gedung perpustakaan kab. kendal unit lanjutan unit perpustakaan sekolah sma smk sma smk pengadaan buku perpustakaan tersedianya buku perpustakaan kab. kendal sekolah lanjutan sekolah sma smk sma smk bila bantuan pengadaan alat lab ipa tersedianya alat lab ipa sma kab. kendal sekolah anitalat bengkel smk tersedianya alat bengkel smk kab. kendal sekolah sekolah miki bantuan pengembangan sma smk berkembangnya sma smk kab. kendal sekolah sekolah bantuan pengadaan alat lab. ipa bertambahnya alat lab. ipa dan ips kab. kendal sekolah lanjutan sekolah dan ips sma sma berkembangnya ruang sma smk sekolah sekolah jo1liz bantuan pengembangan ruang kab. kendal lanjutan sma smk bantuan pengadaan alat multimedia tersedianya alat lab. multimedia bantuan fasilitasi peningkatan terfasilitasinya dan meningkatnya kab. kendal sekolah lanjutan sekolah bhs.inggris guru sma smk kualitas guru bahasa inggris sma smk bantuan fasilitasi penelitian ipa dan terfasilitasinya penelitian ipa dan kab. kendal sekolah lanjutan sekolah ips siswa sma ips dalam pengembangan intelektual siswa sma smk maki pengadaan alat tele conference smk pengadaan alat teleconference smk kab. kendal paket ken paket bantuan pengembangan smk berkembangnya smk kab. kendal sekolah lanjutan sekolah bantuan pembangunan lab. ipa tersedianya lab. ipa sma smk kab. kendal sekolah lanjutan sekolah sma smk bantuan fasilitasi karier centre smk terfasilitasinya karier centre smk kab. kendal sekolah lanjutan sekolah bantuan fasilitasi business centre terfasilitasinya business centre smk smk kab. kendal sekolah lanjutan sekolah bantuan fasilitasi bursa kerja terfasilitasinya bursa kerja khusus kab. kendal sekolah lanjutan sekolah khusus bkk) smk bantuan fasilitasi tamatan smk terfailitasinya tamatan smk kab. kendal sekolah sekolah bantuan fasilitasi pendidikan terfasilitasinya pendidikan yang kab. kendal sekolah lanjutan sekolah berbasis keunggulan lokal bkl) berbasis keunggulan lokal bantuan fasilitasi implementasi smm terfasilitasinya implementasi smm kab. kendal sekolah lanjutan sekolah iso sma smk iso sma smk bantuan fasilitasi kantin kejujuran terfasilitasinya kantin kejujuran kab. kendal sekolah lanjutanbeasiswa siswa sma smk terbentuknya siswa miskin sma smk kab. kendal siswa siswa dari keluarga kurang mampu lanjutan iritasi iritasi jo1liz bantuan fasilitasi program kelas terfasilitasinya program kelas kab. kendal sekolah lanjutan sekolah industri smk industri smk bantuan penyelenggaraan pendidikan| terlaksananya pembelajaran kab. kendal lembaga lanjutan lembaga paket pendidikan paket jo1liz bantuan fasilitasi peningkatan terfasilitasinya pembelajaran kab. kendal sekolah lanjutan sekolah bahasa sma smk praktek bahasa sma smk aga lola bantuan fasilitasi teaching factory terfasiltasinya teaching factory kab. kendal sekolah ken sekolah bantuan fasilitasi tuk terfasilitasinya tuk kab. kendal sekolah sekolah pengadaan buku bse sma tersedianya buku bse smk kab. kendal paket neng paket pengadaan buku bse smk tersedianya buku bse smk kab. kendal paket neng paket pengadaan buku mulo bahasa awal tersedianya buku bahasa mogok kab. kendal paket lanjutan paket sma smk sma smk rehabilitasi sedang berat ruang kelas membaiknya ruang kelas sma smk kab. kendal unit lanjutan unit sekolah sma smk informal peningkatan tata kelola pnf meningkatnya tutor program paket kab. kendal pkb lanjutan pkb a,b dan memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan bantuan pusat kegiatan belajar bertambahnya pusat kegiatan kab. kendal pkb lanjutan pkb masyarakatpembinaan kursus dan kelembagaan terbitnya kursus dan kelembagaan kab. kendal kbu lanjutan kbu kursus pelatihan kbu dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan bantuan tindak lanjut pasca buta melayaninya penduduk usia kab. kendal orang lanjutan orang aksara tahun bisa membaca dan menulis bantuan kelompok belajar usaha terbentuknya kelompok belajar usaha kab. kendal kbu lanjutan kbu dalam kursus2 pelatihan kbu magalembaga ketrampilan terbentuknya lembaga ketrampilan kab. kendal kbu lanjutan kbu pendidikan dalam kursus2 pelatihan kbu magang bantuan ketrampilan desa pnf terbentuknya ketrampilan desa pnf kab. kendal kbu lanjutan kbu dalam kursus2 pelatihan kbu magang bantuan fasilitasi pengembangan terfasilitasinya pengembangan kab. kendal lembaga lanjutan lembaga taman bacaan masyarakat taman bacaan masyarakat bantuan penguatan manajemen penguatan desa vokasi kab. kendal desa lanjutan desa vokasi desa vokasi vokasi pfi keuangan bidang pfi bantuan fasilitasi pengembangan berkembangnya taman bacaan kab. kendal kolase baru kolase taman bacaan masyarakat tbm) masyarakat bantuan pengembangan pusat berkembangnya pusat kegiatan kab. kendal pkb lanjutan pkb kegiatan belajar masyarakat pkb) belajar masyarakat bantuan penguatan kelembagaan terkuatnya kelembagaan kursus dan kab. kendal lembaga lanjutan lembaga kursus dan pelatihan lkp) pelatihan kursus kursus rehabilitasi gedung pkb membaiknya gedung pkb kab. kendal lembaga lembaga pkb| pkb pengembangan pendidikan berkembangnya pendidikan kab. kendal lembaga lanjutan lembaga kekasaran kekasaran paket a,b dan pengembangan pendidikan berkembangnya pendidikan kab. kendal lembaga baru lembaga kecakapan hidup pelatihan kecakapan hidup penyelenggaraan ujian paket terselenggaranya ujian paket a,b,c kab. kendal pkb pop pkb dan pnf pnf penyelenggaraan kursus menjahit, terselenggaranya kursus menjahit, kab. kendal siswa lanjutan siswa tata rias pengantin dan tata tata rias dan tata kecantikan rambut kecantikan rambut utd skb bantuan paud kelembagaan terbentuknya lembaga paud kab. kendal lembaga lanjutan lembaga kelembagaan memiliki tata kelola dan citra yang baik bantuan fasilitasi pelaksanaan ajang terfasilitasinya pelaksanaan ajang kab. kendal8 date lembaga lanjutan lembaga kreatifitas semarak paud provinsi |kreatifitas semarak paud tk. paud paud provinsi bantuan fasilitasi kekasaran terfasiltasinya kekasaran lanjutan kab. kendal lembaga lembaga lanjutan ajang kreatifitas hari anak nasional terlaksananya kreatifitas hari anak kab. kendal lembaga lanjutan lembaga tk. kabupaten nasional tk. kabupaten paud paud program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan kegiatan tes calon kepala sekolah tersedianya kepala sekolah yang kab. kendal kali tes, lanjutan kali tes, dan pengawas memenuhi standar orang orang kompetensi kriterisertifikasi, kompetensi dan |guru memiliki kualifikasi sesuai kab. kendal lanjutan pendidik aan srrikasi kompetensi dan dengan kompetensi yang ditetapkan pendidik kegiatan diklat calon kepala sekolah| terselenggaranya diklat calon kab. kendal calon lanjutan calon dasar dan pengawas sekolah kepala sekolah dasar dan pengawas kakek kakek sekolah peng peng kegiatan bantuan transport wisata terbakarnya transport wisata bhakti kab. kendal lanjutan pendidik bhakti dan tenaga administrasi dan tenaga administrasi sekolah pendidik sekolah kegiatan bantuan subsidi penghargaan dan perlindungan kab. kendal guru lanjutan guru kesejahteraan guru wisata bhakti terhadap profesi pendidik pendidikan formal kegiatan bantuan subsidi studi peningkatan kualifikasi guru kab. kendal lanjutan pendidik lanjut d iv satuan pendidikan pendidikan formal pendidik formal kegiatan bintik workshop guru meningkatkan kompetensi guru kab. kendal baru pendidik mama asn untuk memenuhi standar kompetensi pendidik kegiatan bintik workshop guru meningkatkan kompetensi guru kab. kendal baru pendidik via mess web kes dan dang bil mela kegiatan bintik workshop guru meningkatkan kompetensi guru kab. kendal baru pendidik eat oom untuk memenuhi standar kompetensi pendidik bintik kepala sekolah, pengawas meningkatkan kinerja ks, pengawas kab. kendal lanjutan pengawas tk sd sdb, pai dan penilik tk,sd sdb, pai dan dan penilik pengawas penilik penilik lai dien des dee angka kredit pendidik bantuan penyelenggaran jambore terlaksananya jambore pendidik dan kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan tenaga kependidikan min intan0muslibanubagii mises miss gis nnggannga dna pena pangkas ein dgn (pak) sala kemas ma (oomnokorsasan kaka pama) eren oma tag cname ema bintik pengawas dan penilik terselenggaranya bimbingan teknis kab. kendal orang lanjutan sekolah pengawas dan penilik sekolah orang pengawas untuk meningkatkan kompetensi pengawas pengawas dan penilik sesuai standar penilik penilik kompetensi bintik penilaian kinerja guru diknas terselenggaranya bimbingan teknis kab. kendal lanjutan pendidik idsssssanaasa rara mannen mp0 sss man dengan dsssdon minta mic seleksi guru, kepala sekolah dan terdeteksinya guru, kepala sekolah kab. kendal lanjutan pendidik men dana mosul menanti kosasih mess bantuan peningkatan kualifikasi peningkatan kualifikasi kab. kendal pendidik lanjutan pendidik pendidik paud pendidikan non pendidik pendidikan formal formpenyelenggaraan pemilihan terselenggaranya pemilihan kab. kendal kali lanjutan kali kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan kegiatan untuk memenuhi standar kompetensi bantuan penyelenggaraan jambore meningkatkan kompetensi pendidik kab. kendal pendidik lanjutan pendidik pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi pendidik bantuan pengembangan profesi berkembangnya pendidik memiliki kab. kendal sekolah lanjutan sekolah pendidik formal kualifikasi sesuai dengan kompetensi pendidik yang ditetapkan pendidik bantuan penyelenggaraan pemilihan seleksi pendidik dan kependidikan kab. kendal kegiatan lanjutan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan formal formal penunjang bantuan keuangan bidang terlaksananya kegiatan bantuan kab. kendal kegitan baru kegitan ppt keuangan provinsi bidang ppt bintik penilaian kinerja guru dokumen terselenggaranya bimbingan teknis kab. kendal guru baru guru penilaian kinerja guru dokumen bintik peningkatan kompetensi terselenggaranya peningkatan kab. kendal lanjutan pendidik pengelola kepegawaian tenaga kompetensi pengelola kepegawaian pendidik kependidikan pendidik dan kependidikan tenaga pendidik dan kependidikan pendidik penunjang pilotimg rekrutmen plotting rekrutmen kepala sekolah kab. kendal kakek lanjutan kakek kepala sekolah aaa |29i program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan penyediaan bantuan pengembangan meningkatnya jumlah buku, sarana kab. kendal buku baru buku perpustakaan dan minat baca dan minat baca masyarakat daerah program manajemen pelayanan pendidikan sosialisasi dan alokasi berbagai meningkatnya pemahaman terhadap kab. kendal orang lanjutan orang peraturan pemerintah bidang peraturan bupati kendal tentang pendidikan pendirian ijin sekolah dan operasional sekolah penyelenggaraan pelatihan, seminar kali kegiatan pelatihan evaluasi diri kab. kendal kepala lanjutan kepala dan lokakarya serta diskusi ilmiah sekolah sekolah sekolah tentang berbagai isu pendidikan penerapan sistem dan informasi tersedianya sistem kearsipan yang kab. kendal dari lanjutan dari arsip manajemen pendidikan penataan baik arsip yang yang ada dan penyusunan arsip) aderapan sistem dan informasi tersedianya sistem bintik kab. kendal kegiatan baru kegiatan manajemen pendidikan bintik perbendaharaan barang yang baik utd utd bendahara barang) penerapan sistem dan informasi tersusun pedoman penerimaan kab. kendal buku lanjutan buku manajemen pendidikan petunjuk peserta didik baru pedoman pedoman teknis pedoman penerimaan peserta teknis teknis ppdb penerapan sistem dan informasi penyusunan kalender pendidikan kab. kendal buku lanjutan buku manajemen pendidikan kalender pedoman pedoman pendidikan) kalender kalender pendidik pendidik penerapan sistem dan informasi tersedianya sistem informasi kab. kendal buku lanjutan buku profil manajemen pendidikan ditarik) pendidikan ditarik) profil pendidikan pendidikan penunjang dan money program pengendalian semua kegiatan dinas kab. kendal lanjutan kegiatan kegiatan dinas pendidikan kegiatan penunjang dan monitoring bantuan melaksanakan monitoring bos kab. kendal lanjutan sekolah operasional sekolah bos) disekolah sekolah monitoring evaluasi dan pelaporan termonitoringnya ujian nasional kab. kendal lanjutan sekolah ang ona iga wodssksssinssn belssbnnsinssd medius kena dosa mennnnna denga dosa eng dns mon penerapan ict peningkatan layanan pendidikan kab. kendal unit baru unit mass anno genes maa man man mad mas dinas dinas dokumen) dokumen) bantuan manajemen pendataan tersedianya lengkapnya data kab. kendal data lanjutan data pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan paud, (paud, diknas diknas dan dan dokumen) dokumen) bantuan fasilitasi penyelenggaran terfasilitasinya ujian nasional kab. kendal lanjutan sekolah dan unik jenjang smp mts, sma ma dan sekolah smk penyelenggaran sd mi terselenggaranya ujian nasional kab. kendal sekolah| lanjutan sekolah ajonlsel program pendidikan berkelanjutan g00logo| goonoogoa| y a20000 bantuan fasilitasi pembinaan terselenggaranya fasilitasi kab. kendal sekolah lanjutan sekolah nasionalisme dan karakter bangsa pembinaan nasionalisme dan melaui jalur pendidikan karakter bangsa melalui jalur pendidikan sekolah zona kerawanan bencana gerakan tanah zona tinggi meliputi kecamatan sukorejo bagian tengah dan patungan bagian tengah serta limbangan bagian barat. zona menengah meliputi kabupaten kendal bagian selatan, yaitu kecamatan sukorejo, patungan, pagaruyung, singorojo bagian tengah, boja bagian tengah dan limbangan. zona rendah meliputi kabupaten kendal bagian tengah, yaitu kecamatan singorojo, boja, weberi, paten dan kaliwungu selatan. zona sangat rendgemuk dan pegangan. zona kerawanan bencana banjir zona tinggi meliputi daerah hilir kali kendal, kali bodi, kali wahidin, kali buntu, kali belukar, kali damar, kali aji, kali author dan kali lorong. zona menengweberi, ringinarum, gemuk dan pegangan. zona rendah meliputi kabupaten kendal bagian tengah, yaitu kecamatan singorojo, boja, paten, pagaruyung dan kaliwungu selatan. zona sangat rendah meliputi kabupaten kendal bagian selatan, yaitu kecamatan sukorejo, patungan dan limbangan. zona kerawanan bencana intrusi air laut zona tinggi meliputi wilayah pesisir utara kabupaten kendal, yaitu kecamatan wonosari, kaliwungu, kendal, rangsang, patron, kangkung dan sepiring. zona menengahpatron, kangkung dan sepiring. zona rendah meliputi kabupaten kendal bagian tengah, yaitu bagian selatan dari kecamatan wonosari, kaliwungu, rangsang, patron, kangkung dan sepiring serta ringinarum, weberi, kecamatan ngampel, patungan, sukorejo, dan gemuk.a program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan bantuan pangarusutamaan gender terlaksananya pug bidang kab. kendal pkb pkb po jumlahusanwams salah feenppikan ooo jojo2| jakademikebidanan sontak dengan denda ben kill men dannnnn kasasi perkantoran mnsisssstsasibintssistn people aini kena dna dnk ossia ben dana bnn dengan baik kdsadsssdasintan rar adasskssi obasodii gcosssnnd bening eng dosen mas berjalan dengan baik helpskesssstsdssisissddadadin iegasatansnbndasiti kena eng ong ben kena dng dengan benunnngnnn bongnna asrama bila mussnaldas akasia miss busi mass man makan media bis mba melati dan baik ios based massa wossisdisinboskdsssnal mon gosdisda dan dasi bening dsn gado penggandaan keiienerangan bangunan kantor jeram cukup sara dan kendal tor woo mina pama ter hao listrik penerangan bangunan kantor asrama cukup honorer inna ee kassasiosisdasii mong kondisi dana dinas benang dasi bnn ndo mas perlengkapan kantor memadai anang asa arakan) kendal dooeooaj atasan pena garam dengan lancar riossssdsahasnadiasian erna ono mania dan dingin dog dang berita penting dan perlu penyediaan makanan dan minuman terlaksananya kegiatan makan dan kendal prioritas rapat rapat dinas rapat rapat koordinasi dan konsultasi| terlaksananya rapat rapat koordinasi kendal prioritas dengan baik elo yoo program peningkatan sarana dan sninnti nina dna denagn kec ben ann betis kendang kondisi hetstesissbanslosnsihasiasl s7 ssinossssdaud loss ke miss king denn micnsdsad ncs mode non dan asrama komputer dahan nenek massal miki monnnsinnd bening benang doninssad mon non idol bangunan dan asrama yang representatif pengadaan aset tetap lainnya tersedianya buku buku perpustakaan kendal judul prioritas mengajar tamat grea kendal aoeooj massa pena tere mara dan mesin kantor yang terawat happen basstasissdbassa " binsdskoiniobsssi misa dasa ssisninad bening inn das mnc dan bangunan baik n.a program peningkatan disiplin pee siti pena dengnnnnnnnann dennnnnnn menu nun dns ben pen png idea uas sinensis ds: dong andina bening eng and gmn ade mnc perlengkapannya seragamtl ll. yo) program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pendidikan dan pelatihan formal terpenuhinya tenaga pendidik yang) kendal 6dosen s2| ken kompeten yoo yoo program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintahan peningkatan kinerja dan pelayanan| kepuasan pelayanan kinerja kepada kendal prioritas aparatur mahasiswa dan masyarakat 1lo1lo2i penunjang pelaksanaan pekerjaan| kepuasan pelayanan kinerja kepada kendal prioritas perkantoran mahasiswa dan masyarakat program manajemen pelayanan pendidikan proses belajar mengajar terciptanya lulusan yang bermutu kendal lulus dan terampil pelaksanaan evaluasi belajar| menilainya prestasi #akademik| kendal lulus mengajar mahasiswa jumlah seserocooo| tesserooowo| ssel315.s lo) kesehatan jowaskeseaatan poo perkantoran penyediaanjasasuratmenyurat tersedianya surat menyurati dkk kab. kendal 12bulan 2bulan penyediaan jasa komunikasi sumber tersedianya air, listrik dan jasa kab. kendal bulan bulan dbm aer slssdakal dasikasn mess mini mistis ben dgn den ban bbb mbasslssndstann bissssestsdsssn minat dgn pengnsannna bina danau ana png pena penyediaan barang cetakan dan tersedianya cetak dan penggandaan kab. kendal bulan bulan bbb ig ssdssslskn 'resemsndnkssss mens messi miss bina ann dingin dengan penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dkk kab. kendal bulan bulan debu eno kissskesisbssslsssn moss mini nns sii men ben ann dna png pens bbb bobessinssstilnks '"subalisnisinain bin dgn nisannya bina anggaran dnegan dengan dkk rapat rapat koordinasi dan konsultasi terlaksananya rapat koordinasi dan kab. kendal bulan bulan bbm met: yes pers yolanda mind ming dgn men eni dgn ben dang pns ta aaa prasarana aparatur ham anakan ran mnsssasan mes bnn dengan don gcc benign dada mas dan mesin peralatan dan mesin dkk meakaabamkan eta san massa mess miss ann pcs bnn moss dan bangunan gedung dan bangunan dkk yoo program peningkatan disiplin opo pengadaan pakaian dinas beserta terpenuhinya pakaian dinas dkk kab. kendal paket paket bbb einssse kkatsbelosssnn kind dan men ben kena dang dang aaa aaa aaa aaa program peningkatan kapasitas aman pop pasar poo sabar area miss disana men nccsdond bnn dns sumber daya manusia kapabilitas tenaga kesehatan aa. program peningkatan pelayanan mennnnnnnnnnnnnnanan dengan dengan nan inn pen peningkatan kinerja dan pelayanan tercapainya peningkatan kinerja dan kab. kendal bbb rasssnlanaa sakai miss bsd msi men dia des kena dae dos peningkatan kinerja dan pelayanan tercapainya peningkatan kinerja dan kab. kendal pte ema pasayenanadmatas penanam nan prp pap peningkatan kinerja dan pelayanan tercapainya peningkatan kinerja dan kab. kendal bbb ke rasisssknandas an misa pga men ben dns kena den dsehatan peningkatan mutu penggunaan obat distribusi dan pengawasan kab. kendal dan perbekalan kesehatan penggunaan obat secara rasional puskesmas dan jaringannya dak kesehatan pelayanan farmasi pengadaan obat pelayanan kab. kendal dak kesehatan dasar puskesmas dan jaringannya penunjang kegiatan dak kesehatan penunjang kegiatan pengadaan obat kab. kendal pelayanan farmasi pkd nn. nsinssdlantnini men dennnnnnnnnnnn bea onta men ana koni pena peningkatan kesehatan masyarakat advokasi kebijakan program kab. kendal kesehatan dalam rangka akselerasi pencapaian mdg's pemeliharaan dan pemulihan terciptanya tempat pelayanan puskesmas kesehatan kesehatan yang bermutu dan optimal melalui sertifikasi akreditasi pelayanan kesehatan dasar terlaksananya shipping penjaringan puskesmas siswa baru pengadaan, peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana puskesmas pkd pkd perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar puskesmas jaringannya kesehatan peningkatan pelayanan dan imitasi kematian ibu, bayi dan balita puskesmas mengurangi mengurangi penanggulangan masalah kesehatan angka angka kematian kematian balita balita dalam dalam kurun kurun waktu waktu dan dan menurunkan menurunkan angka kematian angka ibu hingga kematian ibu dalam tangga kurun waktu alam kurun waktu program pengawasan obat dan esai inn ann dan bko pena pennnnnnanan tenasia pennnnnnnan dana peningkatan pemberdayaan perlindungan kesehatan terhadap kab. kendal konsumen masyarakat dibidang obat makanan jajan anak sekoingkatan kemampuan kab. kendal pengelolaan apotek, penyedia jasa boga, toko obat, industri obat tradisional dan restoran peningkatan kemampuan kab. kendal pengelolaan manajemen obat puskesmas aaa program promosi kesehatan feambargayaan masyarakat snp pama toon peningkatan peran serta masyarakat meningkatnya strata desa siaga kab. kendal mewujudkan| desa siaga| dalam bidang kesehatan desa meningkat binaan menjadi periode minimal strata menjadi purnama desa percontohan dan percepatan desa yang lain "pbb eningkatnyastratapup8 kab kendal terbentuknya sbh tingkat ranting kab. kendal terbentuk kegiatan sbh tingkat ranting penyuluhan masyarakat pola hidup meningkatnya pengetahuan kab. kendal ponpes sehat masyarakat tentang kesehatan ponpes pus pus aaa aaa aaa alogloil2ol program perbaikan gizi masyarakat apooooooo| a7s000000| | 2rs000000| zesoooo00| ham makes pop e2tna tangan ban psi mana ben dna vitamin pendamping asi pada usia penanggulangan kurang energi prevalensi gizi kurang kab. kendalvinsi sibuk keb kedua oom ppa cakupan balita gizi buruk mendapat kab. kendal perawatan persentase posyandu yang telah kab. kendal meningkatkan pemantauan gizi dan balitaid sakaskakaiaku mnnnnnnnnnnnnnn nan dna kota man bnn bnn bnn sehat hmi mostisiketnesndnnsssin f2"sbetalssdsndb kan pena kena pen pena pens dengan dang bnn miskin terlaksananya penipuan abs dan kab. kendal caps desa psp terbentuknya klinik sanitasi kab. kendal puskesmas tersedianya air bersih non perpipaan kab. kendal untuk miskin perdesaan pengkajian dan pengembangan tersedianya sarana sanitasi tempat kab. kendal lingkungan sehat umum yang memenuhi syarat kesehatan terpantaunya kualitas air bersih dan kab. kendal air minum pengkajian kualitas air terpenuhinya kebutuhan operasional| kab. kendal kebutuhan puskesmas pembelian reagen) pokok operasional utd labkesmas (berkaitan dengan pendapatan daerah) pembicaraan atattaboratotum kab kendati . eaa program pencegahan dan eemangawangan pemyaktimenutar ono pohon tenooonn aan pasagaamsooi pelayanan vaksinasi bagi balita dan tercapainya cakupan masyarakat program anak sekolah desa kelurahan universal child prioritas immunization uci) tercapainya cakupan bulan sd mi slb plh aessnang poo tercapainya cakupan imunisasi masyarakat periang ara prana poo lo) tertanganinya kejadian ikutan pasca masyarakat plh jeans man semasa pop pop penyelidikan epidemiologi dan cakupan desa kelurahan mengalami masyarakat program penanggulangan kejadian luar klb yang dilakukan penyelidikan prioritas biasa klb) epidemiologi kurang jam tertanganinya suspek acid acid masyarakat paralysis afp) rate per rumah sakit pendudukerlaksananya pelacakan case based pps masamba tea poo poo terlaksananya pembinaan kesehatan dan deteksi dini faktor masyarakat risiko bagi calon jemaah haji terlaksananya pembentukan dan pembinaan pos pemberdayaan masyarakat terpadu posyandu) pelayanan pencegahan dan terlaksananya kegiatan pencegahan puskesmas dan dana apbn penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit untuk hiv aids melalui kab. kendal, pengadaan pasangan maan poo aparat lintas sektor dengan arv),obat io, penemuan dan pengobatan kasus hiv aids) reagen hiv, mobile dan klinik cst yang berstandar penemuan dan pengobatan kasus nasional ims melalui klinik ims dan ims mobile pelacakan kasus hiviaids dn pendampingan dan perawatan pasien hiv aids oleh manajer kasus hiv aids "ee isro sunny siphisdan hiv "ep sosialisasi hits dan ins pengadaan alves pemeriksaan ims dan hiv aids pembinaan klinik vct, klinik ims dan klinik cst pengiriman pemeriksaan cd4 lab rujukan pengiriman pasien rujukan sup haryadi ieosiatisasizipenyutuhan aan sebaya kds) pelatihan pemulasaraan jenazah bagi iodin dan petugas kesehatan terlaksananya kegiatan pencegahan puskesmas dan dana apbn dan penanggulangan penyakit kab. kendal untuk melalui pengadaan joe aaa men pang ilt pelaksanaan program anak berstandar pelaksanaan pelayanan dewasa atv pelayanan terintegrasi p y kantor kiri) lintas sektor pembinaan program upk ppp web sosialisasi2penyuluhan ppl refreshing petugas laboratorium ppp eljko emomamaargntatamsaa| arrow dan penanggulangan kusta melalui kab. kendal untuk sentiasa lintas sektor obat kusta web poriiasikasuskusta dan sosialisasi kusta tan tenang berstandar ill kusta nasional usahakan kasus mangkir ppp pembinaan program kusta upk ppl pengendapan pengobatan kusta ppp kau dena sains mesin min una pena dana pena ( dan penanggulangan pneumonia kab. kendal dukungan melalui dana dari web onatataksanaan tbs itl rapatmonev | pra aaa aaaaaaaaa nol pengadaan torium pemeriksaan ppl imomawosangnaremamu kavtesa poo dan penanggulangan diare melalui kab. kendal surveilanskasusdire o | nol poo pelacakan diare oo leo tt. rapatmonev oo noh dan paru sarana prasarana dan alves penyakit kab. kendal paru, melalui maan tennis ben ben dna dennnnnnnnn dengan pen pen alat pemeriksaan paru dimana aeoatdamparsantotot |aan peranggntngan pemakan dan petugas pon snp saga kon penderita akibat dampak asap rokok dan penanggulangan penyakit dan petugas din esai kps pena ben eng dengan dengan pena pen rujukan pasien pada (pmt bagipasienpadar' | lo. lo) mika pasien pada itl fupayarehabititatitiin | leemprotan logging sarang terlaksananya kegiatan pencegahan masyarakat apbd kab. nyamuk dan pemberantasan penyakit dbd untuk biaya dan chikungunya kab. kendal, operasional, melalui apbd prov. pencatatan dan pelaporan penyakit mendukung sgg penyelidikan epidemiologi bimbingan pelatihan moana fokus chikungunya ppt "pemantauan seni berkalapus larvasidasi pengaburan bubuk anti mena santan tenang pena pena pena ben meningkatkan kualitas dan kuantitas tenang pena pena pena ben sosialisasi tentang penyakit dbd ben c2 "bad tenun penny pena pena pen pen terlaksananya kegiatan tpa sampah penyemprotan lalat tempat pembuangan akhir tpa sampah kab. kendal, melalui "ee hitung kepadatan lalat il. penyemprotantaat o | leo otr pencegahan penularan penyakit terlaksananya kegiatan pencegahan masyarakat apbd prov. endemik epidemik dan pemberantasan penyakit berisiko migran untuk bantuan malaria gebrak malaria warga yang obat anti kab. kendal, melalui merantau luar malaria, penemuan dan pengobatan penderita pulau jawa) bimbingan ana pengen yama pemeriksaan sediaan darah pelatihan fomaamamararama |. foam isumvetans migrasi mass feversuvey leo e sosiatisasitintek program malaria terlaksananya kegiatan eliminasi masyarakat kaki gajah filariasis) kab. berisiko kendal, melalui penemuan dan pengobatan penderita nana pengen "ee issei miotitaia pencatatan dan pelaporan kasus nana lo. zona sangat rendah meliputi kabupaten kendal bagian selatan, yaitu kecamatan singorojo, boja, paten, kaliwungu selatan dan limbangan. zona kerawanan bencana subsistence zona penurunan cm tahun meliputi wilayah pesisir utara kabupaten kendal, yaitu kecamatan kaliwungu, kendal, rangsang, patron, kangkung dan sepiring. zona penurunan cm tahunngampel, patron, kangkung dan sepiring. zona penurunan meliputi kabupaten kendal bagian tengah, yaitu kecamatan weberi, kecamatan ringinarum dan kecamatan kaliwungu. zona batuan dasar meliputi kabupaten kendal bagian selatan, yaitu kecamatan gemuk, pegangan, kaliwungu selatan, sukorejo, patungan, pagaruyung, singorojo, paten, boja dan limbangan. zona kerawanan bencana abrasi dan akresi zona abrasi meliputi wilayah pesisir utara kabupaten kendal, yaitu kecamatan wonosari, kangkung, sepiring, patron dan kaliwungu. zona akresi adalah daerah muara kali bodi. zona kerawanan kekeringan air tanah rawan bencana kekeringan karena karakteristik kedalaman muka air tanah. rawan bencana kekeringan karena karakteristik litologi. demografi tahun jumlah penduduk kabupaten kendal sebanyak jiwa terdiri dari persen) laki laki dan persen) perempuan. kecamatan boja merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak jiwa atau persen dari total penduduk yang ada kabupaten kendal. sementara itu kecamatan patungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak jiwa atau persen dari total penduduk kabupaten kendal. tahun pertumbuhan penduduk kabupaten kendal sebesar persen. pertumbuhan jumlah penduduk terjadi pada setiap kecamatanlaksananya kegiatan pencegahan masyarakat dan penanggulangan penyakit berisiko endemik epidemik lain seperti flu burung, leptospirosis, antraks, rabies dll, melalui sumvetans penularan zoonosis ( sosialisasi bintik program zoonosis pencatatan dan pelaporan zoonosis lo. nol poo itl yoo yoo yoo program standarisasi pelayanan elit pen ann dan goa pena png pun penipu dgn penyusunan standar kesehatan terlaksananya rakerkesda tingkat kab. kendal kabupaten pembangunan dan pemutakhiran terpenuhinya pengelolaan data satu kab. kendal puskesmas data dasar standar pelukis pintu melalui sitem aplikasi online puskesmas monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya money dan pelaporan kab. kendal puskesmas program kesehatan kabupaten puskesmas kendal a35 sana program pelayanan kesehatan penduduk miskin jamkesda bidang kesehatan melayaninya kesehatan penduduk kab. kendal tercapainya| penduduk miskin derajat miskin kab kesehatan kendal penduduk kurang mampu secara optimal ilir lo. poona nan mna paman kesehatan dasar kap coast argo pemanasan |ronan puskesmas pelayanan kesehatan dasar aaaaaa bnn malas k2 dgn mana bsa bangga k2 kanan puskesmas dan jaringannya pustu pustu nana nan peranakan dataran kaberenast meong dan kesehatan dasar pelayanan kesehatan dasar klinik pada prasarana klinik padeseauaan yoo rumah sakit umum daerah dr. h.secondo too program pelayanan administrasi nianeasol pronraaosso perkantoran s0nnsnad etibsisisisssi kesini wii don genus4 men dea csdoc mts kgn mos pos biaya jasa komunikasi,sumber daya meningkatnya kelancaran jasa tahun fungsional tahun anmsnkakaa eng mana disini bisnis kena diss ms: sinn kang mess penyediaan jasa peralatan tercukupinya perlengkapan kantor tabung fungsional tabung nnk inimnsiakainkanslknkndi kena biliniisi don gross4 kena don gccssosd dgg nne man biasa kon hasssissatains men mali bisa man man bebas nai misa mesin keisslsssbsbisbsksssibasan men dan enna pena dana dansa dang seb pelaporan penyediaan komponen instalasi terpenuhinya penerangan bangunan tahun fungsional tahun dana ene eskalasi ngn bini enn dog scedood med sasa kangin sman man misal miss mana man misi neo milan moss bacaan keimlissisksibissnsdul fee: inka men dgn lia pena ann dna dang seb coord pegawai biaya perjalanan dinas dalam dan tersedianya anggaran untuk jasa tahun fungsional tahun bintan "2177p sein kanan diisi mission men enam dibaskdond mass bsskabinilansibnnn kode sikntnisilin nnn dengna gini dog ost dang dsn kisi: manga sin manga wssskedasissibun doslissiseluininiisidisi dennnnn going dong dsn kini ssi manga sin dsn belanja bahan pustaka buku meningkatnya pengetahuan dan tahun fungsional tahun cantuampenmsangandangan kawasan mann pabean mba sea yama san a.s te", awam program peningkatan disiplin aparatur hrm reno yovie ali man dana dang kis dna penn dsn dennnnn dannnnnn bbm masak asinan ankolubelininlinki men bosksalin dibssdl kena dong kisi sd kenssbssin miss dan atribut bekerja nae sea maa dan dan dosa bae mila basa jaga dan pengamat jaga pasien tee using mkssiblskinsadsni menang diss kind men dang dono kini mong disana denda sdm (remunerasi rs) bhasinlncmlsikan knssnsosdil min bsd bni man men bass sad miss aaa aaa aaa aaa program peningkatan kapasitas aan pars papan poo tama dsdnsmatsiad asi man bising mana man bsa had mesin seb ketrampilan sdm aaa pan ama tan seb jateng armada jateng mag selambiaya peningkatan pengelolaan dan terlaksananya administrasi tahun fungsional tahun man sela dana dai must kena dbassosd man intensifikasi pendapatan dan peningkatan pendapatan tahun fungsional tahun esa miskaslatannlind kena disini diss men dengn gcsosd mts mad biaya jasa akuntansi independen terlaksananya administrasi tahun fungsional tahun wenssnskssain bulan dea kelak disiksa men dengan dibaca ssi kan mass trr oo| yoo program promosi kesehatan saas0. biaya pemasaran dan publikasi meningkatnya promosi nilai jual tahun fungsional tahun mbm untuk ketisasicbnssissab kun disisi diss deg dest sin eng ag. tia aaa aaa program standarisasi pelayanan ee inasknsskatndiiinnn pena dennnnn bening san mennnnnnna enunnnnnana dennnnan peran sanisbosketkan sisi bisnbebasusibnklin kena janin pena pen ben dennnaana dt: sign dengan pen biaya pengembangan sim dan terwujudnya sim tahun fungsional tahun bbb sskelsisisikn mebisasidinsni denn din panna men eni dt: sign pangan ill yoo program pelayanan kesehatan petak pengaduan kos mennnnnnnsa dna ksl bnnnnnnnn denagn koe penguburan pasien tidak mampu dan peningkatan pelayanan warga tidak tahun fungsional tahun eka sansakadan kena win miliksssa men kena diss mts gion kegiatan pelayanan rujukan pasien peningkatan pelayanan masyarakat tahun tahun 0assets "0skanssiisnksi kena disisi kikossa men dea koo known dong gss kes pssi men kuno kosi men denny besa ane gas men ben kena biaya cetak bangko peningkatan administrasi tahun fungsional tahun wanda sanstnid denda dana doo mt: sin gnn msi pengadaan obat obatan meningkatnya kelancaran pelayanan tahun fungsional tahun kstsssnsa meski dini ketasinlsik men dan desai sin kang oksstsindsnss msbasslamssibanasi kena wii bisik dan sos sin pengadaan bahan pembersih tercukupinya kebutuhan peralatan tahun fungsional tahun oekstindnmskat sni kena wii dice men dan ds: bnn bcs pengadaan perlengkapan terpenuhinya sarana perkantoran tahun fungsional tahun enataantanoramang mess reltamemumang mate nan pan pan sean ana belanja pengadaan komputer dan terpenuhinya sarira perkantoran tahun fungsional tahun asas menang bisnis msiasss4 men kena das msi kgn gini masa biaya perencanaan dan pengawasan tersedianya perencanaan sebagai tahun fungsional tahun mesststsintintissssas selskstslissin kena bisik kisiksssis men kena dice kan meelanja pengadaan alat angkut darat meningkatnya kelancaran unit fungsional unit bermotor operasional belanja modal pengadaan kontainer meningkatnya kebersihan lingkungan unit fungsional unit sampah belanja modal pengadaan instalasi meningkatnya sarana ipar unit fungsional unit pengelolaan limbah term pembangunan gudang terbangunnya gudang dan des pembangunan gedung laporan pembangunan gedung laporan yang unit unit representatif pembangunan gedung farmasi terbangnya gudang farmasi unit unit lebih representatif pembangunan gedung rawat inap terbangunnya gedung rawat inap unit unit kelas iii kelas iii it. ii. pengadaan mobil ambulance meningkatnya kelancaran unit unit operasional pasien pembangunan gedung rawat inap terbangunnya gedung rawat inap unit kelas iii kelas iii pembangunan gedung laporan pembangunan gedung laporan yang unit representatif term pembangunan gedung rehab medik terbangunnya gedung rehab medik ber pembangunan gedung utd bars terbangunnya gedung utd bars term pembangunan gedung instalasi gizi terpenuhinya kebutuhan instalasi gizi pembangunan gd. pone, adm, poli meningkatkan pelayanan unit dan igd rehab gedung rawat inap kls. iii meningkatnya pelayanan tahun flamboyan) pembangunan gedung rawat inap terbangunnya gd. rawat inap kls. tahun kelas iii lt. (lanjutan) ltm pengadaan peralatan gizi peningkatan mutu kesehatan pasien ratu belanja modal peralatan dan terpenuhinya sarana dan prasarana tahun fungsional tahun perlengkapan kantor perlengkapan kantor belanja modal alat kesehatan optimalisasi pelayanan kesehatan tahun fungsional tahun pasien term belanja modal peralatan dapur terpenuhinya sarira dapur akun belanja modal perlengkapan rumah tempat penyimpanan obat lebih tahun fungsional tahun tangga almari obat dll representatif term belanja modal peralatan kantor terpenuhinya sarira perkantoran akun term pengadaan tanah pengembangan meningkatnya pelayanan akun tan ill program pemeliharaan sarana prasarana pemeliharaan dan bbm kendaraan meningkatnya kelancaran tahun fungsional tahun dinas operasional mobil dinas pemeliharaan peralatan kantor meningkatnya kinerja administrasi tahun fungsional tahun pelayanan pemeliharaan taman, tempat parkir meningkatnya kenyamanan pasien tahun fungsional tahun dan hal kantor dan pengunjung pemeliharaan jaringan air minum meningkatnya jaminan kebersihan tahun fungsional tahun air minum biaya pemeliharaan gedung dan meningkatnya kenyamanan tahun fungsional tahun bangunan pelayanan pasien biaya pemeliharaan alat alat kelancaran pelayanan pasien tahun fungsional tahun kesehatan biaya pemeliharaan dan bbm kelancaran operasional mobil tahun fungsional tahun kendaraan ambulance ambulance dan jenazah ii biaya pemeliharaan perlengkapan peningkatan pelayanan kepada tahun fungsional tahun pasien biaya pemeliharaan instalasi meningkatnya kebersihan dan tahun fungsional tahun pengolah limbah kenyamanan lingkungan ii biaya pemeliharaan komputer rumah kelancaran sistem komputerisasi jiran sakit biaya jasa kebersihan cleaning peningkatan kebersihan dan tahun fungsional tahun servis rumah sakit kenyamanan lingkungan biaya jasa asuransi kebakaran terpeliharanya fasilitas sarana dan tahun fungsional tahun prasarana jumnaa kesehatan (puskesmas program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa komunikasi sumber jasa komunikasi, air dan listrik pus. daya air dan listrik iri penyediaan alat tulis kantor belanja alat tulis kantor pus. penyediaan barang cetakan dan belanja cetak penggandaan pus. penggandaan penyediaan makanan dan minuman pus. rapat rapat koordinasi dan konsultasi operasional perjalanan dinas pus. luar daerah n.a aaa prasarana aparatur serb pemeliharaan rutin berkala peralatan pemeliharaan mesin bermotor pus pus. nan dan mesin serb pemeliharaan rutin berkala gedung (pemeliharaan gedung dan rumah pus. nan dan bangunan dinas pus. yoo program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas beserta pengadaan pakaian dinas pus. pus. nan perlengkapannya aaa aaa aaa aaa program peningkatan pelayanan kinerja aparatur pemerintah peningkatan kinerja dan pelayanan |biaya penunjang keg jasa beban pus. aparatur kerja serta honor ptt pus. peningkatan kinerja dan pelayanan biaya jasa pegawai non pns pus. administrasi perkantoran penunjang pelaksanaan pekerjaan biaya jasa pegawai non pns pus. perkantoran tea a65. pelayanan kesehatan se kabupaten jasa medis puskesmas pus. kendal jumlah sszraoo.oo0| jaserowao| arsessoooojurusan8 fo3| jpekerjaanumum poo (dinas bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral yoh nasstasusia nennnnnnnnnnnnynn annan hnnnnn kasih nnn hening menang pena gaia perkantoran dai messssstdsss sesebadansbsd desain kisi kok oposisi ben konsen kena don since bini does sabuk bodi messi miss pen kena mana bid daya air&listrik dinas penyediaan jasa peralatan dan jangka waktu penyediaan jasa kab. kendal bulan paket kantor penyediaan jasa pemeliharaan dan jangka waktu penyediaan jasa kab. kendal bulan paket dinas operasional kendaraan dinas operasional dltetdssstndsnssiaklasa easitslnn linda kisi gonna ben nona dosen menu kebersihan kantor bpsossssdistnndasid dang dingin bina ann eni dos menu kantor lean dan pasangan perang dendang mba footer sasa desa darma penggandaan cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi jangka waktu penyediaan komponen kab. kendal bulan paket listrik penerangan bangunan listrik penerangan bangunan kantor kantor keren poin efek lubis masi missing bnn dion kena kcssndbnnn perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor pengadaan rak arsip jumlah rak arsipyangdiadakan kab. kendal 10buah s0. buah oscssiltndsssn sial kesenian denda kisses pen dana diss kena gio pengadaan almari besi oo ' jumlah almari besiyangdiadakan kab. kendal 2buah 2buah bbb massa sibebksdosbabdbssih des nns dug gse kisses kena kena dos men dog dog pengadaan sensor jumlah sensoyangdiadakan kab. kendal sebuah sebuah bbm moscssidsssdasisdinias abdi kong dodi css ben era dong men dkk diadakan esssssbsntnsmn sisi dosis botol mssssiasl kena ben dibaca men gas miss diadakan pengadaan handicap jumlah handicamyangdiadakan kab. kendal 3buah sebuah besssisibnsssbstsbis "70eksis nian desain boss kena dosen men dasi mas diadakan pengadaan printer jumlah printeryangdiadakan kab. kendal buah buah era peraturan penndangerganan beratrameatatan pen kena medan babat tea ago peraturan perundang undangan peraturan suratkabar penyediaan makanan dan minuman jangka waktu penyediaan makan kab. kendal bulan paket minum rapat dan uang makan minum pegawapat rapat koordinasi dan jangka waktu pengadaan rapat rapat kab. kendal bulan paket konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dalam dan luar daerah perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah yeo oo o o | intensifikasi pendapatan yeo ) | d00000000| jam. meta |oso2g program peningkatan sarana dan terpeliharanya sarana dan prioritas prasarana aparatur prasarana aparatur poejogfog pengadaan aset gedung bangunan jumlah gedung yang dibangun kab. kendal nan lanjutan pembangunan kantor dinas jumlah gedung yang dibangun kab. kendal paket prioritas paket bina marga, sumber daya air, energi sumber daya mineral kab. kendal pemeliharaan rutin berkala jangka waktu pemeliharaan kab. kendal bulan prioritas paket peralatan dan mesin pemeliharaan rutin berkala gedung jumlah gedung dan bangunan yang kab. kendal unit prioritas paket dan bangunan dipelihara pemeliharaan rutin berkala kantor jumlah gedung dan bangunan yang kab. kendal unit dinas bm, sda, esdm kab. kendal |dipelihara fi rehab kantor utd is d utd jumlah gedung dan bangunan yang kab. kendal kena portal dipelihara rehabilitasi sedang berat peralatan jangka waktu pemeliharaan kab. kendal unit prioritas paket dan mesin peralatan dan mesin yang dipelihara . aaa fosjoag program peningkatan disiplin terciptanya disiplin aparatur kan prioritas aparatur (jogo? pengadaan pakaian dinas dan jumlah pengadaan pakaian dinas kab. kendal stel pop atributnya itl fosfor program peningkatan kapasitas terwujudnya kapasitas sdm yang opo megan kanan prioritas sumber daya aparatur handal (eajoeon pendidikan dan pelatihan formal jumlah pelatihan yang diadakan kab. kendal orang pelatihan pendalaman kontrak kerja jumlah peserta pelatihan yang kab. kendal orang paket konstruksi diadakan peningkatan dan pengembangan jumlah peserta peningkatan dan kab. kendal orang prioritas paket sumber daya manusia sdm) pengembangan sumber daya manusia peningkatan kualitas sdm bidang terlaksananya pelatihan optimalisasi kab. kendal orang prioritas paket pengelolaan sumber daya air operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi pelatihan teknis kebinamargaan jumlah peserta pelatihan teknis kab. kendal orang prioritas paket tingkat utd dan kemantren ja. & aaa aaa (major program peningkatan pengembangan adanya laporan capaian kinerja mega kanan prioritas sistem pelaporan, capaian kinerja dan realisasi kinerja dinaslaporan capaian kinerja| jumlah buku laporan capaian kinerja kab. kendal paket prioritas paket dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan realisasi kinerja dalam satu tahun yoo kinerja aparatur pemerintah (kajoran peningkatan kinerja dan pelayanan jumlah honor pengelola kegiatan. kab. kendal kena aparatur (osjorfog penunjang pelaksanaan pekerjaan jumlah honor ptt kab. kendal kena perkantoran (eaporjos peningkatan kinerja pengelolaan jumlah arsip yang dikelola kab. kendal kena arsip a.n aaa program pembangunan saluran drainase gorong gorong perencanaan pembangunan saluran jumlah perencanaan saluran kab. kendal paket prioritas paket drainase gorong gorong drainase dan gorong gorong pembangunan saluran jumlah pembangunan saluran kab. kendal prioritas paket drainase gorong gorong drainase dan gorong gorong perbaikan gorong gorong plat jl. kaliwungu ,5x7m kaliwungu darupono perbaikan gorong gorong plat jl. gemuk 1x8m balok wonosari monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya monitoring, evaluasi kab. kendal paket prioritas paket dan pelaporan aaa program pembangunan trap talud brondong perencanaan pembangunan jumlah perang. talud kab. kendal paket prioritas paket trap talud brondong pembangunan jumlah trap talud brondong yang opo portal trap talud brondong bangun talud jalan mojoagung kelancaran lalulintas desa mojo .000f prioritas pembuatan talud jalan mencegah longsor jatirogo a50. li takut jalan dpu mencegah longsor kebonagung ena talud antara sari rasa s d kelancaran lalulintas jenasah portal desa larutan taluajalan kelancaran lalulintas galih soo.0oo.tool prioritas pembuatan talud jalan rejosari .000x0, x0,3m tanjungmojo rabat beton dan talud transportasi ds. pasigitan prioritas monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya monitoring, evaluasi kab. kendal tanam prioritas paket dan pelaporan keg paket itl oo. prioritas jalan jembalan pemeliharaan jalanembatan pemeliharaan jembatan jo3li8| inventarisasi jalan pedesaan jumlah jalan yang inventarisasi kab. kendal prioritas kabupaten kendal itl yoh pemeliharaan rutin jalan kabupaten panjang jalan yang pelihara kab. kendal 81se00o.a0o prioritas paket 254s2.00o00 li perbaikan jalan ngareanak panjang jalan yang pelihara desa ngareanak .500x3 pasangan rehab aspal jin timur panjang jalan yang pelihara .000x3mj| seb rehab jalan aspal truk getas panjang jalan yang pelihara .000x4ml| blender rehab jalan aspal getas jinggo panjang jalan yang pelihara ken .000x4m| jalan peron tilawah kab. semarang panjang jalan yang pelihara 1500x3m| pengaspalan jalan jalur lambat panjang jalan yang pelihara x5m 250x5m pengaspalan jalan jeruk orang panjang jalan yang pelihara .000mx3| 3mx1.000m| troppo pemeliharaan ruas jalan bulugede panjang jalan yang pelihara 2000mx4| .000mx4m putat seb pemeliharaan ruas jalan putat panjang jalan yang pelihara kab. kendal .000mx4| .000mx4m peganganaban, kangkung, karangmalang wetan dan jungsemi perbaikan jalan kabupaten desa panjang jalan yang pelihara kab. kendal .500x4m prioritas sendangdawung (jalan utama kecamatan) penghubung dengan desa kalijodo dan sendang kulon perbaikan jalan kabupaten panjang jalan yang pelihara kab. kendal .000x4m| prioritas penghubung desa kalijodo dan sukodadiosari dan kangkung perbaikan jalan kabupaten dusun panjang jalan yang pelihara kab. kendal .200x3mi prioritas .200x tegalsari penghubung desa kangkung dan jungsemi perbaikan jalan kabupaten dari panjang jalan yang pelihara kab. kendal .500x3m| prioritas .500x dusun gambiran s d sedari desa tanjungmojo pertumbuhan penduduk ini akan memberikan beban yang lebih berat terhadap lingkungan dan juga merupakan tantangan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan. peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan atas pangan, sandang dan papan. pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk yang bisa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang negatif. pembangunan yang dilakukan harus merata keseluruh wilayah kabupaten. salah satu yang yang mendorong tersebarnya pembangunan secara merata yaitu sebaran jumlah penduduk dan kepadatan penduduk satu wilayah. tahun kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu kecamatan weberi jiwa km?), sementara kecamatan singorojo merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu jiwa km. tabel jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk kabupaten kendal tahun jml kepadatan pertumbuhan kecamatan penduduk penduduk penduduk (jiwa) (jiwa km?) yo) patungan sukorejo ' ! pagaruyung papan ' ?! singorojo ' ! limbangan ' ! kaliwungu kaliwungu selatan ngampel gemuk ringinarum weberi kangkung kota kendal |jumlah sumber: kendal dalam angka aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pertumbuhan ekonomi kabupaten kendal menunjukkan trendkabupaten (jalan panjang jalan yang pelihara kab. kendal x4m| prioritas utama kecamatan) penghubung desa kadilangu, gebanganom wetan dan laban perbaikan jalan kabupaten desa panjang jalan yang pelihara kab. kendal .000x3m| prioritas .000x kalirejo penghubung dengan desa tanjungmojo senderanjl. wonkmbng wonotirto panjang jalan yang pelihara 800x1,5m 800x1,5m pembangunan bendera badan jalan panjang jalan yang pelihara ds. triwulan bendera dan gorong gorong jalan panjang jalan yang pelihara magelang penghubung magelang lantaran pemeliharaan jalan pagaruyung panjang jalan yang pelihara 7000x3m prioritas 7000x3m surokontokln sidomukti pemeliharaan jalan pagaruyung panjang jalan yang pelihara 5000x3ml| gondoharum pemeliharaan aspal kalidamar peron panjang jalan yang pelihara 3x3000m jalan tembus kalidamar genting panjang jalan yang pelihara 3x300m ngb pengaspalan jln margosari ngeres panjang jalan yang pelihara ds. ngeres bing bing pengaspalan jalan puguh wonosari panjang jalan yang pelihara 600x3m li perbaikan ruas jl. cangkring jaro panjang jalan yang pelihara 2500x3ml| perbaikan jalan margosari medii panjang jalan yang pelihara ds. ngeres bing .500x3m| lil perbaikan kutoarjo sarirejo panjang jalan yang pelihara ds. sarirejo ann perbaikan kumpulrejo panjang jalan yang pelihara ds. kumpulrejo x4m kebonadem seb perbaikan jalan sarirejo lengkong panjang jalan yang pelihara pesan perbaikan jalan kedungjati getas panjang jalan yang pelihara desa getas perbaikan jalan ketapang panjang jalan yang pelihara 3000m2 banyudono perbaikan jalan aspal panjang jalan yang pelihara lil rehab jalan aspal kaliputih getas panjang jalan yang pelihara desa kaliputih recap jin kalibareng panjang jalan yang pelihara .600x3m| 3x2600 aspal jin sukomangli panjang jalan yang pelihara sukomangli .000x4ml| 4x2000 tambakrejo ann jalan aspal alas karet ds. gedong panjang jalan yang pelihara sabrang ds. .800x3ml| 3x2800 gedong pengerasan klasemen wonosari panjang jalan yang pelihara ds. kutoarjo ll. so000.000of pemeliharaan ruas jalan ngampel panjang jalan yang pelihara desa ngampel .000mx3m| .000mx3m wetan sipayung wetan pemeliharaan ruas jalan panjang jalan yang pelihara desa sumbersari .750mx3m| prioritas .750mx3m karangmulyo sumbersari seb pemeliharaan berkala jalan panjang jalan yang pelihara kab. kendal .000x4 prioritas paket kabupaten rehabjalan aspal panjang jalan yang pelihara desa kaliputih prioritas 3x3.000m kaliputibnn tenda esa sedia dindkkii mosdssdasd moss kan miss kind masa beku sangan bera jaan dampak penang aanyangdipeinan kan kemal pematang woo tenar pas sidorejo mes poin dak kabaidaisisbdnkotinsn ssi dis snsd ben ana mang lambat barat kendal nanda petamanyngcipetan kanker aksen weoeocaj metensaa asn era ngampelkulon jatirogo bbm mp0 vedinisdaskdikh inbaiasiibdskobinsn desain snsd ben dana dsn bang botomulyo maan angan akan penang hanyangcipeihan kan kemal |baim| wooeooaj motor tes tanjunganom mio batak desi desk dsn penurun dna dsn mad purworejo row banten makam pameran emananyangcipeihan kanker asim| wooeoa| metensaa tes pagerdawung wonorejo bbm mposnoserideninunar hita dosis boss snsd ben ngk nan selokan pagaruyung depok amamambman petaraanyangcipetan kanker (eksis wooeocaj moses asn patungan rumah bbm mitt0ner masa habaibaidisdnkaslien danu dgn nanas ben ana dsn bangka mlatiharjo plososari anniv aan petaraikanyangsipeinan kan dewa pakem weoeocaj moses asn pagersari wonosari pers abaikan dana dgn dns benunnnnnna dna dss ngk wonosari edited anakan kapan panjang hanyangcipelhan kan kemal (aksen wooeooaj motor tes era curugsewu meses inlandaisikbdnkotinsn dosen boss kena ben dsn gili dan dans lingkar sukorejo anakan petaanyangcipeiran kan kawa aksen wooeocaj modena era mendasari mojoagung see iebaidaisissdnkosinsn sosis disisi ben ann dsn kind pagaruyung sidomutti ame tan ngan penarajaanyangsipenan kan tema paman jos hasan pas banjarese lebar bbm moe dnkudsaud kebaibaisiisdnkotinsn genesis besi dsn kena kena nsson kids dan mass purwogondo oli menomomorembangan pemain hanyangcipeihan kan kawa (ambang wooeocaj monas aro purwogondo limbangan bbb hee meinbdssssasi (nbaibaisiisdnkotinsn kesenian kcsssosl kena kena gis dong dans ranjang anang tangan penargjkanyngsipenan kanker kateg woo tenar era kaligesing tebet enelnkudstanasi (nandaisiibdnkotinsn besesbisn kisi m6s kena kena kisi dong mann gonoharjo lai kemasan beras jaan penang danyang giga kama pam pest monas pan manna bojberkala jalan panjang jalan yang pelihara kab. kendal 200x5m prioritas paket kaliwungu lantaran fi pemeliharaan berkala jalan senior panjang jalan yang pelihara kab. kendal 340x3m kena protomulyo pemeliharaan berkala jalan panjang jalan yang pelihara kab. kendal prioritas paket sawahalas gentansari pemeliharaan berkala jalan panjang jalan yang pelihara kab. kendal prioritas paket jl. stasiun kaliwungu li pemeliharaan berkala jalan sarirejo panjang jalan yang pelihara kab. kendal 340x4m kena lengkong pemeliharaan berkala jalan panjang jalan yang pelihara kab. kendal 200x5m prioritas paket lantaran sidorejo jembatan pembuatan jembatan kali belukar panjang jembatan yang pelihara jungsemi 15m prioritas penghubung desa jungsemi tanjungmojo perbaikan pilar beton dan panjang jembatan yang pelihara jerukgiling 3x70m prioritas 3x70m pengecoran dak jembatan glagah fi rehab jembatan dsn. karanggeneng, panjang jembatan yang pelihara kab. kendal nan merbah li pmb. jembatan penghubung panjang jembatan yang pelihara desa tunggulsari ds. jatirogo lil pmb. jembatan kedung mendikan panjang jembatan yang pelihara lil pmb. jembatan ds. klinis panjang jembatan yang pelihara kab. kendal lo. aie60000. so00. pembangunan jembatan ds. panjang jembatan yang pelihara ds. gonoharjo gonoharjo seb pmb. jembatan ngadirojo pilang, panjang jembatan yang pelihara kali dongker pembangunan jembatan beton panjang jembatan yang pelihara dsn. pangkalan, 30m prioritas paket sungai preset sukodadi pembangunan jembatan beton panjang jembatan yang pelihara dsn. kaliputih 30m prioritas paket sungai preset kaliputih tit rehab jembatan peron sent pakis panjang jembatan yang pelihara li recap jembatan sungai gilaan ds. panjang jembatan yang pelihara lebar rehabilitasi jembatan jl. tembus panjang jembatan yang pelihara ds. lebar) seb rehab jembatan dsn. pandaan, panjang jembatan yang pelihara kaliputih rehab jembatan kali dongeng panjang jembatan yang pelihara desa kaliputih li jembatan kalikacung panjang jembatan yang pelihara desa karangan kendaran lil jembatan sungai glagah, rayu panjang jembatan yang dipelihara 30m li pembangunan jembatan beton kali panjang jembatan yang pelihara kab. kendal lorong pengaman jeb. weberi panjang jembatan yang pelihara kab. kendal 30m sedayl jembatan ds. wungurejo bh) panjang jembatan yang pelihara kab. kendal jembatan mojokerto kalibareng panjang jembatan yang pelihara kab. kendal lil jeb jl. patungan rumah panjang jembatan yang pelihara kab. kendal fi pembangunan jembatan pucakwangi panjang jembatan yang pelihara kab. kendal kena gondoarum li pembangunan jembatan mojoagung panjang jembatan yang pelihara kab. kendal kena mendasari jet. jl. lebar banjarese (2bh) panjang jembatan yang pelihara kab. kendal pembangunan jembatan pagerwojo panjang jembatan yang pelihara kab. kendal recap jembatan getas panjang jembatan yang pelihara kab. kendal pembangunan jembatan diiris panjang jembatan yang pelihara kab. kendal 30m prioritas paket lebar kec. boja pmb. jeb. beton tejorejo panjang jembatan yang pelihara kab. kendal 11x3m kena prioritas paket manggungsari pembangunan groundsill jembatan panjang jembatan yang pelihara ruas jalan 50m prioritas singorojo temanggung kendal (di kali bodi) |osjrejos monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah keg yang money kab. kendal kena penelitian struktur dan sifat tanah dokumen hasil penelitian struktur dan kab. kendal paket prioritas paket guna penyesuaian konstruksi jalan sifat tanah daerah yang labil dan jembatan kabupaten jalan sino wonosari panjang jalan yang dibangun kab. kendal .500x4ml| prioritas sendangsekucing lil lingkar pariwisata curug sewu panjang jalan yang dibangun kab. kendal 340x3m klinis gonoharjo selimut panjang jalan yang dibangun kab. kendal .500x4m| purwogondo margosari selimut panjang jalan yang dibangun kab. kendal .000x5ml kertasari goa kiskendo panjang jalan yang dibangun kab. kendal .700x4ml| kaliwungu wonorejo panjang jalan yang dibangun kab. kendal x5m biting bening panjang jalan yang dibangun kab. kendal .000x4ml| kaliputih bening panjang jalan yang dibangun kab. kendal .900x4m| banyuringin kaliputih panjang jalan yang dibangun kab. kendal .000x4ml| banyuringin sukodadi panjang jalan yang dibangun kab. kendal mojokerto kaliber panjang jalan yang dibangun kab. kendal .000x4ml| n2o00 tambakrejo bringinsari panjang jalan yang dibangun kab. kendal x4m| donomerto gentinggunung panjang jalan yang dibangun kab. kendal x4m| peningkatan ruas jalan dampak panjang jalan yang dibangun desa .500mx4 prioritas .500mx4 dagangan ngampelkulon peningkatan ruas jalan putat panjang jalan yang dibangun kab. kendal x5ml| pegangan li peningkatan jl, kaligesing tabel (panjang jalan yang dibangun kab. kendal peningkatan jl. bean klinis panjang jalan yang dibangun kab. kendal li peningkatan jl. klinis lebar panjang jalan yang dibangun kab. kendal x4m peningkatan jln. limbangan panjang jalan yang dibangun kab. kendal 1650x4m| tamansari peningkatan jln. limbangan panjang jalan yang dibangun kab. kendal .400x3m| triwulan betonisasi jln antar kabupaten panjang jalan yang dibangun 400x2.5m 400x2.5m temanggung rehab jalan metro krajan panjang jalan yang dibangun ds. peron pmb. lebar s d klinis panjang jalan yang dibangun ds. lebar so0. pengaspalan jalan dari desa panjang jalan yang dibangun kab. kendal 2500x4m| prioritas banyuringin sukodadi pmb jalan karangsari bandingan |panjang jalan yang dibangun .300x4ml| 2300x4m peninggian jalan pahlawan panjang jalan yang dibangun ann peningkatan ruas jalan pegangan panjang jalan yang dibangun .800x4m| dagangan li pembangunan jalan tembus bening panjang jalan yang dibangun kelereng karang temanggung ann pembangunanjalan tembus bening panjang jalan yang dibangun krajan bening .800x3ml| getas beton cor jin laut tengah panjang jalan yang dibangun x3m| rejosari seb pengaspalan jalan puguh panjang jalan yang dibangun gonoharjo li peningkatan jln. lingkar limbangan panjang jalan yang dibangun ds. limbangan x4m peningkatan jl. krg manggis panjang jalan yang dibangun ken .700x3m| pabean lil pembangunan jalan dusun ngebut |panjang jalan yang dibangun ds. wonorejo pembangunan jalan kaliputih panjang jalan yang dibangun dsn. sento, prioritas paket sukodadi kaliputih pengaspalan hot mix jln. serang ds. panjang jalan yang dibangun ds. peron .750x4m| prioritas tamansari ds. peron dan pakis lil betonisasi jalan takut panjang jalan yang dibangun ds. kedungbota mal gong timur betonisasidansenderan jpanjangjalanyangdibangun ngargosari 800x3m prioritas 800x3m bbm mp2 sisi ilindasliksnisbesi deisbadssii kena gasssid kena bisa kertomulyo setia mentadndana susan daa bel gili men dodol esai kissing pesawat banyudono jalan tepi sungai aji panjang jalan yang dibangun sidomulyo prioritas aoooomo mossibsddbats isissliiibatinn enam dt bug sasis ggs men 2makanan metana pada oli federal bobot scan rcia bebal magelang mosibsssibsstsks isidisdesdisinisbei dunia kong ssi ben kena digo dengan megsnnnn nano sb2ike. kena, pegaaanyara dhan. kan kama exam reoeooe) matang tea ata langenharjo smu kec. kendal bbb mp3 masses iidisdastiksnisbesi dsn bos misel pen dana gos bangka boga kec. kendal aan keane pednaitanyang dhan kab kama malam reoeooe) mecca tea tam ds. pekuncen kec. kendal bim iker eng been lndabidibati dada dak ding ben dos manga sumbersari kec. kendal anon koma pernaianyangahanan kanker merah| reoeooaj pesanan tea ata ngampelkulon kec. kendal bbm mp2 based inline saban odi ssi ben ann dos ngk kalirejo kec. sepiring kakamnatoken copa pegnakanyargahanan kan kawa exam reoeocaj pcs tea ata kalirandugede kec. sepiring mer inindatkabsinisbesi bnn besiosbisn bodong msi ben ann dice kind dong pabrikan kec. gemuk keynote ker imbangan pegnakanyang dhan kecewa sekam beoeocej pcs tea kata kedungboto kec. limbangan keren eks iniidatkaksnisbesimn sosis rondoni msi ben ben (ibis don loss tratemulyo kec. weberi kan omongan (pennajanyangghanan kan tema exam voodoo| pacar tea payung kec. weberi ms1 1oibnsibabanikd iidibdntkiknsssi kesosbisn kessikii moss ben ann dsn (ssdi negeri kec. sepiring peningkatan jalan gondang kelancaran perhubungan desa gondang 800m prioritas 800m botomulyo s.d desa botomulyo skb) emang pennaianyanakanan. kecewa panam beoocaj pcs kata rejosari kec. sepiring mes xenon jebttasd ibidsikikdnsssi kesdesbisn kendil mas kena kena css kind sepiring kec. sepiring peningkatan jalan sendangdawuhan panjang jalan yang dibangun kab. kendal 690x4m prioritas paket kebonsari kec. wonosari aan gatal tenan panna aan yang abangan kan kama imam blog pen onar pena3 ana widodo kec. sepiring pata nana pennaianyangahanan kanker (eksem| reoeocej perasaan tea ata kalibaru kec. paten ear engan inisiasi danu dsn msi ben dang mojokerto kec. paten iban param pednaikanyangahanan kanker pemain book| merasa tea ata kalibareng kec. paten bbm mena eri inlndatlidisbasi dang dedsndii nasi bnn dna ngk gentinggunung kec. sukorejo eng token (pennajanyangahanan kanker (insang reoosaj pesanan tea tan kec. sukorejo bbb guna ildindalibinisbasinn usu dgn miss ben dana gos bunglon most kec. sukorejo diameter sutnsio ena kenyang dhan kecewa (musim| reoocej meransaaraa tea kata samping sinaro kec. sukorejo bbm mp3 ruko indindadidsinsbasin daun nsi dgn ben ann dos dengan edited kec. sukorejo ena son pennianyangahanan. kanker (aim reoocaj pcs tea ata plososari kec. sukorejo bbb mp5 "einlssinssndiaa isldindotidksinisbusinn sbb desi msi ben ann mang nbb kec. pagaruyung nang ing ken penaajanyangahanan kanker musim| beoeocej merana tea ata pagaruyung bbm mp3 ori sinis ibadat desain desndsndi mnnsinsiad ben ann dos mang edited kec. pagaruyung nenas piamtngan peegnaanyang dhan kecewa seem| reoeooej pss tea wonosari kec. patungan mereka bkdostkskdnsbssi besok kosdsndi msi ben ben iis dong batang kec. patungan ane pan pednianyangahanan. kanker seem| beoocej pcs tea nona ngargosari kec. paten mere gaib iniindastkabenisbesi kesenian diss miss ben denn dcssss ibis dan kalisuren kec. paten ang ker papan pednaianyangahanan kanker musim epoca petasan tea kalumpang kec. paten bmn ena indastkaksnisbesi sdosbisn boss msi ben kena css kind dan pakaian kec. paten oli seraateker paca pegnaianyangahanan kanker pemain eoeooej pcs tea ata mojokerto kec. paten javana kes pemuatan pee anyanaahanan kankemenag berang petasan teen lan jurangagung kec. patungan abangan pejalan pena janyangahanan kanker musim reoocaj petasan tea kata kec. limbangan mp5 susan ibkdsikskdnsssi kesenian dndsdi mod ben dana ibis dong kec. ringinaru, weberi imbalan pernaianyanakanan. kanker |tim| bonobo| poco tea pet triwulan kec. limbkec. singorojo esa gang jean peninaaanyang tahanan kan kawa (enzim| reoeooej merssaara kec. rangsang nenek kama enam yang abangan kama pes hera pesan pesan ratan wonorejo kec. kaliwungu nanang penis jena janyangahanan kanker pemain doosan pesan tea ata kec. kaliwungu bbm pee aibinsnbdmaal inline dsn dgn ssi ben ann digo dengan mos kec. kaliwungu engan katanya pernah kenyang tahanan kab dewa tim| reoeooe| perncaafra kata panggangayom kec. kaliwungu mp2 iidisdadiksinisbesinn usulan kang minssisstl pen dana gos dang boga kec. kaliwungu ana nan erna ken peninaaanyang abah kan dewa pemain eoooej pernsaara tea ata rangsang dbm pasti eiesekasina inlndatibsiisbasi dana desai nisi ben ann ngk losari kec. rangsang okwonorpkee katana pegnakanyang akan kan dewa |musim| beoooej pscs ata dk. wonorejo kec. kaliwungu santan kama pemninanyangahaman ken kawa debat nona pagar asn pen bodi kendal) kec. kendal sea h negara dan propinsi jalan negara lo. jalanpropinsi oo yoh opsbesissdissnsssbalinsssi wire disisi nnn daun gbi dias gcisssad ben nan dosis mas operasional kegiatan tara enda pednaitanyang apaan kanker taat laktosa meiorsanjroan tera utd wilayah kendal tetapi tara won penakanyangspanan nama tpg genap meteroajpranan tere tenan utd wilayah weberiiii kaliwungusukorejo wara aja aan jennekanyang pain kab kama taat dadeoseaj meiodoaajronan tera utd wilayah boja tej kenyan owns datang pemanenan kandas pan pangan panas jaan aon keuangan provinsi jateng) selatan pesinden penangtaanyangsnanan kan koma jesekgah press press mara dagangan bbm m5s esi issue kebabestindnistondnn dessin ddk kena diss kena das men dan ngampelkulon ann ana saanasana penanglatnyanggbanan kan dewa pesam rose rasa bandiningkatan jalan puguh pekuncen panjang jalan yang dibangun kab. kendal 0no00| peningkatan jalan kendal ketapang panjang jalan yang dibangun kab. kendal 800x4m li peningkatan jalan jambearum panjang jalan yang dibangun kab. kendal monoooooo langenharjo peningkatan jalan gilir stadion panjang jalan yang dibangun kab. kendal madya karangsari li peningkatan jalan kebondalem panjang jalan yang dibangun kab. kendal season dampak peningkatan jalan pojoksatu panjang jalan yang dibangun kab. kendal kalijodo li peningkatan jalan laban jungsemi panjang jalan yang dibangun kab. kendal peningkatan jalan weberi sedayu panjang jalan yang dibangun kab. kendal li peningkatan jalan sedayu panjang jalan yang dibangun kab. kendal mango mojokerto peningkatan jalan sedayu panjang jalan yang dibangun kab. kendal kekompakan pabrikan peningkatan jalan gempolsewu panjang jalan yang dibangun kab. kendal season sendangsekucing ann peningkatan jalan pangasinan panjang jalan yang dibangun kab. kendal x4m marooooo ringinarum li peningkatan jalan sukorejo panjang jalan yang dibangun kab. kendal mango bringinsari ann peningkatan jalan bringinsari panjang jalan yang dibangun kab. kendal x4m ken purwosari li peningkatan jalan selokan panjang jalan yang dibangun kab. kendal x4m #esonooo tambakrejo ann peningkatan jalan mlatiharjo panjang jalan yang dibangun kab. kendal ngargosari peningkatan jalan donomerto panjang jalan yang dibangun kab. kendal 900x4m masonooo gentinggunung ann peningkatan jalan sidomulyo panjang jalan yang dibangun kab. kendal x4m menjalin lil peningkatan jalan sidorejo borok panjang jalan yang dibangun kab. kendal 500x4m| ann peningkatan jalan lantaran panjang jalan yang dibangun kab. kendal sidorejo li peningkatan jalan sidorejo dampak panjang jalan yang dibangun kab. kendal #esonooo ann peningkatan jalan limbangan panjang jalan yang dibangun kab. kendal ken tamansari peningkatan jalan banyuringin panjang jalan yang dibangun kab. kendal sukodadjalan kedungjati panjang jalan yang dibangun kab. kendal getas fi peningkatan jalan limbangan beku panjang jalan yang dibangun kab. kendal men ena peningkatan jalan banyuringin panjang jalan yang dibangun kab. kendal kaliputih fi peningkatan jalan tamansari panjang jalan yang dibangun kab. kendal men ena biting li peningkatan jalan biting bening panjang jalan yang dibangun kab. kendal ena aa. aaa aaa. penunjang dan perencanaan jumlah perencanaan peningkatan kab. kendal paket prioritas paket peningkatan jalan bantuan jalan keuangan provinsi jateng) lo3118146 monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya monitoring, evaluasi kab. kendal paket |prioritas bantuan keuangan provinsi jateng) |dan pelaporan rehabilitasi pemeliharaan jalan dak panjang jalan yang dibangun kab. kendal |prioritas paket infrastruktur jalan) pemeliharaan berkala pemeliharaan berkala jl. mlatiharjo mendukung fungsi jalan nasional .500mx4| .500mx4m ngargosari seb pemeliharaan berkala jl. pemuda mendukung fungsi jalan nasional kota kendal 1200mx10m| kendal 10m pemeliharaan berkala jl. kebondalem mendukung fungsi jalan nasional kota kendal, prioritas dampak dagangan ngampel pemeliharaan berkala jl. kaliwungu mendukung fungsi jalan nasional kaliwungu, mx4| prioritas dampak rangsang pemeliharaan berkala jl. sukorejo mendukung fungsi jalan nasional .000mx4| .000mx4m bringinsari pemeliharaan berkala jl. bringinsari mendukung fungsi jalan nasional sukorejo 2500mx4| .500mx4m purwosari rehabilitasi jembatan tin aaa aaa aaa aaa aaa perbaikan jembatan kaliputih pada mendukung fungsi jalan nasional singorojo 7mx25m prioritas 7mx25m ruas banyuringin kaliputih perbaikan jembatan depok jalan mendukung fungsi jalan nasional pagaruyung mx6m prioritas depok pagaruyung selokan ( | (peningkatan jalan aaa peningkatan jalan limbangan beku mendukung fungsi jalan nasional .500mx4| .500mx4m seb peningkatan jalan weberi sedayu mendukung fungsi jalan nasional .000mx5| mx5m peningkatan jalan biting bening mendukung fungsi jalan nasional .000mx5| .000mx5m penunjang rehabilitasi pemeliharaan jumlah perencanaan peningkatan kab. kendal kegiatan| prioritas paket jalan dan perencanaan dak bidang jalan jalan dan jembatan tahun dak infrastruktur jalan) positif. sejak tahun laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami percepatan, hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat. pertumbuhan ekonomi yang memiliki trend positif tentunya merupakan salah satu indikator semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. pertumbuhan perekonomian tahun didorong oleh sektor yang mengalami pertumbuhan positif. pertumbuhan sektor pertanian merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar y6. hal ini menunjukkan jika sektor pertanian merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi yang utama. tabel pertumbuhan ekonomi kabupaten kendal tahun yo) sektor peranan so6| perlambangan |isa7| 6e1| industri fengiaan ss6| ses| s90| titik gas bersih os6| 1sa| konstruksi 27i| sais| perdagangan hotel restoran s70| asa| sa) transportasi komunikasi keuangan persewaan jasa perusahaan jasajasa ssi cos| as0| cas| pdrb a2a| sos| sumber: bps "angka diperbaiki angka sementara kontribusi perekonomian kabupaten kendal didominasi oleh empat sektor ekonomi utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan hotel restoran, serta sektor jasa jasa. kontribusi keempat sektor ini mencapai kontribusi sektor pertanian sedikit meningkat setelah pada tahun sebelumnya mengalami penurunan, sedangkan sektor yang semakin meningkat kontribusinya adalah sektor bangunan, pengangkutan dan komunikasi dan jasa jasa. data distribusi persentase pdrb atas dasar harga berlaku secara lengkap disajikan pada tabel berikut. tabel distribusi persentase produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku kabupaten kendal no| lapangan usaha (peranan 2sa0| 2sas| 2aa5 pertambangan dan penggalian (industri pengolahan ses6| seas| soa2| sengn akan kedua wilssasi massal kena dana dansa kiss dak infrastuktur jalan) dan pelaporan ini ind? ekmdosnstn sttstsdnbuaa eden olga kena dna diss (dd kang massa kabupaten kabupaten iii messsdsnsssndbinisn sisi bug dingin dini bennnnn benar dsn mengnggnin pan pengadaan barang jasa a.n aaa nasa panas dana des dan ica nan disini jembatan pendataan kerusakan jalan dan jumlah jalan dan jembatan yang kab. kendal paket prioritas paket maan sandenbaanyang kab kenal geoooogaf seoooooofseman sea sooko0l wijaaid ssmosssdsd sabda mas msi man man mess mes jalan disurvei trr yoo yoo lo. tap kesamaan pama mma asa jembatan din ejonsasamabanamakan sean pesoooonl aaa ea iii informasi data base jalan dan akurat ana metadissbsssilessain seb been mentan manga kena denga dosen kang fe. saniembatan kab kong tania jakonakan pedagang ken dar itenosejpran teen mboooogl dan jembatan kab kendal (lanjutan) dikerjakan dina mean maa eissn denda beban massa dan dosa (sd kang dan bangunan air kab kendal dikerjakan kaid kenegaraan badai seiusnknskbi bsd obi meng men dna diss sisi kang massa desa kabupaten kendal dikerjakan inventarisasi identifikasi jaringan jumlah wilayah lokasi pelaksanaan kab. kendal kendal bagian barat inventarisasi identifikasi jaringan jumlah wilayah lokasi pelaksanaan kab. kendal kendal bagian timur ama aaa program peningkatan sarana dan kelancaran aktifitas kerja ego mata dulu dengan pena nanti bening pena dan nun dengan bea |o3|23joa| pengadaan alat alatberat oo ) oo yemsooooo0o| jason0oo00| o pengadaanbeghoeloader ' ) jumlahalatberatyangdiadakan kab. kendal 1unit pengadaanmobildumptruck | jumlahalatberatyangdiadakan kab. kendal 2unit pengadaanalat walker jumlahalatberatyangdiadakan kab. kendal unit road role numlahalatberatyangdiadakan kab. kendal 1paket peralatan pemeliharaan jalan jumlahalatberatyangdiadakan kab. kendal 1paket pengadaan alat alat ukur dan bahan jumlah alat ukur dan bahan kab. kendal unit prioritas paket laboratorium kebinamargaan laboratorium kebinamargaan yang diadakele| taoormorum kasmamergaan ikeviatayaanyanecratanitasi lon poo teen tee sean laboratorium kebinamargaan kebinamargaan yang direhabilitasi alin aksi mbsidlsssn selbsissbodektsbbisa desain sak miss ben kena dosis ibis din berat rehabilitasi pemeliharaan alat alat jumlah alat lab yang kalibrasi kab. kendal paket prioritas paket ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan opsbsnsssdinsinsdihansm ulin dsn dak dns nun ana ale) antar maa semen eene rating kab kama test wooeooej metoncaafnan gedung bina marga, sda, esdm money lanjutan pembangunan jumlah kegiatan yang dilakukan kab. kendal paket prioritas paket sarana dan prasarana gedung bina money marga, sda, esdm yo. program pengembangan dan peningkatan jumlah panen pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya bli more stain pniotli lusin nan dansa dos bnn dan mangga jaringan irigasi ine mslasssssbalil sebisa desain kena possess books bedak man bas irigasi esensi jetaacamamasaa janai emas sessoeheme (amar sasa perbaikan bendung kalisat jumlah bendungyangdirehab kab. kendal oo so0000. binaraga |1paket saluranirigasi kebonagung panjangjar.rigasiyang dipelihara kebonagung prioritas messi ibis sisik kun kena dog konsssndoad kiss kista mes kis waking mojo normalisasisaluran pembuangan |panjangjar.irigasiyang dipelihara mojo wonorejo prioritas |paket rehabilitasi bendung goldman ' jumlah bendungan direhab ds. gonoharjo e| so0. prioritas "eiatakesad ibidalibaskekkslsen dong micsconioad massal bina moss kiki saluran irigasi bening cerita iebeisdalikosbsisen besbabosin d5) mess kena mensos kisi msi jati kec. patungan saluran mp3 ybaissbakssi (bidebaskekkslsdn nedain der) mad kena moss kiki mad kec. patungan saluran bmn kebasdalikasisbudssine dosen d2rr : ) kena minnssnsisad dennnnn dnnsindan kbs med miss sidokumpul kec. paten saluran beidakbasekussdn besbabbak ie) dna miss kena mona kios mad kaliputih kec. patungan. saluran bmn daan inbeisdalikasskudsnen tesis d0) dna misossosisad kena miss kbs msc sukodadi kec. singorojo saluran eno ikeidakbaskaiussisdn sesilasksat isr rd misal kena mio kikssdi msi sumbernya limbangan saluran pasangan bendera kali buntu panjang jar.irigasi yang dipelihara kab. kendal ka ki prioritas paket jembatan jalan negara s d jembatan gpm (rsssangan bendera kali buntu panjang jar.irigasi yang dipelihara kab. kendal 250m prioritas paket jembatan gpm (rss s d jembatan pabrik gula blok perbaikan saluran induk korean panjang jar.irigasi yang dipelihara kec. weberi prioritas paket desa gawang sari, penyangkringan kanan ana pennnjrisaaamapanaa kereta ram prog encansaa rara manggungsari kec. weberi dnssbssbntinsidondsnlss inidindalibdssdibnidile dus pena kena kosong kena dos bag dong panam pena jrnsaaamapanaa kkeeamusan deseaog hicecaa piksel karan wadas kec. patungan. perbaikan sungai bulanan jembatan (panjang jar.irigasi yang dipelihara kec. weberi prioritas paket jalan negara hulu jembatan makam desa montongsari kec. weberi perbaikan dan perkuatan tebing panjang jar.irigasi yang dipelihara kec. gemuk prioritas paket sungai bulanan jembatan jalan negara hilir desa pucangrejo kec. gemuk bbm psi inlindalsbasssbnidls boa sidi ann kena bsn das kecamatan kaliwungu pemeliharaan dan pengecekan panjang jar.irigasi yang dipelihara unit prioritas paket bangunan talang jembatan gantung besok desa sidomukti kec. weberi pengamanan tebing favour panjang jar.irigasi yang dipelihara prioritas paket gentong desa gebanganom kec. wonosari pembangunanirigasi panjangjaririgasiyang dipelihara ds. pakis prioritas pembirgasi jpanjangjaririgasiyang dipelihara ds. pakis oo prioritas pembangunan dam didatangi |panjangjar.irigasiyang dipelihara ds. ngesrebbing oo so. prioritas rehabbendung dam muda ' jpanjangjar.irigasiyang dipelihara karanganyar 3o0. .ooo| prioritas 1paket bbm dntnbntsdkss iidisdalibassbidin bina kena kena boss kena dosis gis pakis perbaikan bendung klampok jpanjangjar.irigasiyang dipelihara desa rayu ' e binaraga |1paket perbaikan bendung kali fpanjangjaririgasiyangdipeihara prioritas |paket sessilis bnn sislalibosenliinban sei kena diss kena mess kista mess bening irigasisungaisii panjangjaririgasiyang dipelihara rumah prioritas paket perbaikanirigasisungaibalong |panjangjar.irigasiyang dipelihara tirtomulyo prioritas 1paket perbaikan saluran irigasi sekunder panjang jar.irigasi yang dipelihara kalirejo prioritas dari pintu air senior s d batas desa kalirejo rejosari pembuatan pintar kali bedagai |panjangjar.irigasiyang dipelihara truk 1unt prioritas 1unit pembuatan bendera saluran |panjangjar.irigasiyang dipelihara karangsari oo 800m e| mendesak 800m blok kampulok santoso pembuatan senderanirigasi ipanjangjaringasiyang dipelihara jetis 180m portal 180m bbm mesin egidksnsskiin ibidalibasdkdklden bisikan kosan dsn pen das min dengan sendang wetan ill senderanwangansui jpanjangjaringasiyangdipelihara wadas 400xm | prioritas 400xim bbm sisik indah dsn dana gnis ben dna ngk ds. tlogopayung aeon pennjrisaaiamapanaa kanker |rosa meter ds. tlogopayung wosindsntsbak indian dunia kena gos eni dana bangga bnn neng nang pennajrinsaiandpanaa kanker does meter ds. jurangagung bbm mp2 daksalnsbcsin inline disini inn dns ann dsn ngk kec. patungan amat kontan pede jrisasiyamdpahaa kanker morosa| metenaaa era sambiroto kec. sukorejo bbb mer sinden usai kena dns ben dana dsn bangka ds. gondoarum enam pennnjrisaaiamapanaa kanker drag eter ds. getasblawong bbm kos ndes dang dana genus dengan mang ds. bangunsari abunya iebeisdalikosbeidalinen desai ben dog scnssasd kena kena kind dan mann bot limbangan ann inindalebasskekkdnlin boss una gcnssinad ben dna dosen kind mass ds. sukodadi singorojo semoga kam dak jena jrisaaiamapanaa kkankema dasa tanam era sari singorojo ask inindalibasssbilien sub kena dos csssosl ben enak kind dang mass ds. pulosari mp5 etin inbisdalikosbeslidaliben esai kena kos scnsssnsl ben enak gis dan man kec. sukorejo men indalibassksbeilin dsn dana kos sosial kena denny dsn kind mass ds. surokonto kulon eetammepunpaman peras jrisaaiamapahaa kanker doang tenar pes ds. tambakrejo limbangan smm inbidalebasknkndnlieln bsosbin bunga gcnssiagd bening dan dsn kind manna ds. purwogondo boja coll rehab pagertoyo jpanjangjarirgasiyangdipeihara kab. benda at0o00000o0| m0000000| portal paket oll rehab saluran maron jpanjangjaririgasiyang dipelihara kab. kendal mo00000o| m0000000f portal paket rehab saluran muda ' ' jpanjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal prioritas 1paket senna masa mali kasa seba bibi mea menon posisi (isi misa bela patungan han bemaabaska malik bibi din mana mana bisa rise misa mela nina ari sea meldclnsss sisi min diksi nina senna disisi tin bodi, kali kuno, kali lorhabilitasi bendung mendasari |panjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal ' prioritas 1paket rehabilitasi bendung aji gedong |panjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal prioritas 1paket rehabilitasi bendung jamban mati panjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal prioritas 1paket rehabilitasi bendung donomerto |panjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal prioritas 1paket rehabilitasi sal. moose fpanjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal prioritas 1paket rehabilitasi bendung susun |panjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal prioritas 1paket rehabilitasi bendung sekranji panjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal prioritas 1paket rehabilitasi bendung spring |panjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal 'o prioritas 1paket bbm psenessassk islidalibassbnidlde usb kena ds6swasti ben ana dsn dong mad pengantin rehabilitasi saluran peron |panjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal prioritas 1paket rehabilitasi bendung waru fpanjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal ' prioritas 1paket rehabilitasi bendera kali kendal |panjangjar.irigasiyang dipelihara kab. kendal prioritas 1paket senderanirgasi ' melancarkanaliranairirigasi sukodono 400m mendesak 400m bbm east menu esltntnili memakai assad ben denny dsn gis mann gemposewu itn eiindiidisa nnn dang dan doss din ann mangun monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya belanja jasa konsultansi peningkatan pembersihan dan paket prioritas paket belanja jasa konsultansi pengerukan sungai pengawasan jasa konsultansi peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai east mdkcasss babon baal meli mana dan messi isian miskin masa pengairan rehabilitasi pemeliharaan jaringan (panjang jar.irigasi yang dipelihara kab. kendal keg prioritas paket irigasi dak infrastruktur irigasi) rehabilitasi bendung dan saluran|panjang jar.irigasi yang dipelihara desa purwogondo| bendung prioritas paket seklombo desa purwogondo kec. kec. boja saluran boja awan rena iidalibaskskdkdnlien rasa der msc ben msc mind kiki ncs sultan desa megono kec. boja kec. boja saluran rehabilitasi bendung dan saluran ajilpanjang jar.irigasi yang dipelihara desa pakis kec. bendung prioritas paket rehabilitasi bendung dan saluran|panjang jar.irigasi yang dipelihara desa gonoharjo bendung prioritas paket limbangan ban mada bsa 3s ts) mala manah bes asal stel lain besa glagah desa rayu kec. singorojo singorojo salurehabilitasi bendung dan saluran|panjang jar.irigasi yang dipelihara desa kali putih bendung prioritas paket kalisat desa kali putih kec. singorojo kec. singorojo saluran perbaikan pasangan saluran|panjang jar.irigasi yang dipelihara desa mojokerto prioritas paket mojokerto kanan desa mojokerto kec. gemuk kec. gemuk bbm after ono insidalabassesbnkndskinehn 26nr3ti boga msi ben diss msc sis mid desa ringinarum kec. ringinarum kec. ringinarum pembuatan pintu pengurus saluran|panjang jar.irigasi yang dipelihara desa unit pintu prioritas paket kec. ringinarum kec. ringinarum perbaikan pasangan saluran|panjang jar.irigasi yang dipelihara desa sidomutti prioritas paket sidomukti kecamatan weberi kecamatan weberi bnn enak batalkan done missing dgn mission moda kind mess desa pesarean kec. sukorejo kec. sukorejo saluran mean ior inskdalsbaskdsknkndslisdn nadi deed mensos ben dsn mods desa tambakrejo kec. sukorejo kec. sukorejo saluran perbaikan bendung klampok desa |panjang jar.irigasi yang dipelihara desa bendung prioritas paket menopang memuncak peneaoj eei patungan uas bidaasbesusld deer miss men mnc mods kbs mess moss desa gedong kec. paten kec. paten saluran pembangunan bendung sengon|panjang jar.irigasi yang dipelihara desa plososari bendung prioritas paket gedung desa plososari kec. paten kec. paten saluran penunjangdan perencanaan dak bidang pengairan tahun dak infrastruktur irigasidak infrastruktur irigasi) dilaksanakan rehabilitasi pemeliharaan jaringan (panjang jar.irigasi yang dipelihara kab. kendal prioritas irigasi bantuan keuangan provinsi jateng) rehab bendung gentong ds. jumlah bendung yang direhab desa sidokumpul bendung prioritas paket bbm men ren una elsdasbisbosbsiadnan co dias derek kena mnnsissigad ben diss kiki dong loss med pembuatan embung harjodowo desa jumlah embung yang dibuat desa harjodowo embung prioritas paket harjodowo kecamatan sukorejo kecamatan sukorejo perbaikan favour sukolilan desa panjang jar.irigasi yang dipelihara desa bangunsari prioritas paket patron rehab saluran manggungsari desa |panjang jar.irigasi yang dipelihara desa 200m prioritas paket manggungsari kec. weberi manggungsaribmomeamatenpatan aan ketan dawan merah meteran tete mean kalibareng kecamatan paten kec. paten saluran rehab bendung peran desa jumlah bendung yang direhab desa mendasari bendung prioritas paket mendasari kecamatan patungan kecamatan saluran patungan neraka beta pemain bernyawa daa eaiangaja lawan potong| ketentraman koran pabean kecamatan boja kecamatan boja saluran pagerwojo kecamatan limbangan kecamatan saluran limbangan desa mojokerto kecamatan gemuk kecamatan saluran gemuk rehab bendung dan saluran kali jumlah bendung yang direhab desa purwosari bendung prioritas paket wayang desa purwosari kecamatan kecamatan saluran sukorejo sukorejo nat metana ninnin ton donna bangga bosnia pengin kecamatan patron kabupaten normalisasi kecamatan kendal patron desa wonorejo kecamatan kaliwungu kecamatan kaliwungu kecamatan ngampel normalisasi kecamatan ngampel perbaikan saluran favour stasiun panjang jar.irigasi yang dipelihara desa krajan prioritas paket desa krajan kulon kecamatan normalisasi kulon kecamatan kaliwungu kaliwungu perbaikan saluran talang desa panjang jar.irigasi yang dipelihara desa sidomutti 60m prioritas paket sidomukti kecamatan weberi normalisasi kecamatan weberi perbaikan saluran bening desa panjang jar.irigasi yang dipelihara desa rejosari prioritas paket ngampel ngampel perbaikan bendera saluran irigasi panjang jar.irigasi yang dipelihara desa jambiarum prioritas paket patron pasangan bendera saluran irigasi panjang jar.irigasi yang dipelihara desa sidokumpul prioritas paket dukuh ceplok desa sidokumpul normalisasi kecamatan kecamatan paten paten pasangan bendera saluran irigasi panjang jar.irigasi yang dipelihara desa prioritas paket cepokomulyo kecamatan gemuk normalisasi cepokomulyo kecamatan gemuk perbaikan bendung dan saluran panjang jar.irigasi yang dipelihara dsn tambakrejo prioritas paket siaran dsn tambakrejo ds. normalisasi ds. tambakrejo tambakrejo kec. sukorejo kec. sukanan kiri kecamatan gemuk normalisasi gemuk pengaman tebing kali wahidin panjang brondong yang dibangun desa lantaran prioritas paket dengan brondong kawat desa kec. kaliwungu lantaran kec. kaliwungu selatan selatan set assad kemelut lisan dgn kan moss dengan diss did mad raharjo kec. gemuk' kec. gemuk bmn pete ngen pest asusila dedi ben koni kena pena kong mangngannn osi kali kendal kec. kota kendal normalisasi ostisssbosntnskosdasd gasststins dednssn dgn messi manga bcs kid lesson mesnssssad normalisasi besa bata dana ual nun angka ben dan nona dongninn cilik desa sidokumpul kec. paten desa sidokumpul kec. paten penunjang dan perencanaanbantuan keuangan provinsi jatengjateng) sean esa ora rasio adonan(resensi pem cerewet irigasi yang telah dibangun pengadaan alat berat excavator jumlah peralatan mesin yang kab. kendal buah prioritas unit bbm sasa ost lin dsn boss mea dilan kong nun bennnnnn pena ana amanat ssssaa ilas misi isis edisi mana kadar mana diadakan natal sero biara kendali peameinagandngag pepe pte prp pooja pan teen #ebooooni rutin utd wilayah kendal pemeliharaan irigasi aan era wira peameinaaningan jan pam oooooofmama seakan #sooko0| rutin utd wilayah weberi pemeliharaan irigasi kian vero wara kamu ppameitaganingag para prop sesenosojpaa teen phooooonl rutin utd wilayah iii kaliwungu pemeliharaan irigasi pan era siaran worse. ppameinasaningan jen kea group seoooooofmama seen fiooooo0| rutin utd wilayah sukorejo pemeliharaan irigasi akan sero siaran peameinasandngag par ppt sevenosnjpesaa teen #hooooegl rutin utd wilayah boja pemeliharaan irigasi pendataan kerusakan jaringan data jaringan irigasi kabupaten kab. kendal utd prioritas paket irigasi, rawa dan jaringan pengairan kendal lainnya pola nah kenkupate kang persegi kab kenal bund desa eoooooofsemas stake oooooeo| lee lee kabupaten kendal aaa aaa program penyediaan dan pengelolaan smtkatbknkananl pena pena dekan nanga ugnngnnya kanan dang untan penuaan dan pemeliharaan prasarana jumlah kegiatan kab. kendal paket prioritas paket pengambilan dan saluran pembawa opelahan bekantan denda bisa dsn disisi ha) met abssisilikodial kilunisid bnn didik dki dan disossssas nan moss ind disisi ha) anna kene ooooay pementasan kan ppt beat ambar tea deroooonon| kabupaten kendal ha) apa semana nee pop dalam pengelolaan air penunjang kegiatan wismpii )| jumlahkegwismp kab. kendal 1paket prioritas paket pembinaan masyarakat konservasi pembentukan dan pembinaan kab. kendal kelompok | fasilitasi komisilrigasi meningkatkanfungsi komisi irigasi kab. kendal 200rang poo monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah keg money kab. kendal paket prioritas paket penyediaan dan pengelolaan air baku aka masa saban dias midi mana ann misal mes mena pengelolaan air baku msi man bersisian nan kasus mnnnnnnn mana msi klan msc mia bea dani tsndinislsnssnisndn pemilik annan dini dennnnnnn pena din bani kssssdbosbasukdosbnsissin kisksiniisinibsi dini dsn kena denny bnn dan dasa program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai danau dan anson dean asasi sumber daya air lainnya pel benuanperangngartanya eng pen pen keibabaiasskdeiishsa kdi ben dna dana dns bodi, kali kuno dan kali lorong pembangunanembungiwaduk ' penyediaanairbaku rejosari 1buh prioritas aaa aaa aaa aaa dion wossisilasinsannhassd annnnnn mennnnnnnnnnn denda drsrasssaad kritis men kis menit dos relokasi lknbsskismnnnn bisnis anu kotosoassaad dennnnnnnnnn dengan kesal ind kas besi dan tanggul sungai direhabilitasi main aksen tee ssi kebabdmbcikbaiisss besi kena besi binti ssdiniss kis nas ding pengerukan sungai kali bendera sungai dusun mandir panjangsungaiyang dinormalisasi ds. noloketo e prioritas paket normalisasikalibloong panjangsungaiyangdinormalisasi desa kertomuyo prioritas paket nano mona penanganan yang nama pee dame paseban pemanen inetooe eonoonon| sidomulyo progo normalisasi favour winong panjangsungaiyangdinormalisasi desa winong .500m soo.00o0.ooo| .000f prioritas .500m normalisasi sungai gempol panjangsungaiyangdinormalisasi desa purwokerto ' soo. .ooo| prioritas paket normalisasi saluran four panjangsungaiyangdinormalisasi desa penjamin prioritas paket lil normalisaluranirigasi panjangsungaiyangdinormalisasi peron |1000x8om| prioritas 1000x80ltan dan pasang bojong kali panjang sungai yang dinormalisasi ds. kedungboto kakap fi sunatan saluran air blok panjang sungai yang dinormalisasi gumuk) li tanggul kali bendo ruas jl. wonorejo panjang sungai yang dinormalisasi ds. kutoarjo paket kaliwungu fi perbaikan tanggul kaliori panjang sungai yang dinormalisasi dera bamarsar 128m rto1 lil bendera saluran air panjang sungai yang dinormalisasi gempolsewu 630m| lil bendera saluran air panjang sungai yang dinormalisasi rejosari prioritas lil bendera saluran air panjang sungai yang dinormalisasi 1200m| lil bendera selokan panjang sungai yang dinormalisasi sidomulyo normalisasi dan perbaikan pasangan panjang sungai yang dinormalisasi kadilangu s d prioritas saluran sektor bodi kiri desa karangmalang kadilangu s d karangmalang wetan wetan normalisasi dan perbaikan pasangan panjang sungai yang dinormalisasi rejosari s d prioritas saluran sektor bodi kiri desa losari rejosari s d losari normalisasi kali lorong desa panjang sungai yang dinormalisasi kab. kendal prioritas paket kertomulyo kec. kaliwungu normalisasi kali pare ngawensari panjang sungai yang dinormalisasi kab. kendal prioritas paket kec. ringinarum normalisasi four buk tengah panjang saluran yang dinormalisasi kab. kendal prioritas paket kec. rangsang normalisasi kali sat dari jl. raya s d panjang saluran yang dinormalisasi kab. kendal prioritas paket muara sumberejo kec. kaliwungu li normalisasi four brang kidul panjang saluran yang dinormalisasi kab. kendal paket kec. sepiring normalisasi four wonosari dan panjang saluran yang dinormalisasi kab. kendal prioritas paket pengaman talud li kegiatan normalisasi saluran sedap| panjang saluran yang dinormalisasi kab. kendal paket kec. patron kegiatan normalisasi suling panjang saluran yang dinormalisasi kab. kendal prioritas paket gondrong kec. patronulu kec. gemukilir kec. gemuk li normalisasi saluran sekunder aji kiril panjang saluran yang dinormalisasi desa jatirogo s d desa winong monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah keg. money kab. kendal pop paket |o3| perencanaan program pengendalian jumlah perang. keg kab. kendal paket banjir no| lapangan usaha listrik gardan airmmum bangunan perdagangan, hotel dan restoran pengangkutan dan komunikasi keuangan, persewaan jasa perusahaan jasajasa tes| sos| bos| boo| bia lem r00. sumber: bps "angka diperbaiki angka sementara kondisi perekonomian yang kondusif kabupaten kendal ditunjang oleh laju inflasi yang rendah pada tahun yaitu sebesar o. laju inflasi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. namun bila dibandingkan dengan jawa tengah, laju invasi kabupaten kendal masih sedikit lebih tinggi. dimana laju inflasi jawa tengah pada tahun yang sama tercatat sebesar yo. hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian regional dan nasional yang relatif stabil pada tahun tabel nilai laju inflasi kabupaten kendal tahun tahun inflasi sumber: bps fokus kesejahteraan sosial indeks pembangunan manusia ipm) indeks suatu wilayah. unsur pembentuk ipm terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata rata pengeluaran perkapita. perkembangan ipm kabupaten kendal dalam periode menunjukkan peningkatan. tahun ipm kabupaten kendal sebesar tahun meningkat menjadi tahun menjadi dan tahun menjadi sebesarmbersihan dan panjang sungai yang dinormalisasi kab. kendal prioritas paket pengerukan sungai kali bantuan keuangan provinsi jateng) perbaikan pengaman tebing kali panjang pengaman tebing yang desa kaliputih prioritas paket ndengkeng dukun landasan desa diperbaiki kecamatan kaliputih kecamatan singorojo singorojo perbaikan pengaman tebing kali panjang pengaman tebing yang desa pabrikan ka ki prioritas paket belukar desa pabrikan kecamatan diperbaiki kecamatan gemuk gemuk perbaikan bendera dan tembok panjang pengaman tebing yang desa jatirogo prioritas paket penahan tanggul saluran giling diperbaiki kecamatan desa jatirogo kecamatan ngampel ngampel eno kong kena dengan kong nun pangan sarirejo kecamatan kaliwungu kecamatan kaliwungu perbaikan bendera dan pengerukan panjang sungai yang dinormalisasi desa jatirogo prioritas paket lumpur saluran bening desa desa rejosari jatirogo desa rejosari kecamatan kecamatan ngampel ngampel pengaman tebing sungai dongeng panjang sungai yang dinormalisasi desa getas ka ki prioritas paket desa getas kecamatan singorojo kecamatan singorojo pasangan dan pengerukan kali panjang sungai yang dinormalisasi kelurahan prioritas paket kendal kelurahan troppo kelurahan kebondalem kebondalem kecamatan kota kecamatan kota kendal kendal pasangan dan pengerukan kali panjang sungai yang dinormalisasi kelurahan 200m prioritas paket kendal kelurahan kebondalem kebondalem kelurahan gilir kecamatan kota kelurahan gilir kendal kecamatan kota kendal pengaman tebing kali belukar dengan panjang sungai yang dinormalisasi desa mojokerto prioritas paket brondong dukuh barongan dan dukuh kecamatan karang anyar desa mojokerto gemuk kecamatan gemuk perbaikan saluran irigasi mojokerto panjang sungai yang dinormalisasi desa kedungasri prioritas paket kiri desa kedungasri kecamatan kecamatan ringinarum ringinarum perbaikan pasangan gorong jumlah gorong gorong yang desa sedayu buah prioritas paket kecamatan gemuk gemuk penunjang dan perencanaan jumlah perencanaan kegiatan kab. kendal paket prioritas paket peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai kali bantuan keuangan provinsi jateng) ale aman keuangan pennsrtatong pem jabatan mena kenapa teng beta moo teen bantuan keuangan provinsi jateng) app) pensi aon pemarah nan pemanferensansan kesan kab kemal teaser gooeoeee| sotoncoofasma eat kera provinsi bidang pengaidan n.a aaa aaa rusanpuman lo. adbsssinad dana senna bnn mineral ill oo. daa ksal denn ann kos nina kes bidang pertambangan monsta peisndnidin nnn lng eni dns dana pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan dan kab. kendal kali prioritas kali pengambilan air bawah tanah sesuai aturan yang berlaku pemeriksaan water meter ijin air kegiatan pemeriksaan water kab. kendal kali prioritas kali bawah tanah kabupaten kendal meter ijin air bawah tanah kabupaten kendal bimbingan dan penyuluhan tentang kegiatan bimbingan dan penyuluhan kab. kendal kali prioritas kali kia hee eren kadar maa moti man men css mes mess bidang pertambangan potensi bidang pertambangan oo. yoo pen dea dan bea pengembangan bidang amanat drrgenpawanketennatottan pae #eon serempak teen ketenagalistrikan pengembangan ketenagalistrikan kapal knlinssbnsisian bmn ekeasdn bis nna media mosssingd bnn ann dosen kind miss masyarakat tidak mampu pemasangan jaringan listrik pada terpanjangnya jaringan listrik pada kab. kendal desa prioritas paket lokasi daerah terpencil bantuan lokasi daerah terpencil keuangan provinsi) monitoring,evaluasi dan pelaporan terpanjangnya jaringan listrik pada kab. kendal desa prioritas paket pemasangan jaringan listrik pada lokasi daerah terpencil lokasi daerah terpencil bantuan keuangan provinsi) ksssdnselsotdsnsnada are eng dingin dan dnsissngd bening din dosis kind gan perda ketenagalistrikan aaa aaa program pembinaan, pengawasan dan jeeembangan bidang eno pesan ronan moms aoa pengawasan spbu dan lpg jumlah pengawasan dan pembinaan kab. kendal kali prioritas kali pada spbu spe dan pangkalan gas yoh program pembangunan insfrastruktur pe sngsissisidnasins dennnnn donnnnnna dice mennnnngnnna kind min nnl dnnnnnn ben winsisindinsiisiasinsnbissssi seksi sini egg das bening ann dsjalan dan jembatansumber daya air ban gambang nan perersanken kama tea boo). kiko ketaatan tas pedesaan yang dibangun ja) moncong kanasigan papan (aman kenalan menak panama tan des pesan ill . menunisanssi snn pena pena denan bonngnnga dan doang bening nan din denagn (jj koo lo. usulan musrenbang kecamatan h025a6569. jal kecamatan rose oto yoo bbm wnsntibsibasssslosindisal meinintbbsai sossildn mede messi kena dengan mess kena dago bendera kalisringin peningkatansarana pertanian dusun singorojo 300m2 30m2 senderanjalanporos desa ) | penahanerosijalan desa singorojo km2 s800. km2 5tasissisuknsmn bosiisininnbaninbnn "en kodok mensnninsd ben ben men dsn men singorojo bon adem pengaspalanjaian memperlancarlaluintas brengosmerbuh ,5x3000| soo.00oo| soo00o0| 385x300 pembangunanjalanutama desa peningkatan sarana transportasi dusun purwodadi 2250m 229m bbb mesin kotissslssininskn doggssii kena messi kena dasi men dong kenny catatan pembangunangorong gorong |kelancaransaluranair (3dusun 1x6x8 d00000000| xgx8 pembangunanjembatan jumlah jembatanyangdibangun gampong (ro pembangunanjembatan jumlah jembatanyangdibangun kaligesing |i1 pembangunanjembatan jumlah jembatanyangdibangun surat pembangunanjembatan jumlah jembatanyangdibangun kalibaru rehapjalanaspal kelancaranlaluintas rayu1 3x7000m| 3x7000m (r4 jembatan kelancaranlaluintas sungaiglagah 75x8x2m| 8e0. 3e0. 75x2m brondong penahanerosi |gumo28 150x3m 150x3m (r6 rehapjembatan jumlah jembatanyangdibangun getas5 pembangunanjembatan penghubungsarantransportasi jkaliputih01 3x25m 3x25m |i8 pembangunanjembatan penghubungsarantransportasi pandaan 3x25m ses.o0o0o00o| 325m pengadaanjembatan |penghubungantardusun viento07 3x40m 3x4om bbm sfc" slsalaboss kossissii viridis pondok kena dosa bennnnnnn dosen kena ben kaliputih pembangunanjalan kabupaten bening dungboto| pembangunanjalantembus kelereng karang sebtsnnssilinesnnnnn bnn ' onda renungan dictislsind ben eng osssagad inn beniannbendungan kisah bronjongisasi oo who ) | 5o. bronjongisasi kisah oo) | ) | |o jalantingkar kisah oo 5o. prioritas3 pembangunanirgasi joho prioritas2 pembangunan cekdamsungai sungaibodi prioritas wnssitksinutiot innnnnn pena ann pena ganglia pena logo kain senna pen bening pembangunangorong gorong bening pembangunanjembatankalipakis klimat rehapjaanaspal kening kaliputih rehapjalanaspal keeping biang s800. pengelolaanirgasi desa bening soo0.00o0o| |o recap pengaspalan jalan bravo timur, barat, hadapi ro,meteran,sepele aaa aaa (2ik kecamatan agung lo. pengaspalan jalan barat balai desa memperlancar transportasi dan karangmalang prioritas karangmalang wetan menuju perekonomian antar desa wetan, jungsemi jungsemi pengaspalan dan pelebaran jalan memperlancar transportasi dan kadilangu, ml| prioritas 3x2.500m antar desa kadilangu, losari |perekonomian antar desa losari dan dan kangkung kangkung pengaspalan jalan penghubung desa memperlancar transportasi dan kalijodo, |3x2.500ml prioritas 3x2.500m kalijodo menuju desa sukodadi perekonomian antar desa sukodadi pengaspalan jalan penghubung antar mempermudah dan mempercepat losari, ,5x3. prioritas desa dan kecamatan, desa losari akses transportasi menuju pantura tanjungmojo dan tanjungmojo dan desa gondang gondang sepiring) pembangunan saluran irigasi lingkar mencegah banjir dan memperlancar rejosari, ,3x900ml| prioritas desa irigasi sawah wates, wuluh gabsssbsidan pn" yunnan bani digo mennnnnnn denan dog msg pen perekonomian antar desa kulon massa pinisi pen dak misel knnnngnnn dea diss man ben perekonomian sendangdawung perbaikan jalan pemda dari batas memperlancar transportasi dan kalirejo, 3x1.500m| prioritas 3x1.500m desa kalirejo rejosari s d kalibalik| perekonomian antar desa kalibalik s d pengaspalan jalan lini satu memperlancar transportasi dan tanjungmojo, 3x0,2x prioritas 3x0,2x gambiran sedari perekonomian gambiran dan sedari, s talud jalan dan irigasi memperkuat jalan dan memperlancar sukodadi, dan prioritas dan pertanian irigasi sawah blok ruwet mp2 sanitasi poin english adan bunga dns pena ben denga men pen kalirejo s d tanjungmojo perekonomian antar desa tanjungmojo perkerasan jalan penghubung desa memperlancar transportasi dan kalirejo s d 3x300m prioritas 3x300m kalirejo s d sidomulyo perekonomian antar desa dan sidomulyo kecamatan perbaikan bendera dan pengerukan mengatasi pendangkalan sungai agar kadilangu, digit prioritas digit sungai dari kadilangu tidak meluap dan banjir gebanganom gebanganom wetan wetan bronjongisasi tanggul sungai belukar mencegah longsor truk, prioritas 700m dari jembatan selatan sampai polman makam dusun polman etisisskaindobenisil bibinsininnnnnn bank disc kena dang gcsssad (nda man doi pen kidul eat wind pen bangka dsn pennnnnnn ben dos lain menit pen samping rumah bp. anton kidul woststbnlnbatisntsntllsal wilona sei monsikin pena dana dang kong pen rw4 (oom smeemgan tanaman joker tnororasioerdesa jostanuramos pat pbb desa jungsemi dan tanjungmojo akses transportasi antar desa tanjungmojo perbaikan jalan desa dari balai desa memperlancar transportasi dan karangmalang 800m prioritas 800m pondok pesantren, masjid dan perekonomian wetan, dan sekolah bendera saluran air kelancaran air dan menjaga gebanganom 250m prioritas 250m kebersihan lingkungan wetan bendera saluran air memperlancar irigasi dan gebanganom prioritas meningkatkan produksi pertanian wetan, blok tegalan bendera sungai mencegah longsor sendang 1x2.900ml| prioritas kulon, kacangan lor 5rw4 normalisasi sungai odot memperlancar aliran sungai sendang 9x5.100ml| prioritas .100m kulon dan sendangdawung bendera saluran air mencegah longsor 1x200m prioritas 1x200m sendangdawung, mojokerto normalisasi sungai carakan memperlancar aliran sungai prioritas sendangdawung, sebe paya tas dosa kane perotareman ana jon dengan mba beooasaj peooooosagasaan pram rejosari sampai batas desa kalirejo perekonomian antar dnormalisasi sungai batas desa memperlancar aliran sungai prioritas sendangdawung dan kalijodo sendangdawung dan kalijodo senderisasi saluran air mencegah banjir dan memperlancar jungsemi, |1x2.000ml| prioritas 1x2.000m irigasi sawah culprit, keeping estinissndsntidaan ?7e0ra gedbinbininbia f0? senin min kong mea pena logo dan bunga pena irigasi sawah dan normalisasi pembuangan air petak memperlancar irigasi dan kalirejo, 300m prioritas ,5x 300m alang meningkatkan produksi pertanian sawah petak alang kan daan ehakatkan reduksi pertanian jutaan mom smg ooo conan founder meningkatkan produksi pertanian cetakan mean pmenihakakan reduksi pertanian roman ppp nona desa kalirejo s d rejosari meningkatkan produksi pertanian rejosari pembangunan drainase pembuangan mencegah banjir sukodadi, 800m prioritas wonosari, depok n.a aaa aaa (3ik kecamatan ambon sampan tenaga nyaman pengangasangan ame ketat fasa rantai seseorang area banjir kec. patron 3000m inistisnblkss butiisninnnn n bung deng santi pena pena dns dki dgn pen kec. patron bbb benssshmsksisdinnn glissanlnsb 00n desain minsssti png dang desa kena idea ben kec. patron perbaikan saluran irigasi drainase mencegah banjir kelancaran air ds. kumpulrejo 400m prioritas 400m kec. patron rwo28& pengerasan jalan desa eks jalan peningkatan kualitas jalan ds. kumpulrejo 1500m 1500m loko kec. patron rw. pembuatan jembatan penghubung jalan desa ds. kartika jaya 3x4m 3x4m kec. patron rt01, bbw besininselsassl bessa bennnnnnnnn dea diss dee nun four kec. patron .000m .000m bisinssshnis bnn (oli dengan angka dosis dan don gross (isis dengan pen kec. patron bsntninssininbn sdt dengan bennnngnnn dana dang kencan ken nne penny kec. patron bisttstbnsitssstita utilize bibi dengan desa bennnnnnn dennnnga dogs pen kec. patron wosieksssinns bnn elsa men ?mesin gadis ssi menngnnn dana dens ben pen kec. patron bbb kai atdassstisan kebessissnonbshdn 5s mugggnn miss dengan dsn dna dengan s d bulugede patron ktbasiissssbasisisssib bensin bensin mencit men pen desai kenangan pen patrana patron inisisssilinssi gita sad dock oli pen kena oscsininasd sinyal kena dosa penuaan patron bensissdissssssmnnn er ens npsn ybs anak ben bensin design dansa dining bogngnnnan pen bulugede patron pengaspalan jalan penghubung antar kecamatan bulugede kec. prioritas patron s d ds. bojonggede kec. pegangan pengaspalan jalan penghubung antar desa bulugede s d 2000m prioritas 2000m wonosari kec. patron pembuatan takut irigasi dan pintu air kelancaran saluran air ds. widodo wetan| .800m .800m kec. patron seninsdi manusia betisibiss nnn isian das peranan dea dgn nona pen patron sosis bsissibnoselnln ff msn kena dana diss kena kesan bnn patron iii ll. jal nama tanpatean | oto yoo iri dcsadti niatan ini dgn ono kena nan konsil men ben sukomangli hotmixlanjutan sukomangli ' ) | peningkatankualitasjalan ) desa sukomangli|1kmx3m| 1kmx3m rabat beton peningkatan kualitas jalan tamansari s d 800m 800m cilik timur sidokumpul rabat beton peningkatan kualitas jalan ciplukl barat s d 850m 850m muncar lanjutan panjang sidokumpul rabat beton peningkatan kualitas jalan kalikunal s d pulelawang panjang sidokumpul bensssbossshasidntnbsssdi beban bung kan disain dna dinas pen dadi denn desa kalibareng rabat beton melancarkan transportasi dusun ngampel 1750mx2. 750mx2.5m dusun peta'an desa plososari rabat beton memperlancar transportasi desa plososari 1750mx3 1750mx3m mati harjo karangboyo rabat beton memperlancar transportasi sengon gunung mx3 sengon jurang desa plososari (ro pemeliharaanjalanaspal peningkatankualitasjalan ) | desa pakistan |3x1200m| 3x120m lil ii1 rehapaspaljalan memperlancartranspotasi desa kalibareng |3500x3m| 3500x3boss etis gia man knnnnnnnnnn gssadnaad moss bnnnnnnnnn mis dennnnnnn desa pagersari jean mernokatan jaran harapan paman pemasang desa ngargosari lte ainisbause dnsisininsnnn geni men uss pena pen diss senna pen kalibareng lntostisinsikasihnsan (oli ntabinnn obi kena ben eng pengaduan dna dna pen bntinkssitsbssbasindima kabin bonnie mengisi mennnnnnnn pena dns din dsa pen desa mlatiharjo persen angan tengah penataan has eta aman teks ppsspp desa mlatiharjo pengaspalan jalan meningkatkan kualitas jalan rowogandu, grand, darah desa gedong senderanbahujaan |memperkuatbahujaan desa kalibaru 150m 450m pembangunan jalan antar dusun memperlancar transportasi dusun jambu 480x3m 480x3m kaliber desa kaliber ae" aksaubtad kekinian stan dgn men dengan disisi pen medan ben rabat beton kalumpang sessblissntssmean bilbininbntbb gunn pen dengan dang eni boga pen desa mojokerto pengaspalan jalan memperlancar transportasi dsn kalisuren pilangsari desa sidodadi minssbsisi bnn elbesininnbisiusin bebas gsi mensos png dengan diss pen dns ben sidodadi dam bendung irigasi pertanian dusun sengon unit unit gunung desa plososari aaa aaa aaa aaa (5ik enam tan peran don yoo) menebak wisisinisius nnn sisca denga mungil kena pena dinas kenn nnn pen pegangan bbb kebsstnikadksstotikinssicsl wisiiiinisininnnn nsiiinn bug pena denda ccsnesl kena kong pen eikassbossiad misisbiinisiusmnn sea messi monssisdtl pena dengan dini kenny denoonnnn peng kulon bbb meranikasisinknuk miskin bensin min moses pena dna dies kena dengan pen urip hana meslebiinisinin debian diss kena dea dinas ben dong pen margomulyo sumbersari besddotisntbntussi misisiinisisn bensin doi misel png dna diss kena dong penguin puguh penyensoran saluran air irigasi melancarkan pengairan desa 2x2km 2x2km karangmulyo s d sumberiosiiinidlakisann bond deco sial kena kena bass menu sob dennnnni karangmulyo bessisssihnssini dota dna kena dengan disana mess kena dsn ben rt. rw. "instdsssosindi wind biang mennnnnn bensin denda mungil penn pesawahan dk. tegolayang mbssisilisin melissa mpc mangga bennnannn dana diss kena dan bnn dk. pacogehan x250 nomasiisai kali penuh mengecam banjir ' ' desa pesawahan|4x3000m| | 4x3000m saluran bendera desa puguh rw. pembangunan jembatan tunggul desa margomulyo unit unit penuh dk. tanggal pembangunan pengaspalan jalan desa margomulyo 800m amd tanggal pembangunan jembatan sungai penghubung desa margomulyo unit unit irigasi pugowati anna bui eng ebooks mini dsn kena denga dsn kena dan pen pegangan bendera takut pegunungan utara desa gunungsari 750m 750m dk. paguyuban utara rw. bendera talud pegunungan desa gunungsari dk. paguyuban rw. ntinisthisnlsistse dengan ssi degisaki dingin mnnnngnnn dana diinvasi ben dgn pen rw. slbssmssinsbnnnnnn belbisininn monsta ft: drug moss mennnnngn dekan diss kena innen pen s d desa puguh |22penyenderanirgasi |memperlancarpengairan ds. pegangan 300meter| 300metr mlbsistusilkam ann bikini bintediin san durian kanan dies messi kena den ben depan smu penyensoran kali lancar memperlancar pengairan ds. dawungsari 800m 800m dan normalisasi kali lancar sampai penuh memperlancar pengairan ds. dawungsari dan aaa aaa teikecamatanplantungan ooh pmb. saluranirigasijengkol |melancarkansaluranair diubah jati 25x1x8m 25x1x9m kebnsisdismbsbinlididm bbisasibisas nnn : 20177ingin diggrsin diss pena dang sssnsssl pen goa bennnnnan tlogopyung han hidessininsknsskd mnn insssassknis : sa bisa msi man ica man men tlogpirigasi meningkatkan produksi pertanian saron paket paket goncangan, tirto mulyo bsiisisnintussbn disini din ? " ? : sinar dengan dinas nilai pena dosa dini nan pen wonosari beistntusiisns gihntnbe annnnnan kuning durasi dong nini dana dsn kena dan pen wonosari wossbasi mibininbbi ubin gn dunia ben ega pena dosa dengngaanan pen karanganyar pelebaran jembatan sungai hampir melancarkan transportasi dkh. 45x1,5m 45x1,5m kedungbendo mendasari perbaikan jalan lingkar antar desa peningkatan kualitas jalan jurangagung (rabat beton) wadas sblm timur bendera tangan landak, balak dan melancarkan saluran air dsn jetis, 25x1x5 25x1x5 suri watuputih gondang wadas mpsstsnlntuslssilssbsss sini ? i dunnnnin bensin brennan dang dns eni benang pen wadas bnissssnintinssbaslsnsdi udotlhaneia nnn sen konsesi dinas menang dna diss kena gate ben sendiri pmb. jembatan lapangan |melancarkantransportasi |lapangan bondari| unit amit blpstissibihbestsnislbsii udin ogan dernngkin bossa pena dea dog dna ann pena rumah perbaikanjalanaspal ' ' ' |melancarkantransportasi karanganyar 900x3m 900xm gai bendung bang menekan eka peran asana anas pam balong tirtomulyo pengerasanjalantembus edited menghubungkan antariksa ds. rumah 1500x3m a50. 1500x3m bebsstitntsns infus iii dosa asinan kena asia tirtomulyo bdbsiisssiniksmnn bidan kuning gssossntl mennnnnn mitos pen king pen manggungmangu mensintesis dengan pennnannn ciasisas kena dgn pen manggungmangu akrsbasdunskdm dialisis bnn sisi der kan kena dosis msi ben kain dan wadas wadas nge masdksssne mdiodbinbsosins alias deadline men kena disisi sisi kena keggangsnn penny bangunsari mojoagung estinistinalasi men lisensi kena dna densnssil kena debating mebsistusikasi its bnn giodonibinbnstinn bnn dog dosa mennnnnnn dengan dinas kena ganas png mojoagung ape eedusssku woddbinbsssins bnn stan mandi diss pnnnnnnan dana ditanya ben dog dengan kebongembong mojoagung nibsssikasihniskismnn bbinssii nnn ? sinan desa syst musi benang dengan editewww gambar indeks pembangunan manusia kabupaten kendal tahun sumber: bps jawa tengah tahun indeks komposit pembentuk ipm kabupaten kendal setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. tahun angka harapan hidup sebesar tahun, hal ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat kesehatan kabupaten kendal dan masih bisa ditingkatkan. angka melek huruf sebesar ini menunjukkan masih adanya penduduk kabupaten kendal yang tidak bisa baca dan tulis sekitar rata rata lama sekolah sebesar tahun, hal ini menunjukkan penduduk kabupaten kendal rata rata hanya tamatan sederajat. pengeluaran per kapita sebesar rp. menunjukkan perlu ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. perkembangan indeks komposit ipm kabupaten kendal dapat dilihat pada tabel tabel tabel indeks pembangunan manusia ipm) kabupaten kendal angka angka rata rata pengeluaran sering harapan melek lama tahun per kapita kat hidup huruf sekolah (ribu rp) ipm (tahun) yo) (tahun) 6s, sumber: bps provinsi jawa tengah, fokus kesejahteraan sosial indeks pembangunan gender ipg) indeks pembangunan gender ipg)antar desa melancarkan transportasi dsn kroya ,5kmx2,5m| ,5kmx2,5m wonosari perbaikan jalan desa melancarkan transportasi 300x2,5m 300x2,5m wonosari jembatan beton kali daten melancarkan transportasi peningkatan jalan antar desa melancarkan transportasi alam wonosari peningkatan jalan hotmix melancarkan transportasi jatim manggungmangu rabat beton jurangagung melancarkan transportasi dsn ngeres karanganyar jurangagung itl oo. kecamatan sari yeo ooh pembangunan talud jalan produksi pengaman jalan dusun prioritas pertanian blok poto. wonotenggang desa wonotenggang peningkatan jalan utama peningkatan sarira fisik prioritas3 600m perbaikan sender normalisasi sungai peningkatan sarira, pengairandan tanjungsari paket prioritas paket desa kebersihan sender saluran irigasi blok peningkatan sarira, pengairandan kemanjuran prioritas pengaturan kebersihan tanjungsari ngb saluran irigasi mengairi pertanian prioritas pojoksatu keep tanggul kali kuno penahan erosi rto2 prioritas desa jatipurwo perbaikan jalan aspal transportasi dan ekonomi prioritas desa kebonsari tanggul pengaman banjir pengaman banjir dusun pilang prioritas desa kebonsari li rehab jembatan bebas banjir dan kelancaran jalan bahari desa prota? wonosari ann normalisasi saluran air bebas banjir gajahnya desa 1100x500 cm| pop prioritas 100x500 wonosari pembangunan talud jalan penanggulangan longsor jalan desa tamansari ,5mx prioritas ,5mx 350m 350m rehab jembatan kelancaran transportasi rt. rw. unit prioritas unit desa tanjunganom rehab jembatan kelancaran transportasi rw desa 3x5 prioritas 3x5 gebanganom pengaspalan jalan kelancaran sarana transportasi krajan timur 300m2 prioritas 300m2 desa sendangsikucing pembangunan jalan penghubung meningkatkan kelancaran sarana desa prioritas transportasi parakmbangunan gorong gorong meningkatkan kualitas pengairan desa parakan prioritas petani normalisasi saluran air meningkatkan kualitas pengairan desa gandusari prioritas petani kecamatan wonosari aaa aaa aaa kecamatan sepiring ooh recap pengaspalan jalan peningkatan hubungan lalu lintas desa karangsuna prioritas x3m rto1 rw.o3 s d desa botomulyo pengerasan jalan sawah peningkatan hubungan lalu lintas desa karangsuno prioritas rt. rw.o1 s d desa karangan rehab jl. poros dari ds. kalirandu peningkatan hubungan lalu lintas dukuh kreteksari prioritas 400x3m menuju pasar tolong ds. kalinya ds. kaliaranduged rt. rw.o1 perbaikan pengaspalan jalan poros peningkatan hubungan lalu lintas desa kaliaranduge| prioritas desa de, tamansari sepiring rehab perbaikan jalan kabupaten meningkatkan hubungan lalu lintas desa margorejo 3000m| |prioritas korowelanganyar perbaikan pengaspalan jalan poros memperlancar transportasi desa prioritas x2500m desa juwiring, sidomulyo dan karangan ann pengaspalan jalan kelancaran hub lalu lintas x800m pop prioritas 800m sidomulyo perbaikan pengaspalan jalan poros memperlancar hub lalu lintas desa gondang ke| prioritas desa desa karangsuno perbaikan pengaspalan jalan poros memperlancar hub lalu lintas desa x1200m | prioritas desa gondang, karang uno, botomulyo sepiring ann recap jalan poros desa memperlancar hub lalu lintas korowelanganyar, pop prioritas gebang peninggian dan perbaikan saluran kelancaran pengairan ds. gondang, x500m| |prioritas sekunder ds. karangsuno, ds. karangan sepiring yoo kecamatan gemuk aaa ann saluran irigasi sawah peningkatan produksi pertanian krompaan, blok 200x0,8m pop nan 200x0,8m gentong li pembangunan saluran irigasi blok peningkatan produksi pertanian sam tuk silo jembatan 3xa tendean pengaman jalandesa sedayu 500m tooooooool toooooooo| s0om perbaikan aspaldesa transportasi tamangede 3x3000m 3x3000m pembuatan jembatan memperlancartransportasi tahap 2unit 2unit pengadaan bronjongkawat | mencegaherosi ) teishajo 500om3 500m3 pengadaantalang penghubungsaluranirigasi teishajo 50m sgm pengadaantatud ' pencegahanerosi oo ) raharjo 200x2m 2002m bbb mnksssstasnnnnnn belisistislininisin dingin de bangsa kan pena dong men dengan ben |i1 pembangunan talud jalan pengamanjalan jenarsari 2500m' 250m bbb ketan osbisdssilsstadaisi bnn milik dsn kena ana dna asasi ben pabrikan iosksdasdosisscsikn gelisinbodbissssbs melinda kode gas msc kena ken docs men doi men bbm pe0nasibstisud kalbininindbisissibes 7g dosa inci ben dana dasi men gedi men kaliber paten fee sainnbeknsinnde indoatisdisi mana eissn gos msi ben nan diss ben men pucangrejo galak (i6 pembangunan tau jl. ' pengamanjalan raih 2x400m 2x400m normalisasi saluran perbaikan kesejahteraan petani tamangede 2x1500m 2x1500m (i8 rabat beton menghubungkanantardesa | lahan 3x500m 3x500m (i9 rehabjaan |meningkatkan kualitasjalan lahan 3x300m 3x300m pembuatan saluranlrigasi ' meningkatkan produksi pertanian lahan 2x400m| 2x40m iosisssbssslan gedioltsibisssibssiail kisi bisa kena dong miss moss men msi men pembangunan jalan rabat beton memperlancartransportasi mojokerto |3x1500m| 3x1500m . aaa hofkecamatann bola lo. lo. yoo rehab jalan kyai boja ' memperlancar transports ) ds. boja 1000m a50. 000m bbm mosaic elisisndinissin dndesbe kena dea miss masi men dongeng kenny pilang shtasekikse kelisisntssie below kodok kena massnsssnd ben dsn men sok men longsor pmb. talud jalan boja campuran pengamanan jalan kab. ' ' ' ds. boja 40x7 7o. 40x7 pmb. jembatan kali kolese kelana. trans eko ds. boja unit d00. aunt oo pmb. jembatan logo urang kelana transports& eko ds. blimbing x12m 3xx122m pmb. jin. logo urang kelana. tras eko ds. blimbing 3x400 5o.0o00.00o0o| so. 3x40 pmb. jalan desa ' kelana transports& eko ds. campuran x25m| 5o. 950xx25m pmb. dam iskemik kelana. pengairan ds. campuran 15x3m 15x3m (ro perbaikan cekdaam pemenuhan air pertanian ds. megono 500m soo (ii pmb. jalan tembus lebar klinis membuka jalan baru ds. lebar |600x3m| so0. 600x3m rehab saluran air sepotong kelana. pengairan sawah ds. lebar 500m soo bmn sediakala ininslioneannn peleton bois missing ben denny doni men sisi men semeru rehab jin. karangsari kelana transports& eko ds. bubungan 3x850m 3x850m pennnknsssd (isielisissisn peboninbusi nin dodi mscissinad ben dicocinnsl kena soni ben somopuro (i6 rehab jin. aspal krajan2 kelana tranportasi ds. triloba 3x400m 3x400m bbb be asisntotsu (seisi denis tersandi mngssnnsd ben ben dsn men diss men pasigih pengantin. jin penghuni dsn pengumpul kelana. trans eko x500m 500m smg. pmb. dam kalangan peningkat kecukupan air pengairan ds. purwogondo ngb rehab. jabatan kali idris ds. kelana. trans eko ds. puguh sam lobang pengadu. brondong dam jeruk peningkatan hasil peran ds. sampingan pop ame pd. sari pmb. talud das didukung pd. sari peningkatan hasil panen ds. sampingan a50000001 yoo0000000001 pengadu. brondong das sapi krajan peningkatan hasil panen ds. sampingan nan pop itl dikecamatan ringinarum ooh hotmix (pengaspalan) jl. ringinarum memperlancar lalu lintas kec. ringinarum wungurejo kedunggading pembangunan jembatan penghubung antar kecamatan tapak timur desa ringinarum saluran irigasi mojokerto kiri kedunggading perubahan status jl. desa menjadi memperlancar lalu lintas wungurejo jalan kabupaten rowobranten pembangunan talud dan pengaspalan akses jalan ekonomi jembatan jati gosok penghubung antar desa ds. kedungasri 40m 40m dk. jatigowok pembangunan irigasi teknis kelancaran irigasi pertanian ds. purworejo soo. .00o0| lilit pembuatan talud aksen jalan ekonomi 1000x1m| 1000x1m pengecoran jalan ngelo weberi kelancaran akses ekonomi ds. tejorejo lo. . s00. ja. yoo hotmix jalan mojo kedunggading kelancaran lalu lintas desa kedungasri rowobranten penyensoran dan pelebaran sungai menanggulangi banjir desa ngelo pare alur aaa aaa aaa (2kecamatan limbangan aaa aaa aaa lil pembenahan saluran irigasi penunjang sarana pertanian dusun gondang 3000m3 pembangunan jalan (aspal) peningkatan ekonomi gonoharjo klub 3km pembangunanjembatan kali joho ds. gonoharjo 2x6m pemda aspal jalan poros desa peningkatan ekonomi desa margosari 800m 800m margosari ngesrepbalong pengaspalan jalan antar desa longer balong 1800x3m| 1800x3m pembangunan irigasi bekatul peningkatan hasil pertanian krajan wonorejo watubelah watubelah tamara ann pmb. saluran talud segudang meningkatkan hasil pertanian nan dea wonokerso pembangunan jembatan kali lengko ds. pagerwojo .000j16 2buh puguh. pembom.jln. poros desa triwulan kelancaran transportasi ds. triwulan. tabel tambakrejil pengaspalan jin. tabel 1000m 1000m pembangunan sides kelapa a00000. 1paket pembangunan irigasi. meningkatkan hasil pertanian kedungboto rwi| 1750m .000i8 1750m pembangun pengaspalan jalan dels ds. kedungboto watulawang iii pembangunan irigasi lor kelancaran pengairan. jatisari 500m 5o.000tool 5o.000voli3 500m nnn jalan hot mix trsprtsi layak .500x4 .500x4m serang jalan poros desa trsprtsi layak serang manggung mampu. li bendera badan jalan. pengamanan badan jalan. desa pagertoyo 1250x2,5x0' 250x2,5x0' n3kecamatan kendal perbaikan jalan irigasi menuju melancarkan lalu lintas pop kel. candidato pembuatan jembatan melancarkan lalu lintas langenharjo prioritas 8x25m peninggian jembatan melancarkan lalu lintas langenharjo prioritas 14x4m peron selatan vennakakan pelayanan menyatakan kans png pen instan men sang pena pengaspalan jalan melancarkan lalu lintas prioritas 2km li pengaspalan jalan jeruk orang melancarkan lalu lintas 3mx1. 3mx1.000m troppo perbaikan jalan yang menuju melancarkan lalu lintas ketapang prioritas kel. banyudono peningkatan jalan lingkar desa melancarkan lalu lintas 4x3000m| 4x3000m pengaspalan jalan melancarkan lalu lintas 300m do) li pembangunan sender jalan kanan kiri melancarkan lalu lintas kabondalem ann pembangunan talud sungai melancarkan lalu lintas kabondalem pop kalireyeng rehab jembatan lereng) melancarkan lalu lintas x15 075x15 lil jembatan dan jalan tembus balok melancarkan lalu lintas 3x1000m| 3x1000m pembangunan jembatan melancarkan lalu lintas 3x12m pembangunan jembatan melancarkan lalu lintas 2x20m pengerukan sungai gendong melancarkan aliran air irigasi prioritas 2km i77 bendera sungai melancarkan aliran air irigasi prioritas 350m pemasangan pintu drainase melancarkan aliran air irigasi unit prioritas unit sepanjang kali kendal pembuatan bendera irigasi melancarkan aliran air irigasi orang 800m prioritas pertanian jeruk orang sukodono pembuatan bendera irigasi melancarkan aliran air irigasi 1800m f21 bendera irigasi petani melancarkan aliran air irigasi prioritas 400m bendera sungai melancarkan aliran air irigasi tunggulrejo 300x2x kenormalisasi kali kendal pengendalian banjir bendungan troppo s d kali bandingan pemeliharaan saluran troppo kanan peningkatan hasil pertanian bendungan troppo s d kali karangsari pemeliharaan saluran troppo kiri peningkatan hasil pertanian bendungan troppo s d kali balok pemeliharaan saluran ketapang peningkatan hasil pertanian bendungan troppo s d kali banyudono normalisasi drainase kota kendal pengendalian banjir sepanjang jalan pemuda kanan kirisoekarno hattapemuda (depan rumah dinas bupati s d kali look) ndindiinnsnnisninssndian bensin gisiilnba minivan genannt ngggtnkn linknya men dan beta ann pangan kaliwungu tea dea basa kebondalem ideas belian disdik misi min enne benang bensin dasi bandingan nt?e nibsnuisdssssi meg cnolnist dilain design logo gns menu enne dog bening degenasgkan kendal bmn ntr0s messi minadislai mang gbindibddis dengan ban mngsint senna enne bosan kena deginakian jeruk ndern masiisinklasa mnc kun mission men kena mission kena dengan kendal perbaikan jalan jeruk orang melancarkanlalulintas jeruk |1000x3m| 1000x3m bnn free masi mhsssksdii cntniuibimt knlsontisst bingka busa menu enne bug kena besi inn troppo nt?e e00sisi osinisisai mangga senna dinda dasi men ben mana dasi sukodono aa, talk kecamatan ngam lo. oo. bbm kisbsosinbnsninsisia snntibebsiotbiiisiln ina mesin men nego knnnnnnn begrgggekga ben dengan inn banjiranjutan brondong sungai lorong mencegah terjadinya longsor dan 500mx12m 500mx12m banjir brondong sungai lorong mencegah terjadinya longsoran ngampelwetan 20m banjir li bendera badan jalan mencegah terjadinya longsoran jatirogo smp banjir bendera badan jalan mencegah terjadinya longsor dan jatirogo 513m banjir dan ngb tanggul sungai mencegah terjadinya longsoran putatgede 2x400m 2x400m banjir dagangan perbaikan ruas jalan putatgede transportasi putatgede, 4000m 4000m pegangan bojonggede perbaikan ruas jalan putatgede transportasi putatgede 1000m 1000m bulugede (antar desa antar kecamatan) perbaikan ruas jalan ngampelkulon kebonagung 4000m pop 4000m tegalrejo perbaikan ruas jalan sipayung transportasi sipayung, 3000m 3000m ngampelkulon ngampelwetan perbaikan jalan pertanian transportasi sumbersari 3000m 3000m sumbersari margomulyo perbaikan ruas jalan sumbersari transportasi sumbersari 3000m 3000m karangmulyo normalisasi saluran winong dan peningkatan produksi pertanian winong, rejosari, 4000m 4000m perbaikan bangunan serta fasilitasnya ngampelkulon, ngampelwetan, sipayung, dempelrejo normalisasi saluran grogol dan peningkatan produksi pertanian rejosari, 2000m 2000m perbaikan bangunan serta fasilitasnya ngampelkulon normalisasi saluran gunungsari dan peningkatan produksi pertanian sumbersari 1500m 1500m perbaikan bangunan serta fasilitasnya normalisasi saluran giling aji kiri dan peningkatan produksi pertanian jatirogo, winong 2600m 2600m perbaikan bangunan serta fasilitasnya li drainase sepanjang jalan sunan dempelrejo klorat| .5x1500m .5x1500m ampel pembangunan jalan poros desa transportasi dempelrejo prodi 3x150m 3x150m dempelrejo candidato pembangunan jalan poros desa transportasi dempelrejo prodi 3x200m 3x200m dempelrejo sukodondesa rabat beton jalan poros desa 100m 1000m pembuatan jembatan penghubung transportasi dempelrejo, 6x12 6x12 antar desa putatgede bendera kanan kiri jalan usahatani memperlancar hasil transportasi rejosari 750mx2m 750mx2m hasil pertanian kebonagung talud sungai mencegah terjadinya longsor dan kebonagung .5x100m .5x100m banjir nnn bendera irigasi kebonagung blok (70cmx400m| 70cmx400m ken lebuh bendera saluran irigasi mencegah terjadinya longsor dan kebonagung blok 1000m 1000m banjir palem dan kembangan saluran irigasi pengarang sumbersari rw. 250m talud mencegah terjadinya longsoran bojonggede tom banjir talud mencegah terjadinya longsor dan bojonggede 300m 300m banjir aaa aaa aaa t5kecamatan kaliwungu too lo) pengerasan jalan poros desa peningkatan jalan poros desa ds. karangtengah 4x300 pop 4x300m pengaspalan jalan dusun larik peningkatan jalan poros desa ann pengerasan jalan poros desa randu peningkatan jalan krajankulon urut bendera sungai rw terbangunnya penahan longsor ,5x200 200m ann pembuatan pintu dam air asin blok terbangnya pengendali air asin krajankulon pop jambe takut dan peninggian jalan peningkatan jalan desa panggangayom x550 x550m wonorejo wonorejo ann bendera jalan sebelah smk peningkatan jalan desa karangtengah 4x1500 pop 4x1500m kaliwungu seb normalisasi saluran irigasi kali peningkatan produksi padi karangtengah 2x1500 2x1500m penting ann bendera kali kramat terbangunnya penahan longsor ,5x200 ,5x200 mx2 mx2 perbaikan saluran irigasi peningkatan produksi solo0oooofl9g 600m2 i11 perbaikan saluran irigasi peningkatan produksi 1600m2 normalisasi saluran irigasi pengairan lahan sawah depan bpp 2x30 2x380m ann perbaikan kumpulrejo terwujudnya jalan yang baik ds. kumpulrejo 3x1500 pop 3x1500 kebonadem seb tanggul kali bendo ruas jl. wonorejo terwujudnya tanggul yang baik ds. kutoarjo kaliwungu ann pelebaran gorong gorong kayuan penanggulangan banjir pop 170m barat li pasangan bendera kali kramat terwujudnya penahan longsor ds. kutoarjo .5x200 15x200 kantor kinintu pengendali rob kali berikan terwujudnya pengendalian rob ds, wonorejo unit unit (is normalisasi kali berikan peningkatan produksi ' wonorejo 3room so0. .0o0o0o| e| 300m perbaikan pintu bkl4dan5 terwujudnya pengendalian debitur ds. mojokerto unit so00000f1 unt bmn make esnndkn intodsokoskssssdosn beban mba mnsissinsd ben dana diss kena ben buangan bkl senderanjalan rw8 terwujudnyapenahanlongsor ds. sumberejo 1x500 1x50 panen tuan ena bok lan (emuzvma maan yang pak pakan ppeogaap pegagan pasir pembuatanjalan menuju pelabuhan peningkatan jalan desa ' moore |3x1500 .000js 3x1500 af" alslknsin min indisiibonke kena sasis dengan dasi kena men kalibendo kutoarjo pembangunan dam air sawah terwujudnya pengedalianairasin ds. wonorejo unit unit bendera sungai mandir terbangunnya penahan longsor mojokerto 100m 100m dam pengendali air asin gatak ) pengendalian air asin wonorejo 3x4 3xam bmn siksaan inline kita bislosiki denga minssisndad minnsiss misekosbe men pelabuhan bbb mak ubatikbslikdns meesnslisd did dekan diss ben dana dsa dengan ben wahidin msi indicted inissississnn kesnbedn disimak mngsasanad ben inn dsn sda men mojokerto itl oo. jelkecamatanwe o | yoo ddr sasa dan mid mssissinad dengan dendang miss bnnnnnnnnan asasi ben karangan pengaspalanjaan kelancaranekonomi ' desa weberi 500x3m 500x3m pembangunanjembatan kelancarantransportasi desa weberi 4x10 d00. 4x0 desmond bnn sisi "en ton bis mososssngd ben inn bcs men sok men sumberagung pengecoranjaan ' kelancaranekonomi desa sidomukti 4x200 4x20 bbm pscs beisiisiibn dosbodsdni bsk mas dea mess men seksi men bbb mosiseislnins besissiibbsis desi kos misel kena dasi men ank denny gee iatabsssiatussi (stik sai kong miss ben enam men sasa ben sawah rt. osis sineas sih missing ben eng dias men dansa kenny penyangkringan (ro pembatanjembatan sungaidamar kelancaranekonomi ' ' desa karangsari| 4x30m 430m |i' rehabsenderansungaipawiro kelancaranirgasi desa payung 4x100m 4xt00om pembangunanjembatan kelancaranekonomi desa tratemuyo 3xsm ane askeinsn ksiusiislinn iossdosdicadi dosa kosnsnsgnd bening ben kendaraan bumiayu bbb (bosiissstssalun (ssiiknsisnn desbotsdani dibina mess dna ben mess men men pembutansaluranpengairan kelancaranpengairan ) desa payung |5x1000m| sx1000m menang rara damai etangaantengporasi pesabamaya seoseaj sgp sumberagung aaa aaa aaa n7ikecamatanpagerujalan kabupaten dari kelancaran arus lalulintas ds. sidomukti sidomukti s d pagaruyung pagergunung pagaruyung li saluran irigasi peningkatan prod pertanian surokonto kulon, kan bulupitu nnn kerdil bak pembagi air peningkatan ekonomi surokonto kulon, 10m 2x10m krajan li pembangunan jembatan kelancaran arus lalulintas 4x5 pucung nnn rehab dam tangan dubur peningkatan prod pertanian x4m ena kenang x4m bakalan ngb bendera sal irigasi terong peningkatan prod pertanian nan jangan pengaspalan jalan poros ds. kelancaran arus lalu lintas bangunsari x2, ,5m getasblawong pengadaan brondong planar patung, planar x2m 30x2m pembuatan talud kelancaran arus lalu lintas kebongembong, rt. pengaspalan jalan desa kelancaran arus lalu lintas getasblawong 800x3 800x3m rabat beton kelancaran arus lalu lintas getasblowong x3m gd.harum pengaspalan jalan kelancaran arus lalu lintas parakansebaran 600x3m ngadiwarno pengaspalan jalan kelancaran arus lalu lintas parakansebaran 800x3m getasblawng talud jalan desa kelancaran arus lalu lintas x2m ena kanan x2m pengaspalan jalan hrs lanjut kelancaran arus lalu lintas gondoharum .000x3 .000x3m getasblawong li peningkatan pemeliharaan jln kelancaran arus lalu lintas 1500x ngadiwarno pemasangan tegak sal irigasi peningkatan prod pertanian x1,5x80 x1,5x800 ken penguatan jalan aspal kelancaran arus lalulintas genangan x4mi| x4m tambakrejo pembangunan benteng work peningkatan prod pertanian genangan x2x5 16x2x5m tambakrejo bendera talud kelancaran arus lalu lintas x2m nana x2m rt. jalan tanah kelancaran arus lalu lintas sukodono x3m 350x3m wetan, watudono peningkatan jalan hot mix kelancaran arus lalu lintas tambakrejo, bogosasi table pengaspalan hot mix kelancaran arus lalu lintas tambakrejo, .000x4m tembang maron ann pengaspalan jalan antar kab. kelancaran arus lalulintas kebongembong opo gd.harum perempuan. dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai ipg sama dengan ipm. tahun capaian ipg kabupaten kendal cenderung mengalami kenaikan. tahun ipg kabupaten kendal sebesar meningkat menjadi pada tahun capaian ipg kabupaten kendal tahun jika rinci menurut indikator komposit pembentuknya maka akan terlihat jika perempuan hanya unggul satu indikator komposit yaitu angka harapan hidup. sementara tiga indikator komposit lainnya ungguli oleh laki laki, yaitu angka melek huruf, rata rata lama sekolah dan sumbangan pendapatan. hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan dibidang pendidikan dan perekonomian lebih rendah dibandingkan dengan laki laki, sehingga perlu upaya upaya yang dilakukan pemerintah agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh laki laki dan perempuan. gambar indeks pembangunan gender kabupaten kendal tahun sumber: bps jawa tengah tahun tabel capaian indikator komposit indeks pembangunan gender ipg) kabupaten kendal tahun eliniatar komposit1ra ae? (perempuan (tahun) angka melek huruf(tahun) katadata lama sekolah pe) sumbangan pendapatan p8) sumber: kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,lkecamatanbrangs too too domain penanggulanganairroo turunrejo 3unit .00o0o| 3unt ienssbossikasbdinibsd ulin bgn duke sin bennnnnnan benda dns dang pen desa rejosari bepssssbsksnbsas osis ann ? : snn desa kosggagaa misa dengan diss pen gdsnggsi ben turunrejo 3000m byson kalbu sdn mp busa bennnnnn ben dog dan ggs ben sawah dsn. 2000m maan atan pemasangan penandatangan pan peamatarat koran pee sesama sawah gondang barat 1500m yessdsedadinn ian knlslsbiiiti ann p7 : #5inan de bangsa bennnnnan senna dosa din pen sawah utara dsn. 1500m minas atan pemasangan penandatangan pan peta dg0kam tea paman sawah utara turunlah 2000m yasnssedadisnbisan kls ? ? u" salinan den heninnnnan senna dosis dan pen sawah barat dsn. pengedukansungaikwangen penanggulanganbanjir turunrejo |4mx400m| 4mx400om (ro pengedukansungaiblorong penanggulanganbanjir turunrejo |40mx400m| 40mx400m wisnssinbuninin bnn mesin 7o66 nani ogan engga bennnnnn denda dang pen sinaro bob mais bina sinar desa kong bennnnnnan ben kong dan dog pen turunrejo 3500m ietistisnssbsssnknlusi bisa ntelinn ? : snn dan ngedit kena dana does kena bnn turunrejo pengaspalan ds. ' memperlancarlain ds. purwokerto 2000x4m 200x4m pengaspalanjalanporos meningkatkan (desa 3x3000| |a. 3x3000 ir6 drainase ekonomi ds. borok 2x200m | yoo yoo 2x200m bendera saluranirigasi oo memperlancar ds. oo ,5x500m soo.0o0o0000| a.5x500m pengaspalan jalan penjamin jalanpermanen ds. penjamin 2500x4m s00. 2500xam |i9 normalisasi kali lorong mengurangibanir op |ac00. |r000. o penyenderanporosjaan penanggulangan ds. sumur 1000m 000m |2i ruas jin. cangkring jaro |kelancaran ds. oo ) |2500x3m 2500xm ruas jin. rejosari losari ' ' |kelancaran ds. ' ) |2800x3m soo. .00o0o| so0. 2800xm ruas jin. sidorejo ' kelancaran ds. ketul .000x4m 3o00. .000o| soo. .000xm ruas jin. sidorejo dampak '|kelancaran ds. sidorejo .000x5m .000x9m ruas jin. penjamin kelancaran ds. pengalih .000x3m 4000xm pemelsaluran sekunder ' |menanggulangibanjir ds. turureko .800m .800m pemelsaluran sekunder ' ) |menanggulangibanjir ds. purwokerto .000m .000m pemelsaluran sekunder ' |menanggulangibanjir ds. turunrejo 1000m 000m pemelsaluraninduk aji |menanggulangibanjir ds. ' ' 2000m 2000m pembuatan tanggul afar |menanggulangibanjir ds. purwokerto 2x500m 2x500m (8ipengerukankaliwedus ds. |menanggulangibanir 000m so0000. so0. 000m |82normalisasikaliblorong ds. ' |menanggulangibanir 100m so0. 100m pembangunansenderan meningkatkan ds. 500m 500m normalisasi kali butuhkan kebersihan pengaspalan jalan penjamin jalanpermanen ds. menjalin 1500x3m 3o0.0o00.ooo| soo. 1500x3m bendera saluranirigasi ' memperlancar ds. ,5x200m .5x20m senderanjalanke ' ) | mencegah ds. purwokerto 2x700m 5o0. .0o0o0o| 2x10om lil pembuatan bojong penahan banjir ds. 500m so0. sombuatangilisawah takut ' jjalanlintas ds. menjalin 1000x4m 1000xam |ao pengnmsanjalanh meningkatkan ds. kertomulyo 4x1. |a1 pembangunansenderan ) | meningkatkan ds. 350m 350m normalisasi alor bladondan | meningkatkan ' ' saluran desa (satu 1awy |a3 normalisasiipengurukan peningkatanhasl oo )? ds. penjamin 7ha tha pengaspalan jalan sungai memperlancarlain ds. km 1km pengaspalan jalan tengah memperlancarlain ds. 15km a5km |a6 bendera jalan pancing ) | mencegah ds. purwokerto 2x470m so0. .000o| 2x47om jembatansungai urusan memperlancarlain ds. purwokerto 4mem ammem jembatan rejosari ' '| memperlancarlain ds. purwokerto 4mem yoo mem jembatansugai blazon memperlancarlain ds. purwokerto 4mem ammem (so normalisasisungai blazon memperlancar ds. purwokerto 400mam 400m3m normalisasi sungai gempol ' ) '| memperlancar ds. purwokerto 4000m 5o0. so0. 400m perbaikansenderankai ' meningkatkan ds. rejosari 50m .0o00.o0oo| s0. pengecoran pengaspalan meningkatkan ds. rejosari 1000m 00m bendera tersier menuju ) mencegah ds. purwokerto 250mm| 250mom peninggian senderansungai | mencegahluapan ds. purwokerto 20mx2km| 20mx2km normalisasisungai kutukan memperlancar ds. purwokerto 2000m 2000om recap senderansungai ' ) | mencegah ds. purwokerto 2000m 200m normalisasisungai ' melancarkan ds. purwokerto 1000mx3 3o0. .00o| so0. 1000om3 normalisasisungai ds. ' melancarkan ds. purwokerto 500m8m| 500m3m (so pembangunandanpenahan penahanerosi ds. penjamin unit suit gorong gorong ds. sidorejo peningkatan derajat kesehatan o(rt.o1rw. ,6x24m| 06x24m (s2 normalisasisal. air ds, sidorejo peningkatan derajat kesehatan rt.04rw. ,6x400m| o6doom |s3pembuatangorong2 peningkatan derajatkesehatan (rt.08rw. ,6x75m| 5o. .00o0o| 06x75m |s4pembuatangorong2 ds. sidorejo peningkatan derajat kesehatan o(rt. rw. ,6x75m| 06x75m |e5perbaikanjembatan ds. sidorejo |kelancarantransportasi 'o ) rt.0srw. 86m yoo 86m aa, aaa selatan jalan poros desa magelang kelancaran transportasi desa magelang wangsa sedang kesssilinndsnsstins iiibosii mnlndebis mann 5c2 san odi missing ben dan dsn men goa denn grogol percil key sasukdbasdn inledsniasludisnn "30rb nona mdisninad bening din dsn benunnnnnn dnn con sidomulyo sidomulyo ibi bibostssssdhaniss men inleisisdeksnsisibitiin bca nugini kena eng bcs ons men ben percil bbm gnssknd kesinsiinsnidininnnn posbsindibi edisi kena kena moses men sis men bendera gesta intelek dnggknnn nun din din denda dog bnn percil lanjutan pengecoran jalan rabat penghubung antar desa desa jerukgiling beton jalan tem,bus desa kedungsuren ekssdhsssi ksissiostnbeioinnan meski bca ben ann men ncsni din debian osis can assad diss mana bnn dos ben beban bot besi dak ganti kena dang spons kena ben wssdastiski betiinindi acuan dugaan pennnnnnnn denda das lain pen berbisa batin bnn eksis yi: dedak kennnnngn denga spons kena ben rw bekasi betina 7luar mug naga pennnnnnn dennnnna dog inan pen debusisloitend gisiniesiniehsi nun dasar gssssnti mennnnngn dana dong kena ben kebun dntisllotnisibnn tt: desa bangga pennnnnnn pena dns dengsonnn pen bebsssisloibesndnd betina tv" boga dang mennnnnnn dana kena pen rw bbb cases balita dgn dinas penuaan dennnnna danos osi dengan pen rw05 aan esa seat napas aman pendanaan. pem seoesof jap seo kedungsuren s d desa sidomakmur kedungsuren kdnsisissnbndiss dbs dana dingin pennnnnnn pena pengisi dingin dangan pen kedungsuren lina geli nina oce dog bennnnnnnan banning genus ca benngnnnan kedungsuren ,75m ,75m aspal jalan perlu antar dusun desa 500x sidomakmur pandangan pasangan gorong gorong depan balai desa sanitasi desa 200x2 200x2 sidomakmur pandangan . aaa (2olk kecamatan skor lo. yoo yoo nasa esa koi man men pen ds. gentinggunung gentinggunung gin siksaan ppa mia kena minang kec pan keegan genting dansa masakan ad dosis dan man dan isi men pesarean denda istana dan sia dosa ann dengan dcisdassi minta ben dea pen dsn. geor beonsissstlhntondonnnn gesta sisian dingin oasis kenanga denda dang eni kota nnn pen kargo rabat beton jalan peningkatan kualitas jalan ngargosari x3m 800x3m melingkar surugajah wosssssikhesslos lisa bulan bensin miss dena pen dgn pen guyok, geos pembangunanjembatan menghubungkan jalandusun harjodowo: 10x x3m jioxgenderanbahujaan |peningkatankualitasjaan harjodowo: x1,5m | n5x15m bbb kloset islisosaasbsbes sulu betis men messsssss msosdad kiss men (ads men balong bbb mnsssslbsi nan sein dan ben dna daa pen gandrung sssststlsssbos mos bisisinisiibnilissingn purna dugaan kon gsosinad bonus din dong menungnnann bis bnn sumenep losbesssssdlani nlibdiduntbbide nan p2 dana ana assess dsn menon dan ben sumenep planar id6ssssnsbani risiko isbissssbskdsnn sii koloni kena ben diss masi mean bone ben semilir bbb kebinasaan osn mensos ben ben nasi ben dosa ben sambikerto bendera kali aji ' |peningkatankualitasjaian kalibogor: rw. 1000x1 joox ii7 pengaspalanjalan porosdesa |peningkatankualitasjaian tambakrejo: | jaooom pembuatanembung |penyediaanair tambakrejo: 8ha jaha kssssssskasddasdossk islisdssdunsikiks egg ben lgs men ben tambakrejo senderanbahujalan |peningkatankualitasjaian tambakrejo: | jam2 | mlosissbesisbsststosscsi bsbdinbdsdhsisdissdl benih dana ann dna dana temanggung pengaspalanjaan |peningkatankualitasjaian peron harjodowo 1000x3 ooxggm pemeliharaan jalanaspal |peningkatankualitasjaian desa peron x3m| mooxgm ibi mbossntiniland bnn sllsslbsshda kan eng din kenangan ben gondoharum rabatbetonjalan jpeningkatankualitasjaaan peron rabatbetonjaaan |peningkatankualitasjaian damarjati ' | perkerasanjalan |peningkatankualitasjaan tampingwnano perkerasanjalan(tanah) |peningkatankualitasjaan sukorejo | e5500. poo rabatbetonjalan |peningkatankualitasjaan pulosari t0000000| (ol rabatbetonjaaan |peningkatankualitasjaan kebumen | @es. perkerasanjalan (telah) |peningkatankualitasjaan ngadiwarno perkerasanjalan(tanah) |peningkatankualitasjaan gentinggunung | senderanbahujaan |peningkatankualitasjaan purwosari angan aninekaruan ppennekaniatanjaan. pare desk das sukorejo bbm asibbssbusi islibsbusskiden debian kena diss king das ben sukorejo agen dannekartarah ppernekaan tatanan pare desa ben sukorejo maesa likes bnn kaa dong kssoninad bening diss menu bringinsari bringinsari posisi ibis? bin kena diss din ben asi men denda kalibaru mafia (nlibesnsidnnbuka ongnnna minssosdinad binus menunya nanga pagaruyung pagaruyung |ao peningkatanjalan damarjati peron peningkatan kualitasjalan ' damarjat: peron | setibaiassn islibsibnbsdetebnnnn 5x 7bn kennnnn minndioninad benunnnnngi dicsinnd kena gentinggunung gentinggunuambakrejo tambakrejo nge" osdnintnta mikonslaotainmon men mssnsanai bank dong disco mennnnnnn dengan ben menyinggung gentinggunung li purwosari purwosari rehab bendung saluran kanan |peningkatan produksi pertanian ngadiwarno | soo. | poo rehab bendung pulosari ) ) |peningkatanproduksipertanian pulosari ' | s00. |a7 pembuatan bendung kali wayang |peningkatan produksi pertanian ngargosai | s00. ingatan (tie 5inan pena dsgsgngaa enya penanda perannya senna dan pen perancah |a9 rehabbendung jambu |peningkatanproduksipertanan kalipakis | poo (s0 pembuatan bendung aji jonggol |peningkatanproduksi pertanian kalibogor | rissbosssndssbos mibssslsksmlinu bin dea dcssosansi men ben dili men dan ben 00tmbananstnka miskin irinn iain pena dsa enya dennnnna daunnya senna dengan pen getas rehab bendung miri damarjati ' |peningkatanproduksipertanian damarjati | s00. |o poo pembuatan bendung kepik |peningkatanproduksipertanan tampingwinarno | s00. akan setan sangan (pemakan pesakapatanan aman desa mama sal. uban pembuatan bendung randu |peningkatanproduksipertanan damarjati | s00. pembuatan bendung padang |peningkatanproduksipertanian pesarean | s00. pembuatan bendung dayung |peningkatanproduksi pertanian trimulyo | s00. perayaan desain hanan (pemakan pesukapatanan ama tes jaman muda iso rehab bendung &saluran ces |peningkatanproduksipertanan genitinggunung | s00. rehab bendung sempu |peningkatanproduksipertanian tampingwinarno | pembuatan bendung gunung |peningkatanproduksi pertanian ngadiwarno | s00. rehab bendungtalang |peningkatanproduksipertanan kalipakis | pembuatan bendung kranggan |peningkatanproduksi pertanian trimulyo | so0o. rehab saluran gending |peningkatanproduksipertanan kalibogor | (s6 rehab bendung bongkol |peningkatanproduksipertanian ngadiwarno | so0. pembuatan bendung sonjo |peningkatanproduksipertanian ngadiwarno | rehab bendung pete |peningkatanproduksipertanan ngadiwarno | is9 rehab saluran geor |peningkatanproduksipertanan mulyosai | iro rehab bendung puluhan |peningkatanproduksipertanan pulosari | so0. rehab bendung kajar |peningkatanproduksipertanan tampingwinarno | s00. rehab saluran tegalsari ' |peningkatanproduksipertanan peron | s00o. rehab saluran jamban |peningkatanproduksipertanian peron | s00. rehab bendung jangkrik |peningkatanproduksipertanan peron | s00. rehab bendung memblok |peningkatanproduksipertanian peron | s00. rehab bendung saluran duren |peningkatan produksi pertanian kalipakis | rehab bendung saluran duren |peningkatan produksi pertanian kalipakis | rehab saluran aji ' |peningkatanproduksipertanan kalipakis | so0. rehab bendung saluran dowo |peningkatan produksi pertanian kalipakis | s00. iso rehab bendung gantung |peningkatanproduksipertanan harjodowo | s00. i81 bendera kalian |peningkatankualitasjaan kalibogor ' | taluddanirgasi ipeningkatanproduksipertanan damarjatssi ikan dna wibosisssissd kong dan das sambikerto pembangunan saluran irigasi ' ) |peningkatanproduk ' ) ) pesan | |o yoo mms enak intaksnshibdnbasan kan diss pen dea dasi men ben men menuju smp weberi. harian salinan kesal man ana resesi manning dna fi kec. weberi. dipelihara kec. weberi. pengaspalan jalan wungurejo kel panjang jalan yang ditingkatkan jalan wungurejo rowobranten kec. ringginarum rowobranten kec. ringginarum san ra. ong penang aan yang dasi aan joss ra@agar lingkar selatan selatan kedungjati kec. ringinarum. kedungjati kec. ringinarum. kec. ringinarum. nger kec. ringinarum. kec. ringinarum tejorejo kec. ringinarum rowobranten kec. ringinarum. rowobranten kec. ringinarum. jalan penghubung rowobranten panjang jalan yang dipelihara rowobranten wungurejo rehab) kec. ringinarum wungurejo rehab) kec. ringinarum rehab jalan cepogo mulyo panjang jalan yang dipelihara cepogo mulyo gemuk. jalan produksi pertanian ds.| panjang jalan yang dipelihara ds. rabatbaton nana kali nisn desa ann pengadaan rabat beton) kec. ringinarum esa nor penangkapan yng dominan tanam seong paca ringinarum ringinarum li weberi kec. weberi rabat beton desa terataimulyo kec.| panjang jalan yang dipelihara desa kec. weberi senderisasi desa manggungsari kec.| panjang jalan yang dipelihara desajalan tembus ds. pagerwojo dusun| panjang jalan yang dipelihara ds. pagerwojo planar desa pabean makanan dusun planar desa pabean makanan aanamatlonat dusun better atara danyang asinan tenetamamse beseoseaj renang tambakrejo lewat dusun better bbm fire nata kaban lini ben ben ann men pen men lewat nio ds. purwogondo. pengaspalan jl. parakan karangsari| panjang jalan yang dipelihara parakan wonosari pengaspalan jl. tamansari panjang jalan yang dipelihara tamansari parakan kec. wonosari parakan kec. wonosari perbaikan jl. sendang dawuan panjang jalan yang dipelihara jl. sendang kebonsari dawuan kebonsari perbaikan terataimulyo kec. panjang jalan yang dipelihara terataimulyo weberi montongsari kec. weberi montongsari fi kec. weberi perbaikan saluran irigasi dukuh| panjang saluran yang dipelihara dukuh tambakrejo desa tamansari kec. tambakrejo wonosari. desa tamansari kec. wonosari. perbaikan jalan desa kedungsuren| panjang jalan yang dipelihara desa kac. kaliwungu selatan kedungsuren kac. kaliwungu selatan perbaikan jl. desa sumberagung| panjang jalan yang dipelihara desa kec. weberi desa tejorejo kec. sumberagung ringinarum. kec. weberi desa tejorejo kec. ringinarum. bmn mak sans inaidasidnstise kun missing ben ann diss kenunnnnnn enggang ken terataimulyo terataimulyo han ekmanii mantan tasik desi mana dosa gerbong gerbong karangan sino karangan sino ilosishesbosndissbdia jebaiaidiibdnsbiss bodi kena assisi kena kena dasi men ben denn kidul jena akan penang tata yang wana nagari ras semasa sukodadi aneh pencar pencame sento kaliputih sento bbb nitsinisihtaiktl kebabsisibssbsssin polisi nosi kena diss kena ben dasi men dengan ben bbb esdmumssisssinn kebab ind kena ben pena pen ben ben getas getas maesa inabesaaabadnsi an kun miss kena eng menu bening bening ide mutu kebaktian kanan diss ben ana dice menu eng dan ngresepbalong ngresepbalong perbaikan aspal alpen jalani panjang jalan yang ditingkatkan desa botomulyo kabupaten dari jalan palapa iii desa s d gondang botomulyo s d gondang pembangunan bendera irigasi jalan| panjang jalan yang dipelihara desa tandem belimbing desa tandem kec. sepiring kec. sepiring pembangunan bendera irigasi panjang saluran yang dipelihara dukuh podowaras dukuh podowaras desa desa wonosari kec. sepiring wonosari kec. sepiring perbaikan aspal alpen jalan palatal panjang jalan yang dipelihara desa botomulyo desa botomulyo kec. sepiring kec. sepiring bbb amanda inbaisdaksisibdnntisn kena dos ben dana dasi men men men kalirejo singorojo singorojo pangan aan nerve bong penangan yng daan aan joss pra limbangan limbangan seb kalsel suren kalsel aman anang paman hanya pelan parents yoo kalibaru lanjutan panjang jalan kabupaten melanjutkan| panjang jalan yang ditingkatkan desa tambakrejo pengaspalan jalan dari desa sampai dukuh tambakrejo sampai dukuh tambakrejo desa tambakrejo desa tambakrejo kec. tambakrejo kec. sukorejo sukorejo jalan dari dukuh piringan menuju panjang jalan yang dipelihara dukuh piringan desa pesarean untuk pemeliharaan menuju desa desa trimulyo kec. sukorejo pesarean pemeliharaan jalan desa harjodowol panjang jalan yang dipelihara desa harjodowo menuju desa pakistan menuju desa desa pakistan genting gunung kec. sukorejo desa genting gunung kec. sukorejo pemeliharaan jalan dari desa panjang jalan yang dipelihara pemeliharaan pakistan menuju desa ngargosari jalan dari desa kec. sukorejo pakistan menuju desa ngargosari kec.emeliharaan jalan dari desa getas| panjang jalan yang dipelihara desa getas bawang sampai desa bangunsari bawang sampai kec. pagaruyung desa bangunsari kec. pagaruyung pemeliharaan jalan dari desa getas| panjang jalan yang dipelihara desa getas bawang menuju desa parakan bawang desa sebaran kec. pagaruyung parakan sebaran kec. pagaruyung jalan poros desa dari dukuh| panjang jalan yang ditingkatkan dukuh ngadiwongso desa ngadiwarno kec. ngadiwongso sukorejo menuju desa gondoharum desa ngadiwarno kec. pagaruyung kec. sukorejo menuju desa gondoharum kec. pagaruyung jalan utama dari kecamatan| panjang jalan yang dipelihara jalan utama dari pagaruyung menuju desa kecamatan kebongembong kec. pagaruyung pagaruyung menuju desa kebongembong kec. pagaruyung pemeliharaan jalan utama dari desa| panjang jalan yang dipelihara pemeliharaan bangunsari menuju dukuh kalibubak jalan utama dari desa kebongembang desa bangunsari menuju dukuh kalibubak desa kebongembang rehab jalan lingkar obyek wisata| panjang jalan yang dipelihara dukuh curug dukuh curug desa curugsewu kec. desa curugsewu paten kec. paten jalan produktif pertanian dari desa| panjang jalan yang dipelihara desa parakan parakan sampai sendang dawuan sendang dawuan jalan sendang dawuan sampai| panjang jalan yang ditingkatkan sendang desa kebonsari kec. wonosari dawuan desa kebonsari kec. wonosari ate 2sbikssbusik baka kena ann dosssissgl ben das men trayek han badan alon nina nan isl menanam nan trayek perbaikan jalan alternatif menuju panjang jalan yang dipelihara kec. wonosari pariwisata pantai sendang kucing kec. wonosari dari desa bulak hingga lokasi pantai jembatan alternatif penghubungipanjang jembatan yang dipelihara kabupaten kendal dengan kab. batang untuk lintas sungai kali kuno desa gempolsewulea bnn klas aini mnnnnnnn dana disisi kena bnn diss bnn irigasi pertanian dukuh perbaikan jalan karang kembang panjang jalan yang dipelihara desa karangsari desa karangsari untuk melancarkan lalu lintas perbaikan jalan kentongan ds. panjang jalan yang dipelihara ds. karangsari karangsari guna melancarkan lalu lintas perbaikan jalan irigasi menuju kel. panjang jalan yang dipelihara ds. ketapang candidato ds. ketapang guna melancarkan lalu lintas jembatan dan gorong gorong ds. panjang jalan yang dipelihara ds. sukodono 3x8m sukodono guna melancarkan lalu lintas pembangunan jalan usaha tani panjang jalan yang ditingkatkan ds. orang orang getas ds. orang guna melancarkan lalu lintas peningkatan jalan jeruk orang panjang jalan yang ditingkatkan jeruk orang 1000m troppo ds. orang guna troppo ds. melancarkan lalu lintas orang peningkatan jalan menuju| panjang jalan yang ditingkatkan ds. banyudono banyudono ds. banyudono guna melancarkan lalu lintas pengerukan sungai gendong| panjang saluran yang dipelihara ds. karangsari karangsari ds. karangsari guna melancarkan irigasi pembuatan bendera irigasi ds. petisi panjang saluran yang dipelihara ds. jetis guna melancarkan irigasi perbaikan jalan karangsari| panjang jalan yang ditingkatkan ds. karangsari bandingan ds. karangsari guna melancarkan lalu lintas cover era esa mabes dus dna dsn kena dea dansa pen kena pen guna melancarkan irigasi pembuatan jalan produksi ds. panjang jalan yang dipelihara ds. banyudono 3x300m banyudono guna tersedianya prasarana pertanian pasca panen pembangunan saluran irigasi ds. panjang saluran yang dipelihara ds. jeruk 1x40m jeruk guna melancarkan irigasi ios missed mnenbsssinn kababebnsnsbid eksis mua dsn pena dana messy pen kena pen kumpulrejo han ne aan iaslikenssatad man ncs mana mana miss man kecamatan patron patron dibandingkan kabupaten sekitar, capaian indeks pembangunan gender ipg) kabupaten kendal pada tahun lebih baik dari kabupaten batang dan kabupaten pekalongan namun lebih rendah dibandingkan ipg kabupaten semarang kabupaten temanggung dan provinsi jawa tengah sementara bila dibandingkan dengan kabupaten kota se jawa tengah, maka ipg kabupaten kendal berada pada urutan ke dari kabupaten kota. kec oki ira kol led (kel a22 too ton espppeliserperieses psa ebp bpi bei pora bbi onl ssi" sasa 23a sid ss$ 8g3 gambar indeks pembangunan gender kabupaten kota jawa tengah tahun sumber: kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tahun aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib pendidikan gambaran pelayanan pendidikan anak usia dini paud) indikator keterjangkauan pelayanan pendidikan anak usia dini adalah angka partisipasi kasar apk). apk paud tahun mengalami penurunan jika dibandingkan tahun dimana pada tahun menjadi sebesar pada tahun penurunan apk paud ini bisa terjadi karena menurunnya kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan usia dini. rasio guru terhadap jumlah murid cenderung meningkat dimana pada tahun satu orang guru melayani murid. kondisi ini menunjukkan ketersediaan guru paud yang semakin memadaiembatan desalpanjang jembatan yang dipelihara perbaikan tunggulsari rt. rw. jembatan desa tunggulsari rt. rw. bantuan pembuatan saluran air panjang saluran yang dibangun desa 150m sepanjang meter mojokerto desa mojokerto bantuan pengaspalan dari sapi panjang jalan yang dipelihara desa wonorejo meter sampai balai desa wonorejo sepanjang meter akan ata dosa bapa nan mayang asinan desa sampel beseocaj resah bendera jalan desa darupono bbb mid isibsssss bakso 7nyasdibsi ben ben dana dsn men men kec paten paten n.a lil sektor lo. bidang bina marga | pada saluran troppo kiri (depan toko ada) kena glenn munna dan pun dengan pena pada saluran troppo kanan (depan kantor dprd kab. kendal) bbb dnsibsssisessntasks kelainan kena bsc: kena denda dua mana ds dee pemampatan jek| jesse fase yoga fame patungan bbb iosikssisisssiknska (nbabsiiindnistonsn kena ks kena betis benar kets men dr bebas pada batas kota timur kota kendal tere yoo yoh bidang sumber daya air normalisasi saluran induk bodi kiri panjang saluran yang dinormalisasi desa raharjo gemuk ann kanan kecamatan sambongsari, ann kec. weberi memutar pembuangannya krama kangen dora phooooooog) jhoooosogf, test jakarta pembuatan alur pembuangannya kec. pegangan ann kec. ngampeonservasi das kendal jumlah das yang dikonservasi desa wonosari paket paket kec. pegangan, kec. ngampel wootbana 2nd) ? wia maa kosi maa beli moses kosan disusun kec. ngampel betisibnisbesssisinb sendi ester dengan mean metana menon betina panenan dannnasanan disana li disusun kec. ringinarum ded embung kali mati lantaran jumlah dokumen perencanaan yang ds. lantaran paket paket sama dias koi doi misa kei selatan trr yoo yorunways yoo (penataan ruang lo. |anos| joi nas cipta karyadantataruang yoo yoo perkantoran dpssssindaelinid mossdinissilndtnisakl uan bangga pena pena dns dana ogan pen kab. kendal dis dan boca bisa daya air listrik telepon selama bulan kab. kendal penyediaanjasa pemeliharaan dan terbakarnya stok kendaraan dinas cipta bln bln perijinan kendaraan dinas dinas operasional kab. kendal operasional bui osssbandnssnsttae 20gb aji bangga mennnnnnn pena dsa danny ond jan dan kebersihan kantor kab. kendal mssnssa ganda koki moi enne senna moo mania bosan kab. kendal bisa pe1212 x engan nan anjing dng sin pena pena dns eni onl dan penggandaan cetakan dan foto copy kab. kendal etik bandang undangan. kesatuan pewngangurgangan ikat kemaren soo poo deep voodoo0l peraturan perundang undangan peraturan perundang undangan kab. kendal pstssssidissidssdimisi beintnibebisinais bangga menenun pena ann london kab. kendal rapat rapat koordinasi dan konsultasi itercukupinya biaya perjalanan dinas dinas cipta bln bln dalam dan keluar luar daerah selama tahun kab. kendal ann kab. kendal aaa aaa aaa program peningkatan sarana dan wnsssssssatsstbskikas ebssludbad urjinnn dsn kena dang desnsssssl kena kesenian desa perkantoran kab. kendal min mei ska belntininbodasinsni dedi dosis menenun dana dosa kena lesbian mass peralatan dan mesin kab. kendal bbb nlansasaa besanbanisi 2300n ujian dok gsdl kena dna gssssid kena kesan desa dan bangunan dan stadion kab. kendal bmw msi nlssdasn beilininbodinbodni 3nn dasi masa menenun dana diss known versi osssasa tetap lainnya kab. kendal aaa aaa aaa |1logo3| program peningkatan disiplin aes000. ae5. bia aatndsssa unininbiadissslas "tor asian dengan dana dasa kan dekan sasa perlengkapannya kab. kendal pdh pengadaan pakaian kerja lapangan terpenuhinya pakaian kerja dinas cipta stel stel lapangan kab. kendal pakaian pakaian kerja kerja lapangan lapeta asi miiadsasiaad kanan nan nan umum utd kendal a.n aaa program peningkatan kapasitas peter alata sem sma oom anm kab. kendal .cukupinya penyusunan laporan dinas cipta buku buku monitoring evaluasi dan pelaporan tercukupinya penyusunan laporan dinas cipta bln bln nee coc doi kegiatan dinas pesta dan dita mes jangka menengah rpm) rpm dinas kab. kendal penyusunan dokumen sistem tercukupinya dokumen sistem dinas cipta pengendalian internal pemerintah pengendalian internal pemerintah kab. kendal spip) (spip) lo. program peningkatan pelayanan dan kamar maa pap psp pem ban ella kas dan bata man koba administrasi perkantoran kegiatan kab. kendal pns notssdisusiud bama 2sn obi moss ben dana moss menon beban mas perkantoran kab. kendal ios matta ann his mana essai mada satuan bangunan index bahan bangunan. kab. kendal aaa aaa aaa "sl bisa pekerjaan umum | yoo yoo program pembangunan saluran drainase gorong gorong amnashornggowg besnaeomesorong pee drainase gorong gorong drainase gorong gorong hassan inn selo sal man eksis man kaca mana man bisa gorong drainase gorong gorong iii yoo kecamatan rows yoh saluran drainase pojoklor desa terbangunnya saluran drainase pojoklor desa 150m prioritas iadassskos inisiasi sendi bisik dssisnnad ben dengan dasa kiss bnn denn kecamatan rna oo oo o o| ooh men pia dan dan karangan rt. rw. drainase gorong gorong rt. rwrainase dukuh kreteksari terbangunnya saluran dukuh kreteksari 500m ipni ds. kaliarandugede rt. |drainase gorong gorong ds. kaliaranduged rw. rt. rw.o1 rt. rw. rt. rw. iii ll. kecamatan gemuk ooh pembangunan drainase terbangunnya saluran drainase gemuhblanten 200m gemuhblanten pembuatan saluran drainase terbangunnya saluran drainase jenarsari utara 1750m jenarsari utara iii lo. kecamatan kendal aaa aaa penutupan saluran jembatan terbangunnya saluran drainase pegulat ipni pegulat ag. aaa kecamatan amp loh perbaikan saluran drainase terbangunnya saluran drainase bojonggede 1000m bojonggede n.a aaa aaa kecamatan pagaruyung koo too ooh pembangunan drainase kerikil, terbangunnya saluran drainase kerikil, rt. ipni rt. pembangunan drainase terbangunnya saluran drainase pegergunung, .6x0.3x180| ipni pegergunung, sokokarang sokokarang ja, samgat ana nan tenang mandiri ann gorong gorong peningkatan kesehatan lingkungan troppo pop kendal aaa aaa aaa aaa usulan tambahan dari dprd aaa aaa aaa bantuan pembuatan selokan dari rt|terbangunnya saluran dan paket dan rw. desa rangsang |drainase gorong gorong rw. desa rangsang aaa aaa aaa program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya pembangunan jaringan air bersih air tersedianya sarana air bersih yang kab. kendal unit unit minum dak infrastruktur air minum |memadai penunjang pembangunan jaringan air tersedianya sarana air bersih yang kab. kendal unit unit bersih air minum dak infrastruktur memadai air minum aarogram pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah pemeliharaan dan pembersihan terpeliharanya sarira air limbah kota kendal, kaliwungu, boja bmn bissintibobanbebdisin besi habis diss din dana dsn men ben perkotaan wilayah utd utd pengadaan air bersih dan sistem tersedianya air bersih bagi ds. sidorejo paket doo perpipaan masyarakat kec. rangsang prioritas pupuk nd pendamping spam pelabuhan tersedianya air bersih bagi tpi tawang, tpi lokasi perikanan masyarakat sendang kucing, tpi bandingan ecamatansn rose loo yoo sarana air bersih banjaran getas tersedianya air bersih bagi getas unit mosssisasnssibassilantati 07rlisilisd dominan dingin diss ben dana ben ben men ketstssisshbassldsss ibontbts nnn diss dinas dengan dosis senna ben masyarakat bbb bslisbadsssaninsisisn bebisssislidin disnngn deng sisi ben kena dang men ben suruhan mp ebainbadasbon inlisilonslidimn gosibalinii kajian mitnsissinsd kena denn dosis men eng kalibaru bbb sashsbasiskdasiscskhin igshid dengan issn ssissnti ben ben dgg anti denda men bendo masyarakat . aaa kaca atankangkung | yoo pengadaan sarana air bersih ds. tersedianya air bersih bagi ds. unit ipni sendangdawung, sendang masyarakat sendangdawung, wetan, dayung dan sebe sendang wetan, dayung dan sebe kecamatanpatebon lo. yoo pembuatan spal ds. bangunrejo peningkatan kesehatan lingkungan ds. bangunrejo 2x200m lari kec. patron rto1 kec. patron rt01 "pp kecamarawparcan lil kecamatanpatean isi sind nnn t72 57c0e5ad madi dong bnnnnnnnnnna denda dna wonorejo desa wonosari masyarakat desa wonosari kecamatampuantungan ppp kecamatanplantungan mp2 eri ban ndisteisoskdisnbssk sein kas angin dnn gonad bening bnn pen dkh. majas ds. mojoagung ds. mojoagusumur resapan peningkatan kesehatan lingkungan mojoagung mojoagung pembuatan saluran pembuangan air peningkatan kesehatan lingkungan dkh. watuputih 170m dari masjid dkh. watuputih ds. ds. wadas wadas n.a aaa kecamatan sari koo too oo) pengadaan air bersih rt. rw. tersedianya air bersih bagi rt. rw. unit lari desa bulak masyarakat desa bulak pembuatan sumur artemis tersedianya air bersih bagi desa ipni gempolsewu desa gempolsewu masyarakat gempolsewu ag. aaa aaa aaa kecamatan sepiring too oo) bendera saluran desa juwiring, peningkatan kesehatan lingkungan desa juwiring, 600m ipni blok gembyung blok gembyung pembuatan spal korowelanganyar peningkatan kesehatan lingkungan korowelanganyar 600m ipni batas korowelangkulon batas korowelangkulon iii kecamatan boja yeo ooh pmb. sumur artemis ds. banjarese tersedianya air bersih bagi ds. banjarese paket masyarakat nn. aaa aaa aaa kecamatan limbangan oo) pembangunan sarana air minum tersedianya air bersih bagi krajan jatisari unit lari krajan jatisari masyarakat aaa aaa aaa kecamatan kendal aaa ama spal buangan peningkatan kesehatan lingkungan 400m2 425000000jpi pembuatan spal langenharjo peningkatan kesehatan lingkungan langenharjo 300x ,30m 20000000feri yoo pembuatan saluran spal ketapang peningkatan kesehatan lingkungan (ketapang 750m2 25000000fpi poo lil spal kebondalem peningkatan kesehatan lingkungan kebondalem ze000000lari yoo spal banyudono peningkatan kesehatan lingkungan 1050m 3a250000fpi spal candidato peningkatan kesehatan lingkungan 80000000feri aaa aaa aaa kecamatan ngampel aaa jam j6. pembuatan selokan spal sipayung peningkatan kesehatan lingkungan sipayung . ae aaa kecamatan kaliwungu aaa aaa ann saluran pembuangan air limbah peningkatan kesehatan lingkungan kutoarjo ,5x300m pop kutoarjo pembangunan spal rw peningkatan kesehatan lingkungan rw 1500m ipni sarirejo sarirejo saluran air limbah lengkong peningkatan kesehatan lingkungan lengkong 1000m lari wonorejo wonorejo aaa aaa aaa aaa kecamatan weberi deg inn aaa aaa ga, uatan spal desa sambungsari peningkatan kesehatan lingkungan desa 100m sambungsari pembuatan spal desa sidomukti peningkatan kesehatan lingkungan desa sidomukti 100m do0000000| iii lil kecamatan pagaruyung iin aaa aaa aaa aaa rehabilitasi perpipaan air bersih tersedianya air bersih bagi surokonto wetan |pri surokonto wetan masyarakat pipanisasi air bersih kebongembong, (tersedianya air bersih bagi kebongembong, jari pop gajahan masyarakat gajahan iii kecamatan rangsang ooh pembuatan saluran limbah peningkatan kesehatan lingkungan ds. rejosari lingkungan pemukiman ds. rejosari nnn spal ds. sidorejo rt. rw. peningkatan kesehatan lingkungan ds. sidorejo rt. pop rw. spal ds. sidorejo rt. rw. peningkatan kesehatan lingkungan ds. sidorejo rt. rw. aaa aaa aaa saluran pembuangan air desa peningkatan kesehatan lingkungan desa sidomulyo sidomulyo ag. aa, aaa aaa (li kecamatan sukorejo loh saluran air bersih bringinsari tersedianya air bersih bagi bringinsari dsn. semilir masyarakat dsn. semilir . aa aaa kecamatan kaliwungu aaa aaa perbaikan selokan jalan panduan peningkatan kesehatan lingkungan jalan panduan 12x pi2 krajankulon krajankulon 1500m aaa aaa aaa aaa ane mandiri pembuatan spal ( nd) peningkatan kesehatan lingkungan desa lantaran meter kecamatan kaliwungu selatan st." usulan tambahan dari dprd aaa aaa bantuan air bersih untuk masyarakat| peningkatan kesehatan lingkungan desa paket desa kedungsuren kedungsuren sanitasi pembuangan limbah ds.| peningkatan kesehatan lingkungan ds. rowobranten paket rowobranten kec. ringinarum kec. ringinarum pembuatan sanitasi dukuh ngebut| peningkatan kesehatan lingkungan dukuh ngebut paket wonorejo wonpal ds. balok guna peningkatan kesehatan lingkungan balok kec. menjadikan lingkungan bersih, kendal indah, nyaman spal ds. candidato guna peningkatan kesehatan lingkungan ds. candidato menjadikan lingkungan bersih, kec. kendal indah, nyaman spal banyudono guna| peningkatan kesehatan lingkungan banyudono, kec. menjadikan lingkungan bersih, kendal indah, nyaman perbaikan saluran limbah lingkungan| peningkatan kesehatan lingkungan desa tambakrejo paket desa tambakrejo kecsiberut paket dusun siberutesa piaraan paket desa piaraan sebaran kec sebaran kec pagaruyung pagaruyung perbaikan saluran limbah lingkungan| peningkatan kesehatan lingkungan dsn perancah paket dsn perancahkauman rt1 paket dusun kaumansn sirapsari paket dsn sirapsarisepanjang paket dusun sepanjang desa kebumen desa kebumen perbaikan saluran limbah lingkungan| peningkatan kesehatan lingkungan dusun laban paket dusun laban desa bangunsari kec desa bangunsaripaket dusun donomerto desa ngadiwarno donomerto desa kec sukorejo ngadiwarno kec sukorejo nata serangan peringatan kenalan kekangan pagar kej dress bessa@p desa weberi kec weberi weberi aaa aaa aaa program pembangunan infrastruktur nia seakan men dong dana beton emosi koni kini dengan kes wisntsld tinta mnn (c7 dlintian wnsnnunnnnn kasus dugisnnna pena dsa menennnnn pen dog sehat dan tertata bpsintakesssabintinsd sesinkii iii wib kena dana dias kena kena diss kab. kendal penunjang kegiatan program terwujudnya link.pemukiman yang kab. kendal paket pembangunan infrastruktur sehat perdesaan pdip7i penataan lingkungan pedesaan pertamanya lingkungan pedesaan kab. kendal 200lokasi lokasi gigi pembangunan jalan lingkungan terbangunnya jalan lingkungan kab. kendal 100lokasi | | i30lokasi lip penunjang penataan lingkungan pertamanya lingkungan pedesaan kab. kendal paket ena perdesaan penunjang kegiatan sanitasi terwujudnya sanitasi masyarakat kab. kendal paket berbasis masyarakat iii lil kecamatan singorojo yeo ooh lil betonisasi getas sekotak pertamanya lingkungan pedesaan kec. singorojo )ppp yoo rehapjalan poros antar dusun getas, itertatanya lingkungan pedesaan kec. singorojo pam genting, getas ngb pembangunan jalan lingkungan pertamanya lingkungan pedesaan kec. singorojo bening . . aaa aaa (li kecamatan paten too ooh rabat beton poros desa itertatanya lingkungan pedesaan kec. paten desa sukomangli li talud jalan desa sukomangli itertatanya lingkungan pedesaan mx1 talud jembatan kampong pertamanya lingkungan pedesaan kec. paten 10mx3m desa sukomangli iii yoo lil kecamatan pegangan aaa aaa aaa aaa, prasarana jalan pavingisasi desa |pertamanya lingkungan pedesaan kec. pegangan puguh dk. krajan rt. rw. pavingisasi jalan desa pucangrejo pertamanya lingkungan pedesaan kec. pegangan rt. rw. aaa aaa aaa lil kecamatan wonosari tin aaa ama hama jalan lingkungan pojoksatu pertamanya lingkungan pedesaan 452500000jpi6& pembangunan pamsimas dsn. pertamanya lingkungan pedesaan kec. wonosari unit ipni wonorejo dusun wonorejo desa wonotenggang a.n aaa kecamatan sepiring aaa aaa perbaikan bendera lingkungan desa |pertamanya lingkungan pedesaan kec. sepiring 500m lari karangan depan kantor kec. sepiring) pengadaan pamsimas air desa pertamanya lingkungan pedesaan kec. sepiring unit lari korowelangkulon rt. rw. aaa aaa aaa aaa kecamatan gemuk aaa aaa pavingisasi sedayu pertamanya lingkungan pedesaan rabat beton memperlancar transportasi tamansari |2x850m |o aaa aaa aaa kecamatan limbangan aaa ama pembangunan jalan wonokerso memperlancar transportasi kec. limbangan lari krajan sumberrahayu tabel perkembangan rasio guru: murid dan apk paud kabupaten kendal tahun sumber: dinas pendidikan kab. kendal, gambaran pelayanan pendidikan dasar indikator keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar yaitu apm dan apk sd mi serta apm dan apk smp m ts. tahun apk sd mi sebesar dan apm sd mi sebesar sementara apk smp m sebesar dan apm smp m sebesar dari data ini dapat ketahui adanya peningkatan apk dan apm dari tahun tingkat sd mi,smt m ts. rasio guru dan murid pada tingkat pendidikan dasar cukup baik. rasio guru sd mi yaitu satu orang guru dibandingkan dengan orang murid dan rasio guru smp m yaitu satu orang guru dibandingkan dengan orang murid. proses belajar mengajar diharapkan lebih baik dengan rasio guru terhadap murid yang semakin kecil. tabel rasio guru dan murid sd mi dan smp m ts, apk, dan apm kabupaten kendal tahun rasio guru maan maa apk) arm sd mi smp m sd mi smp m sd mi smp m sumber: dinas pendidikan kab. kendal angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar jika dilihat dari trend pertahunnya mengalami fluktuasi. pada tahun angka putus sekolah untuk tingkat sd mi sebesar sedangkan untuk smp m sebesar untuk jenjang pendidikan sd mi angka putus sekolah termasuk kategori rendah. sedangkan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan smp m termasuk kategori tinggi, karenajalan gang sukar ds. memperlancar transportasi kec. limbangan kan pep pakis pembangunan takut jalan kelokan pertamanya lingkungan pedesaan kec. limbangan pop pep ds. pakis iii lo. kecamatan kendal tuo perbaikan jalan karang kembang| memperlancar transportasi kec. kendal karangsari pembangunan jalan poros rto5 memperlancar transportasi kec. kendal 600m2 pop rwo2 jeruk iii oo. kecamatan ngampel aaa aaa pavingisasi sipayung memperlancar transportasi kec. ngampel 300m a200000| too pengadaan air bersih pamsimas pertamanya lingkungan pedesaan kec. ngampel unit sumur artemis dukuh grogol rto2 rwo2 ag. aaa aaa aaa kecamatan kaliwungu ooh perbaikan bendera saluran air |pertamanya lingkungan pedesaan kec. kaliwungu jari pop ds. sumberejo paving jalan kumpulrejo memperlancar transportasi kec. kaliwungu ss000000 jpi8 ag. aaa aaa kecamatan weberi loh sender jalan desa sumberagung jtertatanya lingkungan pedesaan | d00000000| yoo iii lil kecamatan pagaruyung aaa aaa jam seb rabat beton patung, rt. rt. memperlancar transportasi kec. pagaruyung den .12m pengaspalan jalan poros ds. memperlancar transportasi kec. pagaruyung bangunsari aaa aaa aaa aaa kecamatan rangsang aaa aaa ama seb plesteran jalan ds. sidorejo rt. memperlancar transportasi kec. rangsang den rw. perbaikan jalan penghubung antara memperlancar transportasi kec. rangsang pop desa rejosari purwokerto, lil paving ds. sidorejo rt. rw. memperlancar transportasi kec. rangsang too ae aaa kecamatan kalsel aaa aaa bendera jalan poros desa desa pertamanya lingkungan pedesaan kec. kalsel pop sidomakmur pasangan li saluran air desa sidomulyo tersedianya air bersih pedesaan kec. kalsel 80m den bendera dan pavingisasi desa pertamanya lingkungan pedesaan kec. kalsel 100m2 sidomulyo aaa aaa aaa kecamatan sukorejo aaa aaa aaa aaa talud jalan sukorejo rt. |pertamanya lingkungan pedesaan kec. sukorejo 200x2aludjalan sukorejo r02 rw. jtertatanyalingkungan pedesaan kec. sukorejo 50m yoo000000000 (jp siaan mainan santana wiratama lingkungan pedesaan kke daerah peran saesesep sets rw. itl oo. usulan tambahan dari ppm naam mama yoo pembuatan jalan lingkungan nd) peningkatan kualitas jalan desa lantaran meter kecamatan kaliwungu selatan usulan tambahandari dprd betonisasi dukuh banyuurip desa memperlancar transportasi dukuh banyuurip paket tegalrejo kec. ringginarum. desa tegalrejo kec. ringginarum tejorejo kec. ringinarum tejorejo kec. ringinarum pengaspalan dusun manggung| memperlancar transportasi dusun manggung paket menuju dusun key menuju dusun kec. limbangan mampu desa peron kec. limbangan rabat beton dusun keboan dan| memperlancar transportasi dusun keboan paket plaosan ds. pages kec. limbangan dan plaosan ds. pages kec. limbangan perbaikan jl. desa dukuh kranten| memperlancar transportasi desa dukuh paket rt. sumberejo kec. kaliwungu kranten rt. sumberejo kec. kaliwungu perbaikan jl. desa dukuh sawahjati| memperlancar transportasi desa dukuh paket rt. desa krajan kulon kec. sawahjati rt. kaliwungu desa krajan kulon kec. kaliwungu betonisasi jl. dukuh bondol desa memperlancar transportasi dukuh bondol paket terataimulyo kec. weberi desa wonotengang kec. wonosari terataimulyo kec. weberi wonotengang kec. wonosari bere iadkaanhasknbsl kelsinbonbisinasias ketat mancing bnn dengan kertasari giling kertasari rabat beton jalan lingkar kopling| memperlancar transportasi desa paket gang desa botomulyo botomulyo kec. sepiring kec.esa karangan kec. sepiring desa karangan kec. sepiring rabat beton jalan masuk utara jalan| memperlancar transportasi desa andes paket masjid desa andes kec. sepiring kec. sepiring merbah singorojo desa merbah singorojo desa merbah singorojo desa merbah singorojo brings desa merbah singorojo brings desa merbah singorojo desa ngarianak singorojo desa ngarianak singorojo desa getas singorojo desa getas singorojo pembangunan jalan dusun untuk| memperlancar transportasi dusun untuk paket jambu desa sukodadi singorojo jambu desa sukodadi singorojo kir anti kelosinbonbisisasiss sinis mitos msnnngd bnn ann diss menu dan dusun bubungan boja boja pembangunan jalan dusun logo| memperlancar transportasi desa blimbing| paket urang dusun ngalarangan desa boja blimbing boja desa tamansari limbangan desa tamansari limbangan mae bata keliisisknsbinisaskas sisi watu monad ben ann senna eng desa peron limbangan limbangan perbaikan jalan dukuh panggang| memperlancar transportasi dukuh panggang| paket atom desa wonorejo atom desa wonorejo pembangunan jalan dusun jumping| memperlancar transportasi dusun jumping| paket neng penumpu koe pabean obtstisssbssn bangsa han enne pena pen kec. paten pembangunan bendera jalan memperlancar transportasi dusun keegan) paket talud dusun keegan rt. rw. rt. rw. desa damarjati kec. sukorejo desa damarjati kec. sukorejo pembangunan talud jalan dusun| memperlancar transportasi dusun balong| paket balong pare desa sidokumpul kec. pare desa paten sidokumpul kec.coran jalan lingkungan dukuh| memperlancar transportasi dukuh wonorejo| paket wonorejo ds. tambakrejo kec. ds. tambakrejo sukorejo kec. sukorejo pemeliharaan jalan dari dukuh memperlancar transportasi dukuh kenyal| paket kebyar menuju desa kalenggangan menuju desa desa tlogopayung kalenggangan desa tlogopayung jambangan kec. patungan dari jambangan kec. patungan pemeliharaan jalan dukuh luwak| memperlancar transportasi dukuh luwak| paket desa jati sampai desa wadas desa jati sampai kec. patungan desa wadas kec. patungan pemeliharaan jalan dari dukuh memperlancar transportasi dukuh ngeres) paket ngeres sampai dukuh seneng sampai dukuh desa jurangagung patungan seneng desa jurangagung patungan pemeliharaan jalan utama dukuh| memperlancar transportasi dukuh sibantall1 paket dibantah desa mendasari kec. desa mendasari patungan kec. patungan pemeliharaan jalan desa dukuh memperlancar transportasi desa dukuh| paket barangan desa mlatiharjo kec. barangan desa paten mlatiharjo kec. paten pemeliharaan jalan dari dukuh memperlancar transportasi dukuh blimbing| paket blimbing desa mlatiharjo menuju desa mlatiharjo desa ngargosari kec. sukorejo menuju desa ngargosari kec. sukorejo dukuh kalisuren desa sidodadi kec. desa sidodadi paten. kec. paten. bbb see ehusinssbea belisininbissskan selissbsii bes konssiss kena kena dasi men ben denny kucing pamsimas untuk desa bulak memperlancar transportasi desa bulak| paket kecamatan wonosari kecamatan wonosari aspalisasi dukuh keegan desa memperlancar transportasi dukuh keegan) paket karangsari kec. wonosari desa karangsari kec. wonosari pembuatan jalan menuju makam ds. memperlancar transportasi ds. jetis 3x200 jetis guna melancarkan lalu lintas bbb mainan das nisinbonbisinasiss iolbstid kesan ncssnad ben menu guna melancarkan lalu lintn kumpulrejo ame banda kebisinbonbissssbs an inn cas ben ann dens menu eng denn bulu gede galak galak rangsang dari utara selatan dari utara selatan bantuan paving gang makam dil memperlancar transportasi desa| desa rangsang volume rangsang meter bantuan perbaikan jalan desa memperlancar transportasi desa turunrejo| turunrejo kecamatan rangsang kecamatan volume meter rangsang bbb maret ereksi slininbndbisssibusan p2720c7 sni man sisi ben dos menu ben ben desa kumpulrejo kumpulrejo bantuan pengaspalan rt. rt. memperlancar transportasi rt. rt. rt. paket rt. rw. desa karangtengah atau rw. desa jalan nusa indah karangtengah bantuan pembuatan bendera jalan| memperlancar transportasi desa paket dari mushola s d sekolah dasar sidomakmur desa sidomakmur ben maen asinan bnn sni mitos massal bnn nan das menu dengan dusun srikuning desa weberi desa weberi desa weberi, kecamatan weberi kecamatan weberi manggungsari kec weberi manggungsari kec weberi bmn massa jess eliisinkndbininaikas watu monndinad bening eng dosen senna wonosari kec wonosari kec wonosari mater adan kelisinbonbisinasias bnn usai atas manna bening ann das senna denn tengiri kec kendal kota kendal kota manor kaisen elisininbinissibas wita minal kena ann dosis senna eng den keren desa kalipakis desa kalipakis bmn make asalan belsinkonbisinasia wita masing kena dosis menunya pesarean kec sukorejo kec sukorejo perbaikan jalan aspal lingkungan dsn| memperlancar transportasi dsn sengon| paket sengon gunung desa plososari kec gunung desa paten plososari kec paten mp7 kmi kebisinbonbissasii mon assisi mata kena dasi men eng denn kaliber kec paten paten bmn bir nbsilsan keliisinkndbinisaikas mnn "basi mas miss ben dosis senna denny bening kec singorojo singorojo bmn mara mba kelosinbonbisinasias bnn mitos mssossingd bening dosen senna dsn progo desa lantaran lantaran maine sha bisinkndbininsibas man isi bisa mssnnad ben inn dias hening den desa plososari kec paten kec(aa aan desa mlatiharjo kec paten kec paten bmn aina asinbnnbiinasia ai mitos mssossingd kena eng dosen kena desa jungsemi kec kangkung kec kangkung perbaikan jalan lingkungan dusun| memperlancar transportasi dusun weblog| paket weblog desa purwogondo desa purwogondo piaraan sebaran kec pagaruyung sebaran kec pagaruyung mai seyoieran ore bebe lbininkndbisinsibusinn 75yandodisi ann ben dana dasi men ben men desa gedong kec paten paten bmn ara neraka keosinbnnbisinasian bnn inai mitos manna bening nan dosen senna desa kali pakis kec sukorejo kec sukorejo desa manggungmangu kec manggungmangu patungan kec patungan dsn gandusari desa kalibareng kec desa kalibareng paten kec paten mane bad lbininbndbisinsibus msn manggis ben ann men pen men dusun sentul desa sukorejo desa sukorejo ben aer liasinbanbiisasian bnn sisi mason missing kena diss senna dan dsn kauman desa sukorejo desa sukorejo asha klbininkndbisinsibus s sadis msc ben benn dasi men ben dan dsn sirapsari desa sukorejo desa sukorejo ben donat keliasinbanbisinasian 222i mason manssninad kena dasi senna dan dusun kemiringan desa trimulyo desa trimulyo pembangunan jembatan dijalani memperlancar transportasi dukuh senior paket dukuh senior desa desa mojokerto kec. kaliwungu. mojokerto kec. kaliwungu. aaa program peningkatan sarana dan big m2s pena pena pena dong kkn dan dan men dan ann dang masal mendanai bus kali moss mana dasa mea men mes dan bangunan merr sunda inksbdkabababslbss kedosbis bonsai ben ann boss kena bini bed karya dan tata ruang hei iatinskebatisn iobsndidebutbabulnbnlilsai desain min nesosssnsd ben donasi men dengan lanjutan) |i3| pembangunan rumah dinas bupati terbangunnya rumit bupati ' kab. kendal unit |unit ran a mommanilanina sensus sesi man kotak men pan donna senin dengan kosbndoi desa meoseorare ibsndisbsndbedhnsssn kedbiin kab sosial ben ann dos menu bini sepak bola kab. kendal missssadonsssibssssslas psi: dosen les mosssgad pen kena dicsansasad kan sisa keciptakaryarasionalisasi wisma haji pertamanya wisma haji dan kab. kendal tahun tahun terbakarnya rekening listrik dan kebersihannya pembangunan gedung dinas terbangunnya kantor dinas kab. kendal unit kependudukan dan pencatatan sipil kependudukan dan pencatatan sipil pembangunan sarana dan prasarana terbangunnya rusunawa kab. kendal unit unit rusunawa kebondalem pengaturan, pembinaan, terwujudnya link.pemukiman yang desa pengawasan, dan pelaksanaan sehat pengembangan pemukiman pdip) pengaturan, pembinaan, terwujudnya link.pemukiman yang kecamatan pengawasan, dan pelaksanaan sehat dan tertata desa penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung dan rumah negara ppm mandiri perkotaan) pengaturan, pembinaan, terwujudnya jumlah kawasan khusus desa pengawasan dan pelaksanaan yang terlayani infrastruktur air minum pengembangan sistem penyediaan air minum pamsimas) bee dosa aceinsbbalnsil dosen micssisiis eng bcs kena col bisa minum perdesaan memadai sslndsbetidis abadi didik uin menahan pena dinas dana dan dina cipta cipta naga aaa aaa aaa aaa kecamatan kawung ikon gen ada pee3 asasi menu nsa nan diss kena pena diss kena pen kuliner wonorejo wisata kuliner as, aaa, usulan tambahan dari ppm angan poo doo penataan kawasan wisata religi mengembangkan wisata religi desa kutoarjo paket kutoarjo nd) sebagai sebuah aktivitas untuk kecamatan peningkatan kesejahteraan kaliwungu masyarakat aaa aaa program peningkatan dan iai emgamanantatutamaen conan pasaman trombon mekar penganganjatanamam pemakan semena meng garam gate pata senooooegl prasarana penerangan jalan umum pemakai jalan ie oss masa abs esa mana kec mana kosi man mana besa pedesaan pemakai jalan ben serta ias gal denda mba penerangan jalan pedesaan pemakai jalan ana pen alunan pera penerangan kab kendal teken dooeoooof doooeoosop perkamen oooooeo| laju jalan umugantian laju jl. raya sukarno iterpeliharanya laju kab. kendal unit unit hatta kendal batas kota timur ketapang s d batas kota barat jambearum perbaikan lpj uarteriweleri |terpeliharanya laju weberi m150unit |a100. |150unit mess basskssaihd ajiinkbsicala did dan diss ben ana menu gemuk weberi pemakai jalan anta baamengn permukaan maan trevamenen| pesinden (bang #oleosa| katasagg mao pegangan s d pekuncen pemakai jalan bem peran nenas ist kena nisi ben ann menit basin pasar ladang s d kec. kiw selatan) pemakai jalan penekanan maan tkevamenenfha seooeosenj pes mera kertasari pemakai jalan bbm meet esa "ee nesinkbdadidal miss medina ben dasi menu sukorejo paten pemakai jalan paten bmn stan #eliintbdaioinai an kiss menganga men ben ssi kena dong mane boja singorojo pemakai jalan singorojo bbb ire 1nintndatnsdndiikin esiiskbdadidnladak seliskssik bisnis bong bgangigad ben ding men ben weberi pemakai jalan mp5 istnsindinlosisa " sentindisnbiloioni desain kobe msosnsoad din diss kena ben kendal kendal bbb ssivsbadasksbsisst isidskdnstnddindilin msi kena big pena dasi menenun enn 12m) yoo yoo usulan tambahan dari ppm bbm br tinsisibniibis pena dna dana dna dna eng pen messssibssiadossslah (nsssssisneikn gta kena dea ditssil men denda kendal penerangan jalan instalasi nd) penerangan jalan untuk menghindari desa lantaran unit kejahatan kecamatan kaliwungu selatan penerangan jalan instalasinya untuk menjaga keamanan kawasan kelurahan unit nd) kalireyeng kebondalem kecamatan kota kendal aaa usulan tambahandari dprd yoo yoh misal basi noda elnnkbasiada vidal lisa msi ben inn diss eng denn wonorejo pemakai jalan dna diss mass beda man panen nic pen inn pemakai jalan ilasissbsidunsdosintiissiil esnskbasiada besinissisati kind missing ben inn diss kennnnn enggan denn pemakai jalan imbas manah mah basis mana dana has nan pan pen pemakai jalan lo. pell bidang perumahssilamsnaias dan dana man boot man dengan dasa joel operasional pokja perumahan jtersedianyasarprasperumahan kab. kendal paket |part pembangunan kawasan kumuh terwujudnya kawasan lingkungan kawasan tunggemi dan dana ana one nona ann penanda dong kec. kangkung penunjang pembangunan kawasan (terwujudnya kawasan lingkungan kawasan kumuh jungsemi yang tertata dan terpadu jungsemi kec. kangkung pembangunan prasarana lingkungan tercapainya prasarana lingkungan kec. kumuh pemukiman perumahan kec sepiring, kec. kaliwungu, kec. kendal penunjang pembangunan prasarana (tercapainya prasarana lingkungan kec. lingkungan kumuh pemukiman perumahan kec sepiring, kec. kaliwungu, kec. kendal kesskinsssia bessdssissa bnn hilal beda menon men css kena men adas kendal iii kecamatan eaanpon yoo meet nabi east esa min dng kasihan bnnunnnnna denny bening ben desa karangmulyo masyarakat desa karangmulyo mega. aaa aaa aaa lil kecamatan rows lo. met bli sie enda feat tekanan danigsinad bening din dosa kls nanga rw.o1 desa wonosari masyarakat desa wonosari aaa aaa aaa aaa kecamatan rna o o o o| ooh wasissssiliisibasinibidnsd 11an kasi bisa dssisinad ben dan disco ann masyarakat desa . aaa lil kecamatan lim ngan anang ena dng nana besi (esa gendang fifa aooeosenj kesamaan huni desa gondang masyarakat desa aaa aaa aaa kecamatan ngam o | yoo yoh dkasinabiai engine kiibsrbisl bni dossnioad ben dosis senna dan bojonggede masyarakat desa aaa lil kecamatan age uyu yoo bantuan perumahan masyarakat terbangunnya rumah layak huni bagi kebongembong unit berpenghasilan rendah masyarakat desa kebongembong a. lil ecamatankats o | yoo eni |see2 anakan didanai kes esai msngosingd bening din dsn dengan sidomulyo masyarakat desa lilittan tai bsa doom name mandiri esa 2st esensi kas mai ncs men men masyarakat desa ill sandi ana kain ann hood bolos menang kandas perumahan ona wasaraatbepenghasiantentan itapkenda oom" oooooe| soonooony pran |eoroooooni masyarakat berpenghasilan rendah kab. kendal asa kerta tan aga, pem vessel pemain feae saran masyarakat berpenghasilan rendah kab. kendal bbm mp2 asinsindus 200rlisbdtbdidbtssi osis ssi ben dana menu men kabupaten masyarakat fasilitas program pengelolaan berkurangnya timbunan sampah lokasi sangat lokasi sampah terpadu berbasis masy masy. mendesak terpadu dengan konsep skala untuk kawasan permukiman perkotaan dilaksanakan iii lo. ecamatansn ggo rose yoo pembangunan mck sento ) |tersedianya mck bagimasy. desa sento unit 250000000pie ebaskknssts daustbetussngmn 1nn kai kssisnsngd bnn dsn bnn nggak kec. patron pedesaan kec. patron kecamatanpatson ppn kecamatanpatebon kec. patron kec. patron pembuatan mck ds. margosari tersedianya mck bagi masy. desa ds. margosari 3x5m kec. patron rwo1 kec. patron rwo1 . aaa kecamatanpatean mere eksis island udi kadi kiss ben ann dasi kenny engine den peran pempentesagasi pesemamarg pee rap mlatiharjo pedesaan a. aaa lil kecamatan gampong lo. yoo yoo bmn 2st iban kita kong bnnunnnnnnna denda dengan karangmulyo karangmulyo aaa aaa aaa kecamatan rows yoo desa bulak desa bulak . aaa lil kecamatan amp | lo. yoo amp persebaya besimasr dara teyampewsan fame aesesenj mama ngampelwetan iii yoo lil tanka laun diatas target angka putus sekolah provinsi jawa tengah yaitu gambaran pertumbuhan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar adalah sebagai berikut. og) $ smp m ie sd mi gambar pertumbuhan angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar kabupaten kendal sumber: dinas pendidikan kab kendal pertumbuhan angka melanjutkan smp m dan melanjutkan sma smk ma cenderung meningkat dimana pada tahun mencapai dan o. perkembangan angka melanjutkan terlihat pada tabel sebagai berikut: tabel angka melanjutkan smp m dan sma smk ma kabupaten kendal tahun tahun melanjutkan melanjutkan smp m sma smk ma ,90y6 ,00y6 805n sumber: dinas pendidikan kabupaten kendal dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang, salah satunya yaitu gedung sekolah. pada tahun kondisi ruang kelas sd mi dan smp m relatif cukup baik. persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada o, o, smp dan kondisi ini secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.2ooo kumpulrejo kumpulrejo as. aaa kecamatan kata o o o| oo. loli mck desa sidomulyo tersedianya mck bagi masy. desa desa sidomulyo unit weininsdmsnimaibitnt minsukdindisn tote. minuman daggnnnnnia ninnin penganan benekennana bensin bennnnn brennan bbm mihnsinndsdinddikadn bebstinivednniiin fc297: a01 angin manusia pekan bani angin mana dana ms. ' &( program pemberdayaan komunitas sedini pena denda dnanaana dana dna dan ann kawasan pedesaan potensial terwujudnya kawasan lingkungan kec. aas tan tea pengembangan desa kpt2d) pagaruyung penunjang kawasan pedesaan terwujudnya kawasan lingkungan kec. din pengembangan desa ktp2d) pagaruyung ms. ' & program pengelolaan areal hina mean pena peranan bensin dengannya nan pengnnnna egonnnn pnan pan boga menenangkan dian bis mnngsgnngia senna pen mengenonsiii pena disusun dgn pemakaman pemakaman pembangunan pagar makam non terciptanya batas makam yang jelas kec. weberi unit unit muslim ds. penyangkringan kec. dan keamanan yang memadai weberi perang maa penta pop oam| gilir dan keamanan yang memadai mama pop aam| muslim ds. sidomutti dan keamanan yang memadai emang maa per pop oam| muslim meleleh dan keamanan yang memadai aan mama serta pop po) team| muslim kutoarjo dan keamanan yang memadai jim. kecamatanbrangsong ooooli loo bem manna kensinbalinsionkein f1 ? kia kenanga tannin benang goes gal kena dan bnn purwokerto dk. dinding dk. dinding x0. ds. purwokerto dk. karyawan purwokerto dk. x0. karyawan mag aaa: jam kecamatan gemuk beban eny kan dingin kngnsbanan mis gantian pannnnnnnnnan penanaman gemuhblanten dan keamanan yang memadai "el angpenataan ruang oto jose15| program perencanaan tata ruarencana detail tata tersusunnya dokumen rdr (ikk) kec. sepiring, dokumen kec ruang kawasan perkotaan kec. gemuk, kec. pagaruyung, rangsang, kec. sampel, limbah paten, gan, wonosari, kec. patron inginarum) penyusunan rencana teknis ruang itersusunnya masterplan drainase kec. kaliwungu, dokumen dokumen kawasan kota weberi, kendal kec. sukorejo, dan kawasan pegangan, industri kalsel, boja survey dan pemetaan tersusunnya dokumen peta kawasan kawasan lindung dokumen dokumen setempat, lhs, rth) kawasan industri fasilitlp bk nd replikndampinganlatihan aparat dalam perencanaan (terwujudnya sdm yang profesional kabupaten org org tata ruang dan pelayanan prima kepada kendal masyarakat lil kecamatan kor lo. yoo mesir kasilisadini beisdicalbalib aelsdanan der scan mannen dana gases png kena pen kec. sukorejo aaa aaa |site| program pemanfaatan ruang fasilitasi peningkatan peran serta tersedianya lingkungan pemukiman kec. kendal, kec. unit kec. unit masyarakat dalam pemanfaatan yang berkualitas weberi kaliwungu, ruang kec. rangsang sosialisasi kebijakan, norma, tercapainya pemahaman masyarakat kabupaten kegiatan kab. kendal i1keg standar, prosedur, dan manual terhadap kebijakan, norma, standar, kendal pemanfaatan ruang prosedur, dan manual pemanfaatan ruang aaa aaa program pengendalian pemanfaatan babes pena pen nan denda ann iii pennnnnnna penganan men pengawasan pemanfaatan ruang terwujudnya penataan ruang yang kec. paten, unit kec. boja, unit harmonis pagaruyung, kaliwungu, patungan, kalsel, sukorejo, gemuk, kendal, weberi pegangan,onitoring, evaluasi dan pelaporan tercapainya monitoring, evaluasi, kec. rangsang, unit kec. dan pelaporan terhadap kec. kaliwungu wonosari, pengendalian pemanfaatan ruang kec. ngampel koordinasi pokja board tersusunnya identifikasi kawasan industri, kegiatan pltu keg pengendalian penataan ruang permasalahan pengendalian dan rtrw patron, pemanfaatan ruang plp2b program pengembangan kinerja app jemaat perumahan page pmmoonj asas ramon penyediaan prasarana dan sarana itercukupinya kebutuhan sarana dinas cipta pengadaan pengadaan pengelolaan persamaan prasarana pengelolaan persamaan kab. kendal sapu sapu bh, bh, keranjang keranjang sampah sampah bh, jo3l penataan tpa ' |memperpanjangumurtpa kab. kendal j2tpa a50. |ja dibuang tpa ngampel mesin mesin begasnjana asal kas jaka bebas man man ssi mini pekan beda untuk peningkatan pad ann menonton lasso kun una dengna dorongan dan peralatan dan mesin persamaan tranportasi persamaan yang kab. kendal memadai oli) pensevaanpenampatan sopan sentana tampan kawa sam pengelolaan persamaan pembangunan tempat pembuangan (tersedianya tempat pengelolaan ds. darupono lokasi akhir tpa) darupono baru sampah yang sesuai dengan kec. kal sel ketentuan yang berlaku pembangunan tempat pembuangan tersedianya tempat pengelolaan kec. pagaruyung lokasi sangat kaki nya ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan penyusunan amdal tpa darupono (tersedianya dokumen mengenai kab.kendal lokasi sangat lokasi baru dampak lingkungan mendesak untuk dilaksanakan pemeliharaan rehabilitasi tempat tersedianya sarana prasarana kab. kendal unit unit pembuangan sementara tps) persamaan permanen snlsibsskandiiamn isbsinisisladikandunnn kisnsnssaad kena kena darupono kec. kal sel dskssssslkintuntis (nissan sun ogung dnsconsingd kena kena kab. kendal pembuatan sumur dalam tpa tersedianya air bersih tpa darupono unit unit darupono pagergunung tpa pagergunung bbb bsknted siobsisssssalisi kab msngsnnad ben ben disco men bising tpa darupono tpan sampah) ann esa memasok ios gil dedi mana ann bass ain beta dan sampah) pembuatan tps transfer depo terpenuhi pelayanan masyarakat kab. kendal unit sangat unit mendesak untuk dilaksanakan pengadaan kontainer sampah terpenuhi pelayanan masyarakat kab. kendal unit tea ben ea mendesak untuk dilaksanakan pengadaan gerobak sampah terpenuhipelayanan masyarakat kab. kendal unit fiounit pengadaan becak sampah |terpenuhipelayanan masyarakat kab. kendal unit jiounit pengadaan buldoser terpenuhi pelayanan masyarakat kab. kendal unit (sangat unit mendesak untuk dilaksanakan excavator terpenuhi pelayanan masyarakat kab. kendal unit sangat unit untuk dilaksanakan pengadaan mesin penggiling tersedianya alat penggiling sampah kab. kendal unit sangat unit sampah mendesak dilaksanakan kecamatan eaanpon pembangunan tempat sampah umum peningkatan lingkungan yang sehat desa margomulyo unit desa margomulyo dusun dusun aaa aaa kecamatan boga yoo bmn biisisbidobssbiniisi bnn nikita bnbibinbi bangunan boss ungsisgnya men dan bank ann panai yoo lil kecamatan kaliwungu bnn misimdindikdhanikedn klinis bni ben beta mengnnnn enne desi kena dengan kntossnt: kasim unik nbsbnbiinbi beg dangsil gaya senna bnn pan inn jagalah kutoarjo kutoarjo yoo lil kecamatan brang too bak sampah ds. sidorejo rt. rw.| peningkatan lingkungan yang sehat ds. sidorejo rt. kcambalntasdalida mbbsnibanbatiabaia brg keganinana dan tenaga pena dgn bnn pembuatan tps ds. rejosari rw04 peningkatan lingkungan yang sehat ds. rejosari mtisinsbindistandsniissan isian cbnnangnn yai enennnnngi senna bennnnn denennngnti dennnnnn pena ann lilit aaona eno sel selatan pembuatan bak sampah ukuran peningkatan lingkungan yang sehat desa sidomulyo unit desa sidomulyo da. aaa inn ema dan dana dengan ann ann mandiri pengadaan bak sampah peningkatan lingkungan yang sehat krajan kulon unit kaliwungu ngb pengadaan bak sampah peningkatan lingkungan yang sehat sarirejo unit kaliwungu pengadaan bak sampah peningkatan lingkungan yang sehat rangsang unit pop ngb pengadaan bak sampah peningkatan lingkungan yang sehat kaliwungu wetan unit kendal pengadaan bak sampah peningkatan lingkungan yang sehat troppo rw1 pop alat angkut sampah roda nd) mengangkut bahan pilihan bank desa lantaran unit sampah ukd2p kecamatan kaliwungu selatan aaa program pengembangan kinerja pengelolaan kebersihan pertamanan pemadam kebakaran pemeliharaan rutin berkala sarana (terwujudnya pemeliharaan alat dinas cipta unit unit prasarana kebersihan transportasi persamaan yang kab. kendal memadai pengelolaan kebersihan kab. kendal angkutan angkutan sampah ann penyediaan sdm tercukupinya tenaga kebersihan kaliwungu pop kendal li pengadaan mobil tangki siram tersedianya sarira taman kab. kendal men kena taman pengadaan sarana prasarana tersedianya sarira taman kab. kendal paket pemeliharaan taman dan makam pengadaan peralatan workshop tersedianya peralatan workshop kab. kendal unit (sangat unit perbengkelan perbengkelan mendesak untuk dilaksanakan es. '& ama program pengelolaan ruang terbuka hijau rth pemeliharaan rth terciptanya taman ruang terbuka hijau| kab. kendal yang baik&tertatarasarana lingkungan han mua mestimslasaal sasa bibi minin min bisa min ann kadar prasarana pertamanan dilasinsdadi bnn ( ro:7riripslkbai sad ubi mss dsn ben bening yang baik&tertata. monalisa nda bos mol mennnnnn man babad yang baik&tertata. bbm engisisinsnsi mesin "retensi dus men ssi ben men dan trotoar yang baik&tertata. penataan alun alun kaliwungu mengembalikan fungsi alun alun desa kutoarjo unit unit sebagai rth dan menata pkl pkl kecamatan yang ada eks. kawedanan kaliwungu kaliwungu pemeliharaan sarana fisik perkotaan (terciptanya taman ruang terbuka hijau kab. kendal unit unit untuk menunjang program adipura |yang baik&tertata. bem apes hasi "akan onto ssi bodi mini gadis ben ann menimpa bnn soekarno hatta kendal taman median jalan eee entssinksad "nani kena minnsssad kenn minnssss kena bisa miss pkk patron kaki patron bbm siri abi nadia "andsadoseinitsski sdn bini ben dosa ben dos mnninnn bini hatta timur sepanjang kaki n.a aaa ill sistakssskss ""oendeleissibsskisd kena kena dossssnsisad denny dosis men bis dots boja kaki aaa aaa dan edan ensalaaa intel kosta mana kai mana gada sukorejo kaki dan etal senada kosta mana kes ann babat kaliwungu kaki wisstsbolibkbsi miss mnnbebabkt kosi dekan dennnnn sosnsisi nina bisa dennunnnn konstan ann hijau kec. weberi mp ulnduissidsimn sissicobnsdnkssndlin bbs bndndii using ben din din kena bni kaliwungu o book oto yoh penyusunan dan ded rth boja |tersusunnya dokumen death boja dokumen |dokumen yoh penyusunan dan ded rth tersusunnya dokumen ded rth sukorejo dokumen dokumen bbm me saltnduisidsian sisik nani daan bsd osis ben dong menu kdi . ae perbaikan tugu monumen terwujudnya tugu monumen yang kab. kendal unit unit mp0 vision "sasdeobmasistudidiks kdi final mcsinad ben mennnnnn bisiennn dogs . aaa lil kecamatan nken ann kebondalem taman kebondalem terbangunnya taman kebondalem 80m paaa aaa lil kecamatan kaliwungu aaa j3. perbaikan trotoar dan jalan terwujudnya trotoar yang baik jalan panduan ipni panduan krajankulon krajankulon x1500mx2 pemeliharaan ruang terbuka hijau terwujudnya taman ruang terbuka kutoarjo unit lari alun alun kutoarjo hijau itl oo. usulan tambahan dari dprd yeo koo ooh pembuatan trotoar dan gorong | meningkatkan kenyamanan| ds. buangan gorong pasar buangan ds. buangan| pedagang pasar guna meningkatkan kenyamanan pedagang pasar jumlah sazsztasooo tassocowooo| ti7s0000000 esasanasaoo| tosossannans too yoo iperencanaanpembangunan yoo lbsoanperencamanpeusancuwawoarrai pipa dial ena dhani ann boss nan beni perkantoran algojo1joglo penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko dan meterai kendal ' m2bulan |i2bulan sumber bandana tevemtian gan rgen matah panam jenang sumber daya air dan listrik telpon listrik air penyediaan jasa pemeliharaan dan pelunasan pajak pajak kendaraan kendal bulan bulan perizinan kendaraan dinas bermotor dinas operasional 1ogo1epilog penyediaan jasa kebersihan kantor pemeliharaan kebersihan kantor kendal ' ' m2bulan |i2bulan 1osjorjo110 penyediaan alat tulis kantor ' ) penyediaan alattuliskantor kendal ' ' ) ' m2bulan 2bulan nan apakan penangan kendal. kiasan o00oon mono papan banana penggandaan barang cetakan heels bnn pssi wis mebdasil abnisndnad bank din dnsnssa menu heldssd perlengkapan kantor perlengkapan pee) neeranpernganyangangan jeruk wat katana dea (bian #boson meresap papan heneocag peraturan perundang undangan cetak (surat kabar majalah) mhosiossssdisiniisilintii pensi aliah migran merangin dns bnn dna iss bencana heddssdbulan bulan dalam daerah dan luar daerah perjalanan dinas pegawai dan penyediaan bbm true yoo maja abad ann dana iss dan isa ann dan kasasi prasarana aparatur pemeliharaan rutin berkala peralatan |pemeliharaan kendaraan dinas kendal bulan bulan irisan ieterdrenjasasd unn den bekasi dbasdssad bening dsn menu bebas ira ska pee irterseajndbas mannen beli kunci dcsonsssad ben ann dosis bennnnnnann bebas masa dan bangunan kesehatan kantor insisssstesinddanbonsidnisn habaib bening inn dos menu benda m3. program peningkatan disiplin hisab nnnnnnn pena dengan pengadaan menangani petanananaya nan desert (pevedaanpekaandnas kendal. kbr deep sempat map serong perlengkapannya aaa aaa aaa program peningkatan dan el feferembangan son pas massa enoooo0 dsb ssrn snn dnginnnnnian dad beninnnn dan bcs mnnnngnnnn sdm pengembangan sdm tere yoo program peningkatan pelayanan dan eka aparat pemerahan pan map mempan ega arora antena dan peranan meningkatan nara berasal kendal. kepmen ookeoeep aoeenp psmsal kid isis dcsndsasd knnnnnnnnnni nnnnnnnnn daccsdicad bnn isis perkantoran . . program pengembangan iii nnnnnan pena dan dandanan bnn manga bennnnnna banda dening pen pengumpulan, updating, dan analisis |terpenuhinya data evaluasi kinerja kabupaten buku buku data informasi capaian target kinerja pembangunan daerah kendal program dan kegiatan skpd) penyusunan profil daerah terbaharuinya data dan informasi kabupaten buku buku profil profil daerah kendal profil daerah kab. daerah kendal: kab. buku kendal: kelompok data buku sebaran kelompok kecamatan data sebaran kecamatan penyusunan kendal dalam angka terpenuhinya data perencanaan yang| kabupaten buku buku kda, dan kecamatan dalam angka komprehensif kendal kda, buku kec. buku kec. dim angka dim angka kemasan pena pdrb kampiun kendal item opa o600o0np setan pam seneng kendal mengenai pdrb kabupaten kendal kendal eee yadgebossbabdnis 20an nbdnsud dengan eni dan css meninnnnann benda daerah profil daerah kendal def meta katupaon lengai inetesacikaturaen enda keren pope se6boo0p sesar seneng manusia ipm) kabupaten kendal manusia kabupaten kendal kendal fasilitasi dan sosialisasi hasil melayaninya ijin penelitian, kabupaten surat surat penelitian terlaksananya penerbitan buletin kendal rekomendasi rekomendasi: penelitian si: edisi edisi buletin buletin penelitian penelitian fasilitasi pelaksanaan sistem inovasi |terlaksananya sosialisasi hasil kabupaten kali kali daerah kerjasama dengan pusat dan kendal sosialisasi: sosialisasi, penelitian kali kali pameran pameran produksi produksi inovasi inovasi penyusunan indeks harga terpenuhinya data inflasi dan ihk kabupaten buku buku konsumen laju inflasi kabupaten kabupaten kendal kendal kendal kajian potensi kecamatan tersedianya informasi mengenai kecamatan kegiatan kegiatan potensi daerah kabupaten kendal kabupaten kendal dsatadgnbsssbadi enteng dgn kendali dsn bening dosis kenangan bebas website bappeda melalui websitabel input output tersusunnya tabel input output yang kendal paket prioritas paket kabupaten kendal berisi data data perencanaan dari kegiatan kegiatan sektor sektor ekonomi guna pengambilan kebijakan aaa 1logo1| program kerjasama pembangunan dr90. koordinasi kerjasama pembangunan |tercapainya percepatan perencanaan kab. kendal keg rekor keg rekor koordinasi dalam pemecahan terwujudnya sinergi perencanaan dan kab. kendal paket paket masalah masalah daerah pelaksanaan program kegiatan kegiatan koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan daerah percepatan penanggulangan kpk) kemiskinan etana kebumen mandat. jamaragan senen enam kab kena gan bebe psa rise gmn kerjasama kabupaten kendal antar daerah yoo program perencanaan pengembangan koordinasi dan fasilitasi forum terkoordinasinya penataan ruang kabupaten kali rapat kali rapat board kabupaten kendal kabupaten kendal kendal koordinasi koordinasi oo. too perencanaan pengembangan kota eka kamang bosan dpr mmm maroon0n koordinasi dan fasilitasi kegiatan perubahan perilaku sehat kabupaten koordinasi koordinasi amp masyarakat kendal selama selama bulan bulan pendampingan program percepatan perubahan perilaku sehat kabupaten dokumen sanitasi perkotaan masyarakat perkotaan kabupaten kendal dokumen mass kendal mass aaa aaa aaa dial sassslssmsasa dna bisa nanang mana berasal kanan penuaan bahasa daerah manbangunan musrenbang). poeyarakat penangan kak dab cetakan pat pertama dop mono0n| pembangunan musrenbang) masyarakat tahun knnisssi posisi men tsb dit nn' gga naga bennnnnnnn pena dang nan misa tahun fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan dak, tp dub dan kab kendal buku buku pelaporan kegiatan tp, bantuan bantuan provinsi bermanfaat bagi provinsi, dak masyarakat kab kendal albedo1| penyusunan kegiatantahunan |4dokumen perencanaan kendal m2bulan so. .ooo| |i2bulan kanan sen sei eter one sial jan dsn kena pen dsn bnn sei dns pembangunan daerah promosi pembangunan tabel kondisi ruang kelas sd mi dan smp m kabupaten kendal tahun yo) kelas la(sp lo. ho. baik 6s| rusak ringan rusak berat baik rusak ringan rusak berat rusak ringan s8| 7i| rusak berat a4| a4| alm lo. baik rusak ringan rusak berat sumber: dinas pendidikan kabupaten kendal gambaran pelayanan pendidikan menengah perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid cenderung tetap, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru sma smk ma kabupaten kendal sudah mencukupi. tahun satu orang guru membina murid, sama dengan tahun lalu sedangkan nilai apk dan apm sma ma smk kabupaten kendal mengalami peningkatan dari tahun tahun dimana pada tahun apk sebesar dan apm sedangkan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan menengah tahun sebesar tabel perkembangan rasio guru terhadap murid sma ma smk, apk, apm dan angka putus sekolah kabupaten kendal tahun rasio angka tahun guru apk yo) apm yo) murid sekolah yo) sumber: dinas pendidikan kabupaten kendalevaluasi rkd dokumen evaluasi rkd kendal laporan laporan triwulanan, triwulanan, laporan laporan semester, semester, laporan laporan tahunan tahunan ova ega man pet menepi nan mekgosil dbagnngngad ben inn dssnnsad medina bolded ass pembangunan daerah pembangunan daerah more mask makoaiondasissssi els mandi mfonnsagad ben ann dosis kena brandi denny kabupaten kendal kendal msi nnnnaan indian dnngnnnnunkan dini din dna dos ina bid men kabupaten kendal dokumen . aa program perencanaan pembangunan bila anssmskatnkanisi men dna kerana mens moss manga dosen man ennnnnnn mangsa pembinaan dan monitoring terwujudnya sinergi pelaksanaan kabupaten terlaksana terlaksananya pelaksanaan ppm mandiri program ppm mandiri perkotaan kendal nya program ppm perkotaan tekoordinasinya pelaksanaan program mandiri program ppm mandiri perkotaan ppm perkotaan mandiri berjalan baik perkotaan (empat) berjalan lokasi kec. baik kaliwungu, (empat) kec. lokasi kec. rangsang, kaliwungu, kec. kota kec. kendal dan rangsang, kec. weberi kec. kota kendal dan kec. weberi penguatan ekonomi masyarakat meningkatnya usaha ekonomi kabupaten paket paket lingkungan industri hasil tembakau masyarakat miskin terwujudnya kendal kegiatan kegiatan dan penghasil bahan baku peningkatan usaha ekonomi tembakau masyarakat fasilitasi dan koordinasi kegiatan terwujudnya lingkungan permukiman kabupaten paket paket neighbourhood development) yang baik dan sehat serta kendal kegiatan kegiatan masyarakat yang sejahtera terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa kelurahan dalam melakukan penataan dan pengembangan lingkungan permukiman koordinasi dan sinergi program terwujudnya sinergitas program kabupaten buku buku bidang ekonomi program skpd koordinasi bidang kendal laporan laporan ekonomi terwujudnya sinergitas program program bidang ekonomorum for economic development terwujudnya peningkatan kegiatan kabupaten and employment promotion fedex) | lembaga ekonomi kabupaten kendal pengemban pengembangan terlaksananya kegiatan fasilitasi kendal gan sdm sdm klaster pengembangan fedex kabupaten klaster umkm kendal umkm pelatihan pelatihan work shop work shop sosialisasi sosialisasi kali kali promosi promosi produk produk klaster klaster umkm umkm (tiga) (tiga) kali kali buku buku laporan laporan kegiatan kegiatan studi potensi usaha menengah meningkatnya jumlah industri kabupaten buku buku besar kabupaten kendal menengah besar peluang investasi kendal kab. kendal tersedianya dokumen potensi usaha menengah besar kabupaten kendala inventarisasi sarana prasarana meningkatnya sarana prasarana kabupaten buku buku perdagangan kabupaten kendal pelayanan kepada masyarakat kendal laporan laporan terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat aaa aaa aaa aaa hii mantosamsikaslsna menyapa pkn koin mini menangi koni mini panah bina kegiatan koordinasi, monitoring dan |tersusunnya dokumen perencanaan kab kendal dokumen evaluasi kegiatan pemerintahan dan sosial budaya dokumen sosial budaya koordinasi perencanaan bidang terwujudnya kegiatan fasilitasi dan kab. kendal sosialisasi sosialisasi pemerintahan dan aparatur koordinasi perencanaan bidang ppg ppg pemerintahan dan aparatur menuju skpd skpd tata kelola pemerintahan yang baik ie sebab silika dan 22p0p dssssssad ben din sss menungnnaan f7 dog tinggi pkl pt akademi akademi akademi bantuan fasilitasi pengembangan terlaksananya kegiatan pus kendal kali kali pendidikan untuk semua pus) pelaksanaan pelaksanaan bantuan provinsi bintik bintik pembinaan dan pengembangan terlaksananya tugas koma lansia kendal kecamatan komisi daerah lanjut usia kab kab kendal kecamataa dls kena bsa untuk semua pus) kelembagaan forum pus iloilo1| penyusunan data pus tahun |tersusunnyabuku laporan pus ' ) | kendal ' ) |3buku |3buku masjid hilang snn insan senna dini din dan dinas nun ben mdg's aaa aaa aaa ejaan nperenamaanatayangan pangan eooonann agama |eaoooooon! sda pembinaan perkuatan kelembagaan terbitnya petani pemakai air p3a) ip3a kab. kendal penyusunan penyusunan sumber daya air kabupaten kendal dharma tirta kabupaten kendal peta peta (wisma) daerah daerah irigasi irigasi dan dan koordinasi koordinasi pelaksanaan pelaksanaan wisma wisma kabupaten kabupaten kendal kendal fasilitasi program pembangunan terbitnya masyarakat desa dalam kabupaten koordinasi koordinasi perumahan dan kawasan perilaku sehat dan rumah sehat kendal selama selama permukiman bulan bulan pengembangan lingkungan terbitnya masyarakat desa dalam desa koordinasi koordinasi permukiman berbasis komunitas perilaku sehat selama selama bulan bulan penyusunan studi kelayakan pertamanya wilayah sempadan pantai sepanjang pantai dokumen pemanfaatan wilayah sempadan kabupaten dokumen pantai kendal penyusunan studi kelayakan tersedianya informasi pembangunan kec. ngampel dokumen pembangunan embung kec. embung kec. ngampel dokumen ngampel penyusunan rencana tersedianya informasi kabupaten dokumen pengembangan pembangunan pengembangan perumahan dan kendal dokumen perumahan permukiman daerah permukiman kabupaten kendal rp4d) kabupaten kendal penyusunan studi evaluasi kinerja tersedianya informasi tentang kinerja kabupaten dokumen pengelolaan sampah kabupaten pengelolaan sampah kabupaten kendal dokumen kendal kendal penyusunan islam rencana tersusunnya rencana induk sistem kabupaten dokumen induk sistem pengulangan air pengolahan air minum kendal dokumen minum) fasilitasi dan koordinasi gerakan terkoordinasinya kegiatan gempa kabupaten koordinasi koordinasi nasional kemitraan penyelamatan air| kabupaten kendal kendal selama selama gempa) kabupaten kendal bulan bulan koordinasi dan fasilitasi bidang terkoordinasinya kegiatan bidang kabupaten koordinasi koordinasi sumber daya alam dan lingkungan sumber daya alam dan lingkungan kendal selama selama hidup hidup kabupaten kendal bulan bulan penyusunan pelebaran jalan tersusunnya dokumen studi kec. wonosari dokumen akses wisata sendang kucing dan |kelayakan pelebaran jalan akses dokumen pantai cahaya kecamatan wisata sendang kucing dan pantai wonosari cahaya kecamatan wonostudi identifikasi rencana instalasi tersedianya informasi tentang kabupaten dokumen pengolah lumpur tinja perencanaan instalasi pengolah kendal dokumen lumpur tinja penyusunan jalan masuk tersedianya dokumen perencanaan jalan masuk dokumen pelabuhan diintegrasikan dengan jalan masuk pelabuhan yang pelabuhan dokumen rencana jalan rel kawasan industri diintegrasikan dengan rencana jalan |dengan rencana kabupaten kendal rel kawasan industri jalan rel kawasan industri kabupaten kendal tugas pembantuan penanganan terlaksananya program pemerintah kabupaten koordinasi koordinasi lahan kritis dan sumber daya alam pusat tentang penanganan lahan kendal selama selama berbasis masyarakat kabupaten kritis dan sumber daya alam berbasis bulan bulan kendal masyarakat kabupaten kendal koordinasi dan fasilitasi bidang terkoordinasinya kegiatan bidang kabupaten koordinasi koordinasi prasarana wilayah prasarana wilayah kabupaten kendal selama selama kendal bulan bulan penyusunan studi kelayakan tersedianya informasi pembangunan kec. wonosari dokumen pembangunan embung kedung embung kec. wonosari dokumen gading dan ingin arum kec. wonosari studi kawasan kumuh kabupaten tersedianya data tentang identifikasi kabupaten dokumen kendal kawasan kumuh kabupaten kendal kendal dokumen ded kantor badan lingkungan hidup tersedianya dokumen perencanaan kabupaten dokumen teknis bangunan kantor blh kendal dokumen kabupaten kendal aaa aaa aaa aaa aman maa issarason 2moonooo (rasnooonmo sasaran| taarnsnaso ooo hee ali rwusnwam8 too yoo ajo jpermusunaan lomwasperhusungan wiki esbasmd nnn pen enennnnnnn danna bos kenanga denda kos kena bengkak asa perkantoran jorloiloilo1 penyediaanjasa surat menyurat prosentase suratterkiim kab. kendal a0006| mae pan jalani ban iso mana senna mio kena doa mesin sumber daya air dan listrik komunikasi, air dan listrik gone son gada pemain eadadidndid pen pena pena dns men perlengkapan kantor peralatan kantor penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya alat dan bahan kab. kendal pembersih dan jasa kebersihan |alorjoijoilio penyediaan alattulis kantor tersedianyaalattuliskantor kab. kendal a00ge| penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan kab. kendal buku buku uji penggandaan penggandaan uji set plat set uji plat uji set set stiker stiker bundel karcis tpr bundel bundel karcis tpr karcis parkir bundel karcis parkir penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dan kab. kendal peraturan perundang undangan peraturan perundang undangan penyediaan makanan dan minuman |terpenuhinya kebutuhan kab. kendal makan minum rapat tamu harian pegawai rapat rapat koordinasi dan terpenuhinya perjalanan konsultasi nkri konsultasi keluar daerah dan koordinasi dalam dan luar daerah aaa aaa program peningkatan sarana dan massa pen pen bnn kontrol senna kena dan men dong pengadaan aset peralatan dan mesin terpenuhinya peralatan dan kab. kendal perlengkapan kantor lilit pengadaan mobil dinas ) e| unit unit | messkascisis men jos col nan mana iso mana kas moga lift) lentil sepeda motor o ) | |6unit | (stl pengadaan (6unit (6unit itl pengadaan laptop |buah a7. a7. |2buh lil komputer f9buah (9buah lil pengadaanprinter oo) sebuah 44r0000| 4ar00o00| sebuah lilit pengadaan mesinpotongrumput sebuah |abu lil kursiputarstf o o o ) o e| ' buah sebuah lil hiilingkabinat | sebuah subuh tyl v2" o)'| tabuh o| o ) | |abu lilit worden vertikalbinds oo |200meter |200meter lil rak buku perpustakaan |2buh |2buh dee sslmsnddadnakl pei2r5gk npa annan dansa dns pena dengan pgn eni man dasa dan mesin pembelian suku cadang dad anakan edan sisa mis kosi bnn ben kesal mena bisa koin dan bangunan perkantoran ll. yoo program peningkatan disiplin pesan pena dennnnnnnn pekan dong kegnnna dengan ngakak dennnnn pena dang pengadaan pakaian dinas harian tersedianya seragam dinas dan kab. kendal jumlah jumlah pakaian beserta atribut pakaian dinas beserta kelengkapannya dinas kelengkapannya beserta kelengkapan stel nya stel yoh program peningkatan kapasitas one gia nan png dns pena denda pen dan dgn peningkatan dan pengembangan peningkatan kinerja dan pelayanan kab. kendal jumlah pns| jumlah pns sumber daya manusia (sdm) administrasi perkantoran yang yang mengikuti mengikuti diklat orang diklat orangkinerja kab. kendal dokumen dokumen dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan ikhtisar realisasi kinerja skpd laporan laporan capaian capaian kinerja dan kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja realisasi skpd kinerja skpd aaa aaa program peningkatan pelayanan dan alam pama pemeran pps asepeningkatan kinerja dan pelayanan kab. kendal tercapainya tercapainya aparatur administrasi perkantoran peningkatan peningkatan kinerja dan kinerja dan pelayanan pelayanan aparatur aparatur orang orang tahun tahun penunjang pelaksanaan pekerjaan terpenuhinya jasa administrasi kab. kendal terpenuhi terpenuhi honor perkantoran keuangan honor ptt ptt3 orang tahun orang tahun program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan sosialisasi kebijakan bidang peningkatan kemudahan masyarakat kab. kendal kegiatan kegiatan perhubungan dalam mengakses data perhubungan aan puan nanah eine ken kemal wako pap pose kara angkutan darat pelabuhan kendal pena along ken skema (east dooeoseaj patah peel kaca asap representatif survey sarana dan prasarana tersedianya data sarana dan kab. kendal buku data buku data lalulintas prasarana lalu lintas sarana dan sarana dan prasarana prasarana lalu lalu lintas lintas perlintasan sebidang dengan tersedianya kajian mengenai kab. kendal buku kajian kereta api perlintasan sebidang dengan kereta mengenai api perlintasan sebidang dengan kereta api terminal angkutan barang tersedianya kajian mengenai terminal kab. kendal buku kajian angkutan barang mengenai terminal angkutan barang fasilitas tanda kebangsaan kapal pas tersedianya tanda kebangsaan kab. kendal tanda tanda kecil kapal pas kecil kebangsaan kebangsaan kapal pas kapal pas kecil kecil 1gt ana dean ask knetaangktan kab kemal (tipe doooeooa| pdf peter tone angkutan umum umum study potensi angkutan pariwisata tersedianya data angkutan pariwisata| kab. kendal buku potensi angkutan pariwisat3oo studi potensi pad retribusi jasa tersedianya data potensi pad kab. kendal terwujudnya| usaha dan jasa umum retribusi jasa usaha dan jasa umum pedoman bagi pemerintah dalam menyusun potensi pad program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan lla) rehabilitasi pemeliharaan sarana alat |kesiapan peralatan uji dalam kab. kendal paket paket pengujian kendaraan bermotor pelayanan pengujian kendaraan peralatan peralatan bermotor pengujian pengujian iiotossanlasinlntusalinis belininialnndn dua nasa bennnnnnn dengan oosnsesl kena " mana terminal terminal susila blind inn usg pena pena dosa again doang asap asap rehabilitasi pemeliharaan pos tpr tercapainya peningkatan pelayanan kab. kendal pembangun pembangunan weberi non bis masyarakat pengguna terminal an1 pos pos tpr tpr rehabilitasi pemeliharaan rutin terlaksananya pemeliharaan sarana kab. kendal perawatan perawatan berkala peralatan mesin kapal patroli dan prasarana kapal cepat kapal cepat kapal cepat patroli patroli tahun tahun rehabilitasi pemeliharaan tempat terlaksananya pemeliharaan tempat kab. kendal parkir angkutan umum terminal non parkir angkutan umum terminal non bis bis semu inovasi pelan seng). jeskeneugasi open gap) resep essen donooooeel bantu navigasi pelayaran (sbn) bantu navigasi pelayaran (sbn) yoh program peningkatan pelayanan ore islan pen dan dog pennnnnnnna pennnnnnanna pengguna bennnnnnnan pengen bko peningkatan disiplin masyarakat terlaksananya peningkatan ketertiban kab. kendal kegiatan kegiatan menggunakan jalan dan kesadaran pengguna jalan dan dalam dalam tahun perairan tahuji kelayakan sarana berfungsinya peralatan pengujian kab. kendal tersedianya tersedianya transportasi guna keselamatan kendaraan bermotor sarana alat sarana alat penumpang pengujian pengujian dalam dalam pelayanan pelayanan pengujian pengujian kendaraan kendaraan bermotor bermotor selama selama tahun tahun pembuatan lahan parkir dokar tersedianya fasilitas parkir dokar yang kab. kendal pembangun| pembangunan representatif tempat tempat parkir parkir dokar dokar pengumpulan dan analisa data base |tersedianya data karoseri dan kab. kendal jumlah jumlah tempat pelayanan angkutan bengkel kendaraan bermotor tempat pendataan pendataan bengkel bengkel karoseri karoseri kecamatan) kecamatan) pengembangan sarana dan tersedianya kelengkapan surat surat kab. kendal pemasangan pemasangan prasarana pelayanan jasa angkutan |kendaraan tidak bermotor dan tanda tanda penomoran lambung kapal pengusaha pengesahan ktb ktb dan dan kapal kapal nelayan nelayan penataan tempat pemberhentian tersedianya fasilitas parkir yang kab. kendal kegiatan kegiatan angkutan umum representatif tersedianya tersedianya lahan parkir lahan parkir pembinaan, pelayanan dan fasilitas terpenuhinya pembinaan, pelayanan kab. kendal paket paket kendaraan tidak bermotor dan fasilitas kendaraan tidak bermotor low mosinidandissmbsskd e ikdudsndssdisni kun bisu kos kena kena disisi men dong lebaran pemilihan awak kendaraan umum terpilihnya awak angkutan umum kab. kendal jumlah jumlah teladan akut) teladan penerima penerima penghargaan penghargaan pengemudi pengemudi teladan orang teladan orang program pembangunan sarana dan hat bnn dna dengan csi nan pen diniterminal type terpenuhinya pembangunan gedung kab. kendal terwujudnya sepiring) terminal type sepiring terminal type sepiring kaliwungu pembangunan halte bus terpenuhinya pembangunan halte bus kab. kendal terwujudnya| terwujudnya halte bis halte bis peningkatan layanan infrastruktur terpenuhinya rambu rambu lalu lintas kab. kendal paket paket rambu perhubungan laut laut rambu lalulintas laut lalulintas laut penyelesaian sarana dan prasarana terpenuhinya penyelesaian sarana kab. kendal paket paket infrastruktur atau penumpangnya serta dan prasarana infrastruktur atau mengudara merasionalisasi penumpangnya serta mengupayakan pelabuhan kendal merasionalisasi pelabuhan kendal nia saman san jalani kos mana mana kos mana has kadar pelayaran sbn) bantu navigasi pelayaran mlsssssinbenbanabibin nde minin degengneian kan nnnnnnnnn dana das menunda bsd dee tunggu terminal . aaa program pengendalian dan fee esmanantammtac pengadaan rambu lalu lintas terpanjangnya rambu rambu lalu kab. kendal pengecatan pengecatan lintas marka marka jalan jalan pemasangan pemasangan unit rambu unit guard rill rambu meter guard rill meter rehabilitasi pemeliharaan rambu lalu terlaksananya pemeliharaan rambu kab. kendal pengganti penggantian pe| lintas rambu lalu lintas n pengecer ngecetan unit unit rambu dan rambu dan rpp rpp pemeliharaan fasilitas perlintasan terlaksananya pemeliharaan kab. kendal unit unit perlengkapan pintu perlintasan kereta api pam lebaran, natal dan tahun baru terlaksananya pam lla masa kab. kendal jumlah jumlah petugas lebaran, natal dan tahun baru petugas tim tim pam pam penata peserta kesal pes sloss sesaat sao nasional peringatan hari besar nasional kesehatan status kesehatan kabupaten kendal secara umum masih memprihatinkan, dimana indikator angka kematian bayi akb) dan angka kematian ibu aki) masih tinggi. berdasarkan data time series dari tahun akb per kelahiran hidup terus meningkat, hingga pada tahun akb per kelahiran hidup sebesar begitu pula dengan aki, dimana pada tahun mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya sebesar per kelahiran hidup. penyebab meningkatnya angka kematian ibu antara lain karena hipertensi, pendarahan, penyakit jantung, anemia dan infeksi. angka kematian balita kaba) terlihat mengalami peningkatan, hingga pada tahun tercatat sebesar per kelahiran hidup. usia harapan hidup uhh) kabupaten kendal tahun adalah tahun. kejadian dbd pada tahun mengalami peningkatan menjadi sebesar begitu pula dengan jumlah kematian akibat dbd menjadi sebesar sedangkan prevalensi hiv aids cenderung tidak mengalami peningkatan, tahun tetap sebesar gambaran status kesehatan masyarakat dapat dikemukakan sebagaimana tabel tabel perkembangan status kesehatan kabupaten kendal indikator akb per .000klh |kaba per klh |aki per klh uma tahu taa| dasa dea dil mad penduduk ceadbd prevalensi hiv aids sumber: dinas kesehatan kabupaten kendal tahun jumlah balita bawah garis merah sebanyak balita, jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hal ini menunjukkan status gizi balita kabupaten kendal mengalami perbaikan. sedangkan persentase balita yang ditimbang berat badannya naik mengalami peningkatan. sementara persentase balita dengan gizi buruk pada tahun meningkat menjadi o. perkembangan status gizi balita kabupaten kendal diuraikan pada tabel berikut.ill terpanjangnya pill kab. kendal jumlah jumlah unit unit dan dan jumlah jumlah unit unit iii massa sanksi aan (as man mana moss mana las moda perairan keselamatan perairan ssstasialassslin peri nbb pena pena pga ann gianni pan lla keselamatan lla dak keselamatan tranportasi darat, iterpasangnya rambu rambu lalu kab. kendal paket paket pengadaan rambu rambu lalulintas |lintas pendampipengadaan alat countdown terpanjangnya alat countdown kab. kendal jumlah alat jumlah alat yang yang terpasang terpasang unit unit penunjanpnstozzasoo| ) ges47s000|2e708peso| | erzrrersesuluusmwas laos| jumekungan hpp il. bapa nun ngan hmu jogjoil program pelayanan administrasi perkantoran yoo jogjoijoil1. penyediaanjasa surat menyurat jumlah surat suratterolah blh 12bulan s.o000.000l 000surat erie asn adas mangan dasi dani penenun din dong minun sumberdaya air dan listrik telp penyediaan jasa pemeliharaan dan pemeliharaan kendaraan blh bulan bulan perizinan kendaraan dinas operasional dinas operasional penyediaan jasa administrasi terselenggaranya administrasi blh bulan bulan keuangan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel jogjoijogl5 penyediaanjasa kebersihan kantor peralatan bahan pembersih blh 12bulan 12bulan jogjoiliojs penyediaan alattuliskantor tersedianya alattuliskantor ) blh 12bulan 12bulan aed tea dasi asi murni kena dennngnnn mennnnnnnn ncsonsd penggandaan penggandaan surat dok ios menyesali dasi ganti bnn dna dan bnn peraturan per uan jogjoiji7 penyediaan makanan dan minuman makanan dan minumanrapat blh 12bulan a5. 12bulan aan ann kergnasitensatasi smm tam dim dan luar daerah koordinasi konsultasi aaa aaa jogja2| program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ' )') ) e| yoo mltstsssshasskosksssihadiiss wnlistssliid una diss dok dong kena dan kena eng dos lil tapi 2unit a6000. itl printer oo 3unit |o lilit imejakusi oo) | ho sun lite jac( air conditioning) o blh unit a5. a5000000, |o yoo fee eelambassbdnd mssbdabebssiibsbain kondisi mini denga geo gebosdsus denonnnn besi bangunan saksbadatessil (sinlisinikoisnib nasi miosin miss kena kena men mas dan mesin pte kandussbasnba undodisindissinbes msi bening dan kenangan dan bangunan jogja3| program peningkatan disiplinaparatur| jogja3jo2| pengadaan pakaian dinas beserta per| terpenuhinya pakaian dinas harian blh 85potong| 35potong aaa aaa aaa jogos| program peningkatan kapasitas sumberdayaaparatur ' ' ) e| yoh loan per ben keamstomtersemmta team sep kam peraturan per uu an kursus bintik seminar 'aloaloel bergaram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan jogja| program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan loh kits gag see pem nanang serap mmr pro ikhtisar realisasi kinerja skpd waktu laki lakporan laporan logo kam laporan laporan evaluasi evaluasi kegiatan kegiatan ag. aaa aaa jogja7| program peningkatan pelayanan kinerja aparatur pemerintah yoo oto jogja7oil1. peningkatan kinerja pelayanan agar honorpetugas ketatausahaan blh 'xdjamxt ohr| so. orgxdjamxt ohr1 "andstakssssdin dnlssilisid inen dengan dong dong pen ann dns men dan website ibi insssbnsslstadsnti bnn 7sik diisi nan king mpa bank din doi mennnnnnnan dnnnnggn masyarakat kegiatan 'looltsl logam pengembangan kinerja pengejaan persamaan poo pop kegiatan penyediaan sarana dan terpenuhinya sarana prasarana kab. kendal tempat unit prasarana pengelolaan persamaan |tempat sampah dan gerobak sampah sampah unit gerobak sampah unit kegiatan peningkatan peran serta fasilitas pemeliharaan sampah kab. kendal sosialisasi sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan rumah tangga kali, kali, pencacah persamaan pencacah unit, unit, komposer komposer unit unit aaa aaa aaa aaa jogja| program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup') yoh koordinasi penilaian kota sehat sosialisasi program adipura kab. kendal koordinasi pelaksanaan program kelurahan d kelurahan desa adipura esa pemantauan kualitas lingkungan pemantauan kualitas air, udara, kab. kendal kualitas air air sungai inventarisasi pencemaran air, udara titik kualitas udara titik pengawasan pelaksanaan kebijakan |penyelesaian kasus lingkungan dan kab. kendal kasus, titik bidang pemantauan kualitas air, tanah dan titik udara pengkajian dampak lingkungan rapat pemeriksaan ukl upl blh kali kali pemeriksaan peningkatan pengelolaan lingkungan mengurangi kerusakan lahan kab. kendal 20hex lahan pertambangan lahan pertambangan perlambang ion isiienbnbnlasisssi miclosbssd mp: miss men diss meninnnan bisa nda perusahaan (proper) semesteran serta masyarakat pembuatan biogas limbah ternak kab. kendal unit unit dalam pengendalian lingkungan hidup ill jogja7| program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yoo ooh pengendalian kerusakan hutan dan |berkurangnya lahan kritis daerah kec. sukorejo 80ha, lahan hulu ha, bbt btg peningkatan konservasi dta dan pembuatan sumur resapan kec. paten kec. unit unit sumber sumber air singorojo dan den ("yes melissa montanus men pena pena dna denda dan daerah pengendalian dan pengawasan berkurangnya kerusakan sda dan lhi kec. boja limb sosialisasi sosialisasi pemanfaatan sda kali dan kali dan pengawasan pengawasan kerusakan kerusakan kali kali koordinasi pengendalian kebakaran |berkurangnya potensi kebakaran kab. kendal sosialisasi hutan hutan kali dan rapat koordinasi jogja| program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sda yoo ooh rehabilitasi hutan dan lahan berkurangnya lahan kritis kec. singorojo, 50ha, sukorejo, ha, bbt ngampel, bbt rangsang, limbangan, kalsel, boja pengembangan kelembagaan rehab |peningkatan upaya pelestarian sda kec. singorojo pelatihan pelatihan hutan dan lahan kali peserta org penyusunan pedoman standar dan berkurangnya kerusakan pesisir laut kab. kendal dokumen dokumen rehabilitasi kajian buah amami poo doo pandang lamun peningkatan perserta masyarakat meningkatnya ketrampilan petani kab. kendal sosialisasi pelatihan dalam rehabilitasi dan pemulihan kali org cadangan sda koo koo yoo jogja9| program peningkatan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup') ) e| yoo mate tee abslndindusa wossiniisisssasiisnikad dsn isi msi mnnnnnn dengan dang kenn massa masy. bidang org bas ate erat bis nenek ann nos nani dengan bank: dan goni senna man gadis lingkungan penyusunanlaporan spm selamjogja23| program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut ' ' ) | yoo yoo pengelolaan dan rehabilitasi meningkatnya kualitas ekosistem kec. kaliwungu, bibit bibit ekosistem pesisir laut pesisir kec. wonosari, btg btg sabuk kec. sepiring sabuk pantai pantai meter meter dandissssobia canda i2cz man sora manah man massa kasasi pesisir kec sepiring loddzal program pengelolaan ruang terbuka jau rm) jogja24| program pengelolaan ruang terbuka hijau rth) dan penyusunan meningkatnya penataan rth kab. kendal dokumen dokumen kebijakan,norma,standar,prosedur,m (perkotaan anual pengelolaan rth bin medsikainssilotosdisisaid wlibasikolininssibiinan dsn usus pena pena dns ann dsn apsis rth pengawasan dan pengendalian rth meningkatnya penataan rth kab. kendal kali kali kunjungan kunjungan lapangan lapangan peningkatan peran serta masyarakat peningkatan kesadaran masyarakat kab. kendal bibit bibit dalam pengelolaan rth ttg rth melengkung melengkung btg btg try yoyo pam terpamoonn| roonooomo|is251s00000 jzrsmns0no00| aosroonwm poo) kependudukan dan catatan sipil yoo skependudukandanpengatatans elastic pen isa mana nan besa perkantoran bin dfpstossindonolinioan pee sebinbsssdnen beisisdisin enggan bangsa menhan pena dns dennis nan pengin menyurat penyediaan jasa komunikasi,sumber tersedianya kebutuhan jasa dispendukcapil bca masa perlengkapan kantor perlengkapan kantor penyediaan jasa pecel dan perijinan tersedianya jasa pemeliharaan dan dispendukcapil mobil dan mobil dan kendaraan dinas penunjang kegiatan |perijinan kendaraan dinas kendaraan roda roda 1lrojorjog| penyediaanjasa kebersihan kantor tersedianyajasa kebersihan kantor dispendukcapil afrojor|to| penyediaan alattulis kantor ) tersedianyaalattuliskantor dispendukcapil so.0o0o0.00o0o| so. ada enda desimal mua messi senna dea besar men sean melon penggandaan penggandaan donor asus pesaing yss main mana anus pennnnnn pena png cannes lain pan perundang undangan perundang undangan sasa panas dihiasi musi mobil bina dana dos mana mun kebal kantor minum pegawai din map erngrnte rimbun pria duda msh mann ming men dengan dsn pen gnd diss dim dan luar daerah dalam dan luar daerah bae kesal misa bani tenunan mas men men perlengkapan kantor perlengkapan kantor aaa aaa program peningkatan sarana dan depan pena dngnnnnna denny penenun pen dis eng masakan masakan geass mis bisik her bolos media ocs kesatu pengadaan aset gedung dan tersedianya gedung kantor dan dispendukcapil unit unit gedung bangunan pelayanan gedung kantor dan kantor dan pelayanan pelayanan lantai dan sewa lantai gedung cipta dan sewa gedung ame peran peran pepeinaaana peran dan mean semen dengan seboooegl dan mesin kita amosssba kansas gossip msi men dna misal men mass mala kantor aaa aaa aaa program peningkatan kapasitas peng asas innnnnnn dnnnnnna dennggann pena perak ben dnndarp unggah daratan powngangnagngan org aaa aon perundang undangan peraturan perundangundangan bosan asma bisa man men mic manah msi sdm pengembangan susun laporan capaian kinerja dispendukcapil orang orang dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan bintik penyusunan capaian kinerja aaa aaa aaa program peningkatan disiplin ve eagsitisntli nan pennnnnnnnnnnnn penuaan dana dang penantian dan pena dan pena pengadaan pakaian dinas dan tersedianya pakaian dinas dan dispendukcapil stel stel pakaian koi bai mini ini dinas aaa aaa aaa program peningkatan pelayanan dan iman aparat pertahan san pop pasar pap masa faooooon nan anon sera senapan dkpendukeapi ras ppp pam aparatur pelayanan aparatur peningkatan kinerja dan pelayanan terciptanya peningkatan kinerja dan dispendukcapil honor honor orang administrasi perkantoran pelayanan administrasi perkantoran orang ptt ptt (petugas petugas entri entri data data penunjang pelaksanaan pekerjaan terlaksananya penunjang dispendukcapil honor honor orang perkantoran pelaksanaan pekerjaan perkantoran orang ptt ptt keamanan keamanan kantor) kantor pena arsip umum dan kepegawaian pengelolaan arsip umum dan kepegawaian bao prosedur sop iso prosedur sop iso) iso audit audit eksternal) eksternal) aaa aaa program penataan administrasi oop eat dan eneatamn sira pem pra mana kanker jukukang persada ooosoep desakan #50000o00l siak secara terpadu siak secara terpadu implementasi sistem terciptanya implementasi sistem adm kab kendal bin bin dea update dan pemeliharaan peran peak nadanteraanasntan kabkondal feat aoeoogof loop market @oooooeo| koneksi koneependudukan kebijakan kependudukan pengelolaan dalam penyusunan terkelolanyaa penyusunan laporan kab kendal fell peran ormas kepaningutan intomesikenendudutan feb rendah pte beo rang maman penyediaan informasi dapat tersedianya informasi yang dapat kab kendal kali kali pameran diakses masyarakat diakses masyarakat pameran pembangunan pembangun peningkatan pelayanan publik dlm bid terciptanya peningkatan kualitas kab kendal kependudukan pengembangan data base tersedianya data base kab kendal data base data base kependudukan kependudukan penduduk kependudukan peningkatan kapasitas aparat meningkatnya sdm aparatur kab kendal orang orang ketan keenan mama kanker erna aeososf 0000p koran eooooool bin bndossssssdsssssllsntissnssi pre24 eesssdunss dodi ben pena pena eni) dang kependudukan sosialisasi sosialisasi peningkatan kapasitas kelembagaan| terciptanya peningkatan kapasitas kab kendal orang orang ana bantah kerangan kendal fiber aooeooeof aoeoosg beton bin bedosdnsisdtssinsnkodlmssiskian "perebusan din dan angsa senna pena dinas dnnnnnnnn bantan pan pelaporan alto5ji5| pendataan penduduk rentan terwujudnya data penduduk rentan kab kendal 1kegiatan| 5o. kegiatan penyediaan dokumen akta catatan terpenuhinya dokumen akta catatan dispendukcapil ibr ibr sipil ( ) sipil kutipan akte kutipan akte kel, ibr kel, ibr akte akte perkawinan dan perkawinan, ibr akte ibr akte perceraian perceraian dan pelaksanaan sidang akta kolektif dengan penyediaan dokumen kependudukan terpenuhinya dokumen dispendukcapil kependudukan bangko bangko dan dan pcs pcs bangko bangko ktp ktp kades ngeri had pes belajar kes moon man mas kena dana dan pen kong sdn dsn kependudukan dan dapil arsip kependudukan dan dapil pelayanan mobil keliling up3sk terciptanya pelayanan mobil kec desa desa dan pencatatan sipil kelilidokumen terpeliharanya dokumen dispendukcapil kependudukan dan catatan sipil kependudukan dan pencatatan sipil kab kendal wajib pelaksanaan penerapan ktp terwujudnya pelaksanaan ktp wajib ktp ktp pemula pemula ass. mait aaa aaa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yul badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yo. program pelayanan administrasi perkantoran mani penyediaan jasa surat menyurat tertib administrasi perkantoran penyediaan jasa komunikasi, tersedianya pembayaran pam. listrik kendal bln program bln sumberdaya air, dan listrik dan telepon nen penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor ann penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat alat tulis kantor 11le penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan kendal program penggandaan penggandaan | f penyediaan peralatan dan tersedianya peralatan dan kendal layar program genset unit, perlengkapan kantor perlengkapan kantor berupa unit proyektor podium unit layar proyektor, unit meja unit meja dan meja rapat recentioris, unit pk, unit resepsionis unit kursi rapat, unit printer, kursi unit, staf, unit laptop dan unit sound unit system ruang rapat pk, worden, unit kursi rapat, unit printer kursi staf, unit laptop dan unit sound sistem 15lg penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dan kendal program perundang undangan perundang ubdabga, li" penyediaan makanan dan minuman tersedianya kesejahteraan pegawai 18li rapat rapat koordinasi dan tercapainya konsultasi dan kendal program konsultasi dalam dan keluar daerah koordinasi aa. aaa aaa. tabel perkembangan status gizi balita kabupaten kendal tahun bos jumlah balita bawah garis merah bgm) persentase balita yang ditimbang berat badannya naik persentase balita gizi buruk sumber: dinas kesehatan kabupaten kendal ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan sudah memadai. pos kesehatan desa poskesdes) telah tersedia setiap desa, data pada tahun berjumlah unit. kecamatan tersedia puskesmas, baik puskesmas induk sampai puskesmas keliling. jumlah puskesmas induk tahun sebanyak unit, puskesmas pembantu sebanyak unit, dan puskesmas keliling sebanyak unit. jumlah rumah sakit sebanyak unit terdiri dari unit rsud tipe unit rumah sakit swasta dan unit rumah sakit khusus. pekerjaan umum sumber daya air kabupaten kendal memiliki tidak kurang dari mata air dengan debit yang beraneka ragam. mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak kecamatan sukorejo, patungan, singorojo, limbangan, dan paten. dari jumlah keseluruhan mata air tersebut, diantaranya dalam kondisi rusak. saluran primer induk sepanjang km, saluran primer dengan kondisi baik sebesar o. adapun saluran sekunder panjangnya km, saluran sekunder dengan kondisi baik sebesar sedangkan bangunan irigasi lainnya secara umum masih dalam kondisi baik, namun perlu adanya peningkatan perbaikan berkala agar dapat dimanfaatkan secara optimal. mengingat bangunan irigasi merupakan sarana vital dalam kegiatan pertanian, hal ini perlu mendapatkan perhatian dan prioritas. tabel kondisi bangunan irigasi tahun jenis bangunan jumlah panjang (km) kondisi irigasi (buah) baik rusarana dan prasarana aparatur pemeliharaan rutin berkala peralatan pemeliharaan peralatan dan mesin kendal program dan mesin kantor pemeliharaan rutin berkala gedung lanjutan pembangunan gedung baru kendal prioritas dan bangunan (lanjutan bpk pembangunan gedung kantor relokasi sarana dan prasarana pindahan kantor berjalan dengan kendal prioritas kantor lancar ill program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas beserta pakaian dinas harian kendal orang program perlengkapannya yoo program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur peningkatan kinerja dan pelayanan kegiatan kantor berjalan dengan kendal program aparatur lancar pengiriman peserta diklat diikutkannya peserta diklat, kendal program workshop dan seminar workshop dan seminar aaakendal program dan ikhtisar realisasi kinerja skpd capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd aa. aaa aaalayanan dan kinerja aparatur pemerintahan peningkatan kinerja dan pelayanan honor ptt kendal orang program orang administrasi perkantoran penunjang pelaksanaan pekerjaan honor ptt kendal orang prioritas orang perkantoran illanak workshop analisa gender terlaksananya work shop analisa kendal orang prioritas orang gender sosialisasi eska eksploitasi seksual| tersosialisasikannya eska kendal prioritas komersial anak) sosialisasi dan pengembangan forum terbentuknya forum anak kab. kendal forum program forum anak anak kendal kendal anak sosialisasi penanganan kekerasan meningkatnya pemahaman kendal program orang terhadap perempuan dan anak masyarakat akan adanya ttg kdrt dan perlindungan anak anri penyusunan rad kla tersusunnya rad kla ken aaa aaa aaasunan anggaran meningkatnya kemampuan skpd kendal orang program orang responsif gender bagi skpd dalam menyusun anggaran responsif gender arg) peningkatan kapasitas dan jaringan ormas, organisasi perempuan,anak, kendal org prioritas org kelembagaan pemberdayaan pendidik dan skpd terkait perempuan dan anak penentuan perumusan indikator rumusan indikator pencapaian kendal prioritas desa ramah anak untuk prioritas program kla program lokakarya pengembangan sistim tersedianya data base indikator kendal prioritas scoring indikator desa ramah anak desa ramah anak untuk acuan kla uji coba scoring desa ramah anak sinergitas program dan pemenuhan kendal prioritas hak anak dalam desa ramah anak forum group discussion fgd) tingkat peningkatan perserta forum forum kendal prioritas kecamatan kecamatan yang ada tingkat kecamatan dalam pembangunan desa layak anak finansialisasi indikator desa ramah adanya pedoman indikator desa kendal prioritas anak ramah anak dalam rangka kla pengembangan sistim informasi diketahuinya kesenjangan gender kendal prioritas gender penyusunan data pilah berbagai bidang gender) aaa aaa aamanagement pengelola terlaksananya pelatihan p2tp2a kendal ormas program ormas pusat pelayanan terpadu wanita wanita pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a men fasilitasi pokja gaib terfasilitasinya pokja gaib pokja pokja pelatihan konseling tim ppt pipa tersedianya tenaga teknis tim ppt kendal orang baru orang dalam penanganan korban kekerasan pipa yag profesional penanganan korban kekerasan sosialisasi sistem pencatatan dan terlaksananya sosialisasi sitem kendal orang program orang pelaporan kdrt pencatatan pelaporan kdrt fasilitasi upaya perlindungan terpenuhinya fasilitas perlindungan kendal program perempuan terhadap kekerasan bagi perempuan korban kekerasan penanganan kekerasan terhadap tertanganinya korban kekerasan kendal program kecamatan perempuan dan anak secara komprehensif kecamatan penunjang kegiatan pengembangan terlaksananya rapat koordinasi, kendal prioritas industri rumahan monitoring dan evaluasi kegiatankerjasama industri rumahan dengan kementrian pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas hidup meningkatkan pengetahuan kabupaten orang prioritas orang perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan penguatan kendal kewirausahaan bagi perempuan. ekonomi perempuan tree o logo yoo program peningkatan perserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan pembinaan organisasi perempuan terlaksananya pembinaan ormas kendal program kecamatan wanita kecamatan dana hibah gow peningkatan kualitas hidup kendal program organisasi perempuan organisasi wanita wanita operasional kegiatan pkk peningkatan kualitas hidup kendal program perempuerasional kegiatan dharma wanita| peningkatan kualitas hidup kendal program perempuan ill lo. yo) man pop pemasyarakatan program dan meningkatnya capaian program kb kendal prioritas kecamatan krr melalui media masa kecamatan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu nyoman bagi peserta memberikan kenyamanan pada kendal kec program kec. peserta esssssb nan pena inn dea pena dan din bakti kes bhayangkara dan terbitnya institusi masyarakat kendal program kecamatan mkk pedesaan kecamatan penunjang kegiatan kbd meningkatnya kinerja kader dalam kendal desa desa partisipasi imp (kbd) kelurahan kelurahan penunjang kegiatan pendataan data demografi dan data basis kendal desa program desa keluarga perencanaan kelurahan kelurahan penunjang kegiatan penetapan hasil penilaian angka kredit pejabat kendal pejabat program pejabat angka kredit fungsional fungsional fungsional penunjang kegiatan pembinaan terbitnya pegawai dan upt kendal orang program org pegawai dan petugas lapangan bakti sosial bermitra dengan pkk terbitnya institusi masyarakat kendal baru kecamatan dan organisasi kemasyarakatan pedesaan kecamatan pembinaan sub kbd terbitnya institusi masyarakat kendal orang baru orang pedesaan orientasi pria bagi toga toma jumlah peserta pria meningkat pengadaan sarana mobilitas tim meningkatnya capaian program kendal program kecamatan keliling kecamtifa dak dan pendamping dak 100y6 rekor tingkat kabupaten terlaksananya rekor tingkat kendal orang baru orang kabupaten rekor tingkat kecamatan terlaksananya rekor tingkat kendal baru kecamatan kecamatan kecamatan rekor tingkat desa terlaksananya rekor tingkat kendal desa baru desa desa kelurahan kelurahan . aaa program kesehatan reproduksi remaja advokasi dan kie tentang kesehatan reproduksi remaja krr) orientasi krr bagi tokoh formal dan terlaksana orientasi krr pada tokoh kendal kec. program kec. non formal formal dan non formal orientasi krr bagi pengelola pengenalan krr bagi remaja kendal kec. program kec. program aaa aaa pen naa ken manan nan pelayanan medis operasi terlaksananya mow dan mop bagi kendal orang prioritas orang calon peserta mop dan mow aaa aaa aaakegiatan promosi prog. ekspor tersosialisasikannya krr kendal kec. program kec. remaja dan hak hak reproduku . orientasi bagi siswa dan pengurus terselenggarakannya orientasi siswa kendal program slip sta osis dan pengurus osis slip sta program peningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk hiv aid penyuluhan penanggulangan tersosialisasikannya kendal orang program orang narkoba, pms termasuk hiv aid penanggulangan hiv aid tet yrk yoo yoo program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak tot pembinaan kelompok bkb meningkatkan kuantitas dan kualitas kendal orang program orang kelompok bkb temu kreatifitas kader bkb meningkatkan kuantitas dan kualitas kendal program kecamatan kelompok percontohan kecamatan aaa aaa program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga pelatihan tenaga pendamping meningkatkan kualitas dan kuantitas kendal orang (program orang kelompok bina keluarga kelompok catur binasia8 too yoo ap3, sosa. lomassosau program pelayanan administrasi perkantoran msstosssandnstinkais sednslnia detisbsssin dgn png melissa dengan kena dota meninnnna pen dong menyurat anggaran naas sedan rene mma oom daya air dan listrik langganan komunikasi, air dan listrik dini kestossnandusidntakn yelnddk meki alias mennnnna denda dos mesinnya pen dong bersih dan nyaman penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya kebutuhan administrasi dinas sosial dini kotossstaskndngad inn asmmkninis messi dosis mnnnnna dena dasi kena peg dong dmmsiad sessdasaaa mesisbssssi dsn moss mennnnna dena dosis kena dadi penggandaan foto copy pan nan ditata kenakan saman kecoa elpiji dan tabung kebakaran oia meneer sassnlain nin messi dna dengan dengan menu pen bong gia peraturan perundang undangan bacaan penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum untuk dinas sosial pelaksanaan rapat koordinasi bagi pegawai dan stakeholder rapat rapat koordinasi dan konsultasi menunjang kelancaran tugas dalam dan luar saman ?2rz 2t gni hn: mania bengnnnnn pena pennnnnnannn pasi penindakan sae es sss sss wsw:)ji program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan aset peralatan dan mesin terpenuhinya kendaraan roda dinas sosial pejabat eselon iii dan laptop untuk pejabat eselon iii dan laptop untuk sekretariat pemeliharaan rutin berkala terpeliharanya kendaraan dinas dinas sosial peralatan dan mesin roda sebanyak unit, roda sebanyak unit dan roda sebanyak unit serta perpanjangan stok pemeliharaan rutin berkala gedung terpeliharanya gedung tempat kerja dinas sosial jujur item wati pgsnnkga mennnnni denn kena sedan dog na. jaa program peningkatan disiplin kini pepsi pen ann dan dong pena pennnnnnnnnn penogsssa penuaan denny pengadaan pakaian dinas beserta terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas sosial perlengkapannya dinas pegawai sebanyak orang rp. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan o1| penyusunan laporan capaian kinerja tertanganinya program kegiatan dinas sosial dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dinas yang dapat dilaporkan sesuai ketentuan (pembuatan rka, dpa, rka perubahan, dpa perubahan, laki, skpd, senja, pok, kpj skpd, dll.) penyusunan laporan keuangan tertanganinya laporan keuangan dinas sosial ms. (aaa program peningkatan pelayanan dan kemana pemanah apaan smp tan |113l07102| peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kinerja pegawai dan dinas sosial administrasi perkantoran tenaga kontrak penunjang pelaksanaan pekerjaan tersedianya honor orang ptt dinas sosial perkantoran lo. yo) program pemberdayaan dan pks lainnya pemberdayaan fakir miskin, kat dan| meningkatnya kesejahteraan kab kendal orang prioritas orang pks lainnya masyarakat miskin melalui bidang pengembangan kue fakir miskin pubs) perkotaan peningkatan kemampuan petugas pelatihnya anggota tagawa kab kendal orang prioritas orang dan pendamping sosial bidang pemberdayaan fm, kat, dan pks pubs) lain pelatihan ketrampilan berusaha bagi meningkatkan keterampilan usaha kab kendal orang prioritas orang keluarga miskin ekonomi prod. bidang pubs) fasilitasi usaha bagi meningkatnya keluarga miskin yang kab kendal orang prioritas orang pubs) pengadaan sarana dan prasarana tersedianya sarira pendukung kab kendal orang prioritas orang met kendur usa bagi man jsanaben keragaman kenal dad reopen pena daan poong enamel yoo program pelayanan dan rehab pesona nnnnnnnan pena pena dog pena dengan dengan nan pena peningkatan kualitas pelayanan, tercukupinya bantuan sembako bagi ise kab kendal prioritas paket sarana dan prasarana rehab korban bencana paket bidang sembako kesejahteraan sosial bagi pks sembako pubsyusunan kebijakan pelayanan dan| terbentuknya kelompok masyarakat ise kab kendal prioritas kecamatan rehabilitasi sosial bagi penyandang dalam menghadapi tanggap darurat kecamatan bidang masalah kesejahteraan sosial (bencana) pubs) pelayanan kesejahteraan keluarga mengirimkan anak bermasalah sosial kab kendal anak prioritas anak dan anak agar memiliki pengalaman, bidang pengetahuan dan ketrampilan pubs) (terarah) pengelolaan gudang logistik tertanganinya gudang logistik yang dinas sosial gudang prioritas gudang tertib logistik bidang logistik pubs) penanganan orang orang terlantar tertanganinya orang yang terlantar kab kendal orang prioritas orang kehabisan bekal dapat pulang bidang kembali rumahnya pubs) penanganan pengemis, gelandangan pengiriman got panti kab kendal prioritas pengiriman dan orang terlantar rehabilitasi bidang pengiriman pubs) afi program pembinaananakterantar as0cbooo| | 7e0000o| as0cbooo pelatihan ketrampilan dan praktek meningkatnya ketrampilan dan kab kendal anak prioritas anak belajar kerja bagi anak terlantar pemberian sarana kerja bidang pubs) program pembinaan para penyandang cacat dan trauma pendataan penyandang cacat dan tersedianya data penyandang cacat kab. kendal kegiatan prioritas kegiatan penyakit kejiwaan dan penyakit kejiwaan bidang pubs) pelayanan dan rehab paca dan tersalurnya bantuan kepada para kab. kendal orang prioritas orang trauma penyandang cacat berat (di luar bidang pena berat yang dibantu apbn) pubs) aaa aaa aaa program pembinaan panti asuhan panti jompo peningkatan ketrampilan tenaga meningkatnya ketrampilan bagi kab. kendal panti prioritas panti pelatih dan pendidik tenaga pengelola panti bidang pubs) n.a program pembinaan eks penyandang penyakit sosial napi, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) pendidikan dan pelatihan ketrampilan eks penyandang penyakit sosial exs. kab. kendal orang prioritas orang berusaha bagi eks penyandang napi, psk, napa) bidang penyakit sosial pubs) jenis bangunan jumlah panjang (km) kondisi irigasi (buah) baik rusak saluran primer y6o induk saluransekunder '!' saluranterjunan 80yo| bendung 70x| pengambilan bebas mata air bangunan bagi 60x| sadap bangunansadap 60yo0| kok dorongan bangunantalang 60y0| bangunan siklon terowongan sumber: dinas binaraga, sda, energi dan sdm kab kendal, bina marga ruas jalan wilayah kabupaten kendal terdapat ruas jalan dengan panjang km. secara umum kondisi ruas jalan kabupaten kendal dalam kondisi baik, namun kondisi jalan yang rusak berat meningkat jumlahnya. data mengenai ruas jalan kabupaten kendal diuraikan pada tabel berikut ini. tabel kondisi ruas jalan kabupaten kendal (km) tahun keadaan jenis permukaan lo. la. aspal kerikil ' e lainnya kondisi jalan ann tenan ten sedang ce. rusak ' o rusak berat sumber: dinas binaraga, sda, energi dan sdm kab kendal, kondisi jalan baik kabupaten kendal sampai dengan tahun mengalami peningkatan namun pada tahun mengalami penurunan. kondisi jalan baik pada tahun mengalami penurunan sebesar km.h program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial peningkatan peran aktif masyarakat meningkatnya peran masyarakat dan kab. kendal orang prioritas orang dan dunia usaha dunia usaha bidang sosial sekretariat) peningkatan jejaring kerjasama meningkatnya jejaring kerjasama kab. kendal prioritas kegiatan pelaku pelaku usaha kesejahteraan |dengan orsosmasy kegiatan bidang sosial masyarakat pks) peningkatan kualitas sdm meningkatnya masyarakat dalam kab. kendal orang prioritas orang kesejahteraan sosial masyarakat penanganan pks bidang pubs) pengelolaan taman makam terkelolanya taman makam tmp kusuma jati tmp prioritas tmp pahlawan pahlawan bidang pks) pendampingan program keluarga terlaksananya pendampingan pkh kab. kendal prioritas kecamatan harapan untuk kecamatan kecamatan bidang pubs) penanaman dan pelestarian nilai nilai terbenamnya nilai nilai pahlawan kab. kendal kegiatan prioritas kegiatan kepahlawanan kepada generasi muda bidang pks) sosialisasi penyelenggaraan undian tersosialisasinya peraturan kab. kendal kali prioritas kali berhadiah perundang undangan tentang undian pelaksanaan bidang pelaksanaan berhadiah kepada pengusaha, pubs) perbankan, lembaga ekonomi. pengenalan dan penyebarluasan tersosialisasinya program dan kab. kendal kegiatan prioritas kegiatan informasi dinas kegiatan dinas dapat diketahui oleh sekretariat) masyarakat luas sosialisasi pengangkatan anak tersosialisasinya peraturan kab. kendal kegiatan prioritas kegiatan perundang undangan tentang adopsi bidang anak kepada tomas dan toga pubsajal fukusanwaas oretenacakeaan llbwastemacakersabantransmarasi sasa pan nan kasal mana hennnnnn hoc menit cannon existed perkantoran mpstssssilandutelisisi dessbsistibnsdbi n.cd2n dong ben brennan pena dengna din denda mera seleb indindinan manna bnn pena dengan dsn kena ncs mos sumber daya air dan listrik telpon listrik air joel pemedeanyasakoterihan kantor pameinraan kebershantanor kendal van setan sar maan serba lethal penedeanpstuteranor panyedamasttwtskanor benda medan maka abg mean bee atasan pepe eid nun dennis bung dengan pekan pena panas din dang pena penggandaan barang cetakan jl) (rd). pemedaanperaatan rumahtangga peer pemaaankepataran. pbr pas taman #ekagoog penyediaan peralatan rumah tangga pertamax, pemadam kebakaran sentuhan powndongungangan feraktowatkatarmasan pan prp aman sono peraturan perundang undangan cetak (surat kabar majalah) bmi moses ptk sin dengan magis gadis mennnnnnn denda kenadan luar bulan bulan dalam daerah dan luar daerah perjalanan dinas pegawai kendal aaa aaa aaa program peningkatan sarana dan pee medis pena dana misosnsas pnnnnnnn dengan disbsodnaad kena bennnnn disisi mosssissaksbska pass dong mint men denda kena kbs maia operasional saban pop ann dengan dingin dong pena dengan kenn osa dan mesin secara rutin berkala matang indian didik dna kena pena dasi dan bangunan kesehatan kantor ancnanas nan menantu dana pen dal aparatur easndsskn desk anda gisdisn disisi kong kena pena dna gis dns perlengkapannya ners tan dana pena nan menanam batas sumber daya aparatur meera miisnialnintaidsd nisdind dang nadsnsad bennnnan pena dsn nissan gadis sumber daya manusia sdm) yoo aaa aaa aaa program peningkatan pengembangan keuangan penyusunan laporan keuangan laporan keuangan semester kendal kali kali jii senayan ran ketangan (arerankesangan emestean. kendal bere deep pan pamoskpd pelaksanaan monitoring kegiatan skpd amanat mamemnanan mama map ratan kinerja aparatur pemerintahan lia semut gampbaas peranan jaminan peranan nan ban smp pelayanan administrasi perkantoran administrasi perkantoran ii. beo mamosdioslndoniknsenssmunsi men dna kena inna ben dengan boss kena dengan konosisaa eat ica dan biasa mann dan kasad produktivitas tenaga kerja mesin elisioossiibinbn misel bisa men denn ssossingl menu dengan diss mpstnjon onunjorgi ""ekdskssodssndsa msnlaisdi ben denda dangnnana dan dana ketrampilan bagi pencari kerja blk ketcamoiantonisemeankena kesan nam biang kendal perbedaan prosa warna hacooag keterampilan bagi pencari kerja ketrampilan peningkatan profesionalisme tenaga meningkatnya pengetahuan kendal pks bkk kepelatihan dan instruktur pks dan lembaga pelatihan pks bkk bkk nanas men panai kanan koin menhan kesana bissolns men ran bend kerja mssibnadisissenced error hendntada gosei ksa cssndasad menu inn gross mennnnnnnnn dos med bagi para pencari kerja mosngosssnna aan dan dan dengan dong dana dan melalui pelatihan pencari kerja untuk disalurkan perusahaan pengembangan kelembagaan pelatihnya pencakar dalam bidang kendal orang orang produktivitas dan pelatihan ketrampilan dan manajerial kewirausahaan pemberian fasilitasi dan mendorong pelatihnya masyarakat dalam bidang kendal orang orang sistem pendanaan pelatihan berbasis ketrampilan masyarakat dbhcht) pemberian kerja darurat pkd) pemberian pekerjaan sementara kendal lokasi lokasi rehabilitasi saluran saat sepi kerja pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pekerjaan sementara kendal lokasi lokasi padat karya infrastruktur saat sepi kerja pemberdayaan masyarakat melalui meningkatnya perekonomian desa kendal lokasi lokasi padat karya produktif ilir ehh program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjandalian dan pembinaan terbitnya direktur utama kendal kegiatan kegiatan lembaga penyalur tenaga kerja optis, kepala cabang optis,dan fasilitasi penyelesaian prosedur meningkatnya kesejahteraan pekerja kendal perusahaan pemberian perlindungan hukum dan perusahaan jaminan sosial ketenagakerjaan pembinaan jamsostek) peningkatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan kendal kegiatan kegiatan perlindungan dan penegakkan hiv aids serta pemberdayaan p2k3 hukum terhadap keselamatan dan perusahaan kesehatan kerja survey khl dan penyusunan umk tersusun komponen khl dan kendal pasar pasar aan klaten penetapan pre po| mae pengawasan berlakunya umk meningkatnya kesejahteraan pekerja kendal perusahaan ren nama ana nampodwavtaspetamenworat leamsataan| mayor |ilbhalsosiatisasi umi kabupaten teriaksanakanya umk kendal kegiatan| 21x00000| kegiatan pembinaan lks bipartita meningkatnya produktivitas kerja dan kendal perusahaan penanam eren sat mania ann dan diss dan gods dan persen lks tripartit meningkatnya partisipasi hubungan kendal kegiatan kegiatan peter samba miss monas miss dgn dinas ben dns pemberdayaan lks tripartit terwujudnya sistem hub. industrial kendal kegiatan kegiatan mis messindsntbasn mesbkasnisn kesan miss miss kena din dsn diss mess pemberdayaan dewan pengupahan meningkatnya kapasitas dewan kendal kegiatan kegiatan pengupahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemberdayaan ssb peningkatan sdm pengurus sp sb kendal kegiatan kegiatan dalam mewujudkan yang harmonis urusan pilihan ketransmigrasian program pengembangan wilayah transmigrasi pengerahan dan fasilitasi menempatkan transmigran keluar kendal perpindahan serta penempatan jawa transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan sdm penjajahan lokasi transmigrasi untuk mendapatkan gambaran lokasi dan kendal lokasi lokasi dang met "selatan rise bes din men dan diss pen alan seragam transmigrasi loka mao a a seo jogja| program transmigrasi lokal koo oil 80170o00oo0| 88x86. (lor penumanvanemisrasiotat memahami program transmigrasi (kang ) jarang seriesno| se12so0o| jeon personst ip. imo pelatihan transmigrasi lokal pelatihnya ketrampilan latrans kendal orang orang sebelum diberangkatkan jumlah .000o| |6a50497200| |east.asa.oaaa aaa aaa runway8s yoo koperasi dansha kecil menengah yoo (dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah yoh program penciptaan iklim usaha mikro kecil dan menengah yang kondusif fasilitasi kemudahan formalisasi jumlah kuku sosialisasi badan| kab. kendal umkm ukm badan usaha kuku usaha umkm melalui bantuan fasilitasi part dan umkm melalui bantuan fasilitasi sertifikat halal) perencanaan, koordinasi, dan jumlah koordinasi dan bimbingan kab. kendal kali kali pengembangan ukm pengembangan umk fasilitasi pengembangan ukm jumlah umk dilatih dan bantuan| kec. weberi, umk org alat oven kompor gas, tabung gas,| sukorejo, boja, dan regulator program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah penyelenggaraan pelatihan jumlah yang dilatih kewirausahaan,| kec. limbangan org, org kewirausahaan umkm pengiriman peserta business dan kab. kendal long, dan explanation, fasilitasi bantuan alat set pengolahan gula aren dan pengolahan perbengkelan gula aren dan set alt pelatihan manajemen pengelolaan jumlah koperasi kud yang dilatih kab. kendal pengurus pengurus koperasi kud manajemen pengelolaan koperasi jumlah anggota kup kadang maju| ds. peron kec. org ds. peron limbangan dilatih limbangan penguatan kelembagaan umkm jumlah koperasi yang diperkuat| kab. kendal kop kop din penamaan dunia pegangan bangga senin mangan dan mania (co. ragi kngengnna peningkatan, penguatan kualitas| jumlah umk yang ditingkatkan| kab. kendal umkm umkm sdm umkm lingkungan wilayah|kualitas sdm nya dan fasilitasi dan unit tembakau bantuan alat salon kecantikan alat saluman umk service diah kab. kendal penguatan dan pengembangan| jumlah umk dikembangkan|l kec. gemuk dan25 umkm,| umkm diversifikasi usaha bagi umkm dildiversifikasi usaha minuman kayu| kab. kendal unit, lingkungan wilayah tembakau secang, fasilitasi bantuan blender, umkm, jumlah umk yang dikembangkan unit diversifikasi usaha perbengkelan, fasilitasi bantuan peralatan tambal ban peningkatan produktivitas, jumlah umk yang dilatih manajemen kab. kendal org umkm pemasaran dan jaringan usaha bagilpemasaran umkm fasilitasi bintik pengembangan| jumlah koperasi kud kontan ksu| kab. kendal org kop usaha yang dibina anggota koperasi kud kontan ksu lingkungan wilayah tembakau pengembangan kualitas usaha| jumlah koperasi yang dikembangkan| kab. kendal kop kop sarana dan prasarana|kualitas usahanya anggota koperasi lingkungan wilayah tembakau peningkatan daya saing dan kualitas| jumlah umk jambu getas biji getas| kec. paten, org joo usaha umkm merah sukorejo dan pagaruyung fasilitasi bantuan alat freezer dani| bandeng mas dan| unit joo packaging bandeng tandu ratu bandeng bintik ketrampilan desain produk kab. kendal org umk konveksi program pengembangan sistem pendukung usaha bagi umkm sosialisasi dukungan informasi jumlah koperasi ukm mendapat| kec. sukorejo,| org org penyediaan permodalan sosialisasi weberi, kota kendal, kaliwungu, dan boja penyelenggaraan pembinaan industri jumlah irt, ik, yang dibina dan| kab. kendal umkm usulan hasil org rumah tangga, industri kecil, danlfasilitasi bantuan alat space dan unit musrenbang industri menengah alat space kec, penyelenggaraan promosi produk| terselenggaranya promosi produk kendal, provinsi, even even umkm umkm dan luar provinsi fasilitasi sertifikasi hak atas tanah| sosialisasi dan pendataan kab. kendal umkm umkm (shayoo aka revitalisasi pasar tradisional melalui terwujudnya revitalisasi pasar boja, tirtomulyo| pasar usulan hasil2 pasar koperasi tradisional melalui koperasi patungan, dan|desa musrenbang kebonharjo kec. boja patron pengembangan pusat belanja| fasilitasi bantuan display cooler| kec. kendal unit isotop unit souvenir dan makanan khas produk jambu biji getas merah, freezer, papan reklame n.a aaa program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sosialisasi prinsip prinsip jumlah koperasi yang sosialisasi,l kec. boja, kec.| kop kop pemahaman pengoperasian jumlah koperasi yang difasilitasi sukorejo, kec. perubahan anggaran dasar sesuai|l weberi, kec. pengoperasian tahun| kaliwungu, dan kec. kendal jumlah masy. yang sosialisasi dan| kab. kendal org org fas. pendirian kop pembinaan, pengawasan, dan| jumlah koperasi yang dibina kab. kendal kop kop penghargaan koperasi berprestasi peningkatan dan pengembangan| terlaksananya peningkatan dan| kab. kendal kop kop jaringan kerjasama usaha koperasi pengembangan jaringan kerjasama koperasi penilaian kesehatan ksp usp jumlah koperasi yang dinilai kab. kendal kop kop pelatihan pengelolaan usaha| jumlah pengurus pengelola kab. kendal kop org koperasi bagi pengurus pengelola pelatihan akuntansi koperasi jumlah koperasi yang dilatih akuntansi| kab. kendal pop joo koperasi pelatihan sistem pengendalian intern| jumlah koperasi yang dilatih kab. kendal org org spi) koperasi koperasi pembinaan jumlah koperasi tdk aktif yang dibina kab. kendal kop kop koperasi kud kontan ksp ksu aaa aaa aaa dan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program,| terwujudnya senja skpd, rka dpa kab. kendal buku buku dan koordinasi pendataan potensi umkm lanjutan) terwujudnya data base umkm kab.| kab. kendal kec. kec. kendal dan tersedianya operator komputer pemutakhiran data base umkm n.a program pelayanan administrasi oo1fo1|o1 penyediaan jasa surat menurut ' ) tersedianyaperangkodll )( umkm m.000tbr rooster penyediaan jasa komunikasi, tersedianya jasa komunikasi umkm jaringan jaringan sumber daya air dan listrik jaringan, sumber daya air dan listrik pesawat pesawat jaringan telepon, telepon, jaringan jaringan listrik, listrik, jaringan air jaringan air 1115l01101107 penyediaan jasa administrasi| tersedianya buku cek, meterai, danh| umkm buah buah buku keuangan administrasi bank buku cek, cek, materai, dan materai, administrasi dan bank administrasi pentosasbsnsasntbntsti kosssbsssdssssntat kain dengan bosnia pena dan mania penyediaan alat tulis kantor tersedianya atk umkm bh pak dus bh pak dus lbr ibr penyediaan barang cetakan dan| tersedianya bangko cetakan penggandaan dan penyediaan komponen| tersedianya komponen| umkm listrik penerangan bangunan kantor listrik penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dani tersedianya mobil unit,( umkm unit unit perlengkapan kantor tersedianya printer unit, tersedianya meja rapat unit, tersedianya filling cabinet unit, tersedianya sound system unit tersedianya monitor unit dan tersedianya perlengkapan kebersihan penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan (surat umkm unit unit peraturan kabar) penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan harian pegawai, idkumkm keg keg makan minum rapat pembinaan rapat rapat koordinasi dani tersedianya biaya perjalanan dalam| umkm person konsultasi dalam daerah dan kedaerah, tersedianya biaya perjalanan kali dan luar daerah luar daerah, dan tersedianya kali dan pertamax pertamax itr aaa program peningkatan sarana dan| terpeliharanya sarana dan sarapan pra ra2oo pemeliharaan rutin berkala terpeliharanya mobil dinas, idkumkm mobil dinas mobil dinas peralatan dan mesin kendaraan roda dua, ac, komputer, unit, unit, kendaraan dan mesin ketik kendaraan roda dua roda dua unit, unit, unit, komputer unit, unit, komputer mesin ketik unit, unit) mesin ketik unit) pemeliharaan rutin berkala gedung terpeliharanya kantor dinas dan| umkm kantor kantor dinas dan bangunan pagar dinas dan dan pagar pagar ily oli program peningkatan disiplin bee: bbiskansi murni pena pena dekan benanennni nnunnnnnn dana nnnnnna penuaan dang pengadaan pakaian dinas beserta| tersedianya pakaian dinas umkm stel perlengkapannya ily oli oto loo program peningkatan kapasitas eos nan pen kena diss men nnn miss kena pena pendidikan dan pelatihan formal jumlah peserta pengiriman peserta idkumkm org org ujian sertifikasi pengadaan brg jasa dan diklat fungsional) ily oto oto program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan skpd penyusunan laporan capaian kinerja| tersusunnya lap. pok, laki, kpj idkumkm buku buku expl. dan ikhtisar realisasi kinerja skpd expl. aa. program peningkatan pelayanan peningkatan kinerja dan pelayanan honorarium pengguna anggaran, idkumkm bulan bulan ppk, bendahara pengeluaran, ppt, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan, penyimpan barang, pejabat pengadaan, dan kom tabel panjang jalan kabupaten kendal km) tahun wo| keadaan jenis permukaan la. aspal |b. hotmix |c. berbatu 2o,0o0o| le. tanah kondisijalan sedang |c. rusak |d. rusak berat sumber: dinas binaraga, sda, energi dan sdm kab kendal, jembatan yang ada wilayah kabupaten kendal tahun sejumlah buah, dengan panjang jembatan mencapai km. kondisi jembatan pada tahun sebagai berikut: jembatan baik sebanyak buah, jembatan sedang sebanyak buah, jembatan rusak sebanyak buah, jembatan rusak berat sebanyak buah. dari data atas menunjukkan bahwa kondisi jembatan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. kondisi jembatan wilayah kabupaten kendal, dapat dilihat pada tabel berikut: tabel kondisi jembatan kabupaten kendal tahun me| tentram jumlah jembatan ja. panjang km) |b. jumlah buah) kondisi jembatan ja. baik (buah) sedang (buah) 5a| je. rusak (buah) 30o| 2s| |a. rusak berat(buah) jumlah sumber: dinas binaraga, sda, energi dan sdm kab kendal, perumahan sampai dengan akhir tahun jumlah rumah yang ada kabupaten kendal mencapai unit. dari sejumlah rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: jumlah rumah berdasarkan kondisi rumah, terdiri dari rumah permanen sebanyak unit, rumah semi permanen sebanyunjang pelaksanaan pekerjaan| honor ptt umkm orang org perkantoran penunjang kegiatan operasional tenaga kontrak pesuruh dan sopir idkumkm orang org bin pemerintahan jumlah lo)na jurusan wasit penanaman modal koo lo) badan penanaman modal dan perizinan terpadu dan program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat volume pengelolaan administrasi kab. kendal bulan bulan surat menyurat dan benda benda pos yang tercukupi. penyediaan jasa komunikasi, volume ketersediaan dana untuk kab. kendal bulan bulan sumberdaya air dan listrik pembayaran jasa komunikasi, air, dan listrik penyediaan jasa kebersihan kantor volume tercukupinya kebutuhan kab. kendal bulan bulan kebersihan dan kenyamanan kantor penyediaan alat tulis kantor volume tercupupinya pengadaan kab. kendal bulan bulan kebutuhan atk penyediaan barang cetakan dan volume terpenuhinya pengadaan kab. kendal bulan bulan penggandaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan peralatan dan volume terpenuhinya kebutuhan kab. kendal paket bulan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor. penyediaan bahan bacaan dan volume terpenuhinya bahan bacaan kab. kendal bulan bulan peraturan perundang undangan dan peraturan perundang undangan penyediaan makanan dan minuman volume terpenuhinya kebutuhan kab. kendal bulan bulan makan dan minum kantor rapat rapat koordinasi dan volume rapat rapat koordinasi dan kab. kendal bulan bulan konsultasi dalam dan luar daerah |konsultasi kedalam dan luar daerah yang dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan aset peralatan dan mesin jumlah ketersediaan aset peralatan kab. kendal paket paket dan mesin yang terpenuhi pemeliharaan rutin berkala volume pemeliharaan rutin berkala kab. kendal bulan bulan peralatan dan mesin peralatan dan mesin yang dilaksanakan pemeliharaan rutin berkala gedung volume pemeliharaan rutin berkala kab. kendal paket paket dan bangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan oli program peningkatan disiplin koo as000000| ' ) | akaian dinas dan terlaksananya pengadaan pakaian kab. kendal stel stel perlengkapannya dinas dan perlengkapannya program peningkatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur peningkatan dan pengembangan volume kegiatan peningkatan kab. kendal kegiatan kegiatan sumber daya manusia sdm) kualitas sdm aparatur yang dapat diikutvolume kegiatan penyusunan kab. kendal kegiatan kegiatan dan ikhtisar kinerja skpd perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan penyusunan laporan keuangan volume kegiatan penyusunan laporan kab. kendal kegiatan kegiatan semester keuangan yang dilaksanakan program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah peningkatan kinerja dan pelayanan volume terpenuhinya honor kab. kendal bulan bulan administrasi perkantoran penunjang program kegiatan skpd yang dilaksanakan oleh aparatur penunjang operasional kegiatan volume pekerjaan pekerjaan kab. kendal bulan bulan pemerintahan. penunjang yang dapat dilaksanakan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi peningkatan kegiatan pemantauan, volume terlaksananya peningkatan kab. kendal bulan bulan pembinaan, dan pengawasan kegiatan pemantauan, pembinaan pelaksanaan penanaman modal. dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan intern bppt penyelenggaraan pameran investasi volume terlaksananya kegiatan nasional, even even pameran promosi investasi dalam regional, dan negeri lokisnis gathering temu bisnis jumlah even kegiatan bisnis dalam negeri paket paket gathering temu bisnis dalam negeri yang dilaksanakan fasilitasi kemitraan antara usaha volume terlaksananya fasilitasi dalam negeri paket paket besar, koperasi dan umkm kemitraan antara usaha besar, koperasi dan umkm fasilitasi antara pemerintah daerah jumlah kegiatan fasilitasi paska kab. kendal kegiatan kegiatan dengan masyarakat petani tembakau studi banding antara masyarakat dan stakeholder petani tembakau dengan stakeholder sosialisasi rupa dan penyusunan jumlah dokumen kajian akademi kab. kendal paket kegiatan perlu tentang pemerian insentif dan draft perlu tentang rupa investasi kabupaten kendal kabupaten kendal yang tersusun program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi pengembangan sistem informasi volume terbangunnya sistem online kab. kendal paket kegiatan penanaman modal informasi dan pelayanan investasi dan perizinan terpadu. penyusunan sistem informasi volume terupdatenya web bppt kab. kendal paket kegiatan penanaman modal daerah dan terkelolanya dengan baik data dan arsip arsip perizinan. penyederhanaan prosedur perizinan volume layanan perizinan dan kab. kendal bulan dan peningkatan pelayanan perizinan yang diterbitkan penanaman modal monitoring, evaluasi dan pelaporan volume terlaksananya monitoring kab. kendal paket kegiatan serta penyusunan dokumen kegiatan perkembangan investasi dan perizinan. pengadaan sarana prasarana volume ketersediaan informasi yang kab. kendal paket paket informasi perizinan lengkap, cepat, dan akurat tentang layanan perizinan optimalisasi pelayanan perizinan volume terciptanya pelayanan yang kab. kendal berkas baik bagi pemohon izin, berkas permohonan terverifikasinya berkas permohonan permohonan izin izin dan meningkatnya wawasan dan izin pengetahuan petugas dalam pemberian pelayanan perizintimalisasi validasi data volume ketersediaan data kab. kendal kegiatan, kegiatan, perusahaan penanaman modal yang terdaftar dan desa desa yang belum terdaftar program penyiapan potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah pembuatan peta terpadu potensi volume tersedianya peta informasi kab. kendal kegiatan, kegiatan investasi dan investasi kab. kendal kecamatan kajian potensi sumberdaya yang volume terlaksananya kajian kab. kendal paket kegiatan terkait dengan investasi investasi agrobisnis bagi masyarakat kabupaten kendal penyusunan study kelayakan bisnis volume tersusunnya informasi kec. kangkung paket paket komoditi daerah kelayakan investasi identifikasi dan sosialisasi volume kegiatan identifikasi produk kab. kendal kegiatan kegiatan perlindungan hukum terhadap daerah dan sosialisasi perlindungan produk daerah hukum hak paten) kecamat(ke bsupayaan ooo yoo dinas kebudayaandanparwisata yoo yoo wii ama nannnnnnnnnnn dana dan iss ann ino nan dan kesia perkantoran penyedia jasa surat menyurat tertib administrasi surat menyurat disbudpar administrasi administrasi kiasan mood minal menyurat penyedia jasa komunikasi, sumber pembayaran listrik, air dan telepon disbudpar terbakarnya terbakarnya daya air dan listrik kantor dinas dan obyek wisata listrik, air listrik, air dan dan telepon telepon kantor kantor dinas dinas dan dan obyek obyek wisata wisata penyedia jasa pemeliharaan dan perpanjangan stok kendaraan disbudpar mobil dan mobil dan aan operasional kendaraan roda penyedia administrasi keuangan pembayaran retribusi sampah dan disbudpar terbayang terbakarnya pajak distribusi distribusi sampah sampah penyedia jasa kebersihan kantor peralatan kantor disbudpar alat alat kebersihan kebersihan kantor kantor dilerevemsa etiskanor debodmar jar 2t00ogo| moooooo| ame 2rs00o00| penyedia barang cetakan dan barang cetakan dan penggandaan disbudpar barang barang cetakan penggandaan cetakan dan dan pengganda penggandaan penyedia peralatan dan perlengkapan komputer dan note book disbudpar komputer komputer dan term kantor dan note note book penyediaan buku bacaan dan bahan bacaan dan peraturan disbudpar bahan bahan bacaan perundang undangan perundang undangan bacaan dan dan peraturan peraturan perundang penyedia makanan dan minuman makanan dan minuman disbudpar makanan makanan dan dan minuman minuman pegawai pegawai rapat rapat koordinasi dan konsultasi rapat rapat disbudpar rapat rapat rapat koordinasi n.a kai israel hennnni nnnnnnn dana dinas senna denny dicngansssad benny men diss prasarana aparaturutin berkala peralatan kendaraan yang layak jalan disbudpar mobil dan mobil dan dan mesin kendaraan roda kendaraan dan unit roda dan komputer unit komputer pemeliharaan rutin berkala gedung terpeliharanya gedung dan disbudpar gedung gedung kantor dan bangunan bangunan kantor yang yang baik baik pemeliharaan rutin berkala aset tetap sarana dan prasarana kantor yang disbudpar sarana dan sarana dan lainnya layak pakai prasarana prasarana kantor yang kantor yang layak pakai layak pakai n.a aaa asa ann daa doa pen bca aparatur bmn analisis isssiotaksna diknas scsnssnnd bnn dsn menu perlengkapannya ill any dna sal man man mana anannnn mist sumber daya aparatur bbm masissssissibtsstinbid pe? onf anak aan mangan didi nias bennnnnnn dinon menu melayani dan sdm kearsipan mes . aaa program peningkatan pengembangan era keuangan penyusunan capaian kinerja dan buku capaian laporan capaian disbudpar laporan laporan kemana perancangan petra (elang been senam siapa teman tere program peningkatan pelayanan dan akan aparat pemerahan pan mastodon aam area dan pelayanan fenol aparat denga kenangan) detsapar dera debeoseaj makna tama boa detain aparatur saman peranan pekamasankanasani team #eeooej sita kama pose kena perkantoran kesejahteraan karyawan akan anakan peratankananan|ososeper moana adapun| sdsoooo| hawa merana seooooon| pemerintahan kesejahteraan karyawan ilir lo. doo po) wala ocitonssnssninssal ann nan nan nan ananda mtland esssotna miss msi man kena dibslssnins dengan diadossicai madi ann daerah kepercayaan kelompok rear nee pondasi miss mobi gscnoad bnn dsn kencan ndincd nda dan kerjasama bidang budaya kesenian leo logo budayasilitasi partisipasi masyarakat sejarahnya ketrampilan pranata disbudpar kali kali dalam pengelolaan kekayaan budaya acara budaya jawa fasilitasi pengelolaan kekayaan terciptanya kesadaran kekayaan disbudpar kali kali budaya lokal daerah budaya daerah melalui kemah budaya pengembangan kebudayaan dan mengirim duta kesenian tk. disbudpar kali kali pariwisata provinsi dan karnaval kesenian program pengelolaan keragaman budaya pengembangan kesenian dan mengadakan gelar budaya disbudpar kecamatan kebudayaan daerah kecamatan fasilitasi perkembangan keragaman meningkatnya kemampuan seni provinsi kali kali budaya daerah melalui keikutsertaan dalam festival tk. provinsi fasilitasi penyelenggaraan festival |mengadakan lomba kenal wayang disbudpar kali kali budaya daerah program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya membangun kemitraan pengelolaan mengirimkan kelompok penuh disbudpar kali kali kebudayaan antar daerah tingkat propinsi fasilitasi pengembangan kemitraan disbudpar kecamatan dengan lsm dan perusahaan swasta mengadakan pentas kesenian rakyat kecamatan jurusan han pariwisata pelaksanaan promosi pariwisata memperkenalkan obyek wisata dan disbudpar kali kali nusantara didalam dan diluar negeri produk unggulan kabupaten kendal pelatihan pemandu wisata tenaga saka pandu wisata yang disbudpar tenaga tenaga saka terlatih saka pandu pandu wisata wisata yang yang terlatih terlatih n.a aaa pariwisata peningkatan pembangunan sarana terciptanya aneka permainan ow. disbudpar sarana dan sarana dan dan prasarana pariwisata dan wisata olahraga yang berkualitas prasarana prasarana oowmbangan jenis dan paket pentas musik obyek wisata disbudpar meningkat meningkatnya wisata unggulan curugsewu, sendang kucing dan jumlah jumlah kolam renang boja pengunjung pengunjung pena wis andi sdnssnntali nninnnnnnnnnnnnn senna kasasi menang nen katai menunjang kos pengembangan sdm dibidang melaksanakan lomba duta wisata tk. disbudpar terpilihnya terpilihnya duta kebudayaan dan kabupaten pengiriman tingkat duta wisata wisata sbg duta pariwisatabekerjasama dengan provinsi sbg duta promosi lembaga lain promosi kepariwisataan kepariwisat kab. kendal aan kab. kendal peningkatan peran serta masyarakat tercapainya anggota darwis yang disbudpar kelompok kelompok dalam pengembangan kemitraan berwawasan dan wisata yang sadar sadar wisata pariwisata nyaman, kelompok sadar wisata yang wisata yang yang mendukung keberadaan obyek berwawasan berwawasan wisata, pembinaan desa wisata religi luas, luas, kutoarjo kaliwungu, pembinaan pembinaan pembinaan desa wisata catatan. desa wisata desa wisata religi religi kutoarjo kutoarjo kaliwungu dan kaliwungu pembinaan dan desa wisata pembinaan catatan desa wisata catatan pengembangan sdm dan pelatihan tenaga peri dan pelaku disbudpar tenaga tenaga bidang profesionalisme bidang pariwisata jasa wisata lainnya bidang pariwisata yang pariwisata profesional yang profesional mag aw. ns. . . . asal masa pearsowajib kepemudaan dan olahraga dinas pemuda dan olahraga perkantoran olloili penyediaanjasasurat menyurat jumlahsuratteroh dispora |tooosurt| asoosuat sam perankan adan kkn opera tahun seri8e| tsoragah taun fo00000| daya air dan listrik komunikasi, air dan listrik perizinan kendaraan dinas renn operasional jog| penyediaanjasakebersihan kantor terpenuhinya alt bhn kebersihan dispora 1paket 1paket |io| penyediaanalattuliskantor tersedianyaalattuliskantor dispora 1paket sa82600o0o| 1paket kao iga bisbntstil nnn del oan dan das pena pena mengngoannn dang penggandaan sgp ema taman peraturan perundang undangan ji7| penyediaan makanan dan minuman makanminumtamu dispora 1paket paket ria selasa msealossi nnn misal fiscal balsiksl bina dana berasal mea messi bising dalam dan luar daerah program peningkatan sarana dan sean easily nan mennnnnnnnn pennnnnnnnga dengan dengan dengan bnn dennnnnnann amnesia ember peran penerapan data dame panas daseoop temuan haooooo0l dan mesin klenteng yatadssss ella dgn msi pena dna menang nevada dsn dan bangunan aaa program peningkatan disiplin paliulaii inn ann dan dong pena pennnnnnnnan dark pennnnnnnnn dana pengadaan pakaian dinas beserta pakaian dinas dispora orang orang hrm mann (eksis nibadnan koin pena pena danny sda dennnnnan aaa aaa program peningkatan pelayanan dan ema pop poo pama yap opo tama nae adan mann eos disisi bia ann main mbah aparatur peningkatan kinerja dan pelayanan pelayanan optimal dispora paket paket maka kaca dgn mic logo sad men dengan dok dong dong tere program pengembangan dan |elkastasin kerjakan pemuda| pasa pam maranooo0 alstsislud esiadiidsndina ken gobel koni dog ssasssaai men denda desi men denah ketakwaan iollho2 monitoring, evatuasidan pelaporan money kegiatan pemuda dieja ykeoelan| as00ooo| kegitanunit, rumah berdinding papan dan sirap sebanyak unit. jumlah rumah berdasarkan status kepemilikan, terdiri dari rumah milik sendiri dengan jumlah sebanyak unit dan rumah sewa sebanyak unit. jumlah rumah berdasarkan kelengkapan sanitasi, terdiri dari rumah yang mendapatkan pelayanan air bersih secara maksimal sebesar unit, serta rumah yang telah memiliki jamban keluarga dilengkapi dengan septic tank permanen sebanyak unit. tabel sebaran sarana perumahan wilayah kecamatan kabupaten kendal tahun no| perumahan status kepemilikan rumah milik sendiri kaki mia misi mona masa misa penyediaan rumah kas mas bas pai kebutuhan rumah semi permanen band kas kebutuhan air bersih jamban dan septictank sumber: dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten kendal, penataan ruang bab iict poj3 penyusunan data baso kepemudaan data kepemudaan dipol #kegiatan| tso0o0o0| tsoooooof fkosisian jam.) klu essnsiknsil men kosi man nan kada men mana kepemudaan soo keamanan keamanan pemuda pemuda sasis kekikankd nnn dsn kp miss mana dana disco kan bendoniiasi kepemimpinan pemuda aman ena teman sea drama prp pop sewa mona oon bagi generasi muda pemuda amaamgan ama ara pop doo dikalangan pemuda festival band pemuda (grup dino 1890u so000000| s0000000| a80group pole fisika' drum bana group dipol 2s000o0o| | 200up ngk inisial san kp diss men dgn dao dengan d0 inn keamanan lingkungan pelopor pelopor own pemuda repeater enter pemuda pemuda bbi santai giat nona dengn panganan men eni dana dana dong dang baris berbaris dsnatsssntadaninnnski but dengulanann dan pena ina dan dan ben bosnia ajar bass ketua dengan di? pangan men ann dong daa "e san bangsa pemuda pemuda pemuda messi dna dana pan dana ker bnn kepencintaalaman pecinta pecinta alam alam illoofiakeman bakti pemuda pemuda dipa pemuda aoooooooo| | pemuda lloolia peraihan dasar otomotif pemuda dipa pemuda ts00000| is000000| pemuda 0snbnskan isi dsn doni diss kena dssssdosl kena debisinsn pemuda loofiekeompokusaha pemuda produktif pemuda dipa pemuda soooooooo| | soooooooo| | pemuda s00o00000| msndobsbsntntundnbsnan (ini denguglonnnn drain pesanan men dagang dna dang desa (ti loojissoxeducation remaja pemuda cinema pemuda #o0000000| aoooooooo| pemuda hoooooooo ililoofia gedung pemuda pemuda dipa pemuda |rooooooooo| | pemuda floor2o training outbond pemuda top) pemuda dipa pemuda ioooooooo| pemuda voodoo000 igloo2i teknologi tepat guna pemuda pemuda dispora pemuda a0000ooo| pemuda kama tam sampan semasa. peni akn nasional hari sumpah pemuda atasi gis dan moss ingsun men ana men dsn dns berprestarang taruna peningkatan pengetahuan pemuda wonorejo kec. help help kaliwungu program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pelatihan kewirausahaan bagi pemuda pelopor kegiatan kegiatan pemuda joo teknopreneur pemuda pemuda pelopor kegiatan | kegiatan pendampingan dan pembinaan sp pemuda pelopor kegiatan kegiatan jo dialog revitalisasi ok kepramukaan pemuda pelopor kegiatan pop kegiatan tool dialog osis dan bem pemuda pelopor kegiatan kegiatan joo peningkatan wawasan kebangsaan pemuda pelopor kegiatan | kegiatan pelatihan dan bantuan peralatan pemuda pelopor dispora kegiatan kegiatan wirausaha entrepreneurship) pengiriman pemuda kelompok pemuda pelopor dispora kegiatan kegiatan organisasi kepemudaan tk. provinsi peta kepemudaan pendataan pemuda pelopor dispora kegiatan kegiatan potensi kepemudaan) program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga los monitoring, evaluasi dan pelaporan money kegiatan olahraga kegiatan kegiatan penyusunan data base bidang data keolahragaan dispora kegiatan kegiatan keolahragaan aaa aaa |rgio1| program pembinaan pemasyarakatan pembibitan dan pembinaan seleksi pembibitan dan pembinaan dispora prestasi atlit| prestasi atlit olahragawan berbakat meningkat meningkat pemasaran olahraga bagi pelajar frekuensi olahraga dispora organisasi organisasi mahasiswa dan masyarakat pelajar,mahasiswa dan masyarakat masyarakat masyarakat pemberian penghargaan bagi insan atlit berprestasi dispora olahraga yang berdedikasi dan penghargaan penghargaan berprestasi pembinaan olahraga yang meningkatkan kemampuan atlit dispora kegiatan kegiatan berkembang dimasyarakat pekan olahraga pelajar daerah peningkatan prestasi atlit pelajar dispora orang orang polda) sd, smp, sma kabupaten, karesidenan dan provinsi i2ol coaching clinic atlet peningkatan ketrampilan atlit kegiatan a00. kegiatan kompetisi liga pendidikan indonesia peningkatan prestasi atlit pelajar dispora orang orang lipid)ara olahraga dan masyarakat loo penyelenggaraan kompetisiolahraga:| mmm ran mtb denda ir a mistis men dengna ddoseaad menunda dra gsi cup tk. kab. kendal dan provinsi pelajar pelajar kanngnnnnnnnnnnnanan nanga dan dana dengan dan bosnia dengan dan kendal kendal onngnnnnnnnnnnn dnegan pny dengan dan bnn dana dan kendal kendal kendal kendal ngnnnnnngnnnanan dan dan dana dengan dan ben dana dana kendal kendal dam matan madan bebas iya masih men dana donasi dengan :yan mas cup tk. kab. kendal dan provinsi kendal kendal mbm m2: edsmtsninsn guntsalsdan del alyssa men bena dedostasd dengan kru gii kendal kendal kendal mbm msc desmond gadsalsdan mais men benda gedosetaad menunda yan dang tk. provinsi kendal kendal kendal kendal ham zen kuatsalsdas koalisi men benda dedosetasd mena yan man gsi tk. provinsi kendal kendal hrm yedintndamalinsn untonldana dela glass men benda deportasi kena yan dang kendal kendal kendal hrm ms: ninnin knadsadsdas dobel (yi analisis men denda dadosetasd mena yan dang tk. jateng diy kendal kendal mbm mndndimna kndsaldas dien galis men benang doa dengan yan dang kendal kendal kendal ham mes emas keadilan (yi masih men dosa dengan :yan mods cup tk. kab. kendal kendal kendal hrm bee edolamatbta gonndoaldan dela alicia men benda ddostasi dengan 5yan das kendal kendal kendal hrm messsddnsbsssss guatsnldan den mass men denda donasi dengan yan dang kendal kendal hrm best "assets kalla alias men denda dncositasd mena yan ban gsi tk. kab. kendal kendal kendal knnnggnnnngnnnnnnnnn dan panai dengan dan bnn dana pena kendal kendal etskslnatnsisn guatsdedes dog kesan men ann krisis men kkn pld) kendal kendaghargaan atlet dan pelatih pelajar kab. kendal dispora pelajar kab.| pelajar kab. ita nasional ill program peningkatan sarana dan nii sea tin senna dennnnnnnnnann nan mana dna denda pena pss wosbassian sinaniasasalin miss was nina mini mania kosmos mann mic dini olahraga pemeliharaan rutin berkala sarana peningkatan sarana prasarana dispora kegiatan kegiatan meneer passed " sesdkdasian dena wanssnii messlssl men kena mecsdosikasi kena dancsntan modis peningkatan pembangunan sarana peningkatan sarana prasarana dispora kegiatan kegiatan meter alm? sebsdkdasian dena masal messi men kena dsdosisasi kena disancsntan medii benlosnsinssad semasa miss visi kes mana man kedosial mann biasa kesal olahraga penunjang pembangunan gor peningkatan sarana prasarana dispora kegiatan kegiatan met " sent mein mistis kena dsn menhan dsn dosis trr yoo yoo usulan dari kecamatan paten 4s. s5o.000o.ooo| .000o| pembangunan gapura dan pagar peningkatan prestasi dusun pattern 50x 50x0.3x1. mmm meter yan satu 2een gce misa benang dengan kader masi han besstsasalonel mosssntosa kak man mein mana man bonsai meta desa mlatiharjo hrm mentunisisssisstsnins disisi? esc: magna pngggangaa men enak dengan bca dang olahraga kec. paten lil kec. singoli a55. pembangunan lapangan sepak bola peningkatan sarana prasarana desa bening kec. hrm mesisskssstnskatmssk moss hi: kanan duggsgkasa pannnnnn tenunan dog dengan dna pengadaan lapangan bulu tangkis peningkatan sarana prasarana desa bening kec. hrm mebesusbatinsssas mod? hi:: si maan dan denda diss sisi pengadaan meja tenis peningkatan sarana prasarana desa bening kec. hmi mesbesnitinsdnin msi ho: kanan denggagnasa pannnnnn pangan dong dengan dna dit pengadaan lapangan olahraga peningkatan sarana prasarana desa kertasari hrm mesbemtusbatiusind moi? dangan degagnana panngaana minas naga denda lil kec. kaliwungu lo. .000o.ooo| perbaikan lapangan sepak bola peningkatan sarana olah raga yang ds. wonorejo unit unit hrm metssiinssinssst petani dna gss dea dedikasi kena pen bebas hrm metssiinsinssnt petani kc0270 dgn gss men denda dsdositasd kena pen issn nasyid baik kec. kaliwungu hrm mesin media msn pnguansia bea deeds kena pen issn bebas baik kaliwungu hrm messsssistiossdetsnsisn veinonba gnludibis ooc c: dugaan dgensnngaa densa kena menghina peng osn bags baik kaliwungu rehab lapangan sepak bola peningkatan sarana prasarana kutoarjo kec. hrm mesistssstsettsssss misi gia tia men penggggnngaa men ann pena don gadis hobhespesae p yrehab lapangan badminton meningkatkan prestasi pemuda desa 7x13m 7x13m dna memaksa mes aaaaaa bantuan alat alat olah raga meningkatkan kegiatan olahraga desa hrm mesnssssstansn menkes m1 panas dengnannnaa pena dengan panai dennnnn dna pengadaan alat olahraga meningkatkan kegiatan olahraga desa pucangrejo hmi betibasansstia meniskndi h : manan denannnan pena pangan panggnnnaaaa pena dana lil kec. ngampel 50o0.0o0o| so.0o0o0.ooo| perbaikan lapangan sepak bola peningkatan sarana olah raga yang ngampelkulon beisssbalnssn iksssnibai guns p5: min grossa men eng dong kena kong pengadaan peralatan olah raga peningkatan sarana olah raga yang ngampelkulon meksntkstslkas tiissnbai gnosis (tc min dana deco kena knnnnnnn lil kec. gemuk az1. .000o| | pengurusan lapangan peningkatan sarana olah raga yang krompaan ,1x100x12| ,1x100x125m bri betsbatnatanasbekbin mens bin hmi beasisnssindon lubis kkinen mk: din mingannan panutan pena pannggnnaaaa tenunan dan baik gemuk lil kec. wonosari lo. pembuatan gedung olahraga peningkatan sarana dan prasarana desa unit unit sen dermgagarom memasang term oma mossnlsssinas besinkisnlesnah konten wisata men dena disco kena osn bass desa kec. pembangunan balai pertemuan dan menyediakan sarana dan prasarana krajan timur 600m2 600m2 kain ketasssi also mis "ing moss mana monas msi kan kdi lil kec. patron se0oo.00oo| .000o| bantuan pengurusan lapangan olah sarana peningkatan prestasi olah ds.wonosari kec. paket paket hrm sbtbaielsskatksl kosi fossil bo: ? ?3an miss dengan dsssssi benn dog dong boga bantuan perlengkapan sepak bola sarana peningkatan prestasi olah ds. wonosari paket paket ana pena rae adnan lil kec. kota kendal so.0o0o.ooo| so.o0o0oo0o| peninggian lapangan volly dan basket| meningkatkan prestasi olah raga langenharjo kec.| 25x20m tian mekanik kedai kng sss mana dea dibsssslosl kena bcs lil kec. pagaruyung a20. .000j perbaikan lap. sepak bola peningkat. kegiatan pagaruyung, 100m 100m hrm mesias inn gsinitns d2 : angina dengagnasa pangsa pasiggnnaaa mesingnnaa dennnnnnnn bosan degiknkn perbaikan lap. sepak bola peningkat. kegiatan parakansebaran, 100x3m hmi messnsiundunisint men listing dd2 bangga pena pena panas dengan dnsaaa aaa kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ia.g5e.oo0.tool jai. kantor kesatuan bangsa dan politik yo. |o1|o1| program pelayanan administrasi perkantoran kab. kendal men penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko, materai, dan benda pos lainnya kab. kendal bulan kegiatan rutin bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber pendukungnya kelancaran daya air dan listrik pelaksanaan tugas operasional kab. kendal bulan kegiatan rutin bulan kantor penyediaan jasa administrasi terselenggaranya administrasi keuangan keuangan yang tepat waktu dan kab. kendal bulan kegiatan rutin bulan akuntabel penyediaan jasa kebersihan kantor pendukungnya kelancaran pelaksanaan tugas operasional kab. kendal bulan kegiatan rutin bulan kantor penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor kab. kendal paket kegiatan rutin paket penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetak dan penggandaan penggandaan kab. kendal paket kegiatan rutin paketkab. kendal bulan kegiatan rutin bulan penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat kab. kendal bulan kegiatan rutin bulan rapat rapat koordinasi dan konsultasi terfasilitasinya rapat rapat koordinasi dalam dan luar daerah dan konsultasi kab. kendal bulan kegiatan rutin bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan pendukungnya kelancaran dan mesin pemeliharaan peralatan dan mesin kab. kendal bulan kegiatan rutin bulan pemeliharaan rutin berkala gedung pendukungnya kelancaran dan bangunan pemeliharaan gedung kantor kab. kendal bulan kegiatan rutin bulan |recoil3 program peningkatan disiplin aparatur kab. benda assoc| cases| asasooooo pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya seragam dinas pegawai perlengkapannya kab. kendal stel kegiatan rutin stel |19o1|oe program peningkatan pengembangan sistem kab. kendal penyusunan laporan capaian kinerja terukurnya kinerja kegiatan secara dan ikhtisar realisasi kinerja skpd realtime kab. kendal bulan kegiatan rutin bullllllikimeria aparatur pemerintah too peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kesejahteraan pegawai kab. kendal bulan kegiatan rutin bulan lo1| program peningkatan keamanan dan kab. kendal kenyamanan lingkungan loh pelatihan pengendalian keamanan terciptanya rasa aman dan tenteram dan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat dalam menghadapi kab. kendal orang prioritas orang potensi dan indikasi timbulnya kerawanan pengendalian kemanan lingkungan terciptanya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya kab. kendal kec prioritas kec kerawanan program pengembangan wawasan kab. kendal lil kebangsaan peningkatan kesadaran masyarakat meningkatnya prosentase akan nilai nilai luhur budaya bangsa masyarakat yang memiliki semangat kab. kendal kec prioritas kec kebangsaan penguatan ketahanan dan meningkatnya prosentase kewaspadaan nasional dalam masyarakat yang memiliki semangat kab. kendal orang prioritas orang berbagai dimensi kebangsaan lo1| |o1 program kemitraan pengembangan kab. kendal t5000000| (wawasan kebangsaan seminar, talk show, diskusi meningkatnya prosentase peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat yang memahami arti penting persatuan dan kesatuan kab. kendal orang prioritas orang bangsa program pendidikan politik masyarakat kab. kendal forum komunikasi organisasi meningkatnya kemampuan pengurus kemasyarakatan dalam mengelola organisasinya kab. kendal kali prioritas kali pembinaan partai politik parpol dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal kab. kendal kali prioritas kali desk pemilu pemilihan bupati, pemilihan umum berlangsung tertib, gubernur, presiden, dpr,dprd) aman dan lancar kab. kendal kec prioritas kec oagorjat penyusunan database parpol, ormas database yang mudah diakses kab. kendal kanan pendidikan politik masyarakat pemilihan umum berlangsung tertib, kab. kendal kali prioritas kali aman dan lancar aman jumlah 2ews000o0| jemowoooowo|llhesmumomesoneormeaaumeem pol kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (ililsarumpousipamoncprasa papan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan pelayanan jasa surat penyediaan jasa surat menyurat kab. kendal tersedianya tercapainya menyurat sebanyak bulan perangko, kegiatan surat materai dan menyurat benda pos lainnya kegiatan menyediakan jasa penyediaan jasa komunikasi, sumber kab. kendal tercukupi tercukupi komunikasi sumber daya air dan daya air dan listrik sebanyak bulan kebutuhan kebutuhan listrik biaya biaya telepon, telepon, alat alat listrik dan listrik dan elektronik elektronik kegiatan jasa kebersihan kantor penyediaan jasa kebersihan kantor kab. kendal tersedianya terpenuhinya sebanyak bulan peralatan kebersihan kebersihan lingkungan dan bahan kantor pembersih kegiatan menyediakan alat tulis penyediaan alat tulis kantor sebanyak| kab. kendal tersedianya terwujudnya kantor bulan alat tulis pelayanan kantor administrasi perkantoran kegiatan menyediakan cetakan dan penyediaan barang cetakan dan kab. kendal tersedianya terwujudnya penggandaan penggandaan sebanyak bulan barang administrasi cetakan dan perkantoran pengganda kegiatan menyediakan bahan bacaan penyediaan bahan bacaan dan kab. kendal tersedianya meningkatnya dan peraturan perundang undangan |peraturan perundang undangan bahan pengetahuan sebanyak bulan bacaan dan anggota satpol peraturan perundang undmenyediakan makanan dan penyediaan makan dan minuman kab. kendal tersedianya terwujudnya minuman jumlah pegawai sebanyak bulan makan dan makan minum minuman pegawai dan pegawai dinas terkait satuan polisi pamong praja dan dinas terkait kegiatan rapat rapat koordinasi dan rapat rapat koordinasi dan kab. kendal terlaksana perbandingan konsultasi keluar daerah konsultasi keluar daerah sebanyak nya kinerja dan bulan kegiatan pengetahuan rapat rapat anggota koordinasi dengan dan anggota satpol konsultasi kab. lain dalam daerah dan luar daerah pegawai satuan polisi pamong praja program pelayanan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pengadaan aset peralatan pengadaan aset peralatan mesin kab. kendal terwujudnya terwujudnya mesin dan kendaraan dinas sebanyak kendaraan dinas kendaraan operasional operasional sebanyak mobil, pengadaan dinas ops laptop dan printer dan buah mobil patroli sebanyak untuk kec kaliwungu unit motor yang selalu siap dipergunakan kegiatan melaksanakan pemeliharaan rutin berkala kab. kendal terpenuhi terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala peralatan peralatan kantor sebanyak bulan kegiatan kegiatan dan mesin pemelihara pemeliharaan peralatan peralatan kantor dan kantor dan kendaraan kendaraan dinas dinas . ama aaa program peningkatan disiplin lama pemsamapa pop serap saman mosengadaan pakaian dinas pengadaan pakaian dinas beserta kab. kendal peningkatan peningkatan beserta perlengkapannya perlengkapannya sebanyak kinerja kinerja anggota pegawai anggota satpol satpol mega. aaa aaa aaa program peningkatan kapasitas eren std inn ann enne pen dna ennnnna pena dan kegiatan peningkatan dan pengiriman diklat dasar satpol lembaga diklat tercapainya |tercapainya pengembangan sumber daya untuk pegawai peningkatan peningkatan manusia pengetahuan pengetahuan, ketrampilan ketrampilan dan kompetensi dan kompetensi yoo program peningkatan pelayanan dan jeda pemanas app kegiatan peningkatan kinerja dan peningkatan kinerja dan pelayanan kab. kendal terpenuhi terpenuhinya pelayanan aparatur aparatur sebanyak bulan kinerja kinerja dan dan pelayanan yang pelayanan optimal yang optimal kegiatan peningkatan kinerja dan penunjang kegiatan kinerja dan kab. kendal terpenuhi terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran pelayanan administrasi perkantoran kesejahteraan sebanyak bulan kesejahteraan dan kinerja dan pegawai kinerja pegawai kegiatan penunjang pelaksanaan penunjang pelaksanaan pekerjaan kab. kendal terpenuhi terpenuhinya pekerjaan perkantoran perkantoran sebanyak bulan gaji non gaji non pns pns jaa. program peningkatan keamanan dan inai senna penenunan pan dosonagna ann dengan eni pangan ann bea kegiatan meningkatkan koordinasi meningkatkan koordinasi antar transit kab. kendal adanya adanya antar transit kecamatan kecamatan mencapai seragam keseragaman pola pola penyelengg penyelenggara arahan transit ketentraman dan ketertiban sebagai pelaksanaan amanat tahun kabupaten kendal telah menetapkan perda tahun tentang rtrw kabupaten kendal tahun selain rtrw kabupaten, masih perlu ditindaklanjuti dengan adanya penyusunan studi dan perda rencana detail tata ruang rdr) kawasan perkotaan, yang aplikasinya setidak tidaknya untuk penyusunan kawasan kecamatan. berkenaan dengan telah tersusunnya perda rtrw maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya konsistensi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. selain itu kabupaten kendal juga telah mengesahkan peraturan daerah nomor tahun tentang kawasan industri, dimana perda ini berlaku hingga sepuluh tahun. perencanaan pembangunan bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah., dan pengembangan. sesuai dengan tugas pokoknya, pada tahun bappeda telah melaksanakan fungsi perencanaan dengan menyusun dokumen perencanaan serta melaksanakan kegiatan yang terkait dengan statistik dan pengembangan. selain itu dalam mendukung tugas pokoknya bappeda juga telah melaksanakan penyebaran informasi publik melalui pengelolaan dan pengembangan website bappeda serta pelaksanaan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahun. adapun dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut: rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun buku kua pas tahun buku kua pas perubahan apbd tahun evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten kendal: buku evaluasi kegiatan pembangunan daerah tahun buku sistem informasi profil daerah kabupaten kendal, buku data indeks harga konsumen laju inflasi: buku pdrb: kendal dalam angka dan kecamatan dalam angka,atroli wilayah patroli wilayah, menjaga keamanan kab. kendal terciptanya terciptanya dan ketertiban kalirejo bening rasa aman rasa aman singorojo, penanganan rentenir wilayah wilayah seluruh kalirejo dan penegasan disiplin seluruh desa aparat bening singorojo mencapai desa kabupaten kabupaten kendal kendal kegiatan peningkatan kelembagaan kesiapsiagaan lintas dalam kab. kendal tercapainya tercapainya satlinmas menjalankan tugas dan prosentase prosentase tanggungjawabnya, pembinaan hansip link hansip lintas lintas kaliwungu dan kalirejo yang yang siap singorojo. siap menjalankan menjalankan tugas dan tugas dan tanggung tanggung jawabnya jawabnya kegiatan pam pemilu kegiatan pengamanan pemilu dan kab. kendal terlaksana |terlaksananya pilkada pam pilbup pengamanan pilpres dan pileg kegiatan pengamanan unjuk rasa pengamanan unjuk rasa mencapai kab. kendal terwujudnya terwujudnya keamanan dan keamanan ketertiban dan masyarakat ketertiban masyarakat kegiatan pengamanan dan pengamanan dan pengawalan kab. kendal terwujudnya terwujudnya pengawalan pejabat dan orang pejabat dan orang penting mencapai keamanan penting keamanan terhadap terhadap pejabat penting pejabat penting aaa aaa aaa program pemeliharaan tindak kriminal kegiatan penegakan perda penegakan perda mencapai kab. kendal terwujudnya terwujudnya peningkatan peningkatan kesadaran kesadaran masyarakat masyarakat terhadap terhadap perda perdkesamaptaan bagi meningkatkan ketahanan fisik dan kab. kendal meningkat meningkatnya anggota satuan polisi pamong praja mental satuan polisi among praja kinerja kinerja satpol mencapai satpol kab. kendal kab. kendal kegiatan pengumpulan informasi peningkatan operasi penertiban kab. kendal terwujudnya terwujudnya cukai tembakau ilegal cukai tembakau ilegal mencapai operasi operasi penertiban penertiban cukai cukai tembakau tembakau program pengembangan wawasan kebangsaan kegiatan pembinaan unit drugbank |peningkatan nilai nilai kebangsaan kab. kendal tercapainya |tercapainya kersik upacara prosentase upacara yang upacara tertib dan yang tertib khidmat dan khidmat ill program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat kegiatan peningkatan kinerja ppn peningkatan kinerja ppn mencapai kab. kendal kegiatan kegiatan penyidikan penyidikan penyelengg penyelenggara arahan perda perda ono yoo (kecamatan kaliwungu pembinaan lintas peningkatan keterampilan hansip |desa ' |(2kai pembangunan pos sampling dan terwujudnya keamanan dan krajankulon 4x4 sarananya kenyamanan aaa (kecamatan singorojo menjaga ketertiban keamanan kalirejo tan pemberantasan rentenir kalirejo bantuan pkh hansip lengkap pages penyuluhan lintas pages | loh poskampling (oo neng goo menjaga ketertiban keamanan seeking |oo ooh menjaga disiplin perangkat aaa aaa aaa aaa (kecamatan gemuk aaa aaa aaa "aa aaa (kecamatan kota kendal aaa aaho gardu siskampiing kemanan lingkungan langenharjo 2x3m peskeamanan (keamanan lingkungan kebondalem |2unit |o yoo yoo jumlah isoooooooo| tasoooooooo| saoaroo.o0leacanumum yoo yoh program pelayanan administrasi 205i pen penindakan pennnnnnnn pennnnnnnan ongnanana ennnann pena kong penyediaan jasa surat menyurat pembiayaan kerjasama pos terhadap setda kab. bulan bulan kegiatan surat menyurat dalam satu kendal tahun penyediaan jasa komunikasi, pembayaran tagihan listrik, air dan setda kab. bulan bulan sumber daya air dan listrik telepon serta ketersediaan suku kendal cadang kelistrikan, instalasi air dan telekomunikasi dalam satu tahun penyediaan jasa pemeliharaan pembiayaan pemeriksaan kesehatan setda kab. bulan bulan kesehatan pns bagi petugas telekomunikasi kendal terhadap jumlah petugas penyediaan alat tulis kantor ketersediaan alat tulis kantor untuk setda kab. bulan bulan penyelenggaraan administrasi kendal perkantoran dalam satu tahun penyediaan barang cetakan dan persentase penggunaan barang setda kab. bulan bulan penggandaan cetakan dan penggandaan terhadap kendal kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dokumen penyediaan makanan dan minuman |ketersediaan belanja konsumsi rapat setda kab. bulan bulan dan pegawai terhadap jumlah kendal pegawai serta ketersediaan belanja jamuan tamu terhadap jumlah jamuan dalam satu tahun perjalanan dinas pemenuhan kebutuhan perjalanan setda kab. bulan bulan dinas pegawai terhadap jumlah rapat kendal rapat koordinasi dan konsultasi dalam satu tahun penyediaan jasa pemeliharaan pembiayaan pemeliharaan kesehatan setda kab. bulan bulan kesehatan bupati dan wakil bupati bagi kepala daerah dan wakil kendal terhadap jumlah pemeriksaan dalam satu tahun aaa aaa program peningkatan sarana dan edar men dana dengan besi men bing men dperalatan dan mesin persentase pemenuhan kebutuhan setda kab. bulan bulan peralatan dan mesin terhadap kendal truck kelengkapan peralatan dan mesin kota nova toyota adanya f1, laptop motor puter printer kursi pimpinan pengadaan aset gedung dan persentase pemenuhan kebutuhan setda kab. bulan bulan bangunan fasilitas bangunan terhadap kendal kelengkapan gedung perkantoran pemeliharaan rutin berkala persentase kebutuhan pemeliharaan setda kab. bulan bulan peralatan dan mesin dan bahan bakar peralatan dan mesin| kendal terhadap jumlah peralatan mesin kendaraan yang terpelihara dalam satu tahun rd. rd. bus elf pemeliharaan rutin berkala gedung persentase pemeliharaan gedung setda kab. bulan bulan dan bangunan terhadap jumlah gedung yang kendal gedung menjadi obyek pemeliharaan gedung gedung kembang, staf ahli, or, pendopo,pemeliharaan rutin berkala aset persentase kebutuhan pemeliharaan setda kab. bulan bulan tetap lainnya alat kantor terhadap jumlah alat kendal komputer kantor yang terpelihara ac 17t7, merelai genset bsr kcl soun sistem bsr kcl tower telepon ht mesi fax gam elan unit, lcd proyektor tugu kereta1 rehabilitasi sedang berat gedung persentase ketertutupan anggaran setda kab. bulan bulan dan bangunan rehabilitasi terhadap tingkat kendal kebutuhan rehabilitasi bangunan gedung m3. aaa program peningkatan disiplin iii siti nnnnnan pena dan dannaaga dis ben dsn men men pengadaan pakaian dinas beserta persentase pemenuhan kebutuhan setda kab. bulan bulan perlengkapannya pakaian dinas terhadap jumlah kendal psr kebutuhan pakaian dinas bupati wiki psl bupati wakil eselon iw n pdh bupati wiki eselon iii staf pns program peningkatan kapasitas porn pengadaan dengan dasa bangga dasi bening dennnnnn sbt peningkatan dan pengembangan persentase jumlah pegawai yang setda kab. bulan bulan sumber daya manusia sdm) mengikuti bintik terhadap kebutuhan kendal orang) peningkatan kualitas aparatur mw. aaa program peningkatan pelayanan dan pia wanara karat pemenuhan poo pama map mmningkatan kinerja pengelolaan persentase jumlah arsip terkelola setda kab. bulan bulan arsip terhadap jumlah arsip keseluruhan kendal penunjang penarikan retribusi persentase jumlah penarikan retribusi setda kab. bulan bulan daerah terhadap beban target pendapatan kendal penunjang operasional kegiatan persentase pemenuhan kebutuhan setda kab. bulan bulan pemerintahan kerumahtanggaan terhadap kendal kebutuhan kerumahtanggaan dalam satu tahun ll. yo) penatalaksanaan pelaksanaan kesekretariatan persentase terlaksananya kegiatan setda kab. bulan bulan kesekretariatan terhadap jumlah kendal keseluruhan kesekretariatan yang harus dipenuhi dalam satu tahun yooaret daerah to. (sacianorcanisasi ass5000. a355. akan akan dan penatalaksanaan penyusunan laki kabupaten jumlah tersusunnya kendal kegiatan kegiatan nias dean mna desai legitimate ktssdnnselasi kanta sre 117227nasslntelni dua kebal osansasad ben ann dosis mennnnann korosi nrn kabupaten kendal saman kemstasikepenamatanya gang sby srg pecah menang kepegawaian administrasi kepiawaiannya bmn aattsaim cinerea sabut els nnn koki mkasnsssad kenanga dosen kennnnnnann isi gone perangkat daerah perangkat daerah bbm mesias sedini mangan dogenganga ben denn dgosnasa enne dogs boga daerah wtesbssdesislbsncisil bibabsskbssisssi deli kasih mennnnnn denda penganan "rilisan dia seb umum buku buku dbd kendali annnnnnnnn insan dunia bening din ann dosa dinnnann dini publik pelayanan publik sndatansslaa rinto bumn kes ssnsasad bening ann oasossid menang basis spm spm skpd yang menangani bbb mes sandasnsssddbskoah wbsiidibiiini dua lia nggak ben kena dsgsgnssa enne ban daerah diklat peningkatandisiplin aparatur ) jumlahaparaturyang disiplin kendal |290orang |290orang pelaksanaan forkompanda jumlah skpd yang mengikuti kendal oo ) skpd |e2 kpb evaluasi pengawasan melekat prosentase berkurangnya tindak kendal orang orang ba. wewenang nanas ancaman kendal selatan doooeeoonj proof pers tencent daerah birokrasi daerah otr essomonf sssmoom| rassmolol oisekretaratdaerah to. |o| jbagianhubunganmasyarakat yoo |ad00.000000o| program kegiatan kehumasan too koo yoo yoh kegiatan penunjang kegiatan jumlah pelaksanaan tugas layanan kendal bulan bulan protokol keprotokolan. kegiatan peningkatan sarana jumlah tersedianya sarana dan kendal bulan bulan keprotokolan prasarana pendukung kegiatan keprotokolan kegiatan cetak foto bupati dan wakil jumlah foto bupati dan wakil bupati kendal ibr tidak ibr bupati yang dibagikan instansi dianggarkan pemerintah dan lembaga tahun pendidikan. kegiatan pembinaan bakohumas diseminasi informasi kebijakan propinsi jawa kali keg kali keg anggota bakohumas nm 0idbssdss ' nilsssiknsiksssssen kel dogdog mcossad ben kena dosis kena midas ncs sambutan kendal sms center prosentase tertampungnya aspirasi kendal unit unit masyarakat kepada pemda kendal jaringan jaringan fasilitasi lkm r00 penyebarluasan informasi publik jumlah infromasi yang disampaikan kendal baliho baliho kepada masyarakat lewat baliho (besar dan (besar dan kecil) kecil) kegiatan pembinaan pusat informasi diseminasi informasi kebijakan kendal kali keg kali keg santri ana gambersaya pecahan bit keemasan kendal aka geoagaop masa maan mrocegaag kehumasan semasa sangan kmemtaranganpenbarganan bae pahang pemerintahan dan pembangunan are essbniansdn albumin bisa modal kostsossad ben dengan nssossingi kena dong mona pemerintah terbit canisdkandatdta belas dsebssi wissodssad bening nan dicossndiad menang msssdasd mass humas pembangunan lewat media massa bbb gd6stssstsstntbatialead selbsbestsnbislibi tenun osis kos kena kena dos kena diss lnsitindnnsiluh dgn dgn kon gsnesngad nun dengan grossa nun kendal bagi masyarakat ketssdntntnshntid man ole etis dua dias mcssnsagad bnn dosis bening ncs penyusunan perijinan ppl msi bnn dgn bebas bos gsnssgad bening dengan dok grossed menangani sisa mass humas daerah lain. bbb ksstadotitadisnss ssh kei nun kennis msnsnsssad ben ben dingin men dog kab. kendusunan buku pesona kendal lo. prop o | oz) peningkatan pemahaman masyarakat tahun dibidang cukai tembakau. drop dari bagian perekonomian penyediaan media massa tersedianya media informasi yang kendal media media aktual massa massa koran masuk desa tercapainya penyebarluasan kendal koran| sudah koran informasi sampai wilayah pedesaan dianggarkan tahun jumlah 2a000oo0oo| trameooooo| teaoovoowooo buku data indeks pembangunan manusia, buku putih sanitasi yang berisi identifikasi kondisi sanitasi kabupaten kendal dan strategi sanitasi kota, buku laporan akhir tahun dak, kajian potensi kecamatan, pemetaan status hara lahan pertanian kabupaten kendal, dokumen bisnis plan pasca panen produksi komoditas unggulan: rencana aksi daerah pengarusutamaan gender rad pug) kabupaten kendal, rencana aksi daerah millenium development goals rad gs) kabupaten kendal, gedung pertemuan curug sewu, neraca sumber daya alam daerah, ded detail engineering design) ruang kerja bupati, sekda, asisten dan paringgitan kabupaten kendal, masterplan dan ded pengembangan rs.dr. secondo kabupaten kendal. studi penilaian desa inovasi kecamatan boja dan weberi. perhubungan terminal angkutan umum kabupaten kendal memiliki empat unit terminal, masing masing satu buah kelas berlokasi kecamatan weberi dan tiga buah kelas berada kecamatan sukorejo, kendal dan boja. berdasarkan data yang didapatkan pada tahun terlihat adanya penurunan penumpang terminal baik weberi, boja, dan sukorejo. penurunan jumlah penumpang terminal ini merupakan hal yang perlu ditindaklanjuti mengenai permasalahan yang ada. kemungkinan hadirnya terminal terminal bayangan menjadikan penumpang enggan mempergunakan fasilitas terminal. oleh karena itu diperlukan upaya pemecahan permasalahan tersebut. ditambah lagi peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi yang cenderung meningkat sehingga penumpang angkutan umum semakin menurun. tabel jumlah penumpang yang memanfaatkan terminal kabupaten kendal tahun terminal boja ' |oo000000 |a. penumpang naik |b. penumpang turto. yo) label jadian hukum a502200000| program penataan peraturan perundang undangan legislasi rancangan peraturan tersusunnya perda dan ldl berita| kab. kendal perda perundang undangan daerah serta sos pra perda perda 450x690 eks kab kdi 450x690 peserta eks sos kajian peraturan perundang tersusunnya hasil pengkajian, kab. kendal per. per. bup undangan daerah terhadap peraturan penelitian terhadap peraturan bupati bup kep. bup perundang undangan yang baru, baik |dan keputusan bupati kep. lebih tinggi dan keserasian antar bup peraturan perundang undangan daerah fasilitasi sosialisasi peraturan terlaksananya sosialisasi produk kab. kendal lokasi lokasi perundang undangan hukum daerah kabupaten kendal koordinasi kerjasama permasalahan terlaksananya penyuluhan hukum kab. kendal lokasi lokasi peraturan perundang undangan dan konsultasi hukum penyuluhan penyuluhan lokasi lomba kadarkum dan pembinaan meningkatnya pengetahuan anggota kab. kendal 10lok lok keg kadarkum kadarkum keg lomba lomba prov prov lomba lomba kab pemberian bantuan hukum terlaksananya pemberian bantuan kab. kendal perkara perkara hukum tun tun kasus kasus pmb pmb bank bank masy masy publikasi peraturan perundang terlaksananya sjid hukum yang kab. kendal bulan bulan undangan baik langganan langganan surat surat kabar wpu kabar wpu antara antara buku buku peraturan peraturan per per uu an uu an baru baru buku buku peran. per uu peran. per uu an lokasi upj lokasi minudan penggandaan perda| tersusunnya buku himpunan kab. kendal buku buku perlu perda perlu him perda him perda buku buku him him perlu tahun sosialisasi peraturan perundang terlaksananya sosialisasi peraturan kab. kendal lokasi lokasi undangan bidang cukai perundang undangan bidang cukai peserta peserta rekor rencana aksi nasional hak terselenggaranya kegiatan saham kab. kendal kegiatan kegiatan asasi manusia saham) kabupaten kendal peserta peserta bintik sjid hukum terselenggaranya bintik sjid kab. kendal kegiatan hukum kabupaten kendal peserta bintik perancang peraturan terselenggaranya bintik perancang kab. kendal kegiatan perundang undangan peraturan perundang undangan kabupaten kendal jumlah |. jasa2200000| |sans7ar.sbagian tata pemerintahan setdakendal yoh bidang pertambahan ao663. | program peningkatan penataan penguasaan, kepemilikan dan kegiatan pensertifikatan tanah tanah sertifikat tanah milik pemkab. kendal aset pemkab catur tertib prioritas catur tertib milik pemerintah kabupaten kendal pertanahan pertanahan pengadaan tanah untuk kantor polisi kaliwungu prioritas perairan pelabuhan kaliwungu kendal bbb sat mennnnnnnan kanan kotssossi ben ann dos ben men koramil ngampel iikasmkaa taman saman kebun fen pe0oolong petasan koramil kec. kaliwungu selatan selatan pengadaan tanah untuk kendal prioritas pengembangan rsud kabupaten kendal naa penanaman mana nan peran poo kantor kecamatan selatan aaa aaa aaa bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum | program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan a10. .9a9. kegiatan penyusunan laporan laporan penyelenggaraan kecamatan se terlaksana prioritas terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan kecamatan kab. kendal nya penyusunan kecamatan dan penataan penyusunan laporan administrasi kecamatan se laporan penyelenggara kabupaten kendal penyelengg arahan pemerintahan pemerintah kecamatan kecamatan pemberian penghargaan kecamatan meningkatnya kinerja kecamatan kecamatan se tercapainya prioritas tercapainya berprestasi kab. kendal pelayanan pelayanan prima prima bimbingan teknis paten terlaksananya paten kecamatan se tercapainya prioritas tercapainya kab. kendal pelayanan pelayanan prima prima teori inttitablnbikn sadebii sda dsn kids dcisinad bnn doc bis kabupaten kendal ppd dan ildvaluasi dan fasilitasi produk terlaksananya evaluasi dan fasilitasi kendal meningkat prioritas meningkatnya perjanjian kerjasama produk perjanjian kerjasama kinerja kinerja pemda pemda dalam dalam pengawasan pengawasan kerjasama kerjasama penentuan toponimi kabupaten terlaksananya kegiatan nama nama kecamatan tersusun prioritas tersusunnya kendal rupa bumi kabupaten kendal data data toponimi toponimi kab. kendal kab. kendal buku) buku) saran kecamatan. jadul penamaan kecaman kecamatan moo 000oo0 eng kecamatan n000000| pemerintahan kecamatan status pemerintahan kecamatan kecamatan pidmanangangengan matmtaoe pama onoooogo jeng petuanan dbooooee! kelurahan bandingan, gilir, balok oo1 yoo program peningkatan kerjasamaantar pemerintah asam akan pma kabupaten pop se0cbooo hambatan se00oo00| kedungsapur kerjasama antar daerah kabupaten ke elastis "lin ubin kesan manggis mennnnnnn denda sasis idea masa dsn ketiga dengan pihak ketiga iup pap ppm kerjasama hibah aaa aaa aaa program pengembangan datainformasi a35000. kegiatan pengumpulan, penyusunan terpenuhinya data aparatur kab. kendal prioritas kecamatan data aparatur kecamatan dan kecamatan dan aparatur kelurahan kecamatan dan aparatur kelurahan dan kelurahan kelurahan eng dear daa pendekatan (ah kenal pekan esoogf aoooooo fame pedas oooooeo| pemerintah desa perangkat desa aaa aaa aaa program pembinaan fasilitasi keuangan desa |ad9r. |a49r. |aa5. pengisian jabatankepala desa terisinyajabatan kepaladesa kab. kendal 'o |53desa prioritas1 |53desa bbb kosssbassdnisssb wisman daun pen duku menu dang dnssssss kita deissksasn mass perangkat penghargaan kepada mantan kepala terwujudnya hubungan harmonis kab. kendal mantan prioritas mantan desa dan perangkat desa antara pemerintah dengan mantan kades dan kades dan kepala desa dan perangkat desa perangkat perangkat aman maan desa eren tablesa pesan teks teoooooo beta iooooool pemerintah desa etmenararatan oosa pemenuhan desa jan denga pete dean hoon ran pia oooooegl permusyawaratan desa pemerintahan desa maan desa akan feb kenal penta rossa fonoooooofmemant okada ogoooooo| pemerintahan desa program peningkatan sarana dan prasarana aparaturehab gedung sekretariat kantor peningkatan kenyamanan dan kecamatan unit kan kecamatan wonosari pelayanan masyarakat wonosari pembangunan pagar karas kantor peningkatan keamanan kantor kecamatan prioritas kecamatan wonosari kecamatan wonosari wonosari li pagar kantor kecamatan ringinarum keamanan lingkungan ten rehab kantor kecamatan sepiring kediaman melaksanakan tugas kec. sepiring penambahan ruang sekretariat terwujudnya kenyamanan kerja kecamatan klw lokal kecamatan kaliwungu pegawai rehab kantor kecamatan kangkung kediaman melaksanakan tugas kec. kangkung poo li pengadaan pagar karas kec. patron kediaman melaksanakan tugas kec. patron 164m2 iwa aimperekonomian dan sumberdayaalam program pengembangan perekonomian daerah monitoring, evaluasi, dan distribusi pupuk bersubsidi kab. kab. kendal distributor ketersediaan pengendalian distribusi pupuk kendal dapat dipantau dan terkendali. dan dan distribusi kabupaten kendal pengecer pupuk pupuk bersubsidi kabupaten kab. kendal kendal dapat dipantau dan terkendali. penyelenggaraan kabupaten expo terselenggaranya kabupaten expo kab. kendal event bersosialisasi spp) kabupaten kendal tahun spp) kab. kendal tahun annya potensi ekonomi masyarakat, hasil hasil pembangunan, seni budaya masyarakat kab. kendal. rakorbid kinda terlaksananya rakorbid kinda kab. kendal kegiatan permasalahan kab. kendal tahun permasalahan bidang bidang ekonomi dan industri dapat dikoordinasikan bersama. pendampingan penyaluran beras terlaksananya rekor, evaluasi, dan kab. kendal tersalurkannya miskin kabupaten kendal pengawasan pelaksanaan program rts pm beras raskin raskin kab kendal. secara baik, lancar dan tepat waktu canada virmaah penunjang kegiatan idul fitri dan terselenggaranya pasar murah kab. kendal kegiatan terbentuknya natal lebaran dan monitoring harga dan masyarakat ketersediaan barang kebutuhan ekonomi lemah pokok menjelang lebaran dan natal dalam memenuhi kebutuhan pokok lebaran dan natal pembinaan pengendalian penyertaan terlaksananya penyertaan modal kab. kendal kegiatan penyertaan modal bumi dengan tepat modal dilaksanakan secara tebatmanajemen bumi terlaksananya pembinaan dan kab. kendal kegiatan meningkatnya pelatihan manajemen non pelatihan bintik aparatur non pengetahuan perbankan) perbankan dan keahlian sdm karyawan non perbankan penunjang penanganan pengelolaan terlaksananya kegiatan koordinasi, kab. kendal skpd operasionalnya dbhcht kabupaten kendal monitoring, evaluasi administrasi penerima bagi penggunaan dana bagi hasil cukai dbhcht koordinasi, hasil tembakau dbhcht) oleh monitoring dan skpd kabupaten kendal evaluasi tertib adminstrasi skpd pengguna dana bagi hasil cukai hasil fasilitasi promosi produk pangan keikutsertaan kab. kendal pada nasional event keikutsertaan umkm sebagai alih profesi pameran pertanian hasil kab. kendal lingkungan sosial tembakau pangan agribisnis tingkat nasional pada pameran dbhcht) pertanian hasil pangan agribisnis tingkat fasilitasi promosi produk ukm keikutsertaan ukm kab. kendal padalnasional event mempromosikan kabupaten kendal tingkat pameran produk unggulan tingkat nya hasil hasil nasional sebagai alih profesi nasional pertanian dan lingkungan sosial tembakau produk dbhcht) unggulan kab. kendal tingkat nasional fasilitasi promosi produk unggulan keikutsertaan ukm kab. kendal nasional event tersosialisasinyl| kabupaten kendal sebagai alih pada pameran kabupaten expo adan profesi lingkungan sosial tingkat nasional terpromosikann tembakau dbhcht) hasil hasil pembangunan dan potensi kabupaten kendal tingkat nasional pameran dewan kerajinan nasional keikutsertaan kabupaten kendal nasional event mempromosikan dekranasda) dalam pameran dekranasda nya hasil hasil kerajinan kabupaten kendal tingkat nasionoa3 peningkatan kapasitas dewan peningkatan kinerja dewan kab. kendal kegiatan peningkatan pengawas bumi kabupaten kendal pengawas bumi kabupaten kendal pengetahuan dan keahlian dewan pengawas bumi kab. kendal pameran investasi kabupaten kendal keikutsertaan kabupaten kendal nasional event tersedia dalan investasi expo peluang dan potensi investasi serta menarik investor luar daerah kabupaten kendal fasilitasi promosi produk kerajinan tersosialisasinya dan nasional event tersosialisasinyl| umkm kabupaten kendal sebagai mempromosikannya hasil hasil adan alih profesi lingkungan sosial pembangunan dan potensi kerajinan terpromosikann tembakau dbhcht) kabupaten kendal tingkat nasional hasil hasil pembangunan dan potensi kerajinan kabupaten kendal tingkat nasional penyertaan modal pemerintah menguatkan modal bank jateng bank jateng kab. modal modal dasar kabupaten kendal kepada bank kendal dasar terpenuhi jateng terpenuhi kepada bank kepada jateng bank kabupaten jateng kendal penyertaan modal pemerintah menguatkan modal pd. bkk kendal ipd. bkk kendal modal modal dasar kabupaten kendal kepada pd. bkk kota kota dasar terpenuhi kendal kota terpenuhi kepada pd. kepada pd. bkk kendal bkk kendal kota kota kabupaten kabupaten kendal penyertaan modal pemerintah menguatkan modal pd. bpr bkk pd. bpr bkk modal modal dasar kabupaten kendal kepada pd. bpr kendal kendal dasar terpenuhi bkk kendal terpenuhi kepada pd. kepada pd. bpr bkk bpr bkk kendal kendal kabupaten kabupateme, penyertaan modal pemerintah menguatkan modal pd. bpr kendali ipd. bpr kendali modal modal dasar kabupaten kendal kepada pd. bpr artha kabupaten kendal artha kab. dasar terpenuhi kendali artha kabupaten kendal kendal terpenuhi kepada pd. kepada pd. bpr kendali bpr artha kendali kabupaten artha kendal penyertaan modal pemerintah menguatkan modal dam tirto dam tirto modal modal dasar kabupaten kendal kepada dam pengutipan kabupaten kendal pengutipan dasar terpenuhi tirto pengutipan kabupaten kendal kabupaten terpenuhi kepada dam kendal kepada tirto dam tirto pengutipan pengutipan kabupaten kabupaten kendal penyertaan modal pemerintah menguatkan modal pd. farmasi pd. farmasi modal modal dasar kabupaten kendal kepada pd. kabupaten kendal kabupaten dasar terpenuhi farmasi kabupaten kendal kendal terpenuhi kepada pd. kepada pd. farmasi farmasi kabupaten kabupaten kendal penyertaan modal pemerintah menguatkan modal pd. aneka usaha| pd. aneka usaha modal modal dasar kabupaten kendal kepada pd. aneka daerah kabupaten kendal daerah dasar terpenuhi usaha daerah kabupaten kendal kabupaten terpenuhi kepada pd. kendal kepada pd. aneka usaha aneka daerah usaha kabupaten daerah kendal kabupaten kendal tamssooson| somos|sasooson| ramsbusana8s kyoo bagian administrasi pembangunan yoo yoo |3e| program perencanaan pembangunan daerah kegiatan pengendalian kegiatan meningkatnya mutu pelaksanaan dan kab. kendal kegiatan, pembangunan pembangunan kabupaten kendal hasil pembangunan laporan kabupaten kendal selesai tepat waktu administrasi dan fisik kegiatan monitoring, evaluasi dan tersedianya data dan pelaporan kab. kendal rekap monitoring, pelaporan pembangunan kabupaten kegiatan pembangunan kabupaten laporan evaluasi, kendal kendal bulanan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah kegiatan pendampingan pengadaan pelaksanaan pengadaan barang dan kab. kendal paket peningkatan barang dan jasa jasa yang sesuai aturan yang berlaku skpd) manajemen aset barang daerah kegiatan pelaksanaan survey tersedianya data usulan aspirasi kab. kendal paket peningkatan aspirasi masyarakat kabupaten masyarakat dalam pembangunan kecamatan) pelaksanaan kendal pembangunan kabupaten kendal kerja skpd tahun orang) program kerja skpd pendampingan kegiatan lpse pelaksanaan pengadaan barang jasa kab. kendal kegiatan peningkatan dengan e procurement skpd) pengadaan barang jasa secara procurement pengadaan aspal, paving dan semen| meningkatkan kelancaran lalu lintas kecamatan paket bantuan peningkatan untuk desa kelurahan kabupaten pedesaan kabupaten kegiatan, aspal, paving mutu jalan kendal kendal aspal dan semen pedesaan drum, paving m2, semen zak aktivitas terminal jumlah penumpang orang) naa terminal weberi |a. penumpang naik penumpang turun terminal sukorejo penumpang turun terminal kendal la. penumpang naik | |b. penumpang turun sumber: dinas perhubungan, sarana transportasi kebutuhan akan sarana transportasi dan perhubungan untuk angkutan penumpang kabupaten kendal tahun dilayani oleh armada bus antar kota dalam propinsi, angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan. tabel data angkutan umum kabupaten kendal tahun no| jenis il. akbp '.e angkutan perbatasan angkutan perdesaan angkutan perkotaan jumlah ' e sumber: dinas perhubungan kabupaten kendal, prasarana lalu lintas guna memberi kemudahan bagi pengguna jalan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas rambu rambu dan marka jalan serta fasilitas lalu lintas ditempatkan pada tempat yang strategis. dari titik titik rawan kecelakaan kabupaten kendal sudah diberikan tanda peringatan supaya para pengguna jalan berhati hati dalam mengemudikan kendaraan. tabel data prasarana lalu lintas kabupaten kendal tahun shelter an) traffic light ipjp rambu rambu guardons traficcom o35| rambu alternatif sumber: dinas perhubungan kabupaten kendal, tahkegiatan sistem informasi sistem tercapainya pengelolaan data kab. kendal paket peningkatan manajemen operasional kegiatan laporan berbasis elektronik skpd) mutu (simbol) pengelolaan pelaporan berbasis elektronik gelar hasi hasil pembangunan sosialisasi hasil pembangunan kab. kendal paket pembangunan kabupaten kendal kabupaten kendal orang) yang telah dilaksanakan dapat diketahui oleh masyarakat luas pengelolaan dan pengoperasian unit pelaksanaan pengadaan barang dan kab. kendal paket peningkatan layanan pengadaan ulp) jasa pemerintah (pengadaan sarana manajemen transportasi, jaringan internet dan pengelolaan komputer) pengadaan barang dan jasa pemerintah maa essomonf jaassmoom| ssonnooourusannya8s too tprogram pembinaan pemasyarakatan beragama, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, serta kesejahteraan rakyat belanja operasional bop money pemberdayaan masyarakat terlaksananya money kab. kendal can kananattan (paneriayaan enyarakatdan operasional dan penunjang kegiatan |tersalurkannya bantuan organisasi kab. kendal kegiatan ton fees peringatan hari besar nasional tergugahnya masyarakat untuk selalu kab. kendal kegiatan nenek penta aan basa pengadaan makna dan gur'an terciptanya hubungan yang baik kab. kendal antara ulama dan umara semakin makna operasional organisasi terlaksananya bantuan kepada kab. kendal kegiatan kemanan kembagatomamtaan tete perang ear map sman bantuan peningkatan gizi dan terwujudnya kondisi anak panti kab. kendal pel e|o kenartanamatpanissunan fetnanyangsanedanoomuasas see pon desa sman buka puasa bersama ulama, abang |tersalurkannya bingkisan lebaran kab. kendal becak dan anak panti untuk ulama, uang transport anak panti dan uang transport abang becak akan keran bagan danmasyaraka see dosa peter ppp opo ana mha kalangan pelajar dan masyarakat penunjang kesejahteraan wisata meningkatnya kinerja dan kab. kendal orang bhakti dan ppen kedisiplinan tenaga wisata bhakti kegiatan) pada sekolah dan ppen tunjangan p3n meringankan beban pba ds. kebonadem penunjang kesejahteraan guru tpa itersalurkannya bantuan kab. kendal kegiatan aan petasan bag guru reomaoan pee pase @seni smp sman pelayanan haji kabupaten kendal melayaninya calon jama'ah haji kab. kendal kegiatan idtsssiinansntns ssdsdsksn nisa men dengan dog bnn gan bai alfa penanganan tana kapan kong gag pep opo oman islamiyah kabupaten kendal nan paman pama nota antara ulama dan umara' kegiatan beam pee bae temp opo com untuk masyarakat beragamoney dan penunjang kegiatan terlaksana money dan penunjang kab. kendal penanggulangan hiv aids kegiatan penanggulangan hiv aids kabupaten kendal kabupaten kendal money dan penunjang kegiatan terlaksananya money dan penunjang kab. kendal kesehatan sosial dan budaya kegiatan kesehatan sosial dan budaya y45 operasional dan penunjang kegiatan |terlaksana kegiatan money kab. kendal pembinaan penghargaan terhadap penunjang kegiatan pembinaan pejuang' penghargaan terhadap pejuang' pementasan duta seni tmii terlaksananya kegiatan pentas duta kab. kendal kegiatan seni tmii jakarta sebagai informasi data dan promosi pencegahan kenakalan remaja terlaksananya kegiatan yang kab. kendal kegiatan berkaitan dengan pencegahan kenakalan remaja senam aerobik bersama musica terselenggaranya kegiatan team kab. kendal kali snsslsssinnnaa asian mosilosinsin mitigasi miss dengan dibssslol knnngnn donn sosialisasi perda penanggulangan terlaksananya sosialisasi tentang kab. kendal kegiatan hiv aids kabupaten kendal perda penanggulangan hiv aids kabupaten kendal money keagamaan terlaksananya money bidang kab. kendal kegiatan keagamaan operasional mudik lebaran terlaksananya operasional kegiatan kab. kendal kegiatan aaa aaa aaa ajo bernama bantuan sosial(s8y jamseooo| jazeseooooo| jazsseooooo bantuan sosial kesejahteraan guru meningkatnya kesejahteraan guru kab. kendal tpa dan main tpa dan main orang lil kecamatansingorojo io. yoo bnsntininkennsn mennnnnn dosis ninnin dnnnnnnnnn ben dna denny dengan menenun bantuan sosial peningkatan gizi dan meningkatnya kesejahteraan dan kab. kendal panti ketaatan anak pan kanan kesotatmanar pentas see daan pap aan bantuan sosial pemancangan bambu terpeliharanya makam para pejuang kab. kendal lokasi runcing berbendera merah putih luar tmp yang representatif atas pusara pejuang bantuan sosial organisasi profesi tersalurkannya bantuan sosial kepada kab. kendal lembaga| organisasi profesi bantuan sosial untuk gerakan terbentuknya anak anak yang kurang kab. kendal anak nasional orang tua asuh nota) mampu untuk terus bersekolah kabupaten kendal bantuan kepada tim pendamping meningkatnya informasi dan kab. kendal orang haji daerah phd) dalam pelayanan (koordinasi kepada jama'ah haji haji kabupaten kendal tanah sucmta dan terselenggaranya kejuaraan mta kab. kendal hadiah kejuaran mt@ dan tercapainya juara mt@, sta tingkat provinsi jawa tengah ajo plpemmamian iistaoooooo b527280000| izs5000000 belanja hibah kepada kpa kegiatan berkurangnya penderita hiv aids kabupaten akselerasi penanggulangan hiv aids dengan meningkatnya kewaspadaan kendal melalui pemberdayaan pad masyarakat tentang bahaya aids belanja hibah kepada pmi untuk terbesarnya persediaan darah dari kabupaten kegiatan fasilitasi pelayanan donor virus hiv aids kendal darah dan sterilisasi darah dari aids dan hiv belanja hibah keagamaan meningkatnya kualitas sarana kabupaten prasarana fisik beragama yang kendal lembaga kecamatan bangun gan rehab masjid peningkatan sarana ibadah dsn jambangan unit donna intonasi? una deg gross pennnnnnnnn enna dong kena hrm moss ciisntelbntsinasil golok units men sasis pena kena kena hrm sings lnnindn cintai dia nnn una dosa pena eng dong kena ben rehab masjid peningkatan sarana ibadah wonokambang unit tidak jelas tirtmulyo kemungkinan dapat apbd rehab masjid peningkatan sarana ibadah goncangan unit tidak jelas dapat apbd rehab masjid baitul muttagin peningkatan sarana ibadah dkh. majas unit dapat apbd hmi biosndibsnbusss (bising ujian mennnnnnna denny brennan dennnnn "bina ann rehab masjid baitul huda peningkatan sarana ibadah dkh. watuputih unit wadas kecamatawparcan ppp oikecamatanpatean pagersari renovasi mushola mutasi peningkatan sarana ibadah rt. desa 7x12 hrm dsn sista sasi vena dana pena kena doo kena rehab masjid baitul falah peningkatan sarana ibadah dusun unit hrm wosssmsmunltai gis . una desa monssilisl men dingin kena ben masjid amin peningkatan sarana ibadah dusun blimbing unit dsnsslnlnin iisntolbntiabasiln wna desa donasi kena edisi kena ben mushola miftahulhuda peningkatan sarana ibadah dusun barangan unit hmi dosaku sistem wna dgn dong menon gdinisd kennnnn ben gedung tpa blimbing peningkatan pendidikan agama dusun blimbing unit peran penanam mama den maman meoooo. pembangunan mushola peningkatan sarana ibadah dusun peta.an 11m desa plososari pembangunan gedung tpa peningkatan pendidikan agama dusun sengon unit gunung desa pembangunan musholla peningkatan sarana ibadah dusun unit sengon gunung pembangunan gedung madrasah peningkatan pendidikan agama dusun ploso unit desa plososari pembangunan musholla peningkatan sarana ibadah dusun peta.an (111m x7m desa plososari pembangunan gedung tpa peningkatan pendidikan agama dsn kradenan unit desa sidokumpul error yoo00| kecamatan singorojo recap masjid peningkatan sarana ibadah dsn kaligesing ken pagar karas gereja peningkatan sarana ibadah dsn kalibaru ken term pembangunan mushola tujuan peningkatan sarana ibadah dsn kalibaru ken pembangunan pure peningkatan sarana ibadah dsn kalibaru ken term pembangunan masjid gampong peningkatan sarana ibadah dsn gampong pop panen yen kangana (dipanaskan ana parah panas iri wsissbntntiunsdinis iii kena tenun dengegaga kennnnnnn pen dong dang dan term pengadaan pembangunan tpa peningkatan pendidikan agama sea men kena term pengadaan pembangunan tpa peningkatan pendidikan agama kaligesing men kena term pengadaan pembangunan tpa peningkatan pendidikan agama gampong men kena pengadaan pembangunan tpa peningkatan pendidikan agama paru men kena pembangunan mushola peningkatan sarana ibadah kaligesing men kena bbm midossdia yiisusininbsd nan peshaddusan dennnnnnn pennnnnnn penenunan inn dnnnnga pena pen konsonan yaa fotisskindossdiniidi dunn enka dea pennnnnnnnnn enne densgiga dnnnnnnnnn pen term pembangunan masjid peningkatan sarana ibadah katering poo men kena pembangunan masjid peningkatan sarana ibadah pee p. hk. geo masi sibasslssisisis inn idol kan kran kanan denny dasa dan osinbeidnstssmmsan snlisnlbsislitiiin cilik annan pendingin engage pena dana dosa dan slank oiissnlusisinlusiniin jin pen pengen dan pengen din bosan oiieslusistnlasiniin hls ann pen pennggga panen pena dansa dna din pembangunan mda roudlotus peningkatan pendidikan agama ngadipiro ken libyan pembangunan masjid baitul huda peningkatan pendidikan agama peretas ken pembangunan masjid istiqomah |peningkatan sarana ibadah brayobarat ken ken term recap mushola nurul jannah peningkatan sarana ibadah dusun jombang ken menanam pemakan ana pasa paman ppp (ee mann kanan pemakan ana basa paman pmp term pembangunan masjid baiturrahman (peningkatan sarana ibadah dsn seperti 10x12 ken poses kyai jogoreso peningkatan sarana ibadah ngadipiro den pop se. kecamatan kaliwungu ian rehab mushola unit dusun peningkatan sarana ibadah ds. mojokerto unit nolokerten pembangunan masjid jami' ottawa (peningkatan sarana ibadah men kena pembangunan masjid istiqomah (peningkatan sarana ibadah men kena pembangunan mushola kantor balai (peningkatan sarana ibadah kumpulrejo men kena desa term pembangunan mushola jagalah peningkatan sarana ibadah kutoarjo men kena pembangunan masjid roudlotul peningkatan sarana ibadah ds. wonorejo unit muttagin too lo. yo.| kecamatan pegangan rehab gedung mda rodhotul peningkatan sarana pendidikan desa margomulyo unit agama dk. tanggal rt. pembangunan masjid batur rahim peningkatan sarana ibadah desa margomulyo unit dk. tanggal into yo.| kecamatan gemuk ena. hhh i'2oo pembangunan plafon masjid dan peningkatan sarana peribadatan tamansari unit mushola galak rehab masjid mushola peningkatan sarana peribadatan lahan rehab mushola peningkatan sarana peribadatan cepokomulyo pembangunan masjid huda peningkatan sarana peribadatan gemuhblanten tro yo0| kecamatan wonosari rehab masjid jami' ottawa peningkatan sarana peribadatan desa pembuatan tempat wudlu peningkatan sarana peribadatan rt. rw. unit desa bulak pembangunan gedung tpa peningkatan sarana pendidikan desa 8x12 parakan iri wpsinstontstusiniehi kind ingin ananda pen bank dan desa tro yoo00| kecamatan sepiring pembangunan gedung tpa peningkatan sarana pendidikan desa tamansari loka unit rt. rw. pembuatan tempat wudlu peningkatan sarana peribadatan karangan rt. x14m dena pop rw.o1 kec. kota kendal ian rehab musholla peningkatan sarana peribadatan langenharjo pop rehab musholla peningkatan sarana peribadatan kebondalem pop term renovasi mushola baitul arbor peningkatan sarana peribadatan pop mana enggan sean penataan kdi dan pan men pen into yo.| lil kecamatan rangsang renovasi masjid peningkatan sarana peribadatan ds. borok 8x12m term rehab masjid darussalam peningkatan sarana peribadatan ds. tunggulsari pop lanjutan rehab mushola peningkatan sarana peribadatan ds. tunggulsari haiiijsolikin rehab masjid muttagim peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem pop rahib masjid baitul munir peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem pprehab mushola peningkatan sarana peribadatan ds. tingulsari dk. elang rehab musholla rodhotun naskah peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem ken rw3 rehab musholla rodhotun patah peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem ken rw1 lanjutan rehab mushola peningkatan sarana peribadatan ds. tunggulsari baitusakirin merampungkan pmb. masjid baitul peningkatan sarana peribadatan ds. sumur hidayah rehab musholla roudhotun peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem unit istiqomah rw4 rehab musholla mubarak peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem ken rw1 lanjutan rehab masjid iyatul umat peningkatan sarana peribadatan ds. tunggulsari rehab musholla huda peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem ken rw4 rehab musholla rahmah peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem ken rw4 rehab musholla islakhul udi peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem ken rw3 rehab musholla bumi huda peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem pop rehab musholla darussalam peningkatan sarana peribadatan ds. kebonadem men kena aaa aaa kecamatan pagaruyung aaa aaa aaa pelaksanaan phi peningkatan ukhuwah islamiyah pucakwangi, dawuan pembangunan gedung tpa peningkatan sarana pendidikan surokonto kulon, agama truk pengadaan perlengkapan tpa peningkatan sarana pendidikan pagaruyung, x12m agama pagaruyung pembangunan gedung tpa peningkatan sarana pendidikan bangunsari, x20m agama laban pembangunan gedung mda peningkatan sarana pendidikan kebongembong, lokal agama rt. rehabilitasi gedung madrasah peningkatan sarana pendidikan parakansebaran, agama krajan pembangunan gedung tpa peningkatan sarana pendidikan parakansebaran, agama geser pembangunan gedung tpa peningkatan sarana pendidikan parakansebaran, agama grand aaa aaa aaa kecamatan kaliwungu selatan yehab musholla peningkatan sarana pendidikan desa sidomulyo unit pavingisasi halaman masjid peningkatan sarana pendidikan desa sidomulyo 10x tpa dan mda peningkatan sarana pendidikan desa sidomulyo unit pavingisasi samping kanan musholla |peningkatan sarana pendidikan desa sidomulyo 12x tempat wudhu musholla peningkatan sarana pendidikan desa sidomulyo unit renovasi musholla peningkatan sarana pendidikan desa sidomulyo pavingisasi halaman masjid peningkatan sarana pendidikan 10x 50m den ken pavingisasi samping kanan musholla |peningkatan sarana pendidikan desa sidomulyo 12x pembangunan tpa pembelajaran ds. gondang gedung ken ber pembagian masjid biting koto 10x10 men kena ber pembangunan masjid agung ibadah x15 men kena belanja hibah kepada organisasi tersalurkannya bantuan hibah kabupaten kemasyarakatan kepada organisasi sosial kendal kecamatan singorojo aaa aaa bantuan alat rebana menjaga melestarikan kebudayaan madrasah paket lokal miftahul ulu12 term bantuan kesenian kuda lumping menjaga melestarikan kebudayaan parama lokal kecamatan pate bon ooo oto pelestarian budaya rebana lokal menjaga melestarikan kebudayaan ds. wonosari kec. klp lokal patron jumlah rel kereta api,jumlah perlintasan kereta api kabupaten kendal ada titik. palang pintu resmi yang tidak dijaga sebanyak titik dan yang dijaga sebanyak titik terdiri atas dua titik oleh pemda kabupaten kendal dan delapan titik oleh kai. perlintasan liar sebanyak titik. pada tahun dimulai pembangunan jalur rel ganda pekalongan semarang. pelabuhan pelabuhan kendal direncanakan untuk pelabuhan penyebab tangan dan pelabuhan niaga, untuk pelabuhan niaga pemerintah kabupaten kendal bekerja sama dengan direktorat jenderal perhubungan laut untuk pembangunan dermaga bongkar muat barang disebelah barat pelabuhan dan sedangkan pelabuhan penyeberangan bekerjasama dengan direktorat perhubungan darat melalui satker asap propinsi. guna mendukung keselamatan pelabuhan dan operasional pelabuhan dalam bersandar kapal harus memilki antara lain, break water, kedalaman kolam pelabuhan yang cukup, gedung, fasilitas air bersih, pompa bahan bakar dll. lingkungan hidup lahan kritis kabupaten kendal pada tahun seluas ha, luasan tersebut sudah mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. kondisi ini seiring dengan lahan penghijauan yang semakin meluas pada tahun tabel luas ha) lahan kritis dan lahan penghijauan kabupaten kendal tahun luas lahan kritis (ha) pee easa| masa) serba harian penghijauan (ha) sumber: dinas pertanian kabupaten kendal dan badan kab. kendaladministrasi keuangan yoo yoh sea sea pam rama sistem pelaporan capaian kinerja dan penyusunan laporan keuangan akhir| tercapainya tertib administrasi kendal buku buku akuntabel aaa aaa aaa program peningkatan pelayanan dan bin aek ini ananda dona pennnnnnnn tekanan dada nina mennnnnn diss peningkatan kinerja dan pelayanan terlaksananya pelayanan setda kab. kendal| bulan meningkatnya pns penunjang pelaksanaan pekerjaan terciptanya tertib adm. keuangan setda kab. bulan terlaksananya perkantoran kendal kegiatan administrasi keuangan program peningkatan dan pajafpergambangan pengetatan pop pss paman pesangon setda keuangan yang akuntabel kendal rka dpa setda pmr lamongan dendang pagoda arena per bendahara enda beng ben apaan mesum reponooeni untuk pembinaan bendahara setda penataan dokumen keuangan setda terciptanya tertib dokumen setda kab. bulan pertamanya keuangan bimbingan teknis pengelolaan meningkatkan kualitas kendal orang orang kab. kendal monitoring dan evaluasi pengelolaan terciptanya tertib administrasi kendal bagian bagian setda setda gw. (aa barat perencanaan pembangunan pase masa edmonton daerah paparan program kerja kepala terwujudnya program kerja kepala setda kab. kegiatan penyampaian bagian lingkungan setda bagian lingkungan setda kendal program kerja kabupaten kendal kabupaten kendal tahun kepala bagian lingkungan setda kabupaten kendal otr mona ramoooane sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah program pelayanan administrasi as92390e00o| | |a892390c00| penyediaanjasa surat menyurat jumlah penyediaan materi dan paket kendal terselenggara pengiriman surat untuk keperluan terserang nya kegiatan kedinasan. informasi surat menyurat melalui jasa dan surat administrasi menyurat. perkantoran. penyediaan jasa komunikasi, sumber jumlah penyediaan alat listrik dan kendal terpenuhinya daya air dan listrik rekening telefon, air dan listrik. terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi,su kebutuhan mber daya air jasa dan listrik. komunikasi, sumber daya air dan listrik. penyediaan jasa peralatan dan jumlah penyediaan tabung pemadam kendal tercukupinnya perlengkapan kantor kebakaran dan tabung lpg. tercukupi kebutuhan nya tabung gas kebutuhan lpg dan tabung gas tabung lpg dan pemadam tabung untuk pemadam keamanan. untuk keamanan. penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah penyediaan bahan bahan alat kendal kebersihan terselenggara kebersihan kantor. dan nya pelayanan kenyamanan kebersihan tempat kantor. kerja. penyediaan jasa alat tulis kantor jumlah penyediaan kebutuhan alat kendal administrasi terselenggara| tulis kantor. kantor nya pengadaan tercukupi. alat rilis kantor penyediaan barang cetak dan jumlah dokumen yang digandakan kendal risalah terdokumentasi penggandaan rapat nya rapat rapat terdokumen anggota dprd tasiperalatan dan jumlah penyediaan kalender, buku kendal terwujudnya perlengkapan kantor kerja, plakat, lencana, bendera dan tercukupi penyediaan spanduk serta dekorasi rapat pelayanan buku paripurna. administrasi kerja,bendera, kantor. lencana dprd,plakat dan kalender. penyediaan bahan bacaan dan jumlah penyediaan surat kendal terpenuhinya peraturan perundang undangan kabar majalah serta buku buku bertambah kebutuhan perundang undangan. informasi bahan bacaan yang dan peraturan berkembang perundang undangan. rapat rapat koordinasi dan konsultasi jumlah pelaksanaan kegiatan rapat terwujudnya dalam dan luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi meningkat kegiatan kedalam maupun keluar daerah. sistem koordinasi dan dan kinerja konsultasi aparatur dalam pemerintah menyerap informasi dan literatur dalam menyusun kebijakan. penyediaan jasa jaminan presentase penyediaan premi kendal terpenuhinya pemeliharaan kesehatan dprd asuransi kesehatan untuk anggota terpenuhi penyediaan dprd nya jasa jaminan penyediaan pemeliharaan jasa kesehatan jaminan anggota pemelihara daerah. kesehatan anggota daerah. o yoo program peningkatan sarankan jassigaras0| | ja3srsaraso| |asa7.o25. pengadaan aset peralatan dan mesin jumlah penambahan aset peralatan kendal terselenggara| dan mesin. terbelenggu pengadaan adanya aset peralatan pengadaan dan mesin. aset peralatan dan mesitetap lainnya jumlah penambahan buku perundang kendal tersedianya undangan. tersedianya buku peraturan buku perundang peraturan undangan. perundang undangan. pemeliharaan rutin berkala peralatan jumlah kegiatan pemeliharaan kendal terselenggara dan mesin rutin berkala peralatan mesin. terbelenggu adanya pemeliharaan pemelihara rutin berkala rutin peralatan dan berkala mesin. peralatan dan mesin. pemeliharaan rutin berkala gedung jumlah sarana kegiatan kendal terselenggara| dan bangunan pemeliharaan rutin berkala gedung terbelenggu dan bangunan. adanya pemeliharaan pemelihara berkala gedung berkala dan bangunan. gedung dan bangunan. trr oo| yoo eo ooo yoo program peningkatan disiplin 222a11500| oo) | pengadaan pakaian dinas beserta jumlah pakaian dinas untuk kendal terselenggara| perlengkapannya kelengkapan kedinasan. terbelenggu pembuatan adanya pakaian dinas pembuatan untuk pakaian kelengkapan dinas untuk kedinasan. kelengkapan kedinasan. aa, . jj) program peningkatan kapasitas 6i9 a20. g6i9420000| bimbingan teknis implementasi jumlah sumber daya aparatur yang kendal terselenggara| peraturan perundang undangan terlatih. terbelenggu kegiatan adanya bimbingan kegiatan teknis bimbingan peraturan teknis perundang peraturan undangan. perundang undangan. tel program peningkatan pengembangan ilaseesee, o poe itpelaporan keuangan jumlah laporan keuangan yang kendal terlaksananya akhir tahun hasilkan. terlaksana pembuatan nya laporan pembuatan keuangan laporan sekretariat keuangan dprd. sekretariat dprd. itl oo. program peningkatan pelayanan dan eee sea juara peningkatan kinerja dan pelayanan jumlah aparatur yang profesional kendal terwujudnya aparatur terwujudnya profesionalisme aparatur dalam profesional menjalankan sme tugas dan aparatur fungsinya. dalam menjalankan tugas dan fungsinya. peningkatan kinerja dan pelayanan jumlah tim pengadaan dan kendal terciptanya administrasi perkantoran pengawasan yang profesional. terciptanya profesionalisme tim pengadaan profesional dan sme tim pengawasan pengadaan barang dan dan jasa. pengawasan barang dan jasa. penunjang pelaksanaan pekerjaan jumlah tenaga ahli dan pegawai kendal terwujudnya perkantoran honorer yang profesional. terwujudnya profesionalisme tenaga ahli dan profesional pegawai sme tenaga honorer. ahli dan pegawai honorer. itl yo) program peningkatan kapasitas ikaansamatiamasataaan opo aapat rapat alat kelengkapan dewan jumlah rapat alat kelengkapan dewan kendal terselenggara| terbelenggu jamuan adanya makan dan jamuan minuman rapat makan dan rapat alat minuman kelengkapan rapat rapat dewan. alat kelengkapan dewan. rapat rapat paripurna jumlah rapat paripurna kendal terselenggara| terbelenggu jamuan adanya makan dan jamuan minum rapat makan dan paripurna. minum rapat paripurna. kegiatan reses presentasi aspirasi masyarakat yang kendal terselenggara terealisasi dalam rangka terbelenggu penyerapan mempercepat pembangunan daerah. adanya aspirasi dari penyerapan masyarakat aspirasi dari dalam aspirasi masyarakat dari dalam masyarakat aspirasi dari dalam rangka masyarakat mempercepat dalam pembangunan rangka daerah. mempercepat pembangun daerah. kunjungan kerja pimpinan dan jumlah kegiatan kunjungan kerja terselenggara anggota dprd dalam daerah dalamdalam kunjungan daerah dalam kerja rangka study dalam banding daerah pembangunan dalam daerah. rangka study banding pembangun daerahhe, peningkatan kapasitas pimpinan dan jumlah peningkatan kapasitas dprd kendal terselenggara anggota dprd dalam menjalankan tugas dan fungsi terbelenggu peningkatan melalui alat kelengkapannya adanya kapasitas peningkatan dprd dalam kapasitas menjalankan dprd tugas dan dalam fungsinya menjalankan melalui alat tugas dan kelengkapannya fungsinya melalui alat kelengkapan nya. kunjungan kerja pimpinan dan jumlah kegiatan kunjungan kerja kendal terselenggara anggota dprd keluar daerah luarluar daerah kunjungan dalam rangka kerja luar study banding daerah pembangunan dalam daerah. rangka study banding pembangun daerah. aaa aaa aaa program penataan peraturan kasmaran a.n kajian peraturan perundang jumlah kegiatan kajian perundang kendal terselenggrann| undangan daerah terhadap peraturan undangan terselenggara kajian perundang undangan yang baru lebih annya perundang tinggi dari keserasian antar kajian undangan. peraturan perundang undangan perundang daerah undangan. yoo program kehumasan asa801. ) | ) | a8a8077so| peningkatan sarana protokol jumlah barang cetak dan pengadaan kendal terselenggara terbelenggu pengadaan adanya barang cetakan pengadaan dan barang pengadaan. cetakan dan pengadaane pendayagunaan media pers jumlah kegiatan memublikasikan kendal terselenggara| media massa. terbelenggu publikasi adanya melalui media publikasi massa. melalui media massa. as. maan jumlah maorssaso| dos tiramrsseson| issooose:snsitu menmtpsnsahus yan yowuyancuntao kwebusarohm kecemasandinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah lo. 1l2ojo5| program pelayanan administrasi ' ) | |asiseseoo0o| ja5i5856. |a. iii oobossssndasolbindddn pe? york y a1 bening mennnnnn denknnan nos bani kode dan pengiriman surat dinas kendal maa indi dan dan pisa kesal daya air dan listrik komunikasi unit kerja kendal ear karo nen feanaten panam aka ikona depan podeegte seoeaagp titan d0ooo0l perlengkapan kantor dan bahan pembersih unit kerja kendal penyediaan jasa pemeliharaan dan tersedianya kendaraan dinas dan dppkad kab. terbakarnya perizinan kendaraan operasional yang siap pakai. kendal kendaraan stok dinas operasional roda kendaraan kendaraan dinas roda roda dan roda ink idealis unicnibsnbntnikasind did kena mennnnnnn dekan diss kena gen ass keuangan kelurahan penyediaan alat tulis kantor tercukupinya kebutuhan atk kantor dppkad kab. bulan tercukupinya kendal kebutuhan atk kantor penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan dppkad kab. jenis tersedianya pengadaan penggandaan dokumen. kendal cetakan, barang bulan cetakan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dan dppkad kab. jenis surat tersedianya peraturan perundangan pedoman kerja aparatur kendal kabar, bahan bacaan bulan dan pedoman kerja aparatur penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan minum rapat, dppkad kab. bulan tersedianya tamu dan makan minum harian kendal makan minum pegawai rapat, tamu dan makan minum harian pegawai rapat rapat koordinasi dan terlaksananya rapat koordinasi dan dppkad kab. bulan terlaksananya konsultasi dalam dan luar daerah |konsultasi vertikal dan horisontal kendal rapat koordinasi dan konsultasi vertikal dan horisontal aaa aaa aaa program peningkatan sarana dan dining sidat esassindini pnnnnnnnnnnn panama bonsai mnnnnngngn dana konsonan knnnnn dannnnnnnn koni gnssaa pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya sarana dan prasarana dppkad kab. jenis tersedianya kantor kendal sarana dan prasarana kantor kiat eta npsn kec modal mana senna mad eni ica massa pemeliharaan kapata) dengan lanc, pemeliharaan rutin berkala tersedianya peralatan sarana dan dppkad kab. tersedianya peralatan dan mesin prasarana yang siap pakai kendal kendaraan peralatan roda sarana dan kendaraan prasarana yang roda siap pakai bulan pemeliharaan rutin berkala gedung tersedianya bangunan gedung yang dppkad kab. bulan tersedianya dan bangunan nyaman kendal bangunan gedung yang nyaman pengadaan sarana dan prasarana terpenuhinya sarana, prasarana dan kab. kendal pengadaan skpd mobilitas untuk mendukung tupoksi unit skpd komputer dan printer kel. rekaman unit laptop, unit lcd, unit filling cabinet, dan unit almari arsip kel. sukodono unit laptop dan printer kel. balok unit genset desa bening tere program peningkatan disiplin kini pegsunk innnnan pena dan dna pennnnnnnng dengna dengar pan dana daa pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas beserta dppkad kab. stel tersedianya perlengkapannya perlengkapannya kendal pakaian dinas beserta perlengkapannya aaa aaa program peningkatan dan daerah haa ena int sid bakal nanang men masa man iis final peraturan perundang undangan yang sesuai ketentuan yang ada kerusakan ekosistem pesisir kabupaten kendal berupa abrasi seluas dan akresi seluas meliputi desa tujuh kecamatan yaitu kecamatan wonosari, kangkung, sepiring, patron, kota kendal, rangsang, dan kaliwungu. untuk pengawasan kegiatan tahun yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pengendalian pencemaran air sebesar sedangkan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara sebesar sesuai amanat undang undang nomor tahun tentang penataan ruang dan perda kabupaten kendal nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kendal tahun disyaratkan rth minimal dari luas kota, namun sampai dengan tahun baru tercapai dari target perda sebesar ha. luasan tersebut berasal dari luas keseluruhan taman kota sebesar ha) ditambah luas rth yang berasal dari fasilitas umum permukiman ha. pertanahan berdasarkan data dari badan pertanahan kabupaten kendal, pada tahun jumlah sertifikat tanah yang diselesaikan oleh bpn kabupaten kendal sebanyak bidang). adapun berdasarkan jenisnya, sertifikat yang dikeluarkan sebagai berikut: hak milik seluas ha, hak pakai ha, hak guna ha, dan hak guna bangunan seluas ha. j . kependudukan dan catatan sipil tahun jumlah penduduk yang telah memiliki ktp sebanyak orang, sementara cakupan penduduk yang memiliki sebanyak jiwa. jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sebanyak jiwa dan balita yang memiliki akta sebanyak jiwa. cakupan kepemilikan akta kelahiran masih didominasi oleh balita tahun), untuk itu diperlukan sosialisasi kepada orangtua agar segera mengurus kepemilikan kata kelahiran anak anak mereka. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakatau melampaui target yang telah ditetapkan. dalam rangka menyediakan baseline datapengembangan sistem pelaporan, capaian kerja dan keuangan penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan keuangan kab. kendal buku ena dan tepat waktu penyusunan laporan keuangan akhir tersusunnya laporan kab. kendal draft tahun pertanggungjawaban tepat waktu dan buku final akuntabel buku 12o|joe|o5 rapat koordinasi bidang akuntansi penyusunan lkd tepatwaktu kab. kendal (kegiatan room pena pangkalan senin kab kemal (bean doeeooa| sasa tone bidang pendapatan program peningkatan pelayanan dan ear maa pasa pasa opo pertama peningkatan kinerja dan pelayanan tertib administrasi perkantoran dppkad kab. bulan tertib aparatur kendal administrasi perkantoran bea (ac balai administrasi perkantoran harian bud secara tepat waktu abadssssssasslasi blindsidekotndsbsi mean bnn lengua nia dns sesi bencana pangan e yaa mangan kantor kendal pelayanan dae aan mayan kena (bsa wooeooaj mata mao keuangan daerah keuangan daerah penunjang kinerja pemungutan pajak| pelunasan pbb tahun kab kendal bulan kegiatan pelunasan pbb| daerah rutin lanjutan tahun penunjang pemungutan pajak lunas pbb thn dan kab kendal kegiatan lunas pbb thn| daerah berkurangnya tunggakan tahun kecamatan rutin lanjutan dan sebelumnya dan desa berkurangnya tunggakan tahun sebelumnya pemberian hadiah pajak jumlah wajib pajak yang membayar kab kendal jenis kegiatan peningkatan sesuai dengan ketetapan dan tepat rutin lanjutan jumlah wajib waktu pajak dan kesadaran untuk membayar pajak rekonsiliasi pendapatan dan belanja tersedianya data laporan keuangan kab. kendal kegiatan orang yang akurat dan akuntabel orang bendahara barang dan bendahara pengeluaran skpdan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 12o|os| |o2 penyusunan standar satuan harga tersedianya bukustandarisasi kab. kendal |300buku a70. bea makna mas wli ebi men big misal man poci bisosbal pengelolaan keuangan dearah dan sesuai aturan penyusunan sistim informasi terwujudnya data informasi kab. kendal bulan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah program secara akurat dan date koordinasi sipil) dengan skpd dalam tata cara dan pelaksanaan program aplikasi sipil sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sosialisasi paket regulasi tentang meningkatnya pengetahuan dan dppkad kab. orang meningkatnya pengelolaan keuangan daerah ketrampilan pns kendal pengetahuan dan ketrampilan pns ama amanat peaoaperang benzema (bean logo) rara pena aset barang daerah yang handal intensifikasi dan ekstensifikasi meningkatnya pendapatan daerah kab. kendal bulan bulan sumber sumber pendapatan daerah din meltsttakelnnnaisan psr dnsisunn kebdnsi msnossnsd inn bnn diskon kind bab kabupaten kendal penelitian rka skpd tersusunnya rka skpd yang sesuai kab. kendal kegiatan prioritas dengan peraturan per yang berlaku penyusunan dan penelitian dpa dan tersusunnya buku petunjuk kab. kendal kegiatan dpp skpd penyusunan dpa dan dpp skpd meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dpa dan dpp skp, penyusunan apbd dan perubahan tersusunnya apbd dan perubahan kab. kendal kegiatan koordinasi apbd apbd buku skpd baik sebelum maupun setelah apbd ditetapkan sehingga meminimalisir kesalahan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana pen aman ama aturan penyusunan spd dan anggaran kas terwujudnya penyusunan spd dan kab. kendal skpd meningkatkan anggaran kas yang baik dan benar koordinasi dengan skpd dalam perencanaan dan pelaksanaan pencairan dana yang tertuang dalam anggaran kas pencairan per bulan maupun per triwulan sehingga tidak ada kendala dalam penertiban spd pan snamamal aturan penyusunan produk hukum yang tersusunnya produk hukum yang kab. kendal produk prioritas berkaitan dengan pengelolaan berkaitan dengan ketatausahaan keuangan daerah keuangan peningkatan sdm bidang keuangan terwujudnya administrasi yang tertib kab. kendal bulan bulan untuk pembinaan bendahara dan benar kini mat man area kaos kaca mil nanang hening mitad menara ica masa ketatausahaan keuangan daerah ketatausahaan keuangan daerlaksanaan pengelolaan dan terwujudnya pengelolaan gaji dan kab. kendal bulan bulan penataan gaji pns se kab. kendal tunjangan sesuai peraturan yang berlaku anang pon peng ema bertuan yana barukh boga sap gaji pns pns sesuai peraturan yang berlaku penataan dokumen keuangan daerah tertib dokumen keuangan dan aset dppkad kab. kegiatan tertib dokumen| daerah kendal keuangan dan aset daerah pendataan dan peremajaan wajib jumlah subyek dan obyek pajak kab. kendal bulan kegiatan data base pajak daerah yang didata rutin lanjutan pajak daerah akurat pelaksanaan penagihan, jumlah obyek dan subyek pajak kab. kendal bulan kegiatan peningkatan pemantauan, penetapan lokasi daerah rutin lanjutan target penyampaian dan pembetulan skpd penerimaan pajak daerah penyuluhan, penyampaian dan kesadaran wajib pajak membayar kab. kendal bulan kegiatan tercapainya pembetulan spot pbb spot pbb yang telah diterbitkan rutin lanjutan pemahaman terhadap spot pbb yang telah diterbitkan moadisasadausa essen jalanan nanang mana menanam kegiatan inn mo0sisssdsnsisbnlosssisi votnssbadssdinsklas ngk kena dan pena bin monitoring dan penertiban jumlah reklame yang melanggar kab. kendal bulan kegiatan penerimaan pemasangan reklame aturan rutin lanjutan pos pajak reklame meningkat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak peningkatan penerimaan pbb kab. kendal bulan kegiatan peningkatan bumi dan bangunan rutin lanjutan penerimaan pbb tahun intensifikasi dan ekstensifikasi meningkatnya pendapatan daerah kab. kendal skpd skpd pendapatan daerah pengelola pengelola pendapatan pendapatan sea mas kal eta esai mana bada perdesaan dan perkotaan yang valid validasi dan verifikasi penerimaan meningkatnya penerimaan bpt kab. kendal bulan kegiatan laporan bpt rutin lanjutan |bpt dapat tersaji dengan akurat, tercapainya target penerimaan bpkajian pemberian pengurangan terwujudnya keputusan kab. kendal buah buah pajak bupati kepala dppkad tentang ketetapan pemberian penolakan, pengurangan keringanan dan pembebasan pajak daerah yang dinilai adil. ndsnssdsanbsasinifasbtnd dudung badan bening does pedia mengajukan restitusi insidentil merata ena gaya penyusunan esa kena samaran bros pada maa aset rekonsiliasi pbb tersedianya data pbb yang akurat kab. kendal kegiatan kegiatan data yang rutin lanjutan |tersaji dengan baik koordinasi dana perimbangan dan realisasinya dana perimbangan kab. kendal kegiatan kegiatan bantuan dana bantuan propinsi kasta rutin lanjutan perimbangan dapat terserap oleh skpd apaan penonenusan bana mada panen pengemasan perang (ab kena kecamatan ades ras pem milik daerah inventarisasi rencana kebutuhan dan tersedianya data rencana kebutuhan kab. kendal skpd skpd hasil pengadaan barang dan hasil pengadaan pemeliharaan dan perawatan barang terlaksananya kab. kendal bulan daerah pemeliharaan&perawatan barang daerah menanam nara prennskenyapensapaandasan ken kama keesaan doeooaj daa pisan pendapatan daerah apa sunan etan pena amaunyakomimen bersama (ama (pen tooeooj matah terbangunnya komitmen bersama penyusunan laporan dana tugas tersusunnya laporan tugas kab. kendal kegiatan pembantuan pembantuan yang akurat, akuntabel dan tepat waktu bbb msalabess lsisssbelsdabstissn kun disc snsd penjaga den dog sos kena bisa kkg daerah mw. aaa aaa program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tindak lanjut hasil temuan kerugian daerah memperoleh ganti kab. kendal bulan penanganan pengawasan rugi atas ganti rugi keuangan dan barang daerah stone roaaa aaa aaa (2jojo1l program pelayanan administrasi ' 4a3320000| 4a332000| mstossssdbasasinbintsidn |esoresadsinibtilusii budi nasi adenina ben dog "oa big menyurat lanjutan penyediaan jasa komunikasi, sumber tersusun pelayanan jasa kab. kendal paket kegiatan paket doa ios maa listrik had efek nda ket moss ban bebas perlengkapan kantor penunjang kegiatan lanjutan penyediaan jasa pemeliharaan dan tersusun sarana dan prasarana kab. kendal kendi (kegiatan kendi perizinan kendaraan dinas aparatur lanjutan operasional bid pod ion man ungu diisi dan nun ben "on keuangan administrasi keuangan lanjutan wotosslanmssisibskai slash bodi koboi mes lennon kena dong kes nssdasai kebersihan kantor lanjutan anakan mangsgminatasiperanoan dpn akan san lena penunjang administrasi perkantoran lanjutan era oablsskiadin ndosissmnn kobdssil kan mad penggandaan penggandaan lanjutan dian dna bnn misa wood mil penerangan bangunan kantor penunjang kegiatan lanjutan eentranperindangangangan pedoman pengawasan peran debian @tenang, san peraturan perundang undangan pedoman pengawasan lanjutan dososssliisissisis 21assassin bedisissn bikin kas kena dos nan ingin perkantoran lanjutan rapat rapat koordinasi dan konsultasi terlaksananya rapat rapat koordinasi kab. kendal bulan (kegiatan bulan min doi n.a aaa program peningkatan sarana dan edar eui pena dengan dangan dini men eng nan pen mosbessssbansinkocsddnslisa eksis kedisiss mass kena dosa mad aparatur prioritas haa siatabadatasad tenaga ondosiss mnn bento mess kan das dan mesin kendaraan dinas lanjutan mare iakandssbasnbd "rr dabskeskssii kdi bisa ksonoad kan ann dos msc dan bangunan gedung kantor lanjutan tere program peningkatan disiplin pena pena denan denny ennnnnnnan ben dekan menu pangan pon abbas ubmbasie kndosiss bobtail bisa inn desa f7 ono med perlengkapannya perlengkapannya lanjutan aaa aaa aaa program peningkatan kapasitas pena dengan dan menu dennnnn pen gaga menurun dennnggnnmber daya manusia sdm) pengembangan sdm prioritas aaa aaa aaa program peningkatan pengembangan "fee lemampawnoandapaan margin mmm ama penyusunan laporan capaian kinerja tersusunnya laporan capaian kinerja kab. kendal bulan (kegiatan bulan dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan ikhtisar realisasi kinerja skpd lanjutan mendadak hastdansbl besdosbisn mini nsnsingd menunda ban dosa bing semester semester lanjutan dana sana massa bisa kasad ncs snn kan ncs based akhir tahun tahun lanjutan program peningkatan pelayanan dan camera avatar persamaan sasa ama nana san ranah aan tania nana keb kenal |dan rb9n sonam tanam hooooooon| aparatur pekerjaan perkantoran lanjutan bmd ain ona asal peter kira gagstsbasi kdi dodi scania ben ann dnsnss mind administrasi perkantoran pekerjaan perkantoran lanjutan peningkatan kinerja pengelolaan tersusun arsip perkantoran kab. kendal paket kegiatan paket isp amp ngan indra pengalaman (tesisnya asn peranan. kanker debate esa pas hama ill yo. program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bea osn ala kndsiss kasad mconssnsaad kan bnn dicoba moda secara berkala pengawasan tahunan lanjutan pena lingkungan pemerintah daerah pengawasan masyarakat dan lanjutan aparatur dilingkungan pemda msibstssabatinsianbenss veer gonsslisd bedosiss meki kondisi kena ann dosen beb mad pengawasan lanjutan tindak lanjut hasil temuan terlaksananya penyelesaian hasil kab. kendal (kegiatan doa aparatur dilingkungan pemda nama ari assa ondisiss basil gsssasd inn bnn fee komprehensif link. pemerintah daerah lanjutan dea til ras modis bbs osisnnad kan ann drs fee hedonis pengawasan larwasda) link. pemerintah daerah lanjutan eren aan kenangan man daraholenimanekort rena peran dbagannga soon jeram voodoo0n| keuangan daerah oleh inspektorat lanjutan pes koroner) pengawasan masyarakat dan lanjutan aparatur dilingkungan pemda evaluasi laki terlaksananya hasil evaluasi kinerja kab. kendal kegiatan (kegiatan kegiatan aparatur pemerintah kabupaten lanjutan kendantauan disiplin pegawai gdn) tercapainya evaluasi kinerja aparatur kab. kendal bulan pop bulan lanjutan evaluasi laporan keuangan terlaksananya hasil evaluasi kinerja kab. kendal kegiatan (kegiatan kegiatan pemerintah daerah aparatur pemerintah kabupaten lanjutan kendal sistem pengendalian intern terlaksananya sosialisasi dan kab. kendal kegiatan (kegiatan kegiatan pemerintah pembentukan lanjutan sistem pengendalian intern pemerintah penilaian mandiri pelaksanaan terlaksananya penilaian pegawai kab. kendal kegiatan (kegiatan kegiatan reformasi birokrasi kab kendal lanjutan illterselenggaranya peningkatan kab. kendal paket kegiatan paket pemeriksa dan aparatur pengawasan |kinerja aparat pengawas lanjutan pelatihan teknis pengawasan dan terlaksananya pelatihan teknis kab. kendal paket kegiatan paket penilaian akuntabilitas kinerja pengawasan dan penilaian prioritas penilaian angka kredit jabatan tercapainya hasil penilaian angka kab. kendal paket kegiatan paket fungsional auditor pak jfa) kredit jfa lanjutan lakepegawaandaerah 1l2o|o7|o1 program pelayanan administrasi perkantoran ' ) o'|(bkdkdl e a00j| 12ojo7|o1jo1 penyediaanjasa surat menyurat | jumlah surat masuk&keluar ( bkdkdl s.oo0.00o0o| s0o00o00| dai medudidisskbasiksal feet satu adinda dna dasi snsd pena dana dong ssd kendang kong daya air&listrik memadai (bln) ini adonan peniti abdi ninnin dna dns mennnnnnn pena dansa bnn dan perlengkapan kantor kantor memadai (bln) bidan asa smt sia nan dan man daa misa perijinan kendaraan dinas terbayar bni indontossssndnsssinttadn senbdasinisdnisilusi sunan pena benda pena pena dos dennnaga pena (bin) 1l2ojo7jo1f10 penyediaan alattulis kantor tersedianyaalattulis kantor (bin) jbkdkdl ' 9s5000. a00| ema engan felkonpangandaan in) pte tts stamp iboooogl penggandaan cetakan&penggandaan (bln) dai kdi kader pore sinasninanbina madu dan pena dana dong pen kena man peraturan per per tuan (bin) bni oosssskaban pee ann ian pena bags mennnnnnn pena dansa dan berniaga pan rapat dan tamu (bin) hide es kssbasl mann mana kec mana das besa dalam dan luar daerah konsultasi (bln) program peningkatan sarana dan eskalasi pena denda dosa pnnnnnnnnnnn penganan bnn dna ini pstssslondnsissisdbssi ndiksbinsdsss men dsr susanti kena dna dog ssi kena kennnggnnga dasa kantor dikenal eren ade nai masi ann menanam kanan dan dan mesin kantor terpelihara aaa aaa aaa program peningkatan disiplin ijen ninnin pena dengan pat men dong ben pena dong dinas men nan dan perlengkapan (stel) aaa aaa aaa |07i program peningkatan pelayanan rlkinera aparatur pemeritahan pop paras pan moon nana dan panen atas pembuntutanan. asas abassegp sar #npooooegl aparatur bendahara pembantu tahun program peningkatan kapasitas bni ding eceng oran men banana bisa senna dana bisa kenn kang kisses perang daan perawat jamengtt kat jar aehastseosf pastseoop assaooooool prajabatan ini dini nsabbniniekandibadie 11x laki gan dan boss dengan dana dosa kena mangga diss mengikuti diklat pim. kia diare esa sand pede mai hasta mana menannnn kas mana min masa ketrampilan pns dikld sana kanan dsn ujian penyesuaian ijazah kp&ujian dinas kopi bia lembaga sin misa pena dioda seniman men abadi kesamaptaan kesamaptaan bni mnssssisistssnsanantndd nnadegnnan dannnkgga dns dana adm. kepegawaian edan asi dil men pen sda kena menang: balada sekdes diklat kompetensi sekdes reg pikat basapotp asap erp pola jam mengikuti diklat dasar pol. dad mts sil men pena dubai kanan masa aparatur bidang keuangan kapasitas sda bid. keu mpi amati pedesaan semen prop raksa ras competencies assessment lilit progam ill program pembinaan dan eleamgambangan mama pama kobe semen eka apem ron aan opo karir pns operasional baperjaktp yoo too yoh 12o|o7|3o|o2 seleksi penerimaan calon pns ) jumlahpenambahan pns ' )(bkdkdl | ) s00. kai sia boks ben men blade kenn nai balado pelanggaran disiplin pegawai kasus kepegawaian lil pembinaandisipinpegawai pemberian bantuan penyelenggaraan jumlah peserta seleksi penerimaan bkd kdl see mem soe dan desa tan manis menjadi kebutuhan diklat pns) kebutuhan diklat bini ldotssidassllkssi sibekndsassissi kong kena debt kena kena bcs men easa among gos mil kesioiil benny dea kosi mean dan: komika jabatan dalam jabatan 120jo7| sumpah janji pns umlahpn syangdisumpahjanji jbkdkdl oo. yoo yoo kaki nasa kelas gis misal moss men nia berada men mas beat dan pmk terselesaikan ana memang pemanaanansan loop ptt cons menjadi pns der agama penatammagaan pama |o7| pengelolaan mutasi pegawai ' ) jumlah pegawaiyang mutasi ' ) o(bkdkdl pompa psm mas penggunaan gelar pns belajar&pengguna.gelar |o7| penyusunan formasi pns ' '| tersusunnyajumlah formasi pns bkd kdl ) | ) a00| 1i20|o7| penyelesaian penetapan nip )'| disetujuinyausulanpenetapan nip jbkdkdl ' a00| lakontkeluarga berencana dan keluarga sejahterraturan kepegawaian jumlah peserta sosialisasi bkd kdl 00f ass. pegawai pemberian jaminan keselamatan jumlah pegawai mendapatkan bkd kdl pekerjaan beresiko tinggi perlindungan jiwa santunan kematian bagi ptt jumlah ptt mendapatkan dana bkd kdl kabupaten kendal santunan kematian am. jae program peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian rekor bidang kepegawaian jumlah peserta rakorbid (org) bkd kdl pengurusan administrasi jumlah penerbitan dok, kelengkapan bkd kdl kepegawaian adm,pns pengembangan aplikasi pengelolaan prosentase pengembangan webpage| bkd kdl data pns cons pns pengelolaan administrasi ptt jumlah penerbitan ptt dan bkd kdl pekannya penataan arsip kepegawaian jumlah arsip kepegawaian yang bkd kdl pop tertata rapih pengelolaan data gaji pns jumlah perubahan data gaji pns (bkd kdl nalurusanwas yoo too yohlilkecamatankotaremat loop program pelayanan administrasi perkantoran. penyediaan jasa surat menyurat. jumlah pengelolaan surat masuk, kec. kota kendal tercapainya keluar dan pelaporan. kegiatan surat menyurat penyediaan jasa komunikasi sumber| tingkat ketersediaan alat kec. kota kendal tercapainya| daya air dan listrik. komunikasi dalam tahun. kelancaran kegiatan koordinasi dengan dinas lain. penyediaan alat tulis kantor. jumlah pemenuhan atk dalam kec. kota kendal tercapainya tahun. pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan barang cetakan dan tingkat pemenuhan barang cetakan kec. kota kendal tercapainya penggandaan. dan penggandaan dalam tahun. pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan peralatan rumah jumlah pemenuhan peralatan kec. kota kendal tercapainya tangga. rumah tangga. penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran penyediaan makanan dan minuman. tingkat pemenuhan makan dan kec. kota kendal adanya minum rapat. koordinasi dengan instansi terkait rapat rapat koordinasi dan jumlah pelaksanaan kegiatan kec. kota kendal peningkatan konsultasi dalam dan keluar koordinasi dan konsultasi. daerah. pelayanan dan kinerjatl yo) program peningkatan sarana dan sentosa pangan iss menangani sis dan denny msc pengadaan aset peralatan dan jumlah penambahan sarana dan kec. kota kendal kelancaran prioritas untuk mesin. prasarana. pelayanan ruang kepada pelayanan, masyarakat. rumah dinas dan kelurahan pemeliharaan rutin berkala jumlah kendaraan dinas dan kec. kota kendal peralatan unit peralatan dan mesin. peralatan yang terpelihara. kantor dan kendaraan dinas yang terawat dengan baik dan rutin pemeliharaan rutin berkala gedung tingkat pemenuhan gedung dan kec. kota kendal gedung unit dan bangunan. bangunan yang terpelihara. kantor dan aula terawat secara berkala. peninggian dan peningkatan kec. kota kendal gedung prioritas unit bangunan gedung sekretariat sekretariat karena dan aula halaman lebih tertata dan rendah dari kenyamanan jalan raya dan dalam tidak pelayanan memadai masyarakat untuk parkir serta kegiatan apel bersama dengan jumlah pegawai orang peninggian dan peningkatan kec. kota kendal prioritas unit bangunan aula kecamatan karena halaman lebih rendah dari jalan raya rehabberatrumah dinas camat kec. kota kendal s0o0.00o0o| auto peninggian paving halaman kantor kec. kota kendal |prioritas unit karena halaman kantor lebih rendah dari jalan ralurahan banyudono ag. aaa program peningkatan disiplin gamma sang saman monas pengadaan pakaian dinas dan jumlah pakaian dinas beserta kec. kota kendal pegawai potong perlengkapannya perlengkapannya dan tenaga ptt yang memakai pdh secara lengkap ill program peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja dan pelayanan jumlah masyarakat yang dapat kec. kota kendal jumlah aparatur dilayani masyarakat yang dapat dilayani pemasaran sengan pena yang nan ngan ena dar pte pertonoegl perkantoran yoo yoo program peningkatan dan kec. kota kendal wilayah komprehensif dan patroli wilayah kelurahan kecamatan kota kendal pembinaan penyuluhan dan terlaksananya penyuluhan dan kec. kota kendal meningkat koordinasi bidang keagamaan dan pembinaan bidang keagamaan kwalitas fasilitasi mto st@ pelajar islamiyah bagi anak didik dan masyarakat pembinaan penyuluhan dan terlaksananya pembinaan dan kec. kota kendal kali koordinasi bidang pemerintahan penyuluhan administrasi kegiatan pembinaan administrasi kelurahan kelurahan kec. kota kendal kec. kota kendalnya pembinaan dan kec. kota kendal lokasi prioritas, koordinasi bidang pertanian dan penyuluhan bidang pertanian dan pengembalian perikanan, perbaikan saluran irigasi perikanan serta perbaikan saluran lelang irigasi bengkok pembinaan penyuluhan bidang terlaksananya pembinaan dan kec. kota kendal kegiatan pembangunan, promosi hasil karya penyuluhan bidang pembangunan moh industri pembinaan penyuluhan dan terlaksananya pembinaan dan kec. kota kendal kegiatan koordinasi bidang perlindungan penyuluhan bidang perlindungan masyarakat masyarakat pembinaan penyuluhan dan terlaksananya pembinaan dan kec. kota kendal kegiatan koordinasi bidang lingkungan hidup penyuluhan bidang lingkungan hidup pembinaan penyuluhan dan terlaksananya pembinaan dan kec. kota kendal idea skpd koordinasi bidang keuangan, penyuluhanbidang keuangan penyusunan rka skpd dan dpa skpd pembinaan penyuluhan dan terlaksananya pembinaan dan kec. kota kendal aparatur koordinasi bidang kelembagaan penyuluhan kelembagaan administrasi administrasi senam) ismsanaa| tanam35 hlurusanwas yoo bidang otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah ecamatanpate bon loh enam dana disisi dan ann man bia perkantoran. world penyediaan jasa surat menyurat. jumlah surat masuk keluar kec. patron hangat suaka adakan petis ncs lennon dea moo men dana mens daya air dan listrik terawat (noj3 penyediaan alat tulis kantor ' '| atk yangtersedia kec. patron dsn mennnnnnnn dengan bala ii7l5 penyediaan makanan dan minuman jumlah orang rapatan tamu kec. patron a7. rapat rapat koordinasi dan tersedianya bbm dan hasil dari kec. patron beta dana kai jam. jm. hmi program peningkatan sarana dan bore elitis mennnnnnan penanda dana dennnnns ben dgn denda pengadaan aset peralatan dan mesin transport perjalanan desa desa sesoooool cbooo0o| s2500000| maupun skpd lain pengadaan aset gedung bangunan pagar karas kec ' ' ) kec. patron 250000000j atas menit alkali nest din men gangsa pen senna dang dan pen ngan dan mesin ada kendala naa bastard sintesis seisi miss man miss man ann nias dan bangunan asw aa,,,,,,, "hm meme program peningkatan disiplin nama yao yap pool oo tees asian uli eines din men ngk ben ennnnna dang senna denny man sns perlengkapannya inna aaa aaa aaa program peningkatan pelayanan dan iku andini lsddoslnutistna dengan pen egg kena denny dong mennnnnnnnn dan dong aparatur sasa melissa ann micans han panah ncs men pen miss perkantoran terlaksananya koordinasi aa. program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh tam e2rne sessisbdnti men besok men isasi dengan dang men dan kong komprehenspse kecminasibtana penempatan pemesanan ana abaeetasen poo pooh tam koordinasi bidang pemerintahan pemerintahan pembinaan penyuluhan dan meningkatnya tertib administrasi baik kec. patron koordinasi bidang kelembagaan masyarakat maupun aparatur administrasi kecranasibgana keamanan jean perangan kegiatan besar serap tom koordinasi bidang keamanan tahun lalu lip kecminasibtara pembangunan kkecansanptsonyangtemas pee pns oam koordinasi bidang pembangunan kecamatan patron yang teratasi pembinaan penyuluhan dan jumlah bencana yang berkurang dan kec. patron koordinasi bidang kesejahteraan teratasi rakykecamatan canton ehh soal dana baal dan boa badal perkantoran lanjutan mendesain inkosbsboinsslalosss misi ksbssasd kena ben con ker dong pegangan lanjutan win esereete sltbasikai inissskadosbasssnibatis dedi msdndgd ben ben man mina daya air dan listrik pegangan lanjutan penyediaan jasa pemeliharaan dan tersedianya jasa perijinan kendaraan kecamatan unit kegiatan unit perijinan kendaraan dinas dinas operasional pegangan lanjutan operasional win m6sidsskbisslossd iokosisbbanissbatba sisi ncsnsingd bnn eng done ker adas moo pegangan lanjutan dee ngabdatskina does abdatnndi nan dibina bening dan dang sana nasi mada penggandaan penggandaan pegangan lanjutan pele peraturan pewnaangurganyan kar nan kam esp nan peraturan perundang undangan kabar pegangan lanjutan kini mosissssdbossisiiosbosintim vers: indukan ie angin manggis eni ann dog "yaa man harian pns pegangan lanjutan tomsisibsatndisdl miliki miss kena kena miss men don rotan non rapat pegangan asinan sekali kong ben dana dis men dasi dns tamu pegangan gmp indosbebdosisthanbiikas giovani cccosinad bnn inn doc ker noda mean konsultasi luar daerah pegangan lanjutan eren seba mean koloni mdosssnad bening inn dosa menit diundi gan konsultasi luar daerah . aa" program peningkatan sarana dan program dina messi mana dna denny desas bengnnnnnga don ban win ina messssslssiksssskakkasi 5ebodosiaussa moe msssnsbiasd din kena lisensi mada miss mesin pegangan aset lanjutan win mentega asas oatidiionesinsaissins dong nova ben din dong nadi mon peralatan dan mesin pegangan lanjutan ats ee lines nnn disco mcnisosoad bnn dinas mid dan bangunan bangunan pegangan lanjutan aaa aaa program peningkatan disiplin kegiatan keane aan akan messi otd si misi kcsossoad dennnnn nnn dosa non kelengkapannya atributnya pegangan lanjutan . ama aaa program peningkatan pelayanan dan kegiatan seek manga dna dana dasa bangga din dsn ban esbsabsdhbasoa etil modis mcsssssoad bnn dona mann ganassi osis aparatur pelaksanaan kegiatan pegangandm perkantoran pegangan jam. mbm program peningkatan sistem kegiatan pengawasan internal dan lanjutamatan kegiatan kegiatan kegiatan win adil men wtejastssihbibanaai pipe pr gasiktk 42ei etnik dgn benang dnk one sana dada man pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan, kecamatan kegiatan koordinasi bidang keagamaan penyuluhan dan koordinasi bidang pegangan keagamapemerintahan penyuluhan dan koordinasi bidang pegangan lanjutandan koordinasi bidang peganganamatan kegiatan koordinasi bidang perlindungan penyuluhan dan koordinasi bidang pegangansosial politik penyuluhan dan koordinasi bidang pegangan awal rkd sosial politikkeamanan penyuluhan dan koordinasi bidang pegangan awal rkd keamanan penyuluhan, pembinaan dan terlaksananya kegiatan pembinaan, kecamatan kegiatan kegiatan kegiatan koordinasi bidang pembangunan penyuluhan dan koordinasi bidang pegangan lanjutan pembangunan penyuluhan, pembinaan dan terlaksananya kegiatan pembinaan, kecamatan rancangan koordinasi bidang lingkungan hidup penyuluhan dan koordinasi bidang pegangan awal rkd lingkungan hidup pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan, kecamatan rancangan kegiatan koordinasi bidang pendidikan penyuluhan dan koordinasi bidang pegangan awal rkdkepemudaan penyuluhan dan koordinasi bidang pegangan lanjutan kepemudaan pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan penyuluhan, kecamatan kegiatan kegiatan kegiatan koordinasi bidang pemberdayaan pembinaan dan koordinasi bidang pegangan lanjutanekonomi pembinaan dan koordinasi bidang pegangan lanjutan ekonomikesejahteraan dan koordinasi bidang kesejahteraan pegangan lanjutan rakyat rakyo leepertanian dan pembinaan dan koordinasi bidang pegangan awal rkd perikanan pertanian dan perikananindustri pembinaan dan koordinasi bidang pegangan awal rkd industrikemiskinan merupakan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dan prioritas penanganan dalam pembangunan kabupaten kendal tahun disamping merupakan target rpm, penurunan angka kemiskinan juga merupakan target nasional dalam mencapai target mdg's. dimana pada tahun penduduk miskin ditargetkan secara nasional. target penurunan angka kemiskinan pada tahun harus mendapat prioritas dan perlu kerja keras dari semua pemangku kepentingan, dimana pada tahun ini jumlah penduduk miskin kabupaten kendal semakin bertambah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. jumlah penduduk miskin pedesaan terdata sejumlah orang atau o0 dari jumlah penduduk kabupaten kendal dan penduduk miskin perkotaan sebanyak orang atau dari jumlah penduduk kabupaten kendal. perkembangan jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin dari tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin kabupaten kendal tahun uraian srengagatasatan penduduk miskin ja. pedesaan (org) |b. perkotaan (org) miskin ja. pedesaan kk) |b. perkotaan sumber: dinas sosial, tahun permasalahan sosial kabupaten kendal pada tahun menunjukkan angka yang tinggi, khususnya pada masalah sosial penyandang cacat, anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, keluarga fakir miskin, dan keluarga berumah tak layak huni. dari data permasalahan yang ditangani oleh dinas sosial, dinaseberi lo. program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya keg. jasa surat pop menyurat penyediaan jasa komunikasi sda terlaksananya komunikasi kec. weberi dan listrik ketersediaan air dan listrik idol3 penyediaan alat tulis kantor terlaksananya keg. perkantoran penyediaan barang cetakan dan terlaksananya keg. perkantoran kec. weberi penggandaan rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana rapat dan koordinasi kec. weberi dalam dan luar daerah ill program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan aset peralatan dan mesin| terlaksana sarana kantor pemeliharaan rutin berkala terlaksana sarana kantor kec. weberi 100y6 perkantoran dan mesin pemeliharaan rutin berkala gedung terpeliharanya gedung peralatan kec. weberi dan bangunan aaa aparatur pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas kec. weberi perlengkapanciptanya disiplin kerja pop nan aparatur peningkatan kinerja dan pelayanan terlaksana pelayan kec. weberi 100y6 administrasi perkantoran tele program peningkatan sistimcipta koordinasi baik kec. weberi 100y6 komprehensif pembinaan, penyuluhan dan terciptanya pemerintahan yang kec. weberi koordinasi bidang pemerintahan bersih pembinaan penyuluhan dan terciptanya masyarakat aman kec. weberi koordinasi bidang perlindung program pembangunan kec. weberi koordinasi bidang pembangunan pembinaan penyuluhan dan terlaksana prog. lingkungan hidup kec. weberi koordinasi bidang lingkungan hidup pembinaan penyuluhan dan terciptanya pemuda kec. weberi koordinasi bidang kepemudaan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan ekonomi kec. weberi koordinasi bidang ekonomgemuk leo eoooohoh program pelayanan administrasi o| perkantoran kegiatan penyediaan jasa surat anggaran biaya penyediaan benda kecamatan menyurat pos gemuk penyediaan jasa telekomunikasi anggaran biaya penyediaan jasa kecamatan 100y6 sumber daya air dan listrik telekomunikasi sumberdaya air dan gemuk listrik penyediaan alat tulis kantor anggaran biaya penyediaan alat tulis kecamatan 100y6 kantor gemuk penyediaan barang cetak dan anggaran biaya penyediaan barang kecamatan penggandaan cetak dan penggandaan gemuk penyediaan makanan dan minuman anggaran biaya penyediaan makanan kecamatan dan minuman gemuk rapat rapat koordinasi dan anggaran biaya rapat rapat kecamatan y6| konsultasi keluar daerah koordinasi dan konsultasi keluar gemuk daerah a.a aaa program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan aset peralatan dan mesin anggaran biaya pengadaan aset kecamatan 100y6 peralatan dan mesin gemuk pengadaan aset gedung dan prosentase terpenuhinya kebutuhan kecamatan 100y6 bangunan gedung bangunan perkantoran gemuk pemeliharaan rutin berkala anggaran pemeliharaan rutin kecamatan peralatan dan mesin berkala peralatan dan mesin gemuk pemeliharaan rutin berkala gedung anggaran pemeliharaan rutin kecamatan dan bangunan berkala gedung dan bangunan gemuk aaa aaa aaa aaa program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas beserta anggaran pengadaan pdh lengkap kecamatan kelengkapannya gemuk aaa aaa aaa program peningkatan pelayanan dan disiplin aparatur peningkatan kinerja dan pelayanan |terpenuhinya honor kegiatan dan kecamatan 100y6 aparatur upah lembur pegawai dalam tahun gemuk anggaran penunjang operasional kegiatan prosentase terpenuhinya honorarium kecamatan pemerintahan pegawai non pns kecamatan gemuk| gemuk aa. aaa aaasistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah koordinasi pengawasan yang lebih terpenuhinya biaya perjalanan dinas kecamatan 100y6 komprehensif dalam daerah sesuai jumlah tahun gemuk anggaran pembinaan, penyuluhan, dan terlaksananya pembinaan bidang kecamatan koordinasi bidang pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan gemuk perempuan dan kesejahteraan kesejahteraan keluarga keluarga jumlah soso.oo0iring koo ordo ooh program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat tersedianya benda pos kec. sepiring | penyediaan jasa komunikasi sumber tersedianya sumber daya air dan kec. sepiring daya air dan listrik listrik penyediaanjasa pemeliharaan dan kelancaran operasional dan kec. sepiring perizinan kendaraan pekerjaan kantor dinas operasional penyediaan alat tulis kantor kelancaran administrasi kantor kec. sepiring 100ro| | penyediaan barang cetak dan anggaran biaya penyediaan barang kec. sepiring penggandaan cetak dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dan kec. sepiringjumlah makanan dan kec. sepiring minuman rapat rapat koordinasi dan tersedianya bahan bakar minyak kec. sepiring konsultasi keluar daerah dan terlaksananya rapat rapat dinas dan konsultasi,koordinasi n.a aaa aaa program peningkatan sarana dan degan kena prasarana aparatur pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya aset peralatan dan kec. sepiring pop nan mesin pemeliharaan rutin berkala terpeliharanya kendaraan dinas dan kec. sepiring peralatan dan mesin peralatan kantor pemeliharaan rutin berkala gedung terpeliharanya gedung dan kec. sepiring dan bangunan bangunan rehabbalaidesakalirandugede kec. sepiring a00. rehab balai desa wonosari kec. sepiring | aaa aaa aaasepiring kelengkapannya atributnya aaa aaa aaa aaa program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur peningkatan kinerja dan pelayanan tersedianya uang honor dan lembur kec. sepiring aparatur penunjang pelaksanaan pekerjaan tercapainya kelancaran pelaksanaan kec. sepiring 100y6 perkantoran tugistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah kisi maen baba pee ori besi nnn cossngd bnn dennnnnnnngi dnn sen menu komprehensif ketentraman wilayah pele kemanastitani keagamaan nawala mamaganumaro| peter seap koordinasi bidang keagamaan silaturahmi ulama dan umar pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya pembinaan kec. sepiring 100y6 koordinasi bidang pemerintahan administrasi desa,bintik dan intensifikasi pbb pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya pembinaan kec. sepiring koordinasi bidang kepegawaian kelembagaan administrasi pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya pembinaan anggota kec. sepiring 100y6 koordinasi bidang perlindungan lintas masyarakat elo mendes titan pembangunan jeembargutantaumandasa been sea teng koordinasi bidang pembangunan pembangunan tahunan desa pembinaan, penyuluhan, dan meningkatnya kemampuan pengurus kec. sepiring koordinasi bidang pemberdayaan kecamatan dan desa perempuan dan kesejahteraan keluarga been mes dan dia bia mika koordinasi bidang ekonomi kecil rumah tangga nonassao| messooo| sr2se00o0 katolkecamatankauwuncu oo aaa program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat kec. kaliwungu bulan kelancaran mendesak kegiatan surat menyurat penyediaan jasa komunikasi, kec. kaliwungu bulan pemenuhan mendesak sumberdaya air dan listrik jasa kom sumber daya air dan listrik penyediaanjasa pemeliharaan dan kec. kaliwungu bulan kendaraan mendesak perijinan kendaraan bermotor dinas yang layak pakai penyediaan alat tulis kantor kec. kaliwungu bulan terwujudnya mendesak kelancaran kegiatan administrasi kantor pengadaan barang cetakan dan kec. kaliwungu bulan kebutuhan mendesak penggandaan barang cetakan dan pengganda penyediaan bahan bacaan dan kec. kaliwungu bulan memperluas prioritas peraturan perundang undangan wawasan dan pengetahuan aparat pemerintah penyediaan makanan dan minuman kec. kaliwungu bulan penyediaan mendesak makan dan minum pegawai rapat rapat koordinasi dan konsultasi kec. kaliwungu bulan pelaksanaan prioritas keluar daerah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daeraharana dan prasarana aparatur pembangunan gedung kantor kec. kaliwungu gedung terpenuhinya prioritas (penambahan ruang sekretariat ruang dinas camat) kebutuhan tempat kerja yang memadai pembangunan pagar depan kantor kec. kaliwungu .5x terpenuhinya prioritas keamanan kantor dan aset asetnya pengadaan alat alat kantor dan kec. kaliwungu meja kursi almari terpenuhinya mendesak rumah tangga kebutuhan sarana kerja yang memadai pemeliharaan gedung kec. kaliwungu gedung bangunan prioritas gedung yang terawat secara rutin dan berkala pemeliharaan rutin berkala kec. kaliwungu 9kendroda2, kendaraan mendesak terawat secara rutin pemeliharaan rutin berkala peralatan kec. kaliwungu komp, laptop, (peralatan mendesak kantor mesin ketik, kantor yang ac, psw terawat dengan baik pengadaan modal prasarana kec. kaliwungu genset, peralatan prioritas pelayanan umum notebook, layar kantor yang lcd, filling tersedia kabinet, laptop dengan baik aaa aaa aaa aaa program peningkatan disiplin east pengaduan dengan dna nun dengan 1d#2l12lo2 pengadaan pakaian dinas dan kec. kaliwungu stel peningkatan prioritas kelengkapannya disiplin pegawai aaaaaa)penyusunan laki kec. kaliwungu kegiatan tersusunnya prioritas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah penyusunan laporan keuangan akhir kec. kaliwungu kegiatan tersusun prioritas tahun laporan akuntabilitas dan transparan keuangan aaa program peningkatan pelayanan dan nana peningkatan kinerja dan pelayanan kec. kaliwungu honor bulanan terciptanya prioritas aparatur orang dan uang pelayanan lembur prima pada masyarakat penunjang pelaksanaan pekerjaan kec. kaliwungu s1 orang meningkat mendesak perkantoran sma orang orang pelaksanaan pekerjaan perkantoran aaa program peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah penunjang koordinasi dan kec. kaliwungu bulan aparatur prioritas pengawasan yang lebih komprehensif pemerintah dan masyarakat penunjang kegiatan bidang kec. kaliwungu kegiatan aparatur prioritas pemerintahan pemerintah desa diem pertama kas sad dan mana mia kepemudaan muda kai pesan bass beda dan bang ganti mnnnnannn dengna nsnsss los mean gana dan gsnsasa keamanan masyarakat mason bsa sisi sco misi man man miss man miunjang kegiatan bidang kec. kaliwungu kegiatan pedagang prioritas lingkungan hidup kaki lima warga penunjang kegiatan bidang kec. kaliwungu kegiatan pemberian prioritas pembangunan aan masyarakat dalam perencanaan dan pembangun desa penunjang kegiatan bidang kec. kaliwungu kegiatan peningkatan mendesak pelayanan pelayanan administrasi ciptakarya, bapermaspemdes, bnn yang ditangani masih relatif kecil. pada pks dengan karakteristik eks penyakit kronis, bekas warga binaan pemasyarakatan dan korban bencana sosial sama sekali belum tertangani oleh pemerintah. tabel penyandang masalah kesejahteraan sosial kabupaten kendal tahun jenis masalah jml penyandang jml tertangani kesejahteraan sosial masalah tertangani yo) ena pesanan (oa anak korban tindak kekerasan |wanttarawansosial ge7i| pjasasaman wanita korban tindak kekerasan anc korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif napa) keluarga berumah tak layak huni keluarga rentan pasangan baru eks penyandang penyakit kronis bekas warga binaan pemasyarakatan men man sumber: dinas sosial, ciptakarya, bapermaspemdes, dan bnn tahun ketenagakerjaan berdasarkan data dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja dari tahun tahun, namunerancsone loe |2ojo1l program pelayanan adm perkantoran as0377800| as0377800| penyediaan jasa surat menyurat prosentase terkininya srt dinas kec. rangsang instansi desa loolgilool penyediaan jasa komunikasi, sumber prosentase terpenuhinya volume asal kec. rangsang daya air dan listrik telkomnksi, sumber daya air listrik lolos penyediaan jasa kebersihan kantor prosentase terciptanya kebersihan kec. rangsang tempat kerja kantor loolotltol penyediaan alat tulis kantor atk prosentase terselenggara nya kec. rangsang kegiatan administrasi penyediaan barang cetakan dan prosentase terpenuhinya volume penggandaan keith brg cetak penggandaan kec. rangsang looloxli2l penyediaan komponen instalasi listrik prosentase terpenuhinya kebutuhan kec. rangsang penerangan bangunan kantor komponen instansi listrik prosentase terpenuhinya bahan penyediaan bahan bacaan dan bacaan peraturan perundang kec. rangsang peraturan perundang undangan undangan kolosal47l penyediaan makanan dan minuman prosentase terpenuhinya kebutuhan kec. rangsang makanan dan minuman rapat rapat rapat koordinasi dan konsultasi prosentase terselenggara nya rpt i2oloalagi map coord, konsultasi dalam dan luar kec. rangsang dalam dan luar daerah daerah aaa aaa aaa program peningkatan sarana dan prasarana aparatur oolozlozl pengadaan aset peralatan dan mesin prosentase terpenuhinya kebutuhan kec. rangsang peralatan dan mesin lolo2 pemeliharaan rutin berkala peralatan prosentase terpeliharanya peralatan kec. rangsang dan mesin mesin ktr lolo2 pemeliharaan rutin berkala gedung prosentase terpeliharanya gedung kec. rangsang dan bangunan dan bangunan ktr aaa aaa |1j2ojo3| program peningkatan disiplin yoo | leologlo2! pengadaan pakaian dinas beserta prosentase staf ktr kec. rangsang kec. rangsang perlengkapannya mengenakan pdh lengkap lolos program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah leolozloal peningkatan kinerja dan pelayanan prosentase terpenuhinya kebutuhan kec. rangsang aparatur honor kegiatan atau upah bulanan aa. mistem look20 pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh koordinasi pengawasan yang lebih prosentase terpenuhinya biaya komprehensif perjalanan dinas pemantauan wilayah kec. rangsang pembinaan. penyuluhan dan prosentase terpenuhinya biaya insan, pen pembinaan, penyalin coord bid. kec. rangsang koordinasi bidang pemerintahan pemerintahtas lintas pembinaan. penyuluhan dan prosentase terpenuhinya biaya insan, pen pembinaan, penyalin coord bid kec. rangsang koordinasi bidang pembangunan pembangungkungan hidup lingkungan hidup pembinaan, penyuluhan dan prosentase terpenuhinya biaya koordinasi bidang kesejahteraan pembinaan, penyalin coord bid. kec. rangsang rakyat kesrboy ore ordo evo program pelayanan administrasi perkantoran i20lo1oil1 penyediaan jasa surat menyurat tersedianya meterai dan perangko |. penyediaan jasa komunikasi sumber tersedianya jasa telepon dan listrik kec boja daya air dan listrik penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor | penyediaan barang cetak dan tersedianya barang cetak dan kec boja penggandaan penggandaan penyediaan bahan bacaan tersedianya bahan bacaan surat kabar penyediaan makan dan minum tersedianya makanan minuman pop harian pns rapat rapat rapat dan koordinasi luar tersedianya bahan bakar minyak daerah terlaksananya kegiatan koordinasi dan| kec boja konsultasi dalam daerah terlaksananya kegiatan koordinasi dan| kec boja konsultasi luar daerah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya aset peralatan dan pop nan mesin pemeliharaan rutin berkala terpeliharanya peralatan dan mesin kec boja 100y6 peralatan dan mesin pemeliharaan rutin berkala gedung terpeliharanya gedung dan kec boja dan bangunan bangunan rehabilitasi sedang berat gedung dan| terselenggaranya rehab gedung kec boja bangunan danbangunan tere pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas dan kec. boja stel stel perlengkapannya atributnya n.a program peningkatan pelayanan dan dean ken kinerja aparatur pojorjoti peningkatan kinerja dan pelayanan peningkatan poly kpd masyarakat bulan) pop nan bulan aparatur penunjang kinerja dan pelayanan kelancaran administrasi perkantoran kec. boja bulan bulan adm.sd inisiasi kes kosi nona teman masa psamnaaidan kepada tem) aeotaj sasa teng sam pengawasan bini mpe asha oeenedabasinbosi sid ann nsnsingd bening diss menu komprehensif pengawasan plot keerinasibaana keamanan jaran penentangan agama | to) atau map teng aman koordinasi bidang keagamaan aturan pemerintah dan agama pre lel pemanas tiang pemetaan pan amanda. kepada. mo) bego bsa tem koordinasi bidang pemerintahan pembinaan, penyuluhan dan peningkat fungsi peran lembaga kec. boja koordinasi bidang desa kelembagaan administrasi pembinaan, penyuluhan dan peningkatan peran anggota hansip kec. boja koordinasi bidang perlindungan lintas masyarakat pra keminasibemn ses oii perak angan selama (kedua tem) @note basa tom mainan koordinasi bidang sosial politik berpolitik ppl keeinasibama keonaran jatah nana keamanan kkeedag mm) beo0j bea eng kanan koordinasi bidang keamanan wilayah per| elo keotinsi eng pembangunan pembangunan kepada tm) atj sea tom mainan koordinasi bidang pembangunan pembangunan penyuluhan, pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat kec. boja koordinasi bidang lingkungan hidup dalam melestarikan lingkungan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan peran serta kec. boja koordinasi bidang kepemudaan pemuda karang taruna dalam pembangunan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan kesetaraan gender kec. boja koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga april kemanan titan sem jarrgpp ponkekasaan kepada tor) gatot gap tem tekan koordinasi bidang ekonomi spp pembinaan, penyuluhan dan angkatan kesadaran masyarakat koordinasi bidang kesejahteraan dalam pengentasan masalah rakyat kesejahteraan sosial pembinaan, penyuluhan dan peningkatan produksi pertanian kec. boja koordinasi bidang pertanian dan perikanan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan kuantitas kwalitas koordinasi bidang industri produksi homeoo ooo)o)ol yoo ikecamatanumeangan al perkantoran mid osbssnsibandasalinbassm ie ? gsissdiins denis men kan pena pena dnnlks ssi man surat terkirim sembarangan pengin cadangan frestimbanan dodol deep donoooo0l sumber daya air dan listrik instansi terkait mn0asnshnalbsdossan dasnklondn dns bangga pena pena dns dna denngnnga benny masyarakat akta peer sinis dean msi nasa pena pena don acess kendang dan penggandaan penggandaan aaron dandang gangan. bea eng kan ptn sono peraturan perundang undangan. memadai dipa pesanan min ena uae petasan sen mao masejagngan memo minum rapat naik nag kombatan keragaman piameoatanmasaan peranan hee enooooenl konsultasi luar daerah. penyelesaian masalah yoo program peningkatan sarana dan pesimis mnnnnnnna dnnanaan dana disisi denny denn bag men din mos salin wintssssstssnsntssslkda inici kun dns ennnnn denda pen ben dan mesin unit komputer ups besi ben kena denda kennngnnn dea dsn dengan desa pengadaan kursi rapat a600000| lil filing kabinet lil meja rapat oo pengadaan aset gedung dan terwujudnya bangunan lantai kec. limbangan tas me sbsnbu uebocnselsdnl ebi dini ennnnn pena dong kena pen das mona mana man bos man man meta anan pai meme kaus uoolisialisissiusssin denis dekan kena dang dasi massa peralatan dan mesin tam balai mesin tien ser bebas essen nan asn mannen dana dasa kanan kan kecamatan limbangan bangunan aaa aaa aaa program peningkatan disiplin pensi nan penuaan ben pennnnnn pen dang ben dong elang tepenutaya pekan dgn kan (kes uban dae paser reason beserta kelengkapannya. aaa aaa aaa program peningkatan pelayanan dan maa nan moon did weeknd reebok eksis noni senna pen dan docsid bnn kena dong ensata adm perang adm. kantonaa dna tan perkantoran. basis inn nan men dan perkantoran sag a ag a aw: ::: mw xinang pasaran pesanan kes timbangan pmr ppp moon komprehensif yang prima jeep dao koordinasi bid pemerintahan ill ismamahtikaamsaan poo depo ooo| koordinasi bid kelima adm geser pama asa koordinasi bid lintas lhasmamahitakmem yee pop mepoopoooo| "om koordinasi bid ekonomi jeep koordinasi bid industri amarah oman yme poo yap ooo| (om) koordinasi bid umum gee psms pss koordinasi bid penyu laporan koordinasi bidcamatansinco rose doo program pelayanan administrasi perkantoran voli penyediaan jasa surat menyurat tersedianya meterai ' )' kec. singorojo 972ooo| draogo| semeabaaprgantome lumberagsrdantatk sony nsp rekan sumber daya air dan listrik sumberdaya air dan listrik penyediaan jasa pemeliharaan dan terbakarnya pajak kendaraan kec. singorojo mia dinas operasional |ija penyediaan alat tulis kantor ' tersedianya alattuliskantor kec. singorojo bbw pengabdian oosit bising non gal bennnnnnna dnn menu din mana penggandaan penggandaan meibsenernon bergenre daa keeasese teng anang psp lama listrik penerangan bangunan kantor big moose menyokiribene eren knstakbasabansdisstsi bensin kasad ben agassi menu peraturan perundang undangan onnbana sun sdm sesaji mun ncs hen dea ocos men man mona rapat rapat rapat koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan kegiatan kec. singorojo dalam daerah dan luar daerah perjalanan dinas dan penyediaan bbm program peningkatan sarana dan kki eni pena pena dengan dot hennnnn bensin digna senna dan koni bbb moscssidosisisssdniliss issskddonisidssn desi kbs (ssi kena kena dosis men pemanasan penanpurenmraa feet demo (amalan amor realisasi etanslatutan piringan desi kns kcnsssngd kena dong dengan dan mesin secara rutin berkala denis eissnatsasi eksis nnn nda mssinnnad bnn dicstadoca menu nose dan bangunan rumah dinas saman napa getingdan tepetaamamangpaayanan keedaseme pom yeo bangunan aa program peningkatan disiplin pat penetapan pengadaan perak penginapan dana penetaananyaenan sera (fesatana pesanan. keeaseme sage perlengkapannya jae program peningkatan pelayanan dan kemasan pada bbi (0sve rendnkeladndlmsssi knbisensdkniniaknssbs edi medis osis ben inn did men gadisdia aan man dasa pemerintahan tetap jam. program peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh sean petasan pengamatan dera pop pengawasan atas hasil temuan pengawasan asa ang gea aya enitanpenganasan kee fase km) was mera team komprehensif wilayah bbi perak menssaaan peingreigk nani dan misi msc ben ann menu bidang pemerintahan desa dan administrasi desa pentagonal noesadesayang keo fasis rem sako pakta bidang kelembagaan profesional kemanastisanitimnas laingkangangena anang pes anges ram kerap koordinasi bidang lintas lingkungan desa memanas isbn pembangunan sarana menpan keoiasose mes keatas| jasa yam koordinasi bidang pembangunan persen were besinya verona sid miss msi ben dna menu men gan bidang lingkungan hidup lingkungan hidup kemanasbismnetonemi" resep renkokaldnan kee false tema) barker apakah koordinasi bidang ekonomi spp kemanastisan koma daan sana neng tea pee ngen ram babe pap map koordinasi bidang kesra dan sejahtera pembinaan penyuluhan dan terlaksananya penyuluhan narkoba kec. singorojo kegiatan 1keg koordinasi bidang kesehatan dan hiv aid tb paru dances lainnya sossomop amsomoma| asasroz0kecamatansuroreso poo ia kan pensi dangan senna dennnnnnn denny dassnsass eng ben dilain men dana massa perkantoran kan onssshassbasinbantdnbaban 275i mio dan pena pengganti meninnnn pena dansa kanonik dann serta benda pos lainnya keane jaa papan pesan yag makan sumberdaya air, dan listrik telpon, air minum |o1| penyediaan alattuliskantor tersedianya alat tulis kantor kec. sukorejo a0006| anang aan engan kelas penggandaan penggandaan lele penurun tandang undangan jabatan potndangunganyan rar par maroon peraturan perundang undangan peraturan perundang undangan .419jo117s penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman kec. sukorejo t0006| kan sknddasinskadad pss begnnnann innirnnkn bani bank penininnn benar mannen bank dalam dan konsultasi dengan cepat tere loe yoo peningkatan sarana dan prasarana pennnnnnnnnn denny benar bnggnnga ennnnnnnn ben dna dengan dan nasa o a pangan mus mil menon pen miss kena nan ebi alat angkutan darat bermotor bensin pgn undangan pena binus mennnnnan pena dns eni dan dsn dan mesin secara rutin berkala bibir deal ama stan ind nan dana bcs mana maa dan bangunan secara rutin berkala snsssteindbaniaba pace kesindnindinsnki men dek kena dana desai men kan disana bangunan layak huni . aaa program peningkatan disiplin kim mana dan domain dsn: men ben senna dan dong monssbsssskaa saban mibcska mas sisa han dsn man mina lengkap dan rapi aaa aaa aaa aaa program peningkatan pelayanan dan asi pena nan senna senna kena dna mennnnnnn dan poin eesadinlaslssndakin nye elmuneiean dunia dak css kena dana das men ass aparatur dalam pengelolaan keuangan enda sukses sebgai mis misal man din books man miss admins perkantoran pekan samaran perkenaan (sesamanya peran penawaran kes brg prp maa migpooeni perkantoransempatan kerja juga meningkat walaupun tidak sebanding dengan kenaikan angkatan kerja. kondisi ini mencerminkan pentingnya pelatihan kewirausahaan agar angkatan kerja dapat berwirausaha dan membuka lapangan kerja lingkungannya. pengiriman tenaga kerja luar negeri cenderung menurun, pada tahun jumlah tenaga kerja luar negeri tercatat sebesar orang, dengan tujuan kawasan timur tengah dan negara negara asean pada tahun turun menjadi orang. masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundangan mengenai buruh migran, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan, minimnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja. secara keseluruhan kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya. gambaran ketenagakerjaan kabupaten kendal tahun dikemukakan pada tabel berikut: tabel data ketenagakerjaan kabupaten kendal tahun no| indikator satuan| angkatankerja orang jumlah orang pengangguran kesempatan kerja orang penganggur terbuka orang tingkat partisipasi angkatan kerja tak) penempatan tenaga orang kerja akan) jumlah kasus phk kasus ' ' jumlah tenaga orang kerja phk rata rata rupiah kebutuhan hidup layak rata rata upah rupiah minimum kabupaten sumber: dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten kendal, oo. koperasi dan usaha mikro kecil menengah jumlah koperasi primer kabupaten kendal pada tahun menunjukkan peningkatan dari koperasi primer pada tahun menjadi koperasi primer pada tahun sebagian besar koperasi primer tersebut masih aktif dan sebagian kecil lainnya tidak aktif. pada tahun jumlah koperasi primer yang tidak aktif sebesar koperasi primer, namun pada tahun jumlah tersebut turian dana dan dia kanan misal komprehensif komprehensif pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya pembinaan bidang kec. sukorejo koordinasi bidang pemerintahan pemerintahan administrasi keuangan aaaa koordinasi bidang keamanan keamanan yang kondusif lele kerinasissann panpangunan nova eren peng kera heo map kat koordinasi bidang pembangunan industri man enak megan mun nan senna men mia koordinasi bidang kepemudaan karang taruna pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya pelatihan batik bagi kec. sukorejo koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat perempuan dan kesejahteraan keluarga pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya pelatihan perikanan kec. sukorejo koordinasi bidang pertanian dan air tawar perikanan pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya sosialisasi kec. sukorejo koordinasi bidang kesehatan masyarakat yang bebas dari narkobkecamatan paten ore oto tuo program pelayanan administrasi o| perkantoran penyediaan jasa surat menyurat tersedianya meterai dan perangko bulan 000p bulan penyediaan jasa komunikasi sumber| tersedianya jasa telepon dan listrik kec. paten bulan bulan daya air dan listrik tersedianya komponen instalasi kec. paten bulan bulan listrik penerangan kantor penyediaan jasa pemeliharaan dan tersedianya jasa peralatan dan kec. paten bulan bulan perijinan kendaraan dinas perlengkapan kantor operasional tersedianya jasa administrasi kec. paten bulan bulan keuangan tersedianya jasa kebersihan kantor bulan bulan penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor bulan| 000p bulan penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetak dan kec. paten bulan bulan penggandaan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dan kec. paten bulan bulan peraturan perundang undangan peraturan perundangan penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan minuman kec. paten bulan bulan rapat harian pns dan rapat rapat rapat koordinasi dan tersedianya bahan bakar minyak kec. paten bulan bulan konsultasi luar daerah terlaksananya kegiatan koordinasi dan| kec. paten bulan bulan konsultasi dalam dan luar daerah tersedianya jasa pengamanan kantor bulan bulan mw. program pemenuh. paten prioritas mesin layak pakadaan aset gedung dan terlaksananya pembangunan rehab kec. paten prioritas y6| bangunan berat gedung kantor itl rehab berat rumah dinas camat terlaksananya pembangunan kec. paten prioritas lingkungan bendera, pagar karas, taman, musholla, ktr sekretariat kec) terlaksananya pembangunan kec. paten prioritas pavingisasi lingkungan kantor kecamatan pemeliharaan rutin berkala aset terpeliharanya peralatan dan mesin kec. paten bulan bulan peralatan dan mesin pemeliharaan rutin berkala aset terpeliharanya gedung dan kec. paten bulan bulan gedung dan bangunan bangunanpaten stel stel kelengkapannya atributbunuhnya laporan renstra, kec. paten aparatur senja dan lakmbinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang pemerintahan penyuluhan koordinasi bidang pemerintahan pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang kelembagaan penyuluhan koordinasi bidang administrasi kelembagaan administrluhan, pembinaan dan jumlah dokumen perencanaan kec. paten koordinasi bidang pembangunan pembangunan daftar usulan prioritas pembangunan) terlaksananya kegiatan musyawarah kec. paten perencanaan pembangunan pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang pendidikan penyuluhan koordinasi bidang pendidikan pembinaan, penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang keagamaan penyuluhan koordinasi bidang keagamaan penyuluhan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang lingkungan hidup penyuluhan koordinasi bidang lingkungan hidup pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan kec. paten kec. paten 100y6 koordinasi bidang kepemudaan penyuluhan koordinasi bidang kepemudaan pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang ekonomi penyuluhan koordinasi bidang ekonomi jumlah peserta pembinaan kec. patterlaksananya kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang kesejahteraan penyuluhan koordinasi bidang rakyat kesejahteraan sosial jumlah peserta pembinaan kec. paten penyuluhan sosialisasi pembinaan, penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang pertanian dan penyuluhan koordinasi bidang perikanan pertanian dan perikananindustri penyuluhan koordinasi bidang industrikesehatan penyuluhan koordinasi bidang kesehatan jumlah peserta pembinaan kec. paten penyuluhan sosialisasi koordinasi pengawasan yang lebih terlaksananya kegiatan patroli kec. paten komprehensif kewilayahan pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang perlindungan penyuluhan koordinasi bidang masyarakat perlindungan masyarakat pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang sosial politik penyuluhan koordinasi bidang sosial politikos iii | . pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan kec. paten koordinasi bidang keamanan penyuluhan koordinasi bidang keamanan jumlah karaaaaooa| pizrenaacoo| nearosasr.oo0hlkecamatanpacerurune | too ipa kiai sasa men dana desa penanganan besa perkantoran penyediaan jasa surat menyurat prosentasejumlahsurat kec. pagaruyung 900bh| bh| eng asa sinis denis dns msi senna pena dns ann dan dang sumberdaya air, dan listrik penyediaan jasa perijinan dan legalitas kendaraan kec. pagaruyung unit unit dinas operasional aan nan unt kes page wadan man agen pembuatan laporan stasiun yelsstslmn delle anri kang pena pena dns ann penggandaan penggandaan patra bamndangangangan kam nenek darat kes panen madan asta seop mapan. peraturan perundang undangan hukum penyediaan makanan dan minuman meningkatnya kinerja perkantoran kec. pagaruyung 12bulan 12bulan| nia esa aan asan beneran momen kes panen medan) geooogol seop mapan eoooooo| dalam dan luar daerah dari atasan ill peningkatan sarana dan prasarana lama anagram pama pass map ooo| gmn memang kee penerang pat gadis dashes band d0o0o00l kebutuhan mna bern peran hanan pekan yng paten ken penerang amami senate pdaeaagp alasan #ooooegl dan mesin san bangunan pera celana penurunan kenakan gedung kes panen bam doosooeaf tooeoop sant onore0| dan bangunan ssdnbeknsisdosa 5e tbtstbssib kiki dan knk gsnsdtd kena pena gsscssal pen kena danang dan memadai tere yoo program peningkatan disiplin #egsislisla dan dong pengadaan penoggsa penuaan dengan |i. pengadaan pakaian dinas pdh) jumah pdh kec. pagaruyung 30still 5s.0o0000| 30stei| . . program peningkatan pelayanan dan pan dinas eni panai bening senna banner nana panas makanan kecamatan pengarang rage rap pooooegi aparatur keuangan kecamatan pagaruyung dean person pencanangan kes paneuwang bean beeoeaof deoeoo| bean booooeo| administrasi perkantoran kepuasoordinasi pengawasan yang lebih meningkatnya ketentraman dan kec. pagaruyung penurunan komprehensif ketertiban angka pelanggaran perda pembinaan, penyuluhan dan prosentase jumlah desa kec. pagaruyung fasilitasi koordinasi bidang pemerintahan penyusunan pemdes tentang apb des pembinaan, penyuluhan dan prosentase nilai swadaya kec. pagaruyung monitoring koordinasi bidang pembangunan pelaku. musrenbangd pembinaan, penyuluhan dan prosentase penurunan kec. pagaruyung koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga pembinaan, penyuluhan dan prosentase desa yang kec. pagaruyung budidaya koordinasi bidang ekonomi komoditas unggulan produk perkebunan minnlntossie bsbissatendeh pena dana dong pen kan man koordinasi bidang industri keimanan sam peosemase pemetaan dana sam sms koordinasi bidang sosiihlkecamatanetantunaan | too too ipa eskalasi min dada men hilang bass min man baal perkantoran perkantoran bini osbosssshassdssinlsnta slibnssisksnn dibina menu keng gni pena pena dang ann dan menyurat uni gempa temanya asa depan dan tak kes patungan tama) @e0botol 0000p mag r0ooo00l daya air dan listrik naa mens men ben ben perizinan kendaraan stok dinas operasional 1f22jor|io| penyediaan alat tulis kantor ' tersedianyaalattuliskantor kec. patungan 12bin| 42bin| anang angan ganguan alasan ike pantangan boo arep meng sooko0l penggandaan penggandaan aa) "cannon andong gangan (peraturan pegangan pesat agate abeaagp mang mb00oo0l peraturan perundang undangan peraturan perundangan man aan dan kasat aman kes pantangan mb) aeooogaf s000o00p mag reboot00l harian pns dan rapat rapat rapat koordinasi dan terlaksananya kegiatan koordinasi dan| kec. patungan bln bln konsultasi luar daerah konsultasi dalam dan luar daerah ill yoo yo) program peningkatan sarana dan eren dan kerana pena pen doi bening din tenan aan kesana kepang pop mesin aaissalai beskinasatk mada moss menu dana disc cad msi mesin mann tepeinaamapedaandan mean kes patungan aids desa maan soooool peralatan dan mesin bini naa snlussdssk 0asaknbei desk dong kena dana dong kendang dsn dan bangunan bangunan harum spissa ssh msi koil bin dea moses gedi men messi bangunan bangunan aaa aaa aaa aaa program peningkatan disiplin mesias pena dengna pena dengan penenun ben dnegan dengna pena kini ini mete adnbadnssia "2d eks msi dang kena pena desi men kan sasa kelengkapannya atributnya aaa program peningkatan pelayanan dan mop yuni pen kanan dean pena penanganan pengssnga penuaan dengan seed brega gan pelayanan agar pastenaan kang mts free pangan kai bete resep mop #ooooonl kinerja dan pelayanan aparatur pekerjaan kantor aja mea aani sasak eri sadssdndoliniasini kena bcs knn gcsnssngd ben eng bcs menu dada komprehensif instansi lain pembinaan, penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kec. patungan koordinasi bidang keagamaan penyuluhan koordinasi bidang keagamaan babi nan dna eng eng damerintahan penyuluhan koordinasi bidang pemerintahan little tingkat pelunasan pbb ' kec. patungan yoo yookelembagaan penyuluhan koordinasi bidang administrasi kelembagaan administrasi aan per amalan aiarlindungan penyuluhan koordinasi bidang masyarakat perlindungan masyarakat pipih naa emasosial politik penyuluhan koordinasi bidang sosial politik paparan nan per raman pooamanan penyuluhan koordinasi bidang keamanan aan pengamananase paman poo wilayah penyuluhan, pembinaan dan jumlah dokumen perencanaan kec. patungan 95y6 koordinasi bidang pembangunan pembangunan daftar usulan prioritas rencana kegiatan) terlaksananya kegiatan musyawarah kec. patungan 95y6 perencanaan pembangunan pe) kerana bang lingkungan jasa angs lingkungan yang patungan #dosa| map pan siam koordinasi bidang lingkungan hidup jari emadamosama penyuluhan sosialisasijadi koperasi primer. hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengaktifkan kembali koperasi primer yang tidak aktif dalam wujud pembinaan terhadap pengurus koperasi tersebut. sementara itu, jumlah induk koperasi kabupaten kendal sebanyak satu induk koperasi. jumlah modal yang dapat dihimpun koperasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama tahun yaitu sebesar modal koperasi pada tahun sebesar rp. kemudian pada tahun telah meningkat menjadi rp. perkembangan koperasi kabupaten kendal terkait dengan jumlah koperasi, anggota koperasi, dan modal koperasi selama tahun disajikan pada tabel berikut. tabel jumlah koperasi primer, induk koperasi, modal koperasi, dan anggota koperasi kabupaten kendal tahun mal popest ame koperasi primer koperasi aktif koperasi tidak aktif jumlah koperasi primer jumlah modal koperasi (milyar rupiah) jumlah anggota (orang) jumlah induk koperasi jumlah induk koperasi sumber: dinas koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten kendal, pada sektor usaha kecil dan menengah, jumlah pengusaha kabupaten kendal selama tahun menunjukkan adanya peningkatan. pada tahun jumlah pengusaha tercatat sebanyak orang yang terdiri atas orang pengusaha kecil dan orang pengusaha menengah. pada tahun jumlah pengusaha telah meningkat menjadi orang yang terdiri atas orang pengusaha kecil dan orang pengusaha menengah. kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pengusaha menengah mengalami penurunan. peningkatan jumlah pengusaha tersebut berkontribusi pada semakin tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah. pada tahun jumlah tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah sebanyak orang yang terdiri atas orang tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan orang tenaga kerja padambinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan kec. patungan koordinasi bidang pendidikan penyuluhan koordinasi bidang pendidikan terutama paudmeningkatnya pengetahuan kec. patungan 95y6 ketrampilan pengurus dan anggota pkkpemudaan penyuluhan koordinasi bidang kepemudaan bio dana dan meekonomi penyuluhan koordinasi bidang ekonomi pipaaban agama lao penyuluhan sosialisasi pembinaan, penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kec. patungan 95y6 koordinasi bidang pertanian dan penyuluhan koordinasi bidang perikanan pertanian dan perikanan pipih naaindustri penyuluhan koordinasi bidang industri paparan nan magakesejahteraan penyuluhan koordinasi bidang rakyat kesejahteraan sosial khan pee pemanonosari nan program pelayanan administrasi a00088000| oo | afo0o088000| penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat menyurat | as800000| doo penyediaan jasa komunikasi sumber tersedianya jasakomunikasi, sumber kec. wonosari pop daya air dan listrik daya air dan listrik penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor poo penyediaan barang cetak dan tersedianya barang cetak dan kec. wonosari penggandaan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan kec. wonosari peraturan perundang undangan penyediaan makan dan minum rapat pelaksanaan koordinasi dalam rapat pop rapat rapat dan koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi dan kec. wonosari dan luar daerah perjalanan kedalam dan luar daerah trr yoo yoo yoo program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan aset peralatan dan mesin adanya sarana dan prasarana kec. wonosari layanan umum yang memadai pemeliharaan rutin berkala suku cadang dan onderdil yang kec. wonosari peralatan dan mesin tersedia selama tahun pemeliharaan rutin berkala gedung bahan baku dan material yang kec. wonosari dan bangunan tersedia rehabilitasi sedang berat gedung dan| adanya sarana dan prasarana kec. wonosari pop bangunan layanan umum kantor aaa aaa pengadaan pakaian dinas beserta seluruh pns dapat memakai psh kec. wonosari perlengkapannya beserta perlengkapannya aaa program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur peningkatan kinerja dan pelayanan pelayanan kepada masyarakat kec. wonosari aparatur meningkat baik peningkatan kinerja dan pelayanan kesejahteraan pegawai non pns kec. wonosari adm.pengawasan wilayah meningkat baik kec. wonosari kena komprehensifmanastianipemamtaan imemptaponea permen agen koordinasi bidang pemerintahan membuat apb desa pembinaan, penyuluhan dan pengetahuan anggota lintas kec. wonosari masyarakat keotinasibitana pembangunan jestaatman marembangcam ra" yo) benteng harga koordinasi bidang pembangunan pelaksanaan musrenbangcam penyuluhan, pembinaan dan keindahan wilayah kecamatan kec. wonosari koordinasi bidang lingkungan hidup lip kecmanasibasna kepemudaan semen pena epa kehausan wang kamp koordinasi bidang kepemudaan pembinaan, penyuluhan dan tercukupinya kebutuhan dalam kec. wonosari desa pam 00more| alomorkangkung leo ehh program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat tersedianya meterai dan perangko bulan bulan kangkung i201011o2i2 penyediaan jasa komunikasi sumber| tersedianya jasa telepon dan listrik kecamatan bulan bulan daya air dan listrik kangkung penyediaan jasa pemeliharaan dan tersedianya jasa perijinan kendaraan kecamatan unit unit perijinan kendaraan dinas dinas operasional kangkung operasional penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor bulan bulan kangkung penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetak dan kecamatan bulan bulan penggandaan penggandaan kangkung penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen penerangan kecamatan bulan bulan listrik penerangan bangunan kantor (bangunan kantor kangkung penyediaan peralatan dan tersedianya peralatan dan kecamatan buah buah perlengkapan kantor perlengkapan kantor kangkung penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan dan kecamatan jenis jenis perlengkapan rumah dinas camat kangkung penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan surat kecamatan exemplary peraturan perundang undangan kabar kangkung exemplary penyediaan makanan dan minuman tersedianya kebutuhan makanan dan| kecamatan dus dus minuman rapat kangkung rapat rapat koordinasi dan terlaksananya kegiatan koordinasi dan kecamatan bulan bulan konsultasi dalam dan luar daerah konsultasi luar daerah kangkung n.a: aaa program peningkatamatan buah buah mesin kangkung pemeliharaan rutin berkala terpeliharanya peralatan dan mesin kecamatan jenis jenis peralatan dan mesin kangkung pemeliharaan rutin berkala gedung terpeliharanya gedung dan kecamatan bangunan gedung dan bangunan bangunan kangkung rehab sedang berat gedung dan tersedianya bangunan gedung kecamatan bangunan| 3bangunan| bangunan kantor yang layak pakai kangkung ama aaa program peningkatan disiplin aparatur i20103lo211 pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas dan kecamatan stel stel kelengkapannya atributnya kangko1i1 penyusunan laporan capaian kinerja| tersusunnya laporan capaian kinerja kecamatan jenis jenis laporan dan ikhtisar realisasi kinerja skpd (skpd kangkung laporan n.a aaa program peningkatan pelayanan dan yeirone aki men pena dana bangga nnnnnnnan pen dan geki senna dea kid esbisedsdkkasss kobossbdisinkatsn mann " cerminan eee: msssainad bank eng dosis men koosisdosasi madi aparatur kangkung orang bulan lil fersedianyauanglembur ar8jam yoo an8jam| ooo aha aaa program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdhmerintahan penyuluhan dan koordinasi bidang kangkungoordinasi bidang dan koordinasi bidang kelembagaan kangkung kelembagaan administrasi administrasirlindungan penyuluhan dan koordinasi bidang kangkungsosial politik penyuluhan dan koordinasi bidang kangkung sosial politikmbangunan pembinaan dan koordinasi bidang kangkung pembangunanndidikan pembinaan dan koordinasi bidang kangkungkepemudaan penyuluhan dan koordinasi bidang kangkung kepemudaan pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan penyuluhan, kecamatan bulan bulan koordinasi bidang pemberdayaan pembinaan dan koordinasi bidang kangkungindustri pembinaan dan koordinasi bidang kangkung industrikesehatan pembinaan dan koordinasi bidang kangkung kesehan tan rincimarum perkantoran lanjutan penyediaan jasa surat menyurat tersedianya meterai dan perangko bulan bulan lanjutan penyediaan jasa komunikasi sumber tersedianya jasa telepon dan listrik kec. ringinarum bulan kegiatan bulan daya air dan listrik lanjutan penyediaanjasa pemeliharaan dan tersedianya jasa perijinan kendaraan kec. ringinarum unit kegiatan unit perijinan kendaraan dinas operasional |dinas operasional lanjutan penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor bulan bulan lanjutan penyediaan barang cetak dan tersedianya barang cetak dan kec. ringinarum bulan kegiatan bulan penggandaan penggandaan lanjutan penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen penerangan kec. ringinarum bulan kegiatan bulan listrik penerangan bangunan kantor |bangunan kantor lanjutan penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya kebutuhan rumah kec. ringinarum bulan kegiatan bulan tangga kantor lanjutan penyediaan makan dan minum tersedianya kebutuhan makanan kec. ringinarum dos kegiatan dos dan minuman rapat lanjutan rapat rapat dan koordinasi luar terlaksananya kegiatan koordinasi dan| kec. ringinarum kegiatan kegiatan daerah konsultasi luar daerah kegiatan lanjutan aaa aaa program peningkatan sarana dan program prasarana aparatur lanjutan pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya aset peralatan dan pop mesin lanjutan pemeliharaan rutin berkala terpeliharanya peralatan dan mesin kec. ringinarum kegiatan peralatan peralatan dan mesin peralatan lanjutan pemeliharaan rutin berkala gedung terpeliharanya gedung dan kec. ringinarum bangunan kegiatan bangunan dan bangunan bangunan lanjutan rehabilitasi sedang berat gedung dan| tersedianya ruang pelayanan yang kec. ringinarum bangunan kegiatan bangunan bangunan representatif lanjutan aaa lanjutan pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas dan kec. ringinarum stel kegiatan stel perlengkapannya atributnya lanjutan aaa aaa kinerja aparatur lanjutan peningkatan kinerja dan pelayanan tersedianya honor petugas kec. ringinarum ongkos kegiatan ongkos aparatur biaya lanjutan biaya lite tersedianya uang lembur 325jam 325jam penunjang kinerja dan pelayanan tersedianya honorarium tenaga entri kec. ringinarum bulan bulan adm.perkantoran ptsa maa kebiri mini misa dong dacisscad dasi perkantoran cleaning service dan sopir ptt aaa aaa program peningkatan sistem program pengawasan internal dan lanjutan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh bni mp5er pandan pepes organisasi dns moga bnn eni dong dan komprehensif dan patroli wilayah ringinarum lanjutmerintahan penyuluhan dan koordinasi bidang kegiatan lanjutan pemerintahnyuluhan dan koordinasi bidangperlindungan penyuluhan dan koordinasi bidang analisis masyarakat perlindungan masyarakat kebutuhan penyuluhan, pembinaan dan terlaksananya kegiatan pembinaan, kec. ringinarum kegiatan kegiatan kegiatan koordinasi bidang pembangunan penyuluhan dan koordinasi bidang lanjutan pembangunkepemudaan penyuluhan dan koordinasi bidang lanjutan kepemudaan pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan, kec. ringinarum kegiatan kegiatan bulan koordinasi bidang pemberdayaan penyuluhan dan koordinasi bidang lanjutankesejahteraan penyuluhan dan koordinasi bidang analisis rakyat kesejahteraan rakyatsehatan penyuluhan dan koordinasi bidang analisis kesehatanuangan penyuluhan dan koordinasi bidang analisis keuangan kebutuhan soal 000ml ramaaa aaa maangampel o ue ordo oto vote loh program pelayanan administrasi perkantoran rabi penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko dan meterai kec. ngampel penyediaan jasa komunikasi, sumber tersedianya biaya jasa rekening kec. ngampel 100y6 daya air dan listrik listrik, telepon air penyediaan jasa pemeliharaan dan terbakarnya pajak kendaraan kec. ngampel perizinan kendaraan bermotor dinas dinas operasional beri penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor kec. ngampel penyediaan barang cetakan dan tersedianya bangko bangko dan kec. ngampel penyediaan komponen!instalasi tersedianya lampu penerangan dan kec. ngampel listrik penerangan bangunan kantor |komponen listrik yang lain ris penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya gas elpiji kec. ngampel 000p penyediaan bahan bacaan dan tersedianya surat kabar kec. ngampel peraturan perundang undangan penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan minuman rapat| kec. ngampel 100y6 harian pegawai rapat rapat koordinasi dan konsultasi tersedianya bbm dan terlaksananya kec. ngampel dalam dan luar daerah perjalanan dinas dalam dan diluar daerah n.a program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan aset peralatan dan mesin terlaksananya pengadaan peralatan kec. ngampel 100y6 kantor dan rumah tangga pengadaan aset gedung dan terwujudnya pagar keliling kantor dan| kec. ngampel y6| bangunan terciptanya keamanan lingkuterwujudnya gedung kantor dinas kec. ngampel y6| gabungan dan ruang sekretariat pkk pemeliharaan rutin berkala peralatan terpeliharanya kendaraan bermotor kec. ngampel dan mesin dinas, peralatan kantor dan rumah tangga pemeliharaan rutin berkala gedung terpeliharanya gedung dan kec. ngampel dan bangunan bangunan kantor lainnya rehabilitasi sedang berat gedung dan| terwujudnya rumah dinas dan kec. ngampel bangunan gedung kantor yang nyaman dan representatif ill program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas dan tersedianya pakaian dinas harian kec. ngampel kelengkapannya aaa program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintahan peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kinerja aparatur kec. ngampel aparatur pemerintah penunjang pelaksanaan pekerjaan tersedianya honor ptt kec. ngampel perkantoran penunjang operasional kegiatan tersedianya honor ptt kec. ngampel 100y6oordinasi pengawasan yang lebih meningkatnya keamanan dan kec. ngampel komprehensif ketertiban wilayah pembinaan, penyuluhan dan meningkatnya syiar agama kec. ngampel koordinasi bidang keagamaan pembinaan, penyuluhan dan meningkatnya tertib administrasi kec. ngampel koordinasi bidang pemerintahan sektor usaha menengah. kemudian pada tahun jumlah tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah meningkat menjadi orang, yang terdiri atas orang tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan orang tenaga kerja pada sektor usaha menengah. tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor usaha kecil dan menengah menunjukkan bahwa sektor usaha kecil dan menengah, terutama usaha kecil, memiliki peranan yang sangat besar dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten kendal. pada tabel disajikan secara lengkap jumlah pengusaha dan tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah kabupaten kendal pada tahun tabel jumlah pengusaha dan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah kabupaten kendal tahun mel untan a010 jumlah pengusaha pengusaha kecil pengusaha menengah total pengusaha jumlah tenaga kerja tenaga kerja usaha kecil tenaga kerja usaha menengah total tenaga kerja sumber: dinas koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten kendal, pp. penanaman modal realisasi penanaman modal kabupaten kendal dari tahun menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. penanaman modal dilakukan terutama pada sektor perdagangan dan jasa, perumahan dan pemukiman, industri makanan, konstruksi, transportasi, komunikasi, pergudangan, perintisan kawasan industri, tanaman pangan dan perkebunan serta umkm lainnya. upaya meningkatkan penanaman modal kabupaten kendal dilakukan melalui fasilitasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui badan penanaman modal dan perizinan terpadu bppt) kabupaten kendal, peningkatan pembangunan fasilitas umum usaha perdagangan seperti pasar, tempat usaha, dan lain lain. realisasi penanaman modal kabupaten kendal dari tahumeningkatnya ketrampilan dan kec. ngampel koordinasi bidang lintas kesiapsiagaan lintas pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya musrenbangcam kec. ngampel koordinasi bidang pembangunan pembinaan, penyuluhan dan meningkatnya wawasan dan kec. ngampel koordinasi bidang kepemudaan kesadaran pemuda pembinaan, penyuluhan dan meningkatnya pengetahuan dan kec. ngampel koordinasi bidang pemberdayaan ketrampilan perempuan serta perempuan dan kesejahteraan kesejahteraan keluarga keluarga pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pameran kec. ngampel koordinasi bidang ekonomi pembinaan, penyuluhan dan meningkatnya wawasan dan kec. ngampel koordinasi bidang pertanian dan ketrampilan petani bidang budidaya perikanan pertanian dan perikanan pembinaan, penyuluhan dan meningkatnya wawasan dan derajat kec. ngampel koordinasi bidang kesehatan kesehatbllkecamatankauwuncusetatan program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat surat yang terkirim selama satu kec. kal. sel tahun penyediaan jasa komunikasi, sumber kelancaran komunikasi dengan kec. kal. sel 100y6 daya air dan listrik instansi lain penyediaan alat tulis kantor tercapainya pelayanan administrasi kec. kal. sel dan pelayanan masyarakat penyediaan barang cetakan dan terpenuhinya kebutuhan barang kec. kal. sel pengadaan cetakan dan pengadaan penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dan kec. kal. sel peraturan perundang undangan peraturan per uu an penyediaan makanan dan minuman adanya koordinasi yang baik kec. kal. sel tingkat kecamatan rapat koordinasi dan konsultasi penerimaan informasi dan kec. kal. sel keluar daerah menyelesaikan masalah aaa aaa aaa aaa program peningkatan sarana prasarana aparatur pengadaan aset mesin dan peralatan terpenuhinya sarana prasarana kec. kal. sel yang lengkap pemeliharaan rutin berkala peralatan terpeliharannya peralatan dan mesin kec. kal. sel 100y6 dan mesin dengan baik tree yoo pengadaan pakaian dinas dan terciptanya disiplin pegawai kec. kal. sel kelengkapannya tele program peningkatan pelayanan kinerja aparatur pemerintahtersedianya honorarium untuk pns kec. kal. sel 100y6 aparatur . aaa aaa program peningkatan sistem pengawasan internal. kal. sel kali komprehensif pembinaan, penyuluhan dan terseleksinnya calon peserta mta kec. kal. sel koordinasi bidang keagamaan untuk mengikuti lomba kabupaten pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pembinaan kec. kal. sel koordinasi bidang pemerintahan adm kependudukan dan pbb pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan pemilihan kec. kal. sel koordinasi bidang adminstrasi anggota bpd dan perangkat desa pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya perencanaan kec. kal. sel koordinasi bidang pembangunan pembangunan desa pembinaan, penyuluhan dan meningkatnya peran serta pkk dlm kec. kal. sel koordinasi bidang pkk menuju keluarga sejahtera pembinaan, penyuluhan dan meningkatnya koordinasi pembinaan kec. kal. sel koordinasi bidang ekonomi bidang ekonomi pembinaan, penyuluhan dan meningkatnya koordinasi pembinaan kec. kal. sel 100y6 koordinasi bidang kesehatan bidanga aaa aaa aaa lurusanwaas luo ypenanggulanganbencana daerah yoo |2oj28| bidang penanggulanganbencana nii msmodmabinlsmsa bensin kcsiada man man dosa mann man sada |1j2o|2ejo1lo1 kegiatan jasa surat menyurat ' tersedianyaperangko danmeterai kendal 12bulan penyediaan jasa komunikasi, pelunasan rekening tagihan kendal bulan member gni kematian rara kendal madan logo ao0loop ton sonoooool penyediaan jasa kebersihan kantor pendukungnya kelancaran kendal bulan pelaksanaan tugas operasional kantor j2oj2ejo1l10 penyediaan alattuliskantor ketersediaanalattuliskantor kendal 12bulan penyediaan barang cetakan dan ketersediaan barang cetakan dan kendal bulan masing ata gan anang pangosakangan kendal fan aas mo0oop ton anoooool ale pameran andong' undangan. (eeratwanserungangungangan.|o ega daan daan bata hooooogl peraturan perundang undangan peraturan perundang undangan penyediaan makanan dan minuman pendukungnya kelancaran kendal bulan kantor rapat rapat koordinasi dan meningkatnya koordinasi antar kendal bulan daerah ss". aaa |2o| o2)program peningkatan sarana dan prasarana aparatur '| .0a5. .0a5. d00. pengadaan aset gedung dan bangun pendukungnya kelancaran kendal unit kantor pemeliharaan rutin berkala peralatan pendukungnya kelancaran kendal paket kantor pemeliharaan rutin berkala gedung pendukungnya kelancaran kendal paket kantor iii too yoo |2o| o3 program peningkatan disiplin aparatur s00o0000| pas kenyataan pakan dinas besar pefketeseaan seragam dinas pesanan|. kendal geooewof beeosop toe oooooeol aaa aaa aaa o7)program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah kini nii oelisiisnssiksinsssdsannbnk den osdisan dan dsn mnnnnnn dana dsn bnn jsd ian dsn keuangan yang tertib aoi aaa aaa iin nil wihsssalisssabtnissaiosssin pp ? min senna dengan desai bnn kan json dinas kebakaran ss" aa |program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana e| | | o |37ar43ingkatan pelayanan meningkatnya pelayanan masyarakat kendal orang penanggulangan bahaya kebakaran untuk penanganan korban kebakaran sosialisasi pencegahan dan meningkatnya pengetahuan kendal orang kesiapsiagaan penanggulangan masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana kali sebanyak orang rapat koordinasi pencegahan dan meningkatnya koordinasi pencegahan kendal orang kesiapsiagaan penanggulangan dan kesia siahaan bencana bencana din ktsssia nnn 201i denny rensen ngga meninnnn pena dns bnn menang jsd ian dsn sar orang aa. aaa aaa aaa pengembangan desa siaga bencana terbentuknya desa percontohan kendal desa bin nia kntssskstssssdnaan pete adinda mendes dki miss men dna dos eni denda boga pencegahan dini penanggulangan tercapainya kelancaran operasional kendal tahun bencana wii ossiandssss esslassasdes msi bis besi man diss man osa beda baik peningkatan pelayanan terkoordinasinya penanganan korban kendal tahun penanggulangan bencana alam bencana alam kabupaten kendal din sin nbosbssd asas peras penny pena dinas denngsnnan pan kendal peralatan sar terpenuhinya kelancaran dalam kendal rekam dibnaatkepanpersam tegal daesh asoseosap toe sonooooeo| aaa aaa aaa iprogrampengembangan datainformasi as0. as0. din mia mete mana peta naa mon gindindan dasa missing pena pena dasa png lennon pen penanggulangan bencana penanggulangan bencana aaa aaa iprogrampencegahandinidan astro00o0.00o0o| aman anang kebakaran sosialisasi bahaya kebakaran terciptanya masyarakat yang sadar kendal terlaksananya akan bahaya kebakaran tempat sosialisasi masing masing orang bahaya kebakaran tempat mesias dnc gakukan desa moss mnnnnnn pena dosis known kenny dsn didaerah rawan kebakaran aan penataan lo) kebakaenambahan penambahan armada mobil armada sebanyak unit mobil sebanyak unit penambahan penambahan peralatan peralatan pendukung pendukung pemadam pemadam kebakaran kebakaran agar unit, selang meter, jaket pemadam unit, breathing aparatus unit) pelayanan data kebakaran musibah kebakaran dan kerugian kendal tersusun penambahan yang ditimbulkan dapat risalah peralatan dan terinventarisasi dengan baik dan kebakaran sdm yang tepat mendukung kegiatan tersebut esrasonf assam| sesosoknwad yoo yoo |al2i| ketahananpangan yoo aj2ila| badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan | angsa men kena dana dinas kena dan dicsssnsssnd kena kena disana perkantoran benpssssasdnieiskkm dassbslinii gnnnnnn dns pengguna pena pena dansa dana dang benda pos nama ana ran lentamangas data hasan beban aragon soon sumber daya air dan listrik telekomunikasi, dan listrik bespssibandusisintad nisba ninnin del pengguna pena pena dansa dana dang eng penyediaanalattuis tersedianyaalattuliskantor o(kpop 12bulan| so. 12bulan| beast belssbbuliidi snn dedi kong menang pena ann den dann penggandaan nan aan nan angan (erp ada sea seekor memang voodoo0l aturan per uu an peraturan per uu an bbb eensssssbsi makan vsbdibsslilnllinisl glenn debit mangga menang pena dang ann dang dns minuman tamu rapat rapat koordinasi dan| terlaksananya kelancaran dalami kpop bulan bulan| daerah dan luar daerah yoo yoo bhi mea basu man dinnnnn dana bosan pennnnnn ben boks bnn benny holdings dan prasarana aparatur memanen ear ana sana denpasar mada dogs d00eop ente do000o00| mesin kantor asttsnbad saskdissisi godaan mitos boss pena denga disisi kena del kei bangunan gedung bangunan tin atas einiakisisisssin korban mitos mesias dengn desi kenny koran peralatan dan mesin kantor bee uskntssnd usinlisiianbdulsl genus miles moss dana dasa kena massa dan bangunan penunjang peningkatan sarana dan| terlaksananya penunjang sarana kpop bulan paket tro kis min sikidnsiknni kena dana dias mnnnnnnngn dana kena kanan dig assad aparatur pengadaan pakaian dinas dan terciptanya disiplin pakaian dan kpop stel stel eessknbd bodoskisal kanan dang madani pena pena dibaca nnn kann narasi maga aaa aaa miki sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihanformal meningkatnya sdm aparatur ' )(kpop kegiatan) kegiatan| o program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keunn tuts mean messi msc kan kena dcsacaicad kan man asasi css kinerja evaluasi, dan pelaporan a.n aaa dona nan denn kala administrasi perkantoran peningkatan kinerja dan pelayanan tercukupinya honor bagi ppt, kpop bulan paket peningkatan kinerja dan pelayanan tercukupinya honor bagi non pnsibkppp bulan paket malam dan thl bpp dasar ret iss senang gcsssai calon pena pena dos road kanan dong dos orang perkantoran dan honor ptt ill kas dana dasa man man ios mana ana basa kesejahteraan petani penguatan kelembagaan kelompok terselenggaranya pembinaan kab. kendal kegiatan paket tani penyuluhan dan lomba kelompok kelembagaan) kecamatan nan meal indosat manah men mac mis mess agribisnis pedesaan) kabupaten kendal ill yo. yoo viii. program peningkatan pertanian perkebunan penanganan daerah rawan pangan tertanganinya desa rawan pangan desa yang 3desa| 3desa| pangan (yang terkena bencana) analisis dan penyusunan pola terjadinya data pola konsumsi dan kec. boja, kecamatan konsumsi dan suplai pangan suplai pangan masyarakat dan skor kaliwungu, pph kendal, patron, limbangan, paten, wonosari, kaliwungu selatan, danoa3 penanganan pasca panen dani terlaksananya kegiatan penanganan pembangunan lumbung pada tahun pengolahan hasillpasca panen dan bantuan sarana lumbung pangan|pangan pertanian perkebunan prasarana berupa lumbung pangan desa sidorejolunit, lantai pembangunan desa dan lantai jemur gabah kec. brangsongljemur lambung dan desajunit pangan sudah sidomulyo kec. dilaksanakan, kaliwungu, sehingga pembangunan lantai jemur membangun lumbung pangan lantai jemur desa untuk tanjungmojo lumbung yang kecamatan sudah kangkung, desa dibangun rejosari kec. ngampel, desa sidomakmur kec. kaliwungu selatan, desa margosari kec. limbangan, kelurahan langenharjo kec. kota kendal, desa ringinarum kec. ringinarum, desa kedunggading kec. ringinarum, desa raharjo kec. gemuk, desa tamangede pengembangan desa mandiri pang mantannya desa mandiri pangan desa margosari 5desa desa desa dengan adanya pelatihan pada petani| kec. limbangan, margosari dalam bidang pertanian, peternakan desa mojo kec. mulai tahun dan pelatihan ketrampilan kepada ringinarum, desa sebagai kelompok wanita tani desa mandiri harjodowo kec. desa mandiri pangan sukorejo, desa pangan wonosari kec. pegangan, desa bringinsari kec. sukorejo pengembangan diversifikasi tanam terselenggaranya pengembangan| desa tamansari paket diversifikasi tanaman dan pengolahan| kec. gemuk, (berupa pangan berbasis sumber daya lokal desa pabrikan| pupuk, bibit dan bantuan bibit tanaman dan kec. gemuk tanaman, dll pemanfaatan pekarlumbung pangan| terbangunnya lumbung pangan desa desa pabrikan unit unit desa dak bidang pertanian kec. gemuk, desa kalijodo kec. kangkung, desa pucakwangi kec. pagaruyung pengembangan perbenihan perbibiti terlaksananya kegiatan penyuluhan desa margosaril kelompok desa domba, sapi, kambing pengembangan sistem informasi pa| tersedianya data harga 14pangan( kab. kendal ' | 14pangan| 14pangan peningkatan mutu dan keamanan meningkatnya pengetahuan| utd pasar paket masyarakat mengenai mutu dan wilayah, industri keamanan pangan rumah tangga, produsen pangan olahan penunjang pengembangan lumpur| terlaksananya kegiatan penunjang pembangunan unit desa pembangunan lumbung pangan lumbung pangan desa desa fasilitasi sarana dan prasarana| terwujudnya kegiatan pengisian kab. kendal unit unit pangan masyarakat lingkungan|lumbung pangan dan alat perang sosial tembakau tembakau daerah sentra tembakau penyuluhan sumber pangan| terwujudnya kegiatan penyuluhan kab. kendal paket| paket pameran pangan lokal sae aga hanya mutu jalanan anak ada kab kendal. aom koeaoogof teoeosop mann oooooeo| sekolah sekolah aaa aaa ix. program peningkatan pertanian promosi hasil produksi terlaksananya promosi hasil kab. kendal paket paket dan kelautan fasilitasi kemitraan usaha,| terwujudnya kerjasama antara petani kab. kendal paket paket teknologi, dan pemasaran kepadatan pengusaha sehingga pelaku utama memudahkan petani memasarkan produknya aaa aaa aaa morisansuba mendinssasd moses menon boi app tama peranan pengadaan sarana dan prasarana| terlaksananya pengadaan sarana kab. kendal 20desa 20desa dasi man dan beta dana kini guna air, apps, dll) disajikan pada tabel menunjukkan adanya penurunan jumlah investor dan realisasi investasinya tabel realisasi investasi kabupaten kendal tahun ko ? mana men unit) juta rp) sumber: badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kendal, kebudayaan urusan kebudayaan pada tahun mencakup pelaksanaan program pengembangan nilai budaya dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. hasil yang dicapai antara lain adalah: pelestarian dan aktualisasi budaya daerah fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah fasilitasi pengembangan kemitraan dengan lsm dan perusahaan swasta, membangun kemitraan pengelolaan kekayaan budaya antar daerah benda cagar budaya kabupaten kendal cukup banyak, yang terbagi dalam benda purbakala bergerak dan tidak bergerak. benda purbakala antara lain: arca, yoni, lingga, dan alat upacara. sedangkan benda purbakala yang tidak bergerak, yaitu petilasan, candi, monumen, situs, masjid kuno, bangunan kuno, dan gua. jumlah benda cagar budaya kabupaten kendal sejak tahun mengalami peningkatan dari unit pada tahun meningkat menjadi unit pada tahun kepemudaan dan olahraga organisasi kepemudaan kabupaten kendal dibedakan menjadi tiga, yaitu organisasi kepemudaan, organisasi karang taruna, dan organisasi olahraga. adapun organisasi kepemudaan berjumlah organisasi karang taruna sebanyak dan organisasi olahraga sebanyak sumber: kendal dalam angka, kondisi keolahragaan kabupaten kendal menunjukkan prestasi yang menggembirakan. prestasi tingkat provinsi jawa tengah yang diraih kabupaten kendal pada tahun antara lain adalah: juara lomba pencak silat dalam rangka polda smpyuluhan teknologi tepat guna terlaksananya penyuluhan budidaya lokasi (wadas, lokasi lokasi wonosari, bubungan, pasinggitan, sidodadi,losari) bbm bensin bnn iotnndinaluslsiiinban '250e esh bong lii kena dicasitad kena men kec. limbangan fasilitasi peningkatan kemampuan meningkatnya ketrampilan dan pendeta kab. kendal ' ) | 1paket paket( pendamping kegiatanprimatani terlaksananya pendamping kegiatan kab. kendal ' ) | 1paket paket penyusunan materi penyuluhan mul| terlaksananya penyuluhan dengan cll kab. kendal ' ) | 1kegiatan) paket ill xi. program peningkatan produksi mega sns mennnnnnna tenda pena diss bangga inn dias menu eng das penyuluhan peningkatan produksi terlaksananya kegiatan penyuluhan kab. kendal lokasi lokasi pertanian dan perkebunan peningkatan produktivitas semangka ill xii. program pemberdayaan lapangan peningkatan kapasitas penyuluh terselenggaranya sistem laku kab. kendal paket paket pertanian perkebunan latihan dan kunjungan), dan terselenggaranya penilaian angka kredit bagi penyuluh penyediaan sarana dan prasarana terlaksananya kegiatan kab. kendal paket paket balai penyuluhan dak bidang pembangunan sarana dan prasarana pertanian) gedung pertemuan penunjang penyediaan sarana dan terlaksananya kegiatan kab. kendal paket paket prasarana penyuluhan pembangunan sarana dan prasarana gedung pertemuan partisipasi pada pekan nasional terlaksananya kegiatan kena prov. jawa timur paket paket kontak tani dan nelayan andalan (pameran pertanian dan perikanan) kena) penyusunan programa penyuluhan terlaksananya pertemuan kec. kab. kendal desa desa sampai kabupaten kab. kendal untuk pembahasan program penyuluhan nina re esa mess bass isa malas man men msi man misa jambore penyuluh aaa aaa xiii. program peningkatan produksi elastsniktani nina dna pen insan kang ann dsn kena eng mnc aan pakai penuaan por gantikan kendal aset) bko0oej pes rokan peternakan masyarakat xiv. program pemanfaatan potensi bli ssi menata dna dinas ben dasa massal senna ann benar isa indosat mind mana mic masal milisi messi penyuluhan kehutanan dan prasarana kehutanrtanian, perikanan dan kehutanan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan oli lol xv. program rehabilitasi hutan min men dana dare men kena diss kena penenun peningkatan peran serta terlaksananya peningkatan produksi| kab. kendal kegiatan kegiatan masyarakat dalam rehabilitasi hutan |dan pendapatan petani dan lahan oli oto lol xv. program pengembangan mia tenang moss men bangga disisi kena pennnnnnn meka bbm menpsilsandotbininist iii ginnnnnn desnninnnn again dansa bensin dnnnnn bangsa annan danonngkgnan negara penyuluhan desa penyuluhan templat pembesaran| terlaksananya penyuluhan| desa tamansari 5lokasi lokasi ikan gurami,bandeng ramahlpembesaran ikan gurami dan| kec. lingkungan bandeng ramah lingkungan wonosari, desa wonorejo kec. kaliwungu, desa korowelanganyar kec. sepiring, kelurahan balok kecamatan kota kendal, kelurahan karangsari kec. kota kendal nm. eaoontoooo soonvooo (ramosus000 wamarsom| nand otp too yoo bidang pemberdayaan masyarakat dan desa badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yo) sammumadi mnnnnnnnnnn iksissn mana maan isis mana ann irsyad perkantoran penyediaan jasa surat menyurat output tersedianya prangko dan bmpd bulan prioritas hasil kebutuhan penyediaan jasa komunikasi sumber output jumlah pembelian alat listrik, bmpd bulan gama pap daya air dan listrik biaya listrik, telepon selama tahun analisis kebutuhan penyediaan jasa peralatan dan output jumlah pembelian isi ulang bmpd bulan men denah men men perlengkapan kantor tabung gas bakar analisis kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor output: jumlah pembelian peralatan bmpd bulan kebersihan kantor analisis kebutuhan penyediaan alat tulis kantor output jumlah alat tulis kantor yang bmpd bulan prioritas hasil kebutuhan penyediaan barang cetakan dan output jumlah barang cetakan dan bmpd bulan pan aap penggandaan penggandaan keperluan kantor analisis kebutuhan penyediaan bahan bacaan dan output jumlah bahan bacaan bmpd bulan prioritas hasil peraturan per kantor analisis kebutuhan penyediaan makanan dan minuman output jumlah makanan dan bmpd bulan prioritas hasil kebutuhan rapat rapat koordinasi dan konsultasi output jumlah biaya rapat rapat bmpd means ken kes memanas dng mean besa luar daerah koordinasi dan konsultasi luar analisis daerah kebutuhan aaa aaa aaa kiara dan dana kes man nan bcs kesal prasarana aparatur pengadaan aset peralatan dan mesin output: jumlah sepeda motor dinas bmpd unit prioritas hasil 1l22| pemeliharaan rutin peralatan dan output: jumlah biaya pemeliharaan bmpd mogsanan kena mes messi dng men mean mesin kendaraan dinas analisis kebutuhan 1l22| pemeliharaan rutin berkala gedung output jumlah biaya pemeliharaan bmpd aan rae kantor gedung analisis kebutuhan penunjang peningkatan sarana output jumlah pengadaan bmpd prioritas hasil prasarana peralatan perlengkapan analisis perkantoran kebutuhaparatur pengadaan pakaian dinas dan output jumlah pakaian dinas bmpd stel prioritas hasil kelengkapannya analisis kebutuhan trr yoo yoo ito ll. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd penyusunan laporan capaian kinerja output terlaksananya penyusunan bmpd prioritas hasil pes kebutuhan lil kinerjaskpd lt. monitoring evaluasi dan pelaporan output terlaksananya monitoring kab. kendal prioritas hasil kegiatan bmpd evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis bmpd kebutuhan . aaa program peningkatan kapasitas iring k01 coprasisnunda daunnya dasa pennnnnn pena eni bensin peningkatan dan pengembangan output: terlaksananya kegiatan bmpd prioritas hasil kebutuhan program peningkatan pelayanan rank peningkatan kinerja dan pelayanan output terlaksananya peningkatan bmpd prioritas hasil aparatur kinerja dan pelayanan aparatur analisis kebutuhan peningkatan kinerja dan pelayanan output terlaksananya pelayanan bmpd 100y6 prioritas hasil administrasi perkantoran administrasi perkantoran analisis kebutuhan penunjang pelaksanaan pekerjaan output terlaksananya pembayaran bmpd 100y6 prioritas hasil perkantoran honor pegawai tidak tetap analisis kebutuhan aaa aaa program peningkatan kebudayaan pemberdayaan lembaga output terlaksananya kegiatan kab. kendal kegiatan organisasi masy. pedesaan bulan bhakti gotong royong dan lanjutan perilaku hidup sehat penyelenggaraan diseminasi output: terlaksananya kab. kendal org kegiatan informasi bagi masyarakat desa penyelenggaraan diseminasi lanjutan informasi bagi masy desa aan pesan lengumnaepomessaza loo poo yoo ppm mandiri perdesaan ppm mandiri perdesaana lanjutan penyelenggaraan pengembangan output: terlaksananya lomba kab. kendal anak kegiatan sosial budaya masyarakat posyandu dan pemberian kudapan lanjutan anak sekolah. posyandu evaluasi pemberdayaan masyarakat output: terlaksananya evaluasi kab. kendal kegiatan pemberdayaan masyarakat des kel. lanjutan aaaa aaa fasilitasi buruh tani tembakau dalam output: terwujudnya kemandirian amanat aitamawugmmemmtat.| ia. ban eslasisssssti bndioniuslnon midi miasosnsnad bank dsn snn mod lanjutan apn maan pang naa miskin wilayah peng asma seasoratpsntombatan lema gor pers, asap aan operasional petani tembakau lanjutan peningkatan kualitas hidup masy output terlaksananya pelatihan boja dan gemuk 80org| kegiatan miskin melalui budi daya jamur tiram budi daya jamur dan bantuan lanjutan kumbang serta bibit program terpadu pemberdayaan output terlaksananya kegiatan kab. kendal klip wanita kegiatan masy berperspektif gender pemberdayaan masy berperspektif lanjutan gender bni itsilndindmsibind ':rirungiea? dea anus diss benar psn hadiah capaian lomba mdg's lanjutan pelatihan beternak kambing dan output terlaksananya pelatihan sukorejo dan orang kegiatan baru pemberian bantuan bibit ternak beternak kambing dan bantuan bibit pagaruyung kambing ternak kambing pelatihan beternak kelinci dan output terlaksananya pelatihan singorojo dan orang kegiatan baru pemberian bantuan bibit ternak beternak kelinci dan bantuan bibit patungan kelinci ternak kelinci pembinaan dan pemberian bantuan output terlaksananya pembinaan kab. kendal 250orang| kegiatan baru permodalan bagi pelaku usaha dan pemberian bantuan modal bagi jajanan kab. kendal pelaku usaha jajanan nissa sa tele mas modis men eng media soda oon melela desa adat seni budaya masy desa ito program pengembangan lembaga bin mandi asian dna ben bening dicnsnsl men dang mnet pelatihan ketrampilan manajemen output: terlaksananya pelatihan kab. kendal org kegiatan badan usaha milik desa ketrampilan pengelolaan badan lanjutan usaha milik desa pelatihan ketrampilan usaha output: terlaksananya pelatihan kab. kendal org kegiatan pertanian dan peternakan ketrampilan usaha pertanian dan lanjutan peternakan ala eselon makam mikro kecil dan menengah siambetumamtea permodalan bagi usaha mikro keci1l221 bantuan gabah lumbung desa output: terlaksananya bantuan gabah lingkungan industri hasil lumbung desa lingkungan industri dim miss islkntutssn bnciniislinoa desi mason bennnnnnngi dinnnnnnnn dosen kan lanjutan pembinaan dan pemberian bantuan output terlaksananya pembinaan pegangan 250orang| kegiatan baru permodalan bagi anggota kelompok |dan pemberian bantuan permodalan sepiring, dan paguyuban masyarakat bagi anggota kelompok paguyuban weberi monitoring evaluasi pelaporan output terlaksananya monitoring kab. kendal kegiatan baru pembinaan pengembangan usaha pembinaan pengembangan usaha ekonomi desa ekonomi desa iii ll. program peningkatan partisipasi membara penobatan monas tema era beo sasa sman pembangunan desa diprioritaskan lanjutan bni paihasinsikatisibasndi"?" sinis sini masing ben das psn desa diprioritaskan lanjutan obmajaliga asin mis nan medikal men bodas min bobabal pmb pengaspalan jalan desa lanjutan bni didik nan diundi dang nun dana psn sengkuyung tmd sengkuyung lanjutan (pip bememmyasarpentangunan penyelenggaraan pembangunan mesisisikbsnni mann relusikatiusbntni hedonis mpc: mssngd dennnnngi ennnngi dss :e nna mnnnnnnn mad kelurahan kelurahan lanjutan gelar teknologi tepat guna nasional output terlaksananya gelar padang kegiatan xvi teknologi tepat guna nasional xvi lanjutan han emulsi bas bisa dan bodas ann mia bebas lingkungan paving lanjutan asas ena pelayanan peter pam dea hee pelaksanaan pelatihan p3md lanjutan haa al mas baik ios man bodas berbagai kelurahan musrenbang desa kelurahan monitoring pelaksanaan perda susu output terselenggaranya monitoring| kab. kendal baru pelaksanaan perda susu aaa aaa program peningkatan kapasitas kat pemeran esa pasar atas pasaran iiiknssinssisini bnn reverse eni des bis nan dong dsn bnn denda profil desa kelurahan desa lanjutan pengendalian tambahan kekurangan output pencairan dana tambahan kec kendal kec kegiatan penghasilan kades perangkat desa penghasilan tepat waktua maa aha meki misa dong nan diss snn alokasi dana desa ken lanjutan aaa aaa aaaaaa pengendalian alokasi dana desa output terlaksananya pengendalian kec kab. 19kec.| kegiatan desanya ana ema mis moo men men moda maa ala penunjang pengendalian output terlaksananya penunjang kab. kendal kec kegiatan pengendalian lanjutan menata nan penpatanperatanutekasea penghasilan kades tambahan penghasilan utk kades msskasksanbnns bonus esilasissnkindnnn kobosstissili cas mnsossasd bening eng das kr ngn nada lanjutan emang penekanan dosa pomtuansrana paman pen ema teng) geoeooj eteeopan ten kena sarana pemerintahan desa bantuan sarana pemdes dodol uya san mis moti man min masi ssi mba masa data tanah kas desa ngamen penasapeah pkdemenpamgen bamikates ama pog moon meteaoaapan aap maan kades manajemen pemdes bagi kades bintik pengelolaan keuangan desa output terlaksananya bintik kab. kendal org| baru org| bagi bendaharawan desa pengelolaan keuangan desa bagi bendaharawan desa pemain peran nga eimattas pangan tugas (fasa pol eoeooej pcoacaafdam #oa| pora bpd optimalisasi peran dan fungsi bpd bintik optimalisasi peran dan fungsi output terlaksananya bintik kab. kendal org| baru org| lkd lpml optimalisasi peran dan fungsi lkd lpml angin pkankevanganpadapemaes #boat peooeooj perasaan aaj keran pemdes bantuan keuangan pada pemdes bintik optimalisasi peran dan fungsi output terlaksananya bintik kab. kendal org| baru org| optimalisasi peran dan fungsi dam nama akan misi ebi nanang man messi adl misa daa pemerintahan desa gag nas pemeran felamaasi penemuan desa asa mam) beoeooeej seteooaaham maag akan desa organisasi pemerintahan desa pengendalian pengelolaan kekayaan output terlaksananya pengendalian kab. kendal org baru org desa pengelolaan kekayaan desa prt ius lo. too yoo bidang komunikasi dan informatika yoo (dinas komunikasi daninformatika 1l25| pelayanan administrasi perkantoran penyediaanjasa surat menyurat tersedianya meterai dan perangko diskominfo m2bulan a0006| malai mimi koil men dns monas men men messi daya air, dan listrik penyediaan jasa pemeliharaan dan pelunasan pajak dll. kendaraan dinas diskominfo roda perijinan kendaraan dinas operasional |bermotor roda bma beo ilndattusksa pesona dianna kena pena pennnnna dennggssa denny dan keuangan keuangan |s| penyediaanjasakebersihan kantor. terciptanya kebersihankantor diskominfo |12bulan n00gc| |1o| penyediaan alattulis kantor. tercukupinyaalattuliskantor diskominfo m2bulan 1000c| dini min mop asinan 2adasininissenn iinedan design sasa mnnnnnnnn dengna dong ssel kena kang massa penggandaan. cetakan. ost mengareoarerini uisinbisadinbabkssiindi dgn lan beng gni menenun pena pgi dan dang peraturan perundang undangan penyediaan makanan dan minuman. terpenuhinya makanan dan minuman diskominfo bulan vii osssssnan ci mang dis min dona min man perkantoran gaya erebwunanperaanan rokan0 pkn dare meresap danooooo0| dalam dan luar daerah pegawai peningkatan sarana dan prasarana dini press eestbnsininksiininsisda men dengan benang ben diss men dan mas dai dad sinatsstsdi unissula uki dens mennnnnn denga bicnsnci mess mesin. pemesanan pera berikan pepeitaamapedaandan mean komune ags aoeoop do0o0o00l dan mesin. kah kyt gian drs dengan unika din gssdnd mnnnnnannn dana dan geol men kan dsn dan bangunan bangunan . . aaa 1l25| peningkatan disiplin aparatur seoooooo| s.cbooo0o| enam pena nennekanyaknejapegana kama beta segenap voodoo| perlengkapannya. aaa aaa peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan apn lamina tea knot so peta ena asem nonton6 pisan aedosef kaseoop voodoo0| dan ikhtisar realisasi kinerja skpd pelaporan inka bore dassilmbi uoisssidbsi nsisi del bank kena denga dos kena kang dsn semester buku nian peeporankesangan pertamanya adm keuangan pem ora atap voodoo0| akhir tahuama pemeran serap maman menonton aparatur pemerintah apn eka tena dan pelayanan terdekatnya kerja spam joon keboan age boeeosp boobook0l aparatur kesalahan unta ida dangan dns menininnn bennnnnn pens ben dan arsip n.a aaa pengembangan komunikasi, informasi p711 sisi pen pena pena degener kennnnnnan pen dgeagnnnia senna dan pon pembinaan dan pengembangan meningkatnya pelayanan informasi skpd orang lele informasi dai koe annnnnnnan dedi sasa mnnnnnnnnn dana bcs men kang massa pelaksanaan sikap pemkab. kendal fasilitasi lembaga komunikasi terlaksananya pengembangan dan kecamatan mai masyarakat pemberdayaan kelompok informasi wilayah kab. kecamatan masyarakat kendal pengkajian dan penelitian bidang kemana ganas poo yasa sampo poo san eka pekan pegenavamayang (east pisan koo tetap #oooool informasi dan komunikasi taat hukum fasilitasi peningkatan sdm bidang kemana dana pas rama komunitas ganitomasa penegak usang moyang onion0 tang aoogoaf loop s000000| komunikasi dan informasi memadai mpi awalan mpmmasi patin peemnsanya anna pesan pem bag base satgas peboooogi pelayanan informasi publik . aaa hilir mesiksdalsan mana pan esa man esa mana man berada most seni yes "re seadiskinbnbenba modena wanda mess kena dna kan kan dasa pembangunan daerah pemkab kai beam ebi natal man men mess mana mas mess informasi publik pemkab aaa aaa aaa optimalisasi pemanfaatan teknologi atstistssitbntitnd pena dengan denan aenea bennnnnnnn benang kun pena ben penyediaan layanan informasi melalui terpeliharanya jaringan internet skpd bulan teknologi informasi dan komunikasi pemkab. pengelolaan dan pengembangan terpeliharanya website pemkab dan diskominfo paket website pemerintah kabupaten pengelolaan server kendal pengadaan dan pengelolaan akses tercukupinya kebutuhan internet diskominfo bulan internet pemerintah kabupaten pemkab sewlolaan dan pengembangan tersebarnya informasi potensi kendall pemkab. kendal kegiatan informasi potensi kabupaten kendal pengelolaan dan pengembangan lancarnya pelaksanaan lelang diskominfo bulan lpse kabupaten kendal too jumlah se2draw| sozamrasoo s2r2ooo juara lomba lompat jangkit dalam rangka polda sma juara lomba tolak peluru dalam rangka polda sma juara gerak lari tri lomba juang)wang urusan wajib aaa aaa aaa l1j#| (perpustakaan |#jo1 kantor perpustakaan dan arsip daerah kabupaten kendal | yoo too yoo poo 2ejo1l program pelayanan administrasi a20000000| so4. .oo0 kegiatan penyediaan jasa surat tersedianya perangko, materai dan pad | kegiatan penyediaan jasa tersedianya biaya jasa komunikasi, pad komunikasi, sumber daya air dan sumber daya air, listrik dan sewa listrik internet kegiatan penyediaan jasa kendaraan dinas operasional dalam pad pemeliharaan dan perizinan kondisi baik dan siap digunakan kendaraan dinas operasional peejorjog kegiatan penyediaan jasa kebersihan terciptanya lingkungan kantor yang pad kantor bersih kegiatan penyediaan alat tulis tersedianya kebutuhan alat tulis pad 1009c| kegiatan penyediaan barang cetakan (tersedianya barang cetakan dan pad dan penggandaan penggandaan kegiatan penyediaan makanan dan |tersedianya makanan dan minuman pad minuman kegiatan rapat rapat koordinasi dan |keikutsertaan rapat koordinasi dan pad 100y61 konsultasi keluar daerah konsultasi keluar daerah da. aaa aaa aaa prasarana aparatur kegiatan pengadaan aset peralatan |tersedianya peralatan dan mesin pad | pemeliharaan rutin berkala peralatan dan mesin perkantoran pad peralatan dan mesin yang dapat bekerja dengan baik pemeliharaan rutin berkala gedung iterpeliharanya gedung dan bangunan pad dan bangunan aja |2ejo3| program peningkatan disiplinaparatur| kegiatan pengadaan pakaian dinas |tersedianya pakaian dinas beserta pad o |2epos| program peningkatan kapasitas yeo koooooo| a50o000o0o| | a5. kegiatan pendidikan dan pelatihan adanya peningkatan kualitas sdm pad | aaa (ia |a|2joe| program peningkatan pengembangan d0. i2eloeloil kegiatan penyusunan laporan tersusunnya laki skpd pad kegiatan penyusunan laporan tersusunnya laporan keuangan akhir pad 100y6 keuangan akhir tahun tahun aaa sas aas". |2ejo7| program peningkatan pelayanandan a34600. peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kinerja dan pelayanan pad ac0000.00o0o| peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kinerja dan pelayanan pad 100y6 administrasi perkantoran administrasi perkantoran penunjang pelaksanaan pekerjaan terpenuhinya pelaksanaan pad 100y6 perkantoran pekerjaan perkantor|2etis| program pengembangan budaya baca| pemasyarakatan minat dan terlaksananya lomba perpustakaan pad | supervisi, pembinaan dan stimulasi bimbingan teknis bagi pengelola pad pada perpustakaan umum, perpustakaan penyediaan bantuan pengembangan pemberian bantuan buku untuk kab. kendal perpustakaan dan minat baca perpustakaan daerah desa kelurahan masyarakat rumah ibadah, jaga pemberian bantuan rak buku untuk kab. kendal perpustakaan desa kelurahan masyarakat rumah ibadah, aejejog publikasi dan sosialisasi minatdan penerbitan buletin perpustakaan pad budaya baca penyediaan bahan pustaka pengadaan eksemplar buku pad 100y6 perpustakaan umum daerah untuk perpustakaan umum dan keliling monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring hasil bintik pad n.a aaa aaa program perbaikan sistem oo) | pengadaan sarana penyimpanan pengadaan rak arsip sejumlah rak pad pengadaan roll pack dgn pad perlengkapannya iii mari gambar pad | yoo vital filling kabinet pad iii lamarikaea | pad | yoo true yoo |2aji| program penyelamatan dan yeo ao5. ) | a0s. pengadaan sarana pengolahan dan pad | c| tele yoh titi bantuan filling kabinet desa pad tri too yoo pendataan dan penataan penanganan dan pengelolaan arsip pad 100y6 dokumen' arsip daerah inaktif aaa aaa aaa city penataanarsipdesa oo) pad | |af2ala7| program pemeliharaan rutin berkala pemeliharaan rutin berkala arsip pemeliharaan arsip depo arsip pad daerah naga monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring hasil bintik kab. kendal kondisi situasi data aaa pelayanan informluhan kearsipan bimbingan teknis bagi pengelola pad lingkungan instansi arsip pemerintah swasta itl. cod lo. kolom.t "eren lomba tertib arsip desa kab. kendal o| ti! mei ns. jumlah t2aseooooo| ta2amewooo| asops20.oo0puan urusan pilihan aaa aaa aaa (pertanian too (dinas pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan | yoo program pelayanan administrasi kelancaran kegiatan perkantoran kab. kendal perkantoran uii penyediaan surat menyurat tersedianya materai perangko dp3k bulan pop bulan penyediaan jasa komunikasi sumber terluasnya tagihan rek listrik, air, dp3k bulan bulan daya air listrik telpon penyediaan jasa pemeliharaan dan terbayarkannya pajak pajak dp3k bulan bulan perijinan kendaraan kendaraan dinas dinas operasional penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan dp3k bulan bulan kantor (iii penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor dp3k bulan opo bulan penyediaan barang cetakan dan tersedianya formulir cetakan dp3k bulan bulan penggandaan kegiatan kantor penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dan dp3k bulan bulp3k bulan bulan tamu, rapat kegiatan karyawan rapat rapat koordinasi konsultasi terbayarkannya tiket perjalanan dp3k bulan bulan dalam daerah dan luar daerah dinas kantor aaa aaa aaa program peningkatan sarana terpeliharanya sarira aparatur prasarana aparatur pengadaan aset peralatan mesin terlaksananya pengadaan alat alat dp3k paket paket kantor kendaraan pengadaan aset gedung terlaksananya pengadaan gudang dp3k paket paket bangunan arsip penataan lingkungan parkir pemeliharaan rutin berkala terpeliharanya peralatan mesin dp3k bulan bulan peralatan mesin pemeliharaan rutin berkala gedung terlaksananya pemeliharaan dp3k bulan bulan bangunan bangunan kantor dp3k pemeliharaan rutin berkala aset terpeliharanya aset tetap lainnya dp3k bulan bulan tetap lainnya secara rutiisiplin terciptanya disiplin karyawan aparatur pengadaan pakaian dinas beserta terlaksananya pengadaan pakaian dp3k stel stel perlengkapannya dinas beserta perlengkapannya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bintik implementasi peraturan terlaksananya bintik untuk karyawan idp3k orang kali perundang undangan . aaa program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan penyusunan laporan capaian kinerja| terselesaikannya laporan capaian dp3k bundel bundel dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja bulanan, semester tahunan penyusunan laporan keuangan terselesaikannya laporan keuangan dp3k bundel bundel semester bulanan semester tahunan program peningkatan pelayanan kinerja aparatur pemerintah peningkatan kinerja dan pelayanan tersedianya tunjangan untuk dp3k bulan bulan administrasi perkantoran peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran penunjang pelaksanaan pekerjaan adanya honorarium untuk pegawai dp3k bulan bulan perkantoran tidak tetap (honorer) program peningkatan kesejahteraan tercapainya kesejahteraan petani petani pelatihan petani pelaku agribisnis terlaksananya kegiatan slott desa sukodadi paket paket templat tanaman pangan bagi kec paten, kec kelompok tani serta ffd boja, kec wonosari kec branson peningkatan kemampuan lembaga terlaksananya kegitan pembinaan paket paket petani p3a gp3a fasilitasi peningkatan kemampuan terlaksananya kegiatan alpha untuk|alpha padi lokasi kegiatan kelompok tani melalui alpha meningkatkan kemampuan oktan |kec patron, orang orang dbhcht alpha hama ulat desa bening kar sinnnrnoo pembinaan penguatan terlaksananya kegitan pembinaan kab kendal lokasi lokasi kelembagaan petani tembakau oktan petani tembakau peserta peserta dbhcht) peningkatan kemampuan lembaga terlaksananya kegiatan pembinaan kab kendal lokasi lokasi petani wisma) p3a gp3a dalam pengelolaan jaringan irigasi pemberdayaan kelompok tani terlaksananya pembinaan lomba kab kendal 1keg keg perkebunan oktan petani perkebunan peserta pengembangan agribisnis terlaksananya pertemuan desa bulak, gapoktan kawasan tembakau dbhcht) pembinaan teknis gapoktan penerima gebanganom, gapoktan bantuan uap jatipurwo, parakan, pojoksatu, wonosari, tamansari wonotenggang kec wonosari, desa pulosari trimulyo kec sukorejo, desa pagerwojo kec limbangan, desa lahan kec gemuk pembinaan lingkungan sosial petani terlaksananya keg templat tanaman bantuan alat paket paket penghasil tembakau dbhcht) perkebunan bantuan asinan tepat |processing kopi guna untuk petani pertanian eks kawedanan perkebunan boja apbd) eks kawedanan selokan apbmesin pompa ds. purwokerto dukuh karyawan, desa turunrejo, desa purwokerto, kec. rangsang. desa pangasinan kec weberi, desa wonosari kec patron. desa wonorejo, sumberejo, sarirejo kec kaliwungu. desa banyudono kec kota kendal bantuan mesin traktor desa sidomakmur dusun wibowo, desa jeruk giling kec kalsel. desa tegalrejo, desa karangmulyo kec pegangan ngeres balong, bantuankendaraa roda tiga, kec penghasil tembakau penunjang peningkatan kemampuan terlaksananya kegiatan penunjang kab kendal paket paket lembaga petani wisma) pembinaan p3a gp3a dalam pengelolaan jaringan irigasi diversifikasi usaha tani petani terlaksananya templat tanaman tebu| kab kendal paket paket tembakau dengan tanaman tebu dbhchtcapainya program perbanyakan bibit serat madu unit unit pertanian perkebunan benih unggul lokal menjadi unggul oktan tirto nasional lestari kec singorojo, alpukat khas kendal desa puguh kec boja, pengembangan tanaman jambu merah bibit melengkung kec kaliwungu pengelolaan produksi tanaman terlaksananya slott komoditas kab. kendal aneka kacang dan umbi tp) aneka tanaman kacang umbi beserta laporannya pengelolaan produksi tanaman terlaksananya slott komoditas bantuan benih serealia tp) serealia beserta pelaporan jagung him1 kegiatannya desa purwokerto kec. rangsang, kec singorojo, kec paten, desa tegalrejo kec pegangan pengelolaan sistem penyediaan terlaksananya kegiatan bantuan benih benih tanaman pangan tp) pemberdayaan penangkaran benih padi desa beserta penyaluran benih kawasan| peron kec slott dan non slott limbangan, kec kaliwungu, desa kaliputih, kertasari, getas kec singorojo. desa tambakrejo kec. pagaruyung, kelompok se kecamatan wonosari, desa singorojo kec singorojo, desa purwokerto kec. rangsang, pakis kec. limb. penanganan pasca panen tanaman terlaksananya kegiatan penanganan desa kebonadem| paket paket pangan tp) pasca panen bantuan sarira kec rangsang, asinan, pasca panen desa bojonggede mesin kec ngampel, desi tanam padi margomulyo kec mesin pegangan, desa perontok singorojo padi) merbah kec singorojo dukungan manajemen dan teknis terlaksananya kegiatan administrasi kab. kendal paket paket lainnya pada ditjen tanaman kegiatan tugas berbantuan tanaman pangan tp) pangan peningkatan produksi, produktivitas, terlaksananya kegiatan pengadaan bibit ha, ha, dan mutu produk tanaman buah pengembangan kawasan buah dan pisang raja bulu dil lembaga lembaga berkelanjutan tp) gap kec kaliwungu, bantuan buah buahan desa bening kec sinaoraid dukungan manajemen dan teknis terlaksananya kegiatan administrasi kab. kendal paket paket ana hortikultura ill ll. program peningkatan ketahanan nan pam pap pro penanganan pasca panen terlaksananya pengadaan peralatan bantuan paket paket pengolahan hasil panen dan pengolah hasil songket gerobak, pertanian perkebunan dbhcht) pertanian perkebunan keranjang tembakau kec penghasil tembakau pengembangan intensifikasi terlaksananya templat padi pengembangan lokasi lokasi tanaman padi palawija dbhcht) palawija varietas terbaru ubi kayu varietas unggul desa meleleh lebar kec boja, kec sukorejo kec patungan penyusunan data base potensi tersedianya data statistik pertanian, kab kendal paket paket produksi pertanian, peternakan peternakan perkebunan dan perkebunan dan kehutanan kehutanan tahun n4 pemurnian benih tembakau unggul terlaksananya kegiatan templat kab. kendal kegiatan kegiatan kendal dbhcht) tembakau unggulembangan komoditas unggul terlaksananya kegiatan templat templat bibit padi unit unit lokal tanaman pangan unggulan lokal unggul desa bening kec sinnnmin pengembangan komoditas unggulan terlaksananya kegiatan pendaftaran bibit durian kegiatan kegiatan kawasan tembakau dbhcht) varietas peningkatan produksi bibit desa bangunsari unggul kec pagaruyung, bibit mangga desa sumberagung sepiring, bibit unggul desa wonosari kec patron, desa tejorejo kec ringinarum kec limbangan diversifikasi usaha tani pertanian non terlaksananya keg diversifikasi desa paket paket tembakau (dbhcht) tanaman tembakau dengan tanaman kedungboto, bantuan lain pakis kec. bibit karet limbangan. desa hadapan, bening kec singorojo desa triloba kec boja fasilitasi penyediaan sarana terlaksananya bantuan alat alat bantuan traktor traktor paket teknologi budidaya tembakau pasca panen petani tembakau desa gonoharjo unit (dbhcht) kec. limbangan. prodi desa curugsewu, paket kaliber, plososari kec paten. desa singorojo merbah kec. singorojo serta prodi desa mlatiharjo kec aaa aaa program peningkatan pemasaran promosi hasil produksi pertanian, terlaksananya keg pameran spp kab. kendal 1keg kegiatan perikanan kelautan, perkebunan kehutanan pameran hortikultura terlaksananya keg pameran kab. kegiatan kegiatan hortikultura temanggung pameran kali herbal terlaksananya pameran tanaman kab. 1keg kegiatan aan pemasang psr pap pra oma kesatuan bangsa dan politik dalam negeri bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun melaksanakan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengembangan wawasan kebangsaan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat. pada program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan. program pengembangan wawasan kebangsaan meliputi kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai budaya bangsa. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan meliputi kegiatan seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan. sedangkan pada program pendidikan masyarakat meliputi kegiatan forum komunikasi organisasi dan tokoh masyarakat dan kegiatan pembinaan partaipelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga daerah diharapkan untuk dapat merespon secara proporsional terhadap dinamika perubahan yang terjadi. bagian organisasi pada tahun telah melaksanakan kegiatan rutin pelaksanaan administrasi kepegawaian lingkungan setda kabupaten kendal, peningkatan disiplin aparatur lingkungan setda kabupaten kendal, pengadaan card pegawai lingkungan setda, penyusunan laki tapin kabupaten kendal, penyusunan pedoman tata naskah dinas, penyusunan pedoman pakaian dinas, bimbingan teknis dan asistensi penyusunan standard pelayanan publik spp) dan standar pelayanan minimal spm), pembinaan dan evaluasi pelayanan publik, pelaksanaan bimbingan teknis reformasi birokrasi, penyusunan standard kompetensi jabatan dan syarat jabatan, pelaksanaan bimbingan teknis dan penyusunan analisis beban kerja abk), penyusunan spm dan penyusunan analisis jabatan kabupaten kendal. kegiatan yang terkait dengan kehumasan dilaksanakan oleh bagian humas, adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun antara lain meliputi penunjang kegiatan protokol, dan peningkatan sarana protokol selama bulan guna memfasilitasi tugas tugas keprotokolan dalam kegiatan pimpinan daerah, cetak foto bupati dan wakil bupatimeran dan promosi agro expo terlaksananya pameran agro expo kab. 1keg kegiatan tingkat prov temanggung yoo program peningkatan penerapan pengendalian hama terpadu terlaksananya kegiatan alpha desa bulugede alpha kelompok tanaman tembakau melalui alpha wonosari kec tembakau orang dbhcht) patron lokasi pembinaan pertanian organik terlaksananya kegiatan templat ds. kebonadem lokasi lokasi pangan tanaman pangan dengan kec. penggunaan pupuk organik rangsang, jatisari kec limbangan, desa kebonharjo kec. patron, desa bulugede, desa margosari, desa wonosari, dan desa janji kec. patron, ds. wonosari kec patungan, desa singorojo pembinaan pertanian organik terlaksananya kegiatan templat jengkol lokasi lokasi hortikultura sayuran organik kedungboto kab. limbangan ds. sendang kulon, ds. sukodadi, ds. kadilangu, ds. laban, ds. tanjungmojo, ds. rejosari kec budidaya tanaman tembakau terlaksananya kegiatan tanaman kab. kendal unit unit rendah nikotin ramah lingkungan |tembakau rendah nikotin ramah dbhcht) lingkungan peningkatan produksi produktivitas terlaksananya kegiatan slott pada kab. kendal lokasi lokasi tanaman tembakau melalui slott tanaman tembakau peserta peserta (dbhcht) . "ea program peningkatlaksananya kegiatan desa bening kec pembinaan paket pertanian perkebunan pengembangan bibit varietas unggul singorojo petani gula lokal kabupaten jawa paket penyusunan kebijakan pencegahan terlaksananya pendataan lahan kab. kendal monitoring monitoring alih fungsi lahan pertanian pertanian pangan berkelanjutan evaluasi evaluasi tersusunnya peta lahan pertanian plp2b perda pangan berkelanjutan plp2b penyediaan sarana prasarana terlaksananya kegiatan perbaikan paket paket pengelolaan lahan air dak pembangunan jitu, sides, dam, jembatan pertanian mendukung pangan) sumur resapan, irigasi air mojokerto permukaan kec. kaliwungu pembangunan bendunganjjaring irigasi desa korowelanganyar blok genderang kec. sepiring, desa gunungsari pegunungan selatan kec pegangan, desa tegalrejo, desa sumberejo kec. kaliwungu, tamangede kec gemuk, kegunaan tegolayang kec. pegangan, depan bpp kaliwungu kec. kaliwungu, desa karangtengah kec. kaliwungu, desa gunungsari kec. pegangan, pabrikan kec gemuk, lahan kec gemuk, desa janji kec. patron, desa widodo wetan kec. patrogapoktan desa gandusari kecamatan wonosari, kutoarjo, pembangunan jalan usaha tanijtalud jalan usaha tani jembatan orang kec kota kendal, dusun wonotenggang desa wonotenggang kecamatan wonosari, sipayung blok anjung kec. ngampel, kumpulrejo kec. kaliwungu, putatgede kec. ngampel, bojonggede kec. ngampel, desa karangsuno s d desa karangan perbaikan jembatan mojokerto kec. kaliwungu penunjang penyediaan sarana terlaksananya kegiatan penunjang kab. kendal keg keg prasarana pengelolaan lahan air pembangunan jitu, sides, dam, penunjang dak pertanian sumur resapan, irigasi air mendukung pangan) permukaan penunjang perbaikan infrastruktur terlaksananya kegiatan penunjang kab. kendal paket paket pertanian sarana prasarana infrastruktur kegiatan kegiatan pertanibantuan iap ds. paket paket pengelolaan lahan dak pertanian |sarana prasarana pengolahan kalirejo kec mendukung perkebunan) lahan:jalan usaha tani kangkung, sarirejo kec. kaliwungu, ds. kalijodo, ds. truk, ds. losari, ds. jungsemi, ds. sukodadi kec kangkung. pembangunan dam bendungan dsn gemuk singkatan desa sidodadi kec paten, dsn ngampel gandong desa plososari kec paten, dsn sengon jurang ploso desa plososari kec paten, dusun peta'an desa plososari kec paten, jalan usaha tani desa sukomangli kec paten, dsn penunjang penyediaan sarana terlaksananya kegiatan penunjang kab. kendal paket paket prasarana pengelolaan lahan penyediaan sarana prasarana penunjang dak pertanian pengolahan lahan: rehabilitasi jalan mendukung perkebunan) produksi, talud jaldesa sidomutti, paket paket pengelolaan air bantuan keuangan |sarana prasarana pengelolaan air karangan, provinsi) (saluran irigasi) tamansari kec. weberi. desa jatipurwo, tanjungsari, tamansari, karangsari kec wonosari. desa janji, kumpulrejo, purwosari kec patron. desa rejosari ngampel kec. ngampel. desa wonosari, kalinya, karangsuno, andes, gondang kec. sepiring. desa krompaan, cepokomulyo, wonorejo, tamansari, kec gemuk. desa pesawahan, penunjang penyediaan sarana terlaksananya kegiatanadministrasi kab. kendal paket paket prasarana pengelolaan air bantuan |penunjang penyediaan sarana keuangan provinsi) prasarana pengelolaan air (saluran irigasi) penyusunan desain gambar dak persiapannya gambar design kab. kendal design bidang pertanian, asprov dan kegiatan tahun berikutnya (termasuk gambar design gambar penunjang perbaikan infrastruktur gambar kantor dp3k, dak, asprov rencana pertanian) infrastruktur tp) keg fasilitasi pembangunan prasarana terlaksananya pembangunan jalan pembangunan paket paket jalan produksi talud jalan produksi talud jalan produksi jalan usaha tani produksi kawasan tembakau kawasan perkebunan desa menjalin dbhcht) kec. rangsang, sumbersari kec. ngampel, banyudono kec kota kanal aaa aaa aaa program pencegahan han dana kon denim bnn hkesehatan terlaksananya pengobatan ternak kab. kendal kelompok pencegahan penyakit menular kelompok ekor ternak ekor pengawasan perdagangan ternak terlaksananya kegiatan kab. kendal pedagang antar daerah pengawasanthd pedagang daging, pedagang ternak operasi musisi pasar ternak ternak revitalisasi rumah pemotongan terlaksananya revitalisasi rph kab. kendal rph rph hewan rph) pelayanan kesehatan hewan terlaksananya pelayanan kesehatan kab. kendal ekor ekor pemeriksaan specimen hewan pencegahan penyakit kec ternak menular desa peternak a.n aaa program peningkatan produksi hasil mio" pen ssstsnsanlii pen pena ana dngongnaaa bosnia bni dnnnnnaa pena din ken penyuluhan pengelolaan bibit ternak terlaksananya kegiatan pembinaan kab. kendal 1keg keg yang didistribusikan kepada oktan penerima ternak bantuan masyarakat pemerintah pengembangan agribisnis terlaksananya kegiatan agribisnis kab. kendal 1keg keg peternakan penyediaan prasarana sarana terlaksananya kegiatan pengadaan jalan usaha tani paket paketjalan pengelolaan lahan peternakan sarana dan prasarana peternakan desa pulosari jalan usaha usaha tani kec. sukorejo. tani desa tirtomulyo kec patungan. desa pasigitan kec. boja desa sumur kec. rangsang, bantuan ppo peralatan desa margosari kec limbangan pembangunan irigasi desa ngadipiro kec singorojo. desa karangmanggis, desa puguh kec boja. pemhanauinan penunjang kegiatan penyediaan tersedianya penunjang kegiatan kab. kendal paket paket prasarana sarana pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana lahan peternakan peternakdistribusian bibit ternak kepada terlaksananya kegiatan templat dan pengadaan bibit kec kec petani tembakau dbhcht) bantuan hewan ternak kambing penghasil domba desa tembakau kebonadem, purwokerto kec. rangsang. desa bangunsari kec pagaruyung, desa watulawang kec. limbangan, desa plososari wonosari kec paten bantuan sapi desa karangmulyo kec. pegangan, kec. singorojo, desa sidodadi kec paten, desa ranaunsari penguatan kelompok ternak terlaksananya perlindungan terhadap| desa selokan lokasi lokasi budi daya unggas pedesaan terlaksananya bantuan ternak kecil desa purwokerto lokasi lokasi prov) (unggas) kec. rangsang, desa pagaruyung ngasem kec pagarut0 budidaya ternak pusat) terlaksananya bantuan ternak besar budidaya ternak lokasi lokasi sapi pagaruyung, cepat wetan kec. pagaruyung, desa pakis kec limbangan, desa kertasari kec singorojo. desa karangtengah kec kaliwungu, penggemukan sapi desa bening kec. singorojo, ternak kambing desa triwulan kec. limbangan, desa kaliputih kec singorojo ternak kambing tawa desa program peningkatan pemasaran kah pengolahan informasi permintaan terlaksananya kegiatan kab. kendal bulan bulan pasar atas hasil produksi pengumpulan informasi permintaan peternakan masyarakat pasar yang akurat aaa aaa aaa program peningkatan penerapan pase ppm pengadaan sarana prasarana terlaksananya kegiatan pada spi kab. kendal vasektomi vasektomi teknologi peternakan tepat guna kambing betina produktif ekor ekor ekor ekor non rutin( urusan pilihan kehutanan) yoo program pemanfaatan potensi sumber daya hutan pengembangan hutan tanaman terlaksananya penghijauan kantor kab. kendal bibit bibit skpd kabupaten kendal pengelolaan pemanfaatan hutan terlaksananya pengembangan kab. kendal btg btg dea asal mba bal doi minang biota man kebal metal pengembangan pengujian terlaksananya tertib pelaksanaan kab. kendal kecamatan pengendalian peredaran hasil hutan (pengukuran kayu rakyativersifikasi usaha tani tembakau terlaksananya kegiatan kecamatan btg btg dengan komoditas biofarma pengembangan tanaman obat obatan dbhcht) ll. oo. icsidassnbisnssinssi pen dennnnnnna denagn kkn dini dengan bani peningkatan peran serta masyarakat terlaksananya rehabilitasi hutan desa pasigitan paket paket10| dalam rehabilitasi hutan lahan lahan kering triloba meleleh lokasi desa (asprov mend kehutanan) blimbing klinis lokasi desa kec. boja. desa purwokerto kec rangsang. desa bening, kertasari, catatan, tanah desa kec rehabilitasi lahan kritis dak terlaksananya penghijauan lahan penanaman bibit kehutanan) kritis mangrove ds. bibit pkr pkr purwokerto dukuh| mangrove karyawan, desa mangrove dpn kebonadem kec.| dpn rangsang, kebun bibit rakyat tanjung wonosari pegangan, desa genangan kec. pagaruyung desa kec rangsang, desa genangan kec. pagaruyung desa peron kec. limbangan, oktan nguoi makmur desa plososari, sidodadi kec paten kelompok nguoi penunjang rehabilitasi lahan kritis tersedianya penunjang kab. kendal paket paket kegiatan rehabilitasi lahan kritis peningkatan ketrampilan pembibitan terlaksananya kegiatan penanaman desa getas bantuan bantuan bibit bagi petani tembakau dbhcht) tanaman hutan rakyat kertasari kec bibit sengon, jati, singorojo sengon, jati, jabon paket jabon brlindungan lahan tembakau terlaksananya kegiatan konservasi dusun ploso paket paket dbhcht) lahan tembakau desa plososari dam kec paten penahan penyediaan sarana prasarana terlaksananya kegiatan pencegahan (kab. kendal paket paket teknologi kehutanan (asprov mend. (lahan kritis sekitar hutan kehutanan) penunjang kegiatan bantuan provinsi penunjang keg asprov kab. kendal paket paket mendukung kehutanan program pembinaan penertiban industri hasil hutan pembinaan perusahaan pengguna terlaksananya kegiatan penyuluhan kab kendal paket paket jasa kayu kelompok tani pembinaan terhadap usaha kehutanan pengguna hasil hutan . aaa program perencanaan pengembangan hutan penyusunan rencana kehutanan tersedianya perencanaan kegiatan kab kendal paket paket tingkat kabupaten rkk) kehutanan tingkat kabupaten tahun berikutnya otr jumlah kendal sebanyak lembar, fasilitasi lembaga masyarakat pada (empat) lkm kabupaten kendal, penyusunan buku naskah sambutan bupati kendal sebanyak buku, sms center sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemda kendal. pembinaan pers dan humas serta pendayagunaan media pers selama bulan, penyelenggaraan jumpa pers sebanyak kali, penyebarluasan informasi publik melalui baliho dan terbitnya buku exploring kabupaten kendal sebanyak eksemplar, kegiatan pemberitaan dalam rangka ekspor kabupaten kendal selama bulan melalui kegiatan pengembangan dan film, tersusunnya media komunikasi majalah dan tabloid pemda sebanyak eksemplar, serta pelayanan informasi pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat melalui kegiatan penyelenggaraan ppl dan penunjang kegiatan ppl radio swara kendal selama bulan. capaian bagian hukum pada tahun adalah tersusunnya perda, kajian peraturan perundang undangan daerah sebanyak perlu, kebun, dan terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan lokasi serta penggandaan himpunan perda perlu sebanyak buku. bagian tata pemerintahan pada tahun telah melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan sebanyak kelurahan dan desa: penyusunan kpj, ppd dan lipid kabupaten kendal, serta pensertifikatan tanah milik pemerintah kabupaten kendal sebanyak bidang. tahun telah menghasilkan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama. pembinaan administrasi desa terhadap desa,, fasilitasi penyusunan apb desa sebanyak kegiatan: serta fasilitasi kunjungan bupati desa kecamatan. bagian perekonomian tetap melaksanakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, seperti penyelenggaraan rapat bidang ekonomi, keuangan, industri daerah kinda): pendampingan penyaluran beras miskin kabupaten kendal: serta monitoring, evaluasi dan pengendalian distribusi pupuk kabupaten kendal, penunjang kegiatan idul fitri dan natal dan kabupaten ekspor pasar seni dan pameran pembangunan spp)anpuuma perikanan o ooh oto yoh (dinas kelautandanperikanan 15a32. program pelayanan administrasi perkantoran lil kegiatan: yoo lo. yoo penyediaan jasa surat menyurat meningkatnya pelayanan administrasi kab.kendal biaya meningkatnya perkantoran materai pelayanan administrasi lembar, perkantoran penyediaan jasa komunikasi, tersedianya kebutuhan listrik, air kab.kendal biaya listrik, tersedianya sumber daya air dan listrik telepon air, telepon kebutuhan dan listrik, air langganan telepon penyediaan jasa pemeliharaan tersedianya biaya pengurusan stok kab.kendal biaya tersedianya dan perijinan kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas pengurusan biaya dinas operasional stok mobil pengurusan dinas unit stok dan kendaraan pemeliharaan roda dua kendaraan unit dan dinas penyediaan jasa kebersihan peralatan dan bahan kebersihan kab.kendal peralatan peralatan dan kantor dan bahan bahan kebersihan kebersihan bulan penyediaan alat tulis kantor tersedianya kebutuhan alat tulis kab.kendal tersedianya kantor tersedianya kebutuhan alat kebutuhan tulis kantor alat tulis kantor bulan penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan kab.kendal karcis tpi tersedianya penggandaan buku, barang cetakan amplop dinas penyediaan peralatan dan tersedianya biaya peralatan dan kab.kendal pengisian tersedianya perlengkapan kantor perlengkapan kantor tabung gas biaya peralatan kali, dan spanduk perlengkapan penyediaan bahan bacaan dani koran dan bahan bacaan kab.kendal jenis koran dan peraturan perundang undangan koran medi bahan bacaan cetak selama bulmakanan dan tersedianya biaya rapat dinas kab.kendal tersedianya tersedianya minuman biaya rapat biaya rapat dinas dinas, rapat orang koordinasi dan kali, jamuan makan tersedianya minum tamu biaya rapat koordinasi rapat rapat koordinasi dan| tersedianya biaya rapat koordinasi kab.kendal tersedianya tersedianya konsultasi dalam daerah dan luaran konsultasi dalam dan luar bbm biaya rapat daerah daerah liter, koordinasi dan tersedianya konsultasi biaya dalam dan luar perjalanan daerah dinas dalam ill ll. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ' ')') ) ) | lil kegiatan: yoo yo. pengadaan aset tetap lainnya tersedianya peralatan dan kab.kendal filing tersedianya perlengkapan kantor kabinet peralatan dan buah, perlengkapan handicap kantor buah, gorden meter, sep eda motor unit, unit, lemari unit pemeliharaan rutin berkala tersedianya biaya pemeliharaan kab.kendal pemelihara tersedianya peralatan dan mesin peralatan mesin biaya unit, pemeliharaan pemelihara peralatan mesi komputer unit, pemelihara printer unit pemeliharaan rutin berkala tersedianya biaya pemeliharaan kab.kendal pengecekan tersedianya gedung dan bangunan gedung dan bangunan gedung biaya dan pagar, pemeliharaan pemelihara gedung dan lantai bangunan gedung meter aaa aaa aaa program peningkatan disiplin aparatur .rkegiatan: yoo too yoo yoo pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas beserta kab.kendal tersedianya tersedianya perlengkapannya kelengkapannya pakaian pakaian dinas dinas beserta beserta kelengkapannya itl program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ' ' ) lil kegiatan: yoo peningkatan dan pengembangan| terlaksananya kegiatan pembinaan kab.kendal terlaksana terlaksananya sumberdaya manusia sdm) karyawan karyawati dinas kelautan nya kegiatan dan perikanan kegiatan pembinaan pembinaan karyawan karya karyawan k wati dinas tele koo yoo loo too yoh program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan e lil kegiatan: yoo yoo yoh penyusunan laporan capaian| terlaksananya kegiatan penyusunan kab.kendal terlaksana terlaksananya kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjallaporan capaian kinerja nya kegiatan skpd kegiatan penyusunan penyusunan laporan capaian penyusunan laporan keuangan terlaksananya kegiatan penyusunan kab.kendal terlaksana terlaksananya semester laporan keuangan semester nya kegiatan kegiatan penyusunan penyusunan laporan o yoo yoh program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintahan lip kegiatan: yoo ooh peningkatan kinerja dan honorarium pengguna anggaran, kab.kendal honorarium honorarium pelayanan aparatur bendahara, ppk, dan ppt pengguna pengguna anggaran, anggaran, bendahara, bendahara, ppk, dan ppk, dan ppt ppt selama bulan peningkatan kinerja dan tersedianya honorarium pengemudi kab.kendal tersedianya tersedianya pelayanan administrasi perkantoran |dan penjaga malam honorarium honorarium pengemudi pengemudi dan dan penjaga malam penjaga penunjang pelaksanaan pekerjaan tersedianya honorarium ptt kab.kendal tersedianya tersedianya perkantoran honorarium honorarium ptt1 ptt ag. aa. j & program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir lilit kegiatan:elompok ekonomi meningkatnya kinerja kelompok kab.kendal p3mp meningkatnya masyarakat pesisir ekonomi masyarakat pesisir pusat kinerja pelayanan kelompok pemberian ekonomi aan masyarakat poksambal pesisir kelompok toyo makmur kedai pesisir kelompok regenerasi nelayan kelompok sejahtera penunjang penyusunan rencana terlaksananya peralatan dan kab.kendal tersusun menentukan zonasi wilayah pesisir penataan ruang pesisir dan laut dokumen arah penataan penggunaan wilayah sumber daya pesisir dan perikanan dan laut kelautan pemberdayaan ekonomi meningkatnya pengetahuan kecamatan meningkatnya masyarakat pesisir kelompok masyarakat pesisir pesisir bantuan pengetahuan apo kelompok kolam masyarakat bibit pesisir mangrove batang rehabilitasi dan konservasi terlaksananya rehabilitasi dan kecamatan terlaksananya sumber daya kelautan dan konservasi sumber daya kelautan pesisir penanaman rehabilitasi dan perikanan dan perikanan bibit konservasi bandeng sumber daya kelautan dan ekor perikanan rehabilitasi habitat vital terlaksananya sosialisasi dan kecamatan sabuk rehabilitasi rehabilitasi habitat vital pesisir habitat vital penanaman rehabilitasi kelompok kegiatan pendidikan terlaksananya kegiatan pengenalan kab.kendal mangrove terlaksananya kemasyarakatan ekosistem kelautan pada anak kegiatan sekolah sosialisasi pendidikan lokasi kemasyarakerdayaan masyarakat pesisir terlaksananya pelatihan kab. kendal regenerasi terlaksananya dan pengembangan usaha pemberdayaan masyarakat pesisir nelayan pemberdayaan dan pengembangan usaha kelompok masyarakat sejahtera pesisir dan perempuan pengembangan pesisir usaha p3mp pusat pelayanan pemberian aan pendayagunaan pesisir dan terlaksana program pengembangan purwokerto, terlaksana terlaksananya lautan desa pesisir tangguh turunrejo, nya pesisir dan wonorejo fasilitas lautan sarana dan prasarana penataan ruang dani terlaksananya penataan ruang dan| kab. kendal terlaksana terlaksananya perencanaan pengelolaan wilayahlperencanaan pengelolaan wilayah nya penataan ruang laut, pesisir, dan pulau pulau kecil laut, pesisir, dan pulau pulau kecil penataan dan ruang dan perencanaan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pengelolaan pesisir, dan wilayah pulau pulau laut, kecil pesisir, dan pulau pulau kecil "aaa program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut lip kegiatan: yoo yoo yoh penyuluhan hukum dalam| meningkatnya ketertiban dalam kec. pesisir kali meningkatnya pendayagunaan sumber daya laut pelaksanaan lelang tpi, ketertiban meningkatnya kesadaran nelayan dalam dalam tertib administrasi perizinan pelaksanaan dan peningkatan sarana pengawasan lelang tpi, meningkatnya kesadaran nelayan dalam tertib administrasi perizinan dan peningkatan sarana aaa aaa aaa program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut d60. lil kegiatan: yoo pelatihan keselamatan pelayaran berkurangnya kecelakaan laut kali berkurangntl yoo spi pajak, o o o ikecelakaandi ' | berkurangnya identifikasi ekosistem terumbu kerusakan karang berkurangnya kerusakan lingkungan kec. pesisir paket lingkungan too tuo yoh program pengembangan budidaya perikanan '| .000j lip kegiatan: yoo ooh pengendalian hama dan penyakit terkenalnya hama dan penyakit kab. kendal pelatihan peningkatan ikan ikan, meningkatnya pengetahuan paket kualitas pembudidaya ikan tentang hama uji laporan produksi penyakit ikan dan oik obat ikan kualitas air perikanan dan kimia dan biologi paket tertanggulangin hama dan penyakit ikan pembinaan dan pengembangan| terlaksananya penyebaran benih ikan kab. kendal benih ikan) terlaksananya perikanan perairan umum (restoring) nila penyebaran ekor, benih benih ikan ikan lele perairan umum (restoring) ekotawartawar tawapayaupayau payau monitoring hama dan penyakit mengetahui kerajaan dan kab. kendal tersusunnya ikan penyebaran hpi guna penyusunan tersusun peta sebaran peta sebaran hpi peta hpi sebaran hpi uji lab penyakit paket pengelolaan tambak dinas desa peningkatan pengelolaan tambak kec. rangsang meningkat meningkatnya turunrejo dinas pengelolaan pengelolaan tambak dinas tambak dinsistem| sarana pembenihan yang memenuhi| kaliwungu, boja bantuan tercapainya perbenihan standar sarana benih dengan sistem mutu terjamin perbenihan paket pelatihan dan pembinaan| terlaksananya pelatihan pembuatan| kab. kendal pelatihan terlaksananya pembuatan pakan ikan dbhcht) pakan ikan bagi para pembudidaya pembuatan pelatihan ikan kendal pakan ikan pembuatan orang, pakan ikan bagi bantuan para mesin pembudidaya pembuat ikan kendal pakan ikan sederhana unit pelatihan budidaya ikan lele bagi terlaksananya pelatihan budidaya kab. kendal pelatihan terlaksananya wanita daerah tembakaulikan lele daerah tembakau budidaya pelatihan dbhcht) ikan lele budidaya ikan orang, lele daerah bantuan tembakau sarana budidaya paket pengembangan sarana dan| terlaksananya kegiatan pengadaan| kab. kendal bantuan terfasilitasinya prasarana pembudidaya ikanisarana dan prasarana bagi sarana kebutuhan dbhcht) pembudidaya ikan budidaya masyarakat ikan akan sarira paket perikanan budidaya pelatihan budidaya ikan hias| terlaksananya pelatihan budidaya| kab. kendal terlaksana terlaksananya dbhcht) ikan hias daerah tembakau nya pelatihan pelatihan budidaya ikan budidaya hias daerah ikan hias tembakau orang pengelolaan balai benih ikan terlaksananya kegiatan pengelolaan| kab. kendal terlaksana terlaksananya balai benih ikan nya kegiatan kegiatan pengelolaan pengelolaan balai benih balai benih ikan ikan peningkatan dan pengembangan| terlaksananya kegiatan peningkatan| kendal kota bantuan terlaksananya teknologi budidaya ikan dan pengembangan teknologi sepiring kolam kegiatan budidaya ikan berbentuk peningkatan lingkaran dan dengan pengembangan diameter teknologtawar budidaya air tawar nya revitalisasi revitalisasi perikanan perikanan budidaya air budidaya air tawar tawarpayau budidaya air payau nya revitalisasi revitalisasi perikanan perikanan budidaya air budidaya air payau payau pengembangan sistem terlaksananya pengendalian) kab. kendal jenis terlaksananya kesehatan ikan lingkungan penyakit ikan yang penting pengembangan pembudidaya ikan terlaksananya jenis obat ikan,bahan jenis sistem kimia dan biologi sesuai dengan kesehatan ikan ketentuan lingkungan pengembangan sistem sarana| kawasan perikanan budidaya yang| kab. kendal terlaksananya dan prasarana pembudidaya ikan memiliki sarana prasarana yang pengembangan memadai sistem sarana dan prasarana pembudidaya ikan pengembangan sistem usaha| terlaksananya pengembangan| kab. kendal terlaksananya pembudidaya ikan sistem usaha pembudidaya ikan kelompok pengembangan sistem usaha pembudidaya ikan peningkatan dan pengembangan| terlaksananya peningkatan dan| kab. kendal terlaksana terlaksananya perbenihan dak dan pendamping) pengembangan perbenihan nya peningkatan peningkatan dan dan pengembangan pengemban perbenihan gan perbenihan ill yoh program pengembangan perikanan tangkap .000j e lille kegiatan: toelabuhan| terwujudnya pembangunan| kec. wonosari terwujudnya terwujudnya perikanan prioritas daerah dak dan|breakwater, dermaga, dan pembangunan pendamping)nunjang pengembangan| terwujudnya pembangunan| kec. wonosari terwujudnya terwujudnya pelabuhan perikanan prioritas|breakwater, dermaga, dan pembangunan daerahlatihan perbengkelan mesin| terlaksananya pelatihan| kab. kendal pelatihan terlaksananya kapal bagi nelayan perbengkelan mesin kapal untuk perbengkelan pelatihan nelayan bagi perbengkelan orang, mesin kapal bantuan untuk nelayan toolkit paketdan monitoring| terlaksananya pembinaan dan| kab. kendal terlaksana terlaksananya pengembangan usaha mina| monitoring pump perikanan tangkap nya pembinaan dan perdesaan pump) perikanan pembinaan monitoring tangkap dan pump monitoring perikanan pump tangkap perikanan tangkap untuk kelompok pembinaan dan monitoring| terlaksananya pembinaan dan| kab. kendal terlaksana terlaksananya bantuan kapal inka mina monitoring bantuan kapal inka mina nya pembinaan dan pembinaan monitoring dan bantuan kapal monitoring inka mina bantuan kapal inka mina unit pengembangan sarana dani terwujudnya pengembangan sarana kab. kendal jaring terwujudnya prasarana perikanan tangkap prasarana perikanan tangkap (jaring) unit pengembangan sarana prasarana peningkatan kualitas hasil terlaksananya peningkatan kualitas kab. kendal toolbox terlaksananya tangkapan hasil tangkapan unit peningkatan kualitas hasil tangkapan penunjang sertifikasi hati terlaksananya sertifikasi atas tanah| kecamatan patok patok tanah nelayan melalui pengadaan patok tanah buah buah ag. mn program pengembangan sistem penyuluhan perikanan e so. lip kegiatan: yoo yoh pengembangan dani terlaksananya kegiatan data statistik kab. kendal terlaksana terlaksananya penyempurnaan statistik perikanan nya kegiatan data kegiatan statistik data statistik revitalisasi kelembagaan| terlaksana kegiatan revitalisasi kab. kendal pembinaan terlaksananya kelompok bidang kelautan danlkelembagaan perikanan yakni kegiatan perikanan pembinaan kelompok kelompok revitalisasi kelembagaan perikanan penyediaan sarana statistik terwujudnya pengembangan statistik kab. kendal tercapainya tercapainya perikanan dak dan pendamping) perikanan kegiatan kegiatan statistik statistik perikanan perikanan penunjang penyediaan sarana terwujudnya pengembangan statistik kab. kendal tercapainya tercapainya statistik perikanan perikanan kegiatan kegiatan statistik statistik bagian administrasi keuangan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah lingkungan sekretariat daerah, meningkatkan tertib administrasi dan ketatausahaan lingkungan sekretariat daerah, menyusun laporan keuangan sekretariat daerah, meningkatkan kualitas sdm bidang pengelolaan keuangan daerah. kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian kesra terkait dengan pembinaan masyarakat beragama, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta kesejahteraan rakyat, dengan kegiatan antara lain peningkatan dan bantuan pelayanan haji, bantuan panti asuhan sebanyak panti asuhan, bantuan kegiatan kepemudaan: bantuan kepada organisasi profesi dan kemasyarakatan. kegiatan yang telah dilaksanakan bapermaspemdes dan bagian tata pemerintahan setda kabupaten kendal antara lain pembinaan administrasi desa terhadap desa:: pengendalian alokasi dana desa add) desa, fasilitasi penyusunan apb desa sebanyak kegiatan: serta fasilitasi kunjungan bupati desa desa sebanyak desa. dinas komunikasi dan informatika telah melaksanakan kegiatan antara lain: penyediaan layanan informasi melalui tik agar tersedia perangkat jaringan yang online skpd: pengelolaan dan pengembangan website pemkab kendal: dan pengembangan desa kelurahan online sedangkan pengolahan dan cetak daftar gaji pns dilaksanakan oleh bkd. sekretariat dprd pada tahun telah mengesahkan perda inisiatif dprd, penyampaian aspirasi masyarakat, pelaksanaan kunjungan kerja dprd, dan publikasi melalui media massa. capaian dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah pada tahun adalah terlaksananya program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. capaian bidang pengelolaan aset daerah pada tahun meliputi: tersusunnya eks buku standar satuan harga: penyusunan buku neraca aset daerah: peningkatan keamanan asset daerah berupa pengadaan papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan gedung. inspektorat kabupaten kendal pada tahun telah melaksanakan program terkait dengan pengawasan yaitu: pemeriksaan reguler sebanyak entitas dan menangani pengaduan masyarakat berupa pemeriksaaprogram optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan ' ' .o00 lil kegiatan: yoo promosi hasil perikanan pengembangan lokasi promosi hasil paten, propinsi, pi tercapainya perikanan dan sosialisasi gemar tercapainya promosi ikan promosi pemasaran sosialisasi hasil perikanan gemar ikan lokasi pengembangan pemasaran hasil terlaksananya kegiatan| kota kendal,| sarana dani tercapainya perikanan pengembangan pemasaran hasil kaliwungu prasarana kegiatan perikanan selatan, wonosari (pemasaran pengembangan hasil dan pemasaran perikanan hasil perikanan jenis, kelompok pengembangan pengolahan hasil terlaksananya kegiatan| kota kendal,| sarana dani terlaksananya perikanan pengembangan pengolahan hasil wonosari, prasarana kegiatan perikanan patron, sepiring |pengolahan pengembangan hasil pengolahan perikanan hasil perikanan jenis, ragam produk olahan hasil perikanan jenis, kelompok pengembangan usaha minal kelompok pengolah dan pemasar kab. kendal terlaksananya pedesaan pengolahan danyang meningkat kompetensinya kelompok kegiatan pemasaran dalam rangka pengembangan pengembangan pedesaan usaha mina pedesaan pengembangan dan peningkatan| terlaksananya kegiatan pembinaan| kab. kendal pelatihan tercapainya produk bernilai tambah hasilkan pengembangan pengolahan hasil olahan kegiatan perikanan dbhcht) perikanan bandeng pembinaan dan orang, pengembangan bantuan pengolahan sarana hasil perikanan pengolahan pakedan pengembangan| tercapainya pengembangan usaha kab. kendal kegiatan tercapainya olahan hasil perikanan dbhcht) pengolahan hasil perikanan pelatihan pengembangan olahan lele usaha orang, pengolahan bantuan hasil perikanan sarana pengolahan paket pelatihan sanitasi dan higiene bagi terlaksananya kegiatan pelatihan kab. kendal pelatihan terlaksananya pemasar ikan kab. kendallsanitasi dan higiene bagi pemasar ikan sanitasi kegiatan dbhcht) kab. kendal buat pelatihan bakul2 pem sanitasi dan asar higiene bagi orang, pemasar ikan bantuan kab. kendal sarana pemasaran paket pengembangan sarana dani terwujudnya pengembangan sarana kab. kendal terwujudnya terwujudnya prasarana pengolahan dan|prasarana pengolahan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan pemasaran hasil perikanan pengemban sarana gan sarana prasarana prasarana pengolahan pengolahan dan pemasaran dan hasil perikanan pemasaran hasil perikanan peningkatan pelayanan mutu terlaksananya peningkatan| kab. kendal terlaksana terlaksananya usaha perikanan pelayanan mutu usaha perikanan nya peningkatan peningkatan pelayanan mutu pelayanan usaha mutu usaha perikanan perikanan aw. program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar lip kegiatan: yoo yoo yoh pembangunan rehabilitasi sarana| jumlah kawasan perikanan budidaya| kab. kendal bantuan tercapainya dan prasarana fisik pengembangan|yang memiliki sarira yang memadai jalan kegiatan kawasan budidaya air payau dak produksi pengembangan dan pendamping) sepanjang kawasan budidaya air lokasi payauunjang| terlaksananya kegiatan penunjang| kab. kendal terlaksana terlaksananya pembangunan rehabilitasi saranalpembangunan sarira fisik nya kegiatan dan prasarana fisik pengembangan|pengembangan kawasan budidaya air kegiatan penunjang kawasan budidaya air payau payau penunjang pembangunan pembangun sarira fisik sarira pengembangan fisik kawasan pengemban budidaya air gan payau kawasan budidaya air payau a.a season (2omoonooo (sarsoooano| warrrsson| maraton0pilihan koo ooh tuo perdagangan tuo too dinas perindustrian dan perdagangan ken (vusanpiiman perdagangan ) framasoaooo| jassnnoooooofaaamassaoo| osnemooo jos (eroramtayanan amin peraturan eeamoonj jimaoman| nosmoow o1| penyediaan jasa surat menyurat peningkatan pelayanan dinas melalui diperindah tahun tahun surat menyurat penyediaan jasa komunikasi, peningkatan pelayanan kebersihan, diperindah tahun tahun sumberdaya air dan listrik penerangan, dan komunikasi penyediaan jasa peralatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai diperindah tahun tahun perlengkapan kantor sem penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat alat tulis kantor diperindah tahun penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan diperindah tahun tahun penggandaan penggandaan penyediaan makanan dan minuman tersedianya kesejahteraan pegawai diperindah tahun rapat rapat koordinasi dan tercapainya konsultasi dan diperindah tahun tahun konsultasi keluar daerah koordinasi bnn program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kena ken pengadaan aset peralatan dan mesin bertambahnya aset kantor sbg diperindah tahun tahun penunjang kegiatan kantor pemeliharaan rutin berkala peralatan memelihara keawetan peralatan diperindah kegiatan kegiatan dan mesin kantor pemeliharaan rutin berkala gedung memelihara keawetan gedung kantor diperindah kegiatan kegiatan dan bangunan pengadaan pakaian dinas beserta tercukupinya pakaian seragam dinas diperindah kegiatan kegiatan perlengkapannya beserta perlengkapannya stel) bnu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur opo kena men ken mean peningkatan dan pengembangan peningkatan pengetahuan dan diperindah bulan bulan sumber daya manusia wawasan pns lol peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuang n o1| penyusunan laporan capaian kinerja terlaksananya penyusunan laporan diperindah bulan bulan dan ikhtisar realisasi kinerja capaian kinerja dan ikhtisar realisasi lemari odd penyusunan laporan keuangan terwujudnya pelaporan capaian diperindah bulan bulan semester kinerja dan keuangan lol program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintahan peningkatan kinerja dan pelayanan tercukupinya honor ppk, pengguna diperindah bulan bulan aparatur anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerima, ppt, pengurus barang dan penyimpan sarana penunjang peningkatan kinerja dan terlaksananya evaluasi kinerja diperindah bulan bulan pelayanan administrasi perkantoran utd pasar daerah penunjang pelaksanaan pekerjaan tercukupinya honor upah bulanan diperindah bulan bulan perkantoran orang peningkatan kinerja pengelolaan terlaksananya evaluasi diperindah bulan kegiatan keuangan daerah pengadministrasian keuangan penunjang penarikan retribusi terlaksananya evaluasi kinerja pasar daerah terlaksana tahun daerah utd pasar daerah nya evaluasi kinerja utd pasar daerah penunjang operasional kegiatan tercukupinya honor upah bulanan diperindah bulan bulan pemerintahan orang h5| program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan kendal df00. d00. fasilitasi penyelesaian permasalahan: jumlah kegiatan penyelesaian kendal bulan bulan permasalahan pengaduan konsumen permasalahan permasalahan pengaduan konsumen peningkatan pengawasan peredaran prosentase pengawasan peredaran kendal kegiatan kegiatan barang dan jasa barang dan jasa merasionalisasi dan pengembangan jumlah wajib tera ulang kendal kec) kec. kegiatan upt kemetrologian daerah ii7| program peningkatan dan pengembangan ekspor doo.0o0o.tool so0. .o00 pembangunan promosi perdagangan jumlah kegiatan pameran dagang bangkok kegiatan kegiatan internasional internasional hal program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negasar dan distribusi jumlah monitoring dan evaluasi kendal kali kali barang produk distribusi kepokmas dan temu usaha pemeliharaan pasar daerah terlaksananya pemeliharaan pasar daerah terlaksana prioritas tahun pasar daerah pasar sukorejo, nya pasar weberi pasar weberi ii, pasar program kangkung, pasar kendal, pasar pemelihara sepiring, pasar pegangan, pasar pasar kaliwungu, pasar ladang, pasar daerah margin aan danar nisa imhanann pembinaan pedagang pasar terbitnya pedagang pasar pasar daerah terlaksana tahun tradisional menuju pasar yang sehat, nya bersih dan tertib. program pembinaan pedagang pasar intensifikasi pendapatan pasar terlaksananya pendataan potensi pasar daerah terlaksana tahun daerah pasar dan terlaksananya penagihan nya angsuran intensifikasi pendapatan pasar pelatihan manajemen pemasaran meningkatnya kemampuan ukm kendal kegiatan kegiatan dan fasilitasi lemari etalase bagi orang) ukm batik kendal lingkungan iht pembangunan promosi perdagangan peningkatan penguasaan pasar dan jawa dan luar kegiatan kegiatan regional dan nasional nilai transaksi jawa pelaksanaan kebersihan pasar tercapainya pasar tradisional yang pasar terlaksana tahun tradisional bersih dan sehat nya program pasar tradisional yang bersih dan sehat ih9| program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan o7| pembinaan bagi pedagang kecil meningkatnya kemampuan usaha kendal kegiatan kegiatan lingkungan sosial industri hasil pedagang kaki lima orang) tembakau fasilitasi within lemari kachfasilitasi peralatan usahndustri hasil fasilitasi peralatan usaha jasa meningkatnya kemampuan usaha kendal kegiatan kegiatan tambal ban lingkungan sosial iht pedagang kaki lima orang) fasilitasi gerobak minuman dan meningkatnya kemampuan usaha kec. weberi kegiatan kegiatan gerobak makanan bagi pedagang pedagang kaki lima orang) kaki lima lingkungan sosial iht fasilitasi tenda bagi pedagang kaki meningkatnya kemampuan usaha kendal kegiatan kegiatan lima dan asongan lingkungan pedagang kaki lima orang) sosial iht hel program pengembangan industri kecil dan menengah yaamms.00o0o.tool pembinaan peningkatan kemampuan jumlah industri kecil batu bata yang kendal kegiatan produksi pada industri kecil batu bata meningkatkan kemampuan orang) dan fasilitasi peralatan produksi produksinya dan yang memfasilitasi peralatan produksi pelatihan animasi dan design untuk meningkatnya jumlah industri kreatif kendal kegiatan pengembangan industri kreatif orang) pembinaan peningkatan higienis meningkatnya jumlah industri kecil kendal kegiatan proses produksi dan fasilitasi part makanan dan minuman yang orang) bagi industri kecil makanan dan menerapkan higienis proses minuman produksi dan yang memfasilitasi part pelatihan produksi tas untuk meningkatnya jumlah industri kreatif kendal kegiatan pengembangan industri kreatif orang) pelatihan pembuatan aneka roti dan peningkatan jumlah industri kecil kangkung kegiatan fasilitasi peralatan produksi makanan (roti) dan terfasilitasinya orang) peralatan produksi pemanfaatan limbah kelapa untuk peningkatan jumlah industri kreatif kendal kegiatan pengembangan industri kreatif orang) pelatihan pengolahan makanan dan peningkatan jumlah industri kecil kendal kegiatan minuman berbasis biji bijian pengolahan makanan dan orang) terfasilitasinya peralatan produksi pelatihan pembuatan kerajinan dan pelatihan pembuatan kerajinan dan kendal kegiatan souvenir dan fasilitasi peralatan souvenir dan fasilitasi peralatan orang) dalam rangka pengembangan industri |dalam rangka pengembangan industri kreatif kreatif pelatihan menjahit dan pengadaan meningkatkan ketrampilan dan paten kegiatan alat jahit peningkatan produksi dan mutu orang) lai program peningkatan kemampuan teknologierapan teknologi drying bagi persentase industri yang telah kendal kegiatan industri kerupuk menggunakan teknologi dalam proses produksi perluasan penerapan sni untuk persentase ikm yang menerapkan kendal kegiatan mendorong daya saing industri sni wajib manufaktur pembinaan standarisasi mutu produk jumlah kegiatan pembinaan kendal kegiatan ikm makanan standarisasi mutu produk ikm mal kanan pengawasan pemanfaatan teknologi jumlah kegiatan pengawasan kendal kegiatan dan penerapan standarisasi pemanfaatan teknologi dan nanaranan etandaricaci pelatihan perbengkelan dan meningkatkan ketrampilan dan kangkung 1keg pengadaan peralatan perbengkelan |menumbuhkan wira usaha baru unit raja fasilitasi peralatan industri kecil meningkatkan kapasitas produksi dan ena nan mutu pelatihan pola design batik meningkatkan ketrampilan didalam kendal 1keg kreatifitas dan design batik corak orang hati lh9l program pengembangan sentra sentra industri potensial .000l fasilitasi peningkatan aneka produksi meningkatnya industri kecil jambu biji kendal kegiatan olahan jambu biji getas merah getas merah yang memfasilitasi penyediaan sarana informasi yang jumlah kegiatan penyediaan sarana kendal kegiatan dapat diakses masyarakat informasi yang dapat diakses masyarakat penguatan pembentukan persentase pengkajian kendal kegiatan kelembagaan klaster ikm melalui pengembangan ovo kabupaten 19lo7| fasilitasi dan pendampingan jumlah kegiatan fasilitasi dan kel. jeruk 5kegiatan penguatan kelembagaan sentra pendampingan penguatan kec. kendal, sentra industri potensial kelembagaan sentra industri kel. langenharjo industri potensial kec. kendal, potensial ds. penanggalan kec. pegangan, ds. truk kec. kangkung, ds. meleleh pembinaan terpadu pengembangan jumlah kegiatan pendampingan kel. langenharjo paket industri kreatif sentra industri terpadu pengembangan industri kec. kendal kegiatan gerabah gerabah sentra industri gerabah pembinaan terpadu pengembangan jumlah kegiatan pendampingan kec. sukorejo paket sentra industri minyak atsiri terpadu pengembangan sentra kegiatan industri minyak atsiri pembinaan terpadu pengolahan jumlah kegiatan pendampingan kec. sukorejo. paket jambu getas merah terpadu pengembangan pengolahan paten, kegiatan jambu getas merah pagaruyung, vr l2ol program pengendalian dan pencegahan pencemaran industri fasilitasi penerapan teknologi jumlah kegiatan penerapan teknologi ds. tanjungsari kegiatan ramah lingkungan ramah lingkungan sentra industri dan ds. orang) pengolahan ikan kabupaten tamansari kec. kendal wonosari peningkatan pengawasan kegiatan |jumlah pengawasan dan pembinaan kendal kali industri langsung perusahaan industri. bin kali) jumlah bab penutup rencana kerja pembangunan daerah kabupaten kendal tahun anggaran merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran) dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun untuk disepakati bersama antara pemerintah daerah dan dprd kabupaten kendal sebagai pedoman dalam menyusun rapid tahun anggaran rkd kabupaten kendal tahun anggaran sebagai dasar bagi skpd dalam menyusun rencana kerja skpd tahun sehingga perlu ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan:kd tahun anggaranya. satuan kerja perangkat daerah dan seluruh stakeholderdalam rkd tahun anggarakd tahun anggaran inirkd tahun anggaran disusun berdasarkan prioritas provinsi dan nasional. bab vi kasus khusus sebanyak kali dan pemeriksaan klarifikasi sebanyak kali. badan kepegawaian daerah pada tahun telah melaksanakan program yang terkait dengan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian. ketahanan pangan proporsi terluas penggunaan tanah kabupaten kendal adalah untuk tanah sawah. dari luas wilayah kabupaten kendal sebesar km?, penggunaan tanah untuk sawah pada tahun sebesar km? atau sebesar dari seluruh luas tanah yang ada. total penggunaan tanah kabupaten kendal untuk kegiatan pertanian pada tahun mencapai km? atau sebesar dari seluruh luas tanah yang ada. penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, mencakup tanah sawah, tanah tegalan, tambak dan kolam, perkebunan, serta hutan. tingginya proporsi penggunaan tanah untuk pertanian menunjukkan bahwa kabupaten kendal merupakan wilayah yang memiliki karakteristik agraris. tanah sawah kabupaten kendal terdiri atas sawah teknis, setengah teknis, non teknis, dan tadah hujan. tabel berikut ditunjukkan perkembangan luas tanah kabupaten kendal pada tahun yang dibedakan berdasarkan jenis pengakuannya. tabel luas tanah sawah kabupaten kendal berdasarkan jenis pengairan tahun sawah hektar) tahun setengah non tadah sumber: kabupaten kendal dalam angka sumber: dinas pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan kabupaten kendal, tabel menunjukkan bahwa sebagian besar tanah sawah kabupaten kendal sudah memiliki pengairan teknis. selama tahun bab iikendal, cap ttd. widya candi susanti bab vi tanah sawah berpengairan teknis kabupaten kendal mencapai dari seluruh luas sawah yang ada. kondisi jaringan pengairan yang memadai sangat menunjang tercapainya produktivitas komoditas pertanian yang optimal. hal yang menjadi keprihatinan dalam pembangunan sektor pertanian adalah masih maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk pemanfaatan non pertanian. fenomena alih fungsi lahan pertanian untuk pemanfaatan non pertanian terjadi seluruh daerah indonesia, termasuk kabupaten kendal. selama tahun telah terjadi alih fungsi tanah sawah sebesar hektar. alih fungsi tanah sawah sebesar itu sebagian besar berasal dari alih fungsi tanah sawah berpengairan teknis sebesar hektar. selama tahun terjadi peningkatan tanah sawah pada tanah sawah berpengairan teknis, setengah teknis, sementara itu, juga terjadi pengurangan luas tanah sawah non teknis maupun tadah hujan. komoditas utama tanaman pangan yang diusahakan kabupaten kendal tahun terdiri atas komoditas, yaitu padi sawah, padi gogo, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. produksi pangan terbesar bersumber tanaman pangan kabupaten kendal masih disumbang oleh padi sawah yang pada tahun produksinya mencapai ton. produksi pangan terbesar berikutnya adalah jagung dan ketela pohon. produksi jagung pada tahun sebesar ton, sedangkan produksi ketela pohon pada tahun sebesar ton. selama tahun produksi padi sawah, padi gogo, jagung, dan kacang hijau menunjukkan peningkatan. peningkatan produksi padi sawah, padi gogo, dan kacang hijau disebabkan oleh peningkatan luas panen dan produktivitas, sedangkan peningkatan produksi jagung disebabkan oleh peningkatan produktivitas meskipun luas panennya mengalami penurunan. sementara itu, selama tahun produksi ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, dan kedelai menunjukkan penurunan. penurunan produksi kacang tanah dan kedelai diakibatkan oleh penurunan luas panen dan penurunan produktivitas, sedangkan penurunan produksi ketela pohon dan ketela rambat diakibatkan oleh penurunan luas panen. bab ii perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas tanaman pangan kabupaten kendal selama tahun ditunjukkan secara berturut turut pada tabel tabel dan tabel tabel produksi tanaman pangan kabupaten kendal tahun jenis tanaman bor dota ote padi gogo jagung ketela pohon ketela rambat kacang tanah kacang hijau sumber: dinas pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan kabupaten kendal, tabel luas panen tanaman pangan kabupaten kendal tahun jenis tanaman pangan luas panen ha) padi sawah padi gogo jagung ketela pohon ketela rambat ?e kacang tanah e kedelai kacang hija ' e sorghum anthem sumber: dinas pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan kabupaten kendal, tabel produktivitas tanaman pangan kabupaten kendal tahun jenis tanaman ola mbo12 padi sawah padi gogo jagung ' ?e ketela pohon ketela rambat kacang tanah kacang hijau sorghum anthem sumber: dinas pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan kabupaten kendal, bab iitahanan pangan kabupaten kendal tidak hanya ditunjang oleh produksi pangan yang bersumber dari tanaman pangan, tetapi juga produksi pangan yang bersumber dari komoditas peternakan. produksi peternakan kabupaten kendal masih didominasi oleh produksi daging ayam ras dan telur ayam ras. keadaan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi pada dua komoditas tersebut. produksi daging kambing tercatat semakin meningkat sedangkan produksi daging sapi masih stagnan. dari data produksi peternakan tahun tersebut, terlihat secara keseluruhan kecuali produksi daging ayam mengalami penurunan produktivitas, maka masih diperlukan upaya dalam peningkatan produksi daging dan permodalan bagi peternak. pada tabel disajikan secara lengkap produksi peternakan kabupaten kendal pada tahun tabel produksi peternakan kabupaten kendal tahun jenis produksi moto oil daging sapi daging kambing daging domba daging ayam kampung dagingayamras dagingitik sususapi telur ayam kampung telurayamras telur burung puyuh sumber: dinas pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan kabupaten kendal, tabel harga komoditas pangan utama kabupaten kendal tahun komoditas pangan 01o p20ia rp beras ir gulapasir minyak goreng telur dagingnya daging sapi jarang sumber: badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten kendal, bab ii pemberdayaan masyarakat dan desa capaian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun antara lain: sosialisasi dan pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan desa kelurahan, terlaksananya pelatihan ketrampilan pengelolaan pada kecamatan desa badan usaha milik desa, lumbung desa desa tamangede gemuk, tanjungmojo kangkung, tampingwinarno, sukorejo, (satu) ued sp desa jambiarum, kecamatan patron: up2k dilakukan desa:fasilitasi permodalan bagi umkm pedesaan dalam rangka penguatan kelembagaan posyantek dan tersedianya alat teknologi untuk masyarakat, fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan berupa bantuan kepada pasar desa jatiwangi, kecamatan ngampel: perbaikan perumahan dan fasilitas lingkungan permukiman desa, pavingisasi desa, perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak unit, serta bantuan gabah lumbung desa untuk pengentasan kemiskinan desa. kegiatan ammad dilakukan setiap tahun sebanyak kali yaitu sengkuyung dan sengkuyung pengiriman peserta gelar teknologi tepat guna batam, kepulauan riau. sosialisasi bank sampah se kabupaten. pembinaan administrasi ppm perdesaan desa. statistik produk produk statistik yang dihasilkan pada tahun meliputi buku kendal dalam angka, buku kecamatan dalam angka, dan buku pdrb kabupaten kendal. kearsipan melalui kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pemerintah kabupaten kendal melakukan pembinaan dan pemberian bantuan sarana prasarana kearsipan bagi pemerintah desa. diharapkan melalui kegiatan tersebut pemerintah desa akan lebih tertib dalam melakukan pengadministrasian kearsipan sehingga akan menunjang jalannya kegiatan pemerintahan desa. kemudian kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah berupa penyusutan dan pengelolaan arsip milik (tiga) skpd yaitu arsip milik eks kantor ketahanan pangan, kantor lingkungan hidup dan dinas peternakan kelautan dan perikanan. hasilnya berupa arsip bab ii sejumlah box yang sudah tertata sesuai dengan aturan kearsipan yang berlaku. pada tahun dilakukan pemeliharaan arsip yang tersimpan depo arsip sejumlah box melalui pemeliharaan rutin berkala arsip daerah. sedangkan melalui kegiatan sosialisasi penyuluhan kearsipan lingkungan instansi pemerintah swasta berupa bimbingan teknis untuk (tiga puluh) petugas pengelola kearsipan skpd. selain itu ada bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari apbd provinsi jawa tengah tahun anggaran untuk pembelian sarana prasarana alat kearsipan sejumlah desa, masing masing desa mendapat dana rp. , . kantor perpustakaan dan arsip daerah bersama bagian tata pemerintahan sekretariat daerah tergabung dalam tim pembina administrasi desa, memberikan pembinaan kearsipan desa desa se kabupaten kendal. perpustakaan koleksi buku perpustakaan selama tahun mengalami penambahan koleksi sejumlah eksemplar yang berasal dari dana apbd kabupaten kendal, selain itu bantuan blockgrand dari perpustakaan nasional republik indonesia berupa seperangkat komputer dan software manajemen perpustakaan. selain itu juga mendapatkan eksemplar untuk mobil perpustakaan keliling. untuk perpustakaan desa, perpustakaan bina pustaka desa karangsari kecamatan weberi, perpustakaan susan desa protomulyo kecamatan kaliwungu selatan, perpustakaan petra karya desa karangmanggis kecamatan boja, memperoleh bantuan berupa buku koleksi perpustakaan masing masing sejumlah eksemplar dan unit rak buku dari apbn, sedangkan perpustakaan rumah baca desa tamansari kecamatan wonosari dan perpustakaan rindu baca desa wonosari kecamatan patungan mendapatkan bantuan buku dan unit rak buku dari apbd provinsi jawa tengah. perpustakaan keliling selama tahun melayani (tigapuluh dua) lokasi wilayah kabupaten kendal terdiri dari sd, smp, perpustakaan desa, lembaga pemasyarakatan, panti reda, tk paud dan perpustakaan pondok pesantren. bab jumlah anggota perpustakaan pada tahun sejumlah orang terdiri dari orang anggota laki laki dan orang anggota perempuan. sedangkan pengunjung selama sejumlah orang terdiri dari orang pengunjung laki laki dan orang pengunjung perempuan. lingkungan kantor perpustakaan dan arsip daerah terdapat fasilitas hotspot bagi masyarakat umum yang ingin mengakses internet menggunakan laptop atau perangkat lain yang dimiliki. fokus layanan urusan pilihan pertanian tanaman perkebunan yang diusahakan kabupaten kendal sangat beragam. produksi perkebunan paling besar pada tahun adalah tembakau rakyat, yang merupakan salah satu komoditas perkebunan utama yang diusahakan petani kabupaten kendal. produksi tembakau rakyat pada tahun sebesar ton. produksi tebu rakyat tahun sebesar ton, sementara produksi kelapa sebesar ton. produksi tanaman perkebunan kabupaten kendal pada tahun hanya dua komoditas yang mengalami penurunan produktivitasnya yakni teh dan jambu mete, selebihnya ada peningkatan, sebagaimana tersaji pada tabel tembakau merupakan tanaman perkebunan yang ditanam pada areal terluas kabupaten kendal selama tahun tahun luas areal tembakau sebesar hektar. tanaman perkebunan lain yang memiliki areal penanaman yang luas kabupaten kendal adalah kopi, kelapa, kakao, kapuk, dan cengkeh, beberapa komoditas mengalami peningkatan luas areal tanamannya yakni: tembakau, kopi, jahe, tebu, karet dan kakao, sedangkan yang mengalami penurunan area adalah pada komoditas kapulaga dan vanili. luas area perkebunan kabupaten kendal pada tahun disajikan secara lengkap pada tabel tabel produksi tanaman perkebunan kabupaten kendal tahun bab ii tanaman dea mantan kana rakyat kapuk kelapa kopi token panti 1l1| teburakyat karet ' e ' teh ' o) | jambumete kayu manis lada ' ) | 47a| kapulaga kemiri aren kemukus l17.| jahe o00o| ooo| o0o| kakao alam ,00oterangan: produksi dalam satuan tonase tebu, bukan gula kristal. tabel luas areal tanaman perkebunan kabupaten kendal tahun tembakau rakyat kapuk ? | kelapa kopi cengkeh panti ' teburakyat karet teh ' )' jambemete kayumanis lada kapulaga kemiri ' ' e aren ' kemukus jahe ' e| ' o,00o| kakao alam ' ' 'ebab ii sebagaimana halnya tanaman perkebunan, tanaman buah buahan yang dibudidayakan kabupaten kendal sangat beragam. tanaman buah buahan yang memiliki produksi terbesar kabupaten kendal selama tahun adalah pisang. pada tahun produksi pisang kabupaten kendal mencapai kuintal. tanaman buah buahan lain yang memiliki produksi cukup tinggi kabupaten kendal adalah mangga, jambu biji, durian, rambutan, dan nangkadari tabel diketahui hanya beberapa jenis buah yang produksinya menurun yakni: jeruk siam, jeruk bali, jambu air, sawo, pepaya, nanas, nangka dan sukun, selebihnya menunjukkan gejala meningkat dari tahun produksi buah buahan kabupaten kendal pada tahun secara lengkap disajikan pada tabel tabel produksi buah buahan kabupaten kendal tahun tanaman buah produksi kuintal) alpukat mangga rambutan | duku langsat 6l1l| jeruksiam ' e| jeruk besar bali durian jambuan ' e jambubiji ' ')e| sawo pepaya ' 'e nanas ' ' oe 60o0o| pisang ' siasat belimbing nangka sukunsamping tanaman perkebunan dan buah buahan, kabupaten kendal juga dibudidayakan berbagai tanaman sayur sayuran. tanaman sayur sayuran yang memiliki produksi terbesar kabupaten kendal selama tahun adalah bawang merah. pada tahun produksi bawang merah kabupaten kendal mencapai kuintal. bab ii tanaman sayur sayuran lain yang memiliki produksi cukup tinggi kabupaten kendal adalah cabai, kubis, kacang kacangan, petai sawi, dan bawang daunproduksi sayur sayuran kabupaten kendal pada tahun secara umum mengalami peningkatan produktivitasnya, hanya beberapa sayuran yang produktivitasnya menurun adalah: kacang kacangan, terong dan ketimun, secara lengkap disajikan pada tabel tabel produksi sayur sayuran kabupaten kendal tahun tanaman sayur produksi kuintal) bawangmerah bawangputih kubis petai sawi bawangdaun ' e wortel kacang!kacangan cabai ' ' buncis e ' tomat ' ' terong ' '' ketimun .5s6| labusiam soo| sumber: dinas pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan kabupaten kendal, pada sektor peternakan, hewan ternak yang diusahakan kabupaten kendal juga cukup beragam. populasi ternak paling banyak kabupaten kendal selama tahun adalah berjenis unggas yaitu ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan ayam kampung. pada tahun populasi ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan ayam kampung berturut turut sebanyak ekor, ekor, dan ekor. populasi ternak kecil kabupaten kendal cukup besar, yaitu berjenis domba dan kambing. pada tahun populasi domba sebanyak ekor, sedangkan populasi kambing sebanyak ekor. populasi ternak besar kabupaten kendal tidak sebanyak populasi unggas maupun populasi ternak kecil. sapi potong merupakan jenis ternak besar yang populasinya paling besar kabupaten kendal dibanding ternak besar lainnya. pada tahun populasi sapi potong kabupaten kendal sebanyak ekor. dari data yang ada mulai bab ii tahun seluruh populasi ternak mengalami peningkatan jumlah. tabel populasi ternak kabupaten kendal tahun jenis populasi ekor) sapipotong sapiperah kerbau kambing domba babi kuda kelinci ayam kampung ayam ras petelur ayam ras pedaging burung puyuh itik ento angsa o0hutanan hutan kabupaten kendal terdiri atas hutan rakyat dan hutan negara. hutan rakyat kabupaten kendal lebih luas dibandingkan dengan hutan negara. pada tahun luas hutan rakyat kabupaten kendal sebesar hektar. hutan rakyat berupa hutan yang ditanami tanaman sengon, jati, maupun campuran. sementara itu, pada tahun yang sama luas hutan negara sebesar hektar, yang terdiri atas hutan produksi seluas hektar, hutan produksi terbatas seluas hektar, dan hutan lindung seluas hektar. luas hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan lindung konstan selama tahun sementara hutan rakyat sejak tahun sudah mulai hilang keberadaanya. kabupaten kendal jumlah kelompok tani hutan rakyat sebanyak kelompok dan jumlah lembaga masyarakat desa hutan lmdh) sebanyak lmdh. pada tabel ditunjukkan data perkembangan bab ii luas lahan hutan dan kelompok tani hutan rakyat serta lmdh kabupaten kendal pada tahun tabel luas lahan hutan ha) kabupaten kendal tahun dikata "ol titan produksi hutan produksi terbatas tawan lindung 2970s6| 2s7oe6| 2s70.e6 hutan rakyat sengon, jati dan campuran)tabel perkembangan kelompok tani dan lembaga masyarakat desa hutan tahun indikator jumlah kelompok tani hutan rakyat jumlah lembaga masyarakat desa hutan lmdh) hasil hutan non hph kabupaten kendal terdiri atas kayu bulat, kayu gergajian, kayu olahan, dan hasil hutan ikutan (terpenting dan daun kayu putih). data hasil hutan non hph kabupaten kendal tahun menunjukkan ada peningkatan hasil kayu bulat dan kayu olahan, sementara hasil hutan ikutan sejak tahun tidak lagi menghasikan, lebih detail ditampilkan pada tabel tabel hasil hasil hutan non hph kabupaten kendal tahun kayu bulat kayu gergajian kayu olahan hasil hutan ikutan terpenting |m3tm| daun ton kayu putih bab iijumlah industri pengolahan hasil hutan kabupaten kendal mengalami peningkatan dari waktu waktu. pada tahun jumlah industri pengolahan hasil hutan kabupaten kendal sebanyak industri, kemudian pada tahun jumlahnya telah meningkat menjadi industri. energi dan sumberdaya mineral berdasarkan data dari dinas bina marga sumber daya air, energi dan sumber daya mineral tahun banyaknya penyalur bbm kabupaten kendal sebanyak unit stasiun pengisian lpg sebanyak unit, dan agen lpg sebanyak unit. adapun jenis bahan bakar minyak bersubsidi yang terjual kabupaten kendal pada tahun adalah premium dan solar. dimana terjadi peningkatan penjualan komoditas premium dan penurunan penjualan solar. perincian besarnya bbm bersubsidi yang disalurkan kabupaten kendal, adalah sebagai berikut: tabel banyaknya bbm terjual kabupaten kendal kilo liter) no| jentammur premium minyak tanah solar pertamax jumlah sumber: dinas perdagangan dan perindustrian kab. kendal, jenis potensi bahan tambang kabupaten kendal terutama mineral bukan logam dan batuan, pasir, batu, tanah urug dan air bawah tanah abt). berikut dikemukakan hasil identifikasi bahan tambang, antara lain: tabel potensi bahan tambang kabupaten kendal jenis perkiraan besarnya potensi bahan tamban tambang pasir desa wonorejo sepanjang pantai diperkirakan besi kaliwungu) seluas ha. trans desa bening, potensi cadangan diperkirakan condong, juta m3. kaliputih potensi cadangan diperkirakan singorojo) sebesar juta cadangan lain sebanyak juta bab iiskpd (rka skpd)sistematika penyusunan rkd sistematika rkd terdiri atas bab pendahuluan. bab daerah. bab penutup. rkd merupakan penjabaran dari rpm dan jenis perkiraan besarnya potensi bahan tambang tambang antar gam sma plesteran dan semen. batu desa sidodadi jumlah cadangan desa sidodadi kapur dan goa lawa diperkirakan sebesar juta dan gamping paten) goa lawa m3. gunung jumlah potensi cadangan lutung dan gunung lutung dan meteran meteran sebesar juta m3. singorojo) batu tersebar tersebar sungai ogung, endapan sungai ogung, bintang, belukar paten) dengan bintang, belukar cadangan sebesar m3. paten), sepanjang sungai terong, kali sepanjang author, pagaruyung), bodi atas sungai terong, singorojo), sungai ingin, bongso kali author, dan jurang limbangan) pagaruyung), diperkirakan sebesar m3. bodi atas singorojo), sungai ingin, bongso dan jurang limbangan) sungai damar jumlah potensi cadangan tambang weberi), bodi diperkirakan sebesar ribu m3. gemuk) dan sungai wahidin kaliwungu) batu dikawasan dikawasan perbukitan pagaruyung, andesit perbukitan kawasan gunung kugel, gunung pagaruyung, bening limbangan), diperkirakan kawasan gunung sebesar juta m3. potensi kugel, gunung tambang sungai penari desa bening banjarrejo sebesar m3. limbangan), sungai penari tanah tersebar potensi bahan tambang diperkirakan liat kecamatan sebesar juta m3. gemuk, sepiring, weberi dam boja sumber: dinas binaraga, sda, energi dan sdm kab kendal, pariwisata sampai dengan tahun objek wisata yang telah dikelola oleh pemerintah kabupaten kendal sebanyak buah, yaitu sendang kucing, curugsewu, dan kolam renang boja. jumlah pengunjung pada ketiga objek wisata tersebut pada tahun sebanyak orang dengan bab ii jumlah pemasukan sebesar rp. jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan objek wisata pada tahun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan objek wisata pada tahun perkembangan jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan dari tiga objek wisata kabupaten kendal pada tahun disajikan pada tabel tabel jumlah pengunjung dan pendapatan objek wisata kabupaten kendal tahun mo| camat anto |a. sendang kucing loo pengunjunglorang) pendapatan dari pengunjung (rupiah) curugewu pengunjung (orang) pendapatan dari pengunjung (rupiah) |c. kolam renang boja pengunjunglorang) pendapatan dari pengunjung (rupiah) total jumlah pengunjung total pendapatan dari pengunjung dan kendaraan sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kendal, kelautan dan perikanan kabupaten kendal dengan panjang pantai memiliki potensi perikanan tangkap laut, perikanan air payau (tambak), perikanan air tawar (kolam), dan perikanan tangkap perairan umum. produksi dan nilai produksi perikanan tangkap laut kabupaten kendal terus mengalami peningkatan selama tahun pada tahun produksi perikanan tangkap laut sejumlah dengan nilai rp. kemudian pada tahun produksi perikanan tangkap laut telah meningkat menjadi dengan nilai pertumbuhan produksi perikanan tangkap laut kabupaten kendal selama tahun sebesar per tahun, sedangkan pertumbuhan nilai produksinya selama tahun sebesar per tahun, dari data tersebut menunjukkan bahwa produksi dan nilai produksi perikanan tangkap dari tahun mengalami peni kata. pada tabel disajikan perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap laut kabupaten kendal pada tahun bab ii tabel produksi dan nilai produksi perikanan tangkap laut) kabupaten kendal tahun urai jumlah produksi perikanan tangkap laut (kg nilai produksi perikanan tangkap (ribu rupiah) sumber: dinas kelautan dan perikanan kabupaten kendal, produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air payau (tambak) kabupaten kendal dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat, meskipun pada tahun sempat terjadi penurunan produksi dan nilai produksi. selama kurun waktu tahun produksi perikanan budidaya air payau (tambak) mengalami peningkatan sebesar per tahun, sedangkan nilai produksinya mengalami peningkatan sebesar per tahun. produksi perikanan budidaya air payau berupa bandeng, udang, dan rumah dengan bandeng sebagai komoditas utamanya. jumlah produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air payau (tambak) serta luas tambak kabupaten kendal pada tahun ditunjukkan pada tabel tabel produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air payau tambak) kabupaten kendal tahun jumlah produksi perikanan tambak (ton) nilai produksi perikanan tambak (juta rupiah) luas tambak (ha) sumber: dinas kelautan dan perikanan kabupaten kendal, produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) kabupaten kendal dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dengan rata rata pertumbuhan sebesar per tahun. demikian pula, nilai produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) selama kurun waktu tahun menunjukkan peningkatan dengan rata rata pertumbuhan sebesar per tahun. luas kolam bab ii juga menunjukkan trend yang meningkat selama tahun dengan rata rata pertumbuhan sebesar per tahun. pada tabel disajikan perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) beserta luas kolam selama tahun tabel produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air tawar kolam) kabupaten kendal tahun jumlah produksi perikanan kolam (kg) nilai produksi perikanan kolam juta rupiah) luas kolam (m2) sumber: dinas kelautan dan perikanan kabupaten kendal, perdagangan jumlah unit usaha perdagangan kabupaten kendal pada tahun menunjukkan peningkatan dari unit pada tahun menjadi unit pada tahun jumlah tenaga kerja pada unit usaha perdagangan terus menunjukkan peningkatan. pada tahun jumlah tenaga kerja pada unit usaha perdagangan sebanyak orang. pada tahun jumlah tenaga kerja pada unit usaha perdagangan meningkat menjadi orang. tabel jumlah unit usaha perdagangan dan jumlah tenaga kerja pada usaha perdagangan kabupaten kendal tahun uraian jumlah unit usaha perdagangan (unit) jumlah tenaga kerja (orang) sumber: dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kendal, sarana dan prasarana perdagangan kabupaten kendal cukup beragam, meliputi pasar tradisional, pasar lokal (pasar desa), pasar swalayan, pertokoan warung kios, pasar hewan, dan pasar sepeda. jumlah pasar tradisional kabupaten kendal selama tahun bab ii tetap sebanyak unit. demikian pula jumlah pasar lokal (pasar desa) kabupaten kendal pada tahun tetap sebanyak unit. pada tahun jumlah pasar swalayan, pasar hewan, dan pasar sepeda mengalami penurunan. pada tahun pasar swalayan sebanyak unit, pasar hewan sebanyak unit, dan pasar sepeda sebanyak unit. jumlah pertokoan warung kios kabupaten kendal pada tahun juga mengalami penurunan dibandingkan pada tahun dan jumlah pertokoan warung kios kabupaten kendal pada tahun sebanyak unit pada tahun mengalami peningkatan jumlah lagi. perkembangan sarana dan prasarana perdagangan kabupaten kendal dapat dilihat pada tabel tabel sarana perdagangan kabupaten kendal tahun (dalam unit) pasarlokal (pasar desa) pasar swalayan ' e pertokoan warung kios pasarhewan s3) pasarsepeeda ) ) sumber: dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kendal, industri jumlah perusahaan industri besar kabupaten kendal cenderung stagnan dari tahun sampai dengan yaitu perusahaan industri besar bidang kimia, aneka, dan hasil pertanian stagnan yaitu berturut turut sejumlah unit, unit, dan unit. selama tahun jumlah perusahaan industri besar yang bertambah hanya industri logam, mesin, dan elektronik dari semula unit menjadi unit. sementara itu, jumlah perusahaan industri kecil kabupaten kendal pada tahun cenderung bertambah. diantaranya adalah industri kecil logam, mesin, dan elektronik unit dan industri kecil kimia unit). sedangkan jumlah perusahaan industri kecil aneka dan industri kecil hasil pertanian mengalami peningkatan selama tahun jumlah perusahaan industri kecil aneka dan jumlah perusahaan industri kecil hasil pertanian kabupaten kendal pada tahun sebanyak unit dan unit. bab pada tahun jumlah perusahaan industri besar kabupaten kendal sebanyak unit, sedangkan jumlah perusahaan industri kecil kabupaten kendal sebanyak unit. jumlah total perusahaan kabupaten kendal pada tahun sebanyak unit. perkembangan jumlah perusahaan kabupaten kendal selama tahun disajikan pada tabel tabel jumlah perusahaan dan tenaga kerja menurut kelompok industri kabupaten kendal tahun |o| kelompok jumlah perusahaan unit gong aah tenaga kerja orang) , industri industrilogam mesindanetesernik) |oo|oo0oo0oo |a. bar ' ' |b. keci industrikimia ia. bear e97| |b. kea |industrianeka ia. bear some| s.ose| s.ose .ose |b. kecil ssi s.6s5 industri hasil sama |a. besar 1a.5a3 |b. kecil jumlah das mash dae kla fti kdi bad indi bir bodo kost mandi hias hiasi industri kecil pen sumber: dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kendal,bab ii demikian juga untuk pelatihan transmigrasi lokal tahun tercapai lebih dari y6. hasil evaluasi tahun kelompok kesejahteraan sosial prestasi dan kinerja kelompok kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut ini: pendidikan pembangunan pendidikan kabupaten kendal mengalami peningkatan pada tahun dibandingkan tahun sebelumnya. perkembangan capaian indikator pendidikan mengalami peningkatan mulai dari jenjang pendidikan paud sampai dengan pendidikan menengah. angka partisipasi kasar apk) tk ra tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. tahun apk tk ra sebesar meningkat dibandingkan dengan apk tk ra tahun hanya sebesar yo. kondisi pada tahun menunjukkan bahwa anak usia tahun yang sekolah pada tk ra sebesar sebaliknya terdapat anak usia tahun yang belum atau tidak bersekolah pada jenjang tk ra. peningkatan apk tk ra ini disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan anak. pada jenjang pendidikan dasar dan menengah angka partisipasi murni apm) meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. apm sd mi tahun sebesar meningkat menjadi tahun apm smp m tahun sebesar tahun meningkat menjadi tahun apm sma ma smk tahun sebesar o, tahun meningkat menjadi o. capaian apm kabupaten kendal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan yang berarti. khusus untuk apm sma ma smk masih perlu perhatian karena masih relative rendah (jauh bawah kondisi ini menunjukan masih terdapat anak usia tahun yang belum bersekolah pada jenjang pendidikan sma ma smk. rendahnya apm pada jenjang pendidikan menengah salah satunya disebabkan bab ii oleh adalah ketidakmampuan orang tua. alasan lain terutama pada beberapa desa pesisir dan juga pegunungan anak usia tahun sudah diharapkan sudah bekerja membantu orang tua sehingga tidak perlu melanjutkan sekolah. sementara itu untuk angka putus sekolah sd mi mengalami peningkatan tahun sebesar meningkat menjadi tahun angka putus sekolah smp m tahun sebesar meningkat menjadi tahun angka putus sekolah sma ma smk juga mengalami peningkatan tahun sebesar meningkat menjadi tahun kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menyekolahkan anak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sedikit menurun. meningkatnya angka putus sekolah ini disebabkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi biaya pendidikan sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah. angka kelulusan siswa sd mi pada tahun mencapai meningkat dibandingkan dengan tahun yang hanya mencapai angka melanjutkan am) jenjang pendidikan smp m pada tahun sebesar meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar angka kelulusan slip m sedikit mengalami peningkatan pada tahun sebesar o, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar angka melanjutkan jenjang sma ma smk pada tahun sebesar o. angka kelulusan siswa sma ma smk tahun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. pada tahun angka lulus sma smk ma mencapai sebesar o, sedangkan tahun sebelumnya hanya mencapai pendidikan non formal dan informal juga menjadi perhatian pemerintah. kondisi dilihat dari konsistensi pemerintah untuk menurunkan persentase buta aksara. tahun penduduk usia tahun yang dapat membaca dan menulis mencapai kondisi ini terus dipertahankan selama tahun terakhir. sementara itu dalam hal pendidikan khusus juga menjadi perhatian. tahun persentase penduduk difabel yang menjadi peserta didik sekolah luar biasa sebanyak tahun pada tahun angka kelulusan siswa sekolah luar biasa mencapai mutu pendidik kabupaten kendal mengalami peningkatan. sesuai dengan ketententuan undang undang nomor tahun bab ii tentang guru dan dosen disebutkan bahwa kualifikasi guru adalah lulus atau d4. guru yang memenuhi kualifikasi tersebut dikategorikan layak mengajar. guru layak mengajar pada jenjang pendidikan sd mi sebanyak guru layak mengajar pada jenjang pendidikan smp m sebesar guru sma smk ma yang telah memenuhi kualifikasi sebesar kualifikasi guru pada jenjang pendidikan sd mi termasuk kategori rendah, karena hampir separuh guru sd mi tidak memenuhi kualifikasi. sekolah yang memiliki tata kelola yang baik dan pencitraan yang baik adalah sekolah yang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah secara konsisten. managemen pelayanan pendidikan kabupaten kendal pada semua jenjang pendidikan tahun terlihat bahwa lembaga paud yang memiliki tata kelola dan citra baik sebesar sd mi yang menerapkan manajemen berbasis sekolah secara konsisten dan berkualitas sebesar jenjang slot yang menerapkan mbs sebesar dan sma ma smk yang menerapkan mbs sebesar kesehatan capaian indikator pembangunan kesehatan pada tahun menunjukkan kecenderungan meningkat. capaian indikator urusan kesehatan sebagaimana indikator dalam rpm adalah sebagai berikut: pencapaian indikator utama pembangunan kesehatan indikator utama pembangunan kesehatan adalah angka kematian ibu melahirkan aki), angka kematian bayi akb) dan angka kematian balita kaba). capaian aki pada tahun sebesar per kelahiran hidup. angka ini diatas capaian aki jawa tengah pada tahun yaitu per kelahiran hidup. tingginya aki kabupaten kendal perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten kendal. sedangkan akb kabupaten kendal pada tahun sebesar per kelahiran hidup dan kaba sebesar per kelahiran hidup. angka akb dan kaba termasuk kategori sedang dan perlu mendapatkan perhatian. pelayanan kesehatan ibu dan anak harus ditingkatkan dan diupayakan merata sampai pelosok desa. pelayanan kesehatan dasar bab cakupan kunjungan ibu hami mengalami peningkatan. tahun cakupan kunjungan sebesar yo, meningkat menjadi tahun jika dibandingkan dengan target rpm tahun maka capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. cakupan kunjungan bayi kabupaten kendal sebesar o. kondisi ini telah mencapai target dalam spm bidang kesehatan berdasarkan kemenkes tahun (tahun sebesar cakupan pelayanan anak balita tahun sebesar meningkat menjadi pada tahun kondisi ini menunjukan adanya peningkatan kinerja pelayanan tenaga kesehatan kabupaten kendal. pada tahun cakupan neonatus komplikasi yang ditangani sebesar cakupan neonatuskupan neonatus komplikasi yang ditangani kabupaten kendal telah mencapai target dalam spm bidang kesehatan berdasarkan kemenkes tahun (tahun sebesar pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar kabupaten kendal diukur melalui indikator pelayanan kesehatan dasar, secara umum rata rata capaian pelayanan kesehatan dasar telah melampaui target rpm meskipun demikian masih ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan. pelayanan kesehatan rujukan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami penurunan. tahun cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar tahun menjadi persentase capaian kinerja tahun dibandingkan dengan target kerja tahun hanya dapat mencapai penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan klb pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan klb kabupaten kendal diukur melalui indikator cakupan desa kelurahan mengalami klb yang dilakukan penyelidikan bab ii mengacu pada rkp, memuat (sepuluhbab ketentuan penutup epidemiologi jam, telah mencapai target yang ditentukan dalam rpm tahun promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat kabupaten kendal diukur melalui indikator cakupan desa siaga aktif. capaian kinerja indikator ini telah mencapai target yang ditentukan dalam rpm tahun keluarga berencanpenanggulangan kemiskinan kabupaten kendal sudah dilaksanakan, berbagai program baik tingkat nasional maupun kabupaten sudah dilaksanakan. upaya tersebut membuahkan hasil terbukti jumlah penduduk miskin dari tahun sampai dengan tahun menurun walaupun tidak drastis. tahun jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak jiwa, tahun bab menurun menjadi jiwa. sementara itu untuk wilayah perkotaan jumlah penduduk miskin tahun sebanyak jiwa, tahun menurun menjadi jiwa. menurunnya jumlah penduduk miskin kabupaten kendal dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas masyarakat miskin. ini ditunjukan dari jumlah fakir miskin yang memiliki ketrampilan tahun sebanyak orang, jumlah keluarga miskin yang memiliki usaha tahun sebanyak orang, pks yang memiliki ketrampilan sebanyak orang. meskipun jumlah masyarakat miskin yang meningkat kapasitasnya tidak terlalu besar namun memberikan dampak yang positif bagi pengurangan jumlah penduduk miskin kabupaten kendal. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan menunjukan perkembangan yang baik.100y0 atau melampaui target yang telah ditetapkan. dalam rangka menyediakan baseline datababo.pemberdayaan masyarakat dan desa capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diukur melalui indikator yaitu tingkat kemampuan baik secara peroranganbangunan, daninerja indikator tingkat kemampuan baik secara perorangan maupun kelembagaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan menunjukan terjadi peningkatan partisipasi dari tahun menjadi tahun sedangkan dari meningkat menjadi tahun indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan meningkat dari tahun menjadi tahun sedangkan indikatorjuga meningkat dari tahun menjadi yo0 tahun capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukan seluruh indikator telah dapat mencapai target yang ditetapkan. kebudayaan tingkat perkembangan nilai budaya dalam masyarakat kabupaten kendal mengalami peningkatan. perkembangan nilai budaya ini belum selaras dengan upaya pelestarian budaya dan kesenian kabupaten kendal. tahun upaya pelestarian yang dilakukan sebesar masih belum dapat mencapai target rpm sebesar total capaian peningkatan upaya pelestarian budaya bab dan kesenian daerah baru mencapai tingkat intensitas aktivitas pengelolaan keragaman budaya lokal ini juga belum dapat mencapai target tahun capaian kinerja intensitas keragaman budaya lokal mencapai sementara target rpm tahun sebesar kependudukan dan catatan sipil perkembangan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan kabupaten kendal meningkat. perkembangan kepemilikan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga kabupaten kendal meningkat, kondisi ini juga didukung oleh kemudahan pelayanan ktp. tahun kepemilikan ktp sebesar meningkat menjadi tahun kepemilikan tahun sebesar meningkat menjadi tahun sementara itu untuk kepemilikan akte kelahiran kabupaten kendal juga mengalami peningkatan. tahun kepemilikan akte kelahiran sebesar meningkat menjadi yo. peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil ini menujukan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, meskipun tidak semua indikator dapat mencapai target rpm tahun ketenagakerjaan jumlah angkatan kerja pada tahun sebesar orang menurun menjadi orang. jumlah pengangguran terbuka pada tahun sebesar orang, tahun turun menjadi sebesar orang. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja diukur melalui beberapa indikator. untuk indikator ketersediaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja menunjukan peningkatan dari pelatihan tahun menjadi pelatihan, capaian kinerja indikator ini tercapai untuk indikator pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja menunjukan peningkatan tahun sebanyak pencari kerja telah dilatih, tahun jumlah pencari kerja yang dilatih meningkat menjadi orang. sementara itu untuk meningkatkan kesempatan kerja masyarakat, pemerintah telah menyusun informasi bursa kerja dan bab ii penyebaran informasi tenaga kerja per bulan yang dapat diakses oleh masyarakat. informasi bursa kerja dan penyebaran informasi dilakukan melalui beberapa media. media tersebut antara lain website kabupaten kendal, papan informasi bursa kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi, melalui radio dan penyelenggaraan bursa kerja. pemuda dan olahraga pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga memiliki peran strategis dalam mendidik generasi muda menjadi orang yang kreatif dan inovatif yang memiliki jiwa sportif. pembangunan kepemudaan dan olahraga kabupaten kendal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. pembangunan kepemudaan dan ketenagakerjaan pada tahun menunjukkan peningkatan. berbagai event dan berbagai aktivitas bidang olahraga dan kepemudaan telah diselenggarakan. berbagai kegiatan tersebut telah berhasil meningkatkan daya kreativitas dan sportivitas pemuda dan menyalurkan kegiatan pemuda kegiatan yang positif. prestasi cabang yang diraih baik regional, nasional maupun internasional mengalami peningkatan, tahun sebesar cabang meningkat menjadi cabang tahunmeningkat tahun sebesar tahun meningkat menjadimeningkat tahun sebesar tahun meningkat menjadibab iidemikian juga untuk pelatihan transmigrasi lokal tahun tercapai lebih dari y6. capaian kelompok kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari capaian kinerja urusan pendidikan, kesehatan,kebudayaan, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemuda dan olah raga,dan ketransmigrasian terlihat dalam tabel berikut: tabel rekapitulasi capaian kelompok kesejahteraan sosial sampai dengan tahun urusan tercapai tas indikator tercapai pendidikan kesehatan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa is. kependudukan dan catatan sipil pemuda dan olahraga ketransmigasian ' gamekesejahteraan masyarakat tidak tercapai . hasil bab ii evaluasi masing masing urusan dalam kelompok kesejahteraan masyarakat diuraikan secara rinci sebagai berikut: pendidikan urusan pendidikan dalam rpm tahun memiliki indikator. hasil evaluasi capaian indikator pada urusan pendidikan tahun menunjukan bahwa dari indikator, sebanyak indikator tercapai dan indikator tidak tercapai. indikator bidang pendidikan yang tidak tercapai yaitu: persentase anak usia tahun mengikuti program tk ra,,apk sd mi, apm sd mi, angka putus sekolah sd, persentase sd mi memiliki laboratorium ipa dan komputer, angka putus sekolah smp m ts, angka kelulusan ujian nasional smp m persentase lulusan smp m melanjutkan sma ma kejuruan, angka putus sekolah sma smk ma, persentasepersentase, persentase, persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi, persentase, persentase penduduk difabel menjadi peserta didik sekolah luar biasa, persentase, persentase guru yang lulus sertifikasi, persentase guru sd mi layak mengajar, persentase guru smp m memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan, persentase guru smp m yang sertifikasi, persentase guru sma smk ma yang sertifikasi, bab ii persentase guru sma smk ma layak mengajar, persentase sd mi menerapkan manajemen ber basis sekolah mbs), persentase penerapan sistem manajemen mutu smm) iso persentase perguruan tinggi bermitra dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan. adapun capaian indikator kinerja pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: tabel capaian urusan pendidikan sampai dengan tahun status indikator target capaian kinerja capaian target rpm ted bisa dis dana anak usia tidak tahun tercapai mengikuti program tk ra tk ra tercapai memiliki sarana dan prasarana belajar burma tk ra tidak menerapkan tercapai manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri jumlah anak tercapai usia tahun mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat jumlah anak tidak usia tercapai tahun yang belum terlayani pada program paud jalur formal bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm mengikuti program paud jalur non formal. program pendidikan dasar mata bet tercapai dai bea tercapai sama da0 dag (hoon to08| terapan smp m 7s dina mental messi kena masi smp m mes mer sekolah tercapai ruang kelas tercapai sd mi sesuai standar sd mi tidak memiliki tercapai laboratorium ipa dan komputer sd mi tercapai memilki perpustakaan sesuai standar smp m tercapai memiliki laboratorium ipa dan komputer smp m tercapai memilki perpustakaan sesuai standar angka tercapai kelulusan isbn lulusan tercapai sd mi melanjutkan smp m angka putus tidak sekolah tercapai smp m angka tidak kelulusan tercapai ujian nasional smp m oo. lulusan tidak smp m tercapai melanjutkan sma ma kej urutan ip. memiliki tercapai bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpmrogram pendidikan menengah: | apk tercapai sma ma sm apm tercapai sma smk m bea dina dina mani sekolah tercapai kelulusan tercapai sma ma sm lulusan tercapai smk diterima dunia kerja sesuai dengan keahliannya program pendidikan non formal dan informal: penduduk tercapai usia tahun bisa membaca dan menulis jumlah orang tercapai buta aksara dalam kelompok usia tahun vo) tersedianya tercapai data dasar kekasaran yang diperbarui secara terus menerus (unit) penduduk tidak usia sekolah tercapai yang belum sekolah sd mi, smp m dan sma smk m menjadi peserta didik bab. bambang dwiyono berita daerah kabupaten kendal tahun nomor seri status indikator target capaian kinerja capaian target rpm db: dna dan lulusan tercapai program paket dapat memasuki dunia kerja f . tutor tercapai program paket dan memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan pusat tidak kegiatan tercapaikesetaraan sd mi, smp m dan sma smk m yang diperbarui secara terus menerus. penduduk tidak putus tercapai han kelompok belajarusaha magang lembaga tercapai kursus memiliki ijin operasional dari bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm pemerintah atau pemerintah daerah lembaga tidak kursus dan tercapai lembaga pelatihan terakreditasi lulusan tercapai kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja y o tenaga tidak pendidik, tercapai instruktur atau penguji praktek kursus pelatih han kelompok belajar usaha makan memiiki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan lembaga tercapai kursus pelatih oo. tersedianya tercapai data dasar kursus pelatih han kelompok belajar usaha makan yang diperbarui bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm secara terus menerus (unit) program pendidikan khusus: '' ) | penduduk tidak difabel tercapai menjadi peserta didik sekolah mas bca misa masa kelulusan slb cc. guru slb tercapai memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan slb tercapaipendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus (unit) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga depan mata pendidik san tenaga guru yang tidak layak tercapaiguru tidak yang tercapai sertifikasi guru sd mi tidak layak tercapai mengajar kan dal doa maia home man smp m bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm memiliki tercapai kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan guru tidak smp m tercapai yang sertifikasi f . guru tidak sma smk m tercapai yang sertifikasi guru tidak sma smk m tercapai layak mengajar program manajemen pelayanan pendidikan: ' | lembaga tercapai paud memiliki tatakelola dan citra yang baik. sd mi tidak menerapkan tercapai manajemen ber basis sekolah mbs). smp m tercapai menerapkan manajemen ber basis sekolah mbs). tercapai sma smk m melaksanakan program mbs dengan baik. penerapan tidak sistem tercapai manajemen mutu smm) iso program fasilitasi pendidikan tinggi: perguruan tidak tinggi tercapai bermitra dengan pemerintah daerah dan masyarakat bab ii status indikator target capaian kinerja capaian target rpm dalam pembangunan pendidikan sumber: dinas pendidikan, tahun bab ii kesehatan urusan kesehatan dalam rpm kabupaten kendal tahun memiliki indikator. capaian kinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukan bahwa dari indikator, sebanyak indikator tercapai, indikator tidak tercapai. indikator yang tidak tercapai antara lain: cakupan penjaringan kesehatan siswa dan setingkat penemuan penderita pneumonia balita penemuan pasien baru bta positif yo),dan acute acid paralysis afp) rate ddk pencapaian target indikator urusan kesehatan selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut: tabel capaian urusan kesehatan sampai dengan tahun pan target target indikator kinerja capaian captain rpm pelayanan kesehatan dasar cakupan tercapai kunjungan ibu hamil cakupan tercapai komplikasi kebidanan yang ditangani cakupan tercapai pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan s0) cakupan tercapai pelayanan nifas yo) cakupan tercapai neonatus dengan komplikasi yang ditangani s0) cakupan tercapai kunjungan bayi yo) cakupan tercapai desa kelurahan universal child immunization uci) (p0) |h. cakupan tercapai bab ii target oo. target indikator kinerja capaian captain g011 ban balita yo) cakupan tercapai pemberian makanan pendamping asi pada anak usia bulan keluarga miskin (v0) cakupan balita tercapai gizi buruk mendapat perawatan cakupan tidak penjaringan tercapai kesehatan siswa dan setingkat vo) cakupan peserta tercapai 77m medan mal msi mad his cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit v0) acute acid tidak paralysis afp) tercapai rate ddk penemuan tidak penderita tercapai pneumonia balita yo) oo. penemuan tidak pasien baru tercapai bta positif yo) pp. penderita dbd tercapai yang ditangani v0) penderita diare (v0) cakupan tercapai pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin y0) pelayanan kesehatan rujukan cakupan tidak pelayanan tercapai kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin y0) bab ii pan target target indikator kinerja capaian captain rpm cakupan tidak pelayanan gawat tercapai darurat level yang harus diberikan sarana kesehatan rs) kabupaten penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan klb cakupan tercapai desa kelurahan mengalami klb yang dilakukan penyelidikan epidemiologi jam (y0) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan desa tercapai siaga aktif yo) sumber: dinas kesehatan, cc. keluarga berencana keberhasilan pelaksanaan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diukur melalui indikator. berdasarkan data evaluasi hanya terdapat (satu) indikator yang telah mencapai target rpm tahun yaitu menurunnya persentase kegagalan kontrasepsi. rata rata capaian tahun berdasarkan target rpm tahun sebesar perkembangan capaian indikator urusan keluarga berencana selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: tabel capaian urusan keluarga berencana sampai dengan tahun ko) indikator kinerja target target capaian capaian capaian rpm menurunnya tidak persentase tercapai unmetneed yo) tfr yo) tidak tercapai meningkatnya tidak persentase peserta tercapai baru s0) meningkatnya tidak persentase peserta tercapai aktif yo) meningkatnya tidak persentase peran tercapai laki laki dalam ber yo) bab ii indikator kinerja target target capaian capaian capaian rpm menurunnya tidak keluarga pra tercapai sejahtera dan sejahtera yo) menurunnya tercapai persentase kegagalan penggunaan alat kontrasepsi yo) sumber: badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, sosial capaian kinerja urusan sosial diukur melalui indikator: kemampuan petugas pemberdayaan pks meningkat, fakir miskin mempunyai ketrampilan, keluarga miskin punya usaha, meningkatnya semangat hidup pks dan pejuang, pks mempunyai ketrampilan, korban bencana tertangani, meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial, dan peningkatan kesejahteraan pks. hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari indikator sebanyak indikator tercapai dan indikator tidak tercapai. indikator yang tidak tercapai adalah peningkatan kesejahteraan pks (kk) dan meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial. capaian kinerja urusan sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: tabel capaian urusan sosial sampai dengan tahun status ant target target indikator kinerja capaian capaian rpm program pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainya kemampuan tercapai petugas orang pemberdayaan pks meningkat (orang) fakir miskin tercapai mempunyai orang ketrampilan (orang) cc. keluarga miskin tercapai punya usaha orang bab ii status ant target target indikator kinerja capaian capaian rpm tang meningkatnya tercapai semangat hidup orang pks dan pejuang (orang) pks mempunyai tercapai ketrampilan orang (orang) program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial korban bencana tercapai tertangani (orang) meningkatnya tidak pelayanan sarana orang tercapai dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial (orang) peningkatan tidak kesejahteraan tercapai pks (kk) sumber: dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak keberhasilan pembanguan bidang pemberdayaan perempuan dan anak diukur melalui indikator. hasil evaluasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan dari indikator kinerja peningkatan kapasitas kelembagaan forum anak dalam mensosialisasikan hak hak anak yo) diketahuinya oleh masyarakat yang baru tercapai dan pelatihan konseling korban bagi tim ppt pipa kecamatan dan kabupaten yang baru tercapai selengkapnya perkembangan capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini: tabel capaian urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bab ii |
os, bupati sambas peraturan bupati sambas nomor tahun tentang prosedur layanan informasi publik&. bahwa undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, telah mewajibkan badan publik untuk memberikan layanan informasi publik: bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf telah ditunjukabupaten sambas yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati sambas nomor tahun bahwa untuk dapat memberikan layanan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan peraturan bupati sambas tentang prosedur layanan permohonan informasi publik lingkungan pemerintah kabupaten sambas:baik indonesia nomor hayam daerah kabupaten sambas lembaran daerah kabupaten sambas tahun nomor memutuskan akan peraturan bupati tentang prosedur layanan informasi publik lingkungan pemerintahbadan publik adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah penyelenggara pemerintahan darah kabupaten samb: 'angan. pemohon informasi publik adalah warga negara d:. atau badan hukum indonesia yang mengajukan permintaan informasi pul,orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem dan peralatan yang ada hubungannya dengan komputer, seperti menyiapkan data untuk akses, ada organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten sambasmeja informasi adalah tempat pelayanan informasipetugas informasi adalah orang yang bertugas melayani permintaan informasi meja pelayanan informasi. layanan langsung adalah pelayanan yang dilaksanakan langsung dengan bertatap muka antara petugas pemberi informasi dengan pemohon informasi. layanan tidak langsung adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan perantaraan media seperti telepon sms, surat elektronik dan lain lain. front office adalah pelayanan petugas informasi publik depan meja back office adalah pelayanan petugas pendukung belakang meja informasi. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan bupatibupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum serta memberikan standar bagi ppid dalam melaksanakan pelayanan informasi publik lingkungan pemerintah daerah. bab iiirangka tanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik,ilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang kearsipan. dalam rangka tanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik,,babterdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala informasi yang wajib diumumkan secara serta merta informasi yang wajib tersedia setiap saat informasi publik sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana sudah diatur dalam peraturan komisi informasi republik indonesia tentang standar layanan informasi publik, bae hakekat pelayanan informasi publik hake, dan cara sederhana. bae asas pelayanan informasi publik bagian kesatu transparansi pelayanan informasi publikbagian kedua akuntabilitas pelayanan informasi publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: bagian ketiga kondisional pelayanan informasi publik, bagian keempat partisipatif pelayanan informasi publik: bagian kelima kesamaan hak pelayanan informasibagian keenam bab kelompok pelayanan informasi lik pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh ppid pada organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerahvii prosedupid sesuaibagan alur permohonan informasi ppid sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bagian kedua standar pelayanan informasi publik untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, ppid harus didukung oleh meja informasi publik: meja informasi publik terdiri dari front office dan back office, front office terdiri dari meja layanan langsung dan meja layanan tidak langsung:serta bidang penyelesaian sengketa informasi. bagian ketiga kompetensi pelaksana layanan ppid dan pranata komputer. petugas informasi pada meja layanan informasi publik diutamakan memiliki kompetensi dibidang pengetahuan peraturan perundang undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan serta sikap dalam berkomunikasi. bagian keempat waktu pelayanan informasi pelayanan informasi publik diselenggarakan pada hari kerja yaitu dari hari senin sampai dengan hari jum'at waktu pelayanan sebagaimana dimaksud adalah dari pukul sampai dengan pukul wib dengan waktu istirahat pukul sampai dengan pukul wib pada hari senin sampai dengan kamis, dan pukul wib pada hari jum'at. bagian kelima mekanisme permohonan informasi publik pemohon informasi datang meja layanan informasi dan mengisi formulir permohonan dengan melengkapi persyaratan fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan pengguna informasi, dan dalam hal pemohon adalah lembaga publik ormas harus dilengkapi fotokopi akta pendirian dan surat keterangan terdaftar kantor kesbangpollinmas kabupaten sambas setempat serta surat keterangan domisili. pemohon informasi wajib menjelaskan maksud dan tujuan penggunaan informasi, formulir permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada terdapat pada lampiran peraturan bupati ini. il) petugas informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon: dan memproses permohonan sesuai dengan formulir permintaan informasi yang sudah ditandatangani oleh pemohon. petugas informasi bertugas menyerahkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon, memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon, dan membukukan dan mencatat seluruh rangkaian permohonan informasi publik, formulir tanda bukti penerimaan dan penyerahan informasi publik sebagaimana tercantum dalam lampiran iii dan lampiran peraturan bupati ini. bagian keenam jangka waktu penyelesaian (l)pid dan dapat memperpanjang waktu paling lambat (tujuh) hari kerja.dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publidan format informasi (dalam bentuk hard copy atau data tertulis). dalam hal informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan maka ppid wajib memberikan alasan tertulis penolak ni pemberian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang angan dalam bentuk keputusan ppid. pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud at paling lambat berulah) hari kerja sejak permohonan diterima. formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayu tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. format keputusan ppid sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bagian ketujuh biaya tarif (lh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya, dalam hal diperlukan biaya untuk penggandaan dan atau biaya pengiriman, biaya ditanggung oleh pemohon informasi. bab tata cara pengelolaan keberatan bagian kesatu pengajuan keberatan il)intaan informasi berdasarkan alasan informasi yang dikecualikance.pada: format pernyataan keberadaan sebagaimana dimaksud pada terdapat lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. bagan alur pengajuan keberatan tercantum dalam lampiran vii peraturan bupati ini. bagian kedu. ppid wajib melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud pada pada saat disampaikannya keputusan, bae tata cara pelaporan ppid, salinan laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada komisi sja dimaksud beru laporan sebagaimana sud pa: ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik, dan bh,sekurang kurangnya memuat gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik lingkup kerja ppid gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, antaranya sarana prasarana pelayanan yang dimiliki beserta kondisinya dan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik serta anggaran pelayanan serta laporan penggunaannya, rincian pelayanan informasicpembina iv a)mekanisme permohonan informasi ppid pemerintah kab. sambas pemohon informasi pencatatan nama, alamat, informasi yang diminta, tanda bukti penerimaan permintaan informasi proses penolakan jawaban penerimaan diundangkan sambas pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten sambas selesai ttd jamaat akal berita daerah kabupaten sambas tahun nomor salinan asing kepala bagian bupati sambas, dan perundang gan ttd manis bina (iv al juliant suhardi alwi kmohonan informasi publik ppid pemerintah kab. sambas kop. ppid kab. sambas ppid kab.sambas p1 formulir permintaan informasi publik yang bertanda tangan dibawah iri, mengajukan permintaan informasi hama pemohon informasi dea merasa esa nama ana rna eni sea mayor ktp sesuai ana ana kawa pipa alam aan ian mmg pas sea sel tanpa areas layani api tom lata nia taman dari alamat pemohon informasi masa mana ian ana ana aan nomor telepon and aan ara layanan maa saran aan ara aga ron arr informasi yang dibutuhkan hee uan admin pan aah ejaan hah pia era all arena rena hap nenek san aan alasan permintaan dwakemenenaab aka laa nee naa ara pia maa aamir are aan aman instansi) nomor ktp sesuai ktp) bada taat ten eee ann taka rama name raa ena pera bei kolaka bia nina enamel aan man alamiah alamat pengguna informasi panai rian nan nada lana has kaimana nya onar aro abal anita nomer telepon aan dna nek aan nana aaa era nan akn aah man mah ame nana saran ras mie energi ananda daa email mena karenakan sewa bik kiki aaa pan naa akad nama mbk kenamaan dena read dana dak serat aaa waktu cara memperoleh informasi langsung website email fax via pca format bahan informasi terletak terekam cara mengirim bahan informasi langsung vin pos email dada dan informasi yang kami peroleh, kamu gunakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. diundangkan sambas sambas, pada tanggal mer peak inbemka sekretaris daerah kabupaten sambas ttd berita daerah kabupaten sambas tahun nomor salinan dengan asin kepala bagian in bupati sambas, ham peru dangan ttd pianis bina (iv aj juliant suhardi alwi hip. lampiran iiierimaan permintaan informasi publik ppid pemerintah kab. sambas kop. kab. sama ppid kab.sambas tb tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik telah terima dari pengguna pemohon informasi publik permintaan informasi canada ban geressna sak tabata penanda lobata menara kala poin non rare rara kama pee tidak sama alamat tenan inn din bana denah sambas, pemohon informasi, bupati sambas, diundangkan sambas pada tanggal mei ttd sekretaris daerah kabupaten sambas ttd arti suhardi alwii. dan per ang ngam maramis amabatrea salyerahan permintaan informasi publik ppid pemerintah kab. sambas kop. kab. no, ppid kah.sambas pnpage ana aan aib ham ana abi rami format informasi tercetak terekam kama pemeran informasi sasar kar aan naa haa alamat mira rara era walet nee beban bea aaa inna sambas, pemohon informasi, diundangkan sambas pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten sambas bupati sambas, jamaat radon tid berita daerah paten sambas tahun nomor salinan dengan aslinya kepala megan juliant suhardi alwi dan permukaan angan ciamis pembina fa) hmberitahuan tertulis ppid pemerintah kab. sambas kop. ppid sambas no, ppid kab.sambas pt berdasarkan permohonan informasi pada tanggal . bulan. tahun . dengan nomor pendaftaran essen kami menyampaikan kepada saudara i: mama dae ani bok krl were nee era erp men alamat rana paksaan pan apa kar bada abon bae bin sia kan mo. telp email nana nana baa baba ana aan aan eren era ank baba aan poin aed bin ran pemberitahuan sebagai berikut informasi dapat diberikan ko. hal hal mena keterangan penguasaan informasi publik dod kami badan publik lain, yaitu bentuk fisik yang tersedia dod saftcopy (termasuk rekaman) hardtop salinan terus haya yang dibutuhkan penyalinan sean soo jugalah lembaran) see ari au: tina waktu penyediaan sama fans penjelasan penghinaan pengaburan informasi yang dimohon (tambahan kertas bila perlu) be. informasi tidak dapelet woo sambas, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kab. sambas keterangan v) haya penyalinan fotokopi atau disket ata compact did dil dan atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan tara jika ada penghinaan informasi dalan suatu dokumen, maka diberikan alasan penghinaan ada dus dengan keterangan @waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta dandang sambas pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten sambas ttl: bupati sambas, jamaat akal berita daerah kabupaten sambas tahun nomor ttd salinan dengan aslinya kepala bagian huk juliant suhardi alwi dan ang gan variants mana (iv mip. lampirannyataan keberatan atas permohonan informasi publik ppid pemerintah kab. sambas kop. sambas mo. spid kab.baobab fk formulir keberatan informasi pengaku keberatan nomor registrasi nomor permohonan tujuan penggunaan identitas pemohon alamat ama (io ken kemampuan apaan yna nama telepon ema baja mak mobi dal dae pekerjaan san tekanan anna maa area ara pena epa pad ana mean mana pena beb ada ana mah ala mana kadar bani identitas masa pemohon hama bae alasan keberatan permohonan informasi ditolak informasi berkala tidak sediakan tc. permintaan informasi tuak ditanggapi permintaan informasi ditanggapi tidak sebagai mara yang diharapkan permintaan informasi tidak dipenuhi bunga yang dikenakan tidak wajar informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang diharapkan kasus posisi tembakan kertas bila perlu) hari tanggal atas keberatan yang diberikan demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ika terima kasih, diundangkan sambas pada tanggal mei sambas sekretaris daerah kabupaten sambas fe, informasi, ttd jamaat akal u. ge.kita daerah kadipaten sambas tanin nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian buku bupati sambas, dan per gan ttd kartunis pembina iv al juliant suhardi alwi nip, lampiran viialur pengelolaan keberatan ppid pemerintah kab. sambas bagan alur pengelolaan keberatan mengisi form registrasi selambat atasan ppid lambatnya hari tertulis selambat lambatnya hari tidak diundangkan sambas pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten sambas kasi bupati sambas, jamaat akal ttd berita daerah fate sambas tahun nomor salinan semua aslinya pre pera juliant suhardi alwi dan pee nt gan pianis marina (iv nip, |
tas kementerian keuangan. dak. dana tambahan infrastruktur. provinsi papua. provinsi papua baratatauy60dua puluh sembilan ribu rupiah), dantujukan terutama untuk danalebih efektif dan efisien, perlu diupayakan kepengurusannya secara optimal, bahwa peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pengurusan piutanglu disesuaikan dengan perkembangan pengurusan piutang negprp. tahun tentang panitia urusan piutang negara, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang pengurusan piutang negara, www .jdih.kemenkeu.go.idusan piutang negara. babwww .jdih.kemenkeu.go.iddan perbankan atau lembaga pembiayaan nonwww .jdih.kemenkeu.go.id penanggung hutang adalah badan dan atau orang yang berhutangwww .jdih.kemenkeu.go.id harta kekayaan lain adalah harta kekayaan milik penanggung hutang yang tidak dilakukan pengikatantermasuk atas hasil penilaiannya secara independewww .jdih.kemenkeu.go.id pemeriksaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemeriksa piutang negarpiutang negarwww .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal penyelesaian piutang negara tidak berhasil,dikecualikan dari ketentuan tersebut pada dalam hal::atau www .jdih.kemenkeu.go.id:, sebab sebab kredit atauwww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id dikecualikan dari ketentuan pada terhadap piutang pasien rumah sakit, menyerah piutang dapat menyampaikan satu surat penyerahan untuk lebih dari satu penanggung hutang disertai rincian jumlah tagihan per penanggung hutang. panitia cabang kantor pelayanan menerbitkan satu surat produk hukum untuk tiap satu penanggung hutangwww .jdih.kemenkeu.go.id,www .jdih.kemenkeu.go.id berdasarkan resume dan dokumen penyerahan, kantor pelayanan menghitung besarnya piutang negara.atau peraturan atauatau piutang dikategorikan macet atauwww .jdih.kemenkeu.go.id dalam menghitung besarnya piutang negara: polis asuransi, biaya pembebanan hak tanggungan atauatau peraturan atauwww .jdih.kemenkeu.go.id bagian kedua penerimaan: dokumen pengganti, daftar nominatif atauatau. sp3n memuat paling kurangsebagaimana dimaksud dalam sampai dengan uraian barang jaminan, jika ada, www .jdih.kemenkeu.go.id klausul bahwa piutang dimaksud tetap dicatat dalam neraca menyerah piutang, atau terdapat kewenangan menyerah piutang untuk memilih yurisdiksi hukum indonesia.aturan perundang undanganwww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id bab koreksi dan perubahan besaran piutang negaratau beban lainnya yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danwww .jdih.kemenkeu.go.idpiutang negara yang diserahkan, terjadi atau disalurkan eks provinsi timor timur:, www .jdih.kemenkeu.go.id menyerah piutang meminta kembali pengurus:, atau menyerah piutang meminta kembali pengurusan piutang negara eks jamsostek persero) yang telah berubah menjadi badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) ketenagakerjaan guna perhitungan kembali hak piutang bpjs ketenagakerjaanwww .jdih.kemenkeu.go.idpenghapusan secara bersyarat dan atau penghapusan secara mutlak. www .jdih.kemenkeu.go.iddipergunakan untuk penyelesaian piutang negara oleh menyerah piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelesaipiutang tersebut berasal dari penyerahan jamsostek, terdapat permintaan secara tertulis dari menyerah piutang, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh bpjs ketenagakerjaan, dan dipergunakan untuk perhitungan kembali hak piutang bpjs ketenagakerjaan agar tidak tercampur dengan hak piutang lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganwww .jdih.kemenkeu.go.idcc. papan pengumuman kantor pelayanan, dan atau media massa lainnya:www .jdih.kemenkeu.go.idlegalisasi,www .jdih.kemenkeu.go.id,: identitas penanggung hutang, identitas menyerah piutang,www .jdih.kemenkeu.go.id, tanggal penandatanganan pernyataan bersama:, penetapan dari pengadilan, atau surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenangbersama paling lama (dua belas) bulan sejak pernyataan bersama ditandatangani.www .jdih.kemenkeu.go.id,www .jdih.kemenkeu.go.id bagian keempat perubahan besaran piutang negara:www .jdih.kemenkeu.go.id,www .jdih.kemenkeu.go.id,:www .jdih.kemenkeu.go.idyetujui permohonan keringanan hutang, dalam hal pokok kredit hutang paling banyakatau beban lainnya sampai dengan (seratus persen), jangka waktu paling lama (tiga) tahun, atau bunga, denda, dan atau ongkos ataucc. memberikan pertimbangan keringanan hutang kepada kepala kantor wilayah. pokok kredit hutang sebagaimana dimaksud pada dan adalah pokok.www .jdih.kemenkeu.go.id105. (lima miliar rupiah). keringanan hutang atas piutang dalam satuan mata uang asing diberikan dengan ketentuan.cc.www .jdih.kemenkeu.go.idatau beban lainnya dan atau jangka waktu penyelesaian hutang. bagian kedua permohonan permohonan keringanan hutang diajukan oleh penanggung hutang atau penjamin hutang kepada kepala kantor pelayanan disertai proposal atau alasan alasannya. permohonan keringanan hutang dapat juga diajukan penanggung hutang atau penjamin hutang melalui menyerah piutang.. www .jdih.kemenkeu.go.idlebih lanjut mengenai permohonan keringanan hutang diatur:www .jdih.kemenkeu.go.idlebih lanjut mengenai analisis keringanan hutang diaturwww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id.lainnya atau telcc.www .jdih.kemenkeu.go.idlebih lanjut mengenai keputusan keringanan hutang diatur dengan peraturan direktur jenderal. bab pengelolaan barang jaminan dan atau harta kekayaan lainwww .jdih.kemenkeu.go.id, milik penjamin hutang, diatur lebih lanjut dalam keputusan direktur jenderallaicc.. www .jdih.kemenkeu.go.id jaminan dan atau harta kekayaan lain. ketentuan mengena,atau. www .jdih.kemenkeu.go.idatauotoritas jasa keuangan.otoritas jasa keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.idkantor pelayanan mencabut pemblokiran dalam hal: piutang negara dinyatakan lunas ataulebih lanjut mengenai penelitian lapangan dan pemblokiran barang jaminan dan atau harta kekayaan lain diaturwww .jdih.kemenkeu.go.id pendayagunaan barang jaminan dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian dalam bentuk sewa menyewa barang jaminan dengan ketentuancc.www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal penanggung hutang meninggal dunia, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap diri ahli waris, harta kekayaan yang diwarisiatau pengurus perusahaan atau koperasi, dan atau anggota dewan komisaris atau dewan pengawas perusahaan ataucc.mengenai perseroan terbatas dapat diminta tanggung jawab pribadi. www .jdih.kemenkeu.go.iddua puluh meter kubik), barang bergerak, antara lain kendaraan bermotor, perhiasan, furnitur, peralatan elektronik, cc. surat berharga, antara lain saham, obligasi, bukti piutang, penyertaan modal,bagian kedua pemeriksa piutang negara pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa piutang negara dari kantor pelayanan. www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal pada kantor pelayanan belum terdapat pemeriksa piutang negara, pemeriksaan dapat dilakukan olehdalam hal pada kantor pelayanan jumlah pemeriksa piutang negara tidak cukup, pemeriksaan dapat melibatkanpemeriksaan dilakukan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit (dua) orang. pemeriks. sebelum menjalankan tugasnya, pemerikspiutang negara diaturpiutang negarwww .jdih.kemenkeu.go.idpiutang negar, usaha dan atau harta kekayaan lain, dan atau cc. piutang negara:www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal pemeriksa piutang negar piutang negara,www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal penanggung hutang dan atau penjamin hutang menolak atau keberatan menandatangani berita acara pemeriksaan, pemeriksa piutang negara mencatat dalam berita acara pemeriksaan.:lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan diatur dengan peraturan direktur jenderal. www .jdih.kemenkeu.go.id direksi atau pengurus perusahaan yayasan koperasi: diri sebagai penjamin (corporate guarantee). pemegang saham dalam hal,www .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id, menjalankan ibadah haji, www .jdih.kemenkeu.go.id memerlukan perawatan atau pengobatan kesehatan luar wilayahatau dikembalikan: atau cc. objek pencegahan telahwww .jdih.kemenkeu.go.idcc.penanggung hutangpenanggung hutangbagian keenam pengajuan usul usul penetapan pencegahan, perpanjangan pencegahan, pencabutan pencegahan, atau,www .jdih.kemenkeu.go.id ketentuan lebih lanjutdengan peraturan direktur jenderal. bagian ketujuh keputusanwww .jdih.kemenkeu.go.id. bab xii,www .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.idatau badan usaha untuk disampaikan kepada penanggung jawab badan hukum atau, mencatat hal hal yang dilakukan dalam berita acara pemberitahuan surat paksa,www .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.iddikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada,www .jdih.kemenkeu.go.idcc.www .jdih.kemenkeu.go.id bagian kedua pelaksanaan penyitaanwww .jdih.kemenkeu.go.id alat alat pertukangan yang termasuk usaha penanggung hutang, persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan yang berada rumah penanggung hutang, buku buku yang bertalian dengan jabatan atauwww .jdih.kemenkeu.go.idcc.cc.www .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id, membuka secara paksa ruangan yang terkunci dan barang yang akan disita berada dalamnya, atau cc. memasuki secara paksa bangunan yang akan disita dan dalam keadaan tidak berpenghuni.. www .jdih.kemenkeu.go.idang.otoritas jasa keuangan:disita sesuai dengan sisa hutang, dan cc.www .jdih.kemenkeu.go.id tempat barang yang akan disita beradawww .jdih.kemenkeu.go.id pun cabang . kekal.i.'$ nomor dan tanggal berita acara penyitaan,huruf,www .jdih.kemenkeu.go.idberdasarkan surat perintah pengangkatan penyitaanyang menerima pendaftaran penyitaan. www .jdih.kemenkeu.go.idatau yayasan atau koperasi, dan atau anggota dewan komisaris atauyangwww .jdih.kemenkeu.go.idcc.: identitas objek paksa badan, jangka waktu paksa badan, tempat dan tanggal penerbitan surat perintah paksa badan:) dari sisa hutang. www .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id identitas juru sita piutang negara, penerima surat perintah paksa badan dan saksi saksi,www .jdih.kemenkeu.go.id,www .jdih.kemenkeu.go.idkoordinasi dengan instansi yang terkait. www .jdih.kemenkeu.go.idcc. mendapatkan makan, dokter pribadi atas biaya sendiri, dan atau rohaniwan. www .jdih.kemenkeu.go.id www .jdih.kemenkeu.go.idjawab tempat paksa badan.: cc.www .jdih.kemenkeu.go.id identitas objek paksa badan, jangka waktu perpanjangan paksa badan, tempat dan tanggal penerbitan surat perintah perpanjangan badan,,, identitas juru sita piutang negara, objek paksa badan, dan saksi saksi,www .jdih.kemenkeu.go.id www .jdih.kemenkeu.go.id,www .jdih.kemenkeu.go.id:www .jdih.kemenkeu.go.id:www .jdih.kemenkeu.go.id bagian ketujuh belas kerjasama dalam rangka kelancaran pelaksanaan paksa badan, direktur jenderal ataukementerian hukumwww .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.idtaucc. perintah kepada kepala kantor pelayanan untuk melaksanakan lelang,,www .jdih.kemenkeu.go.idpenilai direktorat jenderal. dalam hal laporan penilaian dibuat oleh penilai publikwww .jdih.kemenkeu.go.id pemberitahuan nilai limitnilai limit diaturwww .jdih.kemenkeu.go.idcc.,,: selebaran tempelan yang mudah dibaca oleh umum tempat lelang dilaksanakan, dan atau surat kabar harian, pejabat penjual pada saat lelang. www .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.go.id ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan hasil lelang diatur dengan peraturan direktur jenderal. bab xix penjualan tanpa melalui lelang bagian pertama permohonan penjualandan cara pembayaran. www .jdih.kemenkeu.go.iddikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada permohonan penjualan tanpa melalui lelang dapat diajukan setelah pengumuman lelang dalam hal nilai permohonanwww .jdih.kemenkeu.go.id nilai persetujuan paling sedikit sama dengan nilai pasar.dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf bawah nilai pembebanan hak tanggungan atau didunia atau tidak ada pembebanan hak tanggungan atau didunia, kantor pelayanan wajib meminta persetujuan kepada menyerah piutang. www .jdih.kemenkeu.go.id penjualan tanpa melalui lelang dengan nilai pasar bawah nilai pembebanan hak tanggungan atau didunia, atau tidak ada pembebanan hak tanggungan atauatau kantor pelayanan.cara pembayaran dan wanprestasiwww .jdih.kemenkeu.go.idpdc.www .jdih.kemenkeu.go.id permohonan penebusan sebesarlaksanaan lelatau didunia dapat diajukan setelah pengumuman lelang dalam hal nilai permohonan penebusanatauwww .jdih.kemenkeu.go.id yang diajukan sebelum pengumuman lelangcc. mendapat persetujuan penanggung hutikecualikan dari ketentuan dan penebusan dengan nilai www .jdih.kemenkeu.go.idataumintaan persetujuan dari kantor pelayanan atas rencana penebusan dengan nilai bawah nilai pembebanan hak tanggungan atauatauataupembayaran penebusan sebagaimana dimaksud padaalam hal permohonan penebusan yang diajukan nilainya lebih tinggi dari nilai limit yang tertera pada pengumuman lelang, maka pembayaran atas penebusan dengan nilai bawah nilai pembebanan hak tanggungan diduniawww .jdih.kemenkeu.go.id bawah nilai pembebanan hak tanggungan didunia sebagaimana dimaksud menjadi batal dan rencana lelang dilanjutkanwww .jdih.kemenkeu.go.id rp500. (lima ratus juta rupiah).namun dilakukan penelitian lapangan, dalam hal: sisa hutang sampai dengan rp50.ataujam dikecualikan dari kegiatan pemeriksaan dimaksud dan penelitian lapangterhadap piutang negara dengan sisa hutang sampai dengan rp25. (dua puluh lima juta rupiah) dan telah lebih dari (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya nya www .jdih.kemenkeu.go.id ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap piutang negara yang berasal dari piutang eks badan penyehatan perbankan nasional, eks perusahaan pengelola aset, eks bank dalam likuidasi, dan piutang tuntutan ganti rugi. dikecualikan dari ketentusetelah sp3n diterbitkan tanpa adanya surat paksa sebelum surat paksa disampaikan serta tanpa dilakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan, dalam hal memenuhi salah satu syarat berikut. (delapansurat keterangan pernyataan pimpinan menyerah piutangbagiwww .jdih.kemenkeu.go.id.www .jdih.kemenkeu.go.id bab xxii biaya administrasi pengurusan piutang negara bagian pertama pemungutan dan pembebanan:www .jdih.kemenkeu.go.id bagian kedu.tatausahaan penerimaan pembayaran diatur dalam peraturan direktur jenderal. www .jdih.kemenkeu.go.id bab xxiv kerjasamlebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan peraturan direktur jenderal. bab xxv penarikan bagian pertama usul penarikanwww .jdih.kemenkeu.go.idaturan perundang undangwww .jdih.kemenkeu.go.id, piutang negara telahwww .jdih.kemenkeu.go.id bab xxvi pelunasanprosedur kerja dan bentuk surat ketentuan mengenai prosedur kerja dan bentuk surat pengurusan piutang negara yang diperlukan diatur dengan peraturan direktur jenderal. www .jdih.kemenkeu.go.id bab xxix ketentuan peralihanini. dalam hal penanggung hutang berstatus bumn bumi dan: telah dilaksanakan mediasi namun belum tercapai kesepakatan penyelesaian, selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan dalam peraturan menteriini. bab xxxwww .jdih.kemenkeu.go.idgurusan piutang negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan pelaksanaan darimkan kementerian s7hoon arif bintaro yukon www .jdih.kemenkeu.go.id |
sang departemen keuangan. pabean. kawasan. perdagangan. pelabuhan. pemberitahubeberapa ketentuan dalam ketentuan diubah dengan menambah (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut pemberitahuan pabean pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pemberitahuan pabean pengangkutan barang kawasan bebas, menggunakan onward manifest dengan kode pemberitahuan pabeanpemasukan barang kawasan bebas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar daerah pabean kawasan bebas, pemberitahuan pabean pemasukan barang dari tempat penimbunan berikat kawasan bebas, pemberitahuan pabean pemasukan barang dari kawasan bebas lainnya kawasan bebas, pemberitahuan pabean pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean kawasan bebas. pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari kawasan bebas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari kawasan bebas luar daerah pabean, pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari kawasan bebas tempat penimbunan berikat, pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari kawasan bebas kawasan bebas lainnya, pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari kawasan bebas tempat lain dalam daerah pabean,ketentuan diubah dengan menambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalamandiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut bentuk formulir, isi, dan tata cara pengisian ppi sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam lampiran iv.usaha atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pada ppt yang diajukannya. (la) permohonan sebagaimana dimaksud pada ditolak apabilatata cara perubahan data pptrubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean. ketentuan diubah dengan menambah (dua) huruf yakni huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut antara lain inavoice, packing list, bill lading airway bill, polis asuransi dalam atau luar negeri, bukti pembayaran bea masuk, ppn, dan serta cukai,, j . surat kuasa pengurusan kepabeanan dari pengusaha kepada ppk dalam hal memberitahu adalah ppk: keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk, il. surat rekomendasi atau surat iz, dokumen cukaiyang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan pabean kawasan bebas. ketentuan dan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut pengusaha atau kuasanya wajib menyerahkan asli dokumen sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam terhadap pengusaha atau kuasanya yang menyerahkanapat diterima sebagai dokumen pelengkap pabean dengan ketentuan, dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf pengusaha atau kuasanya menyatakan bahwaiakui sebagai dokumen asli apabila telah ditandai dibubuhi cap aslidihapus. diantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikutkeuanganlampirankan pelabuhan bebas.halaman 1dari sae data pemberitahuan diisi oleh bea dan cukai identitas pengirim barang npp paspor ktp lainnya tgl. pendaftaran kl) ama, alamat pengirim barang nama kantor po) kes riw barang pelabuhan muat : bl awb tdl. bc1l. pos: tgl. identitas pengangkut npp paspor ktp lainnya ama, alamat pengangkut berat kotor (kg) volume (nm) cara pengangkutan laut kereta api tgl. berangkat: 3jalan raya udara lainnya . nama sarana pengangkut voy flight pel. muat: efek dan nomor kemasan nomor peti kemas jumlah dan jenis pengemas keterangan urut uraian jumlah bruto keterangan d1. hasil pemeriksaan d3. hasil pemeriksaan nama nip nama nip dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran d2. keputusan pejabat bea dan cukai hal hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. setuju dimuat diangkut dan barang tersebut semena glenn 20an harus dapat dibuktikan telah sesuai dibongkar kantor pabean tujuan dalam waktu . . memberitahu hari terhitung sejak tanggal persetujuan ini. tanggal woo. nama nip lembar ke bersama sama barang dikirim kantor pabean tujuan. untuk dikembalikan kantor pabean asal setelah barang diterima. untuk kantor pabean asal. lembar lanjutan pemberitahuan pabean pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kawasan bebas untuk diangkut keidentitas pengirim barang npp paspor ktp lainnya riw barang pelabuhan muat: nama, alamat pengirim barang bl awb tgl pos: tgl: nama, alamat penerima barang berat kotor (kg) volume (m3) merk dan kemasan peti kemas jumlah dan jenis pengemas lo. ii7 see (diisi badan cukai) keterangan pengusaha petunjuk pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kawasan bebas(ppt ppt dengan kode ppt berbentuk formulir dengan ketentuan menggunakan kertas berukuran mm) dengan bentuk, isi, ruang dan kolom sesuai contoh: pengadaan formulir ppt dengan kode ppt m4 dapat dilakukan oleh umum: terdiri dari (dua) lembar lembar pertama, merupakan lembar rekapitulasi: lembar lanjutan, merupakan lembar yang digunakan dalam hal ppt dengan kode ppt berisi lebih dari satu uraian jenis barang dan dapat dibuat lebih dari (satu) lembar lanjutan sesuai dengan kebutuhan: dibuat dalam rangkap (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut rangkap pertama bersama sama barang dikirim kantor pabean tujuan: rangkap kedua, untuk dikembalikan kantor pabean asal setelah barang diterima, rangkap ketiga, untuk kantor pabean asal: dalam hal diperlukan, pengusaha dapat membuat lembar copy tambahan sesuai kebutuhan. lembar tambahan merupakan copy lembar asli dengan tanda tangan asli. pada bagian kanan atas lembar pertama dan lembar lanjutan harus diisi nomor halaman dari jumlah keseluruhan halaman. contoh: apabila ppt dengan kode ppt terdiri dari (tiga) halaman yang terdiri dari lembar pertama dan (dua) lembar lanjutan, ditulis padalembarpertama ditulis halaman dari padalembarlanjutan1 ditulis halaman dari padalembarlanjutan ditulis halaman 3dari pedoman pengisian ppt dengan kode ppt sesuai ketentuan sebagai berikut setiap pemberitahuan hanya untuk barang barang yang berasal dari (satu) nomor setiap pemberitahuan dapat terdiri dari beberapa (lebih dari satu) pos cc. pemberitahuan dapat: terdiri hanya (satu) halaman dalam hal berisi barang yang berasal dari (satu) pos terdiri lebih dari (satu) halaman dalam hal berisi barang barang dari beberapa pos dengan memberikan tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan pada setiap lembar pemberitahuan. tata cara pengisian dengan angka untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik: untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan (dua) digit dibelakang koma. contoh usd pengisian kolom kolom ppt dengan kode ppt adalah sebagai berikut data pemberitahuan diisi oleh memberitahu (angka 1s.d. angka identitas pengirim barang npp paspor ktp lainnya: diberi tanda coret) bagi identitas yang tidak digunakan. diisi nomor identitas pengirim barang. angka nama, alamat pengirim barang diisi nama dan alamat lengkap pengirim barang. angka nama, alamat penerima barang diisi nama dan alamat lengkap penerima barang. angka identitas pengangkut npp paspor tp lainnya diberi tanda coret) bagi identitas yang tidak digunakan. diisi nomor identitas pengangkut. angka nama, alamat pengangkut: diisi nama dan alamat lengkap pengangkut. angka cara pengangkutan diisi kode pengangkutan sesuai tabel kode pengangkutan pada kotak yang tersedia. angka , angka 9jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan lainnya (lain dari 1s.d angka tanggal berangkat diisi tanggal keberangkatan sarana pengangkut dari tps pengirim barang. angka nama sarana pengangkut voy flight: diisi nama sarana pengangkut, nomor voy (voyage) untuk angkutan laut atau nomor flight untuk angkutan udara. angka pel muat diisi nama pelabuhan muat barang, kode lokasi pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi pelabuhan pada kotak yang tersedia. contoh batu ampar, batam angka pel tujuan diisi nama pelabuhan tujuan barang, kode lokasi pelabuhan tujuan sesuai tabel kode lokasi pelabuhan pada kotak yang tersedia. contoh tanjung priok, indonesia angka nama kantor tujuan: diisi nama kantor pabean yang mengawasi tps penerima barang sebagaimana yang tercantum pada angka dan diisikan kode kantor pabean tujuan sebanyak digit (sesuai tabel kode kantor pabean) pada kotak yang telah disediakan. contoh kpc bogor angka riw barang: pelabuhan muat: diisi namapelabuhan muat negara asal barang: kode lokasi pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi pelabuhan pada kotak yang disediakan. contoh osaka, japan bl awb diisi nomor dan tanggal asal bill lading atau air way bill. dalam hal terdapat master awb, maka diisi nomor dan tanggal master serta nomor dan tanggal house awb. contoh atau pos: tgl. diisi nomor dan pos serta tanggal bulan tahun angka berat kotor (kg) diisi berat kotor (bruto) dalam satuan kilogram (kg) dari keseluruhan barang yang bersangkutan. angka volume (m3) diisi volume barang dalam satuan meter kubik. angka merek dan nomor kemasan peti kemas: diisi merek dan nomor kemasan yang tercantumtidak memakai peti kemas abg jika memakai peti kemas pt. abg (dua) peti kemas text text angka jumlah dan jenis pengemas: diisi dengancontoh 10case case, box, drum ditulis package angka segel (diisi bea dan cukai): diisi nomor dan jenis segel oleh pejabat kantor pabean asal. angka keterangan bila ada, diisi keterangan berkenaan dengan peti kemas, kemasan barang, dan segel. angka urut diisi sesuai dengan nomor urut. keterangan dalam hal jenis barang lebih dari satu jenis, maka nomor surutnya diri pada angka lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka s.d. cukup diberi catatan . (tulis angka dengan huruf jenis barang, lihat lembar lanjutan. contoh (lima) jenis barang, lihat lembar lanjutan angka uraian barang: diisi secara lengkap uraian barang yang bersangkutan menurut keadaan sebenarnya. angka jumlah diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang untuk setiap jenis barang (dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang). contoh pasang angka22. bruto: diisi berat kotor (bruto) dalam satuan kilogram (kg) untuk masing masing barang yang diberitahukan. contoh angka23. keterangan bila ada, diisi keterangan perihal barang yang bersangkutan, misalnya explosive goods". diisi tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas memberitahu dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen dilakukan secara lengkap dan benar. diisi oleh bea dan cukai tgl. pendaftaran (diisi oleh bea dan cukai) diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada kotak yang telah disediakan. contoh nomor pendaftaran tanggal oktober ditulis o1 nama kantor pol diisi nama kantor pabean yang mengawasi tps pengirim barang dan diisikan kodenya sesuai kode kantor pabean dalam kotak yang disediakan. contoh kantor yang mengawasi adalah kpc merak, ditulis nama kantor kpc merak untuk pejabat bea dan cukai: kantor pabean asalgirim barang, berikut tanda tangan, nama jelas, dan nip. keputusan pejabat bea dan cukai, diisi persetujuan untuk dimuat atau diangkut dan penetapan jangka waktu penyelesaian pengangkutan disertai tanda tangan, nama jelas, dan nip yang berwenang memberikan persetujuan. kantor pabean tujuanerima barang, berikut tanda tangan, nama jelas, dan nip. pengisian butir butir ppt dengan kode ppt lembar lanjutan (lembar ke dan seterusnya) pada setiap halaman lembar lanjutan diberikan nomor urut halaman dan jumlah keseluruhan halaman. contoh halaman dari nomor pendaftaran dan tanggal pendaftaran, diisi sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran pada lembar pertama. cc. tempat, tanggal, tanda tangan, nama jelas pengusaha dan cap perusahaan ditulis dicantumkan pada setiap halaman lembar lanjutan. menteri keuangan, sri mulyani indrawi |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.