text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
menimbang walikota pekanbaru provinsi riau peraturan walikota pekanbaru nomor tahun2}2ldengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekanbaru, bahwa dengan ditetapkannya unit pelaksanaan teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota pekanbaru sebagai badan layanan umum daerah berdasarkan keputusan walikota pekanbaru nomor tahun ol9, maka perlu disusun pola tata kelola badan layanan umum daerah; bahwapola tata kelola ditetapkan dengan peraturan kepala daerah09 tentang [.peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun ol7 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalahun tentang standar pelayanan minimal unit pelaksana teknis perparkiran dinas perhubungan kota pekanbaru; peraturan walikota pekanbaru nomor tahun tentang penyelenggaraan perparkiran berita daerah kota pekanbaru tahun nomor peraturan walikota pekanbaru nomor tahun o2o tentang tarif layanan parkir pada unit pelaksana teknis perparkiran dinas perhubungan kota pekanbaru sebagai badan layanan umum daerah berita daerah kota pekanbaru tahun o20 nomor menetapkan memutuskan:bab ke*tentukinas adalah dinas perhubungan kota pekanbaru. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kota pekanbaru. unit pelaksana teknis perparkiran yang selanjutnya disebut upt perparkiran adalah unit pelaksana teknis pada dinas perhubungan kota pekanbaru{a perangkat daerah}r atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuta kelola blue upt perparkiran adalah acuan penyelenggaraan bagi pengelola blue upt perparkiran dan perangkat daerahrangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota pekanbaru. pejabat pengelola blue upt perwakilan yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung awal terhadap kinerja operasional blue upt perwakilan kota pekanbaru yang terdiri atas pemimpin blue, pejabat keuangan dan pejabat teknis. pengguna anggaran blue upt perwakilan kota pekanbaru adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dal fungsi uptota pekanbaru. badan pengelola keuangan dan aset daerah selanjutnya disingkat bukan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan keuanganunit pengelolaan perparkiralkey'pt serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan apbd. rencana bisnis dalblue upt perparkirbagian kedua maksud dan t\juan maksud peraturan walikota ini adalah untuk memberikan pedoman pada blue upt perparkiran dalam melaksanakan tata kelola perparkiran daerah. tujuan peraturan walikota ini adalah agar pelayanan pada blue upt perparkiran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan bisnis yang sehat. bagian ketiga azas tata kelola blue upt perparkiran mengandung azas: akuntabilitas; fleksibilitas; produktivitas; dan bisnis yang sehat. bagian keempat visi dan misi visi upt perparkiran adalah mewujudkan pelayanan perparkiran yang tertib, aman, nyaman, dan terkendali". misi upt perparkiran adalah: membentuk sdm perparktan yang berkualitas dan profesional; mengoptimalkan pendapatan asli daerah pad) yang bersumber dari jasa layanan perparkiran; meningkatkan efesiensi perparkiran dengan fasilitas pendukung; membentuk sistem perparkiran untuk menunjang kelancaran la,lu lintas dan mengoptimalkan fungsi jalan; dan meningkatkan dan mengembangkan fungsi satuan ruang parkir srp) tepi jalan sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. visi dan misi upt perparkiran mengacu pada visi dan misi dinas perhubungan. bagian kelima ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: pengelompokan sumberdaya manusia; kelembagaan; pembina dan pengawas; pengelompokan fungsi; dan prosedur kerjpada blue upt perparkiran terdiri atas: pejabat pengelola; dan pegawai. bagian kedua pejabat pengelola paragraf unsur pejabat pengelola pejabat pengelola blue upt perparkiran sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pemimpin; pejabat keuangan; dan pejabat teknis. pemimpin sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kepala upt perparkiran yangejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kepala tata usaha pada upt perparkiran dan berasal dari pegawai negeri sipil. pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada hurufimpinan dan pejabat teknis selain sebagaimana dimaksud pada dan dapat berasal dari unsur profes j<an pelayanan. unsur profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetapyang berasal dari profesaragraf pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola blue upt perparkiran diangkat dan diberhentikan oleh walikota. l2l pemimpin blue upt perparkiranjawab kepada pemimpin blue up f perparkiran. pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola blue upi perwakil(l)tiga pegawai pengangkatan dan penempatan dalam kpblue upt perparkiran. (l) pemimpin blue perparkiran mengusulkan kebutuhan pegawai kepada walikota melalui kepala dinas. l2l penerimaan pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penerimaan pegawai non pegawai negeri sipil tenaga non perparkiran tanpa keahlian dan keterampilan khusus dapat direkrut secara langsung oleh pemimpin blue upt perparkiran. bab iii kelembagaan bagian pertama pemimpin pemimpin blue upt perparkiran sebagaimana dimaksud dalamerparkiran agar lebih efisien dan produktivitas; merumuskan penetapan kebijakan teknis blue upt perparkiran serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh walikota; menyusun renstra; menyiapkan rba; mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada walikota sesuai dengan ketentuan; menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan blue upt perparkiran selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang undangan; mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan blue upt perparkirerparkiran kepada walikota; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh walikota. pemimpin blue upt perparkirfrf perparkiran. pemimpin blue upt perparkiran bertindak selaku kuasa pengguna angg fran kuasa pengguna barang. dalam hal pemimpin blue upt perparkiranblue upi perparkiran sebagaimana dimaksud dalam mempunyai wewenang sebagai berikut: mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja blue upt perparkiranbeserta rincian tugasnya; mengusulkan calon pejabat keuangan dan penanggungjawab teknis perparkiran kepada kepala perangkat daerah yang menangani urusan perparkiran untuk ditemukan walikota; mengangkat dan memberhentikan pegawai non pegawai negeri sipil blue upi perparkiran sesuai dengan peraturan kepegawaian blue upt perparkiran; menetapkan hak dan kewajiban pegawai non pegawai negeri sipil blue upt per parkiran; menetapkan pedoman pelaksanaan operasional pelayanan blue upt perparkiran; meminta pendapat ahli, konsultan atau lembaga yang kompeten sesuai dengan kebutuhan; dan melakukan evaluasi dan menindas<lanjuti hasil evaluasi. bagian kedua pejabat keuangan pejabat keuangan upi perparkiran sebagaimana dimaksud huruf berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pemimpin blue up t perparkiran. persyaratan untuk diangkat sebagai pejabat keuangan blue upt perparkiran adalah sebagai berikut: m mpu membuat neraca keuangan; mampu membuat laporan keuangan; mampu melaksanakan pengelolaan kas dan utang piutang; dan mampu membuat dokumen keuangan. pejabat keuangan blue upt perparkiran sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan; mengkrrlaksanakan evaluasi pendapatan perparkiran; menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; menyelenggarakan akuntansi dan pen5susunan laporan keuangan; melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pejabat keuangan; dan tugas lainnya yang ditetapkannya oleh walikota dan atau pemimpin blue upt perparkiruntuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada serta untuk membantu pejabat keuangan dapat diangkat penanggungjawab tugas tertentu dengan sebutan subkelompok jabatan fungsional disesuaikan kebutuhan yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat keuangan. penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin blue. sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ditetapkan pemimpin blue atas usul pejabat keuangan. bagian ketiga pejabat teknis pejabat teknis sebagaimana pada huruf merupakan satuan kerja staf blue upt perparkiran dalam pelaksanaan teknis. pejabat teknis blue upt perparkiran sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada pemimpin blue upt perparkiran. pejabat teknis upt perparkiran kota pekanbaru sebagaimana dimaksudjabatan fungsional blue upt perparkiran dalam menjalankan tata kelola perparkiran dapat dibantu oleh jabatan fungsional. l2l subkelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh pejabat teknis dan atau pejabat keuangan yang bertanggung jawab kepada pemimpin blue upt perparkiran. bagian kelima pembina dan pengawas paragraf umum pembina dan pengawas blue upt perparkiran terdiri dari: pembina teknis dan pembina keuangan; satuan pengawas internal; dan dewan pengawas. paragraf pembina teknis dan pembina keuangan pembina teknis blue upt perparkiran adalah kepala dinas. pembina keuangan blue upt perparkiran adalah kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kota pekanbaru. paragraf satuan pengawas internal satuan pengawasan internal merupakan unsur pengawas internal pada blue upt perparkiran. satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh pimpinan blue upt perparkirsehat. satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada berkedudukan langsung dibawah pimpinan blue upt perparkiran. pembentukan satuan pengawasan internalatuan pengawasan internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. spi melaksanakan tugas t perparkiran; memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; memahami tugas dan fungsi blue upt perparkiran; memiliki pengalaman teknis pada blue upt perparkiran; jenazah paling rendah s1; pengalaman ke{a paling sedikit (tiga) tahun; berusia paling rendah (tiga puluh) tahun dan paling tinggi (lima pu aragraf dewan pengawas dewan pengawas blue upt perparkiran dibentuk dengan keputusan walikota atas usulan kepala dinas. l2lbab pengelompokan fungsi (l) pemimpin blue perparkiran menetapkan susunan organisasi dan tata ke{a; pejabat keuangan dan pejabat teknis; pejabat keuangan dan pejabat teknis dibantu oleh subkelompok jabatan fungsional analisis keuangan, perbendaharaan, akuntansi, pengelola data, pengadministrasian kepegawaian, administrasi, perencanaan evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, operasional serta pengawasan; pejabat keuangan bertanggungjawab kepada pemimpin blue dalam hal mengkoordinasikan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi, monitor dan evaluasi pelat<santan pelayanan upt perparkiran; dan pejabat teknis perparkiran bertanggungjawab kepada pemimpin blue perparkiran dalam hal mengkoordinasikan kegiatan administrasi, perencanaan evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, operasional pengawasan, monitor dan evaluasi pelaksanaan pelayanan upt perparkiran. bab prosedur kerja pass, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, blue upt perparkiran berpedoman pada prosedur ke{a yang telah ditetapkan. prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur sop) yang ditetapkan oleh pimpinan blue upt perparkiran. pemimpin blue mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan skpd skpdupt perparkiran. setiap pejabat pengelola1a pada blue upt perparkiranbab ketentuan penutup peraturan walikotatl ao}l walikota kota pekanbaru, firdaus ttd diundangkan pekanbaru pada tanggal tel a01r aslinya kepala bagian hukum, helmi p.l969l226 |
rrf frr fl. ft ! t t fit] t t t t t t t t frr frr fl rl: frr fff frr ferrer peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun 2o2i tentang inovasi daerah pemerintah kota pei{anbar tahun 2o2l fff rrr! rrrrrr frrrrrrrt rl rrrrrrrrrrt rrrrrrrrrrrrrrrrrt rrt rrr rt t walikota pekanbaru provinsi riau peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun 2o21 tentang inovasi daerah dengan rahmat tujuan yang maha esa walikota pekanbaru;,n bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovovas.inovasi daerah bab ketentuan umum pasa.l:r prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dial<sud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun.dpenelitian dan pengembangan adalah perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggara:rrr1l pegawai pemerintah dengan perjanjian ke{a yang teks{a pada instansi pemerintah. rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) adalah dokumen perencana re na kerja pemerintah daerah rkd) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode (satu) tahun. teknologi adalah cara, metode, atau proses penyerap.rtim inovasi adalah tim independent yang dibentuk dibawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan yang beranggotakan unsur dari praktisi inovasi, pakar, dan atau perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. inovasi daerah bertujuanan serta masyarakat;; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak menimba al< untuk kepentingan diri sendiri. ruang lingkup peraturan daerah ini adalah: bentuk dan kriteria inovasi daerah; pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah; uji coba inovasi daerah; penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah; pendanaan; informasi inovasi daerah;; inovasi pelayanan publik; n daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan inovasi da 1l2l ik. t3)pasa] kriteria inovasi daerah meliputi: mengandungri dapat direplikasi. bab iii pengusul an dan penetapan inisiatif inovasi daerah bagian kesatu pengusulan inisiatif inovasi daerah pasa l usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari: walikota; anggota dprd; asn; perangkat daerah; bumi; dan anggota masyarakat. inisiatif sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk proposal yang sekurang kurangnyanfaat yang diperoleh; waktu uji coba inovasi daerah; darr anggaran jika diperlukan. (l) inisiatif inovasi daerah yang berasal dari walikota sebagaimana dimaksud dalam pasa lusulan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota untuk ditetapkan dalam keputusan walikota. inisiatif inovasi daerah yang berasal dari asn sebagaimana dimaksud dalam huruf diusulkan melalui kepala perangkat daerah yang menjadi atas nya dan menjadi inovasi perangkatoleh kepala perangkat daerah yang bersangkutanusulkan kepada walikota melalui pimpinan bumi yang bersangkut. tata cara pengusulan inisiatif inovasi daerah diatur dengan peraturan walikota. setiap perangkat daerah harus setiap tahun mengusulkan inisiatif inovasi yang terkait bidang tugas perangkat daerah tersebut. (l) perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kelayakan proposal lokasi daerah sebagaimana dimaksud dalamdalam melakukan penilaian kelayakan dan evaluasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada (l) dibantu oleh tim inovasi yang independen dan ditetapkan melalui keputusisiatif inovasi daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah tersebut. l2l penetapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuanovasi; untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota dprd, dilakukan setelah dibahas da ; dan untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari asn, perangkat daerah, bumi, dan anggota masyarat ;dat yang diperoleh; waktu uji coba inovasi daerah; dal anggaranpasa ldalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat mengusulkan penghentian pelaksanaan tahap selanjutnya kepada walikota. penghentian sebagaimana dima kpud pada hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan walikota. perangkat daerah pelaksana inovasi daerah menyampaikan dokume untuk diteruskan tim inovasi. l2l tim inovasi sebagaimana dimaksud pada melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasi.l tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah untuk menyatakan layak atau tidaknya inovasi tersebut diterapkan. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada wa dikota dan ditetapkan dalam keputusan walikota. dalam hal pelaksanaan uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka pimpinan perangkat daerah dan atau aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagai pelaksana uji coba tidal dapat diberikan sanksi. pasa] inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak muda kota. bab penerapan, pencil an, dan pemberian penghargaan inovasi daerah tl) inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam pasa.ll2l; atau peraturan walikota, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata la l tidak dapat dikomersialisasikan. penerapan lok,laporan penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: cara melalu:kan inovasi daerah; dokumentasi bentuk inovasi daerah; l inovasi daerah diusulkan oleh asn, pemberian penghargaan dial<kanakan sesuai denganwalikota sebagaimana dimaksud dalam pasa.l dan dituangkan da1 rn lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. l2l dalam hal kegiatan inovasi daerah belum tertuang da {l2l(r) t2l bab vii informasi inovasi daerah pasai pemerintah daerah menyediakan informasi inovasimbidangi penelitian dan pengembangan melalui sistem informasi pemerintah daerah. bai}al<kinovasi daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakuwalikota days diundangkan pekanbaru pada tanggal maret sekretaris daerah kota pekanbaru, muhammad lembaran daerah kota pekanbaru tahun nomor nomor register peraturan daerah kota pekanbaru, pro\,'ini nomor urut perda i1.o9.c 2o21ekanbaru. ditetapkan pekanbaru pada tangal maret penjelasan atas peraturan daerah kota pekanbarun'" r".""r", terr.r,uj lo ih sebagai suatu kebijakan daerah. ha l tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan weren rt<at untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat. huruf yang dial<sud dengan 'tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator bu''lat dengan memperhatikan asas pembantu:nan nasional..'tata laksana interna.[s)$"gru u '\ dimaksud dalam undang undang ya (r){a. yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang a kan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan atau kerangka kerja yang a personal id.identification sumber), selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik le banking atau gerai anjungan tunai mandiri (automated. teller machine untuk bertransaksi.tanian elektronik le banking, anjungan tunai mandiri (automated teller machine, atan tlr pasa] cukup jelas. cukup jelas. cukup je1. huruf [b]{ajian jual beli(s) huruf (a) cukup jelas. huruf (b) cukup jelas. huruf (rt rrrrrrrrrrrrrt rrrrrrr! frl rr fort r peraturan daerah kota pei(anbar nomor tahun 2o2l tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pemerintah kota pekanbaru tahun 2o2i fort ! t rri rrr frr fl ft t r frr error frr i rf frr walikota pekanbaru provinsi riau peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun tentang pei{selenggarakan penanggung2q,ngan bencana daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekanbaru, menimbang bahwa kepentingan melindungi seluruh masyarakat dari dampak bencana merupakan jawab pemerintah daerah, sebagai perlu perlindungan terhadap kehidupan masyarakat porselen ggaralya mesej ahteraan umum daerah; bahwa untuk mengurangi risiko bencana baik pada prabencana, tanggap dan erat, maupun pascaben diperlukan upaya penyelenggaraan bencana secara terencana, terpadu dan mey dengan mengoptimalkan semua daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf dan huruf perlu menetap peraturan daerah tentang penyelenggara penanggulangan bencana daerah; mengingat undang undang dasar negara epub indonesia tahun potensi yang adaoo7 ten penanggulangan bencana lembaran negara epub indonesia tahun nomor tambahan l,kembar negara republik indonesia nomorar negara republik indonesia sebagaimana diubah berberapa kali terakhir dengan undang nomor tahun tentang perubahan kedua penyelenggaraan penanggulangan bencana lembu}nn ten pendanaan dan pengelolaan bantuan ben lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara epub indonesia nomor dengan persetujuan bersama dewan perakit penyelengkota tekanan:\yat kota pekanbaru. anggaran pendapatan dart belanja daerah selanjutnya disingkat apbd adalah pendapatan dan belanja daerah kota pekanbaru. badan penanggulangan bencana daerah selanjutnya disingkat dengan bpbd adalah peran daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan juga dan nasi menyelenggarakan penanggulangan bencana. kepala pelaksana badan penanggulangan ben daerah yang selanjutnya disingkat galaksi bpbd kepala pelaksana bpbd kota pekanbaru. bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupa manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiw manusia, kerusakan lingkungan, kemudian harta bend dan dampak psikologis. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan ole peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebar oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsun gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan tanah longsor. bencana non alam adalah bencana yang dikira oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yan antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi epidemikira serangkaian upaya yang meliputi penetapan lebih pembangunan yang berisiko timbul l:ya ben kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi. pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan bencana, baik melalui pengurangan ancaman ben maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. daerah rawan bencana adalah daerah yang kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologi klimatologi, geogr fis, sosial, budaya, politik, ekonom dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka tertentu yang mengurangi kemampuan meredam, mencapai kesiapan, dan kemampuan untuk menanggapi dampak< buruk bahan tertentu. kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi bencana metal peringatan sesegera mungkin kepada magyar tentang kemungkinan te{adanya bencana pada sua tempat oleh lembaga yang berwenang. mitigasi adalah serangkaian upaya untuk men risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik mau penyadaran dal peningkatan kemampuan menahan a.nathan bencana. men t*t'l risiko bencana adalah potensi kerugian ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, sakit, jiwa terancam, hilang:nya rasa ern, mangun kerusakan atau kehilangan harta, kegiatan masyarakat. dan gan tanggap darurat bencana adalah serangkaian regia yang dilakukan dengan segera pada saat kej bencana untuk menangani dampak buruk yanprasarana dan sarana. status keadaan daruratkelompok orang yan menderita atau meninggal dunia akibat bencana. pemulihan adalah serangkaian kegiatan mengembalikan kondisi masyarakat dan lin hidup yang terkena bencana dengan embun kembali kelembagaan, prasarana dal sarana den melakukan upaya rehabilitasi. rehabilitasi ada lah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tin yang memadai pada wilayah pascabencana deng sasaran utama untuk normalisasi atau be{lanny secara wajar semua aspek pemerintahan dan sehidup masyarakat pada wilayah pascabencana. rekonstruksi adalah pembangunan kembali sem praszrr rna dan errata, kelembagaan pada willy pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan mau masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkit peran serta masyarakat dalam segala aspek keliru dan atau badan hukum. pengungsi adalah orang atau kelompok orang yab dampak buruk bencana. kelompok rentan adalah bayi, anak usia bawah tahun, anak anak, ibu hamil atau men penyandang cacat dan orang lanjut usia. dana penanggulangan bencana adalah dana digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahu prabencana, pascabencana. saat tanggap darurat, alata standar operasional prosedur yang selanjutnya dis sop adalah serangkaian instruksi tertulis dibakukan mengenai berbagai proses penyelam administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disini opd adalah organisasi perangkat daerah lin pemerintah daerah kota pekanbaru. organisasi internasional adalah organisasi pemerintah yang diakui sebagai subjek buku internasional dan mempunyai kapasitas untuk mem ped ajian internasional. kearifan lokal adalah dalam tata kehidupan nilai nilai luhur yang ber masyarakat untuk antara melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara ilustrasi. bab asas, prinsip dan tujuan penanggulangan bencana daerah disemen berdasarkan asas: kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi. prinsip prinsip penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam yaitu'. diskriminatif; dan non politisi. penyelenggaraan penanggulangan bencana dae bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksana penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dampak bencana. der term embed bab iii pei{selenggarak; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; dan lingkup luas wilayah. bab penetapan dan penentuan keadaan bencanapenetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan tertentu zonasi yang ada pada rencana tata ruang daerah. dalam hal satu beberapa kawasan ditetapkan sebagai rawan bencana, pada daerah bersangkutan ber ketentuan: terlarang untuk permukiman; dan dapat dilakukan pencabutan dan atau sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang suatu benda sesuai dengan ketentuan perundang undangan. menegur j<p dalam hal dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dal huruf pihak yang terkena berhak mendapatkan: ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dan atau relokasi permukiman dengan kewajiban memerah kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terre relokasi dengan pemerintah daerah yang dilakuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh walikota, berkas laporan kondisi bencana dari bpbd. status potensi bencana dibedakan menjadi: awas; siaga; dan waspada. penentuan status bencana sebagaimana dimaksud dal huruf dilakukan oleh walikota den memperhatikan dampak suatu bencana, berdasarkan kondisi bencana dari bpbd. penetapan status potensi bencana sebagaimana ai rf."rf dalam didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah berdasarkan pedoman penetapan status potensi bencana, berdasarkan pemantauan van akur]t oleh pihak yang berwenang. penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pedoman penentuan status bencana daerah, memperhatikan indikator sebagai berikut: jumlah korban; kerugian harta benda; kerusakan sarana dbab tahapan pei'iyelenggaraan bab prabencana tahap prabencana meliputi: situasi tidak te{adi bencana; dan situasi terdapat potensi te4'adanya bencana. situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud huruf meliputi: perencanaan peran gulungan bencana; pengurangan risiko bencana; pencegahan; tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: prabencana; tanggap darurat; dan pascabencana. pemajuan dalam perencanaan pembangunan; persia tr. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. penyelenggaraan penanggulangan terdapat potensi teq'adi bencana dalam huruf meliputi: kesiapsiagaan; peringatan dini; dan mitigasi bencana. bencana dalam sebagaimana dimaksud pasa] kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagai dimaksud dalam huruf untuk emas terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat kerja bencana. peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan dalam rangka menegur rugi risiko terkena bencana sertdan dampak diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang bera pada kawasan rawan bencana. .(' kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dal dilakukan melalui: perang naan dan pelaksanaan penataan berdasarkan pada analisis risiko bencana; pengaturan pembangunan, pembangunan dan tata bangunan; dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluh baik secara konvensional maupun modern. ruang bab vii tanggap darurat penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tangga darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan, kemudian, dan sumberdaya; penentuan status keadaan dadarurat sebagaimana dimaksud dalam dikenal oleh galaksi bpbd sesuai dengan kewenangannya. infrastrukturpada saat status keadaan darurat bencana sebagai dimaksud dalam huruf ditetapkan bpb dan karantina; perizinan; pengadaan barang jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban barang; penyelamatan; u rng dan a komando untuk pemerintahan opd yang terkait; dan koordinasi dan atau meminta bantuan, pendamping serta fasilitasi dari instansi lembaga. bab viii pascabencana penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pascabencana terdiri atas: rehabilitasi; dan rekonstruksi. rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam hunt pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: a.pemulihan pemulihan pemulihan sosial ekonomi, dan budaya; keamanan dan ketertiban; fungsi pemerintahan; dan fungsi pelayanan publik. rekonstruksi pada wilayah pascabencana sebagai dimaksud kegiatan: dalam huruf dilakukan metalmasyarakat; kembali kehidupan sosial bud penerapan rancang bangun yang tepat dan pengguna peralatan yang lebih baik dan taran bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organis kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; peningkatan kondisisosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. bab sumber dana pei{selenggarakan panggul,angan bencana dana penanggulangan bencana daerah bersumber dari: apbn; apbd; dan dapat bersumber dari dana lain yang sah dan mengikat. pemerintah daerah wajib mengalokasikan penanggulangan bencana dalam apbd dengan nilai memar sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. anggaran sebagaimana dimaksud dalam diberi pada: prabencana; tanggap darurat bencana; dan pascabencana. untuk kepentingan pengadaan barang dan atau jasa saat tanggap darurat bencana, pemerintah daerah menyediakan dana siap pakai dalam penanggulangan bencana yang berasal dari apbd ditempatkan dalam anggaran bpbd. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam harus selalu tersedia dan digunakan sesuai den kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana. bab pengadaan barang jasa pengadaan barang jasa pada saat status keadaan bencana ditetapkan, dilaksanakan secara terencana den memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai den kondisi dan karakteristik wilayah bencana. dap j"l pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang j untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dil secara khusus melalui pembelian pengadaan langsung efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat kea tanggap darurat. pembelian pengadaan langsung sebagaimana dimas dalam pasa l tidak ditentukan oleh jumlah dan barang jasa. pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam meliputi peralatantr. penampungan serta tempat hunian sementara. pengadaan barang jasa selain dari pada barang jasa sebagaimana dimaksud dalam dap dilakukan oleh instansi lembaga terkait setelah mencap persetujuan kepala bpbd sesuai kewenangannya. pasa l persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara dalam waktu paling lambat (tiga kali dua puluh lam. bab partisipasi masyarakat pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. pemerintah daerah hanya dapat menerima dana bersumber dari masyarakat dalam negeri. dana yang bersumber dari masyarakat dimaksud dalam dan yang diterima pemerintah daerah dicatat dalam apbd. dalam mendorong partisipasi masyarakat dimaksud dalam pemerintah daerah dapat: memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan ban dana penanggulangan bencana; memfasilitasi masyarakat yang akan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan meningkatkan kepedulian masyarakat berpartisipasi dalam penyediaan dana. bab xii tata cara pengumpulan dana yang berasal dari partisipasi masyarakat setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana daerah, wajib mendapat izin dari instansi lembaga berwenang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara regnum dana penanggulangan dana daerah sebagai dimaksud pada (l), diatur dalam peraturan walikota. setiap izin yang diberikan oleh instansi lembaga sebagai dimaksud dalam salinannya wajib diam kepada bnpb atau bpbd. bab xiii penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana penggunaan dana penanggulangan bencana dalam tidak terjadi bencana meliputi: fasilitasi pen rusun erperencana rn penanggulangan bencana; pen jrusunal analisis risiko bencana; fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruan penyelenggaraan pendidikan dan pelatih penanggulangan bencana; dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana. situ ,lr' penggunaan dana penyelenggaraan penanggulangan ben dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan bpbd dengan tugas dan fungsinya. dana penanggulangan bencana digunakan sesuai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi: tahap prabencana; saat tanggap darurat; dan atau pascabencana. bab penggunaan dana dalam tahap pascabencana penggunaan dana penanggulangan bencana pascabencana digunakan untuk kegiatan': rehabilitasi; dan rekonstruksi. dalam.pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; tah s?' bab xiv penggunaan dana pada saat tanggap darurat rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; tr. pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; atau pemulihan fungsi pelayanan publik. huruf meliputi: pembangunan kembali pasar rna dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan pengguna peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayan nan publik; atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. bab xvi pengelolaan bantuan bencana pada korban bencana pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantu bencana kepada korban bencana, yang terdiri dari: santunan dukabud o?' kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam santunan duka; dan atau uang duka. santunan dukacita sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada ahli waris korban. santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam pasa l huruf diberikan kepada korban bencana yang mental kecacatan mental dan atau fisik. pinjaman lunak untuk usaha produktif seb dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk: kredit usaha produktif; atau kredit pemilikan barang modal. santunan dukacita sebagaimana dimaksud dalam dan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam pas serta pinjaman lunak untuk usaha produktif seb dimaksud dalam diberikan setelah dipaku pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi lembu yang berwenang yang dikoordinasikan oleh bpbd sesi dengan kewenangannya. (' bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai dimaksud dalam huruf diberikan kepada kor bencana dalam bentuk: penampungan sementara; bahan pangan; sandang; air bersih dan sanitasi; dan pelayanan kesehatan. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban ben diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebun dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kolom rentan. bab xvii pengelola,aan dan pertanggungjawaban bantuan bpbd berwenang mengkoordinasikan pengen pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana tingkat daerah. tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus ses dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan. ,). bab xviii pengawasan dan laporan pertanggungjawaban bpbd sesuai dengan kewenangannya melaka melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana. pemerintah daerah melaksanakan pengawas rn pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh penanggulangan bencana. bab xix bertanggungjawab}an laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggalan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada prabencana dan pascabencana dilakukan ketentuan peraturan perundang undangan. pertanggungjawaban penggunaan dana penanggalan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlaku secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan sesuai den terhadap tahap dilaksanakan transparansi. sesuai dengan prinsip akuntabilitas l,laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penunggu bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tan darurat dilaporkan paling lambat (tiga) bulan setelah h tanggap darurat. pelaporan keuangan penanggulangan bencana bersumber dari apbn atau apbd dilakukan sesuai stan akuntansi pemerintahan. sistem akuntansi dana penanggulangan bencana bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman ditetapkan oleh menteri keuangan. bab hak dan kewajiban masyarakat pasa l setiap orang berhak: mendapatkan perlindungan sosial dan rasa khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana tentang kebijakan penanggulangan bencana; berperan serta da lam perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan program penyediaan bantuan kesehatan termasuk dukungan psikososial; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ter kegiatan penanggulangan bencana, khususnya berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. setiap orang yang terkena bencana berhak mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (l) setiap orang berhak untuk memperoleh ganti karena terkena bencana yang disebabkan oleh gagal konstruksi. apabila penanggulangan teq'adi sengketa bencana akibat terhadap kesalahan peran sebagaimana dimaksud pada penyelesaian tahap awal diupayakan berdasarkan musyawarah mufakat. dalam hal musyawarah mufakat sebagai dimaksud pada gagal mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentu memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, kelestarian fungsi lingkungan hidup; melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan memberikan informasi yang benar kepada publik ten penanggulangan bencana. kontrak bab xxi peran dan lembaga usaha lembaga usaha mendapatkan kesempatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan lebih penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. bab xxii peran lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah lembaga internasional dan lembaga nonpemerintah sepanjang dibutuhkan dal sesuai den ketentuan peraturan perundang undangan dapat ikut dalam kegiatan penanggulangan bencana daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai peran lem internasional dan lembaga asing non pemeran sebagaimana maksud pada diatur dalam teratur walikota. bab xxii antisipasi bencana secara dini dalam hal daerah dilakukan pembangunan, pmb lahan, penerbitan perizinan, dimana menurut terhitung yang seksama diperkirakan dapat terjadi menit scc potensi bencana daerah, maka instansi dan pihak yang melakukan aktivitas bersangkutan, mengundang bpb dalam rapat untuk memberi masukan agar potensi ben dapat diminimalisir. masukan dari bpbd sebagaimana dimaksud dalam terkait dengan upaya pemerintah daerah mengantisipasi terjadinya bencana secara dini. dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dae pemerintah daerah melalui bpbd dapat melakukan sama dengan seluma pihak baik instansi pemeran pemerintah daerah maupun instansi lembaga dil pemerintah dan pemerintah daerah. kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk: manajemen penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur; dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ter terkait dengan bencana. kerja sauna sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam per'ajian ke{a sama yang dengan nota kesepahaman sesuai dengan peraturan perundang undangan. pasa lidah ketan bab xxiv kerja sama bai} xxv pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana pemantauan penyelenggaraan penanggulangan diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara teru menerus terhadap proses pela kanan penyelenggara penanggulangan bencana. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh dan dapat melibatkan bappeda, sebagai bahan eval menyeluruh dalam penyelenggaraan bencana. bab xxvi evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum peningkatan kinerja penanggulangan bencana. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasa1 oleh bpbd. *'b bab xxvii penyusunan laporan pei'.iyelenggaraan penanggulangan bencana pen3sunan laporan penyelenggaraan bencana dilakukan oleh bpbd. pen ul l,laporan penyelenggaraan penanggulangan ben sebagaimana dimaksud da lam digunakan memverifikasi perencanaan program bpbd. bab xxiii ke"tentukan penutup peraturan daerah diundangkan. ini mulai berlaku pada tan agar setiap orang mengetahuinya, pemeran pengundangan peraturan daerah ini dengan penemu dalam lembaran daerah kota pekanbaru. ditetapkan pekanbaru pada tanggal maret o2l .walikota pekanbaru, firdaus diundangkan pekanbaru pada tanggal mapel o2l sekretaris daerah kota pekanbaru, muram ann lembaran daerah kota pekanbaru tahun nomor noref peraturan daerah kota pekanbaru, provinsi atau .1t 2o2tl. atan penjelasan atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah umum perlindungan terhadap warga negara dari ancaman apapun merupaka amanah konstitusi yang wajib diberikan oleh negara. hal ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun kalimat atau frasa yang tidak mungkin kita ingkar tersebut berkaitan dengan filosofi lahirnya negara kesatuan republik indonesia. fras melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah dara indonesia tersebut kita temukan dalam alania keempat dari pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun eksistensi negara dalam melindungi segenap bangsa indonesia seluruh tumpah darah lndonesia itu, kentara sekali pada saat war negara baik pusat maupun daerah sedang mendapat musibah berupa terjadinya bencana, baik bencana alam, bencana non ala maupun bencana sosial yang diakibatkan oleh ulah manusia. apabila pada tingkatan pemerintah pusat, kita menemukan bnpb, mak pada tingkatan daerah kita menjumpai bpbd yang secara regulasi tela ditetapkan sebagai institusi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah. agar bpbd dapat bertugas dengan baik sesuai dengan fungsi kewenangan yang dimilikinya, maka infrastruktur berupa peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sudah pasti sangat diperlukan keberadaannya. dalam konten itulah peraturan daerah kota pekanbaru tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah ini digagas dan ditetapkan. upaya pemerintah daerah kota pekanbaru dan dewan perwakilan daerah kota pekanbaru dalam menetapkan peraturan daerah memberikan kesan bahwa institusi yang berwenang dalam mem regulasi sekaligus pemangku kepentingan yang utama kota pekan telah bek{a dan memiliki visi masa depan dalam member perlindungan kepada seluruh penduduk kota pekanbaru dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adala asas yang bermanifestasi dalam penanggalan bencana sehingga peraturan daerah ini member perlindungan dan penghormatan hak hak asa manusia, harkat dan martabat masyarakat der secara proporsional. huruf yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bah setiap materi muatan ketentuan dalam penanggalan bencana hana dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa mate muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal hal yang membedakan belakang, antara lain, agama, suku, ras, gender, atau status sosial. golong nub"i huruf yang dimaksud dengan huruf huruf "asas keseimbangan" bahwa materi muatan ketentuan penanggulangan bencana mencerminkan keseimb kehidupan sosial dan lingkungan. yang dimaksud dengan "asas keselarasan" bahwa materi muatan ketentuan penanggulangan bencana mencerminkan kepe tata kehidupan dan lingkungan. yang dimaksud dengan "asas keserasian" adala h bah materi muatan ketentuan dalam peran bencana mencerminkan keserasian lingkungan kehidupan sosial masyarakat. yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kelas hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan penanggulangan bencana harus dapat menimba ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemeran dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. huruf yang dimaksud dengan "asas kelestarian hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dal penanggulangan bencana mencerminkan pelestari lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang demi kepentingan ban dan negara. pasa l huruf yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan teknologi" adalah bahwa dalam penanggalan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi secara optimal sehingga mempermudah mempercepat proses penanggulangan bencana, pada tahap pencegahan, pada saat terjadi ben maupun pada tahap pascabencana. huruf yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" bahwa dalam penanggulangan bencana haru dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai den tuntutan keadaan. huruf yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan panggul harus mendapat prioritas dan diutamakan kegiatan penyelamatan jiwa manusia. huruf yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" bahwa penanggulangan bencana didasarkan koordinasi yang baik dan saling mendukung. yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" bahwa penanggulangan bencana dilakukan berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan kerja sama yang baik dan saling mendukung. huruf yang dimaksud dengan 'prinsip berdaya guna" adal bahwa dalam mengatasi kesulitan magyar dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya yang berlebihan. pad yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus ber guna, khususnya dalam mengatasi kebuli masyarakat dengan tidak membuang waktu, dan biaya yang berlebihan. hun:f yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" bahwa penanggulangan bencana dilakukan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara dan hukum. huruf cukup jelas. adalah bahwa negara dalam penanggulangan ben tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ag una, ras, dan aliran poli apapun. huruf yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada keadaan darurat bencana, terutama melalui member bantuan dan pelayanan darurat bencana. cukup jelas. ccat huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "prinsip nondistriminasif' cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cult r722 cukup jelas. pasa] huruf pengkajian secara cepat pada saat tanggap dapur ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "menyelamatkan mengevakuasi evakuasi masyarakat" dalam ket ini, a ntara lain, pencarian dan penyet pertolongan darurat, dan evakuasi korban. huruf yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan dalam ketentuan ini, antara lain, meme dan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandal$, pelayanan kesehatan, dan penumpu"** ". .",*l lr^ huruf yang dimaksud dengan kelompok rentan" anggota masyarakat yang membutuhkan bantu karena keadaan yang disandang:nya, dian masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, bayi, bali anak anak, serta ibu hamil dan menyusui. huruf yang dimaksud dengan "pemulihan fungsi pras dan sarana vital" dalam ketentuan ini, antara berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran lis jaringan komunikasi, dan transportasi. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "pengarahan peralatan" ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan trans darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, per kesehatan, peralatan a1r bersih, peralatan jembatan darurat, alat berat, tenda, dan sementara. hun:f yang dimaksud dengan "pengarahan logistik" ketentuan ini, antara lain, adalah bahan sandang, obat obatan, air bersih, dan sanitasi. cukup jelas. cukup jelas. sc' cukup jelas. cukup jelas. pasa l" dalam ketentuan antara lain: dinas pekerjaan umum; dinas kesehatan; dinas dinas tenaga ke{a; dinas ketahanan pangan; dan palang indonesia kota pekanbaru+i*t cukup jelas. colorf! t t r ff! t fi rl. fff! ! ! peraturan daerah kota pei(anbar nomor tahun 2o2i tentang perubahan badan hukum bank peri(editan rakyat pekanbaru menjadi perseroan daerah bank perkreditan rakyat pei{anbar madani pemerintah kota pei(anbar tahun 2o2i rrrrrt rural ! t t t ! rruff frr.r frr! ! rr menimbang walikota pekanbaru provinsi riau peraturan daerah kota pekanbarudengan rahmattuhan yang maha esa walikota pekanbaru, bahwa dalam rangka menjalin terwujud.hanya pertumbuhan perekonomian kota pekanbaru naka dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fi:nasi perusahaan perseroan daerah. bank perkreditan ral<5zat pekanbaru madani melalui pengawal'rs utarakan kebijakan peningkatan kinen'a pelayanan jasa keuangan perbankan kepada masyarakat dan aksesibilitas permodalan dari pihak ketiga; bal.wa berdasarkan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahu.n ol7 tentang badan asal.a milik daerah. badan asal a milik daerah ditata.akan dengan perda serta terdiri atas perusahaan umur daerah dan perusahaan perseroan daerah. bahwa berdasarkan dimaksud dalam menetapkan teratur badan hukum rakyat pekanbaru perkreditan rakyat mengingat kesatuan republik undang undang perbankan l,ernbaran tahun nomor negara repr.relik sebagaimana telah undang nomor republik indonesia tambahan lebar nomor undang undang dokumen perusahaan indonesia tahun kembaran negara regu undang undang non ketenagakeq'aan indonesia tahun lrrnbaran negara undang undang ker.angan negara indonesia tahun lembaran negara regu undang undang perbendaharaan indonesia nomor republik indonesia pertimbangan sebagaimana dan huruf perlu daerah tentang perubahan terbatas bank perkreditan men adi perseroan daerah bank madani; ang undang dasar negara esia talun tahun tentang negara republik indonesia tambahan lembaran indonesia nomor undang diubah dengan (kembaran naga tahun nomor negara republik indonesia tahun tentang (kembaran negara republik nomor tambahan lik indonesia nomor 363fl; tahun oo3 tentang aran negara republik nomor tambahan baik indonesia nomor a2791; tahun tentang baran negara republik nomor tambatan indonesia nomor a2a tahun tentang (kembaran negara republik ahan lembaran negara undang undang nomor tall:n oo4 tentang lembaga penjaminan simpan), sebagaimana telah diubah corner tahun 20ll tentang otoritas jasa keuangan lembaran negara republik indonesia tal.un 20ll nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor l0rnalr.relik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang barak perkreditan raky4h nomor tahun tentang perusahaan,1 (l,ernbaran negara.ngajar.ran dan pernikahan nama perseroan terbatas lembaran negara republik indonesia that rrun nomor3 o5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor perata.ran pemerintah nomor ta hun ol9 tentang pengelolaan keuangan daerah (kinvestasi daerah lernbarn negeri nomor talun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah berita negara republik indonesia tahu.n o11 nomor o); peraturan menteri dalann hak asasi manusia nomor tahun permohonan pengen tentang tata cara pengajuan badan hukum dan persetujuan perry anggaran dasar serta nyarnpaian pemberi uan perubahan anggaran data perseroan terbatas dasar dan perubah berita negara tal.un 2o. peraturan menteri dal nomor ol7 tentang pengelola negeri nomor tahun bank perkreditan ra\zat berita negara republik nomor 2l. peraturan menteri dal negeri nomor tahu rn 20la tentang dan pemberhentian anggota dewan pen atau a anggota komisaris dengan persetujuan dewan perwakilan ray at dae] dan milik pemerintah dae indonesia ta hun dan anggota direksi berita negara regu nomor oo); walikota pekanbaru memutuskan] peraturan daerah hukum perseroan tef rakyat pekanbaru meja perkreditan rakyat badan usaha milik daerah. indonesia tahun bersama rah kota pekanbaru menetapkan utang perupa}ian badan batas bank perkreditan perseroan daerah bank madani. bab ketentuan umum dalam perata fran daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adala]llat daerah yang belanja.hanya disingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota tuk perseroan terbatas yang atau paling sedikit (lima pekanbaru. perusahaan perseroan daerah yang modal terbagi atas saham yang sel puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh (satu) daerah. perseroan daerah bank perkreditan rakyat pekanbaru madani perseroan) adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan usahanya dang perbankan. daerah yang selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja disingkat apbd adalah rencana keuangan tahunan daerah kota pekanbaru ya ng ditata akan ngan peraturan daerah. kekayaan daerah yang dipisahkan adalah. kekayaan daerahdaerah bank perkreditan rat<5zat pekanbaru madani perseroan). penyertaan modal daerah adalah bentuk investasi pemerintah. daerah kota pekanbaru beru daerah pada perseroan daerah dan atau barang milik bank perkreditan rakyat pekanbaru madani perseroan) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitun sebagai roda sahara. rapat jrrrrm pemegang sal.am yang selanjutnya disebut rups adalah rapat jrrrrrn pemegang saham perseroan daerah bank perkreditan ra\rat pekanbaru madani perseroan) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang terner eng kekuasaan tertinggi dalan rnernegang segala wewenang direksi atau komisaris. aan perseroan daerah dan tidak diserap.kan kepada komisaris adalah organ perseroan daerah blank perkreditan rakyat pekanbaru madani perseroan) ya guruan perseroan daerah bank perkreditan rakyat pekanbaru madani. komisaris utara adalah komisaris utara bpr pekanbaru madani perseroan). direksi adalah organ bpr pekanbaru madani perseroan) yang berwenang dal bertanggung jawab per atas pengurusan bpr pekanbaru perseroan) untuk kepentingan dan tujuan bpr pekanbaru perseroan), serta mewakili bpr pekanbaru madani perseroan) baik dalan maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. atau anggaran dasar. direktur utama adalah direktur utara bpr pekanbaru madani perseroan). direktur adala]l direktur bpr pekanbaru madani perseroan). pegawai adalah pegawai bpr pekanbaru madani perseroan) akta perubahan adalah aorta perubahan bpr pekanbaru madani perseroan). kantor cabang adalah kantor bpr pekanbaru madani perseroan) yang sec rra langs.ng bertanggung awal kepada kantor pusat bpr pekanbaru madani perseroan), dengan alamat tempat r.asal.a yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan r.asal.anya. kantor kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka rnernbantu kantor induknya, dengan alamat tempat r.saha yang jelas r.rum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan belanja:nya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena trr .urn. peleburan adalah perbuatan hr:rnernperoleh aktiva dan asia dari perseroan yang meleburkan diri dan sta.tus badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. pence:mobil alihan adalah perbuatan hr.ukuran yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan ntuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya legenda lian atas perseroan tersebut. otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat ojk adalah. lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang rnernpunyai fungsi, tugas dan weren rng pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalan undang undang nomor tahun ol1 tentang otoritas jasa keuangan. kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perseroan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota komisaris dan anggota direksi untuk mernerrrbpr pekanbaru madani perseroan)l mengikuti proses penjaringan. bakal calon anggota direksi adalah senior ranna warna yang telah mengikuti ukk. ton anggota direksi adalah zona annperaturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh bpr pekanbaru madani perseroan) yang memuat syarat sya rat keq'a dan tata tertib perusahaan. peraturan direksi adala} peraturan yang dibentuk oleh direksi bpr pekanbaru madani perseroan) berdasarkan kewenangannya. perjanjian kerja berwarnabpr pekanbaru madani perseroan) merger.at syarat syarat ke{a, hak dan kewajiban kedua belah pihak. keputusan direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh direksi bpr pekanbaru madani perseroan) berdasarkan kewenangannya. maksud perubahan bentuk badan hukum pt. bank perkreditan rakyat pekanbaru menjadi pt. bpr pekanbaru medali perseroan) adalah untuk meningkatkan peran dan fi:nasi badan usaha milik daerah dalan mendorong pertumbuhan perekonomian, pernyataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalan rangka rnewujr.dan masyarakat kota pekanbaru yang raja r, mandiri dan berdaya saing rnelalrri pelayanan perbankan. bagi maksud dan tujuan bagian kesatu maksud bagian tujuan tujuan perubahan bentuk badan rakyat pekanbaru menjadi pt. bpr adalah memberikan manfaat bagi daerah; memperluas akses keuangan mendorong pembiayaan usaha berdaya guna sesuai dengan ket undangan; mendirikan bpr dengan prinsip baik;dan memperoleh laba atau keuntungan. bab iii ruang ling ruang lingkup perata.fran daerah ini perubahan bentuk badan hukum perseroan) yang meliputi: perubahan bentuk badal hukum; warna dan tempat kedudukan; anggaran dasar maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; besarnya roda dasar; organ dan pegawai; perang naan, operasional dan perekonomian masyarakat; yang efektif, efisien, dan tuan peraturan perundang kelola perusahaan yang tur ketentuan tentang bpr pekanbaru madani kum pt. bank aru madani perkreditan perseroan) tahun buku dan penggunaan laba; kerjasama; pembinaandanpengawasan; penggabungan, peleburan atau bil alihan; lembu.baran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum; kepailitan;dan produk hukum. bab kebijakan pt. bpr pekanbaru madani perseroan) pasa lt. bpr pekanbaru madani perseroan) meliputi penyertaan modal; subsidi; penugasan; penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan moda1 dan pt. bpr pekanbaru madani perseroan).;dart; pena la mkomisaris dan direksi; penghasilan dewan pengawas, komisaris, dan direksi; penetapan besaran pinggir:dan jaminan aset be{jumlah lebih dari (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih pt. bpr pekanbaru perseroan) dalam (satu) transaksi atau lebih;t. bpr pekanbaru madani perseroan); klasik jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;dan laporan keuangan pt. bpr pekanbaru madani perseroan)'pet{kesucian bentuk badan hukum dengan peraturan daerah ini, pt. bank perkreditan ral tat pekanbaru madani perseroan) ya ng didirikan dengan peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun oo6 tentang bank perkreditan ral,rat kota pekanbaru, disesuaikan dengan diubah bentuk badan hukumnya yang semula berbentuk perseroan terbatas menjadi perseroan daerah bank perkreditan ral;at pekanbaru madani atau disingkat bpr pekanbaru madani perseroan). perubahan bentuk badan hr.ukuran perseroan terbatas bpr pekanbaru menjadi bpr pekanbaru madani perseroan) sebagaimana dimaksud pada dalam rangka rnenyeslraikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. walikota melalui rups berwenang untuk memproses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalan walikota melalui pejabat yang ditunjuk memproses akta perubahan bentuk badan hr ukuran bpr pekanbaru perseroan) kepada pej abad yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan. akta perubahan bentuk sebagaimana dimaksud rnernuat anggaran dasar, pengangkatan direksi dal komisaris yang pertama kali serta ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan pendirian perseroan daerah' perubahan bentuk badan umum sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan. bagi nama dan tempat kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalan bernama bpr pekanbaru madani perseroan) bpr pekanbaru madani perseroan) sebagaimana dimaksud pada berbeda:bukan dar berkantor pusat kota pekanbaru. bpr pekanbaru madani perseroan) sebagaimana dimaksud pada dapat rnengernbangkan usahanya dengan membentuk kantor cabang kas atau kantor cabang pembantu darr sistem l,layanan payment poin!. pembentukan kantor sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh komisaris atas usul direksi yang belanja nya dimintakan izin kepada ojk. bab vii anggaran dasar anggaran dasar bpr pekanbaru madani( warn angkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan direksi; tugas dan wewenang komisaris dan direksi; penggunaan laba dan pembagian deviden;dan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalan dan bpr pekanbaru madani perseroan) melaku baik secara konvensional maupun syariah memberikan kredit termasuk kredit usaha ral5zat dan atau kredit usaha ralat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah baik secara konvensional maupun syariah; melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya; membantu pemerintah daerah dalan optimalisasi penyair fran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perang rng undangan, rincian kegiatan usaha bpr pekanbaru madani perseroan) sebagaimana dimaksud dalan dirumuskan lebih lanjut dalam aorta perubah.an benar.rk yang dibuat dihadapan notaris. bpr pekanbaru madani perseroan) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. bai} jangka waktu berd izu bagi besama modal dasar bagian pertama sumber modal sumber modal bpr pekanbaru madani perseroan) terdiri atas: penyertaan roda daerah; pinjaman; hibah;dan sumber modal lainnya. penyertaan modal daerah. 5bagaimana dimaksud pada huruf dapat bersumber dari^gro sahara. sumber modal bpr pekanbaru madani perseroan) sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan n perundang undangan. bagian kedua penyertaan modal daerah modal bpr pekanbaru madani perseroan) yang bersumber dari penyertaan roda pekanbaru madani perseroan). penyertaan modal daerah h sebagaimana dimaksud dalan huruf ditetapkan dengan peraturan daerah. penyertaan roda l daerah kepada bpr pekanbaru madani perseroan) dilakukan untuk: pendirian; penambahan modal;dan pembelian sahara pada perusahaan perseroan daerah lain. penyertaan roda daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai iii pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan roda.rr perundang undangan. penyertaan roda daerah dalan rangka perubahan bentuk bpr pekanbaru madani perseroan) ditujukan untuk memenuhi roda dasar dan modal disetor. besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentr.ran peraturan perundang undangan. dalan hal pemerintah daerah akan rnenarnbah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan roda yang telah ditetapkan dalan peraturan rr daerah tentang penyertaan roda, dilakukan perubahan peraturan daerah. tentang penyertaan roda yang berkenaan. penyertaan modal daerah dalan rangka penambahan modal bpr pekanbaru madani perseroan) dilakukan untuk: pengernbangzrnt sastra; penguatan struktur permodalan;dan penugasan pemerintah daerah. penyertaan roda daerah untuk penambahan roda bpr pekanbaru madan" dan tersedianya rencana bisnis. bagian ketiga pengurangan modal daerah pengurangan modal daerah pada pt. bpr pekanbaru madani perseroan) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan sahara dibawah (lima puluh satu persen) olehrnerintatr daerah harus memperhatikan pengaturan roda dasar dan roda disetor pada anggaran dasar. pengurangan kepemilikan satuan sebagaimana dimaksud pada dapat terj adi karena divestasi dan atau dih.rsi. pengurangan kepemilikan sahara karena divestasi dan atau ilusi sebagaimana dimaksud pada pada pt. bpr pekanbaru madani perseroan)"pr pekanbaru madanipr pekanbaru madani (n hal sumber roda berasal dari sumber roda lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayah huruf huruf dan huruf diputuskan oleh rups. bagal kedelapan besarnya modal modal dasar bpr pekanbaru madani perseroan) terdiri dari seh ltr nilai nordinal sahara modal dasar bpr pekanbaru madani perseroan) ditetapkan sebesar o.ooo.ooo.ooo,oo (lira puluh miliar rupiah). modal dasar sebagaimana dirnaksr:d dalam bersumber dari penyertaan roda daerah. oleh pemerintah daerah. modal ditempatkan dan roda disetor bpr pekanbaru madani perseroan) ditetapkan sekurang kurangnya sebesar (dua puluh lima keseratus) dari modal dasar. modal bpr pekanbaru madani perseroan) terbagi dalan sahara yang seluruhnya atau paling sedikit 517o(lira perlu satu keseratus) sal.anya dimiliki oleh pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan modal sebagaimana diatur dalan peraturan daerah tersendiri. bagan kesembilan kekayaan bpr pekanbaru madani perseroan) kekayaan bpr pekanbaru madani perseroan) sebagaimana dimaksud pada adalah nilai seluruh kekayaan bpr pekanbaru madani saat perubahan bentuk badan hukum. nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam laporan keuangan yang dia.edit oleh akuntan publik terdaftar. apabila setelah perubahan bentuk badan hukum ada pihak lain yang akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan bpr pekanbaru madani perseroan) sebagaimana dimaksud harus dilakukan penilaian kembali. walikota melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud kepada menteri dalan negeri sesi.rai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. organ dan pegawai bagian pertama organ organ bpr pekanbaru madani perseroan) terdiri atas rups; komisaris;dan direksi. setiap orang dalam pengurusan bpr pekanbaru medalpaseketentuan peraturan perundang undangan dan avant anggaran dasar. rups terdiri atas rups tahunan dan rups luar biasa rups tahunan wajib diadakan da lain jangka waktu paling lambat (earnperseroan. ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rups akan diatur lebih lanjut dalan anggaran dasar bpr pekanbaru madani perseroan). (2t (s) walikota mewakili daerah selaku pemegang saham pekanbaru madani (perseroan) didalam rups. walikota mewakili pernerintatr daerah dalam kepemilikan kebaya.an daerah yang dipisahkan pada pekanbaru madani perseroan) dal; pengalihan aset tetap; ke4'asana; investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan starr penyertaan roda penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari roda kapitalisasi cadangan, ker.naungan evaluasi aset, dan agiosaharn; pengangkatan da n pemberhentian komisaris dan direksi; penghasilan komisaris dan direksi; penetapan besaran pinggir.naan laba; pengesahan laporan tahunan; )penggabungan, pernis}.an, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran; dan artian aset berjumlah. lebih dari (lira puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih bpr pekanbaru madani perseroan) dalanr,ruf dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. walikota tidak bertanggungjawab atas kerugian pekanbaru madani perseroan) apabila dapat membuktikan tidak rnernpunyai kepentingan pribadi baik langs,rng rnanrpurr tidak langsung; tidak terlibat dalam perbuatan relawan hukum yang dilakukan oleh bpr pekanbaru madani perseroan); dan atar tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan bpr pekanbaru madani perseroan) secara rmelakukan pengawasan atas lebih akan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai bpr pekanbaru madani perseroan) maupun usaha bpr pekanbaru madani perseroan) dan memberi hasil"at kepada direksi. pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada dilakukan r.anggota komisaris diangkat. sebagai pemegang sahara terbesarkomisaris yang rasa jabatannya berakhir dan atau dalam ha1 term'adi kekosongan jabatan. penyerap"administrasi; ukk; dan wawancara akhir. panitia seleksi anggota komisaris ditetapkan dengan keputusan walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan pemuda ng undangan. untuk dapat diangkat sebagai komisaris, harus rnernenuhi syarat syarat sebagai berikut: sehat jasmani dan rohani; rnern4ikan dan mengembangkan perusahaan; kompetensi; reputasi keuangan yang baik; mematrarni penyelenggaraan pemerintahan daerah; rnernaharnstarr calon anggota legislatif. persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf meliputi: memiliki akhlak dan moral yang baik; memiliki kornitrnen untuk rnernatuhi ketentuan peraturan perundang undangan; rnerniliki kornitrnen yang tinggi terhadap penerbangan operasional bpr yang sehat;dan tidak termasuk dalan daftar tidak lulus. persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalan huruf meliputi: memiliki pengenal uan bidang perbankan yang rnernadai dan relevan dengan jabatannya; memiliki pengalaman bidang perbankan dan starr lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit (dua) tahun;dan rnerniliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi keq'a yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi, pada saat diajukan sebagai calon anggota korrrisaris. dalam hal pengalaman dibidang perbankan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak terpenuhi, tetapi terdapat lebih besar atau warna dengan (lira pr.luh keseratus) dari jumlah arrgqota komisaris yang rnerniliki pengalaman di.ra) tahun sebelum dicalonkan. anggota. komisaris dapat terdiri dari u.unsur independen dan unsur lainnya sesi.r anggota komisaris badan asal"a milik daerah lain dan starr anggota dewa pengawas atau anggota komisaris badan usaha milik daerah yang telah menyelesaikan rasa jabatannya; pensiunan pegawai badan usaha milik daerah; mantan direksi badan usaha milik daerah;atau eksternal badan asal.a milik daerah selain tersebut dalan huruf a,hr.ruf dan huruf unsur independen sebagaimana dimaksud pada merupakan anggota. komisaris yang tidak ada tmr.rarr keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemeran ng sahar abad pernerintatrrnaksr.r rra dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelengg rra pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jurnal anggota komisarisrnal: anggota komisaris paling banyak warna dengan jumlah direksi. dalam hal anggota komisaris terdiri atas (satu) orang anggota, (satu) orang anggota komisaris diangkat sebagai ketua merangkap anggota komisaris. dalan hal anggota komisaris terdiri lebih dari (satu) orang anggota, l(satu) orang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utara. penentuan jumlah anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada darrpr pekanbaru madani perseroan). (s) anggota komisaris ditetapkan dengan komposisi: jika jumlah anggota komisaris sebanyak (satu) or rng, berasal dari pejabat pemerintah daerah; jika jumlah anggota komisaris sebanyak (dua) orang terdiri atas (satu) orang pejabat pemerintah daerah dan (satu) orang rlnsllr independen. jika jumlah anggota komisaris sebanyak (tiga) orang terdiri atas (satu) orang pej abad pemerintah. daerah dan (dua) orang unsur independen. jika jumlah anggota komisaris sebanyak (empat) orang terdiri atas; jika jumlah anggota komisaris sebanyak (lira) orang terdiri atas (satu) orang pejabat pemerintah pusat, (satu) orang pej abad pernerintal. daerah dan (tiga) orang unsur independen. ketentuan pengisian jabatan komisaris yang berasal dari pejabat pemerintah daerah. sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf dan pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf dan hr.ruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. walikota menyerahkan calon anggota komisaris terpilih kepada rups. rups mengajukan calon anggota komisaris kepada ojk paling warna (sembilan puluh) hari sebelum rasa jabatan anggota komisarisr.undangan. calon anggota kronis: is terpilih.rd pada calon anggota komisaris terpilih rnenandatangard surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk men jalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu waktu dal tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum setrum:ngan dengan pemberhentian tersebar.rt. pengangkatan calon anggota komisaris terpilih dilakukan dengan keputusan rups sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pandangan. keputusan rups mengenai pengangkatan anggota komisaris disampaikan kepada ojk dengan terobosan kepada menteri dalan negeri melalui direktur jenderal bina ker.tangan daerah paling warna (sepuluh) hari setelah ditandatangani. pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kec.kali r.dimaksudkan untuk menghindari teq'adanya kekosongan kepengurusan bpr pekanbaru madani perseroan). anggota komisaris diangkat untuk rasa jabatan paling warna (empat) tal.r.n dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali ras jabatan. ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalan tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota komisaris yang dinilai rnarn rn bpr pekanbaru madani perseroan) pemberian masukan dan saran atas pengelolaan bpr pekanbaru madani perseroan) penerapan tata kelola perusak.l.aan yang baik; antisipasi dan starr mineralisasi terjadinya kecurangan;dan pemerrrharr target dalan kontrak kinerja. dalanernggerr rn bpr pekanbaru madani perseroan); laporan keuangan; laporan hasil pengawasan; kontrak kinen'a;dan risalah rapat dan kertas kerja. dalam hal anggota komisaris diangkat kembali, ar.kota komisaris wajib menandatangani kontrak mineral'a. pendatang nan kontrak kinerja sebagaimana dirnaksr rd pada dilakukan sebelum pengangkatan kereta li sebagai anggota komisaris. anggota komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: anggota komisaris lainnya dalan hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suara istri; dan anggota direksi dalan hr.bunga sebagai orang tua, anak dan suara istri, tertua, menantu dan saudara kandung. anggota komisaris dilarang rnernpunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada bpr pekanbaru madaniumum atau perorangan yang diberi kredit oleh bpr pekanbaru madani perseroan). anggota komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak (dua) bpr lain atau bpr syariah. walikota dan wakil walikota dilarang menjabat sebagai komisaris. anggota komisaris dilarang rnernn 5sbagairnwarna (dr.a puluh) hari keq'a sejak yang bersangkutan diangkat rnernangku jabatan baru sebagai anggota komisaris, cernua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota komisaris dinyatakan berakhir. pasa1 anggota komisaris dilarang rnernangku jabatan rangkap sebagai: anggota direksi pada teladan usaha milik daerah, badan usaha milik negarastarrtata (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat rnernkomisaris bertugas: melakukan pengawas error terhadap bpr pekanbaru madani perseroan);dan mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi menjalankan peng.rruszrn bpr pekanbaru perseroan) dalam madani;; dan rnernbuat dan rnernelihara risalah rapat. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilas<akan secara: periodik sesuai dengan jadwal yang telat ditentukan; dan sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan. komisaris rnernpunyai wewenang antara lain: peneliti rencana strategis bisnis (corporate plan| rencana kerja tahunan dan anggaran bpr pekanbaru madani perseroan) sebelum diserahkan kepada rups untuk mendapatkan pengesahan; peneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan rups; rnernberikan pertirnbanga ndan saran, dirinya atau tidak diminta kepada rups untuk perbaikan dan penerbangan bpr pekanbaru madani perseroan); menilai kinerja direksi dalan mengelola bpr pekanbaru madani perseroan); rnerninta keterangan direksi mengenai hal ha1 yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan bpr pekanbaru madani perseroan); dan menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu. komisaris dalan melaksanakan tugas, dal weren angra dan anggota komisaris. komisaris wajib rnernberika.rr laporan secara berkala kepada rups dan ojk setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalan (earn) bulan dan terobosannya disampaikan kepada menteri dalan negeri. anggota komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab rnenjalanka n tugas untuk kepentingan bpr pekanbaru madani perseroan). setiap anggota komisaris bertanggung jawab pentry secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. jabatan anggota komisaris berakhir apabila: meninggal dunia; rasa jabatannya berakhir; dan atau diberhentikan sewaktu waktu. dalan hal jabatan anggota komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud.rd dalan huruf anggota komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas aktris rasa jabatan paling warna (tiga) bulan sebelum berakhir rasa jabatannya. anggota komisaris sebagaimana dirnaksr.rd pada wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan rr yang ber rm dilaporkan paling lama l(satu)bulan setelah berakhir masa jabatannya. laporan pengurusan tugas akhir rasa jabatan sebagaimana dimaksud pada (l) sebagai dasar pertimbangan oleh rups untuk memperpanjang atau rnernberhentikan anggota komisaris. laporan pengurusan tugas akhir rasa jabatan anggota komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil credit dengan tujuan tertentu atau audit tal.nan dari kantor akuntan publik kepada rups tahunan. dalan hal teq'adi kekosongan jabatan seh.ruh a anggota komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh rups, da1am hal jabatan anggota komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud.rrnaksr.rn perundang undangan dan starr ketentuan anggaran dasar; terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugianpada bpr pekanbaru madani perseroan)trr'kum tetap; mengundurkan diri; tidak lagi rnernenr.rhi persyaratan sebagai anggota komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang r.undangan dan atau tidak terpilih lagi dalan hal adanya perubahan lebih akan pernerintal. kota pekanbaru, seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran bpr pekanbaru madani perseroan). (2t anggota komisaris diberhentikan oleh rups. rups mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian 5sfagairnana dimaksud pada paling sedikit rnernrlat materi: usulan engl.ndr. nghasilan anggota komisaris ditetapkanlah rups. penghasilan anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: honorarium; tuna angan; fasilitas; dan atau lantern atau insentif kinen'a. komisaris diberikan honorary rm: komisaris utara, paling banyak u o (empat puluh keseratus) dari penghasilan direktur utara; dan anggota komisaris, paling banyak (delapan puluh keseratus) dari honorarium komisaris utama. komisaris diberikan tunjangan: tuna angan hari raya sesuai dengan kemampuan bpr pekanbaru madani perseroan); dan tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan bpr pekanbaru madani perseroan). dalan hal komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya naka komisaris tidak mendapatkan tunjangan ssbagairnana dimaksud pada anggota komisaris dapat diberikan uang anthem yang besarnya paling banyak u o (empat pr:*, setelah diaudit dari tahun sebelrrrn akhir rasa jabatannya paling banyak o%o (empat puluh berserat.komisaris yang diberhentikan dengan hormat sereh.rrn rrda.tan, kewajaran dal rasionalitas serta sesuai dengan kernarnpuan bpr pekanbaru madani perseroan). penghasilan honorarium komisaris diatur dalam anggaran dasar bpr pekanbaru madani perseroan). komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh bpr pekanbaru madani perseroan). t\gas sekretaris sebagaimana dimaksud pada untuk rnernbantu kelancaran pelaksanaan tugas komisaris. biaya yang diperlukan dalan rangka pelaksanaan tugas anggota komisaris dibebankan kepada bpr pekanbaru madani perseroan) dan dibuat dalam rencana kerja dan anggaran bpr pekanbaru madani perseroan). keputusan komisaris diambil dalan rapat komisaris. komisaris melakukan rapat dalan penerbangan usaha dan pengelolaan bpr pekanbaru madhuri perseroan)bpr pekanbaru madani perseroan); dan rapat luar biasa. rapat tahu.nan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diselenggarakan paling sedikit (empat) kali dalan (satu) tahun atas undangan komisaris utara; atau sewaktu waktu atas undangan komisaris utara atau atas permintaan direksi. dalan keadaan tertentu, keputusan komisaris dapat pula diambil diluar rapat komisaris sepanjang seluruh anggota komisaris setuju tentang cara dan materi yang dir.ratusan. dalan setiap rapat komisaris dibuat risalah rapat yang berisi ha l yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidak tujuan a anggota komisaris. bagian keempat direksi direksi rnen jalankan pengurusan bpr pekanbaru madani perseroan) direksi berwenang menjalankan penuh lrs rketentuan peraturan perundang undangan dan atau anggaran dasar. direksi melakukan pengurusan terhadap bpr pekanbaru madani perseroan). pengurusan oleh direksi bpr pekanbaru madani perseroan) dilaksanakan sesi.ai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai persero ern terbatas. direksi pada bpr pekanbaru madani perseroan)diangkat oleh rups; dan jumlah anggota direksi pt. bpr pekanbaru madani perseroan) ditetapkan sebagai pemegang sahara terbesar. penyerahan kepada walikota sebagaimana dirnaksr. pada dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota direksi yang rasa jabatannya berakhir dan atau dalan hal term'adi kekosongan jabatan. penyerap.panitia seleksi anggota direksi tetapkan dengan keputusan walikota dengan berpedoman pada tertentu.an peraturan perundang undangan. untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, yang bersangkutan harus rnernemrhi syarat sebagai berikut: sehat jasrnarf dan rohani; memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dart dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan rnengernb angka perusak. aan; kompetensi; reputasi keuangan yang baik; rnernaharni penyelenggaraan pemerintahan daerah" mernaharni rnanajernen perusahaan.n yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusak. aan; menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; berdarah paling rendah (strata satu); pengalaman keq'a minimal (lira) tann bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dal pernah memimpin tiri; berusia paling rendah (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi (lira puluh lira) talun pada saat mendaftar pertama kali; tidak pernah menjadi a anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan asal.a yang dipimpin dinyatakan pailit; tidak pernah dil ukuran karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau ker.angan daerahdan atau calon anggota legislatif. persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalan huruf meliputi: memiliki akhlak dan moral yang baik; memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan; rnerniliki komitmen yang tinggi terhadap penerbangan operasional bpr yang sehat; dan tidak termasuk dalan daftar tidak lulus. persyaratan kompetensi ssfoqgaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rnerniliki pengetahuan bidang perbankan yang rnernadai dal relevan dengan jabatannya; memiliki pengalaman dan keahlian bidang perbankan dan atau lernbagajasa keuangan non perbankan paling sedikit (dua) tat.un; memiliki kernarnpuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka penerbangan bpr pekanbaru perseroan) yang sehat; danreputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalan huruf meliputi: tidak termasuk dalam daftar kredit race; dan tidak pernah. dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah. menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalan waktu (lira) tahun sebelum dicalonkanl(satu) orang dan paling banyak (lira) or rng. penentuan jumlah.pekanbaru madani perseroan). direktur utara diangkat risalah satu sebagaimana dirnaksr.d pada anggota direksi walikota menyerahkan calon anggota direksi terpilih kepada rups. rups mengajukan calon anggota direksi kepada ojk disampaikan paling lama (sembilan puluh) hari sereh.rrn rundangan. calon anggota direksi terpilih melakukan penanda mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebar,rt. pengangkatan calon anggota direksi terpilih dilakukan dengan keluar san rups sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangann negeri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah paling lama (sepuluh) hari setelah ditanda tangani. anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh rups. pelantikan dal pengarnbilalketentr.ran mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalan tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai marapu pelaksana<an tugas dengan baik selama rasa jabatannya. penilaian kemampuan tugas alkana dimaksud pada paling sedikit memenuhi kriteria melampaui ta get realisasi rencana keq'adan anggaran perseroan); meningkatnya opini amditatas oral keuangan perusahaan atau rnzunpu rrrernpe pengecualian; opini wajar tanpa sel'ruh hasil pengawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan undangan; dan terpenuhinya target dalan kon kinerja. dalan melakukan penilaian yang dirnaksr rd pada sedikit terdiri atas: ren erna bisnis; uan tugas ebagairnana asalkan dokumen paling rencana kerja dan ngg fran perseroan); laporan keuangan; laporan hasil pengawasan;dan kontrak kinerja. dalan hal anggota direksi kembali, a anggota direksi waj menandatangani kontrak penandatanganan kontrak kinen'a bagaimana dimaksud pada dilakukan sebelum anggota direksi. ikatan kembali sebagai pengangkatan kembali anggota dire sebagaimana dimaksud rencana bisnis serta pekanbaru madani bpr pekanbaru madani dalam tidak pengangkatan anggota komisaris, pertama kali pada saat pendirian. anggota direksi diangkat untuk waktunya dengan tuk pengangkatan lln jabatan paling warna kembali untuk (satu) kali (lira) tahun dan dapat diangkat masa jabatan kecuali: ditentukan lain sesuai perundang r:.undangan; dan dalam hal anggota direksi dan atau prestasi yang sanga masa jabatan yang ketiga. keahlian khusus dan pres sebagaimana ayang dimaksud pada memenuhi kriteria: rnelarnpaui target rencana kerja dan perseroan); opini an'dit atas laporan w4iar tanpa pengecer kalian tr,urut diakhir periode kepergian seluruh hasil pengawasan dengan ketentuan peraturan terpenuhinya target dalam kon (seratus berserat s) secara direksi dilarang mempunyai hubung anggota komisaris dalam termasuk tertua, anak terms termasuk ipar, dan suami istri; anggota direksi lainnya dalan anak dan suami istri, kandung. direksi dilarang mempunyai keren tidak langsung pada bpr badan perorangan madani perseroan). anggota direksi dilarang a anggota direksipada badan asal.a milik negarawan badan milik swasta; ketentuan peraturan memiliki keahlian khusus baik,dapat diangkat untuk yang sangat baik huruf paling sedikit realisasi rencana bisnis serta angg rr rn bpr pekanbaru madani gan perusahaan rninirnal (tiga) tahun berturut ditindaklanjuti sesuai dang undangan; dan kinerja sebesar oo%o periode kepernirnpinan. keluarga dengan: sebagai orang tua menantu, san.dara kandung bunga sebagai orang tua, menantu dan saudara pribadi langsung atau madani perseroan) atau yang diberi oleh bpr pekanbaru jabatan rangkap sebagai: milik daerah lain, badan direksi rnernpunyai tugas: rnelaksarlakan manajemen perseroan) meliputi: men;rusun perencanaan; pengurusan pengelolaan;dan jabatan lainnya sesi.rai peraturan perundang undangan jabatan lain yang dapat menit pelanggaran ketentuan seb dikenai sanksi administratif waktudari jabatan sebagai anggota dalam hal ketentuan sebagaimana dilaksanakan oleh rups paling sejak yang bersangkutan diangkat sebagai anggota direksi, jabatan anggota direksi dinyatakan ber pengawasan kegiatan operasi menetapkan kebijakan untuk dan pengelolaan bpr berdasarkan kebijaksanaan komisaris; men jrusundan nyaris akan anggaran bpr pekanbaru melalui komisaris yang organisasi, perencana eran, kepegawaian, turn dan pengesahan; rnen susun dan menyerap usaha dan kegiatan bpr green rusun dan rnenyarnpaikan atas neraca dan laporan i ab komisaris untuk mendapat melaksanakan tr.gas lain sesuai perundang r undangan. ketentuan ketentuan dan atau konflik kepentingan. dirnaksr.rd pada diberhentikan sewaktu ksi. dimaksud pada tidak (dua puluh) hari kerja jabatan baru yang bersangkutan sebagai bpr pekanbaru madani melaksanakan pengurusan madani perseroan) yang ditetapkan oleh cana kerja tahunan dan perseroan) kepada rups puti aturan bidang keuangan, perkreditan, ltr rk mendapatkan laporan perhitungan brasil baru madani perseroan); tal.nan yang terdiri pergi kepada rups melalui bahan; dan eng rn ketentuan peraturan direksi sebagaimana dimaksud mengadakan kerjasama dengan pengembangan bpr pekanbaru direksi rnernpunyai wewenang mengurus kekayaan bpr pekan rnenganglatdan memberhentikan madani perseroan) berdasarkan pekanbaru madani perseroan) yang menetapkan srlslrnan organisasi pekanbaru madani perseroan) mewakili bpr pekanbaru mad luar pengadilan; rnenrrnjuk seseorang kuasa perbuatan hukum tertentu perseroan) apabila dipandang perlu membuka kantor cabang atau kan melalui komisaris dan sesuai perundang undangan; membeli, menjual atau dengan melepaskan hak atas aset milik perseroan) yang merupakan hasil madani perseroan) berdasarkan pertimbangan komisaris sesuai perundang undangan; menetapkan biaya peq'alasan dinas pegawai bpr pekanbaru madani menetapkan pengelolaan madani perseroan); dan melaksanakan weren rng lain peraturan perundang undangan. pembagian tugas dan wewenang dalan anggaran dasar. pada pihak lain dalan madani perseroan). madani perseroan); gawai bpr pekanbaru kepegawaian bpr angkutan; dan tata kerja bpr persetujuan komisaris perseroan) dalan dan lebih untuk melakukan bpr pekanbaru madani kas atas persetujuan rups ketentuan peraturan lain rendah akan atau bpr pekanbaru madani kelolaan bpr pekanbaru persetujuan rups atas ketentuan peraturan komisaris dan direksi serta roda); bpr pekanbaru sesuai dengan ketentuan direksi ditetapkan dapat upaya anggota direksi dalan melaka sebagaimana dimaksud dalam pertanggung jawaban dimaksud pada direktur rltarna merangkap angg direktur utara sebagaimana rnernpunyai tugas men koordinasi dalan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian atas madani perseroan). dalam melaksanakan tugas masing masing anggota yang diatur dengan peraturan apabila serta.la anggota direksi tempat berhalangan lebih dari menunjuk (satu) orang pejabat madani perseroan) sebagai penunjukan pejabat struktural perseroan) sebagaimana dinas tugas dan wewenang dan bertanggung jawab kepada rups melalui komisaris. ditandatangani oleh masing masing anggota direksi. direksi terdiri dari direktur dan anggota. direksi atau direksi 56bagaimana seca,ra tertulis yang direksi. pada dan akan perang naan direksi serta. melakukan nit keq'a bpr pekanbaru dimaksud pada mempunyai kewenangan terpaksa tidak berada (enam) hari kerja, direksi struktural bpr pekanbaru tugas direksi. bpr pekanbaru madani pada ditetapkan tahun oleh komisaris dan anggota direksi: dalan keputusan direksi dan die beritahukan kepada rups. keputusan direksi s6bagaimana dimaksud pada ditetapkan paling warna (lima hari. jabatan anggota direksi berakhir apabila meninggal dunia; rasa jabatannya berakhir;atau die hentikan sewaktu waktu. dalam hal jabatan anggota jabatannya berakhir huruf a'anggota direksi waj pengurus.n tugas akhir rasa jab sebelum berakhir rasa jabatannya anggota direksi sebagaimana melaporkan sisa pelaksanaan dilaporkan paling lama (satu.r) jabatannya. berdasarkan laporan pengurus sebagaimana dimaksud pada rnenyarnpaikal penilaian dal kepada rups. laporan sebagaimana dimaksud rekomendasi sebagaimana pertimbangan rups untuk memberhentikan anggota direksi. la.peran pengurus rn tugas akhir yang berakhir masa jaba audit dengan tujuan tertentu akuntan publik dan disampaikan dalam hal jabatan anggota diberhentikan sewaktu waktu seb huruf pemberhentian pemberhentian. pemberhentian anggota direksi dilakukan apabila berdasarkan dibuktikan secara sah, anggota tidak dapat melaksanakan tugas; tidak melaksanakan perundang undangan dan starr terlibat dalan tindakan keju kerugian pada bpr pekan dal atau daerah; berakhir karena masa dimaksud dalam menyampaikan laporan paling warna (tiga) bulan pada wajib pengurusan yang belur setelah berakhir masa tugas a akhir masa jabatan l2), komisaris wajib endash atas kinen'a direksi ayal serta penilaian dan pada sebagai dasar rnernperpanjalg atau jabatan anggota direksi dilaksanakan setelah hasil audit tal.nan dari kantor rups ta]sunan. direksi berakhir karena dimaksud dalan wajib disertai alasan ata ana dimaksud pada informasi yang dapat yang bersangkutan ketentr.ran peraturan tentukan anggaran dasar; yang mengakibatkan madani perseroan), negara dinyatakan bersalah dengan mempunyai kekuatan hukum mengundurkan diri; tidak lagi memenuhi perkara sesuai dengan dan atau ketentuan per tidak terpilih lagi karena pemerintah akuisisi dari perseroan). daerah dalan pembubaran pasa,l direksi pada bpr pekanbaru oleh rups. rups mengatur teknis ssel warna na dimaksud pada materi: r.usulan pengunduran diri dari jangka waktu persen.juan tata cara pemberhentian. dalan hal teq'adi kekosongan jab pelaksanaan tugas pengurus n perseroan) dilaksanakan oleh komisaris dapat rnemrnjuk pekanbaru madani perseroan) tugas direksi sampai dengan paling warna (earn) bulan. dalam hal terjadi kekosongan jab dan seluruh anggota komisaris, medali perseroan)berbentuk rups. pej lln tuan pengadilan yang telah sebagai anggota direksi perundang g r.undangan perubahan kebijakan likuidasi, restrukturisasi, bpr pekanbaru madani perseroan) diberhentikan pemberhentian paling sedikit rnernuat yang bersangkutan; pemberhentian; dan seluruh anggota direksi, bpr pekanbaru madani ans. dari internal bpr rnernbantu pelaksanaan angkatan direksi definitif seluruh anggota direksi rusa n bpr pekanbaru dilaksanakan oleh rups dapat menunjuk pejabat madani perseroan) untuk pengurusan bpr pekanbaru dengan pengangkatan anggota definitif paling warna (enam) bul pelaksana tugas pengurusan dilarang melakukan penjualan dan madani mada perseroan) rnerubalr @corporate plan rencana rups melalui komisaris; berubah anggaran tanpa komisaris; rnenarnbah atau mengurangi rups melalui komisaris; melakukan investasi atau dives melalui komisaris; dan rnernbuka dan menutup cab rnelaft.ri komisaris. anggota direksi waj dengan rnen jalankan tugas untuk keren pekanbaru madani perseroan). setiap anggota direksi pribadi apabila yang menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada penghasilan direksi ditetapkan penghasilan direksi ebagairnana atas: gaji; tunjangan; fasilitas;d enf atau lantern atau insentif pekan'aan. internal bpr pekanbaru bantu pelaksanaan tr.gas dani perseroan) sampai aris dan anggota direksi dimaksud pada aset bpr pekanbaru bisnis tanpa bersetuju an tujuan rups rnelalrri gawai tanpa persetujuan tanpa persetujuan rups tanpa persetujuan rups baik dan tanggung jawab usaha bpr jawab penuh secara ses dal tan bersalah dengan atau lalai ketentuan rups. maksud pada terdiri anggota direksi diberikan penghias gaji pokok yang besa.nya: yang meliputi: direktur utara paling ban (dua koran lira) kali gaji pokok tertinggi pada daftar gajipokok pegawai;dan anggota direksi masing (delapan puluh keseratus) oleh direktur latarnya. ing paling banyak oo o gaji pokok yang diterima tunjangan kinerja sesuai pekanbaru madani perseroan); kemampuan bpr tunjangan istri suara dan anak; tunjangan jabatan yang besar paling banyak (satu) kali gaji pokok; tunjangan kesehatan dalan tuk asuransi kesehatan dan anak sesuai dengan yang layak termasuk istri s kernarnpuan bpr pekanbaru madani perseroan) ;dan tunjangan hari raya sel .ai madani perseroan). puan bpr pekanbaru l2l fasilitas jurnal. dinas lengkap perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai pekanbaru madani perseroan). fasilitas kendaraan dinas atau sesuai dengan kernarnpuan bpr gan kemampuan bpr pengganti sewa kendaraan madani perseroan). setiap bulan direktur utama dapriil. dana representasi yang besarnya paling banyak (tujuh puluh lima keseratus) dari gaji pokok direksi (satu) tahun lalu yang pengguna annya diatur oleh direksi secara efisien dan efektif untuk pengen angan bpr pekanbaru madani perseroan). penggunaan dana representatif bagaimana dirnaksr.rd pada dipertanggungjawabkan pakta integritas. ngan bukti tertulis berupa anggota direksi setiap akhir mas jabatan mendapat uang jasa pengabdian. pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian sebagaimana yang besarnya (lima persatu dipotong pajak setelah dikredit jabatannya dengan perbandingan (delapan pr.luh keseratus) anggota direksi yang divergen rasa jabat annya berakhir rnen sebagaimana dimaksud pada menjalankan tugasnya secara dengan perhitungan lamanya rnasajabatan kali (lira sebelum dipotong pajak setelah tugasnya berakhir. anthem didasarkan pada prinsip kelas kemampuan bpr pekanbaru anggota direksi rnernperoletr hak cuti tahunan diberikan secara cuti besardiberikan selama masa jabatan; cuti kawin; cuti sakit; cuti untuk rnemrnaikart ibadah cuti karena alasan penting. dalan haf hak cuti besar huruf tidak diambil, kepada dalan bentuk uang sebesar terakhir. anggota direksi yang menjalankan pada tetap diberikan per. rrd dalan dihitung dari laba sebelum tahun sebelum akhir rasa anggota direksi mendapat direktur utama. dengan format sebeltrrn pat uang jasa pengabdian dengan syarat telah sedikit (satu) tahun bertugas dibagi dengan tus) dihitung dari laba ar.edit dari tahun sebelum pengabdian dan \rang efisiensi, efektivitas dan perseroan). meliputi: (dua belas)hari keq'a; bulan untuk setiap akhir ;dan ua) dimaksud pada diberikan penggantian kali penghasilan bulan cuti sebagaimana dimaksud segala keputusan direksi diambil direksi melakukan rapat dalam dalan setiap rapat direksi dibuat yang dibicarakan dan diputuskan, pengelolaan pipa pekanbaru rapat sebagaimana dimaksud pad rapat tahunan; rapat persetujuan n rencana pekanbaru madani perseroan) rapat luar biasa. rapat tahunan sebagaimana dapat diselenggarakan paling sedikit (empat) kali undangan komisaris utara; waktu waktu atas undangan permintaan direksi. dalan keadaan tertentu, kekutu luar rapat direksi sepanjang sel tentang cara dan materi yang dip pernyataan ketidaksetuj uan anglo bagian pegawai bpr pekanbaru pers bpr pekanbaru madani pers pemberhentian, kedudukan, hak berdasarkan perjanjian kerja peraturan perundang undangan ketentuan mengenai kedudukan, hak dan kewajiban madani perseroan) akan anggaran dasar bpr dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan. pasa l pegawai rapat direksi. pengembangan usaha ani perseroan). terdiri atas: kerja anggaran bpr r.d pada huruf (satu) tahun atas komisaris utara atau atas direksi dapat diambil anggota direksi setuju kan. salah rapat yang berisi hal termasuk apabila terdapat direksi. merupakan pekerja yang pengangkatan, kelas imannya ditetapkan sesuai dengan ketentr.ran mengenai ketenagakerjaan. tan, pemberhentian, bpr pekanbaru lebih lanjut dalan madani perseroan) sesuai undang undangan mengenai dan ketentuan kepegawaian, pangkat, pemberian pen disiplin, perpindahan serta pernah madani perseroan) ditetapkan persetujuan rups setelah komisaris. pegawai bpr pekanbaru penghasilan yang adil dan pekerjaan, tanggung jawab dan direksi menetapkan penghasilan madani perseroan) sesuai dengan bpr pekanbaru madani pers penghasilan pegawai bpr sebagaimana dimaksud pada gaji; tunjangan; fasilitas; dan atau jasa produksi atau insentif pekerja ketentuan mengenai penghasilan medali perseroan) akan dituang anggaran dasar bpr pekan dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan. pelaksanaan pemberian penghias madani perseroan) ditetapkan persetujuan rups setelah men komisaris. bpr pekanbaru madani perseroan) bpr pekanbaru madani perseroan kesehatan, jaringan hari tua dan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengangkatan, kenaikan penjatuhan hulnrman hentian, bpr pekanbaru gan keputusan direksi atas rekomendasi dari perseroan) rnernperoleh sesuai dengan beban gawai bpr pekanbaru kerja dan anggaran baru madani perseroan) terdiri atas: pegawai bpr pekanbaru lebih lanjut dalam madani perseroan) sesuai dang undangan mengenai pegawai bpr pekanbaru gan keputusan direksi atas pakan rekomendasi dari ikut sertakan pegawai pada program jaringan sosial lainnya sesuai dalam rangka peningkatan pekanbaru madani perseroan) peningkatan kapasitas sumber bpr pekanbaru madani persero untuk pengembangan kapasitas pekanbaru madani perseroan) pekanbaru madani perseroan) sees biaya. pegawai bpr pekanbaru mendukung dan rnernbela serta berdasarkan pancasila dan republik indonesia tahun mendahulukan kepentingan perseroan) diatas kepentingan rnernatuhi dan menaati segala larangan; memegang teguh rahasia dan rahasia jabatan;dan reng angkat sumpah}. pegawai dengan ketentuan peraturan pegawai bpr pekanbaru melakukan kegiatan kegiatan pekanbaru madani perseroan) menggunakan kedua keuntungan untuk diri sendiri langsung yang merugikan perseroan); melakukan hal hal yang rnen pekanbaru madani perseroan) rnernberikan keterangan rahasia bpr pekanbaru mad lain;dan menjadi pengurus dan anggota politik. segala potensi pegawai, melaksanakan rnantlsla. mengalokasikan biaya ber daya manusia bpr tama bagi pegawai bpr (lira persen) dari total perseroan) wajib gagalkan ideologi negara ang undang dasar negara bpr pekanbaru madani nya; kewajiban dan menjauhi bpr program pekanbaru madani perseroan) sumpah jabatan sesuai dang undangan. perseroan) dilarang: merugikan bpr atau negara; untuk langsung atau tidak bpr pekanbaru madani warna baik bpr atau negara; atau lisan mengenai perseroan) kepada pihak memberikan perencanaan, operasi bagian peran direksi wajib menyiapkan madani perseroan) yang hendak (lima) tahun. rencana bisnis bpr agairnana dimaksud pada evaluasi hasil rencana bisnis kondisi bpr pekanbaru mad asuransi yang dipakai dalan visi, nisi, sasaran strategi, keb nilai dan harapan pemangku proyeksi keuangan; dan rencana penggunaan dala lingkungan corporate social rencana bisnis bpr sebagaimana dimaksud pada berwarna komisaris diam mendapatkan pengenal an. rencana bisnis bpr sebagaimana dimaksud pada pe{ ajian kontrak kinen'a. perseroan) yang merupakan pen bisnis bpr pekanbaru mad dimaksud dalan pasai direksi bpr pekanbaru madani rence.na ke4'a dan anggaran tahu bab xii dan pelaporan bisnis bpr pekanbaru dalan jangka waktu baru madani perseroan) paling sedikit memuat: telurnya; perseroan) saat ini; ronan rence na bisnis; akan dan program kerja; tangan (stakeholder jawab sosial dan bita. baru madani perseroan) yang telah ditandatangani kepada rups untuk aru madani perseroan) merupakan dasar perseroan) wajib men5rusli bpr pekanbaru madani tal.l;nan dari rencana perseroan) sebagaimana rencana kerja dan anggaran madani perseroan) sebagaimana sedikit memuat: rencana riil program keq'a dan hal hal lain yang rnernerlukan rencana kerja dan anggaran madani perseroan) yang telah komisaris disampaikan kepada pengesahan. dalan hal sampai dengan peramal rnernberikan pengesahan, rencana bpr pekanbaru madani persero perubahan rencana kera'a dan pekanbaru madani perseroan) bersangkutan harus mendapat rencana kera'a dan anggar rn madani perseroan) yang telah dis arp akan kepada pimpinan pelaksanaan rencana kerja dan sebagaimana dimaksud pada direksi. paragraf standar operasional operasional bpr pekanbaru berdasarkan standar operasional standar operasional prosedur disetujui oleh komisaris. standar operasional prosedur perbaikan secara berkesinarnbun bpr pekanbaru pada paling ngaran tal.nan; dan tuan rups. nan bpr pekanbaru ditanda tangani bersama r.ntuk mendapatkan tahun buku, rups tidak ker;'a tahunan dan angg rrborn dinyatakan berlaku. ngaran tahunan bpr tal.un buku yang sal.an rups. lisan bpr pekanbaru pengesahan rups tahunan rups atau menjadi kewenangan sepur perseroan) dilaksanakan sepur. rusun oleh direksi dan rnernemrtri l.lesu.r bagian kedua operasional standar operasional prosedur paling sedikit memuat aspdan pengawasan. standar operasional prosedur harus sudah dipenuhi paling pendirian bpr pekanbaru mad standar operasional prosedur disampaikan kepada sekretaris tata kelola pengurusan bpr pekanbaru sesuai dengan tata kalo1a perusak tata kelola perusahaan yang baik terdiriatas prinsip: transparansi; akuntabilitas; pertanggungjawaban; kemandirian;dal kewajaran. penerapan tata kelola peru dimaksud pada bertujuan mencapai tujuan bpr pekan madani perseroan); paragraf bagaimana dimaksud pada dimaksud pada bat (satu) tahun sejak perseroan) mana dimaksud pada daerah. yang baik ani perseroan) dilaksanakan yang baik. bagaimana dimaksud pada yang baik sebagaimana tuk: mengoptimalkan nilai bpr agar perusahaan rnerniliki daya nasional maupun internasional; mendorong pengelolaan bpr secara profesional, efisien dan fungsi; meningkatkan kemandirian mendorong agar organ bpr dalan member.at keputusan dilandasi nilai normal yang peraturan perundang tanggungjawab sosial perseroan) terhadap per kelestarian lingkungan diseksi perseroan); meningkatkan kontribusi perseroan) dalang perekonorni meningkatkan iklan perkernbargan investasi tata kelola perusahaan yang pada dan ditetapkan penerapan tata kelola perus lambat (dua) tahun setelah perseroan) didirikan. dan pekanbaru madani perseroan) saing yang kuat, baik secara pekanbaru madani perseroan) efektif serta rnernberdayalan bpr madani pekanbaru pekanbaru madani perseroan) dan menjalankan tindakan kepatuhan terhadap serta kesadaran pekanbaru madani kepentingan rnalrpun bpr pekanbaru madani bpr pekanbaru madani nasional l;dan yang kondusif bagi sebagaimana dimaksud oleh direksi. yang baik dolar.kan paling bpr pekan:r madani bagian ketiga pelaporan laporan komisaris terdiri atas laporan semester dan laporan tahunan. laporan semester dan laporan]r tahunan sebagaimana dimaksud pada term.iri atau laporan pengawas rn yang disampaikan kepada rups. la.peran semester sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling warna (tigapuluh) hari kerja setelah akhir semester. laporan tahunan sebagaimana disampaikan palinglama (semi tahun buku bpr pekanbaru laporan tahunan disahkan oleh rups. dalan hal terdapat komisaris tal.nan sebagaimana disebutkan alasannya secara laporan direksi terdiri dari 1ap dan laporan tahunan. laporan bulanan dan lap dimaksud pada terdiri atas dan laporan keuangan yang dis laporan tahunan sebagairnarra atas laporan ker.tangan yang manajemen yang ditandakan komisaris. laporan semester dan (s) dimaksud pada dan laporan tahunan sebagaimana disahkan oleh rups paling warna hari kerja setelah diterima. direksi rnernpublikasikan laporan palinglarna (lira belas) hari disahkan oleh rups. l7l dalan hal terdapat ta anggota laporan tahunan sebagaimana disebutkan alasannya secara direksi rnernbuat laporan tah sebagaimana dimaksud dalan disampaikan kepada walikota gr.rber, menteri dalan negeri dimaksud pada puluh) hari kerja setelah ani perseroan) ditutup. dimaksud pada menandatangani laporan pada harus bulanan, laporan semester semester sebagaimana peran kegiatan operasional kepada komisaris. pada terdiri lah dikredit dan laporan berwarna direksi dan tahunan ss$agairnana andaikan kepada rups. pada waktu (tiga puluh) nan kepada masyarakat setelah laporan tahunan tidak menandatangani pada harus yang telah disahkan 10r engan terobosan kepada pimpinan ojk setempat.r, direksi wajib mengumumkan lap neraca dan laporan laba rugi pengurnlrrnan bpr pekanbaru laporan tahunan sebagaimana paling sedikit memuat: laporan keuangan; laporan mengenai kegiatan perseroan); laporan pelaksanaan tan ling!<angan corporate social res rincian masalah yang turner.rl mempengaruhi kegiatan usaha perseroan); laporan mengenai tugas dilas anakan oleh komisaris larnpanr; nama anggota direksi dan (2t penghasilan anggota direksi tahun yang baru lampau. laporan keuangan sebagaimana paling sedikit rrrernuat: neraca akhir tahun yang baru sebelumnya. laporan laba rugi dari tahun buku laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; catatan atas laporan keuangan. laporan sebagai na dimaksud dengan huruf merupakan laporan publikasi yang terdiri dari telah disahkan pada papan dani perseroan). dalan bpr pekanbaru madani jawab sosial,l dan ability; secara tal.un buku yang bpr pekanbaru madani pengawasan yang telah tal.un buku yang baru komisaris; dan a anggota komisaris untuk pada huruf perbandingan dengan buku bersanglnrtan; huruf sampai jerlren. laporan tahunan bagi bpr dilaksanakan sesuai dengan perundang undangan mengenai pers tahun buku dan pen bagian desa tahun tahun buku bpr pekanbaru madani tahun takdir. bagian ked penggunaan penggunaan laba bpr dilaksanakan sesuai dengan ket undangan yang mengatur menge (2t diatur dalan anggaran dasar perseroan). dividen bpr pekanbaru madani daerah merupakan penerimaan rups. laba bersih bpr pekanbaru dikurangi pajak yang telah dis bagian laba untuk d.berat sahara (lira puluh lima pers cadangan (dua puluh persen tanggungjawab sosial dan response.baling (nga keseratus) anthem (empat keseratus); jasa produksi 87o (delapan persen dana kesejahteraan o7o (sep.l keseratus). bab xiii barr madani perseroan) peraturan ketentuan terbatas. unhan i.aba roda) disamakan dengan baru madani perseroan) tuan peraturan perundang perseroan terbatas dan bpr pekanbaru madani beroda) yang menjadi hak rah setelah disahkan oleh madani perseroan) setelah oleh rups meliputi: untuk pemegang rat lrs); tus); lingkungan corporate social tus);dan bagian laba untuk daerah deviden untuk pemegang saham sebagaimana dirnaksr.rd pada huruf yang menjadi bagian laba r untuk daerah atau deviden yang rnen adi hak daerah dianggarkan dalan penerimaan apbd. pembebanan tanggung awal sosial dan lingkungan corporate social responsibility yal:g merupakan suatu bentuk kelas iban bagi badan usaha milik da.merah berbentuk perseroan, lantern, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf hr.ruf huruf dan huruf dilaksanakan sesi.ai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan corporate social responsibility sebagaimana dirnalsud pada huruf diprioritaskan untuk keperluan pembinaan asal.a mikro, usaha kecil dan koperasi. bab xiv kerja sama bpr pekanbaru madani persela) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, yaitu lembaga keuangan, lembaga keruangan mikro dan lembaga lainnya. keq'asana sebagaimana dirnaksu{ pada (f) rarus saling rnenguntungkarr dan melindungi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat luas darr pihak yang bekerjasama. pelaksanaan kerja sama bpr pekanbaru perseroan) dengan pihak lain merupakan kewenangan direksi sesuai dengan rnekanisrne internal perusahaan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada antara lain dilakukan melalui program kemitraan; kerjasama operasi . tbintaperation);fan ked sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. dalaman keq'sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki bpr pekanbaru madani perseroan), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi. dalam hal kerja warna sebagaimana,ra dirnaksr.rd pada berupa tanah. dan atau bang.nan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada bpr pekanbaru madani perseroan) dan dikerjasamakan dalam jangka a.ktu lebih dari (sepuluh) tahun harus disetujui oleh rups luar biasa. kerjabpr pekanbaru madanbpr pekanbaru madani perseroan) yang berasal dari penyertaan roda daerah;dan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. bpr pekanbaru madani perseroan) memprioritaskan kerjasama dengan badan asal.a milik daerah milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah. pt. bpr pekanbaru madani pfrseroda) dapat melakukan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah( opd) kota pekanbaru dalan pemungutan pajak daerah dal retribusi daerah. bab anak perusak}ikan bpr pekanbaru (perseroan) bpr pekanbaru madani perseroan) dapat membentuk anak perusahaan dalam membentuk anak perusak""f, pt. bpr pekanbaru madani perseroan) dapat bermitra dengan badan usaha milik negara atau bumi lain; dan atau badan usaha swasta yang berbayar; hukum indonesia pembentukan anak perusahaan harus memenuhi persyaratan disetujui oleh rups minimal kepemilikan saham pemegang saham pengendali laporan keuangan bpr sekala dimaksud pada tujuh puluh persen) dan sebagai madani (tiga) tahun terakhir bisnis utama;dan modal berupa tanah dari bumi bpr pekanbaru madani ketentuan peraturan pengambil alfian dari bpr pekanbaru madani dalan melakukan usaha. dalam keadaan sehat memiliki bidang usaha yang menuju tidak boleh melakukan penyertaan yang berasal dari pernyataan modal setiap penambahan modal disetor mengakibatkan perubahan kepemilikan saham pt. bpr pekanbaru madani perseroan) anak perusahaan dilakukan dengan pers rups. bab xvi pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap perseroan) dilaksanakan sesi.rai perundang undangan. bab xvii penggali}angan, peleburan kreditor dan nitra usaha lainnya perseroan); dan masyarakat dan persaingan seh perbuatan hukum penggabungan peleburan atau pengambil alihan wajib memperhatikan pen bpr pekanbaru madani roda), pemegang saham minoritas, pegawai bpr pekanbaru madani perseroan); tata cara penggabungan, peleburan atau pengambil alihan bpr pekanbaru madani perseroan) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan ketentuan perata'fran perundang undangan dan diatur da lain anggaran dasar bpr pekanbaru madani perseroan) bab kepailitan bpr pekanbaru madani perseroan) dapat dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direksi bpr pekanbaru madani perseroan) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar bpr pekanbaru madani perseroan) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari walikota dan dprd, untuk selanjutnya ditetapkan oleh rups. dalan hal kepailitan te5'adi karena kesalahan atau kela lain direksi dan kekayaan bpr pekanbaru madani perseroan) tidak cukup untuk rner.r4lrnen abad (lira)tahun sebelum bpr pekanbaru madani perseroan) dinyatakan pailit. bagi xviii pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum tata cara pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum bpr pekanbaru madani ({erserodal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan rr perundang undangundang diatur dalan anggaran dasar bpr pekanbaru madani perseroan). anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau tidak bertanggung awal secara tanggung atas dimaksud. (2t dalam hal aset bpr pekanbaru madani perseroan) yang dinyatakan pailit dip6gunakan untuk melayani kebutrrtran dasar masyarakat, pemerintah daerah rnengarnbil alih aset tersebut untuk melayani kebal.aturrnengarn. wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud. bab produk hukum dalan rangka penyelenggaraan kelola bpr pekanbaru madani operasional dan atau tata a), dibentuk produk hukum bpr pekanbaru madani perseroan) yang meliputi: peraturan perusahaan; peraturan direksi; pe{ ajian kera'a berwarna; keputusan rups; dan keputusan direksi. pembentukan produk hukum sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bai} ketentuan peralihan pa.sal selama proses perubahan bentuk badan hukum, dewan pengawas ya ng berfungsi sebagai komisaris dan direksi bpr pekanbaru madani menjalankan tugas dan wewenang masing masing sampai dengan ditetapkannya komisaris dan direksi bpr pekanbaru madani perseroan) sebagaimana dinyatakan dalan anggaran dasar bpr pekanbaru madani perseroan). masa jabatan komisaris dan direksi bpr pekanbaru madani perseroan) untuk pertama kalinya dimulai sejak tanggal penanda tanganan akta pendirian atau anggaran dasar bpr pekanbaru madani perseroan). dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada naka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dir at dengan pihak ketiga serta surat izin operasional bpr pekanbaru madani dialihkan kepada bpr pekanbaru madani perseroan). seluruh kekayaan bpr pekanbaru madani perseroan) sebagaimana dimaksud pada merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. bab x)(i ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini berlaku, naka peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun tentang bank perkreditan rakyat pekanbarketentuan teknis operasional bpr pekanbaru madani perseroan) perubahan bentuk dan produk madani perseroan). ditetapkan dalan akta hukum bpr pekanbaru peraturan daerah ini mulai berlaku p,ada tanggal diundangkan. agar setiap or rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan perata.farti o2l walikota pekanbaru, ttd. firdaus diundangkan pekanbaru pada tanggal juli o2l ttd. muhammad jamil lembaran daerah kota pekanbaru nomor nomor register peraturan daerah kota pekanbaru, provinsi riau; nomor urut perda (r. .c120211. uai dengan aslinya ian hukum, sei{re dae sekretaris daerah kota pekanbaru, penjelasan atas peraturan daerah pekanbaru pendek,asan umum dalan konteks pembangunan satu instar.rrnvnt yang mempunyai sektor perekonomian salah ran strategis dalan rangka menyerahkan dan menyeimbangkan masing masing r.unsur dari konsep pembangunan adalah kedrldr.kan lembaga perbankan. peran strategis tersebut terutarrra disebabkan oleh fungsi utara bank sebagai suatu wa}.a na yang dapat rnengtrirnpun dan menyalurkan dana masyarakat efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekon mendukung pelaksanaan pembangunan nasional l dalan meningkatkan pernyataan pembangunan dan hasil hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup ral<5rat banyak. secara berkelanjutan penerbangan sektor perbankan daerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian daerah yang secara simultan mengharuskan hadirnya bank titan ralat rintik pemerintah kota pekanbaru unta.k ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya. keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan dalan rangka mendukung perrnodalannya, agar semakin rantai sesuai dengan maksud darr tujuannya dalan rnernbantu dan mendorong perfurnn masyarakat. pemerintah meningkatkan taraf rangka bank hide.rp milik lebih keberadaan kredit rakyat kota pekanbaru perlu dorong u.ntr.k dapatsejajar dengan bank bank yang ada kota pekanbaru sebagai lembaga pelayanan publik dan image masyarakat terhadap keberadaannya diharapkan dapat l*ih baik bahkan lebih melekat. oleh karena itu, bank perkreditan ral;at milik pemerintah kota pekanbaru yang ada secara ini perlu dirubah benar'rk badan hukumnya dari perusahaan daerah bpr pekanbaru rnen adi bpr pekanbaru madani perseroan). perubahan bentuk hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan pada ll4 peraturan pemerintah tahun ol7 tentang badan usaha milik daerah dan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun ol7 tentang pengelolaan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah. perubahan bentuk hukum dari perusak1laia.k rnengernuemance dapat diterapkan secara efektif, yang merr,pakan turrtlltan dunia usaha modern dalan percaturan bisnis. ii. penjelasanr.rup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. huruf aset. huruf yang dimaksud dengan dari penjualan saham den cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan roda disetor huruf berasal dari cadangan. yang dimaksud dengan tangan evaluasi aset" adalah selisih evaluasi aset yang berakibat naiknya nilai sa]'am" adalah selisih lebih nilai nominalnya. cukup jelas. cukup jelas cr.rup jelas pasal cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cr:kup jelas. pase cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penugasan pemerintah bpr pekanbaru disesuaikan dengan pekanbaru dan tujuan perseroan). yang dimaksud dengan "ren madani perseroan)"adalah jangka waktu paling sin disebut business plan. kota pekanbaru kepada perseroan) harus penugasan pemerintah kota bpr pekanbaru madani ana bisnis bpr pekanbaru rincian kegiatan dengan (tiga) tahun atau yangpejabat pernerintal. pusat diprioritaskan pengawasan bpr pekan (s) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pejabat pemerintah daerah evaluasi, pembinaan dan madani perseroan). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengangkatan anggota bersamaan waktu direksi dimaksudkan kekosongan kepengurusan perseroan). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf c\rup jelas. huruf cukup jelas. dewan komisaris tidak pengangkatan anggota menghindari terjadinya bpr pekanbaru madani hr:rl.f yang konflik dirnaksr.rd den kepentingan" "dapat menimbulkan adalah kondisi anggota kepentingan pribadi untuk sendiri dan starr orangan sehingga dapat dan kualitas kept.ratusan yang dibuat dan atar. komisaris yang rnengtrntungkan diri dalan penggrrrraan lempengan.rhi netral dan atau tindakan dilakukannya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pa.salm yang dimaksud ketan peraturan perundang undangan lainnya, undang undang nomor tal.an daerah yang tahun tentang mengatur bahwa merangkap jabatan pekanbaru madani anggarannya bersuara dprd sebagai pegawai da) atau badan lain yang dari apbd. tertentu" adalah butuhkan keputusan secara dilarang bp keadaan mendesak yang cepat dan tidak mungkin akan rapat. cukup jelas. agar adalah kebijakan yang keahlian, peluang yang dunia usaha yang sejenis. yang dimaksud dengan maksud dan tr:.juan bpketentuan ini men.rasakan bpr pekanbaru madani persen direksi untuk pengurus da) yang antaralain meliputi pengurus n sehari hari dari bpr pekanbaru madani perseroan). yang dimaksud dengan "ke akan yang dipandang tepat" tara lain didasarkan pada gur lisan' adalah kegiatan yang dilakukan oleh dalan upaya mencapai baru madani perseroan). dia dan kelaziman dalan cukup jelas. cukup jelas." adalah memiliki kepentingan cukup jelas. (s) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. "dapat rnenirnbulkan konflik isi anggota direksi yang badi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau or]an lain dalam penggunaan wewenang, sehingga d{at mempengaruhi netralitas dan kualitas ratusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukan va. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cr.rup jelas. cukup jelas. pasa1 cukup je1r.kup jelas. cukup jelas. seca.ra cepat dan tidak run cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cr.rup jelas. yang dimaksud total biaya (s) yangdirnaksud dengan keadaan mendesak yang biaya dari tahun sebelurnnkan tertentu" adalah membutuhkan keputusan diadakan rapat. ang dimaksud adalah totalrnaksrrd penghasilan insentif dan dewan komisaris, dengan kinen'a diperhitungkan seb pengalokasian pernah sesuai dengan ket undangan. hum yang dimaksud.rd penghasilan insentif pegawai dan atau madani pengalokasian pernah dilaksanakan sesuai perundang undangan. anthem adalah rja untuk anggota direksi anthem dikaitkan telah dianggarkan dan biaya. ketentuan anthem dilaksanakan peraturan perundang produksi merupakan yang diberikan kepada bpr pekanbaru ketentuan prodi.aksi jasa ketentuan rr peraturan huruf yang dimaksud dana kesejahteraan perseroan) ketentuan dana kesejahteraan ketentuan perata.fran cukup jelas. (s)penggabungan, seleb pernikahan tidak dapat merugikan kepentingan selanjutnya dalan alihan, atau pernikahan rrrrngkinan terj adanya rno berbagai bentuk yang ketan kesejahteraan adalah dana pekanbaru madani pengalokasian pembebanan anakan sesuai dengan undangan. ini menegaskan bahwa pengambilalihan, atau dilakukan apabila akan pihak pihak tertentu. peleburan, pengambil harus juga dicegah opold atau monopoli dalan masyarakat. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota kabar nomor |
menimbang mengingat walikota pekanbaru provinsi riau peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun 2o2l tentang retribusi pelayanan kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekanbaru, bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota pekanbaru dipandang perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan prinsip efisien, efektif dan akuntabel; bahwa tarif pelayanan kesehatan perlu ditetapkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima pusat kesehatan masyarakat, dan laboratorium kesehatan kota pekan( mutuskan menetapkan peraturan daerah pelayanan kesehatan. tentang retribusi bab ketentuan umum dalam peraturan daerah kota pekanbaruadalah dewan perwakilan rakyat daerah kota pekanbaru. dinas adalah dinas kesehatan kota pekanbaru. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kota pekanbaru. kas daerah adalah kas daerah kota pekanbaru. pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengtarif adalah imbalan atas barang dan jasa yang diberikan yang dibebankan kepada pemakai pengguna fasilitselanjutnya disingkat dengan puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yard:g berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pengembang secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada masyarakat yang berada kota pekanbaru. puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberikan tambahan or{q'angka oleh pelayanan dalam gedung puskesmas. laboratorium kesehatan adalah unsur pelaksana teknis dinas kesehatan kota pekanbaru yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan. pelayanan kesehatan.n adalah segala kegiatan pelayanan medis dan nonmedis yang diberikan kepada masyarakat. pasien adalah setiap orang yang datanguntuk mendapatkan pelayanan kesehatlaboratorium, rehabilitasi medis dan lain lain yang dilaksanak nan kesehatan lainnya tanpa tinggal ruang rawat inap puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling. pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobat ,n, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang datang puskesmas rawat inap,gawat darurat puskesmas dan puskesmas rawat inap. tindakan medik umumtindakan keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja warna bersifat kolaboratif antara pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup kewenangan klinis perawat. penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis. bahan dan alat kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai lainnya dan bahan lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan perawatan, dan rehabilitasi med,isakomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap puskesmas rawat inap. kartu jaminan kesehatan adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan kesehatan milik pemerintah maupun milik swasuskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan laboratorium kesehathutang atau tidak seharusnya berhutang. penyidirawat inap, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling; dan laboratorium kesehatan. objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan dasarsubjek retribusi adalah ora.ng pribadi atau badan yang mendapat jasa pelayanan.n kesehatan daribab iii golongan retribusi retribusi pelayanan retribusi jasa umum. kesehatan digolongkan sebagai bai}alatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan. bab prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besar{ya tarif retribusi prinsip dasaroperasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modalpelayanan kesehatadalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kemampuan masyarakat. sesuai dengan bab struktur dan besarnya tarif retribusi retribusi pelayanan kesehatan dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar. struktur dan besaran tarif retribusi puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling ditetapkan sebagaimana tercantum dalam l,lampiran yang men pakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. struktur dan besaran tarif retribusi l,laboratorium1n1 struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan ketentuan: pertolongan pertama pada kecelakaan, tindakan medic dan terapi ditetapkan tarifnya sama dengan puskesmas dan puskesmas pembantu. rawat jalan sama dengan rawat jalan tingkat pertama puskesmas ditambah 25o o (dua puluh lima persen). (,, bab vii wilayah pungutan retribusi berhutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan. bagi iilpelayanan kesehata o (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagihperaturan walikota. terutang diatur dengan,ikota. bab xii peninjauan tarif retribusi bab xiii ketentuan pei{dtarif retribusi pelayanan kesehatan:, drl,(atausahaan keuangan ketatausahaan keuangan puskesmas dan l,laboratorium kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. seluruh jasa pelayanan yang merupakan hak pelaksana pelayanan, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dikembalikan puskesmas dan laboratorium kesehatan sesuai dengan besaran jasa pelayanan yang sudah disetorkan kas daerah. pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab xvi ketentuan peralihan objek retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam peraturan daerah ini tidak diberlakukan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pekanbaru nomor tahun ol2 tentang retribusi pelayanan kesehatan lembaran daerah kota pekanbaru tahun ol2 nomor tambahan lembaran daerah kota pekanbaru nomor dan lampiran butir angka dan angka dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah lembaran daerah kota pekanbaru tahun ol3 nomor tambahan lembaran daerah kota pekanbaru nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4r, peraturan daerahuli o2l walikota pekanbaru firdaus diundangkan pekanbaru pada tanggal juli o2l sekretaris daerah kota amil lembaran daerah kota pekanbaru tahun 2a21 nomor noref peraturan daerah kota pekanbaru propinsi riau .tb.b penjelasan atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun 2a2l tentang retribusi pelayanan kesehatan umum sesuai ketentuan undang undang nomor tahun ol4 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah,undang undang nomor tahun ao9 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha dan perintah tertentu. dalam disebutkan bahwa retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu dari jenis retribusi jasa umumangunan kesehatan daerah tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prahara layanan kesehatan daerah yang menunjang dalam peningkatan kesehatan masyarakat. retribusi pelayanan kesehatan, menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah khususnya layanan kesehatan yang bersumber dari retribusi daerah, terutama retribusi ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas retribusi pelayanan kesehatan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan. tempat pelayanan kesehatan diberikan oleh puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan la.moratorium kesehatan. tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan peralatan yang digunakan. satu kali pembayaran retribusi untuk sekali kunjungtidak diberlakukan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas) yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah blue).re tribus pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling peraturan daerah kota pekanbaru nomor tanggal jenis pelayanan satuan tarif jasa sarana rp) jasa pelayanan just,ah (np pelayanan igd pemeriksaan dokter umum tindakan ooo .ooo asuhan keperawatan tindakan .ooo tindakan medis igd jahit luka sold tindak<an .oo0 tindakan .ooo .ooo jahitan luka tindakan so.ooo perawatan luka bakar tindakan .o00 .oo0 perawatan luka bakar oo o tindakan oo0 .o00 pemasangan line bayi tindakan .ooo pemasangan line anak ooo .oo0 .ooo pemasangan line dewasa tindakan oo0 reposisi dislokasi tindakan .ooo .ooo ekstraksi corpus alienus tindakan ooo .ooo klima tindakan .ooo .ooo pasang chatter tindakan .oo0 \* o00 jahit luka s d tindakan aff kateter tindakan pasang spark tindakan .ooo .ooo pasang ngt tindakan .ooo ooo .ooo aff ngt tindakan ooo .ooo .ooo inhalasi nebulizer tindakan .ooo .ooo oksigen jari pertama tindakan 2s.ooo oksigen berikutnya tindakan ooo .ooo suction tindakan sirkumsisi anak tindakan .ooo .o00 sirkumsisi dewasa tindakan ooo 7s0. kubah lambung tindakan ooo ekspirasi kuku tindakan .ooo o00 eksis local tindakan .ooo perawatan luka kecil tindakan .ooo .ooo perawatan luka sedang tindakan .ooo ganti verbal tindakan .ooo tindik tindakan .ooo insist abses tindakan .ooo pencucian luka gigitan hewan tindakan .ooo .ooo .ooo pelayanan rawat jalan pelayanan poliklinik: poliklinik umum tindakan ooo .ooo poliklinik gigi tindakan o00 .0o0 .otot poliklinik kia anc dan pnc tindakan konseling gizi, hiv ims, napa, pkr) tindakan pelayanan kesehatan haji paket o00 asuhan keperawatan tindakan ooo pelayanan poliklinik gigi ekstraksi gigi tanpa komplikasi gigi seri tindakan .ooo ooo .ooo gigi taring tindakan .ooo .ooo gigi premolar tindakan .ooo .o00 gigi geraham tindakan gigi bukoversi tindakan .ooo radix depan mudah tindakan ooo .ooo .ooo radix depan sulit tindakan o00 2s. radix belakang untuk akar tindakan ekstraksi gigi dengan komplikasi: tindakan .ooo .ooo .ooo gigi taring tindakan ooo .ooo gigi premolar tindakan gigi geraham tindakan ooo tindakan medik dan therapy sedang alveolectomy regio tindakan .ooo .ooo .ooo mucoccele tindakan .ooo ooo .ooo edulis tindakan .ooo ooo .ooo !^f gigi seri operlectomy tindakan insist abses tindakan .ooo .ooo currentpage tindakan ooo .ooo .ooo frenektomi tindakan .ooo .ooo ooo tambalan permanen ooo .ooo .ooo kelas glasionomer tindakan kelas ii: glasionomer tindakan ooo .ooo .ooo .ooo kelas iii: glasionomer tindakan kelas iv: glasionomer tindakan ooo .o00 .ooo .ooo kelas glasionomer tindakan tambalan permanen dengan light cure .ooo .ooo .ooo tindakan kelas tindakan .ooo .ooo .ooo tindakan ooo kelas iii kelas tindakan .ooo tindakan .ooo kelas tindakan ooo .ooo .ooo tambalan sementara plus mapping) .ooo perawatan saluran akar terpanas per kunjungan tindakan .ooo tindakan o00 .ooo pengisian saluran gigi .ooo calling kelas rahang tindakan .ooo .ooo calling kelas rahang tindakan ooo tindakan .ooo .ooo calling kelas iii rahang kelas calling ekstrasi gigi susu: dengan topical anestesi tindakan o00 injeksi dengan tindakan 3s. tindakan medis rawat jalan injeksi keluarga berencana tindakan .ooo ooo biotik tindakan .ooo .ooo .0o0 vitamin tindakan .ooo .ooo perawatan luka kecil tindakan .ooo .ooo perawatan luka sedang tindakan sirkumsisi anak tindakan .ooo .ooo sirkumsisi dewasa tindakan .ooo ooo .ooo ekspirasi kuku tindakan eksis local tindakan pasang chatter tindakan .ooo .ooo aff kateter tindakan .ooo .ooo .ooo pemeriksaan doppler tindakan .ooo .ooo vaginal toilet tindakan .ooo pemasangan iud tindakan .ooo ooo 1o) pelepasan iud tindakan .ooo .ooo ooo pemasangan inilah tindakan pelepasan implant tindakan .ooo .ooo .ooo cryo tindakan .ooo .o00 .ooo tes inspeksi visualisasi asetat (rv tindakan usg tindakan .ooo .ooo tindik tindakan ooo .ooo .ooo vaksinasi tindakan baby massage tindakan ooo mantu test tindakan .ooo spirometri tindakan ekstraksi segmen tindakan .0o0 .ooo .ooo nose toilet tindakan .ooo .o00 .ooo ear toilet tindakan .ooo fotokopi telinga tindakan .ooo tampon telinga tindakan benda asing telinga hidung tindakan .ooo ooo pemasangan tampon anterior tindakan ooo spoofing mata tindakan .ooo elektrocauter kecil tindakan .ooo aplikasi pedofilia kecil paket .ooo ekskoliasi moluska kecil tindakan .ooo penyemprotan color ethyl tindakan ooo akupresure tindakan s0. pemeriksaan fisik umum tindakan .ooo ooo pemeriksaan kebugaran roport tindakan pemeriksaan kir kesehatan umum pelajar tindakan .ooo pemeriksaan buta warna tindakan pemeriksaan refraksi tindakan .ooo .ooo fisioterapi fisioterapi anak tindakan .ooo fisioterapi dewasa tindakan .ooo oo0 pelayanan rawat inap ruang rawat inap tindakan ooo .ooo visite dokter umum tindakan asuhan keperawatan tindakan .oo0 .ooo pelayanan rumah home care tindakan pelayanan persalinan persalinan spontan tindakan .ooo .ooo persalinan spontan dengan penyulut tindakan .ooo ooo.ooo pelayanan farmasi embalage sediaan obat jadi tindakan ooo embalage sekian obat racikan tindakan ooo pelayanan laboratorium hematologi lengkap tindakan .ooo .ooo laju endap darah tindakan .o00 ooo .ooo golongan darah abo rhesus tindakan .ooo ooo .ooo hemoglobin tindakan .ooo ooo .ooo leukosit tindakan hitung jenis leukosit tindakan o00 jumlah retikulosit tindakan temple seed test tindakan .ooo ooo .o00 .ooo eosinofil count tindakan .ooo ooo tindakan .0o0 ooo 1o) agusan darah malaria ooo morfologi darah tepi tindakan ooo tindakan o00 glukosa darah p:asal2jam sewaktu stik glukosa darah puasa tindakan .o00 o00 .ooo .ooo glukosa darah jam tindakan tindakan ooo glukosa darah sewaktu tindakan ooo .o00 .ooo aic .ooo .ooo .ooa albumin tindakan ooo .o00 .ooo globulin tindakan ooo tindakan ooo total protein tindakan aoo .ooo 2o) bilirubin total ooo tindakan ooo bilirubin derek tindakan ooo .ooo .ooa bilirubin indie alkaline fosfatase tindakan ooo .ooo tindakan ooo slot ast .ooo tindakan 2s) sept alt tindakan .o00 gamma .ooa tindakan ooo reum ,of kreatinin tindakan ooo .ooo asam urat tindakan ooo .ooo .ooo 3o) kreatinin clearance tindakan .ooo kolesterol total tindakan ooo .ooo .ooo kolesterol hdl tindakan ooo .ooo kolesterol ldl tindakan ooo .ooo trigliserida tindakan ooa .ooo .ooo drl kualitatif tindakan ooo .ooo drl kuantitatif tindakan .o00 ooo tha kualitatif tindakan .ooo ooo .ooo tha kuantitatif tindakan .ooo wid1 slide tindakan tindakan ooo anti dengue tindakan 42l' aren salmonella tindakan .ooo ooo .ooo rct tindakan ooo .ooo s0. rapid) tindakan ooo .ooo anti tindakan ooo anti hiv rapid) tindakan ooo .ooo .ooo 47l' aren hiv elisa tindakan ooo .ooo urine l,lengkap tindakan ooo .0o0 tes kehamilan tindakan ooo .ooo .ooo 5o) test narkoba parameter rapid) tindakan .0o0 .o00 test narkoba parameter rapid) tindakan test amfetamin tindakan o00 test methamphetamine tindakan ooo .ooo .ooo test opium tindakan test morphine tindakan ooo .ooo feses rutin tindakan ooo .ooo tes darah samar fob) tindakan .s00 pewarnaan. bta kali tindakan .ooo ooo pewarnaan jamur tindakan ooo pewarnaan gram tindakan rapid test antibodi covid tindakan .o00 ooo rapid test antigen covid tindakan oo0 .ooo tcm pcr tindakan .0o0 .ooo tindakan genome test tindakan .ooo ooo pelayanan radiologi thorax tindakan .ooo .ooo .ooo thorax lateral tindakan schede tindakan .0o0 ooo spn tindakan .ooo .ooo o00 nasal tindakan .ooo .ooo mastid posisi) tindakan .ooo .ooo ooo mandibula posisi) tindakan .0o0 ooo tempore mandibula joint tindakan bno tindakan .ooo .ooo abdomen posisi tindakan pelvis tindakan hip joint jarum coccineus tindakan vertebra servicatis posisi) tindakan .0o0 .ooo ooo vertebra verticalis posisi) tindakan .o00 ooo vertebra torakalis posisi) tindakan .ooo vertebra torakalis posisi) tindakan .ooo .ooo vertebra lumba sakral posisi) tindakan vertebra lumba sakral posisi) tindakan .ooo .ooo vertebra lumba sakral posisi) tindakan .ooo .ooo ooo shoulder tindakan huberi tindakan ooo 22l. cubit tindakan .oo0 antebrachii tindakan .ooo wrist joint tindakan .ooo .ooo manus tindakan ooo lemur tindakan .ooo .ooo genus tindakan .o00 ooo crucis tindakan .ooo .ooo ooo pedis tindakan .ooo .oo0 ooo 3o) ankle tindakan .ooo ooo castaneus tindakan s0. elektromedis ekg tindakan .0o0 ooo .ooo fototherapy tindakan .ooo .ooo .ooo pemakaian inkubator hari tindakan .ooo fasilitas dan pelatihan praktek belajar lapangan sma sederajat .ooo program iii .ooo .0o0 profesi kaji study banding kegiatan kaji banding kegiatan ooo .ooo narasumber jpl jpl .ooo .ooo penelitian program iii kegiatan program kegiatan .ooo .ooo program dan kegiatan .ooo .ooo program profesi kegiatan i \ walikota days lampiran peraturan daerah kota pekanbaru nomor tanggal retribusi pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan jenis pelayanan satuan tarif jasa sarana rp) jasa pelayanan rp) jumlah (np) pemeriksaan klinik hematologi hematologi ungkap pemeriksaan ooo .ooo laju endap darah pemeriksaan ooo .ooo golongan darah abo rhesus pemeriksaan t9. jumlah retikulosit pemeriksaan eosinolil count pemeriksaan ooo hematologi lain\iya ferritin pemeriksaan ooo .ooo agusan darah malaria pemeriksaan ooo .ooo ict malaria pemeriksaan o00 .ooo morfologi darah tepi pemeriksaan homeostasis masa pembekuan pemeriksaan ooa .ooo .ooo masa perdarahan pemeriksaan ooo kimia darah diabetes glukosa darah puasa pemeriksaan ooo glukosa darah jam pemeriksaan ooa .ooo glukosa darah sewaktu pemeriksaan ooo aic pemeriksaan ooo fungsi hati albumin pemeriksaan ooo .ooo globulin pemeriksaan ooo .ooo total protein pemeriksaan ooo .ooo bilirubin total pemeriksaan ooo bilirubin derek pemeriksaan bilirubin indie pemeriksaan ooo alkaline fosfatase pemeriksaan o00 .ooo .oo0 slot ast pemeriksaan sept alt pemeriksaan l9. .ooo gamma pemeriksaan ooo kolinesterase che pemeriksaan s5.oo0 ooo fungsi ginjal reum pemeriksaan ooo .ooo kreatinin pemeriksaan ooo asam urat pemeriksaan ooo .aoo s5.oo0 kreatinin clearance pemeriksaan ooo .ooo profil lipid kolesterol total pemeriksaan ooo .ooo t6 a kolesterol hdl .ooa kolesterol ldl pemeriksaan ooo .ooo trigliserida pemeriksaan ooo .ooo .ooo fungsi jantung pemeriksaan ooo .ooo cmd pemeriksaan ooo .ooo toponim pemeriksaan ooo .ooo toponim pemeriksaan o00 ldh pemeriksaan elektrolit dan gas darah natrium pemeriksaan .ooo kalium pemeriksaan .ooo klorida pemeriksaan .ooo kalsium pemeriksaan ooa kalsium ion pemeriksaan magnesium pemeriksaan analisa gas darah pemeriksaan ooo lain lain amilase pemeriksaan lipase pemeriksaan ooo .ooo laktat pemeriksaan .ooo imunoserologi drl pemeriksaan ooo .ooo t, pemeriksaan pemeriksaan tha crp pemeriksaan ooo kidal slide pemeriksaan ooo .ooo ast pemeriksaan ooo reumatoid faktor rf) pemeriksaan .ooo pemeriksaan ooo ns1 .ooo anti dengue pemeriksaan .ooo pemeriksaan anti salmonella .ooo rct pemeriksaan pemeriksaan .ooo anti hiv rapid) ooo anti hiv elisa pemeriksaan petanda hepatitis .ooo .ooo pemeriksaan ooo .ooo anti hbs pemeriksaan ooo .ooo hbe pemeriksaan pemeriksaan ooo anti hbe .ooo .ooo anti hav total pemeriksaan pemeriksaan ooo anti hav .ooo anti hcv pemeriksaan petanda tumor .ooo pemeriksaan o00 afp pemeriksaan ooo cea psa pemeriksaan hbs toc anti toxoplasma pemeriksaan ooo anti toxopalsma pemeriksaan ooo anti rubella pemeriksaan l23. .ooo anti rubella pemeriksaan ooo anti cmv pemeriksaan ooo anti cmv pemeriksaan hormon total pemeriksaan total pemeriksaan .ooo free pemeriksaan ooo free pemeriksaan ooo pemeriksaan .ooo urinalisa urine lengkap pemeriksaan ooo .ooo tes kehamilan pemeriksaan ooo mikroalbumin pemeriksaan ooo protein benci jones pemeriksaan ooo .ooo .ooo reum urine pemeriksaan ooo kreatinin urine pemeriksaan ooo analisa feses feses rutin pemeriksaan .ooo tes darah samar pemeriksaan pemeriksaan telur cacing pemeriksaan mikrobiologi pemeriksaan .ooo pewarnaan jamur pemeriksaan .ooo pewarnaan gram pemeriksaan .ooo kultur darah pemeriksaan ooo .ooo kultur urin pemeriksaan b.ooo .ooo kultur putus pemeriksaan ooo kultur feses pemeriksaan ooo .ooo sensitivity tes pemeriksaan ooo .ooo uji silang pemeriksaan ooo .o00 .ooo uji silang malaria pemeriksaan o00 .ooo .ooo mpn coli tinja pemeriksaan .o00 mpn total koliform pemeriksaan .ooo .ooo .ooo pemeriksaan kesehatan masyarakat kimia anorganik non logam cod pemeriksaan ooo .ooo bod pemeriksaan .ooo .o00 minyak dan lemak pemeriksaan ooo amoniak bebas nh3 nh4) pemeriksaan .o00 co2 agresif pemeriksaan ooo .ooo .ooo klor bebas pemeriksaan l.ooo .o00 .ooo fenol pemeriksaan ooo pewarnaan bta kali pemeriksaan nitrogen total detergen pemeriksaan ooo .ooo pemeriksaan ooo .ooo .ooo toc carbon organic total) kimia anorganik logam .ooo pemeriksaan arsen as) metode spektrofotometri .ooo arsen as) metode aas pemeriksaan ooo .o00 .ooo timbal pb) metode spektrofotometri pemeriksaan .ooo ooo pemeriksaan timbal pb) metode aas kobalt co) metode spektrofotometri pemeriksaan pemeriksaan .ooo kobalt co) metode aas .ooo .ooo natrium na) metode spektrofotometri pemeriksaan .ooo ooo pemeriksaan ooo natrium na) metode aas 3s. perak ag) metode spektrofotometri pemeriksaan .o00 ooo pemeriksaan ooo perak ag) metode aas .ooo pemeriksaan .ooo raksa hg) metode aas .ooo .0o0 pemeriksaan selenium se) metode spektrofotometri ooo pemeriksaan selenium se) metode aas .ooo pemeriksaan ooo timah sn) metode spektrofotometri ooo .ooo pemeriksaan timah sn) metode aas .ooo pemeriksaan silika si) metode spektrofotometri o00 pemeriksaan silika si) metode aas .ooo pemeriksaan magnesium ms) metode flame fotometrik ooo .ooo .ooo pemeriksaan magnesium ms) metode titrasi daya hantar listrik pemeriksaan ooo .ooo zat tersuspensi tss) pemeriksaan ooo .ooo kejernihan pemeriksaan ooo oksigen terlarut do) pemeriksaan o00 .o00 l5.ooo benda terapung ooo lapisan minyak pemeriksaan ooo zat terendah pemeriksaan ooo bau pemeriksaan ooo kekeruhan pemeriksaan ooo .ooo rasa pemeriksaan o00 suhu pemeriksaan oo0 .ooo .ooo warna pemeriksaan o00 jumlah zat padat terlarut tds) meteorologi kelembaban pemeriksaan kebisingan kebisingan lingkungan pemeriksaan .ooo .ooo ooo vibrasi lingkungan pemeriksaan .ooo kimia anorganik aluminium metode aas pemeriksaan aluminium metode spektrofotometri pemeriksaan ooo besi metode aas pemeriksaan ooo orl pemeriksaan pemeriksaan 2t.ooo pemeriksaan besi metode spektrofotometri ooo .oo0 fluorida metode spektrofotometri pemeriksaan ooo 3s.o00 pemeriksaan kadmium metode spektrofotometri pemeriksaan .ooo kadmium metode aas pemeriksaan ooo kesadahan co3) o00 .ooo pemeriksaan klorida ooo pemeriksaan total kromium metode spektrofotometri ooo .ooo pemeriksaan total kromium metode aas .o00 pemeriksaan mangan metode spektrofotometri pemeriksaan marga metode aas .o00 .ooo pemeriksaan nitrat sebagai no3 metode spektrofotometri ooo pemeriksaan nitrit sebagai no2 metode spektrofotometri pemeriksaan ooo pemeriksaan seng metode aas .ooo .ooo pemeriksaan seng metode spektrofotometri i4.o00 .ooo .ooo pemeriksaan sianida metode spektrofotometri o00 pemeriksaan sulfat metode spektrofotometri ooo pemeriksaan sulfida sebagai h2s metode spektrofotometri .o00 pemeriksaan tembaga metode aas l.ooo pemeriksaan tembaga metode spektrofotometri kimia organik .o00 .ooo pemeriksaan zat organik sebagai mn04 ooo .ooo pemeriksaan makanan .o00 .ooo asam benzoat pengawet) pemeriksaan pemeriksaan ooo aspartam (pemanis) pemeriksaan sasaran pemanis) pemeriksaan ooo .o00 .ooo rhodamin pewarna) ooo asam salisilat pemeriksaan .ooo .ooo pemeriksaan metanol yellow ooo asam borat boraks) pemeriksaan pemeriksaan kalium klorat ooo pemeriksaan formalin pemeriksaan salmonella ooo nigella pemeriksaan t9. pemeriksaan staphylococcus aureus ooo pemeriksaan 2t. clostiridium perfringens bahan adiktif dan doping (napa) .ooo .ooo pemeriksaan golongan canabinoides per parameter metode rapid test) .ooo .oo0 pemeriksaan golongan opat per parameter metode rapid test) pemeriksaan golongan amfetamin per parameter metode rapid test) .o00 pemeriksaan .ooo golongan benzodiazepine per parameter metode rapid test) c.fasilitas dan pelatihan praktek belajar lapangan sma sederajat program iii .ooo profesi .ooo kaji study banding kegiatan kaji banding kegiatan ooo narasumber jpl jpl penelitian program iii kegiatan program kegiatan program dan kegiatan program profesi kegiatan walikota pekanbaru, firdaus . l |
rt rrrrrrrr fort rt rt rrrrrrrt t t frrrrrrrrrt rrrrrt rr fff ftttffftfftttfffftttttft rarr frt rl rt rt rrl rt t rrl t rrrrrrrrrt rrt rrrrrt rrt rrt r ffffff! ttt peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun 2o2o tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun tentang pei'sertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah kepada bn)an hukum lain{ya pemerintah kota pekanbaru tasiun 2o2o . trialikota pekanbaru provinsi riau peraturan daerah kota peka.baru nomor ta}iun 2o2o tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun 2oi5 tentang peittertaait modal da.erat dan pei{ai}bagian peittertaan modal daerah kepada bai'ait usia milik daerah dan bai'a.it tii(um lain{ita i'pengait kalimat ti'han yang maria esa walikota pekanbaru, menimbang: bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah, menghadapi pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengembangan badan usaha milik daerah perlu diciptakan suatu iklim usaha yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan upaya dan usaha untuk mengelola investasi lebih baik serta untuk menambah sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah bumi); bahwa untuk memberikan kejelasan terhadap besaran penambahan penyertaan modal pemerintah daerah setiap tahun anggaran kepada badan usaha milik daerah, baik penyertaan modal yang berasal dari deviden saham, penyertaan modal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun penyertaan modal atas barang milik daerah, perlu diatur besaran kumulatif dan besaran penyertaan modal setiap tahun anggaran; bahwa penambahan penyertaan modal pemerintah daerah harus dilakukan secara berkesinambungan dengan merujuk ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah; bahwa pada peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan kedul. y,tt milik daerah dan badan hukum lainnya dalam huruf belum secara eksplisit menyebutkan pihak yang disertakan modal berupa aset tanah senilai rp124. , ; bahwaundang undanglaio08 tentang investasi pemerintaht, " \, menetapkan: peraturan pemerintah nomor tahun oi4,lembaran negara republik indonesia tahun ol7atu juga bersama dewan perwakilan rakyat daerah kota peka.baru dan walikota pei(ai|baru, memutuskan: peranti'ran daerah tei{tag perubahan iga atas peraturan daerah kota pekanbaru i|our taifun teratai|g peiyyertaait modal daerah dan pei{dibagian deity ertaiit model daerah isekai'a bai'an usia milik daerah dan bai'a.!t hi,i(iiu i"aiititya. ")rr peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun lembaran daerah kota pekanbaru tahun ol9 nomor tambahan l,lembaran daerah kota pekanbaru nomor peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun o19 lembaran daerah kota pekanbaru tahun nomor tambahan kembaran daerah kota pekanbaru nomor ketentuan page diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pemerintah dae pass lakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam ben dan atau aktiva kepada: dam tirta siak pekanbaru rp2. oo.ooo, (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupa$ pada tahun 2ols dan rp41. o97,a2 (empat puluh satu miliar sembilan kafir lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh koma delapan puluh dua rupiah pada tahun merupakan penyertaan modal untuk pembayaran hutang dam tirta siak kota pekanbaru serta sebesar rp62. o00 (enam puluh dua miliar tubuh ratus delapan pius tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ibu rupiah pada tahun 2ol6 yang merupakan hutang dari dam tirta siak pekanbaru yang dihapus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun yang dinyatakan sebagai penambahan penyertaan modal kepada dam kota pekanbaru dalam bentuk non kas. pt. sarana pembangunan pekanbaru sebesar rp4 oo.oo0.o0o, (empat ratus juta rupiah pada tahun pt. bank perkreditan rakyat kota pekanbaru rp1. oo.0oo.o00, (satu miliar rupiah pada tahun ol5; sebesar uang akar ,'lrr peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahunairnya (kembaran daerah kota pekanbaru tahun nomor tambahan lembaran daerah kota pekanbaru nomor l2l yang telah beberapa kali diubah dengan: atau non kas dan barang tidak bergerak pt. sarana pembangunan pekanbaru berupa aset tanah seluas dengan nilai sebesar rp124. (serah;,s dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh belas right empat enam puluh rupiah)pada tahun ol9; dan pt. bank riau kepri dalam bentuk deviden saham senilai rp647. o0.o0o, (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ibu rupiah)pada tahun realisasi penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan huruf dilaksanakan dengan mempertimbangkan barang milik daerah lebih optimal dikelola oleh bumi. pass penambahan penyertaan modal daerah kepada bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pekanbaru. usulan penganggaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bumi kepada walikota melalui badan pengelola keuangan dan aset daerah kota pekanbaru. penambahan penyertaan modal kepada pt. sarana pembangunan pekanbaru merupakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud (l) huruf diperuntukkan untuk pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan industri senayan kit) kota pekanbaru. penambahan penyertaan modal kepada pt. bank riau kepri sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan nilai deviden saham yang dikonversikan dalam lembar saham sebagai penambahan setoran modal pemerintah kota pekanbaru kepada pt. bank riau kepriejabat pengelola keuangan daerah ppid). u ,. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut y,rr diantara ayat (2al dan disisipkan (satu yakni (2bl sehingga pass berbunyi sebagai berikut pasal ketatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi dan badan hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bumi yang mendapatkan penambahan penyertaan modal berkewajiban menyampaikan laporan atas pengguna rn uang apbd yang telah disertakan dalam penambahan penyertaan modal daerah secara berkala sekali dalam (tiga) bulan kepada walikota. (2aberkewajiban melanjutkan segala hak dan kewajiban atas semua pe{ajian sewa pemanfaatan barang milik daerah antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga pada tahun berikutnya. (2bjika dalam kondisi pailit berkewajiban untuk mengembalikan tanah lahan kawasan industri senayan kit) tersebut kepada walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk kepentingan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd setiap tahun anggaran berkenaan, bumi yang mendapatkan penambahan penyertaan modal daerah kepada walikota melalui ppid dengan tembusan kepada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota pekanbaru. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada terdiri atas laporan line{a dan laporan keuangan. "tr' ditetapkan pekanbaru pada tanggal februari ' c +,f, iii sy' diundangkan pekanbaru pada tanggal februari o2o sekretaris daerah kota pei(anbar, solid. i|oer ubsmor urut perda lt. os.cl2020l. peiyjeliisan atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor tahun 2o2o tentang perubahan i(edigaatas peraturan daerah kota pekanbaru i|nomor tahun tertua.itg penyertaan modal daerah i'ajt peiyambaiian penyertaan modal daerah i(pada bai'an usaha milik daerah dati badai hunt'm lainnya penjelasanumum penyertaan modal daerah merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh pemerintah daerah seluruh negara kesatuan republik indonesia. penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya terutama manfaat bertambahnya kesempatan dan lapangan kerja kota pekanbaru. penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan industri senayan oleh bumi milik pemerintah daerah kota pekanbaru untuk lebih berkembang sekaligus dapat menambah pendapatan asli daerah kota pekanbaru masa yang akan datang. ii. demi cukup jelas cukup jelas terkait dengan penambahan penyertaan modal daerah ini, pemerintah daerah kota pekanbaru dalam tahun anggaran merasa perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada pt. sarana pembangunan pekanbaru dalam rangka pengembangan dan peningkatan line{a untuk penguatan modal serta melakukan aksi korporasi untuk memenuhi jumlah minimal kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada badan usaha milik daerah yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kota pekanbaru. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota pekanbaru nomortahun 2o21o2l perlu menetapkan peraturan walikota tentang teknis pemberian t\pekanbaru tahun anggang2l4ii ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima t\l2o2 ang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; memutuskan:, pensiunan tahun 2o2i yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pekanbaru. menetapkan bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan; daerah adalwalikota dan wakil walikota pekanbarupekanbaru. pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns ada . o.) pegawai pemerintah dengan peq'a4'dan gaji ktr tiga bei as bagian kesatu umum i\jangan hari raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: pejabat negara; anggota dprd; pns dari cons; ppp;dan pegawai nonns sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pns dalam .',1lasn sebageirnana dimaksud pada huruf merupakan pegawai non asn ya ng berkerja secara penuh pada badan l,layanan umum daerah dalam jabatan yang setara dengan jabatan;r: pimpinan tinggi atau dalan jabatan setara jabatan pimpinan tinggi; administrator; pengawas; fungsional utama; fungsional ahli madya; fungsional a}tli muda; fungsional ahli pertama; fungsionalpenyelia; fungsional mahir; fungsionalterampil; fungsional pemula; dan pelaksana. tunjangan hari raya darn tunjangan hari raya pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai hum yaitu sebesar penghasilan (satu) bulan pada butiran april tahun o21iberikan bagi pejabat negara,\rnjaldiberikan bagi cons meliputi: " o (delapan puluh persen) dari gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; dan tunjangan umum. pemberian tunjangan hari raya kepada pegawai non asn sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan paling banyak (satu) bulan honorarium. bagian ketiga pemberian gaji ketiga belas pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai huruf yaitu sebesar penghasil lan (satu) bulan pada bulan juni tah,url dalam hal penghasilan (satu) bulan pada bulan. ibersih kekurangan gaji ketiga bel,as. penghasilan sebagaimana dimaksud pada pejabat negara, pns dan ppp meliputi: gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; dal tunjangan jabatan atau tunjangan umum. diberikan bagicons meliputi: (delapan puluh persen) dari gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; dan tunjangan umum. diberikan bagi pemberian gaji ketiga belas kepada pegawai non asn sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf diberikan paling banyak (satu) bulan honorarium. bagi iii pembayaran (l) tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan paling cepat (sepuluh) hari ke{trnjangal hari raya dibayarkan setelah tanggal hari raya. gaji ketiga belas sebagaimana dima kpud dal,am dibayarkan paling cepat pada bul,an juli tahun o21. dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana diri.maksud pada belum dapat dibayarkan, gaji ketiga bel,as dibayarkan setelah bulan juni tahun (r) pejabat penandatangan spm mengajukan spm tunjangan hari raya dan spm gaji ketiga bel,as kepada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota pekanbaru selalu bendahara umum daerah dengan mel,lampiran surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran, surat pernyataan verifikasi, rekapitulasi pembayaran. spm tunjangan hari raya dan spm gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada dibuat secara terpisah dari spm gaji bulanan. .,lenis spm sebagaimana dimaksud pada termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susul,an pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga beras. pasa l proses penerbitan dan pengajuan surat perintah pembayarani} pendanaan pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas untuk pejabat negara, anggota dprd, pns, cons, dan ppp sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pekanbaru. pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas untuk pegawai non asn sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari pendapatan badan layanan umum daerah rba blue}. bae} ketentuan lain i ain penerima gaji terusan dari pejabat negara, anggota dprd, pns, cons, dan ppp diberikan tunjangan hari raya sebesar penghasilan (satu) bulan gaji terusan pada butiran april tahun penerima gaji terusan dari pejabat negara, anggota dprd, pns, cons, dan ppp diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan (satu) bulan gaji terusan pada bulan juni tahun bab ket nru penutup peraturan walikotaekanbaru. ditetapkan pekanbaru pada tanggal walikota pekanbaru, ttd. firdaus diundangkan pekanbaru pada tanggal t.^ i zoz berita daerah kota pekanbaru tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala umum, lmi il foto oot sekretaris daerah kota pekanbaru, ttd. muhammad jamil |
walikota pekanbaru provinsi riau peraturan walikota pekanbaru nomor t tttt oztdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekanbarumengingat undang undang republik indonesia tahun undang undang nomor tahun pembentukan daerah otonom kota dasar negara tentang?ahun oo3 tentang sistem pendidikan nasional (kembaran negara republik indonesia tahun oo3 nomor zgsrnfar.an negara republik indonesia nomor 45g6); undang undang nomor tahun ol4 terutang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun tambahan kembaran negara republik sebagaimana telah nomor tambahan indonesia nomor indonesia nomor sg7, diubah beberapa kali terakhir lembaran negara republik dengan undang undang nomor tahun (,ls tentang perubahan kedua atas undang_undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (l,lembaran negara republik indonesia tahumenetapkan21l9). memutus(pekanbarekanbaru. pemerintah daerah adalah pemerintah daerah i(ota pekanbaru. walikota adalah walikota pekanbaru. dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kota pekanbaru. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kota pekanbaru. kepala sekolah ada lah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang meny^ r:l:t.^ l^^^ pcr (l1l li11r lri,'ni, r4iar disingkat dengan rombelter lls diperbaharui secara ^ 't lr111111 dokumen kelulusan adalah jatah atau surat peakta kelahiran atau surat keterangan lahir adala li suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan. bantuan operasional sekolah selanjutnya disingkat bos adalah bantuan pendidikan berbentuk dala yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan non personalia. peserta didik adalah peserta didik tk, sd mi, smp, dan pendidikan kesetaraan paket. iukur menggunakan google map dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. wilayah formasi adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. kuota adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jalur penerimaan peserta didik baru. pengisian data adalah proses memasukkan informasi berkaitan dengan data diri kedalam sistem aplikasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru. peserta didik prestasi adalah peserta didik kota pekanbaru yang berprestasi dibidang olahraga o2sn, kejuruan provinsi, kejurnas, polda, profil, panas, pon, asean games, sea games, dan olimpiade internasional), olimpiade mata pelajaran osn, fls, opsi), mtq dan kreativitas seni fls2n), serta memiliki prestasi akademik. peserta perpindahan tugas orangtua wali adalah perpindahan tugas orangtua wali yang, dan calon peserta didik pada sekolah tempat orangtuanya mengajar. peserta afirmasi adalah anak dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. maksud dari peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ppdb daerah. peraturan walikota ini bertujuan untuk menjamin ppdb be{alan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ppdb dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:npa membedakan, suku, daerah asal, agama dan golongan; objektiartinya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghidari penyimpangan penyimpangan yang tel'adi; akuntabel artinya dapat pertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan berkeadilanpada hururra membedakan, suku, daerah asal, amarna dan golongan; objektif sebagaimana dimaksud pada huruuntuk rnenghidaripenyirnpangan penyimpangan yang terjadi; akuntabel sebagaimana dimaksud pada huruf artinya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada hurufdalamruang lingkup peraturan walikota ini meliputi tata cara ppdb; pendataan ulang; perpindahan peserta didik; pelaporan dan pengawasan; sanksi administratif. bab tata cara ppdb bagian kesatu pelaksanaan (l) sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota pekanbaru melaksanakan ppdb pada bulan juli 202t. l2l; jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas maksimal siswa per rombel dan kelas smp maksimal siswa per rombel sesuai dengan data rombel dalam dapodik; tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi ppdb; pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf melalui papan pengumuman sekolah maupun website resmi ppdb kota pekanbaru ber selamatkan http: ppdb.pekanbaru. so.id dan whats app; penetapan jumlah (daya tampung)smp dilaksanakan dengan menggunakan sistem online atan dalam jaringan endaftaran ppdb secara luring sebagaimana dimaksud pada pada masa pandemi covid dilaksanakan dengan tetap mentaati protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh sebelum memasuki tempat pendaftaran, mengatur antrian pendaftaran agar tidak tidak term'adi kerumunan, physical distancing, dan mensterilkan tempat pendaftaran dengan melakukan penyemu proton desinfektan sebelum pelaksanaan ppdb'.ahun; atau paling rendah (enam) tahun pada tanggal juli talun. o21o2lo21; dan memiliki ijazah sd sederajat atau surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah men, leda$'ending sesuai dengan domisili calon peserta didik. akte kelahiran atau surat keterangan lahir sebagaimana dimaksud pada dapat tanpa legalised dengan membuktikan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang asli pada saat melakukan pendaftaril)pada ^., .^ l: : ^+^^. tur llt lg t(l ttl iit lc(s. jalur zonasi (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah. jalur zonasi smp (enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, kecuali smp negeri smp negeri dan smp negeri sebesar 507o (lima puluh persen). jalur a{invasi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk dan smpuntuk dan smp sebanyak syo (lima persen) dari daya tampung sekolah. jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk sh{ sebanyak (lima belas persen persen) dari daya tampung sekolah, kecuali smp negeri smp negeri dan smp negeri sebesar " o (tiga puluhj t)^ ^ ^r r'l <l1tel d.t jalur zonasi jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam (l)yang diberi' j<an oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang, serta memuat keterangan calon(keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi bencana alam; dan atau bencana sosialpada jenjang pendidikan dan dengan menggunakan kartu keluarga atau dengan surat domisili. penetapan wilayah zonasi pada jenjang pendidikan smp menggunakan google mapan dilakukan pada setiap jenjang pendidikan sesuai*wajib memastikan semua w',nasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada dan dinas pendidikan berkoordinasi dengan kelompok kera'a kepala sekolah atau musyawarah kedun berdasarkan kerjasama antar pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah. bagi sekolah yang berada daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada kepala sekolah harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan. penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada dan wajib dilaporkan kepada ^^^^ rt^ .:^ j ^ f,r. . n^ l:1jl ^.^ ri ^ .: ^: dj^. t rctttua ba. asli1lll.ratu lvtultr cll(lull\rur ruvllrst intlmendaftar melalui jalur afirmasi i calon esei a1 ati'i pemerintah pusat atau pemerintah {kasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan. rr^ ^ a,r 't jalur perpindahan tugas orang tua walipasai .rahman jituanya mengaji arasalay'at (2iseleksigeser*.lisl.:,j.:! .^ ^^ ^,,. ! ^ ^l^ hj.^^^ n^ l: .:l ^ pts.t l.r lrl(l1,r lcl scu l\cp4ua, l ,lords llur(lr all(l)bersedia,dan jalur perpindahan tugas orangtua wali melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah. da lam hal daya tampung untuk jalur pres'.asi untuk jalur prestasi tidak mencukupi (melebihi kuota), maka seleksi dilakukan dengan penentuan nilai prestasi. paragraf jadwal ppdb jadwal penerimaan peserta didik baru tingkat tk sd negeri adalah sebagai berikut: r'r^ l^f.^ ^ 7n^ ^! i.r,: r. i1. ctl(ctl ctl tertib.tt u| l,ll s.tl rrj u(lrr waktu s.d wib pengumuman tanggal juli pukul pendaftaran ulang tanggal s.d juli waktu s.d wib an'al tahun ajaran tanggal juli jadwal penerimaan peserta didik baru tingkat smp negeri adalah sebagai berikut: pendaftaran tanggal juli s.d juli waktu s.d wib pengumuman tanggal juli pukul cb.oo wib pendaftaran ulang tanggal s.d juli2 o2l waktu s.d wib awaltahunajaran tanggal juli2 o2l masa pls tanggal dan juli t)^ ^ ^r,l ctluntuk penetapan peserta didik baru dilakukan berjasa::kan hasil rapat deu,'an guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. untuk pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi umur, jarak sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. untuk smp penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi online sesuai daya tampung pada masing masing jalur pendaftaran (zonasi,afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali dan prestasi)dalamai' i , tu.j' pendataan ulang pendataan ulang dilakukan oleh dara1 at^^+,, l^^ ^ ^.; ^: ^.; ^: l:l^'t.^^ ^ ,^ sat ltd,gl ttl pl( viral>lr lotu arl ld,l pt\roll!:r (.lrr(1l\ oct cuimenangani bidang pendidikan dasar menengah; dan lulus tes kelayakan dan penempatan diselenggarakan sekolah yang dituju. yang dan yanglja,ah kesetaraan program paket danayalpekanbaru.eo.id dan whats app (08527117t1361. walidinas pendidikan melaksanakan ppdb sesuai dengan corona, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian. dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ppdb. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang menetapkan persyaratan ppdb yang bertentangan dengan peraturan walikota ini. bab sanksi ad}"{inisiatif pelanggaran terhadap peraturan walikota yang terdapat dalam dan ditr.dilaksanakan oleh dinas pendidikan. bab viiierimaan geser' a didik baru ti(, sd, dan smp negeri kota pekanbaru tahun pelajaran o2o 2o21, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuont 2ozr walikota pekanbaru, ttd firdaus diundangkan pekanbaru padatanggal juni lo)r sekretaris , .t. nun vt, helmi virus disease 2oi9 dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekanbaru, bahwa untuk melaksanakan penanggulangan corona virus disease ol9 covid l9)ngan pemakaman jenazah teridentifikasi corona hints dosen.se ol9,g penanggulangan bencan{,.sense covid i9) lingkungan pemerintahan daerah (l,lampiran berita negara republik indonesia tahun nomor memutus(an: menetapkan :peraturan walikota tentang pemakaman jenazah teridentifikasi disease2oi9, penanganan corona virus4ld terinfeksi covid i9rr probable atau terkonfirmasi terinfeksi covid yang berlokasi tpu palas jl. tengku mahmud kelurahan maharani kecamatan rumbaihints disease cold l9). pemulasaraan jenazah adalah langkah langkah untuk penanganan jena.ah pasien cold l9 layanan kesehatan, mencegah teg'adanya transmisi penularan penyakit jenazah petugas kamar jenazah, dan mencegah te{adaw d lg yang akan dimasukkan nnan pada saat pandemi cold l9.ah. ruang lingkup yang diatur dalam peraturan walikota ini adalah: pemakaman jenazah; (l) maksud peraturan walikota ini adalah untuk sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemakaman jena.ah yang suspek dan probable atau terkonfirmasi terinfeksi cover d r9. tujuan dariidentifikasi covid pemindahan enza}: dar: ziarah kubur. bab pemakaman jenazah bagian kesatu umum pemakaman jenazah orang yang terinfeksi covid i9 harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan tidak bertentangan dengan kaidah kaidah keagamaan. bagian kedua prosedur pemakaman pemakaman jenazah teridentifikasi covid i9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. prosedur sebagaimana dimaksud pada antara lain: dinas kesehatan memberitahukan kepada dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.h hingga dimakamkan. pemakaman dilakukan dengan cara memasukkan jenazah:, bersama petanya ahli waris keluarga jenazah.lena.ahilengkapi dengan dokumen antara lain: surat rekomendasi pemindahan jena.tzensebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: ahli waris menyampaikan permohonan pemindahan jenazah kepada dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukimanperumahan rakyat dan kawasan pemukimanumahan rakyat dan kawasan pemukimantempat pemakaman akhir harus menerapkan standar protokol kesehatan covid(l) pemerintah membuka taman pemakaman khusus covid l9melapor kepada pengelola petugas makam dan pengarah diperbolehkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola petugas makam. peziarah wajib menerapkan protokol kesehatan covid i95m). jadwal ziarah setiap hari pukul o9.3o .3ongtni polri) dan atau pengelola petugas pemakaman. bab pembiayaan (l) pembiayaan pemakaman jenazah teridentifikasi covid dibebankan pada apbd. seluruh biaya pemindahan jenazah negative covid ditanggung oleh ahli waris penanggung jawab jenazah. walikota pekanbaru, firdaus diundangkan padatarggal xon1bab penutup peraturan walikota)ul.l ttd. ttd |
walikota pekanbaru provinsi riau peraturan walikota pekanbaru nomor tahun tentangdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekanbaru, menimbang bahwa upaya kesehatan masyarakat.ibahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan perlu bantu dengan bantuan operasional kesehatan; bahwa untuk melaksanakan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahunsusun aturan turunan pedoman tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf mata perlu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan*baran negara republik nomor undang undang nomor tahun o20 tentang cipta lembaran negara republik lndonesia tahun tambahan lembaran negara republik indo nomor peraturan menteri kesehatan nomor tahun o19 tentang pusat kesehatan masyarakat berita negara republik indonesia tahun nomor mengingat peraturan menteri kesehatan nomor tahun,o2l berita. negara republik indonesia tahun o21 nomor memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pedoman pengelola{an dan pemanfaatan dana bantuan kesehatan kota pekanbaru. operasionaldinas adalah dinas kesehatan kota pekanbaru cirpekanbaru. bab ruang lingkup bantuan operasional kesehatan ruang lingkup bok yang diatur dalam peraturan walikota ini meliputi: bok daerah; dan bok puskesmas. bok daerah sebagaimana dimaksud dalampenipuan sanitasi total berbasis masyarakat desa kelurahan prioritas; dukungan operasional ukm tim nusantara sehat; dan penyediaan tenaga dengan perjanjian ke{a. (l) bok daerah, dan bok puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf(l) huruf dialokasikan sebesar minimal (enam puluh persen) dari masing masing total pagu alokasi bok daerah dan bok puskesmas. bok untuk upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease ol9 covid dialokasikan sebesar 35o odaerah, dan bok puskesmas. bab iii pengelolaan bantuan operasional kesehatan daerah bagian kesatu i\uan dan sasaran batuan operasional kesehatan daerah diselenggarakan dengan tujuan: t\juan umum:tujuan khusus lahsasaran bantuan operasional kesehatan kota pekanbaru meliputi: dinas kesehatan; dan l,laboratorium kesehatan kota pekanbaru. bagian kedua penggunaan dana bantuan operasional kesehatan tingkat daerah digunakan untuk kegiatan sebagai berikutdaerah. bagian ketiga jenis pembiayaan dana bok daerah dimanfaatkan untuk pembiayaan progr rm dan kegiatan meliputi: belanja transpor lokal; belanja perl'alasan dinas dalam dan luar daerah bagiyarakat; belanja kegiatan pertemuan meeting didalam daerahcimen; belanja jasa pengiriman sampel specdaerah; danngka kematian lbu, angka kematian bayi; penurunan stunting; gerakan masyarakat hidup sehat german); upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit; dan pengujian kalibrasi alat kesehatan puskesmas; menu kegiatan ukm esensial tentang penurunan aki, akb sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: peningkatan kapasitas sdm untuk tim pelatih tingkat daerah antara lain kegawatdaruratan maternal neonatal, anc pnc, dan sistem rujukan terpadu;ormas, organisasi profesi, akademisi untuk penurunan aki akb; kampanye lok; menu kegiatan ukm esensial tentang penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: pelacakan dan konfirmasi masalah gizi (surveilans rail; pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi;dnan; peningkatan kapasitas petugas daerah (kegiatan dapat diintegrasikan menjadi satu rangkaian, bila sasaran peserta sama); dan promosi kampanye program gizi seimbang dan isi piring dan faktor spesifik stunting terutama pemberian tablet tambah darah pada remaja dan ibu hamil;rujukan pengujian spesimen surveilans rutin, sentinel dan dugaan klb, termasuk yang pelaksana kan oleh upt l,abkesda dinas kesehatanapa. tingkat daerah;,'usul; danmenu kegiatan ukm esensial l tentang pengujian kalibrasi alat kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari:l; loka pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan lpnk);(l( setempat, atau dikirim institusi penguji bpk lpnk rfkpengiriman pp) alves puskesmas dinas kesehatan atau institusi penguji bpk lpnk rfkbab pengelola,aan bantuan operasional kesehatan puskesmas bagian kesatu tujuan dan sasaran batuan operasional kesehatan puskesmas diselenggarakan dengan tujuan: t\juan umum: meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masa rakyat (promosi dan preventif) wilayah kerja puskesmas. tujuan khusus: menyelenggarakan pelayanan promosi dan preventif wilayah kerja puskesmas; dan menyelenggarakan fungsi manajemen puskesmas; operasional sasaran bantuan puskesmas. kesehatan adalah bagian keduadana bok puskesmas sebagaimana dimaksud dalam[,fokus; penyediaan tenaga dengan perjanjian ke{a; dan fungsi manajemen puskesmas pl, dan p3); bagian ketigasebagaimana dimaksud dalamdalaman dinas dalam dan luar wilayah ke{a puskesmas bagi asn dan non asn dalam daerah maksimal (empat) kali masing masing (lima) orang dalam se{a puskesmas. belanja honor tenaga kontrak. belanja honor narasumber maksimal l2 jam dalam setahun. belandki, akb penanggulangan stunting gerakan masyarakat hidup sehat german); upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit penipuan stem desa kelurahan prioritas dukungan operasional ukm tim nusantara sehat penyediaan tenaga dengan pe{ajian kerja penyelenggaraan fungsi manajemen puskesmas menu kegiatan ukm esensial tentang penurun rn aki, akb sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari:;; pendataan dk;danmenu kegiatan ukm esensial tentang penanggulangan stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: penimbangan rutin balita; pemantauan tumbuh kembang balita posyandu, paud, tk, pelaksanaan bulan penambang erb sembarang; pendataan dan pemutakhiran sasaran program kes kia, gizi, kasus penyakit); pelacakan danrl seimbang; pemberian makanan tambahan bumi kek dan balita kurus berbahan baku lokal, vitamin t'fdan pembinaan posyandu, poskestren, posyandu rem4ia, posyandu, pos ukk, poskestren, ukm lainnya.pemeriksaan kebugaran jasmani tingkat kecamatan; senam bumi, lansia dan kelompok komorbid;ll); konseling edukasi gizi seimbang. menggerakan masyarakat tentang german (tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, d11), antara latn menggerakan aktivitas fisik masyarakat, makan buah sa1rur, pemeriksaan kesehatan berkala, dll; dan penyebarluasan informasi melalui media spesifik lokal tradisionalsurveilans dan respons kejadian luar biasa klb): surveilans kejadian ikutan paska imunisasi{kasi rumor dugaan klb.{invdan penemuan kasus:daerah: pendampingan penderita penyakit menular menahun. pendampingan penderita gangguan jiwa dan harakat: pembentukan kadermenu kegiatan ukm esensial tentang penipuan stem desa kelurahan prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri daril analisis situasi (emas) perilaku kesehatan, monitoring paska penipuan, pen5besaran anggaran kegiatan penipuan sanitasi total berbasis masyarakat (stem) tahun anggaran berdukungan operasional ukm tim nusantara sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari:menu kegiatan ukm esensial tentang penyediaan tenaga dengan pe{ajian kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari:rsyaratan kualifikasi tenaga tersebut meliputi: tenaga promosi kesehatan dan llmu perilaku, ya. tenaga sanitasi lingkungan,, pendidikan minimal gizi bidang kesehatan masyarakat, diutamakan jurusan peminatan ciri dan diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal tahun bidang ya. tenaga epidemiologi,,apoteker, pendidikan profesi apoteker, dan memiliki stra aktif, serta diutamakan berdomisili daerahline{esaran honor tenaga dengan perjanjian kedupenyelenggaraan fungsi manajemen puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: penyelenggaraan fungsi manajemen puskesmas yang meliputi perencanaan p1); menggerakan pelaksanaan (p2) melalui lokakarya mini puskesmas; dal pengawas erdaerah bagian kesatu t\daerah diselenggarakan dengan tuan: t\juan umum: meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit corona virus disease ol9 covid l9) wilayah kerja daerah terutama dalam deteksi dini dan respon kesehatan masyarakat sesuai yang diperlukan tujuan khusus:l9 tingkat daerah. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas surveilans puskesmas dal petugas pelacakan kontak (tracer). sasaran bok covid adalah dinas kesehatan. bagian kedua jenis pembiayaan jenis pembiayaan bok covid meliputi: belanja transport lokal. belanja pedalaman dinas dalam dan luar daerah bagi asn dan non asn. belanja kegiatan pertemuan dalam daerahkit2bagian ketiga menu kegiatan menu kegiatan bok covidol9 covid tingkat daerahdaerah.ol9 covid l9) bagi petugas puskesmas dan tracer, komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi tentang corona virus disease ol9 covid 1e)uskesmas bagian kesatu tui9) puskesmas diselenggarakan dengan tujuan: t\juan umum: meningkatkan akses dan mutu pencegahan dan pengendalian penyakit corona virus disease ol9 co\ tujuan khusus: menyelenggarakan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit terkait corona virus disease ol9ol9 (cover sasaran bok covid adalah puskesmas. masyarakat dan lintas selor, antara lain: mahasiswa kesehatan, satgas corona virus disease ol9 covid tracer, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. bagian kedua komponen pembiayaan jenis pembiayaan bok covid meliputbesaran honor dan insentif trace petugas surveilans pengolah data. besaran honor petugas surveilans pengolah danu kegiatan menu kegiatan bok covidbab vii pengelolaan bantuan operasional kesehatan untuk upaya pencegahan dan pengendalian rus disease (covid pengelolaan bok untuk upaya pengendalian corona virus disease meliputi: penganggaran; pelaksanaan; pelaporan; dan pemantauan dan evaluasi. pencegahan dan ot9 covid4o%oo o(l)ol9 covid menu kegiatan, yang terdiri atas: realisasi penyerap ern anggaran; realisasi kegiatan; dan pefinasalahan dalam pelaksanaan. laporan bok upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease ol9 covid sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui aplikasi e.lam huruf dilakukan terhadap: ketepatan waktu penyampaian laporan; realisasi penyerapan anggaran setiap menu kegiatan; permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut yang diperlukan; dan dampak dan manfaat pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (l) dikoordinasikan secara berjenjang oleh dinas kesehatan. bab viii pengelolaan kegiatan bantuan operasional kesehatan bagian kesatu umum dana bantuan operasional kesehatan merupakan tanggungjawab kepala dinas kesehatan selaku pengguna anggaran. dana bok daerah dikelola oleh dinas kesehatan. dana bok puskesmas dikelola oleh puskesmas. pengelolaan kegiatan bok dibantu oleh tim pengelola bok dinas kesehatan dan puskesmas. bagian kedua dinas kesehatan pengguna anggaran dapat menunjuk kuasa pengguna anggaran kpa) pejabat pembuat komitmen ppk) pada dinas kesehatan untuk mengelola bantuan operasional kesehatan kota pekanbaru. pengguna anggaran dapat menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) pada dinas kesehatan untuk mengelola bok daerah. untuk memudahkan pelaksanaan dilapangan, kepala dinas kesehatan dapat melimpahkan wewenang kuasa pengguna anggaran kpa) kepada kepala bagian ketiga puskesmas puskesmas dalam pelaksanaan bantuan operasional kesehatan puskesmas. untuk jenis pembiayaan bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan dilengkapi dengan spt, spp, lpd dan dokumentasi. spt dan spp sebagaimana dimaksud pada diatas ditandatangani oleh kepala puskesmas selaku kuasa pengguna anggaran. sptdan maksud pelaksanaan tugas. format spt dan spp berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan tentang tata naskah dinas. pengelola bantuan operasional kesehatan puskesmas terdiri dari: kepala puskesmas selaku penanggungjawab; dan pengelola bok puskesmas selaku pelaksana. bab pencairan dana bantuan operasional kesehatan pengajuan pencairan dana bok daerah bagian keuangan dinas kesehatan. l2l pengajuan pencairan dana bok puskesmas bagian keuangan dinas kesehatan setelah disetujui oleh tim pengelola bok dinas kesehatan. pengajuan pencairan dana bok puskesmas sebagaimana dimaksud pada telah diverifikasi oleh tim pengelola bok puskesmas dan dibuktikan dengan lembar verifikasi yang ditandatangani serta lembar persetujuan yang sudah ditandatangani oleh tim pengelola bok dinas kesehatan. syarat pengajuan pencairan dana bok kota pekanbaru dan bok puskesmas mengikuti mekanisme pencairan dana apbd. pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan bok yang tidak diatur dalam lampiran peraturan walikota ini mengacu pada standar harga barang pemerintah kota pekanbaru. bab pembinaan, pemantauan dan evaluasi bantuan operasional kesehatan (l) pembinaan teknis bok puskesmas dilakukan oleh dinas kesehatan. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bok puskesmas dilakukan oleh tim monitoring dinas kesehatan. lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi kesesuaian antara kegiatan dan pemanfaatan ana bok puskesmas dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan dilapangan serta kualitas kegiatan yang dilaksanakan. kegiatan program wajib dilaporkan bidang dan seksi terkait. bab pelaporan bantuan operasional kesehatan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bok dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan laporan bulanan, triwulan, semester memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi fisik dan keuangan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan bok satu tahun meliputi realisasi fisik dan keuangan serta capaian kegiatan bok. laporan tahunan memuat hasil king'a bab xii202tml ,o1r walikota pekanbaru, firdaus ttd diundangkan pekanbaru pada tanggal luahukum, 4an9 helmi lampiran peraturan walikota pekanbaru nomor all., atol tanggal after laruraian satuan biaya rp) honor tenaga dengan peq'ajian kerja .ooo penipuan sanitasi total berbasis masyarakat stem) per desa .ooo honor tenaga ahli narasumber: eselon .o00 eselon iii eselon biaya perjalanan dinas dalam kota transport pns orang kali non pns orang kali uang saku peserta kader meter .20t nasi kotak kotak .ooo snack kotak ooo seminar kit map plastik, pena, notebook) paket kertas hvs rim kertas hvs rim kertas ncr rim map owner buah spanduk map plastik jepit buah t2. map plastik tulang buah pena standar lusin penghapus pensil buah pensil lusin post sigh here) pad ooo spidol buah tip lusin fotokopi l,kembar honor dan insentif tracer honor .o00 insentif per orang kontak erat yang selesai dipantau ooo honor surveilans pengolah data walikota pekanbaru, |
lhurufmaka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja kantor kesatuan bangsa dan politik menjadebagaimana dimaksud dalakepalapedoman petunjuk teknis dan petunjukkoordinasi badan lintas sektor: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kesatuan bangsa. kepala sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun bahan perencanaan ddoman petunjuk teknis dan petunjukadan lintas sektodan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kesatuan bangs,pedoman petunjuk teknis dan petunjukkoordinasi badan lintas sektodan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang politik dalam negeri. kepala sub bidang organisasi kemasyarakatandoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksakoordinasi badan lintas sektorkegimonitoringmelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidangbadan bidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon iv.a. rincian kegiatan dari masing masing uraian tugas pada setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan denganjabatan struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnyrincian tugas, fungsi dan tata kerja kantor kesatuan bangsa dan politik,. candi akhmad yani diundangkan gresik pada tanggal novemmaa kelompok jabatan sekretariat aeb uh. . teri loh subbagian subbagian program umum dan anggaran dan kepegawaian bidang bidang kesatuan bangsa politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sub bidang sub bidang ideologi wawasan politik dalam negeri kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama sub bidang sub bidang kewaspadaan dini dan organisasi penanganan konflik kemasyarakatan bupati gresik, ttd. candi akhmad yani bidangdalamanggaran dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana usulan kebutuhan program anggaran dan keuangan, mengelola administrasi keuangan, penyusunan perencanaan strategis, rencana kerja tahunan dan penyusunan pelaporan kinerja badan, mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan badan, melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi program anggaran dan keuangan, menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja program anggaran dan keuangan, melaksanakan pengelolaan tertib administrasi program anggaran dan keuangkesatuan bangscenter!analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui perpindahan dari jabatan lain, dilakukan penyesuaian ketentuan mengenail'.jdih.kemenkeu.go.id menetapkan. ketentuan diubah dan setelah ditambahkan (satu) baru yakni sehingga; mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk;; memiliki nilai kinerja paling rendah memulai baik dalam (dua) tahun terakhir;; dan (lima puluh lima) tahun untuk jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan apbn ahli madya.; jdih.kemenkeu.go.id tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari (enam) bulan pada saat perpindahan jabatan;dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada hurufanalis pengelolaanjenjangjabatan yang ditetapkan sesuai denganlebih lanjutmas soeharto nipwww .jdih.kemenkeu.go.id yes menteri keuangan republik indonesia eta.www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesiabesaran tambahan pembiayaan, dan sumber tambahan pembiayaan.n menteri keuangan republik indonesia.pembiayaan dan risikowww .jdih.kemenkeu.go.id s7, sealmu kepala bagian t.u. beggghterian tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id nang pera mor pmk 0ot publik indonesia perkiraan defisit yang melampaui target defisit saya anggaran dan tambahan pembiayaan defisit ban.rp. kedua berdasarkan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, tambahan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran diperkirakan sebesar rp. ketiga besaran perkiraan tambahan defisit sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua dapat dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan yang ditetapkan sebesar rp. yang bersumber dari dana saldo anggaran lebih, penarikan pinjaman siaga, dan atau penerbitan surat berharga negara. www .jdih.kemenkeu.go.idny) menteri keuangan republik indonesiagan ep,, u b. bay, kepala bagian t.u. aan biro umum tirto t nip www .jdih.kemenkeu.go.id www .jdih.kemenkeu.go.id |
urgensi perlindungan pulau pulau terluar dalam kaitan integritas teritorial indonesia erwin fakultas hukum universitas tanjungpura, jl. ahmad yani, kota pontianak, kalimantan barat abstract territory essential element and most important for country. territory become important for the country with respect for state sovereignty within the limits the jurisdiction the state that can implemented. archipelago state one type state based territorial coverage. indonesia large archipelago state should able maintain the integrity its territory. there are about islands owned indonesia, the number outer islands there direct border with neighboring indonesia. the condition become urgent integrated management the outer islands, with the aim demonstrate the integrity the unitary republic indonesia. this due the importance the islands, general there are three points view function defense and security, economic, and ecological functions. keyword territory, country, island pendahuluan pulau sepadan dan gigitan merupakan pembelajaran penting yakni dalam hal indonesia adalah negara kepulauan pentingnya pemanfaatan atas setiap dengan wilayah yang luas, bahkan wilayah pulau. indonesia berupa perairan. indonesia sebagai kedua pulau milik indonesia tersebut negara kepulauan yang memiliki sekitar berbatasan dengan malaysia, kasus tersebut pulau yang beberapa diantaranya menyebabkan pulau tersebut lepas setelah merupakan pulau pulau yang berbatasan mahkamah internasional menilai selama dengan negara tetangga atau dapat disebut ini negara malaysia telah mengelola dengan pulau perbatasan atau pulau kedua pulau itu. mahkamah internasional terluar. pulau terluar yang berbatasan memutus perkara sepadan gigitan langsung dengan negara negara tetangga, berdasarkan pendudukan efektif (okupasi). seperti india, thailand, malaysia, singapura, dalam eastern greenland case, vietnam, filipina, palau, australia, timor permanent court international justice leste, dan papua nugini. menetapkan bahwa agar okupasi indonesia mempunyai perbatasan darat berjalan secara efektif, mensyaratkan dua dengan tiga negara tetangga, yaitu malaysia, unsur pihak negara yang melakukan papua nugini dan timor leste. khususnya okupasi pertama, suatu kehendak atau batas perairan kondisi tersebut sangat keinginan untuk bertindak sebagai potensial menimbulkan suatu konflik dan yang berdaulat, kedua melaksanakan beberapa kali telah menimbulkan konflik atau menunjukkan kedaulatan secara antar dua negara atau lebih. kasus lepasnya pantas. c.c.cocoon oociuoo ooc oocovoooovwoeowowwo urgensi perlindungan pulau pulau terluar dalam kaitan integritas. erwin)mbagian dan penetapan rincian danaempat lawang tentang tata cara pembagian dan penetapan rinciandana desa ap iiipaling sedikit (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap yang disalurkan, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, bukti setor pajak pelaksanaan dana desa tahap ii. dalam hal desa tidak menyalurkan dandana desa tahap wajib ditambahka dan dituangkan dalam peraturan desa tentang kewenangan lokal desauntuk bantuan langsung tunai blt) dengan rincian: bantuan langsung tunai blt) dana desa pada tahun diberikan sebesar rp. per bulan per keluarga penerima manfaat kpm), dan berlaku sejak bulan januari sampai desember pemerintah melakukan validasi data kpm baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima, maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi persyaratan tetapi belum menerima jaring pengaman sosial jps). penentuan jumlah keluarga penerima manfaat kpm) ditentukan dalam musyawarah desa khusus dengan melampirkan berita acara dan surat keputusan kepala desa diketahui olehapabila terdapat pengembalian belanja atau temuan pihak api dan wajib setoran kembali rekening kas desa, dengan batas waktu hari. pengembalian belanja yang sudah disetorkan rekening desa dapat dianggarkan kembali serta dipergunakan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya berdasarkan keputusan musyawarah desa. bagi kepala desa yang tidak menyetorkan kembali dalam tempo waktu yang ditentukan pada bisa dikenakan sanksi dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang undangyaitu inspektorat kabupaten. bab v setelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati melalui camat dan tim verifikasi kecamatan: pembangunan, pengadaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar pendidikan, kesehatan, air bersih) dan pencegahan stunting, pelatihan dan atau bimbingan teknis penggunaan aplikasi sistem keuangan desa kepada aparatur perangkat desa, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa untuk berwirausaha, keamanan, kearifan lokal desa dan pengembangan produk unggulan desa proses): pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan badan perwakilan desa bpd): dan pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana serta penguatan bum(os muarapiwana muarapmananaru ogoosga00o s57038200 masu muarapwana tatangmaru o | rensenooo so0es8800 rem muararimana osapapanyana oo goo91o0o0o ss07e1e0o t05583800 sesssssoo ke(co memmatwaai o rantavtenana | ) sass70000 ssa2s1600 remang (so memmarwcai barurasatama o ) | o9sore7toko as6monaco in8asa200 ina3sa200 mermmacal (ss epwamwcai omeransara o o o| ) osarossooo te5s81co0o re5381c0o0o (so memamwcai o ) oraarmarn oo ) | ) 9arise2000 asias2800o rem |so tawanan kanan ) rantaukasat o ) | ) to8ss0000 si9422100 mer kem ban |s6 istana kanan | ) mua rapatan | ) ogong10oo osotesos0o t00805200 kem |so maranapapaxa okarangare oo | )9girls00o s01771200 kem (s0 meranapapana )o papangmmman verso8800 men kerman maranarapana )matawapapana sag0o200o sarr0soo te1soa0o re7s08400 kemana jos maranapapana ) bangau o | gr6001000o r8s212200 meermaaa (s0 meranapabana ) ema o | ) osrarssooo sag901600o 17a0s0800 kembang mam mmaroooo saasogisam saasosas000 seisesraooo bupati empat lawang, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd ttd faizal us, s.h.,m.m. ionik muhammad nipempat lawang. kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat kpa adalah kepala ppn empat lawang. dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat dak adalah dana alokasi khusus fisik danapandemic corona virus diseases covid bab penetapan rincian dana desa rincian dana5empat lawangkabupaten. penyaluran dana desa melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara akun) rekening kas desa rkd) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati. pemindahbukuan dari rekening kas umum negara rekening kas umum desa dilakukan setelah dana desa diterima setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi dan telah verifikasi dengan berita acara sertifikasi oleh tim kecamatan atau sebutan lainnya dan nota dinas dari dinas pemberdayaan masyarakat desa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten empat lawang. penyaluran dana desa dari rsud rkd dilakukan dalam (tiga) tahap dengan ketentuan:blt danablt dana desa bulan keenam sampai bulan kelimadua sampai bulan kesepuluh. tahap iii sebesar dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian, dua puluh persen) dari pagu dana desa setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk blt desa bulan kesebelas sampai bulan keduabelas paling cepat bulan juni, dan kebutuhan blt dana desa bulan kesebelas sampai bulan keduabelas paling cepat bulan november untuk bulan kesebelas dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan keduabelas. dalam hal penyaluran dana desa dari akun rkd melalui rsud sebagaimana dimaksud pada dilaksanadari kepala desa melalui bad kabupaten empat lawang, dengan ketentuan sebagai berikut: tahap sebesar sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas, dengan ketentuan: peraturan bupati, surat kuasa pemindahbukuan dana desa: dan setor pajak dana desa tahun anggaran sebelumnya. tahap, dan rata rata capaian keluaran paling sedikit (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap yang disalurkan, peraturan kepala desa mengenai penetapan jumlah keluarga penerima manfaat kpm) penerima manfaat blt dana desa: bukti setor pajak penyaluran dana desa tahap berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa rsud antara pemerintahan daerah dengan kepala ppn yang berasal dari: |
bupati bengkayang provinsi kalimantan barat peraturan bupati bengkayangyang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; bahwpaten bengkaysehingga perlu diganti; bahwa untuk tambahan penghasilan bagi pegawai asn lingkungan pemerintah kabupaten bengkayangbengkayangdipindai depindai denegara republik indonesia tahun nomor peraturan men teri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun tentang pindah dengan. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang ayang. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disebut ppp adalah pegawai asn yang diangkat jadi pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat dipindai den@an pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang undangabupaten bengkayangjabatan pimpinan tinggi yang selanjutnyadisingkamelaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang selanjutnya disebut pit. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang selanjutnya disebut ih. kelas jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasiambahan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada pegawai. asn diluar gajiegawai asn pemerintah kabupaten bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; masuk sesuai ketentuan jam kerja adalah keberadaan pegawai asnbaplikasi e kinerja adalah sistem aplikasi berbasis website yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai serta untuk mengukur dan memantau kinerja pegawai secara periodik sebagai salah satu dasar acuan pemberian tambahan penghasilan dan atau tunjangan kinerja yang diterima ga7 \ii :., dipindai den pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan okasi adalah daftar seluruh harta kekayaan asn berserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan, laporan tersebut dituangkan dalam formulir lokasi yang telah ditetapkan menteri pan rb. surat pemberitahuan tahunlanjutnya disingkat spt. sasaran kinerja pegawai atau skp adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang asn. surat perintah melaksanakan tugas yang selanjutnya disingkat spot adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja, memuat penyataan bahwa pegawai asn secara nyata telah melaksanakan tugas pada perangkat daerah atau unit kerja. daftar penilaian penerimaan tpp adalah daftar yang memuat penilaian besaran tambahan penghasilan pegawai asn berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplidaftar tanda terkenlu pengguna anggaran. surat pe asn, memuat peasn lingkungan pemerintah daerah selain diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, diberikan tambahan penghasilan pegawai tpp) setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bab prinsip pemberian tpp pemberian tpp menpertanggungjawabdipindai dengan keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian tpp; kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian tpp diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawaisc dimaksud dalam diberikan kriteria beban kerja; tempat bertugas; kondisi kerja; dan tau kelangkaan profesi; besaran tpp berikan sesuai kemampuan keuangan daerah. penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. kriteria. kriterinya berada didaerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.kriteria tpp berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana maksud dalam hurufkriteria tpp berdasarkan kelangkaan profesiambahan penghasilan asn diberikan bagi asn pemerintah daerah. tambahan penghasilan asn tidak diberikan kepada asn yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; asn yang menjalani hukuman pidana; asn lingkungan pemerintah daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;asn lingkup gan_ pemerintah daerah yang sedang menjalani cuti tahunan, cuti melati 1_anak ketiga dan seterusnya, cuti besar, cuti dipindai dengan karena alasan penting, cuti bersama dan atau cuti luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; asn yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan asn yang menjabat sebagai kepala desa dan atau sekretaris desa. pegawai asn yang telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus dan atau tambahan penghasilan lainnya terkait tugasnya sebagai dokter, guru dan pengawas sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, hanya berhak menerima salah satu dari bentuk tambahan penghasilan yang telah diberikan kepadanya atau tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan peraturan bupati ini. tpp bagi asn pindahan dari instansi lain pemerintah daerah diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal bulan berikutnya. asn yang mengalami perpindahan antar perangkat daerah maka tambahan penghasilan dibayarkan perangkat daerah baru pada bulan berikutnya. asn yang mengalami perpindahan jabatan, dibayarkan berdasarkan tpp jabatan baru terhitung tanggal melaksanakan tugas; dan penilaian disiplin kerja sebesar (empat puluh persen) uraian tugas jabatan; dan atau indikator kinerja utama indikator kinerja individu. dipindai dengan cam scannermelalui sistem e kinerjaistem e kinerja. kehadiran pegawai asn dihitung pada saat masuk kerja dan pulang kerja, serta pemenuhan jumlah jam kerja yang terdata dalam system e kindari target yang dibuat pada setiap bulannya dalam sistem e kinerja. capaian indikator kinerja dalam e kinerja sebagaimana dimaksud pada divalidasi dan diberi penilaian oleh atasan langsung melalui sistem e kinerja dan akan menentukan perhitungan besaran tpp yang didapat.annya untuk mencapai kinerja out put out come. perhitungan tpp berdasarkan penilaian produktivitasdilakukan secara manual dengan perhitungan dan formatsiplin kerja disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalan huruf ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai asn, meliputi disiplin dalam menaati ketentuan jam masuk kerja; disiplin dalam menaati ketentuan jam pulang kerja; dan disiplin dalam menaati ketentuan apel masuk kerja dan pulang kerja. setiap asn wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak (delapan koma lima) jam perhari atau (empat puluh dua koma lima) jam per minggu. dikecualikan dari ketentuan diatas pengaturan hari dan jam kerja pada bulan ramadhan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar, cuti melahirkan, cuti sakit dan isolasi mandiri dihitung sebagai hari masuk kerja dengan melampirkan surat tugas atau surat cutienya dan diupload sistem e kinerja dan dapat dibayarkan tpp berdasarkan disiplin kerja sebesar dari basic tpp. penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada menggunakan absensi berbasis elektronik melalui sistem e kinerja yang dilaksanakan oleh masing masing perangkat daerah. penghitungan tingkat kehadiran apelasn sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dikecualikan bagi guru, tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas piket, pengawas sekolah, ajudan bupati, dipindai dengan cam scanner wakil bupati dan ketua dprd), pengemudi pimpinan bupati, wakil bupati, ketua dprd, dan sekretaris daerah), satuan polisi pamong praja yang melaksanakan piktc, petugas kebersihan lapangan pada unit pelaksana teknis upt), dinas yang menangani urusan kebersihan dan perangkat daerah yang memiliki jam kerja khususon) untuk tiap (satu) hari tidak masuk kerja :idak apel diberlakukan pemotongan sebesar (nol koma lima person) untuk setiap kali tidak apel; pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan t.tambahan penghasilan sebagai berikut keterlambatan (tl) lama persentase keterlambatan peng uran gan menit s.d menit menit s.d menit tl3 menit s.d menit tl4 menit dan atau tidak mengisi daftar hampir masuk kerja pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan sebagai berikut pada bulan penghasilan pulang sebelum lama meninggalkan pers ent ase pekerjaan sebelum waktu(psw) waktunya pengurangan psw menit s.d menit menit s.d <6l menit psw menit s.d menit menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor pegawai asn yang tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila dalam bulan berkenaan yang bersangkutan masih masuk kerja sebelum menjalankan tugas belajar dan atau pada bulan berkenaan yang bersangkutan telah masuk kerja setelah selesai menjalankan tugas belajar, maka diberikan tpp satu bulan penuh untuk bulan berkenaan apabila memenuhi jumlah jam kerja yang ditentukan. pegawai asnu huruf maka pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf tidak dikenakan. pengurangan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada menunjukkan tingkat ketidakhadiran pegawai asn. dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian elektronik dikarenakan,kerusakan pe 'f11, telapak daftar hadir tangan (vein dinda dengan scanning) bentuk wajah (face scanning) sort:a data nominatif pegawai belum terekam atau identitas lain asnpenggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan untuk waktu paling lama (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal kerusakan dan dikendalikan oleh kepala perangkat daerah. asn yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan faktor tugas kedinasan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, dengan melaporkannya pada operator perangkat daerah unit kerjanya. asn yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan keteledoran atau lupa yang kehadirannya dapat dibuktikan dapat melaporkan pada operator perangkat daerah unit kerjanya maksimal kali setiap bulannya. asnata.u keterangan lainnya bagian keempat besaran tpp yang diberikan pegawai asn yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah diberikan tpp sesuai besaran tpp yang ditetapkan apabila pegawai asn tidak masuk kerja karena cuti melahirkan, cuti sakit, dan isolasi mandiri rumah diberikan tpp berdasarkan disiplin kerja; melakukan piket malam pada malam harinya; mengikuti kegiatan pelatihan bintik seminar workshop sejenisnya dalam jangka waktu kurang dari (satu) bulan yang dilaksanakan didalam atau diluar daerah dalam rangka tugas kedinasan; dan melakukan perjalanan dinas dalam rangka tugas kedinasan. pegawai asn yang meninggal dunia dapat diberikan tpp secara penuh pada bulan berkenaan dari besaran tambahan penghasilan jabatannya. pemberian tpp bagi cons adalah (delapan puluh persen) dari besaran tpp yang ditetapkan, dihitung dengan menggunakan besaran tpp pada kelas jabatan yang sesuai dengan formasi jabatannya, dan diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan bekerja sesuai dengan spot. pemberian tpp sebagaimana dimaksud pada berlaku sampai dengan cons tersebut diangkat menjadi pns. tpp dibayarkan dengan menggunakan besaran tpp sesuai kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan keputusan tentang kelas jabatan dan pemangku jabatan. tpp bagi pnsuntuk bulan berikutnya pada unit kerja instansi baru. pembayaran tpp bagi pns sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah ditetapkan kelas jabatan dan pemangku jabatannya dengan keputusan bupati. dipindai densebagau berikut: asn yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar (dua puluh persen) selama (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita. acara dari atasan langsungnya; asn yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan penguranganatau pemotongan sebesar (dua puluh lima persen) selama (dua belas) bulan. asn yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dikenakan dengan ketentuan: asn yang dijatuhi hukuman disiplin untuk kedua kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama (empat) bulan mulai bulan berikutnya; asn yang dijatuhi hukuman disiplin untuk ketiga kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama (tujuh) bulan mulai bulan berikutnya; dan asn yang dijatuhi hukuman disiplin untuk keempat kalinya atau lebih dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama (satu) tahun mulai bulan berikutnya. pegawai asn yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai asn karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan secara masa pemberhentian sementara sebagai asn. pegawai asn yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai asgawai asnpotpot. semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak melakukan absensi selama pegawai asn sebagaimana dimaksud diberhentikan sementara sebagai pegawai asn, tidak dikenakan untuk pembayaran kekurangan tunjangan sebagaimana dimaksud pada plt. atau plh. diberikan tpp. dipindai den tpp sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada it. atau plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat (satu) bulan kalender. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai plt. atau plh. pada jabatan satu tingkat lebih tinggi atau jabatan setara, diberikan tpp sebesar (dua puluh persen) pada jabatan yang ditangkapnya. penilaian ]laporan produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan ramadhan dan bulan desember diberikan nilai dari komponen penilaian. bagian kelima tata cara pembayaran tpp dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran masing masing perangkat daerah. tpp dibayarkan setiap bulan setelah bulan berkenaan berakhir: terpisahkan dari peraturan bupati ini. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana demak:asn yang bersangkutan. ketatausahaan dan pertanggungjawaban tpp dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pegawai asn dikenakan pemotongan (satu persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan kelas jabatannya untuk iuran jaringan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah ppu) setiap bulan. terhadap pembayaran tambahan penghasilan asn dikenakan pajak penghasilan ph) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap permintaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan: daftar penilaian tpp berdasarkan tingkat kehadiran; daftar penilaian penerimaan tpp; daftar tanda terima pembayaran tpp; surat pernyataan tanggungjawab mutlak (spam) daftar penilaian tpp berdasarkan tingkat kehadirilaian penerimaan tpppam sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran viii peraturan bupati ini. tpp diberikan mulai bulan januari dipindai dengan perhitungan capaian kinerja dan perhitungan disiplin kerja mulai berlaku bulan januari penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dikecualikan bagi asn yang belum menggunakan absensi berbasis elektronik. penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan secara manual sampai dengan jaringan internet dan absensi elektronik tersedia seluruhlaksanaan tpp dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bengkayang. bab vii pengawasan dan pembinaan (l) pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian tppunit kerja atasan langsung secara berjenjang bertanggungjawab terhadap kebenaran penilaian tpp lingkungan unit kerjanya masing masing. bab viii ketentuan lain lain pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan lebih dari (satu} bulan secara terus menerus, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar (lima puluh persen) dari tambahan penghasilannya. pembayaran tpp asn bagi jabatan pengawas jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan pada sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat, dinas dan badan diberikan tpp pada kelas asn yang tidak menyampaikan lakon, lokasi, spt dan skp sesuai dengan waktu yang ditentukan maka ditunda pembayaran tambahan penghasilannya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan lakon, lokasi, spt dan skp serta menunjukan bukti kepada bendahardipindah den bupati nomor tahunjaar . gkereeons kabupaten bengkayang, skid ~,'9bj ski&? berita daerah kabupaten bengkayang tahun nomor dipindah dengan lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal jari2022tertinggi tpp asn perhitungan basic tpp pemerintah kabupaten bengkayang berdasarkan kelas jabatan nilai parameter basic tambahan basic tpp kelas besaran penghasilan pegawai pemerintah jabatan gan indeks indeks kabupaten kinerja bpk indeks kejahatan penyelenggara kapasitas kontruksi aan bengkayang fiskal (ikf) (ikk pemerintahketerangan basic tpp pemerintah kabupaten bengkayang dihitung dengan menggunakan rumus indeks kapasitas fiskal kabupaten bengkayang rendah) bobot= indeks kejahatan konstruksi kabupaten bengkayang indeks penyelenggaraan pemerintah kabupaten bengkayang dipindai dengan contoh perhitungan basic tpp asn pemerintah kabupaten bengkayang rumus: basic ppmsic tpp pns pemerintah kabupaten bengkayang kelas jabatan besaran tunjangan kinerja badan pemeriksa keuangan kelas jabatan15rp. rp. jadi basic tpp pns pemerintah kabupaten bengkayang untuk kelas jabatan adalah rp. contoh perhitungan besaran tpp pns berdasarkan kelas jabatan pemerintah kabupaten bengkayang rumus: besaran tpp basic tpp [(tpp berdasarkan beban kerja) () besaran tpp untuk kelas jabatan pada sekretariat daerah basic tpp kelas tpp berdasarkan bah] rp. rp. rp. jadi besaran tpp pns pemerintah kabupaten bengkayang untuk kelas jabatan sekretariat daerah adalah rp. dipindai den@an lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal januperhitungan tpp berdasarkan penilaian produktivitas kerja pegawaiasn dalam jangka waktu (satu) bulan dalam satuan menit. nilai produktivitas kerja npk) npk ada)ah jumlah waktu penyelesaian atas rincian aktivitas tugas dalamjangka waktu (satu) bulan dikali (seratus), dan dibagi jumlah waktu efektif bulan. jumlah waktu penyelesaian per bulan umum jumlah waktu kerja efektif per bulb nilai capaian kinerja pegawai ck) adalah nilai capaian kinerja yang diperoleh oleh masing masing pegawai asn dengan perhitungan nilai produktivitas kerja pegawai dalam jangka waktu (satu) bulan dikali (enam puluh persen). rumus nilai produktivitas kerja npk) kategori nilai capaian kinerja pegawai kategori nilai capaian kinerja pegawai merupakan kategori yang diberikan untuk nilai capaian kinerja yang diperoleh oleh masing masing pegawairi komponen produktivitas kerja. npk besaran tpp dari persen case nilai kategori produktivitas kerja sangat baik s.d. baik s.d. cukup s.d. kurang sangat kurang asn yang melakukan perjalanan dinas karena tugas kedinasan, dinilai menit hari dengan jumlah hari sesuai dengan lamanya hari waktu penugasan yang ditetapkan pada surat tugas surat perintah tugas untuk capaian produktivitasnya. ketentuan nilai capaian kinerja pegawai bagi yang cuti dan dinas luar sebagai berikut: dipindai dengan asn yang cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti bersama, dinilai menit hari untuk capaian produktivitasnya. khusus asn yang bekerja pada satuan pendidikan (sekolah) dan melaksanakan libur sekolah sesuai dengan kalender pendidikan atau keputusan yang ditetapkan oleh dinas pendidikan, dinilai menit hari untuk capaian produktivitasnya. dipindai den nama nip jabatan kelas jabatan unit kerja lampiran iii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggalcontoh formulir laporan produktivitas kerja pegawai laporan produktivitas kerja pegawai bulan tahun rincian aktivitas volume satuan kegiatan waktu penyelesaian har tanggal kerjaitugas kegiatan dokumen berkas laporan) (menit) dst. jumlah waktu penyelesaian jwp) . menit jumlah waktu penyelesaian oo% nilai produktivitas kerja npk) bulan . jumlah waktu maksimal per bulan . capaian kinerja ck) bulan . npk] catatan waktu kerja efektif wke} rata rata per hari menit waktu kera efektif per bulan menit telah divalidasi dan menyetujui, ttd atasan pegawai yang bersangkutan) . .,,.,, . yang membuat laporan, tad {'' pegawai yang bersangkutan) [ sake ' : . ., j,' ,; jf: pasti~nus darwis pindah den@an lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal antarrekapitulasi kehadiran apel nama perangkat daerah unit kerja pangkat jumlah hari gol pelaksanaan apel jumlah tidak ikut nama nip ruang (dalam sebulan) jumlah mengikuti keterangan jabatan apel .apel bengkayang, . dipindai den@an lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal jantanda terima pembayaran tpp bulan nama perangkat daerah unit kerja besaran jlh pangkat besaran besaran besaran tpp sdp jlh sebelum pph rp) jlh nama nip gol. jabatan tpp skj tpp addon tpp addon ( (+) p tdk pph atau bersih tanda ruang rp) dkl rp) ( ) (+) %)x1 rp) tangan rp) rp) rp) rp) x0x0xx . (+). dst. ( ). (+). keterangan: sk,j addon addon sdp ( (jdl jlh p tdk pph tambahan penghasilan pns tpp sesuai kelas jabatan yang diterima dari kategori nilai capaian kinerja yang diterima dari kategori nilai disiplin kerja sebelum dipotong pajak dan dikurangi ditambah dengan komponen lain jumlah pengurangan tambahan dari komponen lain pajak penghasilan mengetahui kepala perangkat daerah ttd nip pindah den@an lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal lpenilaian tpp berdasarkan tingkat kehadiran bulan nama perangkat daerah unit kerja total (%) tidak pengurangan tidak memenuhi ketentuan jam kerja apel jlh kolom nama nip pangkat jabatan (hari) (kali) oolruang tl4 psw psw pw3 psw4 jlh jlh jlh jlh jlh jlh jlh jlh jlh jlh keterangan tanpa keterangan (tidak mask kerja) keterlambatan psw pulang sebelum waktu tidak absensi plang (dalam satuan hari) jlh jumlah bengkayang, mengetahui atasan langsung pejabat penilai ttd nip pindah den@an daftar penilaian penerima tpp bulan nama perangkat daerah unit kerja lampiran vii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal panasbesaran besaran besaran besaran tpp tpp dari tpp dari sebelum nilai persentase tpp yang nilai persen tpp yang dipotong pajak kategori case terima dan dipotong pangkat besaran nilai dari besaran penyu dari ditambah nama[nip gol. ruang jabatan tpp sesuai yang kategori tpp sesuai ranga kategori dengan kelas diperoleh nilai kelas nilai komponen lain jabatan (%) (5x6) jabatan) (9x8)) rp) rp) ro) rp) ro) lex ost. keterangan: capaian kinerja disp!in kerja tpp tambahan penghasilan pns bengkayang, mengetahui atasan langsung pejabat penilai ttd nip pindah dengan lantik lin viii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal janur'konsul kriteria yang ditetapkan. apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambah pengguna anggaran ka. unit kerja ttd xxx nip. dipindai dengchoi persiapan pada choi water kecamatan kei kecilpembentukan choi diperlukan sebagai upaya mengkatalisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah dengan mempertimbangkan usul prakarsa masyarakat choi, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat choi, serta kemampuan dan potensi choi demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan efisien perlu membentuk choi persiapan choi water, bahwa sebagaimana diamanatraturan bupati tentang desa persiapan setelah rekomendasi desa persiapan dinyatakan layakghomasyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesiachoi yang selanjutnya disebut bpo adalah bpo choi water. anggaran pendapatan dan belanja choi yang selanjutnya disebut apb choi adalah rencana keuangan tahunan pemerintah choi water. tim pembentukan choichoi persiapan dan atau peningkatan status choi persiapan menjadi choi. pemerintah choi persiapan adalah kepala choi persiapan yang dibantu perangkat choi persiapan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan choi persiapan. bab pembentukan choi persiapan dengan peraturan bupati ini dibentuk choi persiapan pada choi water kecamatan kei kecil kabupaten maluku tenggara. choi persiapan pada choi water sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari wilayah kelurahan ohoijang water kecamatan kei kecil kabupaten maluku tenggara. pembentukan choi persiapan pada choi water sebagaimana dimaksud pada satu dapat ditingkatkan statusnya menjadi choi dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak ditetapkan sebagai choi persiapan. bab iii pemerintah choi persiapan untuk memimpin jalannya pemerintahan choi persiapan diangkat penjabat kepala choi persiapan oleh bupati. penjabat kepala choi persiapan sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah atau warga masyarakat dengangangkatan penjabat kepala choi persiapan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bab tugas dan tanggungjawab kepala choi persiapan tugas kepala choi persiapan, meliputi penetapan batas wilayah choi persiapan pengelolaan anggaran operasional choi persiapan, pembentukan dan menetapkan struktur organisasi, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk choi, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan chochoi. struktur organisasi choi persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf terlampir dalam peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. penetapan batas wilayah choi persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf didasari atas keputusan bersama antara bpo dengan pemerintah choi. penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan kaidah kartografi yaitu kaidah penetapan dan penegasan batas wilayah choi persiapan. kaidah dalam penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada meliputi: penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas diatas peta. kaidah dalam penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada meliputi: penelitian dokumen, pelacakan: penentuan posisi batas, dan pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas. anggaran operasional choi persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari alokasi dana choi kabupaten maluku tenggara. besaran anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan asas proporsional. anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada yang dikelola oleh kepala choi persiapan terdiri dari:: belanja penghasilan tetap aparat pemerintah choichoi persiapan. pengelolaan anggaran operasional dilakukan secara terbuka dan akuntabel. penjabat kepala choi persiapan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran operasional kepada pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara. laporan pertanggungjawabapb choi sesuai ketentuan yang berlaku. dalam mengisi struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam penjabat kepala choi persiapan mengusulkan pengangkatan perangkat choi sebagai unsur pembantu penjabat kepala choi persiapan. perangkat choi sebagaimana dimaksud pada berasal dari masyarakat choi persiapan yang dianggap cakap dan mampu. perangkat choi persiapan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sekretaris choi persiapan kepala seksi pemerintahan kepala seksi kesejahteraan kepala seksi pelayanan kepala urusan tata usaha dan umum. kepala urusan keuangan kepala urusan perencanaan pengangkatan perangkat choi persiapan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh sekretaris daerah setelah diusulkan oleh penjabat kepala choi persiapan. penjabat kepala choi persiapan bertanggungjawab kepada bupati. penjabat kepala choi persiapan sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat persetujuan dari kepala choi orang kai terkait dengan pengelolaan potensi sumber daya alam. penjabat kepala choi persiapan tidak diizinkan mengambil keputusan yang bersifat prinsipil. keputusan yang bersifat prinsipil sebagaimana dimaksud pada antara lain: adat istiadat: urusan pertanahan, urusan hak ul. bab kajian dan verifikasi penjabat kepala choi persiapan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan choi persiapan sebagaimana dimaksud dalam secara tertulis kepada: camat: bupati. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara berkala setiap (enam) bulan sekali selama paling lambat (tiga) tahun dan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati. laporan sebagaimana dimaksud dalamlayak menjadi choi, bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan choi persiapan menjadi chotidak layak menjadi choi, maka choi persiapan tersebut dihapus dan wilayahnya dikembalikan choi induk choi anggur atau dikembalikan menjadi wilayah kelurahan ohoijang water. penghapusan dan pengembalian choi persiapan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bab pembinaan dan pengawasan choi persiapan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah choi persiapan dilakukan oleh bupati maluku tenggara melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten maluku tengta buta pakai dengan aslinya kep nac hukum setia agar yan tenggara (setan din cry bunga, nana uya lampiran peraturan bupati maluku tenggara nomor tahun tanggal januari struktur organisasi choi persiapan water kecamatan kei kecil kabupaten maluku tenggara penjabat kepala choi persiapan sekretaris choi kepala kepala kepala seksi seksi seksi pemeran kesejahte pelayanan tahan rain kepala kepala kepala urusan urusan urusan tata usaha keuangan perencana dan umum kepala pelaksana kewilayahan bupati maluku tenggara, cap ttd muhamad taher hanuman |
bupati wajo provinsi sulawesi selatdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wajrangkatbadan permusyawaratanbupati wajo nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten wajo tahun berita daerah kabupaten wajo tahun nomor memutuskan:kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknishasilan tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang, yang diberikan setiap bulan. tunjangan kepala desa adalah tunjangan yang diberikan kepada kepala desa karena jabatannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dibayarkan secara teratur setiap bulan. tunjangan perangkat desa adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada perangkat desa karena jabatannya berdasarkan kinerja kehadiran kantor desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dibayarkan secara teratur setiap bulan. tunjangan anggota bpdpokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang dibayarkan setiap bulan. penerimaan lainnya adalah penerimaan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, selain penghasilan tetap dan tunjangayaitu: penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa, tunjangan bpd, dan cc. pembinaan dan pengawasan. bab iii penghasilan tetap, tunjangan jabatanbesaran penghasilan tetap kepala desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit atau setara y60 (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok pns golongan ruang ii a. besaran penghasilan tetap sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit atau setara (seratus sepuluh persen) dengan gaji pokok pns golongan ruang ii a. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada paling sedikit atau setara (seratus persen) dengan gaji pokok pns golongan ruang ii a. besaran penghasilan tetans tidak berhak menerima penghasilan tetap dari apb desa. bagian kedua tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa pas kepala desa dan perangkat desa diberikan tunjangan jabatan selain penghasilan tetap. tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap bulan. tunjangan jabatantunjangan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan kinerja kehadiran kantor desa. ketentuan pembayaran tunjangan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkdiberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. bab tunjangan bpd bpd diberikan tunjangan setiap bulan setelah dianggarkan melalui apb desa, dengan sumber anggaran dari add dan sumber pendapatan lainnya selain dana desad tidak diberikan penghasilan tetap. bab pembinaan dan pengawasan pengawasanpd maupun penerimaan lainnya yang sah dilakukan secara fungsional oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.bpd maupun penerimaan lainnya yang sahala bagian hukum, nam gira fajarwati s.h non n1p rat op. tam lampir, tunjangan badan permusyawaratan desa kabupaten wajo tahun anggaran daftaresaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa kepala desa , perbulan sekretaris desa , perbulan kepala urusan , perbulan kepala seksi , perbulan kepala dusun , perbulan besaran tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa kepala desa rp1. , perbulan untuk sekretaris desa , perbulan perangkat desa kepala urusan , perbulan dibayarkan keuangan berdasarkan kepala urusan umum , perbulan kinerja kehadiran perencanaan kepala seksi , perbulan kepala dusun , perbulan besaran tunjangan jabatan bpd ketua bpd , perbulan wakil ketua bpd , perbulan sekretaris bpd , perbulan anggota bpd , perbulan bupati wajo, ttd amran mahmud |
ona cuka bupati nias utara provinsi sumatera utarperangkat dearah kabupaten nias utara, bahwdan tata kerja perangkat daerah kabupaten nias utara. memutuskanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.inspektoratketenagakerjaan, terdiri dari seksi pelatihan, penempatan dan perluasan, seksi hubungan industrial, seksi pengawasan, bidang pembinaan koperasi, terdiri dari seksi penguatan kelembagaan, seksi data, informasi dan permodalan koperasi, seksi kemitraan dan pengembangan usaha. bidang perdagangan, terdiri dari seksi pengembangan usaha dan pemasaran, seksi kemetrologian dan perlindungan konsumen, seksi monitoring dan pengendalian. bidang perindustrian, terdiri dari seksi fasilitasi dan perlindungan usaha industri, seksi standarisasi dan pengawasan, seksi pengembangan energi, unit pelaksana teknis dinas utd), kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi dinas ketenagakerjaan dan koperasi, usaha kecilmberdayaan perempuan, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana organisasi dinas pemberdayaan perempuan, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari dinas pemberdayaan perempuan, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sekretariat, terdiri dari sub bagian perencanaan, sub bagian tatausaha, sub bagian keuangan dan sarana, bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, terdiri dari seksi advokasi dan per, bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, terdiri dari:kualitas keluarga data dan informasi, penyuluh sosial ahli muda sub koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum, bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, terdiri dari kepala seksi pencegahan kekerasan perempuan dan data kekerasan perempuan, seksi perlindungan anak dan data kekerasan anak, seksi pemenuhan hak anak dan informasi anak, unit pelaksana teknis dinas utd), kelompok jabatan fungsional, bagan organisasi dinas pemberdayaan perempuan, anakketahanan pangan dan pertanian organisasi dinas ketahanan pangan dan pertanian, terdiri dari: dinas ketahanan pangan dan pertanian, sekretariat, terdiri daritersediaan dan distribusi pangan, terdiri dari seksi ketersediaan pangan, seksi distribusi pangan, seksi kerawanan pangan. bidang konsumsi dan keamanan pangan, terdiri dari seksi konsumsi pangan, seksi keamanan pangan, analis ketahanan pangan ahli muda sub koordinator penganekaragaman konsumsi pangan, bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, terdiri dari seksi lahan, irigasi dan pembiayaan, seksi pupuk, pestisida dan asinan, seksi penyuluhan. bidang tanaman pangan dan hortikultura, terdiri dari seksi perbenihan dan perlindungan, seksi produksi: seksi pengolahan dan pemasaran. bidang peternakan dan perkebunan, terdiri dari seksi pembibitan dan produksi, seksi kesehatan hewan, seksi kesmavet, pengolahan dan pemasaran, unit pelaksana teknis dinas utd),lingkungan hidup organisasi dinas lingkungan hidup terdiri dari dinas lingkungan hidup. sekretaristata lingkungan, terdiri dari seksi inventaris, apple dan lhs, seksi analisis dampak lingkungan, seksi pemeliharaan lingkungan hidup. bidang pengelolaan sampah dan limbah, terdiri dari seksi pengurangan sampah, seksi penanganan sampah, seksi penangan limbah b3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terdiri dari seksi konservasi dan sumber daya alam seksi pencemaran lingkungan, seksi kerusakan lingkungankehutanan, unit pelaksana teknis dinas utd), kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi dinas lingkungan hidup: dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari seksi kelahiran, seksi perkawinan dan perceraian, seksi perubahan status anak kewarganegaraan dan kematian. bidang pengolahterdiri darutd), kelompok jabatan fungsional, bagan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipilmberdayaan masyarakat dan desa organisasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, terdiri dari: dinasmberdayaan usaha ekonomi masyarakat, terdiri dari seksi pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemanfaatan teknologi tepat guna, seksi pembinaan dan pengelolaan potensi desa, seksi pembinaan administrasi keuangan desa, bidang pemberdayaan desa, terdiri dari seksi administrasi pemerintahan dan penataan desa, seksi penguatan kelembagaan dan pembangunan desa, seksi pemberdayaan pemerintahan dan perangkat desa, unit pelaksana teknis badan upt),rhubungan organisasi dinas perhubungan, terdiri dari dinas perhubungsarana dan prasarana perhubungan, terdiri dari seksi manajemen lalu lintas dan angkutan, seksi sarana prasarana perhubungan, seksi usaha perbengkelan. bidang lalu lintas, terdiri dari seksi bina lalu lintas: seksi pemeriksaan dan kelayakan kendaraan jalan. seksi pengendalian operasi. unit pelaksana teknis dinas utd), kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi dinas perhubunganbelas dinas komunikasi dan informatika organisasi dinas komunikasi dan informatika, terdiri dari dinas komunikasi dan informatikakomunikasi dan informasi publik, terdiri dari seksi pengelolaan informasi publik, seksi layanan informasi publik, seksi kemitraan komunikasi publik. bidang teknologi komunikasi dan informatika, terdiri dari seksi infrastruktur, seksi aplikasi government, seksi keamanan informasi. bidang persandian dan statistik, terdiri dari seksi pengelolaan dan evaluasi data, seksi statistik, sandman ahli muda sub koordinator persandian, unit pelaksana teknis dinas utd)dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, terdiri dari dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, sekretariat dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintupenanaman modal, terdiri dari seksi pelayanan penanaman modal, seksi bina sarana penanaman modal, analis kebijakan ahli muda sub koordinator promosi, bidang pelayanan, terdiri dari seksi pelayanan informasi dan pengaduan, seksi pendaftaran, analis kebijakan ahli muda sub koordinator survey, bidang pengolahan, terdiri dari seksi pengolahan perizinan dan non perizinan. seksi pengolahan data dan penanganan pengaduan, seksi standarisasi mutu pelayanan dan dokumentasi. bidang pengembangan dan pengendalian, terdiri dari seksi pembinaan, pengawasan dan pengendalian, seksi pengembangan dan perlindungan, seksi monitoring dan evaluasi. unit pelaksana teknis dinas utd), kelompok jabatan fungsional, dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu mempunyai kewenangan melakukan proses tentang perizinan d.. tim teknis pada dinas penanaman modal dan. pengaturan tim teknis pada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu diatur berdasarkan peraturan keputusan bupati. bagan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dinas pariwisata dan kebudayaan organisasi dinas pariwisata dan kebudayaan, terdiri dari dinas pariwisata dan kebudaya, bidang pengembangan pariwisata, terdiri dari seksi pengembangan potensi dan daya tarik wisata, seksi pendidikan dan pelatihan sdm pariwisata, seksi kerjasama dan kemitraan. bidang pemasaran pariwisata, terdiri dari seksi promosi dan informasi pariwisata, seksi pembinaan usaha dan pemasaran pariwisata: analis kebijakan ahli muda sub koordinator pemberdayaan dan standarisasi pariwisata, bidang bina budaya, terdiri dari seksi sejarah dan tradisi, seksi kesenian, pamong budaya ahli muda sub koordinator cagar budaya dan museum, bidang sarana dan prasarana, terdiri dari seksi sarana dan prasarana pariwisata, seksi sarana dan prasarana seni dan budaya, seksi pendataan, pengelolaan dan penataan sarana dan prasarana,bupati ini. bagian keduapuluh dinas perikanan organisasi dinas perikanan, terdiri dari: dinas perikanikanan budidaya, membawahi seksi perbenihan, pakan dan usaha budidaya, seksi kawasan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, penyuluh perikanan ahli muda sub koordinator sarana dan prasarana budidaya perikanan, bidang perikanan tangkap, membawahi seksi pengolahan dan pemasaran produk perikanan, seksi pembangunan perikanan pengelolaan sumber daya ikan dan nelayan, pengelola produksi perikanan tangkap ahli muda sub koordinator teknologi sarana dan prasarana perikanan, unit pelaksana teknis daerah utd). kelompok jabatan fungsionalpuluh satu dinas perpustakaan dan arsip organisasi perpustakaan dan arsip, terdiri dari dinas perpustakaan dan arsip. sekretariat, terdiri dari subbagian perencanaan, humas dan kepegawaian, subbagian keuangan, tata usaha dan perlengkapan, bidang perpustakaan, terdiri dari seksi layanan perpustakaan, seksi teknologi informasi perpustakaan, seksi pengembangan jejaring layanan perpustakaan. bidang arsip, terdiri dari seksi penataan dan pembinaan kearsipan, seksi layanan informasi kearsipan, arsiparis ahli muda sub koordinator penyelamatan arsip, unit pelaksana teknis dinas utd), kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi dinas perpustakaan dan arsipbupati ini. bagian keduapuluh dua badan perencanaan pembangunan daerah organisasi badan perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari badan perencanaan pembangunencanaan ekonomi, terdiri dari sub bidang perencanaan pengembangan usaha perekonomian, sub bidang perencanaan perdagangan dan produksi, perencana ahli muda sub koordinator perencanaan sarana dan prasarana perekonomian, bidang sosial budaya, terdiri dari sub bidang perencanaan sosial dan kesejahteraan, sub bidang perencanaan kebudayaan pariwisata, sub bidang perencanaan kependudukan. bidang perencanaan pembangunan fisik prasarana, terdiri dari sub bidang perencanaan penataan ruang, sub bidang perencanaan pengembangan wilayah, sub bidang perencanaan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman bidang penelitian dan pengembangan, terdiri dari sub bidang ekonomi dan pembangunan, sub bidang inovasi, data dan teknologi, analis data ilmiah ahli muda sub koordinator sosial dan pemerintah, unit pelaksana teknis badan upt), kelompok jabatan fungsional. baganbupati ini. bagian keduapuluh tiga badan kepegawaian daerah organisasi badan kepegawaian daerah, terdiri dari badan kepegawaingembangan pegawai, terdiri dari sub bidang mutasi, sub bidang pengembangan karir, analis kepegawaian ahli muda sub koordinator kenaikan pangkat dan pensiun, bidang pengadaan dan pembinaan pegawai, terdiri dari sub bidang perencanaan dan pengadaan pegawai, sub bidang pembinaan dan disiplin pegawai, sub bidang kesejahteraan dan data pegawai, bidang pendidikan dan pelatihan, terdiri dari sub bidang diklat jabatan struktural, sub bidang pengembangan sumber daya aparatur, analis kepegawaian ahli muda sub koordinator diklat jabatan fungsional, unit pelaksana teknibupati ini. bagian keduapuluh empat badan pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah organisasi badan pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah, terdiri dari: badan pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah, sekretariat, terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan, perencana ahli muda sub koordinator program, evaluasi dan pelaporan, bidang anggaran, terdiri dari sub bidang penyusunan anggaran, sub bidang standarisasi, sub bidang evaluasi dan pengendalian anggaran bidang perbendaharaan, terdiri dari sub bidang perbendaharaan, sub bidang pengendalian belanja, sub bidang pengelolaan dana desa dan bantuan bidang akuntansi, terdiri dari sub bidang akuntansi pendapatan, sub bidang akuntansi belanja, analis keuangan pusat dan daerah ahli muda sub koordinator verifikasi dan pelaporan, bidang pengelolaan aset, terdiri dari sub bidang pendataan dan dokumentasi aset, sub bidang inventarisasi aset, sub bidang pemanfaatan dan pengamanan aset. bidang pendapatan daerah, terdiri dari sub bidang pendapatan asli daerah sub bidang pendataan dan pengembangan pendapatan sub bidang penetapan dan penagihan. unit pelaksana teknis badan upt), kelompok jabatan fungsional, bagan organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerahbupati ini. bagian keduapuluh lima badan penanggulangan bencana daerah organisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah, terdiri dari unsur pengarah, unsur pelaksana:ub bidang pencegahan, sub bidang kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari, sub bidang logistik, analis kebencanaan ahli muda sub koordinator kedaruratan, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari: sub bidang rehabilitasi, sub bidang rekonstruksi, kelompok jabatan fungsional, satuan tugas, bagan organisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah bpbd)bupati ini. organisasi dan uraian tugas unsur pengarahuraian tugas unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah bpbd) diatur dengan peraturan bupati. pembentukan satuan tugasbagian keduapuluh enam badan kesatuan bangsa dan politik organisasi badan kesatuan bangsa dan politik, terdiri dari: badan: sekretariat, terdiri dari sub bagian program, anggaran dan keuangan, dan sub bagian umum dan kepegawaian, bidang, terdiri dari bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, terdiri dari sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, sub bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan agamasekretariat daerah kabupaten adalah sekretariat daerah kabupaten nias utara perwakilan rakyat daerah kabupaten nias utara, yang selanjutnya disingkat sekwankab. dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten nias utaraumur, atau kondisi kecacatan. jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. unit pelaksana teknis,bagian keduapuluh tujuh kecamatan organisasi kecamatan, terdiri dari kecamatan sekretariat, terdiri dari sub bagian umum dan keuangan, sub bagian program, evaluasi, kelompok jabatan fungsional,bupati ini. bagian keduapuluh delapan kelurahan organisasi kelurahan, terdiri dari kelurahan, sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi kemasyarakatan dan pelayanan umum, kelompok jabatan fungsional.bupati ini. bab kepala dinas, badan merupakan jabatan eselon ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. kepala bagian, camat, sekretaris dinas, badan, merupakan jabatan struktural eselon ila atau jabatan administrator. kepala bidang pada dinas, badan, dan sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon atau jabatan administrator. kepala sub bagian, kepala seksi, pada sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat, dinas, badan dan kepala unit pelaksana teknis pada dinas kelas merupakan jabatan eselon atau jabatan pengawas. lurah dan kepala seksi kecamatan merupakan jabatan eselondinas kelas kepala sub bagian kecamatan dan sekretarisna,ngisian jabatan perangkat daerah sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat, dinas, badan, kecamatan, kelurahan, dan unit pelaksana teknisebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembinaan pengisian jabatan pada perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretaris daerah, sekretaris dprd, inspektur, kepala dinas, badmemiliki jenjang jabatan fungsional tertinggterdiri dari beberapa pejabatsekretaris atatugas kelompok sub substansi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. bab vii unit pelaksana teknis pada dinas, badan dapat dinis penunjang dinas yang ditetapkan dengan peraturan bupati. tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan fungsional pada masing masing organisasi perangkat daerah selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku: pejabat yang ada sebelum peraturan bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru. unit pelaksana teknis yang ada sebelum peraturan bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, badan berdasarkan peraturan bupati ini.bab struktur organisasi perangkat daerah bagian kesatu sekretariat daerah organisasi sekretariat daerah kabupaanalis kebijakan ahli muda sub koordinator kerjasama dan otonomi daerah. bagian kesejahteraan rakyat, terdiri dari sub bagian kesejahteraan sosial, sub bagian kesejahteraan masyarakat, analis kebijakan ahli muda sub koordinator bina mental spritual,terdiri dari sub bagian pembinaan bumi dan blue, sub bagian sumber daya alam, analis kebijakan ahli muda sub koordinator perekonomian, bagian administrasi pembangunan, terdiri dari: sub bagian penyusunan program pembangunan, sub bagian pengadaan barang jasa, sub bagian monitoring, evaluasi dan pelaporan. bagian perencanaan dan keuangan, terdiri dari: sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan, sub bagian pelaporan, asisten administrasi umum, terdiri dari: bagian umum, terdiri dari sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, sub bagian rumah tangga, analis kebijakan ahli muda sub koordinator perlengkapan, bagian organisasi analis kebijakan ahli madya koordinator)analis kebijakan ahli muda sub koordinator kinerja dan reformasi birokrasi:sub bagian dokumentasi pimpinan, asisten sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada dan melaksanakan fungsi fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas tugas organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang masing masing asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat: satuan polisi pamong praja, dinas sosial: dinas pendidikan, dinas kesehatan: dinas pemberdayaan perempuan, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, badan kesatuan bangsa dan politik, sekretariat dprd, kecamatan dan kelurahan. asisten perekonomian dan pembangunan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dinas ketenagakerjaan dan koperasi usaha kecil menengah, dinas lingkungan hidup, dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dinas pariwisata dan kebudayaan, dinas perikanan: dinas ketahanan pangan dan pertanian, badan perencanaan pembangunan daerah. asisten administrasi umum inspektorat, dinas komunikasi dan informatika, dinas perpustakaan dan arsip, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas perhubungan, badan kepegawaian daerah, badan penanggulangan bencana daerah, badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerahbagaimana ketentuan yang berlaku. pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati oleh bupati. staf ahli bupati terdiri dari (tiga) bidang staf ahli: staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, staf ahli bidang sosial, ekonomi dan keuangan, staf ahli bidang sumber daya manusia. staf ahli sebagaimana dimaksud dalam bertugas untuk melakukan pengkajian, analisa ddidukung dan dibantu oleh sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian yang melekat pada bagian umum sekretariat daerah. kelompok jabatan fungsional, bagan struktursekretariat dprd organisasi sekretariat dprd, terdiri dari sekretariat dewan, terdiri dari bagian persidangan dan risalah, terdiri dari sub bagian risalah dan dokumentasi, perancang peraturan perundang undangan ahli muda sub koordinator persidangan dan perundang undangan, bagian keuangan, terdiri dari: sub bagian anggaran dan perbendaharaan, analis keuangan pusat dan daerah ahli muda sub koordinator keuangan dan verifikasi, bagian umum dan hubungan masyarakat, terdiri dari sub bagian perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga, sub bagian humas dan protokoler,orat organisasi inspektorat, terdiri dari: inspektur, sekretariat, terdiri dari sub bagian administrasi umum dan keuangan, sub bagian perencanaan, analisis dan evaluasi. inspektur pembantu membawahi kelompok jabatan fungsional pengawas pemerintahan dan auditor). inspektur pembantu ii, membawahi kelompok jabatan fungsional pengawas pemerintahan dan auditor). inspektur pembantu iii, terdiri dari kelompok jabatan fungsional pengawas pemerintahan dan auditor). inspektur pembantu iv, terdiri dari kelompok jabatan fungsional pengawas pemerintahan dan auditor). bagan struktur organisasi inspektorpendidikan organisasi dinas pendidikan, terdiri dari dinas pendidikmbinaan paud dan pendidikan nonformalpendidikan dasar, terdiri dari seksi ptk paud dan pendidikan nonformal, seksi ptk sekolah dasar sd), seksi ptk sekolah menengah pertama smp), bidang kepemudaan dan olahraga, terdiri dari seksi pembinaan ketenagaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga, seksi pelatihan dan kekaryaan, seksi sarana dan prasarana olah raga,sehatan organisasi dinas kesehatanperation research. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit,, seksi sumber daya manusia dinas pekerjaan umum dan penataan ruang organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruangbina marga, terdiri dari seksi data, perencanaan jalan dan jembatan dan cipta karya, terdiri dari seksi data, perencanaan dan pembinaan jasa konstruksi, seksi irigasi, rawa, sungai dan pantai, seksi air bersih, drainase, pertamanan dan penerangan jalan, bidang penataan ruang, terdiri dari seksi perencanaan dan pengelolaan tata ruang, seksi perencanaan dan pengelolaan tata kota, penata ruang ahli muda sub koordinator pengendalian dan pengawasan, bidang peralatan, terdiri dari seksi perencanaan dan pengadaan, seksi operasional, seksi pemelihara dan kawasan permukiman organisasi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanrumahan dan kawasan permukiman, terdiri dari seksi data dan perencanaan perumahan, seksi perumahan: seksi kawasan permukiman dan pemakaman umum. bidang gedung dan kantor, terdiri dari seksi peralatan teknis, perencana ahli muda sub koordinator data dan perencanaan gedung, teknik tata bangunan dan perumahan ahli muda sub koordinator pembangunan dan pemeliharaan, bidang pertanahan, terdiri dari seksi pemetaan dan pemanfaatan tanah, seksi sertifikasi tanah, analis kebijakan ahli muda sub koordinator fasilitasi penanganan konflik pertanahan, unit pelaksana teknis dinas utd)satuan polisi pamong praja organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari, satuan polisi pamong prajatertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terdiri dari: seksi operasional dan pengendalian, seksi pengamanan dan pengawalan, seksi kerjasama. bidang penegakan peraturperlindungan masyarakat, terdiri dari seksi data dan informasi, seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mobilisasi, seksi satuan perlindungan masyarakat, bidang pemadam kebakaran, terdiri dari seksi pemadam dan penanggulangan kebakaran, seksi pelatihan dan pencegahan kebakaran, seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran, unit pelaksana teknis dinas utd), kelompok jabatan fungsional. satuan polisi pamong praja yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagan organisasi satuan polisi pamong prajasosial organisasi dinas sosial terdiri dari dinas sosial:nangan masalah sosial, terdiri dari seksi pemeliharaan jaminan sosial, seksi bantuan dan rehabilitasi, seksiunit pelaksana teknis dinas utd), kelompok jabatan fungsional. bagetenagakerjaan dan koperasi, usaha kecil dan menengah organisasi dinas ketenagakerjaan dan koperasi, usaha kecil menengah, terdiri dari dinas ketenagakerjaan dan koperasi, usaha kecil menengah,bupati lombok utara, menimbang bahwa sebagai upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja melalui penerapan asas keadilan, proporsionalitas, dan peningkatan kesejahteraan pegawai, maka:diubah sebagai berikut diantara dan disisipkan (satu) yakni sa) sehingga berbunyi sebagai berikut: pegawai asn penerima tpp terdiri atas pns, dan hb. ppp. pns sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atasyaitu jabatan pimpinan tinggi pratama. jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari administrator, pengawas,, fungsional ahli muda, dan fungsional ahli pertama. jabatan fungsional sesuai keterampilan fungsional penyelia, fungsional pelaksana lanjutan mahir, fungsional pelaksana terampil, dan fungsional pemula. (5a) ppp penerima tpp sebagaimana dimaksud pada huruf adalah yang telah memiliki masa kerja lebih dari (satu) tahun. pemberian tpp sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap asn yang berlaku, pns yang melaksanakan tugas belajar, asn yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat: asn yang ditugaskan pada instansi lembaga negara dan atau instansi lembaga lainnya, asn yang sedang menjalani cuti luar tanggungan negara, asn pada jabatan fungsional yang menerima sertifikasi, dan asn yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun mpp). dihapus. diantara dan disisipkan (satu) yakni (la) dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pembayaran tpp terhadap asn yang melaksanakan cuti besar dibayarkan sebesar (delapan puluh persen) dari besaran tpp asn. (la) pembayaran tpp terhadap asn yang melaksanakan cuti melahirkan dibayarkan sebesar (seratus persen). pembayaran tpp terhadap asn yang melaksanakan cuti sakit dengan ketentuan (tiga puluh) hari dibayarkan sebesar (sembilan puluh persen) dari besaran tpp asn, (tiga puluh satu) hari sampai dengan (enam puluh) hari dibayarkan sebesar (delapan puluh persen) dari besaran tpp asn, (enam puluh satu) hari sampai dengan (sembilan puluh) hari dibayarkan sebesar 70y6 (tujuh puluh persen) dari besaran tpp asn: (sembilan puluh satu) hari sampai dengan (seratus dua puluh) hari dibayarkan sebesar (enam puluh persen) dari besaran tpp asn, (seratus dua puluh satu) hari sampai dengan (lima ratus empat puluh) hari dibayarkan sebesar (lima puluh persen) dari besaran tpp asn, dan diatas (lima ratus empat puluh) hari tidak dibayarkan. ketentuan diubah dan ditambah (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut: badan dinas yang mengelola pajak daerah hanya diberikan tpp berdasarkan kriteria beban kerja. pemberian tpp berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ditentukan sesuai target sebagai berikut dibawah rp. (delapan puluh milyar rupiah) dapat diberikan tpp pada beban kerja sebesar (seratus persen) dari basic tpp, dari rp. (delapan puluh satu milyar rupiah) sampai dengan rp. (seratus lima puluh milyar rupiah) dapat diberikan tpp pada beban kerja sebesar 80y6 (delapan puluh persen) dari basic tpp, dari rp. (seratus lima puluh satu milyar rupiah) sampai dengan rp. (dua ratus milyar rupiah) dapat diberikan tpp pada beban kerja sebesar 50y6 (lima puluh persen) dari basic tpp, dan diatas rp. (dua ratus milyar rupiah) tpp pada beban kerja9mbok utara,k djohan jambu diundangkan tanjung pada tanggal januari pj. sekretaris daerah kah utara, anjing dewi cahyadi berita daerah kabupaten lombok utara tahun nomor |
pakan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian alokasi dana desa addfwww www mmm $'v . c,$a,$ah$h kawa&g&zgcg uan cc. penghasilan tetap perangkat desa lainnya (kepala urusan kepala seksi dan kepala dusun) per bulan yaitu sebesar rp. (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, dalam alokasi dana desa, tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya disesuaikan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari apb desa selain dana desa, bab sebagaimana dimaksud huruf jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan sebesar (satu keseratus) dari penghasilan tetap. bab vii pengelolaan alokasi dana desa pengeloladan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai ppn),sanksi bupati menunda penyaluran alokasi dana desa dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada kepala desa belum menetapkan bendahara desa, kepala desa telah mengangkat dan memberhentikan perangkat tidak sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang undangan, permintaan aparat pengawas internal pemerintah api) kabupaten muna barat karena adanya indikasi pelanggaran penyalahgunaan ketentuan perundang undangan, desa tidak memenuhi kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh bupati muna barat,dan kewajiban lain sebagaimana dimaksud huruf diatas adalah capaian penyetoran pajak bumi dan bangunan pbb) belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh bupati muna barat dan ketentuan perundang undangan. penundaan sebagaimana dilakukan sampai dengan dipenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada bupati mengurangi penyaluran alokasi dana desa dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan lpa tidak wajar,, dannggaran pendapatan dan belanja desa. pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam meliputi memberikan pelatihan bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban apb desa, memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, monitoring, evaluasi, dan pengawasan fungsional atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa memfasilitasi pelaksanaan apb des, dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasirah koordinat pada tanggal, instansi unit kerja pari bupati muna barat, mensddid kabar. hukum lai ag nuh sa ahmad laman diundangkan lavoro pada tanggal, sekretaris daerah kabupaten muna barat, berita daerah kabupaten muna barat tahun nomor . . lampiran peraturan bupati muna barat nomor tahun tanggal rincian alokasi dana desa (add) setiap desa kabupaten muna barat tahun anggaran bnn ann dan din bnn tesosiai ttapema m.pool 2r2r6ago| tasracoo| beat ppemerienai tstatema at.cbooo0 ne2respon| seen anang ppemerisaa tamasya 2i.omoooo 202reason| se5.p00. tama a25sooko 2e2reason penonton pas mere berat tama sistema sse0,ooo| o2rres.ooo| 2kanojo| 20as2s.oo0| merasa masoni mama sanga suasana anak .os0ooo| anarenooo voor seoraaooo mat masa inastaeai massage fiosooo( sonesoo masa kanan 3e tiworovara insani 21os0. | 202soo| twomttara ima ttnosooo| .resor| att. co toro kepuasan gratia 1o testo es.ooo inworokeputauan iiawoo 1ooj2.solo| :es.ooo cs iiworokeputauan ulang saya .o721kosovo| 2a.asa.ooo itiworoeputavan andere 2rosoooo 2o2:rea.roof es kusam (kakakmu .3s000| 2027eo0o| eo kusamai tanjung pirang |.22s:2s0. | 202os.ooo| s1 sopan kusamai state o ooj210s0000| 2027es. to.1r0. aihapano kusam itangeumare 2853s0000| 2027ea.ooo| ea. aar oirsoorsoooo| tenis0aoo0 t225277: se2analog00| bupati muna para sii achmad mani par toer kenya panai fa. ttm kan s5. buku muna barat. kepala desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan penjabat yang ditunjuk oleh bupati. perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana, tujuan, dan prinsip peraturan bupati ini menetapkan besaran alokasi dana desa add) kabupaten muna barat sebesar rp. tiga puluh enam milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) pada tahun anggaran tujuan penggunaan alokasi dana desa: dan meningkatkan kemandirian desa lokasi dana desa digunakan secara hemat, terarah, terkendali, transparan dan akuntabel. bab iii prosedur pemberian alokasi dana desa pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahun anggaran, pengalokasian alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada berasal dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mengalokasikan paling sedikit (sepuluh keseratus) setelah dikurangi dana alokasi khusus,rincian dan perhitungan alokasi dana desa alokasi dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: alokasi siap as), alokasi dasar ad): dan alokasi formula af). alokasi siap sebagaimana dimaksud huruf (a), dihitung berdasarkan jumlah kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya masing masing desa, sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan bupati ini: alokasi dasar sebagaimana dimaksud huruf (b), dihitung (sembilan huruf (c), dihitung (sedihitung dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap desa,rincian alokasi dana desa berdasarkan alokasi formula sebagaimana dihitung dengan memperhatikan (tiga puluh keseratus) untuk jumlah penduduk desa, 25y6 (dua puluh lima keseratus) untuk angka kemiskinan desa, (lima belas keseratus) untuk luas wilayah desa, dan (tiga puluh lima keseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa, pembagian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud diatas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut keterangan alokasi dana desa setiap desa alokasi siap alokasi dasar alokasi formula. alokasi dasar ad) setiap desa dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut pembagian alokasi formula af) setiap desa dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut z1) z2) z3) z4. rasio jumlah penduduk miskin desa setiap terhadap total penduduk miskin desa kabupaten muna barat. rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa kabupaten muna barat. rasio ikg setiap desa terhadap total ikg desa kabupaten muna barat.mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa pemerintah kabupaten menyalurkan alokasi dana desa kepada pemerintah desa, penyaluran alokasi dana desa(rkd). penyaluran alokasi dana desa dilakukan dalam (empat) tahap sebagai berikut: triwulan diberikan pada bulan maret sebesar (dua puluh lima keseratus), triwulan diberikan pada bulan juni sebesar (dua puluh lima keseratus), triwulan iii diberikan pada bulan september sebesar (dua puluh lima keseratus), dan triwulan diberikan pada bulan desember sebesar (dua puluh lima keseratus). penyaluran alokasi:, syarat umum penyaluran alokasi dankp desa tahun berjalan, peraturan desa tentang apb desa tahun berjalan: dan peraturan desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan apb desa tahun sebelumnya. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati c.g kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dpmd) kabupaten muna barat oleh camat paling lambat (satu) bulan setelah apb desa tahun berjalan ditetapkan. tahapan penyaluran alokasi dana desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut penyaluran tahap sebesar 25x (dua puluh lima keseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari kepala desa yang diketahui camat dengan melampirkananggaran peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa tahun anggaran laporan pertanggung jawaban realisasi apb desa tahun sebelumnya yang telah review api kabupaten muna barat dan ditetapkan dengan peraturan desa, capaian penginputan profil desa dalam aplikasi prodeskel kemendagri telah mencapai (dua puluh lima keseratus) dari jumlah dusunsebesar 25y6:: capaian pembayaran pbb paling sedikit 25y60 (dua puluh lima keseratus) dari target pbb tahun berjalan, capaian penginputan profil desa dalam aplikasi prodeskel kemendagri telah mencapai (lima puluh keseratus) dari jumlah dusuniii sebesarlaporan pertanggung jawaban realisasi apb desa semester pertama tahucapaian pembayaran pbb paling sedikit (tujuh puluh lima keseratus) dari target pbb tahun berjalan, capaian pengumpulan profil desa dalam aplikasi prodeskel kemendagri telah mencapai (tujuh puluh lima keseratus) dari jumlah dusun:ll. pakta integritas yang ditanda tangani kepala desa, penyaluran tahap sebesar (dua puluh lima keseratus) setelah penyerapan tahap iiiiii tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi apb desa semester pertama yang telah review api kabupaten muna barat, peraturan desa tentang perubahan apb desa jika ada, peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran apb desa jika ada: capaian pembayaran pbb lunas (seratus keseratus) dan pembayarannya jika dilakukan diatas tanggal september dilunasi bersama denda yang dibebankan sesuai peraturan yang berlaku, capaian penginputan profil desa dalam aplikasi profil desa dan kelurahan (prodeskel) kemendagri telah mencapai (seratus keseratus) dari jumlah dusun, rekomendasi dari camat: il.pakta integritas yang ditanda tangani kepala desa, mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa, adalah sebagai berikut penyaluran alokasi dana desa dari rsud rkd mengacu pada mekanisme transfer daerah atau apbd kabupaten muna barat, penyaluran alokasi dana desa dilakukan melalui pemindah bukan dari rsud rkd, surat nota permintaan penerbitan spp dan spm serta tanda bukti kas oleh pengguna anggaran yaitu pejabat pengelola keuangan daerah,kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan tahapannya kepada bupati c.g pengguna anggaran yaitu pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten muna barat dengan melampirkan sesuai persyaratan yang maksud pada bab penggunaan alokasi dana desa alokasi dana desa di, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat. tunjangan pengawasan dan operasional badan permusyawaratan desa bpd), cc. jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, alat tulis kantor, benda pos, bahan material, cetak penggandaan: pemeliharaan kantor desa dan sarana prasarana desa: pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor: makan dan minum rapat: il. pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, oo. honorarium nara sumber ahli: insentif rukun tetangga dan rukun warga, gg. pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, penyusunan perencanaan desa, peningkatan sumberdaya manusia sdm): penyelenggaraan pembangunan desa, uu. pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat :dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. penggunaan alokasianggaran pendapatan dan belanja desa apb desa), dan penggunaan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan perundang undangan yang ada. bab vii penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud huruf dianggarkan dalam apb desa yang bersumber dari alokasi dana desa,bagai berikut penghasilan tetap kepala desa sebagaimana sebesar rp. (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, penghasilan tetap sekretaris desa per bulan yaitu sebesar rp. (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan |
sg) smk bupati solok provinsi sumatera barat peraturan bupati solok nomor tahun tentang rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati solokdalam rangka menanggulangi kemiskinan kabupaten solok perlu disusun rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan yang terarah, efisien dan terkoordinasi dengan melibatkan lintas sektor dan lintas pengampu kepentingan tahun berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial dtk) yang ditetapkemiskinaksi daerah penanggulangan kemiskinan tahunorang yang penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari hari, meskipun sudah bekerja sepanjang waktu atau mereka yang mempunyai harta dan pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan primer mereka. kemiskinan adalah keadaandaerah dengan sasaran rumah tangga dan individu dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial dtsumber kesejahteraan sosial. tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya disebudaerah yang selanjutnya disebut kpk daerahmaksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan target masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial dtk) yang ditetapkan oleh kementerian sosial: dan pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah dan terstruktur. peraturan bupati ini bertujuan untuk menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh semua pihak, untuk mengatasi kemiskinan daerah: dan mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah. rad penanggulangan kemiskinan disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan bab kondisi umum daerah: bab iii profil kemiskinan daerah: bab kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah, bab program dan kegiatan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan daerah, dan bab lokasi prioritas. radeparki asda diundang asuka pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten solokjasa anoda lampiran peraturan bupati solok nomor tahun tentang rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan tahun bab pendahuluan acuan kebijakan kemiskinan merupakan masalah multidimensi. kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, baik laki laki maupun perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. masyarakat miskin diakui mempunyai hak hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. masyarakat miskin secara umum ditandai dengan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. samping itu masyarakat miskin juga ditandai dengan ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan usaha produktif serta ketidakmampuan dalam menjangkau mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi. kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. salah satu permasalahan penanggulangan kemiskinan selama ini adalah database kemiskinan yang belum akurat maupun variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan seseorang (kepala keluarga) serta keterpaduan program antar opd dan dengan dunia usaha serta masyarakat. untuk itu penyediaan database yang akurat perlu dilakukan sehingga ukuran kemiskinan telah mendekati realita yang ada lapangan dan keterpaduan program perlu disinergikan. penyusunan rad penanggulangan kemiskinan merupakan amanat dariturunkan lebih lanjut melaluirad wajib dibuat oleh setiap daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kpk) pada tiap daerah. dokumen rad penanggulangan kemiskinan ini merupakan dokumen strategi aksi untuk mempercepat tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. dokumen ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tahun yang memuat kebijakan pembangunan dan rencana kerja pemerintah selama lima tahun. secara khusus, strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam rpm. dengan demikian, dokumen rad selanjutnya dapat menjadi arah dalam melakukan pengarusutamaan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. untuk memastikan strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan, maka rad harus dijabarkan atau dilaksanakan setiap tahun melalui dokumen rencana kerja perangkat daerah senja pd) dan akan diintegrasikan menjadi dokumen rencana kerja pemerintah daerah rkd). dokumen rad diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi para pelaku pembangunan, sehingga strategi dan rencana aksi dan sasaran rad tidak hanya menjadi gerakan pemerintah daerah tetapi juga menjadi gerakan bersama semua pelaku pembangunan. dengan demikian, tujuan dan sasaran rad akan dapat terwujud sesuai dengan batas waktu yang telah direncanakan. pendekatan kebijakan nasional secara nasional, penanggulangan kemiskinan menghadapi triple track problem, yaitu kemiskinan yang meskipun terus menurun namun penurunannya melambat. kedua, kerentanan kemiskinan, yaitu banyaknya penduduk miskin sekitar garis kemiskinan gk) yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada atas jatuh bawah gk. ketiga, kesenjangan baik kesenjangan antar wilayah provinsi (wilayah timur dan wilayah barat) maupun kesenjangan pendapatan konsumsi antar penduduk secara keseluruhan dan antar penduduk miskin (indeks keparahan kemiskinan). dengan tantangan tersebut, penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan akselerasinya. menurut nasional rvhpn), d. peraturan presiden tersebut juga memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara nasional. secara nasionalmeningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan arah dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut kemudian dijabarkan dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan daerah yang:. pokok strategi penanggulangan kemiskinan daerah maksud penyusunan rad penanggulangan kemiskinan adalah untuk menjabarkan strategi nasional penanggulangan kemiskinan spk) sebagai a1 pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang terjadi kabupaten solok sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia. sedangkan tujuan penyusunan rad penanggulangan kemiskinan kabupaten solok tahun adalah untuk: membangun konsensus bersama dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak hak dasar (right based approach) serta pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan: menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tpb sd gs): menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan lembaga lainnyab kondisi umum daerah kondisi geografis kondisi geografis daerah secara geografis kabupaten solok berada pada posisi lintang selatan, bujur timur dengan luas km2) dan batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kabupaten tanah datar: sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten solok selatan: sebelah barat berbatasan dengan kabupaten pesisir selatan, kota padang: dan kabupaten padang pariaman, dan sebelah timur berbatasan dengan kota sawahlunto, kabupaten sijunjung iis dan kabupaten dharmasraya. wilayah administrasi wilayah kabupaten solok tergambar melalui peta administrasi berikut ini me: an. e tea rtrw kabupaten solok sta sumber: rtrw kabupaten solok tahun gambar peta administrasi kabupaten solok secara administratif kabupaten solok terdiri dari kecamatan, nagari dan jorong. kecamatan koto sungai lasi dan koto diatas merupakan kecamatan yang memiliki nagari paling banyak, masing masing nagari, sedangkan kecamatan yang memiliki sedikit nagari adalah kecamatan pantai cermin, danau kembar dan junjung sirih, masing masing nagari. kecamatan yang memiliki jorong terbanyak adalah kecamatan koto diatas, sebanyak jorong dan kecamatan yang memiliki sedikit jorong adalah kecamatan payung sekali dan junjung sirih, masing masing jorong. data lengkap sebagaimana terlihat pada tabel tabel luas wilayah per kecamatan kan kecamatan ha) lembah alasan panjang plato perintis giliran talang tabung payung sekali kubang nan keenan pasak ato gunung talang map jpmarsunat fivaroraneh (ios00 koto sungai sungai lasi erna koto singkarak nana ame bag pejkeooms (musik jasa total sumber: kabupaten solok dalam angka, berdasarkan tabel atas, kecamatan dengan wilayah terluas adalah kecamatan tigo lurah dengan luas ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah kecamatan danau kembar dengan luas ha. dengan demikian terdapat ketimpangan luas wilayah secara signifikan. topografi topografi wilayah kabupaten solok sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit bukit mulai dari dataran tinggi bagian selatan hingga dataran yang relatif rendah bagian utara dengan ketinggian berkisar antara hingga atas permukaan laut. ketinggian wilayah kabupaten solok ini dapat diklasifikasikan dalam (tiga) kelas ketinggian, yaitu: ketinggian antara atas permukaan laut, tersebar kecamatan koto singkarak, junjung sirih, koto sungai lasi, kurung, dan bukit sundi, ketinggian antara atas permukaan laut, tersebar bagian utara, yaitu kecamatan tigo lurah, gunung talang, kecamatan koto diatas dan payung sekali, dan ketinggian atas permukaan laut, tersebar kecamatan lembah ganti, giliran ganti, pantai cermin, lembang jaya dan danau kembar. berdasarkan kemiringan lereng dan luasnya yang bersumber dari data status kehutanan dinas kehutanan provinsi sumatera barat tahun dapat dibagi atas beberapa klasifikasi sebagaimana terlihat pada tabel tabel klasifikasi lereng kabupaten solok datar, agak landai wan ana, maa bek agak curam aa! sumber: hasil analisis peta, berdasarkan kondisi kemiringan lereng atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut: kemiringan (datar), terkonsentrasi dibeberapa tempat yang mencakup sebagian kecamatan koto diatas, koto singkarak, kurung, bukit sundi, gunung talang, payung sekali, danau kembar, dan lembah ganti, kondisi kemiringan (datar s d landai), yang terkonsentrasi semua kecamatan yang ada kabupaten solok, a45 kondisi kemiringan (agak curam), yang menyebar secara merata semua kecamatan, kondisi kemiringan (curam), yang terkonsentrasi semua kecamatan yang ada kabupaten solok khususnya pada daerah barat dan selatan, dan lahan dengan kemiringan (sangat curam), tersebar secara merata setiap kecamatan yang ada kabupaten solok dan lebih terkonsentrasi pada daerah bagian barat dan selatan. hidrologi hidrologi merupakan kondisi tata air yang ada pada suatu wilayah. kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan (faktor internal) dan kondisi tutupan lahan (kondisi eksternal). kondisi hidrologi yang ada kabupaten solok dapat dikatakan sangat baik seperti yang diperlihatkan pada tabel dengan pola aliran pada umumnya adalah bersifat dendritik. hal ini dapat dilihat dari banyaknya sumber air baik yang berupa air permukaan maupun mata air dan air tanah, yang dapat diuraikan sebagai berikut: air permukaan keadaan air permukaan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan materi penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktifitas manusia. potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air mengalir melalui sungai sungai kecil dengan membentuk pola aliran yang berbentuk dendritik dan karena sifat hujan geografisnya yang tinggi memungkinkan kondisi sungai untuk mengalir sepanjang tahun. sebagian besar wilayah kabupaten solok merupakan bagian dari dua daerah aliran sungai das) yang mengalir kearah timur yaitu das agam kuantan indragiri dan das batang hari. tabel jumlah sungai kabupaten solok s e (ema guan batang serasah sungai tanam ian gan batang ganti kalimat talang tabung sungai abu tarik alasan tigo bara tigo lurah batang palangka muaro sabuk aie rangkiang luluh batang sungai rangkiang luluh batang kapan rangkiang luluh lembang jaya batang lembang talak nan tigo limau tunggu batu banyak koto atau sia batang suman batang barus koto gadang jawi jawi koto gak gugak talang cepak bukit sundi batang halim dalam perambahan aa batang aneh muara panas gen madan koto sungai batang sungai lasi gugak sarai sungai massa "read batang lawas sungai durian bukit ai osn nang |into lan insan batang koto tuo tarung tarung batang lawan koto ilalang batang suman koto baru serayo batang gantung ciri serayo lang batang anak air gantung ciri serayo batang simo pangkalan gaung kes and peta matan batang sandang sandang baka meta batang rimba suman anton sumber: dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten solok, selain sungai, kabupaten solok juga mempunyai (lima) danau yang terdiri dari danau diatas yang berada kecamatan lembah ganti dan danau kembar: danau dibawah yang berada kecamatan danau kembar: danau talang yang berada kecamatan danau kembar: danau singkarak yang berada kecamatan koto singkarak dan junjung sirih. danau ini juga terdapat pada wilayah administrasi kabupaten tanah datar: danau tuo yang berada kecamatan koto singkarak. data lengkap keberadaan danau kabupaten solok sebagaimana terlihat pada tabel tabel jumlah danau kabupaten solok danau lembah danau kembar 'danau danau kembar danau danau kembar iii danau tuo koto toa5 to2e ame sumber: kabupaten solok dalam angka, dan pupr, mata air kondisi alam kabupaten solok banyak dijumpai mata air yang berasal dari lembah atau kaki perbukitan. hal ini disebabkan adanya lapisan batuan yang kedap air dibawahnya yang mengalami peregangan tidak terus dalam melainkan arah lateral dan muncul kaki tebing (lembah) atau kaki perbukitan sebagai mata air. adanya mata air dapat dimanfaatkan menjadi cadangan sumber air bersih. secara keseluruhan, pemanfaatan sumber mata air kabupaten solok belum optimal. pemanfaatan sumber mata air yang ada selama ini, sebagian besar dikelola dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum dam) kabupaten solok, seperti nagari serayo dan nagari gaung kecamatan kurung. dam juga memanfaatkan sumber mata air nagari sulit air kecamatan koto diatas, nagari kacang dan koto sani kecamatan koto singkarak dan nagari koto gadang koto atau kecamatan lembang jaya. air tanah keberadaan air tanah dipengaruhi oleh faktor hujan, luas dan kondisibebas yang cukup besar dapat dijumpai sekitar kabupaten solok yang berkisar antara meter bawah permukaan air tanah. sedangkan wilayah lainnya relatif berkedudukan dalam, yaitu berkisar antara meter bawah permukaan air tanah, kecuali sekitar daerah lembah yang agak lebar dengan air tanahnya yang dangkal. kondisi demografis aspek kependudukan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. penduduk dalam proses pembangunan merupakan objek dan subjek pembangunan nantinya. penduduk diharapkan terlibat mulai dari proses perencanaan, implementasi rencana serta menikmati hasil dari implementasi tersebut. penyebaran penduduk kabupaten solok tidak merata disetiap kecamatan. selengkapnya jumlah penduduk kabupaten solok menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel tabel jumlah danau kabupaten solok tigo lurah tigo lurah s33a g.( lembang jaya spasi sep nan asa kurung | koto diatas |. 53e junjung sirih saath 19he41 sumber: dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten solok berdasarkan data dinas kependudukan dan catatan sipil, penduduk kabupaten solok tahun berjumlah jiwa meningkat sebesar jiwa dibandingkan jumlah penduduk kabupaten solok tahun sebanyak jiwa. kecamatan kurung memiliki proporsi jumlah penduduk yang paling besar yakni sebanyak jiwa disusul kecamatan lembah ganti dengan proporsi sebesar jiwa. kecamatan payung sekali menjadi kecamatan dengan proporsi jumlah penduduk paling kecil yakni jiwa. ditinjau dari segi gender, penduduk kabupaten solok memiliki rasio yang hampir seimbang antara laki laki dan perempuan. data lebih rinci dapat dilihat pada tabel tabel jumlah penduduk kabupaten solok tahun jiwa) j175 ban sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten solok dilihat dari jenis kelamin, penduduk kabupaten solok pada tahun terdiri dari laki laki dan perempuan. perbandingan penduduk laki laki dan perempuan kabupaten solok selama (lima) tahun terakhir relatif sama, dengan persentase jumlah penduduk laki laki sekitar dan perempuan sekitar y6. jaa laki laki perempuan sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten solok grafik persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin luas wilayah per kecamatan kabupaten solok tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. secara rinci kepadatan penduduk kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel tabel kepadatan penduduk kabupaten solok per kecamatan tahun lembah humani| ber ren paya payung sekali ber ade mika. danau kembar atau kembar koto sei. lasi pen aan ana sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten solok tingkat kepadatan penduduk kabupaten solok lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. tahun tingkat kepadatan penduduk sebesar jiwa km2, sedangkan tahun kepadatan penduduk sebesar jiwa km2, hanya mengalami kenaikan sebesar jiwa km2. kepadatan penduduk per kecamatan kabupaten solok relatif tidak merata. kecamatan kurung adalah kecamatan yang paling padat antara kecamatan kecamatan lain kabupaten solok yaitu sebesar jiwa km2 dan kecamatan payung sekali merupakan kecamatan yang paling renggang penduduknya yaitu sebesar y4. seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun tahun, laju pertumbuhan penduduk kabupaten solok pun mengalami peningkatan. lebih lengkap laju pertumbuhan penduduk pertahun dapat dilihat pada tabel tabel laju pertumbuhan penduduk tahun laju pertumbuhan penduduk jumlah penduduk jiwa) sumber: dinas kependudukan dan catatan sipil tahun jika melihat data jumlah penduduk dari tahun sampai tahun laju pertumbuhan penduduk (lima) tahun terakhir sebesar sedangkan laju pertumbuhan penduduk pertahun paling tinggi terjadi pada tahun sebesar dan terendah tahun sebesar kan tag ana ui) memes jumlah penduduk jiwa) s@me|aju pertumbuhan penduduk ("o) sumber: dinas kependudukan dan catatan sipil tahun grafik laju pertumbuhan penduduk tahun kondisi kesejahteraan daerah pertumbuhan produk domestik regional bruto peningkatan pertumbuhan ekonomi regional diukur melalui (tujuh belas) lapangan usaha struktur produk domestik regional bruto pdrb).akibat dari pandemi covid tabel perkembangan laju pertumbuhan pdrb menurut lapangan usaha tej uesarmaswi (ame (air pertanian, kehutanan, dan sukuk pertambangan dan nba dendam tori dan gas osn aan par pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur eren ear perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan transportasi dan ketel eta penyediaan akomodasi dan pamen jasa keuangan dan ssi jajeanaas ore (oo administrasi pemerintahan, pertanahan seek jasa kesehatan dan taupetumtuhan kamomil s22 (sep soe (ap sumber: kabupaten solok dalam angka tahun tabel menunjukkan bahwaangka kemiskinan angka kemiskinan dapat dilihat dari persentase penduduk miskin yang berada bawah garis kemiskinan. angka kemiskinan kabupaten solok pada rentang tahun selalu menunjukkan penurunan. hal ini terlihat dari menurunnya persentase kemiskinan kabupaten solok sebesar pada tahun menjadi pada tahun angka ini juga berada bawah persentase nasional yang menunjukan persentase pada tahun akan tetapi angka ini masih berada atas persentase penduduk miskin provinsi sumatera barat yang berada pada angka pada tahun seperti yang ditunjukkan pada tabel dan grafik bawah ini. tabel persentase kemiskinan kabupaten solok, sumatera barat, dan indonesia kabupaten sok ) | b00| ses) toe sumber: kabupaten solok dalam angka tahun @ kabupaten solok ifi sumatera barat kan d indonesia sumber: kabupaten solok dalam angka tahun grafik perbandingan persentase kemiskinan kabupaten solok, sumatera barat dan nasionalberikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih mendetail indeks gini ketimpangan rendah indeks gini ketimpangan sedang indeks gini ketimpangan tinggi indeks gini sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan, kabupaten solok masih berfluktuasi selama (lima) tahun terakhir. pada tahun indeks gini kabupaten solok sebesar turun menjadi pada tahun yang artinya tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan kabupaten solok semakin mengecil. namun tahun indeks gini kabupaten solok sempat mengalami kenaikan sebesar walau tidak terlalu signifikan. jika dibanding dengan provinsi dan nasional indeks gini kabupaten solok masih rendah atau berada bawah provinsi dan nasional. hal ini dapat terlihat pada grafik din e @ kab. solok @m provinsi @m nasional sumber: badan pusat statistik, grafik perbandingan indeks gini kabupaten solok dengan provinsi dan nasional tahun distribusi penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan utama menurut bps lapangan usaha bidang pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan usaha perusahaan kantor tempat kepala ruta anggota ruta bekerja. tabel menunjukan jumlah penduduk usia kerja tahun atas) yang bekerja menurut lapangan usaha utamanya. lapangan pekerjaan utama terdiri dari sektor terkait pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor lainnya. dari tabel terlihat distribusi lapangan pekerjaan utama kabupaten solok paling banyak didominasi pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. terlihat pada tahun dari jiwa yang bekerja, sebanyak jiwa bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. sebagian besar penduduk kabupaten solok memiliki mata pencarian bertani, dan beras merupakan komoditas yang terkenal kabupaten solok. tabel distribusi jumlah penduduk tahun atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan perdagangan besar, eceran, rumah makan bannya visas disewa jao977 sumber: kabupaten solok dalam angka tahun indeks pembangunan manusia indeks pembangunan manusia ipm) merupakan indikator untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. ipm kabupaten solok memperlihatkan trend yang meningkat selama (lima) tahun terakhir, walaupun sempat mengalami stagnasi pada tahun kondisi ini disebabkan oleh pandemi covid yang berdampak pada penurunan pengeluaran riil perkapita masyarakat. namun demikian perubahan pertumbuhan ipm masih terlihat berfluktuasi pada periode yang sama. perkembangan indeks pembangunan manusia kabupaten solok tahun dapat dilihat pada tabel tabel perkembangan indeks pembangunan manusia kabupaten solok tahun usia harapan hidup angka harapan lama sekolah rata rata lama sekolah pengeluaran riil per kapita sumber bps provinsi sumatera barat tahun mem indeks pembangunan manusia sumber bps provinsi sumatera barat tahun grafik indeks pembangunan manusia kabupaten solok tahun akan instit ika agen mem solok nasional ses propinsi sumber bps provinsi sumatera barat tahun grafik perbandingan usia harapan hidup antara nasional, propinsi dan kabupaten solok tahun perkembangan ipm baik nasional, provinsi dan kabupaten solok cenderung berfluktuasi, namun demikian kinerja ipm kabupaten solok relatif lebih rendah dibanding dengan provinsi dan nasional. hal ini terlihat dari masih rendahnya rata rata captain ipm kabupaten solok dibanding provinsi dan nasional berdasarkan indikator penyusunnya indikator ipm kabupaten solok memperlihatkan kinerja yang terus membaik tabel namun akibat pandemi covid dimensi ekonomi yang dicerminkan dari pengeluaran riil perkapita sempat mengalami penurunan pada tahun dibanding tahun terdapat faktor faktor yang berperan penting dalam pencapaian indeks pembangunan manusia ipm). faktor pencapaian ipm dari sektor kesehatan seperti jumlah kematian ibu aki), jumlah kematian balita akb), jumlah bayi berat badan lahir rendah bbl), jumlah balita gizi kurang, balita pendek dan balita kurus, jumlah keluarga akses sanitasi yang layak jamban sehat), jumlah kecamatan melaksanakan sanitasi berbasis masyarakat stem) seperti yang terlihat pada tabel bawah ini tabel faktor yang berperan penting dalam pencapaian ipm pada aspek kesehatan asma pipa cermin ama ganti panjang pan ganti tanam lama pas ganti tabung ppp ppp sekali tigo lurah batu mma ptp inai maka jaya danau simpang kembar tanjung nan ppp talang gunung jua gak dai gunung kayu jao cet ben dan koto sungai lasi ama tanjung kia eee: tan ban koto peninjauan din dok koto sulit air dan dgn koto singkarak ppp junjung peninggalan sumber: dinas kesehatan kabupaten solok berdasarkan tabel atas masih terlihat adanya angka kematian ibu aki) dan angka kematian bayi akb) beberapa kecamatan kabupaten solok. jumlah bayi berat badan lahir rendah bbl) juga tersebar hampir seluruh kecamatan kabupaten solok kecuali kecamatan pantai cermin yang tidak memiliki angka bbl. gizi balita kurang, balita pendek dan juga balita kurus tersebar semua kecamatan kabupaten solok. sedangkan untuk fasilitas sanitasi yang layak terdapat jamban sehat kabupaten solok dan masih belum adanya kecamatan yang melaksanakan sanitasi berbasis masyarakat stem). selain sektor kesehatan, ada juga faktor faktor yang berperan penting dalam pencapaian ipm yaitu pada aspek pendidikan seperti jumlah siswa, jumlah tenaga pendidik dan jumlah rombel seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini: tabel faktor yang berperan penting dalam pencapaian ipm pada aspek pendidikan lembah non ana iki kena dea mri kep bei bos bak koto sungai brg koto kao ig) back dari tabel terlihat bahwa dan smp sudah tersebar seluruh kabupaten solok. ada kabupaten solok dan smp kabupaten solok, dimana setiap kecamatan sudah memiliki dan smp. jumlah rombel kabupaten solok yaitu rombel sedangkan rombel smp berjumlah rombel. jumlah guru yaitu guru sedangkan guru smp berjumlah gudirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization cso), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. prinsip memiliki prinsip tidak meninggalkan satu orang pun merupakan prinsip utama gs. dengan prinsip tersebut setidaknya harus bisa menjawab dua hal yaitu, keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan keadilan substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan persoalan warga terutama kelompok tertinggal. tabel capaian sdg's kabupaten solok tujuan jumlah hanan pembangunan radiator tercapai target tidak berkelanjutan nasional tersedia tanpa hama tanpa menjamin kehidupan yang sehat danjumlah tidak pembangunan tercapai target tidak mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modernsasis indikator tercapai berkelanjutan nasional tersedia yang layakmengurangi kesenjangan intra dan antar negara menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan mapan jumlah matan oat pembangunan latto tercapai tercapai target tidak berkelanjutan nasional tersediajua ana pembangunan berkelanjutan sumber data olahan tahun berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa terdapat indikator belum tercapai dan indikator belum tersedia. baru target yang tercapai kabupaten solok. secara umum target sudah harus tercapai ditahun oleh karena itu, masih ada kesempatan kabupaten solok untuk mengejar dan memenuhi capaian indikator tersebut. bab iii profil kemiskinan kabupaten solok indikator kemiskinan indikator kemiskinan merupakan serangkaian data statistic yang diturunkan dan disusun untuk menggambarkan suatu keadaan atau kecenderungan kemiskinan yang menjadi pokok perhatian atau usaha pembangunan masyarakat. kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kehidupan secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi. menurut bpsgukuran dapat dilakukan dengan pendekatan moneter, dengan membandingkan data pengeluaran dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimun atau basic needs approach. batas ini disebut dengan garis kemiskinan atau poverty line. poverty line umumnya digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pen keluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. selain dengan pendekatan moneter, kemiskinan juga dapat diukur dengan aspek lain seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan informasi public, kepemilikan barang berharap, kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. head count index hci po) atau persentasi penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan gk). terdapat beberapa indikator untuk melihat kondisi kemiskinan. diantaranya adalah indikator yang terdiri atas:. luas lantai rumah kecil kurang dari m2 orang mempunyai sumber air minum berasal dari air sumur atau mata air tidtenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di. identifikasi masalah kemiskinan pandemi covid yang terjadi sejak akhir tahun menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. berbagai kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran covid seperti penutupan sekolah dan beberapa kegiatan bisnis, pembatasan sosial berskala besar bahkan lockdown mengakibatkan peningkatan pkh, penurunan tingkat konsumsi dan investasi. adanya peningkatan phk terindikasi pada peningkatan kemiskinan yang berpotensi terjadi diseluruh wilayah indonesia. trend kemiskinan kabupaten solok berdasarkan data bps, garis kemiskinan kabupaten solok sepanjang tahun mengalami tren positif. tercatat pada tahun kabupaten solok rp451. , . kenaikan garis kemiskinan ini salah satunya disebabkan oleh adanya inflasi yang relatif stabil sehingga harga komoditas pokok cenderung naik dari waktu waktu. sumber: susunan semester (diolah) grafik garis kemiskinan kabupaten solok (dalam rupiah) tahun sementara itu, tingkat kemiskinan kabupaten solok relatif mengalami penurunan dari waktu waktu. tercatat, pada tahun tingkat kemiskinan kabupaten solok berada pada angka artinya, ada sebanyak persen pendudukan kabupaten solok yang memiliki pengeluaran bawah dalam memenuhi kebutuhan dasar pada tahun meskipun adanya fenomena pandemi covid terjadi penurunan kemiskinan dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan konsumsi kebutuhan masyarakat terutama pada kebutuhan pokok selama pandemi. sementara itu, sektor pertanian tetap tumbuh positif dan tidak mengalami guncangan selama pandemi. hal ini menyebabkan nilai konsumsi kebutuhan dasar penduduk kabupaten solok tetap meningkat. dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan) tahun sebesar naik dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar hal ini menggambarkan rata rata pengeluaran penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin aja dalam dari garis kemiskinan. hal ini tidak berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin. kondisi ini mengindikasikan terjadi perbaikan ekonomi penduduk yang rentan miskin menjadi lebih baik sehingga mereka mampu keluar dari garis kemiskinan, sedangkan penduduk yang benar benar miskin masih belum mampu untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus agar penduduk yang benar benar miskin ini mampu mengangkat kondisi perekonomian mereka. mma angka kemiskinan p2 sumber: badan pusat statistik, grafik trend perkembangan indikator kemiskinan kabupaten solok tahun hubungan kemiskinan dengan ekonomi secara umum pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya penduduk miskin. hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. berdasarkan perhitungan, tercatat bahwa padadikarenakan dari pandemi covid salah satu sektor yang berkontribusi paling tinggi dalam pertumbuhan ekonomi.series sumber: badan pusat statistik diolah), grafik pertumbuhan ekonomi kabupaten solok tahun dari analisis korelasi yang dilakukan, terlihat bahwa hubungan keberatan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. hal ini juga didukung dengan hasil pada grafik scatter plot yang tidak menunjukkan pola tertentu. namun, secara intuitif, selama tahun hingga persentase kemiskinan mengalami penurunan dari tahun tahun, sementara itu tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi tabel varians analysis hubungan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi correlation statistic probability observations poverty growth poverty growth aw. www ar,w growth grafik scatter plot hubungan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi menanaatanng, ke) grafik perkembangan persentase kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi hubungan kemiskinan dengandari (tiga dimensi dasar): pendidikan, kesehatan, perekonomianjuga berguna untuk ipm dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah negara. gempa gil es: sumber: bps grafik indeks pembangunan manusia kab. solok tahun menurut bps, ipm kabupaten solok pada tahun sebesar hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi pembangunan manusia kab. solok pada tahun sudah berada level cukup dan perlu usaha ekstra dalam meningkatkan kualitas sdm kab. solok. dilihat dari peringkat ipm secara umum sumatera barat tahun ipm kab. solok berada pada peringkat dari kabupaten kota sumbar. data bps juga menunjukkan bahwa nilai ipm sumatera barat sudah berada pada level tinggi, sementara itu, ipm kabupaten solok masih berada pada kategori cukup. angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi wilayah secara garis besar. semakin tinggi angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kondisi status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. perhitungan angka harapan hidup menggunakan rata rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata rata anak yang masih hidup pada periode sensus. jika angka kematian bayi tinggi maka harapan hidup juga akan rendah. sumber: bps grafik umur harapan hidup (dalam tahun) penduduk kab. solok tahun umur harapan hidup kabupaten solok sudah mengalami peningkatan yang lebih baik. hal ini ditunjukkan dengan nilai umur harapan hidup expected life year) yang meningkat dari tahun tahun. tercatat, pada tahun uhh kabupaten solok berada pada angka tahun, artinya penduduk yang lahir pada tahun diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia tahun kabupaten solok. peningkatan uhh menunjukkan bahwa pembangunan bidang kesehatan, seperti pelayanan rumah sakit, obat obatan, dan bantuan persalinan sudah semakin baik. namun, masih perlu ditingkatkan lagi, mengingat uhh kabupaten solok masih berada dibawah uhh provinsi sumbar, yaitu sebesar tahun. sumber: bps grafik harapan lama sekolah (dalam tahun) kab. solok tahun sementara itu, harapan lama sekolah hls) penduduk kabupaten solok pada tahun adalah sebesar tahun. artinya, secara rata rata anak usia tahun yang masuk jenjang pendidikan formal kabupaten solok pada tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama tahun atau setara dengan diploma diploma iii. hls sudah menunjukkan peningkatan dari waktu waktu, meskipun peningkatannya masih relatif tipis dari tahun tahun. sumber: bps grafik rata rata lama sekolah (tahun) kab. solok tahun rata rata lama sekolah penduduk kab. solok yang berusia tahun atas adalah sebesar tahun. artinya, secara umum, tingkat pendidikan penduduk kab. solok masih sebatas lulus dan tidak sampai lulus smp. hal ini menjadi catatan penting pembangunan dalam bidang pendidikan karena rls penduduk kabupaten solok masih relatif rendah dibandingkan kabupaten kota lain sumbar. aon sumber: bps grafik pengeluaran per kapita disesuaikan kab. solok (ribu rupiah orang tahun) indikator terakhir dalam penyusun ipm adalah pengeluaran per kapita disesuaikan (daya beli purchasing power parity)rhitungannya menggunakan metode rao. berdasarkan gambar terlihat bahwa pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat sebesar rp10. dan relatif rendah dibandingkan tahun artinya, daya beli masyarakat mengalami penurunan pada tahun dibandingkan tahun untuk melihat tingkat keberatan hubungan antara persentase kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia ipm) disajikan dalam tabel korelasi. dalam tabel tersebut, terlihat bahwa hubungan kedua variabel tersebut sangat signifikan dengan arah berlawanan. dengan kata lain, semakin tinggi ipm, semakin rendah persentase penduduk miskin. secara visual, hasil ini digambarkan pada grafik scatter plot dan grafik perkembangan dimana hubungannya berbanding terbalik. tabel varians analysis hubungan kemiskinan dengan index pembangunan manusia correlation statistic probability observations hdi poverty hdi poverty span hdi lai grafik scatter plot hubungan kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia poverty grafik perkembangan persentase kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia prioritas intervensioleh karena itu perlu diketahui sebaran penduduk miskin kabupaten solok. mama sisa (sj yang segar gambar peta sebaran penduduk miskin kabupaten solok gambar diatas memperlihatkan bahwa penduduk miskin tersebar diseluruh wilayah kabupaten solok. dikarenakan dampak kemiskinan bersifat multi dimensi diperlukan strategi dan kebijakan yang digunakan dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang komprehensif dan lintas sector supaya strategi dan kebijakan yang disusun menjaditepat sasaran. data terpadu kesejahteraan sosial dtk) merupakan. rumah tangga dalam data dtk dikelompokan kedalam kelompok yang disebut detil. detil adalah kelompok per sepuluh yang menunjukan tingkat kesejahteraan rumah tangga. dtk hanya berisikan kelompok rumah tangga design, detil detil dan detil karena memuat rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling rendah. pengelompokan detil rumah tangga terbawah dalam dtk detil sangat miskin)program keluarga harapan pkh), kartu indonesia pintar kip), beras untuk keluarga miskin, kartu indonesia sehat kis) detil miskin) rumah tangga yang masuk kedalam kelompok 2kartu indonesia pintar kip), beras untuk keluarga miskin, kartu indonesia sehat kis) detil hampir miskin) rumah tangga yang masuk dalam kelompok 3beras untuk keluarga miskin dan kartu indonesia sehat kis) detil rentan miskin) rumah tangga yang masuk kedalam kelompok 40x6 dihitung secara nasional kelompok rumah tangga ini berhak menerima bantuan program pemerintah berupa kartu indonesia sehat kis) kegunaan data dtk untuk analisis atau perencanaan kegiatan program penanggulangan kemiskinan menetapkan sasaran penerima manfaat program program perlindungan sosial kelompok rumah tangga yang termasuk kedalam detil sampai dengan detil per nagari kabupaten solok dapat dilihat pada tabel berikut: ne) le) tp) te) a.a lea se) sis ala bun tp) ke) te) s|$ tp) kap) |l tp) ye, lala ye) pai te) lo) tea) ne) ala sir ten) ala tp) isis . . eme sisa sssasamag ssi isis skala aja loe lol kap) joo l|s rim a.a alas ke) no) ke) sle isis no) loo alm tp) nan ist joo (mw ala ajo lola jeng fe) ne) bei le! tentu la) |(g a|g sis tis xia .& lem disisi sis sii, sir sis anis gol slow flmxw simi c|s ola wlz jelas fe) ne) no) ke) dea tp) an) kl) tp) to) tp) jeg te) sp) ep) (sa le) ne) te) ke) peng . #kal .a| yja spa sis sis sis dl5 usa sai sgk log &t& kep) ga) jelas ye) ole ina log nipis te) sak log lsg bei ken) ala ola (og na) |oo bei ola isl apsis . d ii" . d fals ajak spa lan u.g s|s dis te) isma kp) ke) tp) te) ne) no) ko) '&) ta) png he) tp) kap) no) bei yo) ne) no) tp) kep) pai ren te) a.a ke) lara. lo) fe) ne) te) tap tan tp) ne) ka! te) ng gle sis bis list s|i esa aaaakosda asas tp) no) h | rig ne) a.a tp) sia jung isis san pat ea) sad! ale loo fo) tep) a.a lea tp) ts) ne) lap) no) fe: la. kla hei toni to) to) ya) te) sis misi sal saw oles ela ssi apsis osis s.d awali sos tugas aapapjaa ie) .caj |( loo ten) kap) ke) ke) ke) ne) |l le) loo (sp) @lo bei se) sp) tag tp) tep) ten tel cal kol sel tepi sis bel ye) te) dasa k3, ter) file disaat sisi sis sis sis gim elo sek aka satwa diska lal fp) tp) ar) ne) lap) ke) le) ko) ye) yo) ye) kep) ep) joo ne) iwa lug joo loo ken) |oo ne) ala (og ari tp) ken) yo) ye) loe log tia tentu) sig sis bis slam rin sig tsb aon misi wig (bo isis alis sama | sig saja sja maja ie) tp) kes sis ten no) joo ne) ke) lum te) ne) no) tp) ye) te) ne) tp) tpi te) ne) fun siti fa) tp) sir is lala tp) bei ep) tep) te) tai ten no) |oo ne) a12 lap) ne) ' | sia c|s ke!) garis jos asa gila sis sisi ala awosasaajas tp) basis tp) yo) (ds ne) alofa tp) ka) ke) sis fe) yo, al, ke) yel tp) '&j a.a a.a lap) leo) tp) tan ne) ne) a.a sei pan ima tp) no) sia kel no) ten) kera) is help isi . d nda s3 ass siri maja asa b8: sania dari tabel diatas diketahui bahwa masyarakat miskin kabupaten solok paling banyak berada pada detil atau kelompok hampir miskin sementara untuk masyarakat sangat miskin detil merupakan kelompok dengan persentase paling sedikit y0). berdasarkan identifikasi masalah dan sebaran data penduduk miskin menurut dtk maka prioritas intervensi yang akan dilakukan dikelompokan menjadi kelompok utama pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan selain itu untuk intervensi prioritas juga perlu memperhatikan faktor faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia ipm) dan mempertimbangkan faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. bab kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah sebagai upaya tindak lanjut dari latar belakang kondisi kemiskinan, pemerintah kabupaten solok melakukan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskinan wilayahnya termasuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan kedalam arah kebijakan umum apbd pada tahun hasilnya, dari penduduk miskin kabupaten solok pada tahun berkurang menjadi ditahun ada tiga hipotesis yang dapat dirumuskan, pertama: bahwa terjadinya pengurangan kemiskinan hanya bergantung dari upaya pemerintah daerah dalam memprioritaskan penanggulangan kemiskinan pada arah kebijakan pembangunan daerahnya, kedua: upaya yang dilakukan tidak tepat sasaran tidak relevan dengan kondisi kemiskinan masyarakat, dan ketiga: upaya yang dilakukan hanya mengangkat kemiskinan dalam jangka pendek (cash programme) oleh karena tidak memberdayakan fakir miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan secara mandiri. kebijakan umum penanggulangan kemiskinan visi bupati dan wakil bupati kabupaten solok periode langsung menjadi visi pembangunan daerah sebagai berikut mambangkik batang terancam, menjadikan kabupaten solok terbaik sumatera barat misi pembangunan kabupaten solok sebagai berikut mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, umkm, perdagangan dan pariwisata mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan adat basandi syara, syara basandi kitabullah dari keenam misi pembangunan kabupaten solok tahun misi keempat tidak terkait langsung dalam hal penanggulangan kemiskinan karena misi lebih fokus pelayanan publik dan peningkatan kinerja internal perangkat daerah. sementara misi yang terkait langsung dengan indikator kemiskinan berada pada misi sedangkan untuk melihat tujuan, sasaran dan strategi dapat dilihat pada tabel. tabel tujuan, sasaran dan strategi meningkatkan meningkatnya meningkatkankualits kinerja anggaran berbasis perencanaan pembangunan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan keuangan pembangunan masyarakat daerah dan keuangan daerah yang responsif infrastruktur penataan kuantitas rencana tata yang pembangunan ruang berkualitas sesuai aturan tata meningkatkan kepatuhan berbasis tata ruang daerah aan pang ruang dan meningkatnya meningkatkan penataan dan berwawasan infrastruktur pengelolaan tanah milik lingkungan publik yang pemerintah daerah untuk berkeadilan, infrastruktur publik sah berkualitas dan menyediakan sarana terintegrasi (peralatan) pemeliharaan dengan sektor jalan, mendukung sektor unggulanmeningkatkan kualitas dan meningkatkan layanan air gyantrmta meningkatkan layanan meningkatan sarana dan (paman area meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana gedung pemerintahan meningkatnya meningkatkan kuantitas maa jaman perumahan dan meningkatkan kuantitas kawasan sarana dan prasarana pemukiman yang permukiman nyaman, menurunkan luas kawasan muda ham berkelanjutan meningkatkan perbaikan "paantotanga ten meningkatnya meningkatkan kualitas kualitas lingkungan hidup (air, udara lingkungan hidup dan tutupan lahan) meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persamaan meningkatkan pengelolaan "umpatan anna meningkatnya meningkatkan penyediaan ketahanan dokumen analisa resiko terhadap bencana bencana dan rencana penanggulangan bencana meningkatkan mitigasi na meningkatkan kesiapsiagaan meningkatkan penanganan face perekonomian pendapatan produktivitas, nilai tambah masyarakat masyarakat serta daya saing sektor pertanian, perikanan dan peternakan meningkatkan daya saing industri kecil menengah berbasis teknologi tepat guna yang ramah lingkungan meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif bekraf) meningkatkan produk "learn aan mewujudkan iklim ?ocaonanyantontnt meningkatkan ketahanan "nang belanjaan. mengembangkan badan usaha milik daerah bumi), bada usaha milik nagari bunga), dan pembinaan badan kerjasama antar nagari bank) meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif menurunnya peningkatan kesempatan pengangguran meningkatkan keterampilan kompetensi angkatan kerja perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan meningkatkan tai meningkatnya meningkatkan akses kualitas dan pemerataan akses terhadap pelayanan daya saing dan derajat pendidikan formal, non sumber daya pendidikan formal, dan informal manusia masyarakat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan meningkatnya membangun gerakan solok mutu pendidikan, bangkit menjadi yang merata dan terbaik berkeadilan meningkatkan akuntabilitas iman teatenitan meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan non pemerintah mempercepat pemenuhan delapan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal spm) bidang pendidikan meningkatkan pembinaan prestasi dan daya saing sekolah meningkatkan pemerataan ketersediaan guru pns pada masing masing satuan pendidikan menguatnya mengoptimalkan program karakter peserta penguatan pendidikan didik religius, karakter melalui berbudaya, dan peningkatan efektifitas berwawasan pembelajaran agama, kebangsaan tahfidz our'an, dan adat basandi syarak syarak basandi kitabullah abs sbk) melibatkan lembaga keagamaan seperti mui, baz dan lembaga adat seperti lama dan kan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum danyang kondusif dalam rangkameningkatnya meningkatkan kualitas masyarakat meningkatnya meningkatkan efektifitas daya saing dan efisiensi program pemuda dan pembinasaan keolahragaan olahraga dan kepemudaan meningkatkan penyelenggaraan event event olahraga baik pada tingkat nagari, kecamatan, hingga tingkat nasional meningkatkan pembinaan (layan terbitan mengembangkan program kemandirian, kreativitas dan daya saing pemuda meningkatnya meningkatkan pelayanan kualitas kesehatan kesehatan dalam upaya masyarakat kesehatan masyarakat, perseorangan, dan rujukan mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam rangkaemperkuat tata kelola dan dpn meningkatkan mengurangi kesenjangan ketahanan dan gender melalui kesejahteraan pengarusutamaan gender keluarga yang segala bidang holistik dan pembangunan integratif meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak meningkatkan akses penyelenggaraan kbr secara komprehensif memperkuat kebijakan menurunnya meningkatkan perlindungan tingkat dan pemberdayaan kemiskinan masyarakat miskin basandi syara, syara basandi kitab ilah 3s sbe keharmonisan pemahaman dan kehidupan pengamalan nilai implementasi nilai nilai sosial nilai agama serta agama masyarakat nilai adat dan meningkatkan ilmu budaya dalam pengetahuan dan kehidupan implementasi nilai nilai adat masyarakat dan budaya meningkatnya meningkatkan ketahanan sosial pembangunan nagari dan kesejahteraan yang berkelanjutan pada masyarakat nagari aspek ekonomi sosial dan lingkungan strategi penanggulangan kemiskinan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan terhadap layanan internet bagi masyarakat miskin: menyukseskan progam dalam rangka mengendalikan jumlah anggota keluarga, mengimplementasikan peraturan daerah tentang larangan merokok, pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan sehari hari (toga dan talaga), penyediaan beasiswa untuk anak anak kurang mampu beasiswa miskin: penyediaan subsidi listrik: bantuan rumah tidak layak huni: penyediaan transportasi untuk anak sekolah bagi masyarakat miskin, optimalisasi pemberian raskin agar tepat sasaran: pelaksanaan pasar murah: menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, penyediaan bantuan untuk lansia: optimalisasi program bantuan janda dan lansia miskin, mendorong pengembangan sistem jaminan sosial: dan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, paud, sd mi, dan smp mts dalam upaya peningkatan sumber daya masyarakat miskin: peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan paket paket dan paket c): mendorong peningkatan efektifitas peran masyarakat dalam memajukan pendidikan masyarakat miskin: mendorong pengembangan sistem jaminan sosial: memperbaiki tata kelola pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel upaya peningkatan sumberdaya masyarakat miskin: meningkatkan program pembinaan prestasi, minat bakat dan daya saing peserta didik yang masuk dalam kategori masyarakat miskin, menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar: menyusu, mendorong keterlibatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam program guru dan kepala sekolah penggerak: mengoptimalkan layanan perpustakaan untuk peningkatan sumberdaya masyarakat: meningkatkan pembinaan olahraga prestasi khususnya pada masyarakat: meningkatkan kerjasama dalam rangka menyelenggarakan event event olahraga baik pada tingkat nagari, kecamatan, hingga tingkat nasional: meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembinaan organisasi kepemudaan: meningkatkan kerjasama sinkronisasi program pembinaan dan kemandirian pemuda dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat: meningkatk: meningkatkan promosi kesehatan masyarakat: mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat: meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas: meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin, mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang menjangkau masyarakat miskin: membangun dan memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi masyarakat miskin, meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan dengan perhitungan yang tepat dan sesuai kebutuhan program, meningkatkan capaian kabupaten layak anak: optimalisasi pencegahan dan penanganan perlindungan anak meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui penerapan fungsi keluarga: meningkatkan kapasitas pelayanan dan jangkauan kbr meningkatkan kemandirian pus dalam ber kb: meningkat, mengoptimalkan pola asuh anak, balita dan remaja untuk peningkatan kualitas dan pembentukan karakter: perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan, peningkatan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin: penyediaan benih bibit unggul, sarana dan prasarana produksi: peningkatan kapasitas sdm pertanian dan penguatan kelembagaan, perlindungan lahan pertanian: penyediaan sarana dan prasarana panen dan pasca panen, peningkatan teknologi budidaya, pengolahan, dan pemasaran pengembangan pertanian organik: san pengembangan usaha dan diversifikasi produk industri kecil menengah ikm), peningkatan kapasitas sdm industri kecil menengah (ikm), pemanfaatan digitalisasi untuk ikm: peningkatan akses informasi dan kemitraan bagi ikm: mendorong pertumbuhan ikm termasuk millenial enterpreneur dan women enterpreneur mendorong pertumbuhan sentra sentra ikm potensial: penyediaan sarana dan prasarana sentra ikm: peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi baik dari segi kelembagaan maupun sdm koperasi: pemberdayaan dan promosi usaha pariwisata (memperkuat branding) dan ekonomi kreatif: pengembangan destinasi wisata pada kawasan strategis, peningkatan sdm pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif: peningkatan produktivitas melalui keterampilan pelaku usaha pariwisata dan inovasi produk ekonomi kreatif: perluasan kesempatan investasi untuk kepariwisataan dan ekonomi kreatif: s1. revitalisasi kemitraan masyarakat dan profesional untuk chse, pemasaran berbasis digital dan marketplace: peningkatan sarana dan prasarana pasar, peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan, mendorong digitalisasi sektor perdagangan, peningkatan akses informasi perdagangan, peningkatan promosi perdagangan dalam negeri dan atau luar negeri, penyediaan dan pemenuhan ketahanan pangan, peningkatan akses dan keterjangkauan pangan, peningkatan keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal, penyusunan regulasi dokumen rencana tenaga kerja daerah (rkd), penguatan kerjasama dengan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (links) dan perusahaan penerima kerjadalam dan luar negeri, mengoptimalkan ski development center sdc): mendorong wirausaha baru melalui inkubasi bisnis tenaga kerja mandiri (tkm), mendorong terciptanya lapangan kerja baru berbasis padat karya, pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan, optimalisasi angkatan kerja antar daerah (akad) dan angkatan kerja antar negara akan), pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, penyediaan sarana dan prasarana blk, peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur, pengoptimalan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta pks), blk komunitas, dan pendorong pembangunan infrastruktur secara padat karya, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi baik dari segi kelembagaan maupun sdm koperasi: pengembangan usaha dan diversifikasi produk umkm: peningkatan kapasitas usaha dan sdm umkm: pemanfaatan digitalisasi untuk umkm, peningkatan akses informasi dan kemitraan bagi umkm, dan mendorong penumbuhan usaha mikro dan kecil termasuk millenial enterpreneur dan women enterpreneur, sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan meningkatkan kualitas basis data terpadu dtk data terpadu kesejahteraan sosial): penguatan kelembagaan kpk daerah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah), dan meningkat koordinasi antar stakeholder penanggulangan baik pemerintah, swasta dan masyarakat. proses bisnis proses bisnis merupakan kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. proses bisnis dalam upaya penurunan kemiskinan kabupaten solok dapat dilihat pada gambar tata kelola pemberdayaan bantuan sosial ekonomi masyarakat perencanaan penganggaran monitoring evaluasi kpk #c' w pemodelan pendidikan pelatihan khususnya kesehatan kewirausahaan umkm ketahanan penguatan kapasitas |. akses pangandanpapan kelembagaan pemasaran infrastruktur masyarakat ig" padatkarya: babak temuan ekonomikeluarga ter gambar proses bisnis level barenlitbang, bkd, bag pembangunan serta, dpp, dkukmpp, pan dinas pendidikan ima tan disparbud pemuda dan dpmptspnaker olahraga, dinas pr, dprk kesehatan, dinas pupr, dprk pemerintahan sosial, dkbp3a dpp pupr dpr kpp bantuan sosial pp, pupr, dprk pendidikan lh, dishub kesfeh ketahanan pangan dan papan tang tan pemberdayaan masyarakat dpn, dpmptspnaker, dkk dispertan, dkukmpp. disparbud. dpp pemerintah nagari dan kecamatan gambar tata kelola penanganan kemiskinan bab program dan kegiatan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan daerah program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu memiliki konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam memperluas jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial pokok bagi semua orang (dimensi horisontal), serta pelaksanaan secara bertahap dengan standar yang lebih tinggi (dimensi vertikal). perlindungan sosial tidak semata terbatas pada bantuan sosial dan jaminan sosial. menurut barrientos dan shepherd perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial. perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas conway, haan dkk.: gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka. landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan agenda pekerjaan yang layak ilo, untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, landasan perlindungan sosial harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro pekerja. arah kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif indonesia menurut scott konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian. fokus perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. komponen perlindungan terdiri dari berbagai kebijakan yang bertujuan memastikan tingkat kesejahteraan minimal untuk masyarakat yang kesusahan. komponen pencegahan berisikan berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah masyarakat yang tergolong rentan untuk jatuh dibawah standar kesejahteraan yang ditentukan. efektivitas bantuan sosial (review kriteria, sasaran, paket manfaat, money) pengembangan sistem pelayanan sosial yang terintegrasi pengembangan sistem layanan sosial terpadu daerah: updating bdt secara reguler, pengaduan dan pelayanan terintegrasi penguatan kapasitas kelembagaan daerah, jejaring kerja, dan good governance peningkatan kompetensi pekerja sosial pendamping standarisasi layanan lembaga kesejahteraan sosial elemen, yakni penyediaan, tindakan pencegahan, tindakan promosi, serta peran transformatif. elemen penyediaan mencakup program jejaring pengaman yang tertarget. elemen tindakan pencegahan mencakup tindakan manajemen risiko sosial untuk rumah tangga yang tergolong rentan. elemen promosi mencakup seluruh intervensi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan kapabilitas setiap penduduk. sedangkan elemen transformatif mencakup tindakan tindakan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan untuk mendukung kelompok masyarakat yang tergolong rentan. bantuan sosial program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (in cash transfers), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (in kind transfers). setiap bantuan bisa bersifat sementara, karena adanya situasi sosial tertentu seperti, bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan pemerintah tertentu. selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar. manfaat diberikan seperti program jaminan sosial, namun tanpa menggunakan skema asuransi sosial dan tanpa membutuhkan pembayaran atau kontribusi dari penerima manfaatnya arema, jaminan sosial jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (income support) dan atau penanggulangan biaya ketika sakit, kecelakaan saat bekerja, kelahiran, usia lanjut, serta kematian. ilo menggambarkan jaminan sosial sebagai sebuah mekanisme penggabungan risiko finansial. jaminan sosial pada umumnya menggunakan prinsip asuransi sosial, yaitu didasarkan pada mekanisme risk sharing dalam suatu kelompok penduduk yang memiliki tingkat risiko yang heterogen, dimana penduduk wajib menjadi peserta dan berkontribusi dengan membayar premi. dengan kata lain, penanganan risiko dihadapi secara gotong royong oleh para pesertanya melalui pengelolaan dana pertanggungan yang dikumpulkan dari kontribusi premi. jaminan sosial secara umum mensyaratkan bahwa para peserta memiliki sumber penghasilan yang relatif tetap dan sebagian dapat disisihkan untuk membayar premi. berdasarkan hal tersebut diatas didukung oleh program pada tabel lampiran). ten sen 350e kas hasi tor oi, tee eh: sergssiai biar kr3 pop bie are, 239se, es, sesi, ssi rea gsaigoro look jih gila panai bai pada al, dada dhagifafsgiialii badisiia ita han san: sen pa. in. ta, e tunai her bbi bilah hias tuna hisap iii sa? tiger sera laa diana oto fifa rai lb. poo kasi 3lo sita dikit sebgai tag dah aula #3gs ira eric panas apa pena aet are 3s. ea: s9| soe iaa epg kas dihafidilina tes iriei tirai dada izin i3i 3fgz$ ieee asas3 dendegandaiag jins be3s bi3 ee3 an: bah bai ipa dina hn: g ssi go? ii: lena par a33 sita t j program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil. sektor usaha mikro, kecil dan menengah umkm) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian dan pembangunan nasionalmaupun daerah. mengingat umkm sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan nasional maka adanya perlu pemberdayaan sektor tersebut. kebijakan pemberdayaan sektor umk dan peningkatan ekspor. salah satu dari delapan tujuan pembangunan milenium adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. indonesia sebagai salah satu negara yang ikut mendeklarasikan dan menyepakati tujuan pembangunan milenium maka pemerintah bersama sama masyarakat. tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah membantu mengembangkan dari masyarakat yang lemah, renta, miskin, marjinal, dan kelompok perempuan yang didiskriminasi atau dikesampingkan. memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dengan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat. tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu atau kelompok menjadi mandiri. kemandirian meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, kreatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. sulistiyani, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kebudayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasimasyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantumasyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik . tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar payne dalam huraerah, sehingga pemberdayaan memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. sementara itu, dalam jurnal internasional tommy menyebutkan bahwa: community development practice, practitioners and organizations play many different roles the planning, implementation and diffusion the ideas and projects that they seek promote. these roles are direct products multiple and often conflicting forces. the goals the interviewing institution, the needs the community, the vested interests state and local governments and business groups, and even the personal aspirations the individual practitioner. while some these roles are developed conjunction with the members the community ,developed", all too often the act defining such roles undertaken institution organization that resides outside the boundaries (whether spatial symbolic) the specified community. turn, these roles are greatly influenced the constantly evolving goods and shifts development theory and practice the day, lined with buzzwords that often have little with the overall goal community development. pernyataan tommy tersebut berarti dalam praktik pengembangan masyarakat, praktisi dan organisasi memainkan banyak peran berbeda dalam perencanaan, implementasi, dan penyebaran gagasan dan proyek yang ingin mereka promosikan. peran peran ini adalah produk langsung dari banyak kekuatan dan sering bertentangan. tujuan dari lembaga intervensi, kebutuhan masyarakat, kepentingan negara dan pemerintah lokal dan kelompok bisnis, dan bahkan aspirasi pribadi dari praktisi individu. sementara beberapa peran ini dikembangkan bersama dengan anggota masyarakat untuk 'dikembangkan', terlalu sering tindakan mendefinisikan peran tersebut dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang berada luar batas (baik spasial maupun simbol) dari komunitas yang ditentukan. pada gilirannya, peran peran ini sangat dipengaruhi oleh suasana hati yang terus berubah dan pergeseran teori dan praktik pembangunan hari itu, dipenuhi dengan kata kata yang sering tidak ada hubungannya dengan keseluruhan tujuan pengembangan masyarakat. jadi kesimpulannya bahwa tujuan pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen. kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen yang bias kelola untuk dikembangkan semua itu merupakan human assets yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pemberdayaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan, pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh ,masyarakat (empowering). ketiga, hartanto.web.id memberdayakan mengandung pula arti melindungi (protecting). disinilah letak titik tidaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memilki suatu pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan umkm merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis umkm dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. pemerintah mendorong usaha mikro kecil dan menengah umkm) untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. umkm diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. melihat peran umkm yang begitu strategis maka umkm dapat mewujudkan salah satu tujuan pembangunan milenium yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. mengingat peran strategis umkm ini maka perlu adanya pemberdayaan umkm agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. dalam tentang umkm, didefinisikan bahwaalangan umkm serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dituntut berkemampuan memberikan keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan kelompok masyarakat banyak tersebut. salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan umkm adalah iklim usaha. aspek itu sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang bangun, sedangkan sistem yang dibangun terkait dengan banyak pelaku (aktor) dan banyak variable (faktor) yang berpengaruh nyata serta bersifat jangka panjang (multi years). berdasarkan hal tersebut diatas didukung oleh program pada tabel lampiran). sid ahli ahli lee & nan: san men ta blk sep poo men pon oho ter jul his hei pin bees iis ale fe3a bob fer era era bos ash 83x adi "ha poh3 . boo opa oi, iop maa prt fn: san hah fit fee sek dini mea ber hha pakar babi deal indi f8ie3 fei dah kah dash tan sen in: tindakan bn, nan ana fans kena ind indah anik p8o eo8 pip opa gai, po02 an: boot, tan: tani teri sang dini mia hino nik jap ani alat tags mere egg ha. attr daya jga mahi adala ald abu aha es) sin gag indi doo dah pro bap ann ago ter 2s tiri rai bara erg ses desa t. fa: ini bali visi sati aib poo men ira sii omd, pnb hak badak sah bal ai, mah ata sen ben: tn: ben: ala hati dede blh bnn band men sn: soto (li ke) sai bu: dd: ana jin adan aan heh nah bensin sisi hah were eau gea ena naa a88 indah oat bodi sni ala benar pot too . iii poros oi, sin sen besi ikan nan bni dala pena disita ter iba pes tah tail tah sidat, bapa aan ba: cdi program dengan dana desa. menurut undang undang desa, dana desa didefinisikan sebagai sumber dan mekanisme penyaluran dana desdialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar, dan alokasi yang dihitungujuan dana dalam nomor tahun tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. alokasi dana desa penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional bpd, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. sedangkan dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, bum des, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada desa seperti lpml, rt, rw, pkk, karang taruna, lintas. tujuan alokasi dana desa adalah: mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. desa. mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. meningkatkan pengamalan nilai nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa bum des) pengelolaan keuangan desa belanja desa berdasarkan permendagri nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa belanja nagari terdiri atas bidang:pelaksanaan pembangunan desa terdiri ataspembinaan kemasyarakatan desa ketentraman, ketertiban,dan pelindungan masyarakat. kebudayaan dan keagamaan. kepemudaan dan olah raga. kelembagaan masyarakat. pemberdayaan masyarakat desa kelautan dan perikanan. pertanian dan peternakan. peningkatan kapasitas aparatur desapenanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. penanggulangan bencana. keadaan darurat. keadaan mendesak. program dengan dana desa nagari se kabupaten solok penggunaanngacu kepada penetapan prioritas yang mengacu kepada penetapan prioritas oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. salah satu program prioritas yang wajib dibiayai dari dana desa adalah program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. untuk lebih jelas program kegiatan yang didukung oleh dana desa dapat dilihat pada tabel tabel program dana desa pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang kawasan pemukiman pelaksanaan pembangunan desa kehutanan dan lingkungan hidup perhubungan, komunikasi dan informatika energi dan sumber daya mineral era ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pembinaan kemasyarakatan desa kebudayaan dan keagamaan kepemudaan dan olah raga kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pertanian dan peternakan peningkatan kapasitas aparatur nagari sembelit sii pemberdayaan perempuan, ember masyarakat perlindungan anak dan keluarga koperasi, usaha mikro kecil dan menengah umkm) dukungan penanaman modal perdagangan dan perindustrian penanggulangan bencana penanggulangan bencana, keadaan darurat keadaan darurat dan mendesak keadaan mendesak desa penerimaan pembiayaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan bab lokasi prioritas upaya penanggulangan kemiskinan akan lebih terarah dan terukur dengan ditetapkannya lokasi prioritas. pemilihanuntuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabeloma tran par javana (ate peta tar petasan gamma pama tssesmatas ola juta en! #lis, #isg dalan ala plong sea ne: ana arabia sl3 jaa |3e 233p dah gamal ula diah ahh s|g tee ini sal ne) kel ani hata dal geiljgd nasa dajaapansas gadai ibu ubah lon tah uban tdi bi: holi balap gen ala lah sila lir kie lai lme: mal meme sila afi (aa oo di, gak jiwa dag test janfhiani)a arena sig la, tua naa (slsadsl di8l imah #ilz83 sala #isla sila (ala selai teo daa #lala tele dasadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pelalawan, menimbang bahwa sehubungan adanya perubahan pada skrining hipotiroid kongenital, maka. nasi pit beberapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten pelalawpelalawan. dinas adalah dinas kesehatan kabupaten pelalawan. kepala dinas adalah kepalapersalinan yang diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi yang tidak memiliki jaminanpolindes, poskesdes, pustu, puskesmas dan rumah sakit. invasi ketentuan substansi tetap5 . java pelalawan, (vm. harris diundangkan pangkalan kerinci pada tanggal sekretaris kabupaten pelalawan, tengku kalis berita daerah kabupaten pelalawan tahun nomor ,nasi lampirsaran tarif pelaksanaan dana jaminan persalinan kabupaten pelalawan no, smmsematamn sesama taman persalinan persalinan normal dokter persalinan normal bidan sempu nan bem nanah, rawat inap biara rawatinap i2on000 hari bea see pkn daa bani tan nan tindakan puskesmas pond kesamaan dngan tindakan menos dasar tindakan pasca persalinan men ana akn ikan pma tindakan pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal san pelayanan pemasangan iud pemasangan implant pencabutan iud pencabutan implant komplikasi suntikan mma (rena pelayanan pra rujukan pada komplikasi edan (roman toner a59000 naa inn nisn mana pena skrining hipotiroid kongenital paket pemeriksaan skrining hipotiroid sampel kongenital biaya pengiriman sampel shk rsc pusat max rb pengiriman rain pelayanan ante natal care (anc) bumi kunjungan aan menaosusaonis menu resmi mea ala aman ann sea mua aan biaya donor darah jetimabarah anang jisoo pik ksr hukum frost kas |kepangkatan kerinci transportasi ambulance puskesmas puskesmas pangkalan kerinci puskesmas pangkalan kerinci puskesmas langgam puskesmas seikijang puskesmas bunut puskesmas pangkalan kuras puskesmas pangkalan kuras puskesmas bandar petualangan puskesmas pangkalan lesung puskesmas ukur puskesmas kerumunan puskesmas pelalawan puskesmas kuala kampar non emergency umum) orang emergency carter) puskesmas teluk meranti insentif paramedis puskesmas pangkalan kerinci pangkalan kerinci langgam seikijang bunut pangkalan kuras pangkalan kuras bandar petualangan pangkalan lesung ukur kerumunan pelalawan kuala kampar orang teluk meranti orang ban ban sea |pekanbaru |a.transportasi ambulance pangasankerna song0o insentif paramedis pee haa ara ann sab ban dpn von ann, transportasi ambulance puskesmas .| aw) ukur kerumunan insentif paramedis puskesmas ukur akeumuan tanjung balai karimun transportasi ambulance puskesmas kuala kampar pgrumnertcartey iroooooo |
bupati pangandaran provinsi jawa barat peraturan bupati pangandaran nomor tahun tentang tarif sementara angkutan penumpang umum lokaltarif angkutan penumpang umum wilayah kabupaten pangandaran telah diatur dengan peraturan bupati pangandaran nomor tahun bahwa sehubungan adanya penurunan harga bahan bakar minyak bbm) mulai tanggal januari perlu langkah antisipasi untuk mengatur ketentuan tarif angkutan penumpang umum lokal kabupaten pangandaran, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf dan perlu menetapkan tarif sementara angkutan penumpang umum lokal wilayah kabupaten pangandaran,keputusan direktur jenderal perhubungan darat nomor sk. hk. rjd tentang pemberian sanksi administra, peraturan daerah kabupaten ciamis nomor tahun tentang penyelenggaraan perhubungpembahasan perhitungan kesepahaman tarif angkutan penumpang umum lokal kabupaten pangandaran pada tanggal januari surat kepala dinas pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten pangandaran nomor dppupkdi. tanggal februari perihal usulan penerbitan peraturan bupati tentang tarif angkutan umum. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tarif sementara angkutan penumpang umum lokal kabupaten pangandaran.dinas adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten pangandaran, kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten pangandperpangandaran. angkutan perbatasan adalah angkutan yang melayani trayek dua daerah kabupaten kota pada kecamatan diperbatasan kabupaten kota. angkutan perbatasan yang tarifnya diatur dalam peraturan bupati ini adalah angkutan perbatasan yang berdomisili kabupaten pangandaran atau ijin proyeknya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten pangandaran dan pemerintah kabupaten ciamis. para penumpang angkutan perdesaan dan angkutan perbatasan kabupaten pangandaran dikenakan tarif sementara angkutan penumpang. besarnya tarif sementara angkutan sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan jarak tempuhnya. tarif sementara angkutan perdesaan dan angkutan perbatasan ditetapkan sebesar rp. (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer untuk jenis penumpang umum. tarif sementara angkutan perdesaan dan angkutan perbatasan untuk pelajar ditetapkan sebesar rp. (seratus dua puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer dan untuk mahasiswa ditetapkan sebesar rp. (seratus delapan sembilan rupiah) per penumpang per kilometer, kenaikan tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam dan sudah memperhatikan tingkat harga bbm sesuai pengumuman pemerintah tentang harga eceran bahan bakar minyak dalam negeri yaitu untuk bensin, harga ditetapkan sebesar rp. (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter, untuk solar, harga ditetapkan sebesar rp. (enam ribu empat ratus rupiah) per liter. rincian besarnya tarif jarak angkutan perdesaan dan angkutan perbatasan untuk masing masing trayek dimaksud dalamtarif sementara angkutan sebagaimana dimaksud dalam sudah termasuk iurapt. jasa raharja persero) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagi angkutan penumpang umum yang izin proyeknya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten pangandaran yang melayani trayek dengan geometrik jalan dalam kondisi tidak menguntungkan (curam, rusak berat, dsb), maka tarif yang dikenakan adalah tarif jarak ditambah tarif kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan, sebagai kompensasi dari kondisi jalan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam peraturan daerah kabupaten ciamis nomor tahun tentang penyelenggaraan perhubungan. bagi pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran pengenaan tarif diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi administratif yang berpedoman kepada keputusan direktur jenderal perhubungan darat nomor sk. hk rjd tentang pemberian sank berupa peringatan tertulis, pembekuan sampai dengan pencabutan ijin trayek oleh bupati. mekanisme pelaporan pelanggaran tarif pelanggaran sebagaimana dimaksud dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas lapangan. laporan dari masyarakat termasuk media massa. laporan dari perusahaan angkutan. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada hurufidentitas pelapor. cc. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka danlaporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka huruf disampaikan selambat lambatnya (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian kepada pejabat yang berwenang member ijin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelapor sewaktu waktu bersedia untuk dimintakan klarifikasi atas laporan atau informasi pelanggaran tarif dan identitas pelapor dirahasiakan. informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data yang mendukung untuk diproses. kepala dinas mengadakan pengawasan melaksanakan peraturan bupati ini dan melaporkan secara berkala setiap (satu) bulan sekali kepada bupati. dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati pangandaran nomor tahun tentang tarif sementara angkutan penumpang umum wilayah kabupaten pangandaran berita daerah kabupaten pangandarkeputusan bupati pangandaran nomor tahun tanggal januari tentang tarif sementara angkutan penumpang umum lokal wilayah kabupaten pangandaran tarif angkutan penumpang umum lokal kabupaten pangandaran banjarsari cagayan parigi banjarsari mangunjaya menganti lombok) banjarsari padaherang peledak kertasnya kersaratu banjarsari padaherang mangunjaya banjarsari cagayan pasawahan sidamulih banjarsari cikohkol sindangrasa cagayan sukadana banjaranyar) kalijaga bungur adikarya kalipucang parigi diulang kalipucang paolo krapyak kalipucang banjarharjo tunggilis pangandaran parigi selasar pangandaran diulang keusikluhur pangandaran parigi cigugur pangandaran kalipucang majingklak pangandaran cikembulan sidamulih cikalong) pangandaran putrapinggan pangandaran purbahayu sidomulyo pangandaran babakan sukahurip purbahayu pagergunung diulang camera sumedang diulang camera sindangsari kertamukti diulang kalapagenep diulang banten parigi cigugur pagerbumi parigi selasar langkaplancar |american cukup karangkamiri gunungkelir langkaplancar bangunnya filolog melolong gunungkelir langkaplancar bangunnya) langkaplancar bangunnya) bojongkondangdinas dinas daerah pemerintah kabupaten mimika, perlu dilakukan pemekaran dinas dinas daerah kabupaten mimik:dinas dinaimika diubah sebagai berikut ketentuan huruf huruf huruf huruf diubah, ditambahkan huruf huruf sehingga berbunyi sebagai berikut dinas dinas daerah sebagaimana dimaksud pada adalah dinas pendidikan dasar dan kebudayaan, al. dinas pendidikan menengah, dinas kesehatan: dinas pekerjaan umum: dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan: dinas sosial: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas peternakan, dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan, dinas kelautan dan perikanan: i. dinas kehutanan: dinas tata kota, dinas pertambangan dan energi: dinas pemuda, olah raga dan pariwisata dinas pendapatan daerah. ketentuan bagian kesatu diubah, ditambahkan satu bagian yakni bagian satu sehingga berbunyi sebagai berikut dinas pendidikan dasar dan kebudayaan dinas pendidikan dasar dan kebudayaandasar dan kebudayaan. dinas pendidikan dasar dan kebudayaansar dan kebudayaananak usia dini paud) dan sekolah dasar, terdiri dari seksi kurikulum dan tenaga teknis. seksi sarana dan prasarana. bidang pendidikan sekolah menengah pertama, terdiri dari seksi kurikulum dan tenaga teknis. seksi sarana dan prasarana. bidang kebudayaan, terdiri dari seksi adat istiadat dan kesenian. seksi identifikasi, pengkajian dan penyimpanan benda benda budayadasar dan kebudaydinas pendidikan menengah dinas pendidikan menengahmenengah. dinas pendidikan menengahmenengahmenengah umum, terdiri dari seksi kurikulum dan tenaga teknis. seksi sarana dan prasarana. bidang pendidikan menengah kejuruan, terdiri dari seksi kurikulum dan tenaga teknis. seksi sarana dan prasarana. bidang pendidikan non formal dan informal, terdiri dari seksi kesetaraan. seksi pendidikan kemasyarakatan dan kelembagaanmeneng, ditambahkan (satu) bagian yakni bagian kelima serta diubah, ditambahkan (satu) yakni 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kelima dinas sosial dinas sosiallayanan dan rehabilitasi sosial, terdiri dari seksi pelayanan anak, remaja dan lansia. seksi rehabilitasi penyandang cacat dan penyakit sosial. bidang bantuan pengembangan sumber daya sosial, terdiri dari seksi bantuan korban bencana. seksi pemberdayaan keluarga dan lembaga sosial. bidang kesejahteraan sosial, terdiri dari seksi bina komunitas masyarakat terpencil. seksi urusan kepahlawanan perintis kemerdekaan. seksi penyuluhan dan bimbingan sosial. bidang sosial keagamaan, terdiri dari seksi kegiatan keagamaan. seksi bantuan sarana keagamsosial,limandayagunaan tenaga kerja dan pengembangan kualitas sdm, terdiri dari seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja:. seksi pengembangan kualitas sdm. bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja, terdiri dari seksi hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan kerja:. seksi pengupahan dan persyaratan kerja. bidang pengawasan dan ketenagakerjaan terdiri dari seksi perlindungan norma tenaga kerja. seksi perlindungan norma keselamatan dan kesehatan kerja. bidang transmigrasi, terdiri dari seksi penyiapan areal. seksi penempatan seksi permukimtenaga kerja,iubah,ditambahkan (satu) bagian yakni bagian kedelapan serta diubah, ditambahkan (satu) yakni 11a, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kedelapan dinas peternakan dinas peternakternakan. dinas peternak, sub bagian keuangan. bidang produksi peternakan, terdiri dari seksi bibit ternak. seksi sarana dan prasarana ternak. bidang usaha peternakan terdiri dari seksi pelayanan usaha. seksi pengelolaan dan pemasaran. bidang kesehatan hewan, terdiri dari seksi kesehatan masyarakat veteriner. seksi pelayanan kesehatan hewan. bidang pengembangan ternak, terdiri dari seksi identifikasi dan penyiapan ternak. seksi evaluasi dan penatternrtanian tanaman pangan dan perkebunan. dinas pertanian tanaman pangan dan perkebuntanaman pangan, terdiri dari seksi budidaya tanaman padi, palawija dan umbi umbian. seksi pembenihan tanaman pangan dan holtikultura. bidang produksi tanaman holtikultura terdiri dari seksi budidaya tanaman buah buahan, sayuran dan biofarmaka. seksi perlindungan tanaman pangan dan holtikultura. bidang sarana dan prasarana pertanian, terdiri dari seksi perluasan dan pengelolaan lahan dan air. seksi sarana pertanian, pupuk dan pestisida. bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, terdiri dari seksi penanganan paska panen dan pengolahan hasil pertanian seksi pemasaran, promosi dan standarisasi mutu hasil pertanian bidang perkebunan, terdiri dari seksi bina produksi perlindungan perkebunan. seksi pengembangan produksi dan usaha perkebun, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kesembilankelautan dan perikanperikanan, terdiri dari seksi perikanan tangkap. seksi perikanan budidaya. bidang pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan, terdiri dari seksi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. seksi perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan bidang usaha perikanan, terdiri dari seksi perijinan dan pemasaran. seksi sarana prasarana dan pengolahan. unit pelaksana teknis dinas utd): 9g.a41 ketentuan bagian kesebelas huruf hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kesebelas dinas tata kota dinas tata kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan bidang tata kota. dinas tata koyanta kota,: sub bagian keuangan. bidang tata kota, terdiri dari seksi penataan bangunan, seksi pengembangan kota dan pemakaman. bidang kebersihan, terdiri dari seksi pengelolaan kebersihan, seksi pengelolaan tpa: seksi sarana dan prasarana. bidang pertamanan, terdiri dari seksi penataan dan pemeliharaan taman kota, seksi penerangan jalan dan taman kota. hapus. unit pelaksanaan teknis dinas utd). kelompok jabatan fungsional. sekretariat, bidang, sub bagian, dan seksi masing masing dipimpin oleh seorang sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi. bagan struktur organisasi dinas tata kotketentuan bagian empat belas huruf ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keempat , sekretariat, terdiri dari sub bagian umum dan program, sub bagian kepegawaian: sub bagian keuangan: bidang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pbb p2, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) terdiri dari seksi penetapan dan penagihan: seksi pendataan dan penilaian: seksi keberatan dan pengurangan. seksi pengelolaan data elektronik pde) dan pelaporan: bidang pajak daerah, terdiri dari seksi pendataan dan pendaftaran pajak. seksi penetapan pajak. bidang retribusi daerah, terdiri dari seksi pendataan dan pendaftaran retribusi. seksi penetapan retribusi. bidang pembukaan, pelaporan dan penagihan terdiri dari seksi pembukaan dan pelaporan. seksi penagihan. unit pelaksanaan teknis: kelompok jabatan fungsionallembaran daerah tahun nomorinas dinatambahan lembaran daerah kabupaten mimikadasar dan kebudayaan kabupaten mimika tanggal, november sekretarispendidikan bidang pendidikan bidang (paud) dan sekolah sekolah menengah kebudayaan dasar pertama seksi kurikulum seksi kurikulum seksi adat istiadat dan dan tenaga dan tenaga kesenian teknis teknis seksi sarana dan seksi sarana dan sana pase aka prasarana prasarana penyimpanan benda benda budayautdmenengah kabupaten mimika tanggal, non ember kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional panenan enam sub bagian sub bagian sub bagian umum dan program kepegawaian keuangan bidang bidang bidang pendidikan menengah umum pendidikan menengah pendidikan non formal dan kejuruan informal seksi seksi seksi kurikulum dan tenaga teknis kurikulum dan tenaga teknis kesetaraan seksi seksi seksi sarana dan prasarana sarana dan prasarana pendidikan kemasyarakatan kelembagutd elemen final, se.,mm. schol parningotan, pembina nip. bagan struktur organisasi lampiran iii peraturan daerah kabupaten mimika nomor tahun dinas sosial kabupaten mimika tanggal, not emban kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional everest nanda sub bagian sub bagian sub bagian umum dan program kepegawaian keuangan bidang bidang dang bidang pelayanan dan rehabilitasi bantuan pengembangan sumber sosial keagamaan sosial daya sosial seksi bina komunitas masyarakat seksi seksi terpencil seksi pelayanan anak, remaja dan bantuan korban bencana kegiatan keagamaan lanjut usia seksi urusan kepahlawanan dan seksi seksi perintis kemerdekaan seksi rehabilitasi penyandang pemberdayaan keluarga dan bantuan sarana keagamaan cacat dan penyakit sosial lembaga sosial seksi penyuluhan dan bimbingan sosial untuk salinan yang sah bupati mimika sesuai dengan yang asli ttdtenaga kerja dan transmigrasi tanggal. november kabupaten mimika kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional nenek naamdayagunaan tenaga hub.industrial dan pengawasan dan transmigrasi kerja dan pengembangan kua sdm tenaga kerja tenaga kerjaan pena rentan tenaga seksi seksi seksi kerja dan perluasan seksi hub.industrial dan perlindungan norma penyiapan areal kerja penyu.perselisihan kerja kerja seksi seksi seksi seksi penempatan pengembangan pengupahan dan berlin. norma kualitas sdm persyaratan kerja keselamatan kerja dan kesehatan kerja seksi untuk salinan yang sah permukiman sesuai dengan yang asli utdpeternakan kabupaten mimika tanggal, novel kepala dinas sekretariat kelompok jabatan fungsional nan sub bagian sub bagian sub bagian nenek anno enbenenben ente lasi umum dan program kepegawaian keuangan bidang bidang bidang bidang produksi peternakan usaha peternakan kesehatan hewan pengembangan ternak seksi seksi seksi seksi bibit ternak pelayanan usaha kesehatan masyarakat veteriner identifikasi dan penyiapan ternak seksi seksi seksi seksi sarana dan prasarana pengelolaan dan pemasaran pelayanan kesehatan hewan evaluasi penataan ternak untuk salinan yang sah bupati mimika sekuat dara kabupaten mimika utd ttd a.nrtanian tanaman pangan dan perkebunan tanggal, november kabupaten mimikbidang produksi tanaman pangan produksi tanaman sarana dan prasarana pengolahan perkebunan holtikultura pertanian pemasaran hasil pertanian seksi seksi seksi seksi seksi budi daya tanaman budidaya tanaman buah buahan perluasan dan pengelolaan penanganan paska bina produksi perlindungan padi, palawija umbi sayuran biofarmaka lahan dan air panen pengolahan perkebunan umbian hasil pertanian seksi seksi seksi seksi sarana pertanian pupuk dan seksi pengembangan produksi dan perlindungan tanaman pangan pembenihan tanaman dan holtikultura pestisida pemasaran, promosi usaha perkebunan pangan holtikultura standarisasi mutu hasil pertanian bupati mimika suk salinan yang sah ttd equal dengan yang aslidinas kelautan dan perikanan kabupaten mimika tanggal vampirepengawasan dan perlindungan produksi perikanan sumber daya kelautan dan usaha perikanan perikanan seksi seksi perikanan tangkap pengawasan sumber daya kelautan seksi dan perikanan perijinan dan pemasaran budi daya perlindungan sumber daya seksi kelautan dan berikan sarana dan prasarana dan pengelolviii peraturan daerah kabupaten mimika nomor tahun dinas tata kota tanggal, novemberentata kota bidan kebersihan bidang pertamanan seksi seksi penataan bangunan pengelolaan kebersihan seksi penataan pemeliharaan tanaman kota seksi seksi seksi pengembangan kota pengelolaan tpa penerangan jalan taman pemakaman kota untuk salinan yang sah seksi bupati mimika sesuai dengan yang asli sarana prasarana ttd a.n sekertaris darah kabupaten mimika kepala bagian hukum elemen final, se.,mm. utdapatan daerah tanggal moratbb bpt pajak daerah retribusi daerah pembukuan penagihan seksi seksi seksi seksi pendataan dan pendaftaran pendataan dan pendaftaran pembukuan dan penetapan dan pajak retribusi pelaporan penagihan pendapatan, dan penetapan pajak penetapan retribusi penagihan penilaian seksi untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli keberatan dan a.n sekertaris darah kabupaten mimika bupati mimika kepala bagian hukum utd elemen final, se.,mm. seksi pengelolaan data schol parking tan, elektronik dan pelaporan nip.lembaga tekniimika diubah sebagai berikut ketentuan huruf hapus, huruf dan huruf ubah, dan tambahkan huruf huruf hurufimika yang terdiri atas inspektorat daerah, badan perencanaan pembangunan daerah, badan pemberdayaan masyarakat: hapus:( bkd) badan lingkungan hidup: badan kesatuan bangsa dan politik: kantor ketahanan pangan: kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi: i. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kantor satuan polisi pamong praja, rumah sakit umum daerah: badan penanggulangan bencana daerah kabupaten mimika, kantor perizinan terpadu, badan pendidikan dan pelatihan. ketentuan bagian keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keenam badan kesatuan bangsa dan politik badan kesatuan bangsa dan polit:adan kesatuan bangsa dan politikhubungan antar lembaga, terdiri dari sub bidang organisasi politik dan suprastruktur politik. sub bidang organisasi kemasyarakatan. bidang bina kesatuan bangsa, terdiri dari sub bidang wawasan kebangsaan dan harmonisasi pembauran kebangsaan. sub bidang ketahanan bela negara. bidang pengkajian masalah strategis, terdiri dari sub bidang pengkajian dan penanganan masalah politik dan pemerintahanian sub bidang pengkajian dan penanganan masalah ekonomi dan sosial. kelompok jabatan fungsional. sekretariat, bidang, sub bidang, dan sub bagian masing masing dipimpin oleh seorang sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang, dan kepala sub bagi bagian kesembilanengarusutamaan gender, terdiri dari sub bidang pemberdayaan perempuan. sub bidang peningkatan sdm perempuan. bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, terdiri dari sub bidang urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi perempuan. sub bidang perlindungan tindak kekerasan perempuan dan anak. bidang keluarga berencana, terdiri dari sub bidang jaminan pelayanan kb. sub bidang kesehatan reproduksi. bidang kesejahteraan keluarga, terdiri dari sub bidang peningkatan ekonomi keluarga. sub bagian pembinaan ketahanan keluarga. kelompok jabatan fungsional. sekretariat, bidang, sub bidang dan sub bagian masing masing dipimpin oleh seorang sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang dan kepala sub bagian. bagan struktur organisasi badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran ii, yang merupakan bagian, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakataparatur dan badan hukum agar mematuhi dan menbupati. susunan organisasi kantor satuan polisi pamong praja, terdiri atas kepala kantor, sub bagian tata usaha: seksi penegakan produk hukum daerah seksi ketertiban umum: dan seksi ketentraman dan perlindungan masyarakat, sub bagian dan seksi masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan kepala seksi. bagan struktur organisasi kantor satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud padabelas rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerahnya dengan mengupayakanrumah saki: penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis: penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuatuatas direktur, bagian tata usaha, terdiri dari sub bagian akuntansi dan keuangan sub bagian kepegawaian, pendidikan, pengembangan sdm sub bagian umum, sarana dan prasarana bidang pelayanan, terdiri dari, seksi pelayanan seksi pelayanan penunjang bidang keperawatan terdiri dari: seksi asuhan keperawatan seksi pengendalian dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan instalasi, satuan pengawas intern: kelompok jabatan fungsional: komite medik dan komite keperawatan staf medis fungsional dan staf keperawatan fungsional bagian, bidang, sub bagian dan seksi masing masing dipimpin oleh seorang kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi. bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran iv, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. diantara disisipkan yakni b,dan sehingga berbunyi bagian keduabelas badan penanggulangan bencana daerah kabupaten mimika klasifikasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten mimiksusunan organisasi badan penanggulangan bencana terdiri atas kepala pelaksana sekretariat unsur pelaksana, seksi penanggulangan bencana, seksi pemadam kebakaran: seksi prasarana dan sarana:dan seksi pemadam kebakaran. sekretariat dan seksi masing masing dipimpin oleh seorang kepala sekretariat dan kepala seksi. bagan struktur organisasi kantor penanggulangan bencana dan pemadam kebakaizinan terpadu kantor pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan daerah bidang koordinasi pelayanan administrasi perizinan pola satu pintu.pendataan dan penetapan, seksi pelayanan perizinan: seksi evaluasi dan penyuluhan: bagan susunan organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran vi, ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian keempatbelas badan pendidikan dan pelatihan badan pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pendidikan dan pelatihan. susunan organisasi badan pendidikan dan pelatihan, terdiri atas kepala badan, sekretariat, terdiri dari sub bagian umum dan program, sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan: bidang akreditasi dan analisis, terdiri dari sub bidang akreditasi sub bidang sertifikasi bidang penyelenggaraan dan pengembangan, terdiri dari sub bidang diklat aparatur sub bidang diklat sdm bidang kurikulum dan evaluasi, terdiri dari sub bidang kurikulum dan modul sub bidang evaluasi kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi badan pendidikan dan pelatihan, sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran vii dan peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja rsud kabupaten mimika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagilembaga teknikepala badan penanggulangan bencana kabupaten mimika secara ex officio jabat oleh sekretaris daerah kabupaten mimika. huruf kepala pelaksana bpbd kabupaten mimika adalah jabatan struktural eselon iii huruf kepala sekretariat, adalah jabatan struktural eselon va. huruf huruf huruf dan huruf kepala seksi adalah jabatan struktural eselonbadan kesatuan bangsa dan politik kabupaten mimikatubuh gan antara bina kesatuan bangsa bidang pengkajian masalah strategis sub bidang organisasi politik dan sub bidang sub bidang suprastruktur politik wawasan kebangsaan dan pengkajian dan harmonisasi pembauran penanganan masalah sub bidang kebangsaan politik dan pemerintahan organisasi kemasyarakatan sub bidang sub bidang pengkajian dan untuk salinan yang sah ketahanan bela negara penanganan masalah sesuai dengan yang asli a.n sekertaris darah kabupaten mimika ekonomi dan sosial kepala bagian hukum bupati mimika, ttd schol parningotan, elemen final, se.,mm. pembina nip. bagan struktur organisasi lampiran il. peraturan daerah kabupaten mimika badan pemberdayaan perempuan dan keluarga baal ave mber berencana kabupaten mimikagarusatamaan peningkatan kuali.hdp dan gender perlindungan perempuan dan keluarga berencana kesejahteraan keluarga anak sub bidang pemberdayaan sub bidang sub bidang sub bidang perempuan urusan pendidikan jaminan pelayanan peningkatan ekonomi kesehatan dan ekonomi keluarga sub bidang perempuan peningkatan sdm perempuan sub bidang sub bidang sub bidang kesehatan produksi pembinaan ketahanan untuk salinan yang sah perlindungan tindak keluarga sesuai dengan van asli kekerasan perempuan dan a.n sekertaris darah kabupaten mimika anak kepala bagian hukum lampiran iii peraturan daerah kabur bupati mimika nomor tahun schol parningotan, ttd pembina elemen final, se.,mm. nip. kantor satuan polisi pamong praja kabupaten mimika tanggal, november kepala kantor j suomi tata usaha kelompok jabatan fungsional seksi penegakan produk seksi ketertiban umum seksi ketentraman dan hukum daerah perlindungan masyarakatlampiran peraturan daerah kabupaten mimika nomor tahun rumah sakit umum daerah kabupaten mimika tanggal, november komite komite komite medik keperawatan lainnya intern bidang tata usaha bidang bidang pelayanan keperawatan sub bagian sub bagian sub bagian seksi seksi seksi asuhan seksi pengendalian akuntansi dan kepegawaian, umum, sarana, pelayanan pelayanan keperawatan pengembangan mutu keuangan pendidikan dan penunjang pelayanan pengembangan sdm prasarana keperawatanbupati mimika ttdbadan penanggulangan bencana daerah kabupaten mimika klasifikasi tanggal november kepala unsur pengarah unsur pelaksana instansi kepala pelaksana profesional ahli sekretariat seksi seksi seksi seksi pena dan kedaruratan dan logistik rehabilitasi dan pemadam kebakaran rekonstruksi untuk salinan yang sah kelompok jabatan sesuai dengan yang asli fungsional a.n sekertaris darah kabupaten mimika kepala bagian hukum bupati mimika, ttd elemen final, se.,mm. schol parningotan, pembina nip. bagan struktur organisasi kantor perizinan terpadu kabupaten mimika lampiran peraturan daerah kabupaten mimika nomor tahun tanggal, november kepala kantor b sum tata usaha kelompok jabatan fungsional seksi pendataan dan seksi pelayanan perizinan seksi evaluasi dan penetapan penyuluhanttd elemen final, se.,mm.badan pendidikan dan pelatihan kabupaten mimika tanggal member pata kepala badan sekretariat kelompok jabatan sub bagian sub bagian sub bagian fungsional umum dan program kepegawaian keuangan bidang bidang bidang penyelenggaraan dan akreditasi dan analisis pelaksanaan kurikulum dan evaluasi sub bidang sub bidang bidan akreditasi diklat aparatur kurikulum dan modul sub bidang diklat sdm sub bidang sub bidang evaluasi sertifikasielemen final, se.,mm. schol parningotan, pembina nip. |
peraturan daerah kabupaten mimika nomor tahun tentang perubahmimika, menimbang bahwa dengan adanya keputusan presiden nomor tahun tentang penetapan cekungan air tanah maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor tahun irian jaya barat, kabupaten paniai, kabupaten mimika, kabupaten puncak jaya dan daerah soro, memutuskan: menetapkan peraturan daerah kabupaten mimika tentang perubahanmimika tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten mimika nomor diubah sebagai berikut ketentuan diubah diantara dan disisipkan (dua) yakni za), dan (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut inventarisasi inventarisasi air tanahdan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah. (2a) cekungan air tanah cat) sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden nomor tahun tentang penetapan cekungan air, sebagai bagian dari cekungan air tanah nasional. (2b) cekungan air tanah cat) sebagaimana dimaksud pada (2a) merupakan cat kategori inventarisasi dapat dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian: eksplorasi, evaluasi data: kegiatan inventarisasi airpedoman pelaksanaan inventarisasi air tanahperaturan daerah kabupaten mimika nomor tahun tentang pengelolaan airkeluarkannya keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang penetapan cekungan air tanah ,maka perlu dilakukan perubahan pada peraturan daerah kabupaten mimika nomor tahun tentang pengelolaan air tanah dengan mencantumkan daftar cekungan air tanah kabupaten mimika sesuai keputusan presiden republik indonesia dimaksud. il. demi angka cukup jelas cukup jelas (2a) yang dimaksud dengan cekungan air tanah yang disingkat dengan cat adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis ,tempat semua kejadian hidrologis seperti proses penyembuhan pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. (2b) yang dimaksud kategori adalah cat dengan lintas negara dengan rincian keterangan nomor cat nama cat timika merauke. koordinat cat bujur lintang( luas cat km? lokasi cat :a. provinsi papua indonesia kabupaten mimika, kabupaten asmat, kabupaten mappi, kabupaten merauke, kabupaten boven dijual, kabupaten pegunungan bintang, kabupaten yahukimo. papua nugini. yang telah diputuskan presiden dalam keputusan presiden nomor tahun tentang penetapan cekungan air tanah.penyertaan modal pemerintah kabupaten mimika pada pt. bank pembangunan daerah papua dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mimika, menimbang:mimikamimikamimika pada pt. bank pembangunan daerah papupuncak jaya,anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten mimika tahunnyertaan modal pemerintah daerah kabupaten mimika pada badan usaha milik daerah (bumi)sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten mimikapt) bank pembangunan daerah papua. adalah badan usaha milik daerah bumi)maksud dan tujuan pemerintah kabupaten mimikakabupaten mimika melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk investasi pada badan usaha milik daerah bumi) perseroan terbatas pt) bank pembangunan daerah papua adalah sebesar (tujuh milyar rupiah) yang akan dibayarkan selama (satu) tahun. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada untuk tahun anggaran sebesar tujuhpemerintah daerah kabupaten mimikarp. (empat puluh satu milyar rupiah) pelaksanaan penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati. bab pengawasan bupati mimika dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili pemerintah kabupaten mimika untuk dapat melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bumi) perseroan terbatasyertaan modal pemerintah daerah kabupaten mimika pada pt. bank pembangunan daerah papua. i:d ii. demi cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mimikmika tentang bangunan gedimikmimika yang selanjutnya disebut riro kabupaten mimika adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mimika. rencana rinci tata ruang kabupaten mimika adalah rencana detail tata ruang kabupaten mimika dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten mimikinmimika dan atau rtl kabupaten mimika, bangunan pura: bangunan vihara::cc.: bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun:mimikmimik: bangunan gedung semi permanen:(sesuai peraturan perundang undangan). lokasi meliputi: bangunan gedung lokasi renggang: bangunan gedung lokasi sedang, dan:a1 pemerintah kabupaten mimika. persyaratan teknis bangunan gedung meliputi: gambar rencana arsitektur bangunan, b.gambar sistem struktur, c.gambar sistem utilitas, @e.mimikmimik:mimika persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada meliputi: gambar rencana'arsitektur bangunan::: rancangan struktur secara sederhana prinsip: rancangan utilitas bangunan gedung secara prinsipbupati mimikaimikadistrikdistrikabupaten mimika: cc.mimika:: garis sempadan bangunan gedung (muka, samping, belakang), jarak bebas bangunan gedung:dan pemisah sepanjang halaman muka samping belakang bangunan gedung,bupati mimikaketentumimikmimika tentang rtrw, peraturan daerah kabupaten mimikaabupaten mimikahp):, tata tanaman, sirkulasi dan fasilitas parkir, pertanyaan signage):, pencahayaan ruang luar bangunan gedung. ddmimika tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten mimika dan peraturan daerah kabupaten mimikakabupaten mimikimika mimikmimika dan atau masyarakat dan dapat dilakukan melalui kemitraan pemerintah kabupaten mimikd27g pasif, sistem proteksi aktdireksi dan alarm kebakaran:, sistem pemadam kebakaran: dan:.perundang undangan: danatau():, sni:dan: sni tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru:d:: sni konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru:danmimikamimikamimikamimikakabupaten mimikan pemerintah kabupaten mimika dapat menetapkan dengan peraturan bupati mimikamimikamimikamimika: rencana anggaran biaya pembangunan:kabupaten mimikaimika menerbitkan imb. paragraf tata cara penerbitan imb permohonan imb disampaikan kepada bupati mimikta umum berisi informasi mengenai sebagaimana dimaksud dalammimika atau::atauatau: memperbaiki retak bangunan: memperbaiki daun pintu dan atau daun jendela, memperbaiki penutup udara tidak melebihi mmengubah bangunan sementara. memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan::mimikaabupaten mimikamimika mimikmimikamimikamimika sebagaimana dimaksud ada tidak terdapat tenaga teknis yang cukup, pemerintah kabupaten mimikabdimika atau wajib menyimpan secara tertib data bangunan gedung sebagai arsip pemerintah kabupaten mimika. pendataan bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh pemerintah kabupaten mimika mimikaatau deret sampai dengan (dua) lantai:imikmimika pada saat pengajuan perpanjangan slf:cc.mimik:imika mimika mimikaatauabupaten mimikamimikaimikkabupaten mimik mimikaimikmimikamimikmimikaimikamimika mimikamimika pemerintah kabupaten mimikmimikskala bencana alam tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada bencana alam tingkat nasional dan tingkat provinsi ditetapkan sesuai peraturan perundang undangaparagraf bangunan gedung umum sebagai tempat penampungan pemerintah atau pemerintah kabupaten mimikaataumimikaimik:mimika ataumimikamimik: penyelesaian masalah:mimika: persidangan: honorarium dan tunjangan:mimik: pemberian masukan kepada pemerintah dan atau pemerintah kabupaten mimikamimika secara langsung atau melalui taimikamimikmimikmimikmimikmimikamimika nomor tahun tentang rtrw kabupaten mimika, peraturan daerah kabupaten mimika tentang rdr kabupaten mimika, peraturan daerah kabupaten mimika tentang peraturan zonasi: pemberian masukan kepada pemerintah kabupaten mimika dalam rencana pembangunan bangunan gedung:dan pemberian masukan kepada pemerintah kabupaten mimik::mimik mimika. bagian keempat pengawasan pemerintah kabupaten mimika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah kabupaten mimikamimikamimika: pembekuan slf bangunan gedung: pencabutan slf bangunan gedung: atau i.abupaten mimikabupaten mimika:'mberlakuan imb dan slf ditentukan sebagai berikut: bangunan umum (dua puluh tahun sejak diberlakukannya peraturan ini, bangunan hunian nonsederhana (lima belas) tahun sejak diberlakukannya peraturan ini: cc. bangunan hunian sederhana (sepuluhmimikmimikamimikmimikdistrikmimika tentang rtrw kabupaten mimika peraturan daerah kabupaten mimika tentang rencana detail tata ruang rdr) daerah, peraturan daerah kabupaten mimika tentang peraturan zonasi daerah, peraturan bupati kabupaten mimika atauan dinas tata kotamimika, peraturan daerah terkait lainnya1pedoman pada(masuk penjelasan) masuk penjelasan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas berdasark5167d4mimikamimikadistrik atau kepada kelurahan kampungmimikmimikmimikaega peraturan daerah kabupaten mimika nomor tahun tentang menara telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mimikaenara telekomunikasipemerintah kabupaten mimika. bupati adalah bupati mimika dinas adalah dinas perhubungan komunikasi dan informatikmika. kas umum daerah adalah kas umum daerah kabupaten mimikamimika dengan rtrw rencana tata ruang dan wilayah) dan rencana detail tata ruang kota kabupaten timikrekomendasi pembangunan menara telekomunikasi adalah naskah dinas yang yang haruspendirian pembangunanskpd teknispersyaratan rekomendasi dan izin operasional menara persyaratan administratif rekomendasi sebagaimana dimaksud terdiri dari:, cc. foto kopi surat perjanjian sewa pemakaian tanah bangunan, khusus untuk badan dilengkapi dengandan persetujuan warga sekitar: persyaratan administrasi izin operasional menara surat izin permohonan menara tujukan kepada bupati foto kopi ktp pemohon, foto kopi situ ho menara: imb menara: ukl upldan bukti setor retribusi pengendalian menara telekomunikasi. surat keterangan kpop setempat. bagian ketigpersyaratan teknis izin operasional menara mengacu pada sni atau standar baku yang berlaku serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut: davis planning dari instansi terkaitsdan gambar lokasi menara dan spesifikasi menara. bagian keempat rekomendasibagian kelima kewajiban dan hak pemegang izin dan pemberi izin hak pemegang izininas secara berkala setiap tahun. paling lama (satu) tahun sekali, pemerintah melakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan dan pengendalian,,,danbangunan gedung apabila ditempatkan antena sebagaimana dimaksud harus mempunyai izin operasional menarkeamanan, serta memenuhi estetika. a41izin dari bupati melalui dinas komunikasi dan informatika. cell playing sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupatiundangan yang berlaku.wilayah pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimummenara yang dibangun@d. tahun pembuatan pemasangan menara, penyedia jasa konstruksi, beban maksimum menara: 9g. nama pengguna menara:dan izin operasional menara bagian kesepuluh sanksi administratif setiap penyedia menara, dan pemilik menara yang menyediakan, memiliki, dan atau menggunakan menara tanpa dilengkapi izin dikenakan sanksiperizinan: pembatalan perizinan, pembongkaran bangunan, pemutusan aliran aliran listrik: dan atau i. bab iii pembinaan dan pengawasan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh dinas. bab penyidikan pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah kabupaten mimikaihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam dan diancamdokumen berizin yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya permohonan izindinasyang diajukan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh dinas, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah inmenara telekomunikasi umumrovinsi papua bupati mimika peraturan daerah kabupaten mimika provinsi papumika, menimbang: bahwa(satu). peraturan daerah kabupaten mimika nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah,tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten mimika. pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh bupati mimibyek retribusi perpanjangan ita meliputi pemberi kerja tenaga kerja asing. subyek retribusi perpanjangan ita merupakan wajib retribusi. bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi perpanjangan ita,dipungut retribusitenaga imorang bulan. pembayaran tarif retribusi perpanjangan ita dilakukan dengan mata uang rupiah yang disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saatkabupaten mimikaacara penerbitan skr sebagaimana dimaksud pada tetapkan dengan peraturan bupatiberpedoman pada1dibidang ketenagakerjatambahan lembaran daerah kabupaten mimika nomorlembaran daerah kabupaten mimika tahun nomor salinan sesuai dengan yang asli kepala bagian hukum schol parningotan, pembina nip. cukup jelastambahan lembaran daerah kabupaten mimika nomor salinan sesuai dengan yang asli kepala bagian hukum schol parningotan, pembina nip.inahasa selatan telah menyempurnakan peraturan daerahsesuai dengan keputusan gubernur sulawesi utara nomor tahun tentang hasil evaluasi peraturan daerah kabupaten minahasa selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran dan peraturan bupati minahasa selat.dengan. oo. ubienjosuii pes' et' wetyegniad year upe yeun? lcs68l yegurmnng 1008to s sg"b0 "dx rows ueplilio reise uee align lag plc "dx ueyegnaag yesaya (arsyad) sedang year tsu18b36'et) "da yyegurejang ( l00 sb) dg juag (issn) sides li i'z? ueyegnuag yejayos efwerog kejur o'pol'9ot yegutei2 9lo'seb'cl6'2so't eng else elue geb'p99'psi uetregnung yesaya uryedepuag yeun, lol bpb' 9l surel 'lis'2s01 "dx news yeidseg ueyedepuag jnyjiaag rdenas well suap 9g8" p99'4si' "du refuse e33ros "b48' yejunfs yegurejiag lis'2so1 "di yerunfog emas ie33uy tunnel, yyelseg elue uep ueyedepuag ied3 seed ioz nvavdonv nhl nvlvtias vsvhvnimn nilvanaya hyxaaya vin144 nya nvl vda vva nvavdony hyanudd dnvingil vulva nly udd :uevdejouo vusnlaniaw nvlvtiis vsvhvwnim udang uep nulitas vsvhvnin nll nsm haag hanya nviinymn presisi ueninjasaog sesuai pengeluaran semula rp. berkurang rp. , ) jumlah pengeluaran setelah perubahan rp. pembiayaan netto semula rp. bertambah,cc. dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah lainnya semula rp. berkurang rp. , ) jumlah bagi hasil pajakpropinsi setelah perubahan rp. belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja.. belanja bantuan sosial semula rp. berkurang rp. , ), arang dan jasa setelah perubahan rp. belanja. belanja modal sejumlahperhitungan anggaran tahun berjalpemerintrp. pemberian. pemberian pinjaman daerah semula rp. bertambah rp. jumlah pinjaman pokok utang setelah perubahan0over bupati minahasa selatan, christian eugenia parents diundangkan amurang pada tanggal bkroeez sekret. daerah kabupaten minahasa selatan, denny kawasan lembaran daerah kabupaten minahasa selatan tahun nomor seria noref peraturan daerah kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara nomor tahun lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal oktober pemerintah kabupaten minahasa selatan sir spa ringkasan perubahan apbd tahun anggaran bertambah berkurang urut sebelum perubahan setelah perubahan pendapatan pendapatan asli daerah man( dana perimbangan . bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum dana alokasi khusus man purut sebelum perubahan setelah perubah pengeluaran pembiayaan daerah . penyertaan modal investasi) pemerintah daerah pembayaran pokok utang pembiayaan netto oia sisa lebih pembiayaan anggaran tahun ben kem apa amurang, oktober bupati minahasa selatan christian eugenia parents printed sim lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal oktober pemerintah kabupaten minahaskookwan pemuda gewuuwa tuuncame frame kmwwun moaruwswa incana mmaueaw terima) mp3 ha isa tel ios sara men una yapaynan dasar neasa cowasooman| an| tame1sam| menu sanaa| salaam| saussasam| mana esa pendidikan dinas pendidikan serta kepemudaan dan olahraga, dinas perpustakaan dan arsip daerah kesehatan dinas kesehatan sekretariat daerah pekerjaan umum dan penataan ruang (r15881250100) dinas pekerjaan umum dan penataan lang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dinas perumahan dan kawasan permukiman dinas sosial ,c0 ketentraman dan ketertiban umum serta pertanda masyarakat nan tan jenner sena pena merendam badan kesatuan bangsa dan politik satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dinas sosial. opo dinas lingkungan hidup los, 'sekretariat daerah sosial dinas sosial badan penanggulangan bencana daerah una etn pan meme om| amalan| orgasme ammem| merasa banana tenaga kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi pangan dinas pangan lingkungan hidup dinas pekerjaan umum dan penataan ruanga,0o pemberdayaan masyarakat desa s7.ba500 dinas ted big solid antar panjat ate asa sen pop pen: isis: big:e g:g:g bising'similis'gis:sis bb: b:s:a bias jala: dengan tag br: tang ana tata bika wani ter rare seru buk bela gro talaud busa aja: al: bangsa tami pang enda bis gis: bi8 itsi mis sis sigit jani igislalsia aga anna bnr eka galang ben sa: poo ppg tae ng: ns: gig'siggisisa'a:ga sama gssisislals: hari sigi sja: lb: naga rb: nene ben siti bi: bbs bbs b6: bb: 1g:b :signals: sig lele sis sib se: titik sis: ris ig" :aal8sis: ban jalan mbr: big b:r gila g:g: rata tag ski baba bhi asing pbibibib irr iri irr sisi boi rising ber gap mamesmk boi koi jali sen: nek ini gigi:gg|g:g gas b:s:ss:a:a:a:aja naa angina nga ana saran ganda ala nana aan 3l. guna bis uga ena nian bal kis: s3: s:b:s "ig: iss: rita gina. iss: air benar depsisisiarai soo talas ben bab: bd: bae beri: igisigis sisi'g:a b'sig's'sig'slalsisisisigig gigisis: ntt, enaggganag ganja malala gag gag ganas nai ten ngga unn pir neta ana s.s: ns: tee see sesi rik gia gag ga|a bagi ang alg gisiaisigagisisisggisigisia isjalaa del jibis sigi bor sbb: sta rar pelangi rih iri jala aoi ig: ig nisa deg bela per green bok tas ppp pia jee sea ssssas sasana saja sen san ganas asia disisisissiapasosins misiasospsisoa jafar sis osis asinan sinis sja ajpa naa paisigin sign sis: sisisginis sialalsisisisisie sasis nisi gsislalnig per eee bin ben lolos isi8: bio ibi pbr teja prp tts bnn: nb: leg| giga big:ss|tiga rising's'g:s:classis:s:s'g:ggg:isis: b:gs:sis:s:seals:2g338 bni ala mat ala bigg sisi sig sana pbb iee bbb poo koh ielsstara loli riri ap: bn: ben bab ba: plp rta pop ba: hiu nur! eng manah daa bag jaga bbb ssi iii tart iia gia iri ski, agama gg3n iaa3 sri irs bapa dieaakkkr ebook keikaitara tag a28 kang ngga nansanannan a33 ega adefdiagagadasadasgnggrg ganda keke s:e:ge:r:n| osessdkenimasena na: tee eng$ bana sangga dangganaiig were tniad tee sad naga viewers sarana asi iii sn: tur k'sag:r: tentang tan ala haggaskisaadgai ang gesgasgaagn gagang pggggagggagangggg ggs shansahangan ekteekaatetta saga biara enak sar ia: gua aan aaa rr: tiiniieenntannunnuar ek. skor singa big kareena sera ag: b:$:$ gen pen era tirai pisa break gg: nan: :2l8 big: ber: sisi anna kana kanan gua panas san aga sis usa "ag sisinya ienggagganggaggsggaasag a33 degggadhagngdanggn aan kahgggahi esai tis ggs leh kasad dana gaia as sesasasaa sap aja aja sasassasan tahan baba ban bani ban nan ss.c.orcrcacc na: pranala bggaggggggggggggggggg ggs niskala sesiiisis isis nsp bing ann aah sisiiieis isi hsi ssi iss bag ter: iga alap gai nan: 'aaa:g'a|a danang ggs gga323333333ngg anak sggggggggang333gnt3333383 ain tan bahan patahan eeee aah kpenggggngggaga onnngangggggg press speak ana bei ibi tan aman anna on3 anvllsimho vis vsvhyniw bto iopio sis segala fals siafaslals skala sama leher ami besi iah fawfihie #la alel thr ilalang (es if) alla (ali sial ala naa alalalaisajaja ajal jala sia balaanagafalajalal bala aaalalalala ala sala alamat the 3lalat banjelelna skala alga #laslalalala gala elalalalalah lelelala bala dala ala sis eta s|is iis is| disisipi sis|s sis |s|sis sisi33|s| is3 sig imam hebat are era edisi pra zis i#i sisi similis sisi sis rig 2ladlalalsiesalalalalalelalal inline sala ada alas raja sis isisirjg polalalalssafslalalnlelaleyelalnla nara taleajalaslatn (sia alabama lzlalalalalal alabama lela dal alas fals #la |alabama (sisisislals jelalala jala jal alla jala eir|i3is sisisisiri a13 ala sis sis|sisi s|sisi is| disisi elssisla sisi isis apsis tea ehh pada aan ala lala alla las salah jala lalalala ialah sha laa lala alle sisisiajes isis sisi #isisisisis| sisi sisisisis isis sisi sisi sisi . salajalala balalalalalai laa piala ais als aaa sala sisilia imalsivrija z|s z12 ala isisisis slsisaials aonelaesalajalel jaa mallawa aja fals efa sala della felalalala ialalals jala alla isis fla jalal lalatelalsisial jelaisis jaja alas na: al3 (ss hammosickooo ono yowgkrxooo seo fesllafassaajaa .s|s3|2s|s| iss|s| (series "ade eligllala sis s|gis sisi isisjala salatiga seals tala seals sis lala anis he: lala ||#g sisi sisi sisi3 banlejalaasa esb eaa tenella alang als isis bada oa, midi phi dad badan iii: diab adan ang kata sada ag 2ib ngan dilanda ang hhndngama woong dan pangan bpa lan jim pendapatan hnan gemina) mewtwcma tana mmm toscana use (smua @races) telo pm mean oma www rot$)'" mar omuspeveromtanrenounu awan al om| ammad| serasa tanah gamma gan) berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak urusan waria bukan pelayanan dasar pengendalian penduduk ambo ambal simo dna tahunan mama saw ovarium same 2ae0gom| om| am| saudara ransom| eng jaman we) nonton ana ber menawan romano| om|o asamgane| camat kemana ami onusrowunsrowngonuma apem ono sama pasaman anders| 20muno| @uows| tensai| mus owomtepouan angan sragen amp asas maso| esaray alor omesvormustoausw korean nenek rasa menengah "ngm wpawnamanartnuaatea tega aon taman pembom| sez0mn| sanam| son sana manta onserewmwnomowruwaunan (on om| am| omo tanam| tower| ammem| ine) esa satu pintu amber ptemmmres apl mammal| tema asas aza amor onusrewerawarganasaroaa ap eo am) sam| samm ancam| ncsmwo| whom| tergesa| semai ani urusan wajib pelayanan dasar pendidikan urusan wajib bukan pelayanan dasar perpustakaan jang urusan wajib bukan pelayanan dasar kearsipan sai ormsrewuraoaeomaw hasan asam oon| aman sama| tanam| 2marmer| 2animal| saorosae| omer uwnmrarasamantetann (asam selam sej powo keempat| diancam sawiaram 2manca 2ensure| 200m) nssswe| ve| urusan wajib bukan pelayanan dasar koperasi, usaha kedai urusan prihal pariwisata onusrerawaan aa pool ammsasum cnamsaw wosamaum mataram| usasusw| elemen| senate| mei owaneanseoun ol emo oma corona pasimawo| umma| nsasuam| mencap| sesal amor onusrerocanan ema asma omi areas senam aminasam| 2omegam| sewa) 7mss| sisca ujian pilihan energi dan sumberdaya mineral unhan pilihan perdagangan urusan pilihan perindustrian una oomnremnsunnacaroasa oel a ajal memakan om| comma| malam| on| mmmm| o os0| uan unangestomnnega vareyaantuna s ce eal sowa| om| namun| home| oe| umum| o0e| uga a0m aow lean sl al alone mess om| asam sesama sasa oam| amor evutenrpo oara oa a naa asma on| gamma asma 0a| css) oom saga sememarowm op owf oa| mama musa sasar) secmsam mamasa| ae! urusan wajib pelayanan dasar kesehatan urusan wajib pelayanan dasar ketentraman gan ketertiban a09 semen gua mankind mana ham muatan urusan wajib bukan pelayanan dasar komunikasi dan opo urusan wajib bukan pelayanan dasar penanaman modal ooo urusan wagub bukan pelayanan dasar kepemudaan dan otak urusan pilihan pertanian urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi b44, urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan . sasa sonermuroro s co| mao setosa same semacam tetoocew| anpenerntnpugaeneynxreana oa a mawas penanam naum| snsssem| semen| merasa| 2samm| memunatatan sam ecowwnorseawar s mam tom) sama (ts urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi mamusatatan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, a09 printed simple kan hee files papua bra hps pranab ara arp lai bala fila ala jaja dia jala jala gala game jala ala jaja alm sena ala pan sis | s sisi| sisi|s|ss|sisi|isis8| 838si83| 33s| s8 s|sis sisissisissisja sis sis s|s| 8si38| zalaldsisiraldisalals alla ss| |ss|sla sala alas sisi sisi siapa saja sisi situs sasis sila aja|s sala tee erp bea slelaflsls jala jala jala jala aja (elsa jala jala jala jala jala jala jala jala lega lala jala lala sad alas mela jas ela laa aan a13 sik dia six sis tia man sis sisissisis dialisis sg|s8sisissisissisissisis3 sissisjis sisi (elgalalselaja dala alata area alas aaaa again sale elena mbr alan uraian sja sjalasiais sama sis|a seals sila sisi situs sisi sisi sisi siswa sis siswa lala tele tala adik teh ala ala ala 2les lists jala jala jala (ala jala (ls jala jala jala jala lele jala (aja jala ssisissisjs isis isis sisi sisi sisi sisi isis sisi sisa sis|s sisi ssisissisjasisis situs safe sisi sis sisi sis|s sisi sisi sasis sis|s ss|sisi|sis sisi sisi asis isis sis sisi alas alias sis sis s s|s|s erennnnurr nah per, rini ihi pia bed brg pijat ira pada gun bea adas pala mba dia mba dang ang bag ing bie mea ende naa ara aman " kode urusan pemerintahan daerah bertambah perubahan perubahan (berkurang) o momcuwcuma sumbawa suwuworwoa wwacuneuwa uwesuwa mmuunawaa @berkurang) ole lal oo oo oo. |u| tw telo ime uns asma ace ema nama slalom tanam remaja| satuan) enam un) besutan kesetaraan aarraropi caamcam mpussom 20mm catamcam| sampe hasan) gaun berencana, pemberdayaan perempuan dan pnaaanana pop tea perlindungan anak dinas pengendalian penduduk, keluarga ogo a00 berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak penguasa mee| oesman enam ema ewe besan ama sesama gama) dimas perhubungan o0o bagan bean dea ban man erat nite an amen mata aon nesnawo| memanas omantama| awam) dinas komunikasi dan informatika dimas komunikasi dan informatika pot opo om rawasaeanco asasmoooo resrmcanco r2s0aram00 esromoool rensazmg saseemeo mmitasuat dar mai magi aah paha) ana eadedabsan daan m0xo200 dgn uas dan otdkoker anakan ani sega esse mekah aman" makan tem tuan cal slam mma oom ana saham gomez gama asam dinas koperasi dan usaha mikro kecil opo a00 r00 masa3an miss kps karo aoo| a00 asa.7to. men knee ea. dimas pariwisata pam nen gaan amoli demise ron naa aan ega" naas" aa" sea pee aan mna bnn hani pewarna elon elo ban oma esia sama| taman gado) puma lo201 dimas pekerjaan umum dan penataan pekerjaan umum dan penataan ruang opo m22000. esoonono,oo bunuh lokal bim pelan ona bea pan maha . ben san mana abon pan perumahan pada dan pelayanan ago a00 terpadu satu pintu alasan san ten tina pena pan pen semretaat daerah (am a0l memo memo me. bagian administrasi perekonomian ago oco tenunan al all alone man masa genas gamma dinas pendidikan serta kepemudaan dan oka, pelan omi pe. benonooo ||. |. man etusretomnan serta kepemudaan dan sodetarut daerah ojo semasa samaran gooorooa unhan mono momneetsi pesedemeraan mat saat kanan bnn kpn lana smooth haag" awam aah ana aah haa dimas perpustakaan dan arsip daerah opo jexepomoco r6asc1nco700 m01006, cwo bee dara lantang tae samson nona tanin at mal aan asma mmm saj dinas perpustakaan arsip preman |. sal.kaum membawa align eror soo |.9o. sasa merana una pin asam amen memang assam alumina menerpa mesamsman kasunanan geass kant near dimas kelautan dan perikanan ooa sae pep printed sim (et bap pnp pesan smg ir: is: orbit isis felelallalaalah masa bala :g:s' :3g8 a'apalagi: sanalah gigi title alalak gag? "laga mena astaga sasis big: dkdiaal di: sin sss anak b:s|s|s:g:s:s:s:s sisi:s|sisi'is:s|sjs:s|a|s:sis|sis:sisi:is'a s3325538 (er alla amati eri notata una ana gis: bbb: isis:sisi) jee:siais katatagaha kena saga: menara bol belas were bnn pns na: #ig:glalsisigig:sisi isisisjala signals|sis isisisjelalaigisisigog akan invasi tina rak ant bumn man tag dia alan s|g:sis(sisisisisis siswa:s|ja|s:sisi|ajs:s|aja:sajalah:sigisisise saga agama eltalslsis signals:s lala ajalaalalasalalals bisa disadap dagang masal lalat lalai sera sje:jaja:s's:s:s:gejala:jala:s:g:is siais sisi|similis:sisi mass. jeda aaa nan ngan sis: sss: bs: krb bisa saksi sisa sis isi ibig bisa sara see wear intl lama tea mere bea hal din panen: obi s:s|s|signs:sis:s similis igi8: sig|sisi siswa:sisisisiasagaga kasar tamifet fimela add bed image did elit lita: lala depan rapat saa (pp mpe siapa|sisisisisis a|s is:s isisisis ia|siswa|sis isisisisisis api sls: b:s:g:s: 'sa s'saja:g:a:g s:s| sisisisisiggsg3a8g333x2r bib:bi pop dal iga kena prp rri bnn: sosial|sisisisisis sls|sislalsisisis sisa lsisjals isisisisisis aan hei int inai btb hasil: nanas ann der beri re: tan san si: ts: ab: ppp be, hat iba had pda nas pete tan did gigi laa dladgapapa pisan dhan haha bip pedagang f8" kanan sia isi bb: db: ses meme ,'.iag kone urusan pemerintamanan daerah bertambah perubahan perubahan (eru ng) omomtamesuna unesa umanorwwa monctwesuwa uweuma smusnuwa loe ll jeff oo oo. t$ tt tel oo sena o20 umum sen sekretariat dprd pama sinema isestamomm 2eoeaao 4anawemoo nsrasaee semimram 2200m000 sekretariat dprd aga joo| inossram seniman sentosa 4namerom moro menimpa k0x05 peramu tan lne baut mat babat mba) mag . manan" an" asa ay l01. merona bubar aa! sena abad naga" kanan v0x. m0106 kecamatan motong tuk oei ani kanan aan iatadag una) aka anakan tekan aan aan l01 ecu mag any nanang" ana anakan" ana na" ben kena nan a01. dan angan ani ani anang" anakan nana ann meng ana abi k01 tanam ani bea sa" ana bar ana nana inn abi kecamatan modoinding pan ieerssasatao asem amasargo asesisaepo mana t0masa mason| #01o001 kecamatan mopowona ear asi segan tea abs" malah sana alasan aan" nak kecamatan tompasomaru mengenai aas! kar aan aman pakan . pan" maka" ama a01m01 cun tea oei nana" abah bsa anrakiaa aan aan" as! bana kecamatan masakan paras resansora usaaoom unsossam| terancam maroon| lmeswzmoo| stesrzanoo a0nt001 kecamatan masakan prana eseasoseo dameooom assnasaw terancam memo tessmzmpo| srserzason w0td01.ta kecamatan ranoyapo aga pan aseransneseo ado reoosesasm lessmasam s0000c0 im32awal series kos orang1 kecamatan ranoyapo (en tam tom) owl asaasesa maroon| se0sesama reses ratan inameeoo ames kecamatan motoling pan messssasaol ramosa lease reroameo lawas ts1mean k01 m011201 becauruan motong bnn nah pena men panas nanas" beat ana" aa" hai k01 a01 catatan komet men eat naa ena an" ala" kas" na! ana ani dog. e1n01 kabar maa haa men aaa mna" alalak" aah mika aas dog a01 kecamatan smonsavana kenari oei set kia mena kata naa" naa aman na" ika" kecamatan sinonsayang aaa imnsosesao romeo resocmwl mormon| resorsml snare a01 a0115 kecamatan tenga pom kensseraoogo masmooapo tescamaom mes00om| 200samo ajaran| gaon .a011501 kecamatan tenga kesserasomo inasanooogo 2emas1000 restaasam woo 200ml gasroeol aon a01.c0116 kecamatan amurang pep oon snassanezao reszmenoo sumasassoo azmzsaswm teams sawenseroo se7asa0o kecamatan amurang (am cam ooo| snasasam rekaman00 sumswasoo smasasao tense smusarseroo sszrasoapo d01 kecamatan amurang barat ona" laka hanna" makan png anakan bean bas anda aan dog. aoi701 mun mrt kena bean mana sidonban barang" kap adala bana lgi k01 kecamatan amu rana yin kena kanananaaaan geblanont pake ban) akan nba nat aan ani haa 40x. selatan una tau ena! nan dsn ana tapa sion anda sand sada lagi a01. kecamatan tumpuan tao vevo iasmarseo so0o0o0 resrmezego lrmesnoo o000oo| tasmewo| omset| a01. sona01 kecamatan tumpuan am| al tenar mo0m00 ( hasan mms m0000 tasmesmo momen| gan) kecamatan tatapan eso| camp 0m| amasasw es40000 lamiasiaoo asasatosoo| 0saham resarmsool zeeosmaoo kecamatan tatapan amp tam oo| ransum rsw0000 rarasassro isastmso membom sesonasm 2s0secondo aga l01 a01 bec tan tangan banana ang! pang adnan amp esa laga" akalakad an! kon a01z101 edm tera aan" ana ana bsa" ann lan anakan adan" nan ea sama cemas arema mam (tanaman uns neon inspektorat daerah ogo sesadancen00 daa print sin jesasgpgssgnsasasaagasgssnasgssataggnaann bising bb: isis: bisnis:disisipi b'sisisisisisigs:s:a.gima:s:b: bisa: gigi'a babi rpp ahp rela giaigigisisig sisi sisi sisi gigisisi sisi sigi disisi begin: bg! anna naa ana besar were one were sen ses ses sbb sbb inti sent bug sisi gig|s:sis'ia:sisigsis'igisisisisisisig'g'si b:gis| gigi gigs: sisi bisa: del gta aan af: rene nge eng eng aa: bee sen besi eni bbi see ini bener bee bee ide see see see seeseebete sen gisiggg'|g'ig'gigi|gig|sigfig| big|g:g| sigigigigigigigisigigigig:gilig:gi sig ppp ppp eni sen bse bei bee bed sesi ses tebet ende eni seni beta siti seni seni sen seni eni seni bensin bse senin seni sen ben sini see aa: hsi in: sesi see beseekee bene tee see besi see ide see bising agus: g'isisisisisisis: bisnis|aaaaaa sisi sisi bis big bs: meta tekan nana ena angga ana jln ann aan bnn tenis senin sen benisnanbeninbenin senin snn seni senin tenis bias gulung gigs sisi isian sigi sisi imi aa: bima bi: rs: ris: banana anna aan bbb ss: bs. r15: bb: bbb s3: nen pen nnn nnnananngg bts tee teki ben eni bebas ia: ta: ppp ppp ppp ppp aa: pop ppp ppp ppp ppp ppp ppp ppp ria tas ite ebt bebek bee bee eni bee bee bee bee ieee bee see sin bi3bib rss gigi b|b! bb: sb: sg: bb: ir: sata: sbn iss sbb sss: sbb tenis ben bee bee bini ses eisenebenebebse besenibenibe bee tenis nn: ppp prp ppp ppp ppp ppp gigi gigi big bb: sg: gs: sss: sg: tetes: t series bibir b bir :sib: sis sibi bbi sis! sb: sis: sis: be: ssb ssb: sss sbs hit teni tete tentu bei eni bei besi sesi sesenisenbb esensi senna snn benih snn snn sen sen senin set snn senin tn tenun sen tni snn gea tenis la. sen bts bse seti eiebettbebe essen see bsn sesi dif sides naa itekknag kang han ika bah base ieee ibi ieee les angjepigejedajejejag jep ega ipar isi uga pada isi. cus aan aga daa jagad jai. aja aga, aa, ann inn: ame out busan memes ore mam mma ) ): )@ @ 5e emma mma mataraman tove smewajal meme| semena maemmane| anasamm mataram| name| toko 4n| badan pengelola keuangan dan aset are pengelola keuangan dan aset daerah pengelola keuangan dan aset (skpd) badan pengelola pajak dan retribusi a7anak1.xe0, ane pengelola pajak dan retribusi daerah eow badan kepegawaian dan diklat badan kepegawaian dan diklat tan kesamaan geser dan massa amen mama mama ama mama tam oktober bupati minahasa selat, eugenia parentsndidikan serta kepemudaan dan olahraga jumlah rp) bertambah (berkurang) sau aan wawasan pendapatan goo (a9. pendapatan asli daerah (i8. lain lain pendapatan asli daerah yang sah 0oo| c18. lain lain pendapatan daerah yang sah (r000. ,00y|dayaairdan matanya barang dan jasa |. 3a0000090o| ooo| penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan .s500000oo 0o00| gsoooooooy| kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa .ss0000ooo| gso0.o00o0)| cs00,00y penyediaan jasa administrasi keuangan naa kan belanja pegawai tool belanja barang dan jasa |. 436s00. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja . 900o| tas00.o0ooo| ca00, belanja barang dan jasa . as0000goo (soo.oo0o,ooy| z01. penyediaan alat tulis kantor ara30o0goo g2so000on)| printed sim ana ema era ha yel belanja barang dan jasa ars30000,00o penyediaan barang cetakan dan penggandaan do000009oo| belanja barang dan jasa ,oo ooo| penyediaan komponen instalasi istri penerangan @s00.ooo,ooy| bangunan kantor belanja barang dan jasa . as0n00ooo| 90o| (e500. penyediaan bahan bacaan dan peraturan an00n0o0,oo perundang undangan menu belanja barang dan jasa |. penyediaan makanan dan minuman aan nan belanja barang dan jasa ser0o.o00o,oo| rapetrapat koordinasi dan konsultasi luardaerah gar400000, belanja barang dan jasa program peningkatan sarana dan prasarana aparatur aaa pembangunan gedung kantor " best7n.yahoo | ) belanja barang dan jasa belanja modal . maso70ca0o0 baso7aragon| pengadaan kendaraan dinas operasional belanja modal hesooodogoo| 9oo| esoooooooo)| cr00, pengadaan peralatan gedung kantor sasooooo,oo s5. belanja modal sas0no00,oo pengadaan meilleur 900o| belanja modal pemeliharaan rutin berkala kendaraan 9ool dinasfoperasional belanja barang dan jasa ooo a0sooonoo pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 2a000000, ooo| belanja barang dan jasa 9ool program pendidikan anak usia dini pengadaan alat praktik dan peraga siswa |i. a000000opo 4o00000000| prioritas sim jumlah(rp) bertambah (berkurang) rela yel oo. belanja barang dan jasa belanja modal .a0000000o0 rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah |. akovo0o0,oo belanja barang dan jasa 9oo| belanja modal . oeo| aso0no0goo| pelatihan kompetensi tenaga pendidik kan belanja barang dan jasa pengembangan pendidikan anak usia dini aras0co0,oo 90o| belanja barang dan jasa aras0oo0,oo ooo| penyelenggaraan pendidikan anak usia dini as0000. ,oo cooooooooon| belanja barang dan jasa belanja modal .oeo| soooooooo| son0.oco| .s1. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini belanja barang dan jasa program peningkatan peran serta kepemudaan smesoooooo s7i65000000| pembinaan organisasi kepemudaan belanja barang dan jasa pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpi90o| belanja modal | ) a00 pembangunan sarana air bersih dan sanitasi asli belanja pegawai a0oo| goo belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan buku buku dan alat tulis siswa nan belanja barang dan jasa ooo| pengadaan pakaian seragam sekolah 0oo| a00000n000o0 .000coo00| belanja barang dan jasa ooo| ao0ooooooooo .00n.oo0,o0| pengadaan alat praktik dan peraga siswa printed diy img dasar hukum seaverewaatan seriameerusawanrehabilitasi sedang berat sarana air bersih dan sekitar mean manna belanja barang dan jasa belanja modal kan han pelatihan kompetensi tenaga pendidik belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan buku pelajaran untuk sd mi sdb dan smp mts belanja barang dan jasa belanja modal nan penyelenggaraan paket setara smp kan belanja barang dan jasa pembinaan minat. bakat. dan kreativitas siswa belanja pegawai belanja barang dan jasa nan kan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar yp . belanja barang dan jasa pengadaan alat praktik dan peraga siswa lanjutan) . belanja modal pen nan dana bos inpres motoling belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres angka belanja barang dan jasa belanja modal . dana bos inpres pakuweru kan nan belanja barang dan jasa printed sim jumlah rp) bertambah (berkurang) nan belanja modal nasocogoo s00000o0 dana bos inpres kontak bea00000,oo belanja barang dan jasa belanja modal . meson0oco b48000000| sonooooo dana bos inpres rumpon atas soz00000,o0o belanja barang dan jasa belanja modal ars40co0o0 sonooooo| dana bos inpres rumpon atas belanja barang dan jasa .0000o0| belanja modal . saz0o0goo saz0.000g00o| dana bos inpres motoling 3n00.000o,oo belanja barang dan jasa belanja modal |. g0s0000oo0| gss0o0o0o| s00000, dana bos inpres angka exs00. ,o0 a000. belanja barang dan jasa s2480. belanja modal |. in32000000 sooooooo| dana bos inpres pakuweru 7eoooooooo| belanja barang dan jasa belanja modal |. 1aa0no00o0 sonoogoo dana bos inpres kontak belanja barang dan jasa belanja modal |. 1x360000o0 son00000 dana bos inpres angka ses00. ,o0 belanja barang dan jasa belanja modal . ,oo so000000| dana bos inpres amurang solo0o.cbooo| belanja barang dan jasa belanja modal .as20000ooo| soooonoo| dana bos inpres bajo si20o.pocono belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres bongkol belanja barang dan jasa ,00o belanja modal printed sim orang rp) bertambah (pe rang) yoa poa los lel dana bos inpres bojonegoro 2a000000oo belanja barang dan jasa belanja modal . as00000oo se0voodoo| s00.00900o| dana bos inpres boyong pante 7oz0000000| belanja barang dan jasa belanja modal .asian0noo| s0000000| dana bos inpres durian sazonoon,oo belanja barang dan jasa belanja modal |.ia840000,o0 | ) so0color| dana bos inpres kelenturan eesooooo,oo belanja barang dan jasa belanja modal 177600000o| s0000000| dana bos inpres kanan asoooooooo s200000000| belanja barang dan jasa belanja modal .as00000,oo| sono0ooo| dana bos inpres kapita esconoon,oo belanja barang dan jasa belanja modal maroooooo s0000000| dana bos inpres karya belanja barang dan jasa belanja modal s9z0o0oco| dana bos inpres karena sea00000, belanja barang dan jasa belanja modal . mesoconoo season0noo| b00. dana bos inpres kawangkoan bawah ineooooonoo belanja barang dan jasa belanja modal .aea0oo0n,oo b00. dana bos inpres kilometer tiga ssaooooo,on belanja barang dan jasa belanja modal s000000o dana bos inpres koreng an20oo0o,oo si. belanja barang dan jasa belanja modal . 9aa0000oo b00000, ga7 dana bos inpres kotamenara eeaoocoo,oo e9s00000, printed sim dasar hukum belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres kumelembuai tan belanja barang dan jasa belanja modal tan dana bos inpres lanset belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres selama aan belanja barang dan jasa belanja modal tan dana bos inpres linoleat belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres liningaan nan kan belanja barang dan jasa belanja modal man dana bos inpres lompat belanja barang dan jasa belanja modal kan dana bos inpres loan kan belanja barang dan jasa belanja modal nan dana bos inpres lawan belanja barang dan jasa belanja modal man dana bos inpres makaaroyen belanja barang dan jasa belanja modal kan maan dana bos inpres makasih dan belanja barang dan jasa belanja modal nan dana bos inpres maluku kan belanja barang dan jasa printed sim3 sumahcrp) bertambah (berkurang) nak ios . belanja modal dana bos inpres malala solo.cbooo| c0000. belanja barang dan jasa belanja modal i.1n200. dana bos inpres matang belanja barang dan jasa belanja modal . .000o0o .00000o| s0voodoo| dana bos inpres popolo s0. belanja barang dan jasa ca. ,00o belanja modal son.o00,o0o dana bos inpres pakuure sea0o. ,o0o belanja barang dan jasa belanja modal . mesooonoo bx6000000| asocoooo| dana bos inpres paslon asavooo0,oo belanja barang dan jasa belanja modal |. sasocoooo| g0s0000o0 solo00,o0 dana bos inpres palate 86x00. ,oo belanja barang dan jasa belanja modal |. amasoooooo| son000, dana bos inpres pacuan belanja barang dan jasa belanja modal |. 26s6000000| s00000, dana bos inpres pacuan baru belanja barang dan jasa belanja modal . asenoogoo| o.e00009ool ca000000| dana bos inpres paling belanja barang dan jasa belanja modal |. dana bos inpres pinamorongan 2ea0o00noo belanja barang dan jasa belanja modal |. szsncogoo| soo.door dana bos inpres pinapalangkow ass00009,0o belanja barang dan jasa belanja modal printed solid dasar hukum gerard oam wrap men dana bos inpres pinasungkulan tes00000,00o belanja barang dan jasa belanja modal |. s0000000| dana bos inpres pilar belanja barang dan jasa belanja modal .sa2000ooo| s7e0logo| c40000o0| dana bos inpres pandang saa0o.oo0,oo se400000, belanja barang dan jasa belanja modal s0n00000 dana bos inpres pop keabu.ooo,oo belanja barang dan jasa . belanja modal .as280000oo| dana bos inpres polutan belanja barang dan jasa aeea0. ,oo si040000,00o| belanja modal s0000000| dana bos inpres pangkal 3n600.00ooo belanja barang dan jasa belanja modal .ms2000ooo| bx6000000| dana bos inpres makanan baru aas0n.o0noo belanja barang dan jasa belanja modal . ss2000ooo| 1056000000o| c4000000| dana bos inpres raden 7aooooooo| belanja barang dan jasa belanja modal s0000000 dana bos inpres ranoketang tua belanja barang dan jasa belanja modal s0000000o| dana bos inpres ranomea ko4800. ,oo belanja barang dan jasa belanja modal |. ca000000| dana bos inpres rap rap ioc00on0,oo belanja barang dan jasa tones0o.oo0o,oo belanja modal .as320oo0oo s0oo00oo dana bos inpres rite ,0o printed sim dasar hukum seaumreusaan sewpewaamn belanja barang dan jasa belanja modal mean inn dana bos inpres rumpon bawah kan belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres sapa tan belanja barang dan jasa belanja modal nan nan dana bos inpres sinis nan kan belanja barang dan jasa belanja modal nan man dana bos inpres sondage maan naa belanja barang dan jasa belanja modal man dana bos inpres sultan satu belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres tambang kan belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres tanaman kan belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres tangkunei belanja barang dan jasa belanja modal nan dana bos inpres tawang nan belanja barang dan jasa belanja modal tan dana bos inpres tenga nan tan nan belanja barang dan jasa belanja moda! men dana bos inpres tewas kan belanja barang dan jasa prririted spiralis dasar hukum belanja modal men dana bos inpres token kan belanja barang dan jasa belanja modal nana dana bos inpres kompas baru dua belanja barang dan jasa belanja modal maan dana bos inpres kompas baru satu belanja barang dan jasa belanja modal man men dana bos inpres ronde kan belanja barang dan jasa belanja modal kan dana bos inpres trout kan belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres tumaluntung belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres tumpuan nan mann belanja barang dan jasa belanja modal maan kan dana bos inpres tumpuan dua belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres warga belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres iau lapi belanja barang dan jasa belanja modal dana bos inpres wulurmaatus belanja barang dan jasa belanja modal prioritas sim dasar hukum sebelum perubahan setelampe rusa han oo ) dana bos inpres kuwuk maan belanja barang dan jasa belanja modal . dana bos negeri amurang . bana belanja barang dan jasa belanja modal dana bos negeri amurang kan belanja barang dan jasa belanja modal . dana bos negeri amurang . belanja barang dan jasa belanja modal . dana bos negeri amurang tan maan belanja barang dan jasa belanja modal men dana bos negeri amurang belanja barang dan jasa belanja modal . dana bos negeri beringin men belanja barang dan jasa belanja modal dana bos negeri motoling . f6. belanja barang dan jasa belanja modal . dana bos negeri motoling belanja barang dan jasa belanja modal pan dana bos negeri kelenturan nan belanja barang dan jasa belanja modal . dana bos negeri karimbow nan belanja barang dan jasa belanja modal dana bos negeri kinaweruan man) bertambah berkurang) go3 belanja barang dan jasa belanja modal . szeuonooo| song,oo dana bos negeri kumelembuai su6oo.00noo belanja barang dan jasa belanja modal . dana bos negeri lawan gneooo0o,oo belanja barang dan jasa belanja modal so0. dana bos negeri matang belanja barang dan jasa belanja modal . .00ooo .7ekonom0 boo.o00,oo l0101. dana bos negeri mokobang belanja barang dan jasa belanja modal s00coco| dana bos negeri pakuure tiga scoop0n,oo ,00o belanja barang dan jasa 'se880.000o,o0o| belanja modal |. a3s20. soo00000 dana bos negeri palate belanja barang dan jasa belanja modal |. 2160000000o| sonoogoo dana bos negeri pelita .00000o belanja barang dan jasa belanja modal . as0.oo0oo s0000000| dana bos negeri pilar satu soa0ooo0oo sa400.o00,oo belanja barang dan jasa belanja modal |. soo.cbooo| dana bos negeri noparen belanja barang dan jasa belanja modal s0n.00o0 dana bos negeri popontolen belanja barang dan jasa o9. belanja modal . za56000900 dana bos negeri polutan br200. ,o0 belanja barang dan jasa 72se0.000col printed sid suman rp) persamaan kurang) yss ros rel belanja modal naaoooooo s0000000 dana bos negeri rap rap esaonooogo t0000000000| belanja barang dan jasa belanja modal |. dana bos negeri raraatean .o0n,oo belanja barang dan jasa belanja modal . 4e400000o| dana bos negeri rumpon bawah sas00000, belanja barang dan jasa belanja modal |. ,00o so0o09oo| dana bos negeri sapa belanja barang dan jasa belanja modal soooogoo| dana bos negeri sulu sesosok0,co| belanja barang dan jasa belanja modal |. .0000o ,00o bo000900o dana bos negeri talaitad belanja barang dan jasa belanja modal . men0000ooo| be4000000| soooogoo dana bos negeri tanaman besok.ooo,oo belanja barang dan jasa belanja modal |. ,o0o soo.o090o| dana bos negeri temp ws0w00000,o0 belanja barang dan jasa belanja modal .me080o00oo s0000000| dana bos negeri tewas ano00.oog,oo belanja barang dan jasa ,0o0o belanja modal .m000. besooog,oo| ceooogoo| dana bos negeri tiniawangko belanja barang dan jasa belanja modal solo00,o0o| dana bos negeri kompas baru 7e000. belanja barang dan jasa " srevoooooo s0s00009,00o| belanja modal printed solid mah rp) bertambah (berkurang) getueresusanan ereampeosan ape w ios bei dana bos negeri tomohon 7es00000, 7e0oo00,0o belanja barang dan jasa " sess.oo,oo belanja modal may2000000| s0000000| dana bos negeri akan ascooooooo s9s0000000| belanja barang dan jasa " eeasoooooo 7eso0ooo| belanja modal . maz000000 s0000000| dana bos negeri wawontulap . s9.z00. ,oo belanja barang dan jasa yp3eoo0tool sosio.cool belanja modal |. area000ooo s0000000| dana bos negeri gumuk belanja barang dan jasa siaooooooo! sawonoooool belanja modal dana bos sdn temp trans belanja barang dan jasa i3e0cbooo| 3as600o0ooo| belanja modal kesoooooo| b00.00000o dana bos smp negeri amurang 'src00. ,00o belanja barang dan jasa sa.coo.co0,oo es2s00000o0| belanja modal dana bos smp negeri amurang barat ingoooooooo ,oo belanja barang dan jasa " s00.cool belanja modal |. .me00cbooo| dana bos smp negeri amurang timur 2eaoooooooo belanja barang dan jasa belanja modal |. s280000000| dana bos smp negeri kumelembuai aso0ooo0oo belanja barang dan jasa belanja modal 3s000.000o0 dana bos smp negeri masakan n5000. belanja barang dan jasa i82400. | belanja modal dana bos smp negeri modoinding a0000000,oo s000.oo0,o0o belanja barang dan jasa " sma000000,oo| belanja modal |. ss000000,oo| s780000000| dana bos smp negeri motoling barat hesonooogoo erirtad simple jumakkp) bertambah (berkurang) koa belanja barang dan jasa belanja modal |. 3n200coco| dana bos smp negeri motoling timur info0coo,oo belanja barang dan jasa belanja modal me0voodoo dana bos smp negeri ranoyapo r2robot00,oo belanja barang dan jasa belanja modal dana bos smp negeri sinonsayang 3osooocoooo| belanja barang dan jasa belanja modal |. saz00cbooo| 6r. dana bos smp negeri sultan tarian .00000o belanja barang dan jasa i1e.o00.oo0,oo soooooocol belanja modal . z0000000co| 3x00000000| dana bos smp negeri tarian 2nyovoooooo | belanja barang dan jasa belanja modal .asa0voodoo ase0000000o| dana bos smp negeri tatapan belanja barang dan jasa belanja modal |. se000000, 39s0000000o dana bos smp negeri tenga 3x0. belanja barang dan jasa belanja modal |. season0ooo| g2000000, dana bos smp negeri kompas baru a8x. belanja barang dan jasa belanja modal . sse00000,00o| c0000000| dana bos smp negeri tumpuan sm.cbooo0oo senonoooooo| belanja barang dan jasa belanja modal o . masa00000oo dana bos smp negeri amurang asooooo0o,oo belanja barang dan jasa belanja modal soo000gco| s7a0000000| dana bos smp negeri amurang barat ssovooon,oo| eso0o000oo belanja barang dan jasa s2000.00000o bo000. printed sindir dasar hukum sesetumperusanan sete lawperusaman oo )kan dana bos smp negeri kompas baru belanja barang dan jasa belanja modal kan dana bos smp negeri tumpuan . kan belanja barang dan jasa belanja modal . dana bos smp negeri amurang barat belanja barang dan jasa belanja modal dana bos smp negeri amurang timur (sayap paling) belanja barang dan jasa belanja modal dana bos smp negeri kumelembuai (satu atap) maa mena belanja barang dan jasa belanja modal kan dana bos smp negeri masakan nan belanja barang dan jasa belanja modal mann tan dana bos smp negeri modoinding belanja barang dan jasa belanja modal aan dana bos smp negeri motoling timur kan belanja barang dan jasa belanja modal dana bos smp negeri ranoyapo (sayap) .sar hukum team terma dana bos smp negeri sinonsayang bi. .sxo0000000 belanja barang dan jasa belanja modal dana bos smp negeri selusin tarian . belanja barang dan jasa belanja modal dana bos smp negeri tarian belanja barang dan jasa belanja modaldana bos smp negeri tumpuan belanja barang dan jasa belanja modal dana bos smp negeri amurang barat belanja barang dan jasa belanja modal |. dana bos smp negeri masakan |. belanja barang dan jasa belanja modal dana bos smp negeri modoinding |. belanja barang dan jasa belanja modal . amor0.oo0,oo dana bos smp negeri ranoyapo belanja barang dan jasa belanja modal dana bos smp negeri sinonsayang (sayap) belanja barang dan jasa belanja modal 1na00.000oo dana bos smp negeri sultan tarian ,as (sayap) dea aaa belanja barang dan jasa belanja modal .i420000000 gas dana bos smp negeri tatapan (sayap) arol.ooo,oo si 00o000,0o| belanja barang dan jasa belanja modal |. 1020000000o| dana bos smp negeri tumpuan amo00. belanja barang dan jasa belanja modal . se0once| dana bos smp negeri ranoyapo (sayap) s200000000 belanja barang dan jasa " ess00.0oo,oo belanja modal |. dana bos smp negeri ranoyapo belanja barang dan jasa " yahoo.ooo,oo b000. belanja modal dana bos smp negeri ranoyapo m.oo0.ooo,oo belanja barang dan jasa sze00. ,oal es.e00.0o0ooo| bo00000001 belanja modal dana bos smp negeri motoling spo00. ,0o belanja barang dan jasa .0o0o,o0 belanja modal dana bos smpn amurang (sayap) erooooogoo 7r00000000| belanja barang dan jasa " as800. ,00o belanja modal |. a2200000c0 dana bos smpn tompasobaru (sayap) im0ooooooo| belanja barang dan jasa re00. ,oo belanja modal dana bos smpn sayap tompasobaru arooooogoo soc00.000co| belanja barang dan jasa " belanja modal dana bos smpn tenga (sayap) tendon.ooo,oo belanja barang dan jasa sze00door sa200.000oo0o| setooooco belanja modal dana bos smpn tenga (usb) belanja barang dan jasa " nama.cbooo se800.0botol b000000, printed sind dasar hukum seavmeeusaun semuwrewaan belanja modal . dana bos inpres tumpuan satukan belanja barang dan jasa pemberian bantuan operasional pendidikan non formal belanja barang dan jasamodal . monitoring, evaluasi dan pelaporan . . belanja barang dan jasa program pengembangan kebijakan dan ,00o 0oof| manajemen olah raga peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan menbarang dan jasa aan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi ptt belanja barang dan jasa program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan inn pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dena anna menanam belanja barang dan jasa . a00. . pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik dunia aman ena en, belanja barang dan jasa 9oo| .: program peningkatan sarana dan prasarana olah raga nan penasaran ne ana nt belanja modallaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang si oo0000ooo| si00000000| pendidikan belanja pegawai pembinaan dewan pendidikan ooo| belanja barang dan jasa ooo| penerapan sistem dan informasi manajemen kang aer pendidikan . . .: belanja barang dan jasa sure peran amurang, oktober bupati minahasa selatan sukkesehatan sub unit organisasi dinas kesehatan dasar hukum sesetumperusanan seretamperusatan oo) aan pendapatan ooo|ann belanja barang dan jasa sansoogoo sang00goo| penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaairdan hanja barang dan jasa kan kan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan nan han manan kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa . innhan belanja barang dan jasa . penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja nana belanja barang dan jasa printed shield jumlah rp) bertambah (berkurang) dasar hukum |see lumperupawan seretawperusaman gp) ael penyediaan alat tulis kantor . belanja barang dan jasa manp belanja barang dan jasa . s0y t, belanja barang dan jasa0oo| aparatur pengadaan peralatan gedung kantor tan belanja barang dan jasa belanja modal program peningkatan disiplin aparatur 90o0o| opo pengadaan pakaian kerja lapangana men me. belanja barang dan jasa pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lanjutan) ena manna menang belanja barang dan jasa priori ted bia sirilik jantan( rp) tama h berkurang) aa . er. oo. paul lego program upaya kesehatan masyarakat 128e5. 9oo| goo pemeliharaan dan pemulihan kesehatan kan nan belanja barang dan jasa x2000000000| 9oo| pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan belanja barang dan jasa tool a00 belanja modal . 90o0| bantuan operasional kesehatan 114an601. belanja pegawai atol a00 belanja barang dan jasa 9oo| pelayanan sunatan massal . sovooogoo s.o00. belanja barang dan jasa solo0ooo| o0ol gerakan masyarakat hidup sehat german) . io000o09,oo| belanja barang dan jasa l000oo0o,oo| 90ol program pengawasan obat dan makanan |. soorrogoo| soorroooo| 0oo| peningkatan pengawasan kecaman pangan dan bahan berbahaya belanja barang dan jasa ooo program perbaikan gizi masyarakat 3n6s430000 9oo| pemberian tambahan makanan dan vitamin a00 belanja barang dan jasa 2as5ta0000 0oo| a00 pelacakan kasus gizi buruk .a2si2sooko! belanja barang dan jasa program pengembangan lingkungan sehat t000000000| 9oo| pengkajian pengembangan lingkungan sehat program pencegahan dan penanggulangan 9oo| penyakit menular penyemprotan logging sarang nyamuk belanja barang dan jasa 2eso00.ooo,oo 00o0| pengadaan vaksin penyakit menular .smanoooooo| belanja barang dan jasa .smaooooooo| 9z20000900| 00o| a00 pencegahan penularan penyakit endemik epidemik belanja barang dan jasa s2s800noo| printed simple dasar hukum samunrauaun (seeumeeuasun peningkatan imunisasi belanja barang dan jasa belanja modal peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah pa. belanja barang dan jasa nan penemuan dan pengobatan penderita kusta inn belanja barang dan jasa program standarisasi pelayanan kesehatan 90o| pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan belanja barang dan jasa inn penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan belanja barang dan jasa penyusunan standar pelayanan kesehatan rumah sakit man belanja barang dan jasa program pelayanan kesehatan penduduk miskin pelayanan gratis penduduk miskin nan maan belanja barang dan jasa program pengadaan, peningkatan dan perbaikan goopengadaan alat kesehatan puskesmas pembangunan rumah sakit kan belanja modal pengembangan ruang operasi belanja modal pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit men rela los tel o.3o00 belanja barang dan jasa ooo| belanja modal pengadaan obat obatan rumah sakit .00o| a00 belanja barang dan jasa 0oeo| pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit ooo| (dapur, ruang pasien, land iy, ruang tunggu dan tp lain lain) belanja modal se27oi25300| pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit kan kan belanja barang dan jasa . .ooo.ooo,oo soooooogco| pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit untuk ruang icu, iccu, nica senna belanja modal ooo| program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan naa kemitraan asuransi kesehatan masyarakat . ooo| belanja barang dan jasa i8000. jasa medik jkn ier3997soo0 belanja barang dan jasa 813997as0o0 operasional jkn zes0o0oo0,oo belanja barang dan jasa .00n, obat dan bahan habis pakai medis jkn esesorasooo cesa9aso00| belanja barang dan jasa esesorasooo gsssszaso00| dana kapital jkn puskesmas modoinding emsp3solo says2238000 belanja barang dan jasa ooo| ooo belanja modal as8e96. dana kapital jkn puskesmas masakan belanja barang dan jasa zo03a8. ,00o belanja modal dana kapital jkn puskesmas tompasobaru goo belanja barang dan jasa 9o0| belanja modal dana kapital jkn puskesmas pop a00 belanja barang dan jasa .0000n| printed sind rumah rp) bertambah (berkurang) yos p3. belanja modal |. dana kapital jkn puskesmas motoling ,00o belanja barang dan jasa belanja modal .m050656600 dana kapital jkn puskesmas motoling barat tool belanja barang dan jasa (233663760y| belanja modal dana kapital jkn puskesmas motoling timur ooo belanja barang dan jasa ooo| belanja modal ooo dana kapital jkn puskesmas kumelembuai belanja barang dan jasa censo9ooy| belanja modal |. esaossis00o| o,s9 dana kapital jkn puskesmas angka belanja barang dan jasa belanja modal dana kapital jkn puskesmas tenga belanja barang dan jasa tool belanja modal goo dana kapital jkn puskesmas amurang barat cas0. belanja barang dan jasa belanja modal ma0s831500| dana kapital jkn puskesmas amurang ooo belanja barang dan jasa 9ool a00 belanja modal . dana kapital jkn puskesmas amurang timur (1s0000. belanja barang dan jasa belanja modal (se0anc26on7| dana kapital jkn puskesmas tumpuan belanja barang dan jasa (is0c0oo0ooo)| belanja modal ooo dana kapital jkn puskesmas tatapan no0| belanja barang dan jasa ea2926285, goo belanja modal ooo! prima shield jumlah rp) bertambah (berkurang) uraian dasar hukum (sesetumperusanan seretamperusaman oo ) | jo " dana kapital jkn puskesmas tarian 00o| belanja barang dan jasa belanja modal dana kapital jkn puskesmas sultan a00 belanja barang dan jasa ooo belanja modal a00 dana kapital jkn puskesmas modoinding lanjutan| o00| belanja barang dan jasa belanja modal .00o| 7e62225900| dana kapital jkn puskesmas masakan( lanjutan) oo) belanja barang dan jasa belanja modal dana kapital jkn puskesmas tompasobaru( lanjutan) belanja barang dan jasa belanja modal . dana kapital jkn puskesmas pop( lanjutan) belanja barang dan jasa belanja modal dana kapital jkn puskesmas motong( lanjutan) 00o| belanja barang dan jasa belanja modal . 7asasego0| dana kapital jkn puskesmas motoling barat( lanjutan) makan nana dena belanja barang dan jasa belanja modal .00o| sss1songo| dana kapital jkn puskesmas motoling timur( lanjutan) mena nanny belanja barang dan jasa belanja modal d0. 00o| dana kapital jkn puskesmas kumelembuai( lanjutan) maa mek dean belanja barang dan jasa belanja modal dana kapital jkn puskesmas angka( lanjutan) belanja barang dan jasa printed simple dasar hukum belanja modal . dana kapital jkn puskesmas tenga( lanjutan) . belanja barang dan jasa belanja modal dana kapital jkn puskesmas amurang barat( lanjutan) belanja barang dan jasa belanja modal dana kapital jkn puskesmas amurang( lanjutan) wmo belanja barang dan jasa belanja modal 000o| dana kapital jkn puskesmas amurang timur( lanjutan) my . belanja barang dan jasa belanja modal . o00| dana kapital jkn puskesmas tumpang lanjutan) belanja barang dan jasa belanja modal . dana kapital jkn puskesmas tatapan( lanjutan) belanja barang dan jasa belanja modal dana kapital jkn puskesmas tareranf( lanjutan) belanja barang dan jasa belanja modal dana kapital jkn puskesmas sultan( lanjutan) nan belanja barang dan jasa belanja modal program peningkatan pelayanan kesehatan lansia ,0o0o pelayanan pemeliharaan kesehatan naaptt belanja barang dan jasa bantuan jaminan persalinan tea dasar hukum temuan (emmaawan belanja pegawai ooo| belanja barang dan jasa o,oo surplus (defisit)| amurang, oktober bupati minahasa selatan christian eugenia parents foodasar hukum sen skm a22 seok lelo o3oo0000 pendapatans0oooogoo| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan ie0ooooooo| aan ts) mean ketan mena anan belanja barang dan jasa an4000.00ooo er61890400| penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kan kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa .an00000000 9oo| (r0. cu00, penyediaan jasa administrasi keuangan | ) belanja pegawai belanja barang dan jasa mono.cbooo| penyediaan jasa kebersihan kantor enoooooooo| belanja barang dan jasa eocoocoooo| 77500000m| penyediaan alat tulis kantor ssooooogoo| sa00000000| belanja barang dan jasa ssovoooooo| s900000900| penyediaan barang cetakan dan penggandaan. as000. | ) (o0000000n| a82 printed sial jumlah rp) bertambah (berkurang) dasar hukum seeumpewaaman seebmrewsaan belanja barang dan jasa penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor pg . belanja barang dan jasa p . belanja barang dan jasa kan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah nypumah jabatan ajari minahasa selatan belanja barang dan jasa belanja modal pos jaga rumah jabatan ajari minahasa selatan belanja modal pembangunan tribun lapangan kelurahan pandang belanja modal . pembangunan pos pengaman kompas baru pembiayaan) belanja modal pembuatan pagar pos pengaman kompas baru pembiayaan) belanja modal pagar monumen ulcers kumelembuay satu dasar hukum bar kos eoa pel belanja modal (2000000n| rehab gedung kantor snoooooooo| goooooooooy| belanja barang dan jasa sowooooooo| 000o| goooooogooy| cr00, paving stone rumah jabatan ajari minahasa selatan o0o| 9ss0000000| oss0000000 belanja modal program peningkatan disiplin aparatur |. 0oo| go.voodoo,ooy| cr00, pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ao.oo0.oo0, belanja barang dan jasa program peningkatan kapasitas sumber daya 9o0o| cr00,00g aparatur pendidikan dan pelatihan formal belanja barang dan jasa 9oo| ,00y| program pembangunan jalan dan jembatan perencanaan pembangunan jalan . belanja modal pembangunan jalan so0000. ,0o a9r. ,o0ol belanja pegawai belanja barang dan jasa nan pembangunan jembatan . (a9200000)| belanja barang dan jasa belanja modal .o0o| sasosooooo| monitoring, evaluasi dan pelaporan . belanja barang dan jasa an000.00900o 000o| perencanaan pembangunan jalan dak) a00000. ooo| goo belanja modal mo0000. an0. pembangunan jalan dak) tenoooooo,oo g00o| belanja pegawai belanja modal 90oo| pembangunan jembatan dak) . goo belanja modal a0n000.o0o,oo ooo| a00 pengaspalan jalan males komplek perumahan ko000000o,oo| s700000y| belanja barang dan jasa voodoo.cbooo| 2e7000007| pengaspalan jalan pekuburan kilo xo0. ,oo 9z. (2sa0logo)| pria ted simple rumah( rp) bertambah (berkurang) arema mengarang saman poo . belanja barang dan jasa belanja modal x00000.0000o| g0o| (t00. pembuatan jalan kel. pandang link. xii belanja modal m000000000 caso0colony| perkerasan jalan solusi kel. bitung a00. 9ece000oo0| ci3g0009007| belanja modal .00000o gi340. perkerasan jalan desa landak belanja barang dan jasa perintisan jalan desa lindungan tokoh0.000ooo| 9o0ol oo.coo.ooo,ooy| belanja barang dan jasa k0000000000 9o0| cron.oo0.ooo,ooy| ca00,00y perkerasan jalan desa daratan 20n000. belanja barang dan jasa g21) perkerasan jalan desa lawan satu z00000. belanja barang dan jasa perintisan jalan desa kel. rumonng bawah belanja modal mo0.0oo.ogo,oo ,00y| perkerasan jalan desa kompas baru satu belanja barang dan jasa perkerasan jalan desa pop belanja barang dan jasa perkerasan jalan desa popolo belanja barang dan jasa pengaspalan jalan kelurahan pandang link kompleks big resto golden charity) mena belanja modal m00000. perintisan jalan bosses desa sultan kan belanja barang dan jasa belanja modal perintisan jalan kanopi desa paslon x00000. 9734r000o0 (2es9009o7| belanja barang dan jasa yoon0o.o09,oo desa.coboy|l perkerasan jalan palangka desa kanan 25830000n7| belanja barang dan jasa 9z01700000| 2ses0000y7| perintisan jalan warna as0000. ,o0 1as210000oo a79000000)| g19) printed solid wumahrp) bertambah berkurang) pemain nana drs noa iso le| .| belanja barang dan jasa aso00000900 tas210. g19) perintisan jalan munte 1as21000000 belanja barang dan jasa aso000000oo a75000009| g49) pembangunan jalan mayan desa boyong atas 9z. belanja barang dan jasa (2es0o0noy| perkerasan jalan padang desa pakuweru nan belanja barang dan jasa konoooooo,oo c2s700000n| pengaspalan jalan ranokaneyan desa kanan nan belanja barang dan jasa t00. pengaspalan jalan desa tumaluntung nan belanja barang dan jasa i00000. 9zas0.000o0 pengaspalan jalan desa matang gesoooooy| belanja barang dan jasa pengaspalan jalan desa pacuan lama " 1a5050. has.cbooo| belanja barang dan jasa is0000. 145os0. ,o0o (s50000007| talud jalan palangka desa kanan as0000000, tasks100000| gaston| belanja barang dan jasa aso000000, gma9.c00oo)l perintisan jalan golongan desa selama a.x2000000)| belanja barang dan jasa (ir200000n| pengaspalan jalan kebun palate belanja modal koooooooooo| goooooooo,ooy| cx00, perkerasan jalan tabungan desa temani selatan roooooooo,oo| cecaocooon| belanja barang dan jasa ,00o1| belanja modal . 0000000900o| 900o| cbooo0o.oooooy| perintisan jalan desa karya belanja barang dan jasa awcooooy| perkerasan jalan moyomboong desa motoling " hoon00o0ooo| belanja modal " xoo00o.cbooo perkerasan jalan luwak desa temp trans kon000000,0o c7room0og| belanja barang dan jasa hoo.ooo.cbooo 2rocoooy|l pengaspalan jalan desa tawang induk belanja barang dan jasa. opo| 1a532000000| printed sina pos peta isl belanja modal perkerasan jalan desa kapita aso0o0. ,oo 1as693.c00,oo belanja modal aso000cbooo case9300000o perkerasan jalan kasuma desa pondok as0000000o0 case9voodoo 3r000000| belanja barang dan jasa wso000. ,oo case90000, 3n000000)| perkerasan jalan all desa kapita aso000. ,oo 1as. gsonoogon| belanja modal 1a5100. @s0000009| perintisan jalan kebun kombes dalam desa angka gb00.000o0| hanja barang dan jasa cs00. ,o07| perkerasan jalan desa tenga aso000. ,o0 gowooooy| belanja barang dan jasa tool ta6as6.000o0o| task56.000oo0o belanja modal .as000000000o| (as0. cr00, pembangunan jalan menuju lokasi wisata kilometer han batu dinding setia imi bean belanja modal 1asal0coor0o| (as200009| g21) perintisan jalan totondong kawa desa noparen . ,00o belanja barang dan jasa gosoooooy| perkerasan jalan malibu desa temp 1s0000. b55) belanja barang dan jasa as0000. ,oo perkerasan jalan kelurahan pandang gyooogoy| belanja modal g9z0o0ooy| perkerasan jalan padang kelurahan bubungan iso000. ,oo 1as. belanja modal soo0ronggo| tas13000000| usz000009| pembangunan jalan kompleks kubur kelurahan logo00oo0,oo| kawangkoan bawah nan men belanja modal t00000000,00o perintisan jalan tetempangen kelurahan kawangkoan aan nan raja modal . pembuatan talud ruas jalan kumelembuay motoling belanja modal @es3pohon| pengaspalan jalan desa tawang barat tes600000y| belanja barang dan jasa or4a0. printed simple dasar hukum error boo3 iowa yos her belanja modal 9o0o| coo.ooooogooy| ci00,o0y pengaspalan jalan desa loan ". o(2s2000007| belanja modal .aso000.00ooo| m6180000, ge2000009| perintisan jalan desa temani utara . ,00o (essooooyl belanja barang dan jasa belanja modal .12500000000o| 0oo| cao0,o0y perintisan jalan pilar desa tumaluntung kan kan han belanja barang dan jasa |. snaroooooo 25300000n| perintisan jalan pole desa matang satu |. ce9scooby| s5) belanja barang dan jasa 2asocooonl perkerasan jalan pacuan baru |. g7900090| belanja barang dan jasa |. gzs000007| perkerasan jalan warga token gs60000oy| belanja modal |. m0000. 193x40. gse0009o9| perkerasan jalan desa paslon belanja barang dan jasa gex0000000o| g.9oncology| g0) perkerasan jalan desa wulurmaatus |. .10n000000,0o 2essooooy| belanja barang dan jasa |. w0000. perkerasan jalan soko desa makanan lama .a00000.0000o (2ss0009oy| belanja barang dan jasa .kon000000,00o 9asoc0o0oo (2s500000n| perkerasan jalan erased desa kumelembuay dua . nan ga) belanja modal |. logo00.cbooo| gas09o0)| ag) pengaspalan jalan desa bajo 10n000000oo gas000000| (estooooog! belanja barang dan jasa |. 9ra9voodoo| (asiocogoy| pembuatan talud jalan desa makasih lolombulan gas0ooo| belanja modal |. gasooooo9| pengaspalan jalan desa karimbow talikuran w0o0oo.0o0,oo 974s000000| @ss00000o| belanja modal (2ss0000o0)| perintisan jalan desa lalumpe makanan lama x00000. a90. belanja barang dan jasa belanja modal ". m00000. 9oo| rio0.ooo.oo0,oo7| peningkatan jalan tenga pakuure prinz sim jumlah rp) bertambah (berkurang) dasar hukum seevupewasun serumpewaamas belanja modal .( perintisan jalan talun desa kinalawiran nan belanja barang dan jasa . perintisan jalan desa wawontulap . belanja barang dan jasa . perintisan jalan desa bajo belanja barang dan jasa perintisan jalan tente kelurahan rumpon bawah belanja modal . rehab jalan sultan selama . belanja modal . perkerasan jalan kebun rata desa kinaweruan pembiayaan) belanja barang dan jasa perintisan jalan kebun mobot desa kinaweruan pembiayaan) men mann belanja barang dan jasa kan perintisan jalan desa kinalawiran desa trout pembiayaan) belanja modal pembuatan telur ruas jalan matang karya sht) pembiayaan) belanja modal pembuatan jalan beton right ruas jalan spt token karimbow sht) pembiayaan) belanja modal pemasangan bolder pengaman jalan pantai: kawangkoan bawah big gereja gim) mean belanja modal pengaspalan jalan kawasan kel. kawangkoan bawah . belanja modal tan pembangunan jalan kuwuk koreng belanja modal talud jalan perkuburan desa lawan satu . belanja barang dan jasa printed solid dasar hukum semumeausun seawirawsann | belanja modal . pembangunan jalan rapuh lama desa boyong atas pakuure tinaniaan belanja modal tan tan perintisan jalan makanan desa pakuweru tiga boyong atas men pen naagin belanja modal perkerasan jalan sumusula desa boyong atas pakuure binatang belanja modal pengaspalan jalan paslon makaaruyen belanja modal pengaspalan jalan pinasungkulan utara pinasungkulan sena men penurun belanja modal perintisan jalan desa sinis pinasungkulan nan belanja modal kan perintisan jalan desa kelenturan kelenturan barat belanja modal naa pengaspalan jalan simpang tiga kumelembuay kumelembuay satu belanja modal tan pengaspalan jalan malala malala satu tan tan belanja modal haa perkerasan jalan lawan satu kompas baru dua kan belanja barang dan jasa belanja modal kan perintisan jalan desa lalumpe makanan lama nan belanja modal nan perkerasan jalan masing desa kuwuk belanja barang dan jasa kan kan perkerasan jalan markas desa pinamorongan tan belanja barang dan jasa pengaspalan jalan penghubung desa popontolen. matang nanah ketaatan men menu printed buy simple umpan pemanasan lan, belanja modal pengaspalan jalan penghubung desa warna gst0.0000n| acne modal (5t0. perkerasan jalan desa matang mason.oo0, belanja barang dan jasa is0000. pengaspalan jalan warga pacuan belanja modal pengaspalan jalan pacuan lompat belanja modal g32000009| peningkatan jalan pinasungkulan makaaruyen " t000. belanja modal 0v0. .0090o t000000. pengaspalan jalan ponton desa teman belanja barang dan jasa gse0cocoon| perintisan jalan padang desa pondok belanja barang dan jasa (ce30.c00o7| perintisan jalan teras desa pondok g1) belanja barang dan jasa 1as19000000 as1000000 b2) rintisan jalan aer jao desa tewas goonoogon7| belanja barang dan jasa perintisan jalan tetewalanda kel. kawangkoan bawah gi30. belanja modal .00000o g43000000| perkerasan jalan desa pinapalangkow amoooooy| g19 belanja barang dan jasa anno0o.o0ooo| perintisan jalan pele desa paling 1s0000000, belanja barang dan jasa |. we30coboy| pengaspalan jalan desa pasien jaga vii . lason0. ,o0 49700000m| belanja modal as0000.o00,0o agooooy| perkerasan jalan desa polinom toko| yeon.ooo.ooo,ooy| belanja barang dan jasa (d00, perintisan jalan lesung batu desa noparen 20n000. ,o0 gesoooooy| belanja barang dan jasa z00000. talud jalan kanan koreng |.doogooooooo sr3e200000| @ssoooog| ran mama uu oa, bel belanja modal x00000. perintisan jalan pele kel, ranomea mon000.00goo belanja modal rontok.logo (25s0000009| perkerasan jalan desa karimbow kon000. ,oo belanja barang dan jasa rontok.ooo,oo perkerasan jalan kuda desa motoling makale xon000000,co| sz4100000| (25s000000| belanja barang dan jasa ko0o00.00o,oo .00000o (ss0coboy| perkerasan jalan moutong desa aer gale belanja barang dan jasa ko0000.000oo| pengaspalan jalan desa engkau dua aso. ,oo gaz0000009| belanja modal 1s0. pengaspalan jalan desa tanaman utara belanja barang dan jasa tool oral2009goo| belanja modal aon.ooo.ooo,oo)| pengaspalan jalan desa tiniawangko kon000. ,o0o belanja barang dan jasa tool 9rar0000o0ol gz4r0. belanja modal (r00. ,00y| pengaspalan jalan desa palate palate satu belanja modal g78000000| pengaspalan jalan desa akan jaga soo00.o0ooo (a.es0. ,ony gan) belanja modal as0000. ta540000,o0o gan) pengaspalan jalan desa akan jaga ,oo belanja barang dan jasa belanja moda logo0cocol (i00. pengaspalan jalan desa loan jaga lon000. ,o0 belanja modal kon.ooo.ooo crssoooooy| pembangunan jalan desa maluku akses lapangan belanja modal koo0o0. ,oo s8sa0.00go0o (i6000009| perintisan jalan kel. rumpon bawah desa rumpon etana modal perintisan jalan solo timur desa kotamenara ,00o belanja barang dan jasa voodoo.cbooo| (east.cooooyl printed solid yeo perkerasan jalan tong desa polinom 20n000. t00000. cr00, belanja barang dan jasa 0o0| cr00,00y perkerasan jalan desa temp jaga vii (6a00.oooooy| belanja barang dan jasa pengaspalan jalan arakansongkul desa tawang (esc0c00007| belanja barang dan jasa " 9oal .00900o| belanja modal .00000y| c100, perkerasan jalan lampung desa warga pacuan baru belanja modal 20n000. pengaspalan jalan desa bongkol kec sinonsayang ooo pembiayaan) belanja barang dan jasa 90o| perintisan jalan warga warga amoena ron000.0goo belanja modal k00. perkerasan jalan desa lineleyan belanja barang dan jasa konon.ooo0 97as000000 perintisan jalan solo barat desa kotamenara as0000. ge90000007| g3) belanja barang dan jasa 1s0000. pembebasan lahan untuk pembangunan jalan a000. 34es60. ,o0 (5335400000m| belanja modal peningkatan jalan motoling lalumpe hrs ac wg) penta modal (2266s000000)| peningkatan jalan tumpuan dua kanan tanah ac wc) (dak) nian meki kka eea belanja modal (s1) peningkatan jalan motoling makanan baru angka hrs ac wc) (dak) neta mena mena belanja modal peningkatan jalan karya kuwuk kerikil ac wg) nia modal pembangunan jalan boulevard pantai amurang sang8ao.oo0,oo lanjutan tanah ac wc) (dak) mei ente ketan belanja modal pembangunan jembatan ranomea atas dak) soon0.oo0,oo 900o| rem ema mal semua hoa hoa belanja modal b000. goo! pembangunan jembatan pelita dak) sooko0.00noo .o00000. 90o0| belanja modal sovoooo.cbooo pembangunan jembatan ranowangko atas dak) 000o| belanja modal indsoooooon,oo pengaspalan jalan desa makanan lama makanan baru g750000009| belanja modal aes00000ooo| g3s00000n| g00 pengaspalan jalan desa pop barat pop utara belanja modal resoooooooo g250000097| pengaspalan jalan desa droit pop barat toooooooooo g748000000| (s2000009| belanja modal konon.ooo,oo perkerasan jalan desa kompas baru dua belanja barang dan jasa perkerasan jalan desa lowland satu belanja barang dan jasa rsoooooooo| perintisan jalan desa pondok elukan (6as0c0009| belanja modal m000000000| gasoooooy| perintisan jalan akan pondok belanja modal perintisan jalan wereng kel. lewat is0000000, belanja modal anno0voodoo 1e7as000000o| perintisan jalan kel. kawangkoan bawah kapita (ca900000y| belanja modal (es90.000o0ony| pembuatan talud jalan rite maluku aoo| belanja modal ooo| moon0ooo0| pembuatan saluran air ruas jalan rumpon roof| t0co0oo0oo| lanset kanan daa pegagan jadul belanja modal .o0o| tonoooooooo| perintisan jalan kebun palate opo belanja barang dan jasa ooo| rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dak) belanja barang dan jasa printed sangga sudah(r) ban (berkurang) .ksl oo perintisan jalan kamblow desa loan oeo| belanja barang dan jasa ooo| perkerasan jalan desa raden ooo| belanja barang dan jasa ogo| perintisan jalan lawiseng loan desa sultan opo| 7s00000000| hanja barang dan jasa .oeo| pengaspalan jalan desa tanaman ooo| so0noooooo| s200000000 belanja barang dan jasa ooo| sn0noonooo| sa00000000 pengaspalan jalan desa engkau tiga oo| g9. .ooo,ool belanja barang dan jasa 0oo| sno0bonobo| se00000000| perkerasan jalan cempaka desa tanaman utara ooo| r400000000| belanja barang dan jasa ooo| r000000000| perintisan jalan tulisan desa kapsoya satu aoo| sn00000000 n00000000o belanja barang dan jasa ooo| s900000000| sn00000000| rehab jalan karya pinapelangkow ooo| sn000000o0| belanja modal toko| sn00000900o| perintisan jalan palangka desa wawontulap toko| s00000ooo| sa00oo0oco belanja barang dan jasa opo| so000ooo perintisan jalan pentas desa bajo 0oo| r400000000 belanja barang dan jasa omg| a00000000| perintisan jalan wali kulon mebel desa noparen 90o| ss00000000 belanja barang dan jasa ooo| sg0000000o| s00000000| pengaspalan jalan desa sulung tiga perbatasan o00| belanja modal ogo| perintisan jalan kyokai desa noparen opo| belanja barang dan jasa ooo| pembangunan jalan kawasan kapita kel kawangkoan tas000000, dianja modal .0o00| pembangunan jalan kel. kawangkoan bawah akses belanja modal @0o| perintisan jalan transmigrasi landak ame rumah tema matan belanja barang dan jasa pen perintisan jalan pangkep kumelembuai dua aeo| belanja barang dan jasa a00 perintisan jalan mokurerek temani selatan ooo| as8000000o0 belanja barang dan jasa ooo| perintisan jalan langowan kinaweruan ooo| i880o0cbooo belanja barang dan jasa ooo| perintisan jalan desa trout oeo| sooko0ooo| g0c00cbooo| a00 belanja barang dan jasa roof scoop0ooo| 9s.000coo0o perintisan jalan desa paslon 0o| belanja barang dan jasa 0o| perintisan jalan desa kelenturan belanja barang dan jasa oeo| s00000000o| perintisan jalan desa linoleat ooo| 7s00000000| ooo belanja barang dan jasa pengaspalan jalan makanan baru 0oo| r00000. ,o0 belanja barang dan jasa ooo perkerasan jalan akses ranking desa popolo aoo| sao0.cbooo| s900000900 belanja barang dan jasa sacoooogoo| so00000000| pengaspalan jalan akses kubur desa karimbow ooo| belanja barang dan jasa .oeo| perkerasan jalan sentra produksi boyong atas oeo sa000.0ooo| binatang belanja modal . oto sacooooooo| perkerasan jalan sentra produksi oleh pakuure tiga pakuure dua belanja modal . 0eo| perkerasan jalan desa tawang induk . belanja barang dan jasa ooo| sa0oooogoo| sn000. pengaspalan jalan desa tumaluntung satu sao0o.coco 9o000. belanja barang dan jasa ooo| perintisan jalan batu kurung desa temani oeo| raso00.o00,oo 1as000. belanja barang dan jasa ooo rag. .00o0oo0 a00 printed liy sirilik dasar hukum see lampu ruangan sere lamperusaman oo ) rp) pembangunan jalan dalam kota amurang barat kel. kawangkoan bawah) belanja modal . talud ruas jalan warga pacuan belanja modal . pembangunan jalan dalam kota amurang barat desa temp trans) belanja modal inn pembangunan talud ruas jalan matang karya nan belanja modal mann . . pembangunan talud ruas jalan sultan pinamorongan belanja modal inn . pembangunan jalan dalam kota amurang kel. bitung) dena men belanja modal . pembuatan talud ruas jalan rumpon lanset kanan pembiayaan) pp, belanja modal . pembuatan talud ruas jalan ikk masakan temani pembiayaan) man men belanja modal pembuatan talud ruas jalan kompas baru temani pembiayaan) ape, belanja modal mann kan pembuatan talud ruas jalan ikk amurang kel. ukuran) pembiayaan) nan maa men belanja modal pengaspalan jalan desa tawang timur pembiayaan) pen kan belanja barang dan jasa pembangunan jembatan ranowangko pantai tahap pembiayaan) den belanja modal pembangunan jembatan ranomea pantai pembiayaan) men mann belanja modal inn perkerasan jalan kotamenara pembiayasim jumlah rp) bertampang rang) nan eos yel belanja barang dan jasa pembuatan talud ruas jalan paling bukit doa ogo| a98soo0oo0o 498es.0ooo0o| pembiayaan) belanja modal d0. a98e500ogo| uses.o00o0 perkerasan jalan desa pacuan satu pacuan goo pembiayaan) belanja modal . 000o| seroooooo| seroooooo| perkerasan jalan desa terbilang jaga dua kan nan belanja barang dan jasa aoo| perkerasan jalan paksa desa temani selatan ooo| tasoooooo,oo belanja barang dan jasa 90o| re9. tap000000,co perkerasan jalan rata desa temani jaga satu door| ras00000000 belanja barang dan jasa ooo| as000000ooo perintisan jalan akses wisata sasayaban kel. ukuran tanja barang dan jasa perintisan jalan desa karena oeo| soo0coor0o| sa00000000| belanja barang dan jasa ooo| sn00000000| perintisan jalan desa beringin oeo| sn00000000| belanja barang dan jasa seooooogoo| sa000000ooo talud jalan tumpuan dua kanan opo| belanja modal oeo| drainase jalan tumpuan dua kanan ooo| a00 belanja modal ooo| perintisan jalan solusi menuju sumber air kel. bitung gn000. belanja modal 0oo| 99c0voodoo| so000co0,o0 perintisan jalan patah tulang desa pondok ooo| belanja barang dan jasa ogo| perintisan jalan pangsa desa pondok " oeo| t0000000000| t00000. belanja barang dan jasa 9oo| r0000000000| pembangunan jalan tete desa palate ooo| rag000000, ras000000, belanja barang dan jasa toko| taboo0009,oo tas. pengaspalan jalan akses pekuburan karimbow ooo en000.0o0,oo s9000.00000l talikuran printed sind semua dasar hukum ese lumperusa lampu rekaman oo ) or) aaa belanja barang dan jasa .o0o| s0oooooooo| s900000000 pembangunan jalan sarewow kel. rumpon bawah belanja modal 0oo| r2500000000 talud jalan lowland teman ooo| sooonoooco| ss000000o0| belanja modal ooo| so000000oo| s900000000| perintisan jalan desa pacuan lama opo| s900congo so00000000| belanja barang dan jasa .0oo| secoooooco| perintisan jalan woo kel. rumpon bawah man belanja modal 0eo| perintisan jalan pal kel. rumpon bawah aoo| belanja modal 1s00000000o| pembangunan jalan desa pakuure tunangan pakuure sso00logo| so. dianja modal perintisan jalan bendung kel. rumpon bawah oeo| r2500000000 belanja modal oeo| r2500000000 perintisan jalan last kel. ranomea .ooo| ss.0o0cbooo| belanja modal oeo| soo0o00goo| perintisan jalan desa sondage oco| belanja barang dan jasa oeo| re800000000 perintisan jalan tumpang desa matang satu ogo| sasoocoooo| ses00. belanja barang dan jasa ooo| sesoocoooo| s9s00. perintisan jalan batu kurung desa temani ooo| sao0000000 belanja barang dan jasa doo) moo0oo0o0 ta5000. rehab jalan karya pinapalangkow ooo| seo0000000 belanja modal toko| ss000o00o0 pembangunan jalan paling kotamenara oeo| acooooooo belanja modal pembangunan jalan kotamenara tumaluntung belanja modal opo| rasooooo0oo| pembangunan jalan temp tewas ooo| maooooo0oo| belanja modal ooo| 1raconte0o0| pembangunan jalan kel. bitung ranoketang goo rasio000000 1a5000. aaa belanja modal pembangunan jalan elukan akan opo| tasoooo0ooo sas000000, belanja modal ooo| tagovoooo,oo| pembangunan jalan tawang makasih ooo| tagoooooooo| belanja modal toko| taboo0cbooo| pembangunan jalan pinapalangkow talsitad ooo| tasooooo0oo| 1ag000. belanja modal ooo| taboo0oo0oo perintisan jalan solo kel. bitung ooo| ssoonooooo| s000000000 belanja modal (ooo| pembangunan jalan desa tawang pondok t49000. belanja modal goo| sagooooogoo| tan000000, pembangunan jalan desa sapa pakuure ao| mag000o0ooo| ta900000000 belanja modal oo| perintisan jalan desa sion om #so00000co| belanja barang dan jasa ooo| 7s00000oo0| perintisan jalan desa trout belanja barang dan jasa ooo| perintisan jalan makoto pala desa kuwuk 0po| belanja barang dan jasa pool program pengembangan kinerja pengelolaan persamaan inn peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persamaan nana mennnnnnnnnn ninnin dengan belanja pegawai o,oo belanja barang dan jasa belanja modal program peningkatan promosi dan kerjasama investasi pi. penyelenggaraan pameran investasi belanja barang dan jasa | program pembangunan saluran drainase gorong gorong inn pembangunan saluran drainase gorong gorong akan belanja modal 9oo| so. .o00o,o0)| printed silly una ran era mmi geino premam boa hoax . drainase rumpon bawah toooooooooo| caz00009on| belanja modal k00000. ,0o drainase desa makaaruyen sao0.009oo gooooooy| cas0 belanja barang dan jasa kono0o.ooo,oo 9a s00000, (s00. drainase desa pinasungkulan ko0000o0o,oo sa so0000o0| so0. belanja barang dan jasa xo0o00.ooo,oo| sassoooooco| goo.logo0)| drainase poros desa tanaman utara k00000. ,oo gos0logo0)| belanja barang dan jasa (0s000000| pembuatan saluran desa rite is0000. ,0o sismo0ooy| go) belanja barang dan jasa as0. ,0o gs15. go) pembuatan saluran air ruas jalan matang karya loong0o00,oo belanja modal xoo000000o,oo| pembuatan saluran air ruas jalan rumpon koo0ooooooo| 00o| goo.ooooooooy| cao0, lanset kanan belanja modal x00. ,00y| drainase desa tanaman x00. belanja barang dan jasa toooooooooo| ssesooooo sr000ooo| drainase kompleks terminal amurang tonoooooooo sagooooooo| gr0000009| g0) belanja modal xoo.oo0000,oo sasoooo0oo0o| (sr0000009| drainase loan males xo0000.o0o,oo 9s w900oo9,o0)| belanja modal kosovo.ooo,oo s5.t00000, (900oo0o0y| drainase desa wulurmaatus .k00000.00o,oo rovooogon7| belanja barang dan jasa x00000. ,oo (20000000m| drainase rite maluku is0000. ,oo gsoooooey| g0) belanja modal is0000. ,oo gsooooooy| drainase desa tawang barat konooooog,oo ss30n00000| belanja barang dan jasa drainase kelurahan ukuran dua lingkungan belanja modal ooo| season.cbooo| 99s00. drainase poros jalan desa tawang timur 9eo| sas00logo| sas00000, belanja modal toko| sesoocogoo| lha dara bosan pesan printed small nan naa eaeamemmmw puyuh santa peaaeesaa ots ya belanja barang dan jasa d.iig00| socooooooo| sooonooooo| goo drainase kel. pandang link. xii ooo| belanja modal program pembangunan trap talud brondong pembangunan trap talud brondong pan pen aan belanja modal . soo0000000 goooooogog| cro0o9) pembuatan talud comp tabe kel, bubungan . moo00000900 (a000o00o0| kti belanja modal |. o000. gooooooon| a09 talud permukiman desa warga amoena . . belanja barang dan jasa 00o|l says00cbooo| belanja modal . asx000009, jo9go| (s0000. cc0,00y talud permukiman desa warga |. as0000.000oo belanja barang dan jasa g50000002)| talud permukiman desa makanan baru |. aso000. ,oo loo0. ,oo)| belanja barang dan jasa (roo0009oo)| talud permukiman desa motoling ma9000. goo000000y| belanja barang dan jasa 90ol sago0oo0oco| tas000000001 belanja modal (as0000. talud permukiman desa motoling makale . a50. .m oc0o.oo0,oo a.o00000007| belanja barang dan jasa belanja modal . aso0000900o 900o| task000. cic0,00y talud permukiman desa makanan baru dua . ronooooooy| belanja barang dan jasa . as0000. .cbooo| talud desa lawan . i0. g700000007| belanja barang dan jasa |. talud kompleks kantor desa tangkuney . 7aso0ooo0| goooooooy| belanja barang dan jasa . i500000000 74s0000000 (t00000007| talud desa bajo ao000. o520000000| gsooooooyl belanja barang dah jasa (a200. talud permukiman desa kumelembuai . . sesooooooo| gooooooo| satu kumelembuai mean ienetatatataka belanja barang dan jasa belanja modal printed rumah rp) tam berkurang) its pe talud desa karimbow .koo000.000oo (soowoooo)| belanja barang dan jasa . w0000o.o0ooo| csoooogoo7| talud desa sion |. w0o000000, ca.ooooogoo7| (a00) belanja barang dan jasa .k0no00. ,oo (r00000007| a00 talud desa pinamorongan .mo00n00ooo gonoogooy| ta40) belanja barang dan jasa . 7a70000000| gooooooy| pembuatan talud desa rumpon atas dua . a00000.0000oo 2230000n| belanja barang dan jasa . osa7monaco @230000y| talud desa kontak |. k0n000000,oo go0000ooy| belanja barang dan jasa |. a0n000000,oo 9r000. goo0kolom| talud desa kinalawiran jaga satu mo000. ,oo (cao0oo0ooo| (a40 belanja barang dan jasa .m0000o0ooo| (6s000000n| ga0) talud permukiman desa raraatean csoocoooy| belanja modal m00000000, s0scooby| talud permukiman desa kanan jaga tiga 1000000000oo| sa5700009| g19 belanja barang dan jasa |. 94sr3.00ooo| gas0000y| talud permukiman desa kanan jaga empat |. m00000000,00o 200000y| belanja barang dan jasa c200ooo| pembuatan talud jalan rite maluku . a00000.009o0| ooo| gondok.oooooy| (r00, belanja modal voodoo.logo (r00,00y pembuatan talud desa kanan jaga dua | . 1e990000000| goroooogoy| s05 belanja barang dan jasa se9s00000o0| gordon0oon| g05 pembuatan talud desa popolo jaga satu belanja barang dan jasa |.ko0o00.cbooo go00. ,o07| talud gereja gim desa token baru |. m00000. goooooooy| belanja barang dan jasa ca00.co0,o0y| talud gereja pdi makasih . k00000. teoooooooy| belanja barang dan jasa a00000. (soooooooy| talud desa tumpuan s0000000 (soo.oo0,o0y| belanja barang dan jasa . logo00000,oo 9s00.000oo| cso0.ooo0oy| lg. printed eiy shield ema belanja barang dan jasa .00000o 9ss00. (as00.00sony| talud samping pastor gim desa pangkal a00 belanja barang dan jasa oeo| talud jalan karya pinamorongan ogo| soconooooo| soc00.000oo| belanja modal opo| seno0oco| so000.0ooo| talud permukiman desa karya satu . opo socoooogoo| soo.cbooo| belanja barang dan jasa aoa| socooooooo| so000. ,oo| talud desa kompas baru dua .9oo| belanja barang dan jasa opal talud desa makaaruyen kana tool zs. 7s. belanja barang dan jasa 90of 7s00000000| z5. talud kelurahan kawangkoan bawah link. nan belanja modal 9oo| task00. ,o0 1as000. ,00o pembuatan talud desa rite opo| 9000000ooo| belanja barang dan jasa ss. ,o0o talud permukiman jaga dua desa koreng 0po| secooooooo| gs000.00ooo| belanja barang dan jasa . oeo| 9n000009oo| gn000000, talud permukiman desa warga oea| 9n000000, belanja barang dan jasa ooo| ss00000000| talud permukiman desa warga amoena ooo| saooooooco| belanja barang dan jasa ooo| sa00voodoo| so00000000 talud permukiman desa makanan lama: 9n00n000oo| belanja barang dan jasa kan sn000. ,oo go. talud permukiman desa polutan 0oo| ssoooooooo| belanja barang dan jasa 00o| sooooooooo| g900000000 talud permukiman desa motoling makale ooo| seooooooco| belanja barang dan jasa 0o0o| gn.oo0.co0,oo talud permukiman desa makasih a00 secolo.cbooo ss. .cbooo| belanja barang dan jasa oeo| ga000. talud link. kel, pandang ooo| sag00000000 sang00. belanja modal 9oo| tattoo.oog,oo tan . . talud permukiman desa melepas baru aoo| 9ac0voodoo| s9000000,00o printed bis sisi yo. pola . belanja barang dan jasa 9900000ooo| gs00000000| talud akses pekuburan desa temani utara tag00000000 belanja barang dan jasa doo tag000000, tan000. talud permukiman link. kelurahan rumpon bawah inn kdaan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi ,00y| belanja pegawai .o00. d00. 900o| belanja barang dan jasa belanja modal 10000000900o| 90o| (do0. (r00, monitoring, evaluasi dan pelaporan . belanja barang dan jasa a0000. soo000ooo0 s000000007| rehabilitasi pemeliharaan jaringan invasi dak) 000o| belanja pegawai goo belanja barang dan jasa .as0500000, irigasi desa liningaan .s00. iso0.0000o0y| c4,s0) belanja barang dan jasa belanja modal x00000. (ioo.ooo,oo)| (r00, irigasi desa asam desa raraatean ,00y| belanja barang dan jasa tool ors0000000| se.c00. ,c0o belanja modal o.xo000000900| 9o0| (d00. rehab dan pemeliharaan d.i. panduan k0n000c09oo se40000900 (is00. ci, belanja modal a00000. ci.co0.pohon7| ci,e0) rehab dan pemeliharaan d.i. makakilu a00000. s8x00. ci. belanja modal . css00o00ooo g00000, rehab dan pemeliharaan d.i, user lawson toko00. ,0o tre00009007| belanja modal rehab dan pemeliharaan d.i. pingsan belanja modal x00000. rehab dan pemeliharaan d.i. asam i00000. .s00. g.s500. belanja modal (a.s00000007| peningkatan jaringan irigasi di. moyomboong dak) o0o| umat rp) bertambah (pe ng) merona man berkata dream belanja modal |.sn4s0000000o peningkatan bendung dan jaringan irigasi di. tool kontrol dak) belanja modal goo| peningkatan bendung dan jaringan irigasi di. lawan naa anta modal ba0000. irigasi desa temani utara ion00.o0o,oo 98s00000, (.so0o00,oo7| belanja barang dan jasa belanja modal 0oo| (ao0.ooo.mono07| ca00, rehabilitasi irigasi tong .g0o| belanja modal 9oo| 9es0000000| o8s00.00000o talud d.i pintu ooo| tag000000, 1anc0000000 belanja modal ooo| mg000000oo0| rap000000001 rehabilitasi daerah irigasi ranotuana bawah ooo| sas3voodoo| sss3000000 pembiayaan) belanja modal 90ns0.00g,o0 peningkatan daerah irigasi landak pembiayaan) 0po| belanja modal ooo| ss3xocgo0o| peningkatan daerah irigasi tumaluntung tan nan pembiayaan) dena anna nun ann menurun belanja modal .gaa| integrated participatory development and .gaa| so.ooo.oo0,oo management irrigation program belanja barang dan jasa .geol secooooooo| sao0o0ooo| rehabilitasi jaringan irigasi ranoyapo kan belanja barang dan jasa ooo| mason0cbooo 1an00000000 pembangunan jaringan irigasi ranotuana kan man belanja modal oga| gn00000900 sn00000000 rehabilitasi daerah irigasi lawan aeo| sac00.000o,ool belanja modal sa000.000o,oo| ss.yoriko.0oo,oo tool printed sina anga ema ema hoo3a3 lao yeh 3o000000 belanja barang dan jasa ooo| belanja modal . s0000voodoo| goooooon,oo)| cx00, monitoring, evaluasi dan pelaporan a0000. ,oo solo.cbooo| gooocogoo| cs000 belanja barang dan jasa s.oo000oo0 so0ooo0,o0)| pengembangan sistem distribusi air minum dak) a97a00. ,o0 belanja pegawai 9oo| belanja barang dan jasa ooo| belanja modal penyediaan prasarana dan sarana air limbah dak) ana belanja pegawai as. .000o0 ooo| belanja barang dan jasa . m55000900| ooo| air bersih desa kilometer tiga . x00000000,00o belanja modal w00000. air bersih desa rumpon bawah manan belanja modal r0000000000| pembangunan air bersih desa lanset timur k00000. go0000,o07| belanja barang dan jasa tonto0.logo sasoooo0oo| goooogooy| jaringan air bersih dalam kota amurang (c000000007| belanja modal (c00000000| air bersih dalam kota tarian kon0ooo.ooo,oo sss.oo0coor0 (c000000007| belanja modal loo0000. ,oo so400000000 g000000, air bersih kelurahan lewat link. x00000. sar300000o| grs00000)| belanja modal x00000. s281300000| grs0000n)| g9) air bersih desa ranoketang tua belanja barang dan jasa iaseaaso,oo gassasooy| go) jaringan distribusi air bersih penyulingan air solo00. ,oo kelurahan pandang belanja modal |. sono0.logo| ca, air bersih desa selama 9s05100000| season0o| belanja barang dan jasa l0no00.o00,oo asasoooooy| w35) pembuatan sumur bor kel. kawangkoan bawah ko0000. ,o0 (a. belanja modal |. on. .ooo,co meso.logo0yl pembangunan air bersih desa arakan . (a printed simple ne. dasar hukum see lumperupawan sere lamperumaman oo ) kuno belanja barang dan jasa kan pembangunan air bersih kel, ukuran dua kan belanja modal ss.1a700000| air bersih desa tenga hibah) belanja barang dan jasa belanja modal kan inn air bersih desa kinalawiran hibah) kan ten belanja barang dan jasa belanja modal . g00o| air bersih desa pakuure tiga hibah) . belanja barang dan jasa belanja modal . o0oj ii. air bersih desa kompas baru satu hibah) . belanja barang dan jasa belanja modal . o0a| (i00. air bersih desa karena hibah) man belanja barang dan jasa belanja modal . air bersih desa temani hibah) belanja barang dan jasa belanja modal . air bersih desa maluku hibah) nan belanja barang dan jasa belanja modal . air bersih desa ranoiapo hibah) kan belanja barang dan jasa belanja modal . air bersih desa karimbow talikuran hibah) nan belanja barang dan jasa belanja modal . air bersih desa lolombulan makasih hibah) . belanja barang dan jasa belanja modal desa samomaropo ago gooooooooooo| canal0) printed shield nn. ta dasar hukum gamuurausana (seeamrawama belanja modal s000. cz00, pemanfaatan idle capacity spam ikk amurang timur dak) men mean men belanja modal pemanfaatan idle capacity spam ikk tumpuan dak) nan belanja modal peningkatan kapasitas spam ikk amurang dak) belanja modal peningkatan spam ikk amurang barat dak) belanja modal pembangunan spal kawasan pemukiman desa noparen kecamatan tatapan dak) men men ann belanja barang dan jasa belanja modal . pembangunan spal kawasan pemukiman desa tumpuan dua kecamatan tumpuan dak) belanja barang dan jasa belanja modal . pembangunan spal kawasan pemukiman desa tanaman kecamatan sinonsayang dak) men belanja barang dan jasa belanja modal . pembangunan spal kawasan pemukiman desa pilar satu kecamatan sinonsayang dak) ban men mena den kanan belanja modal . goo) air bersih desa rumpon atas belanja barang dan jasa . pembangunan spal kawasan pemukiman desa pilar dua kecamatan sinonsayang dak) mean menu belanja barang dan jasa pembebasan lahan untuk pengadaan air bersih kota amurang yp belanja modal nan destilasi air kec. amurang pen belanja modal g00 destilasi air kec. kompas barui dasar hukum sesaumerrusman seraanpewaaun belanja modal anna pembangunan spam dengan sistim osmosis ro) air laut air tawar kecamatan tatapan uan sinaakaa pembiayaan) belanja modal air bersih desa rumpon atas jaga koma belanja barang dan jasa inn . air bersih kel. rumpon bawah link. . belanja modal a22222202221001 . optimalisasi spam kecamatan tumpuan pembiayaan) nan belanja modal kon. pembangunan spam desa tawang, tawang timur dan tawang barat pembiayaan) ulang isataataa belanja modal pembangunan mck plus desa tawang barat pembiayaan) mann nintataiatan belanja barang dan jasa inn optimalisasi spam kecamatan amurang pembiayaan) aan. belanja modal pengawasan konsultasi dak afirmasi pembiayaan) men belanja modal nana naa pengawasan konsultasi dak afirmasi pembiayaan) belanja modal anna gmo . pengawasan konsultasi pengawasan dak ipd (konsultasi supervisi optimalisasi sistem nan niatan penyediaan air minum pembiayaan) belanja modal nani air bersih desa kuwuk . s0. belanja barang dan jasa kena . . pansimas desa popontolen inn . belanja barang dan jasa kan pamsimas desa pakuure ken om01 belanja barang dan jasa pamsimas desa temp aritzd sim yoh telo belanja barang dan jasa ooo| pamsimas desa tumaluntung satu .o0o| belanja barang dan jasa . 00o| pamsimas desa kumelembuai dua .opo| belanja barang dan jasa program pengendalian banjir perkuatan tebing sungai modular . a00000. sesi0.009o0o iso00090n| belanja barang dan jasa s8.s00. belanja modal . m0000000000 9oo| crooooo.ooo,oo7| cx00, pemasangan brondong desa sion (uoo.ooo,ooy| belanja modal m0.00n. ,00o c.o0ooo0o0y| perkuatan tebing desa boyong pante dua |.t00000000oo| s8s0000000| belanja barang dan jasa ses00. ,oo se. ,00o belanja modal |. a0000000000o| (aoo.ooo.oog,oo)| perkuatan tebing sungai penonjolan desa kinaweruan nan belanja barang dan jasa ooo| ,o0o| s8300000, belanja modal ,00y program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh pembangunan peningkatan infrastruktur |. belanja pegawai 9ool belanja barang dan jasa ooo belanja modal |. r00000. ,0o g34850. lampu jalan desa kumelembuay |. belanja modal . lampu jalan desa makasih |.s000000900o| 48e7000000| (13300000n| belanja modal . (13300000n| lampu jalan temani utara .mo00000ooo| ti2400000y| (en) belanja modal . (a65) lampu jalan desa kinaweruan . 7a01000000| tesooogoo7| belanja modal tasocoooy| pemasangan lampu jalan desa arakan . m00n0.000oo gx0000000g| belanja modal gz.s00.009gc0| voodoo9y| printed sifat 5anata area sesama from peter barang osman no, poa yel lampu jalan desa paslon konon0.logo cia20. belanja modal kook00.00o,oo as0. lampu jalan desa pondok konon.ooo,co caso0coboy| belanja modal wo0000. ,o0 (is00. lampu jalan desa makanan lama lalumpe io0000000,oo| sesi0c0oco| g.s00000007| belanja modal ioooooooo,oo s0000000| (i500000007| lampu jalan tawang raya kolom00og,oo se. c2000o00oo7| belanja modal 1on000. ,oo roooooooyl lampu jalan tersebar kec. sinonsayang h00. belanja modal k00000. ,oo (2300000o07| lampu jalan desa terbit dan tomohon 9gx20. cesooooo7| belanja modal r0n000000,00o gs0. pembangunan pariwisata patung tuhan yesus) 1es00. .00000o 900o| ct00, belanja modal t6s00. 9o0| (i6500. ,00y| cr00, rehab lampu jalan amurang raya tersebar) (e70.000ooy| belanja modal a5000. ,o0 cer0o00o0)| rehab lampu jalan kec. tumpuan tersebar) g200000o| c0se) belanja modal g200000n)| rehab lampu jalan motoling raya tersebar) g200000n| belanja modal g20000ony| rehab lampu jalan kompas baru dan masakan 7s00000000| a8300000n| tersebar) ana belanja modal .m00000000 cas3000000)| rehab lampu jalan kec. tarian tersebar) belanja modal 7s00000000| coooooon| lampu jalan desa tumpuan baru ooo| socooooooo| s0000.logo0| belanja modal opo| socoooogoo| solo0.cbooo| lampu jalan desa tumpuan satu 9oo| socio.logo0| so.ooo.oog,oo belanja modal .ap| socoooogoo| sacooooooo lampu jalan desa kompas baru satu . sacooooooo| belanja modal 0oo| se000o0goo so.ooo.cbooo pemasangan meter listrik kompleks boulevard amurang printed sin uraian dasar hukum ben naa raw. mmmmuuuum belanja modal |. u00| program pembangunan infrastruktur perdesaan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan . s0. belanja modal .so0000000o| 0oo| go.ooo.oo0,ooy| cx00, paving stone desa lawan |. ta500000000 so00000on| belanja barang dan jasa s000. paving blok kelurahan bitung link. |. w0oo00.co0,oo goooooooo| belanja modal |.l0n000000,0o s00000000| goooooooy| paving stone akses jalan inpres makaaruyen . (soo.oo0,o0yl belanja barang dan jasa ooo| sa.voodoo,o0o| belanja modal . ,00y paving blok halaman gim pakuure 1ag.o00.00oo0 c0000000n| belanja barang dan jasa ooo tag000000o0ol t49000000001 belanja modal |. 9o0| (a50. paving blok halaman pakuure . go.c0g, belanja barang dan jasa belanja modal .aso00000000 gol aso.ooo.ooo07| cac0,o0) paving stone monumen desa kemelembuay satu k00000. @.o0o.ooo,ooy| belanja barang dan jasa belanja modal .a00000000ool 9goo| (cbooo.oooooy| paving jalan poros desa aer gale . info0o0o,oo 9s. gso0.oo0o0)| belanja barang dan jasa es100. ,0o belanja modal . ,00y paving desa ranoyapo 9z.c0000900o (s000000007| belanja modal .ko0000000, 9zo00oo0,o0 (ro00c00o0y| paving desa pakuure . too.logo| belanja barang dan jasa . i0o0o0logo s920000000 tso0logo| paving stone smp tarian belanja barang dan jasa ea| gas.oouop belanja modal . paving stone gim rumpon atas |. a00000.oo0,oo sax00oco| too00ooo| ca907 belanja barang dan jasa goal saronoooool so10000000 belanja modal ,00y paving stone desa isu lapi . io0000logo gonooooogoy| oo,o0y ega uraian dasar hukum see lumpur han sete lamperusaman oo ) rp) poo pola yos pa. belanja barang dan jasa a00 (r00. paving stone jalan desa karena gevoooooy| belanja barang dan jasa as0. ,oo s0000009| paving stone desa trout an5000.000o0 (so0. belanja barang dan jasa goocooooy| paving blok pakuure satu 94s0000000 s20000000y| belanja barang dan jasa k00. ,oo s200. paving desa pakuure . mo00o0000oo gs2.00oon| belanja barang dan jasa go2ro0ooy| paving lewat link. graz.o0000)| belanja modal paving stone desa loan satu .0o0o,oo g s00000097| belanja barang dan jasa g.s0000000| paving stone desa temani selatan pembiayaan) 9ool ooo belanja barang dan jasa tags00.0o0oo paving stone desa kinaweruan as0000ooo| belanja barang dan jasa inn tas.s00.000o,oo belanja modal as0000.0000o| 00o| (is0. .co0, paving stone kel. pandang link. ii, dan r00000. ,oo 94s00. gro0o0ooo| belanja modal io0000. ,00o 94s00. st00. paving stone desa loan belanja barang dan jasa belanja modal . a00000009, g0oo| oco0.oooooy| c100, rabat beton lapangan pandang m0000. (i000000007| belanja modal gi. paving stone desa kompas baru dua |. z00000. go00o.000oo0y| belanja barang dan jasa belanja modal goo| c200.00000900y| cu00,00y paving stone smpn motoling as0000. belanja modal as0000. cs0000007| paving jalan akses sma masakan z00000. ,00o go00oo000y| belanja barang dan jasa printed sim ntt eos koko yel . belanja modal 20000000000o| aoo| r20n000000007| co0,oo) paving kelurahan pandang link. (s300. belanja modal 2o0000.00n,oo ga000000n| paving stone desa rumpon atas dua taxon sasoocoooo| sosooooooo| belanja barang dan jasa 0eo| sasooooooo| season.oog,oo| paving stone jalan koppen desa pakuure tinanisan belanja barang dan jasa ooo| saoooooooo| s9000. ooo paving stone jalan pengetatan desa selama inn belanja barang dan jasa o0o| paving stone jalan samping balai desa warna oeo| belanja barang dan jasa oeo| paving stone jalan setapak kel. ukuran dua goo| rasio0o00oo belanja modal tag00000000 1an000. paving stone desa pakuure jaga tiga ooo| belanja barang dan jasa opo| seoooooooo| s00n00000| paving stone jalan akses smk kompas baru inn nan belanja modal geo| saconoogoo| paving stone desa loan togo| seooooogoo| 9n00000000| belanja barang dan jasa ooo| sacooooooo| s900000000| ooo paving stone akses jalan pasar tumpuan lagoon0o,oo belanja modal 0oo| tagcono0ooo paving stone akses jalan lapangan temani utara 1as000000600 task0000000 jaga satu belanja modal 0po| m9000. ra9000. paving stone desa malala jaga dan oeo| mas000. tas00000000 ooo belanja barang dan jasa ogo| ran00000000 1a900000000 paving stone kompleks gereja gim desa lapang sooko0ooo| so00000000 bajanya barang dan jasa program perencanaan tata ruang penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana aden barang dan jasa printed sial dasar hukum "sesaumpesusaan sereumperuaaman penyusunan rancangan peraturan daerah tentang belanja barang dan jasa tan inn monitoring, evaluasi dan pelaporan kan belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan infrastruktur jaringan sistim informasi tata ruang amp belanja modal tana kajian lingkungan hidup strategis lhs) akan belanja barang dan jasa pen kan haa dokumen evaluasi lingkungan hidup del) inn nan belanja barang dan jasa inn kan . upl ukl belanja barang dan jasa surplus (defisit)| amurang, oktober bup. minahasa selatan christian eugenia parents priori ted simdemam nama. u mu. belanja tidak langsung belanja pegawai belanja langsung |. desa40.oo0oo sesoaoooooo| ooo| program pelayanan administrasi perkantoran |. sesuai.oo0goo ses.o40.000oo0 oc0o| penyediaan jasa surat menyurat nan belanja barang dan jasa nan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan belanja barang dan jasa |. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan |. 89asoc0o0o0o ga5. kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa |. akan penyediaan jasa administrasi keuangan |. m90x0. ,oo o0o| belanja pegawai 900o| belanja barang dan jasa . penyediaan alat tulis kantor |. belanja barang dan jasa . so0nnoonco| penyediaan barang cetakan dan penggandaan . belanja barang dan jasa il. 2e000o0noo .a24. penyediaan komponen instalasi listrik penerangan | . 90o0| es00000000y| cro0,00y bangunan kantor belanja barang dan jasa . tes000000007| caso, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor .500000ooo| cs0000000y| con,oo) printed siralld bee sesavmperusanan serelmperuaaun belanja modal . penyediaan bahan bacaan dan peraturan . belanja barang dan jasa penyediaan makanan dan minuman inn belanja barang dan jasa inn nan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerahang sanam o. belanja tidak langsung belanja langsung 3ee54s00000000| ooo| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan hanja barang dan jasa . (i4400. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan . kendaraan dinas operasional nan men belanja barang dan jasa . .s00. penyediaan jasa administrasi keuangan tan tan nan belanja pegawai 9ool belanja barang dan jasa . penyediaan jasa kebersihan kantor . belanja barang dan jasa |.ma0voodoo ooo| penyediaan alat tulis kantor . ooo belanja barang dan jasa |. 90o0o| penyediaan barang cetakan dan penggandaan a00 nan belanja barang dan jasa . bo0n0ooo| booocooeo| 90o| a00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan | . in00000000 perundang undangan printed dis simple so. oo. so. po) dasar hukum setuumptusaan sesawresuatn belanja barang dan jasa kan penyediaan makanan dan minuman belanja barang dan jasa . haa rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah belanja barang dan jasa . rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah . kan belanja modal kan kan pengadaan peralatan gedung kantor . belanja moda! program peningkatan disiplin aparatur 9oo| pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kan . belanja barang dan jasa pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu naa belanja barang dan jasa program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan inn penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan anna belanja pegawai belanja barang dan jasa . pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan uan man belanja barang dan jasa haa pengendalian keamanan lingkungan kan .akan belanja pegawai belanja barang dan jasa printed sing sunan cma peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial s21400. dikalangan masyarakat tang sunan nag n.a. belanja pegawai belanja barang dan jasa 108e50. ,00o peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa (ii belanja barang dan jasa 0ooo| peningkatan peringatan hari hari nasional movoooooo| si. belanja barang dan jasa program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan ina. pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya00o| belanja barang dan jasa koordinasi forum forum diskusi politik sa0000000| 0o00o| belanja barang dan jasa 35a00. monitoring, evaluasi dan pelaporan o00o| belanja pegawaianta pesan emo ike pendapatan 2s00000000| 00o|oo| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1n000.0000o o0o| hanja barang dan jasa |. .moooooooo| oeo| a00 penyediaan jasa administrasi keuangan e90a00. belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan alat tulis kantor belanja barang dan jasa ae000000,0o| penyediaan barang cetakan dan penggandaan o0oa| belanja barang dan jasa oo| ranatrapatkoordinasi dan konsuttasikeuardaerah s0000. t0000000000 so0voodoo belanja barang dan jasa so oo0g,oo sosok.0o0,o0 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur situs simple bnn nan mana sunan cam tanaman semena pemeliharaan rutin berkala kendaraan nano oo00000 tani ksrn inn belanja barang dan jasa amarsoo0oo pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu as0000. belanja barang dan jasa program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur maa ana ega mananmemacmssad berwawasan pendidikan dan pelatihan formal soo00logo| 0oo| belanja barang dan jasa program pengembangan wawasan kebangsaan peningkatan peringatan hari hari nasional . ga06.valldketentuan dalamperaturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah, maka untuk meningkatkan peran sektor, dan kehutanan kabupaten morowkepala badan pelaksana penyuluhan adalah kepala badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan kabupaten morowali. kepala balai penyuluhan adalah kepala balai penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan tingkat kecamatan. badan pelaksana penyuluhan adalah badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan kabupaten morowali. balai penyuluhan kecamatan adalah balai penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan tingkat kecamatan. pos penyuluhan adalah pos penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan tingkat desa kelurahadalah masyarakat dalam dan dinsorowsarana dan praembaga lain bagian dari perangkat daerah kabupaten morowali sebagai berikut badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan badan penanggulangan bencana daerah. bab iii badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten morowali bagian kesatu kedudukan, tugas pokok dan fungsi sapuluh merupakan perangkat daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. sapuluh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakansekretariat sapuluh mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidangsapuluh terdiri atas kepala, sekretariat, membawahi sub bagian perencanaan dan program. sub bagian keuangan dan aset. sub bagian kepegawaian dan umum. bidang penyuluhan pertanian dan peternakan, membawahi sub bidang penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura,sub bidang penyuluhan perikanan tangkap, bidang penyuluhan kehutanan dan perkebunan, membawahi sub bidang penyuluhan kehutanan, sub bidang penyuluhan perkebunan. kelompok jabatan fungsional, dan balai penyuluhan kecamatan. bagan susunan organisasi sapulupada tingkat kecamatan dibentuk balai penyuluhan kecamatan yang merupakan lembaga fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sapuluh. balai penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dari penyuluh pns yang senior. sapuluh sebagaimana dimaksud dalambalai penyuluhan diatur dengan peraturan bupati. bab eselonisasi jabatan kepala sapuluh merupakan jabatan struktural eselon ii.b sekretaris dan kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon iil.b kepala sub bagian dan kepala sub bidang merupakan jabatan struktural eselon iv.a bab badan penanggulangan bencana daerah kabupaten morowali bagian kesatu kedudukan, tugas pokok dan fungsi bpbd berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. bpbd dipimpin seorang kepala yang secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsungbpbd melaksan, sekretariatpada huruf dipimpin oleh kepala pelaksana yang bertanggung padavii eselonisasi jabatan kepala pelaksana bpbd merupakan jabatan struktural eselon ii.b sekretaris dalompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang berada dibawah dan bertanggung unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya. tugas bawahannya.fungsional pada lembaga laiatuan administrasi pangkal satminkal) penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan berada sapuluh. bab xii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan sederajat atau dibawahnya yang mengatur sapuluh dan bpb kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. pembentukan badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai organisasi perangkat daerah adalah amanat dari undang undang nomor tahun tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, sebagaimana tercantum pada huruf pada tersebut, dan kehutanan. padaluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. berkaitan dengan hal tersebut atas, dalam ketentuan lain laingaturan mengenai organisasi lain seperti lembaga penyuluhan, penanggulangan bencana, unit pelayanan perizinan terpadu, sekretariat komisi penyiaran indonesia daerah, badan narkotika, dan lain lain akan diatur tersendiri, dan merupakan perangkat daerah diluar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria. pembentukan lembaga penyuluhan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui proses pembelajaran (penyuluhan) kepada pelaku utama dan pelaku usaha untuk mewujudkan manusia berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikstruktur organisasi lampiran peraturan daerah kab. morowali badan pelaksana penyuluhan pertanian, nomor tahun perikanan, dan kehutanan kabupaten morowali tanggal kepala kelompok jabatan fungsional sekretariat sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan dan keuangan dan kepegawaian dan program umum bidang bidang bidang penyuluhan pertanian penyuluhan perikanan penyuluhan kehutanan dan perkebunan sub bidang penyuluhan sub bidang penyuluhan sub bidang penyuluhan tanaman pangan dan perikanan darat kehutanan hortikultura sub bidang penyuluhan sub bidang penyuluhan sub bidang penyuluhan peternakan dan perikanan tangkap perkebunan kesehatan hewan balai penyuluhan kecamatidak sesuai lagi perkembanganiatas, perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang ditetapkankal calon adalah warga masyarakat desa setempatdaripejabatpegawai negeri sipilanitia seleksi adalah panitia yang terdiri dari perangkat daerah tingkat kecamatan dan mustika yang ditetapkan dengan keputusan bupatibpd, lpm dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan camat yang bertugas melakukan penjaringan danatau putra desa. penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi untuk meneliti dan menilai baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon. bab proses pencalonan bagian pertama pembentukan panitiling lambat (dua) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.wakil sekretaris merangkap anggota bendahara merangkap anggota wakil bendahara merangkap anggota beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhannitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menerima pendaftaran bakal calon kepala desa, melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa melakukan penelitikepala desa kepada bpd. bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan. bagian kedua hak memilih dan dipilih pemilih harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut penduduk desa setempat warga negara republik indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan nik) dan terdaftar sebagai pemilihtidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, tidak sedang terganggu ingatannya. yang dapat menjadi calon kepala desa adalah penduduk desa warga negara republik indonesia, harus memenuhi syaratterhitung mulai tanggal pendaftaran ditutup sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit atau puskesmas: berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian, tidak pernah hukum penjaraatau kejaksaibuktikan dengan surat keterangan dari pengadil belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama atau (dua) kali masa jabatan il. penduduk desa setempat dan berdomisili secara terus menerus desa tersebut paling singkat (satu) tahun. surat pernyataan kebenaran persyaratan administrasi. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon ditentukan lebih lanjut dengan peraturan bupati. kepala desa yang mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan. anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa bpd) yang mencalonkan menjadi kepala desa, statusnya dinonaktifkan sebagai anggota bpd sampai dengan hari pemilihan. pegawai negeri sipil atau anggota tni polri atau pegawai bumn bumi yang mencalonkandari atasannya. bagi calon kepala desa yangdengan melibatkan ketua rt, ketua rw, dan kepala dusun. jika ditemukan seorang pemilih memiliki lebih dari satu bukti identitas yang sah mengenai usia, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akta kelahiran.sehingga masyarakat mengetahui. bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai pemilih, diberikan kesempatan selama (tujuh) hari untuk mendaftar kembali kepada panitia pemilihan. bagian keempat pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan penetapan calon paragraf penjaringan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam segera melakukan penjaringan bakal calon kepala desa dengan tahapan sebagai berikut pengumuman waktu penjaringan pendaftaran bakal calon kepala dilaksanakan selama (tujuh) hari. pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama (empat belas) hari. apabila hasil penjaringan diperoleh calon tunggal, diadakan perpanjangan pendaftaran sampai dengan (tiga) kali. apabila hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ini, tidak ada calon lebih dari satu, maka tahapan pelaksanaan pemilihan tetap dilanjutkan. mekanisme dan tahapan pendaftaran calon kepala desa termasuk kemungkinan adanya calon tunggal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragraf penyaringan melalui seleksi ujian tertulis untuk menetapkan bakal calon. dalam melaksanakan penyaringan bakal calon menjadi calon kepala desa, panitia pemilihan menyelenggarakan ujian tertulis meliputi materi pengetahuan agama ppen bahasa indonesia berhitung materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada distandarkan dengan pendidikan setingkat slip. tata cara pelaksanaan ujian tertulis diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. paragraf penetapan calon bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus dalam seleksi ujian tertulis ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh bpd atas usul panitia pemilihan. calon kepala desa diumumkan kepada masyarakat secara terbuka ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. bab iii kampanye calonelaksanaan kampanye para calon diatur oleh panitia pemilihan melalui tata tertib kampanye. bagi calon kepala desa yang masih menjabat sebagai kepala desa yang akan melakukan kampanye harus mengajukan izin cuti sampai dengan hari pemilihan, memuat ketentuan paling sedikit waktu dan tempat materi dan naskah kampanye bentuk kampanye larangan larangan dalam kampanye kesopanan keamanan dan ketertiban waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan pada siang haricc..kepala desa dilarang sebagahuruf hurufketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan calon sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bab pelaksanaan pemilihan bagian pertama pemungutan suara setelah bpdpaling singkattropika. pemilihan calon kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau (l): kotak suara dalam keadaan terkunci: bilik suara: alat mencoblos, papan tulis. bentuk dan model surat suara diaturbertugasnggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan ditanda menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakcalon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. apabila calonpaling lambat (lima belas) hari sejak penanda diadakan pemilihan ulang kedua, dengan ketentuan sebagaimana pemilihan ulang yang pertama. apabila dalam pemilihan ulang kedua tidak diperoleh calon terpilih maka dibuka pendaftaran kembali pencalonan kepala desa, dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini. bagian ketiga larangan setiap pemilih dilarang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. setiap pemilih dilarang mewakili pemilih lain untuk melakukan pencoblosan. panitia pemilihan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian salah satu calon. panitia pemilihan dilarang melakukan tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang. setiap orang atau calon dilarang melakukan tindakan dalam bentuk apapun yang menyebabkan pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya. setiap orang atau calon dilarang melakukan tindakan berupa paksaan, pemberian uang atau hadiah dalam bentuk apapun kepada seseorang pemilih dengan maksud agar memilih calon tertentu. bagian keempat penetapan calonpengangkatan dan pelantikan kepala desa bagian kesatu pengesahan pengangkatanterbitkan keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa. bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desaitemukan indikasi tindak kecurangan atau pelanggaran tata tertib pemilihan, penyelesaian dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada tidak menghasilkan suatu keputusan, maka pihak yang menggugat dapat menyelesaikan melalui peradilan tata usaha negara ptun). dalam hal ada aduan pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bersifat pidana dan telah sampai tahap penyidikan, bupati dapat menangguhkan pengesahan atau pelantikan calon terpilih sampai ada keputusan hukum yang tetap. bagian kedua pelantikan kepala desa (l)pegawai negeri sipil yang dipilih diangkatatau anggota tni polyang terpilih menjadi kepala desa, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari camat setempat. pegawai negeri atauinduknya. anggota tni atauapabila masa jabatan ke (dua) telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya. bab vii pembatalan pemilihan dan sanksi pembatalan pemilihan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. panitia pemilihantanggung oleh pemerintah despemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk biaya pemilihan kepala desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. babberasal dari pegawai negeridiusulkan oleh camat berdasarkan aspirasi yang berkembang masyarakat dan dapat berasal dari perangkat desa yang bersangkutan, tokoh masyarakat ataupun pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkungan kabupaten kota dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki laki dan perempuandiwilayah kecamatan bungku utarlemowalia, desa soreang, dan desa uempanapa desa lemowalia sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari sebagian wilayah desa salubiro kecamatan bungku utara yang terdiri atas wilayah dusun iii, desa soreang sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari sebagian wilayah desa woomparigi kecamatan bungku utara yang terdiri atas wilayah dusun desa uempanapa sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari sebagian wilayah desa lemo kecamatan bungku utara yang terdiri atas wilayah dusun uempanapa, bab iii batas desa, luas desa dan jumlah penduduk (l) batas wilayah desa lemowaliasalubiro sebelah timur berbatasan dengan desa boba sebelah selatan berbatasan dengan desa lemo sebelah barat berbatasan dengan desa salubiroemowalia adalah .km jumlah penduduk desa lemowalia adalah jiwa kk. batas wilayah desa soreangdorongan atas sebelah timur berbatasan dengan desa woomparigi sebelah selatan berbatasan dengan desa total atas sebelah barat berbatasan dengan desa tambarobone batas wilayah desa soreangoreang adalah ha. jumlah penduduk desa soreang adalah jiwa kk. batas wilayah desa uempanapa sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa lemowalia sebelah timur berbatasan dengan desa opo sebelah selatan berbatasan dengan desa lemo sebelah barat berbatasan dengan desa emasuempanapa adalah .km2. jumlah penduduk desa uempanapa adalah jiwa kk. bab pemerintahan desa (l) dengan terbentuknya desa lemowalia, desa soreang dan desa uempanaplemowalia, desa soreang dan desa uempanapa wilayah kecamatan bungku utarlemowalia, desa soreang dan desa uempanapakibat pemekaranutara. bahwa desa desa yang dimekarkanbungku utaroddopoli uebangke diwilayah kecamatan solo jaytoddopoli uebangke hasil perluasan desa panca makmur wilayah kecamatan solo jayoddopoli uebangke wilayah kecamatan solo jayamerintahan pusat pemerintahan desa dengan peraturan daerah ini dibentuk desa toddopoli uebangke hasil pemecahan desa panca makmur wilayah kecamatan solo jaya kabupaten morowali. (l) desa toddopoli uebangke berasal dari sebagian wilayah desa panca makmur kecamatan solo jaya yang terdiri atas wilayah dusun dusun vi: dusun vii. pusat pemerintahan desa toddopoli uebangke berkedudukan dusun vi. dengan dibentuknya desa toddopoli uebangke sebagaimana dimaksud pada maka wilayah desa panca makmur terdiri dari dusun dusun ii: dusun iii: dusun iv. bab iii batas desa, luas desa dan jumlah penduduk batas wilayah desa toddopoli uebangke kecamatan solo jaya adalah pada adalah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa panca makmur kecamatan solo jaya sebelah timur berbatasan dengan wilayah rano bangko sebelah selatan berbatasan dengan desa era dan peluru kecamatan mori utara sebelah barat berbatasan dengan pegunungan toi batas wilayah desa toddopoli uebangkeoddopoli uebangke adalah km?. jumlah penduduk desa toddopoli uebangke adalah jiwa. bab pemerintahan desa dengan terbentuknya desa toddopoli uebangke sebagaimana tersebut padaoddopoli uebangke diwilayah kecamatan solo jayoddopoli uebangketahun nomor tahun tentang pembentukan desa toddopoli uebangke wilayah kecamatan solo jaysolo jaya. bahwa desa toddopoli uebangketoddopoli uebangke wilayah kecamatan solo jayluas wilayah desa toddopoli uebangke kecamatan solo jaya adalah km? yang terdiri dari dusun luas wilayah km? dusun luas wilayah km? dusun vii luas wilayah km? jumlah penduduk desa toddopoli uebangke kecamatan solo jaya dusun dusun dusun vii (samba lalat dan desa pambarea diwilayah kecamatan mori atasmori atas kab. morowali. pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari desa samba lalat: dan desa pambarea, desa samba lalat sebagaimana dimaksud pada huruf berasal desa samba kec. mori atas yang terdiri atas wilayah dusun iii. desa pambarea sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari sebagian desa tomat kec. mori atas yang terdiri atas wilayah dusun iii dan dusun iv. bab iii batas desa, luas desa dan jumlah penduduk (l) batas wilayah desa samba lalatsamba sebelah timur berbatasan dengan temui karya sebelah selatan berbatasan dengan desa lee sebelah barat berbatasan dengan sambamba lalat adalah km?. jumlah penduduk desa samba lalat adalah jiwa terdiri dari kk. (l) batas wilayah desa pambareadesa taiwan sebelah timur berbatasan dengan lindi sebelah selatan berbatasan dengan desa tomat sebelah barat berbatasan dengan desa temui karymbarea adalah m?. jumlah penduduk desa pambarea adalah jiwa terdiri dari kk. bab pemerintahan desa (l) dengan terbentuknya desa samba lalat dan desa pambaresamba lalat dan desa pambarea diwilayah kecamatan mori atassamba lalat dan desa pambareori atas. bahwa desa samba lalat dan pambareamori atascukup jelas. jumlah penduduk desa samba lalat kecamatan mori ataszakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati morowali, menimbang aa. bahwa pembayaran zakatguna dan berhasilguna perlu diatur pengelolaannyazakat: mengingajabat daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan zakat: kepala kementerian agama selanjutnya disebut kepala kantor adalah kepala kantor kementerian agama kabupaten morowaliorowalan tidak termasuk sebagai bagian skpd dalam lingkungan pemerintah daerah. unit pengumpul zakat disingkat upz adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh banda disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. agama adalah agama islammg memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri. zakat profesi adalah bagian pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan profesi) seorang muslim dan atau badan sesuai dengan ketentuan agama, dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. muzzakki adalah orang atau badan yang dimilikiah. mustahil adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada bandaorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada bandabanda oleh orang yang melanggar ketentuan agama. nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. kadar zakat adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnyya. haul rika adalah harta terpendam atau temuan yang tidak ada pemiliknya.bab iii pembentukan dan organisasi pengelolaan zakat bagian kesatu pembentukan pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat daerah banda) yang dibentuk oleh pemerintah daerah: pembentukan banda sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut untuk tingkat daerah, oleh bupati atas usulan kepala kantor kementerian agama kabupaten morowali. untuk tingkat kecamatan, oleh camat setempat atas usulan kepala kantor urusan agama kecamatan. banda, dan informatif. pengurus banda terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. bagian kedua organisasi organisasi banda terdiri atas badan pelaksana: dewan pertimbangan: komisi pengawas,kabupaten morowalisebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati morowalian, dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan, komisi pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik, hasil pelaksanaan tugas komisi pengawasan disampaikan kepada badan pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada bupati dan dprd kabupaten morowali. ketua komisi pengawas dipilih langsung oleh anggota komisi pengawas,ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja banda dan ditetapkan dengan peraturan bupati morowali. bab jangka waktu kepengurusan pengurusan badan amil zakat daerah banda) diangkat untuk satu kali periode selama (tiga) tahun. pengurus badan amil zakat daerah banda) yang telah menyelesaikan satu kali periode sebagaimana dimaksud pada dapat diangkat kembali sebagai pengurus badan amil zakat daerah banda) periode berikutnya. bab subjek dan objek zakat subyek zakat adalah orang islam atau korporasi milik orang islam, obyatas zakat mal. zakat fitrah. zakat profesi harta yang dikenakan hasil peternakan: hasil pendapatan dan jasa, rika harta terpendam)sanakan oleh badan amil zakat daerah banda)banda dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta bank. badan amil zakat daerah banda) dapat memberikan teguran kepada muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat. badan amil zakat daerah dan badan amil zakat kecamatan dalam melakukan pengumpulan zakat dapat membentuk unit pengumpul zakat upz) sesuai tingkatannya. badan amil zakat daerah banda) dapat menerima harta selain zakat seperti infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat,la banda, zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat daerah banda)dan amil zakat daerah banda) berwewenang mengumpulkan zakatmengumpulkan zakat instansi pemerintah tingkat kecamatan, perusahaan swasta skala kecil: pedagang serta pengusaha pasar. unit pengumpul zakat upz) tingkat kelurahan berwewenang mengumpulkan zakat mal dan zakat fitrah perorangan. bab v,hasil penerimaan infak, shadagoh, hibah, wasiat, waris dan aparat sebagaimana dimaksud dalam didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. bab viiikan diri pada badan amil zakat daerah banda) dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib zakat npw). wajib zakat sebagaimana dimaksud dalam diatasdatangmembayar zakat wajib zakat wajib membayar atau menyetor yang berhutang badan amil zakat atau ditempat yang ditentukan oleh badan amil zakat. tata cara membayar, menyetor zakat diatur lebih lanjut oleh badan amil zakat. bab penyidiksanakan tugasnya. memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenan dengan tindak pidana yang terjad yang dapat dipertanggungjawabkan. bab, dan aparat sebagaimana dimaksud pada dantugas badan amil zakat daerah banda) yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenakanpada bupati berdasarkan kewenangannya dapat menentukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan lain lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat daerah banda), pemerintah daerah dapat membantu biaya operasional badan amil zakat yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten morowali, masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan tugas. bab xii ketentuan peralihan selambat lambatnya (dua belas) bulan sejak diundangkanzakat umum untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan uud yaitu memajukan kesejahteraan umum maka perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan. oleh karena itu. dengan dibentuk, yang kesemuanya untuk mendapatkan ridha allah swt. ii. demi cukup jelas yang dimaksud dengan amil zakat dalam ketentuan ini merupakan pengelola zakat yang diorganisasikan dalam satu badan atau lembaga. cukup jelas dalam pengelolaan zakat, banda perlu melakukan tugas lain seperti penyuluhan dan pemantauan. cukup jelas hubungan antara banda dengan baz kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. yang dimaksud dengan unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendikiawan dan tokoh masyarakat. yang diional dan berintegrasi tinggal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. masa keanggotaan banda paling lama (enam) tahun atau dua periode. cukup jelas. selain zakat dalam ketentuan ini termasuk infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasnda. cukup jelas. cukup jelas.membna terdiri dari fakirbungku selat, tambahan lembaran daerah kabupaten morowali nomor).mbentukan desa paro, desa embel lama dan desa pulau dua darat diwilayah kecamatan bungku selatanselatan kabupaten morowali. pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari desa paro, desa embel lama, dan desa pulau dua darat, desa paro sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari sebagian wilayah desa poo kecamatan bungku selatan yang terdiri atas wilayah dusun ii, desa embel lama sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari sebagian wilayah desa pulau dua kecamatan bungku selatan yang terdiri atas wilayah dusun ii, desa pulau dua darat sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari sebagian wilayah desa mungkin tenda kecamatan bungku selatan yang terdiri atas wilayah dusun iii, bab iii batas desa, luas desa dan jumlah penduduk (l) batas wilayah desa parowaru waru sebelah timur berbatasan dengan desa lokombulo sebelah selatan berbatasan dengan desa kaleroang sebelah barat berbatasan dengan desa poo. batas wilayah desa paroro adalah km? jumlah penduduk desa paro adalah jiwa terdiri dari (l) batas wilayah desa embel lamalaut teluk tolo sebelah timur berbatasan dengan desa panimbawang sebelah selatan berbatasan dengan desa pulau dua sebelah barat berbatasan dengan pulau paku batas wilayah desa embel lamembel lama adalah km? jumlah penduduk desa embel lama adalah jiwa terdiri dari (l) batas wilayah desa pulau dua darattanjung harapan kec. menu kepulauan sebelah timur berbatasan dengan desa mungkin tenda sebelah selatan berbatasan dengan desa pulau tiga kec. menu kepulauan sebelah barat berbatasan dengan desa pangkalan kec. menu kepulauan batas wilayah desa pulau dua daratdua darat adalah km?. jumlah penduduk desa pulau dua darat adalah jiwa terdiri dari kk. bab pemerintahan desa jl) dengan terbentuknya desa paro, desa embel lama dan desa pulau dua daratparo, desa embel lama dan desa pulau dua darat, diwilayah kecamatan bungku selatwaru, desa embel lama dan desa pulau dua daratselatselatan. bahwa beberapa desa diwilayah kecamatan bungku selatbungku selatsalinan pan bupati sumedang provinsi jawa barat peraturan bupati sumedang nomor tahuntanggungjawabankabupatenkabupatenapat dibentuk timtem maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pemberian bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari apbdbantuan keuangan kepada desa bagian kesatu umum pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pemberian pada diberikan kepada pemerintah desa. bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalamkabupatentahapan pengelolaan bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari apbd terdiri dari: penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan monitoring, evaluasi, dan pengawasan. bagian kedua penganggaran. usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada input melalui sid. usulan . usulan permohonan bantuan keuangandivalidasi oleh skpd sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan. hasil verifikasi dan validasi skpd sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk rekomendasi pada sid yang selanjutnya disampaikan kepada tapi melalui bappedabelanja bantuan keuangan yang telah sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dibahas oleh tapi sebagai bahan penyusunandan disampaikan kepada bupatikepada bupati melalui sid. bupati memberikan disposisi atas usulan kepala skpd sebagaimana dimaksud pada kepada tapi perencana sebagai bahantapi memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengka skpd. rka . rka skpkegiatan dan sub kegiatan ppid, pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa, rincian objek belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa dan rincian objek belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa. bupati mencantumksurat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan telah tercantum dalam apb desa dengan diketahui oleh kepala skpd terkait dan camat, fotokopi kartu tanda pendudukfotokopi kartu tanda penduduk kepala desa, surat pernyataan tanggung jawab mutlak daribab iiidan tembusan kepada skpd terkait meliputi: realisasi pelaksanaan kegiatan, danlaporan penggunaan bantuan keuangan oleh pemerintah desalaporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf. |
berita daerah kabupaten bekasi peraturan bupati bekasi nomor tahun tentang standar satuan harga barang tahunan lana peraturan bupati bekasi provinsi jawa barat nomor tahun tentang standar satuan harga barang tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bekasi, menimbang bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bekasi perlu disusun standar satuan harga barang tahun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut diatas, gunsatuan harga bstandar satuan harga barang, bupati adalah bupati bekasitandar satuan harga adalah harga satuan barang yang berlaku daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupatbab ruang lingkup standar satuan harga merupakan standar harga barang yang dapat dibeli atau dibayarkan dan sudah termasuk pajak, pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pedoman untuk penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd), dan standar harga barang merupakan pedoman untuk menyusun anggaran pada perangkat daerah: barang persediaan, mencakup barang pakai habis barang tak habis pakai peralatan dan mesin, mencakup: alat beratlaboratorium beban barang dan jasa, mencakup: beban bahan pakai habis beban persediaan bahan material beban pemeliharaanbeban bantuan sosial, mencakup:indi cikarang pusat pada tenggat juli sekretaris daerah kabupaten bekasi dedy supriyadi berita daerah kabupaten bekasi tahun nomor |
ag bupati malang provinsi jawa timur peraturan bupati mal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malang, menimbang bahwa untuk tertib administrasi dan upaya peningkatan penerimaan pendapatan negara daerah, maka peraturan bupati malang nomor tahun tentang konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan perizinan dan nonperizinan kabupaten malang perlu untuk disesuaikan, bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf dan berdasarseri b), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten malang nomor tahun tentang perusahaan atasdelegasian wewenang bupati bidangkabupaten malang yang selanjutnya disingkat benda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatantor pelayanan pajak yang selanjutnya disebut kkp pratama adalah kantor pelayanan pajak pratama kepanjen dan kantor pelayanan pajak pratama singosar. bab maksud dan tujuan peraturan bupati malang ini dimaksudkan sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan ksw terkait dengan prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan layanan publik perizinan tertentu. peraturan bupati malang ini bertujuan untuk: meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam azas pelayanan publik, dan cc. mengoptimalkan pendapatan dan dana bagi hasil pajak, dpmptsp melakukan ksw sebelum memberikan layanan publik tertentu, selain melakukan ksw sebagaimana dimaksud pada dinas juga melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak dari pemohon layanan tertentu, layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: izin lembaga latihan kerja swasta, izin penampungan calon tenaga kerja indonesia, izin pemotongan hewan, izin usaha peternakan, izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner, izin pendirian pendidikan lembaga formal, izin pendirian lembaga sekolah menengah untuk tingkat sekolah menengah pertama, izin trayek, izin usaha pengelolaan pasar tradisional, j . izin usaha pusat perbelanjaan, izin usaha toko swalayan, il. izin operasional rumah sakit kelas dan kelas izin operasional klinik, izin operasional puskesmas, oo. izin mendirikan puskesmas: izin penyelenggaraan laboratorium klinik, surat izin toko obat sito), izin pelayanan kesehatan tradisional, izin pendirian apotek, izin unit transfusi darah, izin usaha mikro obat tradisional, izin usaha toko alat kesehatan dan optikal, izin pangan industri rumah tangga, izin mendirikan bangunan, izin penyelenggaraan reklame, izin usaha jasa konstruksi: aa. izin gangguan, bb. izin pelayanan makam, cc. izin alih fungsi lahan beririgasi, dd. izin pendirian bangunan atas perairan umum, ee. izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan atau bangunan, sempadan sungai atau saluran yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum sumber daya air, ff. izin lingkungan, gg. izin pembuangan limbah cair, hh. izin pemanfaatan limbah cair untuk aplikasi tanah, ii. izin penyimpanan sementara limbah b3, ji. izin pengumpulan limbah skala kabupaten, kk. izin pengelolaan sampah, il. izin pengumpulan sumbangan, mm. izin usaha penggilingan padi, nn. tanda daftar gudang, dan oo. fasilitasi penanaman modal. ksw sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui sistem informasi pada benda yang terhubung dengan sistem informasi pada direktorat jenderal pajak kementerian keuangan. ksw sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: keterangan status valid, dan keterangan status tidak valid. keterangan statusomor pokoklunasi pembayaran pajak yang terutang. dalam hal ksw dinyatakan status tidak valid sebagaimana dimaksud pada huruf maka wajib pajak harus melakukan konfirmasi kpp pratama untuk mendapatkan status wajib pajak valid. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung dengan benda, sistem informasi yang terhubung dengan benda sebagaimana dimaksud pada untuk memperoleh keterangan status wajib pajak yang menunjukkan seluruh kewajiban perpajakan daerah pemohon tercukupi (tax clearance), kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: lunas pembayaran pbb p2 selama tahun terakhir untuk permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam lunas pembayaran reklame tahun berkenaan untuk permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak daerah untuk permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan bukti pembayaran bpt apabila terjadi pengalihan kepemilikan dan bangunan. dalam hal ksw menunjukkan kewajiban perpajakan daerahnya tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada maka wajib pajak harus melakukan konfirmasi benda atau melunasi kewajibannya. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati malang ini mulai berlaku, maka peraturan bupati nomor tahun tentang konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian perizinan dan non perizinan kabupaten malang berita daerah kabupaten malangee npm bupati kepulauan sangihe peraturan bupati kepulauan sangiheabupaten kepulauan sangihe perlu menyusun standar operasional prosedurdinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kepulauan sangihe berita daerah tahun nomor memutuskan menetapkan:dinas adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kepulauan sangihe. kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kepulauan sangiheram. kartu keluarga yang selanjutnya disingkat kk. kartu tanda penduduk yang selanjutnya disingkat ktp. bab maksud, tujuan dan azas sop pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: kesamaan hak: keprofesionalan: partisipatif,: fasilitas: ketepatan waktu: dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. bab iii penerapan standar operasional prosedur pelaksanaan sop dilaksanakan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dan kelurahan kampung. pelaksanaan sop pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan terhadap pelayanan semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. pelaksanaan sop pada petugas pelayanan kelurahan kampungbupati: kartu tanda penduduk: pelayanan keterangan pindah antar kelurahan kampung dalam kecamatan: pelayanan keterangan pindah antar kecamatan dalam kabupaten, pelayanan keterangan pindah antar kabupaten kota dalam dan luar propinsi, pelaporan penduduk yang datang wilayah kabupaten kepulauan sangihe, pencatatan kelahiran: pencatatan perkawinan: pencatatan pembatalan perkawinan: pencatatan kematian: pencatatan perceraian: pencatatan pembatalan perceraian: pencatatan pengakuan anak pengesahan anak, dan pencatatan pengangkatan anaktiga) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut proses kelurahan kampung selama (satu) hari kerja: proses dinas selama (dua) hari kerja. jangka waktu pengurusan ktp ditetapkan selama dinas selama (tigkampung dalam kecamatan, ditetapkan selama (dua) hari kerja dengan perincian sebagai berikut proses kelurahan desa selama (satu) hari kerja: proses kecamatanabupate(satukecamatan selama (satu) hari kerja, proses dinas selama (satu) hari kerja. jangka waktu pengurusan pelaporan penduduk yang datang wilayah kabupaten kepulauan sangihe: proses kecamatan selama (satu) hari kerja:, proses dinas selama (du: pengurusan pencatatan pembatalan perkawinan yang prosesnya dilakukan dinas ditetapkan selama (dua) hari kerja: pengurusan pencatatan kematian dinas ditetapkan selama (dua: pengurusan pencatatan pengakuan anak pengesahan anak dinas ditetapkan selama (dua) hari kerjwara hironimus kompas makagansa diundangkan tahuna padah |
rrinelayan kabupaten jember bupati jember, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil dan tradisional yang juga merupakan implementasi dari amanatmaka nelayan sebagai masyarakat tana ana dosa tinggi diberikan jaminan asuransi dalan program minat sosial ketenagakerjaan yang diselingi akan oleh badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kak bahwa berdasarkan, pia ngan aaa nana dimaksud pada huruf a, perlu mc peraturan bupati jember tentang jaring ket agakerjaan untuk nelayan kabupaten dlm mengingat: und unduh nomer tahun tentang sistem pai sosial nasional lembaran negara republik indonesia imetik rah lembaran negara republik indonesia tah nano tambahan lembaran negara republik indonesia nmr oke): peraturan pemerintah' nomo tahun tentang pendeta aan keane dera sebaran negara republik and mes nomor: tambahan lembaran negara depo esia h01nelayan kabupaten jember.urusan kelautan perikahazgkerja yang selanjutnya disingkat bpjs ketenagakerjaan adalah (badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program ja kecelakaan! kerja, program jaminan kematian, program jamin pensiun, dan jaminan harta. peserta adalah .relay merupakan nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan blai nelayan (pemilik kapal yang ditetapkan dengan keputusan buah disertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan nelayan orang yarigifata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. manfaat adalah faedah jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak peserta. turandaminan sosial adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahanan kepesertaan. perubahan data peserta adalah proses pelaporan perubahan data peserta yang masuk maupun yang keluanelayanhak dan kewajiban, dan jangka waktu. ata peserta pemerintah iritasi data nelayan yang akan didaftarkan dalam kepesertaan inan sosial bpjs ketenagakerjaan. pendaftaran gimana dimaksud pada (l) dilakukan berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada dikoordinir oleh perangkat daerah. perubahan data peserta aktif dapat diproses dengan alasan nelayan yang bersangkutan pindah domisili luar kabupaten jember, dan nelayan yang bersangkutan meninggal dunia dengan melampirkan surat kematian dari kepala desa. bpjs ketenagakerjaan menyediakan layanan data secara elektronik. bab pembayaran iuran iuran dibayarkan dari juta rupiah) yaitu sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) per per bulan: dan jkm iuran bersifat tetap sebesar rp. (enam delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan. jumlah total iuran sebagaimana dimaksud yati (l( adalah sebesar rp. (enam belas ribu delapan ratus bulan. bab bpjs ketenagakerjaan (memilik fnemperol. ide titah nelayan yang akan diikutsertakan melalui perangkat rah menerima perangkat daerah yang dialokasikan oleh anggaran pendapatan belanja daerah. peserta yangdifasilitasi oleh perangkat daerah memiliki hak untuk memperoleh pelayarn kembali rumah, tanpa ada batas lokasi dan waktu selama masih berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. manfaat bpjs ketenagakerjaan jaminan kecelakaan kerja meliputi biaya pengobatan dan perawatan sampai dengan sembuh rumah sakit umum pemerintah pemerintah daerah kelas setempat atau rumah sakit swasta yang tarifnya setara. stub satuan tidak mampu bekerja). pemberian stub dengan rincian sebagai berikut stub untuk (enam) bulan pertama diberikan sebesar (seratus persen) dari upah, stub untu: cacat sebagian fungsi sebesar berkurangnya fungsi sesuai tabel (delapan puluh) upah sebulan, dan cacat total tetap sebesar (tujuh puluh persen s0(delapan puluh) upah sebulan. santunan kematian (dikarenakan kecelakaan ja)y santunan kematian sebesar (enam puluh persen delapan upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat jkm (l) dalam terj resiko |link puskesmas yang telah bekerjasama bpjs ketenagakerjaan lampirkan dokumen laporan tah daratan laporan tahap ii. kartu terimplak) klinik puskesmas yang belum bekerjasama bpjs ketenagakerjaan dengan pengobatan dibayarkan terlebih dahulu oleh peserta dan kompensasi atau penggantian dana bpjs ketenagakerjaan dengan melampirka: santunan kematian: santunan berkala,rris, kartu keluarga, surat keterangan kematian dari pejabat yang nang, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang selain dokumen sebagaimana saka pada peserta bukan penerima upah dapat. m@nyaripdikan dok mini pendukung lainnya yang diperlukan. #ajian (bn bpjs kesalah ejaan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku, melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dari perangkat daerah: dan menerima masukan dan saran dari perangkat daerah guna peningkatan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta. perangkat daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pendataan dan verifikasi peserta yang akan didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, melakukan pembayaran iuran sesuai dengan surat penagihan yang dikirimkan bpjs ketenagakerjaan, dan memberikannelayan berlaku selama: peserta yang didaftarkan masih menjadi nelayan, nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan bpjs ketenagakerjaan yang masih berlaku,didemo pada tanggal bop ati ber, psi iii pesat sii ttd aan aini henry an diuhklangkah jember padatanggal mei sekretaris daerah, sk! irfan utama madya nip: berita daerah kabupaten jember tahun nomor |
jembrana's aparatur sipil negara award pemerintah kabupaten jembrana tujuan bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain dilaksanakan melaksanakan penilaian mandiri, pengukuran capaian kinerja, pemantauan produktivitas kerja, penilaian individu dengan menggunakan instrument berbasis kinerja, penciptaan dan pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja, penciptaan dan pemberian penghargaan terhadap upaya individu, maka perlu diberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dilingkungan pemerintah kabupaten jembrana. bentuk penghargaan berupa pns teladan pada masing masing skpd dan penganugrahan jembrana's aparatur sipil negara award bagi pns yang paling berprestasi lingkungan pemerintah kabupaten jembrana. pengertian jembrana's aparatur sipil negara award adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang pns karena telah mencapai sebuah prestasi kinerja terbaik dalam lingkungan pemerintah kabupaten jembrana. teknis kriteria penilaian dalam pelaksanaannya mengikuti beberapa tahapan yaitu waktu penilaian dalam (satu) tahun berjalan dilaksanakan (dua) periode penilaian, periode januari juni yang dinilai pada bulan juli. periode juli desember yang dinilai pada bulan januari. subjek penilaian subjek penilaian merupakan pns pemerintah kabupaten jembrana dalam jabatan fungsional umum staf). setiap skpd mengusulkan (tiga) nama yang menjadi kandidat penilaian pns teladan dan kandidat peraih jembrana's aparatur sipil negara award. dalam periode rentang penilaian pns yang diajukan tidak boleh terkena hukuman disiplin. pengusulan nama kandidat dilakukan (satu) bulan sebelum penilaian. prosedur penilaian penilaian terhadap pegawai berprestasi meliputi (sembilan) aspek penilaian. kualitas kerja, scoring terhadap kualitas kerja diperoleh dari rata rata skor, ketepatan, kerapuhan ketelitian. ketepatan, kesesuaian antara beban yang dikerjakan dengan waktu mengerjakan. penilaian dilihat dari perbandingan antara target waktu dengan realisasi waktu yang dijadikan acuan pada skp tahun berjalan. kategori skor kategori skor keterangan nilai buruklebih dari waktu seharusnya (persentase kekurangan realisasi target) kurang jika waktu yang digunakan dalam mengerjakan target kegiatan melebihi dari target kegiatan melebihi dari target yang direncanakan, dengan rentang s d dari waktu seharusnya (persentase kekurangan realisasi target) cukups d dari waktu seharusnya baik jika waktu yang digunakan dalam mengerjakan target kegiatan sesuai sama dengan waktu yang direncanakan. sangat baik jika waktu yang digunakan dalam mengerjakan target kegiatan kurang dari target waktu yang direncanakankekurangan target yang direalisasikan lap 6lap 6lap persentase lap lap (kategori baik, nilai 3sk berkala persentase sketepatan dewi nur indah sari adalah cukup) kerapuhan, keteraturan dalam melaksanakan pekerjaan kerapuhan dinilai dengan menggunakan lembar penilaian kerapuhrapuhrapuhbaik) ketelitian, tingkat kesalahan dalam melaksanakan tugas. ketelitian dinilai dengan menggunakan lembar penilaian ketelittelititelitetelitiancukup) berdasarkan penjelasan diatas maka untuk mengetahui skor total kualitas kerja diperoleh dari rerata skor ketepatan, kerapuhan dan ketelitian dengan pengkategorian kategori skor kualitas kerja skor kategori buruk kurang cukup baik sangat baik berdasarkan contoh diatas, skor kualitas kerja dewi nur indah sari adalah (kategori cukup) kuantitas kerja jumlah output kegiatan utama maupun tugas tambahan. penilaian dilihat dari kesesuaian antara target dan output yang diperoleh pada periode penilaian. kategori skor kategori skor keterangan nilai buruk jika persentase target yang terealisasi ada pada rentang kurang dari dari target periode penilaian. kurang jika persentase target yang terealisasi ada pada rentang s d dari target periode penilaian. cukup jika persentase target yang terealisasi ada pada rentang s d dari target periode penilaian. baik jika persentase target yang terealisasi ada pada rentang s d dari target periode penilaian. sangat baik jika persentase target yang terealisasi ada pada rentang lebih dari dari target periode penilaian.target yang direalisasikan lap lapi(target) (kategori sangat baik, nilai sk (target)uantitas kerja dewi nur indah sari adalah baik) disiplin kerja, penilaian disiplin kerja diperoleh dari rerata skor skala penilaian disiplin kerja dan tingkat absensi. skala penilaian disiplin kerja terdiri dari item penilaian, dengan kategori tingkat disiplin yang dimiliki. skala penilaian diisi oleh atasan yang bersangkutan. skala penilaian ditujukan untuk melihat tingkat kedisiplinan seseorang. rentang skor pada skala penilaian disipliisiplin skor kategori buruk kurang cukup baik sangat baik penilaian tingkat absensi dilakukan dengan menghitung jumlah kehadiran pada rekap absen selama (enam) bulan dan dikategorikan berdasarkan standar yang telah ditentukan. penilaian tingkat absensi akan dilakukan oleh tim penilai jembrana's asn award tingkat absensi (ijin) kategori (nilai) keterangan sangat baik selama bulan masa kerja tidak pernah absen bekerja baik selama bulan masa kerja absen bekerja maksimal kali dalam bulan dan maksimal kali dalam bulan cukup selama bulan masa kerja absen bekerja maksimal kali dalam bulan dan maksimal kali dalam bulan kurang selama bulan masa kerja absen lebih dari kali dan kurang dari hari buruk selama bulan masa kerja, absen selama hari keatas ket jika dalam periode penilaian bulan) terdapat pns yang absensi (tanpa keterangan) langsung masuk dalam kategori buruk contoh dewi nur indah sari memperoleh skor penilaian dari atasan dan selama rentang periode penilaian tidak pernah absen bekerja, maka cara perhitungannya menjadi skor skala penilaian skor total jumlah item) kategori baik) tingkat absensi mendapatkan skor sangat baik (nilai maka skor disiplin (skor penilaian disiplin skor tingkat absensi) (kategori baik) tanggung jawab, kesediaan melaksanakan kewajiban secara tertib. skor tanggung jawab merupakan rerata dari kuesioner tanggung jawab dengan skala penilaian tanggung jawab. tanggung jawab akan diukur dengan menggunakan kuesioner tanggung jawab yang terdiri dari item pertanyaan dengan kategori pilihan jawaban. kuesioner ini diisi oleh subjek yang akan dinilai, tujuan kuesioner tanggung jawab adalah untuk mengetahui kemampuan tanggung jawab yang dimiliki oleh subjek. rentang skor pada kuesioner tanggung jawab adalah skor maksimum (item) skor minimum (item) interval skor kuesioner kemampuan tanggung jawabtanggung jawab adalah kumpulan beberapa pertanyaan item) dengan (lima) kategori pilihan jawaban yang mencirikan kemampuan tanggung jawab seseorang terhadap suatu pekerjaan tertentu. tujuannya untuk melihat tingkat tanggung jawab seseorang. skala penilaian ini akan diisi oleh atasan subjek yang dinilai. rentang skor pada skala penilaian tanggung jawabberdasarkan skor kuesioner dan skala penilaian tanggung jawab maka interval skor kategoribaik, nilai skor skala penilaian skor total jumlah item) kategori cukup) maka skor tanggung jawab skor kuesioner skor skala penilaian) kategori cukup) kuesioner dan skala penilaian tanggung jawab terlampir pada petunjuk teknis ini. sikap, cara pandang dan berperilaku seorang pns terhadap organisasi dan pegawai lain dalam lingkungan kerjanya nilai sikap diperoleh dari rerata skor perilaku kerja yang diberikan oleh atasan langsung pada rentang penilaian tertentu. pada sikap terdapat aspek yang dinilai yaitu, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama. kriteria penilaian unsur sikap, dapat dilihat pada lampiran petunjuk teknis ini kategori skor sikap skor kategori buruk kurang cukup baik sangat baik contoh dewi nur indah sari mendapatkan penilaian sikap dari atasan aspek yang dinilai nilai orientasi pelayanan komitmen disiplin kerjasama rata rata kategori (nilai) baik dari skor diatas, dapat dinyatakan bahwa dewi nur indah sari memiliki kategori sikap baik dengan nilai: dapat tidaknya diandalkan, diperoleh dari skor skala penilaian. skala penilaian terdiri dari item yang mengukur bisa atau tidaknya subjek diandalkan oleh atasannya. skala penilaian diisi oleh atasan yang bersangkutan. dapat tidaknya diandalkan dinilai dengan menggunakan lembar penilaandallembar penilaapat tidaknya diandalkan skor kategori buruk kurang cukuppenilaian skor total jumlah item) kategori cukup) skala penilaian terlampir pada petunjuk teknis ini. pemecahan masalah problem solving adalah kemampuan dalam menganalisa, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data informasi dan menganalisisnya untuk membuat sebuah kesimpulan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. kemampuan pemecahan masalah akan diukur dengan menggunakan kuesioner problem solvingpemecahan masalah yang dimiliki oleh subjek. rentang skor pada kuesioner problem solving adalah skor maksimum (item) skor minimum (item) interval skor kuesioner problem solving:pemecahan masalah merupakan kumpulan beberapa pertanyaan item) yang mencirikan kemampuan pemecahan masalah seseorang. tujuannya adalah untuk melihat tingkat kemampuan pemecahan masalahproblem solvingproblem solving skor kategori buruk kurang cukup baik sangat baik berdasarkan skor kuesioner dan skala penilaian problem solving maka interval skor kategori pemecahan masalah problem solving skor kategori buruk kurang cukup baik sangat baik contoh:100y6 kategori baik, nilai skor skala penilaian skor total jumlah item) kategori baik) maka skor problem solving skor kuesioner skor skala penilaian) kategori baik) kuesioner dan skala penilaian problem solving terlampir pada petunjuk teknis ini. komunikasi, kemampuan pns dalam menyampaikan pesan baik secara lisan tertulis, verbal maupun non verbal. skor komunikasi merupakan rerata skor kuesioner komunikasi dengan skala penilaian komunikasi. komunikasi akan diukur dengan menggunakan kuesioner komunikasikomunikasi yang dimiliki oleh subjek. rentang skor pada kuesioner komunikasi adalah skor maksimum (item) skor minimum (item) interval skor kuesioner kemampuan komunikasi interval skor kategori (skor) (dalam persentaskomunikasi merupakan kumpulan beberapa pertanyaan item) yang mencirikan kemampuan komunikasi seseorang. tujuannya adalah untuk melihat tingkat kemampuan komunikasikomunikasiomunikasi skor kategori buruk kurang cukup baik sangat baik berdasarkan skor kuesioner dan skala penilaian komunikasi maka interval skor kategori komunikasicukup, nilai skor skala penilaian skor total jumlah item) kategori baik) maka skor komunikasi skor kuesioner skor skala penilaian) kategori cukup) kuesioner dan skala tanggung jawab terlampir pada petunjuk teknis ini. inisiatif, kesediaan memberikan ide, pikiran konsep baru yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja. skor inisiatif merupakan rerata skor kuesioner inisiatif dengan skala penilaian inisiatif. inisiatif akan diukur dengan menggunakan kuesioner inisiatifinisiatif yang dimiliki oleh subjek. rentang skor pada kuesioner inisiatif adalah skor maksimum (item) skor minimum (item) interval skor kuesioner inisiatifinisiatif merupakan kumpulan beberapa pertanyaan item) yang mencirikan kemampuan inisiatif seseorang. tujuannya adalah untuk melihat tingkat kemampuan inisiatif seseorang. skala penilaian akan diisi oleh atasan subjek yang dinilai. rentang skor pada skala penilaian inisiatifinisiatifsangat baik, nilai skor skala penilaian skor total jumlah item) kategori baik) maka skor inisiatif skor kuesioner skor skala penilaian) (5t4, kategori baik) kuesioner inisiatif dan skala penilaian terlampir pada petunjuk teknis ini. penilaian jembrana's asn award setelah skor masing masing aspek kategori penilaian diperoleh, maka ditentukan pns yang meraih pns teladan skpd dan pns yang meraih jembrana's asn award. pns teladan adalah pns yang memperoleh skor tertinggi pada masing masing skpd dan peraih jembrana's asn award adalah pns yang memperoleh skor tertinggi diantara pns teladan. kategori skor penilaian jembrana's asn award skor kategori buruk kurang cukup baik sangat baik form penilaian jembrana's asn award nama skpd kategori penilaian tingkatan penilaian nilai buruk kurang cukup baik sangat baik ketua tim penilai berdasarkan contoh diatas maka penilaian jembrana's asn award untuk dewi nur indah sari menjadi form penilaian jembrana's asn award nama dewi nur indah sari skpd bkd kab.jembrana kategori tingkatan penilaian nilai penilaian prestasi kualitas kerja kuantitas kerja tanggung jawab dapat tidaknya poo diandalkan pemecahan ixl masalah komunikasi inisiatif nilai total nilai rata rata kategori baik ketua tim penilai bupati jembrana, ttd putu artha form penilaian jembrana's asn award nama skpd kategori tingkatan penilaian nilai penilaian: buruk kurang cukup baik sangat baikjembrana dan pelaporan terhadap pemindahan hak tanah dan atau bangunan dari wajib pajak melaluiapatan kabupaten jembrana. kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan kabupaten jembrana. kas daerah adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memegang kas biasanya jabatan ini dirangkap oleh notarissurat tanda setoran pajak daerah bukti pembayaranbab online system kepala dinassistem informasi bpt secara online. sarana dan sistem informasi data transaksi wajib pajak bpt secara onlineyalihan karena transaksi jual beli, waris, dan hibah wasiat ataupun pemindahan hak lainnya. apabila perangkat dan sistem yang dimiliki plat atau plat sementara tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi bpt onlinelat atau plat sementara tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki dinas, maka plat atau plat sementara harus menyiapkan perangkat informasi sehingga dapat menghubungkan dengan sistem informasi yang ada dinas. bpt online system diterapkan dalam rangka pendaftaran, pelaporan, dan memudahkan proses pembayaran bpt. bab iii. bab iii tata cara pelaksanaan bpt terpadu dinas dalam melaksanakan bpt terpadu harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi fungsi pelayanan, fungsi pengolah data dan informasi, dan fungsi pembukuan dan pelaporan. fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan tugas sebagai berikut menerima pendaftaran dan pelaporan ssd bpt dari wajib pajak, meminta data terkait objek pajak kepada fungsi pengolah data dan informasi, cc.lakukan perbaikan spot pbb p2 dari proses bpt. fungsi pengolah data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan tugas sebagai berikut mengelola data base objek pajak yaitu mengecek data lokasi bpt dan spot pbb p2 dari sistem managemen informasi objek pajak sismo) pbb p2, menyediakan data objek pajak atas permintaan dari fungsi pelayanan yaitu melakukan penelitian verifikasi lapangan terhadap proses bpt, menerbitkan hasil penelitian verifikasi lapangan, dan mengupdate data pbb p2 sesuai hasil proses bpt. fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan tugas sebagai berikut atau plat sementara, menerima laporan penerimaan bpt dari bank yang ditunjuk bendahara penerimaan paling lambat tanggal bulan berikutnya,, dan menyusun laporan perubahan subjek pajak bpt setiap bulan. bab iv. bab tata cara pelaksanaan pendaftarandengan sistem informasi pengelolaan bpt berbasis web. pendaftaran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan e ssd bpt beserta kelengkapan dokumen pendukungnya. e ssd kebenaran informasi yang tercantum dalam e ssd bpt: dan kelengkapan dokumen pendukung e ssd bpt. penelitian sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan pemeriksaan lapangan oleh fungsi pengolah data dan informasi. jangka waktu penyelesaian penelitian e ssd bpt sebagaimana dimaksud pada paling lambat jam. fungsi pelayanan bpt, menyampaikan hasil penelitian e ssd bpt wajib pajak kepada plat atau plat sementara yang bersangkutan melalui sistem informasi pengelolaan terintegrasi petir) bpt berbasis online. bab tata cara pelaksanaan pembayaran pembayaran pajak terutang dilakukan dengan menggunakan formulir e ssd bpt. formulir esebelum diterbitkan akta pemindahan hak. wajib pajak bpt sebagaimana dimaksud pada melakukan pembayaran pajak melalui bank yang ditunjuk secara online. bab vi. bab tata cara pelaporanplat atau plat sementara wajib untuk melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan atau rusak kepada dinas, dan menyampaikan informasi kepada dinas. plat atau plat sementara dilarang mengubah data online system dengan cara dan dalam bentuk apapun. apabila larangan sebagaimana yangplat atau plat sementara wajib mengganti seluruh kerugian. bab vii. bab vii pengawasan dinas melakukan pengawasan terhadap data transaksi pembayaran bpt secara online3. mean bupati jembrana provinsi bali peraturan bupati jembrana nomor tahun tentang sistem online pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jembranalayanan publadanbab iii tujuanistem. sistem online pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badandan pajak restoran. bupati melalui kepala badanadadapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. badanadanadan meliputi.pajak hiburan, dan pajak parkir. wajib pajak dapat menyampaikan speed melalui website badan.tk dan sat , pengawasan dan pengendalian perizinan daerah. bab pengawasanlia bupati tegal peraturan bupati tegal nomor .l:.a. tahun tentangupati tegal, menimbang bahwaumum daerah telah ditetapkan dengbahwa guna menindaklanjuti ketentuperlu dibuattentang tarif nomor tahunadalahyaitu, puskesmas, puskesmas keliling, pusing), puskesmas pembantu, poliklinik umum dan rumah bersalin rb). pusat kesehatan masyarakat puskesmas) adalah unit pelaksana teknis daerah dinas kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan suatu wilayah kerjarehabilitasi perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya. jasa pelayanan adalah imbalrawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya. perusahaan perseroan persero) pt. asuransi kesehatan indonesiayang selanjutnya disebut pt. akses persero).bab tujuan (l) tujuan umum adalah terselenggaranya pelayantujuan khusus adalah merupakan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pemanfaatan biaya rawat jalan tingkat pertama jtp) dana akses sehingga tepat guna dan tepat sasaran. bab iii pelayanan kesehatan pembiayaan jtp berdasarkan perkalian jumlah peserta akses puskesmas dengan besaran biaya kapital perbulan. komponen pembiayaan jtp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari dari biaya jasa sarana dan jasa pelayanan. bab pemanfaatan dana biaya jtp dana akses digunakan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan. penerimaan pembayaran biaya jtp sebagaimana dimaksud pada dari akses dikirim langsung rekening bendahara pengeluaran yang selanjutnya diserahkan puskesmas: besarnya penggunaan biaya jtp sebagaimana dimaksud pada adalah jasa sarana (dua puluh per seratus) jasa pelayanan (tiga puluh per seratus) bantuan obat (lima puluh per seratus)anuari bupati tegal, agus riyanto diundangkan slawi pada tanggal. sekretaris daerah kabupaten tegal, soelistiyawan berita daerah kabupaten tegal tahun nomor. l.d.mekanisme pencairan alokasi dana desa dan tahap pelaksanaan program alokasi dana desa, bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka perlu merubahdiubah sebagai berikut angka romawi iv. mekanisme pencairan add berbunyi dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran. angka romawi vi. tahap pelaksanaan programkedua, dihampiri dokumen yang telah ditentukan, permohonan penyaluran tahap pada triwulan ketiga, dihampiri dokumen pendukung yang telah ditentukan., selanjutnya .:. daftar pekerja (bila kegiatan fisik),akuntansi penerimaan dana tahap pencairan tahap kedua sebesar: surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (skip) tahap ii: akuntansi penerimaan tahap ii: foto copy rekening koran, surat pernyataan penyelesaian pekerjaan kegiatan tahap (sp3 k tahap i):: surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua(satu) bulan: berita acara pemeriksaan pekerjaan tahap ii:., penyaluran vi.tahap(spj), pelaksanaan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh bpd secara intensif. bupati sampang, noer tjahjo |
bupati kepulauanggaraf tepi,,i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milikkept: f .:(@)ku. bagian ketiga satuan kerja perangkat daerah skpd) kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) selaku pejabat pengguna anggaran pengguna barang mempunyai tugas:bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah skpd)untuk membentuk panitia pemeriksa barang jasbagian keempat pelaksana tugas plt) satuan kerja perangkat daerah unit kerja pelimpahan sebagian tugas kewenangan sebagaimana pada berlaku juga pada. pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan kepada pelaksana tugas berlaku sejak tanggal ditetapkansebagai pelaksana tugas sampai dengan dilantiknya pejabat definitif. mempunyai tugas yang sama sebagaimanapraya, naa bupati jember provinsi jawa timur peraturan bupati jember nomor tahun tentang penyelenggaraan pengelolaan aset desagatur pengelolaan asset desa kabupaten jember, bahwa berdasarkan pertama angan bagai ana dimaksud dalam huruf per errata pera ura bupati tentang penyelenggaraan pengelolaan aset desa, mengingat undang under tentang desa yara rep baik ind sia tahun nomor amba lembu an republik indonesia nomor pak "ii dan rida nomor tahun tentang member peraturan perundang undangan lembaran republik indonesia tahun nomor # o1l1 tentang pembentukan peraturan perundang und aja lembaran negara republik indonesia tahi nomor sebagaimana telah diubah der gam tan presiden nom tahun tentang perubahan hhh ter ran presiden nomor peraturan pelaksana undang undang gmd tahun fonts pembentukan peraturan dang undangan lembaran negara republik asia tahu antara dalam negeri nomor tahun tentang peron eksis peraturan desa berita negara ubi indonesia tahun nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tahun entrilaksanaan ksp atas tanah dan atau bangunan aset desa wajib dituangkan dalamsp sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk akta notaris dan disusun serta ditandatangani setelah memperoleh izin tertulis dari bupati. tahapan permohonan izin kepada bupati sebagaimana dimaksud meliputi: pengajuan permohonan, penelitian administrasi, perhitungan dan penetapan besaran kontrib persentase pembagi keuntungan, persetujuan dan penerbitan izi penandatanganan perjanjian, pelaksanaan. tahapan sebagai dala sampai dengan huruf tidak boleh lebihfdari (seratus ari kalender. sal permohonan bagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh pemerintah lalu camat dengan dihampiri sekurang kurangnya: tertimbang mendasari usulan ksp, berita acara hasil musyawarah desa memuat persetujuan warga, perjanjian ksp, analisis biaya dan manfaat sosial dari tenaga pengkaji konsultan, an.:erjanjianpemerintah desa:melakuk'nana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan tahapan: pemerintah desa menerbitkan teguran tertulis kesatu kepada mitra ksp: dalam hal mitra ksp tidak melaksanakan teguran jangka waktu (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan: ulis kesatu, pemerintah desa menerbitkan teguran tertulis dalam hal mitra ksp tidak kelak sanak alam jangka waktu (tiga puluh) hari kale der akditerbitkah teguran tertulis kedua, pemerintah desa energi ter yang merupakan teguran terakhir, dalam hal mitra melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu ema sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, pemerintah |meterai pengakhiran ksp. mita ksp menyerah objek ksp kepada pemerintah desa dalam . jangka ing (tiga puluh) hari setelah menerima surat "ai mengakhiri 'sebagaimana dimaksud pada huruf santan pram sebagaimana dimaksud dalam huruf fp . laksanakan dengan pertimbangan: . &a.yaitujdengan hasil kesepakatan dalam perjanjian. pihak pihak yang dapat menjadi mitra bgs bsg, yaitu: badan usaha milik negara daerah, badan hukum swasta kecuali perorangan,tahapan pelaksanaan bgs bsg meliputi: pengajuanrbsrintahar, penerbitan izin bupati, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan. permohonan sebagaimana dimaksud dala asal huruf memuat: latar belaka her pria rencana bgs b9 cc. jang wak bgs bs usulan hebat monteith buatjek tanah yang digunakan untuk kerja sama. pemanfaatan dalam bentuk, penyelesaian perselisihan, il. keadaan luar kemampuan para pihak (force majeure):zpenyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana diperjanjikan kepada pemerintah desa, atau mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil bgs dibangun sesuai dengan perjanjian bgs dan setelah berakhirnya (per jian harus menyerahkan hasil bsg kepada desa. pas gedung, bangunan, ment, mete mitra bgs bsg merupakan hasil sarana dan fasilitas bsg lain: dan mesin, jalan, irigasi, jaringan peta lainnya danse ininya orang, ban san lintasnya menjadi aset desa terhitung mulai tanggal die ada erin esa sesuai dengan perjanjian atau pada saat kini dasi jul jangka waktu bgs bsg paling lama tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang sama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam sampai dengan(sepuluh persen)(l)erjanjianb,rtdamg undangan, antara lain yaitu, kor busi tahun sebagaimana ditentukan dalam perjanjian busy$e baba berturut turut. pengakhiran bgs bsg seba mala bada aya dapat dilakukan oleh pemerintah desa secara pengadilan. pengakhiran bgs secara sepihak oleh pemerintah desa sebagaimana! huruf dilaksanakan dengan tahapan: pemerintah menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra bgs b$g, dalam hattidengan perjanjian. mitra pemanfaatan dilarang menjadikan atau menggadaikarraset desa objek pemanfaatan. dalam hal mitra pemanfaatan terbang elg saran atau melakukan pembayaran namun tidak ses denga ket pada waktu yang telah ditentukan han perjanjian mitra pemanfaatan wajib membayar denda dit (tiga (persen)| dari kafilah kewajiban yang harus dibayarkan glee pemanfaatan pembayaran denda sebagaimana din maksud pada dilakukan melalui pen setoran kering kas desa. dalam haltim sebagaimana dimaksud dalam dan huruf terdiri atas (lima) orang, yang berasal dari (tiga) perwakilan pemerintah kabupaten jember yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan desa, masing masing (satu) orang serta perwakilan kecamatan desa. hasil kerja tim sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada bupati dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kalender sebagai dasar penerbitan izin bupati. paragraf pengamanan dan pemeliharaan ten mitra pemanfaatan wajib melakukan sarana acc. desa objek pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasa sampai dengan pengamanan sebagaimana dima sud aya ditujukan untuk mencegah terjadinya peluru yng dah hill gnyaaset desa yang merupakan objek pemanfaatan dan hasil|pe manfaat set desa. pemeliharaan gai atpee aset desa dgar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya berhasil guna. aset desa sebagaimana dimaksud dalam harus sudah s dalam hal aset desa tidak dalam status pemanfaatan, biaya pengamanan dan pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dibebankan kepada apb des. paragraf penghapusan dan pemindahtanganinang dimaksud pada huruf yaitu: hilang: terjadi pencurian atas objek dimaki terbakar. penghapusan versi strategi gimana dimaksud dalam elebi ibu cara sebagaimana tercantum dalam lampiran iii bagi dak terpisahkan dengan peraturan bupati ani dan ditetapkan san kepala desa setelah mendapat persetujuan bupati. pee penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud pada tidak perlu mendapat persetujuan bupati. a2) penghapusan sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu dibuat ag berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. (l) dan atau aset desa yang desanya dihapus menjadi milik desa yang digabung.tu kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ruf kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang tukar menukar sebagaimana dimaksud pada laya dengan ketentuan: tukar menukar dilakukan sete pesepak pari besaran ganti rugi sesuai harga yang unsur akan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan teng penilai: apabila ta: ah! beredar sedia tiada terhadap tanah pengganti terlebih dal tua diberikan berupa uang, penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf harus digna membekhtanah pengganti yang senilai, tanah pengganti s . kepala desa melalui camat menyampaikan surat kepada bupati perihal permohonan izin pelaksanaan,,, fotokopi ktp kepala desa dan pemilik tanah pengganti, bupati melalui tim kajian tukar menukar tanah desa melakukan verifikasi data dan tinjauan lapanganbesama tim dan pihak terkait. tim kajian tukar menukar tanah aset desa dapat. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana pada huruf disampaikan kepada gubernur sebagai bah end pemberian persetujuan dengan melampirkan: penetapan lokasi pembangunan kepe ngan masa waktu yang masih berlaku, surat permohonan tukar mem kar ili val instansi yang memerlukan tanah, pada a) berita acara musa menukar tanah milik desa: png kar menukar tanah milik desa, surat pac ati perihal permohonan izin pelaksanaan tukar desa, setelah globe memberikan persetujuan, selanjutnya kepala desa menetapkan pasasidesa lembaran daerah tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor peraturan bupati jember nomor tahun tentang pedoman peraturan desadaftar kewenangan desa berdasarkan usul dan kewenangan lokal berskala desa ten jember berita daerah kabupaten jember tahu nomor peraturan bupati jember uh| tentang pedoman pengelolaan kedua gai aten berita daerah kabupaten ber (ag utusan: menetap penyelenggaraan set desa pai bab ketentuan umum dalamirita acara sebagaimana dimaksud padalima puluh,dik kan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dah, strategis (dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan rencanatata ruang wilayah rtrw kepentingan nasional yang lebih penting per go) nana dimaksud pakan, pada seperti pengembangarrkawasa putri dan perumahan. tukar menukar sebagaimana faks pada! dilakukan dengan ketentuan: tukar menukar dilakukan |setelah (terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga b nhehgunti! ska desa dengan menggunakan nilai wajar asil perhitungan tenaga ila, tanah iti diitamakarit berlokasi desa setempat, apabila jdkdr atau desa kecamatan lain yang berbatasan langsung. tikar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam dengan tahapan sebagai berikutkeputusan terkait izproposal dari pemohon yang berisi tentang pertimbangan yang mendasari rencana tukar menukar::: fotokopi ktp kepala desa dan pemilik tanah pengganti: dan berita acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik desa. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf keanggotaannya terdiri atas. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf denga mengikutsertakan tenaga penilai. tenaga penilai sebagaimana dimaksud huruf ditunjuk oleh pemerintah desa sesuai dengan. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada melakukan tinjauan lapangan dan pengkajian berupa ikatan @kanopi desa, menguntungkan desa, dan tidak metubike ase desa dengan memperhatikan hasil penilaian terjaga hasil kajian sebagaimana, dimaksud page agar bahan pertimbangan. hasil kajian dimaksud| pada disampaikan kepada gubernyrunttk hasil tinjauan lapang: bagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan ali mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa: rencana tukar menukar telah tertuang dalam gap jal pemerintah desa dengan biaya dianggarkan dalang apb des|tahun berjalan tukar menukar tanah milik des& jin sat lai dengan tanah penggantinya dan memperttatika ditetapkan dengan pere desa tentang (tukar menukar tanah milik desa, dan peraturan sa| sebagaimana maksud pada huruf ditetapkan setelah mendapat izin dari bupati tukar menukar: proposal yang berisi tentang pertimbangan pertimbangan yang mendasari rencana tukar menukar: bukti kepemilikan tanah desa yang akan ditukar dan calon tanah pengganti:,upamukainstansi tersaji lainnya. aset desa yang ditukarkan sebaga dimaksud dan dihapus dada geri ari$ aset desa dan p nantinya dicatat dalam daftar inventarisasi desa sal pembiayaan administrasi|njualan aset desa sebagaimana dimaksud dalam (l)dan sejenisnyatidak boleh berupa tanah dan bangunan. paragraf ketatausahaan, pelaporan, dan penilaian ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan oleh sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa. aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam wajib dimasukkanemerintah kabupaten jember bersama pemerintah inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai dengan tertentu undang undang pelaporan sebagaimana huruf j dilakukan oleh kepala desa. pelaporan oleh mana dima pada disampaikan kepada lahir pada akhir masa jabatan. sal penilaian aset des agairiana dimaksud dalam huruf dalam iii rangka pemain an dan pemindahtanganan berupa tanah dan atau bangunan dimana kali oleh penilai pemerintah atau penilai publik. penilaian net dira dalam rangka pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada (hanya berlaku pada bentuk kerja sama pemanfaatan. paragraf "si pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka pengelolaan aset desa. dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam bupati dapat melimpahkan kepada camat. format peraturdalam hurufekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berakmnrita kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali jarig dah dig tuk umum. kekayaan milik pemerintah desa erina desa yang dihibahkan kep serta aset desa yang dik aliran kepada desa sebagaimana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peran gan aan babi mu)peta pada tanggal dana soal avant pada tare anis. sangat bupati jember, ttd reno penyelenggaraan pengelolaan aset desa peraturan desa . kecamatan . kabupaten jember nomor . tahun . tentang pemanfaatan aset desa dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa ., sii aturan desa tentang pemanfaatan aset desa, mengingat undang undang nomor uin tentang desa ii lembaran negara republik tambahan lembararrj negara indonesia nomor ai peraturan perintah| tentang per: salah undang nomor tahun tempat gambaran! negara republik indonesia tahun r|| tambahan lembaran negara republik sebagaimana telah diubah dua kali dengan aturan pemerintah nomor tahun tentang 1l, desa berita negara republik indonesia tahun peraturan daerah kabupaten jember tahun tentang desa lembaran ah di5 nomor tambahan lembaran dara binder peraturan rupa amb ots tentang pedoman pera desa kabupaten jember berita daerah kah nomor serat bupati maaf tahun tentang daftar ken kenangan desa berdasarkan hak asal usul dan angan lokapemanfaatan aset desatahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lari jual angka wak tertentu dan menerima imbalan uang tur panitia adalah sejumlah orang yang kepala desa untuk melakukan seleksi. seleksi adalah proses itz lakukan sewa atas aset desa yang dilaksanakan oleh panitia berdasarkan keputusan kepala desa. pinjam padat. ada ant fan| aset desa antara pemerintah: desa dengan pemerintah desa (lain serta lembaga kerfiasyarakatan desa desa setempat dalam jang waktu texte parhenerima imbalan. kerja sama afgatahn, yang selanjutnya disingkat ksp adalah pemanfaatan aset desa oleh, pics ain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. bangun gung serah, yang selanjutnya disingkat bgs adalah.pemanfaatan aset desa dilaksanakan berdasarkan abas ungsigral, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, this nn: ability kepastian nilai. pemanfaatan aset desa harus berrlayaguna dan berhasil gina dan bertujuan untuk meningkatkan eni kup pemanfaatan aset desa pemanfaatan a desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung iri anfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan dan atau keputusan kepalapokokanitia adalah sejumlah orang yang diangkat oleh kepada desa untuk melakukan seleksi. seleksi adalah proses pemilihan mitra untuk melaktikah sebatas aset desa yang dilaksanakan oleh panitia berdasarkan kepa ker pinjam pakai adalah pemanfaatan aset mega ata indah| desa dengan pemerintah desa lain serta lembaga kec mia fara data d be setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa inertia jala! kerja sama pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat4 adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak dala angka akta tertentu dalam rangka meningkatkan pfridapata bagus serah, (yang selain disingkat bgs adalah pemanfaatan barang mili berita tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarangsanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan desapsi umum. kekayaan milik pemerintah desa dan pemerintah daerah berskala esa yang dihibahkan kepada desa serta aset desa yang dikembalikan pada desa sebagaimana dimaksud pada dan dilakuan suai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan pisa peraturan desa ini mulai berlaku tangga let agar setiap orang me: inya print undangan peraturan desa ini dengan penemu dala bar . kecamatan . kabupaten jember. disahkan desa . pada tanggal . kepala desa ., nama tanpa gelar dan pangkat) diundangkan desa . pada tanggal . sekretaris desa ., bupati jember sek. retoris daerah, pan ttd bata henry madya nip. w6302f5199202 lampiran peraturan bupati jember nomor tahun tentang penyelenggaraan pengelolaan aset desa sana peraturan desa . kecamatan . kabupaten jember nomor . tahun . tentang tukar menukar tanah desa dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa ., membaca berita acara.: menimbang bahwa., bahwa.: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perlu diberi pel aturan desa tentang pemanfaatan aset desa mengingat undang undang nomor ran tentang desa lembaran negara tepi depresi tuan| nomor tambahan came ara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor. ahun tentang aram pela dari undang nomor tahun tentang desa) lembaran negara republik indonesia nomor tambahan lembaran negara publik4indonesia nomor sebagaimana telah diubah 1496j: peraturan daerah kabupaten jember nom ahun tentang desa lembaran daerah tahun, nomor tambahan lembaran daerah nomor, peraturan bupati jember nomor 17j tah tentang pedoman peraturan kab ember berita daerah kabupaten dini never. peraturan bupati jethbe 40r tahun tentang data kem angan| desa| berd akan hak asal usul dan altar kes nol al| berskala desa kabupaten jember berita adalah kabupaten jember tahun nomor peraturan rupa siber nomor tahun tentang pembinaan ktukar menukar tanah desa. babitanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemeriritee diperoleh beban apb desa: kekayaan desa yang dip rang ubah ddh sumbangan atau yang sejenis, kekayaan disayang diberi sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak dan atau ote berdasar eterituan peraturan perundang 1gangan, hasil esa, gar 'kekayaandesayang berasal dari perolehan lain yang sah. kekayaan asli desa seb #gpemanfaatmanfaatruang lingkup tukar menukar tanah desa tukar menukar tanah aset desa meliputtukar menukar tanah kas desauan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan desa ini bab ketentuan pen tni peraturan desa ini mulai berlaku gagal agar setiap orang mengeja print gan peraturan desa ini dengan penemu nya ran des kecamatan . kabupaten jember. psi disahkan desa . idwp padatanggal. sed kepala desa ., par nama tanpa gelar dan pangkat) pai diundangkan desa . pada tanggal. sekretaris desa ., kas bupati jember, sekretaris daerah, lai" ano henry bina utama madya genie lampiran iia peraturan bupati jember nomor tahun tentang penyelenggaraan pengelolaan aset desa rela keputusan kepala desa . kecamatan . kabupaten jember nomor . tahun . tentang pengangkatan petugas pengurus aset des ima dimaksud pada huruf dan huruf perl iter ike keputusan kepala desa tentang dengan dan gurus aset desa: mengingat undang undang mar nta esa lembaran ali aah petang ran membela lembaran epub indonesia nomor aturan pemerintah tahun tentang rar pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang ama negara republik indonesia apa nomor tambahan lembaran negara an, rep relik indonesia nomor sebagaimana telah diubah ing dua kali dengan peraturan pemerintah nomor tahun .rnaor| peraturan daerah kabupaten jember nom tahun tentang desa maa ahu d15 nomor tambahan lembaran dare dim9 peraturan bupati demi tah tentang pedoman ira di| desa kabupaten jember berita daerah kab date a18 nomor sera bura stor tahun tentang eta kas, angan desa berdasarkan hak asal usul dan angan ire berskala desa kabupaten jember berita dae kabupaten jember tahun nomor aa.sdr. . sebagai petugas pengurus aset desa . kecamatan . terhitung mulai tanggal. kedua petugas pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu bertugas dan beruang gungjawab sebagai berikuttiga tunjangan dapat diberikan kepada petugas pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatuetugas pengurus aset des . pada tanggal. . kepala desa ., nama tanpa gelar pp. aia pai peran sil psk diari rah emg ano nz, utama madya nip: tf96s wagnnben lampiran iib peraturan bupati jember nomor tahun tentang penyelenggaraan pengelolaan aset desa rms pan keputusan kepala desa . kecamatan . kabupaten jember nomor . tahun . tentang status penggunaan aset desa dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa ., sae menimbang bahwa.: bahwa.: bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga dimaksud pada huruf dan huruf perlu liter keputusan kepala desa tentang status peng maan sa, mengingat undang undang nom tang desa lembaran negar injuries nomor tambahan ara republik correia nomor emerihnta or ahun tentang ela undang undang nomor tahun sta desa| lembaran negara republik indonesia "ai nomor tambahan lembaran negara republik esia nomor sebagaimana telah diubah djka dengan peraturan pemerintah nomor tahun sal aoim ahun tentang desa lembaran das rah nomor tambahan lembaran daerah nom peraturan bupati jember aih tentang pedoman peraturan di| desa kabupaten jember berita daerah kah date bye nomor ratu bpk embed copy tahun tentang entah angan des4 berdasarkan hak asal usul dan dngan lokalpelaporan hasil pendataan aset desa. kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset desaoleh atas beb kekayaan desa yang leh atau yang sejenis, kekayaan ip oleh's dari perjanjian kontrak dan at oleh ark uan peraturan perundang angan, hasil desa: kebaya ang dari perolehan lain yang sah. kekayaan asli mel pada huruf terdiri atas: tanah esa, pasar des, hewan, tambatan perahu, . bangunan desa, anini berlaku mulai tanggal ditetapkan. ditetapkan desa . pada tanggal. kepala desa ., nama tanpa gelar dan pangkat) lampiran keputusan kepala desa nomor kananaaan tahun . tanggal annanaaan daftar status penggunaan aset desa jenis kode asal usul barang ket barang barang kekayaan perolehan lain asli desa ape nes sah mama desa) 0x1 serwivansenasng kepala desa. nam kat) catatan format dapat disesuaikan denginrkeb petunjuk pengisian kolom diisi mor urut kolom diisi dengan jenis kol kia isi gan (kode barang atom list deng barang berdasarkan sumber perolehan adakan dari aset kekayaan asli desa kolom isi dengan asal usul barang berdasarkan sumber ( pe ehan pembelian pengadaan dari apb desa kolom & #bupati jember, knb ban daerah, ttd der henry emi aja ke) had na madya nip. lampiran iicmbentukan panitia seleksi mitra seweri keputusan kepala desa tentang pembentuk seksi mitra sewa, mengingat undang undang nomor tang desa lembaran negara republik orie nomor tambahan persiba negara alisegtia nomor perahu berita nomor. ahun tentang ela lag ndar undang nomor tahun desa! lembaran negara republik indonesia ali ira nomor tambahan lembaran negara republik esia nomor sebagaimana telah diubah gua dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah adlh6r7 tahun tentang desa lembaga daerah alur, nomor tambahan lembaran bawah| nomor peraturan bupati demi di) 'b018 tentang pedoman perafurarr desa kabupaten member berita dae keh date embed 4l& nomor saran jember biner tahun tentang data) kepe angan desa berdasarkan hak asal usul dan anga obat berskala desa kabupaten jember berita dashnama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia seleksi mitra sewa terhitung mulai tanggal. kedua tugas panitia seleksi mitra sewa sebagaimana dimaksud pada butir kesatu, yaitu: melakukan survei harga sewa dari objek yang akan disewakan, menentukan harga penawaran terendah atas objek sewa, menyusun tata tertib dan aturan main proses seleksi, melakukan proses seleksi: menyiapkan perjanjian sewa, melaporkan hasil seleksi kepada kepala desa yang dituangkan dalam berita acara, dan panitia wajib mempublikasikan berita acara hasil seleksi. ketiga tunjangan dapat diberikan kepada panitia seleksi mitra sewaanitia seleksi mitra sew. pada tanggal. kepala desa ., lampiran keputusan kepala desa nomor sewa tahun sivasisaa tanggal .ananaaan panitia seleksi persewaan tanah kas desa . tahun . nama jabatan keterangan maan nama desa). .r). kepala besa . san kue angka jember, uli ttd henry sekretaris daerah ag ano diy nay utama madya tips lampiran iidnghapusan aset desa dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa ., menimbang bahwa. bahwa.: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perlu diterbitkan| keputusan kepala desa tentang penghapusan tana desk mengingat undang undang nomor tal d14 tentang desa lembaran negara republik dgn ahun| nomor tambahan lembaran negara indonesia nomor peran tah tahun tentang pera fan akankah ndar bidang nomor tahun tentang desa lermbarart negara republik indonesia nomor tambahan lembaran negara republik amnesia nomor sebagaimana telah diubah dua! kali dengan peraturan pemerintah nomor tahun teripun tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa berita negara republik indonesia tahun noting peraturan daerah kabupaten jeriberj nomor tahun tentang desa lembaran daerah tahun nomor tambahan lembaran daerah noh peraturan sar death nor tahun tentang pedoman pera aji desa kahlpdt ember berita daerah kabupaten ber nomor perangkat bie ever tahun tentang daft: angan desa berdasarkan hak asal usul dan venarigah lokal berskala desa kabupaten jember dadi. kedua dst. ketiga keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan ditetapkan desa. pada tanggal. kepala desa ., nama tanpa gelar dan pangkat) lampiran keputusan kepala desa nomor ewen tiagtuan ana tanggal muka daftar aset desa yang dihapus asal usul barang tan. subyeknya penolak ket baran baran kekayaan perolehan toba nama. desa) see ser pop mengetahui kepala desa . petugas pengurus aset nama tanpa gelar dan pangkat) catatan format dapat disesuaikan de petunjuk pengisi kolom diisi dengan impor turut kolom isi denga denis artis kolom 3j: isi dengan bah nya jumlah barang kolom isi denga asal usul barang berdasarkan sumber perolehan secretary daerah, bupati jember, ttd te. mire henry perajin utama madya nip. venue bab prosedur pengelolaan aset desa bagian kesatuwewenang dan tanggung jawab kepala desa sebagaimana dimaksud pada meliputi,denganr milik desa. (t) dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat kepala desa dapat mengatakan sebagian kekuasaannya kepada peringkat desa. s5) perangkat desa sebagaimana dimaksud pada terdiri sekretaris desa selaku pembantu pengelak et| desa dar unsur perangkat desa sebagai tags peng ast petugas pengurus aset desa sebagairtaria maksud (pada huruf berasal dari kepala urusan sekretaris desa (sela persiba bergelora aset desa sebagaimana dimaksud dalam afa) berwenang dan bertanggung jawab: meneliti rendah kebutuhan aset desa: meneliti'rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset disatugas pengurusdengan kemampuan keuangan desa. lampiran iii peraturan bupati jember nomor tahun tentang penyelenggaraan pengelolaan aset desa panitia seleksi mitra sewa desa .! kecamatan . kabupaten jember berita acara hasil seleksi mitra sewa bahwa sesuai dengan keputusan kepala desa . kecamatan . nomor: . tentang pembentukan panitia seleksi mitra sewa. bahwa panitia seleksi mitra sewa telah melakukan langkah langkah sesuai dengan huruf peraturan bupati jember nomor . tahun tentang penyelenggaraan pengelolaan aset desa. pada hari ini, . tanggal .' bulan . tahun .?, telah disepakati hasil seleksi mitra sewa dalam rangka pemanfaatan aset desa . kecamatan . kesepakatan hasil seleksi mitra sewa sebagai berikut. pemenang yang terpilih dan ditetapkan sebagai mitra sewa adalah . harga penawaran sewa yang diajukan oleh pemenang adalah sebesar rp. pemenang wajib menandatangani perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam peraturan jember nomor .! tahun paling lambat (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal umum dalam hal pemenang tidak melaksanakan butir ketiga, ita dapat menunjuk peserta lain yang mengikuti seleksi untuk tetap kar menang. keputusan panitia seleksi mitra sewa tidakrdapat ligan gugat demikian berita acara hasil seleksi sewa.ini dia ikan sebagai laporan kepada kepala desa . kecamatan dan diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dala: akan sini lanjutan tan rai seleksi mitra sewa, anggota dai anggota ii, anggota iii, tulis nama desa tulis nama kecamatan sama dengan nomor sama dengan nomor tulis nomor peraturan bupati jember yang dimaksud tulis nama hari tulis angka tanggal tulis nama bulan tulis angka tahun sama dengan nomor dan nomor sama dengan nomor dan nomor tulis identitas pemenang yang terpilih dalam proses seleksi mitra sewa. tulis besaran sewa dalam angka dan huruf. sama dengan nomor ketua, sekretaris, bupati jember, ttd henry menarik daerah dae 2kano tama madya yf: . kecamatan . kabupaten jember berita acara pemusnahan barang inventaris desa pada hari ini, ., tanggal . bulan . tahun ., telah dilakukan pemusnahan atas aset desa . kecamatan . barang inventaris desa yang dimusnahkan sebagai berikut. ost sai (ad demikian berita acara ini dibuat untuk dap mesti sesuai dengan ketentuan peraturan peru sekretaris pemda gel aku petugas pengelola aset sik ng, sii mengetahui: kepala desa. "ii selaku penanggungjawab pengelola aset desa, aka bupati jember, (ret ttd tah mil henry ted ampas utama madya nip. lampiran iii peraturan bupati jember nomor tahun tentang penyelenggaraan pengelolaan aset desa resimen pemerintah desa . kecamatan . kabupaten jember berita acara pemusnahan aset desa strategis pada hari ini, ., tanggal . bulan . tahun ., telah dilakukan pemusnahan sii aset desa . kecamatan . yang strategis. aset desa strategis yang dim kan sebagai berikut: . demikian berita acara ini dibuat untuk dapat mana tanya sesuai dengan peraturan perundang sekretaris sepat san . pemda peng aku petugas pengelola aset desa, mengetahui: kepala desa . selaku penanggungjawab pengelola aset desa, bupati jember, sekretaris daerah, ttd tea ir. wrp ano henry pembina ama madya nip. sea lampiran iii peraturan bupati jember nomor tahun tentang penyelenggaraan pengelolaan aset desa rem pemerintah desa . kecamatan . kabupaten jember berita acara hasil musyawarah desamusyawarah desa . kecamatan . tentang rencana tukar menukar tanah milik desa. hasil musyawarah desa dapat dijelaskan sebagai berikut: sesi bo. sang demikian berita acara ini dibuat t(di sebab mestinya sesuai dengan ketentuan per dangan. en, jane torta uin iklan rta musyawarah desa, wakil wakil wakil . . badan permusyawaratan desa ., pemerintah desa ., ketua, kepala desa, bupati jember, sekretaris daerah, ag. ttd ena ano henry nre anin ama madya nip. y9630215. kecamatan . berita acara hasil peninjauan lapanganpeninjauan lapangan atas aset desa . kecamatan . yang akan menjadi objek tugas tukar. hasil peninjauan lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut: . il. . demikian berita acara ini dibuat ikutan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan peranan model sn. perwakilan tokoh masyarakat desa: wakil wakil wakil perwakilan pemerintahan desa: badan permusyawaratan desa ., pemerintah desa ., ketua, kepala desa, perwakilan pemerintah kabupaten jember: bupati jember, ttd henry sekretaris daerah, lina ano pembina ama madya tapa bagian kedua ruang lingkup pengelolaan aset desa (l) aset desa yang berupa tanah wajibtrend aan perencanaan set bagai dimaksud dalam huruf dituangkan dalam rencana bangunan jangka menengah desa rpm desa) untuk kebutuhan tahun. perencanaan han aset desa untuk kebutuhan (satu) tahun dituang alam rencana kerja pemerintahan desa rkp desa) dan dite dalam apb desa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa gada. secara kompetitifyang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf penggunaan dan pemanfaatan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib ditetapkan statusnyadalam hal terjadi alih fungsi penggunaan aset desa wajib mempertimbangkan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten jember. prosedur alih fungsi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut: kepala desa membentuk tim untuk mengkaji kelayakan alih fungsi, tim sebagaimana pada huruf beranggotakan unsur perangkat desa, unsur lkd, dan unsur tokoh masyarakat, hasil kajian tim wajib disampaikan dan dibahas dalam forum musyawarah desa: keputusan musyawarah desa dituangkan dalam berita acar' ditetapkan dalam peraturan desa. persyaratan yang wajib diperah hang alarm pemanis: set desa sebagaimana dimaksud dalam aya yaitu: memberikan abas einibaya atas pemarfatadn aset desa sesuai dengan bentuk pemarifaata! kedua angkatan dalam bentuk pinjam pakai: menyerahkan sari dari pe angkatan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan am. perjanjian sesuai dengan bentuk pemanfaatannya, melakukan keamanan gar atau pemeliharaan terhadap aset desa yang dilakukan pemanfsatandan hasil pelaksanaan dari pemanfaatan aset desa, mengembalikan aset desa setelah berakhirnya pelaksanaan dari pemanfaatan, dan memenuhi kewajiban lainnya yang timbul dan ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan aset desa. dan dilakukan dengan seleksimemperhatikan sisa masa jabatan kepala desa yang diperhitungkan pada bulan saat berakhirnya masa jabatan dimaksud. dalam hal terdapat perjanjian sewa yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada kepala desa dapat mengakhiri perjanjian. dalam hal terjadi kepala desa melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada camat dapat memberikan fasilitasi. dalam hal kepala desa tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan fasilitasi camat tidak berhasil, maka dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganseleksi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. panitia sebagaimana dimaksud pada berjumlah (lima| orang, yang terdiri atas perwakilan lkd dan tokoh masyarakat dengan perhatikan keterwakilan perempuan. (an susunan organisasi panitia sebagaimana dimaksud pada terdiri atas ketua dan sekretaris masing masing (satu) orang serta (tiga) anggota, pra panitia sebagaimana dimaksud amr melaksanakan langkah langkah sebagatberik melakukan survei harga sewa dari objek tangal disewakan: menentukan harga penawaran terendah objek sewa, men suri tata tertib atu an|ms roses seleksi, d melakukan prose menyiapkan perjanjian sewa: melapor asil kepada kepala desa yang dituangkan dalam berita acara: dan panitia wajib mempublikasikan berita acara hasil seleksi. badan permusyawaratan desa dan masyarakat berhak melakukan pengawasan petasan kinerja panitia sebagaimana dimaksud pada " paling banyak (tiga) kalibentuk ksp sebagaimana dimaksud dalam huruf yang objeknya berupa tanah dan atau bangunan dilakukan dengan mitramitra sebagaimana dimaksud pada merupakan: badan usaha milik negara daerah:, badan hukum swasta, kecuali perorangan, atau badan hukum lainnya. bentukatau mitra pemanfaatan dilarang menjadikan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek ksp. mitra sebagaimana dimaksud pada memiliki kewajiban, itu membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan menyedot bagikan keuntungan hasil ksp melalui rekening kas desaxdar membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan ksp. jangka waktu ksp saling ama belas)4ahun terhitung mulai tanggal perjanjian ditandatangani diperpdnjat perpanjangan jangka dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan ang pada kepala desa dengan izin bupati melalui camat paling mba (dust sama menguntungkan desa, dan selama pelaksanaan kerja sama harus mematuhi peraturan dan perjanjian kerja sama. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja dengan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. |
an, dataran provinsi papua bupati jayapura peraturan bupati jayapurasatuan perangkat daerah menentukan banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap pegawai negeri sipil lingkungannya masing masingpegawai negeri sipil: peraturan bupati jayapurayanguntuk golongan sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah), golongan iii sebesar rp. , (dua puluh dua ribu rupiah), dan golongan dan golongan sebesar rp. , (dua puluh ribu rupiah). uang makan sebagaimana dimaksud pada untuk golongan iii bagi pegawaipegawaikepada pegawai negeri sipil yang tidak hadir kerja tanpa alasan yang sah, sedang menjalankan perjalanan dinas berdasarkan spp, daftar hadir kerja, surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bendahara pengeluaran masing masing skpd mengajukan daftar permintaan pembayaran uang makan spm ls badan pengelolaan daftar perhitungan uang makan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak,vdaftar perhitungan uang makan lingkungan pemerintah kabupaten jayapura tahun satuan kerja: bulan kehadiran tarif jumlah jumlah tandatangan hari uang makan kotor bersih rek kerja (4x jumlah too sentai, wonna. nip nata. nip nan. bupati jayapura, ttd matius awoitauwvp satuan kerja.oobennn kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen nama bupati jayapura, ttdperaturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tentang tata kearsipanataan kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologitata kearsipata kearsipan daerah, keputusan menteri dalam negeri republik indonesia: keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang jadwal retensi arsip. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tata kearsipan. dalam peraturan bupati ini yang dimaksud denganrekaman ataberseberangan pemanendaerah meliputi arsip dinamis: arsip aktif, arsip aktif, arsip statis. arsip sebagaimana dimaksud pada ditempatkan ruang khusus. tata kearsipan didaerah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi melalui modernisasi kearsipan departemen dalam negeri. bupati melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kearsipan daerah sampai siap pakai, dan pembangunan pembuatan aset tetap lainnya, penemuan kembali: dan peminjaman arsip. pola klasifikasipolitik: keamanan dan ketertiban: kesejahteraan: perekonomian: pekerjaan umum dan ketenagaan: pemindahan arsip aktif, penyerahan arsip statis, dan cc. pemusnahan arsip. ketentuan lebih lanjut jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud pada diatur tersendiri dalam keputusan. penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampirpno nama jabatan para abdul kadir, kasubbag perundang undangan setianya jl, pj. kepala bagian hukum hm. huron yusuf, sh,mm ass. pemerintahan umum hukum dr. ham. haryanto bachroel, sekretaris daerah |
rinsip penyusunan anggaran daerah adalah dalam apbd, bahwa kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran yang membebani lebih dari satu tahun apbd: cc. bahwa saat ini belum ada aturan yang mengatur dan memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahun jamak (multi years) agar tercapai disiplin anggaran: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf atas, dipandang perlu menetapkan peraturan bupatimemutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman teknis kegiatan tahun jamak (multi years)sekretaris daerah kabupaten kutai kartanegarautai kartanegara. perangkat daerah adalah perangkat daerah pemerintah kabupaten kutai kartanegara yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas, badan, kantor, kecamatan, dan kelurahanwaktu pelaksanaan dan dana anggarannya mengikat untuk masa lebih darirangka acuan kerja yang selanjutnya disingkat kak adalah segala batasan (acuan) yang berguna untuk memandu suatu kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi acuan serta rambu rambu bagi pelaksana agar yang dihasilkan sesuai dengan keinginan yang tertuang dalam kak. bab lingkup dan batasan kegiatan kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan yang ditetapkan untuk memastikan agar keluarannya dapat berfungsi secara utuh sesuai kinerja yang ditentukan. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dapat merupakan kegiatan baru, maupun kegiatan pemeliharaan yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran. kontrak tahun jamak dilakukan dalam rangka efisiensi sumberdaya pada pelaksanaan kegiatan yang administrasi dan pengelolaan keuangannya melebihi satu tahun anggaran. kegiatan tahun jamak adalah merupakan kegiatan jasa konstruksi dan atau jasa konsultansi. kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.dari satu tahun atau menghasilkan keluaran berbentuk asset daerah. kegiatan tahun jamak dapat juga dikategorikan kegiatan yang mempunyai sifat kontinyu dan tidak dapat berhenti pada anggaran, dalam rangka untuk menjamin kontinuitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah. proses pelaksanaan kegiatan tahun jamak diusulkan dalam masa jabatan bupati. bab iii tahapan kegiatan tahun jamak tahapan kegiatan tahun jamak terdiri dari pengusulan: pengkajian dan penelitian, cc. pembahasan dan penetapan, penganggaran, dan pelaksanaan. bab pengusulan kegiatan tahun jamak skpd mengusulkan kegiatan tahun jamak kepada bupati cg. kepala bappeda kabupaten kutai kartanegara selambat lambatnya pada akhir triwulan pertama dan dihembuskan kepada asisten perekonomian dan pembangunan, inspektorat, bagian keuangan, dan bagian administrasi pembangunan. usulan tersebut dihampiri kak kegiatan tahun jamak. kak kegiatan tahun jamak berisi latar belakang, maksud dan tujuan: keluaran yang diharapkan: lingkup dan spesifikasi pekerjaan: perkiraan biaya: pertahanan anggaran dan waktu pelaksanaan:data data pendukung antara lain feasibility study, detail engineering design, amdal, ketersediaan lahan, peruntukan lahan, aspek legal dan administrasi lainnya yang telah dilaksanakan sebelumnya. metode pelaksanaan kegiatan: perkiraan besaran anggaran dan jumlah pertahanannya, sudah memperhitungkan semua aspek pelaksanaan kegiatan. urutan prioritas kegiatan disusun menggunakan analisa biaya efektivitas dan bila diperlukan dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai kemampuan kewenangan untuk melakukan analisa tersebutbab pengkajian dan penelitian pengkajian kak kegiatan tahun jamak dilaksanakan oleh tapi paling lama (empat) minggu setelah usulan diterima. kriteria pengkajian dan penelitian kak kegiatan tahun jamak kesesuaian usulan dengan kriteria kegiatan tahun jamak. kesesuaian antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang ada, baik rpm, ipjp, maupun rtrw. relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada. besarnya manfaat yang akan dihasilkan. urgensi dari pekerjaan yang diusulkan. hasil pengkajian dan penelitian tapi disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan. berdasarkan pengkajian dan penelit dan penelitian: cc. rencana, penganggaran dan pertahanan kegiatan. penyampaian surat bupati kepada dprd sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) kali pada awal tahun. bab pembahasan dan penetapan kegiatan tahun jamak yang diusulkan bupati selanjutnya dilakukan pembahasan antara bupati dengan panitia khusus dprd. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dilakukan penetapan persetujuan kegiatan tahun jamak dan pengangkatannya termasuk jaminan penganggaran tahun berikutnya melalui keputusan sidang paripurna dprd dengan memperhatikan masa jabatan anggota dprd. bab vii penganggaran berdasarkan bupati membuat keputusan tentang penetapan kegiatan tahun jamak. rancangan keputusan sebagaimana dimaksud disiapkan oleh tapi. kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada harus mengacu pada rpm dan renstra skpd dan harus dimasukkan dalam senja, kua, pas serta rapid untuk menjadi prioritas dalam pengangkatannya. bab viii pelaksanaan berdasarkan skpd segera melaksanakan pelelangan kegiatan tahun jamak. tata cara pelelangan dan pembuatan kontrak kegiatan tahun jamak mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk monitoring pelaksanaan tahun jamak, tapi membentuk tim monitoring yang diketuai oleh asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat kabupaten kutai kartanegara. hasil monitoring sebagaimana dijadikan acuan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan. bab ketentuan peralihan semua kegiatan tahun jamak yang telah ditetapkan sebelum terbitnya peraturan bupati ini, tetap berlaku sebagai kegiatan tahun jamak sampai jangka waktu penyelesaian yangkegiatan tahun jamak (multi years). format usulan program dan kegiatan tahun jamak nama skpd lo. paket tenggarong, lk. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, nip. |
sdengan rahmat tuhan yang maha esa, gubernur daerah istimewa yogyakartbilitas kinerja instansi pemerintsistem akuntabilitas kinerja instansi pemerint lingkungan pemerintah daerah diy selaku pengguna anggaran barrencana strategis skpd yang selanjutnya disebut rencana strategisskpdskpd, dan cc.diycc. strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, dan program skpd dan lintas skpdstrategis setiap skpd harus menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan skpdpemerintah daerah badan perencanaan pembangunan daerah diyperencanaan jogja plsetiap skpd harus menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan skpdskpdskpd menyampaikan usulan rencana kerja melalui sistem aplikasi perencanaan jogja plturan penyusunan penganggaran dilakukan sesuai dengan peraturan gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. penyusunan penganggaran dikoordinasikan oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset diy. bagian keempat perjanjian kinerja gubernuriro organisasi sekretariat daerah diygukuran kinerja setiap skpdskpdelolaan data kinerja setiap skpdskpdporan kinerja setiap skpdiro organisasi sekretariat daerah diy. laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur melalui kepala biro organisasi dengan tembusan kepala badan perencanaan pembangunan daerah diy paling lambat (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. gubernur menyusun laporan kinerja pemerintah daerah berdasarkan laporan kinerja yang disampaikan oleh skpddan perencanaan pembangunan daerah diy. gubernurdiy paling lambat (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.f petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja skpdskpdgubernur. petunjuk teknis evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan keputusan inspektur diy. kepala skpd melakukan pengendalian atas implementasi sakit skpdpetunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpm) pengertiskpd dan lintas skpdtujuan penyusunan rpmskpdmerupakan program yang dirumuskan berdasarkan skpd tugas dan fungsi skpd yang memuat indikator kinerja. tatacara penyusunan rpm rpm disusun dengan tahapan sebagai berikut:), dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. penyusunan rancangan awal rpm meliputi: pengolahan data dan informasi, penelaahan rtrw provinsi dan rtrw provinsi lainnya, analisis gambaran umum kondisi daerah provinsiencana pembangunan jangka menengah nasional dan rpm provinsi lainnya, analisis isu isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi, penelaahan rencana pembangunan jangka panjang daerahusunan rancangan rpm meliputi badan perencanaan pembangunan daerah diy menyampaikan rancangan awal rpm kepada para kepala skpd dengan surat edaran kepala daerahdan perencanaan pembangunan daerah diy kepada kepala skpd, paling lama (empat belas) hari kerja sejak surat edaran kepala daerah diterima, badan perencanaan pembangunan daerah diy melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra skpd untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal rpm, dan rancangan renstra skpd yang telah diverifikasi, dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal rpm menjadi rancangan rpm. pelaksanaan musrenbang rpm meliputi, musrenbang rpm dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah diy, dan meliputi perumusan rancangan akhir rpm berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang rpm, dan rancangan akhir rpm dibahas bersama dengan skpdnetapan peraturan daerah tentang rpm meliputi rpm ditetapkan dengan peraturan daerah, dandan perencanaan pembangunan daerah diymam (ahanananananaanaamamanamamann kena isessfati situs skpd sesan kpd ikan rank indikator must dst ra: tuan dst ti! .dst molen asas imuusaskedn isi pan floor tri .dst .dst sei kering isra tuusmskpdn iss sen ikatan ber tujuan sesafann tujuan skpd sasaran skpd ist m2) dst png rumusan cascade (bagan alir) perencanaan selanjutnya menjadi bagian dalam kerangka kerja sistem aplikasi perencanaan jogja plan. rencana strategis pengertian rencana strategis skpd merupakan dokumen perencanaan skpdyang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah skpdskpd dalam penyusunan rencana kerja senja) skpd. penyusunan rencana strategis muatan rencana strategis rencana strategis skpd memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. tujuan tujuan skpdskpd). catatanskpdcara penyusunan rencana strategis rencana strategis skpd disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan rencana strategis skpd, penyusunan rancangan rencana strategis skpd, penyusunan rancangan akhir rencana strategis skpd, dan penetapan rencana strategis skpd. persiapan penyusunan rencana strategis persiapan penyusunan rencana strategis, meliputi: penyusunan keputusan tentang pembentukan tim penyusun rencana strategis, orientasi mengenai rencana strategis, penyusunan agenda kerja tim penyusun rencana strategis, penyusunan rancangan rencana strategis, melalui tahapan sebagai berikut: perumusan rancangan rencana strategis skpd mencakup (a) pengolahan data dan informasi, (b) analisis gambaran pelayanan skpd, (c) review renstra kementerian lembaga dan rencana strategis skpd kabupaten kota, (d) penelaahan rtrw,(?) perumusan isu isu strategis, (g) perumusan visi dan misi skpd, (h) perumusan tujuan pelayanan jangka menengah skpd, (i) perumusan sasaran pelayanan jangka menengah skpd, (() mempelajari surat edaran gubernur perihal penyusunan rancangan rencana strategis(k)(m) perumusan indikator kinerja skpdskpd dengan sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian rencana strategis skpd, fungsi rencana strategis skpd dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis skpd, keterkaitan rencana strategis skpdcana strategis skpd. sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana strategis skpd, serta susunan garis besar isi dokumen. bab gambaran pelayanan skpd memuat informasitugas, fungsi, dan struktur organisasi skpd memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan skpd, struktur organisasi skpd, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala skpd. uraian tentang struktur skpd ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana skpd(proses, prosedur, mekanisme). sumber daya skpd memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki skpdskpd bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja skpd berdasarkan sasaran target rencana strategis skpd periode sebelumnya, menurut spm untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan skpd dan atau indikator lainnya seperti atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. format penyajiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel. pencapaian kinerja pelayanan skpd ). provinsi). indikator kinerja sesuai target target target renstra realisasi capaian rasio capaian target no| dengan tugas dan fungsi indikator skpd tahun tahun pada tahun ikk tabel. anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan skpd . provinsi). l. anggaran pada tahun realisasi anggaran pada rasio antara realisasi dan rata rata uraian ke tahun ke anggaran tahun ke pertumbuhan diisikan dengan nama skpd ") diisikan dengan nama provinsi kabupaten kota x) disesuaikan dengan kewenangan skpdkinerja pelayanan skpd,skpd ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. setelah penyajian tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan skpd,skpdskpd. tantangan dan peluang pengembangan pelayanan skpd bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap rencana strategis k l dan rencana strategis skpd kabupaten kotaskpdidentifikasi permasalahan didasarkan analisis gambaran pelayanan skpd. telaahan visi, misi, dan program gubernur dan wakil gubernur bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi skpd yang terkait dengan visi, misi, serta program gubernur dan wakil gubernur. selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan skpdskpd. telaahan renstra k l dan rencana strategisasaran jangka menengah rencana strategis k l ataupun rencana strategisskpd yang mempengaruhi permasalahan pelayanan skpdskpd yang mempengaruhi permasalahan pelayanan skpd ditinjau dari: gambaran pelayanan skpd, sasaran jangka menengah pada rencana strategis k l, sasaran jangka menengah dari rencana strategis skpd, implikasi rtrw bagi pelayanan skpd, dan implikasi lhs bagi pelayanan skpdcana strategis skpd tahun rencana. bab visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan tujuan dan sasaran jangka menengah skpd pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah skpd. pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah skpd beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini. tabel. tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan skpd pa tujuan sasaran strategi dan kebijakan skpd pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan skpd dalam (lima) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif), adapun penyajiannya menggunakan tabel berikut ini. tabel. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif skpd.j. ) provinsi.) indikator kondisi unit kinerja data kinerja kerja program capaian indikator program dan pada akhir| skpd tujuan sasaran kode pada tahun tahun tahun tahun tahun tahun lokasi sasaran kegiatan (outcome) periode penang awal dan renstra gung perencanaan kegiatan skpd jawab (output) tujuan sasaran program kanak tujuan sasaran program kanak tujuan sasaran program kanak diisikan dengan nama skpd diisikan dengan nama provinsi bab indikator kinerja skpd yang mengacu pada tujuan d(lima)skpd yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm ini ditampilkan dalam tabel berikut ini. tabel. indikator kinerja skpd yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm kondisi kinerja pada target capaian setiap tahun kondisi awal periode kinerja pada indikator rpm akhir periode rpm tahun tahun tahun tahun tahun tahun tatkala waktu penyusunan rancangan rencana strategis skpd kepala skpd menyampaikan rancangan renstra skpd kepada kepala badan perencanaan pembangunan daerah diy, paling lama (empat belas) hari kerja setelah surat edaran gubernur diterima. dengan berpedoman pada surat edaran gubernur, badan perencanaan pembangunan daerah diydan perencanaan pembangunan daerah diy paling lama (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.bertujuan untuk mempertajametapan renstra skpd rancangan akhir renstra skpd disampaikan kepala skpd kepada kepala badan perencanaan pembangunan daerah diy untuk memperoleh pengesahan gubernur. rancangan akhir renstra skpd diverifikasi akhir oleh badan perencanaan pembangunan daerah diy. verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaiandan perencanaan pembangunan daerah diypoin ditetapkan dengan keputusan gubernurkepala skpd menyesuaikan renstra skpd berdasarkan keputusan gubernur tentang pengesahan renstra skpd dan diserahkan kepada kepala badan perencanaan pembangunan daerah diy paling lama (tujuh) hari setelah pengesahan renstra skpd oleh kepala daerah. rencana strategis skpd ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah rpm ditetapkan.skpd menyusun cascade (bagan alur) perencanaan. cascade yang disusun oleh skpd menjabarkan mulai dari tujuan skpd, sasaran skpdskpd memuat interkoneksi sampai dengan visi dan misi gubernur. contoh penuangan cascade dalam renstra skpd program kegiatan yes tujuan sasaran ii indikator indikator outcome output rencana kerja pemerintah daerah skpdkemampuan pendanaan dan pembiayaan ekonomimemuat program program yang berorientasi prioritas pada pemenuhan hak hak dasar masyarakat pembangunan dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan daerahmbangunan pendanaan dan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah prakiraan majurkd disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan rkd persiapan penyusunan rkdenyusunan rancangan awal rkd perumus kepala badan perencanaan pembangunan daerah diymemuat agenda penyusunan rkd dan musrenbang rkd, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan senja skpd kepada kepala badan perencanaan pembangunan daerah diy untuk dilakukan verifikasi. verifikasi sebagaimana dimaksud pada pointdan perencanaan pembangunan daerah diykd perumusan rancangan akhir rkddibahas bersama dengan skpdetapan rkd rkd ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah rkpencana kerja skpd pengertian senja skpd adalah dokumen perencanaan skpdskpd dalam pelaksanaan program dan kegiatan skpdcara penyusunan senja senja skpd disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan senja skpd persiapan penyusunan senja skpdpenyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan penyusunan rancangadisampaikan kepada kepala badan perencanaan pembangunan daerah diy untuk diverifikasi. verifikasi untuk memastikan rancangan senja skpd telah sesuai dengan rkd. kepala badan perencanaan pembangunan daerah diy menyampaikan rancangan senja skpd yang telah sesuai dengan rkd kepada gubernur untuk memperoleh pengesahan. senja skpd ditetapkan dengan keputusan gubernur paling lambat (dua) minggu setelah rkd ditetapkan.biro organisasi melakukan pendampingan penyusunan perjanjian kinerja kepada skpdgubernur pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta menyusun perjanjian kinerja tingkat provinsi yang ditandatangani oleh gubernur. pimpinan satuan kerja skpd perjanjian kinerja ditingkat skpd dan pemerintah provinsi disusun oleh pimpinan skpd kemudian ditandatangani oleh gubernur dan pimpinan skpdskpd dan pejabat administrator setara eselon skpd)untuk tingkat pemerintah daerah daerah istimewa yogyakar)untuk tingkat eselon sasaran yang digunakan adalah sasaran strategis pada dokumen perencanaan skpd. sasaran strategis tersebut merupakan indikator kinerja utama eselon yang bermuatan outcome. )untuk tingkat eselon iii sasaran yang digunakan adalah sasaran program pada dokumen perencanaan skpd)skpd)untuk dapat dilakukan pengukuran pencapaian perjanjian kinerja secara berkala (triwulan), kepala skpd)skpdskpd yang melaksanakan tugas pembantuan tersebut. bagi skpddiy kop pemda diyhamengku buwono jabatan gubernur daerah istimewa yogyakart. jj. gubernur daerah istimewa yogyakarta, hamengku buwono format pernyataan perjanjian kinerja tingkat skpdalam perjanjian ini disebut pihak pertama nama hamengku buwono jabatan gubernur daerah istimewa yogyakartgubernur daerah istimewa yogyakarta, hamengku buwono keananaaananaaanaan anna contoh pernyataan perjanjian kinerja tingkat pejabat eselon iii dan nama skpdpengampu kegiatan pengampu program) jabatan (diisi nama jabatanlaksanaan anggaran kegiatan skpdda diy perjanjian kinerja tahun pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta sasaran strategis indikator kinerja program anggaran yogyakarta . gubernur daerah istimewa yogyakarta, hamengku buwonodiydiydiy, pada isian program diisi dengan nama program pemerintah daerah diyskpd perjanjian kinerja satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran sasaran strategis indikator kinerja target tahunan man triwulan iii jumlah keterangan lanannanannanaanannn len anggaran apbd rp. dirnnanananatananananan anggaran dekonsentrasi yogyakarta,. pihak kedua, pihak pertama, gubernur daerah istimewa yogyakarta, hamengku buwono kenaananaanananaanan annsesuai renstra skpdskpdskpdskpdperjanjian kinerja satuan kerja perangkat daerah bidang bagian tahun anggaran indikator kinerja target tahunan man jumlah anggaran kegiatan . kegiatan . yogyakarta,. pihak kedua, pihak pertama, kepala skpdperjanjian kinerja satuan kerja perangkat daerah bidang bagian seksi sub bidang sub bagian tahun anggaran awalan bea dea jumlah anggaran kegiatan . kegiatan. yogyakarta,. pihak kedua, pihak pertama,diysakit pada alamat monevapbd.jogjaprov.go.id. kewajiban input perjanjian kinerja melalui sakit diatur sebagai berikut: kewajiban input perjanjian kinerja gubernur diy dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan daerah diy, kewajiban input perjanjian kinerja eselon ii, iii dan menjadi tanggung jawab kepala skpdskpd melakukan verifikasi terhadap kebenaran input perjanjian kinerja melalui sakit. melanjutkan hasil input perjanjian kinerja oleh skpd dilakukan verifikasi oleh badan perencanaan pembangunan daerah diysakit. batas waktu pelaporan melalui sakithttp: monevapbd.jogjaprov.go.id pengukuran kinerja menjadi komponen penilaian dalam tambahan penghasilan pegawai sesuai peraturan gubernurdiy yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja masing masing skpddiy dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut dilaksanakan oleh masing masing skpd dan difasilitasi melalui sakit yang dapat diakses melalui http: monevapbd.jogjaprov.go.id setiap triwulan skpdskpdgubernur, paling lambat (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. gubernurgubernurdaerah istimewa yogyakartdaerah istimewa yogyakartdaerah istimewa yogyakarta tahun anggaran kami telah merevisi laporan kinerja instansi pemerintah pemerintah daerah diydiyyogyakarta, (tanggal, bulan, tahun) inspektur .oo (nama penanda tangan)disusun oleh unit kerja yang memiliki penyusunan tugas:. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan dinas adalah dinas kebudayabudayaan yang terdiri dari: museum negeri sonobudoyo, taman budaya, dan balai pelestarian warisan budaya dan cagar budaymuseum negeri sonobudoyo susunan organisasi museum negeri sonobudoyo terdiri dari: kepala museum, subbagian tata usaha, seksi koleksi, konservasi dan dokumentasi, seksi bimbingan informasi dan preparasi, dan kelompok jabatan fungsional. bagian kedua taman budaya susunan organisasi taman budaya terdiri dari: kepala taman budaya, subbagian tata usaha, seksi penyajian dan pengembangan seni budaya, seksi dokumentasi dan informasi seni budaya, dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga balai pelestarian warisan budaya dan cagar budaya susunan organisasi balai pelestarian warisan budaya dan cagar budaya terdiri dari: kepala balai, subbagian tata usaha, seksi pelindungan dan pengembangan, seksi fasilitasi dan pemanfaatan, dan kelompok jabatan fungsional. bab uraian tugas dan fungsi bagian kesatu museum negeri sonobudoyo museum negeri sonobudoyo mempunyai tugas mengelola, mengembangkan koleksi, bimbingan edukatif, mendokumentasikan dan mempublikasikan benda benda koleksi museum yang memiliki nilai budaya dan ilmiah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada museum negeri sonobudoyo mempunyai fungsi: penyusunan program kerja museum negeri sonobudoyo, cc. pelaksanaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi ilmiah, penyebarluasan hasil penelitian dan pengkajian benda koleksi museum yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, pelaksanaan bimbingan dan penyajian benda koleksi museum yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, pelaksanaan ketatausahaan, pelaksanaan monitoringmuseum negeri sonobudoymuseum negeri sonobudoyoleksi, konservasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penelitian, pengembangan, pengamanan dan dokumentasi benda benda koleksi, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi koleksi, konservasi dan dokumentasi mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi koleksi, konservasi dan dokumentasi, pelaksanaan pengelolaan koleksi, cc. penyusunan perencanaan pengembangan koleksi, pelaksanaan pengumpulan penerimaan hibah koleksi, pelaksanaan penelitian dan kajian koleksi, pelaksanaan tindakan konservasi benda koleksi museum negeri sonobudoyo, pelaksanaan dokumentasi koleksi untuk registrasi dan konservasi, pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi benda koleksi museum negeri sonobudoyo, pembuatan replika benda koleksi museum negeri sonobudoyo, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi koleksi, konservasiinformasi dan preparasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, informasi, dokumentasi dan publikasi benda koleksi museum negeri sonobudoyo. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bimbingan informasi dan preparasi mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi bimbingan informasi dan preparasi, pelaksanaan dokumentasi pameran dan promosi, cc. pelaksanaan penyiapan pameran, pelaksanaan penyajian benda koleksi, penyelenggaraan pemanduan, penyusunan bahan informasi museum negeri sonobudoyo, pelaksanaan publikasi benda koleksi museum negeri sonobudoyo, pelaksanaan pengembangan jejaring, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi bimbingan informasi dan prepataman budaya taman budaya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengolahan, eksperimentasi, etalase, pusat dokumentasi dan informasi seni budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada taman budaya mempunyai tugas sebagai berikut: penyusunan program kerja taman budaya, pelaksanaan pengolahan, eksperimentasi dan penyajian karya seni, pelaksanaan revitalisasi dan rekonstruksi karya seni, pengelolaan dokumentasi, informasi dan perpustakaan seni budaya, pelaksanaan ketatausahaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program tamtamanaman budaydengan tugas dan fungsinya. seksi penyajian dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengolahan, eksperimentasi dan penyajian seni budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penyajian dan pengembangan seni budaya mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi penyajian dan pengembangan seni budaya, pelaksanaan restorasi, rekonstruksi dan revitalisasi karya seni, pelaksanaan pengkajian, pengolahan, eksperimentasi dan penyajian seni budaya, pelaksanaan pelatihan pengembangan seni budaya, pelaksanaan forum komunikasi seni budaya dan temu karya seni budaya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi penyajian dan pengembangandokumentasi dan informasi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian, publikasi dan informasi seni budaya dan kepustakaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi dokumentasi dan informasi seni budaya mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi dokumentasi dan informasi seni budaya, pengelolaan data seni budaya, cc. pengelolaan dan pendokumentasian kegiatan dan profil seni budaya secara tertulis, aditif dan audio visual, penerbitan media seni budaya, penyelenggaraan publikasi dan informasi seni budaya, pengelolaan perpustakaan seni budaya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi dokumentasi dan informasiestarian warisan budaya dan cagar budaya balai pelestarian warisan budaya dan cagar budaya mempunyai tugas melestarikan dan mengelola benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan warisan budaya dan cagar budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada balai pelestarian warisan budaya dan cagar budaya mempunyai fungsi: penyusunan program kerja balai pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, pelaksanaan pelestarian meliputi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya, cc. pelaksanaan pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan warisan budaya dan cagar budayaestarian warisan budaya dan cagarestarian warisan budaya dan cagardata danprogram balai pelestarian warisan budaya dan cagar budayaindungan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan teknis pelindungan dan pengembangan warisan budaya dan cagar budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelindungan dan pengembangan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pelindungan dan pengembangan, pelaksanaan teknis pelindungan meliputi pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan, penetapan zonasi dan pemugaran warisan budaya dan cagar budaya, cc. pelaksanaan teknis pengembangan meliputi penelitian, adaptasi dan revitalisasi warisan budaya dan cagar budaya, pelaksanaan sistem registrasi cagar budaya, pelaksanaan pendokumentasian kegiatan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, pelaksanaan pengawasan pengendalian terhadap teknis pelindungan dan pengembangan warisan budaya dan cagar budaya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program seksi pelindungmanfaatan mempunyai tugas pelaksanaan teknis fasilitasi dan pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi fasilitasi dan pemanfaatan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi fasilitasi dan pemanfaatan, pelaksanaan teknis pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya, cc. pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan badan pengelola kawasan cagar budaya, pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat, kerjasama dan promosi cagar budaya, pelaksanaan pengawasan pengendalian teknis fasilitasi dan pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya, pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program seksi fasilitasi dan pemanfabagan struktur organisasi museum negeri sonobudoyo kepala museum kelompok jabatan subbagian fungsional tata usaha seksi seksi koleksi. konservasi bimbingan informasi dan dokumentasi dan preparasi bagan struktur organisasi taman budaya kepala taman budaya kelompok jabatan subbagian fungsional tata usaha seksi seksi penyajian dan dokumentasi dan informasi pengembangan seni budaya seni budaya bagan struktur organisasi balai pelestarian warisan budaya dan cagar budaya kepala balai fungsional tata usaha lte seksi seksi pelindungan dan fasilitasi dan pengembangan pemanfaeraturan daerah daerah istimewa yogyakarta nomor tahunsatuan tarif uraian retribusi pelayanan pendidikan jasa pelayanan pendidikan badan pendidikan dan pelatihan bandiklat) diy diklat pra jabatan golongan iii per orang diklat pra jabatan reguler golongan ii i per orang diklat pra jabatan reguler golongan iii per orang diklat kepemimpinan tingkat iii per orang diklat kepemimpinan tingkat per orang pembinaan pelaksanaan kemitraan kabupaten kota penjaminan mutu) per angkatan diklat pengadaan barang dan jasa per orang ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa per kehutanan dan perkebuhutanan dan perkebun, terdiri dari kepala balai, subbagian tata usaha, seksi pengujian, sertifikasi dan pengawasan benih, seksi peramalan dan pengamatan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian kedua balai kesatuan pengelolaan hutan yogyakarta susunan organisasi balai kesatuan pengelolaan hutan yogyakarta, terdiri dari kepala balai, subbagian tata usaha, seksi perencanaan dan perlindungan hutan, seksi pemanfaatan hutan: dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga, kehutanan dan perkebunan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian keempat,bab uraian tugas dan fungpengawpada balai, pelaksanaan peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhankegiatanm., sertifikasi dan pengawasan benih sebagaimana dimaksud dalam hurufpada seksi pengujian, sertifikasi dan pengawasan benih mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi pengujian, sertifikasi dan pengawasan benih, pelaksanaan sertifikasi bibit benih tanaman kehutanan dan perkebunan, cc. pengawasan peredaran bibit benih tanaman kehutanan dan perkebunan,, pelaksanaan pengujian dan rekomendasi bibit benih, pelaksanaan pengawasan kebun induk blok penghasil bibit benih, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi pengujian, sertifikasi dan pengawasan benimalan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyelenggarakan peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi peramalan dan pengamatan mempunyai fungsi penyusunan program kerjaperamalan, pengamatanme pengganggu tumbuhan, pelaksanaan kerjasama peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi peramalan dan pengamkesatuan pengelolaan hutan yogyakarta balai kesatuan pengelolaan hutanpada balai kesatuan pengelolaan hutan yogyakarta mempunyai fungsi penyusunan program kerja balai, pelaksanaan produksi dan rehabilitasi hutan produksi, pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung, pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan,encanaan dan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, inventarisasi, penataan dan perlindungan hutan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan dan perlindungan hutan mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi perencanaan dan perlindungan hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek, pelaksanaan inventarisasi potensi hutan, penyusunan rencana teknik tahunan rtt), pemeliharaan dan pengawasan pal batas hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan kph), pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi perencanhutan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pengolahan hasil hutan, rehabilitasi dan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemanfaatan hutan mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi pemanfaatan hutan, pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi pada wilayah tertentu wilayah kesatuan pengelolaan hutan kph)asan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara lestari, pelaksanaan tebangan dan penjaringan pohon,esatuan pengelolaan hutan kph), penyelenggaraan pemasaran hasil hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan kph), pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi pemanfaa pada balai, pelaksanaan pengembangan bibit benih unggul tanaman kehutanan dan perkebunan, cc. pelaksanaan percobaan kaji terap teknologi kehutanan dan perkebunan, pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi kehutanan dan perkebunan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana balai, penyelenggaraan pemasaran bibit benih, pemeliharaan kebun balai, pemeliharaan kebun benih kehutanan dan perkebunanbenihan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mengembangkan, memperbanyak dan mengadakan bibit benih unggul. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan perbenihan mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi pengembangan perbenihan, penangkaran bibit benih unggul tanaman kehutanan dan perkebunan cc., pemberian rekomendasi bibit benih unggul teruji untuk dikembangkan masyarakat,, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi pengembangan perbenihancontohan dan pengembangan teknologi kehutanan dan perkebunandimaksud pada seksi percontohan dan pengembangan teknologi kehutanan dan perkebunan mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi percontohan dan pengembangan teknologi kehutanan dan perkebunan, pelaksanaan uji adaptasi dan uji teknologi kesesuaian bibit benih, cc. pelaksanaan percontohan pengembangan bibit benih, pelaksanaan kaji terap teknologi bibit benih kehutanan dan perkebunan, pengembangan teknologi terapan bibit benih kehutanan dan perkebunan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi percontohan dan pengembangan teknologi kehutanan dan perkebupada balai pengelolaan taman hutan raya bunder mempunyai fungsi:pemangku kawasan, pemanfaatan dan konservasi taman hutan raya bunder,pelaksanaan ketatausahaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugaselaksanaan tugassebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugaspemanfaatsebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugaskehutanan dan perkebunarebagan struktur organisasiseksi seksi pengujian, sertifikasi peramalan dan dan pengawasan pengamatan benih bagan struktur organisasi balai kesatuan pengelolaan hutan yogyakarta kepala balai fungsional tata usaha seksi seksi perencanaan dan pemanfaatan perlindungan hutan hutan bagan struktur organisasi balai pengembangan perbenihan dan percontohan kehutanan dan perkebunan kepala balai fungsional tata usaha loe seksi seksi pengembangan percontohan dan perbenihan pengembangan teknologi kehutanan dan perkebunan bagan struktur organisasi balai pengelolaan taman hutan raya bunder kepala balai fungsional tata usaha seksi seksi pemanfaatan konservasi unit non struktu. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernuradalah dinas kesehatsehatan yang terdiri dari:, subbagian tata usaha, seksi pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian kedua balai pelatihan kesehatan susunan organisasi balai pelatihan kesehatan terdiri dari: kepala balai, subbagian tata usaha, seksi program dan pengembangan, seksi operasional, dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga, subbagian tata usaha, seksi kepesertaan, seksi pemeliharaan kesehatan, dan kelompok jabatan fungsional. bab uraian tugas dan fungsi bagian kesatupemantapan mutu eksternal mikrobiologi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada balai laboratorium kesehatan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja balai laboratorium kesehatan, pelaksanaan kegiatan rujukan, cc. pengelolaan sarana dan prasarana balai laboratorium kesehatan, pelayanan pemeriksaan klinis, medis dan penunjang medis, pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat, individu dan institusi: pelayanan pengujian higiene sanitasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan,, pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium, penyelenggaraan laboratorium kesehatan lingkungan, pemantapan mutu eksternal mikrobiologi, pelaksanaan pemasaran produk balai laboratorium kesehatan, penyediaan bahan dan reagensia pemeriksaan laboratorium, oo. pelayanan uji sertifikasi analis kesehatan, pelaksanaan manajemen mutu laboratoriboratoriumlaboratoriumlaboratoriumcara menyeluruh sesuai bidangnya seksi pelayanan, pengelolaan data dan informasi hasil pengujian laboratorium, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan laboratorium, pelaksanaan verifikasi teknis pemeriksaan laboratorium, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi lain dan lintas program, fasilitasi pelayanan pemeriksaan dan pengujian laboratorium sesuai bidangnya, penyediaan media reagensia dan strain kuman,, fasilitasi penerapan jaminan mutu pengujian, il. penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal uji profisiensi tingkat nasional dan regional, penyelenggaraan laboratorium kesehatan lingkungan, fasilitasi pelaksanaan uji profisiensi, oo. pelaksanaan pembinaan, pengawasan laboratorium kesehatan pemerintah dan swasta, pelaksanaan pelatihan dan pendidikan teknis laboratorium kesehatan, pelaksanaan bimbingan teknis penelitian, pemeliharaan peralatan, pelaksanaan kalibrasi dan uji kinerja alat laboratorium, pelaksanaan promosi dan advokasi laboratorium, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusupada balai pelatihan kesehatan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja balai pelatihan kesehatancc., pelaksanaan evaluasi dan pengembangan mutu pelatihan bidang kesehattihtihantihanmengkoordinasikan perencanaan program pelatihan manajemen dan teknis kesehatan balai pelatihan kesehatan pelatihan kesehatan, mengkoordinasikan pengembangan metode pelatihan, pengembangan dan mengkoordinasikan kemitraan jejaringprogram kerja seksi operasional,,,pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi operasiondiy. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada balai penyelenggara jaminan kesehatan sosial mempunyai fungsi: penyusunan program kerja balai penyelenggara jaminan kesehatan sosial, penyelenggaraan manajemen kepesertaan jaminan kesehatan sosial, penyelenggaraan manajemen pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan manajemen keuangyelenggara jaminan kesehatyelenggara jaminan kesehatan sosialj .yelenggara jaminan kesehatan sosiesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepesertaan jaminan kesehatan sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kepesertaan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi kepesertaan, pelaksanaan pendaftaran, pelayanan dan pengembangan kepesertaan, cc. pelaksanaan perhitungan besaran premi dan pengumpulan premi, pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban peserta, pelaksanaan penanganan keluhan peserta, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksikesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat balai penyelenggara jaminan kesehatan sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemeliharaan kesehatan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pemeliharaan kesehatan, penyusunan paket pelayanan jaminan kesehatan, cc. pengembangan dan mengkoordinasikan kemitraan jejaring dengan pemberi pelayanan kesehatan, pelaksanaan stilisasi review, pelaksanaan kendali mutu pelayanan, pelaksanaan penjaminan kesehatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pemeliharaibagan struktur organisasi balai laboratorium kesehatan kepala balai fungsional tata usaha it seksi pelayanan bagan struktur organisasi balai pelatihan kesehatan kepala balai fungsional tata usaha seksi seksi program dan operasional pengembangan bagan struktur organisasi balai penyelenggara jaminan kesehatan sosial kepala balai fungsional tata usaha i seksi seksi kepesertaan pemeliharaan kesehpmhubuhubungan, terdiri dari trans jogja, dan kantor pengendalian lalu lintas dan angkutan jaltrans jogjabagian kedua, terdiri dari kepala kantor, subbagian tata usaha, seksi pengendalian angkutan barang, seksi pengendalian lalu lintas angkutan umum, dan kelompok jabatan fungsional. bab uraian tugas dan fungsi bagian kesatumelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada trans jogja mempunyai fungsi penyusunan program kerja trans jogja, pelaksanaan merasionalisasi bus trans jogja, cc., pelaksanaan ketatausahaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program trans jogtrans jogjrans jogj penyusunan program kerja seksi operasional dan pengendalian,,,, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksipada seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana,monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksilaksanaan penimbangan kendaraan angkutan barang, penyelenggaraan administrasi penimbangan angkutan barang,antorangkutan barang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian operasional angkutan barang unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian angkutan barang mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi pengendalian angkutan barang, pengaturan penggunaan peralatan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, cc. pengoperasian unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan barang yang masuk maupun keluar unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, penimbangan dan pendataan kendaraan angkutan barang dan distribusi barang yang melalui unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, penyidikan, penegakan dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor,unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pengendalian angkutlalu lintas angkutan umumdimaksud pada seksi pengendalian lalu lintas angkutan umum mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi pengendalian lalu lintas angkutan umumangkuthubungkelompok jabatan subbagian t v uvo lte tookelompok jabatan subbagian tv vuv o seksi seksi pengendalian pengendalian lalu angkutan barang lintas angkutan umumdewa isu broto l.s. pembina tingkat (iv b) nip. |
salinan baggubernur ini yang dimaksud dengan: dinas adalah dinas perindustrian dan perdagaindustrian dan perdagangan daerah istimewa yogyakartgubernur ini dibentuk upt pada dinas perindustrian dan perdagangan yang terdiri dari: balai pengembangan teknologi tepat guna, balai metrologi, subbagian tata usaha, cc. seksi rekayasa dan produksi, seksi penyuluhan dan pemasaran, dan kelompok jabatan fungsional. bagian kedua balai metrologi susunan organisasi balai metrologi terdiri dari: kepala balai, subbagian tata usaha, seksi teknik kemetrologian, seksi pengawasan dan penyuluhan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga balai pelayanan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual susunan organisasi balai pelayanan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual terdiri dari: kepala balai, subbagian tata usaha, seksi pelayanan bisnis, seksi fasilitasi kekayaan intelektualpada balai pengembangan teknologi tepat guna mempunyai fungsi: penyusunan program kerja balai pengembangan teknologi tepat guna, pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna,,pelaksanaan kerjasama pengembangan teknologi tepat gunatepat gunpelaksanaandan produksi sebagaimana dimaksud dalam hurufdimaksud pada seksi rekayasa dan produksi mempunyai fungsi: penyusunan program kerja,, pelaksanaan pelayanan perbaikan alat tepat guna dan jasa lainnya, penyiapan bahan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna, pelayanan konsultasi teknis rekayasa alat teknologi tepat guna, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program seksi rekayasa dan prodmasaran sebagaimana dimaksud dalam hurufdimaksud pada seksi penyuluhan dan pemasaran mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi penyuluhan dan pemasaran, pelaksanaan pemasyarakatan hasil rekayasa alat teknologi tepat guna, cc., pelayanan konsultasi teknis penggunaan alat teknologi tepat guna, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi penyulupada balai metrologi mempunyai fungsi: penyusunan program kerja balai metrologi,,, penyelenggaraan tera dan tera ulang serta kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya wilayah kabupaten kota, pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan serta pengamatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional, pelaksanaan pembinaan produsen dan importir alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sertapengawasan dan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal, pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legmetrologmetrologi, cc. pengelolaan kearsipan,metrologmetrologian sebagaimana dimaksud dalam hurufpada seksi teknik kemetrologian mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi teknik kemetrologian,, pelaksanaan tera dan tera ulang serta kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kabupaten kotangolahan data teknis kemetrologian, penyiapan bahan perizinan kemetrologian, penyiapan bahan koordinasi kemetrologian, penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pembuat dan importir alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannyarogram seksi tekniksebagaimana dimaksud dalam huruf: penyusunan program kerja seksi pengawasan dan penyuluhan, penyiapan bahan pengawasan penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus dan ukur ulang, cc. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan kemetrologian, penyiapan bahan koordinasi pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta barang dalam keadaan terbungkus, ukur ulang dan penyuluhan kemetrologian,,yuluayanan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual balai pelayanan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengembangan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada balai pelayanan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual mempunyai fungsi: penyusunan program kerja balai pelayanan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual, pembinaan dan advokasi manajemen bisnis dan kekayaan intelektual, cc. pengembangan sistem informasi bisnis dan kekayaan intelektual, pengelolaan data informasi bisnis dan kekayaan intelektual, pelayanan informasi bisnis dan kekayaan intelektual, pelayanan bimbingan konsultasi dan pengembangan bisnis, fasilitasi pengurusan kekayaan intelektuyanan bisnis dan pengelolaanyanan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektuayanan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektubisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan pengembangan bisnis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan bisnis mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pelayanan bisnis, pengembangan sistem informasi bisnis, identifikasi potensi bisnis, pengelolaan data dan informasi bisnis, pelayanan data dan informasi bisnis, pelayanan bimbingan konsultasi dan pengembangan usaha, pelaksanaan promosi dan fasilitasi temu bisnis, pembinaan dan pelatihan manajemen bisnis, pengelolaan dan pengembangan trading house, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi pelayanan bisekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan kekayaan intelektual. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi fasilitasi kekayaan intelektual mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi fasilitasi kekayaan intelektual, pelaksanaan identifikasi potensi hak kekayaan intelektual, cc. pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual: pengelolaan data dan informasi kekayaan intelektual, pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual, pelayanan bimbingan konsultasi dan edukasi pemanfaatan kekayaan intelektual, pelayanan advokasi dan pengurusan hak atas kekayaan intelektual, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program seksi fasilitasil seksi seksi rekayasa dan penyuluhan dan produksi pemasaran bagan struktur organisasi balai metrologi kepala balai fungsional tata usaha i$ seksi seksi teknik pengawasan dan kemetrologian penyuluhanloedihapus, fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota dprd,dihapus:dihapusil.tugas dan fungsinya. ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang pengembangantugas: penyusunafasilitasi: penyusu,:fasilitasiketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut::programdihapus, penyusunan laporan penyelenggaran tugasdan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: subbagian monitoring, evaluasi dan verifikasi dekonsentrasi dan tugas pembantuandihapus, dihapus, dihapus,huruf huruf huruf huruf dan huruf dihapus, serta huruf diubah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:bagian layanan pengadaan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja, fasilitasi dan koordinasi pengadaan barang dan jasa, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, il.kpa), penyusunan dan pelaksanaan strategi pengadaan barang jasa lingkungan bagian, dihapus,hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:subbagian fasilitasi layanan pengadaan fungsi: penyusunan program kerja, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang jasa, cc.dihapus,il.dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: subbagian pengadaan barang dan jasa mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang jasa. untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud subbagian pengadaan barang dan jasa mempunyai fungsi:dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapusdihapusfungsi dan tugasra beberapaii: pada unit pelaksana teknis dinas pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga ditambah unit pelaksana teknis sekolah luar biasa negeri dan rintisan sekolah berstandar internasional: pada: balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas: balai pelayanan bisnis dan pengelolaan hari: dan gerai pelayanan perizinan terpadukualifikasi jabatan struktural slb negeri, smk negeri rabi, sma negeri rabi, smp negeri rabi, balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas, balai pelayanan bisnis dan pengelolaan hari, dan gerai pelayanan perijinan terpadu slb negeri, smk negeri rabi, sma negeri rabi, smp negeri rabi nama jabatan eselon golongan syarat pendidikan pelatihan jumlah (diutamakan) .a sibnpembwa yoeyaka toteniyoeyaarta u u n iusrn2yogya rta n ny u uo pengadaan barang dan jasa sentral o u u ln unenz ball o a n u u nreniwonosath oo u n u u pengadaan barang dan jasa jseniseman o n u gsteniwas u u n uny uou kepala sub bagian tata usaha ni c administrasi pendidikan manajemen perkantorrnzwonosak o po uny uzpencash o o n u u y i uou kepala sub bagian tata usaha ni c administrasi pendidikan manajemen perkantoran pan stommanganan itraanenkargwsaniwonosak o poo uny anzwaesowosak o poo uyemeni ranayoso nu u n iaes po v u u u enicau o u n u u yvivo jbiklwa balai pelayanan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual nama jabatan eselon golongan syarat pendidikan pelatihan jumlah diutamakan lo. kepala balai iv a ekonomi manajemen ill manajemen strategik hukum transformasi kebijakan pemerintahan daerah administrasi transformasi birokrasi negara kebijakan publik teknik industri manajemen pelayanan publik sistim informasi manajemen total quality management tom) manajemen dan pengelolaan hari kepala sub bagian tata usahalayanan bisnis teknologi informasi manajemen perencanaan dan penganggaran teknik industri manajemen pelayanan prima ekonomi manajemen manajemen pelayanan publik komunikasi teknik promosi dan pemasaran sistem manajemen mutu sistem informasi manajemen kewirausahaan kepala seksi pengelolaan kekayaan in c hukum manajemen perencanaan dan intelektual penganggaran teknik industri manajemen pelayanan prima desain produksistem informasi manajemen administrasi bimbingan dan konsultasi hki negara kebijakan publik dokumentasi dan pengurusan hki advokasi hki komersialisasi hki balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas nama jabatan eselon golongan syarat pendidikan pelatihan jumlah diutamakan bet kepala balai iv a sosiologi kesejahteraan ill manajemen strategik sosial pembangunan sosial dan kesejahteraan psikologi transformasi kebijakan pemerintahan daerah kedokteran umum transformasi birokrasi pendidikan luar biasa manajemen pelayanan panti ekonomi manajemen pelatihan keahlian pekerja sosial hukum sistim informasi manajemen administrasi negara pelatihan administrasi pekerja manajemen dan kebijakan sosial total quality management tom) kepala sub bagian tata usaha inc ekonomi manajemen manajemen perencanaan dan penganggaran administrasi negara manajemen pelayanan prima manajemen dan kebijakan hukum manajemen kepegawaian ekonomi akuntansi manajemen pelayanan pantibina netra dan gravity pendidikan luar biasa manajemen pelayanan primnama jabatan eselon golongan syarat pendidikan pelatihan jumlah diutamakan egg aan .meaaaaaaabina paksa, rungu dan pendidikan luar biasa manajemen pelayanan prima wicarrehabilitasi medik kedokteran umum manajemen pelayanan prima keperawatan manajemen perencanaan penganggaran kesehatan masyarakat manajemen pelayanan panti psikologi pelatihan administrasi pekerja sosial farmasi manajemen pelayanan kesehatan ekonomi manajemen manajemen rumah sakit manajemen keperawatan vol laku gerai pelayanan perijinan terpadu nama jabatan eselon golongan syarat pendidikan pelatihan jumlah diutamakan :tilt its kepala balai iv a hukum ill manajemen strategik administrasi transformasi kebijakan negara kebijakan publik pemerintahan daerah hukum transformasi birokrasi manajemen pelayanan publik sistim informasi manajemen total quality management tom) hukum perjanjian contract drafting manajemen pemasaran analis profil provinsi sistim informasi manajemen kehumasan kemampuan bahasa inggris nilai total minimal kepala sub bagian tata usaha incrijinan bidang sosial sosiologi kesejahteraan manajemen perencanaan dan dan kesejahteraan rakyat sosial pembangunan sosial penganggaran dan kesejahteraan hukum manajemen pelayanan prima komunikasikepala seksi perijinan bidang ekonomi manajemen manajemen perencanaan dan perekonomian dan infrastruktur penganggaran teknik sipil manajemen pelayanan prima teknik arsitektur manajemen pelayanan publik hukumuu vol wwe pakem |
provinsi jawa timurmelaksanakan ketentuan huruf angkadanya penyediaan dana kelurahan, bahwa memperhatikan surat edaran menteri dalam negeri nomorbupatinetapan besaran anggaran danasebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati indalam hal penetapan lurah selaku kpa sebagaimana dimaksud pada menunjuk pejabat penata usahak dalam hal kecamat:penetapan dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan kabupaten nganjuk apbn (a (nganjuk y a naratirjo ringnanom begadang lo n800 .angkringan gunungkidul oo kartoharjo siklamat mangundikaran jho.pasaman lo jarptoso |h2 werungotok oo lisikauman la. kertosono 0000p .| ko. bayaran , | iu. bagi .| . na. kedondong , | ia. goyangan , | la. tanjunganom 0000p .| |. ia. tanjunganom , | |. warujayeng , | is. sukomoro yo. |. ja. sukomoro , | yp. kapas , | bupati nganjuk,memutuskan: menetapkanketatausahaan keuangan pembantu yang selanjutnya disebut ppk pembantu adalah pejabat yang membantu melaksanakan fungsi tata usahaakaman umum, j . pos keamanan lingkungan, taman lingkungan ruang terbuka hijau, il. lapangan olah raga, sanitasi, dantaman pos pelayanan terpadu, dan4dlurahan sehat siaga, danaud dan tk, kelurahan sehat siaga, dan pos pelayanan kesehatpenghijauan, danbab iii penganggaran pemerintah daerah mengadvokasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kudus, menimbang bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan: bahwa pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik online single submission) atau sistem elektronik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang belum dapat melayani proses penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha secara optimal serta berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi dan hukum: bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, menunjang kelancaran, dan efektivitas pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, khususnya, perlu mengaturdukajian teknis tata ruang yang selanjutnya disingkat attr adalah dokumen hasil analisis kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruangperaturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam penerbitan pakar untuk kegiatan nonberusaha dan attr yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan pakar untuk kegiatan nonberusaha dan attr oleh pemerintah daerah. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pakar untuk kegiatan nonberusaha, attr, dan cc. pengawasan dan pelaporan. bab persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha bagian kesatu umum pakar untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk: rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, cc. yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan,egiatan yang dapat dikategorikan sebagai rumah tinggal pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: alih fungsi lahan untuk rumah tinggal atas nama sendiri, alih fungsi lahan dan pemecahan bidang tanah yang diperuntukkan bagi ahli waris: alih fungsi lahan dan pemecahan bidang tanah dalam rangka hibah kepada orang lain yang masih ada ikatan kekeluargaan, dan alih fungsi lahan dan pemecahan bidang tanah selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf paling banyak bidang tanah dengan ketentuan membuat gambar rencana pemecahan bidang tanah. bagian kedua tata cara pelaksanaan tata cara pelaksanaan pakar untuk kegiatan nonberusaha dilakukan dengan tahapan: pendaftaran,, informasi jenis kegiatan,fpr atau dapat didelegasikan kepada kelompok kerja pengendalian pemanfaatan ruang. penerbitan pakar untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kajian fpr dan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten kudus. bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan pakar untuk kegiatan nonberusaha kepada kepala dpmptsp. format pakar untuk kegiatan nonpakar untuk kegiatan nonberusaha ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii kajian teknis tata ruang bagian kesatu umum attr sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui kesesuaian tata ruang dalam rangka: data dukung pernyataan mandiri pakar kegiatan berusaha skala kecil dengan modal kurang dari (lima) miliar rupiah, data dukung pengajuan kkp berusaha skala non kecil yang terbit otomatis: dan data dukung kegiatan pelayanan lain yang memerlukan attr. bagian kedua tata cara pelaksanaan tata cara pelaksanaan attr dilakukan dengan tahapan: pendaftaran:: informasi jenis kegiatan:kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. penerbitan attr sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan memperhatikan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan attr kepada kepala dpmptsp. format attrattr ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pengawasan dan pelaporan bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pakar untuk kegiatan nonberusaha dan attr sebagaimana dimaksud dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim monitoring, pengawasan dan pengendalian penanaman modal pada dpmptsp. hasil pengawasan pelaksanaan pakar sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah. kepala dpmpisp melaporkan penerbitan pakar untuk kegiatan nonberusaha dan attr setiap (tiga) bulan sekali kepada bupati dan dihembuskan kepada perangkat daerah terkait. bab ketentuan peralihan pertimbangan teknis pertanahan yang telah terbit sebelum peraturan bupati ini dapat digunakan sebagai syarat untuk penerbitan pakar sepanjang sesuai rtrw. bab penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati kudus nomor tahun tentang izin perubahan penggunaan tanah pertanian non pertanian1bupati kudus, hartono nat diundangkan kudus nat pada tanggal agustus sekret kabupaten kudus, (sl aya ani erp4apg samapersetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha kop perangkat daerah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha nomor cc. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang cipta kerja, atas permohonan pemohon, bupati kudus menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha kepada: nama pemohon npp alamat kantor telepon email kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) judul kali lokasi kegiatan alamat desa kelurahan kecamatan kabupaten provinsi koordinat geografis yang dimohon terlampir luas tanah yang dimohon rencana teknis bangunan dan atau rencana induk kawasan dinyatakan disetujui seluruhnya disetujui sebagian ditolak seluruhnya dengan ketentuan: koordinat geografis yang disetujui terlampir luas tanah yang disetujui jenis peruntukan pemanfaatan ruang kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) judul kali koefisien dasar bangunan maksimum koefisien lantai bangunan maksimum indikasi program pemanfaatan ruang persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang informasi tambahan (apabila tersedia) garis sempadan minimum jarak bebas bangunan minimum cc. koefisien dasar hijau minimum koefisien tapak basement maksimum jaringan utilitas kota dengan mempertimbangkan:jian forum penataan ruang nomor . tanggal . pertimbangan teknis pertanahan nomor . tanggal nonberusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatankegiatan: dd mm yyyydicetak tanggal: is) peta persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha nama kegiatan do. (nama kegiatan sesuai pengajuan) kawasan |. (nama kawasan sesuai isian nomor indikasi program pemanfaatan ruang) pakar kegiatan non berusaha dinyatakan disetujui seluruhnya disetujui sebagian ditolak seluruhnya keterangan letak peta lokasi yang dimohon berada . (sesuai lokasi kegiatan pengajuan) koordinat batas bidang lokasi kegiatan: mii too lal diterbitkan tanggal:season hart opokajian teknis tata ruang kop perangkat daerah kajian teknis tata ruang nomor: menunjuk permohonan yang diajukan oleh pemohon pada tanggal ., kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kudus menerbitkan kajian teknis tata ruang kepada: nama pemohon eormmemneennonarane rem ease wan nurani mana senen alamat kaaatnamlnekaannennanannanenemknkntie plan telepon emererneenennae ena nan sean samaasanss oon kegiatan naa pbb kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) judul kali hop renernesemorenas mena nenaeamenmeanareuunanenanane lokasi kegiatan nomor setingkat enosemesaeancomeewesuwerereneesenuneemeasemaue rana oo. luas tanah oewonsonoenesrmeaweeoonamaae nansseens manga tanaman disampaikan kajian teknis tata ruang sebagai berikut: (apabila lokasi permohonan berada satulebih duatiga kawasan, makam2?pada nomor lokasi permohonan berada satudunomor lokasi permohonan berada tigsatu, maka lanjut klausul nomor (apabila nomor diperbolehkan tidak diperbolehkandua dan tigart salah satu kawasan atau keduanya, maka lanjut klausul nomor (apabila nomor diperbolehkan tidak diperbolehkan keduanyasatu. adalah . (apabila pada nomor lokasi permohonan berada dua atau tigaadalah persyaratan kawasan . sebagaimana disebutkan dalam . . huruf . angka . adalah .cbooo wo. informasi tambahan: (apabila tersedia) garis sempadan bangunan :. (satuan meter), koefisien dasar bangunan :. (satuan persen): koefisien lantai bangunan :. (tidak ada satuan), koefisien dasar hijau pane satuan persen). kajian teknis tata ruang ini berlaku sesuai dengan masa berlakupabila pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan, maka kajian teknis tata ruang ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. diterbitkan tanggal:peta kajian teknis tata ruang nama kegiatan mete (ses ugi nama kegiatan yang dimohon) kawasan naa (sesuai nama kawasan, bila atau kawasan tulis semua jenis kawasan)keterangan letak peta lokasi yang dimohon berada di. (sesuai lokasi kegiatan pengajuan) koordinat batas bidang lokasi kegiatan: pda pda tetik kal nan hartonobuhanbatu, menimbang bahwa telah ditetapkan denganbupati labuhanbatu perlu dilakukan penyesuaian: bahwa berdasars5), peraturan daerah kabupaten labuhanbatubuhanbatpasailabuhanbatu. pemerintah daerah adalah bupati: adalah wakil bupati labuhanbatu. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten labuhanbatu asisten ekonomi dan pembangunan adalah asisten ekonomi dan pembangunan pada sekretariat daerah kabupaten labuhanba. badan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat blh adalah badan lingkungan hidup kabupaten labuhanbatu. lt. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang selanjutnya disingkat dengan bpk adalah badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten labuhanbatu. badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat bkpm adalah badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten labuhanbatu. badan pemberdayaan masyarakat pedesaan desa dan kelurahan adalah badan pemberdayaan masyarakat pedesaan desa dan kelurahan kabupaten labuhanbatu. dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten labuhanbatu. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten labuhanbatu. dinas bina marga, pengairan, pertambangan dan energi adalah dinas bina marga, pengairan, pertambangan dan energi kabupaten labuhanbatu. dimbuhanbatu. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah adalah dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten labuhanbatulabuhanbatu. dinas pertanian dan tanaman pangan adalah dinas pertaniandan tanaman pangan kabupaten labuhanbatu. kantor arsip, perpustakaan dan dokumentasi adalah kantor arsip, perpustakaan dan dokumentasibagian administrasi umum adalah bagian administrasi umum pada sekretariat daerah kabupaten labuhanbatu. bagian administrasi perekonomian adalah bagian administrasi perekonomian pada sekretariat daerah kabupaten':us:berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan:lem: berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahanil)cc.(l) dan paling sedikit dilengkapi dokumen: proposal, paling sedikit memuat: latar belakang: maksud dan tujuan, ancieil)jain yang dipersamakan: surat pernyataan tanggung jawab, nomor pokok wajib pajak npp), d.surat keterangan domisili lembaga dari desa kelurahan setempat, e.!b.lingkungan hidup, dilaksanakan oleh badan pengelola lingkungan hidup:komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika, kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, keagamaan peribadatan dan pendidikan keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh bagian bimbingan masyarakat pada sekretariat daerah, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan kb, pembinaan masyarakat sosial dan tenaga kerja dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah: kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja,ga:il)gppk,, dalam hal ini adalah sekretaris kabupate rincian penggunaan belanja hibah yang akan diterima: hak dan kewajiban:dprdda hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan belanja hibah kepada bupati:l.masyarakat, terdiri dari.::jain ketua pimpinan organisasi kemasyarakatan: surat pernyataan tanggungjawabjl). paragraf pencaii: nph: salinan fotokopi salinan fotokopi ktp atas nama direksi atau sebutan lain perusahaan daerah atau perseroan: surat pernyataan tanggungjawab: dan s5: nph:dprd, pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada (l), terdiri atas: untuk penggunaan belanja hibah berupa uangs5)bupati: nph::lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan,keagamaan, sosial dan bidang tclabuhanbatu(t!::: penguatan kelembagaan, advokasi sosial, dan atau:nima ratus juta rupiah). besaran jumlah bantuan sosial rp. (seratus ribu rupiah) sampai dengan rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dibayarkan atas persetujuan asisten ekonomi dan pembangunan. besaran jumlah bantuan sosial rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan rp. (lima belas juta rupiah) dapat dibayarkan atas persetujuan sekretaris daerah. besaran jumlah bantuan sosial rp. (lima belas juta rupiah) sampai dengan rp. (dua puluh lima juta rupiah) dapat dibayarkan atas persetujuan wakil bupati. diatas rp. (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah) atas persetujuan bupati(l)bupati. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada (l),dilaksanakan dengan ketentuan: a..a1il),(l).permohonan dan dokumen proposal belanja bantuan sosial sesuai persyaratan administratif, makapenanggulangan bencana, kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, d.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana dilaksanakan oleh badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh badan pemberdayaan masyarakat pedesaan desa kelurahan! sesuai pedoman yang berlaku. kepala skpd sebagaimana dimaksud pada ii)ncp)dead selaku ppid, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliput |
berita daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun nomor www wwwningkatkan kinerja inspektorat kabupaten labuhanbatu dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengawasan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga hasil pelaksanaan diharapkan dapat mencapai tujuan inspektorat kabupaten labuhanbatu, bahwa berdasarkan ketentuan tentang uraian kebijakan dalam lampiran pendahuluan huruf angka dan angkpenguatan pengawasan internal dengan meningkatkan anggaran inspektorat provinsi dan kabupaten kota serta peningkatan anggaran pengawasan provinsi dan kabupaten kota, bahwa dengan peningkatan anggaran pengawasan kabupaten labuhanbatu untuk menunjang kelancaran tugas dan mengoptimalkan hasil kerja inspektorat kabupaten labuhanbatu peri memberikan insentif pengawasan bagi pegawai negeri sipil lingkungan inspektorat kabupaten labuhanbatu:$insentif pengawasan bagi pegawai negeri sipil kungkungan inspektorat kabupaten labuhanbatu, inspektorat adalah inspektorat kabupaten labuhanbatu, inspektur adalah kepala inspektorat kabupaten labuhanbatuinspektorat kabupaten labuhanbatu: pengawas adalah proses kegiatan yang,:,, insentif pengawasan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pns lingkungan inspektorat kabupaten labuhanbatu atas beban dan tanggung jawab kerja pengawasaab maksud dan tujuan il) pemberian insentif pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan pns dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pengawasan dan tanggungjawab serta meningkatkan kesejahteraan. pemeran insentif bertujuan untuk menimehkatkan sinema, matras: dan disiplin kerja pns dalam melaksanakan tugas tugas pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. bab iii insentif pengawasan bagian kesatu penerima insentif insentif diberikan kepada pns lingkungan inspektorat kabupaten labuhanbatu. insentif sebagaimana dimaksud pada secara proposional dibayarkan kepada inspektur pns golongan pns golongan iii pns golongan ii! bagian kedua tata cara pembayaran insentif (l) pns diberikan insentif apabila melaksanakan tugas tugas sebagai berikut: pemeriksaan regular sesuai dengan ppt, pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat pemberitaan media massa, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan atau pemeriksaan insidentil lainnya berdasarkan spt. pemeran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan tugas jabatan sebagai pengendali pengawasan sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab atas terselenggaranya tugas tugas pengawasan. pemeran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dibayarkan berdasarkan jumlah hari kerja pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada yang dibuktikan dengan spt yang dikeluarkan oleh bupati atau inspektur. bagian ketiga sumber insentif insentif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten labuhanbatu. bagian keempat besaran insentif (!) besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati semua dengan tahun anggaran berkenaberlebihan harus dikembalikan kas daerah. bagian kelima penghentian insentif inspektur atau pejabat lain yang ditunjuk dapat menghentikan pemberian insentif apabila: pns tidak melaksanakan tugas sesuai dengan spt yang diterbitkan, karena melaksanakan tugas belajar bimbingan teknis luar daerah. bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keenam pertanggungjawaban insentifjkab aris daerah paten labuhanbatu, geo linda harahap |
berita daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun nomor wwwta. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan alokasi dana desa, serta mempermudah dalam penerapan pemberian dana kepada desa maka perlu dilakukan pengaturan kebijakan pelaksanaan alokasi dana desa kabupaten labuhanbatu: bahwa berdasarkan: bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun tentang sumber pendapatan daerahrepublik indonesia nomor tahun tentang deskedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa: peraturan daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun tentang sumber pendapatan desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan alokasi dana desa kabupaten labuhanbatu sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan ini. pedoman sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan alokasi dana desa lingkungan desa dalam wilayah kabupaten labuhanbatu, besarnya alokasi dana desa pada masing masing desa ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati untuk setiap tahunnya. peraturan bupatibuhanbatu. dengan diundangkannya peraturan bupati infinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ji dota pit. sekretaris daerah, sman harahap pembina tingkat nip. lampiran peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun tanggal mei pedoman umum pelaksanaan alokasi dana desaaturan daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun tentang sumber pendapatan daerah, nggaran untuk membiayai kegiatannya. akan tetapi situasi dan kondisi keuangan yang dirnilikfn menjalankan kegiatannya. desa desa yang ada wilayah kabupaten labuhanbatu, pada umumtermasuk badan permusyawaratan desa bpd) yang juga memerlukan anggaran tersendiri guna mendukung operasional kegiatannya. ii. maksud, tujuan dan sasaraniii.akan asas merata dan adi! serta memperhatikan tipologi desa sebagai berikut desa pantatrincian pengalokasian add adalah sebagai berikut. iv. pengelolaan dan sasaran penggunaan add umum.si, teknis dan hukum. alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terencana, terarah dan terkendali. alokasi dana desa tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah, bangunan bangunan mercusuar (tidak memilik nilai manfaat ekonomis dan sosial, misalnya tugu batas desa dusun, gapura, dil) maupun untuk pembangunan tempat ibadah. sasaran penggunaan add tujuan addditingkat desa serta pemberdayaan masyarakat. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. meningkatkan pengamanan nilai nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehsasaran penggunaan add adalah alokasi dana sebesar yaitu untuk belanja aparatur dan biaya operasional pemerintahan desa. alokasi dana sebesar yaitu untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi kerakyatan. sasaran alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada point adalah biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa sebesar yo. biaya operasional bpd sebesar yo. tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa lainnya sebesar yo. alokasi dana desa sebagaimana dimaksud point diatas adalah pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar kecuali desa perkebunan maksimal bantuan modal usaha kelompok masyarakat poems) minimal sebesar sedangkan untuk desa perkebunan minimal sebesar bantuan biaya operasional lkd atau sebutan lain dan atau lembaga pemberdayaan masyarakat desa lainnya lpml) sebesar yg. bantuan biaya operasional tim penggerak pkk desa sebesar bantuan biaya operasional untuk pos pelayanan terpadu posyandu) sebesar bantuan biaya kegiatan keagamaan dan pembinaan generasi muda sebesar bantuan biaya penyaluran raskin desa y5. alokasi dana desa add) adalah merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan desa dan dalam penggunaannya harus terlebih dahulu dituangkan dalam apb desa yang ditetapkan dengan peraturan desa pemdes)institusi pengelola add guna menunjang efektif pengelolaan add dibentuk tim koordinasi, monitoring dan evaluasi!add tingkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.sii.labuhanbatui berikut camat sebagai penanggung jawab. sekretaris kecamatan sebagai ketua. cc. kasi kess dan pmd sebagai sekretaris, kasi tata pemerintahan sebagai anggota.melaksanakan sosialisasi tentang add. bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban add.. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan add kepada tim kabupaten setiap bulan sebagaimana form . sekretaris desa sebagai ketua. kepala urusan pembangunan sebagai sekretaris. bendahara desa sebagai bendahara.fatau sebutan lain, pkk serta orang tokoh masyarakat sebagai anggota. tim pelaksana desa memiliki tugas menyusun perencanaan penggunaan add yang melibatkan bpd, lkd dan lembaga kemasyarakatan jalacc. sebagaimana form vi. mekanisme perencanaan, penyaluran dan pencairan serta pelaksanaan kegiatan addadalah sebagai berikut pra musyawarah tim fasilitas tingkat kabupaten mengadakan sosialisasi kepada camat dan tim pendamping tingkat kecamatan, kepala desa dan tim pelaksana desa, ketua bpd, serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada desa, mengenai pedoman umum alokasi dana desa kabupaten labuhanbatu. musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa musrenbangdes). pemerintah desa bersama sama tim pelaksanaan desa, bpd, lkd dan lembaga kemasyarakatan yang ada desa (seperti pkk, rt rw, karang taruna, diangkat desa termasuk rencana penggunaan add, dengan berpedoman kerenbangdes sebagaimana form sebagaimana form mekanisme pencairan komponen add dalam apbd kabupaten umum dana add dianggarkan setiap tahunnya pada belanja bagi hasil apbd kabupaten labuhanbatu dan bendahara desa. cc. kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desayang bersangkutan. mekanisme pencairan komponen add dalam apbdesa tim pelaksana desa yang akan mencairkan dana add tahun berkenaan supaya mengajukan permohonan pencairan dana dan rencana penggunaan dana rpd) serta penampilannya dapat dimohonkan secara keseluruhan (sebagaimana form tim pelaksana desdesa.masing masing bank sumut unit yang telah ditunjuk. pencairan dana masing masing bank sumut unit dilakukan oleh bendahara desa dan kepala desa sesuai rencana penggunaan dana rpd). bendahara desaperundang desa. vii. pertanggungjawaban dan pelaporan add pertanggungjawabdesa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada camat. kepala desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada bpd. disamping itu juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok pokok pertanggungjawaban kepada rakyat. namun demikian juga berhakepala desa membuat surat pertanggungjawaban terhadap: pencairan dana add serta laporan akhir tahun dan disampaikan oleh tim pelaksana desadesa dengan bukti berita acara evaluasi dan disampaikan kepada bupati labuhanbatu c g. tim pendamping tingkat kabupatenlaporan berkala laporan mengenalmenggunakan formlokasi dana desa sebagai berikut pendahuluan. program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. (('(r .ooo pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa yang meliputi belanja operasional pemerintahan desa dan belanja pemberdayaan.sistematika pelaporan beserta format laporan dengan menggunakan sebagaimana form penyampaian laporan bulanan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari tim pelaksanalij.pengawasan add hal hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan add adalah sebagai berikut: kepala desa melakukan pemeriksaan minimal bulan sekali terhadap pengelolaan keuangan add yang dikelola oleh bendahara desa dengan membuat berita acara pemeriksaan kas sebagaimana form diluar organisasi pemerintahan desa pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional internal dan eksternal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.ix. penghargaan dan sanksi dalam rangka kesinambungan kebijakan add perlu dilakukan pembinaan oleh tim kabupaten, yaitu bagi desa yang dalam pelaksanaan add dianggap berprestasi dapat diberikan penghargaan. bagi desa yang penggunaan add tidak sesuai dengan ketentuan atau add tidak selesai dilaksanakan dalam (satu) tahun anggaran dikenai sanksi bahwa dana tahun berkenaan tidak dibawakan kembali untuk tahun berikutnya. lain lain dalam rangka menunjang pelaksanaan add form contoh bangko rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan add rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan add kecamatan mo. kabupaten labuhanbatu keadaan bulan arena atalanta tahun arca jumlah dana pemecahan nama realisasi persentasi masalah kegiatan diterima rp) masalah rp) mengetahui, ketua tim pendamping camat laoo. ooi mas laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan add desa sarana salinan kecamatan sai. kabupaten labuhanbatu keadaan bulan se. ooo#omo. tahun searapccannan jumlah dana pemecahan kode nama realisasi persentasi masalah ata pra pan lal mengetahui, ketua tim pelaksana desa kepala desa. coco. keterangan berisi sesuai masalah yang dihadapi pada kegiatan bulan yang dilaporkan aaaaaa1| form contoh bangko laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan add daftar rencana definitif kegiatan pembangunan hasil musbangdes desa . kecamatan . kabupaten labuhanbatu tahun snrtatanan biaya nama kegiatan manfaat a42 diss wo. ketua bpd, ketua mp, kepala desa, formangsur. kecamatan .oow. kabupaten labuhanbatu tahun rncrananaan yss su. ketua bpd, ketua lpml, kepala desa, keterangan sifat dapat diisi baru, rehab berat, perbaikan kecil, menambah unit volume, dil, ") pilih salah satu form contoh rencana penggunaan dana rencana penggunaan dara (rpo) alokasi dana desa tahap pertama panantnnapanpentnan anna nnnnnannaaan kode rekening uraian jumlah aga belanja belanja langsung belanja barang jasa belanja perjalanan dinas belanda baharvmaterial (pemeliharaan kantor dam perlengkapan kantor) belanja atk belanja cetak dan penggandaan pnp belanja modal maan belanja modal jaringan belanja modal pembukaan badan jalan belanja modal pengerasan jalan belanja modal pembuatan dramas part belanja modal pembuatan jembatan belanja modal pembangunavmm. belanja modal pengadaan sarana air bersih maan net ppp neos) budaya bantuan keagamaan bantuan pembinaan generasi muda bantuan biaya penyaluran raskin mea . belanja bantuan keuangan bantuan operasional! lkd bantuan operasional pkk bantuan operasional posyandu xx) bantuan operasional bpd bantuan modal usaha kelompok masyarakat v jbumlahbelanya u tim pelaksana desa ketua mengetahui camat ketua tim kepala desa pendamping kecamatan form contoh sistematika laporan akhir laporan pelaksanaan alokasi dana desa tahun eangangnn pendahuluan materi dapat berisi antara fallb8. dasar pembuatan laporan tujuan pembuatan laporan program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat materi dapat beri antara lain penyelenggaraan administrasi perkantoran peningkatan pelayanan masyarakat pembinaan masyarakat dalam usaha meningkatkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat pembinaan tembaga lembaga kemasyarakatan lain lain yang dianggap perlu pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa yang meliputi operasional pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat mater menyangkut realisasi alokasi dana desa operasional pemerintahan desa pemberdayaan masyarakat manfaat (dihubungkan dengan program kerja). tv. permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan uraian mengenal hal hal peradab masalah masalah yang belum terpecahkan penutup menguraikan tentang kesimpulan laporan saran tindak yang diperlukan lampiran foto kegiatan dari (9x sampai dengan lain lain dibuat mena anaaaanannanaeman pada bariggal seadseekeenteaaan ketua tim pelaksana desa mengetahui ketua tim kepala desa pendamping kecamatan form coto berita acara pemeriksaan kas berita acara pemeriksaan kas pada hari ini . langgam woo dua lc. bangun yang bertanda tangan dibawah ini jabatan sengit desa nye wong gaun er1singer engkau anna name2a nan nnn nanlln nene ann nan keterangan yang diangkat sebagai kepala desa sesuai dengan keputusan bupati labuhanbatu nomor l.iii.tanggal. lo. telah melakukan pemeriksaan kepada jabatan bendahara dota. ooomangaansusaun keterangan yang ditunjuk dengan surat keputusan kesia ngf ses ano nanas dengan hasil sebagai berikut jumlah penerimaan $ d tgl. . rp3 men eaasmsan jumlah pengeluaran s d tgl. rp: mangan saldo buku) ro: semena apabila terjadi! perbedaan angka antara saldo buku dan saldo kas) demikian berita acara ini diperbuat dengan sesungguhnya. kepala des3 lio. bendaharaencana kerja pembangunan daerah (rkd) kabupaten labuhanbatu tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati labuhanbatu, .nimbang :a. bahwa rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten merupakan rencana tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) agar dapat memberikan pedoman dan penjelasan dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten labuhanbatu: bahwa berdasarkan, perlualam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, cc. bahwa berdasarkan drapid), rencana kerja pembangunanlabuhanbatulabuhanbatu nomor bpp i tentang pembentukan tim penyusunan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten labuhanbatu tahun memperhatikan surat kementerian dalam negeri republik indonesia nomor bangsa tanggal maret perihal konsultasi rancangan akhir rpm dan rkd. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pembangunan daerah (rkd)abuhanbatupada pemerintahlii kerangka ekonomi dan pembiayaan pembangunan bab penutup bab iii penyusunan dan pelaksanaan rkd tahun anggaran rkd kabupaten labuhanbatu tahun mengacu pada visi misi program kepala daerah yang tertuang dalam peraturan daerah tentang rpm labuhanbatu rkd kabupaten labuhanbatu mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak januari sampai dengan desember (l)rkd tahun merupakan rencana strategis tahunan daerah tahun sebagai pedoman dalam penyusunan rapiahun anggaran dijabarkan dalam rencana tahunan skpd yang disebut dengan rencana kerja senja) skpd dan apbd tahun anggaranplt, sekretaris daerah kabupaten labuhanbatu pasi keju nata pembina #tingkat kapgegen,, angkutan perbatasan. izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek yang meliputi angkutan taxi, angkutan sewa. cc:memiliki nomor pokok wajib pajak npp),,gelsala saa nya aek kat bni arka idol het prlobuadha peausaba angkutan keputusan bupati labuhanbatu nomor hn. tentang pencabutan 1eo carat lo.coor tenang tata aaaaaa menimbang la. bahwa dat. bahwa darbbak aan nana nan taruna alamat ananta sana taman nomor lain usaha pakan nana mana anna aan ata maa dapat pada tanggal . bupati labuhanbatu, mama telah contoh penolakan permohonan izin usaha angkutan bupati labuhanbatu nomor kakamaneran tatanan kepada lampiran pakeocean tanggal perihal permohonan bin usaha angkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan saudara otak dapet disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut: been ana naa manan aan anna maan ana amar aandin pemerintah kabupaten labuhanbatu dinas perhubungan komunikasi dan informatika ara jalan h.adam malik rantauprapat wssgggggggga kartu pendaftaran nomor bucki menerangkan bahwa alamat perusahaan nya ena ata nan telah memiliki izin usaha angkutan . yang diterbitkan oleh bupati labuhanbatu nomor ian mana uraian kendaraan telah terdaftar angkutan .oocoooo. kendaraan bermotor sebagai berikut jenis tahun daya angkut nomor pemeriksaan . masa berlaku .a d. kepademerintah kabupaten labuhanbatu dinas perhubungan komunikasi dan informatika jalan h.,.bios. yang dipimpin oleh .cbooo.ooooooooooooooo sannensarannannnenangnnannn got urtibban e ee connexa keren kanan nana sampai dengan angg . ce. dengan menggunakan mobi. umum untuk mengangkut penumpang pada trayek j.ocoocooooo woo. untuk keperluan tersebut dipergunakan mobil . umum sebagai berikut nomor registrasi nomor uji kendaraan daya angkut diberikan rantauprapat tanggal . sseseeneaan kepala dinas perhubungan komunikasiwww www www www waw .i perihal permohonan persetujuan yth. bapak bupatiselaku pimpinan dari:kian sedang perubahan pemilikan dimaksud adalah nama pemilik semula siti pesan sen saameanak aan alamat pemilik semula bevmewangnnayssengesznswarna jelas contoh laporan realisasi izin usaha angkutan nama perusahaan koperasi perorangan nomor kepada klasifikasi yth bapak bupati labuhanbatu lampiran u g.kepada dinas perhubungan perihal laporan realisasi komunikasi dan informatika lan usaha angkutan kabupaten labuhanbatu rantauprapat laporan realisasi izin usaha angkutan nama perus maan bulan total jumlah: armada jana katha armada operasi tdak operasi jalan ka. rea minor ap, pimpinan perusahaan bupati labuhanbatu, dio timor penurunan siregar lampiran ii: peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun tanggal jum contoh permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau kama perusahaan koperasi perorangan nama lengkap telepon pep jv " " br nomor wana lampau disatu berkas perisai permohonan jan usaha kepada angkutan sungai dan danau yth. bupati labuhanbatu pati engan mempertahankan keputusan menteng perhubungan nomor taman tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. dengan an, menu abengalakan permohonan bas usaha angkutan sungai than danar sebagai babat perimbangan, terlampir disampaikan satui berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang edan tiap salman are bender pertautan kang disahkan oleh notaris kartu tanda penduduk surat kesenangan domisili perusahaan koperasi: perorangan oki memiliki kamar pokok wap pajak npm ampuh perusahaan koleksi albumit terus sanggup untuk memaki postur unit kapas altar laut kepemilikan! pengadaan kepal berupa kontak pemeran. rencana trayek tang akan dilawan: memukau percobaan kami dam ika gaia kami mematikan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan sang berlaku intrik perusahaan (ron ase perorangan aan anp mama del tembus tih kepada dinas perhubungan kenpasikasa dan intorunatiha kabupaten labuhanbatu lower ang bedak perlu contoh pemerintah kabupaten labuhanbatu lampiran perihal penolakan permohonan izin kepada kearsipan psi menunjuk surat permohonan saudara nomor . lantai .ooo.o.snresrsorerversnnnaenanenens0 soda sanneapenann sannananaagan snsoenon serangan eianananenenenamembran disampaikan untuk dimaklumi. bupati labuhanbatu mia ubah ala lebah abe kri asasi sek hee sab hsda) nomor lensa santana eren naa kanan berdasarkan surat permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau dari perusahaan koperasi perorangan .i.ii. momo elemen tanggal .i.ii.ii., diberikan ia koperasi perorangan. nama pemilik penanggung jawab seremonocenmiemeneeeeengattanama alamat pemilik penanggung jawab snecevenneneennntengnnnnnnenannnaaaana nomor pokok wajib pajak menata namakan aan anna anakan pwp) kartu tanda penduduk. kewajiban pemegang (squad useerenggummesngennangunsenantnseranesanna manjunodi dan danau (3kuas. ")yang ber3angkutan masih melakukan usahanya. pada tanggal: sisi vans nama jelas bupati labuhanbatu penanggung jawab coret yang tidak perlu sui contoh nama perusahaan koperasi perorangan nama lengkap telepon nomor bea bee lampiran satu)mu.usaha trayek yang dilayani nomor pokok wajib pajak npp) kartu tanda penduduk ktp) buas nama jelas tembusan thunomor arahan ima naam manna lampiran perihal penolakan persetujuan kepada pengoperasian kapal yp. map antar ntr angkutan sungai) dan danau nen base1one5n0ngeeevamnenstanpe: periang menunjuk surat permohonan saudara nomor . tanggal luemntenter maan ane aan akan aan ana amankan menenun mmg yamasseosnnone durante nga mon aaadaoto mena tar mean amer berdasarkan surat permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dan perusahaan koperasi erat mam amen sorot sama tanggal db) diberikan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau kepada nama kapal pada trayek u nama perusahaan koperasi perorangan. (au ,memunemmssaamw kiamat kantor perusahaan koperasi perorangan too mornmmomomemmeo nama semiun penanggung jawab (ide sitsnatatanghi. alamat pemain penanggung jawab nomor pokok wajib pajak inpwpi kartu tanda penduduk mevasomomeoeomumomuntos 0o kewajiban pemegang (sitasi naa. memiliki izin yang tah. menyelenggarakan angkutan sangatbaik turunnya penumpang, barang.maran lingkungan. melaporkan kegiatan operasional!inga) dan danau ini dapat ditinjau kembarki berlaku sejak tanggal serasa sampai dengan tanggal says amin ditetapkan pertemanan nantananer pada tanggal hanan tenar trap. . tentang pembekuan izin usaha angkutan sungai dan danaibenda non mia kenapa menimbang bahwa dst.san pimpinan mangernnangessenngnna sae mas ongnaga kenganne alamat man sasa mulai tanggal antenypesoveneenesenek olsfiimoe edneresaonmnonn5 kedua kepala dinas perhubungan, komunitasresminya. ditetapkan rantauprapat pada tanggai .ooo bupati labuhanbatu, nama jelas sig contoh keputusan pencabutan izin usaha angkutan sungai dan danau keputusan bupati labuhanbatu nomor . . . tentang pencabutan izimean momoa iis amaya menimbang oa. bahwa dst bahwa dst mengingat undang undang nomor tahun bncabut izin usaha angkutan warna perusahaan aan snn alamat maman mna nomor izin usaha kaamanensanamearar nian penah rat mena sane fp,l serta melaporkan kepada bupati labuhanbatu mengenal hasil pengawasan terhadap hai.voodoo.oo bupati labuhanbatu, nama jelas g contoh keputusan pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau keputusan bupati labuhanbatu nomor. f. ana mgom sana menimbang bahwa dst bahwa dst mengingatkapal angkutan nama kapal enix kinenssnenenessressanonenee nanang esa benar pma nantinya aan pada trayek muna mnaganasusansisag nama perusahaan koperasi perorangan . ) rwegpenanennganaenp temannya alamat kantor perusahaan nama pemilik penanggung jawab mmannanesa alamat pemilik penanggung jawab enibitaasansessensn0er ina ember saat mulai tanggal emeteresesesawarntirarn saneremancanersnganm! hasil pengawasan terhadap hai tersebut. ketiga keputusan in!gam .o.ooo.i.emas angola soonperasaan naa men masanya nama perusahaan koperasi perorangan .") eninnimeuaninr tentara penataan obapinanatak lama penentuan alamat kantor perusahaan koperasi perorangan .") cemesemna kem nan monaghan nan terikat enlancenkkmnaraen nama pemilik penanggung jawab gawnsanggnn ann yenanasapsgasaannebuanmuynsansng alamat pemilik penanggung jawab nee babb tangga sa. nara bupati labuhanbatu, nama jelas contoh pemerintah kabupaten labuhanbatu dinas perhubungan, komunikasi dam informatika surat ukur kapal sungai dan danau wwwsnare pena tahan ukuran ukuran pokok mnc ben kai hingga geladak teratas naa isi kapal adalah dengan ini diterangkan bahwa isl kapa! ini telah ditentukan sesuai ketentuan ketentuan dalam konvensi intemaslonai tentang pengukuran kapa! dikeluarkan akan bener pada banggai sencerereennnknn nata emmas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten labuhanbatu vv biro surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau nomor tanda selargalangan ukuran kapal pantang meter: lebar meter dalam meter: sarat meter isi kotor mi, isiilr rakit buah perlengkapan pemadam kebakaran selang hidran buah boat api buah bak pasir buah tain atn sistem buah kelengkapan komunikasi radio vkf ada tidak ada radio ssb ada tidak ada radio ada tidak ada ehirk(mtr) penggerak merek bahan jumlah tahun utama geladak pembangunan dipergunakan sebaga! down kapal penumpang barang .oo.co.oo.oco.o nara dan alamat pemilik nana telah di . gdik ark aa. nden0nmn keenan anna pada tanggal .ooocoooooooooooooo..ooococoo.o woo0tina pada tangga sni sesamas.ooooooocoocooooo perang svg seni nenek aren een mna aan yang bertanda tangan bawah ini menyatakan bahwa nama tempat tangga! lahir telah lulus ujian kecakapan teknik yang dada kan .ooooooooooo.voodoo pada tanggal .oooccccccccc .ita contoh permohonan pengalihan kepemilikan nama perusahaan operasi perorangan nomor memintanya ena lampiran mamemamrurua kepada: perihal permohonan persetujuan yth. bupati!nama sewatesmnarattsanmamaaen atas (selaku pimpinan dari) nama perusahaan kanan izin usaha ina alamat perusahaan ani npp perusahmas senaemartamanranaa sedang perubahan pemilikan dimaksud adalah nama pemilik semula siwenangmss alamat pemilik semula yeni neng hem nama pemilik baru ndtmeii asa alamat pemilik baru smingassasmnumon warns jelas kancah ai, laporan harian kegiatan operasional kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang angkatan sungai dan danau naga perusahaan kapas pesoganzan bara bbi. ear ear kabel. malammalamn lumayan beres ohm ara hanmmhyma bogor langka trn3 tt. .x. .x. matar . tangga biaiwawo wrn dong "nn dana cpo fera pawang massa lo. dog jaan dawan desa to. tor oo. log! oo. log direktur perusahaan:koperasi perorangan . sis kantor laporan harian kegiatan operasional kedatangan dan keberangkatan kapal angkutan barang sungai dan danau nama panahan kapas peranan news kad3l. oom mer ejaan, antar robot linen tamat kt. .x. lx. mata" direktur perusahaan koperasi: perorangan . kuil pasokan canaan rekaman luas.onal kedatangan dan keberangkatan asal finumebang angkutan sungai dan dapat tata sai lea bnp bai mna. tigsstase mama loo ame sawatetaa raat laa doo ii: laa isa tem ja) loo jaa) kebab direksi, perlu asian ifeq asi perorangan szb laporan bulanan kegiatan ofirasonal kedatangan dan resenangkatan kapal angkutan barang sungai ban dapat dikatakan kas doo 55mm ita tea tata tan mag in! jasa asal maag posner terpasang prem tao ia! dasa desa ina ii, rstea lea! daerah ferlsasaan kamera:: pep bupati labuhanbatu, cida)er seri dj:)): rrm(hhj))dengan harga eceran tertinggipandto timor panusuransiregar diundangkan rantauprapat pada tanggal pit. sekretaris daerah kabupaten labuhanbatu, setdakaj tie man harahap berita mer an: kabupaten labuhanbatu tahun comoros re) peran peraturan bupati labuhanbatu nomor ahun tanggal pebruari kebutuhan pupuk bersua5idi untuk sektor pertanian tahun menurut sui3 sektor dan jenis pupuk aom su' sektor. urea npk organik tanaman pangan dan hortikultura (perkebunan jumlah bupati labuhanbatu, dto timor panel sunan siregar lampiran peri turun rupa:i labuhan batu nor tahun tanggal estuari kebutuhan pupuk bersuku idi untuk sektor pertanian tahun menurut jenis pupuk dan sebaran kecamatan tan sub sektor urea sp npk organik bilan barat stay utara rantau selatan bilah hulu angkatan bian hilir panai hulu panai tengan 4a5 panai hilir jumlah bupati labuhanbatu, timor penurunan siregar jam diam lama93 perawan bupati lat .hantu nomor namun tangga:t penuh kebutuhan pupuk berisi aside tahun menurut jenis pupuk sub sektor (an sebaran bulan pupuk uea. oni sub sketch tahun januari! februari? mas api met sun nan jonathan september| oktober! rvarnber de:ember tanam pangan dan #vtikurura a48 is2| see) sej is) ses 2m) perkebunan tso| gs) r|o san) a06 sei jumlah ai: lo. wah 2s) 2a| toss| su) @:) saj sej gol pupuk$ tan ktm ino sub sektor satuan januari februari maret mei yun pagar september| october: digambar de under tanam sangan dan hortikultura man kane om| ae, perkebunan ta) 2es| t0s| sil jumlah as|nas| ma) a02| wa) wa| 22x gc. pun an: ixo| sub sektor setahun januar februari| mart api mai jua ajari) sapta der oktober) unamberi desember (ranpur sangan gan hwtikuttura mn) tapenesiaan ana ina bta mei mei sas ben jumlah mata maka era slh iki pupuk nik: idol sus set or: sm'akun januari februari| maret apr met dut dagasotus september! oktober! ilowember da bomber |tanaman tangan gan hotkutura asal asli npsn mn perkebunan ten met eta jumlah sox| tas) bom nk: pupuk organik: on! io, sub sektor tahun januari februari barat april met sur susi tacitus| septamorc| october| tavemoer drumer itanemar pangan dan hortikultura g01 oel pol perkebunan al. al. jumlah eni tzo| sra0| tad os) toa isa x08 rupa labuhan!:8atu, mao timor penurunan siregar lampiran peraturan pagi label batu nomor tahun tanggal perbuat kebutuhan pupuk ure bersaksi sektor pertanian tai kecamatan tahun januari februari) maret apat met juni jas agustus september| oktober s2mber des aman jalan erat pe) ba! rantai utara mel rantai selatan eli t6t bilah ulu aa) panik.wan yag ss| rantai panai" ngah panai tie ular jumlah 2am| sosial sya! 7a3 bupati labuhanbatu, dio timor penurunan segar daratan peraturan pati label: cibatu nomor tahun tanggal sebua kebutuhan pupuk urea. bersubsidi sektor pertanian tahun sub sektor tanaman gan gan kultura toni kec matan tahun jan sisi maret junta met jun agustus sapta pia bor| des ber gaa en nr rn yee esmawue gem sma bita rat rantai utara |ranger selatan bilah full panik.an tar panai watu panai" ngan sll oal panas jumlah 21x kan bupati labuhanbatu, gor panlisunan segar larripiran peraturan pali labuh batu nomor tahun tanggal perut i kebutuhan pupuk ure bersubsidi sektor pertanian tahun sub sektor perkebunan kecamatan #tahun januari febrian| maret april met juni jus agustus september camber des mber bilah erat tol rol rs| santet utara rantai selatan cal jean angkutan hilir ke) panai tilu panas angan id) (panas tur tis jumlah t3s| 3rs| bupati 'abuhanelatu. dia igor pedusunan #agar lampiran peraturan suplai labuh: balu nomor tahun tanggal perbuat kebutuhan juk bersuku sektor tangan (un kecamatan sen (rica maret alkil mei jum jit agustus september: oktober amber des mber gama aah tar antar utara alomboml owl oas|l lo (pantas selatan jantan? jgn kal feanorsan pemain (panas angan (panai title jom bupati labuhanbatu, ato gor penurunan segar leriptran peraturan pati label baru nomor tahun tanggal peran ibutuman ."juk bersuku sektor tangan un sub sektor tanaman 1gan dan hortikultura oni no) kecamatan setahun santri februari maret mer agustus september: cixtower l mber des onger sea ame mecassallamanan sesame sad bemgwngesenr sonu jeritan surat (antar utara real maa: lan tea santo selatan jemaat setan |pangkuan fine penmmngea panas itu (panai angan kas janai har jum.am alba ajo bupati labuhanbatu, dio timor penurunan 2agar leripiran peraturan bupati label batu nomor tahun tanggal perbuat kebutuhan milik bersubsidi sektor tangan 4un sub sektor perkebunan: kuba kom sant: sate semana kecamatan setahun januari febrian| maret april mer" juni jas agustus. september: oktober :ambar| des .ber stan saran s0| s| rantai utara javana selatan ts) bilah ulu 2o|l oas| |pangicutan (pana ulu panas ogah s00 sll jeanativur jugalah vo9| son mo! mikan mouni mil bupati labuhanbatu, dto gor penurunan #agar lapan peraturan pati labuh batu nomor tahun. tanggal perut kebutuhan pupuk isersubsid 5aktor pertanian tari: on! jam kecamatan setahun januari februari maret april mer jun: jas agustus. september (oktober "amber des mber jean garam "lo pai rata: utara rantai selatan tag bilah utu pang tae pangkuan sandi bni jenar itu sal panai angan feat tur 12i jub lag omi on! soahoans sama memeras bupati! i.labuhanbatu, dio timor penurunan segar lampiran peraturan pati lazuli. batu nomor tahun tanggal perut kebutuhan pupuk 3subsid sektor pertanian tam sub sektor tanaman organ dan hortikultura aan masa tone ro) kecamatan setahun) jamu rara maret asil mei juni jai agustus september| oktober :2mber| des mber bulan erat rantai utara rantai selatan buah kutu |angkatan yha panas lulu panai segan panas ilir sol jumlah a07 ss? bupati dibukanya tu, dio igor penurunan tegar lampiran peraturan bupati labuh. batu nomor tahun tanggai perbuat kerupuk pupuk bersubsidi sektor pertanian tamu sub sektor perkebunan boni no) kecamatan . jantan febrian maret april mei juni agustus, september| oktober amber de: mber bilah urat santet utara ranto selatan bitan ulu pang.dan panai hulu panas engan panai juni mp. mah kk: de. pennata! bupati labuhan&atu, dlo timor penurunan segar langsiran peraturan suplai labuhanbatu nomor tahun tanggal pebruari kebutuhan 2pupuk npk bersubsidi: sektor perankan tahun toni kecamatan setahun jan eri maret arit mei juni jsi agustus, september| oktober 2mber| das mber |etan barat sal oza| el wol sll sel. rante utara rantai selatan yag bilah putu panik.ian ping panai halu rai panai engan as panas lir juri bupati liburan!atu, dlo vigor penurunan 2agar lapisan peraturan zi.pati labuh: malu kondor tahun tanggal perut kebutuhan? 3pupuk npk bersubsidi: sektor pertanian tai.n bat sub sektor tanaman "gan gak kura kan ata tomi kelihatan tahun jani februari maret) apat juni yai agustus september) (oktober 2mber| dai ber bilah urat rates jara !o12|) rantai selatan |tuan yuta panik.'an ij ver jaman atu sol 2al |pana: "ngan panai jun! a63 as8| sai! . . sala bupati labuhanbatu, dto timor penurunan si3agar langsiran peraturan suplai labuhanbatu nomor tahun tanggal pebruari kebutuhan pupuk npk bersubsidi sektor pen tangan tarun sup sektor perkebunan bas no| kecamatan setahun januari ratusan! maret arit mei juni jai agustus, september) oktober| ':mber oes ber jonan tomat rol wol al ! rantai utara santet selatan 5s0 bilan utu s50 panik.tan ahlosalos|h soal panai hulu yosjom panai angan panai jumlah bose) os0| orang osa| map ass| sol a00 zee ss| bupati llabuhanga tu, dto igor penurunan 2agar langsiran peraturan suplai label batu nomor tahun tanggal pebruari 3utusan :puk organ bersua sun sektor pertanian tahun . s0) kecamatan setahun januari seruan maret adil mel jum jal agustus: september) oktober member| dez:mber bulan urat iki rantai utara rantai 3selatan 1x7 buah ulu angkatan alor#rl |.| alir iki pasar wly t ) panai angan panai ukir phone jubah oa) ural sel tani bupati labuhanbatu, dio timor penurunan segar lampiran peraturan 3bupati lazuli.batu nomor tahun tanggal pebruari jatuhan juk orga4 bersua sisi sektor pertanian tahun sekte tan.iman organ dan ho: tikus putra tom kel. matan agung jangan februari maret apa jum jas agustus. september| oktober sumber oe3 .ber a . . jean rat salah (mt utara rantai selatan jean |yang.an bike panas itu panas :ngan panai juta sol zoo, sogeswmi mes catu bupati ilaburanelayu, dlo gor penurunan segar larutan peraturan bupati labuh batu gontor tahun tanggal pebruari i.l 3utusan puk forget bersua3 sektor pertanian 14un sektor perkebunan mangan bea maa arr koni kel.matan :ahun: baru ri! february maret eat mer jun ja: agustus september! oktober ni amber des :ber jenar at ranti, utara ranti selatan bilah dulu panik uan bur esa pana. pana ngan pana bel juta bupati labuhanbatu, dto timor penurunan 2alabuhanbatu agar berjalan secara efektif, efisien, terbuka dan kompetitif, perlu meningkatkan pelayanan publik khususnya kabupaten labuhanbatu, bh. bahwa sesuai dengan ketentuan dan dbentukkerja unit layanan pengadaan ulp)susunan organisasi dan tatakerja unit layanan pengadaan (ulp) kabupaten labuhanbatu ppunit pelaksanaan teknis adalah merupakan unit kerja yang dikendalikan oleh satuan kerja perangkat daerah skpd). bidang pengadaan adalah menyediakan barang dan jasa dalam jumlah memadai, pengiriman time. sesuai spesifikasi teknis dan harga kompetitiftetapkan oleh bupati, yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupattim teknis adalah tim yang dibentuk oleh untuk membantu dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. j4urut layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ulp, adalah unit organisasi pemerintah kabupaten labuhanbatu yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu yang melekat sekretariat daerah kabupaten labuhanbatu. harga perkiraan sendiri owner estimate yang selanjutnya disingkat hps oe adalah harga yang didasarkan pada warga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaanritujuan dan ruang lingkup ulp dibentuk dengan tujuan menjamin proses pengadaan barang jasa terlaksana lebih terpadu,efektif,dan efisien: meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit satuan kerja kabupaten labuhanbatu. ulp berkedudukan sebagai pelaksana pengadaanadministrasi pembangunan.yai tugassepuluh milyannit layanan pengadaan, terdiri atas: kepala, sekretariat, kelompok kerja, dan staf pendukungs5) bagan susunan organisasi ulp sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bagan hubungan kerja skpd dengan sekretariat ulp dan kelompok kerja tercantum dalam lampiran peraturan ini. kepala ulp sebagaimana dimaksud dalam (l)maksud atas mempuyusun program kerja dan anggaran ulp:melaporkan pelaksanaan tugas pengadaan barang jasa kepada bupati melalui sekretaris daerah. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atase.bjj. seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugaspelaksanlayanan pengadaan barang jasa secara elektronik,nginventarisir paket paket yang akan dilelang seleksi, menetapkan.ec. mengumumkan pergelangan seleksi secara terbuka melalui situs (website) resmi dan portal pengadaan nasional, menerima pendaftaran,etapkan pemenang penyedia barang jasa dan melaporkan kepada kepala ulp, m.menjawab sanggahan dari penyedia barang jasa, dan n.(l)n, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa, maa aan nnh.tidak mempujl) staf pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf,, staf pendukung mempu, untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada staf pendukung mempuyai tugas melaksanakan survei harga barang jasa:nwijezer kepada pokja pengadaan,f(. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala ulpm lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing masing. mekanisme dan prosedur pengadaan barang jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran ii! peraturan ini. hubungan kerja ulp dengan lopp, meliputibupati. bab pengangkatan dan pemberhentian perangkat ulp kepala ulpiiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan nama menetapkannya sebagai kepala ulp, dan syarat lain yang ditentukan dalam aturan yang kepegawaian untuk jabatan yang setara. pejabat fungsional pengadaan ulp wajib memenuhi persyaratanseluruh jenisilikasaij1). pendapat pengguna anggaran dan masukan dari asosiasi ahli pengadaan barang jasa pemerintah tingkat tugasnya dinyatakan selesai oleh pengguna anggaran, dan atau terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap peraturan bidang pengadaan barang jasa pemerintah. bab vii keuangannda acara hasil pelelangan bahu). bab viii pembinaan, kepegawaian, pengawasan dan pengendalian personil ulp ditetapkan dengan keputusan bupati. pembinaan fungsional anggota ulp pengadaan dilaksanayang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentu(satu) tahun sekali atau waktu waktu tertentu apabila diperlukan. ulp melaksanakan pelaporansetiap triwulan kepada sekretaris daerah. bab ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan ini maka keputusan bupati nomor pmb tentang pembentukan unit layanan pengadaan ulpsekretaris daerah plat juhanbatu, dak dna bulan lampiran peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun tanggal maret bagan struktur organisasi unit layanan pengadaan (ulp) pemerintah kabupaten labuhanbatu dod jones kepal kelompok kerja tim panitia kelompok kerja tim ' panitia kedua sekretaris anggota anggota anggota kelompok kerja pokja dsi. sekretariat staf pendukung bana seksi seksi seksi pelayanan umum kepe kcu informasi pengaduan keterangan garis komodo kaniannaanasansasan garda fungsional bupati labuhanbatu, dto timor penurunan siregar lampiran il: peraturan bupati labuhanbatu nomer @$ tahun tanggal hubungan kerja skpd sekretariat ulp kelompok kerja panitia membumi dan menerima daftar paket pengadaan menyampaikan daftar pekerjaan kegiatan paket pekerjaan kegiatan dengan nilai pengadaan melakukan proses dengan nilai pengadaan barang pekerjaan jp pemilihan penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya barang sesuai perpres konstruksifjasa lainnya atas rp. juta dan tahun diatas rp. juga dan pengadaan jasa menyampaikan hasil pengadaan jasa konsultansi atas lelang dan data dukung konsultansi atas rp. rp50 juta yang akan kepada skpd melalui juta yang akan dilelang dilelang berikut sekretariat ulp. berikut dokumen dokumen naa administrasi, teknis dan administrasi, teknis hps kepada sekretariat dan hfs dari skpd. ulp. memilah dan menanda tangani surat mendistribusikan penunjukan penyedia kegiatan tersebut barang jasa dan surat kepada seluruh pokja. perjanjian kontrak dengan pemenang lelang menyampaikan hasil yang diproses oleh ulp. lelang dan data dukung kepada skpdaret 2p32 mekanisme dan prosedur pengadaan barang jasa skpd unit layanan pengadaan penyedia sekretariat kelompok barang kpa ppe ketua kerja jasa menyusun perencanaan pengadaan barang jasa dan menetapkan paket akan maman menerima paket roket permohonan pengadaan adat ebeg aan jig para dengan barangijasa dengan dokumen administrasi menyusun jadwal menyampaikan paket teknis dan hps pelaksanaan dan metode paket yang akan pelelangan dan dokumen hilang diserial dengan pemilihan dokumen adminisrn teknis dar hps pendaftaran, pengambilan dokumen penetapan pemenang tidak menyampaikan hasil dengan copy berkas penawaran dan berkas proses lelang mengirim sanggahan rada penunjukan penyedia tidak sanggahan barang jasa proses singgah menjawab selesai sanggar banding pe, nembaoti menjarah membantu menjawab protes singgah banding singgah banding singgah pnneneerm mna mob tentram mna haa mea asn setebalwww wdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati labuhanbatu, menimbang :.a., perlu membentuk layanan pengadaan secara elektronik kabupaten labuhanbatu: bahwa sesuai dengan ketentuan dan (!).perhatikan peraturan bupati tentang pembentukan layanan pengadaan secara elektronik (lpse) kabupaten labuhanbatu,. asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial adalah asisten ekonomi:bagian hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi adalah bagian hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi1lpengadaan secara elektronik yang kemudian disebut ssese dengan cara menyampaikan l(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentuktemnkabupaten labuhanbatu yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa kabupaten labuhanbatu yang bersifat perman pejabat pengadaan adalah personil yang memilb pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk lpse kabupaten labuhanbatu yang merupakan unit kerja pelayanan yang masih melekat sekretariat daerah kabupaten labuhanbatu. menunjuk bagian administrasi pembangunan sebagai pengelola lpse kabupaten labuhanbatu. (lh) lpse kabupaten labuhanbatu terdiri dari unsur kepala, sekretariat: unit administrasi sistem elektronik,, keanggotaan lpse ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii tugas dan fungsi lpse kabupaten labuhanbatu mempunyai tugas sebagai berikut memfasilitasi pa kpa sebagai pengguna system elektronik sehingga pa kpa dapat menayangkan rencana umum pengadaan, memfasilitasi kelompok kerja unit layanan pengadaan pokja ulp pejabat pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga pokja ulp pejabat pengadaan dapat menayangkan pengumuman pengadaan, memfasilitasi pokja ulp pejabat pengadaan sebagai pengguna sistem sehingga pokja ulp pejabat pengadaan dapatkegiatan lain yang berkaitan dengan operasional lpse kabupaten labuhanbatu. kepala lpse kabupaten labuhanbatulpse. dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi koordinasi kegiatan lingkungan lpse kabupaten labuhanbatugelolaan sarana, prasarana dan sumber daya, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan) pelaksanaan tugas lain yang diberikan rich kepala lpse sesuai dengan tugas dan fungsi unit administrasi sistem elektronik mempuyai tugas melaksanakan pengelolaan sse. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas. b.untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan: dan pelayanan instruksi teknis dari lopp. unit registrasi dan verifikasi mempui)) pejabat pengadaan berkaitan dengan blacklist. unit layanan dan dukungan mempudan pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi sse, yang berlakukemampuan apbd kabupaten labuhanbatu. tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada (l).dan non formal sesuai dengan lingkup pekerjaan lpse yang dananya dapat dianggarkan pada apbd kabupaten labuhanbatulpse menjalin hubungan kerja dengan pa kpa ppk ulp pejabat pengadaan, antara lain mendistandar prosedur dan operasional standar prosedur operasional mencakup registrasi dan verifikasi pengguna sse, layanan pengguna sse: penanganan masalah (error handlingppini. lpse tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan. (s5)a.ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan, dan verifikasi: b.akses internet dan intranet untuk pengguna sse yang berkunjung lokasi lpse: cc.dan ataun memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan slrapelimmaret ssm sekretaris daerah s kabupaten labuhanbatu, kat seri3 asli usman harahap |
berita daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun nomor man:c.bahwa,sikpo"meningkatkan kesejahteraan. tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja.(.f(il. melaksanakan tugas pengendalian keuangan gmembawa legislatif. penetapan,v, tambahan penghasilan ke diberikan pada bulan seni dan bila pemberian tambahan penghasilan ke belum, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran mengajukan spm tpp ke kepada bud kuasa bud:., (l) kepala skpd menetapkan namiiibuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku bagi. bab. bab vii penutupm4eez. bupati labuhanbatu, dto, timor penurunan siregar diundangkan rantauprapat. pada tanggal meneer pit. seks: stars dar ari daerah kabur labuhanbatu, ali derek kereta daerehfkabupaten labuhanbatu tahun nomor lampiran peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun tanggal ate kriteria, total score dan tipe skpd score total bam lensa seong tipe het t set dakar badan pekamama daa itumausurtnenu raga seakan san j0. ea . aaa badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa bennggeneka nao igmeswemauss eren seommewewsoar lele ban pro pan perseroan p2. pbsnungrn dies (rumah sakit umum daerah bete pelat tell irajomus repenoupuranacam (|: taj fla tag piajoowspasarcamkesersaaa tapal tee tes dic fransabgrasi das perhubungan, komunikasi neomama ane data eusrereoagowoeesasauwaa jalal bole meter tae asmaewaaaa pertamabamgah didik energi itafomasspemoowa oo tele labeled ta. (ijoewscetaranyaoantatamug (halal pal jzofoewseesematn obat3t tale tete tni ian oowspertamanatamuapancan (ox tali pet tt. ras kelautan, perikanan dan ata jaa tee akammowaseraea ( al falah i fall pajangan cek asset daerah aaa dah para nan naar budayawan dah par sekretariat kpu eng desa nek tea ane bee make (osis kan isa hns dokumentasi i2njraeror panjang oo pzajramtogep jajal iii iii te) sampan level label sesi nan dansa dekan jeecwaatan lol ti. a21 istaraait eni di jenter peran nana: pasi panen mba tam funmonaa maman dekan yna jabatan dak ttir std tempat bep tuan t laga tel suaka mean type dan score skpd tempat ricas keterangan tpe total score bupati labuhanbatu, apel total score: appel total some dto, tor pangasinan siregar lampiran ii: peraturan bupati labuhanbatu. nomor tahun tanggal mg jenis jabatan tugas dan besar tambahan penghasilan bagi pns dan cons. berdasarkan beban kerja dana taman pan setan jabatanatugas pop tas ponsel type rp3 rp) kp) rp) salon eselon asisten emas eselon1 staf ahh) joo to. po. va500000 eselon iii akan, satpol pp, san oma fasa eselon iii eselon b eseionili sekam) raooooo. eselon kepala tata usaha) eselon iva .t00000, 3s0000. eselon ka. upt dinas badan) noa sem, remo, kasi kecamatan eselon kasubbag kecamatan, eselon b(ktu upt dal dea tee dana btn ksb. pada smk pest sutpblap sekretaris staf ahli oo o o o| oo. (ig staf nonjabatan | iso000o. bendahara pengeluaran i5m | | . bendahara pengeluaran ) | | : tama pmb. bend. pengen. x5 ai cbooo. bendahara ppid i5 bendahara pertama pap bendahara penerima hakim 3ooo. pembantu bend penerima pad?im ' ) pembantu bend. pengidap ) aamampangaang naa ajudan bupati. ajudan wakil bupati. protokol kabupaten, sen petugas administrasi kosan kdh kuno sekda pas petugas administrasi untuk calon . , it pimpinan dprd kepala sekolah dasar guru sederajat ng: penjaga sekolah . talkeaasmpo lampiran peraturan bupati labuhanbatu. nomor tahun ko: pen tata cara pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pesawat negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu il. sehat sesuai dengan ketentuan jam kera yang berlaku masing masing skpd. sedangkan kepada skpd atau pejabat yang menangani kepegawa:an alas pelimpahan kepala skpd memeriksa kebenaran dan keabsahan absensi dimaksud serta memberikan landa para atau tanda lain dalam setiap penandatanganan absensi, setiap satu kali penandatanganan absensi dien dai dan dua kal penandatanganan diberi nilai izin sakit, ian dilengkapi dengan surat pernis dan lugas baik melalui memo atasan maupun lugas yang dibuktikan dengan surat tugas surat perintah dien mia sama dengan liar menandatangani absensi. sedangkan tdak hadir sama sekali diberi mulai kerja dalam satu bulan nikah untuk mengetahui tinggal kehadiran pnsicpns, absensi direkapil. besarnya tambahan penghasilan yang diperoleh pns cons gelap bulannya adalah angkatiid dan menduduki jabatan eselon jumlah efek han kena sebanyak hari, yang bersangkutan menandatangani absensi sebanyak kah hari)rp. jumlah tambahan penghasilan pns rp. rp. rp. termasuk pengertian tidak hadir dalam hu memo dari pimpinan izin karena alasan penting lebih dari tiga hari, izin sakit tanpa dibuktikan dengan surat izin saka dianggap tidak hadir dan win saka hanya diberikan maksimal tdua) kat apabila masih menentukan perawatan yang bersangkutan harus mengajukan cuti sakit cuti. ilika melapor dibawah tanggal maka akan dibayarkan sko perempatan baru, dan jitasi, dto, timor pedusunan siregar |
berita daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun nomor lx.anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati labuhanbatu, sesesuai dengan amanat intruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi, perlu disusun penetapan kinerja program dan kegiatan kabupaten labuhanbatu tahun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dirumuskan penetapgeinndantahunanggaran dalam peraturan bupati ini,pbd kabupaten labuhanbatu tahun anggarantahun mempunyai jangka waktu pelaksanaan sejak ditetapkannya apbd kabupaten labuhanbatu tahun anggaran sampai dengan desember penetapan kinerja program dan kegiatan kabupaten labuhanbatu tahun sebagaimana dimaksud pada merupakan pedoman dan tolak ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam apbd kabupaten labuhanbatu tahun anggaran mater yang terkandung dalam penetapan kinerja program dan kegiatan kabupaten labuhanbatu adalah target target indikator kinerja yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan. uraian mater.apit sekretaris daerah kabupaten labuhanbatu fang setara harahap pewngtyy tingkat #inp319640910 at |
ka) bupati temanggung provinsi jawa tengahnetapan hasil validasi darijabatan dan kelasjabatan kelas jabatan pelaporan pelaporan program analis monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola evaluasi tindak lanjut laporan pen hasil pemeriksaan umum dinas pendidikan, pemuda dan olah raga pelaporan pelaporan program jabatan kelas jabatan papa kepegawaian kepala bidang sumber daya manusia pendidikan kepalapaud dan pnfkurikulum dan mutu pendidikan sekolah dasar froordimator jabatan kelas jabatan sekolah dasar prasarana pendidikan dasar pengadministrasi sarana dan prasarana kepala bidang pembinaan sekolah menengah pertama pendidikan sekolah menengah pertama kepala seksi kesiswaan sekolah menengah pertama sekolah menengah pertama prasarana pendidikan menengah pertama pengadministrasi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini masyarakat "oo ang pemuda dan jabatan kelas jabatan kepala utd sarana dan prasarana olah raga analis tata usaha pada satuan pendidikan daamremma dinas kesehatan pelaporan pelaporan program pakem kepegawaian jabatan kelas jabatan kepala seksi sarana prasarana dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan manusia dan sistem informasi kesehatan pemberdayaan masyarakat kesehatan kerja dan olah raga pengendalian penyakit penanggulangseksi pelayanan kesehatan dasar, pen pen tradisional dan rujukan kepala seksi peningkatan mutu perizinan pen pen aeraasumbagantsa tam (pengaya (eentampemananteseaan lan feemmsanmatanan (remamarasaranasan prasarana lon (keran vrmbtatartarum ejaan (eenmtawopatganatamtkeetman bamuntuesona iammoratoereeaanterama jammoratoreseaanttasa jeamaatomouerpamaana ihameterperama drama semen (neon tamatan taman tataran| lanjutan feowantamugan tatanan peseta |luas tumisan tatanan pertama |emuunomatantanarsatrerama |ae emuunomaantanarasatmata semut omaantanarasatmata humsamarerma joumsamamuaa lanjutan lai eansatatramnum ommtanteyata jabatan kelas jabatan pranata laboratorium kesehatan pertama dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman pelaporan pelaporan program pakem kepegawaian jabatan kelas jabatan kepala seksi operasi dan pemeliharaan pen pen jalan dan jembatan pengelola pembangunan dan pemeliharaan kan pen jembatan rehabilitasi bendung dan irigasi bendung dan irigasi pengelola pemeliharaan jaringan irigasi kan pen sumber daya air pemanfaatan sumber daya air dan kawasan pemukiman bangunan dan permukiman jabatan kelas jabatan pengendalian tata ruang pemetaan kepala bidang tata kota dan jasa konstruksi prasarana pengairan pemeliharaan jalan dan pengairan jabatan kelas jabatan rusunawa teknisi jalan dan jembatan pelaksana lanjutan pelaksana teknik tata bangunan perumahan pelaksana lanjutan penyelia pertama teknisi penyehatan lingkungan pelaksana pen teknisi penyehatan lingkungan pelaksana lanjutanadalah kedudukan yang menunjukkan seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam rangkaianbab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai pedoman untuk memberikan kejelasan bobot jabatan yang dianggap adil guna pemeringkatan jabatan. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini untuk klasifikasi dan peningkatan jabatan yang digunakan sebagai dasar penetapan kelas jabatan aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten temanggung. bab iii jabatan dan kelas jabatan jabatan dan kelas jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan. jabatan dan kelas jabatjabatan kelas jabatan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran keuangan pelaporan pelaporan dafkomaaa program kepegawaian kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum ketentraman masyarakat kepala seksi penegakan peraturan daerah pen pen dan peraturan bupati dan pemadam kebakaran jabatan kelas jabatan viii dinas sosial pelaporan pelaporan program kepegawaian sosial kepala seksi perlindungan korban bencana pen pen kepala seksi rehabilitasi penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang jabatan kelas jabatan pengelola rehabilitasi dan pelayanan sosial nan pengadministrasi rehabilitasi masalah sosial kepala seksi rehabilitasi anak dan lanjut usia pengelola pelayanan rehabilitasi sosial dan pen lansia kepala seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kelembagaan kelembagaan pedesaan perkotaan dan daerah rentan dinas kebudayaan dan pariwisata jabatan kelas jabatan keuangan pelaporan pelaporan program kepegawaian kepala seksi sejarah dan pelestarian cagar pen pen budaya daerah wisata pengelola promosi dan informasi wisata kan pen kelembagaan kepariwisataan jabatan kelas jabatan pengelola promosi dan informasi wisata nan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pelaporan pelaporan program kepegawaian penyuluhan keluarga berencana informasi keluarga keluarga berencana jabatan kelas jabatan berencana dan perlindungan anak pengelola penguatan pengarusutamaan gender kepala seksi perlindungan perempuan dan anak keluarga sejahtera sejahtera dinas kependudukan dan pencatatan sipil keuangan pelaporan pelaporan dafkomaaa program keuangan jabatan kelas jabatan kepala bidang pelayanan pendaftaranalis kependudukan dan pencatatan sipil analis kependudukan dan pencatatan sipil kematianadministrasi kependudukan pelayanan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa jabatan kelas jabatan keuangan pelaporan pelaporan men program kepegawaian desa desa tepat guna desa masyarakat jabatan kelas jabatan kemasyarakatan desa pengelola kekayaan desa dan administrasi kan pen desa xiii dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu keuangan pelaporan pelaporan dafkomaaa program kepegawaian pengembangan kinerja jabatan kelas jabatan investasi modal kepala bidang pengawasan, pengendalian dan pengaduan pengendalian perizinan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukmjabatan kelas jabatan pelaporan pelaporan program pafpoama kepegawaian analis pengembangan usaha agro industri analis pengembangan usaha agro industri perdagangan kepala seksi penataan dan pemberdayaan pen pen pedagang kaki lima pengelola perindustrian, perdagangan dan kan pen badan usaha daerah kepala seksi penataan, ketertiban dan pemberdayaan pasar jabatan kelas jabatan pasar menengah pengelola kebijakan kelembagaan koperasi kan pen pengembangan usaha mikro kepala sub bagian tata usaha utd pengelolaan pasar pemelihara sarana dan prasarana kantor konsumen pelaksana penyuluh perindustrian perdagangan pelaksana lanjutan penyelia pertama muda madya bofbacamsana jabatan kelas jabatan sefesamaa dinas tenaga kerja keuangan pelaporan pelaporan pakem program kepegawaian produktivitas tenaga kerja kepala seksi pelatihan dan produktivitas pen pen tenaga kerja kesempatan kerja kepala bidang hubungan industrial dan syarat syarat kerja jabatan kelas jabatan kepala sub bagian tata usaha utd balai latihan kerja lanjutan lanjutan jabatan kelas jabatan dinas komunikasi dan informatika keuangan pelaporan pelaporan dalaman program kepegawaian informasi publik dan informasi publik kepala seksi infrastruktur jaringan teknologi informasi informasi informasi jabatan kelas jabatan lanjutan xvii dinas perhubungan pelaporan pelaporan program kepegawaian keuangan kepala bidang lalu lintas dan perparkiran jabatan kelas jabatan prasarana kendaraan bermotor bermotor lanjutan xvii dinas lingkungan hidup pelaporan pelaporan program jabatan kelas jabatan kepegawaian kepala seksi perlindungan lingkungan hidup kepala bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lingkungan hidup pemulihan lingkungan hidup lingkungan hidup hidup kepala seksi kelembagaan lingkungan hidup jabatan kelas jabatan kepala bidang kebersihan dan pengelolaan persamaan jalan, saluran dan selokan dinas perikanan dan peternakan keuangan pelaporan pelaporan dalam program kepegawaian jabatan kelas jabatan perikanan pemasaran perikanan peternakan pengelola budidaya pengembangan ternak kan pen dan hewan lainnya pemberantasan penyakit hewan pengelola kesehatan ternak besar, kecil pen dan unggas dan kesehatan masyarakat veteriner pengelola kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasar hewan kepala sub bagian tata usaha utd rumah pemotongan hewan dan pasar hewan potong hewan benih ikan pemasaran perikanan teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana lampirankelas jabatan sekretariat daerah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat kerjasama daerah daerah undangan analis peraturan perundang undangan dan rancangan peraturan perundang undangan hak asasi manusia informasi hukum analis sistem informasi dan diseminasi hukum jabatan kelas jabatan inseminasi buatan poskeswan dan balai inseminasi buatan pengelola kesehatan ternak besar, kecil kan pen dan unggas prasarana prasarana paramedis veteriner pelaksana pemula paramedis veteriner pelaksana lanjutan paramedis veteriner pelaksana penyelia jabatan kelas jabatan dinas pertanian dan ketahanan pangan pelaporan pelaporan program kepegawaianjabatan kelas jabatan tanaman pangan hortikultura analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis kepala seksi produksi dan perlindungan hortikultura analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis kepala seksi pasca panen dan agribisnis pen pen hortikultura analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis perkebunan analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis kepala seksi produksi dan perlindungan pen pen perkebunan analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis kepala seksi pasca panen dan agribisnis perkebunan analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis kepala seksi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan kepala seksi ketersediaan dan distribusi pen pen pangan kepala bidang pengembangan sdm dan kelembagaan pertanian dan mesin pertanian jabatan kelas jabatan pertanian pengawas mutu hasil pertanian pelaksana kan pen pengawas mutu hasil pertanian pelaksana lanjutan tumbuhan pelaksana tumbuhan pelaksana lanjutan tumbuhan penyelia tumbuhan pertama tumbuhan muda pengendali organisme pengganggu tumbuhan madya analis pasar hasil pertanian pelaksana pen analis pasar hasil pertanian pelaksana lanjutan dinas kearsipan dan perpustakaan jabatan kelas jabatan keuangan pelaporan pelaporan program kepegawaian kearsipan kepala seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan perpustakaan pengembangan perpustakaan jabatan kelas jabatan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan xxii daerah pelaporan pelaporan program iafeoaaa kepegawaian kepala bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah kepala sub bidang perencanaan program dan informasi pembangunan kepala sub bidang data, pelaporan, monitoring dan pengendalian evaluasi pembangunan pelaporan sumber daya alam, dan infrastruktur jabatan kelas jabatan kepala bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan pengembangan pengembangan dasar kepala sub bidang penelitian dan pengembangan terapan fbemmampam pemadam xxiii badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah jabatan kelas jabatan pelaporan pelaporan program iafeoaaa kepegawaian dan pelayanan pendataan analis bimbingan pendataan, penilaian, dan pengenaan pajak retribusi pelaporan pendapatan daerah pengelola realisasi laporan penerimaan kan pen retribusi daerah kepala bidang pengelolaan data dan penetapan pendapatan jabatan kelas jabatan analis kebijakan pajak dan retribusi daerah kepala bidang penganggaran dan perbendaharaan anggaran pengolah data laporan keuangan transfer daerah daerah daerah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia jabatan kelas jabatan keuangan pelaporan pelaporan malam kepegawaian formasi pegawai analis perencanaan sumber daya manusia aparatur pegawai pengembangan pegawai pelatihan pegawai kepegawaian jabatan kelas jabatan keagamaan keagamaan kepala sub bagian kesejahteraan rakyat dan bina mental daerah kepala sub bagian administrasipjabatan kelas jabatan badan penanggulangan bencana daerah pelaporan pelaporan kesiapsiagaan logistik kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi pen pen prasarana kesatuan bangsa dan politik jabatan kelas jabatan kebangsaan nasional agama, kemasyarakatan dan ekonomi xxviiirumah sakit umum daerah kepala bidang penunjang medik dan non medik jabatan kelas jabatan pendidikan dan pelatihan program pelaporan kepala sub bagian rumah tangga dan tata usaha pengadministrasi pemeliharaan gedung kantor prasarana pemangsa laammamaaa lemserama dabamamaa nan don ateretarerama nan dan fesneretama jan besasoseseyan jabatan kelas jabatan keuangan program kepegawaian dan desa kepala seksi ketentraman dan ketertiban san umum kelurahan jabatan kelas jabatan kepala seksi pemerintahan, ketentraman kan pen dan ketertiban umum pemberdayaan masyarakat bupati temanggung, ttd. khadzio jabatan kelas jabatan kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan naa analis monitoring, evaluasi dkepala sub bagian pembinaan sdm dan advokasi pengadaan barang jasa menelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa kepala sub bagian pelayanan pengadaan barang jasa kepala sub bagian layanan pengadaan barang jasa secara elektronik pengadministrasi layanan pengadaan secara elektronik kepala sub bagian tata usaha dan protokol sofsasetais tangga dan perlengkapan jabatan kelas jabatan sefammmman pengadministrasi pemeliharaan gedung kantor pelaporan kepala bagian organisasi dan tatalaksana pelayanan publik aparatur informasi jabatan kelas jabatan dokumentasi pemula lanjutan pertama muda madya sdm, pendidikan dan kebudayaan staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan hukum dan lingkungan hidup sekretariat dprd kepala bagian umum dan hubungan masyarakat kepegawaian perlengkapan tangga dan perlengkapan jabatan kelas jabatan kepala sub bagian hubungan masyarakat dan protokol anggaran pelaporan program undangan undangan aspirasi pranata hubungan masyarakat pelaksana pemula pranata hubungan masyarakat pelaksana kan pen pranata hubungan masyarakat pelaksana lanjutan inspektorat |
sekelaskerjaan umum dan penataan ruang kabupaten deli serdang. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten deli serdang. sekretaris adalah sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten deli serdang. bidang adalah bidang pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten deli serdang. seksi adalah seksi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten deli serdang. sub bagian adalah sub bagian pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten deli serdang. unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang selanjutnya disingkat utd adalah pelaksana teknis pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruang kabupaten deli serdkabupaten deli serdang sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten deli serdang yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati deli serdang melalui sekretaris daerah kabupaten deli serdang. dinas pekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruangkepala dinas. sekretariat: bidang sumber daya air, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, bidang peralatan dan perlengkapan jalan, bidang penataan ruang, bidang bina teknik, unit pelaksana teknis dinas:sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf diatas terdiri dari seksi pengembangan sumber daya air, seksi rehabilitasi sumber daya air, seksi pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air. bidang pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas terdiri dari seksi pembangunan jalan, seksi pembangunan jembatan, seksi pengembangan jaringan jalan. bidang pemeliharaan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas terdiri dari seksi pemeliharaan jalan, seksi pemeliharaan jembatan, seksi pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan. bidang peralatan dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas terdiri dari seksi peralatan dan perbekalan, seksi pengujian dan pengembangan teknologi: seksi perlengkapan jalan. bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf diatas terdiri dari seksi perencanaan ruang, seksi pemanfaatan ruang, seksi pengendalian pemanfaatan ruang. bidang bina teknik sebagaimana dimaksud pada huruf diatas terdiri dari seksi perencanaan teknik konstruksi seksi pengendalian dan evaluasi, seksi pembinaan jasa konstruksi. upt dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf diatas terdiri dari upt pupr wilayah upt pupr wilayah ii, upt pupr wilayah iii, upt pupr wilayah iv, upt pupr wilayah upt pupr wilayah vi. tugas pokok fungsi, uraian tugas dan, bab ketentuan peralihan unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum dan penataan ruangigkerjaan umum laga dan penataan ruang kabupaten deli serdang fungsi serta tara kerja dinas pekerjaan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten deli serdang dan penataan ruang nomor tahun tangga. januari kelompok jabatan penganan sub bagian sub bagian sub bagian umum keuangan program bidang sumber daya bidang bidang pemeliharaan bidang peralatan dan bidang penataan ruang bidang bina teknik air pembangunan jalan jalan dan jembatan perlengkapan jalan dan jembatan seksi pengembangan seksi pembangunan seksi pemeliharaan seksi peralatan dan seksi perencanaan seksi perencanaan sumber daya air jalan jalan perbekalan ruang teknik konstruksi seksi rehabilitasi seksi pembangunan seksi pemeliharaan seksi pengujian dan seksi pemanfaatan seksi pengendalian dan sumber daya air jembatan jembatan penerbangan ruang evaluasi teknologi seksi pengawasan, seksi pengembangan seksi pengawasan seksi perlengkapan seksi pengendalian seksi pembinaan jasa operasi dan jaringan jalan pemanfaatan jalan jalan pemanfaatan ruang konstruksi pemeliharaan dan jembatan sumber daya diundangkan lubuk pakam bupati deli serdang pada tanggal januari upt sekretaris daerah ttd kabupaten deli serdang salinan sesuai dengan aslinya ashari tambunan ttd kepala bagian hukum darwin zein, sos berita daerah kabupaten deli serdang tahun nomor era permata sari, sp!nomor tahun tanggal januari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten deli serdangnas dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan administrasikerjaan umum dan penataan ruang, menetapkan laporan keuangan periode bulanan, triwulan, semester dan tahunan secara berkala, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatanetapkan kebijakan teknisyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap unit pelaksana teknis dinas utd), menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dalamrumuskan kebijakan dan implementasi agenda reformasi birokrasi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam lingkuplaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada sekretaris dan para kepala bidang, menetapkan penyusunan klip dan perjanjian kinerja pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruangpekerjaan umum danataan ruang dalam melaksanakan tugas dalam lingkup sekretariat. fungsi penyusunan rencana program dan anggarankerjaan umum dan penataan ruangpekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruang: pekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruang, menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruangsumber daya air. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang sumber daya air, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang sumber daya air, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang sumber daya air. uraian tugas merumuskan program kegiatan bidang sumber daya air, merumuskan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pengembangan sumber daya air, merumuskan data potensi sumber daya air yang sudah dikelola secara teknis non teknis maupun yang belum dikelola secara teknis nonteknis, mengarahkan pelaksanaan kegiatan pada bidang sumber daya air, mengoordinasikan kegiatan pada bidang sumber daya air, mengevaluasi program kegiatan pada bidang sumber daya air, melaksanakan kegiatan tanggap darurat pada bidang sumber daya airsumber daya air, merumuskan standar operasional prosedur sop) bidangmbangan sumber daya air. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pengembanganengembangan sumber daya air, menyusun bahan teknis untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya air, melaksanakan kegiatan pengembangankegiatan pengembanganpengembangan sumber daya air, melaksanakan penanggulangan kerusakan pada sarana dan prasarana sumber daya air, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pengembangair dalam melaksanakan tugas pada lingkup seksi rehabilitasi sumber daya air. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi rehabilitasiada seksi rehabilitasi sumber daya air, menyusun bahan teknis untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sumber daya air, melaksanakan kegiatan rehabilitasipada kegiatan rehabilitasirehabilitasi sumber daya air, melaksanakan penanggulangan kerusakan pada sarana dan prasarana sumber daya air. menyusun standar operasional prosedur sop) seksi rehabilitasiatasan. sumber daya air tugas pokok membantu kepala bidang sumber daya air dalam melaksanakan tugas pada lingkup seksi pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan kegiatan pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, memantau dan mengevaluasi kelayakan operasi sarana dan prasarana sumber daya air, melaksanakan kegiatan pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air. melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya air. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, melaksanakan pengendalian daya rusak air pada sarana dan prasarana sumber daya air, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pengawasan, operasi dan pemeliharabangunan jalan dan jembatan. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang pembangunan jalan dan jembatan, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang pembangunan jalan dan jembatan. uraian tugas merumuskan program kegiatan bidang pembangunan jalan dan jembatan, merumuskan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jalan dan jembatan, mengoordinasikan kegiatan pada bidang pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pada bidang pembangunan jalan dan jembatan, mengevaluasi program kegiatan pada bidang pembangunan jalan dan jembatmbangunan jalan dan jembatan, merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang pembangundalan. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pembangunan jalan: menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jalan, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi pembangunan jalan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan prasarana jalan, melaksanakan kegiatan pada seksi pembangunan jalan, melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan jalan, menyusun pengembangan seksi pembangunan jalan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pembangun jembatan. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pembangunan jembatan, menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jembatan, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi pembangunan jembatan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan jembatan, melaksanakan kegiatan pada seksi pembangunan jembatan, melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan jembatan, menyusun pengembangan seksi pembangunan jembatan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pembangunjaringan jalan jembatan dalam melaksanakan tugas pada lingkup seksi pengembangan jaringan jalan. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pengembangan jaringan jalan, menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan kegiatan pengembangan jaringan jalan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi pengembangan jaringan jalan, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi pengembangan jaringan jalan, melaksanakan kegiatan pada seksi pengembangan jaringan jalan, melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan jaringan jalan, menyusun pengembangan seksi pengembangan jaringan jalan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pengembangan jaringeliharaan jalan dan jembatan. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang pemeliharaan jalan dan jembatan. uraian tugas merumuskan program kegiatan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, mengarahkan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pemeliharaan jalan dan jembatan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan pada bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, mengatur kegiatan pada bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, mengevaluasi program kegiatan pada bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, memantau dan mengevaluasi standar pelayanan minimal jalan, melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan, menganalisis dan mengembangkan kinerja bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, mengoordinasikjaringan jalan dan jembatan, merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang pemeliharaalan. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pemeliharaan jalan: menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pemeliharaan jalan, melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi pemeliharaan jalan, melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan, melaksanakan evaluasi kegiatan pemeliharaan jalan, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi pemeliharaan jalan: menyusun pengembangan kinerja seksi pemeliharaan jalan, menetapkan standar operasional prosedur sop) seksi pemeliharaembatan. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pemeliharaan jembatan, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pemeliharaan jembatan, melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi pemeliharaan jembatan, melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jembatan, melaksanakan evaluasi kegiatan pemeliharaan jembatan, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi pemeliharaan jembatan: menyusun pengembangan kinerja seksi pemeliharaan jembatan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pemeliharangawasan pemanfaatan jalan dan jembatan. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan, menyusun data dan informasi jaringan jalan dan jembatan, melakukan pengawasan pemanfaatan bagian bagian jalan dan jembatan, melakukan evaluasi pemanfaatan bagian bagian jalan dan jembatan, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan, menyusun bahnyusun pengembangan kinerja seksi pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pengawasan pemanfaatmaksakan tugas pada lingkup bidang peralatan dan perlengkapan jalan. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang bidang peralatan dan perlengkapan jalan, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang peralatan dan perlengkapan jalan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang peralatan dan perlengkapan jalan, uraian tugas merumuskan program kegiatan bidang peralatan dan perlengkapan jalan, merumuskan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pengadaan peralatan dan desain pembangunan perlengkapan jalan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan pada bidang peralatan dan perlengkapan jalan, mengatur kegiatan pada bidang peralatan dan perlengkapan jalan, mengevaluasi program kegiatan pada bidang peralatan dan perlengkapan jalralatan dan perlengkapan jalan, merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang peralatan danalan dalam melaksanakan tugas pada lingkup seksi peralatan dan perbekalan. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi peralatan dan perbekalan, menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pengadaan dan pemeliharaan peralatan, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan, termasuk suku cadang, melaksanakan penyimpanan dan penyaluran bahan jalan dan jembatan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan peralatan, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi peralatan dan perbekalan: menyusun pengembangan kinerja seksi peralatan dan perbekalan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi peralatan dan perbekngujian dan pengembangan teknologi. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pengujian dan pengembangan teknologi, menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan program penyelenggaraan pengujian dan pengembangan teknologi, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan pengujian, melaksanakan pengujian bahan dan hasil mutu konstruksi, melakukan evaluasi pengujian bahan dan hasil mutu konstruksi, melaksanakan pengawasan penggunaan peralatan pengujian, melakukan uji coba penerapan hasil perkembangan teknologi konstruksi, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi pengujian dan pengembangan teknologi, menyusun bahan pengembangan kinerja seksi pengujian dan pengembangan teknologi, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pengujian dan pengembangan teknologrlengkapan jalan. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi perlengkapan jalan: menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan serta penerangan jalan, melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan serta penerangan jalan, melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan serta penerangan jalan, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi perlengkapan jalan, menyusun bahan pengembangan kinerja seksi perlengkapan jalan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksib kepala bidang penataan ruang ruang dalam melaksanakan tugas pada lingkup bidang penataan ruang. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang penataan ruang, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang penataan ruang, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang penataan ruang, uraian tugas merumuskan program kegiatan bidang penataan ruang, merumuskan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pengembangan penataan ruang, merumuska mengarahkan pelaksanaan kegiatan pada bidang penataan ruang, mengatur kegiatan bidang penataan ruang, mengevaluasi program kegiatan pada bidang penataan ruanglainnya dalam rangka pembinaan tata ruang, merumuskan standar operasional prosedur sop) bidangrencanaan ruang melaksanakan tugas pada lingkup seksi perencanaan ruang. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi perencanaan ruang, menyusun bahan kebijakan perencanaan tata ruang, menyusu, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan tata ruang, menyusun bahan teknis kegiatan perencanaan ruang dalam bentuk rencana tata ruang wilayah dan rincian rencana tata ruang, menyusun bahan pengembangan kinerja seksi perencanaan ruang, menyusun bahan evaluasi kegiatan seksi perencanaan ruang, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi perencanataan ruang dalam melaksanakan tugas pada lingkup seksi pemanfaatan ruang. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pemanfaatan ruang, menyusun bahan kebijakan pemanfaatan ruang, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan ruang, melakukan survey pengumpulan data dan kondisi tata ruang, menyusun bahan pengembangan kinerja seksi pemanfaatan ruang, menyusun bahan evaluasi kegiatan seksi pemanfaatan ruang, menyusun standar operasional prosedur sop) seksipemanfaatan ruang. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pengendalian pemanfaatan ruang, menyusun bahan perumusan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang, memfasilitasi pemberian informasi tata ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyusun bahan pengembangan kinerja seksi pengendalian pemanfaatan ruang, menyusun bahan evaluasi kegiatan seksi pengendalian pemanfaatan ruang, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pengendalianbina teknik. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang bina teknik, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang bina teknik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang bina teknik. teknik, mengoordinasigarahkan pelaksanaan kegiatan pada bidang bina teknik, mengatur kegiatan pada bidang bina teknik, melaksanakan bimbingan teknis bidang bina teknik, melaksanakan pengendalian kegiatan bidang bina teknik, mengendalikan penerapan analisis harga satuan pekerjaan, melaksanakan pembinaan kepada para pelaku jasa konstruksibidang jalan, dan kelengkapannya, jembatan dan sumber daya air, merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang bina tekrencanaan teknik konstruksi. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi perencanaan teknik konstruksi, melaksanayusun rencana kebutuhan bahan, peralatan dan tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan dan kelengkapannya, jembatan dan prasarana sumber daya air, menyiapkan bahan untuk penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum, menyebarluaskan norma, standar, peraturan dan manual spm) bidang jalan, sumber daya air dan penataan ruang, menyusun bahan pengembangan kinerja seksi perencanaan teknik konstruksi: menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi perencanaan teknik konstruksi, menyusun bahan bimbingan teknis seksi perencanaan teknik konstruksi menyusun standar operasional prosedur sop) seksi perencanaan teknikdan evaluasi. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pengendalian dan evaluasi, melaksanakan pengendalian program dan kegiatan melalui mekanisme pelaporan, melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, menyusun bahan pengendalian kegiatan seksi pengendalian dan evaluasi, menyusun bahan pengembangan kinerja seksi pengendalian dan evaluasi, menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi seksi pengendalian dan evaluasi, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pengendalian dmbinaan jasa konstruksi. uraian tugas menyusun program kegiatan seksi pembinaan jasa konstruksi, melaksanakan sosialisasi peraturan terkait jasa konstruksi, melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pengadaan barang jasa, memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas para pelaku jasa konstruksi, melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana jalan dan sumber daya air, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pembinaan jasanip. |
aap salinan atktenagakerjaan kabupaten deli serdang. kepala dinas adalah kepala dinas ketenagakerjaan kabupaten deli serdang. sekretaris adalah sekretaris dinas ketenagakerjaan kabupaten deli serdang. bidang adalah bidang pada dinas ketenagakerjaan kabupaten deli serdang. seksi adalah seksi pada dinas ketenagakerjaan kabupaten deli serdang. sub bagian adalah sub bagian pada dinas ketenagakerjaan kabupaten deli serdang. unit pelaksana teknis dinas ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat utd adalah pelaksana teknis pada dinas ketenagakerjatenagakerjaan kabupaten deli serdangketenagakerjaan kabupaten deli serdang sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala dinas ketenagakerjatenagakerjatenagakerjatenagakerjaan susunan organisasi dinas ketenagakerjaan terdiri dari kepala dinas. sekretariat:: dan program, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada huruf diatas terdiri dari seksi perselisihan hubungan industrial, seksi pembinaan serikat buruh serikat pekerja, seksi persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja pada huruf diatas terdiri dari seksi penempatan tenaga kerja, seksi tenaga kerja asing, seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. bidang pelatihan kerja dan produktivitas pada huruf diatas terdiri dari seksi kelembagaan pelatihan, seksi penyelenggaraan pelatihan, seksi peningkatan produktivitas. tugas pokok fungsi, uraian tugas dan bagan struktur organisasi dinas ketenagakerja.ujuhetenagakerjaan lampiran1tenagakerjaan dinas kabupaten deli serdang nomor tahun kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian keuangan bidang hubungan bidang penempatan bidang pelatihan kerja industrial dan tenaga kerja dan dan produktivitas jaminan sosial perluasan kesempatan tenaga kerja kerja seksi kelembagaan seksi perselisihan seksi penempatan pelatihan hubungan industrial tenaga kerja seksi penyelenggaraan seksi pembinaan seksi tenaga kerja pelatihan serikat pekerja seksi peningkatan seksi persyaratan seksi pengembangan produktivitas kerja dan jaminan dan perluasan sosial tenaga kerja kesempatan kerja diundangkan lubuk pakam upt pada tanggal januari bupati deli serdang sekretaris daerah salinan sesuai dengan aslinya ttd kabupaten deli serdang kepala bagian hukum ashari tambunan ttd era permata sari, sh, ,mm berita daerah kabupaten deli serdang tahun nomornomor tahun tanggal januari dinas ketenagakerjaan kabupaten deli serdang tugas pokok membantu bupatifungsidinas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan administrasi dibidang tenaga kerja dantenagakerjaan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas tugas ketenagakerja dinas, mengesahkan peraturan perusahaan pp), menerbitkan surat keputusan pendaftaran perjanjian kerja bersama pkb), menerbitkan pencatatan lks bipartita, perjanjian kerja waktu tertentu pwt), tanda bukti pencatatan serikat pekerja serikat buruh menerbitkan surat tanda daftar pendirian bursa kerja khusus bkk): melakukan pengawasan terhadap inventaris barang dan aset dinas: menetapkan rencana strategis renstra), laporan kinerja instansi pemerintah klip), perjanjian kinerja pk), rencana kerja senja) serta analisis jabatan anja) dinas ketenagakerjaan, merumuskan kebijakan dan implementasi agenda reformasi birokrasi dinas ketenagakerjaanketenagakerjtenagakerjaanetenagakerjaanetenagakerjatenagakerjaandinas ketenagakerjadinas ketenagakerjakeuangan dan program. uraian tugas menyusun program kegiatan pada sub bagian keuangan dan programtenagakerjaantenagakerjaan, menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban dinas ketenagakerjaan, menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pada dinas ketenagakerjakeuanghubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. bidangdalam bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. uraian tugas merumuskan program kegiatan pada bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap perselisihan yang timbul perusahaan, melaksanakan pembinaan persyaratan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, organisasi pekerja, organisasi pengusaha baik perusahaan maupun bumn bumi melaksanakan survey dalam rangka penetapan upah minimum kabupaten umk) dan upah minimum sektoral kabupaten musk) mengawasi deteksi dini terhadap potensi perselisihan perusahaan, memvalidasi dokumen peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan pencatatan persyaratan serikat pekerja buruh, mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten umk), upah minimum sektoral kabupaten musk) dan tunjangan hari raya thr) keagamaan perusahaan, melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, persyaratan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, organisasi pekerja buruh maupun organisasi pengusaha indo), merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang hubungan industrialdalam melaksanakan tugas pada lingkup seksi perselisihan hubungan industrial. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi, melakukan mediasi terhadap perselisihan yang timbul perusahaan, menginventarisir jumlah perselisihan yang masuk dan jumlah anjuran yang telah dikeluarkan oleh mediator, menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait seksi perselisihan hubungan industrial, menyusun sarana pelaksanaan sosialisasi tentang perselisihan hubungan industrial menyusun bahan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pekerja dan pengusaha, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi perselisihan hubungan industrimbinaan serikat buruh serikat pekerja. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi pembinaan serikat buruh serikat pekerja, menginventarisir jumlah serikat buruh serikat pekerja yang ada perusahaan, memverifikasi permohonan pencatatan persyaratan serikat buruh serikat pekerja, menyusun data dalam rangka melakukan pembinaan terhadap serikat buruh serikat pekerja, melakukan verifikasi keanggotaan serikat buruh serikat pekerja yang tercatat pada dinas ketenagakerjaan, menyusun data untuk koordinasi dan pemberdayaan serikat buruh serikat pekerja, organisasi pengusaha indo), menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pembinaan serikat buruh serikat persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, memverifikasi dokumen peraturan perusahaan, persyaratan kerja dan perjanjian kerja bersama, menyusun data sebagai dasar penetapan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten sesuai kebutuhan layak hidup, melakukan pendaftaran perjanjian kerja bersama, menyusun sarana untuk pelaksanaan sosialisasi umk dan musk, menginventarisir jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama dan persyaratan kerja, memfasilitasi pembentukan lembaga kerja bersama bipartita perusahaan, menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait pada seksi persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, melakukan pendataan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja setiap perusahaan, melaksanakan monitoring umk, musk, dan thr keagamaan perusahaan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi persyaratan kerjapenempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. uraian tugas merumuskan program kegiatan pada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, mengawasi pelayanan informasi pasar kerja ipk) kepada pencari kerja dan pemberi kerja, memvalidasi surat permohonan tanda daftar pendirian bursa kerja khusus, melaksanakan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanantar lokal akal), melakukan pengendalian pendataan tenaga kerja asing tka), melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kerja yang akan tempatkan dalam maupun luar negeri, melaksanakan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan pekerja migran indonesia, melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah atau swasta dalam hal pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan penataan persebaran penduduk melalui program transmigrasempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang penempatan tenaga kerjaempatan tenaga kerja. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi penempatan tenaga kerja, melaksanakan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri, membuat rekomendasi surat pengantar paspor untuk penempatan tki luar negeri, menyusun data dalam pelaksanaan analisa pasar kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, menyusun data dan informasi penempatan tenaga kerja antar kerja antar negara akan), antar kerja antar daerah akad), dan antar kerja antar lokal akal): menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait pada seksi penempatan tenaga kerja, melaksanakan pendaftaran, perekrutan dan seleksi tenaga kerja yang akan ditempatkan dalam maupun diluar negeri, meneliti surat permohonan tanda daftar pendirian bursa kerja khusus bkk): memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan pmi, memverifikasi dokumen pendirian kantor cabang optisempatan tenaga kerja, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi penempatantenaga kerja asing. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi tenaga kerja asing, melakukan verifikasi data terhadap keberadaan tenaga kerja asing perusahaan dalam wilayah hukum kabupaten deli serdang, melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap perusahaan pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing, melakukan monitoring terhadap pendamping tenaga kerja asing tka) yang ada wilayah hukum kabupaten deli serdang, menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait pada seksi tenaga kerja asing, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerjagembangan dan perluasan kesempatan kerja. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, menyusun data untuk pelaksanaan tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, melaksanakan kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri dan teknologi tepat guna, melakukan identifikasi dan memfasilitasi kelompok kelompok kerja wirausaha baru melalui kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri dan teknologi tepat guna, menyusun bahan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta guna pengembangan perluasan kesempatan kerjaantau dan mengevaluasi pemberdayaan pmi purna, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pengembanganlatihan kerja dan produktivitas. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang pelatihan kerja dan produktivitas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang pelatihan kerja dan produktivitas. uraian tugas merumuskan program kegiatan pada bidang pelatihan kerja dan produktivitas, melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggara pelatihan kerja, peningkatan produktivitas dan uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengawasan standarisasi, sertifikasi, kompetensi tenaga kerja, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi lembaga pelatihan kerja swasta, merumuskan analisa kebutuhan pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja, mengembangkan program pelatihan lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan, mengoordinasikan penyebarluasan informasi peningkatan produktivitas kepada masyarakat atau pelaku usaha, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas, merekomendasikan izin lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang pelatihan kerja dan produktivitastihan kerja dan produktivitas: merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang pelatihan kerja dkelembagaan pelatihan. kelembagaan pelatihan, menyusun bahan informasi untuk kegiatan tahunan pada bidang kelembagaan pelatihan, menyusun, merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi pada bidang pelatihan kepada lembaga pelatihan kerja swasta, menyebarluaskan informasi dan regulasi bidang pelatihan kerja untuk sampaikan kepada lembaga pelatihan kerja, menyusun bahan pembinaan evaluasi pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta, menyusun bahan pemberian rekomendasi izin dan tanda daftar lembaga pelatihan kerja swastlembagaan pelatihan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi kelembagyelenggaraan pelatihan. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi penyelenggaraan pelatihan, memfasilitasi pemasangan dalam dan luar negeri, menganalisis kebutuhan pelatihan, program pelatihan berbasis kompetensi, sarana pelatihan kerja, mempersiapkan tenaga instruktur dan calon peserta pelatihan, menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait pada seksi penyelenggaraan pelatihan, menyusun bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi penyelenggaringkatan produktivitas. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi peningkatan produktivitas, menyusun data lingkup produktivitas dan kewirausahaan, menyusun bahan koordinasi dengan organisasi profesi dalam rangka untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyusun bahan pembinaan, bimbingan dan peningkatan produktivitas kepada perusahaan, pemerintah dan swasta, menyebarluaskan informasi peningkatan produktivitas pada perusahaan, pemerintah maupun swasta, melaksanakan penyuluhan dan pelatihan peningkatan produktivitas kerja pada perusahaan, melaksanakan peningkatan produktivitas kerja melalui pelatihan kewirausahaan, menyusun bahan kerjasama dengan pemerintah swasta instansi terkait dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan melalui pola kemitraan, menyusun bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan produktivitas kerja dan pelatihan kewirausahaan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi peningkatrlingkungan hidup kabupaten deli serdang. kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten deli serdang. sekretaris adalah sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten deli serdang. bidang adalah bidang pada dinas lingkungan hidup kabupaten deli serdang. seksi adalah seksi pada dinas lingkungan hidup kabupaten deli serdang. sub bagian adalah sub bagian pada dinas lingkungan hidup kabupaten deli serdang. unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat utd adalah pelaksana teknis pada dinas lingkungan hiduplingkungan hidup kabupaten deli serdangkabupaten deli serdang sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala dinas lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya mineral, kebersihan dan persamalingkungan hiduplingkungan hidup susunan organisasi dinas lingkungan hidup terdiri dari kepala dinas.tata lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas terdiri dari seksi inventarisasi,sebagaimana dimaksud pada huruf diatas terdiri dari hidup sebagaimana dimaksud pada huruf diatasdiatastugas pokok fungsi, uraian tugas dan bagan struktur organisasi dinas lingkungan hidup:dinas lingkungan hidupsepuluh, dan lampiran xihlingkungan hidup lampiran!inas lingkungan nomor tahun hiduptata bidang pengelolaan bidang pengendalian bidang penataan dan lingkungan sampah dan pencemaran. kerusakan peningkatan kapasitas limbah lingkungan hidup lingkungan hidup seksi inventarisasi, seksi pengurangan seksi pemantauan seksi pengaduan dan apple dan lhs sampah lingkungan penyelesaian sengketa lingkungan seksi kajian dampak seksi penanganan seksi seksi penegakan lingkungan sampah pencemaran lmgkungzan hukum lingkungan seksi pemeliharaan seksi limbah seksi kerusakan seksi peningkatan lingkungan hidup lingkungan kapasitas lingkungan hidup diundangkan lubuk pakamnomor tahun tanggal januari dinas lingkungan hidup kabupaten deli serdangdinas bidang lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi bidanglingkungan hidupkesekretariattatalolaan sampah dan limbah b3ndalian pencemaran dan kerusakanataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, melaksanakan mengoordinasikan bidang lingkungan hidup dengan instansi terkaitunit pelaksana teknis dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup, membina kelompok jabatan fungsional, merumuskan kebijakan dan implementasi agenda reformasi birokrasi dinas lingkungan hidup, menetapkan penyusunan dan indikator kinerja utama iku) pada dinasrta analisis jabatan anjadalam lingkup sekretariat. ' |lingkungan hidupamanlingkungan hiduppada dinas lingkungan hiduptata lingkungan. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang tata lingkungan, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang tata lingkungan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang tata lingkungan. uraian tugas merumuskan program kegiatan pada bidang tata lingkungan, merumuskan data dan informasi sumber daya alam serta dokumen apple, merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan apple dalam ipjp dan rpm, menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan apple, merumusk, merumuskan bahan sinkronisasi apple nasional, provinsi, pulau kepulauan dan ekoregion, merumuskan status lingkungan hidup daerah dan bahan nada dan lh, mengoordinasirumuskan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi, merumuskan bahamdal dan ukl upl), melaksana secara berkala substansi izin lingkungan, merumuskan hasil kegiatan perlindungan sumber daya alam, memantau kegiatan pengawetan sumber daya alam, memantau pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, merumuskan hasil pencanangan sumber daya alam, memantauumuskan perencanaan konservasi keanekaragaman hi, merumusindaklanjutitata lingkungan, merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang tainventarisasi, apple dan lhs. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi inventarisasi, apple dan lhs, menginventarisir data dan informasi sumber daya alam, menyusun dokumen apple, menginventarisir bahnyusun bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menyusun bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, menginventarisir bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, menginventarisir bahan sinkronisasi apple nasional, pulau kepulauan dan ekoregion, menyusun bahan nada dan lh, menyusun status lingkungan hidup daerah, menginventarisir bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup, menyusun bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang apple, menyusun bahan kajian lingkungan hidup strategis provinsi, menyusun bahan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis, menyusun bahan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan lhs, menyusun bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan lhs, menginventarisir bahan pemantauan dan evaluasi lhs menyusun pelaporan kegiatan seksi inventarisasi, apple dan lhs sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi inventarisasi, apple dan lhkajian dampak lingkungan. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi kajian dampak lingkungan, menyusunyusun bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan, mempersiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan, menyusun bahan pemantauan substansi iziajian dampak lingkungan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi kajian dampakpemeliharaan lingkungan hidup. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi pemeliharaan lingkungan hidup, melaksanakan kegiatnyusun bahan inventarisasi grk dan profil emisi grk, menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hi, menyusuusun bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hi, mempersiapkan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pemeliharalolaan sampah dan limbah b3. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah dan limbah b3, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang pengelolaan sampah dan limbah b3, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang pengelolaan sampah dan limbah b3. uraian tugas merumuskan program kegiatan pada bidang pengelolaan sampah dan limbah b3, merumuskan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten, merumuskrumuskan bahan pembinaan mendaur ulangan sampahevaluasi pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, melaksanakan kegiatan penyediaan sarira penanganan sampah, memantau test dan tpa sampah, menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem controlled maupun sanitasi landfill, merumuskan penyusunan, pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah serta pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah, memfasilitasirumuskantauajian teknis limbah memantau pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah kabupaten, memantau perizinan bagi pengumpul limbah b3, perizinan penimbunan limbah b3, perizinan penguburan limbah medis, perizinan penyimpanan sementara limbah dlolaan sampah dan limbah b3: merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang pengelolaan sampah dan limbah b3gurangan sampah. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi pengurangan sampah, menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten, menyusun target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah, menyusuusuusun bahan pembinaan mendaur ulangan sampah, mempersiapkan pelaksanaan penyediaan fasilitas mendaur ulangan sampah, menyusun bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi penguranganganan sampah. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi penanganan sampah, menyusunyusun bahan pelaksanaan kegiatcontrolled maupun sanitasi landfill, menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, menyusun bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, menyusun bahannyusun bahkoordinasi, monitoring dan evaluinventarisirstandar operasional prosedur sop) seksi penanganlimbah b3. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi limbah b3, menyusun bahan kajian teknis penyimpanan sementara limbah b3, menyusun bahan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah kabupaten, menyusun bahan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah b3, menyusun bahlimbah b3, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi limbah b3nama jabatan eselonlilb kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakanndalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalamdalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. uraian tugas merumuskan program kegiatan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menindaklanjuti hasil pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, merumuskan penentuan baku mutu lingkungan, melaksanakan usulan sarira pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), menindaklanjuti hasil pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi: mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi, mengevaluasi pelaksanaan pemulihan pencemaran, sumber pencemar institusi dan non institusi, merumuskan penentuan baku mutu sumber pencemarpenentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, mengevaluasi hasil pemantauan kerusakan lingkungan, mengevaluasi hasil penanggulangan kerusakan lingkungan, mengevaluasi hasil pemulihan kerusakan lingkundalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang pengendalian pencemaran dan kerusakmantauan lingkungan. uraian tugas menyusun program kegiatan padaginventarisir bahan untuk penentuan baku mutu lingkungan, menyusun usulan sarira pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemantaumantauan lingkungan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pemantauunit kerja eselon iii.b bidang pengendalian pencemaran dan kerusakanncemaran lingkungan. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi, sumber pencemar institusi dan non institusi, melaksanakan pemulihan pencemaran, sumber pencemar institusi dan non institusi, menyusun penentuan baku mutu sumber pencemar, menyusupembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, menyusucemaran lingkungan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi pencemarunit kerja eselon iii.bkerusakan lingkungan. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi kerusakan lingkungan, menyusuerusakan lingkungan, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi kerusakataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dalamdalam bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup uraian tugas merumuskan program kegiatan pada bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, merumuskan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, mengevalurumuskmantau dan mengevaluasi sosialisasi tata cara pengaduan,gevaluasi hasilevaluasi hasilpembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, merumuskan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan, merumuskan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merumuskan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, merumuskan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, merumusantauproses pelaksanaan komunikasi dialog dengan mha, merumuskan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, merumuskmerumuskan kebijakan peningkatan kapasitas mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait plh, memantaukerjasama dan pemberdayaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait plh, merumusrumuskan pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lh, merumuskan bahan diklat dan penyuluhan lh, merumuskan metode peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lh, merumuskan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lh, merumuskan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, melaksanakan perwujudan sarira diklat dan penyuluhan lh, merumuskan pengembangan jenis penghargaan lh, merumuskan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lh, memantau pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan, merumuskan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, merumuskan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, merumuskan standar operasional prosedur sop) bidang penataan dangaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan. uraian tugas menyusun program kegiatan padanventarisir bahnyusun bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, menyusun bahan untukyusustandar operasional prosedur sop) seksi pengaduan dan penyelesaian sengkeegakan hukum lingkungan. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi penegakan hukum lingkunganusun bahan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, menyusun bahan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan, menyusun bahan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyusun bahan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, menyusun bahan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, menyusun standar operasional prosedur sop) seksi penegakan hukumingkatan kapasitas lingkungan hidup. uraian tugas menyusun program kegiatan pada seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup, menyusuusun bahan untukfasilitasi pelaksanaan komunikasi dialog dengan mha, menyusun bahanmusuembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lh, menyusun metode peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lh, menyusun bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lh, menyusun bahan identifikasi dan sarira kebutuhan diklat dan penyuluhan lh, menyusun bahan pengembangan jenis penghargaan lh, menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan, melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan, menyusun bahan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, menyusun bahan untuk dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, menyusun standar operasional prosedur sop) seksimenjadi satu tanggung jawab sosial perusahaakonservasi sumber daya alam dan ekosistem lembaran negara republik indonesia menimbang :a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tahun nomor tambahan lembaran dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian negara republik indonesia nomor fungsi lingkungan hidup merupakan bagian undang undang nomor tahun tentang sra! penyelenggaraan crnerintahan harian, pemerintahan daerah lembaran negara republik bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam indonesia tahun nomor tambahan huruf dapat terlaksana dengan baik apabila lembaran negara republik indonesia nomor terjalin hubungan yang sinergis antara sebagaimana telah diubah terakhir dengan pemerintah daerah dengan para pelaku dunia undang undang nomor tahun tentang usaha dan masyarakat, perubahan kedua atas undang undang nomor bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh tahun tentang pemerintahan daerah kemudahan dan perlindungan dalam berusaha lembaran negara republik indonesia tahun serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan nomor tambahan lembaran negara republik serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang dengan persetujuan bersama penanaman modalkabupaten kulon progo nomor dan undang undang nomor tahun tentang bupati kulon progo perseroan terbatastanggung undang undang nomor tahun tentang jawab sosial perusahaan, kesejahteraan sosial lembaran negara republik babidalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pembentukan daerah daerah kabupaten djawa daerah adalah kabupaten kulon progo. timur tengah barat dan daerah istimewa pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat jogjakarta berita negara republik indonesia daerah sebagai unsur penyelenggara tahuntanggung jawab sosial dan lingkungan dewan perwakilan rakyat daerah yang perseroan terbatas lembaran negara republik selanjutnya disingkat dprd adalah dewan indonesia tahun nomor tambahan perwakilan rakyat daerah kabupaten kulon lembaran negara republik indonesia progo. nomor tanggung jawab sosial perusahaan yang peraturan menteri sosial nomor huk selanjutnya disingkat tsp adalah tanggung jawab tentang pedoman pelaksanaan kerjasama lintas yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap sektor dan dunia usaha:emberi kepastian dan perlindungan hukum atas atau badan usaha baik yang didirikan pelaksanaan program tsp daerah, berdasarkan peraturan perundang undangan memberi arahan kepada semua perusahaan dan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan semua pemangku kepentingan daerah dalam usaha dengan menghimpun modal, bergerak menyiapkan diri memenuhi standar internasional, dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa mewujudkan pembangunan ekonomi yang serta bertujuan memperoleh keuntungan. berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dalam lingkungan organisasi maupun diluar perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan lingkungan organisasi, yang mempunyai masyarakat pada umumnya, dan kepentingan baik langsung maupun tidak mendukung terjalinnya hubungan perusahaan langsung yang bisa mempengaruhi atau yang serasi, seimbang dan sesuai dengan terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat. perilaku organisasi yang bersangkutan. wilayah sasaran adalah kawasan lindung dan budidaya, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah undangan baik yang ada darat maupun terwujudnya batasan yang jelas tentang tsp laut daerah perairan yang terkena dampak baik termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak langsung maupun tidak langsung keberadaan pihak yang menjadi pelakunya, perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terpenuhinya penyelenggaraan tsp sesuai dengan terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non peraturan perundang undangan dalam suatu fisik. koordinasi: forum pelaksana tsp adalah organisasi atau terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum forum komunikasi yang dibentuk beberapa bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tsp perusahaan yang melaksanakan program tsp, secara terpadu dan berdaya guna, dengan melibatkan pemangku kepentingan melindunginya perusahaan agar terhindar dari sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan pungutan liar yang dilakukan pihak pihak yang evaluasi penyelenggaraan tsp. tidak berwenang, terminimalisirnya dampak negatif keberadaan bab perusahaan dan teroptimalkannya dampak positif keberadaan perusahaan, dan maksud dan tujuan terprogramnya pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan tsp. maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah bab iii prinsip prinsip sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan, dengan berpedoman pada asas, prinsip dan ruang lingkup manajemen yang sehat, profesional, bagian kesatu transparan, akuntabilitas: asas kreatif dan inovatif, terukur: berkelanjutan, dan berkeadilan. penyelenggaraan tsp berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, bagian ketiga kebersamaan: cc. partisipatif dan aspirasi', ruang lingkup keterbukaan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. ruang lingkup tsp meliputi bantuan pembiayaan bagian kedua penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan prinsipasas penyelenggaraan tsp sebagaimana dimaksud ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada dalam menggunakan prinsip prinsip berlaku dalam kawasan yang secara kesadaran umum, langsung maupun tidak langsung menerima kepedulian, dampak atas kegiatan operasional perusahaan. keterpaduan, kepatuhan hukum dan etika bisnis, kemandirian, sensitivitas, pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan keberpihakan, sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan kemitraan, memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas inisiasi, berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud saling menguntungkan, tidak diskriminatif, dalam dialokasikan dari sebagian dan keuntungan bersih setelah pajak atau koordinatif. dialokasikan dari mata anggaran lain yang bab ditentukan perusahaan. pelaksanaan tsppelaksana tsp adalah perusahaan yang berstatus diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan badan hukum dan badan usaha. memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. kriteria perusahaan sebagaimana dimaksud pada adalah perusahaan sebagaimana dimaksud pada mempunyai kekayaan yang terpisah dari merupakan perusahaan yang bergerak bidang pemilik, pertambangan, memiliki pengurus, kehutanan, mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, dan perkebunan, mempekerjakan tenaga kerja atau buruh pertanian, dengan membayar upah atau bentuk imbalan peternakan, lain. perikanan, dan aneka industri. perusahaan sebagaimana dimaksud pada meliputi perseroan terbatas: perseroan komanditer, desa atau kelurahan yang wilayahnya tidak badan usaha milik negara, terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan badan usaha milik daerah, dan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak bentuk usaha tetap. memiliki, atau memiliki program tsp yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program tsp perusahaan sebagaimana dimaksud pada kepada perusahaan atau forum pelaksana tsp berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang dengan tembusan kepada bupati. berkedudukan dalam wilayah daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang bupati dapat menindaklanjuti usulan kepala desa (satu) tahun. atau lurah melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana tsp. selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tsp. menumbuhkan, memantapkan dan menge bangka jejaring kerjasama dan kemitraan bagi perusahaan yang berbentuk perseroan, tsp dengan pihak pihak lain serta melaksanakan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap kerja tahunan. pelaksanaan tsp dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, bagi perusahaan selain dalam bentuk perseroan, masyarakat dan kelestarian lingkungan: dan maka tsp dilaksanakan sesuai perencanaan menetapkan bahwa tsp sebagai bagian yang perusahaan yang bersangkutan. tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana kewajiban pemenuhan tsp dilaksanakan oleh dimaksud pada dan diberikan perusahaan dengan mempertimbangkan faktor sanksi administratif berupa teguran tertulis faktor sebagai berikut sampai dengan dinyatakan dan diumumkan dampak lingkungan, media sebagai perusahaan yang tidak peduli konsumsi energi, sosial. resiko kesehatan dan keselamatan kerja, jenis produk, bab tenaga kerja, dan keterlibatan masyarakat. program tsp ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan tsp diatur dengan peraturan bupati. program tsp meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, setiap perusahaan yang berstatus badan hukum dan atau badan usaha wajib melaksanakan tsp. cc. program langsung pada masyarakat. dalam melaksanakan tsp perusahaan wajib program sebagaimana dimaksud pada menyusun, menata, merancang dan direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk melaksanakan kegiatan tsp sesuai dengan meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkat prinsip prinsip tsp, dengan memperhatikan kan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan keberlangsungan berusaha para pelaku dunia peraturan perundang undangan, usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. tugas sekretariat bersama forum pelaksana tsp adalah setiap perusahaan atau beberapa perusahaan membantu kelancaran perencanaan, dapat membentuk forum pelaksana tsp agar pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tsp, program tsp terencana secara terpadu, harmonis dan dan efisien. memfasilitasi rapat rapat dan koordinasi tindak lanjut rencana pelaksanaan tsp. pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum pelaksana tsp dalam ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan tsp. pembentukan sekretariat bersama dan forum pelaksana tsp diatur dengan peraturbab prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program atau kegiatan tsp kepada forum kelembagaan pelaksana tsp melalui sekretariat bersama. forum pelaksana tsp sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan rencana, beberapa perusahaan dapat membentuk pelaksanaan dan evaluasi tsp dari masing masing sekretariat bersama forum pelaksana tsp agar perusahaan yang menjadi anggota kepada program tsp terencana secara terpadu, harmonis pemerintah daerah. dan efisien. pemerintah daerah menyampaikan memberitahu pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya pelaksanaan kegiatan forum pelaksana tsp sekretariat bersama forum pelaksana tsp. sebagaimana dimaksud pada kepada dprd melalui komisi atau alat kelengkapan dprd sekretariat bersama forum pelaksana tsp terdiri yang membidangi. dari unsur perusahaan, anggota forum pelaksana tsp, cc. pemangku kepentingan, dan dalam menyusun perencanaan program tsp, forum elemen masyarakat. pelaksana tsp dapat melibatkan peran serta masyarakat. program bina lingkungan dan sosial sebagaimana program yang secara langsung ditujukan kepada dimaksud dalam huruf merupakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam program yang bertujuan mempertahankan fungsi huruf dapat berupa lingkungan hidup dan pengelolaannya serta hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan yang yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan, bina lingkungan fisik, penghargaan berupa beasiswa kepada warga bina lingkungan sosial, dan masyarakat yang berkemampuan secara akademis bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi. namun tidak mampu membiayai pendidikan, subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyerang garapan fasilitas umum atau bantuan modal usaha (l) program kemitraan usaha mikro, kecil dan skala mikro dan kecil, koperasi sebagaimana dimaksud dalam bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk huruf merupakan program untuk uang, barang maupun jasa kepada para menumbuhkan, meningkatkan dan membina penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) kemandirian berusaha masyarakat wilayah dan potensi sumber kesejahteraan sosial asks), sasaran. pemberian layanan pendidikan, kesehatan, dan olah raga, dan atau dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pemberian kesempatan kerja bagi para atlit pada meliputi aspek kegiatan nasional daerah yang sudah purna bakti dan bagi penelitian dan pengkajian kebutuhan, penyandang cacat yang mempunyai kemampuan penguatan kelembagaan sosial ekonomi khusus. masyarakat, pelatihan dan pendampingan berwirausaha, bab vii pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan, penghargamerintah daerah memberikan penghargaan peningkatan kemampuan manajemen dan kepada perusahaan yang telah bersungguh produktivitas, dan sungguh melaksanakan tsp. pemberian motivasi tumbuhnya inovasi dan kreatifitas. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bab penghargaan, tata cara penilaian, menominasikan dan penetapan perusahaan yang berhak ketentuan peralihan menerima penghargaan diatur dengan peraturan bupati. bab ill forum pelaksana tsp atau sebutan lain yang sudah terbentuk sebelum berlakunya peraturan daerah ini penyelesaian sengketa tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai peraturan daerah ini. bab apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan tsp, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah ketentuan penutup fakta. mufakat dalam hal pen lesbian sengketa sebagaimana peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini dimaksud pada tidak tercapai, para pihak harus ditetapkan paling lama (enam) bulan dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.sp. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bab ketentuan lain lbagi perusahaan yang dalam menjalankan usahanya daerah berdasarkan kontrak karya antara ditetapkan wates ber pemerintah dengan perusahaan yang bersangkutan, pada tangga sem der kedai mma tsp tunduk pada kontrak bupati kulon progo, cap ttd hasta wardoyo penjelasan atas diundangkan wates peraturan daerah kabupaten kulon progo pada tanggal desember nomor tahun sekretaris daerah tentang kabupaten kulon progo, tanggung jawab sosial perusahaan cap ttd umum. budi wibowo tanggung jawab sosial perusahaan tsp) atau corporate social responsibility yang biasa disingkat csr adalah konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan atau lembaran daerah kabupaten kulon progo meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar tahun nomor perusahaan. keikutsertaan perusahaan swasta dalam mengembangkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi mutlak dari segi moral etika bisnistata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), juga merupakan sebuah proses dimana dengan tspkabupaten kulon progokabupaten kulon progo. sejalan dengan upaya percepatan pembangunan menerapkan etika bisnis yang baik (good business kabupaten kulon progo, disatu sisi angka investasi ethic), kabupaten kulon progo menunjukan trend naik secara tata kelola perusahaan yang baik (good corporate signifikan. pada tahun angka investasi mencapai rp. governance), sementara pada tahun angka tata kelola hubungan masyarakat yang baik (good investasi naik menjadi rp. dan pada corporate citizenship), tahun naik lagi menjadi rp. trend hubungan sosial yang baik (social relationship): kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kabupaten kulon dan progo kedepan, memiliki potensi investasi sehingga perlu kelola standar kesukarelaan dan kewajiban (standar dengan baik, agar dunia usaha semakin berkembang. dampak voluntary mandatory). penggunaannya (multiplier effect) dapat dipastikan semakin huruf tumbuhnya perusahaan perusahaan yang pada akhirnya dapat cukup jelas. berpartisipasi dalam pembangunan kabupaten kulon progo huruf dalam bentuk pemberian tsp. cukup jelascukup jelas. progo tentang tanggung jawab sosial perusahaan. cukup jelas. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bantuan pembiayaan cukup jelas. adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh huruf manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk yang dimaksud dengan standar international tsp. uang tersebut bukan aliran dana derma menurut iso antara lain meliputi (charity) atau yang bersifat kedermawanan tata laksana organisasi yang baik, (philanthropy). hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan yang baik, cukup jelas. lingkungan hidup, praktek operasi perusahaan yang sehat, isu konsumen (perlindungan), dan keterlibatan dengan masyarakat. sedangkan menurut standar internasional meliputi beroperasi legal, mata anggaran dana tsp sangat ditentukan oleh maksud melaporkannya pembentukan forum otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak pelaksana tsp kepada pemerintah daerah adalah dapat diintervensi oleh pemerintah daerah. namun untuk mempermudah dan memperlancar fungsi demikian tetap dalam koridor ketentuan peraturan koordinatif administrasi pemerintah daerah.cukup jelas. huruf cukup jelas cukup jelas. huruf cukup jelas. program skala prioritas dari pemerintah daerah dapat huruf digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan yang dimaksud dengan potensi sumber dalam merencanakan pelaksanaan tsp agar kesejahteraan sosial asks) adalah potensi dan lapangan terjadi keharmonisan antara upaya sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi pemerintah daerah dengan kegiatan swasta. sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosialmenjulitahun indonesia untuk penggabungan daerah daerah tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah kabupaten kulon progo dan adikarya dalam diubah beberapa kali terakhir dengan undang lingkungan daerah istimewa jogjakarta menjadi undang nomor tahun tentang perubahan satu kabupaten dengan nama kulon progonetapan mulai berlakunya undang keuangan negara lembaran negara republik undang nomor dan dari hal indonesia tahun nomor tambahan pembentukan daerah daerah kabupaten djawa lembaran negara republik indonesia nomor timur tengah barat dan daerah istimewa jogjakarta berita negara republik indonesia undang undang nomor tahun tentang tahun nomor sistem perencanaan pembangunan nasionalrepublik wakil kepalasebagaimana telah diubah terakhirkedua atas undang undang nomor indonesiapengelolaan uangterakhir dengan menetapkan peraturan daerah tentang anggaran peraturan menteri dalam negeri nomor tahun pendapatan dan belanja daerah tahun tentang perubahan kedua atas peraturan anggaanggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran keuangan badan layanan umum daerah, adalah sebagai berikut peraturan menteri dalam negeri nomor tahun pendapatan daerah rp. tentang pedoman pemberian hibah dan belanja daerah rp. defisit rp. bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana pembiayaan daerah telah diubah dengan peraturan menteri dalam penerimaan rp. negeri nomor tahun tentang perubahan pengeluaran rp. atas peraturan menteri dalam negeri nomor pembiayaan netto rp. tahun tentang pedoman pemberian hibah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp. dan bantuan sosial yang bersumber dari siapa) anggaran pendapatan dan belanja daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bean batan tahun jaksaperaturan daerah kabupaten kulon progo nomor dana perimbangan sejumlah rp. tahun tentang pokok pokok pengelolaan lain lain pendapatan daerah yang sah sejumlah keuangan daerah lembaran daerah kabupaten rp. kulon progo tahun nomor seri e), pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada dengan persetujuan bersama huruf terdiri dari jenis pendapatan pendapatan pajak daerah sejumlah rp. dewan perwakilan rakyat daerah hasil retribusi daerah sejumlah rp. kabupaten kulon progo hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sejumlah rp. bupati kulon progolanja langsung sebagaimana dimaksud pada terdiri dari jenis pendapatan huruf terdiri dari jenis belanja bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak sejumlah belanja pegawai sejumlah rp. rp. belanja barang dan jasa sejumlah rp. dana alokasi umum sejumlah rp. belanja modal, pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pendapatan hibah sejumlah rp. huruf terdiri dari dana darurat sejumlah rp. penerimaan sejumlah rp. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah pengeluaran sejumlah rp. lainnya sejumlah rp. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf rp. terdiri dari jenis pembiayaan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran lainnya sejumlah rp.belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf penerimaan pinjaman daerah sejumlah rp. terdiri dari penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah belanja tidak langsung sejumlah rp. rp. belanja langsung sejumlah rp. penerimaan piutang daerah sejumlahsejumlah belanja subsidi sejumlah rp.uraian lebih lanjutingkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, daerah kabupaten kulon progo.ditetapkan wates ii. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tanggal desember menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, bupati kulon progo, iv. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, cap ttdhasta wardoyovii. daftar piutang daerah, diundangkan wates viii. daftar penyertaan modal investasi) daerah, pada tanggal desember ix. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, sekretaris daerah daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset kabupaten kulon progo, lainnya, xi. daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran sebelumnya cap ttd yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, budi wibowo xii. daftar dana cadangan daerah, dan xiii. daftar pinjaman daerah.tes:tarif pelayanan kesehatan kelas iii negara republik indonesia tahun nomor rumah sakit umum daerah wates undang undang nomor tahun tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa perbendaharaan negarmenimbang :a. bahwa peningkatan derajat kesehatan khususnya undang undang nomor tahun tentang bagi masyarakat kurang mampu dan atau miskin praktik kedokteran lembaran negara republik merupakan tanggung jawab pemerintah dan indonesia tahun nomor tambahan masyarakat, sehingga tarif pelayanan kesehatan lembaran negara republik indonesia nomor khususnya bagi masyarakat kurang mampu bea mena terlantar merupakan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik bahwa berdasarkan ketenturumah sakit besaran tarif kelas iii (tiga) yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dikelola oleh pemerintah daerah ditetapkan terakhikulon progo nomor indonesia tahun nomor tambahan tahun tentang pembentukan organisasi lembaran negara republik indonesia nomor dan tata kerja rumah sakit umum daerah wates, undang undang nomor tahun tentang kesehatanrumah sakit lembaran negara republik dan indonesia tahun nomor tambahan bupati kulon progo lembaran negara republik indonesia nomor memutuskan nababan rara maan dana. menetapkan: peraturan daerah tentang tarif pelayanan und dan dari hal kesehatan kelas iii rumah sakit umum nang nomor te, ts, gan daerah wates. pembentukan daerah daerah kabupaten djawa timur tengah barat dan daerah istimewa babitentang pedoman teknis pengelolaan daerah sebagai unsur penyelenggara keuangan badan layanan umum daerah, pemerintahan daerah. peraturan menteri kesehatan nomor bupati adalah bupati kulon progo. menkes per ii tentang tarif pelayanan rumah sakit umum daerah wates yang kesehatan bagi peserta pt. akses persero): selanjutnya tingkat rsud wates adalah rsud keputusan menteri kesehatan nomor wates kabupaten progo. menkes sk x tentang pola tarif badan direktur adalah direktur rsud wates. layanan umum, instalasi pelayanan kesehatan rsud wates pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan adalah unit unit strategik rsud wates tempat yang diberikan oleh instansi rehabilitasi medik diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter kepada masyarakat, baik pelayanan secara rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, langsung atau tidak langsung. terapi wicara, robotik prostetik, jasa psikologi, tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya. disebut tarif adalah sebagian biaya pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, yang meliputi pemeriksaan, penentuan diagnosis pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian, dan tindakan dalam bidang kesehatan gigi dan penunjang medik dan non medik yang dibebankan mulut. kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang diterimanya. kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta medis, tenaga keperawatan dan tenaga lainnya pengawasan kualitas sediaan obat dan alat rsud wates yang ditujukan kepada seseorang kesehatan habis pakai. dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan penunjang medik adalah pelayanan perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi. dari sakit dan akibat akibatnya. pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan poliklinik adalah pelayanan terhadap pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung orang yang masuk rsud wates untuk keperluan berkaitan dengan pelayanan medik. observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa penunjang untuk observasi dan penegakan tinggal ruang rawat inap. diagnostik antara lain berupa pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang laboratorium klinik, laboratorium patologi masuk rsud wates untuk keperluan observasi, anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan diagnostik, elektromedik diagnostik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tindakan pemeriksaan penunjang diagnostik ruang rawat inap. lainnya. rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, menanggulangi resiko kematian atau cacat. konsultasi gizi, dan konsultasi khusus lainnya. tindakan medik operatif adalah tindakan pelayanan medikolegal adalah pelayanan pembedahan yang menggunakan pembiusan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau pembiusan lokal. hukum. tindakan medik non operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan. perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi pelayanan satu hari (one day care) adalah penyimpanan dan perawatan jenazah untuk pelayanan paripurna dalam satu hari. kepentingan pelayanan kesehatan sampai dengan pemakaman. bab jasa sarana adalah imbalan yang diterima rsud wates atas pemakaian sarana alat dan fasilitas ruang lingkup tarif pelayananruang lingkup tarif pelayanan kesehatan dalam diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, peraturan daerah ini meliputi dokter umum, dokter gigi, kelompok medis pelayanan rawat inap, lainnya, dan pelaksana yang secara langsung atau pelayanan intensif, tidak langsung melakukan pelayanan kepada cc. pelayanan kegawatdaruratan, pasien dalam rangka observasi, asuhan pelayanan medik operatif, keperawatan kebidanan, diagnosis, pengobatan, pelayanan medik non operatif, dan konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan pelayanan penunjang medik dan non medik. lainnyapasien yang atas pertimbangan dokter karena sifat rencana penatalaksanaan selanjutnya. penyakit yang diderita, kelas atau jenis ruangan obat obatan adalah barang farmasi berupa ditentukan oleh dokter. sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, hn: aka dihisap, dihirup atau dimintakan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam pasien yang dirawat atas tanggungan penjamin, proses pengobatannya. dikenakan biaya penuh atau sesuai dengan biaya penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang disepakati rsud wates dengan penjamin. yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan bagi pasien bab iii rsud wates yang menjadi tunggangannya. penerimaan fungsional rsud wates adalah perhitungan hari perawatan penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rsud wates dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat rawat inap kurang dari (dua puluh empat) jam bidang kesehatan. dihitung sebagai (satu) hari perawatan. apabila jaminan pelayanan kesehatan yang bab diberikan pemerintah tidak mencukupi untuk menanggung biaya sebagaimana dimaksud pada prinsip yang dianut dalam penetapan rsud wates dapat memberikan fasilitas besarnya tarif keringanan biaya. terhadap pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah, rsud prinsip dalam penetapan besarnya tarif ditetapkan wates dapat memberikan fasilitas keringanan dengan memperhatikan biaya. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian cc. aspek keadilan, dan fasilitas keringanan biaya diatur dengan kendali mutu pelayanan. peraturan bupati. bab bagian kedua tarif komponen tarif bagian kesatu umum komponen tarif pelayanan kesehatan meliputi jasa sarana, dan jasa pelayanan. besaran tarif pelayanan kesehatan pada kelas iii bagian ketiga tidak ada perbedaan dengan tarif pelayanan kesehatan pada kelas lainnya. besaran tarif dikecualikan dari ketentuan sebagaimana paragraf dimaksud pada untuk pelayanan rawat inap. pelayanan rawat inap untuk meringankan biaya bagi pasien kelas iii, pemerintah memberikan jaminan pelayanan kesehatan atas besarnya tarif pelayanan rincian tarif pelayanan rawat inap adalah kesehatan. jasa jasa high care merupakan pasien yang jenis jumlah sarana pelayanan membutuhkan perawatan khusus bangsal, pelayanan rp) (rataan meliputi pasien dengan sitostatika (kemoterapi), rawat inap kelas pasien sepsis berat, ea: ant togo dea kan ani hari pasien regulasi gula darah, dan awal inap (darurat|) hari rawat inap mini paragraf unit stroke ditambah darurat)) gawat darurat hari rawat inap neonatal ditambah darurat)) rincian tarif konsultasi pelayanan high care kegawatdaruratan adalah darurat|) jasa hari jenis pelayanan pelayanan keterangan kesan nina men bini konsultasi dokter tarif pelayanan rawat gabung bagi bayi lahir gigi (dalam jam meliputi kerja) tarif jasa sarana adalah lima puluh per olamtuamiera loo gigi (luar jam kerja) seratus) dari jasa sarana kelas perawatan konsultasi dokter ibunya, dan spesialis tarif jasa pelayanan adalah sama dengan jasa (dalam jam kerja) pelayanan kelas perawatan ibunya. konsultasi dokter dikecualikan dari tarif pelayanan rawat inap (luar jam kerja) terhadap obat obatan, tindakan medik, tindakan konsultasi lewat dihitung kali alat komunikasi untuk satu penunjang medik dan jasa konsultasi antar pasien per kasus spesialis. per hari rincian tarif tindakan pelayanan kegawatdaruratan adalah menjahit luka kecil menjahit luka sarana pelayanan keterangan pelayanan rp) rp) rp) menjahit luka besar pasang gips kecil gips dan debridement luka perangkatnya kecil resep debridement luka pasang gips sedang gips dan sedang perangkatnya debridement luka resep besar pasang gips besar gips dan ekstraksi kuku perangkatnya resep eksplorasi koral irigasi mata pada jaringan badai kecil bahu resep badai sedang bahu resep darurat (satu jari) bilas lambung badai besar bahu resep nebulizer tindakan infus resep dengan penyulut penyuntikan bahu resep pemasangan kateter serial kali tanpa penyulut suntikan pemasangan kateter dengan penyulut pasang ngt ogt ngt ogt angkat jahitan kecil resep pasang lma opa kalau sudah angkat jahitan resusitasi sedang tidak dihitung angkat jahitan lagi besar pasang kalau sudah angkat gips kecil resusitasi tidak dihitung angkat gips sedang lagi kanan lil lil lil resusitasi tanpa resep perawatan sufratul, salep penyulut rjp, combustion burnazin, shock, keracunan) resep resusitasi dengan resep perawatan sufratul, salep penyulut ringan combustion burnazin, (pasien cedera resep kepala multiple vena seksi about, istri mia resusitasi dengan resep schoorstein akbar besi dia dan man dilakukan oleh spesialis (pada paragraf neonatus dan fraktur cervical) reposisi luxatio gis zona, soft tindakan medik mandibula (hanya ban, verbal dengan penenang resep tanpa bius umum) reposisi fraktur gis zona, soft jenis tindakan medik meliputi (dengan au tanpa ban, verbal tindakan medik operatif, yaitu sampai dengan "sep tindakan medik operatif kelompok pemasangan spark) tindakan medik operatif kelompok ii, eksplorasi koral tindakan medik operatif kelompok iii, dan hidung tindakan medik operatif kelompok khusus. undakan medik mon operate mata tarif tindakan medik ditentukan berdasarkan atas menjahit sambung yai theqoo dasar kategori tindakan dan sifat kedaulatannya. tenda (kecil kaki tan dan tangan) dalam hal terjadi (dua) atau lebih tindakan pem maia mika kali man terhadap pasien yang sama, paket silakan arteri terhadap pasien yang sama, paket tindakan seratus) atau sesuai dengan tarif dan paket perawatan sufratul, salep (enam puluh per seratus) dari tarif. combustion 10y6 burnazin, resep pembagian jenis tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada huruf herniotomyt laparotomyt sebagaimana tercantum dalam lampiran yang resepsi tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. hygroma coll lymphangioma besar laparotomy# resepsi usus pada neonatus laparotomy# miskin res rincian tarif pelayanan tindakan medik operatif ksi (invaginasi) adalah laparotomy resepsi usus pada anak laparotomy peritonitis jasa jumlah pelayanan rp) rp) rp) nefrektomi parsial operasi hernia dengan kelompok komplikasi hernia incarcerata) kelompok repair defek kelompok iii ompalochele gastroschizis resepsi master rincian tarif pelayanan medik operatif kelompok khusus urethroplasty jasa jasa herniatoplasty bilateral jenis tindakan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp) moeldoko jejunostomi eksis hemangioma besar multiple miles operation eksis hygroma coli axial pada neonatus operasi mega kolon eksis kista duktus hischprung) choledokus pada anak eksis kelenjar liur eksis neuroblastoma subdiseksi mandibula diseksi kelenjar inguinalis eksis terutama retroperitoneal eksis terutama radikal rekonstruksi sacrococigeal vasektomi radikal vasektomi simpleks labioplasti bilateral mandibulektomi open reduksi repair tendon jari fraktur dislokasi lama diseksi kelenjar getah nan bening inguinalis divertikulektomi buli nukleasi eviserasit dfg( dermatografi) eksis chordata ptosis chordektomi extended pyelolithotomi rekonstruksi kelopak mata berat hipospadia subkoronal trabekulektomit ecc p hacoemulsifikasi negro ureterektomi |c. '| kebidanan operasi trauma ginjal hystrecktomi supravaginal tah) penektomi total operasi tumor ganas amputasi penis ovarium pielokalikotomi repair sistem railroading rupture tindakan pada uretra kolpodeksis repair sistem enterovesika ureterolithotomi distal shunt cubit rincian tarif pelayanan tindakan medik non operatif adalah shunt dengan graft vena sintesis jasa jasa jenis jumlah veteran shunt radial brescia sarana pelayanan pelayanan rp) gan cimino) rp) rp) debridement dan tutup defek pada gangren dressing infus diabetic kateter ngt drain kateter lil s38 lil tindakan infus bladder iaamagmas tindakan infus perawatan jampanpemt jamosomitano| pemasangan kateter pemasangan venofix injeksi serial pemasangan niampateman on) angkat jahitan perawatan tali tee eee general (3x tindakan) ninja matras hari fisioterapi message eta postal drainage ji sin sampel darah pemasangan pemeriksaan luar orofaringeal airway nan lab rsud) pemasangan dengan penyulut pemasangan resusitasi tanpa resep jkomdombateer penyu rip perawatan paragraf resusitasi dengan resep penyulut ringan kebidanan dan penyakit kandungan (pasien cedera kepala multiple kabah resusitasi dengan resep penyulut berat, rincian tarif pelayanan kebidanan dan penyakit dilakukan oleh kandungan adalah spesialis (pada neonatus dan fraktur cervical jasa jasa perawatan salep luka sarana pelayanan jumlah aya combustion bakar rp) rp) rp) resep combustion bakar perawatan salep luka combustion bakar manual plasenta resep fungsi sites about,lio induksi pers. fungsi cairan cain, misoprostol sendi transfusi induksi pers. drip vena seksi. set resep fungsi pleura dalam punksisumsum bus penjahitan servis tulang belakang sopan, silo resep endoskopi, cain penjahitan forix bronkhoskopi, spray,hep resep reposisi dengan sona, sop perineum bee tricofic, kanal, perineoraphy sub selang total total wsd resep perineoraphy marsupialisasi bartolini tanpa anestesi biopsi servis jaringan lain ekspirasi poly paragraf servis ekstraksi iud penunjang diagnostik dengan penyulut jang cryosurgery cervical village rincian tarif pelayanan penunjang diagnostik adalah parts spontan laboratorium klinik p.s) normal oleh bidan jasa jasa parts spontan jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah (p.s) normal oleh rp) rp) rp) dokter parts spontan pasien penyulut kooperatif, perlu darah rutin tindakan laju endap darah led) anestesi umum golongan darah jalan lahir menutup morfologi apus darah tepi digital abortus friday ta.00o retikolusit prothombin time pt) ekstraksi iud masa tromboplastin parsial interaksi iud pasang implan analisa gas darah darah lengkap parameter lepas implan tl. itemeritaaanurin atma disertai jamienikanganya solo| imiaiiiak jamiemiga toon oo0| jati toroptasmatat pmaatoosaa 2soo aoo| jati toroptammata tos00| s3.so0| seram o0o| o00| albumin ooo| oo0| radiodiagnostik tha tanpa kontras (sederhana) jenis jasa jasa jumlah tuberkulosis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp) serologi dengan mini vids ' anti cmv mini vida anti cmv mini vida anti toxoplasma mini vida 24x anti toxoplasma mini anti rubella mini vida 35x35 anti rubella mini vida tanpa kontras (sedang) mini vida jenis jasa jasa jumlah mini vida pelayanan sarana pelayanan bean tsi mini visas s3oo| free mini vida mini vida a b usg abd atas anti mini vida mini vida usg abd bawah hiv mini vida usg kandungan toponim mini vida mini vida usg urinary fsh mini vida usg paru cea mini vida usg uranium toko visit bayi cmv visit usg mammal usg testis ti. usg colour doppler diagnostik elektromedik usg doppler jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp) dengan kontras besar) elektrokardiogram ekg) jenis jasa jasa jumlah keterangan canggih: pelayanan sela ip) electro encefalo grafis eeg) o b3 usg transvaginai a7ooo| bno ivp bahu kontras dan ctg cardi toco grafis) alves diesel tcd( trans cranial doppler) bno ivp 60kg bahu kontras dan alves diesel cystografi bahu kontras dan paragraf alves diesel petrografi bahu kontras dan penunjang logistik alves diesel hsg bahu kontras dan alves diesel oesophagografi bahu kontras dan alves diesel pelayanan penunjang logistik meliputi omd bahu kontras dan farmasi, dan alves diesel gizi. appendicografi bahu kontras dan pelayanan farmasi berupa penyediaan obat alves diesel obatan, bahan dan alat kesehatan. colon loop bahu kontras dan biaya penggantian obat dan alat kesehatan alves diesel merupakan harga netto apotik hna) pembelian topografi bahu kontras dan ditambah paling tinggi (dua puluh per alves diesel fistulografi bahu kontras dan seratus). alves diesel sialografi bahu kontras dan alves diesel mcu bahu kontras dan alves diesel cholesystografi bahu kontras dan t tube) alves diesel rincian tarif pelayanan farmasi adalah aragua tarif play dalah paragraf jasa jasa jumlah rehabilitasi medik jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp) obat jadi per resep rincian tarif pelayanan rehabilitasi medik adalah obat rack tiap jasa jasa jumlah bungkus per resep jenis pelayanan sarana pelayanan rp) obat kapsul tiap rp) rp) obat salep solok lampu haa solok lampu ultrasonik pelayanan gizi sudah termasuk dalam akomodasi kesan misa mann saad mia pelayanan rawat inap. rincian tarif pelayanan gizi adalah aah jasa jasa exercise latihan jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah pasif sena rp) rp) rp) pijat bayi sehat konsultasi gizi kelas iii medik gigi dan mulut tempatan glaslonomer tempatan kecil tan sed ingin ingin tempatan besar jenis pelayanan sarana pelayanan rp) tempatan god go0 rp) rp) mahkota akrilik tindakan sederhana mahkota porselin pemeriksaan dan kerangka logam pengobatan mahkota full porselin tindakan bedah mulut issue segment odontectomy klas pulp mapping odontectomy klas cc. calling perkwadran odontectomy klas getting odontectomy pencabutan gigi incisa abses intra oral decided pencabutan gigi incisa abses ekstra permanen oral pencabutan gigi ekstrasi jaringan dengan komplikasi lunak endo emergency ekstrasi kista nukleasi kurata per elemen aspek resepsi gigi tindakan konservasi uperkulektomy dan endodontik frenektomy psa kunjungan kelola fraktur bento alveolar tiap rahang tempatan amalgam pengelolaan dislokasi mandi bula fiksasi gigi biomikroskopi gigi palsu elemen refraktometri autorefraktometri) misi berikutnya gigi palsu varplast pemeriksaan fundus mata fundus kopi gigi palsu varplast fotometri slip lampiran berikutnya protes lengkap streak retrinoskopi tindakan orthodontie motto koral konjungtiva perawatan motto koral kornea orthodontie lepasan per rahang angkat jahitan perawatan konjungtiva orthodontie dekat tiap angkat jahitan kornea satu rahang aneh test paragraf epilepsi bulu mata kesehatan mata injeksi retro parabulber sub konjungtiva iii tindakan medik rincian tarif pelayanan kesehatan mata adalah operatif besar (di luar bius umum): jasa jasa jumlah reses resep strabismus jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp) ekstraksi katarak ecc ice) ekstraksi katarak dan t2 to70. pemeriksaan pemasangan lensa elektromedik intraokuler pemeriksaan virus congenital (ekstraksi refraksi) inter) pemasangan sekunder tindakan medik operatif implant (lensa kecil intraokuler) biopsi tumor mass mia masa minat toilet iii: jahit luka toilet luka eksplorasi algebra korneoslera, reposisi bola extirpasi kalazion mata hordeolum granulosa bean mia misi maia operatif sedang luar bius umum) iritasi konjungtiva kornea bola mata) duct rasolakkrinal kanal transkanal) paragraf sekunder medik telinga, hidung dan tenggorokan toilet luka jahit luka sa, kornea dengan reposisi iri dan iridektomi graft konjungtiva rincian tarif pelayanan medik telinga, hidung dan perifer iridektomi optic tindakan medik non operatif jahitan kornea jasa jasa pterigium simblefarektom eksis tindakan kecil parasentesis evakuasi pengambilan cerpen stelsel dgn endoskopi evakuasi corpus alienus ringan non binatang hidung granulektomi irigasi canalis externa telinga hidup pasang tampon daryantule denah atom car telinga hidung (10cm) incisa abses mastid lepas tampon daryantule ekterpasi masa kecil tindakan sedang telinga hidung evakuasi cholestearum decanulasio post evakuasi granular kecil ben nata telinga hidung biopsi pakai alat endoskopi evakuasi corpus adenium pengambilan corpus ringan binatang alienus tht dengan parasentetis aspirasi abses penyulut provokasi hidung kelompok pengambilan pus dengan tonsilektomi vakum polipektomi unilateral irigasi canalis sinus post subluksasio kontra operasi inicio abses septum tampon beradik half hidung ekterpasi masa tht kaderisasi pada telinga reposisi fraktur nasal hidung adenoidektomi pemeriksaan audiometric antrostomi calum nasi tindakan besar pemasangan trompet pasang tampon blog dengan narkoba lepas tampon blog pemasangan pilar aspirasi oethematom ringan implant somnoplasty ekterpasi masa kecil somnoplasty telinga hidung turbinektomi biopsi kecil turbinoplasty eksplorasi nasopharyng eksplorasi abses lokal parafaringeal eksplorasi abses tindakan medik operatif mandibula eksplorasi kista branching jasa jasa jumlah ag. eksplorasi kista ductus jenis pelayanan sarana pelayanan tiroglosus rp) rp) rp) eksplorasi kista tiroid eketirpasi kista bro ekspirasi kista brachialis kelompok diluar bius ekspirasi papiloma umum) ekspirasi tumor jinak biopsi masa tensil telinga sinonasal oral cavity esofagoskopi eksis laring dengan direct laryngoscopy laser mastoidektomi simple ethmoidektomi (intranasal) ekterpasi masa tumor labioplasty unilateral telinga tenggorokan laringofisure bef fees mini aa. laringoskopi dengan ga. bef fees ekspirasi mini # maksila etomi bb. meatoplasti eksplorasi abses cc. operasi laringoscopi multiple tht biopsi ekspirasi preaurikuler dd. pemasangan pipa sistem tht shepard ekspirasi tumor jinak ee. pemasangan tube kel liur tht ff. pembukaan lubang fare head flap hidung tht faringotomi gg. regional flap forehead flap tht hh. septum resepsi hemiglosektomi tht ii. skingrafting tidak luas konkoplasti tht labiopalatoplasti ji. konsili adenoidectomi bilateral kk. tracheostomi aa. ligase karotis eksterna trakestomi dengan bb. maksilektomi partial penyulut cc. mandibulekomi parsial mm. eksplorasi abses septum tht nasi dd. mastoidektomi sederhana kelompok iii ee. miringoplasti abses peritonsiler ff. myringoplasty abses retropharyng gg. otoplasty tht ethmoidektomi internal hh. panendoskopi eksplorasi angiofibroma nf, laringoskopi, nasopharynx esofaguskopi, polipektomi duplex bronkoskopi dengan frontoethmoidectomi biopsi) intranasal ii. parotidektomi partial rekonstruksi hidung ji. regional flap tidak luas call well luc cwl tht ekterpasi masa besar kk. rekonstruksi fraktur calum nasi rahang tht rhinotomi rekonstruksi kontraktor bronkhoskopi kompleks tht mm. dasar lidah tht rekonstruksi fraktur muka nn. rinoplasty dengan plate screw tht oo. septoplasti rekonstruksi hidung pp. septoplasty trauma dengan defek tht hidung rekonstruksi mandibula gg. tindakan pharyngeal tht gelap rinoplasty dengan rr. tiroidektomi tht argumentasi tulang rawan ss. wide eksis tumor tensil tht roaring dikotomi lateralis tindakan operasi khusus septorinoplsty tht tympanoplasty aa. stapedektomi maksilektomi total bb. temporal bone rejection palatoplasty cc. timpani plastik fistulektomi dd. tindakan dekompresi dekompresi facialis facialis sinuscopy fees ee. rekonstruksi telinga (tahap sg. bef fees mini tahap frontal splendid bef fees mini tindakan medik operatif yang memerlukan operasi pama etomi frontal dengan obat bius, obat bius diesel dan ditambah ii. bef fees lanjut jasa kelompok anestesi sebesar jasa anestesi ekspirasi tumor, kelompok bedah kategori kelompok pada penutupan defek tindakan medik operatif. intrakranial eksis angiofibroma nasofaring fungsional endoskopi sinus surgery fees) il. implantasi koklea kanaloplasti pengangkat masa tulang laryngektomi laryparagraf chemosurgery podophylin man iesomporsedaagg rincian tarif pelayanan kesehatan kulit dan kelamin adalah eksis ekspirasi ringan jenis pelayanan sarana pelayanan granulosa pyogemikum, rp) rp) rp) kista term, kista epidermal trikoepitelioms nukleasi milia moluska abal esa ana esompokesara tato a00 kelompok besar sao lesi semprot chloroetil mana creator muse 15s1o| sio00 ohemosurten test si000 chemosurgery podophylin pemda mai masa mana paragraf paragraf perawatan jenazah pemeriksaan jiwa rincian tarif pelayanan perawatan jenazah adalah: rincian tarif pelayanan pemeriksaan jiwa adalah jasa jasa jumlah jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan jenis pemeriksaan sarana pelayanan rp) rp) rp) rp) rp) rp) tindakan sederhana perawatan jenazah test narkoba jenazah non infeksius wood worth jenazah infeksius test narkoba dan wood worth ringan sedang mimpi berat terapi kelompok per orang sewa kamar jenazah jam sewa kontainer jenazah hari paragraf (freezer) pengawetan jenazah haemodialisa dengan disuntik formalin peti dan kain kafan belum termasuk dalam tarif stake tersebut. . rincian tarif tindakan pelayanan haemodialisa tanpa re use adalah jasa jasa tindakan pelayanan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp) rincian tarif tindakan pelayanan haemodialisa dengan re use adalah pertama jasa jasa selanjutnya km pp (sopir) pelayanan sarana pelayanan apa fuscum dia maa mati jam hemodialisa mati jam (jenazah luar) paragraf cetak rekam medis rawat inap pengambilan dan pengembalian rekam medis untuk penelitian rincian tarif pelayanan lainnya adalah jasa jasa tsunami pemakaian02 s0jam jenis pelayanan sarana pelayanan rp) ket. pemakaian n2o jam rp) rp) mobil ambulance: sskmeepaomay jakawatinap perawat) rawat jalan b. skm pp km) km pp km pp (sopir) perawat) konselor untuk vct ambulance emergency hari (group b20 hari petugas) mengantar pasien dan km pp km pp (sopir) bab menunggu dilakukan perawat) tindakan peninjauan tarif dan sewa mobil jenazah pembagian jasa pelayanan ja. ( pps10 km) jb. ( pp km) km pp mengantar jenazah asa pemakaman tana (dalam kota) (sopir) tarifuntuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatpenetapan tarif sebagaimana dimaksud padalaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien ditetapkan wates dalam rangka observasi, asuhan pada tanggal april keperawatan kebidanan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan pelayanan bupati kulon progo, lainnya diberikan jasa pelayanan. cap ttd ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan diatur dengan peraturan bupati. hasta wardoyo bab vii diundangkan wates ketentuan penutup pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten kulon progo, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor cap ttd tahun tentang kebijakan pengelolaan rumah sakit umum daerah wates lembaran budi wibowo daerah kabupaten kulon progo tahun nomor seri c), dan peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor lembaran daerah kabupaten kulon progo tahun tentang retribusi pelayanan tahun nomor kesehatan rumah sakit umum daerah watesnjelasan (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah atas perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. peraturan daerah kabupaten kulon progo sehubungan dengan tuntutan pelayanan dan nomor tahun bertambahnya sarana serta prasarana yang diadakan telah memberikan manfaat semakin meluasnya cakupan pelayanan, tentang dan beberapa jenis tindakan medis, maka setiap pelayanan kesehatan dipungut tarif sesuai kebutuhan pelayanan tarif pelayanan kesehatan kelas iii kesehatan, kemampuan masyarakat serta memenuhi prinsip rumah sakit umum daerah wates keadilan. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu umum menetapkan peraturan daerah tentang tarif pelayanan rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan kelas iii rumah sakit umum daerah wates.ii. demicukup jelashuruf sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam pelayanan rawat inap diberikan dalam ruang rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin rawat inap kelas iii yaitu ruang rawat inap kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit. dengan (empat) tempat tidur atau lebih dan dari aspek pembiayaan bahwa rumah sakit memerlukan kamar mandi berada dalam luar. biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan huruf kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pelayanan intensif diberikan dalam ruang pendanaan yang cukup dan berkesinambungan. pelayanan intensif yaitu ruang pelayanan pasien rumah sakit merupakan ujung tombak dalam yang oleh karena keadaannya memerlukan pembangunan kesehatan masyarakat. perkembangan tindakan medis khusus, pemantauan terus pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun menerus dengan menggunakan peralatan medis operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari tertentu guna penyelamatan nyawa dan lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut pencegahan kecacatan lebih lanjut. untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan ruang rawat intensif, meliputi biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung ruang intensive care unit icu) yaitu ruang pada kepuasan pasien. tuntutan lainnya adalah pengendalian dengan kelengkapan perawatan intensif biaya. pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks untuk kasus bersifat umum, karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki ruang intensive coronary care unit iccu) yaitu ruang dengan kelengkapan perawatan cukup jelas intensif untuk kasus gangguan koroner (jantung), cukup jelas ruang neonatal intensive care unit nica) yaitu ruang dengan kelengkapan perawatan cukup jelas intensif untuk kasus yang terjadi pada bayi baru lahir (umur sampai dengan hari), cukup jelas dan ruang rawat dengan kelengkapan, tindakan, huruf dan peralatan kesehatan setara dengan cukup jelas ruang sebagaimana dimaksud pada angka huruf angka dan angka angka huruf cukup jelas cukup jelas angka huruf cukup jelas cukup jelas angka huruf tarif pemeriksaan radiodiagnostik dengan cukup jelas kontras (besar) diluar alat habis pakai huruf pendukung (alves) dan obat (bahan cukup jelas kontrascukup jelas nomor tahun cukup jelas tentang cukup jelas tarif pelayanan kesehatan kelas iii rumah sakit umum daerah wates cukup jelas pembagian kelompok tindakan medik operatif cukup jelas kelompok cukup jelas no| temstmdakan cukup jelas nan '''''# sirkumsisi pada phymosis dengan narkoba ' ' hemostatis saluran cerna bagian atas bawah polipektomi saluran cerna bagian atas bawah closed reduction dan pemasangan gips fraktur lemur pada jake xenon dan pemasangan bp3 paman gaga eksis giant nexus (tanpa skin graf) osteomilitys reposisi fracture sederhana nasal ' ')' | meatotomi operasi hydrogen ' ' (single multiple) debridement ulang vascular debridement dengan amputasi eksis jari, jaringan lunak tumor art com laevis debridement ulang vascular debridement dengan amputasi eksis tendon sheath (ekstremitas atas) dan jaringan subkutan moda sea pun |b. kebidanan free full thickness graft kulit dan jaringan sub kuis. defect dan angan laparatomypercobaan repair perineum grade i iv pasca persalinan siklase nan lemur seputar sendi siku pada anak reposisi iris tenolysis (multiple) tendon floor (ekstremitas atas) gigitan mult fracture location masa jala bee ban tindakan anestesi,pasien tidak rekonstruksi jari. defect contractor (single multiple) kelompok no| semstindakan al bedah eksis kista brachialis (fistulektomy perdana navigasi tinggi unilateral hemoroidekomi ' ' ' gigitan mulut koreksi jari ring construction (single multiple) deformis mata koreksi symblepharon shelter harris in iv trabekulektomi dengan penyulut") pada anak intra partikular pada anak ) alasan penyulut :pasien tidak kooperatif, perlu tindakan anestesi umum bius), ada komplikasi yang dapat mempersulit operasi kelompok iii (no jenistindakan abon esartpama bone) eksis kista uranus fraktur neck humerus pada orangtua operasi flap defect (deep) staged distant flap (division) picture subtorhanter fer pads orangtua oot padan jangan senang sen orig closed fraktur shaft lemur radius una humerus tibia tibia lemur radius una humerus (grade implant open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty lan pemain lontong sen opa orig shaft tibia lemur radius una humerus grade rekonstruksi avulsi kulit histerektomi total dan saling ooforektomi ema sinistra histerektomi total# kistektomi bilateral sinistra# kistektomi reposisi fraktur mandibula multiple kompleks histerektomi total subtitel dan saling ooforektomi inai apendikumi final bap yana trauma kompleks jaringan lunak wajah bilateraltapendiktomit biopsi polip vulva uretroplasti myomectomy myomektomy# kromotubasi kistektomi kistektomi bilateral kistektomitmiomektomit kromotubasi ce. kistektomit kromotubasi kistektomitmiomektomi orkhidopeksi tortiotestis) mata bea apa wates, april bupati kulon progo, gigitan muat cap ttd arthrosplastyen pengelolaan barang milik daerah, mengingat undang undang dasar negara lembaran daerah depan indonesia tahun badngelolaan barang milik daerahbarang milik daerah merupakan salah satu nomor penting dalam penyelenggaraan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan dan pembangunan daerah, pemerintahan daerah lembaran negara republik sehingga perlu dikelola secara tertib, berdaya indonesia tahun nomor tambahan guna dan berhasil guna agar dapat dimanfaatkan lembaran negara republik indonesia nomor secara optimal, sebagaimana telah diubah terakhir dengan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan undang undang nomor tahun, nomor tambahan lembaran negara republik pengelolaan barang milik daerah diatur dengan indonesia nomor peraturan daerah,ngelolaan barang milik negara daerah lembaran negara republik indonesia tahun menetapkan: peraturan daerah tentang pengelolaan nomor tambahan lembaran negara republik barang milik daerah. indonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor bab tahundalam negeri nomor bagian kesatu tahun tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah pengertidalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pedoman teknis pengelolaan daerah adalah kabupaten kulon progo. kang bara dai nx pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat keputusan enter am. negeri nom daerah sebagai unsur penyelenggara tahun tentang sistem informasi manajemen pemerintahan daerah. pny barang daerah, bupati adalah bupati kulon progo. keputusan menteri dalam negeri nomor dewan perwakilan rakyat daerah yang tahun tentang nomor kode lokasi dan selanjutnya disingkat dprd adalah lembaga nomor barang daerah propinsi perwakilan rakyat daerah sebagai unsur kabupaten kota, penyelenggara pemerintahan daerah. keputusan menteri dalam negeri nomor sekretaris daerah adalah sekretaris daerah tahun tentang pedoman penilaian barang kabupaten kulon progo selaku pengelola barang daerah, milik daerah. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya kuasa pengguna barang milik daerah adalah disingkat skpd adalah perangkat daerah pada kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk pemerintah daerah selaku pengguna barang milik oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah. daerah yang berada dalam penguasaannya. unit kerja adalah bagian dari skpd selaku kuasa penyimpan barang milik daerah adalah pegawai pengguna barang. negeri sipil yang diserahi tugas menerima, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menyimpan dan mengeluarkan barang. selanjutnya disingkat apbd adalah rencana pengurus barang milik daerah adalah pegawai keuangan tahunan pemerintahan daerah yang negeri sipil yang diserahi tugas untuk mengurus dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah barang daerah dalam proses pemakaian yang ada daerah dan dprd, dan ditetapkan dengan setiap skpd. peraturan daerah. pembantu pengurus barang milik daerah adalah barang milik daerah adalah semua barang yang pegawai negeri sipil yang diserahi tugas untuk dibeli atau diperoleh atas beban apbd atau mengurus barang milik daerah dalam proses berasal dari perolehan lainnya yang sah. pemakaian pada unit kerja tertentu dalam lingkup pengelolaan barang milik daerah adalah skpd. rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang perencanaan kebutuhan adalah kegiatan daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, merumuskan rincian kebutuhan barang milik kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang daerah untuk menghubungkan pengadaan barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, yang telah lalu dengan keadaan yang sedang inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pengamanan, pemanfaatan, perubahan status pemenuhan kebutuhan yang akan datang. hukum serta penatausahaannya. pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pengelola barang milik daerah yang selanjutnya pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengiriman barang milik daerah dari gudang pengelolaan barang milik daerah. unit kerja pemakai. pembantu pengelola barang milik daerah yang pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah dilakukan agar semua barang milik daerah selalu unit pengelola barang milik daerah yang dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan membantu pengelola dalam melakukan koordinasi secara berdaya guna dan berhasil guna. pengelolaan barang milik daerah. pengamanan adalah tindakan pengendalian dan pengguna barang milik daerah yang selanjutnya pengurusan barang milik daerah dalam bentuk disebut pengguna adalah pejabat pemegang fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. kewenangan penggunaan barang milik daerah. penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu pengguna kuasa pengguna dalam mengelola dan tertentu yang disepakati. menatausahakan barang milik daerah sesuai penghapusan adalah tindakan menghapus barang dengan tugas pokok dan fungsi skpd. milik daerah dari daftar barang dengan pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan berwenang untuk membebaskan pengguna dan tugas pokok dan fungsi skpd dalam bentuk sewa, atau kuasa pengguna barang dan atau pengelola pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik guna serah dan bangun serah guna dengan tidak atas barang yang berada dalam penguasaannya. mengubah status kepemilikan. pemindahtanganan adalah pengalihan sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dengan menerima imbalan uang tunai. dipertukarkan, atau dihibahkan. pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang barang antara pemerintah daerah dengan pihak milik daerah kepada pihak lain dengan menerima lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima penggantian dalam bentuk uang. imbalan dan setelah jangka waktu tersebut tukar menukar barang milik daerah tukar guling berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. adalah pengalihan kepemilikan barang milik kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka dengan pihak lain, dengan menerima penggantian waktu tertentu dalam rangka peningkatan dalam bentuk barang, paling kurang dengan nilai penerimaan daerah bukan pajak pendapatan seimbang. daerah dan sumber pembiayaan lainnya. hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari bangun guna serah adalah pemanfaatan barang pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan memperoleh penggantian. cara mendirikan bangunan dan atau sarana penyertaan modal barang milik daerah adalah berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu semula merupakan kekayaan yang tidak tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan diserahkan kembali tanah beserta bangunan untuk diperhitungkan sebagai modal saham dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah daerah pada badan usaha milik daerah atau berakhirnya jangka waktu. badan usaha lainnya. bangun serah guna adalah pemanfaatan barang ketatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan cara mendirikan bangunan dan atau sarana barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berikut fasilitasnya, dan setelah selesai peraturan perundang undangan. pembangunannya diserahkan untuk didayaguna kartu inventaris barang yang selanjutnya unit layanan pengadaan yang selanjutnya disingkat kib adalah penggolongan pencatatan disingkat ulp adalah unit organisasi non barang milik daerah. struktural yang berfungsi melaksanakan inventarisasi adalah kegiatan melakukan pengadaan barang jasa yang bersifat permanen. pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil laporan barang milik daerah yang selanjutnya pendataan barang milik daerah. disingkat bmd adalah kegiatan yang penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian berhubungan dengan penyajian fakta yang terkait yang selektif didasarkan pada data fakta yang dengan pengelolaan barang milik daerah. objektif dan relevan dengan menggunakan daftar barang milik daerah yang selanjutnya metode teknis tertentu untuk memperoleh nilai disingkat dbid adalah rekapitulasi atas barang milik daerah. pendaftaran dan pencatatan dbp dan dkp. daftar barang pengguna yang selanjutnya satuan kerja pengelola keuangan daerah yang disingkat dbp adalah daftar yang memuat data selanjutnya disingkat skpd adalah perangkat barang yang digunakan oleh masing masing daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai pengguna. tugas pokok dan fungsi mengelola keuangan daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya daerah. disingkat dkp adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki masing masing kuasa bagian kedua pengguna. rencana kebutuhan barang milik daerah yang maksud dan tujuan selanjutnya disingkat kbd adalah rencana kebutuhan barang milik daerah untuk (satu) tahun anggaran. rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah: daerah yang selanjutnya disingkat rkpbmd mengamankan barang milik daerah, adalah rencana kebutuhan pemeliharaan barang menyeragamkan langkah dan tindakan dalam milik daerah untuk (satu) tahun anggaran. pengelolaan barang milik daerah, daftar kebutuhan barang milik daerah yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, dan selanjutnya disingkat kbd adalah dokumen kebutuhan barang milik daerah untuk (satu) mengoptimalkan barang milik daerah. tahun anggaran. tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik menunjang kelancaran pelaksanaan daerah yang selanjutnya disingkat dpmd penyelenggaraan pemerintahan daerah: adalah dokumen kebutuhan pemeliharaan barang mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan milik daerah untuk (satu) tahun anggaran. barang milik daerah: dan mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertib, efektif dan efisien. dimaksud pada bupati dibantu oleh sekretaris daerah selaku pengelola, bab kepala skpd tertentu selaku pembantu pengelola, ruang lingkup kepala skpd selaku pengguna, kepala unit kerja selaku kuasa pengguna, pengurus barang, penyimpan barang, dan ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah pembantu pengurus barang. meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, bab pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, wewenang dan tanggung jawab penggunaan, ketatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan penilaian, barang milik daerah berwenang penghapusan, menetapkan kebijakan pengelolaan barang pemindahtanganan, milik daerah, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau il. pembiayaan, dan pemindahtanganan tanah dan atau bangunan, tuntutan ganti rugi. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah, bab iii mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan pejabat pengelola barang milik daerahbupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan menyetujui usul pemanfaatan barang milik barang milik daerah berwenang dan bertanggung daerah selain tanah dan atau bangunan. jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. bupati dapat mendelegasikan wewenang sebagai mana dimaksud pada huruf dan huruf kepada pengelola atau pengguna. sekretaris daerah selaku pengelola barang milik mengamankan dan memelihara barang milik daerah berwenang daerah yang berada dalam penguasaannya, menetapkan pejabat yang mengurus dan mengajukan usul pemindahtanganan barang menyimpan barang milik daerah, milik daerah berupa tanah dan atau meneliti dan menyetujui kbd, bangunan yang tidak memerlukan persetujuan meneliti dan menyetujui rkpbmd, dprd dan barang milik daerah selain tanah mengatur pelaksanaan pemanfaatan, dan atau bangunan kepada bupati melalui penghapusan, dan pemindahtanganan barang pengelola, milik daerah yang disetujui oleh bupati atau menyerahkan tanah dan atau bangunan dan dprd, selain tanah dan atau bangunan yang tidak melakukan koordinasi dalam pelaksanaan dimanfaatkan untuk kepentingan inventarisasi barang milik daerah, dan penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian atas skpd yang dipimpinnya kepada bupati melalui pengelolaan barang milik daerah. pengelola, melakukan pengawasan dan pengendalian atas kepala skpd tertentu selaku pembantu pengelola penggunaan barang milik daerah yang ada berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir dalam penguasaannya, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah menyusun dan menyampaikan laporan pada skpd yang bersangkutan. barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam kepala skpd selaku pengguna berwenang dan penguasaannya kepada pengelola. bertanggung jawab mengajukan kbd dan rkpbmd bagi skpd kepala unit kerja selaku kuasa pengguna yang dipimpinnya kepada bupati melalui berwenang dan bertanggung jawab pengelola, mengajukan kbd dan rkpbmd bagi unit mengajukan permohonan penetapan status kerja yang dipimpinnya kepada kepala skpd untuk penguasaan dan penggunaan barang yang bersangkutan, milik daerah yang diperoleh dari beban apbd melakukan pencatatan dan inventarisasi dan perolehan lainnya yang sah kepada bupati barang milik daerah yang berada dalam melalui pengelola, penguasaannya, melakukan pencatatan dan inventarisasi menggunakan barang milik daerah yang barang milik daerah yang berada dalam berada dalam penguasaannya untuk penguasaannya, kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan menggunakan barang milik daerah yang fungsi unit kerja yang dipimpinnya, berada dalam penguasaannya untuk mengamankan dan memelihara barang milik kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi daerah yang berada dalam penguasaannya, skpd yang dipimpinnya, melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang dalam penguasaannya, dan milik daerah sebagaimana dimaksud pada menyusun dan menyampaikan laporan dan berpedoman pada standarisasi sarana barang pengguna semester dan laporan dan prasarana kerja pemerintahan daerah, dan barang pengguna tahunan yang berada dalam standar harga. penguasaannya kepada kepala skpd yang bersangkutan. standarisasi sarana dan prasarana serta standar harga sebagaimana dimaksud pada diatur penyimpan barang bertugas menerima, dengan peraturan bupati. menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada skpd. peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada dijadikan acuan dalam menyusun kbd pengurus barang bertugas mengurus barang dan rkpbmd. milik daerah dalam pemakaian pada masing masing skpd. kbd dan rkpbmd sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar penyusunan rencana pembantu pengurus barang bertugas membantu kerja dan anggaran masing masing skpd yang pengurus barang untuk mengurus barang milik merupakan bahan penyusunan rencana apbd. daerah dalam pemakaian pada unit kerja skpd tertentu. bab pengelola bersama pengguna membahas usul kbd rkpbmd masing masing skpd tersebut perencanaan kebutuhan dengan memperhatikan data barang pada dan penganggaranperencanaan kebutuhan barang milik daerah menyusun kbd dan dpmd sebagai dasar disusun dalam rencana kerja dan anggaran skpd pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang setelah memperhatikan ketersediaan barang milik milik daerah. daerah yang ada. kbd dan dprd ditetapkan dengan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang keputusan bupati.kepala skpd tertentu sebagaimana dimaksud realisasi pelaksanaan pengadaan barang milik dalam sebagai pembantu daerah dilakukan pemeriksaan oleh panitia pengelola, sesuai tugas dan fungsinya duduk pemeriksa barang. sebagai tim anggaran pemerintah daerah dalam penyusunan rencana apbd. panitia pemeriksa barang ditetapkan dengan kepala skpd tertentu sebagaimana dimaksud keputusan kepala skpd. pada merupakan skpd. bab kepala skpd selaku pengguna membuat laporan pengadaengadaan barang milik daerah dilaksanakan pada dilengkapi dokumen pengadaan berdasarkan prinsip barang. efisien: efektif: transparan, terbuka, pengelola membuat daftar hasil pengadaan setiap bersaing, tahun anggaran. adil tidak diskriminatif, dan akuntabel. daftar hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai pengadaan barang milik daerah dilaksanakan lampiran pertanggungjawaban apbd tahun yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang bersangkutan. undangan. pengadaan dilaksanakan oleh panitia pengadaan pelaksana pembelian pengadaan barang milik daerah pejabat pengadaan ulp. pada setiap skpd menyampaikan hasil pelaksanaan pembelian pengadaan barang milik daerah kepada panitia pengadaan pejabat pengadaan ulp pengguna.bab vii penerimaan, penyimpanan dan penyaluranhasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan tercantum dalam surat perintah kerja atau barang atau pengurus barang pada masing kontrak perjanjian dan dimuat dalam berita masing skpd. acara pemeriksaan. pengurus barang sebagaimana dimaksud pada berita acara sebagaimana dimaksud pada berkewajiban melaksanakan tugas dipergunakan sebagai salah satu syarat administrasi penerimaan barang milik daerah. pembayaranpenerimaan barang milik daerah dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga selain pengadaan kepada pemerintah daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan hasil pengadaan barang milik daerah tidak tertentu wajib diserahkan kepada bupati melalui bergerak diterima oleh kepala skpd, selanjutnya pengelola. dilaporkan kepada bupati melalui pengelola untuk ditetapkan penggunaannya. pemerintah daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga dalam bentuk sumbangan, hibah, penerimaan barang milik daerah sebagaimana wakaf atau penyerahan dari masyarakat. dimaksud pada dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang daerah pengelola mencatat, memantau, dan aktif dengan membuat berita acara pemeriksaan. melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dan kepala skpd melaporkan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada kepada penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.penetapan status penggunaan barang milik dan dicatat dalam daftar daerah sebagaimana dimaksud pada inventaris.penyaluran barang milik daerah oleh pengurus pengelola meneliti usul penggunaannya untuk barang dilaksanakan atas dasar surat perintah selanjutnya ditetapkan status penggunaannya pengeluaran barang dari pengguna kuasa oleh bupati. pengguna disertaietapan status penggunaan tanah dan atau pengelola. bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut untuk kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan barang kepada pengguna. fungsi pengguna dan atau kuasa pengguna. bab viii pengguna dan atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan atau bangunan penggunabupati dapat membatalkan status penggunaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi skpd: tanah dan atau bangunan termasuk barang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka inventaris lainnya yang ada pada pengguna mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok kuasa pengguna untuk kepentingan pemerintah dan fungsi skpd, dan atau daerah. memfasilitasi lembaga non struktural yang pembentukannya bersifat hoc atau permanen. status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan barang milik daerah yang berupa ketatausahaan tanah dan atau bangunan. bagian kesatu bagian kedua pembukuan inventarisasi pengguna kuasa pengguna melakukan pengelola dan pengguna melaksanakan sensus pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah barang milik daerah setiap (lima) tahun sekali dalam dbp dkp menurut penggolongan dan untuk menyusun buku inventaris dan buku induk kodifikasi. inventaris beserta rekapitulasi barang milik daerah. pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam kib, yang pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan digolongkan dalam sensus barang milik daerah. kita: tanah: kib mesin dan peralatan, pengguna menyampaikan hasil sensus kepada kib gedung dan bangunan, pengelola paling lambat (satu) bulan sebelum kib jalan, irigasi dan jaringan, berakhirnya masa sensus. kib aset tetap lainnya, dan kib konstruksi dalam pengerjaan. pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah. pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah barang milik daerah yang berupa persediaan dan sebagaimana dimaksud pada dalam konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari dbid. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sensus diatur denganbagian ketiga bab pelaporan pemanfaatan bagian kesatu pengguna kuasa pengguna menyusun laporan kriteria pemanfaatan barang semester dan tahunan. pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada menjadi pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah laporan barang milik daerah. dan atau bangunan, selain tanah dan atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang laporan sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi skpd disampaikan kepada bupati melalui pengelola. dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sebagai pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok laporan sebagaimana dimaksud pada dan fungsi skpd dilaksanakan oleh pengelola disampaikan secara berjenjang.mudahkan pendaftaran, pencatatan dan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok pelaporan barang milik daerah secara akurat dan dan fungsi skpd dilaksanakan oleh pengguna cepat dapat menggunakan sistem informasi setelah mendapat persetujuan pengelola. manajemen barang daerah yang pengalamannya dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan daerah.oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. bentuk pemanfaatan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pengelola. bentuk bentuk pemanfaatan barang milik daerah jangka waktu penyewaan barang milik daerah selain yang telah diatur dalam peraturan daerah paling lama (lima) tahun dan dapat tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat diperpanjang. dilakukan dengan cara sewa, penyewaan dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai, sewa menyewa, yang paling kurang memuat cc. kerjasama pemanfaatan, para pihak yang terikat dalam perjanjian sewa bangun guna serah, dan menyewa: bangun serah guna. jenis, luas atau jumlah barang, besaran uang sewa, bagian ketiga jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya sewoleh para barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak. pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah. hasil penerimaan penyewaan barang milik daerah barang milik daerah yang disewakan tidak disetor kas daerah berdasarkan peraturan merubah status hukum kepemilikan barang perundang undangan. daerah. bagian keempat penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola pinjam pakaibarang milik daerah baik berupa tanah dan atau bangunan maupun selain tanah dan atau penyewaan barang milik daerah atas sebagian bangunan dapat dipinjampakaikan untuk tanah dan atau bangunan dan selain tanah kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. dan atau bangunan yang masih dipergunakan pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan bagian kelima oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati. kerjasama pemanfaatan persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pinjam pakai dilaksanakan dengan pemerintah pihak lain dipaksa akan dalam rangka pusat, pemerintah daerah daerah istimewa mila al: da. aya guna can hasi guna barang yogyakarta atau pemerintah daerah lain. mak garan, dan meningkatkan penerimaan daerah. pinjam pakai tidak merubah status hukum kepemilikan barang milik daerah. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan dalam bentuk paling lama (dua) tahun dan dapat kerjasama pemanfaatan barang milik daerah diperpanjang. berupa tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola, pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dilakukan berdasarkan perjanjian, yang paling dan atau bangunan yang masih digunakan kurang memuat oleh pengguna, dan para pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah pinjam pakai, selain tanah dan atau bangunan. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjampakaikan, kerjasama pemanfaatan barang milik daerah jangka waktu peminjaman, sebagaimana dimaksud pada huruf tanggung jawab peminjam atas biaya dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat operasional dan pemeliharaan selama jangka persetujuan bupati. waktu peminjaman, dan persyaratan lain yang dianggap perlu oleh para kerjasama pemanfaatan barang milik daerah pihak.pada tuangkan dalam bentuk keputusan pengelola. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjadikan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau menggadaikan barang milik daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut menjadi objek kerjasama pemanfaatan. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam apbd untuk memenuhi biaya jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling operasional pemeliharaan perbaikan yang lama (tiga puluh) tahun sejak perjanjian diperlukan terhadap barang milik daerah ditandatangani dan dapat diperpanjang. dimaksud: mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan setelah berakhir jangka waktu kerjasama melalui tender dengan mengikutsertakan pemanfaatan, bupati menetapkan status paling kurang (lima) peserta peminat, penggunaan pemanfaatan tanah dan atau kecuali untuk barang milik daerah yang bangunan sesuai dengan peraturan perundang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan undangan. langsung, cc. mitra kerjasama pemanfaatan harus bagian keenam membayar kontribusi tetap kepada pemerintah daerah melalui kas daerah setiap tahun bangun guna serahbangun guna serah barang milik daerah dapat pembagian keuntungan hasil kerjasama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan pemerintah daerah memerlukan bangunan tim yang dibentuk oleh bupati, dan dan fasilitas bagi penyelenggaraan besaran pembayaran kontribusi tetap dan pemerintahan daerah untuk kepentingan pembagian keuntungan hasil kerjasama pelayanan umum dan untuk pemanfaatan harus mendapat persetujuan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, pengelola. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada bupati, dan biaya pengkajian, penelitian, penafsiran dan tidak tersedia dana dalam apbd untuk aas tender lelang dibebankan pada penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. biaya yang berkenaan dengan persiapan dan bangun sana serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan penyusunan perjanjian, konsultan dilaksanakan leh iol lah pelaksana pengawas, dibebankan pada pihak laksanakan oren pengotor setelah mendapat ketiga. persetujuan bupati. persetujuan sebagaimana dimaksud pada bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan ditetapkan dengan keputusan bupati. perjanjian, yang paling kurang memuat para pihak yang terikat perjanjian, objek bangun guna serah, jangka waktu bangun guna serah, penetapan mitra bangun guna serah barang milik hak dan kewajiban pada pihak yang terikat daerah dilaksanakan melalui tender lelang perjanjian, dan dengan mengikutsertakan paling kurang (lima) persyaratan lain yang dianggap perlu oleh para peserta peminat. pihak. mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan izin mendirikan bangunan bangun guna serah selama jangka waktu pengoperasian, harus atas nama pemerintah daerah. memenuhi kewajiban sebagai berikut membayar kontribusi kas daerah setiap biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tahun yang besarannya ditetapkan tender lelang, dibebankan pada apbd. berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh bupati. biaya yang berkenaan dengan persiapan dan tidak menjadikan, menggadaikan atau pelaksanaan penyusunan perjanjian, konsultan memindahtangankan objek bangun guna pelaksana pengawas, dibebankan kepada pihak serah, dan pemenang. memelihara objek bangun guna serah. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah berupa sertifikat hak objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit pengelolaan milik pemerintah daerah. oleh aparat pengawas fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh objek bangun guna serah berupa tanah dan atau bupati. bangunan tidak boleh dijadikan jaminan utang diagungkan. bagian ketujuh s5) hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik bangun serah guna pemerintah daerah dapat dijadikan jaminan utang diagungkan sesuai peraturan perundang undangan, dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan pemegang hak pengelolaguna serah paling lama pemerintah daerah memerlukan bangunan (tiga puluh) tahun sejak perjanjian dan fasilitas bagi penyelenggaraan ditandatangani. pemerintahan daerah dan untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dapat dijadikan jaminan skpd, utang diagungkan sesuai peraturan perundang tanah milik pemerintah daerah yang telah undangan dengan ketentuan harus mendapatkan diserahkan oleh pengguna kepada bupati persetujuan pemegang hak pengelolaan. melalui pengelola, dan tidak tersedia dana dalam apbd untuk jangka waktu bangun serah guna paling lama penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada persetujuan bupati. paling kurang memuat para pihak yang terikat perjanjian, persetujuan sebagaimana dimaksud pada objek bangun serah guna, ditetapkan dengan keputusan bupati.enetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan pihak. melalui tender lelang dengan mengikutsertakan paling kurang (lima) peserta peminat. izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama pemerintah daerah. mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman memenuhi kewajiban sebagai berikut tender lelang, dibebankan pada apbd. membayar kontribusi kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan biaya yang berkenaan dengan persiapan dan berdasarkan hasil perhitungan tim yang pelaksanaan penyusunan perjanjian, konsultan dibentuk oleh bupati, pelaksana pengawas, dibebankan kepada pihak tidak menjadikan atau memindahtangankan pemenang. objek bangun serah guna, dan memelihara objek bangun serah guna. objek bangun serah guna adalah sertifikat hak bangun serah guna barang milik daerah pengelolaan milik pemerintah daerah.berupa tanah tidak hasil bangun serah guna kepada bupati melalui boleh dijadikan jaminan utang agunan. pengelola setelah selesai pembangunan, mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan cc. pengamanan fisik untuk selain tanah barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu dan atau bangunan dilakukan dengan cara yang ditetapkan dalam perjanjian, dan penyimpanan dan pemeliharaan. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, pengamanan hukum antara lain objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit kegiatan melengkapi bukti kepemilikan atas oleh aparat pengawas fungsional pemerintah nama pemerintah daerah: dan daerah sebelum penggunaanya ditetapkan oleh upaya hukum apabila terjadi pelanggaran bupati. hak atas barang milik daerah. bab pengamanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh pengelola. bagian kesatu pengamanpengelola, pengguna kuasa pengguna wajib undanganpihak manapun dilarang melakukan penyitaan dimaksud pada meliputi tindakan terhadap pengamanan administrasi berupa kegiatan barang milik daerah baik yang berada pada pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan skpd maupun pihak ketiga, dan penyimpanan dokumen antara lain barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh sertifikat tanah, pemerintah daerah yang diperlukan untuk bukti pemilikan kendaraan bermotor, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan. dokumen lainnya. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya larangan sebagaimana dimaksud pada penurunan fungsi barang, penurunan jumlah tidak berlaku apabila barang milik daerah barang dan hilangnya barang untuk tanah diperlukan untuk keperluan penyidikan tindak dan atau bangunan, antara lain pidana sesuai dengan ketentuan peraturan pemasaran, perundang undangan. pemasangan tanda batas, dan pemasangan papan nama kepemilikan. dilakukan dalam (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai barang milik daerah dilarang untuk diserahkan efisiensi pemeliharaan barang milik daerah., dibebani pembantu pengelola wajib melakukan koordinasi atas hak tanggungan dan atau dijadikan jaminan pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan untuk mendapatkan pinjaman. oleh skpd. bagian kedua barang bersejarah baik berupa bangunan pemeliharaihak lain atau masyarakat wajib dipelihara oleh pemerintah daerah. pembantu pengelola, pengguna dan atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana barang milik daerah yang ada bawah dimaksud pada ditetapkan dengan penguasaannya. keputusan bupati. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada biaya pemeliharaan barang bersejarah berpedoman pada dpmd. sebagaimana dimaksud pada dapat bersumber dari apbd atau sumber lain yang sah. biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada apbd. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah diatur dengan peraturan bupati. pengguna dan atau kuasa pengguna wajib bab xii membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang penilaianilaian barang milik daerah dilakukan dalam pembantu pengelola meneliti laporan rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada dan pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang daerah. penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam hal barang milik penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka daerah sudah tidak berada dalam penguasaan penyusunan neraca pemerintah daerah berpedoman pengguna kuasa pengguna. pada standar akuntansi pemerintahannilaian barang milik daerah berupa tanah pemusnahan atau karena sebab lain. dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang penghapusan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dan dapat melibatkan huruf ditetapkan dengan keputusan penilai independen bersertifikat dibidang penilaian pengelola. aset. penghapusan sebagaimana dimaksud pada penilaian barang milik daerah sebagaimana huruf ditetapkan dengan keputusan dimaksud pada dilaksanakan untuk bupati. mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan nilai jual objek pajak atau harga pasaran umum dan untuk mengetahui nilai penyusutan. penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana barang milik daerah tidak dapat digunakan dimaksud pada ditetapkan oleh bupati tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat atas usul pengelola. dipindahtangankan, atau alasan lain berdasarkan peraturan perundang bab xiii undangan. penghapusankan persetujuan bupati. penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud kuasa pengguna, dan pada dituangkan dalam berita acara dan penghapusan dari daftar barang milik daerah. dilaporkan kepada bupati. bab xiv barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak pemindahtanganan dapat dipergunakan lagi, hilang, dan atau mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, bagian kesatu berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena patologi kota dan tidak bentuk pemindahtangananpemindahtanganan merupakan tindak lanjut dimaksud pada dilaksanakan penghapusan barang milik daerah. berdasarkan peraturan perundang undangan. bentuk pemindahtanganan barang milik daerah barang milik daerah yang dihapus sebagaimana meliputi dimaksud pada dan masih mempunyai penjualan, nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui tukar menukar, pelelangan umum pelelangan terbatas, atau hibah, atau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak penyertaan modal pemerintah daerah. lain. hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada huruf disetor kas daerah sesuai pemindahtanganan barang milik daerah dengan ketentuan peraturan perundang ditetapkan dengan keputusan bupati setelah undangan. mendapatkan persetujuan dprd, untuk tanah dan atau bangunan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara selain tanah dan atau bangunan yang bernilai penghapusan barang milik daerah diatur dengan lebih dari rp. (lima milyar peraturan bupati. rupiah). pemindahtanganan barang milik daerahrencana tata ruanguntuk optimalisasi barang milik daerah yang dikuasai negara berdasarkan putusan berlebih, pengadilan yang telah mempunyai kekuatan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi hukum tetap, dan atau berdasarkan peraturan daerah apabila dijual, dan perundang undangan jika status sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan kepemilikannya dipertahankan tidak layak perundang undangan. secara ekonomis. penjualan barang milik daerah dilakukan dengan pemindahtanganan barang milik daerah cara lelang. sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati dan diberitahukan penjualan barang milik daerah dapat dilakukan kepada dprd setiap (enam) bulan sekali. tidak dengan cara lelang dalam hal penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara pemerintah, penjualan rumah golongan iii, dan pemindahtanganan barang milik daerah selain barang milik daerah lainnya yang pelaksanaan tanah dan atau bangunan yang bernilai kurang pemindahtanganannya ditetapkan oleh dari rp. (lima milyar rupiah) pengelola.penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan ditetapkan dengan keputusan bupati. bupati. pemindahtanganan barang milik daerah persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. diberitahukan kepada dprd setiap (enam) bulan sekali. bagian kedua penjualan barang milik daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut penjualanpenjualan barang milik daerah dilaksanakan kewenangannya, dengan pertimbangan pengelola menetapkan keputusan persetujuan penjualan barang milik daerah, untuk penjualan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan bupati dan atau persetujuan dprd, pengelola mengajukan tukar menukar barang milik daerah dapat usulan penjualan kepada bupati untuk berupa: disampaikan dprd disertai pertimbangan tanah dan atau bangunan yang telah atas usulan dimaksud. diserahkan kepada bupati, tanah dan atau bangunan yang masih hasil penjualan barang milik daerah disetor dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai perundang undangan. dengan rencana tata ruang wilayah, dan barang milik daerah selain tanah dan atau ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bangunan. penjualan barang milik daerah diatur dengan peraturan bupati. penetapan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang akan dipertukarkan bagian ketiga ditetapkan oleh bupati. tukar menukar tukar menukarkan persetujuan bupati. tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dalam hal penetapan barang milik daerah selain tanah memenuhi kebutuhan operasional dan atau bangunan yang akan dipertukarkan penyelenggaraan pemerintahan, ditetapkan oleh pengelola.sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh tukar menukar barang milik daerah dilakukan pengguna setelah mendapatkan persetujuan dengan pengelola. pemerintah pusat, pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, dan pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara badan usaha milik tukar menukar barang milik daerah sebagaimana daerah atau badan hukum milik pemerintah dimaksud dalam huruf dan lainnya, dan huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai cc. swasta. berikut pengelola mengajukan usul tukar menukar dapat mempertimbangkan untuk menyetujui tanah dan atau bangunan kepada bupati sesuai kewenangannya, disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan pengguna melaksanakan tukar menukar data, dengan berpedoman pada persetujuan tim yang dibentuk dengan keputusan bupati pengelola, dan bertugas meneliti dan mengkaji alasan pelaksanaan serah terima barang yang dilepas pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan barang pengganti harus dituangkan dalam dan atau bangunan dari aspek teknis, berita acara serah terima barang. ekonomis dan yuridis, apabila memenuhi syarat sesuai dengan bagian keempat peraturan perundang undangan, bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan hibahhibah barang milik daerah dapat dilakukan dprd sesuai dengan peraturan perundang dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, undangan, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pengelola melaksanakan tukar menukar pemerintahan. dengan berpedoman pada persetujuan bupati, dan hibah sebagaimana dimaksud pada harus pelaksanaan serah terima barang yang dilepas memenuhi syarat dan barang pengganti harus dituangkan dalam bukan merupakan barang rahasia negara berita acara serah terima barang. daerah, bukan merupakan barang yang menguasai tukar menukar barang milik daerah sebagaimana hajat hidup orang banyak, dan dimaksud dalam huruf tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut tugas pokok dan fungsi dalam pengguna mengajukan usulan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. pengelola disertai alasanhibah barang milik daerah dapat berupa pertimbangan tersebut dari aspek teknis, tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan ekonomis dan yuridis, oleh pengguna kepada bupati, apabila memenuhi syarat sesuai dengan tanah dan atau bangunan yang dari awal peraturan perundang undangan, pengelola pengalamannya direncanakan untuk dihibahkan, selain tanah dan atau bangunan yang telah bagian kelima diserahkan oleh pengguna kepada bupati melalui pengelola, dan penyertaan modalyertaan modal barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan hibah sebagaimana dimaksud dalam peningkatan kinerja badan usaha milik huruf ditetapkan dengan keputusan bupati negara badan usaha milik daerah atau badan setelah mendapatkan persetujuan dprd, kecuali hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah tanah dan atau bangunan sebagaimana daerah dan swasta. dimaksud dalam penyertaan modal barang milik daerah dilakukan hibah sebagaimana dimaksud dalam dengan pertimbangan huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. barang milik daerah yang dari awal pengalamannya sesuai dengan dokumen hibah sebagaimana dimaksud dalam penganggaran diperuntukkan bagi badan huruf yang bernilai atas rp. usaha milik negara badan usaha milik (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan daerah, badan hukum lainnya atau swasta, keputusan bupati setelah mendapatkan dan persetujuan dprd. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara badan hibah sebagaimana dimaksud dalam usaha milik daerah atau badan hukum huruf dilaksanakan oleh pengguna setelah lainnya yang dimiliki oleh daerah yang sudah mendapatkan persetujuan pengelola. ada maupun yang akan dibentuk. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hibah barang milik daerah diatur dengan peraturan bupati. penyertaan modaldengan ketentuan peraturan perundang bangunan. undangan, pengelola melaksanakan penyertaan modal penetapan barang milik daerah berupa tanah pemerintah daerah dengan berpedoman pada dan atau bangunan yang akan disertakan sebagai persetujuan bupati, modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pengelola menyiapkan rancangan peraturan pada huruf dilakukan oleh bupati. daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan perangkat daerah penyertaan modal barang milik daerah terkait, sebagaimana dimaksud pada huruf bupati menyampaikan rancangan peraturan dilaksanakan oleh bupati. daerah kepada dprd untuk mendapatkan persetujuan, dan penyertaan modal barang milik daerah pengguna melakukan serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf dan kepada badan usaha milik negara badan huruf dilaksanakan oleh pengelola setelah usaha milik daerah, badan hukum lainnya mendapatkan persetujuan bupati. atau swasta, yang dituangkan dalam berita acara setelah peraturan daerah ditetapkan. penyertaan modal barang milik daerah penyertaan modal barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut berikut pengelola mengajukan usul penyertaan modal pengguna mengajukan usulan kepada pemerintah daerah atas tanah dan atau pengelola disertai alasan pertimbangan, bangunan kepada bupati disertai kelengkapan data dan hasil pengkajian intern alasan pertimbangan dan kelengkapan data, instansi pengguna, bupati membentuk tim untuk mengkaji dan pengelola meneliti dan mengkaji berdasarkan meneliti usul penyertaan modal pemerintah pertimbangan dan syarat sebagaimana daerah berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam mana dimaksud dalam cc. apabila memenuhi syarat sesuai dengan cc. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan peraturan perundang undangan, pengelola perundang undangan, bupati mempertimbang mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai kan untuk menetapkan dan atau menyetujui kewenangannya, tanah dan atau bangunan yang akan pengelola menyiapkan rancangan peraturan disertakan sebagai modal pemerintah daerah, daerah tentang penyertaan modal pemerintah proses persetujuan penyertaan modal daerah dengan melibatkan perangkat daerah pemerintah daerah dilaksanakan sesuai terkait: bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada dprd untuk mendapatkan persetujuan, dan pengguna melakukan pemantauan dan penertiban pengguna melakukan serah terima barang terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindah kepada badan usaha milik negara badan tanganan, ketatausahaan, pemeliharaan, dan usaha milik daerah, badan hukum lainnya pengamanan barang milik daerah yang berada atau swasta, yang dituangkan dalam berita bawah penguasaannya. acara setelah peraturan daerah ditetapkan. pengguna atau kuasa pengguna dapat meminta penyertaan modal barang milik daerah aparat pengawas fungsional untuk melakukan merupakan penyertaan modal pemerintah daerah audit tindak lanjut hasil pemantauan dan yang ditetapkan dengan peraturan daerah penertiban sebagaimana dimaksud pada tersendiri. pengguna atau kuasa pengguna menindaklanjuti ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hasil audit sebagaimana dimaksud pada penyertaan modal barang milik daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan. dengan peraturan bupati. bab pengelola berwenang melakukan pemantauan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasbinaan terhadap tertib pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai daerah sesuai peraturan perundang undangan. engan ketentuan peraturan perundang tindak lanjut pemantauan dan investigasi undangan. sebagaimana dimaksud pada pengelola pengendalian terhadap tertib pelaksanaan dapat meminta aparat eks fungsional untuk pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh mela audit atas pelaksanaan penggunaan, bupati melalui pengelola dan pembantu pengelola pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang peran. undangan. hasil audit sebagaimana dimaksud pada pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat disampaikan kepada pengelola untuk pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. peraturan perundang undangan. bab xvi setiap orang yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada pembiayadalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti milik daerah disediakan anggaran yang rugi atas pengelolaan barang milik daerah diatur dibebankan pada apbd. dengan peraturan bupati. pegawai negeri sipil yang melaksanakan bab xviii pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan ketentuan peralihan daerah diberikan insentif yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. barang milik daerah yang telah ada sebelum pengelola, pembantu pengelola, penyimpan berlakunya peraturan daerah ini yang belum barang, pengurus barang dan pejabat lainnya terinventarisasi wajib dilakukan inventarisasi yang bertugas melakukan pengelolaan barang berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini. milik daerah diberikan tunjanganan barang milik daerah yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan seperti sewa bab xvii menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna yang sudah tuntutan ganti rugiatau dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku setiap kerugian daerah akibat kelalaian, sebelumnyaix penjelasan atas ketentuan penutup peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini tentang ditetapkan paling lambat (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. pengelolaan barang milik daerah umum peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor diundangkan. tahun tentang pengelolaan barang milik negara daerah, dalam rangka mencapai tertib administrasi dan tertib agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengelolaan barang milik daerah dan sebagai dasar hukum pengundangan peraturan daerah ini dengan serta pedoman teknis dalam pengelolaan barang milik daerah penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten perlu diatur dengan peraturan daerah. kulon progo. pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam ditetapkan wates pengelolaannya harus terintegrasi, terkoordinasi dan dapat pada tanggal aprilupati kulon progo, barang milik daerah tidak dapat dilepaskan dari pengaturan cap ttd tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten kulon hasta wardoyo progo nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan diundangkan wates keuangan daerah. peraturan daerah ini mengatur mengenai perencanaan pada tanggal april dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, sekretaris daerah penyaluran, penggunaan, ketatausahaan, pemanfaatan, kabupaten kulon progocap ttd pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. dengan ruang lingkup pengaturan tersebut, tata kelola barang milik daerah astungkoro merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola keuangan daerah. lembaran daerah kabupaten kulon progo tahun nomor berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut pengeluaran barang tidak dapat dirangkap oleh diatas, perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten kulon pengurus barang. progo tentang pengelolaan barang milik daerah. huruf pembantu pengurus barang diangkat ii. demi berdasarkan besarnya rentang kendali skpd, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan,tentu adalah huruf perangkat daerah yang mempunyai tugas dan cukup jelas. tanggung jawab dibidang pengelolaan barang milik huruf daerah. yang dimaksud dengan skpd tertentu adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan huruf tanggung jawab dibidang pengelolaan barang cukup jelas. milik daerahpengurus barang sekaligus bertugas sebagai huruf penyimpan barang, kecuali untuk skpd cukup jelas. tertentu yang karena beban tugasnya, huruf ketegasan penerimaan, penyimpanan dan cukup jelas. pengeluaran barang tidak dapat dirangkap oleh huruf pengurus barang. yang dimaksud selain tanah dan atau huruf bangunan adalah golongan barang milik penyimpan barang hanya dibentuk pada skpd daerah selain yang tercatat dalam kib dan tertentu yang karena beban tugasnya, sehingga kib ketegasan penerimaan, penyimpanan dan huruf huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan transparan adalah huruf semua ketentuan dan informasi mengenai cukup jelas. pengadaan barang milik daerah bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia cukup jelas. barang yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan terbuka adalah cukup jelas. pengadaan barang milik daerah dapat diikuti oleh semua penyedia barang yang memenuhi cukup jelas. persyaratan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bersaing adalah cukup jelas. pengadaan barang milik daerah harus dilakukan melalui persaingan yang sehat yang dimaksud dengan skpd tertentu adalah diantara sebanyak mungkin penyedia barang perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung yang setara dan memenuhi persyaratan, jawab dibidang pengelolaan barang milik daerah.huruf mekanisme pasar dalam pengadaan barang yang dimaksud dengan efisien adalah milik daerah. pengadaan barang milik daerah harus huruf diusahakan dengan menggunakan dana dan yang dimaksud dengan adil tidak daya yang minimum untuk mencapai kualitas diskriminatif adalah memberikan perlakuan dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau menggunakan dana yang telah ditetapkan dan tidak mengarah untuk memberi untuk mencapai hasil dan sasaran dengan keuntungan kepada pihak tertentu dengan kualitas yang maksimum. tetap memperhatikan kepentingan nasional. huruf huruf yang dimaksud dengan efektif adalah yang dimaksud dengan akuntabel adalah pengadaan barang milik daerah harus sesuai pengadaan barang milik daerah harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah dengan ketentuan yang terkait dengan ditetapkan serta memberikan manfaat yang pengadaan barang sehingga dapat sebesar besarnya.arang milik daerah yang bersifat khusus adalah kerjasama cukup jelas. pemanfaatan barang milik daerah yang pengalamannya bersifat komplek yang hanya cukup jelas. dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya (satu) penyedia cukup jelas. barang milik daerah yang mampucukup jelas huruf barang milik daerah yang dapat diasuransikan hanya cukup jelas terhadap barang milik daerah yang bergerak dan huruf bangunan gedung, sedangkan terhadap tanah dan yang dimaksud dengan diperuntukkan bagi barang yang tidak bergerak lainnya tidak perlu pegawai negeri adalah pemindahtanganan diasuransikan. dalam bentuk penjualan kendaraan dinas dan rumah daerah golongan iii yang telah cukup jelas. ditetapkan oleh bupati dengan keputusan bupati. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan diperuntukkan bagi cukup jelas. kepentingan umum adalah pertahanan dan keamanan nasional, cukup jelas. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas cukup jelas. operasi kereta api, waduk, bendungan, bendung, irigasi, cukup jelas. saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan cukup jelas. lainnya, pelabuhan, bandar udara dan terminal, cukup jelas.cukup jelas. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, cukup jelas. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah, cukup jelas. rumah sakit pemerintah pemerintah daerah, cukup jelas. fasilitas keselamatan umum: tempat pemakaman umum pemerintah cukup jelas. pemerintah daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang cukup jelas. terbuka hijau publik, cagar alam dan cagar budaya, kantor pemerintah pemerintah daerah yang dimaksud dengan badan hukum lainnya desa, adalah perseroan daerah dan badan hukum lain penataan permukiman kumuh perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dan atau konsolidasi tanah, serta undangan. perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa, cukup jelas. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah pemerintah daerah, cukup jelas. prasarana olah raga pemerintah pemerintah daerah, dan cukup jelas. pasar umum dan lapangan parkirpendirian dan pengembangan usaha lembaga keuangan mikro dibangun wates, perlu mendirikan perseroan terbatas jasa keuangan mea mikro dibangun wates: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu lembaran daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal dalam rangka pendirian perseroan kabupaten kulon progo terbatas jasa keuangan mikro dibangun wates,nyertaan modal dalam rangka pendirian undang undang nomor tahun republik perseroan terbatas jasa keuangan indonesia untuk penggabungan daerah daerah mikro dibangun watesengan berubahnya status desa wates keuangan negara lembaran negara republik menjadi kelurahan wates, aset desa wates indonesia tahun nomor tambahan berupa lembaga keuangan mikro dibangun wates lembaran negara republik indonesia yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, nomor perlu dipertegas pengelolaannya dengan undang undang nomor tahun tentang mempertimbangkan aspek hukum, aspek sosial, perbendaharaan negara lembaran negara aspek ekonomi dan aspek sistem akuntansi republik indonesia tahun nomor keuangan daerah, tambahan lembaran negara republik indonesia bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan nomor peraturan perundang undangan dalam pengelolaan kekayaan daerah, melestarikan keberadaan, mempertahankan tujuan awalperaturan menteri dalam negeri nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan nomor tambahan lembaran negara republik daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan indonesia nomor peraturan menteri dalam negeri nomor undang undang nomor tahun tentangundang undang nomor tahun tentang dewan perwakilan rakyat daerah usaha mikro, kecil dan menengmemutuskan undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikro lembaran negara menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan republik indonesia tahun nomor modal dalam rangka pendirian perseroan tambahan lembaran negara republik indonesia terbatas jasa keuangan mikro dibangun nomor wates. peraturan pemerintah nomor tahun tentang penetapan mulai berlakunya undang bab undang nomor dan dari hal pembentukan daerah daerah kabupaten djawa ketentuan umum tentang pembinaan pengembangan usaha kecilbupati adalah bupati kulon progo. perseroan terbatas jasa keuangan mikro kepemilikan setiap koperasi atas saham dibangun wates yang selanjutnya disebut pt. perusahaan sebagaimana dimaksud pada jkm dibangun wates adalah salah satu badan paling banyak sebesar (dua puluh per usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang seratus). usaha jasa keuangan mikro. komisaris adalah komisaris pt. jkm dibangun wates. direksi adalah direksi pt. jkm dibangun wates. modal dasar pt. jkm dibangun wates untuk pertama kali ditetapkan sebesar bab (dua milyar rupiah). penyertaan modal dan modal dasar perubahan modal dasar selanjutnya ditetapkan dengan perubahan akta pendirian pt. jkm dibangun wates. pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dalam rangka pendirian pt. jkm dibangun wates. dana untuk melakukan penyertaan modal pada pt. jkm dibangun wates bersumber dari jkm dibangun wates sebagaimana dimaksud penyerahan kekayaan desa wates pada saat pada bergerak dibidang pemberian alih status menjadi kelurahan wates, dan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dalam usaha jumlah dana sebagaimana dimaksud pada skala mikro kepada anggota dan masyarakat, huruf merupakan kekayaan daerah pengelolaan simpanan, dan yang dipisahkan bersumber dari penyerahan cc. pemberian jasa konsultasi pengembangan kekayaan desa wates sebesar usaha yang tidak semata mata mencari rp. (tujuh ratus sembilan puluh keuntungan. satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). pt. jkm dibangun wates sebagaimana dana sebagaimana dimaksud pada akan dimaksud pada sahamnya paling ditambah sampai dengan sebesar sedikit (enam puluh per seratus) dimiliki rp. (satu milyar dua ratus oleh pemerintah daerah. juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan sisa kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pemenuhan akan dilaksanakan sebagai berikut pada dapat dimiliki oleh koperasi yang memenuhi persyaratan. tahun sebesar rp. (dua dalam menjalankan usahanya pt. jkm ratus delapan juta delapan ratus lima puluh dibangun wates mendasarkan pada prinsip ribu rupiah): dan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati hatian. tahun sebesar rp. (dua ratus juta rupiah). pt. jkm dibangun wates dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan rups. penambahan dana sebagaimana dimaksud pada akan diberikan setelah pendirian bab pt. jkm dibangun wates. pelaksanaan pendirian bab iii sifat dan tujuan pendirian pt. jkm dibangun wates dilakukan dengan akta notaris yang pelaksanaannya diserahkan kepada bupati berdasarkan sifat pt. jkm dibangun wates adalah usaha ketentuan peraturan perundang undangan. jasa keuangan profesional yang mengutamakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan pendirian sebagaimana dimaksud pada mendapatkan keuntungan. dilaksanakan paling lambat pada tanggal desember pt. jkm dibangun wates mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kelurahan wates. neraca awal pt. jkm dibangun wates dicantumkan dalam akta pendiriannya. pt. jkm dibangun wates bertujuan turut serta mengembangkan kegiatan perekonomian daerah bab guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa keuangan skala mikro dan pembagian laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud keputusan pembagian laba diatur oleh rups. pada pt. jkm dibangun wates berpedoman pada dasar dasar ekonomi bagian laba berupa deviden yang menjadi hak perusahaan yang sehat, efektif, efisien serta pemerintah daerah, diterima setiap tahun tercapainya optimalisasi kinerja dalam pt. jkm sebagai keuntungan daerah dan disetor kas dibangun wates. daerah. bab penjelasan atas ketentuan penutup peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tentang peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan penyertaan modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas jasa keuangan mikro dibangun agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan watesumum lembaga keuangan mikro dibangun wates merupakan ditetapkan wates lembaga usaha milik desa wates yang bergerak dalam bidang pada tanggal februari jasa keuangan mikro. penyertaan modal pemerintah desa wates pada lembaga keuangan mikro dibangun wates bupati kulon progo, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. pada akhir tahun telah terjadi alih status desa wates menjadi kelurahan cap ttd wates. berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah hasta wardoyo dan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, dalam hal desa berubah statusnya diundangkan wates menjadi kelurahan, maka kekayaannya menjadi kekayaan pada tanggal maret daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan. selanjutnya mendasar pada ketentuan dan sekretaris daerah peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor kabupaten kulon progo, tahun tentang kelurahan, kekayaan dan sumber sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah desa diserahkan cap ttd kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan astungkoro masyarakat setempat. dalam rangka penentuan status pengelolaan lembaga lembaran daerah kabupaten kulon progo keuangan mikro dibangun wates telah mempertimbangkan tahun nomor aspek hukum, aspek sosial ekonomi, dan aspek sistem akuntansi keuangan daerah dan disimpulkan bahwa nomor register peraturan daerah kabupaten kulon progo provinsi daerah istimewa yogyakarta pengelolaan lembaga keuangan mikro dibangun wates merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi untuk perlunya dibentuk badan usaha yang memenuhi dapat ikut memiliki saham adalah persyaratan legal standing dan legal operating, dan berkedudukan daerah, diutamakan yang lembaga keuangan mikro dibangun wates harus tetap berkedudukan kelurahan wates, mempertahankan ruh nya yaitu melayani usaha mikro dan memiliki semangat yang sama untuk mengemban masyarakat kategori non bankahble. misi pemberdayaan masyarakat dan sanggup menjadi mitra bagi pemerintah daerah, dengan pertimbangan hal tersebut diperoleh bentuk memiliki kemampuan keuangan untuk yang paling sesuai yaitu dengan mendirikan perseroan memenuhi modal disetor yang menjadi porsinya, terbatas jasa keuangan mikro dibangun wates. meskipun hal koperasi yang bersangkutan termasuk berkriteria tersebut secara legal standing tunduk kepada undang undang koperasi sehat dan berkinerja baik, dan nomor tahun tentang perseroan terbatas namun mendapatkan rekomendasi dari skpd yang secara operasional tunduk kepada undang undang nomor membidangi urusan pembinaan koperasi. tahun tentang lembaga keuangan mikro yang mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (public cukup jelascukup jelas syarat syarat efisiensi dan efektifitas, prinsip prinsip ekonomi perusahaan, dan cukup jelas cc. pelayanan yang baik kepada masyarakatrtaan modal dalam rangka pendirian cukup jelas perseroan terbatas jasa keuangan mikro dibangun wates. ii. demi cukup jelas. yat yang dimaksud prinsip demokrasi ekonomi cukup jelas adalah adanya partisipasi dalam pendirian dan merasionalisasi pt. jkm dibangun wates dari alat berbagai pihak. pihak pihak tersebut adalah kup iel pemerintah daerah, koperasi, direksi, komisaris cukup jelas dan masyarakat sebagai nasabah, yang secara bersama sama menyusun kegiatan ekonomi pt. jelas jkm dibangun wates berdasarkan asas yat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan cukup jelas bersama. sedangkan yang dimaksud prinsip kehati hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa pt. cukup jelas jkm dibangun wates dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada cukup jelas. masyarakat harus sangat berhati hati. tujuan dilakukannya prinsip kehati hatian ini agar pt. bagian laba untuk pemerintah daerah jkm dibangun wates selalu dalam keadaan sehat selanjutnya dialokasikan untuk pengembangan menjalankan usahanya dengan baik dan dan pemberdayaan masyarakat diutamakan untuk mematuhi ketentuan dan norma hukum yang masyarakat kelurahan wates melalui mekanisme berlaku. anggaran pendapatan dan belanja daerah. yang dimaksud dengan bekerjasama adalah cukup jelas kerjasama sesuai bidang usaha yang diperkenankan oleh ketentuan dalam jasa keuangan mikro untuk penyaluran kredit, penagihan kredit dan pengumpulan dana masyarakat. pt. jkm dibangun wates dilarang melakukan kerja sama dalam bentuk kerja sama anjak piutang, yaitu usaha pembiayaan dalam bentuk pengambilalihan atau pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan dari transaksi perdagangan, kerja sama leasing, yaitu usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu, kerja sama modal ventura yang dapat menyebabkan perubahan struktur kepemilikan modal tanpa persetujuan dari rups, dan kerja sama lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dalam jasa tambahan lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor keuangan mikro. cukup jelas |
lembaran daerah undang undang nomor tahun tentang kabupaten kulon progo bangunan gedungaan nomor peraturan daerah kabupaten kulon progoketertiban umum undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor dengan rahmat tuhan yang maha esa tahun tentang pemerintahan daerahupaya mewujudkan masyarakat undang undang nomor tahun tentang yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang jalan lembaran negara republik indonesia dilandasi iman dan tawa, perlu adanya tahun nomor tambahan lembaran pengaturan penyelenggaraan ketertiban umumornografi lembaran negara republik indonesia peraturan daerah tentang ketertiban umum,umahan dan kawasan permukiman lembaran undang undang nomor tahun tentang negara republik indonesia tahun nomor pembentukan daerah daerah kabupaten dalam tambahan lembaran negara republik indonesia lingkungan daerah istimewa jogjakarta nomor sebagaimana telah diubah dengan undangraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang bangunan gedung menetapkan peraturan daerah tentang ketertiban lembaran negara republik indonesia tahun umum.alan lembaran negara republik ketentuan umum indonesia tahun nomor tambahan bagian ketat lembaran negara republik indonesia nomor bagian kesatu pengertinomor dengan: peraturan pemerah kabupaten kulon progo daerah adalah kabupaten kulon progo. nomor ahun tentang penyidik pegawai negeri sipil daerah lembaran daerah kabupaten pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat kulon progo tahun nomor seri d): daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. peraturan daerah kabupaten kulon progo adalah kulon nomor tahun tentang sempadan pupa catatan bupati muson foto: lembaran daerah kabupaten kulon progo tahun ketertiban umum adalah suatu keadaan yang nomor seri e): memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, peraturan daerah kabupaten kulon progo dan masy arakan dapat melakukan kegiatannya nomor tahun tentang penyelenggaraan dengan tertib dan teratur. bangunan lembaran daerah kabupaten kulon progo tahun nomor tertib adalah keadaan teratur yang bagian kedua memungkinkan fasilitas umum tetap dapat terjaga dari kerusakan dan berfungsi sesuai ruang lingkuppemerintah daerah wajib menyelenggarakan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk ketertiban umum daerah. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. penyelenggaran ketertiban umum sebagaimana bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan dimaksud pada meliputi konstruksi yang menyatu dengan tempat eru fasilitas umum, tertib bangunan, kedudukannya, sebagian atau seluruhnya tertib lalu lintas dan jalan: berada atas dan atau dalam tanah tertib jaan, dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat tertib namun manusia melakukan kegiatannya, baik untuk jilid sungai, drainase gan sumber bit, tertib tempat hiburan dan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan hand keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, tertib. mag budaya, maupun kegiatan khusus. titled sosial. jalan adalah prasarana transportasi darat yang bab meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang penyelenggaraan ketertiban umum diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, atas permukaan bagian kesatu tanah, bawah permukaan tanah dan atau air, serta atas permukaan air, kecuali jalan kereta tertib fasilitas umum api, jalan lori, dan jalan kabel. penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut tata cara berdasarkan peraturan perundang undangan untuk mencari setiap orang wajib menjaga dan memelihara serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas itu membuat terang tindak pidana yang terjadi umum serta kenyamanan dan keamanan dan guna menemukan kerangkanya. fasilitas umum. orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak setiap orang yang menggunakan fasilitas umum berbadan hukum. wajib sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dengan sangat selektif fasilitas umum dapat digunakan untuk kegiatan setiap orang yang mendirikan bangunan wajib (event) tertentu dengan terlebih dahulu menjaga ketertiban, kerapuhan, dan kebersihan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. bahan material sebelum, pada saat, dan sesudah selesainya pekerjaan pembangunan sehingga penggunaan fasilitas umum sebagaimana kondisi lingkungan tetap dapat berfungsi sesuai dimaksud pada hanya bersifat dengan peruntukannya. sementara. bagian ketiga pemerintah daerah mengatur dan menetapkan pembatasan waktu penggunaan fasilitas umum. tertib lalu lintas dan jalan setiap orang dilarang setiap orang berhak mendapatkan keamanan mencoret coret, menulis, mengotori, merusak, dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas. mengubah, menghilangkan, dan atau menempati untuk tempat tinggal fasilitas pemerintah daerah berwenang melakukan umum, penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan melakukan tindakan vandalisme fasilitas yang mengganggu lalu lintas.setiap orang yang memanfaatkan jalan dan menggunakan fasilitas umum tidak sesuai fasilitas jalan wajib sesuai dengan dengan peruntukannya tanpa izin. peruntukannya. bagian kedua pejalan kaki berhak memanfaatkan trotoar dan sarana penyeberangan jalan sebagai fasilitas tertib bangunan jalan. dengan sangat selektif dapat diberikan izin penggunaan jalan dan fasilitas jalan untuk setiap orang dalam melakukan kegiatan pendirian digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. bangunan wajib memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tetap dapat berfungsi sesuai peruntukannya. penggunaan jalan dan fasilitas jalan sanksi administratif sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada hanya pada berupa bersifat sementara. peringatan tertulis, dan atau pembubaran kegiatan. ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada diatur ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dengan peraturan bupati. jalan dan pemasangan rambu jalan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan jalan, pemerintah daerah melakukan pengaturan moda transportasi lalu lintas. setiap orang dilarang mengotori dan merusak jalan, bentuk pengaturan jalur lalu lintas dan jalan memperbaiki dan atau mencuci kendaraan sebagaimana dimaksud pada meliputi jalan, pemasangan rambu jalan, melakukan balapan atau ketangkasan dengan pembuatan marka jalan, menggunakan kendaraan jalan, cc. pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, memasang portal penghalang jalan, membuat pemasangan alat penerangan jalan, dan rintangan dan atau menempatkan bahan pemasangan alat pengendali dan pengaman material sehingga mengganggu kelancaran lalu pengguna jalan. lintas atau membahayakan pengguna jalan, memasang reklame tanpa izin jalan dan ruang milik jalan, berjualan secara terbuka maupun dengan setiap orang dilarang mencoret coret, mengotori, mendirikan tenda, bangunan permanen atau menutup, merusak, mengubah, memindahkan, tidak permanen yang sifatnya menetap jalan, dan atau menghilangkan rambu jalan. dan atau menggunakan jalan dan fasilitas jalan tidak setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya tanpa izin. dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu jalan tanpa iziempat paragraf tertib lingkungan lingkungan paragraf jalur hijau pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan. pemerintah daerah menetapkan area tertentu setiap orang wajib menjaga ketenteraman dan sebagai kawasan jalur hijau sesuai dengan memelihara kebersihan lingkungan sekitar. rencana tata ruang wilayah daerah. setiap orang dilarang jalur hijau sebagaimana dimaksud pada berbuat gaduh yang dapat mengganggu diperuntukkan sebagai kawasan yang berfungsi ketenteraman lingkungan sekitar, menyegarkan udara dan memperindah mencoret coret, menulis, melukis, atau lingkungan. menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemasangan penempelan sesuai ketentuan fungsi jalur hijau menyediakan petugas untuk peraturan perundang undangan, dan atau pemeliharaan dan perawatan jalur hijau. membuang atau menumpuk sampah fasilitas umum, jalur hijau, jalan dan atau sungai, drainase dan sumber air yang dapat merusak keindahan dan kebersihan setiap orang dilarang lingkungan. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau bagian kelima beserta kelengkapannya, menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur tertib sungai, drainase dan sumber air hijau, dan atau cc. memotong dan menebang pohon atau tanaman yang tumbuh sepanjang jalur hijau. pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, drainase, dan pelestarian sumber air. cc. penghentian sementara, dan atau penutupan atau pembubaran. setiap orang dilarang membuang benda, bahan padat atau cair yang ketentuan lebih lanjut mengenai izin berupa limbah kimia atau non kimia dalam penyelenggaraan tempat hiburan dan kegiatan maupun sekitar sungai, keramaian sebagaimana dimaksud pada mempersempit, mengubah, mengurus saluran diatur dengan peraturan bupati. air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya, dan menanam tanaman sehingga mengganggu kelancaran arus air sungai, dan atau pemerintah daerah dapat menghentikan cc. meracuni dan menyetrum pada perairan sungai sementara tempat hiburan dan kegiatan sehingga merusak ekosistem sungai. keramaian selain sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian keenam penghentian sebagaimana dimaksud pada tertib tempat hiburan dan kegiatan keramaian karena alasan pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, pendidikan, acara kenegaraan atau alasan lain yang sah. setiap orang yang akan menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian wajib memiliki izin. setiap orang dilarang melakukan tindakan asusila tempat hiburan bagi orang yang menyelenggarakan tempat dan atau kegiatan keramaian, dan atau hiburan dan kegiatan keramaian yang sudah melakukan atau memfasilitasi praktek prostitusi memiliki izin wajib memenuhi ketentuan tempat hiburan dan atau kegiatan perizinan. keramaicabutan izin, bagian ketujuh paragraf tertib sosial undian paragraf sumbangan dan promosisetiap orang dilarang meminta sumbangan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau sebagaimana dimaksud pada diatur bersama sama baik jalan, dalam angkutan dengan peraturan bupati. umum, rumah tempat tinggal, kantor, atau tempat umum kecuali untuk kegiatan sosial dan paragraf kemanusiaan dengan izin bupati. penyakit tertentjalan, segala bentuk promosi penjualan produk pabrikan dalam angkutan umum, dan fasilitas umum. yang akan melakukan promosi rumah tempat tinggal wajib melaporkan dan mendapatkan paragraf rekomendasi tertulis dari ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau dukuh setempat. mengemis, menggelinding, dan mengamen segala bentuk penawaran keahlian jasa tertentu setiap orang dilarang mengemis, menggelinding, yang bertujuan mendapatkan keuntungan, sebelum dan mengamen wilayah daerah. melakukan promosi jasa rumah tempat tinggal wajib melaporkan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau dukuh setempat. paragraf setiap orang yang bertamu wajib mematuhi norma sosial. penyelenggaraan rumah penginapan dan rumah kos paragraf warung internet setiap penyelenggara rumah penginapan dan rumah kos wajib memenuhi ketentuan perizinan. setiap penyelenggara warung internet wajib memenuhi ketentuan perizinan. setiap penyelenggara rumah penginapan dan rumah kos serta orang yang menginap pada rumah penginapan atau rumah kos wajib menaati setiap orang dilarang norma kesusilaan, berduaan dengan lawan jenis dalam bilik norma kesopanan, warung internet, cc. norma agama, dan melakukan tindakan asusila dalam bilik norma hukum. warung internet, dan mengakses dan mengunduh situs porno paragraf dalam bilik warung internet. pelaporan bab iii pelaksanaan operasional penertiban setiap orang yang bertamu lebih dari (satu kali dua puluh empat) jam atau menginap wajib melaporkan keberadaannya kepada ketua pelaksanaan operasional penegakan ketertiban rukun tetangga, ketua rukun warga, atau umum dilaksanakan oleh satuan polisi pamong dukuh setempat. praja berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. laporan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara lisan atau tertulis satuan polisi pamong praja dalam dengan disertai identitas diri. melaksanakan tugasnya menaati ketentuan peraturan perundang undangan dengan penuh laporan disampaikan oleh tamu yang pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. bersangkutan dan atau penerima tamu. satuan polisi pamong praja dalam ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tata cara pemberian laporan, saran dan pada berdasarkan prinsip pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor koordinasi, diatur dengan peraturan bupati. integrasi, sinkronisasi: dan bab amplifikasi. pembinaan dan pengawasanbupati. pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum menjadi tanggung jawab bupati dan bab dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja. partisipasi masyarakat pembinaan terhadap ketertiban umum setiap orang berperan aktif untuk melaporkan dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, kepada pejabat atau petugas yang berwenang, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan atau apabila mengetahui secara langsung atau penyuluhan. menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat pengawasan terhadap ketertiban umum mengganggu ketertiban umum. dilaksanakan dengan melakukan pemantauan, penertiban, dan penindakan terhadap lokasi setiap orang dapat memberikan saran dan atau tempat yang menjadi objek dalam pertimbangan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah ini. ketertiban umum. bab pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ketentuan penyidikan wajib menindaklanjuti laporan yang diterima. selain menindaklanjuti laporan sebagaimana ppid mempunyai tugas dan kewenangan dimaksud pada pejabat atau petugas lakukan pendidikan atas anggaran yang berwenang juga memberikan perlindungan de, penyair peraturan daerah ini. kepada pelapor. ppid sebagaimana dimaksud pada ppid sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu memberitahukan dimulainya penyidikan dan lingkungan pemerintah daerah yang diangkat menyampaikan hasil pendidikannya melalui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan pejabat penyidik polisi republik indonesia, ketentuan peraturan perundang undangan. sesuai ketentuan yang diatur dalam undang undang hukum acara pidana. wewenang ppid sebagaimana dimaksud pada adalah bab vii menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana ketentuan perkara, setiap orang yang melanggar ketentuan menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa sebagaimana dimaksud dalam tanda pengenal dari tersangka, melakukan penyitaan benda atau surat yang dan atau ada hubungannya dengan tindak pidana, dan atau mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi, diancam pidana kurungan paling lama mendatangkan orang ahli yang diperlukan (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak dalam hubungannya dengan pemeriksaan rp. (lima juta rupiah). perkara, mengadakan penghentian penyidikan setelah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada mendapat petunjuk dari penyidik polisi adalah pelanggaran. republik indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan bab viii merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi republik indonesia ketentuan penutup memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau asa keluarganya, dan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, mengadakan tindakan lain menurut hukum peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor yang dapat dipertanggungjawabkan. tahun tentang ketertiban, kerapuhan dan kebersihan dalam daerah kabupaten kulon progoetertiban umum kabupaten kulon progo. umum ditetapkan wates dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, pada tanggal mei tenteram, tertib dan teratur dengan dilandasi iman dan tawa dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya pengaturan bupati kulon progo, penyelenggaraan ketertiban umum. kebijakan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan cap ttd ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas perlu dituangkan dalam hasta wardoyo regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut agar dapattertiban diundangkan wates umum. pada tanggal mei mengingat penyelenggaraan ketertiban umum sangat luas, maka dalam peraturan daerah ini ruang lingkupnya dibatasi sekretaris daerah pada pengaturan mengenai tertib fasilitas umum, tertib kabupaten kulon progo, bangunan, tertib lalu lintas dan jalan, tertib lingkungan, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib tempat hiburan dan cap ttd kegiatan keramaian, dan tertib sosial yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. astungkorketertiban umum. lembaran daerah kabupaten kulon progour hijau adalah tanaman perundang pada kanan, tengah, dan kiri jalan yang berfungsi sebagai pemenuhan ruang terbuka hijau yang dimaksud dengan undian adalah bentuk pada area tertentu. pengharapan yang dicari warga masyarakat dengan cara cukup jelas. membeli produk tertentu dengan mendapatkan setiap kelipatannya, atau cukup jelas. membeli kupon atau lainnya yang sejenis dengan mengharap keuntungan berlipat. cukup jelas. cukup jelas. bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyakit tertentu antara lain kusta, lepra, dan cacat melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban fisik. lingkungan meliputi mencegah, memfasilitasi, dan menindaklanjuti apabila terjadi gangguan ketertiban cukup jelas. lingkungan. cukup jelas. termasuk dalam pengertian rumah penginapan yaitu fasilitas penyedia jasa peristirahatan yang dipungut biaya, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan dan sejenisnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan berduaan dengan lawan jenis adalah berduaan antara laki laki dan perempuan bukan dalam hubungan nasab atau |
ulon progo nomor tahun tentang izin usaha lembaran daerah pertambangan bahan galian golongan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada kabupaten kulon progo sehingga dibutuhkan pengaturan kembali bidang pengelolaan usaha pertambangan mineral nomor tahun dan batubara agar dapat mendukung kegiatan usaha pertambanghuruf dan huruf perlu membentuk peraturan daerah tentang tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pengelolaan pertambangan mineral dan batubarausaha pertambangan merupakan salah lingkungan daerah istimewa jogjakarta satu upaya memanfaatkan potensi sumber daya sebagaimana telah diubah dengan undang alam yang menunjang pembangunan daerah, undang nomor tahun tentang perubahan bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan undang undang nomor tahun republik bahan tambang yang merupakan kekayaan alam indonesia untuk penggabungan daerah daerah yang tidak terbarukan, diperlukan pengaturan kabupaten kulon progo dan adikarya dalam dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang lingkungan daerah istimewa jogjakarta menjadi tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan satu kabupaten dengan nama kulon progo bijaksana dengan berpedoman pada lembaran negara republik indonesia tahun pembangunan daerah yang berkelanjutan dan nomor berwawasan lingkungan, undang undang nomor tahun tentang bahwa dengan ditetapkannya undang undang keselamatan kerja lembaran negara republik nomor tahun tentang pertambangan indonesia tahun nomor tambahan mineral dan batubara, diperlukan pengaturan lembaran negara republik indonesia bidang pertambangan yang dapat mengelola dan nomor undang undang nomor tahun tentang peraturan pemerintah nomor tahun konservasi sumber daya alam dan tentang wilayah pertambangan lembaran negara ekosistemnylaksanaan kegiatan usaha pemerintahan daerah lembaran negara republik pertambangan mineral dan batubarasebagaimana telah diubah denganinaan dan pengawasan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara lembaran pertambangan mineral dan batubarreklamasi dan pasca tambangizin lingkungan, lembaran negara undang nomor dan dari hal republik indonesia tahun nomor pembentukan daerah daerah kabupaten djawa peraturan menteri energi dan sumber daya timur tengah barat dan daerah istimewa mineral nomor tahun tentang jogjakarta berita negara republik indonesia penyelenggaraan usaha jasa pertambangan tahun nomorpemerintah daerah adalah bupati dan perangkat nomor daerah sebagai unsur penyelenggara peraturan menteri energi dan sumber daya pemerintahan daerah. mineral nomor tahun tentang peningkatan bupati adalah bupati kulon progo. nilai tambah mineral melalui kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah yang pengolahan dan pemurnian mineral sebagaimana selanjutnya disingkat dprd adalah dprd telah diubah dengan peraturan menteri energi kabupaten kulon progo. dan sumber daya mineral nomor tahun instansi adalah lembaga perangkat daerah yang berita negara republik indonesia tahun mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan nomor tambahan berita negara republik dibidang pertambangan indonesia tahun nomor inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil dengan persetujuan bersama yang diberi tugas tertentu dibidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dewan perwakilan rakyat daerah undangan. kabupaten kulon progo pertambangan adalah sebagian atau seluruh dan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, bupati kulon progo pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi memutuskan kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan, serta menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. pertambangan mineral dan batubara mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk alam yang memiliki sifat fisik dan kimia bab tertentu serta susunan kristal teratur atau tabungannya yang membentuk batuan, baik ketentuan umum dalam bentuk lepas atau padu. bagian kesatu mineral radioaktif adalah mineral yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas pengertian jenis lebih besar dari pada bg kg ci g)dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan daerah adalah kabupaten kulon progo.studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha rangka pengusahaan mineral yang meliputi pertambangan untuk memperoleh informasi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk studi kelayakan, konstruksi, penambangan, menentukan kelayakan ekonomis dan teknis pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, usaha pertambangan termasuk analisis mengenai penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang. dampak lingkungan serta perencanaan reklamasi izin usaha pertambangan yang selanjutnya dan pasca tambang. disingkat iup adalah izin untuk melaksanakan operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha usaha pertambangan. pertambangan yang meliputi konstruksi iup eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan pengangkutan dan penjualan, serta sarana umum, eksplorasi dan studi kelayakan. pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan iup operasi produksi adalah izin usaha yang hasil studi kelayakan. diberikan setelah selesai pelaksanaan iup konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi. operasi produksi, termasuk pengendalian dampak izin pertambangan rakyat yang selanjutnya lingkungan. disingkat ipr adalah izin untuk melaksanakan penambangan adalah bagian kegiatan usaha usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan untuk memproduksi mineral pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan dan atau batu bara dan mineral ikatannya. investasi terbatas. pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha izin usaha pertambangan khusus yang pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral selanjutnya disingkat dengan ipk adalah izin serta untuk memanfaatkan dan memperoleh yang diberikan oleh menteri yang membidangi mineral ikutan. untuk melaksanakan usaha pertambangan pengangkutan adalah kegiatan usaha wilayah izin usaha pertambangan khusus. pertambangan untuk memindahkan mineral dari penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi pemurnian sampai tempat penyerahan. regional dan indikasi adanya mineralisasi. penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha untuk menjual hasil pertambangan mineral. pertambangan untuk memperoleh informasi badan usaha adalah setiap badan hukum yang secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, bergerak bidang pertambangan yang didirikan dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan terukur dari bahan galian, serta informasi dalam wilayah negara kesatuan republik mengenai lingkungan sosial dan lingkungan indonesia. hidup. koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut orang seorang atau badan hukum koperasi pasca tambang adalah kegiatan terencana, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk ekonomi rakyat yang berdasar atas asas memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi kekeluargaan. sosial menurut kondisi lokal seluruh wilayah analisis mengenai dampak lingkungan yang penambangan. selanjutnya disingkat amdal adalah kajian lahan bekas tambang adalah lahan wilayah iup mengenai dampak besar dan penting suatu usaha yang telah dilakukan penambangan sampai pada dan atau kegiatan yang direncanakan pada batas kedalaman penggalian paling dalam yang lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses diperbolehkan. pengambilan keputusan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk usaha dan atau kegiatan. meningkatkan kemampuan masyarakat, baik rencana pengelolaan lingkungan yang secara individual maupun kolektif, agar menjadi selanjutnya disingkat rkl adalah upaya lebih baik tingkat kehidupannya. penanganan dampak besar dan penting terhadap wilayah pertambangan yang selanjutnya disingkat lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari adalah wilayah yang memiliki potensi mineral rencana usaha dan atau kegiatan. dan tidak terikat dengan batasan administrasi rencana pemantauan lingkungan yang pemerintahan yang merupakan bagian dari tata selanjutnya disingkat rpl adalah upaya ruang nasional. pemantauan komponen lingkungan hidup yang wilayah usaha pertambangan yang selanjutnya terkena dampak besar dan penting akibat dari disingkat wup adalah bagian dari yang telah rencana usaha dan atau kegiatan. memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau upaya pengelolaan lingkungan yang selanjutnya informasi geologi. disingkat ukl dan upaya pemantauan lingkungan wilayah izin usaha pertambangan yang yang selanjutnya disingkat upl adalah upaya selanjutnya disingkat tiup adalah wilayah yang yang dilakukan dalam pengelolaan dan diberikan kepada pemegang iup. pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung wilayah pertambangan rakyat yang selanjutnya jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib disingkat wpr adalah bagian dari tempat melakukan amdal. singa cmp dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan wilayah pencanangan negara yang selanjutnya disebut wpn adalah bagian dari yang reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dicadangkan untuk kepentingan strategis sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk nasional.wilayah usaha pertambangan khusus yang melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, selanjutnya disebut wup adalah bagian dari pengawasan, penertiban, dan pengendalian. wpn yang dapat diusahakan. wilayah izin usaha pertambangan khusus yang tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah selanjutnya disebut tiup adalah wilayah yang menjamin efektifitas pelaksanaan dan diberikan kepada pemegang ipk. pengendalian kegiatan usaha pertambangan keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi secara berdaya guna, berhasil guna dan luar kemampuan manusia yang meliputi antara berda saing, lain dil berantakan menjamin manfaat pertambangan mineral dan perang, kerusuhan sipil, pemberi batubara secara berkelanjutan dan epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam. berwawasan lingkungan hidup, menjamin ketersedian mineral dan batubara jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber oleh perusahaan pertambangan sebagai uang energi untuk kebutuhan lokal dan atau jaminan untuk melaksanakan reklamasi dibidang nasional: pertambangan. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, jaminan pasca tambang adalah dana yang daerah dan negara serta menciptakan disediakan oleh perusahaan pertambangan lapangan kerja untuk sebesar besarnya sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat, dan kegiatan pasca tambang. menjamin kepastian hukum dalam hak atas tanah adalah sebidang tanah pada penyelenggaraan kegiatan usaha permukaan bumi menurut hukum pertanahan pertambangan mineral dan batubara. indonesia. bab bagian kedua kewenangan maksud dan tujuan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah meliputi sebagai upaya untuk menjamin agar pemanfaatan pembuatan peraturan perundang undangan potensi mineral dan batubara dapat dilaksanakan dibidang pertambangan mineral dan batubara, berdasarkan pada azas manfaat, keadilan dan pemberian iup dan ipr, pembinaan, keseimbangan, partisipatif, transparan, penyelesaian konflik arakan dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan pengawasan usaha pertambangan wilayah daerah dan atau wilayah laut sampai dengan pengelolaan pertambangan sebagaimana (empat) mil, dimaksud pada dilaksanakan sesuai penginventarisasian, penyelidikan dan dengan ketentuan peraturan perundang penelitian, serta eksplorasi dalam rangka undangan. memperoleh data dan informasi mineral dan batubara: bab iii pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi wilayah pertambanganwilayah pertambangan sebagai bagian dari tata setempat dalam usaha pertambangan dengan ruang nasional merupakan landasan bagi memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, penetapan kegiatan pertambangan yang terdiri pengembangan dan peningkatan nilai tambah atas dan manfaat kegiatan usaha pertambangan wup, secara optimal, wpr, dan penyampaian informasi hasil inventarisasi, wpn. penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri yang wup sebagaimana dimaksud pada huruf menyelenggarakan urusan pemerintahan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan bidang pertambangan dan energi dan urusan pemerintahan dibidang pertambangan dan gubernur, energi. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada wpr sebagaimana dimaksud pada huruf menteri yang menyelenggarakan urusan ditetapkan oleh bupati setelah berkonsultasi pemerintahan bidang pertambangan dan dengan dprd. energi dan gubernur, pembinaan dan pengawasan terhadap wpn sebagaimana dimaksud pada huruf reklamasi lahan dan pasca tambang, dan merupakan bagian dari yang dicadangkan peningkatan kemampuan aparatur dalam untuk kepentingan strategis nasional. penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. wup, wpr dan wpn sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf berada mineral dan batubara merupakan mineral dan dalam wp. batubara yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terletak daerah dan wilayah laut sampai dengan (empat) mil. dalam (satu) wup dapat terdiri atas (satu) gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kursi, atau beberapa tiup. zirkon, wollastonii, tawas, batu kuarsa, permit, garam batu, dan clay, bab pertambangan batuan yang meliputi police, tras, teki, obsidian, marmer, permit, tanah diatom, penggolongan dan usaha pertambangan tanah serap (fuller earth), slate, granit, mineral dan batubarabagian kesatu opal, kalsedon, chart, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agar, penggolonganmineral dan batubara dikelompokkan dalam (lima) pilihan (tanah), urutan tanah setempat, tanah golongan komoditas tambang antara lain merah (laterit), batu gamping, unik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral pertambangan mineral radioaktif yang meliputi logam atau unsur mineral bukan logam dalam radium, thorium, uranium, monasit dan bahan jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi galian radioaktif lainnya, pertambangan: pertambangan mineral logam yang meliputi litium, batubara meliputi abituren padat, batuan aspal, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, batubara, dan gambut.bagian kedua kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, itrium, magnetit, besi, galena, kegiatan usaha pertambangankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, terdiri atas stronsium, germanium, dan fenotip, usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan cc. pertambangan mineral bukan logam yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kelayakan: danusaha pertambangan operasi produksi meliputi ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada penjualan. huruf dapat berupa badan usaha swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. setiap orang yang melakukan kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada pertambangan wajib memiliki izin pertambangan huruf adalah koperasi yang bergerak dibidang dari bupati. pertambangan. izin pertambangan sebagaimana dimaksud pada perseorangan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk huruf dapat berupa orang persen tup, atau orangan, perusahaan firma atau perusahaan ipr. komanditer. iup sebagaimana dimaksud pada diberikan ketentuan lebih lanjut mengenai iup diatur setelah mendapatkan tiup. dengan peraturan bupati. ipr sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah ditetapkan wpr. usaha pertambangan mineral dan batubara dapat bab dilakukan setelah mendapat izin dari bupati. izin usaha pertambangan iup diberikan melalui tahapan pemberian tiup, dan bagian kesatu pemberian iup. umum tiup sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas iup diberikan oleh bupati berdasarkan tiup mineral logam, permohonan yang diajukan oleh tiup batubara, badan usaha, tiup mineral bukan logam, dan koperasi, atau tiup batuan. perseorpelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tiup mineral bukan logam dan batuan dimaksud pada diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf dan administratif berupa huruf diperoleh dengan cara mengajukan peringatan tertulis, permohonan wilayah kepada bupati. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam dan atau dapat diberikan lebih dari (satu) cc. pencabutan iup. tiup dalam hal badan usaha yang mengajukan permohonan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan merupakan badan usaha yang terbuka (go syarat syarat untuk memperoleh iup sebagaimana public), atau dimaksud pada diatur dengan peraturan untuk tiup mineral bukan logam dan atau bupati. tiup batuan. bagian kedua dalam (satu) tiup dapat diberikan (satu) atau beberapa iup. iup eksplorasi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat syarat pemberian tiup diatur dengan peraturan bupati. iup eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mineral logam, mineral bukan logam, iup terdiri atas batuan, dan atau iup eksplorasi, dan batubara. iup operasi produksi. iup eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan iup sebagaimana dimaksud pada hanya umum, eksplorasi dan studi kelayakan. berlaku untuk (satu) jenis mineral atau batubara. iup eksplorasi sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah memperoleh tiup. iup tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian iup. persyaratan iup eksplorasi meliputi administrasi: teknis: lingkungan, dan finansial. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan iup eksplorasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatipertimbangannya. bupati berwenang menetapkan masa berlaku dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi iup eksplorasi untuk pertambangan mineral kelayakan, pemegang iup eksplorasi yang logam paling lama (delapan) tahun: mendapatkan mineral atau batubara yang tergali iup eksplorasi untuk pertambangan batubara wajib lapor kepada bupati. paling lama (tujuh) tahun, iup eksplorasi untuk pertambangan mineral pemegang iup eksplorasi ang ingin menjual bukan logam paling lama (tiga) tahun dan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pan pada wajib mengajukan izin sementara mineral bukan logam jenis tertentu paling lama kepada bupati untuk melakukan pengangkutan (tujuh) tahun, dan dan penjualan iup eksplorasi untuk pertambangan batuan penyu paling lama (tiga) tahun. mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada dikenai iuran produksi. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana bupati berwenang menetapkan dimaksud pada dan diberikan luas wilayah eksplorasi dalam tiup bagi sanksi administratif berupa pemegang iup eksplorasi mineral logam paling peringatan tertulis: banyak (lima ribu) hektar, penghentian sementara sebagian atau seluruh luas wilayah eksplorasi dalam tiup bagi kegiatan eksplorasi, dan atau pemegang iup eksplorasi batubara paling banyak pencabutan iup. (seratus) hektar, cc. luas wilayah eksplorasi dalam tiup bagi bagian ketiga pemegang iup eksplorasi mineral bukan logam paling banyak (dua ratus) hektar, dan iup operasi produksi luas wilayah eksplorasi dalam tiup bagi pemegang iup eksplorasi batuan paling banyak (dua ratus) hektar. iup operasi produkmeliputi kegiatan luas wilayah operasi produksi dalam tiup bagi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemegang iup operasi produksi batuan paling pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. banyak (seratus) hektar. iup operasi produksi sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah memperoleh tiup. bupati berwenang menetapkan masa berlaku persyaratan iup operasi produksi meliputi iup operasi produksi untuk pertambangan persyaratan mineral logam paling lama (dua puluh) tahun administrasi, dan dapat diperpanjang (dua) kali masing teknis, masing paling lama (sepuluh) tahun, lingkungan, dan iup operasi produksi untuk pertambangan finansial. batubara paling lama (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang (dua) kali masing masing dalam persyaratan teknis iup operasi produksi paling lama (sepuluh) tahun: sebagaimana dimaksud pada huruf iup operasi produksi untuk pertambangan pemohon wajib untuk membuat peta alur mineral bukan logam paling lama (sepuluh) transportasi pengangkutan hasil tambang. tahun dan dapat diperpanjang (dua) kali masing masing paling lama (lima) tahun, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan iup iup operasi produksi untuk pertambangan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada mineral bukan logam jenis tertentu paling lama diatur dengan peraturan bupati. (dua puluh) tahun dapat diperpanjang (dua) kali masing masing paling lama (sepuluh) tahun, dan iup operasi produksi untuk pertambangan bupati berwenang menetapkan batuan paling lama (lima) tahun dan dapat luas wilayah operasi produksi dalam tiup bagi diperpanjang (dua) kali masing masing paling pemegang iup operasi produksi mineral logam lama (lima) tahun. paling banyak (tiga ribu) hektar, luas wilayah operasi produksi dalam tiup bagi pemegang iup operasi produksi batubara paling banyak (lima puluh) hektar, pemegang iup operasi produksi dapat luas wilayah operasi produksi dalam tiup bagi mengajukan permohonan wilayah luar tiup pemegang iup operasi produksi mineral bukan kepada bupati untuk menunjang usaha kegiatan logam paling banyak (seratus) hektar, dan pertimbangannya. pemegang iup eksplorasi dijamin untuk bagian keempat memperoleh iup operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan komoditas tambang lain dalam tiup kepada bupati dengan ketentuan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi. dalam hal iup operasi produksi tidak melakukan dalam hal pada lokasi tiup ditemukan komoditas kegiatan pengangkutan dan penjualan dan atau tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral pengolahan dan pemurnian, maka kegiatan yang diberikan dalam iup, maka pemegang iup pengangkutan dan penjualan dan atau eksplorasi dan atau iup operasi produksi berhak pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh memperoleh prioritas dalam mengusahakan pihak lain yang memiliki komoditas tambang lainnya yang ditemukan. iup operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan atau dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya iup operasi produksi khusus untuk sebagaimana dimaksud pada pemegang pengolahan dan pemurnian. iup eksplorasi dan atau iup operasi produksi wajib mengajukan permohonan kepada bupati dalam jangka waktu (enam) bulan sejak sebelum berakhir jangka waktu izin dan harus diperolehnya iup operasi produksi, pemegang iup membentuk badan usaha baru. operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada tiup dalam hal pemegang iup eksplorasi dan iup sebelum dimulainya kegiatan operasi produksi. operasi produksi tidak berminat atas komoditas dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada tiup operasi produksi, wajib dilakukan maka kesempatan pengusahaan dapat perubahan tanda batas wilayah dengan diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan pemasangan patok baru pada tiup. dengan cara lelang dan atau permohonan wilayah. tata cara pemasangan tanda batas tiup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pihak lain yang mendapat iup berdasarkan lelang undangan. atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang iup eksplorasi dan iup operasi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana produksi pertama. dimaksud pada dan diberikan sanksi administratif berupa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana peringatan tertulis, dimaksud pada diberikan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh administratif berupa operasi produksi, dan atau peringatan tertulis, cc. pencabutan iup. penghentian sementara sebagian atau seluruh pemegang iup operasi produksi hanya dapat kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, diberikan perpanjangan sebanyak (dua) kali. dan atau cc. pencabutan iup. pemegang iup operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan iup operasi produksi bagian kelima sebanyak (dua) kali wajib mengembalikan tiup operasi produksi kepada bupati. perpanjangan iup operasi produksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diberikan sanksi administratif berupa permohonan perpanjangan iup operasi produksi peringatan tertulis, diajukan kepada bupati paling cepat dalam jangka penghentian sementara sebagian atau seluruh waktu (dua) tahun dan paling lambat dalam kegiatan operasi produksi, dan atau jangka waktu (satu) bulan sebelum berakhirnya cc. pencabutan iup. jangka waktu iup. permohonan perpanjangan iup operasi produksi sebagaimana dimaksud pada paling pemegang iup operasi produksi yang telah sedikit harus dilengkapi memperoleh perpanjangan iup operasi produksi peta dan batas koordinat wilayah, sebanyak (dua) kali sebagaimana dimaksud bukti pelunasan iuran tetap dan iuran dalam dalam jangka waktu produksi (tiga) tahun terakhir, (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa laporan akhir kegiatan operasi produksi, berlakunya iup berakhir wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, kepada bupati mengenai keberadaan potensi dan rencana kerja dan anggaran biaya, dan cadangan mineral atau batubara pada tiup nya. neraca sumber daya dan cadangan. tiup yang iup nya akan berakhir sebagaimana bupati dapat menolak permohonan perpanjangan dimaksud pada sepanjang masih iup operasi produksi apabila pemegang iup berpotensi untuk diusahakan, tiup nya dapat operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik. atau permohonan wilayah. penolakan sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaan lelang tiup sebagaimana harus disampaikan secara tertulis kepada dimaksud pada pemegang iup sebelumnya pemegang iup operasi produksi paling lambat mendapat hak yang sama. sebelum berakhirnya iup operasi produksi dengan disertai alasannya. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana bagian ketujuh dimaksud pada diberikan sanksi administratif berupa kewajiban pemegang iupup. setiap pemegang iup wajib melakukan kegiatan pertambangan sesuai bagian keenam rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan, hak pemegang iup menghentikan kegiatan pertambangan jika dalam kegiatannya timbul bahaya atau kerusakan lingkungan hidup dan meng usahakan penanggulangan atas timbulnya pemegang iup berhak bahaya atau kerusakan lingkungan hidup melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha tersebut, pertambangan baik kegiatan eksplorasi maupun melaksanakan ketentuan keselamatan dan kegiatan operasi produksi, kesehatan kerja, serta sistem pertambangan memanfaatkan prasarana dan sarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan untuk keperluan pertambangan setelah perundang undangan, memenuhi ketentuan peraturan perundang melaksanakan pengelolaan dan pemantauan undangan, lingkungan pertambangan sesuai dengan mendapat hak tunggal untuk memperoleh izin ketentuan peraturan perundang undangan, operasi produksi atas komoditas tambang melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca sebagaimana tercantum dalam iup eksplorasinya, tambang lahan bekas tambang wilayah usaha dan pertambangan sesuai dengan ketentuan mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang peraturan perundang undangan, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, menyusun dan melaksanakan program teknik pertambangan dan manajemen dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan tiup nya, peraturan perundang undangan. diuntungkan, melakukan pembayaran pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak dan pungutan lan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, pemegang iup tetap wajib bertanggung jawab penimbunan, pengangkutan dan penggunaan terhadap segala tunggakan pembayaran beserta bahan peledak dalam usaha pertambangan denda yang ada walaupun jangka waktu iup telah umum sesuai dengan ketentuan peraturan berakhir. perundang undangan, memberikan kesempatan kepada pemegang pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana izin lain dalam wilayah izin pertambangan dimaksud pada dan diberikan guna membangun fasilitas yang diperlukan sanksi administratif berupa dalam kegiatan usaha pertambangan peringatan tertulis, berdasarkan kesepakatan pemegang izin yang penghentian sementara sebagian atau seluruh bersangkutan, kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, menyampaikan laporan tahunan dan laporan dan atau berkala setiap (satu) bulan sekali atas cc. pencabutan iup. produksi dan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya, bab menyampaikan laporan realisasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pertambangan rakyat setiap (enam) bulan sekali kepada bupati, dan bagian kesatu menyampaikan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati. wpr pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada selain huruf dan huruf diberikan sanksi administratif berupa kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan peringatan tertulis, dalam suatu wpr. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi: wpr ditetapkan oleh bupati setelah berkonsultasi dan atau dengan dprd. cc. pencabutan iup. konsultasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh instansi melalui komisi yang membidangi. pemegang iup wajib bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha dalam hal dprd berpendapat wpr layak pertimbangannya dalam lingkup wilayah izinnya. ditetapkan oleh bupati, maka dprd mengeluarkan rekomendasi melalui komisi yang membidangi. wpr ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut untuk memperoleh ipr pemohon harus mempunyai cadangan mineral sekunder yang menyampaikan surat permohonan kepada bupati. terdapat sungai dan atau diantara tepi dan tepi sungai, luasan wilayah untuk (satu) ipr dapat mempunyai cadangan primer logam atau diberikan kepada batubara dengan kedalaman paling lama perseorangan paling banyak (seribu) (dua puluh lima) meter, meter persegi, merupakan endapan teras, dataran banjir dan kelompok masyarakat paling banyak endapan sungai purba, (lima ribu) meter persegi, dan atau menyebutkan jenis komoditas yang akan koperasi paling banyak (sepuluh ribu) ditambang, dan atau meter persegi. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah (dua puluh lima) hektar. (s5) ipr diberikan untuk jangka waktu paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling dalam menetapkan wpr sebagaimana dimaksud banyak (dua) kali. pada bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana wpr kepada untuk mendapatkan ipr pemohon harus masyarakat secara terbuka. memenuhi persyaratan administrasi, bagian kedua persyaratan teknis: persyaratan lingkungan, dan ipr persyaratan finansial. persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada huruf berupa laporan keuangan (satu) kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi dimaksud dalam dikelompokkan sebagai koperasi. berikut pertambangan mineral logam, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pertambangan mineral bukan logam, syarat untuk memperoleh ipr diatur dengan cc. pertambangan batuan, dan peraturan bupati. pertambangan batubara. ipr diberikan terutama kepada penduduk setempat baik berupa perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau cc. koperasi. bagian ketiga kerusakan lingkungan hidup dan mengusahakan penanggulangan atas hak pemegang ipr timbulnya bahaya atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, mengupayakan prinsip kewirausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan pemegang ipr berhak mendapat pembinaan, prinsip saling membutuhkan dan pengawasan, dibidang keselamatan dan kesehatan menguntungkan, kerja, lingkungan, teknik pertambangan dan menyampaikan laporan tahunan dan laporan manajemen dari pemerintah daerah sesuai berkala setiap (satu) bulan sekali atas ketentuan peraturan perundang undangan. produksi dan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya, dan pemegang ipr dapat memanfaatkan prasarana menyampaikan seluruh data hasil operasi dan sarana umum untuk keperluan produksi kepada bupati. pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada selain huruf dan huruf bagian keempat diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kewajiban pemegang ipr penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan atau cc. pencabutan ipr. setiappemegang ipr tetap wajib bertanggung jawab mematuhi peraturan perundang undangan terhadap segala tunggakan pembayaran beserta dibidang keselamatan dan kesehatan kerja denda yang ada walaupun jangka waktu ipr telah pertambangan, pengelolaan lingkungan dan berakhir. mematuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pemerintah daerah, dimaksud pada diberikan sanksi melakukan pembayaran pajak daerah, administratif berupa penerimaan negara bukan pajak dan pungutan peringatan tertulis, lain yang sah sesuai dengan ketentuan penghentian sementara sebagian atau seluruh peraturan perundang undangan, kegiatan, dan atau menghentikan kegiatan pertambangan apabila cc. pencabutan ipr. dalam kegiatannya timbul bahaya atau bab vii penciuman dan pengembalian tiup pemegang iup eksplorasi wajib melepaskan tiup dengan ketentuan untuk iup mineral logam pada tahun keempat wilayah eksplorasi pemegang iup sewaktu waktu dapat mengajukan yang dapat dipertahankan paling banyak permohonan kepada bupati untuk menciutkan (tiga ribu lima ratus) hektar, dan sebagian atau mengembalikan seluruh tiup. pada tahun kedelapan atau pada akhir iup eksplorasi saat peningkatan iup operasi pemegang iup dalam melaksanakan penciuman produksi wilayah yang dipertahankan atau pengembalian tiup sebagaimana dimaksud paling banyak (dua ribu) hektar. pada wajib menyerahkan untuk iup batubara laporan, data dan informasi penciuman atau pada tahun keempat wilayah eksplorasi pengembalian yang berisikan semua penemuan yang dapat dipertahankan paling banyak teknis dan geologis yang diperoleh pada (tiga ratus) hektar, dan wilayah yang akan diciutkan dan alasan pada tahun ketujuh atau pada akhir iup penciuman atau pengembalian serta data eksplorasi saat peningkatan menjadi iup lapangan hasil kegiatan, operasi produksi wilayah yang peta wilayah penciuman atau pengembalian dipertahankan paling banyak (seratus) beserta koordinatnya, hektar. bukti pembayaran kewajiban keuangan, untuk iup mineral bukan logam laporan kegiatan sesuai status tahapan pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang terakhir, dan dapat dipertahankan paling banyak laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah (tiga ratus) hektar, dan yang diciutkan atau dikembalikan. pada tahun ketujuh atau pada akhir iup eksplorasi saat peningkatan menjadi iup pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana operasi produksi wilayah yang dimaksud pada diberikan sanksi dipertahankan paling banyak (seratus) administratif berupa: hektar. peringatan tertulis, untuk iup mineral bukan logam jenis tertentu penghentian sementara sebagian atau seluruh pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dapat dipertahankan paling banyak dan atau (tiga ratus) hektar, dan cc. pencabutan iupatus) seluruh kegiatan usaha pertambangan, hektar. dan atau untuk iup mineral batuan apabila kondisi daya dukung lingkungan pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang wilayah tersebut tidak dapat menanggung dapat dipertahankan paling banyak beban kegiatan operasi produksi sumber daya (tiga ratus) hektar, dan mineral yang dilakukan wilayahnya. pada tahun ketujuh atau pada akhir iup eksplorasi saat peningkatan menjadi iup penghentian sementara kegiatan usaha operasi produksi wilayah yang pertambangan sebagaimana dimaksud pada dipertahankan paling banyak (seratus) tidak mengurangi masa berlaku iup atau hektar. ipr. dalam hal luas wilayah paling banyak yang permohonan penghentian sementara kegiatan dipertahankan sudah dicapai sebagaimana usaha pertambangan sebagaimana dimaksud maksud pada maka pemegang iup pada huruf dan huruf disampaikan eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan kepada bupati. wilayah. penghentian sementara sebagaimana dimaksud pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada huruf dapat dilakukan oleh dimaksud pada diberikan sanksi inspektur tambang: atau administratif berupa bupati berdasarkan permohonan dari peringatan tertulis, masyarakat. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi, dan atau bupati berkewajiban mengeluarkan keputusan pencabutan iup. tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya bab viii atas permohonan sebagaimana dimaksud pada paling lama (lima belas) hari sejak penghentian sementara kegiatan menerima permohonan tersebut. izin usaha pertambangan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penghentian sementara dan pemberian persetujuan penghentian sementara penghentian sementara kegiatan usaha kegiatan usaha pertambangan diatur dengan pertambangan dapat diberikan kepada pemegang peraturan bupati. iup atauiup dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila bupati dapat mencabut penghentian sementara pemegang iup eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang telah kegiatannya dalam jangka waktu (enam) diberikan kepada pemegang iup atau ipr bulan sejak izin dikeluarkan, berdasarkan atas permohonan dari pemegang iup pemegang iup operasi produksi tidak atau ipr. melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu (enam) bulan sejak izin persetujuan penghentian sementara berakhir dikeluarkan, karena cc. pemegang iup operasi produksi tidak habis masa berlakunya, atau melaksanakan kegiatannya dalam jangka permohonan pencabutan dari pemegang iup waktu (satu) tahun sejak izin dikeluarkan, atau ipr. pemegang izin dinyatakan pailit, dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa dalam hal kurun waktu penghentian sementara persetujuan yang ditetapkan dengan belum berakhir dan pemegang iup atau ipr sudah keputusan bupati, siap untuk melakukan kegiatan operasinya pemegang izin tidak melanjutkan usahanya, kembali maka dapat mengajukan permohonan pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan pencabutan penghentian sementara kepada yang tercantum dalam perizinan dan atau bupati. ketentuan peraturan perundang undangan, wup digunakan untuk kepentingan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemerintah daerah dan atau kepentingan penghentian sementara kegiatan usaha umum yang lebih luas, pertambangan diatur dengan peraturan bupati. pemegang iup melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang undang bab tentang pertambangan mineral dan batubara. berakhirnya izin pertambanganizin pertambangan berakhir karena dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam habis masa berlakunya, iup telah habis dan tidak diajukan permohonan dicabut, atau peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan dikembalikan. atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka iup tersebut berakhir. sebelum menggunakan perusahaan lain yang berbadan hukum indonesia, maka pemegang iup pemegang iup yang iup nya berakhir dengan wajib mengumumkan media lokal dan atau alasan sebagaimana dimaksud dalam nasional. wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana perundang undangan. dimaksud pada dan diberikan sanksi administratif berupa kewajiban pemegang iup sebagaimana dimaksud peringatan tertulis, pada dianggap telah dipenuhi setelah penghentian sementara sebagian atau seluruh mendapat persetujuan dari bupati. kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan atau iup sebagaimana dimaksud dalam cc. pencabutan iup. dikembalikan kepada bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara cara usaha jasa pertambangan diatur dengan pengembalian iup kepada bupati sebagaimana peraturan bupati. dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab dalam hal pemegang iup menggunakan jasa pertambangan, maka tanggung jawab kegiatan usaha jasa pertambangan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada memegang iup. sang pemegang iup dalam melakukan kegiatan pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan nga dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah setelah rencana kerja kegiatannya mendapat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan persetujuan dari bupati. urusan pemerintahan bidang pertambangan pemegang iup wajib menggunakan perusahaan dan energi. jasa pertambangan lokal dan atau nasional. asa dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada pemegang iup dilarang melibatkan anak maka pemegang iup dapat menggunakan perusahaan dan atau afiliasinya dalam bidang perusahaan jasa pertambangan lain yang usaha jasa pertambangan wup yang berbadan hukum indonesia. disahkannya kecuali dengan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam hal penggunaan bahan peledak untuk pertambangan dan energi. keperluan usaha pertambangan, maka pemegang iup wajib mendapat izin dari pejabat yang pemberian izin menteri sebagaimana dimaksud berwenang. pada dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan tata cara permohonan izin penggunaan bahan sejenis wilayah tersebut, atau peledak sebagaimana dimaksud pada tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. berminat mampu. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pemegang iup wajib memperoleh surat keterangan dimaksud pada diberikan sanksi dari bupati yang menyatakan tidak terdapat administratif berupa perusahaan jasa pertambangan sejenis wilayah peringatan tertulis, tersebut atau tidak ada perusahaan jasa penghentian sementara sebagian atau seluruh pertambangan yang berminat mampu sebagai kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dasar dikeluarkannya izin menteri. dan atau cc. pencabutan iup. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diberikan sanksi bab xii administratif berupa peringatan tertulis, pengembangan dan pemberdayaan penghentian sementara sebagian atau seluruh masyarakat sekitar tiup kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan atau cc. pencabutan iup. pemegang iup wajib menyusun program bab pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tiup. izin penggunaan bahan peledak program sebagaimana dimaksud pada wajib dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. iup operasi produksi dalam melakukan kegiatan penambangan dapat menggunakan bahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada peledak.komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai diprioritaskan untuk masyarakat sekitar tiup tambahnya dengan cara pengolahan dan atau yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pemurnian terdiri atas pertambangan dengan tidak melihat batas wilayah mineral logam, administrasi. mineral bukan logam, batuan: atau program pengembangan dan pemberdayaan batubara. masyarakat dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai pada anggaran dan biaya pemegang iup. tambah mineral dan batubara diatur dengan peraturan bupati. biaya program pengembangan dan member dayan masyarakat dikelola oleh pemegang iup bab xiv atau dapat dikelola oleh pemerintah daerah. kegiatan reklamasi dan pasca tambang pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana lahan bekas tambang dimaksud pada dan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh pemegang iup wajib melaksanakan kegitan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, reklamasi dan pasca tambang terhadap lahan dan atau terganggu pada tanah bekas penambangan secara cc. pencabutan iup. bertahap sesuai dengan rencana kegiatan penayangannya. bab xiii pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana peningkatan nilai tambah mineral dan dimaksud pada diberikan sanksi batubara administratifpemegang iup operasi produksi mineral dan dan atau batubara wajib melakukan pengolahan dan atau cc. pencabutan iup. pemurnian hasil penambangan dalam negeri dan secara bertahap melakukan pengolahan dan atau pemurnian wilayah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang serta dana jaminan reklamasi dan pemegang iup menyerahkan rencana reklamasi dana jaminan pasca tambang diatur dengan dan pasca tambang pada saat mengajukan peraturan bupati. permohonan iup. bab pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan pendapatan negara dan daerah lahan pasca tambang. peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam pemegang iup dan ipr wajib membayar perjanjian penggunaan tanah antara pemegang pendapatan negara dan pendapatan daerah. iup dan pemegang hak atas tanah. pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada pemegang iup wajib menyediakan dana jaminan terdiri atas penerimaan pajak dan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. penerimaan negara bukan pajak. uang jaminan sebagaimana dimaksud pada penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada tidak menghilangkan kewajiban pemegang terdiri atas iup operasi produksi untuk melaksanakan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah reklamasi dan pasca tambang lahan bekas tiup. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang perpajakan, uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca dan tambang sebagaimana dimaksud pada bea masuk dan cukai. ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh bupati. penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana iuran tetap, dimaksud pada diberikan sanksi iuran eksplorasi, dan administratif berupa iuran produksi. peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, terdiri atas dan atau pajak daerah, cc. pencabutan iup. retribusi daerah, dan cc. pungutan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada diberikan sanksi dimaksud pada dapat dilaksanakan administratif berupa setelah mendapat izin dari instansi pemerintah peringatan tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang penghentian sementara sebagian atau seluruh undangan. kegiatan pertambangan, dan atau cc. pencabutan iup atau ipr. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemegang iup tidak dikenai iuran produksi penghentian sementara sebagian atau seluruh sebagaimana dimaksud dalam kegiatan pertambangan, dan atau huruf dan pajak daerah dan retribusi daerah cc. pencabutan iup atau ipr. sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf atas tanah batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. pemegang iup dan ipr hanya dapat pemegang iup dikenai iuran produksi sebagai melaksanakan kegiatannya setelah mendapat mana dimaksud dalam huruf persetujuan dari pemegang hak atas tanah. atas pemanfaatan tanah batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diberikan sanksi bab xvi administratif berupa peringatan tertulis, hubungan pemegang iup dengan pemegang penghentian sementara sebagian atau seluruh hak atas tanah kegiatan pertambangan, dan atau cc. pencabutan iup atau ipr. hak atas tiup dan wpr tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. pemegang iup dan ipr sebelum melakukan kegiatan pertambangan wajib menyelesaikan hak kegiatan usaha pertambangan tidak dapat atas tanah dengan pemegang hak atas tanah dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk dalam dan luar lingkungan iup yang terdampak melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan berpedoman pada harga yang wajar atau dalam hal masyarakat tidak bersedia dialihkan disewa, maka harus bermitra dengan masyarakat tersebut dan diketahui oleh pemegang iup yang berakhir kegiatannya wajib pejabat yang berwenang. menyerahkan semua klise, peta, gambar ukuran tanah dan lainnya yang bersangkutan dengan penyelesaian hak atas tanah sebagaimana kegiatan yang pernah dilakukannya kepada dimaksud pada dapat dilakukan secara bupati untuk kepentingan pengelolaan area bekas bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah usaha pertambangan, dengan tidak menerima oleh pemegang iup dan ipr. ganti rugi. pemegang iup wajib membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih pemegang iup dan ipr sebagaimana dimaksud dalam terdapat pada area bekas usaha pertambangan, dan yang telah melaksanakan kecuali benda atau bangunan yang digunakan penyelesaian terhadap bidang tanah dapat diberikan untuk kepentingan umum. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kewajiban sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling lama (enam) bulan setelah iup eksplorasi berakhir atau (satu) tahun setelah iup operasi produksi berakhir. hak atas iup atau ipr bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. pemegang iup wajib melakukan pengamanan terhadap benda, bangunan dan keadaan tanah bab xvii disekitarnya yang dapat membahayakan kepentingan umum. penutupan usaha pertambangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan sanksi administratif sebelum melakukan penutupan usaha berupa pertambangan pemegang iup wajib membuat dan peringatan tertulis, menyerahkan laporan rencana penutupan penghentian sementara sebagian atau seluruh usahanya kepada bupati. kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan atau pemegang iup wajib melakukan dokumentasi dan cc. pencabutan iup. pengamanan terhadap mineral dan atau batubara yang telah ditambang, diolah, maupun dimurnikan, tetapi belum dipasarkan, sehingga jelas lokasinya dan tidak terbuang karena erosi atau hilang karena sebab lain. bab xviii keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pembinaan dan pengawasanbupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kemampuan rekayasa serta rancang bangun kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan dalam negeri, oleh pemegang iup atau ipr. j . pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, pembinaan sebagaimana dimaksud pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan paling sedikit terhadap setempat, pengadministrasian pertambangan, il. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknis operasional pertambangan, teknologi pertambangan, cc. pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan kegiatan lain dibidang usaha pertambangan penerapan standar kompetensi tenaga kerja yang menyangkut kepentingan umum, pertambangan. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan iup atau ipr, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan oo. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang iup atau ipr sebagaimana dimaksud pada pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. hurufupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan pengawasan selain sebagaimana dimaksud pada oleh pemegang iup atau ipr. dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan teknis pertambangan, terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertama pemasaran, tangan yang dilaksanakan oleh pemegang iup dan keuangan, ipr sebagaimana dimaksud pada diatur pengelolaan data mineral dan batubara, dengan peraturan bupati. konservasi sumber daya mineral dan batubara, meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, bupati mengangkat inspektur tambang untuk menyuruh berhenti, melarang seseorang melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan meninggalkan ruangan atau tempat pada saat dan kesehatan kerja, lingkungan hidup pertama pemeriksaan sedang berlangsung dan tangan dan pemeriksaan kecelakaan tambang memeriksa identitas orang dan atau dokumen tiup. yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf bab xixpenyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah atau peristiwa tersebut bukan merupakan ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan hal tersebut kepada penuntut umum, ketentuan peraturan perundang undangan atau oleh tersangka atau keluarganya: dan atau penyidik kepolisian republik indonesiaumum, yang menurut hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik dapat dipertanggungjawabkan, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud penyidik sebagaimana dimaksud pada dalam berwenang memberitahukan dimulainya penyidikan dan menerima, mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut meneliti keterangan atau laporan dari umum melalui penyidik kepolisian republik bidang: berkenaan dengan adanya tindak indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur melakukan tindakan pertama pada saat itu dalam undang undang hukum acara pidana. tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, bab meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan ketentuan pidanasetiap orang yang melakukan usaha penambangan bahan bukti tersebut: tanpa iup atau iprselain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud rupiah). dalam dan dapat diterapkan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan undang undang dibidang pertambangan. pemegang iup atau ipr yang dengan sengaja menyampaikan laporan dan data sebagaimana dimaksud dalam huruf atau dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud huruf atau huruf atau huruf dalam dan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana palsu diancam dengan pidana kurungan paling lama penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana (tiga) bulan atau denda paling banyak yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum rp. (lima puluh juta rupiah).tiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada memiliki iup sebagaimana dimaksud dalam badan hukum dapat dijatuhi pidana dan huruf huruf tambahan berupa diancam dengan pidana kurungan paling lama pencabutan izin usaha, dan atau (tiga) bulan atau denda paling banyak pencabutan status badan hukum. rp. (lima puluh juta rupiah). selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam setiap orang atau pemegang iup operasi produksi dan yang menampung, memanfaatkan, melakukan kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, tambahan berupa penjualan mineral dan batubara yang bukan dari perampasan barang yang digunakan dalam pemegang iup atau ipr sebagaimana dimaksud melakukan tindak pidana, dalam dan diancam dengan perampasan keuntungan yang diperoleh dari pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau tindak pidana, dan atau denda paling banyak rp. (lima puluh kewajiban membayar biaya yang timbul akibat juta rupiah). tindak pidana. bab xxizin usaha pertambangan yang dikeluarkan sebelum pada tanggal april peraturan daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis. bupati kulon progo, bab xxii cap ttd ketentuan penutup hasta wardoyo diundangkan wates peraturan pelaksanaan peraturan daerah ditetapkan pada tanggal mei paling lama (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini. sekretaris daerah kabupaten kulon progo, cap ttd pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor astungkoro tahun tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan lembaran daerah kabupaten kulon progo tahun nomor seri c), dicabut lembaran daerah kabupaten kulon progo dan dinyatakan tidak berlaku. tahun nomor nomor registrasi peraturan daerah kabupaten kulon peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal progo, provinsi daerah istimewa yogyakarta (nomor diundangkan.ngelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk menjamin tujuan peraturan daerah ini umum instansi melakukan pemetaan, pendataan dan berdasarkan semangat undang undang nomor kompilasi kegiatan usaha pertambangan mineral tahun tentang pemerintahan daerah dan undang dan batubara serta melakukan pengendalian undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pemanfaatan mineral dan batubara agar antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, potensi ketersediaannya sebagai sumber energi dapat sumber daya alam yang ada dalam wilayah daerah dan berkelanjutan dan tetap berwawasan lingkungan merupakan kekayaan daerah sepenuhnya dapat dikelola hidup. langsung oleh pemerintah daerah. seiring dengan semangat undang undang tersebut, maka cukup jelas.cukup jelas. mineral dan batubara, yang dengan keberadaan undang undang ini diharapkan agar sumber daya alam yang tidak cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas. atas dasar inilah agar manfaat sumber daya alam dapat benar dirasakan oleh masyarakat, maka berdasarkan ketentuan huruf kewenangan daerah dalam pengelolaan cukup jelas. mineral dan batubara berupa pembuatan peraturan perundang undangan dan undang undang cukup jelas. nomor tahun memerintahkan kepada bupati memberikan izin pertambangan rakyat diutamakan kepada yang dimaksud dengan koperasi yang bergerak penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok dibidang usaha pertambangan adalah koperasi masyarakat dan atau koperasi. yang dalam anggaran dasar dan anggaran berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, rumah tangganya menyebutkan kegiatan perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan usahanya pertambangan atau salah satu sektor usaha pertambangan mineral dan batubara. usahanya bergerak dibidang pertamban luasan (tiga ribu) hektar cukup jelas. didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan daerah. huruf huruf batasan luasan (lima ribu) hektar batasan luasan (lima puluh) hektar didasarkan didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan atas pertimbangan potensi riil dan luasan luasan daerah. daerah. huruf huruf batasan luasan (sehuruf batasan luasan (dua batasan luasan (dua ratus) hektar didasarkan huruf atas pertimbangan potensi riil dan luasan cukup jelas. daerah. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan wilayah diluar tiup cukup jelas. adalah wilayah yang tidak termasuk dalam iup huruf tetapi dapat digunakan untuk mendukung mineral bukan logam jenis tertentu misalnya batu kegiatan eksplorasi. gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan untuk menunjang usaha pertimbangannya adalah segala kegiatan yang cukup jelas. berkaitan langsung dengan usaha pertambangan seperti pengangkutan, penjualan atau pengolahan cukup jelas. dan pemurterbuka adalah pengumuman berkaitan dengan rencana wpr dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang dimaksud dengan asosiasi mineral adalah baik melalui media elektronik, media cetak, mineral mineral yang berasosiasi suatu batuan, maupun papan pengumuman. sebagai contoh dalam batuan granit terkandung antara lain kuarsa, ortoklas, plagioklas, terkadang juga terdapat hornblenda, biotik dan muskovit. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf luasan (seribu) meter persegi cukup jelas didasarkan atas pertimbangan potensi riil daerah. cukup jelas. huruf huruf luasan (lima ribu) meter persegi yang dimaksud dengan keadaan yang didasarkan atas pertimbangan potensi riil menghalangi antara lain meliputi blokade, daerah. pemogokan, perselisihan perburuhan huruf luar kesalahan pemegang iup atau ipk luasan (sepuluh ribu) meter persegi dan ketentuan peraturan perundang didasarkan atas pertimbangan potensi riil undangan yang diterbitkan oleh menteri daerah. yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang cukup jelas. sedang berjalan. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi cukup jelas. daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan cukup jelas.yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan diluar kemampuan manusia antara lain perang, kerusuhan cukup jelas. sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain lain huruf bencana alam. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf .cagar alam dan cagar budaya, cukup jelas. kantor pemerintah pemerintah daerah huruf desa: cukup jelas. .penataan permukiman kumuh huruf perkotaan dan atau konsolidasi tanah, cukup jelas. serta perumahan untuk masyarakat huruf berpenghasilan rendah dengan status cukup jelas. sewa, huruf .prasarana pendidikan atau sekolah cukup jelas. pemerintah pemerintah daerah, huruf .prasarana olahraga pemerintah yang dimaksud dengan kepentingan umum pemerintah daerah, dan adalah tanah yang digunakan untuk .pasar umum dan lapangan parkir pembangunan umum. pertahanan dan keamanan nasional, huruf jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur cukup jelas. kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, cukup jelas. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran cukup jelas. pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya, cukup jelas. pelabuhan, bandar udara, dan terminal, infrastruktur minyak, gas, dan panas cukup jelas. bumi: pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, cukup jelas. dan distribusi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan informatika cukup jelas. pemerintah, tempat pembuangan dan pengolahan sampah, cukup jelas. rumah sakit pemerintah pemerintah daerah, yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang .fasilitas keselamatan umum, adalah pejabat dari kepolisian republik indonesia. tempat pemakaman umum pemerintah pemerintah daerah, cukup jelas .fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publikntang pajak daerah, telah diatur mengenai jenis jenis pajak daerah kabupaten kulon progoyang: bahwa peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tentang pajak daerah, yaitu yang mengatur, perlu dilakukan perubahan menyesuaib)bab beberapa ketentuan dalamdiubah,daerah, dan hiburan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk kepentingan pendidikan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tarif pajak restoran ditetapkan sebesar (delapan per seratus).itetapkan (dua puluh per seratus seratus seratus seratus) seratus) pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar (sepuluh per seratus), dan pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar (lima belas per seratus), penyelenggaraan pameran meliputi pameran yang bersifat non komersial sebesar (nol per seratus): dan pameran yang bersifat komersial sebesar (sepuluh per seratus). penyelenggaraan kontes kecantikan, busana, dan sejenisnya meliputi kontes kecantikan, busana dan sejenisnya yang berkelas lokal tradisional sebesar (nol per seratus): kontes kecantikan, busana dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar (sepuluh per seratus): kontes kecantikan, busana dan sejenisnya, berkelas internasional sebesar (lima belas per seratus): hiburan berupa karaoke, klab malam, diskotik dan sejenisnya sebesar (tiga puluh per seratus), seratus), dan sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar (sepuluh per seratus), permainan milyar dan bowling yang menggunakan air conditioned) dikenakan pajak (dua puluh per seratus) dan permainan milyar dan bowling yang tidak menggunakan dikenakan pajak (sepuluh per seratus seratus), pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar (sepuluh per seratus): dan pacuan kendaraan bermotor sebesar (sepuluh per seratus seratus), permainan ketangkasan yang berkelas nasional sebesar (sepuluh per seratus), dan permainan ketangkasan yang berkelas internasional sebesar (lima belas per seratus),, dan seratus), pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar (sepuluh per seratus), dan pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar (lima belas per seratus),itu harga standar mineral bukan logam dan batuanpemungutan pajak daerah tidak boleh digolongkan. besar nilai pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati meliputi: pajak air tanah, pajak reklame, dan pbb p2. jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajakdiantara bab dan bab disisipkan (satu) bab baru yaitu bab xa, yang berbunyi sebagai berikut bab pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bupati dapat memberikan keringanan atau pengurangan atas pokok pajak. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasdapat menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan baik diperlukan sumber sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang undangandaerah sebagai salah satu tindak lanjut dari undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah. berdasarkan keputusan. sehubungan hal dimaksud peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tentang pajak daerah perlu dilakukan perubahan. substansi perubahan peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tentang pajak daerah, antara lain pengaturankulon progo nomor |
logo salinan pes nga, maka,tual tentang organisasi dan tata kerja inspektorat kota tual dan badan kesatuan bangsa dan politik . cukup jelas. cukup jelas. pertanggungjawaban inspektur dwaspadaan dini masyaradengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan walikota tual memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja inspektorat dan badan kesatuan bangsa dan politikinspektorat adalah inspektorat kota tual, badan kesatuan bangsa dan politik adalah badan kesatuan bangsa dan politik kota tualan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu, unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt adalah unsure pelaksana tugas teknis pada badan daerah kota tual. bab pembentukan dengan peraturan daerah ini, dibentuk organisasi dan tata kerja inspektorat kota tual dan badan kesatuan bangsa dan politik kota tual. bab iii inspektorat kedudukan, tugas pokok dan fungsi, dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan inspektorat merupakan unsur pendukung pemerintah daerah bidang pengawas penyelenggaraota tual mempunyai tugasdaerah. fungsi melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada inspektorat kota tual menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan pembinaan bidang pemerintahan, aparatur, keuangan, aset, pembangunan, dan kesejahteraan sosial, pemeriksaan tugas pemerintah yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, keuangan, aset, pembangunan, dan kesejahteraan sosial, pengujian dan penilaian atas kebenaran hasil laporan berkala atau sewaktu waktu dari setiap tugas perangkat daerah, pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, pembinaan aparatur perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, pemberdayaan dan pembinaan tenaga fungsional pengawas lingkup inspektorat daerah, penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) perangkat daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan bidang tugasnya. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi inspektorat kota tual, terdiri dari inspektur, sekretarisp2upd), kelompok jabatan fungsional auditor kepegawaian. bab badan kesatuan bangsa dan politik kedudukan, tugas pokok dan fungsi, dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan badan kesatuan bangsa dan politik merupakan pendukung teknis pemerintahanolitik melaksanakan tugas pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik. fungsi melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada badan kesatuan bangsa dan politik kota tual menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik, penunjang penyelenggaraan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam menunjang tugas umum pemerintahan, pembangunan dan politik, pengelolaan ketatausahaan badan, pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan walikota bidang kesatuan bangsa dan politik. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik kota tual, terdiri dari kepala badan, sekretariat: bidang pengembangan nilai nilai kebangsaan dan pembauran bangsa, bidang organisasi kemasyarakatan, politik dan budaya politik, bidang penanganan konflik dan kewaspadaan dinperencanaan dan keuangan. bidang pengembangan nilai nilai kebangsaan dan pembauran bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bidang bina wawasan kebangsaan dan ideologi, sub bidang pembauran bangsa. bidang organisasi kemasyarakatan, politik dan budaya politik sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang fasilitasi partai politik dan budaya politik, sub bidang organisasi profesi, keagamaan dan lsm. bidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang penanganan konflik, sub bidang kewaspadaan dini. kelompok jabatan fungsional. penjabaran tugas pokok dan fungsi kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan peraturan walikota tual. bab kelompok jabatan fungsional lingkungpada inspektorat dan badan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan keahlian ketetunjuk oleh walikota, jumlah jabatantata kerja inspektur, kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidanginspektur danbawahan dilingkupi lembaga teknis daerah bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh tanggungjawabunit kerja bertanggungbab vii kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian,inspektur dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh walikota. inspektur dan kepala bad,ninspektur dan kepala badan adalah jabatan eselon ib. sekretaris dan inspektur pembantu wilayah adalah jabatan eselon itual (khusus s a dan s umum dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkmenindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, makalembaga teknis daerah (khusus s a dan s a dicabut dan dinyatakan tidak berlakucukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
bupati sampang provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten sampang nomor tahun tentang ketahanan pangan dan gizi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sampang, menimbang : a. dan sejahtera, bahwa ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diwujudkan melalui, kajian sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi analisis resiko perkiraan kebutuhan pangan, dampak krisis pangan. ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh bupati berdasarkan: kriteria krisis pangan, hasil kajian. program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam dimutakhirkan paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) tahun. kesiapsiagaan krisis pangan dikoordinasikan oleh bupati dan dilaksanakan bersama dinas ketahanan pangan dan perangkat daerah terkait. bagian ketiga kedaruratan krisis pangan kedaruratan krisis pangan terdiri dari rawan pangan kronis, dan rawan pangan transien. dalam hal krisis pangan, bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat kabupaten berdasarkan rekomendasi dinas ketahanan pangan. bagian keempat penanggulangan krisis pangan bupati menyatakan penanggulangan krisis pangan tingkat kabupaten berakhir dan selesai: pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pertimbangan dari dinas ketahanan pangan, pada saat penanggulangan krisis pangan tingkat kabupaten dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada bupati menetapkan bahwa status kedaruratan krisis pangan tingkat kabupaten berakhir berdasarkan rekomendasi dari dinas ketahanan pangan. bagian kelimarisis letak, luas wilayah, dan kawasan produksipadaaerah kabupaten diselenggarakan olehbupati. bab vii konsumsi pangana.perwujudan pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, penetapan persyaratan perbaikkabupaten sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. bab viii penganekaragaman konsumsid.lebih lanjut dengan peraturan bupati. pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: a.peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan pangan lokal, b., prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf diukur dengan pola pangan harapan dan atau ukuran lainnya, ketentuan mengenai pola pangan harapan dan atau ukuran lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati:,,, ketentuan mengenai perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati,keamanan panganturan terhadap standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. bagian kesatu sanitasi pangan sanitasi pangan dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi, sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan,esiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin,lebih lanjutbagian kedua bahan tambahan pangan pemerintah daerah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf,,ahanan pangan dan giziinas ketahanan pangan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi ketahanan pangan. dinas kesehatan adalah dinas kesehatannama dan golongan bahan tambahan pangan yang diijdinas kesehat, bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh dinas kesehatan. bagian ketiga kemasan dan mutu pangan setiap orang yang memproduksi pangan wajib mengatur standar kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada, bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pang, bahan kemasan yang diizinkbagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi, dinas pertanian, dinas peternakan, dinas kelautan dan perikanan, dinas kesehatan, dan dinasbab mutu dan gizi pangan dinas yang berlaku, standar mutu pangandinas, dinas kesehatan, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dinas perikanan, dinas perdagangan dan perindustri, dinas kesehatan berwenangdinas kesehatan berwenang,suai dengterhadap setiap upaya yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi daerah,,,bupati dan ataubab x dan kerjasama, pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dibidang pangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pangan, penyuluhan pangan. kerjasama sebagaimana dimaksud dalam meliputi bidang:bab xiv sanksi administratif setiap perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan sertasetiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan sert daerah. dewan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatetahanan pangan dan gizipangan merupakankabupatenatas dasar pemikiran tersebut cukup jelas. huruf sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal artinya suatu sistem produksi pangan yang diselenggarakan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, yang terorganisir dalam suatu lembaga serta tetap menghormati keberadaan budaya lokalwan pangan kronis yaitu, hurufcukup jelas.risisperubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab lainnya. krisis yang selanjutnya dalam peraturan presiden nomor tahun tentang dewan ketahanan pangan ini disebut dewan kabupaten yang diketuai oleh bupati.oleh bupati selaku ketua dewan ketahanan pangan kabupaten.. keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumtujuan dan ruang lingkup bagian kesatu tujuan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah bertujuan adalah meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beranekaragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan giz dan bergizi bagi konsumsi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan pemudi daya ikan dan pelaku usaha pangan, dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya daerah. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini adalah ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, kesiapsiagaan krisis pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan, mutu dan gizi pangan. bab iii ketersediaan panganupaya untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: mengembangkan sistemdan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah, penyediaan pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi hari besar keagamaan dan nasional bkn) dengan memperhitungkan neraca bahan makanan nbm) dan pola pangan harapan ketersediaan pangan. bab cadangan pangan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari: cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah desa,pangan pokok tertentu wilayah daerah, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan wilayah daerah. penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padakeadaan darurat. bupati dapat menetapkan lokasi penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan rekomendasi dari dprd. pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam daerah, dengan mengutamakansetempat, dengan mempertimbangkan harga yang ditetapkan pemerintah, penyaluran cadangan pangan daerdan, tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen. mekanisme penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab distribusi pangan dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga,. pengembangan sistem distribusi pangan meliputi pengembangan: infrastruktur distribusi pangan, sarana distribusi pangan,jembatan, infrastruktur sungai dan laut. pelaksanaan pengembangan infrastruktur distribusi pangan sebagaimana dimaksud menjadi program prioritas pemerintah daerah,jembatan, sungai dan laut, b.sarana transportasi khusus untuk distribusi pangan yang dapatcc. dan lembaga jasa pergudangan, pengembangan lembaga pemasaran,meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi. pada hari bab kesiapsiagaan krisis pangan kesiapsiagasatu kriteria krisis pangan kriteria krisis panganbagian kedua kesiapsiagaan krisis pangan program kesiapsiagaan krisis pangan paling sedikit memuat organisasi, koordinasi, fasilitas, saranapemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat. |
netabeberapa kaliangka angka angka dan angka diubah, dan diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka yaitu angka 44a, sehingga berbunyi sebagai berikutkios permanenjasa. 44a. kios sederhana adalah bangunan sementara lingkungan pasar, beratap dan dilengkapi dengan pintu dari bahan seadanyafukilayanan pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat meliputi: penggunaan toko, penggunaan kios permanen: penggunaan kios sederhana, penggunaan los, penggunaan pelataran, dan penggunaan fasilitas mandi, cuci, dan kakus mck)ketentuan diubah sebagai berikut: pasai masa retribusi adalah jangka waktu subjek untuk mendapatkan pelayanan fasilitas pasarmasa retribusi penggunaan pelataran adalah (satu) hari. masa retribusi penggunaan fasilitas mandi, cuci, dan kakus mck) pasar adalah per sekali pakai. ketentuan: struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatanpelayanan persamaan kebersihan dalam lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dalam lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran ii: dan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, yang merupakan bagian tidak perpisahan dari peraturan daerah ini. pasa saat peraturan daerah ini mulai berlaku,4y husni djibril diundangkan sumbawa besar pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten sumbawa, rasmum dan menambah jenis jenis pelayanan yang dilakukan pungutandan retribusi pengujian kendaraan bermotor. dengan diberlakukannya peraturan daerah ini,mum. ii. demi cukupjelas cukupjelas tambahan lembaran daerah kabupaten sumbawa nomor ssielayanan puskesmas jenis pelayanan tari rp) kunjungan puskesmas kunjungan puskesmas pembantu kunjungan puskesmas keliling kunjungan polindes poskesdes kunjungan dokter spesialis pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan sehat puskesmas pelajar mahasiswa umum rawat inap (per hari) tindakan medik perawatan gigi perawatan gigi dan mulut: dara penambahan sementara terpanas ekstrasi pula perawatan ulkus ulcer sariawan excavata kapital ob. penambahan permanen pencabutan dengan chloretyi pencabutan dengan anestesi pencabutan dengan penyulut pembersihan karang gigi tindakan medik kebidanan persalinan normal gesta son implant pmesasantara asam perawatan luka dengan jahitan s.d. jahitan (satu) jahitan fijosamtuntatsanan ase0 buka jahitan jahitan, tambahan setiap (satu) jahitan minor pama erna. dan geri |1on000 kateterisasi kandung kemih ekstraksi benda asing tht mata) soon bakar lebih dari kateterisasi kandung kemih istana yesno pasanginfus naaeroaemesa pemeriksaan laboratorium pemeriksaan darah lengkap amami trigliserida aembmngaag iso fismmiasan kemasan indon bae oolajmssa a0000) (pemeriksaan mv lon anammama ajasmaancamaa wolmammsan tia ara hem pita mfmamamatss menggunakan print ama bentuk tea anal pemeriksaan kualitas air fikastaan ditata hoon mmm mass hee sma mam zee ama rumah angsuran asa boa ara jan tefamatmamtun semai hamas omar baksaatata london olbarkaa jisoo| raju sumbawa fasilitas kesehatan tingkat unter wes fasilitas kesehatan tingkat rujukan (rantang: fasilitas kata tiga tujuan topang fasilitas kesehatan tingkat rujukan man iga ser (hanyut asian kesehatan ting ujan 4en000|san000) batu lantai fasilitas kesehatan tingkat rujukan moyo hilir fasilitas kesehatan tingkat rujukan moyo hulu fasilitas kesehatan tingkat rujukan hee fasilitas kesehatan tingkat rujukan ppi sumbawa,y (la )m. husni djibril lampiran peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor tahun tentang perubahan 5| bulan restoran rumah makan warung kecil rp. bulan sedang rp. bulan besar rp. bulan kios sederhana rp. bulan permanen rp. bulan men werewalayan toko moderen ' bulan kantor swasta sedang rp. bulan besar rp. bulan dealer kendaraan mesin ' rp| bulan grosir bulan bengkel reparasi motor roda dua o| rp.| bulan bengkel reparasi roda empat rp. bulan gudang kecil rp. bulan sedang rp. bulan besar rp. bulan perusahaan hasil bumi bulan hiasan mpn tk sd bulan akademi akademi universitas rp. bulan sarana kesehatan dan kecantikan milik swasta rumah sakit klinik rumah bersalin rp. bulan dokter praktek milik swasta rp. bulan bidan praktek milik swasta rp. bulan salon rp. bulan apotek toko obat laboratorium rp. bulan sarana kesehatan tradisional rp. bulan tukang cukur abs sala lebih dari kursi rp. bulan jean mesin rp. bulan lebih dari mesin rp. bulan bea sampah khusus permintaan pesanan khusus kali bupati sumbawa (am eror husni djibril lampiran iii1x1 rp. hari mck: mandi rp. pakai buang air besar rp. pakai buang air kecil rp. pakaitipe iiibupati lan ora ym. husni djibrilta pertama too kendaraan khusus jbb s d rp. jbb s d rp. jbb s d rp. jbb rp. kereta tempelan gandengan rp. traktor dengan pengemudi rp. untuk pengujian berkala kedua dan seterusnyrp. perubahan penggantian buku uji berkala rp. buku uji hilang plat uji berkala rp. tar hilang pat balpertama kali untuk perpanjangan berkala bupati sum bawa,| an. husni djibril |
dabahwa peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tentang retribusi tera alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya,,, peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tentang retribusi laboratorium lingkungan daerah,bahwa objek retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diatur lebih lanjut dengan merubah peraturan daerah provinsi jambidaerah. beberapa ketentuan dalampemekaran kekayaan daerah sebagai mana dimaksud dalam huruf adalah pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu berupa pemakaian tanah. pemakaian gedung dan bangunan. cc. pemakaian kendaraan, alat alat berat dan peralatan. pemakaian laboratorium. dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah berupa: benih atau bibit ikan dan induk ikan, benih atau bibit tanaman pangan dan holtikultura, bibit ternak, jenis, jumlah sample, bahan, sarana, parameter yang dianalisa dan jasa. sertaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: struktur dan besaran tarif terdapat dalam perubahan lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini. struktur dan besaranditetapkan dengan peraturan gubernur. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehinga berbunyi sebagai berikut: pada saat peraturan daerah ini berlaku:laboratorium lingkungansahkan jambi pada tanggal februari gubernur jambinggal satuan sewa jam sewa hari jenis kekayaan daerah pemakaian rp) rp) pemakaian kendaraan alat berat dinas pekerjaan umum) motor grader tahun pertama t7, merk type mitsubishi mg.xcm gr. tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima dan seterusnya crane tahun pertama merk type kato kr. tahun kedua kapasitas ton tahun ketiga tahun keempat siti, dan seterusnya well loader back does tahun pertama merk type case series tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima dan seterusnya ww. excavator track tahun pertama merk type kimetsu 130fkimetsu gd.511a tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima dan seterusnya vitro roller tahun pertama merk type bola bw.211d tahun kedua kapasitas ton tahun ketiga tahun keempat tahun kelima dan seterusnya pemakaian rp) rp) tahun dump truck pertama merk type putro hino tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima dan seterusnya tahun aa. mobil tonton pertama merk type hino tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima dan seterusnya tahun bb. bulldozer pertama merk type kimetsu d31e tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima dan seterusnya tahun cc. well loader back does pertama merk type new poland tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima dan seterusnya tahun dd. vitro roller pertama merk type sakai series tahun kedua kapasitas ton tahun ketiga tahun keempat tahun kelima dan seterusnya lan ms mannen nantndtnstisns dita daerah laboratorium peralatan lapangan upt.lhd air bentrok plankton pengukuran debit botol sampel kapasitas ltr botol sampel kapasitas botol sampel kapasitas botol steril) sample air mikrobiologi botol bod ii. uji kualitas air baku sungai air bersih parameter fisika dan sifat agregat bau daya hantar listrik keasaman @d. kebasaan kekeruhan kesadahan kalsium co3) kesadahan magnesium kesadahan total klorin bebas( cl2) oksigen terabsorbsi oksigen terlarut do) rasaoz) kadmium cd) kalium kalsium ca) kobalt co) kromium cr) magnesium mo) mangan mn) merkuri hg) natrium na) nikel ni) selenium se) seng zn) tembaga cu) timbal pb) molibdenum mo) perak ao) air limbah industri, hotel, restauran, rumah sakit, pemukiman, dil organik non metalik amonia nh3 n) boron fluorida klorida ci) krom hexavelen cr) no3 sebagai nitrit sebagai total fosfat sianida cn) silikat o3) sulfat so4) belerang sebagai hz2 sulfit so3) organik agregat bod cod deterjen sebagai mas @d. senyawa fenol sebagai fenol minyak dan lemak m l) zat organik sebagai o4) biota benda apung bento plankton mikro biologi koliform total coli uji limbah padat aluminium al) besi fe) cc. kadmium cd) krom hexavalen cr?) krom total cr) merkuri hg) perak ag) seng zn) mangan mn) tembaga cu) timbal pb) uji udara ambien ammonia nh3 hidrogen sulfida hs) hidrogen sulfida mi1o pm25 karbon monoksida co) nitrogen dioksida no z) oksigen o2) sulfur dioksida so ) timah hitam pb) total partikulat tsp) debu total fluoride (sebagai flour indeks klorin klorin dioksida sulphate indeks passive sampler dust fall temperatur dan kelembaban metode hygrometer kecepatan angin metode anemometer pengukuran kebisingan kebisingan lingkungan kontur kebisingan untuk tenaga kerja vibrasi lingkungan untuk kenyamanan dan kesehatan noise kriteria door emisi bising kendaraan bermotor secara statis emisi bising kendaraan bermotor secara dinamis sepeda motor mobil uji udara emisi total partikulat tsp) debu total reduced sulphur trs) sebagai h s klorin cl ) klorin dioksida cio ) komposisi gas co, no, no , so,, ox) amonia nh:) hidrogen klorida hci) hidrogen fluoride hf) kapasitas kobalt co) cadmium cd) il. tembaga cu) kromium cr) nikel ni) selenium se) seng zn) gg. status sn) timah hitam pb) arsen as) hidrogen sulfide h2s) uu. metode pds sulfurdioksida so2) komposisi gas co2, co, oz) dengan metode gas analyzer, temperature, laju alir gas dan kadar air xx. komposisi gas co2, co, o2) dengan metode gas analyzer. kadar air metode gravimetri laju alir gas merkuri hg) metode cold vapour hidrokarbon ch, metode gas chromatography jenis kekayaan laboratorium kelompok karbohidrat utd kesehatan fruktosa rp. galaktosa rp. glukosa rp. laktosa rp. pilosa rp. kelompok lipid, lipid protein, apo protein apo protein rp. asam lemak bebas (tdk jenuh) rp. foto lipid rp. hdl rp. (hasil perhitungan) rp. ldl (reagen ldl) rp. cholesterol rp. lipid total rp. lio protein alfa beta rp. j . trigliserida rp. protein rp. il. albumin rp. globulin rp. reum rp. kreatinin rp. p . ric acid rp. kelompok enzim alkali fosfatase rp. aldolase ald rp. amilase rp. asam fosfatase rp. cholinesterase rp. kreatinin kinase mb) rp. kreatinin kinase ck) rp. gamma rp. glukosa fosfodehidrogenase rp. j . ldh rp. slot rp. il. sept rp. lipase rp. bilirubin total rp. bilirubin direct rp. kelompok gad darah, elektrolit dan keseimbangan asam basa kalium rp. klorida rp. natrium rp. kelompok fungsi organ asam empedu rp. asam lambung bertingkat rp. kreatinin clearance rp. kalsium rp. urea clearance rp. glikosida hba rp. tromol morbidity test ttt) rp. kelompok pemeriksaan lain analisa batu rp. analisa sperma rp. lcs paket sel,protein, glukosa) rp. cairan pleura rp. urin lengkap sedimen rp. amfetamin rp. benzodiazepin rp. opium rp. thc rp. kelompok hematologi retikulosit rp. hitung sel leukosit rp. hitung sel eritrosit rp. hitung sel trombosit rp. hitung jenis sel leukosit diff count) rp. hemoglobin cyanmeth rp. ketahanan osmotik rp. urin sedimen rp. hematokrit rp. laju endap darah rp. hitung eosinopil rp. il. waktu pendarahan rp. waktu pembekuan rp. retraksi bekuan rp. golongan darah dan rhesus rp. morfologi sel rp. pembuatan preparat darah dan pembacaan lpb rp. darah lengkap analyzer rp. ss. ptt rp. rp. rp. fibrinogen rp. dimer rp. agregasi trombosit rp. sel rp. besi penetapan kadar rp. aa. besi tiba rp. bb. besi, saturated rp. cc. feminin rp. dd. dioksin rp. ee. comb tes rp. bidang kimia air katagori sederhana bau rp. rasa rp. suhu rp. warna spektrofotometer rp. daya hantar listrik rp. kecerahan kejernihan rp. lapisan minyak rp. derajat keasaman p rp. kebasaan rp. kalor bebas c12) rp. zat terendah rp. il. benda terapung rp. kekeruhan rp. timbal (reaksi rp. oo. asam borat garamnya rp. arsen (reaksi) rp. kadmium (reaksi rp. raksa (reaksi) rp. tembaga (reaksi) rp. klorida rp. zat warna asing rp. zat pengawet, natrium nitrit (reaksi rp. zat pengawet, natrium nitrat (reaksi rp. salinitas rp. sisa klor rp. kesadahan co3 rp. aa. kalium klorat rp. bb. zat yang teroksidasi dengan rp. katagori sedang zat tersuspensi tss rp. zat padat terlarut tds rp. oksigen terlarut rp. co2 agresif rp. debu (udara) rp. kebisingan rp. amoniak bebas ch3 n) spektrofotometer rp. oksigen terabsobsi rp. oksidan ozon rp. sulfat so4 spektrofotometer rp. fluorida spektrofotometer rp. il. nitrit no2 spektrofotometer rp. nitrat no3 spektrofotometer rp. mangan spektrofotometer rp. oo. besi fe) spektrofotometer rp. coba spektrofotometer rp. fosfat po4 rp. selenium se) rp. ss. arsen as) rp. alumunium al) rp. uu. antimon rp. barium ba) rp. boron rp. from val6 rp. cyanide rp. nikel ni) rp. aa. strontium rp. bb. tembaga cu) rp. cc. kadmium cd) rp. dd. timbal udara rp. ee. timbal air rp. ff. asam format rp. gg. asam salisilat rp. hh. residu sodium karbonat rp. ii. raksa spektrofotometer rp. jj carbon monoksida kk. zat warna asing rp. zat warna, auramine basis yellow rp. zat warna asing planet rp. zat warna asing butter yellow solve yel rp. zat warna asing black food back rp. zat warna asing bum sumber pigment brown) rp. zat warna asing chysoldine( basic organ rp. zat warna asing christine (c1 food yellow rp. zat warna asing fitur red rp. zat warna asing sholat brown food brow rp. zat warna asing fast red (c1 food red4) rp. zat warna asing fast yellow rp. zat warna asing guinea green b(ci acid green rp. zat warna asing indanthrena blue (c1 food blue rp. zat warna asing magenta basic violet) rp. zat warna asing metanol yellow rp. zat warna asing oil organ ss(ci solvent organ rp. zat warna asing oil organ xo(ci solvent organ rp. zat warna asing oil yellow ab(ci solvent organ rp. zat warna asing oil yellow ob(ci solvent organ rp. zat warna asing oil yellow food organ rp. zat warna asing orange ggn(ci1 food organ rp. zat warna asing orange rn(c1 food organel) rp. zat warna asing orchid dan orchid rp. zat warna asing concern red rp. zat warna asing concern food red rp. zat warna asing concern (ci food red rp. zat warna asing proatin (c1 food red15) rp. zat warna asing sudan (ci food red rp. zat warna asing scarlet rp. kebutuhan oksigen hari sebagai bod. mm. cod rp. nn. nitrogen nox udara rp. oo. belerang dioksida rp. pp. sulfida sebagai h2s rp. gg. sulfida dalam air. rp. rr. minyak dan lemak rp. ss. minyak nabati rp. tt. fenol rp. uu. deterjen uji biru etilen rp. vv. asam borat dan garamnya. rp. ww. asam salisilat rp. xx. siklamat rp. yy. orbital. rp. zz. aflatoksin tlc rp. aaa. obat narkotika rp. bbb. zat pengawet rp. ccc. asam bongkrek rp. ddd. asam benzoate rp. eee. metal hidroksil benzoate rp. fff. pemanis buatan rp. ggg. pestisida pertolongan rp. hhh. toksalbumin rp. iii. toksoflavin rp. jjj zat pemanis sasaran. rp. katagori canggih alumunium ssa) rp. arsen ssa) rp. besi fe( ssa) rp. barium ba( ssa) rp. boron (ssa) rp. kadmium ssa) rp. kalsium ssa) rp. kromium val ssa) rp. kobalt co( ssa) rp. lithium ssa rp. magnesium ssa rp. il. mangan ssa) rp. mercury ssa) rp. natrium ssa rp. nikel ssa rp. perak ssa) rp. selenium ssa rp. seng ssa) rp. silikat ssa) rp. tembaga ssa) rp. timbal ssa) rp. uranil u rp. asam salisilat kromatografi gas rp. xx. asam benzoat kromatografi gas rp. pestisida kromatografi gas rp. toksikologi (spesimen manusia) katagori sederhana nitrit reaksi warna rp. etanol (reaksi warna rp. karbon monoksida co) rp. nitrat no3 n rp. fenol reaksi) rp. metil alkohol rp. sianida reaksi rp. sulfida reaksi rp. logam (reaksi) rp. katagori sedang alkohol spektrofotometri rp. nitrit no2 n rp. etanol spektrofotometri rp. karbon monoksida co) rp. nitrat no3 n rp. fenol spektrofotometer rp. metil alkohol spektrofotometer rp. sianida spektrofotometer rp. sulfida spektrofotometer rp. j . asetil kholinesterase rp. analgesik, antipiretik spektrofotometri) rp. il. antihistamin spektrofotometri rp. antidepresan spektrofotometri rp. antihistamin spektrofotometri rp. anti malaria spektrofotometri rp. antipsikotropika spektrofotometri rp. antiseptik spektrofotometri rp. kardiovaskuler spektrofotometri rp. ss. anabolik steroid spektrofotometri rp. diuretik spektrofotometri rp. hipnotikum frangulisis kli rapid tes elisa) rp. narkotika kli rapid test, elisa) rp. stimulasi,amfetamin( kli, rapid, test elisa rp. obat lain kli rapid test elisa rp. pestisida kli rp. kadmium spektrofotometer rp. aa. krom spektrofotometer rp. bb. timbal spektrofotometer rp. cc. arsen spektrofotometer rp. dd. seng spektrofotometer rp. ee. tembaga spektrofotometer rp. ff. raksa spektrofotometer rp. gg. timah spektrofotometer rp. katagori canggih alkohol kromatografi gas rp. analgesik, antipiretik kromatografi gas rp. antireumatik kromatografi gas rp. antidepresan kromatografi gas rp. antieplepsi kromatografi gas rp. antihistamin kromatografi gas rp. anti malaria kromatografi gas rp. antipsikotropika kromatografi gas rp. antiseptik kromatografi gas rp. antituberkulosis kromatografi gas rp. kardiovaskuler kromatografi gas rp. diuretik kromatografi gas rp. hipnotikum kromatografi gas rp. narkotika kromatografi gas rp. stimulantia, amfetamin kromatografi gas rp. arsen spektrofotometri serapan atom rp. kadmium spektrofotometri serapan atom) rp. krom spektrofotometri serapan atom rp. raksa spektrofotometri serapan atom rp. seng spektrofotometri serapan atom) rp. tembaga spektrofotometri serapan atom) rp. timah spektrofotometri serapan atom) rp. timbal spektrofotometri serapan atom rp. pestisida kg) rp. bidang imunologi rheumatoid factor aglutinatif rp. anti streptomycin (ast) aglutinatif rp. reaktif protein aglutinatif rp. tha rapid) rp. drl floculasi rp. dengue blood rapid) rp. hepatitis virus rapid) rp. anti bs rapid) rp. anti hcv rapid) rp. kidal aglutinatif rp. anti hiv rapid) rp. pendeteksian hepatitis anti total alfa rp. anti alfa) rp. bs ultra alfa) rp. hbe ag( alfa) rp. hav (alfa) rp. anti hav total alfa rp. bc (alfa) rp. pendeteksian torch panel toxoplasma alfa rp. toxoplasma (alfa rp. toxoplasma ability alfa rp. rubella alfa rp. rubella (alfa rp. cmv (alfa) rp. cmv (alfa rp. cmv ability alfa rp. hsi (alfa) rp. hsi (alfa) rp. hsi (alfa) rp. hsi (alfa) rp. pendeteksian fungsi thyroid tsh (alfa) rp. (alfa) rp. (alfa) rp. ft3 (alfa) rp. ft4 (alfa) rp. pendeteksian homeostasis vwf (alfa) rp. dimer evolution alfa rp. pendeteksian aids hiv duo ultra alfa rp. pendeteksian alergi total (alfa rp. pendeteksian anemia ferritin alfa rp. pendeteksian reproduction fertility hcg (alfa) rp. (alfa) rp. fsh (alfa) rp. proatin alfa rp. progesteron alfa rp. testosteron alfa) rp. estradiol alfa rp. pendeteksian tumor marker afp (alfa rp. cea (s) (alfa) rp. fps (alfa) rp. tps (alfa) rp. ca. alfa) rp. ca. alfa) rp. ca. alfa rp. pendeteksian theraupatic drug monitoring dioxin alfa) rp. pendeteksian cardiac marker toponim ultra alfa rp. ni pro bnp (alfa) rp. comb (alfa rp. bidang mikrobiologi katagori sederhana mikroskopis parasit jamur kapang mikrofilaria rp. sarcaples rebel rp. tricomonas rp. jamur superficial rp. jamur subkutan rp. candida rp. pemeriksa faces t.cacing amuba) rp. pemeriksaan tanah t.cacing) rp. malaria rp. j . malaria david test rp. schistomosa spp rp. bakteri carynebacterium rp. mycobacterium lepra bta) rp. mycobacterium tuberculosis bta) rp. mycobacterium anthracis rp. neisseria gonorrhoea rp. treponema pallidum rp. katagori sedang biakan parasit jamur kapang larva doedenale n.americanus rp. plasmodium spp rp. schistomosa spp rp. trichomonas spp rp. candida spp rp. jamur sistemik rp. jamur subkutan rp. jamur superficial rp. sel ragi yes rp. bakteri biakan streptococcus spp rp. staphylococcus spp rp. angka kuman alt rp. koliform total rp. koliform tinja rp. acinetobacter spp rp. aeromonas spp rp. bacteroides fragilis rp. bacillus spp rp. j . bordetella spp rp. cornelia spp rp. il. bramhamella spp rp. rubella spp rp. citrobacter spp rp. edwarsiella spp rp. listeria rp. serrata spp rp. erysipelothrix rasio pahala rp. ss. enterococcus rp. enterobacter spp rp. e.coli rp. fransiella noticed rp. fusobacterium necrophorus rp. eremophilus spp rp. helicobacter pylori rp. klebsiella spp rp. aa. mycrobacterium spp rp. bb. versinya spp rp. cc. salmonella spp rp. dd. nigella spp rp. ee. embrio nag rp. ff. embrio parahaemolyticus rp. gg. nigeria gonorrhaea rp. hh. nigeria meningitis rp. ii. embrio cholera rp. jj nocardia spp rp. kk. campylobacter spp rp. clostridium spp rp. mm. corynebacterium spp rp. nn. legionella rp. oo. leptaspire spp rp. pp. proteus spp rp. gg. providentia spp rp. rr. pseudomonas spp rp. ss. uji kepekaan difusi resistensi rp. tt. biakan rp. katagori canggih penetapan sub type rp. hewan percobaan rp. biakan jaringan virus polio rp. uji kepekaan ilusi rp. biakan jaringan ahlamydia spp rp. biakan jaringan mycoplasma spp biakan dengan alat vite rp. uji kepekaan dengan alat vite uji kepekaan m,tbc praktek orientasi praktek per orang hari sma sederajat di iti, sederajat sl, div, ass, apt, ners s2, program pendidikan dokter spesialis praktek per orang minggu sma sederajat di iii, sederajat s1, div, ass, apt, ners s2, program pendidikan dokter spesialis magang per orang minggu sma sederajat di iii, sederajat s1, div, ass, apt, ners dokter umum, apoteker. karyawan magang per orang bulan sma sederajat di iii, sederajat s1, div, ass, apt, ners dokter umum, apoteker karyawan penelitian pra penelitian per kegiatan) sma sederajat sederajat diri sederajat sederajat sederajat karyawan umum penelitian per kegiatan) sederajat diri sederajat sederajat sederajat karyawan umum laboratorium dinas pekerjaan umum fisika per parameter uji dhl kekeruhan suhu oksigen terlarut warna residu terlarut tds) residu tersuspensi tss) sedimen kimia pelindian keasaman boron( nitrogen organik amonium nh3 fluorida fenol deterjen ortho prostat total prostat sulfat so4) nitrit no2 nitrat no3 toc silikat lemak minyak kok (cod spektor kok (cod titrasi kob (bod titrasi nilai permanganat klorida ci) magnesium mg) kalsium ca) kesadahan sebagai kesadahan total sulfida bakteriologi coli tinja total coli logam besi mangan kadmium kromium nikel seng timbal tembaga selenium natrium kalium raksa arsen jmf aspal agregat kasar per samplejmf completion marshall atb atb l hrs, bc, wc, jmf aspal agregat kasarpenentuan takaran kotak pelaksanaan jmf beton agregat kasar sedang analisa saringan penyerapan berat isi kadar lumpur kadar air abrasi analisaemen berat isi kehalusan berat jenisso4) color cl) kuat tekan test jmf kuat tekan beton pelaku. mutu hammer test beton pelaku. mutu evaluasi mutu beton genteng dimensi perasaan kuat tekan cone block dimensi perasaan kuat tekan kubus (beton) dimensi perasaan kuat tekan cylinder (beton) dimensi perasaan kuat tekan hammer test angka pantul evaluasi perm' bor tangan bor mesin tanah bor mesin batu) spt pengambilan contoh tanah asli sumur uji test pit per titik van test sindir ringan (30m) geolistrik seismic sand cone cbr place benkelman beam plat bearing test dcp @quality control aspal campuran aspal per sample test pit atraksi analisa saringan abrasi kepadatan lapangan kapadalat lab marshall control retained marshall laboratorium tanah per jmf agregat jmf agregat jmf agregat jmf soil semen tsb jmf tanah timbunan pem. contoh tanah asli lakon agregat kelas per volume kadar air rttemberg limit penyerapan agg. kasarakon agregat kelas kadar air penyerapan agg. kasarsoil cement base tsbtanah timbunancontoh tanah asli (per samplejenis kekayaan jenis penerimaan satuan tarif daerah laboratorium laboratorium kesan dan kesan dan kesmavet kesmavet diagnosa penyakit hewan unggas pemeriksaan serum ha hi test haemoglitination inhibition) perseru minimal sampel aglutinatif pulchrum perseru minimal sampel aglutinatif sitoplasma perseru minimal sampel isolasi penyebab penyakit bakteri kultur dan jaringan focal nasal swab bersampul isolasi salmonella bersampul jamur kultur bersampul virus kultur telur bertunas bersampul kultur pada telur bertunas atau kultur bersampul jaringan dan identifikasi pemeriksaan bedah bangkai bedah bangkai berekor pemeriksaan parasit parasit darah ulas darah bersampul parasit astro internal bersampul identifikasi cacing bersampul hewan kecil dan hewan besar pemeriksaan serum jaringan rbt rose bengal test) bersampul cft complement fixation test) bersampul elisa virus bersampul bersampul pemeriksaan darah hematologi) pcv packed cell volume) bersampul hemoglobin) bersampul rbc red blood cell) persampe wbc white blood cell) bersampul bun blood reum nitrogen) bersampul sept slot bersampul total protein bersampul cholesterol bersampul bersampul isolasi penyebab penyakit bakteri kultur dari jaringan swab air susu bersampul isolasi salmonella bersampul jamur kultur bersampul virus kultur telur bertunas atau kultur bersampul jaringan dan identifikasi kultur jaringan identifikasi bersampul diagnosa rabies uji biologi bersampul pemeriksaan bedah bangkai hewan besar bersampul hewan kecil bersampul kepala bersampul pemeriksaan parasit parasit darah bersampul parasit astro internal bersampul identifikasi cacing bersampul ektoparasit bersampul bersampul uji mineral protein kalsium bersampul paspor bersampul curam bersampul magnesium bersampul pengujian residu toksin aflatoksin bersampul cemaran mikroba tpc bersampul coli bersampul koliform bersampul staphylococcus aureus bersampul salmonella bersampul cemaran antibiotik bersampul secara kualitatif screening test bersampul secara kuantitatif plc pemeriksaan daging bersampul fisik warna dan bau) kimiawi (uji ber, uji postman dan uji h2s) bersampul uji formalin bersampul uji boraks bersampul identifikasi spesies elisa reader) bersampul pemeriksaan air susu fisik warna dan bau) bersampul kimiawi bersampul pemeriksaan telur fisik warna dan bau) bersampul biaya pengiriman hasil uji lab pelaporan famili surat pelaporan jenis kek mahasiswa, industri emis kekayaan jenis penerimaan satuan umum instansi kecil dan daerah pemerintah industri dan lsm menengah laboratorium penerimaan dari biaya pengujian mutu pengujian mutu barang barang dan pengujian organoleptik kalibrasi dinas bau odor) per contoh perindustrian rasa taste) per contoh dan warna colour per contoh perdagangan benda asing foreign matter per contoh ukuran particle size per contoh panjang lenght per contoh biji pecah broken kernel per contoh jumlah biji total bean per contoh serangga insect per contoh biji rusak damaged beans per contoh biji abnormal abnormal beans per contoh serangga hidup presence live per contoh insect keasaman aciddity per contoh ruang kosong head space) per contoh jumlah berat total weight per contoh jumlah padatan total solid per contoh homogenety per contoh suhu pusat central temperature) per contoh elastisitas elasticity per contoh pengujian kimia chemical test kadar air moisture content per contoh metoda destilasi kadar abu ash content per contoh kadar serat fibre content per contoh kadar pasir sand content per contoh kadar garam content per contoh kadar minyak atsiri essential oil per contoh content kadar etanol ethanol content per contoh zat pewarna tambahan colour per contoh added) bahan tambahan additive content) per contoh kadar violin vinilline content per contoh kadar so4 gravimetri per contoh kadar kotoran impurities per contoh asam lemak bebas free fatty acid) per contoh bilangan podium iodine value per contoh bilangan asam acid value per contoh bilangan penyusunan per contoh saponification) bilangan tak tersalurkan per contoh unsaponification) bilangan peroksida peroxide value) per contoh kelarutan dalam ethanol solubility per contoh ethanol total fatty matter per contoh kandungan laktosa laktosa content) per contoh kadar nitrogen nitrogen content per contoh kadar paspor paspor content per contoh p205 bilangan ester ester value) per contoh bilangan ester setelah asimilasi per contoh lemak fats) per contoh alkohol tambahan alcohol added) per contoh kandungan mineral mineral oil per contoh kadar cinema cinema content per contoh minyak terpenting terpenting oil per contoh kadar eugenol eugenol content) per contoh residu residue steam per contoh distillation) total geraniol per contoh santalol per contoh per contoh aflatoksin per contoh kelarutan dalam air soluble matter per contoh water) kadar kafein caffeine content) per contoh kadar tannin tannin content per contoh abu sulfat sulfat ash per contoh kadar glycerol glycerol content per contoh kadar gula sugar content per contoh volatile matter per contoh pri padan p30) per contoh kadar nitrogen kyeltec necator per contoh kadar karet kering dry rubber per contoh content lau per contoh benda asing per contoh kadar titrimetri per contoh kadar cu4 per contoh bilangan koh (koh number per contoh ast per contoh kadar pati starch content per contoh kadar gula across) per contoh kadar nitrit per contoh kadar nitrat per contoh kadar so2 per contoh kadar benzoat acid, borgx, atau per contoh formalin antioxidant per contoh artifisial softener per contoh protein protein content per contoh kenetralan ph) per contoh kadar kalsium caper contoh kadar tembaga cu) per contoh kadar zinc zn) per contoh kadar natrium na) per contoh kadar chrome cr) per contoh kadar raksa hg) per contoh kadar timbal pb) per contoh kadar arsen ar) per contoh kadar selenium se) per contoh kadar stadium sn) per contoh kadar cadmium cd) per contoh kadar nikel per contoh total hardness per contoh hardness per contoh hardness per contoh free per contoh chrome hexavalent per contoh sulfida per contoh fluorida potensiometer per contoh fosfor spektrophotometer per contoh sulfat spektrophotometer per contoh fenol spektrophotometer per contoh ammonia per contoh zat organik (by per contoh methyl blue active compound per contoh bod per contoh cod per contoh kadar boron per contoh alkalinitas alkalinity per contoh residu pestisida pesticide residue) per contoh kadar formaldehida formaldehida) per contoh food contact migrasi per contoh gas transmisi transmission per contoh titik lunak shortening point per contoh kandungan cathechin cathechin per contoh content dimensi dimensions per contoh relative density pada per contoh flash point per contoh destilasi estimate per contoh boiling point per contoh evaporation residue per contoh the dry leaves tea per contoh bahan asing foreign plants per contoh libur per contoh rasa taste) per contoh seems and talks per contoh added coloring material per contoh containing leaves previous used per contoh containing extraneous matter per contoh appear have been coloured tested and colour libur made per contoh leaves water soluble ash per contoh acid soluble ash per contoh water extract per contoh antimony sb) per contoh inherent moisture per contoh free moisture per contoh fixed carbon per contoh total sulfur per contoh calorific value per contoh methyl blue absorption per contoh chloride content per contoh fe203 content gravimetri per contoh content titrimetri per contoh s1o2 content gravimetri per contoh content gravimetri per contoh ukuran partikel particle size) per contoh apparent density per contoh content tirimetri per contoh a1203 content gravimetri per contoh cr203 content spektrophotometer) per contoh co3 content tirimetri dan per contoh gravimetri bleaching per contoh loss and ignition gravimetri per contoh bulk density per contoh caramel decolorizing power per contoh p2o5 content per contoh free fatty content per contoh buret content spektrophotometer) per contoh specific gravity per contoh total solid gravimetri per contoh tilt fraction per contoh viskositas per contoh basicity per contoh kadar air moisture content per contoh metoda oven citronelle per contoh jenis vitamin per contoh asam folat per contoh color metro batubara per contoh kadar abu batubara per contoh kadar air per contoh asam lemak bebas per contoh kadar air per contoh kadar kotoran per contoh pengujian mikrobiologi microbiological test total plate count tpc) per contoh koliform per contoh mould, yeast per contoh salmonella per contoh nigella per contoh coll per contoh staphylococcus aureus per contoh enter bacteriaceae per contoh pengujian fisika dan mekanik physical and mechanical test. density per contoh shortening point per contoh cloud point per contoh slip point per contoh melting point per contoh specific gravity per contoh refractive indeks per contoh optical rotation per contoh flash point per contoh per contoh fatty acid per contoh sulfat ash per contoh accelerated storage hardness test per contoh money viscosity per contoh ring crush per contoh busting strength per contoh cone test per contoh colour fastest light xenon fading units and below per contoh fading units per contoh fading units per contoh edgewise compression strength per contoh tear strength per contoh tensil strength per contoh thickness per contoh transmittance per contoh weight per unit area per contoh puncture impact per contoh gas transmission rate per contoh water vapour transmission rate per contoh cobb test per contoh stiffness per contoh friction per contoh drop test per contoh temper per contoh tin coating per contoh vacuum test per contoh total weight per contoh space per contoh sharp edge sharp edge test only per contoh sharp edge test including abuse test per contoh sharp point sharp point test only per contoh sharp point test including abuse test per contoh small part small part test only per contoh small part testincluding abusetest per contoh sharp point and sharp edge sharp point and sharp edge test per contoh only sharp point and sharp edge test per contoh including abuse test sharp point, sharp edge and small part sharp point, sharp edge and small per contoh part test only sharp point, sharp edge and small per contoh part test including abuse test packaging films per contoh morbidity per contoh conductivity per contoh total suspended solid per contoh australian standard per contoh australian standard per contoh british standard per contoh canadian hazardous products toys) per contoh regulation european standard per contoh s1. french standard per contoh nfs new zealand standard nzs per contoh part new zealand standard nzs per contoh part u.s ast f963 per contoh u.s cpc regulations per contoh kalibrasi besaran suhu temperatur indicator i). kapasitas per alat kapasitas per alat thermometer kapasitas per alat thermocouple kapasitas per alat kapasitas per alat oven kapasitas titik per alat ukur kapasitas cc. titik per alat ukur kapasitas cc, titik per alat ukur kapasitas cc, titik per alat ukur kapasitas titik per alat ukur muscle furnace kapasitas cc, titik per alat ukur kapasitas cc.f. waterbathautoclave suhu per alat suhu tekanan per alat kg cm? incubatorefrigeratobesaran massa weight set, satuan per alat weight set, satuan per alat analytical balance, kapasitas per ala top loading balance, per buah kapasitas triple double single beam per set balance, kapasitas timbangan kasar kapasitas per alat kapasitas per alat besaran dimensi vencer caliper, kapasitas per alat dogmatic caliper, kapasitas per alat dial caliper, kapasitas per alat dial indicator, kapasitas per alat thickness gauge, kapasitas per alat mikrometer, kapasitas per alat penggaris kapasitas per alat kapasitas per alat meteran, kapasitas per alat besaran gaya tensil bending machine, per alat kapasitas kgf push pull gauge, kapasitas per alat kgf thread gauge, kapasitas per alat kgf hardness, barometer, kapasitas per alat wick hardness tester, per alat besaran tekanan pressure gauge kapasitas kg cm2 per alat hapus kapasitas kg cm2 per alat besaran volumetrik volumetrik flask, per alat picnometer, kapasitas per alat volumetrik palette, kapasitas per alat measuring cylinder, per alat brett, kapas per alat kapasitas graduated palette, kapasitas per alat trap, kapasitas per alat turbida meter per alat besaran optik vis spectrophotometer, kapasitas civet per alat civet per alat civet per alat civet per alat refractometer, kapasitas per alat polarimeter, kapasitas per alat besaran rotasi playing tester, kapasitas per alat rpm aaron abrasi tester, kapasitas per alat rpm tachometer, kapasitas per alat rpm martindale abrasi tester, kap. per alat rpm besaran viskositas viscometer, kapasitas per alat cps disco cup, kapasitas cps per alat besaran waktu showatch, kapasitas jam per alat interval timer, kapasitas jam per alat besaran tongue tongue meter kapasitas kgm per alat kapasitas kgm per alat besaran densitas hydrometer, kapasitas per alat g cm' brixmeter, kapasitas g cm? per alat alcoholmeter, kapasitas per alat gpcm? saccharimeter, kapasitas per alat gpcm? densitymeter, kapasitas per alat gpcm? besaran campuran moisture mere kapasitas per alat cera tester, kapasitas per alat moisture balance, per alat meter, kapasitas per alat thermohygrometer, kapasitas per alat asing machine, per alat rpm ruptometer, kapasitas per alat ramping tester, per alat0 per panel biji pinang per ton gaplek per ton minyak sereh per minyak nilam per minyak kenanga per minyak akar wangi per minyak kayu putih per minyak daun cengkeh per minyak pala per minyak fuli per minyak cendana per lada per ton pala per ton fuli per ton cassia indonesia per ton teh hitam per ton vanili per ton biji kakao per ton biji kopi per ton produk industri batu bara person cpo person pengambilan contoh produk padatan, pengambilan contoh produk semi padatan, pengambilan contoh produk cair, pengambilan contoh produk bulk. jasa pemilikan biaya pendaftaran per kemasan penilaian asesmen sistem mutu per pendaftaran laboratorium untuk setiap lingkup asesmen sistem mutu perusahaan per kunjungan untuk setiap lingkup pengawasan mutu untuk setiap per kunjungan lingkup uji kemahiran mata dagangan per kunjungan penerbitan sertifikat dan kartu per kegiatan registrasi ppc penerbitan sertifikat lembaga per lembar sertifikasi produk penerbitan sertifikat lembaga per lembar sistem mutu permintaan penimbangan berat per lembar komoditi permintaan fumigasi per ton monitoring komoditi per m3? jasa penyuluhan perusahaan per jasa pengembangan metode pengujian per kunjungan jasa konsultasi dibidang mutu per komoditi jasa pelatihan prosedur ekspor per kunjungan manajemen pameran per orang jam per orang jam manajemen sistem mutu per orang jam pelatihan peningkatan per orang jam keterampilan daerah dinas pemujaan olah kolam renang raga sewakantinhbulan |. ll. |b. sewa lahan parkirbulan oh. oo. boesresaan keenam sewakantimbulan sewa lahan parkirfoulan instansi terkait ' ' ' sewa kantin inst pemerintah ahn alah sandardfahun mulai instansi pemerintah sangar matah sang dan malam | . ruangandil instansi pemerintah ll. on. kantor gubernur ruangan hn .| instansi lainnya ruanganthn ll. mtm ruanganthn |. lapangan arenas mto hari sewa lahan lapangan golf te. sewa lahan parkir wtc bea data |. asrama peserta kamar malam ll. asrama pengajar kamar malam ll. gedung aula ll. a.siangharijam7.30s d15.30wihara masa wib hari siang malam wibrhag uang belajarhai esa menu (bpk) aam peserta kamar malam asing hari jam wibihag masa wib hari ken bee gubernur jambi, ttd hasan basri aguslayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota gorontalo, menimbang:kabar unit fan asisten teepelayanan publik. kabar unit kerja asisterja asisten irja asisten memangtujuancckerja asisten sekda penyelenggaraan pelayanan publikkota selaku pembina penyelenggaraan pelayanan publik daerah. rja asisten ikanune rja kabar asis ten sekda hukumketentuan mengenai sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotaunit kerja asistenrja asistekerja taiyan aarja asisten lini ktu komponen standar pelayanan paling sedikit memuatkerja kabar halfkeran kabar antfl.kerja asisten aka, maklumat pelayanan wajib dipublikasikan melalui media yang mudah diakses masyarakat bab vi(l)walikota. kabar unit kerja asisten liacc. ombudsmkabar tarunit kerja asisten (at(l)s5)kerja kabarwalikota. bab xii ketentuan peralihan standar pelayanan yang sudah ada dimasing masing penyelenggara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan marten tahu diundangkan gorontalo pada tanggal maret kabar unit kerja asisten ai, penjelasan atas rancangan peraturan daerah kota gorontal kota gorontalan publik, pembina dan penanggung jawab, organisasi penyelenggara, unit kabarmaa nba asisten sekdait kabar kelana |
bana tes wanadengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur papua, menimbang bahwa untuk kepentingan pengambilalihan saham divestasi pt. freeport indonesia sesuai perjanjian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah provinsi papua dan pemerintah kabupaten mimika dan pt. indonesia asahan aluminium persero) tanggal januari terkait dengan kepemilikan saham dalam perseroan khusus yang dimiliki oleh pt. indonesia asahan aluminium persero) dan atau konsorsium bumn dengan badan usaha milik daerah yang didirikan oleh pemerintah provinsi papua, dan pemerintah kabupaten mimika, perlu mengubah peraturan daerah provinsi papua nomor tahun tentang perseroan terbatas papua divestasi. beberapa ketentuan dalampemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mimika. perseroan terbatas papua divestasi mandiri, yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah provinsi papua dan pemerintah kabupaten mimika. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pt. papua divestasi mandiri perusahaan) berkedudukan dan berkantor pusat jayapura sebagai ibukota provinsi papua dan dapat membuka kantor cabang kabupaten mimika dan kabupaten sekitar areal operasi atau kantor anak cabang. ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam. tujuan . tujuan pembentukan perusahaan adalahcc. ikutserta dalam pengambilalihan saham divestasi pt. freeport indonesia melalui perseroan khusus, dan melakukan penyertaan modal dalam perseroan khusus. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut perusahaan wajib menjaga likuiditasnya. untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada perusahaan dapat melakukan divestasi saham, dalam bentuk bersama konsorsium bumn memiliki perseroan khusus untuk pengambilan saham, melakukan penyertaan modal, dan cc. menyediakan dana yang bersumber dari apbd maupun pinjaman dari perseroan milik pemerintah (bumn) sesuai hasil kajian yang komprehensif. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan manajemen modern bawah pengendalian pengurus perusahaan yang kompeten, profesional dan berintegritas. pengurusengurus diatur dalam anggaran dasar perusahaan. untuk pertama kali pengangkatan unsur unsur pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh gubernur setelah mendengar pertimbangan bupati mimika. pengangkatan unsur unsur pengurusisian jabatan dalam kepengurusan perseroan khusus sebagaimana dimaksud dalam wajib dikonsultasikan serta mendapat pertimbangan dan persetujuan dari pemerintah daerah. ketentuan . ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar rp. (tiga milyar rupiah). modal disetor untuk pertama kali sebesar rp. (dua milyar rupiah). modal perusahaan sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pemerintah provinsi papua, dan pemerintah kabupaten mimika. modal disetor perusahaan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pemerintah provinsi papua sebesar rp. (enam ratus juta rupiah), dan pemerintah kabupaten mimika sebesar rp. (satu milyar empat ratus juta rupiah). ketentuan diubah dan ditambah baru, yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut komposisi saham perusahaan ditetapkan pemerintah provinsi memiliki saham sebesar dan pemerintah kabupaten mimika memiliki saham sebesar komposisi saham (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk mewakili hak hak masyarakat pemilik hak dan masyarakat yang terkena dampak permanen. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pengangkatan dan pemberhentian direksi perusahaan dilakukan dalam rups. persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi antara lain sebagai berikut pailit,setelah mendapat pertimbangan bupati mimika. tim independen sebagaimana dimaksud pada keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, dprd, akademisi dan kalangan profesional paling banyak (tujuh) orang. calon pj. sekretaris daerah provinsi papua cap ttd dr. ridwan rumasukun, se.umum berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tenang pertambangan mineral dan batubara, dinyatakan bahwa setelah (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang ijin usaha pertambangan iup) dan ijin usaha pertambangan khusus ipk) provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kotasesuai kebijakan pemerintah, skema pengambilan saham divestasi dilakukan secara bersama sama antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan haknya dalam mengambil seluruh saham divestasi melalui suatu perseroan khusus (sebagai subholding spv), yang didirikan oleh bumn dan bumi. perseroan terbatas papua divestasi mandiri perusahaan) merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah provinsi papua, dan pemerintah kabupaten mimika. pendirian perusahaan merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah republik indonesia dalam rangka kepemilikan saham pt. freeport indonesia berdasarkan prinsip kedaulatan negara . untuk itu pembagian proporsi saham divestasi pt. freeport indonesia harus memberi manfaat dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat papua. keterwakilan pemerintah daerah dalam kebijakan divestasi saham pt. freeport indonesia merupakan satu entitas dalam skema pengambilalihan saham divestasi pt. freeport indonesia. pembagian proporsi saham pemerintah daerah akan memberi tempat kedudukan dan penghargaan bagi masyarakat pemilik hak disekitar areal penambangan pt. freeport indonesia. keterwakilan dimaksud tertuang dalam kesepakatan bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi papua, dan pemerintah kabupaten mimika, dalam rangka pengambilalihan saham divestasi pt. freeport indonesia. pembentukan perusahaan pt. freeport indonesia, yang bertujuan untukikutserta dalam pengambilalihan saham divestasi pt. freeport indonesia melalui pembentukan perseroan khusus bersama pemerintah pusat, melakukan penyertaan modal dalam perseroan khusus yang dibentuk bersama pemerintah pusat melalui konsorsium bumn. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,mandiri divestasi. ii. . iro hukum pemerintah provinsi papua setda provinsi papua, derek hegemon, sh., pembina utama muda nip. kepala bagian hukum pemerintah kabupaten kabupaten mimika, mimika muhammad jambi wadan sao, penata tk. nip. o11 derek hegemon, sh., kepala biro hukum setda provinsi papua pemerintah daerah kabupaten mimika derek hegemon, sh., kepala biro hukum setda provinsi papua pemerintah daerah kabupaten mimikaanggaran pendapatan dan belanja daerah kalimantan barat tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang esa gubernur kalimantan barat, menimbang,propinsi kalimantan barat nomor tahun tentang peraturan tata tertibtahun nomor seri d),: keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor km. skor tentang otorisasi anggaran dan perimbangan tahun tanggal januari keputusan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kalimantan barat nomor tahun tanggal maret tentang persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kalimantan barat terhadap rancanganggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi kalimantan barat tahun anggaran pendapatan.o javana rp. belanja . oom rp. defisit .prop lampiran lampiran sebagai pril sekretaris daerah propinsi kalimantan barat ttd drs henri usman, pembina utama madya nip |
peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang sistem kesehatan kota bandung dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bandusistem kesehatanjo. lembasistem kesehatkota bandung,,sistem kesehatan kota bandung yang selanjutnya disingkat kkb adalah tatanan yang menghimpun berbagai upayabawah masyarakatt temurun dan atau pendidikan pelatihhbab maksud dan tujuan jl) kkbkkb.kkb (d0) terhadap sistem lainnya daerah kkb berinteraksi secara harmonis dengan berbagai sistem pembangunan kota bandung, dan kkb menjadi acuan penyelenggaraan pembangunan kota bandung yang berwawasan kesehatan. terhadap sistem kemasyarakatan kkb merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan kota bandung, pelaksanaan setiap upaya kesehatan wajib memperhatikan nilai dan budaya masyarakat, dan cc. setiap upaya meningkatkan kesehatan masyarakat harus mengacu pada kkb. bab ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan kkb meliputi pelayanan kesehatan, regulasi kesehatan, penanganan gawat darurat, bencana dan kejadian luar biasa (klb): pembiayaan kesehatan, informasi kesehatan, farmasi dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan penelitian dan pengembangan kesehatan. bab.: sebagai satu kesatuan sistematik dan komprehensif yang meliputi upaya promosi, preventif, kurasihak dan kewajiban bagian kesatu.'(l) penyelenggaraan kkbkkbjl)cc. pengawasan atas mutu pelayanan kesehatan. bab. bab viii pelayanan kesehatan bagian kesatu pelayanan kesehatan dasar jl)m dan ukp. setiap kecamatan wajib memiliki (satu) puskesmas koordinator pembina yang keberadaannya diatur oleh pemerintah daerah. (l)(l)jl)umah sakit vertikal dan rumah sakit pemerintah daerah. bagian . bagian keduarumah sakit pemerintdinastiga pelayanan kesehatan darah jl) pemerintah daerah wajipemerintah daerah mendorong rumah sakit untuk membentuk unit transfusi daerah cabang utc). setiap rumah sakit wajib memiliki bank daerah. biaya . biayaempat pemantauan dan pengamatan penyakit (l) pemerintah daerah walikota. bagian kelima pencegahan dan penanggulangan penyakit jl)genetik, pemerintah daerah mengupayakan hal hal sebagai berikut sosialisasi kepada masyarakat, dan fasilitasi sarana untuk penjaringan kasus. bagian . bagian keenam lingkungan sehat (l) dan tempattujuh kesehatan pekerjaan (l)delapan pelayanan kesehatan keluarga (l) pemerintah daerah bertanggung jawab. bagian kesembilan kesehatan jiwa kesehatan jiwa ditun dan pemerataan upaya kesehatan jiwa. bagian kesepuluh penanggulangan masalah gizi jl)sebelas pelayanan kesehatan haji jl)pelaksana upaya kesehatan haji sesuai tingkatan tahapan pemeriksaan. bagian kedubagian . bagian ketigaregulasi(l)jl)lebih lanjut oleh(l) tenaga kesehatan asing yang bekerja pada sarana kesehatan daerah harus memiliki izin dari departemen kesehatan dan departemen tenaga kerja, mampu berbahasa indonesia, dan melakukan .jl)bagian kedua regulasi sarana kesehatan jl)(l)(l)tata lebih lanjut oleh peraturan walikota. (l)sarana kesehatan sesuai kewenangan yang berlaku pemerintah daerahtata cara akreditasi sarana kesehatan diatur lebih lanjut oleh peraturan walikota. bagian ketiga regulasi sarana kesehatan penunjang jl) sarana kesehatan penunjang adalah sarana kesehatan berupa laboratorium klinik, klinik radiologi dan sarana lainnya yang mendukung penegakan diagnossarana kesehatan penunjang. bagian keempat regulasi sarana kesehatan lainnya (l) sarana kesehatan lainnya adalah sarana kesehatan berupa. pemerintah daerah melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat penggunanya. jl)bagian kelima regulasi sarana kesehatan mobilitas transportasi jl) pelayanan kesehatan perorangan dapat diselenggarakan melalui sarana kesehatan mobilitas. saranasaranasarana kesehatan mobilitas transportasi. jl) sarana kesehatan penunjang dan saranacara pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih laut oleh peraturan walikota. bagian keenam regulasi penyelenggara pembiayaan kesehatan (l) pemerintah daerah berwenang mengendalikan babel jpk asuransi yang ada daerah. tata . tata cara pengendalian babel jpk asuransi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh peraturan walikota. bagian ketujuh regulasi sarana layanan umum pemerintah daerah berwenang mengawasi dan mengeluarkan sertifikasi kondisi baik sehat untuk seluruh sarana layanan umum bagian kedelapan regulasi farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan jl) pemerintah daerah berwenang melakukan melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. produksi dan penjualan makanan minuman dan industri rumah tangga. produksi dan penjualan kosmetika industri rumah tangga. makan. kelayakan obat, kosmetik, makanan dan minuman. pemerintah daerah dalam melaksanakan kembagian kesembilan regulasi tarif jl) pemerintah daerah berwenang menetapkan standar tarif pada rumah sakit pemerintah daerah maupun swasta untuk pasien kelas iii (tiga)walikota. bagian kesepuluh. tata cara pengaturan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota bab pelayanan gawat darurat, bencana dan kejadian luar biasa (klb) bagian kesatudaerah(d0) rumah sakitdua kejadian luar biasa klb) (lwajib menyelenggarakan penanganan dan penyelidikan klb. tata oleh peraturan walikota. bab pembiayaan kesehatan bagian kesatu pembiayaan pelayanan kesehatan pembiayaan kesehatan mengacu kepemberdayaan masyarakat melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan:jl) asuransi. bagian ketiga pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin dan orang terlantar jl)apbd, apbd provinsi dan apbn. penetapanbagian . bagian keempatlainnyalebih lanjut oleh peraturan walikota. bagian kelima jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja (l)per bulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. bab xii sistem informasi kesehatan (l)bab. bab xiii sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman prinsip sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman adalah aman, berkhasiat, bermanfaat dan bermutu, tersedia, merata dan terjangkau, cc. rasional bersifat informatif: dan dapat dipertanggungjawabkan. (l)daerah serta melakukan pengawasan terhadap penggunaannya. pemerintah daerah wajib. pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan(l)n swasta. tata cara pengawasan obat obatan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oelh peraturan walikota. .sarana kesehatan wajib melakukan kalibrasi seluruh peralatan yang berhubungan dengan pendukung diagnosa. bab xiv sumber daya manusia kesehatan (l) pemerintah daerah wajib,pemberdayaan masyarakat jl) dalam memberdayakan kesehatan masyarakat. bab xvi penelitian dan pengembangan jl)bab. bab xvii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan jl)bagian kedua pengawasan jl) pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengnapenyidikan (l)ix sanksi bagian kesatu sanksi administrasi jl)an kedua saksi pidana (dl) barang siapadan atau denganketentuan lain lainini disahkandada roda sekretaris daerah kota bandung, edi siswa berita daerah kota bandung nomor tahun |
"riima eos penataan yna natal mam w, )naamtambah rp. jumlahlpa tahun anggaran inwww, ) jumlah hasil penjualan kekayaan www daerah yang dipisahkan setelah perubahan rp. penerimaan pinjaman daerah sejumlah rp. semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah pinjaman daerah setelah m.a.o, jumlah pembentukan danao,o,lembaran daerah kabupaten hulu sungai selatan tahun nomor |
c9) remas bupati pinrang provinsi sulawesi selatananggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pinrango sisa lebih pembiayaanbantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah rp.bengkulu provinsi bengkulu:a.modal awal agar bank dimaksud dapat memberikan pelayanan padngkulu tentang penyertaan modal perseroan terbatas pt) bank pembiayaan rakyat syariah fadilah, menimbangpr berdasarkan prinsip. bab ketentuanfadilah kota bengkulu. penyertaan modal daerah adalah bentukyertaan modal pemerintah kota melakukan penyertaan modal kedalam modal sebagai saham pada pendirian pt. bars fadilah sebesar rp. (tujuh milyar rupiah) yang berasal dari apbd kota bengkuluberita daerah kota bekasi sin nomor seri peraturan wali kota bekasi nomor tahun, bahwa agar pengalokasian danasebagaimana dimaksud huruf sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, maka perlu mengatur pengelolaan kota bedanperihal rapat koordinasi perumusan draf peraturan dan surat keputusan wali kota tentang pedoman pengelolaan dana bossa tahun dinas pendidikan kota bekasi, tanggal desember memutuskaningkat boss kota bekasi. belanja langsung urusan yang selanjutnya disingkat blusistem data pokok pendidikan dasar dan sekolah menengah pertamasekolah pertama menengah yang terus menerus diperbaharui secara online. bendahara bossadaerah. bab maksud dan tujuan peraturan wali kota ini dimaksudkan untuk:: melengkapi biaya operasional pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat: meningkatkan kualitas mutu pendidikan dasar kota bekasi, pedoman bagi pemerintah kota dan sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban bossa. peraturan wali kota ini bertujuan untuk: meningkatkan aksesibilitas sekolah dasar negeri dan sekolah menengah negeri, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tersedianya sarana, prasarana belajar yang memadai: membantu meringankan beban dan membebaskan biaya peserta didik, meningkatkan angka partisipasi kotor angka partisipasi murni dan smp: membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah. bab iii prinsip dan penggunaan dana bossa prinsip penggunaan biaya operasional sekolah daerah, meliputi objektif, transparan: dan akuntabel. penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah dituangkan dalam rencana kerja anggaran sekolah ras) yang disusun bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah. bab sasaran bossa sasaran bossa yaitu sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri kota bekasi. bab alokasi dansebagai berikut: negeri sebesar rp. (dua puluh delapan ribu rupiah) per (satu) peserta didik setiap (satu) bulan, smp negeri sebesar rp. (sembilan puluh ribu rupiah) per (satu) peserta didik setiap (satu) bulan: cc. dasar perhitungan jumlah peserta didik dihitung pada awal tahun ajaran yang digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. bab pembiayaan segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan programkota bekasi, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bekasi. bab vii pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah bossa) dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan perangkat daerah terkait. bab viii ketentuan lain lain tata cara pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah jenjang sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab ketentuan penutup pada saat peraturan wali kota ini berlaku,para koordinasi kepala disdik kabar hukum |
berita daerah kota bekasi nomor seri: peraturan wali kota bekasi nomor tahun tentang perlindungan anak kota bekasi dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bekasi, menimbang bahwa anak anugerah tuhan yang maha esa yang merupakah generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggung jawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak hak anak dan perlindungan terhadap anak: bahwa dalam rangka upaya perlindungan terhadap hak anak kota bekasi agar dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu peran sertntukan peraturan wali kota tentang perlindungan anak kota bekasi: peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor tahun tentangota layakmbangunan ketahanan keluarga lembaran daerah kota bekasi tahun nomor seri e). memperhatikan berita acara nomor pipa.pipa tanggal oktoberrlindungan anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan. perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapatasebut pad adalah lembaga yang bersifat independen yang berkedudukan daerahbab maksud dan tujuan pengaturan wali kota ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan penanganan dan dan perlindunganperaturan wali anak. bab iii tata cara penanganan kekerasan terhadap anakbersinergi dengan komisi perlindungan anak daerah pad), perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atom). pemerintah daerah dapat bersinergi dengan unit perlindungan perempuan dan anak polresta bekasi kota, pengasuhan yang baik, lingkungan yang aman dan nyaman, perlindungantkan fasilitasl, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakukan salah lainnya: pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakukan salah lainnya: rehabilitasi sosial anak, penegakkan dan bantuan hukum terhadap anak korban baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakukan salah lainnya: pemulangan dan reintegrasi sosial. jenis layanan perlindungan anak adalahwebinar, capacity building bagi aparatus dan masyarakat: penanganan pada saat kejadian kasus anak, penanganan pasca kasus kekerasan dan perlakukan salah lainnya,anak dapat dilakukan secara langsung atau tertulis rujukan. pengaduan sebagaimana dimaksud dapat disampaikan kepadapipa, organisasi perlindungan anak yang ada kota bekasi diantaranya atom dan pad kota bekasi, atau lembaga lembaga lainnya yang terkait dengan perlindungan anak, jaringan telepon sahabat anak desa): lembaga penegak hukum. pokja sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan wali kota bekasi. pengaduan dapat disampaikan oleh korban, keluarga korban dan masyarakat yang melihat dan mengetahui terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. pengaduan kejadian kekerasan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dapat terjadi karena survei, sosialisasianak meliputinprehnasif dan jaminan untuk menerima asi ekslusif.menyelenggarakan wajib belajar tahun bagi anak secara umum dan anak yang berkebutuhan khusus, mmemfalisanak meliputi bimbingan sosial, mental dan spiritual rehabilitasi sosial: cc. pendampingan advokasi sosial: bantuan sosial: bantuan hukum: dan atau reintegrasi anak dalam keluarga. bab pengawasan pengawasan terhadap perlindungan anak terhadap kekerasan, perdanansi penegak hukum, lsm dan pemerhati masalah anak. bab pendanaan pendanaan pelaksanaan perlindungan anak kota bekasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bekasi dan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan bantulangsung rumah sakit umum daerah kota bekasi sebelum penetapan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bekasi, membaca surat direktur rumah sakit umum daerah kota bekasi nomor rsud. tentang penggunaan dana operasional rumah sakit umum daerah kota bekasi.keputusan walikota bekasi nomor kep. .0rg il tentang peningkatan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) dalam hal penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan mengalami keterlambatan, badan layanan umum daerah blue) dapat melaksanakan anggaran sesuai dengan rancangan kerja dan anggaran rka) badan layanan umum daerah yang sudah disusun:.0rg vi1 tentang peningkatan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue). memutuskan: menetapkan peraturan walikota bekasi tentang penggunaan anggaran belanja langsung rumah sakit umum daerah sebelum penetapan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaranaturan daerah perda) tentang apbd tahun anggaran untuk rumah sakit umum daerahlangsung yang bersifat tetap, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. mekanisme pencairan belanja sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ppk bludan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)setiap kegiatan pengelolaan limbah wajib dilengkapi dengandalam hal izin pengumpulan limbah b3, izin lokasi pengolahan limbah dan izin penyimpanan sementara limbah untuk skala kabupaten kota adalahgelolaan dan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun b3surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal juli perihal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun daerah. memutuskan menetapkan peraturan walikota bekasi tentang pengelolaan dan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan walikota adalah walikota bekasikepala badan adalah kepala badan pengelolaan lingkungan hidup kota bekasi sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidupkecuali minyak pelumaskegiatanotaotbab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud maksud ditetapkannya pengaturan pengelolaan dan perizinan limbah adalah mengendalikan pengelolaan pengumpulan limbah tps, mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah b3. setiap pengelola pengumpulan limbah yang dihasilkan oleh penghasil limbah harus memiliki izin dari walikota kecuali minyak pelumas oli bekas dan perizinan tempat penyimpanan sementara tps) limbah b3: bagian kedua tujuan tujuan dibentuknya peraturan walikota yang mengatur tentang pengelolaan dan perizinan limbah adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan limbah b3: meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah b3: cc. meningkatkan kesadaran dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan limbah b3. meningkatkan kesadaran dalam upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan limbah b3. bab iii pengelolaan limbah setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menggunakan bahpengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini terdiri dari penyimpanan sementara limbah dan pengumpulan limbah b3. bab:dan pengawasan pengelolaan limbah skala kota. perizinan sebagaimana dimaksud meliputi a.izin lokasi tempat pengolahan limbah b3: b.izin penyimpanan sementara limbah b3: cc. izin pengumpulan limbah skala kota kecuali oli minyak pelumas bekas. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud meliputi pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah skala kota, pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota, cc. pengawasan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan limbah skala kota. bagian kedua tata laksana setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah selain oli bekas, penyimpanan sementara limbah dan pengolahan limbah wajib terlebih dahulu memiliki izin dari walibahwa untuk mendapatkan izin walikota diperlukan rekomendasi dari kepala plhkota cg. kepala badan pengelolaan lingkungan hidup dengan melampirkan syarat syarat sebagai berikut mengisi formulir permohonan dengan format isian: untuk izin tps, pengumpulan dan pengolahan. untuk izin tps limbah non b.foto copy ktp pemohon atau penanggungjawab perusahaan: cc. akta pendirian perusahaan, d.izin lokasi: e.izin mendirikan bangunan tps limbah b3, izin ho: g.persetujuan amdal ukl dan upl:, h.denah letak lokasi dan desain tps limbah b3, tempat pengumpulan limbah dan atau denah letak lokasi pengolahan limbah b3: memiliki sop (prosedur tetap) dalam penanganan pengelolaan penyimpanan limbah b3. bagian ketiga prosedur perizinan, selanjutnya dilakukan penelitilapangan oleh tim teknis. tim teknis sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan kepala badan pengendalian lingkungan hidup. hasil verifikasi lapangan dinyata. bab penolakan permohonan izin lokasi pengumpulan limbah, penyimpanan sementara limbah dan lokasi pengolahan limbah bagi usaha dan atau kegiatan, ditolak apabila kondisi faktual lapangan tidak sesuai dengan kajian lingkungan: hasil analisa laboratorium dan karakteristik limbah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintahpeninjauan dilakukan. bab vii masa berlaku izin bagian kesatu penerbitan dan masa berlaku izin terhadap permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan izin dalam waktu paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan peninjauan lokasi. izin sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (dua) tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengendaliacg. kepala badan pengelolaan lingkungan hidup paling lamaketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian keducc. izin dipindahtangankan tanpa persetujuan kepala badan, melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usahanya. bab viiidan pembinaan bagian kesatu pengawasan penyelenggaraan pengawasan pengelolaan limbah dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah pld) dan atau tim pengawas untuk mengevaluasi ketaatan pemegang izin dalam melaksanakan ketentuan perizinan. tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota, terdiri atas (satu) orang pejabat pengawas lingkungan hidup daerah pld) pada badan lingkungan hidup daerah kota bekasi sebagai ketua tim pengawas. (tiga) orang anggota tim pengawas dengan persyaratan: memiliki pengetahuan dalam pengelolaan limbah b3ata cara pengawasan, pengendalian dan pembinaan ditetapkan berpedoman pada berita acara pengawasan pengelolaan limbah b3. pejabat pengawas pada lingkungan hidup daerah kota bekasi dan atau tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam berwenang memasuki areal penghasil, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah b3:dan melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan. bagian kedua pembinaan pembinaan pengelolaan limbah dilakukan terhadap usaha dan atau kegiatan sebagai berikut: percetakan, industri, bengkel bengkel: cuci cetak film: elektroplating: rumah sakit (semua tipe), laboratorium, binatu (laundry dan dry cleaning): proses pengolahan yang memiliki potensi menggunakan dan menghasilkan limbah b3, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembinaan pengelolaan limbah b3, sebagaimana dimaksud pada meliputi pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, uji laboratorium dan penjelasan pedoman pengelolaan limbah b3i lai ner pegawai negeri sipil lingkungan pemberi ntah kota bekasi dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bekasi, menimbang bahwa dalam rangka.mewujudkan pegawai negeri sipilfeedback dan bahan informasi kepegawaian yang diperoleh melalui penilaian kinerja bagi pegawai lingkungan pemerintah kota bekasi:gawai yang sebenarnya: bahwa sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf dan perlu menetapkan pedoman penilaian kinerja pegawaipelayanan dalamdoman penilaian kinerja pegawai negeri sipil daerahcalon pegawai negeri sipil cons) dan pegawai negeri sipil pns) kota bekasi selanjutnya disebutdalah seseorang. yang melaksanakan tugas lingkungan pemerintah daerah, khususnya kota bekasi pejabat fungsional adalah pegawaisampai dengan pejabat eselon ii a. pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai negeri. sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon iv b. atau iv a sesuai dengan aturan yang berlaku lingkungan pemerintah kota bekasi,bidang administrasi pegawai badan kepegawaian daerah kota bekasi yang selanjutnya disebut bidang adeg bkd adalah salah satu bidang yangpegawai serta dokumentasi dan informasi. pegawai. penilaian adalah penerapan alat penilai untuk memperoleh informasi tentang sejauhmana hasil perilaku kerja pegawai. kinerja adalah hasil kerja yang dicapai pegawai secara keseluruhan selama periode tertentuatau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh organisasi. penilaian kinerja pegawai selanjutnya disebutnegeri sipil dalam jangka waktu (tiga) bulanbekasi: rotasi jabatan atau rolling yang selanjutnya disebut rotasi adalah memutar atau mengalir penempatan pejabat struktural maupun fungsional dari satu jabatan tertentu jabatan lainnya yang ditetapkan dalam sebuah kebijakan. promosi jabatan yang selanjutnya disebut promosi adalah perpindahan dari satu jabatan jabatan lain yang lebih tinggi pemerintah kota bekasi sehingga mempunyai status, tanggung jawab, hak dan penghasilan tunjangan jabatannya juga semakin tinggi. bab tuj uan, sasaran dan obyek peni lai tujuan peraturan ini adalah adalah untuk mendapatkan gambaran kinerja pegawai sebagai koreksi dalam upaya meningkatkan profesionalitas kerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat: memberikan feedback (masukan. dan umpan balik bagi pegawai dan sebagai bahan informasi untuk urusan kepegawaian: cc. sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan sistem reward dan punishment ( remunerasi, dll): sebagai bahan pertimbangan dalam proses promosi dan rotasi pegawai, sebaganya gambaran perilaku k.aspek peni lai dan ndi kantor serta ukuran berhasi lan aspek: menggunakan atribut pakaian dinas: jam masuk kerja tepat waktu, jam pulang kerja tepat waktu: tingkat kehadiran kerja: penjatuhan hukuman disiplin. produktivitas kerja dengan indikator perilaku meliputi memiliki standar operasi prosedur. sop) yang legalisasi dalam menjalankan pekerjaan (khusus pejabat fungsional) dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan (khusus untuk pejabat struktural): memiliki uraian tugas: pencapaian target kerja mingguan: jumlah penyelesaian pekerjaan tepat waktu: laporan bulanan.pertriwulan. sikap kerja dengan.indikator perilaku meliputi integritas: loyalitas, kerjasama:: pendelegasian: pengambilan keputusan: komunikasi: koordinasi: monitoring dan evaluasi. aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam, sebagaimana tersebut pada form dan dalam lampiran peraturan walikota ini. bab iii tata cara peni laimonitoring serta evaluasi pimpinan skpd masing masing. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setiap triwulan pada bulan terakhir. penilaian kinerja dituangkan dalam form penilaian, sebagaimana tersebut dalam lampiran a, b, dan dengan berpedoman pada ukuran keberhasilan perilaku kerja pegawai dalam lampiran dan peraturan walikota ini. hasil penilaian yang telah. legalisasi selanjutnya digunakan sebagai bahan informasi kepegawaian sebagaimana tersebut dalam pejabat penilai wajib melakukan penilaian kinerja dan melaporkan hasil penilaiannya kepada bkd terhadap pegawai lingkungan skpd masing masing. pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian kinerja, apabila telah membawakan pegawai yang bersangkutan sekurang kurangnya selama (tiga) bulankddengan: setelah tidak ada keberatan, maka pejabat penilai dan pegawai yang. dinilai menandatangani isian form penilaian kinerja dan berita acara penilaian kinerja sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini: hasil penilaian kinerja setiap triwulan masing masing skpd selanjutnya dimasukkan dalam rekapitulasi penilaian kinerja sebagaimana tersebut dalam lampiran dan peraturan walikota ini dan selanjutnya disampaikan bidang adeg bkd pada tanggal s.d awal bulan triwulan berikutnya april, uli, oktober dan januari): laporan penilaian kinerja yang disampaikan bidang adeg bkd dalam bentuk hasil cetak (print out) dan soft copy (cd) disertai bukti pendukung (daftar hadir ruang, sop, uraian tugas, laporan kegiatan, dll sesuai yang dipersyaratkan): terhadap laporan penilaian kinerja pegawai yang diserahkan bkd tidak melampirkan bukti pendukung maka bidang adeg bkd dapat melakukan penyesuaian penilaiannya dan hasil. penyesalannya disampaikan kepada skpd yang bersangkutan untuk legalisasi. setiap indikator pada aspek penilaian memiliki bobot yang berbeda beda dan setiap bobot didasarkan pada taraf kepentingan setiap jenjang jabatan. pembobotan aspek penilaian kinerja terbagi dalam dua kategori yakni bobot penilaian bagi pejabat fungsional dan bobot penilaian pejabat struktural. bobot aspek penilaian kinerja bagi pejabat fungsional terdiri dari disiplin kerja produktivitas kerja dan c. sikap kerja bobot aspek penilaian kinerja bagi pejabat struktural terdiri dari disiplin kerja produktivitas kerja y6): sikap kerja dan kepemimpinan: sangat rendah tidak rekomendasi untuk menempati jabatan struktural dan atau jabatan fungsional tertentu): rendah perlu pembinaan dan atau rotasi sesuai dengan kompetensinya. apabila dalam kali penilaian selanjutnya tetap tidak berubah maka perlu pertimbangan khusus terhadap kelangsungan jabatan struktural yang diembannya. sedangkan bagi pejabat fungsional maka dapat dijadikan bahan pertimbangan. untuk kenaikan pangkatnya): sedang perlu pembinaan dan tidak rekomendasi untuk promosi jabatan): tinggi masih dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dipertahankan dirotasi), dan sangat tinggi dapat dipromosikan dipertahankan dirotasi). teknik dalam pengisian dan pemberian serta interpretasi skor penilaian kinerja, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran a, b, c, dakan ditentukan kemudian. keberhasilan pelaksanaan penilaian kinerja pegawaijanuari pit. wali kota bekasi wiki wali sten pemberi tahan, ttd cap narendra sukarmadj berita daerah kota bekasi tahun nomor seri |
berita daerah kota bekasi sa, nomor seri dalam rangka pelaksanaan pengeluarhuruf perlu menetapkan peraturan wali kota tentangpenetapan besaran uang persediaan perangkat daerah up ganti up tambahv0, perangkat daerah besaran usulan (rp) la| dinas perumahan, kawasan pemukiman dan aer score sana spm woo anak dinas pengendalian penduduk dan keluarga dinas komunikasi, informatika, statistik dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu badan perencanaan pembangunan dan penelitian badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kecamatan bekasi barat kecamatan bekasi utara kecamatan bekasi selatan kecamatan jatiasih kecamatan pondokgede kecamatan bantargebang kecamatan jatisampurna kecamatan rawalumbu kecamatan mustikajaya jeromummmenasana kecamatan medansatria kecamatan pondokmelatdan tata cara penggunabaran daerah kota bekasi tahun nomor seatausahglima puluh persen) dari besartsebesar maksimal rp. yang telah diberikan sebagaimana dimaksud melebihi kebutuhan up, maka dalam rangka pengendalian idle cash bendahara pengeluaran mengembalikan kelebih|. rumah sakit umum daerah dinas bina marga dan sumber daya air dinas perumahan, kawasan permukiman dan satuan polisi pamong praja dinas sosial dinas ketahanan pangan, pertanian dan dinas lingkungan hidup dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas pemberdayaan perempuan dan dinas pengendalian penduduk dan keluargatim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bekasi, menimbang bahwa untuk mengoptimalkan peran pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam pelayanan kepada masyarakat daerah serta untuk meningkatkan kinerja pengurus.pug. hal penyusunan draf peraturan wali kota bekasi tentang penyelenggaraan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, tanggal januari memutuskanpenyelenggaraan bagian kesatu umum: pangan, sandang: perumahan dan tata laksana rumah tangga: pendidikan dan ketrampilan: kesehatan, pengembangan kehidupan beroperasi: kelestarian lingkungan hidup: perencanaan sehatgian kedua struktur keanggotaan pkk wali ketua istri wali kota wakil ketua istri wakil wali kota wakil ketua ii, iii dan iv, laki laki atau perempuan bersifat sukarela sekretaris, bendahara, yang mampuri camatri lurah wakil ketua ii, iii laki laki atau perempuan bersifat dan iv, sekretaris, sukarela kota. apabila wali kota, camat dan lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, ketua umum dan ketua tim penggerak pkk daerah ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan. penunjukkan sebagaimana dimaksud pada untuk pkk kota dengan mengutamakan isteri wakil wali kota sebagai ketua, istri sekretaris camat sebagai ketua, istri sekretaris lurah sebagai ketua. pkk kota, pkk kecamatan, pkk kelurahaniii pelaporan pkk kota melaporkan pelaksanaan kegiatan gerakan pkk kepada wali kota selaku pembina pkk kota dan kepada pkk provinsiwali kota selaku pembina pkk kota serta kepada pkk kota dan pengawasan wali kota melalui kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat kotakelurahan. bab pendanaan pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk daerah kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuaifebrnggunaan anggaran belanja tidak langsung, belanja langsung,.da tentang apbd tahun anggaran untuk bulan febrtidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan bulan februari yang bersifat tetap, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. penggunaan anggaran belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaanmekanisme pencairan belanja sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui spp atau spp ls. penggunaan dana tambahan uang tu) sebagaimana dimaksud dipertanggungjawabkan selama (satu) bulan. dalam hal dana tambahan uang tu)b, nomor seri:pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik daerah kota bekasi.ngelolaan badan usaha milik daerah. mengingat d.yusunan draft peraturan wali kota tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik daerah nomor ba. setda. tanggal januari memutuskan menetapkan peraturan wali kotaireksi adalah direksi bumi. bab prinsip dan tujuan bagian kesatu prinsip pengelolaan bumi berpedoman pada prinsip: kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dipengelolaan perusahaan yang baikperseroan, mendorong agar organ pemudaakan adanya tanggung jawab sosial.daerah dan nasional: meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional. bab iiiwali kota bekasrilaku etika. babbabv.:: pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan perhatian dan arahan yang dilakukan.bab viii intern, dan membuat piagam pengawas intern. satuan pengawas::evaluasi yarja sama bagian kesatu persyaratan bumi yang akan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat syarat: mempunyai status hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi obyek kerja sama, mempunyai bukti pemilikan secara sah atas kekayaan bumi yang akan dijadikan obyek kerja sama. pihak ketiga yang berbentuk badan usaha perorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan bumi: memiliki bonafiditas dan kredibilitas. dalam hal kerja sam.dari penyertaan modal daerah: dan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain, direksi bumi agarbagian kedua bentuk dan tata cara kerjasama kerjasama bumi dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui (dua) bentuk dasar: kerja sama pengelolaan, kerja sama usaha patungan. kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang jasa serta infrastruktur dilakukan oleh direksi bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang, direksi bumi menyusun peraturan direksi dan standar operasional prosedur tentang pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga paling lambat (satu) tahun sejak berlakunya keputusan ini::selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. bagian keempat perpanjangan kerja sama kemungkinan perpanjangan masa kerja sama dapat dilaksanakan oleh direksi bumi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada wali kota paling lambat (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama. direksi bumi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan. usaha kerja sama tersebut kepada wali kota dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan. bab xii pinjaman bumi dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.b xiii restrukturisasi bagian kesatu maksud dan tujuan: memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan daerah:isiko. bagian keduaxiv privatisasi bagian kesatu maksud: meningkatkan efisiensi dan produktivitas: memperkuat struktur dan kinerja keuangan:bagian kedua: atau industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.panganpenjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, dan atau, penjualan saham langsung kepada investor. dalam hal bumi.bagian ketiga3yesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat kota bekasi terkait arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung milik pemerintah kota bekasi melalui peraturan waliipandang perlu untuk diubah.september tentang hasil rapat pembahasan perubahan peraturan wali erubahan atas perhalbeberapa ketentuan dalam peraturan walikota bekasi nomor tahun tentang prototipe arsitektur budaya lokal pada bangunan milik pemerintah kota bekasi berita daerah kota bekasi untuk menjamin pelaksanaan prototipe arsitektur budaya lokal sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota ini: pola desain, ukuran dan bahan, wajib mendapat persetujuan dari forum seniman bekasi. forum seniman bekasi sebagaimana yang dimaksud pada diberi kewenangan sebagai pengawas dalam pelaksanaan prototipe arsitektur budaya lokal sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota ini. ketentuan lampiran sampai dengan lampiran diubah, sebagaimana tercantum lampiran sampai dengan lampiragar langkan bekasi gigi balang bata merah kakokakao koka kok kako ton maa maan sid (mk mk, .03cm latar gapura motif gigi balang 280m .70cm .34cm finishing bata merah .89cm .11cm langkan dik dak dak dak dak dik dak dana kanan ann, ooo o,o.o, ob. oi. o.o kaa aaa aaa bentuk satulisplang 11cm sid, id, sid, sd, inlay oknlato anak ena bob sd, sd, sd, inlay minato minato atnlato tega tega tega tega bentuk satuan ato, ata ia, maskot kota bekasi bang bek dan mpo asi maskot bang bek dan mpo asi diletakan pada lobi dengan skala dimensrtisi dinding potong laser (laser cutting wall) motif buah kecapi daun bentuk satuan cam ist fak leg) hiasan dinding lobi nan afi ama ton mana pena senar bia kak aga sea r4 l man (enam aka tan yaa kdi besa plt burung till gedong pajak gerobak pertanian, wnn ne) fee man tg) para gola sabu nai adu pearce dara, mega sip tap pan tas" nona enn kakek pap jesse lukisan batik kota bekasi dengan minimal pola batik khas bekasi dalam bessa sen ban pensfurniture kursi klasik tradisional kursi bale kayu . bentuk dan desain menyesuaikan luas ruang |
berita daerah kota bekasibesaran uang persediaan perangkat daerah oopdekasi. satuan kerja.perangkat daerah diberikan uang persediaan melalui spp up sebagai uang muka kerja bagi perangkat daerah. besaran uang persediaan untuk setiap perangkat daerahlampiran peraturan wali kota bekasi nomor tahun tanggal januari tentang penetapan besaran uang persediaan skpd pada pelaksanaan apbd tahun anggaran besaran uang nama skpd persediaan (up) rp) jumlah dinas pendidikan dinas kesehatan sekretariat dprdsatuan polisi pamong prajaperempuan perlindungan anak dan keluarga berencanapersediaan (up) (rp) besaran uang persediaan (up) (rp)kelancaran pelaksanaan pengadaan barang jasa pada badan usaha milik daerah agar dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien, akuntabel, adil, transparan dan kompetitif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi, fisik dan keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakatdraft peraturan wali kota bekasi tentang pengadaan barang jasa pada badan usaha milik daerah nomor ba. o1 setda. tanggal januari memutuskan menetapkan peraturan wali kotayang didirikan oleh pemerintah daerah kota bekasi. direksi adalah direksi bumi. pengadaan barang jasa,pengguna anggaran dan pengguna barang jasa, adalah direktur bumi. bab tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu tujuan pedoman pengadaan barang jasa bumi ini bertujuan untuk: meningkatkan efisiensi:gian kedua ruang lingkup peraturan wali diluar apbn apbdiiisaran: jawabkan. dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penggunan.pelaksanaann best practice yang berlaku. pengadaan barang jasa dapat dilakukan dengan cara swakelola pemilihan penyedia barang jasa. tata cara pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh peraturanpenyedia barang, dengan tujuan: pengadaan barang jasa dapat menggunakan daftar tersebut dan dapat memprioritaskan penyedia barang jasa yang telah memiliki rekam jejak yang teruji: bumi pengguna barang jasa dapat memanfaatkan daftar dari bumi lain untuk menghindari penggunaan penyedia barang jasa yang masuk dalam daftar hitam blacklist. pencantuman penyedia barang jasa dalam daftar hitdireksi wajib membuat kerangka acuan kerja kak) atau term reference tor) atau dokumen pendukung lainnya,vii ketentuan peralihan direksi bumi wajib menetapkan peraturan direksi tentang pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh bumi dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku paling lambat (satu) tahun sejak peraturan wali kota ini mulai berlaku. keadaan yang sifatnya mendesak dan tidak diatur dalam peraturan wali kota ini, mengacu pada4serie |
berita daerah kota bekasi nomor serimerintahan dan pembangunan yang terbuka, efektif dan efisien serta untuk mempercepat capaian visi misi kota bekasi tahun makaperlu diganti dan disesuaikan dengan kondisi saat inisetda. bang tentang rapatlingkungan pemerintah kota bekasi. memutuskandalamsekretaris, ketua bidang tata kelola pemerintahan, ketua bidang penataan kota prasarana dan sarana): ketua bidang perekonomian dan perdagangan, ketua bidang kemasyarakatan, ketua bidang pengembangan kehidupan perkotaan: ketua bidang hukum dan pencegahan korupsi,,sekretaris sekretaris tiup4 adalah pejabat yang ditunjuk oleh wali kota. sekretaris tiup4 mempunyai tugas: membantu ketua tiup4 dalam memimpin, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tiup4, memberikan pertimbangan teknis dan atau administratif terkait kebijakan kebijakan strategis ketua tiup4: memberikan masukan, saran, dan informasi kepada anggota, ketua bidang dan ketua tiupyusun dan merumuskan rencana strategis kegiatan, serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh ketua berdasarkan skala prioritastua tiup4: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenangnya. bagian keempatdan melaksanakan tugas yang diberikan olehkepada wali kota. bagian kelimaukun tetangga rt) rukun warga rw) untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial, pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, penerangan jalan umum pju)empat pemrosesan akhir tpa) sumur batupengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk ruang terbuka hijau rth)alu lintas dan angkutan jalan lla): pembangunan gedung commuter transit parking (stasiun kereta api ka) dan light rail transit lrt)):dan melaksanakan tugas yang diberikan olehcc. kepada wali kota. bagian keenam: revitalisasi dan aktivasi (enam puluh lima persen) kelembagaan koperasi kota bekasi,:dan melaksanakan tugas yang diberikan olehcc. kepada wali kota. bagian ketujuh)omor induk kependudukan nik): penguatan kesalehan::: dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh: dan cc. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kemasyarakatan kepada wali kota. bagian kedelapan,, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepada wali kota. bagian kesembilan bidang hukum dan pencegahan korupsi bidang hukum dan pencegahan korupsi mempunyai tugas: melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan wali kota dalam rangka penanganan permasalahan hukum dan pencegahan korupsi: memberikan pertimbangan,: cc. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi: melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan permasalahan hukum dan pencegahan korupsi: menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan wali kota dalam rangka harmonisasi regulasi dan pencegahan korupsi: dan fl. melaksanakan tugas yang diberikan oleh wali kota. bidang hukum dan pencegahan korupsihukum dan pencegahan korupsi mempunyai tugas: memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang hukum dan pencegahan korupsi: melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, tokoh, pemerhati, ahli, instansi pemerintah swasta dan atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum dan pencegahan korupsi: dan cc. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum dan pencegahan korupsi kepada wali kota non pnsketua, ketua bidang dan anggota tiup4 yang memenuhi persyaratan disampaikan oleh kpud kepada wali kota untuk diangkat. pengangkatan sebagaimana dimaksud, pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. keanggotaan tiup4 yang telah ditetapkan dikukuhkan oleh wali kota yang difasilitasi oleh sekretariat daerah:anggota tiup4 membuat laporan secara berkala ketua tim, ketua bidang dan anggota. laporan berkala berupa laporan bulanan, laporan tahunan dan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. laporan bulanan ketua tim sekurang kurangnya memuat laporan perilaku kerja ketua bidang dan anggota, meliputi disiplin, kerjasama, perilaku kerja berorientasi tugas, dan kehadiran rapat periodik internal tim. laporan bulanan ketua bidang sekurang kurangnya memuat laporan kegiatan, laporan dokumentasi kegiatan, dan kajian berkaitan dengan program prioritas. laporan bulanan anggota sekurang kurangnya memuat laporan kegiatan individu dalam mendukung tugas tugas yang dilimpahkan kepada ketua bidang dan memberikan kontribusi kepada ketua bidang dalam membuat kajian berkaitan dengan program prioritas. produk kajian yang dibuat oleh ketua bidang berkaitan dengan program prioritas dinilai setiap bulan oleh ketua dan sekretaris tim, serta staf ahli terkait. seluruh laporan bulanan ketua bidang dan anggota disampaikan kepada wali kota bekaswujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama, maka dipandang perlu untuk mengubahnomor: setda. org tentang rapat pembahasan pembentukan utd puskesmas adikarya, tanggal januari surat sekretaris daerah provinsi jawa barat nomor ot. org tanggal januari hal pembentukan utd puskesmas adikaryaketentuan hurufengan peraturan wali kota ini dibentuk unit pelaksana teknis daerahlalu lintas, angkutan dan parkir pada dinas perhubungan, meliputi: utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah bekasi timur dengan wilayah kerja kecamatan bekasi timur: utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah bekasi barat dengan wilayah kerja kecamatan bekasi barat: utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah bekasi utara dengan wilayah kerja kecamatan bekasi utara, utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah bekasi selatan dengan wilayah kerja kecamatan bekasi selatan, utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah medansatria dengan wilayah kerja kecamatan medansatria, utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah rawalumbu dengan wilayah kerja kecamatan rawalumbu, utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah bantargebang dengan wilayah kerja kecamatan bantargebang: utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah mustikajaya dengan wilayah kerja kecamatan mustikajaya: utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah jatiasih dengan wilayah kerja kecamatan jatiasih: utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah pondokgede dengan wilayah kerja kecamatan pondokgede: utd lalu lintas, angkutan dan parkir wilayah jatisampurna dengan wilayah kerja kecamatan jatisampurna, utd lalu lintas, angkutan dan parkir:,,:utketahanan pangan,,j, gg) utd puskesmas adikarfungsi dan kelas jalan kota bekasi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bekasi, menimbang: bahwa seiring perkembangan dan peningkatan ruas jalan kota bekasi, dan untuk adanya kepentingan hukum baik mengenai alamat dan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan maka dipandang perlu untuk menetapkan fungsi dan kelas jalan kota bekasi, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf maka keputusan wali kota bekasi nomor tahun tentang fungsi dan kelas jalan kota bekasifungsi dan kelas jalan kota bekasorganisasi dan tata kerja dinas lalu lintas angkutan jalanfungsi dan kelas jalan kota bekasi bab ketentuan umum dalam keputusjalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada dilokal. jalan kelas iii yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui olehjalan kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendarbab fungsi dan kelas jalan jl) pembagian jalan berdasarkan fungsinya meliputi jalan arteri terdiri dari jalan arteri primer jalan arteri sekunder jalan kolektor terdiri dari jalan kolektor primer jalan kolektor sekunder jalan lokal ruas jalan lokal meliputi seluruh ruas jalan masuk perumahan. pembagian jalan menurut kelas meliputi jalan kelas jalan kelas ii, jalan kelas iii, dan jalan khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. fungsi dan kelas jalan sebagaimana dimaksud dan tercantum dalam lampiran peraturan ini. keseluruhan ruas jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipasang rambu rambu lalu lintas. bab iii pengawasan pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh dinas perhubungankelas jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini sesuai dengan peraturya akan diatur lebih lanjut oleh walikota. dengan berlakunya peraturan ini maka keputusan walikota bekasi nomor tahun tentang fungsi dan kelas jalan:rta dalam rangka optimalisasi pelayan bidang rumah susun, maka peraturan wali kota bekasi nomor tahun tentang pelayanan bidang rumah susun, dipandang perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi saat in tentang pendaftaran tanah, peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt tentang pedoman pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedungkota bekasi tahun nomor seri c). memperhatikan berita acara nomor ba.o1 bid pr. tanggal januari yanan bidang rumah susun. beberapa ketentuan dalam peraturan wali kota bekasi nomor tahun tentang pelayanan bidang rumah susun berita daerah kota bekasitata ruang etentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada meliputi surat permohonan perbedaan yang ditujukan kepada wali board izin lingkungan izin prinsip lokasi keterangan rencana kota dan rencana tapak izin mendirikan bangunan rekomendasi andallalin rekomendasi amdal rekomendasi proteksi kebakaran sertifikat laik fungsi atau sesuai dengan izin izin yang dipersyaratkan pada waktu pelaksanaan pembangunan dimulai. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: gambar tampak muka, dan tampak samping, gambar potongan horizontal dan vertikal: gambar detail mechanical dan electrical me): gambar jaringan pipa air bersih, air kotor dan gas: gambar konstruksi dan struktur bangunan. spesifikasi teknis peralatan yang digunakan meliputi antara lain lift, peralatan proteksi kebakaran, panel listrik: genset: panel telepon, air conditioned, pompa air, lampu pju. gambar perbedaan yang terdiri dari berkas lampiran yang terdiri dari: gambar yang menunjukkan tanah milik bersama, gambar yang menunjukan barang milik bersama, gambar yang menunjukan bagian yang dapat dimiliki secara pribadbantargebang kota bekasi dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bekasi, menimbang bahwa dalam rangka menciptakan pelaksanaan pengolahan sampah terpadu bantargebang kota bekasi yang terbuka, efektif dan efisien: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu temp test) bantargebangjanjian tambahan addendum) kerjasama antara pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta dengan pemerintah kota bekasi tentang peningkatan pemanfaatan lahan tempat pembuangan akhir tpa) sampah menjadi tempat pengolahan sampah terpadu test) bantargebang kota bekasi nomor tahun dan nomor tahun berita acara rapat nomor dinas lh.psl tanggal desember tentang rapat peraturan wali kota tentang tim monitoring pelaksanaan pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu bantargebang tahun memutuskan menetapkan peraturan wali kotaantar gebang kota bekasi. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah provinsi adalah daerah khusus ibukota jakarta. pemerintah provinsi daerah khusus ibukota adalah gubernur sebagai unsur penyelenggarkhusus ibukota jakarta. unsur pemerintah daerah provinsi daerah khusus ibukota jakartasur pemerintah daerah kota bekasibantargebang kota bekasi. tim monitoring dan evaluasi pengelolaan yang selanjutnya disingkat temp adalah pns dan non pns yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan wali kota ini dalam pelaksanaan pengelolaan test bantargebang. lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disebut lpm adalah lembaga masyarakat desa kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta merupakan wadahwadaya. gotong royong masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju. bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan. wali kota ini dibentuk tim monitoring dan evaluasi pengelolaan temp) tempat pengolahan sampah terpadu test) bantargebang. temp dibentuk dalam rangka pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu bantargebang kota bekasi dalam upaya keterbukaan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan test bantargebang. temp secara operasional berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta dan sekretaris daerah kota bekasi. bab iii tugas dan wewenang bagian kesatu tugas temp test mempunya tugas dalam hal melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan test bantargebang, mengawasi dan mengkomunikasikan dampak pelaksanaan pengelolaan test bantargebang, mengkoordinasikan dan menyelesaikan masalah sosial apabila terjadi gangguan, mengawasi kegiatan pemulihan lingkungan jika ditemukan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas test bantargebang: melaksanakan verifikasi dan memastikan dana bantuan sampai kepada masyarakat yang terkena dampak, melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembanguns8. melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana kompensasi sampai kepada masyarakat yang terkena dampak, melaksanakan pengawasan dana bantuan sosial yang diterima masyarakat. bagian kedua wewenang temp test mempunyai wewenang: mengundang rapat perangkat daerah, meminta data informasi dari perangkat daerah, mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan atau tenaga ahli, dan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta terkait test bantargebang kota bekasi. bab organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan keanggotaan temp test terdiri dari ketua: sekretaris, sekretariat, anggota: unsur pemerintah daerah provinsi dki jakarta, unsur pemerintah daerah kota bekasi, unsur pemerhati lingkungan, unsur akademisi. koordinator lapangan unsur pemerintah unsur kecamatan bantargebang, mustika kecamatan bantargebang. koordinator lapangan non pemerintah unsur tokoh masyarakat: unsur pemuda, ketua lpm. keanggotaan temp test sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian kedua ketua tim monitoring dan evaluasi ketua temp test mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas temp test sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas koordinator lapanganemp test, menghimpun dan. mengolah laporan pertanggungjawaban koordinator lapangan dan anggota, melakukan evaluasi terhadap kinerja koordinator lapangan dan anggota, melaporkan hasil pertanggungjawaban temp test kepada wali kota. bagian ketiga sekretaris dan sekretariat sekretaris bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat sekretariat, dipimpin oleh sekretaris yang bertanggungjawab terhadap ketua tim monitoring dan evaluasi. sekretariat mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan pemantauan temp test dan rapat rapat yang diperlukan tim, menyiapkan jadwal monitoring dan undangan rapat: menyiapkan tempat rapat dan sarana pendukung serta membuat nobulan setiap rapat: menghimpun bahan dan mengevaluasi laporan, menghimpun data data penunjang temp test, menyusun dan membuat rekapitulasi laporan yang didampingi oleh tenaga ahli auditor inspektorat. bagian keempat anggota anggota temp test mempunyai tugas menyelesaikan masalah sosial apabila terjadi gangguan, cc. mengawasi pelaksanaan pengoperasian test yang dikelola oleh pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta. koordinator lapangan unsur pemerintah mempunyai tugas memverifikasi dan memastikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta sampai kepada masyarakat yang terkena dampak, melakukan. pengawasan pelaksanacc. mengawasi pelaksanaan pengangkutan sampah test bantargebang: memastikan kondisi lapangan dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib. bagian keenam koordinator lapangan unsur non pemerintah koordinator lapangan unsur non pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pemanfaatan dana kompensasi sampai kepada masyarakat yang terkena dampak: melakukan pengawasan hibah bansos yang diterima masyarakat. bab unsur temp test (l) temp test terdiri dari unsur pns pns pemerintah daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta dan pns pemerintah kota bekasi. unsur kejaksaan negeri kota bekasi: unsur kepolisian polsek bantargebang): unsur tni koramil bantargebang): tokoh masyarakat bantargebang: tokoh pemuda bantargebang, ketua lpm bantargebang. bab hak keuangan hak keuangan temp test diatur lebih lanjut dengan keputusan wali kota. bab vii tata kerja dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang tim monitoring dan evaluasi akan diatur lebih lanjut dengan keputusan wali kota. bab viii pelaporan ketua temp testdisampaikan kepada gubernur daerah khusus ibukota jakarta dan wali kota bekasi yang dihembuskan dinas lingkungan hidup kota bekasi. bab anggaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan temp test dibebankan pada dana bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi daerah khusus ibukota jakarta melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dinas lingkungan hidup kota bekasi, menimbang bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan belanja tidak terduga, maka,nomor ba. bukan. angga. beberapa ketentuan dalam, cc. pembebanan secara langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud huruf termasuk untuk belanja pada kondisi bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsiperangkat daerah kota, kota tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terdugadan kondisi bencana sebagaimana dimaksud huruf dan huruf adalah sebagai berikut: penetapan status darurat bencana, setelah penetapan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf wali kota menetapk dan membagi tugas dan fungsi kepada perangkat daerah dalam penanggulangan bencana, perangkat daerah yang mendapatkan tugas dan fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud huruf mengajukan rencana kebutuhan belanja rkb)dan melakukan entri data dalam aplikasi best.bekasikota.go.id: rencana kebutuhan belanja rkb) yang telah input oleh perangkat daerah melalui aplikasi best.bekasikota.go.id. selanjutnya dievaluasi dan diverifikasi oleh tim penanggulangan tanggap darurat: fl. rencana kebutuhan belanja rkb) yang telah dievaluasi dan diverifikasi dalam aplikasi best.bekasikota.go.id. kemudiantim penanggulangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf berdasarkan berita acara tim penanggulangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf ketua tim penanggulangan tanggap darurat melaporkan kepada wali kota: laporan ketua tim penanggulangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf selanjutnya disposisi kepada tim anggaran pemerintah daerah tapi) kota bekasi untuk dibahas dan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah:tanggap darurat bencan, kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana melakukan entri data pengajuan pencairan melalui aplikasi best.bekasikota.go.id. il. kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan nota dinas permohonan pencairan dihampiri dengan rencana kebutuhan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepada ppid selaku bud:bendahara pengeluaran ppid dengan mekanisme dan ataudalam aplikasi best.bekasikota.go.id. oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana:perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menerima dana belanja tidak terduga untuk bencana,laporan pertanggungjawaban sebagaimana huruf terdapat sisa tambah uang persediaan yang tidak habis digunakan harus disetor kas daerah: apabila laporan pertanggungjawaban belum dapat disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana membuat surat permohonan perpanjangan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada ppid: ppid memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban tambah uang persediaan dengan pertimbangan: kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana harus mempertanggungjawabkan tambah uang persediaan yang telah dipergunakan: kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa tambah uang persediaan tidak lebih dari satu bulan berikutnya. dalam hal terdapat usulan rencana kebutuhan belanja rkb) tanggap darurat bencana dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana yang sesuai dengan hasil kaji cepat dan rencana kontingensi tim penanggulangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf dan masih dalam masa tanggap darurat maka dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesaiperangkat daerah terkait, wali kota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga, atas dasar persetujuan wali kotawali perangkat daerahkeju nomor seri: mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.yang mudah, cepat dan transparan kepada masyarakat diperlukan mal pelayanan publik: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka mal pelayanan publik..: berita acara rapat pembahasan rancangan peraturan wali kota tentang mal pelayanan publik kota bekasi nomor dpmptsp.pm tanggal januari memutuskan menetapkan peraturan wali kota bekasiebut. kepala dpmptsp adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota becepat, mudah, terjangkau, aman dan nyamdan badan usaha milik daerahmudah dan transparan. tujuan dibentuknya mal pelayanan publik adalah untuk: mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat dan daerah dalam satu lokasi gedung yang samagedung:peraturan wali kota ini adalah penetapan lokasi: penyelenggaraan, mekanisme pelayanan, cc. sumber daya manusia. bab penetapan lokasi lokasi mal pelayanan publik terletak pasar proyek trade center jalan ir. juanda kota bekasi. bab penyelenggarmenetapkan tim koordinasi mal pelayanan publik dan tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik kepala dpmptisp bertanggungjawab kepada wali kota bekasi. kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan non perizinan pada tiap loket menjadi tanggungjawab masing masing kementerian lembaga perangkat daerah lembaga berbadan hukum. bab kepala daerah dengan k l dan atau non k l yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi kerja samajawab pemerintah kota bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mekanisme pelayanan sesuai dengan sop masing masing kementerian lembaga perangkat daerah lembaga berbadan hukum. penambahandan sumber lain yang sahkementerian lembaga perangkat daerah provinsi lembaga berbadan hukum bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang menjadi tanggungjawab pelayanan masing masingwali kota. kepala dpmptsp melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan sewaktu waktu jika diperlukan kepada walio07.a tahun tentang mal pelayanan publik perangkat daerah, lembaga dan instansi mal pelayanan publik pajak bumi bangunan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bekasi sup: tdp: suk, sisa trayek: ipt mj, imb rumah tinggal: surat izin praktek dokter: surat izin praktek bidan. kartu antar kerja dinas kependudukan dan catatan sipil kota bekasi kartu keluarga: kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta kematian. kepolisian republik indonesia tilang: surat keterangan catatan kepolisian, izin keramaian: perpanjangan surat izin mengemudi, sentra pelayanan kepolisian terpadu skt). pembayaran pajak kendaraan bermotor stok) bjb pembayaran samgat, pbb,dpmptsp dan dam bri pembayaran perpanjangan sim,sick' syariah wali kota bekasi, ttd cap rahmat effendi |
berita daerah kota bekasi i90nuynyaya. di.anuari tentang pembahasankumulatif berdasarkan jabatan,penilaian kedisiplinan serta kinerja. tpp bagi pns dibayarkan setiap bulan.paling lambat pada tanggal setiap bulannya. pemotongan tunjangan dinamis. berdasarkan akumulasi penilaian kedisiplinan dan kinerja bulan berkenaan dibebankan pada tunjangan dinamis bulan berikutnya. tunjangan statis untuk bulan desember dibayarkan pada minggu pertama dan tunjangan dinamis dibayarkan pada minggu ketiga bulan tersebut tahun berkenaan. untuk pembayaran tunjangan dinamis pada bulan desember memperhitungkan .pemotongan untuk tunjangan dinamis bulan november dan desember. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagi pns yang memasuki batas usia pensiun dan atau meninggal dunia, tpp tetap diberikan pada awal bulan terakhir yang bersangkutan aktif sebagai pns tanpa dilakukan pemotongan tunjangan dinam$s$tr:ercepatan peningkatan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan kota bekasi perlu didukung oleh staf khusus untuk merumuskan strategi dan langkah langkah yang diperlukan dalam meningkatkan capaian nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan kota bekasi: bahwa berdasarkan huruf maka perlutenagakerjaan nomor tahun tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan: berita acara rapat pembentukan tenaga ahli khusus bidang ketenagakerjaan nomor: setda. org tanggal januari memutuskantenagakerjaan yang berasal dari pejabat fungsional bidang ketenagakerjaanrencana induk adalah rencana induk pencapaian nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan. bab tujuan pembentukan staf khusus bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk percepatan pencapaian nilai indeks pembangunan ketenagakerjatenagakerjaan untuk membantu dinas tenaga kerja dalam meningkatkan indeks pembangunan ketenagakerjaan. staf khusus bidang ketenagakerjaan secara operasional berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada wali kota melalui kepala dinas tenaga kerja. bab tugas staf khusus bidang ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu wali kota dalam hal: merumuskan dan melaksanakan upaya peningkatan terhadap (sembilan) indikator utama yang merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi: perencanaan tenaga kerja: penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja: hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja: pengupahan dan kesejahteraan pekerja: dan jaminan sosial tenaga kerja. menyiapkan dan memastikan kualitas bahan yang diperlukan dalam penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan ipk) berupa data dan informasi sebagai komponen utama dan pendukung: cc. mempersiapkan dan merumuskan langkah langkah yang diperlukan dalam pencapaian visi misi kota bekasi dalam hal pembukaan peluang. bab pengangkatan pengangkatan staf khusus berasal dari pejabat fungsional bidang ketenagakerjatenaga kerja. sekretariat sebagaimana dimaksud pada didukung oleh pns yang berkompeten yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas staf khusus bidang ketenagakerja:e peraturan wali kota bekasi nomor tahun tentang pelaksanaan perpindahan peserta didik kota bekasi dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bekasipengelolaan pendidikan menengah alihkan provinsi: bahwa dalam rangka pelayanan pelaksanaan perpindahan peserta didik jenjang pendidikan dasar dalam upaya optimalisasi memperoleh kesempatan belajar, kesetaraan pendidikan, memaksimalkan fungsi sekolah serta orientasi layanan sesuai kebuturpindahan peserta didberita acara nomor disdik. set tanggal oktober memperhatikan perihal penyusunan draf peraturan wali kota bekasi tentang perpindahan peserta didik. memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang tata cara pelaksanaan perpindahan peserta did.d mi, smp m sd mi, smp m sekolah madrasah. perpindahan peserta didik adalah proses perpindahan peserta didik dari sd mi, smp m sd mi, smp m lain. pindah keluar adalah proses perpindahan peserta didik yang keluar dari mi, smp m sd mi, smp m asal karena alasan tertentu. pindah masuk adalah proses perpindahan peserta didik yang masuk sd mi, smp m sd mi, smp mzonasi sekolah adalah pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. pindah alih tugas adalah pindah jabatan atau pekerjaan dari instansi yang satu instansi yang lain atau dalam instansi yang sama:,mi, smp m sd mi, smp m mi, smp m sd mi, smp m yang sederajat terdaftar dapodik: warga belajar paket a b c dapat pindah sekolah sederajat sesuai dengan persyaratan yang berlaku, khusus paket berkoordinasi dengan kepala cabang dinas provinsi: cc. peserta didik dapat pindah dari sekolah asing sd mi, smp m sd mi, smp m yang sederajat sesuai persyaratan yang berlaku. bab iii ketentuan khusus perpindahan peserta didik perpindahan peserta didik smp sederajat, kelas smp m sederajat dapat dilaksanakan pada semester setelah menerima nilai raport semester perpindahan peserta didik kelas sd mi, kelas smp m paling lambat akhir bulan agustus. perpindahan peserta didik yang berasal dari luar jabodetabek, provinsi jawa barat dan sekolah asing luar negeri dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk perpindahan peserta didik karena mengikuti perpindahan alih tugas orang tua wali murid tidak diberlakukan sebagaimana dimaksud dan peserta didik sd mi smp m sederajat dalam satu kelurahan tidak boleh melakukan perpindahan. perpindahanperpindahan peserta didik dari sekolah binaan kementpindah dari sekolah tertentu tidak bisa kembali menjadi peserta didik sekolah tersebut kecuali sudah mengikuti pembelajaran selama (satu) semesterperpindahan peserta didik adalah sebagai berikut: permohonan pindah sd mi, smp m dari orang tua wali bermateraid mi, smp m ts paket dan peserta didik yang akan pindah sekolah lain melaksanakan alur proses perpindahan sebagai berikut: orang tua wali peserta didik mengajukan surat permohonan pindah bermaterai disampaikan kepada sd mi, smp m melapor kepada kepala sekolah asal yang bersangkutan sekolah dan meminta surat izin perpindahan sekolah yang dituju:keluar yang ditandatangani oleh kepala sd mi, smp m diketahui oleh pengawas sekolah penilik dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan, madrasah membuat surat keterangan perpindahanperpindahan: sekolah madrasah melampirkan surat keterangan perpindahan keluar dari kepala sekolah madrasah, diketahui oleh pengawas sd mi, smp m ts penilik dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan, fotokopi surat kesediaan menerima dari sd mi, smp m yang dituju, raport asli lengkap dengan fotokopi raport yang dilegalisir oleh kepala sd mi, smp m ts, daftar siswa (dapodik) yang ditandatangani oleh kepala sd mi, smp m ts: fotokopi sertifikat akreditasi sd mi, smp m ts: fotokopi surat izin pengelolaan sd mi, smp m bagi peserta didik yang berasal dari sd mi, smp md mi, smp m tsperpindahan yaitu orang tua wali peserta didik mengajukan surat permohonan pindah sd mi, smp m tujuan bermaterai dengan melampirkan surat keterangan perpindahan dari sd mi, smp m asal: raport asli lengkap dengan fotokopi raport yang dilegalisir oleh kepala sd mi, smp m asal: ijazah dari pendidikan sebelumnya yaitu sd mi dan smp m ts, akte kelahiran: daftar siswa (dapodik) yang ditandatangani oleh kepala sd mi, smp m asal, fotokopi sertifikat akreditasi dari sd mi, smp m asal yang memiliki kualifikasi akreditasi sekolah sama, surat keterangan dari sd mi, smp md mi, smp m ts, surat keterangan domisili tempat tinggal yang baru, melampirkan surat pindah tugas orang tua wali. persyaratan bagi peserta didik negara lain berasal dari satuan pendidikan negara lain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf surat keterangan dari sekolah asal, cc. surat keterangan penempatan peserta didik, rekomendasi surat keterangan atase pendidikan dan kebudayaan dari negara sekolah asal yang menerangkan bahwa sekolah tersebut terakreditasi baik atau setara baik. sd mi, smp m menerima dan melakukan seleksi berkas usulan perpindahanasuk yang ditandatangani oleh kepala sekolah, divalidasi oleh pengawas sd mi, smp m dan diverifikasi oleh kepala seksi peserta didik dan diketahui oleh kepala bidang pembinaan untuk dan diverifikasi oleh kepala seksi peserta didik smp dan diketahui oleh kepala bidang pembinaan smp untuk smpd mi, smp m wajib mengumumkan peserta didik yang diterima.: dan melampirkan surat pindah tugas orang tua wali. bab tugas dan kewajiban sekolah madrasah kewajiban sd mi, smp m yaitu membuat keputusan tentang pembentukan tim perpindahan peserta didik sesuai kebutuhan yang ditandatangani kepala sekolah: tim perpindahanmenyusun bahan seleksi sesuai kebutuhan: menyusun jadwal pelaksanaan perpindahan peserta didik, melaporkan hasil pelaksanaan perpindahan peserta didik dinas pendidikan kementerian agama untuk selanjutnya diverifikasi dan entry database: mencatat pada buku mutasi siswa masuk dan atau mutasi siswapeserta didik sd mi, smp m sederajatpeserta didik mi,ederajatbiaya yang digunakan untuk perpindahan peserta didik dibebankan kepada anggaran sekolah dan biaya lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan wali kota ini,o8.a tahunadanya perubahan struktur anggaran pendapatan dansehingga terjadi perubahan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah:bunyirubahan peraturan wali kota bekasi nomor tentang tata cara pemberian subsidi angkutan umum massal transpatriot, nomor: dishub. angkutanadalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam bentuk dinasdenganntakegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan drencana pelaksanaan kegiatan dan belanja setiap skpd. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, untuk selanjutnya disampaikan kepada ketua tapi. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada evaluasi rancangan kerja perangkat daerah rkd) menjadi prioritas sesuai kemampuan daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: belanja subsidi diformulasikan dalam rka skpd. rka skppada dinas perhubungan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan anggaran subsidi berdasarkan dpa skpd. pencairan subsidi didasarkan pada dpa skpd dan berita acara tim teknis verifikasi pencairan subsidi bus trans patriot yang dibentuk oleh pengguna anggaran. pencairan subsidi dilaksanakan setiap (satu) bulan sekali atas tagihan bulan sebelumnya dan atau menyesuaikan alokasi anggaran kas sesuai usulan pengajuan dari penyedia jasa angkutan umum massal. pencairan subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui pemindahbukuan dari kas daerah rekening penyedia jasa angkutan umum massal. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyedia jasa angkutan umum massal mengajukan permohonan pencairan anggaran belanja subsidi kepada wali kota melalui pengguna anggaran disertai hasil verifikasi laporan biaya pengoperasian angkutan umum massal setiap akhir bulan. pengajuan permohonan pencairan subsidi dalam bentuk nota dinas pencairan dari ppt diketahui ppk yang disampaikan kepada kepala dinas perhubungan selaku pengguna anggar, fotokopi ktp atas nama direktur utama atau sebutan lain penerima subsidi, fotokopi npp atas nama perusahaan daerah: foto, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal. berdasarkan disposisi dari kepala dinas permohonan pencairan dari ppt yang diketahui oleh ppk untukyedia jasa angkutan umum massalanggaran belanja pada skpd dalam tahun anggaran berkenaan. skpd selaku ketatausahaan keuangan melakukan pencatatan realisasi belanja, untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan skpd dalam tahun anggaran berkenaan. pembayaran atas tagihan untuk minggu ke dan ke bulan desember tahun berkenaan dilakukan pada tahun berikutnya setelah diakui sebagai hutang pada dinas perhubuerintah daerah merupakan salah satu quick wins dalam rangka reformasi birokrasi bidang pelayanan publik:ngembangan government merupakan salah satu penjabaran dari program nawacita dan agenda pembangunan nasional, bahwa dalam rangka mensinergikan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang dinamis pad agar terarah, terpadu, sistematis kota tentang pedoman pengelolaan teknologi informasi dan komunikabekasi, peraturan kepala lembaga sandi negara nomor tahun tentang pedoman gelar jaring komunikasi sandi: keputusan menteri komunikasi dan informasi nomor kep m.kominfo tentang panduan pembangunan portal pemerintah, keputusan menteri komunikasi dan informasi nomor kep m.kominfo tentang panduan manajemen sistemwali kota bekasi nomor tahun tentang tata cara penerbitan persetujuan prinsip kegiatan teknologi informasi dan komunikasi lingkungan pemerintah kota bekasi lembaran daerah kota bekasi tahun nomor seri e): keputusan wali kota bekasi nomor kep. diskominfostandi tentang komite pengarah teknologi informasi pemerintah kota bekasi: berita acara rapat nomor ba. diskominfostandi tanggal februari tentang pembahasan penyusunan rancangan peraturan wali kota bekasi dan keputusan wali kota lingkungan diskominfostandi kota bekasi. memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman pengelolaan teknologi informasi dan komunikasikota bekasi yang selanjutnya disebut diskominfostandi adalah dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian kota bekasiuware)sistemaplikasi adalah sistem informasi dan layanan berbasis governmentpemetaan mapping informationlayanan berbasis governmentagi layanan publik dan informasi secara onlineapat diakses berbasiskan komputerab maksud dan tujuan maksud dari pengaturan pembangunan tik perangkat daerah lingkungan pemerintah kota bekasi adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tik) lingkungan pemerintah kota bekasi. tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud padalaksanakan interoperabilitas teknologi informasi dan komunikasi lingkungan pemerintah kota bekasi: cc. memastikan konsistensi antar. bab iii kewenangan untuk menjamin keselarasan dan sinergitas pembangunan teknologi informasi dan komunikasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kota bekasi, ditetapkan diskominfostandi sebagai pengendali pembangunan tik pada pemerintah kota bekasi. pengendali pembangunan tik sebagaimana dimaksud pada memiliki kewenangan pengendalian yang terbagi menjadi kewenangan pembangunan infrastruktur tik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini, kewenangan pembangunan governwenangan penerapan statiwenangan penerapkewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada diskominfostandi memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan umum, kebijakan teknis, penetapan standarisasi: perumusan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan penilaian. ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab pejabat pengelola teknologi informasi dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan jabatan pejabat pengelola teknologi informasi government chief information officer) kota bekasi. jabatan sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan ex officio yang melekat pada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan tik. jabatan sebagaimana dimaksud pada memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan aspek aspek tata kelola pemerintahan. bab kebijakan umum infrastruktur jaringan tik dan telekomunikasi bagian kesatu asas infrastruktur jaringan tik dan telekomunikasi berasaskan pada confidentiality yaitu akses terhadap data informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas, integrity yaitu data tidak boleh diubah tanpa izin dari yang berhak: authentication yaitu untuk meyakinkan identitas pengguna sistem: availability yaitu ketersediaan layanan, termasuk up time dari situs web. bagian kedua jaringan infrastruktur tik user akses hanya dapat dilakukan dari perangkat dengan address dan mac address yang sudah register pada radius server pemerintah kota bekasi guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran akses informasi dan pengaksesan resource jaringan tik oleh pihak yang tidak memiliki otoritas. setiap user yang ingin mengakses jaringan tik baik lokal maupun internet harus mengajukan surat permohonan akses internet yang diketahui dan disetujui oleh kepala perangkat daerah terkait sebagai penanggung jawab perangkat daerah. akses lokal dan internet hanya dapat digunakan dari perangkat aset milik pemerintah kota bekasi terkecuali ada izin lain dari pimpinan. akses internet hanya diperuntukan guna menunjang pemenuhan pelaksanaan tugas kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan selain yang telah disebutkan diatas kecuali setelah di luar jam kerja kantor sesuai peraturan yang berlaku. akun user akses jaringan tidak dapat digunakan oleh lebih dari satu perangkat yang berbeda secara bersamaan simultan untuk memastikan bahwa satu akun digunakan oleh satu user dalam satu waktu. akses internet yang dilakukan dari jaringan intranet pemerintah kota bekasi walaupun diluar jam kerja tetap harus memperhatikan pedoman internet sehat, yaitu tidak mengakses konten negatif, porno, perjudian, sara, melanggar hari, ataupun untuk penyebaran berita yang belum jelas keabsahannya. akses keluar masuk internet hanya diizinkan pada port port standar yang sudah ditetapkan http, nmp, https, ftp, ssh, telnet, sgl, postgresgl, radius, map, pop3) terkecuali adanya kebutuhan khusus yang mendapat persetujuan pimpinan. penambahan titik akses fisik jaringan tik pemkot bekasi harus atas izin dan persetujuan dari diskominfostandi guna memastikan kesesuaian perangkat baru dengan perangkat eksisting dan kondisi topologi jaringan serta struktur pengkaderan yang digunakan. address, subnetmask, mac address, gateway yang didapat secara otomatis oleh dcp server tidak diperbolehkan diganti ubah tanpa berkoordinasi dengan admin jaringan infrastruktur tik pemerintah kota bekasi. pengamanan infrastruktur jaringan tik diimplementasikan dengan gardening dari sisi sistem operasi: firewall, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sy pada network operation centre noc) pemerintah kota bekasi: bagian ketiga pusat data data centre) perangkat daerah yang memiliki server aplikasi database yang penempatannya luar pemerintah kota bekasi (hosting location) untuk segera dipindahkan data centre pemerintah kota bekasi yang telah memiliki sarana prasarana infrastruktur mengikuti acuan standar tia server yang disimpan data centre harus memiliki pasokan (supply power) listrik yang redundant untuk mendukung koneksi yang redundant, sistem operasi komputer dan paket aplikasi yang tertanam dalam server yang akan ditempatkan dalam data centre harus merupakan perangkat lunak (software) legal atau open source software. aplikasi yang tertanam dalam server aplikasi yang akan ditempatkan data centre harus dipastikan bebas dari backdoor, trojan ataupun malware program jahat lain yang dapat mengganggu keamanan data centre secara keseluruhan. akses fisik data centre hanya dapat dilakukan dengan melakukan permintaan akses masuk resmi diskominfostandi sehingga akan diberikan pendampingan oleh pengelola data centre. perangkat server yang akan ditempat data centre harus memiliki dimensi sembilan belas inchi dengan bentuk rackmountahble. pengelola data centre menentukan lokasi penempatan server berdasarkan managemen sumber kelistrikan dan pendinginan dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah. bagian keempat komputasi awan cloud computing) perangkat daerah dapat menggunakan layanan cloud computing yang disediakan oleh diskominfostandi jika perangkat daerah tidak memiliki resource yang cukup (hardware, software dan brainware) untuk menjaga keberlangsungan operasional aplikasi dan sistem pendukungnya. pemanfaatan penggunaan layanan cloud computing service harus berkoordinasi dengan diskominfostandi terkait teknis dan prosedurnya. perangkat daerah dapat menggunakan layanan cloud computing selain yang disediakan oleh pemerintah kota bekasi untuk mengoperasionalkan aplikasi dan sistem pendukungnya setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan teknis dari diskominfostandi, dengan berpedoman dan mengacu pada ketentuan bahwa pengelola layanan layanan cloud computing tersebut wajib meletakkan server untuk hosting aplikasi dan sitem pendukungnya wilayah negara kesatuan republik indonesia. bagian kelima keamanan informasi dan jaringan diskominfostandi memiliki otoritas untuk mengatur tingkat keamanan (level security) dari perangkat dan aplikasi yang telah registrasi. perangkat daerah wajib melapor perangkat jaringan dan aplikasi untuk kebutuhan registrasi. diskominfostandi memilikkomunikasi data pemerintah kota bekasidan pihak ketiga yang ditunjuk ditetapkan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data yang terdapat pada perangkat tersebut. bagian keenam disaster recovery center perangkat daerah yang telah menggunakan layanan cloud computing yang disediakan oleh diskominfostandi dapat mengalihkan seluruh aktivitas operasi co location data center pemerintah kota bekasi jika terjadi suatu bencana seperti kebakaran, korsleting listrik data center internal dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagian ketujuh perangkat keras tik pemenuhan kebutuhan perangkat keras tik perangkat daerah, spesifikasinya wajib disesuaikan dengan klasifikasi, volume dan beban tugas masing masing perangkat daerah, karakteristik pekerjaan serta klasifikasi perangkat keras tik. pengadaan perangkat hardware seperti komputer dekstop cpu) dan laptop wajib memiliki lisensi resmi atau legal atas sistem operasinya. ketentuan lebih lanjut terkait standarisasi perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab kebijakan umum e government bagian kesatu asas pembangunan aplikasi sustainability, memastikan sistem aplikasi yang dibangun digunakan secara berkelanjutan. accountable, memastikan manfaat sistem aplikasi dapat dipertanggungjawabkan. reliable, memastikanintegrateable, memastikan sistem aplikasi memiliki kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain. interoperable, memastikan sistem aplikasi dapat berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain yang ada lingkungan pemerintah kota bekasi. scalable, menjaminmastikan sistem aplikasi. bagian kedua pemrograman aplikasi program aplikasi dibangun dan dikembangkan secara open source. program aplikasi dibangun dan dikembangkan harus meningkatkan produktivitas pelaksanaan tugas operasional dan administratif masing masing perangkat daerahota bekasi. ketentuan lebih lanjut terkait pemrograman aplikasi akan ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian ketiga pembangunan aplikasi setiap perangkat daerah yang akan melakukan pembangunan dan atau pengembangan sistem aplikasi wajib melakukan perancangan sistem aplikasi. perancangan sistem aplikasi dilaksanakan oleh perangkat daerah secara internal atau bekerjasama dengan pihak ketiga. rancangan pembangunan aplikasi meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis, kebutuhan perangkat penunjang dan kebutuhan sumber daya. rancangan pembangunan aplikasi harus sesuai dengan bisnis proses dan standar operasional prosedur yang berlaku dan disahkan oleh kepala perangkat daerah. bisnis proses dan standar operasional prosedur yang menjadi dasar bagi perancangan sistem aplikasi telah melalui tahapan uji simulasi yang menghasilkan baku mutu waktu prosesnya. rancangan pembangunan aplikasi, meliputi desain dan analisa sistem aplikasi. pembangunan core script dan modul fitur yang dibutuhkan. uji coba dan perbaikan sistem aplikasi sesuai hasil uji coba. implementasi sistem aplikasi, termasuk training penggunaan. dokumentasi, meliputi bisnis proses dan standar operasional prosedur: user manual, source code. dalam setiap pembangunan aplikasi harus selalu menyertakan prosedur backup dan restore. ketentuan lebih lanjut terkait pembangunan aplikasi akan ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian keempat tata kelola aplikasi tata kelola aplikasi meliputi pengelolaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi. pengelolaan aplikasi wajib dilakukan oleh perangkat daerah guna menjamin sustainability aplikasi yang telah dibangun. pengoperasiansystem development life cycling dlc): manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi, cc. materi transfer pengetahuan dan materi training. pemeliharaan aplikasi dilakukan oleh perangkat daerah secara berkala atau bekerjasama dengan pihak ketiga. monitoring dan evaluasi sistem aplikasi dilakukan perangkat daerah secara berkala, meliputi aspek teknis merasionalisasi aplikasi: aspek prosedur administrasi aplikasi: aspek implementasi aplikasi. diskominfostandi melaksanakan penilaian terhadap tata kelola aplikasi perangkat daerah secara berkala sebagai dasar usulan kegiatan pembangunan aplikasi perangkat daerah. perangkat daerah wajib mendokumentasikan proses pengelolaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi dengan baik. ketentuan lebih lanjut terkait tata kelola dan penilaiannya akan ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian kelima interoperabilitas diskominfostandi menyusun government interoperabilitas framework yang merupakan kerangka operabilitas antar aplikasi dan layanan utnuk membentuk government information service bus pemerintah kota bekasi. dalam pembentukan government information service bus sebagaimana dimaksud maka desain aplikasi perangkat daerah tidak diperbolehkan bersifat stand alone application, aplikasi menggunakan sistem terbuka yang mendukung penggunaan pertukaran data yang bersifat open document format odf): cc. pembangunan aplikasi menggunakan free open source software dan format pertukaran data berbasis extensive markup language xml): pembangunan aplikasi berbasis web service platform dengan service oriented architecture soa) yang memungkinkan komunikasi antar aplikasi dilakukan secara loosely coupled. diskominfostandi menetapkan standarisasi, pola kebutuhan data dan informasi yang harus dipenuhi perangkat daerah dalam mewujudkan interoperabilitas. dalam pembangunan aplikasi harus dipersiapkan fasilitassecara otomatis. ketentuan lebih lanjut terkait interoperabilitas akan ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian keenam pengamanan aplikasi untuk pengamanan aplikasi, harus diimplementasikan komponen standar sebagai berikutaplikasi yang tepat: pengaturan keamanan sistem database yang tepat. ketentuan lebih lanjut terkait pengamanan aplikasi akan ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian ketujuh basis data database) perangkat daerah wajib membentuk dan mengelola basis data (database) sesuai dengan urusan dan kewenangannya. basis data (database)(database) sebagaimana dimaksud pada dan meliputi basis data pelayanan perijinan, basis data administrasi pemerintahan, basis data legislasi dan produk hukum, basis data pembangunan daerah, basis data keuangan: basis data kepegawaian, basis data kewilayahan, basis data kemasyarakatan: basis data kependudukan: basis data kesehatan, basis data pendidikan: il. basis data ketenagakerjaan, basis data perumahan dan permukiman: basis data perdagangan dan perindustrian, oo. basis data pertanian, basis data perikanan dan peternakan, basis data transportasi: basis data pariwisata, basis data prasarana dan utilitas kota, dan basis data lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. bagian kedelapan website pemerintah kota bekasi situs web pemerintah kota bekasi menggunakan website sebagai website resmijawab content website pemerintah kota bekasi adalah diskominfostandi, dan penanggungjawab website perangkat daerah adalah masing masing perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya. setiap perangkat daerah wajib mempunyai website, yang dialamatkan sebagai sub domain dengan nama menu atau konten yang tersedia web, meliputi minimal data terkait tugas pokok dan fungsi dan struktur perangkat daerah yang bersangkutan: informasi dan agenda kegiatan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat strategis: data yang bersifat informatif bagi masyarakat. website perangkat daerah wajib ditempatkan data centre pemerintah kota bekasi baik sebagai webhosting maupun co location dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada diskominfostandi. pembangunan website lingkungan perangkat daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas untuk mendukung optimalisasi website bekasikota.go.id. setiap perangkat daerah membentuk tim pengelola website dan wajib memelihara ketersediaan data dan informasi dan mengupdate konten secara berkelanjutan. ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan website ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab vii kebijakan umum statistik dan persandian bagian kesatu statistik statistik sektoral, pembangunan dan kemasyarakatan.perangkat daerah. basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh diskominfostandistatistik dibuat dalam bentuk database yang dijelaskan sesuai kebutuhan agar dapat digunakan secara bersama. perangkat daerah membentuk basis data statistik sesuai urusan dan kewenangannya. perangkat daerah wajib melakukan peremajaan data statistik lingkup kerjanya secara berkelanjutan dan menyampaikan hasilnya diskominfostandi pada minggu terakhir tiap bulannya. ketentuan lebih lanjut terkait statistik ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian kedua kebijakan umum penerapan persandian diskominfostandi menerapkan persandian dalam rangka mencegah kebocoran informasi pemerintah kota bekasi. untuk dapat menerapkan persandian sebagaimana dimaksud pada diskominfostandi membangun gelar jaring komunikasi sandi, meliputi topologi komunikasi pengguna persandian, peralatan sandi yang digunakan, infrastruktur telekomunikasi yang digunakan, dan manajemen kunci sistem sandi. bagian ketiga perlindungan informasi terklasifikasi milik pemerintah perlindungan informasi terklasifikasi milik pemerintah kota bekasi berasaskan asas keaman, yaitu, yaitu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu pengelolaan dan perlindungan informasi terklasifikasi milik pemerintah dilakukan sesuai dengan klasifikasinya. ketentuan lebih lanjut terkait persandian ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab viii kerjasama pembangunan tik pemerintah kota bekasi dalam pembangunan tik dapat bekerjasama secara government business g2b), government citizen g2c), dan government government g2g) sesuai dengan ketentuan perundang undangan. perangkat daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembangunan tik dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.swasta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pembangunan tik yang sumber pembiayaannya berasal dari apbd,kerjasama layanan tik mengacu pada service level agreement sla) masing masing layanan, dan dituangkan dalam dokumen kontrak dan kerjasama. kerjasama pembangunan tik yang berkaitan dengan kegiatan, data dan informasi pemerintah kota bekasi mengacu pada non disclosure agreement nda) untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi milik pemerintah kota bekasi. semua jenis kegiatan pembangunan tik yang bersumber dari apbd menjadi hak milik pemerintah kota bekasi. bab pengembangan sumber daya manusia pemerintah kota bekasi memfasilitasi danbangunan teknologi informasi dan komunikasi. selain penyelenggaraan dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur dapat dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah, dan pemerintah provinsi. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada meliputi pendidikan formal jenjang sarjana dan pascasarjana, short course tik baik dalam maupun luar negeri, cc. sertifikasi tik tingkat nasional dan tingkat internasional, bimbingan teknis bintik): pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis: dan magang kerja. tatacara serta persyaratan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kota. bab pemeliharaan dan pelaporan diskominfostandi melakukan pemeliharaan sistem informasi dan layanan berbasis e government pemerintah kota bekasi secara berkala. perangkat daerah melakukan pemeliharaan sistem informasi dan layanan berbasis e government lingkungan kerjanya. ketentuan lebih lanjut pada dan ditetapkan dengan keputusan wali kota. perangkat daerah wajib secara berkala melaporkan penyelenggaraan tik dalam lingkup kerjanya masing masing kepada wali kota melalui diskominfostandi. diskominfostandi secara berkala melaporkan penyelenggaran tik kepada wali kota. wali kota memberikan teguran kepada perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada bab pembinaan dan pengawasan diskominfostandi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan tiktik, pemberian petunjuk dan langkah langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaran tik, pemberian pelatihan bagi aparatur: dan pendampingan dalam pengembangan tik. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab xii pembiayaan sumber pembiayaan dalam pembangunan tik berasal dari apbn, apbd dan atau sumber danterkait tik kota bekasi: pengembangan sumber daya manusia aparatur. bab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan wali kota ini berlaku, peraturan yang sejajar dan setingkat bawah mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan wali infrastruktur tik kewenangan pembangunan infrastruktur tik lingkungan pemerintah kota bekasi meliputi infrastuktur dasar data center pengembangan dan penyelenggaraan data center dc), monitoring trafik elektronik: pengaturan hosting dan location, pengaturan user perangkat daerah: dan pengelolaan bandwidth akses internet. layanan government cloud computing. disaster recovery center drc): pelaksanaan drp: dan recovery data dan informasi. keamanan informasi layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah: penerapan tanda tangan elektronik digital signature). penanganan insiden keamanan informasi, dan digital forensik. infrastruktur jaringan pengembangan dan inovasi infrastruktur tik: layanan integrasi infrastruktur tik, pelaksanaan audit infrastruktur tik, dan standarisasi perangkat jaringan. penyediaan sarana alternatif jalur komunikasi pemerintah pengembangan intranet, voice internet protocol void): dan layanan interkoneksi virtual privat network vpn). penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik: dan layanan filtering konten negatif. pengembangan sumber daya tik peningkatan kapasitas sdm dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika: bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang keamanan informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang tik. pengembangan, penataan dan pengendalian jaringan telekomunike government kewenangan pembangunan government lingkungan pemerintah kota bekasi meliputi penyelenggaraan pejabat pengelola teknologi informasi government chief information officer): perumusan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi tik, perumusan tata kelola dan standarisasi implementasi tik,. pelaksanaan interoperabilitas integrasi layanan publik dan kepemerintahan: pengembangan aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi: pengembangan business process re engineering aplikasi pemerintahan dan layanan publik: penyusunan government interoperabilitas framework, pembangunan government information service bus pemerintah kota bekasi, penetapan standar format metadata dan informasi: pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan: pembentukan pusat application programme interface api) daerah: pembentukan manajemen data terpusat big data kota bekasi). pembangunan aplikasi perumusan konsep dan transformasi digital government:, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi: pengembangan aplikasi berbasis internet things t): pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik: pengembangan aplikasi interaktif pemerintah dan masyarakat, pelaksanaan audit aplikasi. smart city pembangunan dan penyelenggaraan ekosistem tik smart city, perumusan tata kelola smart city, pengembangan business process re engineering smart city, penyediaan sarana dan sarana smart city, implementasi government dan smart city, pemenuhan smart city indicators yang ditetapkan international organization for standardization. promosi pemanfaatan layanan smart city. pengelolaan domain dan sub domaigelolaan domain dan sub domain, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain. pengembangan sumber daya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pejabat pengelola teknologi informasi government chief information officer):ingkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang e government dan smart city: peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi government dan smart city, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan websitestatistik kewenangan penerapan statistik lingkungan pemerintah kota bekasi meliputi: statistik sektoral sesuai kewenangan daerah, statistik khusus sesuai kebutuhan daerahpersandian kewenangan penerapan persandian lingkungan pemerintah kota bekasi meliputi pembangunan jaringan komunikasi sandi. perumusan kebijakan informasi terklasifikasi. penyediaan perangkat atau peralatan yang digunakan untuk membuat dan atau mengkomunikasikan informasi terklasifikasi. pembentukan informasi terklasifikasi. pembentukan dokumen elektronik terklasifikasi pengiriman informasi terklasifikasi pengiriman dokumen elektronik terklasifikasi: dan pengiriman dokumen cetak terklasifikasi. penyimpanan informasi terklasifikasi. penyimpanan dokumen elektronik terklasifikasi penyiapan sarana penyimpanan dokumen elektronik terklasifikasi: dan prosedur pengamanan dokumen elektronik terklasifikasi harus sesuai dengan klasifikasinya. penerapan teknik kriptografi. penyimpanan dokumen elektronik media penyimpanan dokumen elektronik, penyimpanan dokumen cetak terklasifikasi: cc. penyiapan sarana penyimpanan dokumen cetak, dan penataan dokumen cetak terklasifikasi. perlindungan fisik penyiapan prasarana perlindungan, dan penyiapan sarana perlindungan fisik. perlindungan administrkang a. mlatara pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daindonesia tahun nomor tebakan lentambahan lembaran negara republik indonesia nor, peraturan pemerintah nomor tahun kedudukan keuangan kepala daerah dan wara pihala pelaporan keuangan dan kinerja instansi eng lembaran negara republik indonesia tahun label tambahan lembaran negara republik indonesia pemerintah peraturan pemeran nomor tah laporan penyelenggaraan pemerintahan "an pan, pemerintah, laporan keterangan pertanggung pada kepala daerah kepada dewan perwakilan ra) nan dan informasi laporan penyelenggaraan pemberi daerah daerah kepada masyarakat lembaran negara tahan indonesia tahun nomor tamb khas publik negara republik indonesia nomor saran peraturan pemerintah nomor tahun cara pelaksanaan tugas dan wewenang era kena keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah wilakeuangan dengan kali diubah terakhir sebagaimana telah beberapa kali tahun peraturan menteri dalam negeri nomor tentang perubahan kedua atas peraturan negeri nomor tahun tentang hani keuangan daerah( berita negara republik nya olahan nomor tahun peraturan menteri dalam negeri nomor tentang tata cara evaluasi rancangan mass aneh tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah rancangan peraturan kepala daerah tentang punjab:ndanggaran makan peraturan daerah sanak daerah tahun pendapatan dan anggaran anggaran daerah tahun anggaran pendapatan dan belanja sebagai berikut pendapatan daerah rp. belanja daerah rp. marahangka terdiri atas dalam pendapatan asli daerah rp. sejumlah dana perimbangan sejumlah rp. dan lain lain pendapatan daerah yang sah rp. imi saj ajd.b.dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah rp. dan c.rp. dan belanja langsung sejumlah rp. tidak langsung sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas jenis belanja pada belanja pegawai sejumlah rp. belanja hibah dah rp. belanja bantuan sosial syariatas jenis belanja sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnyar jabatan: pegawai per golongan dan lampiran vii daftar piutang daerah: lampiran viii daftar penyertaan daerah, moda) (investasi) lampiran daftar perkiraan enam pengurangan aset tetap eng can lampiran daftar perkiraan penambahan pengurangan aset lainnya: dan lampiran siar kegiatan kegiatan tah anggaran sebelumnya yang sabandaftar pinjaman daerah. merah dan obligasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah iniil),nalan mendesak sebagai dimaksud pada mencakup: padan kegiatan pelayanan dasar masyarakat! program dan dalam tahun yang anggarannya belum tersedia anggaran berjalan, dan. ila ditunda akan keperluan mendesak lainnya yang besar bagi menimbulkan kerugian pemerintah daerah dan massacre menetapkan peraturan bupati tentang penjara pendapatan dan belanja daerah tahun kan sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran #undangan peraturan daerah ini dengan penempatannya barahusni djibril undangan sumbawa besar tanggal dessesuai penta aslinya oleh het semadi arta, tingkat tki vpn (iv b) |
uan peraturan daerah kabupaten karangasem nomor tahun tentang retribusi tempat khusus parkir dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karangasembab iii golongan retribusi retribusi tempat khusus parkirdtempat khusus parkir diatur dan ditetapkan menurut jenis kendaraan dan jenis tempat parkir. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut pelataran lingkungangedungkhusus parkir adalah dilokasi tempat pelayanan tempat khusus parkirmpat khusus parkir umum bahwa retribusi tempat khusus parkirperaturan daerah kabupaten batang hari nomor tahun tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahamasyarak bupaticamat adalah camat dalam kabupaten batang hari kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten batang haritang hari. perangkat kelurahan adalah unsur pembantu lurahlembaga lembaga lain yang ada kelurahan bab pembentuk(l)paling sedikit jiwa atau kk, luas wilayah paling sedikit km' (lima kilometer persegi): bagian wilayah kerja yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkdandan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan bagian ketiga mekanisme, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah. peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada harus memuat nama kelurahan, luas wilayah kelurahan, batas kelurahan, peta kelurahan yang dibentuk (l)ang disertai dengan alasan alasannya kepada bupati melalui camat. usulan lurah sebagaimana dimaksud padanghapusan dan atau penggabungan, dan keputusan lurah terhadap usulan lurah sebagaimana dimaksud pada bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan penelitian, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupatibila rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada menyatakan layak untuk dibentuk kelurahan dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan. bupati mengajukan. apabila telah disepakati bersama antara bupati dan dprd maka selanjutnya rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. . (roses pemekaran sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab iii pembiayaan pembiayaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten batang harii. pembinaan teknis dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalan nuh'dto.mbentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahyaitu yang mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan. bahwa pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan berpedoman padakelurahansalinan rela pemerintah kabupaten pacitaacidan rancangan peraturan bupati pacicitan tahun anggaran jl. jaksa agung suprapto pacitan kode pos jawa timur telp. faxperaturan menteri dalam negeri nomor20 tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan dana alokasi khusus daerah peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedomannomor tanggal desember tahunnomor tahun tanggal oktobe |
pelabuhan,palangka rsalah satu unsur pemerintahan daerahibuan setia diundangkan palangka raya pada tanggal desember: jukannya adalah panjang kapal, lebar kapal dihitung per meter dikali tarif per hari atau perbulanmana berikut tarif retribusi bongkar muat barang jenis barang tarif( rp) untuk barang sembilan bahan pokok yang diperdagangkan beras, garam, ikan kering, gula, tepung terigu, minyak goreng, mie dan bahan makanan lainnya yang dihitung dengan satuan yang dihitung satuan karung, peti, pak, keranjang, bantal, kaleng eigen, guci yang dihitung satuan peti besar, drum untuk jenis hewan dan telur jenis hewan berkaki dua sid ekor sid ekor sid ekor sid ekor jenis hewan berkaki empat ukuran kecil seperti kambing, biri biri, domba, anjing dan babi per ekor untuk ukuran besar seperti sapi, kerbau, kuda dan lain lain berat s d berat atas untuk telur ayam, itik s d biji biji atas buah buahan untuk buah buahan dihitung per kotak, peti buah buahan pisang dihitung per tandan minuman untuk minuman air mineral dihitung per docs, botol besar untuk minuman bersoda dihitung per docs, botol bahan gas oksigen dihitung per tabung gas lpg ukuran besar gas lpg ukuran sedang alat alat elektronik radio, tv, kipas angin dihitung per kotak kulkas, mesin cuci dihitung per buah mesin pompa air dinamo dihitung per buah jenis kain dan kasur kain pakaian dihitung per docs, gol kasur isi kapuk dihitung per buah bantal dihitung per bungkus kapuk dihitung per docs, gol kasur busa springer dihitung per buah alat perabot rumah tangga, kantor mesin jahit dihitung per buah lemari, meja dihitung per buah kursi plastik dihitung per buah kursi kerja busa dihitung per buah kursi tamu dihitung set kursi rotan dihitungdihitung per zak semen dihitung per zak minyak cat dihitung per docs cat kayu, besi dihitung per docs cat tembok mater dihitung per docs cat tembok mater dihitung per kaleng playbook jati biasa dihitung per lembar playbook tebal per lembar minyak ter dihitung per kaleng aspal dihitung per drum kapur gamping dihitung per kaleng air acu air keras dihitung perjerigen paku, skrip, baut dihitung per peti per karung seng dihitung per lembar asbes dihitung per lembar keramik dihitung per docs bak air dihitung per buah kloset dihitung per buah besi bangunan ukuran kecil dihitung per batang besi bangunan ukuran besar per batang ., pipa besi ukuran kecil dihitung per batang pipa listrik ukuran kecil dihitung per ikat pipa air ukuran kecil dihitung per ikat pipa air ukuran sedang dihitung per ikat pipa air ukuran besar dihitung per batang pipa listrik dihitung per ikat kawat listrik besar dihitung per room kawat telepon besar dihitung per room kawat kabel listrik dihitung per room kawat kabel telepon dihitung per room oli dihitung per docs oli dihitung per drum pipa alumunium dihitung per batang kaca dihitung per kotak peti genteng atap biji sirap ulin biji kayu balok, papan dihitung per kubik untuk hasil hutan dan lain lain rotan taman rotan lilin getah asap, stop untuk jenis mesin mesin kendaraan roda dan roda alat angkutan berat sepeda motor dihitung per buah kendaran roda empat dihitung per buah kendaraan alat alat angkut berat dihitung per buah kendaraan alat tidak bermesin, sepeda, gerobak, becak dihitung per buah barang obat obatan .| dihitung docs, peti, zak, drum obat obatan, pupuk dihitung peti, zak, drum barang barang campuran macam jenis mesin kotak ukuran kecil mesin kotak ukuran sedang mesin kapal las listrik dinamo listrik ukuran kecil ukuran sedang dan besar tarif retribusi sandar kapal pelayanan s.d rp. sekali sandar s.d rp. sekali sandar s.d rp. sekali sandar s.d rp. sekali sandar s.d rp. sekali sandar s.d rp. , sekali sandar s.d rp. sekali sandar keatas rp. sekali sandar bab vii wilayah pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan dipungut wilayah daerah pelayanan pelabuhan diberikanuntuk sandar kapal adalah jangka waktu yang lamanya (satu) hari atau ditetapkan lain oleh kepala daerah. masa retribusi bongkar muat barang adalah sejak dimulai sampai selesainya kegiatan bongkar muat barang. masa retribusi surat dan sertifikasi kapal sesuai jangka waktu masa berlakunya surat izin. saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya skr atau dokume dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. bab xiv ketenturks) kepala daerah dapat memberikan pengurangan,iberikan kepada kapal kapal pengangkutanii ketent gantempat pendaratan kapa |
bupati trenggalek salinanmerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi daerah terhadap lin penyelenggaraan pelayanan kesehatan kabupaten trenggalek, perizinan bidang usaha perfilman dan media elektronik:makasudah tidak,ncabutan peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor tahun tentang retribusi la.lembaran daerah kabupaten trenggalek tahun nomor sei b)rinci secara lebih jelas kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota terkait dengan pemungutansebutkan bahwsebutkan bahwa objek retribusi adalah: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan jenis. berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas sudah bahwa terhadap izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, izin usaha perfilman dan media elektronik,tidak dapat dipungut retribusi. oleh karena itu makadanperlu dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang undangan.terkait dengan pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan pemungutan. hal inilah yang menjadi alasan utama peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor tahun tentang pengendalian dan peredaran kayu rakyat dicabut. dengan adanya pengaturan mengenai pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak yang tidak perlu izin maka ada kewenangan tanpa batas bagi pemilik penguasa hutan hak untuk melakukan pemanfaatan maupun penetapan terhadap hasil hutan yang berasal dari hutan hak miliknya yang berada dalam penguasaannya. ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten trenggalek nomor |
tahun tanggal desember golongan eselon non eselon total tenaga nnn staff ilt golongan v e l9_gol_gan golqqgq! golongan vtd vlc vlo . : ?6o golongan vla jumlah golongan goloryaq,l[!ld glo11g slr lll q qqq rgen llur golongan lll a jumlah golongan iii golongan golongan itc qaz golongan golongan lla jumlah golongan golongan l d golongan l c golongan l b golongan l a jumlah golongan total \apbd 2a14\apbd lampiran perda apbd .xls] peg lampiran vii peraturan daerah nomor tahun tanggal desemll. il. tv. pajak daerah bagi hasil retribusi daerah ttir piutang lainnya jumlah g:\apbd \apbd lampiran perda apbd .xls] peg desember lampiran viii peraturan daerah nomor tahun tanggal desember{perda n0. perda perda investasi permanen penyertaan modal penyertaan modal penyertaan modal penyertaan modal s00, jumlahonten investasi oenvanooa beras s00, ,s00, s8, 14s, jumlah g:apbd \,ipad 20l4u lampiran perda apbd xls peg lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal desember,149_00 aset tetap lainnya konstruksi dalam pekerjaan \apbd \apbd lampiran perda apbd .xts] peg pamekasan, desember sl,' elampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal desember desemberg:\,apbd \apbd lampiran perda apbd .xls] peg lampiran peraturan daerah nomor tanggal tahun desember data rekapitulasi kegiatan tahun xontrak jumlah yang tidak dp'al keterangan.penyebab. tidak dapat diselesaikan'i sampai dengan akhir. tahun anggaran nama ppt nip dan jabatan s d des2013 yang opa l rp.} dianggarkan kembali tahun tidak dianggarkan kembali thn )ina pendidikan ganti tanah sdn sana daya asean) jadwal ulang) pengadaan tanah sd, smp pendampingan pembangunan rabi jadwal ulang) ganti rugi tanah rabi (dpa l) pemilihan guru osn pemilihan guru berprestasi pak) pencanangan program rintisan wajib belajar tahun s00 2s, ,00c ,00c 27s, 2s, belum terjadinya kesepakatan harga ahliwaris dana pendamping unt tanah bermasalah menunggu keputusan lvlenunggu keputusan terbatasnya waktu terbatasnya waktu terbatasnya waktu valid, sos 'tl (asuhan umum valid, sos \ll subbab perencanaan valid, sos gsi pembeli. pend menengah valid, sos (asi kelambu. pend menengah )rs. moh. sadikin (asi kelambu. pend menengah )rs. moh. sadikin 198s03 (asi pembelajaran tl( vat bahri, p.' (asi pembelajaran tl( anggaran tahun ,i3 rp')., ntt all kontrak rp:) realisasi s d des rp.) jumlah yang idak,di,dpa '[r 'xe:r elem pe sebab' . tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir .tahun anggaran nama ppt nip dan jabatan nomor dpa nama kegiatan s d 'des2013 yang dpa.l .,., rp.j dianggarkan kembali tahun m14 tidak. dtanggark af'r kembali thn ''l ',| dini kesehatan ,,,,, ,,,u, "::"::::: ,,,u,,, *'012s6252 pendampingan bermutu pak) pengadaan obat generik untuk puskesmas dan jaringan dak) (deal) operasional penangkalan puskesmas plus, pus, standard ldan puskesmas pembantu gawat darurat bk. prop) deal) tanah tampung pergi pak) tanah puskesmas kadar pak) pengadaan tanah pustu bujur timur batumarmar pak) pembangunan poskesdes partner pak) polindes pohon daya kalengan pak) ,00c 2s0, terbatasnya waktu siapa tahun sebelum tdk digunakan utk keg. lain adanya penyesuaian ttg pengadu. unl kuningan umum adanya penyesuaian n0. ttg pengadu unt suntingan umum adanya penyesuaian n0. ttg pengadu, tanah unt suntingan umum ldk memungkinkan unt waktu tdk memungkinkan unt rs. moh. sadikin asi pembelajaran tl( :uluan irp. (asi yankee dan sukses bd, hamid murray ,ltp. (subbab umum dan pegadaian bd, hamid n4umrah {lp. (subbab umum dan pegadaian abd, hamid muharram nip kasubbag umum dan kepegawaian moh. junaidi asi pemberantasan penyakit ivo, junaidi kasi pemberantasan penyakit nomor dpa nama kegiatan anggaran tahun rp.) nilai kontrak rp,) realisasi s d des rp ) sisa kontrak s d des2013 yang dpa.l rp.) jumlah yang:tidak dai keterangan.p bab:. tidak dapat diselesaikan sampai dengan akh1r: tahun anggaran nama ppt nip dan jabatan dianggarkan (embalitahun tidak dianggarkan kembali ihn 't1 sue 2s. 02022628s2 )pembangunan poskesdes lumpang barat kec. pamong pak) )pembangunan instalasi pengelolaan air limbah ipar) waru type akibat dampak rokok waru pak) )pemeliharaan gedung dan bangunan rsud (apbd)(pak) penyusunan laporan capaian kinerja jan ikhtisar realisasi (kinerja skpd (apbd) jadwal ulang) )pengadaan konstruksi jalan apbd) (pak) )pengadaan alat alat kesehatan kedokteran ruang icu lan bars (dak) )pengaspalan jalan dan pembuatan tempat parkir apbd) pak) waktu tdk memungkinkan unt dilaksanakan jasa konsultasi pengawasan dan kembang. sisa waktu tdk memungkinkan unt dilaksanakan waktu pelaksanaan melampaui tahun anggaran waktu tdk cukup waktu pelaksanaan melampaui tahun anggaran barang tdk ready stock dan harus indent tiga bulan sebelumnya waktu pelaksanaan melampaui tahun anggaran n4oh, junaidi kasi pemberantasan penyakit achmad span{lan, skm, 01s kasi penyehatan lingkungan slamet budhi utomo, sos kasual umum dan perbekalan slamet urip, 196s0525 kasual rekam medik dan informasi n4edik slamet urip, kasual rekam medik dan informasi medik abdullah, ma. kep kasi tenaga keperawatan drs. syamsul hid yunus kasual personalia dan hukum nomor dpa nama kegiatan anggaran tahun rp.) nilai kontrak rp.) realisasi s d des rp.) sisakontrak s d'31des' yang dpa.l jumlah yang.tidak dpa.l .:keterangan penyebab tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir. tahunanggaran. nama ppt nip dan jabatan dianggarkan kembali tahun tidak dianggap,an kembali thn pekerjaan utl, beda ouo, ordo,, logo, ,n,nu, pembangunan jalan menuju blk tahun pak) perencanaan teknis sanitasi tahun pak) perencanaan teknis sarana dan prasarana daerah terkini spot) tahun pak) rehabilitasi sedang berat gedung kantor pak) punyrrunun ded pembangunan gedung perkantoran penyusunan perda rdr kota pamekasan dan peraturan zonasi lo.nrurrnu, masterplan kawasan kampung batik s0, 2s0, ,s00, 1s0, waktu pelaksanaan terlalu pendek masih menunggu menu kegiatan sesuai jumlah dan teknis sanitasi tahun masih menunggu menu kegiatan sesuai jumlah dan teknis sanitasi tahun pada tahun direncanakan rehab berat gedung kantor proses pengadaan membutuhkan waktu cukup lama, shq diperkirakan tdk dpt dilaksanakan tahun rni penetapan rdr membutuhkan proses waktu cukup panjang shg diperkirakan tdk dpt diselesaikan sampai akhir tahun proses pengadaan membutuhkan waktu cukup lama, shg diperkirakan tdk dpt dilaksanakan tahun ini hernantiyo basuki, kasi perumahan dan permukiman supriyanto, 196s1223 kasi perizinan bangunan supriyanto, 196s1223 kasi perizinan bangunan achmad nashirullah, sh, kasubbag perencanaan rr. st. masrihati. st, subid prasarana wilayah rasyid padilla, st, kasi permukiman rasyid padilla, st, kasar permukiman nomor dpa nama kegiatan anggaran tahun rp.) nilai kontrak rp.) realisasi s d des rp.) sisakontrak jumlah yang tidak di:dpa.l keterangan penyebab.dianggarkan kembali tahun tidak. dianggarkan kembali thn 't0 kominfo rozottsrosz .s. kependudukan ,,oo,,rr,u, sosial, tenaga r.r: .s. pemeliharaan tiang median jalan laju kabupaten pamekasan pemasangan jaringan dan kwh meter jadwal ulang) pembangunan infrastruktur terminal barang propinsi) dan catatan sipil pemeliharaan sarana elektronik ktp (e"ktp) kerja dan transmigrasi nan gedung kantor sarana blk dan kantor blk ,4i2. s0. ,00c ,6s0 3s, pelimpahan dari blh pertengahan dan adanya kenaikan bbm shg kgt tsb diprkrakn tdk dpt diselesaikan adanya kenaikan bbm shg mengakbtkn adanya perubahan harga perencanaan kegiatan karena pelaksanaan perekaman ktp masih lakukan oleh pemerintah pusat moh, masker, 00s kasi bimkestib lalinagus budi haryanto, sh. kasi registrasi mobilitas penduduk r.p medius andy kasi pelatihan dan pembinaan lembaga latihan kerja idris andy kasi pelatihan dan pembinaan lembaga latihan kerja 11a nomor dpa nama kegiatan anggaran tahun nilai kontrak (iip.) .realisasi s d des rp.) sisa:kontrak s d ,des yang deal t?! rp.) jumlah yang tidak.di dpa.l keterangan penyebab tidak dapat diselesaikan .sampai.dengan akhir. :tahun anggaran nama ppt :i!ip qan. jabatan dianggarkan kei\'ibalitahui' tidak dianggarkan kembar!, ihn )dinas koperasi dan usaha kecil menengah pengadaan peralatan gedung klinik umkm bk. provinsi) dinas pemuda olah raga dan kebudayaan rintisan pld pusat pendidikan dan pelatihan pelajar daerah) pak) tttt badan penanggulangan bencana der,ah rc. zz.u.s pembuatan tebing penahan longsor desa pademawu barat pendamping pnb) (deal) bag. admin. organisasi penyusunan perlu tentang organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus kopi penyusunan perlu tentang tupoksi rsud waru evaluasi pelaksanaan spm aaa pengelolaan keuangan asset daerah .52lr"rounrrnrn gudang barang ,00c ,s00 ,s00 s. pembangunan klinik blm selesai kegiatan akan diprioritaskan untuk mensukseskan p0pda tahun perda masih dalam pembahasan dprd perda masih dalam pembahasan dprd penyusunan spm dan perlunya masih dalam proses lokasi lama akan ditempati untuk relokasi pedagang kaki lima nurhidi rasuli, se. sama'on,s. kasi pemberdayaan kelembagaan olah raga ra, aaliyah 'r923 kasubbag kelembagaan kan,,aliyah kasubbag kelembagaan saiful bahri, sos kasubbag penatalaksanaan dan pengolahan data drs. tris0 kasi pengamanan ganti rugi aset nomor dpa nama kegiatan anggaran tahun rp.) nilai. kontrak rp,) realisasi s d des. rp.i: ,sls kou{ al(, des, yang deal ,point rp.) i'jumlah yang :tidak deal ::i' :r: .::: ].xet; penyebab tidak dapat delete.sixth sampai,uthn 2a1d'.' kepegawaian oa.+q.tg.s.z pendapatan ro,o,r.r, r., penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan kdh tentang penjabaran apbd tahun pengadaan tanah koramil cons tahun formasi tenaga honorer) pengadaan cons tahun formasi umum) basic data sismo dan sig pbb kecamatan aru, batumarmar dan asean tahap basic data sismo dan sig pbb kec. batumarmar dan asean cetak massal pbb (pak) optimalisasi dan kustomisasi sim pbb 56s, s00, .20a ,00c 3belum mendapatkan lokasi ;sesuai dengan kebutuhan drs. tris0 kasi pengamanan ganti rugi aset abdul malik 1972091s kasubbid data, formasi dan pengembangan pegawai abdul malik kasubbid data, formasi dan pengembangan pegawai jjj nomor dpa nama kegiatan anggaran tahun tnp,t nilai kontrak rp.) realisasi s d oes rp.) sisa kontrak s d 3t'd8s2013 yang opa.l rp.) jumlah yang.tidak dpa.l keterangan :penyebab tidak dtseusarxl sampai.dengan akhir tahunanggaran l',rampant!!: n:lp dan jab,atan dianggarkan kembali ahun .tidak dianggarkan kembali thn 't1 mas dan pemdes kehutanan dan pembangunan jaringan listrik pld) jadwal ulang) pembangunan jaringan listrik jadwal iang) perkebunan rehab gedung kantor bpp benteng jalan raya troppo idea l) rehab gedung kantor dishutbun jalan dirgahayu dpa l) rehab gedung kantor eks dishutbun jalan teja a l) )penyediaan air baku untuk budidaya tembakau dbh cukai) deal) )pembuatan sarana penunjang penyediaan air baku untuk )budidaya tembakau dbh cukai) dpa l) s,6b6, ,1s4, ,61s, peserta lelang tidak memenuhi persyaratan peserta lelang tidak memenuhi persyaratasiti hosniyah nip. subid sumber daya alam siti hosniyah nip. subid sumber daya alam slamet supriyadi kasi perlindungan tanaman perkebunan nomor dpa nama kegiatan anggaran tahun rp.) nilai kontrak rp.) read isasi des rp.) sisa kontrak s d des2o,i3 yang dpa.l rp.) jumlah yang:tidak.di deal keterangan.penyebab: idak dapat diselesaikan,i sampai dengan akhir. .tahunanggaran nama ppt nip dan jabatan dianggarkan gmbalitm uil 20i14 tidak anggaran kembali t}in dina perindustrian le"ny. ol""n air baku untuk budidaya tembakau dbh tukar) (jadwalulano) pen sediaan arr baku untuk budidaya tembakau dbh cukai) dpa perencanaan. monitoring dan evaluasi dak) (deal) perdagangan huru ,rr* perencanaan. monitoring, evaluasi dan pelaporan program dak lp.rbrngrnun sarana pendukung gedung kantor lfasifitasl peningkatan peralatan produksi ikm olahan pangan itr^o t*ou,.tr revirafi sasi pasar tradisional dak) 2s, pen.jadwal ulang perencanaan teknis kegiatan pada anggaran permohonan pembayaran pihak ketiga melebihi batas waktu pengajuan termin terkait kembang. konstruksi blm tuntas masa pemilih. enam bulan kedepan lahan penerima hibah belum dapat dipertanggungjawabkan loyalitasnya belanja pemeliharaan jangka *waktu enam bulan sesuai kontrak pelaksanaan slamet supriyadi kasi perlindungan tanaman perkebunan slamet supriyadi kasi perlindungan tanaman perkebunan menarik, sos kasual keuangan nurani husin 01s kasi pendaftaran perdangan farhan syaifillah, nip kasi pendant informasi perindustr vita pmsetyarini kom kasi pmb. penemu. perd.dpa l keterangan.kan trl penyusunan ded revitalisasi pasar gurem pak) penyusunan ded revitalisasi pasar waru pak) pengawasan dan monitoring pelaksanaan tata niaga tembakau monitoring peredaran rokok legal dbc) 2s0, s0, ,00c s0, (kegiatan ini memerlukan proses elang umum waktu krg lbh bln kalo dilaksanakan tdk akan ;selesai (kegiatan ini memerlukan proses elang umum waktu krg lbh bln kalo dilaksanakan tdk akan selesai musim panen tembakau gagal keg. ini sesuai perum tertua permen keu th. nomenklatur tdk sesuai) vita prasetyarini kom l9780806 kasi pmb. penemu. perda vita pmsetyarini kom kasi pembinaan dan pengembangan perdagangan abd. al.ll, sos kasi pengawasan ukuran drs. mulyono m,s kasi bina ikm jumlah keseluruhan g:apbd \abad 2014u lampu pada apbd .xls peg fa4tekanan, desember ) : san syafii kn tahun kedua lampiran xtl aturan da rah nomor tahun tan seal da! mber pe'i perintah kabupaten{ pamekasan daftar kegiatan.kegiatan sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini tabiin anggaran 2oi{ desemlampiran xiii peraturan daerah nomor tanggal ahun desemdesember start pemerintah kabupaten pamekasan daftar pinjaman daerah tahun anggaran lampiran xiv peraturan daerah nomor tahun tanggal desember uraian dasar hukum pinjaman obligasi tanggal tahun perjanjian pin.zminuman daerah bunga nii jumlah |
nan saybupati batang hari, menimbang bahwa berdasarkan keputusan gubernur jambi nomor kep.gub setda hkm tentang pembatalan peraturan daerah, rumusan peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan anak dihapus atau dibatalkan, karena rumusan ketentuan pidana dalam peraturan daerah hanya dimungkinkan secara alternatif, mengingat sifatnya hanya pelpenyelenggaraan perlindungan anak. ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan anak lembaran daerah kabupaten batang hari tahun nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut .ttd mula rambe sos., pembina nip. |
rangasem, menimbang bahwa retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum(l) tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dirinci menurut lokasi parkir dan jenis kendaraan. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut semua lokasi sedan, jeep, mini bus, rp. sekali parkir kabupaten karangasem pick dan sejenisnya. bus dan truck rp. sekali parkir sepeda motor rp.umum bahwa retribusi atas pelayanan parkir tepi jalan umumea ptn dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nunukan, menimbang bahwa secara geografis wilayah kabupaten nunukan juga memiliki kawasan perbatasan antar negara yang merupakan kawasan strategis dalam menjaga keutuhan wilayah negara, maka dipandang perlu membentuk sebuah lembaga untuk melaksanakan pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan: bahwa peran pemerintahan daerah menjadi bagian yangn tugas pembantuan dalam mengelola kawasan perbatasan: cc. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang wilayah negara, maka pemerintah daerah perlu membentuk badan pengelola perbatasdaerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yangbadan pengelola perbatasan daerah kabupaten nunukan yang selanjutnya disebut bpp kabupaten nunukan adalah satuan kerja perangkat daerahkepala badan pengelola perbatasan daerah yang selanjutnya disebut kepala bpp adalah kepala bpp kabupaten nunukanyang berlaku. bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja badan pengelola perbatasan daerah kabupaten nunukan. badan pengelola perbatasan daerah kabupaten nunukan bpp) kabupaten nunukan merupakan skpdbpp kabupaten nunukb iii wewenang, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu wewenang bpp kabupaten nunukankoordinasiwewenang sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. bagian kedua tugas pokok bpp kabupaten nunukan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalambupaten nunukan. bagian ketiga fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bpp kabupaten nunukprasusunan organisasi susunan organisasi bpp kabupaten nunukan terdiri atas kepala badan, sekretariat yang terdiri atasgelolaan batas negara dan kerjasama yang terdiri atas seksi pengelolaan batas negara dan batas daerah, dan seksi kerjasama. bidang pengelolaan potensi kawasan yang terdiri atas seksi pemberdayaan sumber daya manusia, dan seksi pengembangan sumber daya alam. bidang pengelolaan infrastruktur kawasan yang terdiri atas seksi pembangunan sarana dan prasarana, dan seksi peningkatan dan pemeliharapp kabupaten nunubpp, kepala seksi dan kepala upt adalah jabatan struktural eselon bagian kedua kepegawaian kepala bpppala upt serta pejabat fungsional lingkungan bpbab tata kerja bpp kabupaten nunukanpp kabupaten nunukan melaksanakan sistem pengendalian intern lingkungan bpp. kepala bpp dan pimpinan unit kerja lingkungan bpp kabupaten nunuunit kerja lingkungan bpp kabupaten nunukpkepala dan pimpinan unit kerja lingkungan bpp kabupaten nunukan wajib mengadakan rapat rapat secara berkala. hubungan kerja antara bpp kabupaten nunukan dengan badan pengelola perbatasan daerah bpp) propinsi kalimantan timur dan badan nasional pengelola perbatasan bpp) bersifat hubungan koordinatif. dalam rangka hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud dalam diadakan rapat koordinasi antara bpp, bpp propinsi dan bpp kabupaten nunukan paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun dan sewaktu waktu sesuainunukayang dilaksanakan oleh skpd lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan dikoordinasikan oleh bpp kabupaten nunukan. bab viii unit pelaksana teknis lingkungan bpp dapat dibentuk unitpada dilaksanakan atas usul kepala badan sesuai dengan kebutuhan dan analisis beban kerja yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab kelompok jabatan fungsional lingkungan bppp melalui sekretaris daerahra) salinan peraturan daerah kabupaten batang hari nomor tahun tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batang haridesadesa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten batang hari nomor tahun. hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan kelurahan adalbab pendanaan dana kegiatdana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa bersumber dari: swadaya masyarakat, bantuan dari anggaran pemerintah kelurahan:xii pembinaan dan pengawasan jl) pembinaan umum penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaranyelenggaraan lembaga kemasyarakatan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan. pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam adalah memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan. bab xiumum penyelenggaraan pemerintahan kelurpemerintahan kelurahan desa perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra pemerintahan kelurahanalam peraturan daerah. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif adalahsimempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat" yang dimaksud dengan "mempunyai kemauan adalah minat dan sikap seseorang. bab iii tugas dan fungsi (l) pengendalian, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dan menumbuh(l)berdayaan hak politik masyarakat,:maksud dan tujuan lembaga kemasyarakatan dibentuk dengan maksud: memelihara dan pelestarian nilai nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempermudah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. (l) lembaga kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah kelurahan desa dalam memberdayakan masyarakat. lembaga kemasyarakatan bertujuan membantu pemerintah kelurahan desa dalam meningkatan pelayanan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkembang, ketangguhan yang mengandung kemajuan mengembangkan persatuan dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah. bab kewajiban lembaga kemasyarakatan, mempunyai kewajiban: memegang teguh dan mengamalkan pancasila serta melaksanakan undang undang dasar tahun menjampengurus lembaga kemasyarakatan terdiri dari pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, pemuka agama, cendikiawan, pemuda dan atau pemudi yang ada desa setempat. untuk menjadi pengurus lembaga kemasyarakatanerkelakuan baik, jujur,berumur sekurang kurangnya (tujuh belas) tahun, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat, bersedia dicalonkan mejadi ketua dan pengurus, dan telah bertempat tinggal tetap desa bersangkutan sekurang kurangnya (enam) bulan berturut turudan jumah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana maksud pada disesuaikan dengan kebutuhan. masa kerja pengurus lembaga kemasyarakatan adalah (tiga) tahun. setelah kepengurusan lembaga kemasyarakatan telah terbentuk, maka pengurus harus membuat rencana kerja. rencana kerja sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dikoordinasikan dengan bpd. kewajiban pengurus lembaga kemasyarakatan adalah: melaksanakan tugas lembaga kemasyarakatan, melaksanakan keputusan musyawarah lembaga kemasyarakatan: mendukung dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam dan dan membuat laporan setiap tahun secara tertulis kepada pemerintah kelurahan desa. bab vii kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai kegiatan yangdesa yang partisipatif. (l) skpd yang mempunyai kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan. bab viii bentuk bentuk lembaga kemasyarakatan (l) desa dan kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan berupa rt, lpm, dan lembaga adat. pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. (l) pembentukan sebagaimana dimaksud dalam secara administratif ditetapkan oleh kepala desa dan atau kepala kelurahansekurang kurangnya terdiri dari (tiga puluh) kepala keluarga. bagi penduduk yang bertempat tinggal asrama, komplek perumahan atau sejenisnya dapat dibentuk tersendiri atau bergabung dengan yang berdekatan. setiap desa dan kelurahan dapat dibentuk lpm. lpm sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga. tata cara pembentukan dan susunan lembaga ditentukan sesuai dengan kebutuhan desa atau kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat. bab mekanisme pembentukan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi seksi sesuai dengan kebutuhan. ketua terpilih menyusun kepengurusan rt. seksi seksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari seksi agama, seksi keamanan, kebersihan, olah raga dan pemuda, kesenian, seksi sosial, seksi hubungan masyarakat dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan untuk dapat dipilih menjadi pengurus: berkelakuan baik: berumur sekurang kurangnya tahun sehat jasmani dan rohani dan telah bertempat tinggal tetap selama (satu) tahun yang bersangkutan. (l) pemilihan ketua diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk dari dan oleh warga rt. pemilihan ketuaketua rt. ketua terpilih diangkat dan diberhentikan oleh kepala kelurahan. masa bakti pengurus selama (tiga) tahun terhitung semenjak ketua terpilih. pengurus yang telah habis masa baktinya sebagaimana dimaksud pada dapat tingkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. paling lama (satu) bulan sebelum masa bakti berakhir kepala kelurahan harus memberitahukan kepada pengurus untuk dilakukan pembentukan panitia pemilihan periode berikutnya. pengurus berhenti karena: meninggal dunia, atas permintaan sendiri, dan diberhentikan. pengurusyang baru, pindah luar wilayah rt, melakukan perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketua yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus yang baru anggota pengurus lpm terdiri dari pemuka pemuka masyarakat, antara lain tokoh agama, cendikiawan, pemuka ,pemuda, tokoh masyarakat yang terdapat desa atau kelurahan pengurus lpm terdiri dari ketua, beberapa orang wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi seksi sesuai dengan kebutuhan. seksi seksi sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk seksi agama, seksi adat, seksi pemberdayaan dan kesejahteraan sosial, seksi hukum dan lingkungan hidup, seksi peningkatan sumber daya manusia, seksi pemberdayaan perempuan, seksi pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga, seksi kemitraan usaha pembangunan, seksi pemuda dan olah raga, seksi kesenian, seksi komunikasi, media massa, dan informasi, seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban serta sekali lain sesuai dengan kebutuhantahun, sehat jasmani dan rohani telah bertempat tinggal tetap selama (satu) tahun kelurahan yang bersangkutan, memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka membangun kelurahan: tidak sedang bertugas sebagai pegawai kelurahan yang bersangkutantai pemilihan. panitia pemilihanpengurus lpm. pengurus lpm yang terpilih melalaui forum musyawarah ditetapkan dengan keputusan camat. pengurus lpm bertanggungjawab kepada forum musyawarah lpm. masa bakti lmp (enam) tahun terhitung semenjak pemilihan dan dapat dipilih kembali untuk (satu) masa bakti berikutnya. paling lambat (dua) bulan sebelum masa baktinya berakhir, camat harus memberitahukan kepada pengurus lpm untuk melaksanakan pembentukan panitia pemilihan lpm yang baru. (l) pengurus lpm berhenti karena: meninggal dunia atas permintaan sendiri, diberhentikan pengurus lpmlpm yang baru, pindah laur wilayah lpm melakukan perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketua lpmbab tata kerja jl) hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa adalahbersifat kemitraan. |
.: nagnannannnan dana darurat senannannnan ccae nenonenanannn belanja subsidi rp. belanja hibah rp. belanja bantuan sosial. belanja bantuan sosial rp. belanja bagi hasil rp. snnnananennnannr sasak pencairan dana cadangan sejumlah nana hasil penjualan kekayaan daerah dipisahkan sananakkn penerimaan pinjaman daerah nana penerimaan kembali pemberian pinjaman sanak penerimaan piutang daerah rpr sannakkr. penyertaan modal investasi pemda rp. pembayaran pokok utang rpr scan. pemberian pinjaman daerah rp ttd h.a.fattah diundangkan muara bulian pada tanggal desemtahun nomor |
sea dna na.alwilayah kabupaten nunukan secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis juga memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor wonosalam maupun faktor manusia yang dapat menimbulkanperan pemerintahan daerah menjadi bagian yang sangat penting terkait dengan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana, bahwa sesuai dengbpbd adalah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten nunukan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah. kepala bpbd adalah kepala bpbd kabupaten nunukan yang secara rangkap (ex officio) dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten nunukan. kepala pelaksana bpbd adalah kepala pelaksana bpbd kabupaten nunukan yang memimpin unsur pelaksana dalam melaksanakan tugas operasionallain sebagainyakabupaten nunukan. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten nunukan yang selanjutnya disebut bpbd kabupaten nunukan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bpbd kabupaten nunukan sebagaimana dimaksud pada berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati bpbd kabupaten nunukan dipimpin oleh seorang kepala yang secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten nunukan. bagian kedua tugas dan fungsi bpbd kabupaten nunukan mempunyai tugas menetapkan pedoman dan memberik maupun anggaran yang bersumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat: dan melaksanakan kewajiban laibd kabupaten nunuknunukan terdiri atas: kepala, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. bagian kedua kepala kepala bpbd kabupaten nunukan secara rangkap (ex officio) dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten nunukan. kepala bpbd kabupaten nunukan mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan organisasi bpbd kabupaten nunukan dalam penyelenggarapbd berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bpbd. unsur pengarah bpbd mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada kepala bpbd bidang penanggulangan bencana. dalamonsep kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan: dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. paragraf keanggotaan unsur pengarah bpbd terdiri dari seorang ketua yang dijabat oleh kepala bpbd dan beberapa anggota sesuai kebutuhan. anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari (sembilan belas) anggota yang terdiri dari pejabat pemerintah kabupaten nunukan, pimpinan polri dan tni kabupaten nunukan: dan sebanyak banyaknya (sembilan) anggota masyarakat dan profesional. pejabat pemerintah kabupaten nunukan dan pimpinan polri dan tni kabupaten nunukan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari asisten tata pemerintahan, asisten ekonomi dan pembangunan: asisten administrasi: kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi: kepala dinas pekerjaan umum: kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika: kepala dinas kesehatan, kepala dinas pertambangan dan energi: kepala dinas kehutanan dan perkebunan, kepala dinas kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran: kepala badan kesatuan bangsa dan politik, kepala badan ketahanan pangan dan penyuluhan daerah, kepala badan lingkungan hidup daerah. kepala satuan polisi pamong praja: oo. inspektur kabupaten, direktur rumah sakit umum daerah: kepala kepolisian resort nunukan, komandan pangkalan tni angkatan laut nunukan, dan komandan distrik militer nunukan. anggota masyarakat dan profesional sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari para profesional dan atau tokoh masyarakat yang pengangkatannya diatur dengan keputusan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku. bagian keempat unsur pelaksana paragraf kedudukan unsur pelaksana bpbd dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bpbd kabupaten nunukan. paragraf tugas dan fungs sebagaimana dimaksud dalam unsur pelaksana bpbd menyelenggarakpelaksana bpbd adalah jabatan struktural eselon iii sekretaris dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon bagian kedua kepegawaseksi dan pejabat fungsional lingkungan unsur pelaksana bpbd sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. bab tata kerja kepala bpbd kabupaten nunukan wajib memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah dan unsur pelaksana bpbd kabupaten nunukan. unsur pengarah bpbd melaksanakan rapat. unsur pengarah bpbd dapat mengundang lembaga pemerintah lainnya, lembaga usaha dan atau pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat anggota unsur pengarahlingkungan bpbd maupun dalam hubungan antar lembaga. setiap pimpinan unit kerja lingkungan unsur pelaksana bpbdkepala pelaksana dan pimpinan unit kerja lingkungan unsurunit kerja lingkungbd kepada bupati dan sebagai petunjuk kerja kepada bawahan. dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja lingkungan unsur pelaksana bpbd wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya masing masing. fungsi koordinasi unsur pelaksana bpbd dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha dan atau lembaga atau pihak lainnya yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. fungsi komando unsur pelaksana bpbd dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari satuan kerja atau instansi terkait, kepolisian resort dan tentara nasional indonesia serta langkah langkah lain yang dipandang perluubungan kerja antara bpbd kabupaten nunukan dengan bpbd propinsi kalimantan timur dan bpp bersifat hubungan koordinatif. bab vii kelompok jabatan fungsional lingkungan bpbdpbd kabupaten nunukan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nunukan dan atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan penutup ketentuan pelaksanaannjabaran lebih lanjut mengenai tata kerja bpbd diatur dan ditetapkan oleh kepala bpbd kabupaten nunpenyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu didukung dengmewujudkan perencanaan pembangunan kabupaten pangandaran perlu disusun suatu sistem perencanaan pembangunan daerah guna mengharmoniskan dan menyelaraskan satu kesatuan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat, cc. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten pangandaran diperlukan pedoman dan landasan hukum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian sistem perencanaan pembangunanmenyebarluaskan peraturan daerah tentang rpm kepada masyarakatdengan ketentuan peraturan perundangan undangan. bagian ketiga renstra perangkat daerah paragraf penyusunan rancangan renstra perangkat daerah perangkat daerah, misi pemerintah daerah, sesuai tugas pokok dan fungsinya. paragraf pelaksanaan forum perangkat daerah penyusunan renstra perangkat daerah pembahasan rancangan renstra perangkat daerah dilakukan melalui forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan renstra perangkat daerah. forum perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan daerah. pelaksanaan forum perangkat daerah ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. paragraf penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah rancangan akhir renstra perangkat daerah dirumuskan oleh perangkat daerah berdasarkan hasil forum perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam rancangan akhir renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dikonsultasikan oleh perangkat daerahperangkat daerah dijadikan sebagai bahan untuk penetapan renstra perangkat daerah. paragraf penetapan renstra perangkat daerah renstra perangkat daerah ditetapkan oleh kepala perangkat daerah, setelah mendapat pengesahan dari bupati. pengesahan rancangan akhir renstra perangkat daerah oleh bupati sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambatsebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (tujuh) hari kerja setelah renstra perangkat daerah disahkan oleh bupati. kepala perangkat daerah menyebarluaskan renstra perangkaterangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat,berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan. dalam menyusun rancangan awal rkd sebagaimana dimaksud pada bappeda mendapat masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan daerah. bappeda mengirimkan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada kepada seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan sebagai bahan untuk menyusun rancangan senja perangkat daerah. rancangan awal rkd yang disampaikan kepada kecamatan dijadikan sebagai bahan acuan musrenbang rkp desa, musrenbang kelurahan, dan musrenbang rkd kecamatan berisikan rancangan program dan kegiatan berbasis kebijakan kewilayahan yang dirinci berdasarkan wilayah desa atau kelurahan serta wilayah kecamatan yang disertai pagu indikatif kecamatan. paragraf musrenbang rkp desa kepala desa menyelenggarakan musrenbang rkp desa sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka menyusun rkp desa. musrenbang rkp desa sebagaimana dimaksud pada diikuti oleh unsur pemerintah desarkp desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan rpm desarkp desahasil musrenbang rkp desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam keputusan musrenbang rkp desa yang ditandatangani oleh kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa, dan perwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam musrenbang rkp desa. paragraf musrenbang kelurahan lurah menyelenggarakan musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka menyusun senja kelurahan. musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pada diikuti oleh unsur aparat kelurahankelurahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan renstra kelurahankelurahandan akan dibiayai dari anggaran yang adahasil merentang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam keputusan musrenbang kelurahan ditandatangani oleh lurah dan perwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam musrenbang kelurahan. paragraf musrenbang rkd kecamatankelurahan yang menjadlakukan sinkronisasi dengan anggaran yang ada kecamatan serta mengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan wilayah kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. musrenbang rkd kecamatan sebagaimana dimaksud pada diikuti oleh: kepala desa atau lurah, delegasi musrenbang rkp desa dan musrenbang kelurahan, pimpinan dan anggota dprd yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, perwakilan perangkat daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan yang termarginalkan, dan pemangku kepentingan pembangunan tingkat kecamatansebagaimana dimaksud pada menghasilkan: daftar urutan usulan kegiatperangkat daerah, daftar usulan kegiatan pembangunan wilayah kecamatan yang belum disepakati:sebagaimana dimaksud dalam dirumuskan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang yang ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur kepentingan yang hadir dalam musrenbang rkd kecamatan. salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang rkd kecamatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh camat kepada bupati sebagai bahan penyusunan rkd dan kepada kepala perangkat daerah sebagai bahan penyusunan rancangan senja perangkat daerah yang akan dibahas dalam forum perangkat daerah. paragraf penyusunan rancangan rkd penyusunan rancangan rkd merupakan penyusunan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal rkd dengan hasil verifikasi, integrasi rancangan senja perangkat daerah, dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan atau provinsi tahun rencana. penyusunan rancangan rkd sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala bappeda berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah. dalam menyusun rancangan rkd sebagaimana dimaksud pada kepala bappeda dapat membentuk tim penyusun rancangan rkd. paragraf pelaksanaan musrenbang rkd penyelenggaraan musrenbang rkd diselenggarakan oleh bappeda. musrenbang rkdlaksanaan musrenbang rkd sebagaimana dimaksud pada dimulai dari musrenbang rkp desa, musrenbang kelurahan, dan musrenbang rkd kecamatan. pimpinan atau anggota dprd, pejabat dari kementerian atau lembaga ditingkat pusat, pejabat perangkat daerah provinsi, pejabat lingkungan perangkat daerah, dan atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber pada musrenbang rkd. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan musrenbang rkd sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. musrenbang rkd sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lama akhir bulan maret setiap tahunnya untuk rencana (satu) tahun kedepan. musrenbang rkd sebagaimana dimaksud pada menghasilkan: kesepakatan sasaran dan prioritas daerah, rencana program,dan dibahas oleh para kepala perangkat daerah berdasarkan hasil musrenbang rkd dengan memperhatikan hasil musrenbang rencana kerja pembangunan nasional dan musrenbang rencana kerja pembangunan provinsi untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan. apabila terdapat perubahan substansi dari rancangan rkd selama penyelenggaraan musrenbang rkd, kepala bappeda menyempurnakan rancangan rkd dengan menyusun kesepakatan musrenbang yang terdiri atas: program dan kegiatan, rumusan sasaran, cc. rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan. penyelesaian rumusan rancangan akhir rkd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat akhir bulan mei. paragraf penetapan rkd bupati menetapkan rkd setelah rencana kerja pembangunanketentuan mengenai penetapan rkd sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatibupati menyampaikan peraturan bupati tentang rkd sebagaimana dimaksud dalam kepada gubernur. bagian kelima senja perangkat daerah paragraf perumusan rancangan senja perangkat daerah perangkat daerah menyusun rancangan senja perangkat daerah. rancangan senja perangkat daerah sebagaimana dimaksud padperangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, cc. review hasil evaluasi pelaksanaan senja perangkat daerah tahun lalu berdasarkan renstra perangkat daerah, penelaahan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daeraherangkat daerah, j . penyempurnaan rancangan senja perangkat daerah, pembahasan dalam forum perangkat daerah, dan il. penyesuaian dokumen rancangan senja perangkat daerahpemerintah pusat dan standar pelayanan minimal. penyempurnaan rancangan senja perangkat daerah dilakukan untuk mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang rkp desa, musrenbang kelurahan, dan musrenbang rkd kecamatan. penyempurnaan rancangan senja perangkat daerahperangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sebelum musrenbang rkd diselenggarakan. paragraf pelaksanaan forum perangkat daerah forum perangkat daerah bertujuan untuk: menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah yang tercakup dalam rancangan senja perangkat daerah sertaperangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, cc. menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkatsetiap perangkat daerah. forum perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan februari dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi, dan efektivitas. forum perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dapat diselenggarakan oleh setiap perangkat daerah atau dilaksanakan secara gabungan beberapa perangkat daerah bawah koordinasi bappeda. peserta forum perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari delegasi yang mewakili musrenbang rkd kecamatan, unsur perangkat daerah, bappeda, dan unsur lain yang terkait daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan. hasil kesepakatan pembahasan forum perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dirumuskan dalam berita acara kesepakatan hasil forum perangkat daerah dan ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur yang hadir dalam forum perangkat daerah. ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan forum perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. paragraf penyesuaian rancangan senja perangkat daerah penyesuaian rancangan senja perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum perangkat daerah. dokumen rancangan senja perangkat daerah yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bappeda dengan tembusan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi dan kementerian atauemerintahemerintah provinsi. rekomendasi bappeda terhadap rancangan akhir senja perangkat daerah dijadikan sebagai bahan untuk penetapan senja perangkat daerah. paragraf penetapan senja perangkat daerah senja perangkat daerah ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. kepala perangkat daerah menyebarluaskan senenam rpm desa paragraf rancangan rpm desa pemerintah desa menyusun rancangan rpm desa yangrpm desa sebagaimana dimaksud pada dijadikan bahan bagi musrenbang rpm desa. paragraf pelaksanaan musrenbang rpm desa kepala desa menyelenggarakan musrenbang rpm desa dalam rangka menyusun rpm desa. musrenbang rpm desa membahas rancangan awal rpm desa yang diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur masyarakat, yang terdiri atas: tim penyusun, wakil kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat, wakil kelompok perempuan, wakil masyarakat miskin, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu. hasil musrenbang rpm desa sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam keputusan musrenbang rpm desa yang tandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang hadir dalam musrenbang rpm desa. kepala desa menyusun rancangan akhir rpm desa berdasarkan hasil musrenbang rpm desa. paragraf penetapan rpm desa rancangan akhir rpm desa sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam bentukbersama antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa. rancangan peraturan desa tentang rpm desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling lama (tiga) bulan setelah kepala desa dilantebuecamatan, dan desa atau kelurahan. bagian ketujuh rkp desa paragraf rancangan,paragraf penetapan rkp desa rancangan rkp desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala desa. rkp desa sebagaimana dimaksud pada dijadikansebagaimana dimaksud pada diajukan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang rkd kecamatan. ketentuan mengenai penetapan rancangan rkp desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desaserta rtrwprofil desa dan kelurahan yang terdiri dari data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan, dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemerintah daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah guna mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi. sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud padapendukungnyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri. rtrwundang undangan. bagian kedua pengelolaan sumber data paragraf umum data dan informasi serta rtrwelolaan data dan informasi serta rtrwsebagaimana dimaksud pakeuangan daerah. paragraf identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada desa atau kelurahan identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada desa ataukelurahan. sinkronisasi kebijakan daerah dan kebijakan desa atau keluraharan, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran desa atau kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan desa atausebagaimana dimaksud pada disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. penyusunan rumusanketentuan mengenai perumusan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap perumusan pembangunan desa. paragraf penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaanreses anggota dprd. program, kegiatan, dan pendanaan sebagaimana dimaksud padanya yang sah. ketentuan mengenai tata cara penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam diaturmuat: pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, cc. analisis isu strategis, visi dan misi daerah: arah kebijakan, dan kaidah pelaksanaan. sistematika penulisan rpmrkd paling sedikit memuaerangkat daerah paling sedikit memuat: pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi,penulisan senja perangkat daerah paling sedikit memuat: pendahuluan, evaluasi pelaksanaan senja perangkat daerah tahun lalu, cc. tujuan, sasaran, program,paling sedikit memuat: pendahuluan, profil desa, potensi desa, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan penutup. sistematika penulisan rkp desa paling sedikit memuat: pendahuluan, arah kebijakan keuangan desa, rumusan prioritas masalah, kebijakan dan program pembangunan desaperangkat daerah dan senja perangkat daerah dilakukan oleh setiap perangkat daerah. koordinasi penyusunan ipjp, rpm, dan rkd dilakukan oleh bappeda. koordinasi penyusunan rpm desa dan rkp desa dilakukan oleh kepala despeda, sekretariat daerah, dan perangkat daerah, dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuaihadapi. hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada disusun dan disampaikan pada bupatiyang diperlukan. ketentuan mengenai pengendalian perencanaan pembangunan desa diatur dengan peraturan bupatibupati sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh bappeda, sekretariat daerah, dan perangkat daerah. evaluasi yang dilaksanakanperangkat daerah dalam rangka pembangunan daerah. evaluasi yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah sebagaimana dimaksud padaperangkat daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah periode sebelumnya. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dijadikandijadikandijadikan bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun berjalan dan periode berikutnya. bupati wajibsesuai dengan ketentuan peraturan perundanganperangkat daerah. ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan tidak lanjut laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. ketentuan mengenai evaluasi perencanaan pembangunan desa diatur dengan peraturan bupati. bab vi sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu oleh kepala bappedaatau lurah menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa atau kelurahanelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses perumusan, dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya peraturan daerah inidaerah. penerapan peraturaorganisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan, dan bawah atas. dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untukmengbupati dengan berpedoman pada ipjp dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah provinsiesa daerahdaerah.rah mencakup proses perencanaan pada lingkup pemerintah daerah terdiri dari proses: penyusunan kebijakan, penyusunan program, penyusunan alokasi pembiayaan,sistemmusyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerahrkd kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakatitahpemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah kelurahan yang selanjutnya disebut musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan pemangku kepentingan kelurahan untuk menyepakati rencana kerja tahun anggaran berikutnya. pemangku kepentingan pembangunan adalahendekatan perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah dan desacc. politik, atas bawah, dan bawah atas. bab iiiterdiri atas:: ipjp: rpm: cc. renstra perangkat daerah, rkd, dan renstra perangkat daerahdan dituangkan dalam bentuk: rpm desa: dan rkp desadan penyusunan rancangan akhirdan penyusunan rancangan akhir rpm. penyusunan renstra perangkat daerah dilakukan dengan urutan: penyusunan rancangan renstrusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah. penyusunan rkd dilakukan dengan urutan: penyusunan rancangan awal rkd, pelaksanaan musrenbang rkd kecamatan, penyusunan rancangan rkd, pelaksanaan musrenbang rkd, dan penyusunan rancangan akhir rkd. penyusunan senja perangkat daerah dilakukan melalui urutan: penyusunan rancangan senjesuaian rancangan senja perangkat daerah. penyusunan rpm desa dilakukan dengan urutan: penyusunan rancangan rpm desa, dan pelaksanaan musrenbang rpm desa. penyusunan rkp desa dilakukan dengan urutan: penyusunan rancangan rkp desa, dan pelaksanaan musrenbang rkp desa. bab penyusunan dan penetapan rencana pembangunan daerah bagian kesatusebagaimana dimaksud pada memuat visi dan misi daerah, serta arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dankegiatan musrenbang ipjp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari penyampaian, pembahasan, dan penyelamatan rancangan awal ipjp. musrenbang ipjpipjpsebagaimana dimaksud pada dikonsultasikan kepada gubernur. rancangan akhir ipjp yang telah dikonsultasikan dengan gubernur sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepadaberjalan. peraturan daerah tentang ipjp ditetapkan paling lamasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati menyampaikan peraturan daerah tentang ipjp paling lama peraturan daerah tentang ipjp menjadi pedoman penyusunan visi, misi,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedusebagaimana dimaksud pada memuat visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih dengan berpedoman pada: ipjp dan rtrw, rencana pembangunan jangka menengah nasional, provinsi, dan daerah lain, rtrw daerah lain, kondisi lingkungan strategis daerah, danpenyusunan rancangan rpm rancangan awal rpm sebagaimana dimaksud dalam menjadi bahanancangan renstra perangkat daerahkegiatan musrenbang rpm sebagaimana dimaksud pada terdiri dari penyampaian, pembahasan, dan penyelamatan rancangan rpm dari pemangku kepentingan pembangunan daerah. musrenbang rpmrpmkonsultasikan kepada gubernur. rancangan akhir rpm yang telah dikonsultasikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dprd untuk dibahas. paragraf penetapan peraturan daerah tentang rpm rancangan akhir rpm sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam bentukdibahas bersama bupati dan dprd. rancangan peraturan daerah tentang rpm sebagaimana dimaksud padabatdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tulungagung, menimbang bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji dan ketentuan peraturan menteri agama nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri agama nomor tahun serta untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji reguler kabupaten tulungagung sehingga dapat terlaksana secara aman, nyaman, tertib, dan lancar, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji regulerbeberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan menteri agama nomor tahufasilitasi penyelenggaraan ibadah haji reguleibadah haji regulertim pemandudan pelayanan umummaksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan daerah ini untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji daerah. peraturan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji dari daerah dalam melaksanakan ibadah haji berjalan dengan lancar dan tertib. bab ill ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: pelayanan, dan tim pemandu haji daerah dan tim kesehatan haji daerah. bab pelayanan bagian kesatu umum pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh pemerintah daerah kepada jemaah haji dari daerah. pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi identitas, transportasi, dan pembinaan. bagian kedua identitas identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh pemerintah daerah kepada jemaah haji dari daerah yang akan menunaikan ibadah haji. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan identitas diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga transportasi transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf disediakan oleh pemerintah daerah bagi jemaah haji dari daerah yang akan menunaikan ibadah haji. transportasi sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk memfasilitasi perjalanan jemaah haji dari daerah asal embarkasi dan dari demarkasi daerah asal. ketentuan teknis penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian keempat pembinaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh pemerintah daerah. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan ikatan persaudaraan haji indonesia kabupaten tulungagung. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan diatur dalam peraturan bupati. bab tim pemandu haji daerah dan tim kesehatan haji daerah tim pemandu haji daerah dan kesehatan haji daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk untuk mendampingi para jemaah haji dan memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji selama penyelenggaraan melaksanakan ibadah haji. ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemandu haji daerah dan tim kesehatan haji daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab biaya biaya pelayanan dan pembekalan tim pemandu haji daerah dan tim kesehatan haji daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melaluisyari mulyo diundangkan tulungagung pada tanggal desember, sekali seumur hidup, baik bagi jemaah maupun keluarga yang ditinggalkan. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji huruf bahwa gubernur atau bupati wali kota dapat mengangkat petugas yang menyertai jemaah haji, yaitu tim pemandu haji daerah phd) d, identitas jemaah haji dan penunjukan tim pemandu haji daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf identitas dapat berupa tas, dan seragam khas daerah. huruf cukup jelas. huruf pembinaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerahpembinaan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.., waktu pelaksanaan evaluasi, penugasan evaluasi, dan hal lain yang dianggap perlu. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing masingdan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan sekretariat,dan kerja sama serta penyiapan bahan pimpinanketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:mengelola data kinerja dan anggaran kementerian para,laporan dan pengelolaan data kinerja dan anggaran lingkungan kementerian para, dan cc. penyiapan bahan pimpinan kementerian para. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:cc. subbagian penyiapan bahan pimpinan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:subbagian penyiapan bahan pimpinan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan sidang pimpinan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: biro hukum, komunikasi, dan informasi publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang hukum, komunikasi publik, pelayanan informasi, pengaduan internal, dokumentasi, perbuatan, kearsipan, perpustakaan, serta data dan sistemkomunikasi publik dan pelayanan informasi, cc. penyelenggaraan pengaduan internal, pengelolaan perbuatan dan kearsipan, pengelolaan perpustakaan, dan pengelolaan data dan teknologi informasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dan pelayanan informasi, bagian perbuatan, kearsipan dan perpustakaan, bagian data dan teknologi informasi, dan kelompok jabatan fungsional. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian komunikasi publik dan pelayanan informasi mempunyai tugas mengelola komunikasi publik dan pelayananomunikasi publik dan pelayanan informasi menyelenggarakan fungsi: peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan menteri para dan seluruh unit organisasi lingkungan kementerian para, penyediaan dan pemberian informasi bidang para, penanganan pengaduan terkait kementerian para, dsusunan organisasi bagian komunikasi publik dan pelayanan informasi, terdiri atas: subbagian pemberitaan dan publikasi, subbagian pelayanan informasi dan pengaduan internal: dan cc. subbagian hubungan media dan antar lembaga. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: subbagian pemberitaan dan publikasi mempunyai tugas meliput dan menganalisis pemberitaan, mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan seluruh unit organisasi kementerian para dan kegiatan menteri para. subbagian pelayanan informasi dan pengaduan internal mempunyai tugas menyediakan dan memberikan informasi serta menangani pengaduan terkait kementerianbagian perbuatan, kearsipan dan perpustakaan mempunyai tugas mengelola perbuatan, kearsipan dan perpustaka, kearsipan dan perpustakaan menyelenggarakan fungsi: penanganan perbuatan masuk dan keluardokumentasi dan kearsipan, dan pengelolaan perpustakaan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: susunan organisasi bagian perbuatan, kearsipan dan perpustakaan, terdiri atas: subbagian perbuatan, subbagian kearsipan, dan cc. subbagian perpustakaan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: subbagian perbuatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbuatan surat masuk dan surat keluar, penggandaan, sistem informasi perbuatanngelola kearsipan, dokumentasi, dan sistem informasi kearsipan. subbagian perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: biro sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, tata usaha pimpinan danngelolaan keuangan, cc. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, pelaksanaan urusan protokol dan keamanan, pengelolaan tata usaha pimpinan, danketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian protokol dan tata usaha pimpinan mempunyai tugas melaksanakan keprotokolan dan keamanan, tata usaha pimpinan sertagelolaan keprotokolan, keamanan dan ketertiban, penanganan tata usaha pimpinan, dan cc.agian protokol dan tata usaha pimpinan, terdiri atas:subbagian tata usaha staf ahli, dan subbagian fasilitasi rapat pimpinan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: subbagian protokol dan keamananserta ketertiban dan keamanan seluruh unit organisasi dan rumah dinassubbagian fasilitasi rapat pimpinan mempunyai tugas melakukan fasilitasi rapat pimpinan kementerian para. ketentuan ditambah (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut:jabatan dan pejabat yang memangku jabatan lingkungan sekretariatmengubah lampiran peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformbaik, perlu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan negara, bahwa untuk memenuhi perkembangan hukum dan teknologi informasi dalam pelaksanaan verifikasi pertanggungjawabsistem informasi monitoring dan pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut simon adalah aplikasi pencairan dan monitoring pengelolaan anggaran pada satuan kerja kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. sistem informasi keuangan kuasa penguna anggaran yang selanjutnya disebut sikka adalah aplikasi pencairan dan monitoring pengelolaan anggaran pada satuan kerja komisi aparatur sipil negara. sistem aplikasi satker yang selanjutnya disingkat sas adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat spp spm dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk oleh kuasa pengguna angga1 akuntansi tagihan belanja, dan faktur pajak. staf pengelola keuangan unit kerja dan verifikator bagian keuangan memeriksa kelengkapan bukti pemotongan pajak dan bea meterai dengan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disesuaikan dengan objek dan tarif pajak.dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen pertanggungjawaban keuangan telah sesuai alur yang ditentukan. dokumen yang diperlukan dalamterdiri atas: simon sikka, sas: dan dokumen pertanggungjawaban keuangan. dalam hal pertanggungjawaban keuangan dialihkan secara pembayaran lsls. dalam hal pertanggungjawaban keuangan dialihkan secara pembayaran upup. pelaksanaan verifikasi dilakukan secara manual dan daring menggunakan simon sikka. pelaksanaan verifikasi dilakukan mulai dari tahapan pengajuan permintaan pembayaran dari penerima hak sampai dengan tahapan spm. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh staf pengelola keuangan unit kerja dibawah koordinasi ppk, verifikator bagian keuangan, dan ppm sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. dalam hal pelaksanaan verifikasi terdapat perbedaan persepsi terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, wajib berkonsultasi dengan inspektorat yang dibuktikan dengan hasil konsultasi atau melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ppk. dalam hal terdapat hasil verifikasi atas sasaran undangan, bukti dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diajukan akan dikembalikan kepada unit kerja untuk dilengkapi dan atau diperbaiki sehingga memenuhi ketentuan. ketentuan mengenai pedoman teknisitetapkan dengan keputusan menternaa kepala bird hukum, komunikasi, dan informasi publik, (ka ke) apa, naa mudzakirbagian anggaran kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasuang persediangguna anggaran yang selanjutnya disingkat adalah menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranunjuk oleh kpayang merupakan pembantu kpa, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai. pengelolaan keuangankementerian negara. satuan kerja yang selanjutnya disebut satker adalah unit kerja unit organisasi lini lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiraturan menteri ini berlaku untuk satker bagian anggarsasaran verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan meliputi pengujian atas: ketersediaan dana: ketepatan tujuan pengeluaran, ketepatan pembebanan anggaran, kebenaran tagihan, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, |
p3) nz2 m.pan tentang jabatan fungsional erotis prostetrobotik prostetik dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional erotis prostetik dan angka kreditnya: bahwa penetapan jabatan fungsional erotis prostetikerotis prostetik dan angka kreditnya. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan erotis prostetrobotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan. pelayanan robolat bantu anggota tubuh yang mengalami pelabuhan, dan gangguan fungsi tubuh. pelayanan prostenggota tubuh tiruan palsu. sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan robotik prostetik, yaitu rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan unit pelayanan kesehatan lainnya. robotik kasus ringanda jari jari tangan, pergelangan kaki dan pengapuran space otot ringan pada leher. robotik kasus sedang adalah penanganan pasien dalam pemasangan alat bantu (rose) pada kasus fraktur kontraktor (layu) sepanjang kaki sampai tulang lemur knee, sepanjang lengan sampai numerous dan pengapuran sedang pada leher. robotik kasus beratsca operasi pada otot dan tendon dan ligament, patologi klinis, kongenital serta kasus lainnya sepanjang kaki seluruh spinal, anggota gerak atas dan leher. prostetik kasus ringanpada pergelangan tangan sampai ujung jari jari tangan, dan pergelangan kaki sampai ujung jari kaki. prostetik kasus sedangbawah dan atas lutut serta pada bawah dan atas siku. prostetik kasus berat adalah penanganan pasien dalam pemasangan anggota tubuh tiruan (proses) diartikulasi hip dan shoulders, atau amputasi lain luar prostetik kasus ringan dan kasus sederotis prostetikerotis prostetik. bab rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokokdan instansi pembina erotis prostetik adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kesehatan. erotis prostetik berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang pelayanan robotik prostetikerotis prostetik sebagaimana dimaksud pada adalah jabatan karierinstansi pembina jabatan fungsional erotis prostetik adalah departemen kesehatan. bab iii unsur dan sub unsur kegiatan unsur dan sub unsur kegiatan erotis prostetik, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang robotik prostetik dan memperolehobotik prostetik, meliputi persiapan pelayanan robotik prostetik, pelayanan ortotiksdan pelayanan prostetik. pengembangan profesi, meliputi pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang robotik prostetik: penerjemahan penyaluran buku dan bahan lainnya bidang robotik prostetik, pembuatan buku pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang robotik prostetik: penemuan teknologi tepat guna bidang robotik prostetik. penunjang tugas erotis prostetik, meliputi pengajar pelatih bidang robotik prostetik: peran serta dalam seminar lokakarya bidang robotik prostetik: keanggotaan dalam organisasi profesi erotis prostetik: keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional erotis prostetik: perolehan penghargaan tanda jasa. bab jenjang jabatan dan pangkat jenjang jabatan erotis prostetik dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: erotis prostetik pelaksana: erotis prostetik pelaksana lanjutan:dan erotis prostetik penyelia. jenjang pangkat erotis prostetik sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: erotis prostetik pelaksana, terdiri atas: pengatur, golongan ruang ii c: pengatur tingkat golongan ruang ii d. erotis prostetikerotis prostetik penyelia, terdiri ataserotis prostetikerotis prostetikerotis prostetik sesuai jenjang jabatan adalah sebagai berikut erotis prostetikoperasional pelayanan robotik prostetik kasus ringan, menyusun rencana tindakan robotik kasus ringananak, menyiapkan bahan bahan dan alat kerja robotik: membuat desain dan pengukuran bahan bahan robotik yang dibutuhkan pada kasus ringan: membuat pengemasan fitting, finishing, dan memasang robotik kasus ringan tingkat kesulitan .membimbing pasien dalam menggunakan robotik kasus ringan, .memperbaiki reparasi robotik kasus ringan tingkat kesulitan .memperbaiki reparasi robotik kasus ringan tingkat kesulitan ii: menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus ringan pada dewasa: menentukan prostetikanak, menyiapkan bahan material dan alat kerja prostetik: membuat pengemasan fitting, finishing, dan memasang prostetik tingkat kesulitan membimbing pasien dalam menggunakan prostetik kasus ringan, memperbaiki reparasi prostetik tingkat kesulitan erotis prostetikoperasional pelayanan robotik prostetik kasus sedang: melakukan pemeriksaan awal robotik pada dewasa: melakukan pemeriksaan awal prostetik pada dewasa: menyusun rencana tindakan prostetik kasus ringan, menyusun rencana tindakan prostetik kasus sedang:dewasaanak: membuat desain dan pengukuran bahan bahan robotik yang dibutuhkan pada kasus sedang: membuat pengepasanffitting, finishing, dan memasang robotik kasus ringan tingkat kesulitan ii: .membuat pengepasanffitting, finishing, dan memasang robotik kasus sedang tingkat kesulitan membuat pengepasanffitting, finishing, dan memasang robotik kasus berat tingkat kesulitan membimbing pasien dalam menggunakan robotik kasus sedang: memperbaiki reparasi robotik kasus sedang tingkat kesulitan memperbaiki reparasi robotik kasus sedang tingkat kesulitan ii: menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus sedang pada dewasa, menentukan prostetik yang diperlukan dalam kasus sedang pada anak,dewasa:anak: membuat pengemasan fitting, finishing, dan memasang prostetik tingkat kesulitan ii, membimbing pasien dalam menggunakan prostetik kasus sedang, memperbaiki reparasi prostetik tingkat kesulitan ii. cc. erotis prostetik penyelia, yaitu: mempersiapkan ruangan dan peralatan dalam kondisi siap pakai pada kasus berat: menyusun rencana operasional pelayanan robotik prostetik kasus berat: melakukan pemeriksaan awal robotik pada anak: melakukan pemeriksaan awal prostetik pada anak: menyusun rencana tindakan robotik kasus berat: menyusun rencana tindakan prostetik pada kasus beratdewasaanak, memilih dan menentukan bahan robotik yang diperlukan: membuat desain dan pengukuran bahan bahan robotik yang dibutuhkan pada kasus berat, membuat pengepasanffitting, finishing, dan memasang robotik kasus sedang tingkat kesulitan ii, membuat pengemasan fitting, finishing, dan memasang robotik kasus berat tingkat kesulitan ii, membimbing pasien dalam menggunakan robotik: melakukan evaluasi hasil pekerjaan robotik, memperbaiki reparasi robotik kasus berat tingkat kesulitan memperbaiki reparasi robotik kasus berat tingkat kesulitan ii: menentukan prostetik yang diperlukan pada kasus berat pada dewasa: .menentukan prostetik yang diperlukan pada kasus berat pada anak: memilih dan menentukan bahan prostetik yang diperlukan: membuat desain dan pengukuran bahan bahan prostetik yang dibutuhkan pada kasus beratanak, membuat pengepasanffitting, finishing, dan memasang prostetik tingkat kesulitan iii: membimbing pasien dalam menggunakan prostetik: melakukan evaluasi hasil pekerjaan prostetik: memperbaiki reparasi prostetik tingkat kesulitan iii. erotis prostetik pelaksana sampai dengan erotis prostetik penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja, pelayanan robotik prostetik, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas erotis prostetikerotis prosteterotis prosteterotis prostety9oerotis prostetdan unsur penunjang. unsur utama terdiri atas: pendidikan, pelayanan robotik prostetik:dan pengembangan profesi. unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas erotis prostetik sebagaimana dimaksud dalam huruf rincian kegiatan erotis prostetikerotis prostetikdan paling tinggi (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. erotis prostetierotis prostetierotis prostetiobotik prostetik. erotis prostetikobotik prostetik. erotis prostetikrobotik prostetik. erotis prostetik yang secara bersama membuat karya tulis karya ilmiah bidang pelayanan robotik prostetikerotis prostetikerotis prostetik dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit. penilaian dan penetapan angka kredit erotis prostetikerotis prostetik, adalah sebagai berikut direktur bina pelayanan penunjang medikkepala dinas kesehatan kabupaten kotaerotis prostetikerotis prostetikerotis prostetikerotis prostetikrobotik prostetik. susunan anggota tim penilai jabatan erotis prostetik, adalah sebagai berikuterotis prostetikerotis prostetik yang dinilai: memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja erotis prostetik:stetis prostetik, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pegawai negeri sipil lain yang memenuhi kompetensi untuk menilai prestasi kerja estetis prostetikerotis prostetikerotis prostetik. usul penetapan angka kredit erotis prostetik,cc. pimpinan sarana pelayanerotis prostetikerotis prostetikerotis prostetik, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viserotis prostetik harus memenuhi syarat, sebagai berikut: berijazah paling rendah diploma iii akademi robotik prostetik: pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang ii cerotis prostetikerotis prostetikerotis prostetik dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan erotis prostetik, sebagai berikut: pengangkatan pegawai negeri sipil pusaterotis prostetikobotik prostetik paling singkat (dua) tahun: cc. usia paling lama (lima puluh) tahunerotis prostetik erotis prostetik pelaksana pangkat pengatur, golongan ruang ii c sampai dengan erotis prostetikerotis prostetirobotik prostetik. selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada dan erotis prostetierotis prostetikerotis prostetierotis prostetik. pengangkatan kembali dalam jabatan erotis prostetikrobotik prostetik yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan erotis prostetik setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. erotis prosteterotis prostetierotis prostetikobotik prostetik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan passing dalam jabatan erotis prostetik, dengan ketentuan: berijazah paling rendah sta: pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang il cerotis prostetiknaparatur negara, pop nan pan lan 'taufik effendi hen dea hei bes es, aga nan ass daa sel sisa ih3 (aaaaaa sisi| sosial sis) sis) sisi alelololols sis elelelai zia ales isi sis sisi uz8 sisisisisis all der ala al naa . sasis kesal: sal aga #lelsisis pes sis sa2o swasta kal iss (isi ahh pad flololel h j sisisisis kes slelalal tisisisici8 selelelejs iii pessoas (os asap ass, dad sculls souls ololelo isaacs ean aas lee sisi lt. mini men pej (s5 bags asasi 5s sss33 jas @3sesi (sg oa. spa cic sis etanol sola sla2 sici eksis sis sll har asa (laa sal dsk altar gam ala skala zislsl situs| isla| ass asia al) ajal sis sis sisi all szl l asia sisi sisi isis| sisleisal k3 sela ses asa oil daa sis sisi spidol ssi surel sis solo sole (en) kt) cic sig eksis cis (sie izs sal fla ella sit sie sis saas, sega, ssi sales sei: ggs sts dare lela sis salman set 2ale3 lolos lulu tnebeee aaa3, sai song oas dada 203s ddd da5 sap dell? dels lal iss sisi sio elz ja2) ai: bs) den 2ala ol. sisi jaa23 213lol ec|iz cile iri sss 2lis similis 2s) glasial sigi fis sal g0s sae olah hara ale) es) avi sig tes se) alel aje lia alglala ala si sig sja seni sss gisisisa bad sio10 olan alor bis mim ta) sisi j3 sisislz gis lel ppp sis sisi sis sis is|s sss alang el cit tic s|& sala sis olo sisa sis slejalx a03 jolo s|s |is iss ind ibi al3 i2 age dan sisik sisi cicit da, adl dll sig ana, 5is islam jalal sisi sisi sis xx) sad sisi3 cela 2s|sis finis kis lol sid lol sis lima) yag f | "en s8, "eme jas guy 3isisisis sulit divisi sinis asal a2, sisi| @isis| sisa| #gilig aa) agak sana level sisi8 sis sasa.) ana gaga sela aliyah elelejel oleh gc) r32 aje spa ixi3 iblis (era ifa es sales sisi sla cicit sis loan nan og? (iga tenaga sadar arp ajo aaa gama daa eza serasa? disulih sisluid mills isis sirius si2 sisi$g s5. sa te izz sis sisa alis sisi3 sisi aia seals xi 35x las iles ci, fe: s12 isis, rsis8 ssisslasels (s8 isi isi sur asie ala sladarils. da. ala sla sisasied sales ala jas aas tag iso (sa sisi air san pes mpr: miri dallas tut is asli since sul t sis! sisi sisi (sisi clc r32 sis) sisi |s|s|s oli laa dal ala jalan. r39 teki trj bai cic akan sisi sic nata her sala san pip) senen ses snp pen, dorman ane bis lets sisi as) s8) isis alami s3| sis jslalais seals sisiclels| sz (naa daa selalu isc (ss fe) eki wan klx user ops ala vega (ss uga sit cita) usg d.i isl senar pyg pnl5 r3s9 celup ssh 't kegg dar sen: lea zoo png 83x .uz olly lee mug a83 bal, lee) mba te5 sus &au baja jaja isis isis isis sz28 ka. sis oa, wlo inn tim lol lol lolo tir lele isis isin isi srs pan sim esa sepa ola lola luis pasu isis isis isis isis isra ng: $99zx9 ala raja nia ss0 &im me pen iea als isla gig sis aja i3ls ala olo spi . ara r.d van fisik (lele elslsieik leg jga (ka kel is3 i3s i s lani melslelelalokupasi terapokupasi terapi dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional okupasi terapis dan angka kreditnya: bahwa penetapan jabatan fungsional okupasi terapistokupasi terapis dan angka kreditnya. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan okupasi terapokupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan. pelayanan okupasi terapi adalaharana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan okupasi terapi, yaitu rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan unit pelayanan kesehatan lainnya. gangguan pada area kinerja okupasional adalah gangguan pada aktivitas kehidupan sehari hari, produktivitas, dan pemanfaatan waktu luang. gangguan pada area aktivitas kehidupan sehari hari adalah gangguan berhias, mandi, dan aktivitas toilet dil gangguan pada area produktivitas adalah gangguan ketrampilan prevokasional dan aktivitas vokasional. gangguan pada area pemanfaatan waktu luang adalah gangguan aktivitas bermain dan rekreasi. gangguan komponen kinerja okupasional adalah gangguan pada fungsi sensorik, persepsi, motorik, kognitif, interpersonal, dan spiritual. gangguan sensorik dan integrasi sensorik adalah gangguan pada fungsi taktil, proprioceptif, vestibular, dan auditory. gangguan ketrampilan persepsi adalah gangguan untuk menginterpretasikan informasi sensorik. gangguan ketrampilan motorik adalah gangguan gerak. gangguan ketrampilan kognitif adalah gangguan proses berpikir. gangguan ketrampilan psikososial adalah gangguan dalam berhubungan dengan orang lain. gangguan spiritual adalah gangguan kepercayaan tentang nilai yang mendasari setiap aktivitokupasi terapokupasi terapis. bab rumpun jabatan, kedudukan tugas pokok dan instansi pembina okupasi terapis adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kesehatan. okupasi terapis berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang pelayanan okupasi terapiokupasi terapis sebagaimana dimaksud pada adalah jabatan karier. aaninstansi pembina jabatan fungsional okupasi terapis adalah departemen kesehatan. bab iii unsur dan sub unsur kegiatan unsur dan sub unsur kegiatan okupasi terapokupasi terapiokupasi terapi, meliputi persiapan pelayanan okupasi terapi, pelayanan okupasi terapi. pengembangan profesi, meliputi pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang okupasi terapi: penerjemahan penyaluran buku dan bahan lainnya bidang okupasi terapi, pembuatan buku pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang okupasi terapi, penemuan teknologi tepat guna bidang okupasi terapi. penunjang tugas okupasi terapis, meliputi pengajar pelatih bidang okupasi terapi, peran serta dalam seminar lokakarya bidang okupasi terapi, keanggotaan dalam organisasi profesi okupasi terapis: keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional okupasi terapis, perolehan penghargaan tanda jasa. bab jenjang jabatan dan pangkat jenjang jabatan okupasi terapis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: okupasi terapis pelaksana, okupasi terapis pelaksana lanjutan,dan . . okupasi terapis penyelia. jenjang pangkat okupasi terapis sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: okupasi terapis pelaksana, terdiri atas: pengatur, golongan ruang il c: pengatur tingkat golongan ruang ii d. okupasi terapis pelaksana lanjutan, terdiri atas: penata muda, golongan ruang iii a: penata muda tingkat golongan ruang iii b. okupasi terapis penyelia, terdiri atas: penata, golongan ruang tii c: penata tingkat golongan ruang iii d. jenjang pangkat untuk masing masing jabatan okupasi terapisokupasi terapisgan kegiatan okupasi terapis sesuai jenjang jabatan adalah sebagai berikut okupasi terapispemeriksaan okupasi terapi kasus ringan, melakukan pemeriksaan okupasi terapi informal, melakukan pemeriksaan okupasi terapi formal spesifik kasus ringan: menganalisis hasil pemeriksaan okupasi terapi informal, menganalisis hasil pemeriksaan okupasi terapi formal spesifik kasus ringan, menganalisis aktivitas kasus ringandewasa,anakra operasi, .tinggi, melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat ringan kelompok aktivitas: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial dengan level fungsional tinggi: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat ringan kelompok ekspresi, melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat ringan kelompok serif, melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat ringan kelompok sosial: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat ringan kelompok pemecahan masalah: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat ringan kelompok manajemen stres: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat ringan kelompok relaksasi: .melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak retardasi mental ringa:dini. okupasi terapispemeriksaan okupasi terapi kasus sedang: melakukan pemeriksaan okupasi terapi formal spesifik kasus sedang: menganalisis hasil pemeriksaan okupasi terapi formal spesifik kasus sedang: menganalisis aktivitas kasus sedangdewasaanak: melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk" kelompok kasus neuromuskular dengan gangguan motorik kasar ddan motorik halus: melakukan tindakan terapi pada problem kinerja ookupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonai dengan tingkat kesulitan pra operasi dan sensoriksedangsedang: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat sedang kelompok aktivitas: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat sedang kelompok ekspresi: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat sedang kelompok serif, melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat sedang kelompok interaksi sosial: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat sedang kelompok pemecahan masalah: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat sedang kelompok manajemen stres, melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat sedang kelompok relaksasi, .melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak retardasi mental sedang: melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak dengan kecacatan bawaan:sedang,lanjut: .melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok ketergantungan napa tingkat kesulitan dan kognitif: mendesain dan memfungsikan alat bantu fungsional tingkat sederhana. cc. okupasi terapis penyelia, yaitu: mempersiapkan ruangan dan peralatan dalam kondisi siap pakai pada kasus berat, menyusun rencana pemeriksaan okupasi terapi kasus berat, melakukan pemeriksaan okupasi terapi formal spesifik kasus berat: menganalisis hasil pemeriksaan okupasi terapi formal spesifik kasus berat: menganalisis aktivitas kasus berat, pada motorik, sensorik, persepsi, dan kognitif, melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental beratrendah: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat berat kelompok aktivitas: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat berat kelompok ekspresi: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat berat kelompok serif, melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat berat kelompok interaksi sosial: melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat berat kelompok pemecahan masalah, melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat berat kelompok manajemen stres, melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat berat kelompok relaksasi, melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat berat kelompok psikoterapi': melakukan terapi pada kasus gangguan jiwa psikososial tingkat berat kelompok gestalt: melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak retardasi mental berat, melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada anak dengan kecacatan tetap permanen,berat: .melakukan tindakan terapi pada problemberat: .melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal aids: .melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada .kelompok ketergantungan napa tingkat kesulitan ii: .melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus diagnosis ganda: .kognitif, komunikasi, dan perilaku: .mendesain dan memfungsikan alat bantu fungsional kasus kompleks: mendesain dan modifikasi lingkungan. okupasi terapis pelaksana sampai dengan okupasi terapis penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja, pelayanan okupasi terapi, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas okupasi terapisokupasi terapokupasi terapokupasi terapisokupasi terapisdan unsur penunjang. unsur utama terdiri atas: pendidikan, pelayanan okupasi terapisdan pengembangan profesi. unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas okupasi terapis sebagaimana dimaksud dalam huruf ringan kegiatan okupasi terapokupasi terapis adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran ii, dengan ketentuan: paling rendah 80y6 (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama:dan paling tinggi (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. okupasi terapokupasi terapisokupasi terapisokupasi terapi. ole pole lolo min lolo ig) d1o ana o1o ala alb kain iax mim gta an, $z22 32xe ola aka woo olm dim ol te) raja als sig isin "era im fajar kah oo" fik zi2 lja lux nenek ka09 jala fog iss isa iss (sg isis sex kim (sn nan slz si isis als (2g dla lala (ls 2m sis isis isis ja nin iik iik kritik kiki ele les (5s (se ta) v2) olok 2l| ku) okupasi terapokupasi terapi. okupasi terapis penyelia, pangkat penata tingkat golongan ruang okupasi terapi. okupasi terapis yang secara bersama membuat karya tulis karya ilmiah bidang pelayanan okupasi terapiokupasi terapisokupasi terapis dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit. penilaian dan penetapan angka kredit okupasi terapisokupasi terapis, adalah sebagai berikut direktur bina pelayanan penunjang medik, kepala dinas kesehatan kabupaten kotaokupasi terapis, tim penilai jabatan okupasi terapisokupasi terapokupasi terapisokupasi, dan pejabat fungsional okupasi terapis. susunan anggota tim penilai jabatan okupasi terapisokupasi terapisokupasi terapis yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja okupasi terapis,okupasi terapokupasi terapisokupasi terapis untuk tim penilai provinsi, cc. kepala dinas kesehatan kabupaten kotaokupasi terapis. usul penetapan angka kredit okupasi terapis: pimpinan sarana pelay,okupasi terapisokupasi terapisokupasi terapisokupasi terapis harus memenuhi syarat, sebagai berikut: berijazah paling rendah diploma iii akademi okupasi terapiokupasi terapokupasi terapis melalui pengangkatan calon pegawai negeri sipil. selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan okupasi terapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan okupasi terapis, sebagai berikut: pengangkatan pegawai negeri sipil pusatokupasi terapokupasi terapi paling singkat (dua) tahun: usia paling lama (lima puluh) tahunokupasi terapis okupasi terapis pelaksana pangkat pengatur, golongan ruang ii c sampai dengan okupasi terapisokupasi terapis penyeliaokupasi terapi. selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada dan okupasi terapisokupasi terapisokupasi terapisokupasi terapis. pengangkatan kembali dalam jabatan okupasi terapisokupasi terapi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan okupasi terapis setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. okupasi terapokupasi terapokupasi terapisokupasi terapi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan passing dalam jabatan okupasi terapis, dengan ketentuan: berijazah paling rendah sta pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang il c:okupasi terapisnegara aras) yanmparatur negara, nm, pryagpio effendi s||s gagas sa. sets listas sapi bae an kuda ikiikiikksikl sies db! pon era lilalekekals ii lal dane lir woo oo, ola all iia jaa fall fase aia sil isl ppp sisi sisi sisi all 2isi gigi fol sala jasa daa bila eni (3g jag) isl (ag 2lokal$ kandas gadang sataananaan ser bean aaa f j ku: ala ii. isa gel 2sex sdr siajelals siku alu oje sis lal? al sisisisis 2la| gla level similis asian bana aia agg$ daa aga aja elev etal oelelelelel ellen oslelel elelelala (al . i is kg anta man man mps ann mma, s2. jaga bala yale? agar sip.jag) rue daa s3sib see adala her sisjslalad fee: beda ans sarana sasis bee kalah hr: f ) slolelojols elo alot olojufojej eis obese |alotolelo|elles 4s, sisalsisisis ini pp, sis sgs3sisa sessgsssis 4g) sisi @isllsissis| sisisisisisisisisl isis sisi sisi sisi za) gangan sggggaan ang s. lis ran (ue (la (il ilas dia inna aa. 8isle sisi |5i2 sl. 3x3 haha sasa ka: isi eksis ene were jang mag bone a3, lela, tia yss ass sisa ssa| s2) belgia #sis| 2s) (las ang amal ama taka sa, iki ellis3 man man: ann seram nn: lor rail bal jar (gl (z3 ter oh: (sg ida polda dan else wina bedgsass sel ala les alas iss andes naa i203 sasana ji) lal sis red olo|z niletet mena ten daan ika (a33 (adi lla8 m3s (sz ikd mal jis elle adas igtdada jelas says jas jala (gs bol kan alang bln mad aadagadga pdswsaa pages ge3ad2a (apa drag: fe) s4. |
tl.l.l.'. kanperubahanatas keputusan menteri negara pendayagunaan ajaran negara nomor kep m.pan tentang jabatan fungsional perawat gigperawat gigi8undang undang nomor tahun tentangwapt menteri kesehatan nomor otoosjivubah sebagai berikut ketentuan menjadi berbunyi sebagai bentuk: www pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalan jabatan perawat gigi harus memenuhi syarat, sebagai berikut: berijazah paling rendah sekolah pengatur rawat gigi, pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang il a:perawat gigirawat giginegara gema ratu negara seus tea, apa taufik effendi lik on n . .waw aha |
tenan ken mana tes maman maa maa maa menteri negara pendayagunaan aparatur negara, menimbangnetapkan: bahwa sehubungan dengan huruf sebagaimana tersebut atas. maka dipandang perlu menetapkan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur ne menetapkan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negarayang selanjutnya disebut sekretariat dewan pengurus dan sekretariat pengurus kopi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. bagi pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat lingkungan sekretariat dewan pengurus dan sekretariat pengurus kopi tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeridinyatakan tidak berlaku. ketentuan teknis pelaksanaan peraturan menteri ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala badan kepegawaian negara. vr: per korps prevayagunaan aparatur negara taufik effendi pr: per korps prev lampiran peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor per m.pan tanggal: meifen sekretariat jenderal dewan pengurus nasional kopi kepala bro kepala bagian kenal subbagian sekretariat pengurus unit nasional kopi sekretaris i.b kepala bagian hi. kepala subbagian sekretariat dewan pengurus provinsi kopi sekretaris kepala bagian kepala subbagian sekretariat dewan pengurus kabupaten kota kopi kepala subbagian iv.b . menteri negara laguna aparatur negara taufik effendi |
peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor: tahun tentang:mana, effendi fig effendi pan ls, hino masyarakat pengguna 'wgan tertua pemakan damai,,analisis masalah pengelolaan penyebab pengaduan pengaduan'gl tgl tgl h s tgl tgl dst catatan: beri tanda terus inimmi pengaldyjan masyarakat dame nnn irama ntar bea mena maa 5z mmm www mana kal menanam meat fesatimenrawa ha. gambar indeks pengaduan masyarakat (membentuk blok) indeks pengaduan masyarakat mana, maan tenggat haa iupaenen hemat maa nen nen nana bener perkenan tahun pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat indeks puskesmas not pengaduan kabupaten imamat masyarakat pengaduan aan mennnnnnnnnnnnn pejantan pelayan paa e snn deng yan ang tenan ot. man dengan ibu ibu dan bapak bawah aga nasa nan) aaa mpi pengadaan pageant pure maa is) .2auh bangunanpublikemomendan eranardrargs tire pelaksana peningkatan tire peningkatan kelas lgrebayprap tmp adalah penjelasan tentangl:pee,ltown w0tee te charter survey pengguna layanan': tim pelembagaan citizenshimpunan peraturan perundang undangan bidang pendayagunaan aparatur negara ditetapkan jakarta padatanggal junideputi bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur jakarta, junakuntabilitas aparatur yang telah menyusun jumlah evaluasi ini sebagai sumbangsih kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasherry yana sutisnaccpetunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahu:petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahunpetunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun10xcc.bobot bobot bobot sub bobot sub komponen sub komponen komponen komponen kl pemda unit skpd perencanaan kinerja 5y6capaian kinerjman nam maapetunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun(rin mami eso0 memuaskan dae eksis bai, perusediitpetbaikan cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun namanya nanang entunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun. makank. kanakakakaaaaan naan . dengan rincian sebagai berikut: perencanaan kinerja pengukuran kinerja cc. pelaporan kinerja kandilingkungan insta: menteri dalam negeri: kepala bpk:. '' dokumen renstra telah ada cukup jelas. renstra untuk k l. tidak berlaku untuk unit penilaianbawahnya telah cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan tidak berlaku untuk unit tersedia pada unit yang telah memiliki dokumen renstra dokumen renstra telah memuat visi, misi, renstra memuat keseluruhan subtansi renstra unit memuat keseluruhan tujuan,enstra tersebut dalam dokumen renstra unit inn mmm ilusi tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil tujuan sasaran dalam renstra telah tujuan sasaran dalam renstra unit dijawab dengan berkualitasb c d e unit. penilaian a b c d e didasarkan didasarkan pada program dan kegiatan pada program dan kegiatan yangindikator kinerja tujuan dan sasaran telah indikator tujuan sasaran k l dalam renstralindikator tujuan sasaran unit dalam dijawab dengan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik telah memenuhi kriteria smart. renstra telah memenuhi kriteria kke3 penilaian a b c d e didasarkan pada smart penilaian a b c d e didasarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang |enstra kli penetapan target kinerja dalam ditetapkan dalam dokumen rpm dokumen |mengacu pada target target dalam rpm renstra unit mengacu pada target renstra atasannya penilaian a b c d e saran pada target target dalam renstra penilaian kinerja dalam renstra relevan dengan ja b c d e didasarkan pada target rpm kinerja dalam renstra unit relevan renstra sasaranpage dokumen renstra telah menetapkan seluruh renstra telah memuat tujuan sasaran renstra unit telah memuat hal yang ditetapkan dalam dokumen prioritas dan strategi pencapaiannya dalam |tujuan sasaran prioritas dan strategi rpm dokumen renstra atasannya rpm. penilaian a b c d e didasarkan pencapaiannya dalam renstra kl. tujuan sasaran prioritas dan strategirenstra atasannya alb cid e didasarkan tujuan sasaran kl. penilaian a b c d e didasarkan renstra yang relevan dengan rpm (pada tujuan sasaran prioritas renstra unit yangperencanaan jangka menengah yang ada dalam dokumen perencanaan tujuan sasaran yang ada dalam lainnya jangka menengah lainnya yang relevan. enstra yang penilaian a b c d e didasarkan pada relevan dengan dokumen perencanaan tujuan sasaran unit yang relevan jangka menengah lainnya dokumen perencanaan jangka menengah lainnya emm b ''' dokumen renstradalam penyusunan dokumen perencanaan renstra digunakan dalam rencana dalam renstra unit digunakan dalam tahunan kinerja tahunan rkt) k l. penilaian rencana kinerja tahunan rkt) unit. a b c d e didasarkan pada tujuan sasaran|relevan dengan renstra dalam rkt yang relevan dengan renstra unit dokumen renstra digunakan sebagai acuan tujuan sasaran dalam renstra tidak berlaku untuk unit dalam penyusunan dokumen renstra unit |digunakansebagai acuan tidak berlaku untuk k l tujuan sasaran dan indikator kinerja penyusunan dokumen rencana kerja dan dalam renstra unit digunakan dalam anggarandokumen renstra kl renstra telah direvisi cukup jelas. renstra untuk k l. cukup jelas. renstra untuk secara berkala penilaian a b c d e didasarkan pada unitpelaksanaan revi mmm dokumen rencana kinerja tahunan bu. dokumen rkt telah ada dokumen rkt k l adalah dokumen dokumen rkt unit adalah dokumen rencana kinerja tahunan k l rencana kinerja tahunan unitkeberadaan dokumen rkt dengan rkt dengan yai tidak a tidak n a anggaran dokumen rkt unit kerja bawahnya telah (cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan tidak berlaku untuk unit peer rkt dokumen rkt telah memuat sasaran, rkt k l telah memuat keseluruhan rkt unit telah memuat keseluruhan program, indikator kinerja sasaran, dan target |subtansi komponen tersebut. penilaian subtansi komponen tersebut. penilaiansemut lb. ''''' page 20f dokumen rkt telah selaras dengan dokumen (rkt k l telah memuat tujuan sasaran rkt unit telah memuat renstra dan indikator kinerja yang ada dalam tujuan sasaran dan indikator kinerja renstra kl. penilaian a b c d e didasarkan |yang ada dalam renstra unit. tujuan sasaran dan indikator kinerja penilaian a b c d e didasarkan pada dalam rkt k l relevan dengan renstra tujuan sasaran dan indikator kinerja dalam rkt unit relevan dengan renstra unit dokumen rkt telah selaras dengan dokumen| rkt k l telah memuat tujuan sasaran rkt unit telah memuat rkp rkt atasannya yang ada dalam rkd. penilaian a b c d e tujuan sasaran yang ada dalam rkd. didasarkan pada tujuan sasaran rkt k l| penilaian a b c d e didasarkan pada relevan dengan rkd tujuan sasaran dalam rkt unit relevan dengan rkt k l sasaran telah berorientasi hasil sasaran dalam rkt k l|kegiatan merupakan cara untuk mencapaik l penilaian secara logis dengan sasaran unit alb cid e didasarkan pada kegiatan yang |dalam rkt unit. penilaian a b c d e memiliki hub sebab akibat dengan telah kualitas indikator kinerja sasaran dan kualitas indikator kinerja sasaran dan dijawab dengan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik |kegiatan dalam rkt k l telah memenuhi kegiatan dalam rkt unit telah kke3 kriteria smart. penilaian a b c d e memenuhi kriteria smart. penilaian didasarkan pada indikator kinerja a b c d e didasarkan pada indikator sasaran yang berkualitas baik smart) kinerja sasaran yang berkualitas baik (smart) target kinerja sesuai dengan target yang target kinerja dalam rkt k l sesuai target kinerja dalam rkt unit sesuai ditetapkan dalam dokumen rpm dokumen |dengan renstra kl. penilaian a b c d e dengan rkt k l. penilaian a b c d e rkt atasannya didasarkan target kinerja dalam rkt didasarkan pada target kinerja yang relevan dengan renstra dalam rkt yang relevan dengan rkt kil inn mmm ito dokumen rkt telah digunakan sebagai acuan| sasaran, indikator kinerja sasaran dan sasaran, indikator kinerja sasaran dan untuk menyusun penetapan kinerja pk) indikator keluaran kegiatan pada rkt k l indikator keluaran kegiatan pada rkt digunakan dalam k l. penilaian unit digunakan dalam unit. a b c d e didasarkan pada indikator penilaian a b c d e didasarkan pada kinerja sasaran dunit dalam penyusunan rkt unit kerja kegiatan pada rktsebagai acuan| tidak berlaku untuk k l indikator kinerja sasaran dan keluaran untuk menyusuppo dokumen penetapan kinerja (pk) eka pen dea lal na. ''' dokumen telah ada dokumen level k l adalah dokumen tidak berlaku untukpage 30f dokumen unit kerja dibawahnya telah tidak berlaku untuk unit dokumen level unit adalah tersedia:inn dokumen telah memuat sasaran, program,| dokumen k l telah memuat dokumen unit telah memuat indikator kinerja, dan target jangka pendek keseluruhan subtansi komponen tersebut. keseluruhan subtansi komponenpk| inn '''' aaaa . '' sasarank l telah memenuhi kriteria smart. dokumen unit telah memenuhi kke3 penilaian a b c d e didasarkan pada kriteria smart. penilaian a b c d e indikator kinerja sasaran yang memenuhi |didasarkan pada indikator kinerjak l sesuai dengan target kinerja dalam unit sesuai ditetapkan dalam dokumen rpm dokumen renstra kl. penilaian a b c d e didasarkan |dengan rkt k l. penilaian a b c d e rkt atasannya pada target kinerja tingkat dalam didasarkan pada target kinerja yang relevan dengan renstra unit yang relevan dengan rkt k l dokumen telah selaras dengan dokumen tidak berlaku untuk k l sasaran dan indikator sasaran atasannyak l ini dokumen telah selaras dengan dokumen sasaran, indikator kinerja outcome, sasaran, indikator kinerja outcome, rkt indikator kinerja output dalam k l indikator kinerja output dalam unit sesuai dengan rkt k l. penilaian a b c d sesuai dengan rkt unit. penilaian didasarkan pada isi dokumen yang la b c d e didasarkan pada isi relevan dengan isi dokumen rkt dokumen yang relevan dengan isi dokumen rkt rooms lc. dokumen telah dimonitor pencapaiannya cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan cukup jelas. penilaian a b c d edidasarkan cukup jelas. penilaian a b c d e pengarahan dan pengorganisasian kegiatan (pada isi k l yang telah dimanfaatkan|didasarkan pada isi unit yang oleh pimpinan untuk mengarahkan telah dimanfaatkan pimpinan untukbenar benar digunakan pimpinan untuk tolo hpk benar benar digunakan pimpinan ukur penilaian keberhasilan organisasi k l. untuk tolok ukur penilaian keberhasilan penilaian a b c d e didasarkan pada isi organisasi k l. penilaian a b c d e k l yang telah dimanfaatkan pimpinan didasarkan pada isi k l yang sebagai tolok ukur menilai telah dimanfaatkan pimpinan sebagai keberhasilan kegagalan organisasi tolok ukur menilai keberhasilan kegagalan organisasi inn mm. |b. pengukuran kinerja i'e i b #pemenuhan pengukuran page telah terdapat indikator kinerja utama iku) k l telah memiliki indikator kinerja utama unit telah memiliki indikator kinerja sebagai ukuran kinerja secara formal iku) level k l yang telah ditetapkan utama iku) level unit yang telah secara formal(keputusan pimpinan seperti diatur tahun penilaian dengan dalam permen pan tahun tidak penilaian dengan ya tidak iku unit kerja bawahnya telah tersedia cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan tidak berlaku untuk unit eeeeee secara formal terdapat pihak yang bertanggungjawab untuk cukup jelas. penilaian dengan ya tidak cukup jelas. penilaian dengan ya tidak ')'p "kw. m.kualitas pengukuran 5jika telah dapat diukur secara obyektif iku level k l dapat diukur secara iku level unitk l yang dapat diukur secara pada iku unit yang dapat diukur obyektif secara obyektif iku telah menggambarkan hasil iku level k l yang telah ditetapkan iku level unitlb cid e didasarkan pada iku k l yang ja b c d e didasarkan pada iku unit berkualitas outcomelhasil) yang telah berkualitas outcome output penting |iku telah relevan dengan kondisi yang akan iku level k l telah relevan dengan iku level unit telah relevan dengan dijawab dengan diukur sasaran strategis k l yang telah ditetapkan|sasaran strategisnya penilaian kke3 penilaian a b c d e didasarkan pada a b c d e didasarkan pada iku unit iku k l yang relevan dengan sasaran yang relevan dengan sasaran strategisnya strategisnya iku telah cukup untuk mengukur kinerja iku level k l telah cukup dapat iku level unit yang ditetapkan dari dijawab dengan menggambarkan keberhasilan sasaran unit yang ditetapkan sampel telah kke3 strategis k l. penilaian a b c d e didasarkan menggambarkan pada iku k l yang telah cukup mengukur|keberhasilan kegagalan sasaran sasaran strategisnya strategis unit output penting indikator kinerja sasaran dapat diukur secara indikator kinerja yang digunakan untuk indikator kinerja yang digunakan untuk dijawab dengan obyektif mengukur sasaran k l selain iku, yang mengukur sasaran unit selain iku. kke3 ada dalam dokumen perencanaan kinerja |yang ada dalam dokumen perencanaan k l dapat diukur secara obyektif. penilaian|kinerja unit dapat diukur secara alb c d e didasarkan pada indikator obyektif. penilaian a b c d e didasarkan kinerja sasaran k l selain iku yang dapat pada indikator kinerja sasaran diukur secara obyektif unityang ada dalam dokumen perencanaan berkualitas outcome. penilaian a b c d e telah berkualitas outcome output didasarkan pada indikator kinerja penting penilaian a b c d e didasarkan sasaran k l selain iku yang berkualitas pada indikator kinerja sasaran unit outcomerelevan |yang ada dalam dokumen perencanaan dengan sasarannya penilaian a b c d e telah relevan dengan sasarannya didasarkan pada indikator kinerja penilaian a b c d e didasarkan pada sasaran k l selain iku yang relevan indikator kinerja sasaran skp selain dengan sasarannya iku yang relevan dengan sarannya page 50ofcukup |yang ada dalam dokumen perencanaan menggambarkan keberhasilan kegagalan telah cukup menggambarkan k l. penilaian a b c d e didasarkan pada |keberhasilan kegagalan k l. penilaian indikator kinerja sasaran k l selain iku alb cid e didasarkan pada indikator yang telah cukup menggambarkan kinerja sasaran k l selain iku yang keberhasilan kegagalan sasaran k l telah cukup menggambarkan keberhasilan kegagalan sasaran unittahunan k l yang telah |didasarkan pada target kinerja diukur capaiannya tahunan unit yang telah diukur capaiannya target kinerja jangka menengah telah diukur target kinerja jangka menengah dalam target kinerja jangka menengahjangka menengah k l didasarkan pada target kinerja yang telah diukur capaiannya jangka menengah unit yang telah diukur capaiannya pengumpulan data kinerja dapat diandalkan hasil pengukuran kinerja dapat ditelusuri hasil pengukuran kinerja dapat sampai sumbernya berdasarkan sistem ditelusuri sampai sumbernya pengumpulan dan pengolahan data kinerja (berdasarkan sistem pengumpulan dan yang jelas. penilaian a b c d e didasarkan www hhhimma mu.implementasi pengukuran jika telah dimanfaatkan dalam dokumen iku k l telah digunakan dalam dokumen sjika unit telah digunakan dalam kinerja pencapaian kinerja sasaran (pps) k l pengukuran pencapaian kinerja sasaran penilaian a b c d e didasarkan pada ikut(pps)dan pen ukuran kinerja kegiatan yang telah ada dalam pps (pkk) unit. penilaian a b c d epada |tahun)berkala pelaksanaan revi berkala pengumpulan data kinerja dilakukan secara cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan| cukup jelas. penilaian a b c d e berkala (bulanan' triwulanan semester) pada kelengkapan dan keakuratan didasarkdidasarkan cukup jelas penilaian a b c d e untuk penyusunan laporan kinerja pada kelengkapan dan keakuratan hasil didasarkan pada kelengkapan dan pengukuran yang telah digunakan untuk keakuratan hasil pengukuran yang telah bahan penyusunan laki k l digunakan untuk bahan penyusunan laki unit pengukuran kinerja digunakan untuk cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan cukup jelas. penilaian a b c d e pengendalian dan pemantauan kinerja secara (pada kesungguhan pimpinan dalam didasarkan pada kesungguhan berkala memanfaatkan hasil pengukuran kinerja pimpinan dalam memanfaatkan hasil berkala untuk mengendalikan pelaksanaan (pengukuran kinerja berkala untuk program dan kegiatan. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan ic. pelaporan kinerja pemenuhan pelaporan ie mela men page disampaikan tepat waktu $p$ iej rwy htc nje wvd kualitas penyajian informasi 5laki bukan merupakan kompilasi dari unit laki k l bukan sekedar hanya laki unit bukan sekedar hanya kerja bawahnya merupakan kumpulan dari laki unit, merupakan kumpulan dari laki tetapi harus dapat menjawab tentang bidang bidang dibawah unit, tetapi keberhasilan kegagalan pencapaian sasaran |harus dapat menjawab tentang strategis k l. penilaian a b c d e keberhasilan kegagalan pencapaian didasarkan pada kelengkapan dan relevansilsasaran strategis unit. penilaian informasi kinerja dalam laki k l a b c d e didasarkan pada kelengkapan dan relevansi informasi kinerja dalam laki unit laki menyajikan informasi pencapaian informasi pencapaian sasaran dalam laki| informasi pencapaian sasaran dalam sasaran7k l. penilaian a b c d e pencapaian iku unit. penilaian didasarkan pada tingkat kelengkapan dan ja b c d e didasarkan pada tingkat keakuratan data kinerja kelengkapan dan keakuratan data kinerja laki menyajikan informasi mengenai kinerja |laki menyajikan informasi tentang laki menyajikan informasi tentang yang telah diperjanjikan pencapaian target kinerja yang ada dalam (pencapaian target kinerja yang ada k l. penilaian a b c d e didasarkan padaldalam unit. penilaian a b c d e tingkat kelengkapan, keakuratan data didasarkan pada tingkat kelengkapan, kinerja dan relevansinya dengan dokumen keakuratan data kinerja da (pencapaian target kinerja yang ada renstra kl. penilaian a b c d e didasarkan |dalam renstra unit. penilaian pada tingkat kelengkapan, keakuratan data la b c d e didasarkan pada tingkat kinerja dan10laki menyajikan evaluasi dan analisis laki menyajikan informasi tentang hasil |laki menyajikan informasi tentang mengenai capaian kinerja analisis pencapaian target kinerja tahunan |hasil analisis pencapaian target kinerja maupun jangka menengah aan ada tahunan maupun jangka menengah dalam rencana kinerja tahunan maupun yang ada dalam renstra renstra kl. penilaian a b c d e didasarkan unit. penilaian a b c d e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan ketepatan pada tingkat kelengkapan dan informasi hasil analisis yang disajikan dalam|ketepatan informasi hasil analisis yang laki k l disajikan dalam laki unit 11laki menyajikan pembandingan data kinerja| cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan| cukup jelas. penilaian a b c d e yang memadai antara realisasi tahun ini pada tingkat kecukupan pembandingan danjdidasarkan pada tingkat kecukupan dengan realisasi tahun sebelumnya dan keakuratan data kinerja yang disajikan pembandingan dan keakuratan data pembandingan lain yang diperlukan dalam laki k l kinerja yang disajikan dalam laki unit 12laki menyajikan informasi keuangan yang (laki menginformasikan keuangan disajikan |laki menginformasikan keuangan terkait dengan pencapaian kinerja per sasaran organisasi yang akan disajikan per sasaran organisasi yang dicapai. penilaian a b c d e didasarkan pedalaman dicapai. penilaian a b c d e tingkat ketepatan,keakuratan dan relevansi |didasarkan pada tingkat penyajian data keuangan dengan kinerjanya|ketepatan,keakuratan dan relevansi dalam laki k l penyajian data keuangan dengan kinerjanya dalam laki unit informasi kinerja dalam laki dapat cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan| cukup jelas. penilaian a b c d e diandalkan pada tingkat keakuratan data kinerja yang didasarkan pada tingkat keakuratan disajikan dalam laki k l data kinerja yang disajikan dalam laki unit inn ppp'p'$'bpp9 pui's . . msi pena dea page informasi yang disajikan telah digunakan informasi kinerja dalam laki k l, telah informasi kinerja dalam laki unit, dalam perbaikan perencanaan secara nyata digunakan sebagai dasar telah secara nyata digunakan sebagai untuk perbaikan dalam penyusunan dasar untuk perbaikan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun penyusunan dokumen perencanaan telah informasi kinerja dalam laki unit menilai dan memperbaiki pelaksanaan secara nyata digunakan sebagai dasar telah secara nyata digunakan sebagai program dan kegiatan organisasi untuk menilai kinerja dan perbaikan dalam |dasar untuk menilai kinerja dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja perbaikan dalam penyusunan dokumen tahun berikutnya. penilaian a b c d e perencanaan kinerja tahun berikutnya|ngkatan kinerja secara nyata digunakan sebagai dasar telah secara nyata digunakan sebagai untuk melakukan perbaikan secara dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan untuk organisasi yang berorientasi pada hasil peningkatan kinerja organisasi yang (outcome). penilaian a b c d e didasarkan (berorientasi pada hasil (outcome). padalaian kinerja secara nyata digunakan sebagai dasar telah secara nyata digunakan sebagai untuk menilai keberhasilan kegagalan k l. dasar untuk menilai penilaian a b c d e didasarkan pada tingkat |keberhasilan kegagalan unit. pemenuhan kriteria ini penilaian a b c d e didasarkan pada tingkat pemenuhan kriteria ini mms id. evaluasi kinerja pemenuhan evaluasi i ha aaa kinerja terdapat pemantauan mengenai kemajuan k l telah melakukan monitoring secara rutin| tidak berlaku untuk unit pencapaian kinerja beserta jabatannyaevaluasi secara tidak berlaku untuk unitkerja ' | k l telah melakukan evaluasi secara tidak berlaku untuk unit telahakuntabilitas kinerja hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang tidak berlaku untuk unit unit kerjaunit dikomunikasikan kepada pihak pihak yang ino mmm. niikualitas evaluasi ojo page pedoman evaluasi selaras dengan cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan tidak berlaku untuk unit pedoman jumlahdidasarkan tidak berlaku untuk unit peer evaluasi pelaksanaan evaluasi telah supervisi dengan cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan tidak berlaku untuk unit baik melalui pembahasan pembahasan yang |pada tingkat kualitas pelaksanaan proses reguler dan bertahap revi kepada tim evaluation hasil evaluasi menggambarkan kondisi yang cukup jelas penilaian a b c d e didasarkan| tidak berlaku untuk unit evaluasi telah memberikan rekomendasi cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan tidak berlaku untuk unit pe dilaksanakan rekomendasi ij$jh mmm m. pemanfaatan hasil evaluasi i arencanaannerapan manajemen kinerjmengukur keberhasilan unit kerjinn mmm je pencapaian sasarankinerja ) |put selaras dengan output yang sasaran dan indikator kinerja dalam pps sasaran dan indikator kinerja dalam dijawab dengan bee atasan rkd renstra kl. indikator dalam renstra.atasan rkd renstra kl. indikator dalam renstra. ee. kinerja lainnya poo hook kinerja pencatatan keuangan penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi unit dijawab dengan so, page kinerja pelayanan publik penilaian berdasarkan survey oleh internal tidak berlaku bagi unit dijawab dengan instansi kke1 2a kinerja transparansi cukup jelas tidak berlaku bagi unit dijawab dengan kke1 2a kinerja integritas penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi unit dijawab dengan kpk kke1 2a penghargaan lainnya dijawab dengan kke penghargaan tidak berlaku bagi unit dijawab dengan lainnya yang levelnya nasional kke1 2a m tkhhrhiih pageperang kinerja #div o! #div o! #value! ve! je! ye! div o! #value! ( a.pemenuhan renstra dokumen renstra telah ada lot dokumen renstra unit telah ada dokumen renstra unit bawahnya telah tersedia albicldle erora lb c d e error menengah ooh b.|kualitas renstra tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil alb cid e moro program kegiatan merupakan cara untuk mencapai albicidle tujuan sasaran indikator kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria albicidle d000| indikator kinerja yang baik dokumen rpm dokumen renstra atasannya eni sasaran merupakan penjabaran dari tujuan alb cid e ekor dokumen renstra telah menetapkan seluruh hal yang ditetapkan dalam dokumen rpm dokumen renstra a lb c d e error atasannya dokumen renstra telah selaras dengan dokumen papan renstra atasannya album dre tan dokumen renstra telah selaras dengan dokumen albicidlealbicidleunit album dre tan dokumen rencana kerja dan anggaran dokumen renstra telah direvisi secara berkala a lb c d e loro nia #div o! #value! ( a.|(pemenuhan rkt pol dokumen rkt unit kerja bawahnya telah tersedia alb cid e jom dokumen rkt telah memuat sasaran, program, indikator albicidle kinerja sasaran, dan target jangka pendek kualitas rkt dokumen rkt telah selaras dengan dokumen renstra alb cid e ekor |. |sasaran telah berorientasi hasil a lb c d e ekor |kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran alb cid e loro nan indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria alicia e error indikator kinerja yang baik target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam above emo dokumen rpm dokumen rkt atasannya eling implementasi rkt dokumen rkt telah digunakan sebagai acuan untuk albleldle menyusun penetapan kinerja (pk rkt unit kerja dokumen rkt telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (rka nm. div o! #value! pool pemenuhan dokumen unit kerja bawahnya telah tersedia alb cid e homo ajpokumen telah memuat sasaran, program, indikator albicidle kinerja, dan target jangka pendek page 1of kualitas sasaran telah berorientasi hasil a lb c d e loro indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator ari a b cid e error kinerja yang baik dokumen rpm dokumen rkt atasannya eni dokumen telah selaras dengan dokumen atasannya alb cid e pool dokumen telah selaras dengan dokumen rkt alb cid e moro implementasi dokumen telah dimonitor pencapaiannya secara berkala alb cid e dokumen telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan albicidle pengorganisasian kegiatan sejtaraei kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk albicidle mengukur keberhasilan iii pengukur rja #div o! #div o! #value! #value! #value! #value! telah terdapat indikator kinerja utama iku) sebagai ukuran ylt error kinerja secara formal iku unit kerja bawahnya telah tersedia alone emo kinerja iku telah dapat diukur secara obyektif a lb cile eror iku telah menggambarkan hasil a lb cile ekor iku telah relevan dengan kondisi yang akan diukur alb cid e ekor pol iku telah cukup untuk mengukur kinerja a lb cile ekor indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif alb cid e loro indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil alb cid e ekor indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan alicia diukur indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya alb cid e d000| a3 target kinerja jangka pendek telah diukur realisasinya alb cid e ekor aaf target kinerja jangka menengah telah diukur realisasinya alb cid e moro pengumpulan data kinerja dapat diandalkan alb cid e ekor iku telah dimanfaatkan dalam dokumen dokumen alicia e error perencanaan dan penganggaran iku telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja alb cid e ekor agl iku telah direvisi secara berkala a lb c d e ekor pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala alblcldle bulanan triwulanan semester hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan alicia ear laporan kinerja pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan albleldle pemantauan kinerja secara berkala ns. pelaporan kinerja #div o! #div o! #value! #value! #value! #value! laki unit kerja bawahnya telah disusun abode laki unit kerja bawahnya telah disampaikan tepat waktu a b c d e i'm. laki bukan merupakan kompilasi dari unit kerja albleldle bawahnya laki menyajikan informasi pencapaian sasaran yang albleldle berorientasi outcome laki menyajikan informasi mengenai pencapaian iku alb cid e moro laki menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah albicidle diperjanjikan page 20f3 ajukan menyajikan mengenai kemajuan pencapaian target albicidle jangka menengah sejuk menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian albicidlelb c d e error dan pembandingan lain yang diperlukan ajakan menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan alblelale pencapaian kinerja informasi kinerja dalam laki dapat diandalkan alb cid e moro informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan alblelale perencanaan informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan albicidle error memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi sejinfomasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan albicidle anjinfomasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian albicidle bilis evaluasi kinerja div io! divo! #0vo #catur la) terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian mana ylt error kinerja beserta jabatannya pool evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan lot pom kepada pihak pihak yang berkepentingan pedoman evaluasi selaras dengan pedoman jumlah evaluasi dari menpan a b cid e error evaluasi dilaksanakan oleh sdm yang berkompetensi alb cid e lom pelaksanaan evaluasi telah supervisi dengan baik melalui albicidle errorid e lomale perencanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan yeygre manajemen kinerja hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk mengukur aliciae keberhasilan unit kerja jan ma. pencapaian sasaran kinerja organisasi #ref! #ref! #ref! #ref! #ref! #ref! informasi mengenai kinerja dapat diandalkan ref! kinerja output selaras dengan output yang ingin dicapai dalam ref rkp rpm renstra atasan informasi mengenai kinerja dapat diandalkan ref! kinerja outcome selaras dengan outcome yang ingin dicapai d00| #ref dalam rkp rpm renstra atasan poo hasil evaluasi akuntabilitas kinerja #0wo #value! #value! lo page 30of3jj ia pi' ' dokumen renstra telah ada cukup jelas. rpm untuk pemda. tidak berlaku untuk skpd eee pee dokumen renstra skpdenstra dokumen renstra telah memuat visi, misi, irpjmd memuat keseluruhan subtansi renstra skpd memuat keseluruhan tujuan, sasaran, program, indikator kinerja |pm tersebut dalam dokumen renstra skpd tujuan dan sasaran telah berorientasi tujuan sasaran dalam rpm telah tujuan sasaran dalam renstra skpd dijawab dengan hasil berkualitas outcome. penilaian a b c d e (telah berkualitas outcome, atau output kke2 didasarkan pada tujuan dan sasaran |secara logis dengan tujuan sasaran pemda logis dengan tujuan sasaran skpd. dalam rpm. penilaian penilaian a b c d e didasarkan pada a b c d e didasarkan pada program dan|program dan kegiatan yang memiliki kegiatan yang memiliki hubungan sebab hubungan sebab akibat dengan akibat dengan sasarannya sasarannya indikator kinerja tujuan dan sasaran telah indikator tujuan sasaran pemda dalam indikator tujuan sasaran skpd dalam dijawab dengan memenuhikke3 baik penilaian a b c d e didasarkan pada smart. penilaian a b c d e didasarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang (pm penetapan target kinerja dalam ditetapkan dalam dokumen mengacu pada target target dalam renstra skpd mengacu pada target rpm dokumen renstra atasannya rpm penilaian a b c d e saran pada (target dalam rpm penilaian target kinerja dalam rpm relevan a b c d e didasarkan pada target dengan rpm kinerja dalam renstra skpd relevan rpm sasaran merupakan penjabaran dari sasaran dalam rpm merupakan sasaran dalam renstra skpd tujuan(dokumen renstra telah menetapkan rpm telah memuat tujuan sasaran renstra skpd telah memuat seluruh hal yang ditetapkan dalam prioritas dan strategi pencapaiannya dalam |tujuan sasaran prioritas dan strategi dokumen rpm dokumen renstra rpm. penilaian a b c d e didasarkan |pencapaiannya dalam rpm. atasannya tujuan sasaran prioritas dan strateginya penilaian a b c d e didasarkan dalam rpm relevan dengan rpm |tujuan sasaran prioritas dan strateginya dalam renstra skpd relevan dengan rpm page 1ofatasannya a b c d e didasarkan tujuan sasaran rpm. penilaian a b c d e didasarkan rpm yang relevan dengan rpm pada tujuan sasaran prioritas renstra skpd yang relevan dengan rpmperencanaan jangka menengah |yang ada dalam dokumen perencanaan (tujuan sasaran yang ada dalam lainnya jangka menengah lainnya yang relevan. (pm yang penilaian a b c d e didasarkan pada relevan dengan dokumen perencanaan |tujuan sasaran skpd yang relevan jangka menengah lainnya dokumen perencanaan jangka menengah lainnya nam 12i dokumen renstra digunakan sebagai tujuan sasaran dan indikator kinerja tujuan sasaran dan indikator kinerja acuan dalam penyusunan dokumen dalam rpm digunakan dalam dalam renstra skpd digunakan dalam perencanaantujuan sasaran dan indikator kinerja tujuan sasaran dan indikator kinerja dalam rkt yang relevan dengan rpm (dalam rkt yang relevan dengan renstra skpd 13i dokumen renstra digunakan sebagai tujuan sasaran dalam rpm digunakan tidak berlaku untuk skpd acuan dalam penyusunan dokumen dalam dalam renstra skpd. penilaian renstra skpd a b c d e didasarkan pada renstra skpd yang relevan dengan rpm dokumen renstra digunakan sebagai tidak berlaku untuk pemda tujuan sasaran dan indikator kinerja acuan penyusunan dokumen rencana dalam renstra skpd digunakan dalam kerja dan anggaran rka skpd.rpm renstra telah direvisi cukup jelas. rpm untuk pemda. cukup jelas. renstra untuk sesanaan revi dokumen rencana kinerja tahunan (rkt) a h dokumen rkt telah ada dokumen rkt pemda adalah dokumen dokumen rkt skpd adalah dokumen rencana kinerja tahunan pemda rencana kinerja tahunan skpd(keberadaan dokumen rkt dengan rkt dengan ya tidak ya tidak dokumen rkt disusun sebelum cukup jelas. penilaian dengan ya tidak cukup jelas. penilaian dengan ya tidak dokumen rktkt dokumen rkt telah memuat sasaran, rkt pemda telah memuat keseluruhan rkt skpd telah memuat keseluruhan program, indikator kinerja sasaran, dan subtansi komponen tersebut. penilaian subtansi komponen tersebut. penilaian target. u a dokumen rkt telah selaras dengan rkt pemda telah memuat rkt skpd telah memuat dokumen renstra tujuan sasaran dan indikator kinerja yang |tujuan sasaran dan indikator kinerja ada dalam rpm. penilaian a b c d e |yang ada dalam renstra skpd. didasarkan tujuan sasaran dan indikator| penilaian a b c d e didasarkan pada kinerja dalam rkt pemda relevan dengan |tujuan sasaran dan indikator kinerja rpm dalam rkt skpd relevan dengan renstra skpd page 20f dokumen rkt telah selaras dengan rkt pemda telah memuat rkt skpd telah memuat dokumen rkp rkt atasannya tujuan sasarantujuan sasaran dalam rkt skpd dengan rkd relevan dengan rkt pemda sasaran telah berorientasi hasil sasaran dalam rkt pemda telah sasaran dalam rkt skpd telah dijawab dengan berkualitas hasil (outcome). penilaian berkualitas hasil (outcome) output kke2 a b c d e didasarkan pada sasaran penting penilaian a b c d e didasarkan dalam rkt pemda berkualitas outcome (pada sasaran dalam rkt skpd berkualitas outcome output penting. kegiatan merupakan cara untuk mencapai|(kegiatan) yang direncanakan dalam memiliki hubungan sebab akibat secara '|rkt memiliki hubungan sebab akibat logis dengan sasaran pemda penilaian |secara logis dengan sasaran skpd a b c d e didasarkan pada kegiatan dalam rkt skpd. penilaian a b c d e yang memiliki hub sebab akibat dengan |kualitas indikator kinerja sasaran dan kualitas indikator kinerja sasaran dan dijawab dengan telah memenuhi kriteria indikator kinerja (kegiatan dalam rkt pemda telah kegiatan dalam rkt skpd telah kke3 yang baik memenuhi kriteria smart penilaian memenuhi kriteria smart. penilaian a b c d e didasarkan pada indikator a b c d e didasarkan pada indikator kinerja sasaran yang berkualitas baik kinerja sasaran yang berkualitas baik smart) (smart) target kinerja sesuai dengan target yang target kinerja dalam rkt pemda sesuai target kinerja dalam rkttarget kinerja dalam rkt ja b c d e didasarkan pada target yang relevan dengan rpm kinerja dalam rkt yang relevan dengan rkt pemda mati '''' dokumen rkt telah digunakan sebagai sasaran, indikator kinerja sasaran dan sasaran, indikator kinerja sasaran dan acuan untuk menyusun penetapan kinerja (indikator keluaran kegiatan pada rkt indikator keluaran kegiatan pada rkt (pk) pemda digunakan dalam skpd digunakan dalam skpd. pemda. penilaian a b c d e didasarkan penilaian a b c d e didasarkan pada pada indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja sasaran dan kegiatan kegiatan dalam relevan dengan dalam relevan dengan nyapenyusunan rkt unit kerja kegiatan pada rktdokumen rkt telah digunakan sebagai tidak berlaku untuk pemda indikator kinerja sasaran dan keluaran acuan untuk menyusun anggaran rka) kegiatan pada rkt skpddokumen penetapan kinerja (pk) dokumen telah ada dokumen level pemda adalah tidak berlaku untuk skpddibawahnya telah tidak berlaku untuk skpd dokumen level skpd adapage 30f dokumen telah memuat sasaran, dokumen pemda telah memuat dokumen skpd telah memuat program, indikator kinerja, dan target keseluruhan subtansi komponen tersebut. (keseluruhan subtansi komponen jangka pendeknn. ,nm mm. p' sasaran telah berorientasi hasil(pemda telah memenuhi kriteria dokumen skpd telah memenuhi kke3 smart. penilaian a b c d e didasarkan (kriteria smart. penilaian a b c d e pada indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada indikator kinerja memenuhipemda sesuai target kinerja dalampada target kinerja tingkat ja b c d e didasarkan pada target dalam yang relevan dengan rpm (kinerja skpd yang relevan dengan rkt pemda dokumen telah selaras dengan tidak berlaku untuk pemda sasaran dan indikator sasaran dokumen atasannya dokumendengan sasaran, indikator kinerja outcome, sasaran, indikator kinerja outcome, dokumen rkt indikator kinerja output dalam pemda indikator kinerja output dalam skpd sesuai dengan rkt pemda. penilaian sesuai dengan rkt skpd. penilaian a b c d e didasarkan pada isi dokumen la b c d e didasarkan pada isi yang relevan dengan isi dokumen rkt (dokumen yang relevan dengan isi dokumen rkt i ai w a nn. dokumen telah dimonitor cukup jelas. penilaian a b c d e cukup jelas. penilaian a b c d e pencapaiannya secara berkala didasarkan pada isi pemda yang (didasarkan pada isi skpd yang telah dimonitorcukup jelas. penilaian a b c d e pengarahan dan pengorganisasian didasarkan pada isi pemda yang (didasarkan pada isi skpd yang kegiatan telah dimanfaatkan oleh pimpinan untuk (telah dimanfaatkan pimpinan untuk mengarahkan(benar benar digunakan pimpinan untuk benar benar digunakan pimpinan tolok ukur penilaian keberhasilan untuk tolok ukur penilaian keberhasilan organisasi pemda. penilaian a b c d e organisasi pemda. penilaian a b c d e didasarkan pada isi pemda yang |didasarkan pada isi pemda yang telah dimanfaatkan pimpinan sebagai telah dimanfaatkan pimpinan sebagai tolok ukur menilai tolok ukur menilai keberhasilan kegagalan organisasi keberhasilan kegagalan organisasi naa ib. pengukuran kinerja logo a (otpemenuran pengukuran gg) telah terdapat indikator kinerja utama pemda telah memiliki indikator kinerja skpd telah memiliki indikator kinerja iku) sebagai ukuran kinerja secara utama iku) level pemda yang telah utama iku) level skpd yang telah formal ditetapkan secara formal dalam suatu ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan seperti diatur keputusan pimpinan seperti diatur dalam permen pan tahun dalam permen pan tahun penilaian dengan ya tidak penilaian dengan ya tidak page 40of iku unit kerja bawahnya telah tersedia |cukup jelas. penilaian a b c d e tidak berlaku untuk skpd didasarkan pada skpd yang telah memiliki iku secara formal kinerja terdapat pihak yang bertanggungjawab cukup jelas. penilaian dengan ya tidak cukup jelas. penilaian dengan ya tidak lho dam kuammaspencururan jika telah dapat diukur secara obyektif iku level pemda dapat diukur secara iku level skpdpemda yang dapat diukur pada iku skpd yang dapat diukur secara obyektif secara obyektif iku telah menggambarkan hasil iku level pemda yang telah ditetapkan iku level skpd b c d e didasarkan pada iku pemda la b c d e didasarkan pada iku skpd yang berkualitas outcome(hasil) yang telah berkualitas outcome output penting 7siku telah relevan dengan kondisi yang iku level pemda telah relevan dengan iku level skpd telah relevan dengan dijawab dengan akan diukur sasaran strategis pemda yang telah sasaran strategisnya penilaian kke3 ditetapkan penilaian a b c d e didasarkan la b c d e didasarkan pada iku pada iku pemda yang relevan dengan skpd yang relevan dengan sasaran sasaran strategisnya strategisnya iku telah cukup untuk mengukur kinerja iku level pemda telah cukup dapat iku level skpd yang ditetapkan dari dijawab dengan menggambarkan keberhasilan sasaran skpd yang ditetapkan sampel telah kke3 strategis pemda. penilaian a b c d e menggambarkan didasarkan pada iku pemda yang telah |keberhasilan kegagalan sasaran cukup mengukur sasaran strategisnya strategis skpd output penting dari kegiatan skpd penilaian a b c d e didasarkandiukur indikator kinerja yang digunakan untuk indikator kinerja yang digunakan untuk dijawab dengan secara obyektif mengukur sasaran pemda selain iku, mengukur sasaran skpd selain iku. kke3 yang ada dalam dokumen perencanaan |yang ada dalam dokumen perencanaan kinerja pemda dapat diukur secara kinerja skpd dapat diukur secara obyektif. penilaian a b c d e didasarkan obyektif. penilaian a b c d e didasarkan pada indikator kinerja sasaran pemda (pada indikator kinerja sasaran selain iku yang dapat diukur secara skpd selain iku yang dapat diukur obyektif secara obyektif menggunakan kke3) 10iberkualitas outcome. penilaian telah berkualitas outcome output a b c d e didasarkan pada indikator penting penilaian a b c d e didasarkan kinerja sasaran pemda selain iku yang (pada indikator kinerja sasaran skpd berkualitas outcome selain iku yang berkualitas outcome output penting. menggunakan kke3) 11irelevan dengan sasarannya telah relevan dengan sasarannya penilaian a b c d e didasarkan pada penilaian a b c d e didasarkan pada indikator kinerja sasaran pemda selain indikator kinerja sasaran skp selain iku yang relevan dengan sasarannya iku yang relevan dengan sarannyacukup menggambarkan telah cukup menggambarkan keberhasilan kegagalan pemda. penilaian |keberhasilan kegagalan pemda. a b c d e didasarkan pada indikator penilaian a b c d e didasarkan pada kinerja sasaran pemda selain iku yang indikator kinerja sasaran pemda selain telah cukup menggambarkan iku yang telah cukup menggambarkan keberhasilan kegagalan sasaran pemda |keberhasilan kegagalan sasaran skpd pagetahunan |didasark14i target kinerja jangka menengah telah target kinerja jangka menengah dalam target kinerja jangka menengah dalam diukurjangka |didasarkan pada target kinerja jangka menengah pemda yangtelah diukur menengah skpd yang telah diukur capaiannya capaiannya pengumpulan data kinerja dapat hasil pengukuran kinerja dapat ditelusuri hasil pengukuran kinerja dapat diandalkan sampai sumbernya berdasarkan sistem (ditelusuri sampai sumbernya pengumpulan dan pengolahan data kinerjalberdasarkan sistem pengumpulan dan yang jelas. penilaian a b c d e didasarkan (nam kntunaslnbisnnskaa men 16jika telah dimanfaatkan dalam dokumen (iku pemda telah digunakan dalam iku skpd telah digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran|dokumen perencanaan kinerja pemda i|dokumen perencanaan kinerja pemdaencanaan kinerja yang telah ada perencanaan kinerja yang telah ada nya nya iku telah dimanfaatkan untuk pengukuran (iku pemda telah digunakan dalam iku skpd telah digunakan dalam kinerja pengukuran pencapaian kinerja sasaran (pengukuran pencapaian kinerja sasaran (pps) pemda penilaian a b c d e pps)dan pen ukuran kinerja kegiatan didasarkan pada iku yang telah ada |(pkk) skpd. penilaian a b c d e dalam ppstahun).pelaksanaan revi berkala pengumpulan data kinerja dilakukan cukup jelas. penilaian a b c d e cukup jelas. penilaian a b c d e secara berkala didasarkan pada kelengkapan dan didasarkan pada kelengkapan dan (bulanan triwulanan semester) keakuratcukup jelas penilaian a b c d e untuk penyusunan laporan kinerja didasarkan pada kelengkapan dan didasarkan pada kelengkapan dan keakuratan hasil pengukuran yang telah (keakuratan hasil pengukuran yang telah digunakan untuk bahan penyusunan digunakan untuk bahan penyusunan laki pemda laki skpd pengukuran kinerja digunakan untuk cukup jelas. penilaian a b c d e cukup jelas. penilaian a b c d e pengendalian dan pemantauan kinerja didasarkan pada kesungguhan pimpinan (didasarkan pada kesungguhan secara berkala dalam memanfaatkan hasil pengukuran pimpinan dalam memanfaatkan hasil kinerja berkala untuk mengendalikan pengukuran kinerja berkala untuk pelaksanaan program dan kegiatan. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan aia ma ic. pelaporan kinerja poo io pemenuhan pelaporan 3laki unit kerja bawahnya telah cukup jelas tidak berlaku untuk skpd mela 4laki unit kerja bawahnya telah cukup jelas tidak berlaku untuk skpd hambatan oat para sii kualitas penyajian informasi kinerja page laki bukan merupakan kompilasi dari laki pemda bukan sekedar hanya laki skpd bukan sekedar hanya unit kerja bawahnya merupakan kumpulan dari laki skpd, (merupakan kumpulan dari laki tetapi harus dapat menjawab tentang bidang bidang dibawah skpd, tetapkeberhasilan kegagalan pencapaian a b c d e didasarkan pada kelengkapan sasaran strategis skpd. penilaian dan relevansi informasi kinerja dalam a b c d e didasarkan pada kelengkapan laki pemda dan relevansi informasi kinerja dalam laki skpdsasaran|pemda. penilaian pencapaian iku skpd. penilaian a b c d e didasarkan pada tingkat a b c d e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan keakuratan data kinerja (kelengkapan dan keakuratan data kinerja kinerja yang telah diperjanjikan pencapaian target kinerja yang ada dalam|pencapaian target kinerja yang ada pemda. penilaian a b c d e didasarkan (dalam skpd. penilaian a b c d e pada tingkat kelengkapan, keakuratan didasarkan pada tingkat kelengkapan, data kinerja dan relevansinya dengan keakuratan data kinerja dan dokume|pencapaian target kinerja yang ada rpm. penilaian a b c d e didasarkan dalam renstra skpd. penilaian pada tingkat kelengkapan, keakuratan a b c d e didasarkan pada tingkat data kinerja dan relevansinya dengan kelengkapan, keakuratan data kinerja rpm dan relevansinya dengan renstra skpd 10laki menyajikan evaluasi dan analisis (laki menyajikan informasi tentang hasil (laki menyajikan informasi tentang mengenai capaian kinerja analisis pencapaian target kinerja hasil analisis pencapaian target kinerja tahunan maupun jangka menengah aan (tahunan maupun jangka menengah ada dalam rencana kinerja tahunan yang ada dalam renstra maupun rpm. penilaian a b c d e skpd. penilaian a b c d e didasarkan didasarkan pada tingkat kelengkapan dan (11laki menyajikan pembandingan data cukup jelas. penilaian a b c d e cukup jelas. penilaian a b c d e kinerja yang memadai antara realisasi didasarkan pada tingkat kecukupan didasarkan pada tingkat kecukupan tahun ini dengan realisasi tahun pembandingan dan keakuratan data pembandingan dan keakuratan data sebelumnya dan pembandingan lain yang (kinerja yang disajikan dalam laki kinerja yang disajikan dalam laki diperlukan pemda skpd 12laki menyajikan informasi keuangan laki menginformasikan keuangan laki menginformasikan keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja (disajikan per sasaran organisasi yang disajikan per sasaran organisasi yang akan dicapai. penilaian a b c d e akan dicapai. penilaian a b c d relevansi penyajian data keuangan dengan penyajian data keuangan dengan kinerjanya dalam laki pemda kinerjanya dalam laki skpd |informasi kinerja dalam laki dapat cukup jelas. penilaian a b c d e cukup jelas. penilaian a b c d e diandalkan didasarkan pada tingkat keakuratan data (didasarkan pada tingkat keakuratan kinerja yang disajikan dalam laki data kinerja yang disajikan dalam pemda laki skpd ngga s. pemanfaatan informasi kinerja pagedalam perbaikan perencanaan telah secara nyata digunakan sebagai telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dalam dasar untuk perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. penilaian kinerja tahun berikutnya. penilaian a b c d e didasarkan pada tingkat kualitas ja b c d e didasarkan pada tingkat pemanfaatan kualitas pemanfaatan |informasi yang disajikan telah digunakan informasi kinerja dalam laki pemda informasi kinerja dalam laki skpd untuk menilai dan memperbaiki telah secara nyata digunakan sebagai telah secara nyata digunakan sebagai pelaksanaan program dan kegiatan dasar untuk menilai kinerja dan dasar untuk menilai kinerja dan organisasi perbaikan dalam penyusunan dokumen perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. perencanaan kinerja tahun berikutnya. penilaian a b c d e didasarkan pada penilaian a b c d e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan tingkat kualitas pemanfaatanngkatan kinerja telah secara nyata digunakan sebagai telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk peningkatan (secara berkelanjutan untuk kinerja organisasi yang berorientasi pada (peningkatan kinerja organisasi yang hasil (outcome). penilaian a b c d e berorientasi pada hasil (outcome)laian kinerja telah secara nyata digunakan sebagai telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk menilai dasar untuk menilai keberhasilan kegagalan pemda. penilaian |keberhasilan kegagalan skpd. a b c d e didasarkan pada tingkat penilaian a b c d e didasarkan pada pemenuhan kriteria ini tingkat pemenuhan kriteria ini inn id. evaluasi kinerja pemenuhan evaluasi terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas |cukup jelas tidak berlaku untuk skpd alan lean terdapat pemantauan mengenai pemda telah melakukan monitoring tidak berlaku untuk skpd kemajuan pencapaian kinerja beserta secara rutin danpemda telah melakukan evaluasi secara tidak berlaku untuk skpdpemda telah melakukan evaluasi secara tidak berlaku untuk skpd kerja telah dilakukanakuntabilitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang tidak berlaku untuk skpd kinerja unit kerjaskpd dikomunikasikan kepada pihak pihak yang|page i ai w a barkoamasevawasity pedoman evaluasi selaras dengan cukup jelas. penilaian a b c d e tidak berlaku untuk skpd pedoman'jjuklak evaluasi dari menpan didasarktidak berlaku untuk skpdsupervisi cukup jelas. penilaian a b c d e tidak berlaku untuk skpd dengan baik melalui pembahasan didasarkan pada tingkat kualitas pembahasan yang reguler dan bertahap pelaksanaan proses revi kepada tim evaluation hasil evaluasi menggambarkan kondisi cukup jelas penilaian a b c d e tidak berlaku untuk skpd yang dievaluasi didasarkan pada tingkat kualitas hasil evaluasi evaluasi telah memberikan rekomendasi cukup jelas. penilaian a b c d e tidak berlaku untuk skpd rekomendasi peningkatan kinerja yang didasarkan pada tingkat kelengkapan dan dapat dilaksanakan kualitas rekomendasi naa "ms ansasiasiasanaaksl men benerapan manajemen kinerja (nyatmengukur keberhasilan unit kerja nyatlho je. pencapaian sasaran kinerja | ' kinerja yang dilaporkan (output) target dapat dicapai cukup jelas. cukup jelas. dijawab dengan anna informasi mengenai kinerja dapat cukup jelas. cukup jelas. dijawab dengan kinerja output selaras dengan output yang| sasaran dan indikator kinerja dalam pps sasaran dan indikator kinerja dalam dijawab dengan ingin dicapai dalam rkp rpm renstra (relevan dengan sasaran dan indikator pps relevan dengan sasaran dan kke1 atasan dalam rkd rpm. indikator dalam renstra. ja. kinerja yang dilaporkan (outcome) target dapat dicapai cukup jelas. cukup jelas. dijawab dengan naa informasi mengenai kinerja dapatyang ingin dicapai dalam relevan dengan sasaran dan indikator pps relevan dengan sasaran dan kke1 rkp rpm renstra atasan dalam rkd rpm. indikator dalam renstra. vivi kinerja lainnya page kinerja pencatatan keuangan penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi skpd dijawab dengan kinerja pelayanan publik penilaian berdasarkan survey oleh tidak berlaku bagi skpd dijawab dengan bnn kinerja transparansi cukup jelas tidak berlaku bagi skpd dijawab dengan nee kinerja integritas penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi skpd dijawab dengan man 11i penghargaan lainnya dijawab dengan kke penghargaan tidak berlaku bagi skpd dijawab dengan kinerja bidang kesehatan penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi skpd dijawab dengan (ee 131i kinerja bidang pendidikan penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi skpd dijawab dengan (ee kinerja bidang ketenagakerjaan penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi skpd dijawab dengan kinerja bidang sosial penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi skpd dijawab dengan kinerja bidang ekonomi penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi skpd dijawab dengan en li mui page lampiran template kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerencanaan kinerja #div o! #div o! #value! ve! ue! ye! pol div o! #value! a.(pemenuhan renstra dokumen renstra telah ada low dokumen renstra skpd telah ada dokumen renstra skpd bawahnya telah tersedia albicidle error dokumen renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, |program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka alb cid e menengah ji shoe b.kualitas renstra |. tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil alb c d e program kegiatan merupakan cara untuk mencapai alblcidle lom kan tujuan sasaran indikator kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria nani tan alb cid e indikator kinerja yang baik target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam alien dokumen rpm dokumen renstra atasannya |sasaran merupakan penjabaran dari tujuan alb c d e ekor nan dokumen renstra telah menetapkan seluruh hal yang ditetapkan dalam dokumen rpm dokumen renstra alb cid e atasannya dokumen renstra telah selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya implementasi renstra po) dokumen renstra digunakan sebagai acuan dalam alicia penyusunan dokumen perencanaan tahunan dokumen renstra digunakan sebagai acuan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dokumen renstra telah direvisi secara berkala alb c d e lol div o! #value! a.(pemenuhan rkt dokumen rkt unit kerja bawahnya telah tersedia alb c d e loro dokumen rkt telah memuat sasaran, program, indikator albicld e kinerja sasaran, dan target jangka pendek b.kualitas rkt dokumen rkt telah selaras dengan dokumen renstra alb c d e pool dokumen rkt telah selaras dengan dokumen rkp rkt alb cid e atasannya sasaran telah berorientasi hasil alb c d e (oo ekor pool kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran alb c d e indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi aan alb cid e kriteria indikator kinerja yang baik target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen rpm dokumen rkt atasannya albicidle implementasi rkt dokumen rkt telah digunakan sebagai acuan untuk albumid e menyusun penetapan kinerja (pk dokumen rkt digunakan sebagai acuan dalam penyusunan alien rkt unit kerja menyusun anggaran (rka ,. .g div o! #value! a.(pemenuhan page dokumen unit kerja bawahnya telah tersedia alb c d e poem nan dokumen telah memuat sasaran, program, indikator alicia kinerja, dan target jangka pendek kualitas sasaran telah berorientasi hasil alicia e emo indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator pnp alb cid e kinerja yang baik target kinerja selaras dengan target yang ditetapkan dalam albicidle dokumen rpm dokumen rkt atasannya dokumen telah selaras dengan dokumen atasannya alb c d e dokumen telah selaras dengan dokumen rkt alb c d e implementasi dokumen telah dimonitor pencapaiannya secara berkala alb c d e lom kana dokumen telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan alblcidle lom pengorganisasian kegiatan target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk alicia mengukur keberhasilan ns. pengukur kinerja #div o! iv o! #value! ve! ve! ye! telah terdapat indikator kinerja utama iku) sebagai ukuran kinerja secara formal mengumpulkan kinerja iku telah dapat diukur secara obyektif alb c d e |. error iku telah menggambarkan hasil alb c d e horor iku telah relevan dengan kondisi yang akan diukur alb c d e |. moro pool iku telah cukup untuk mengukur kinerja alb c d e horor indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif alb c d e |. moro indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil alb c d e horor indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan yyoygye lom diukur indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya alb c d e lom target kinerja jangka pendek telah diukur realisasinya alb c d e |. moro taf target kinerja jangka menengah telah diukur realisasinya alb c d e pengumpulan data kinerja dapat diandalkan alb c d e moro nan iku telah dimanfaatkan dalam dokumen dokumen alblcldle demo perencanaan dan penganggaran iku telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja alb c d e poo iku telah direvisi secara berkala alicia e (oo ekor nan pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala albicld e bulanan triwulanan semester hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan pooja e lem laporan kinerja pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan alblcidle demo pemantauan kinerja secara berkala pelaporan kinerja #div o! iv o! #value! ve! ve! je! page 20f4 laki unit kerja bawahnya telah disampaikan tepat waktu| a b c d e loo poo laki bukan merupakan kompilasi dari unit kerja alblcidle lom kana bawahnya laki menyajikan informasi pencapaian sasaran yang alblcidle lem berorientasi outcome laki menyajikan informasi mengenai pencapaian iku alb c d e laki menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah alicia e lom diperjanjikan laki menyajikan mengenai kemajuan pencapaian target alicia e lom angka menengah laki menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian alblcidle lomic d ele dom pencapaian kinerja informasi kinerja dalam laki dapat diandalkan alb c d e informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan albleldle lom kana perencanaan informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan nga kanan alb cid elcidle lom informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian alblcidle lom see evaluasi kinerja terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian . y t kinerja beserta jabatannya hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak pihak yang berkepentingan pedoman evaluasi selaras dengan pedoman jumlah evaluasi jong e lom doo kana dari menpan evaluasi dilaksanakan oleh sdm yang berkompetensi alb c d e loro pelaksanaan evaluasi telah supervisi dengan baik melalui alb cid e d e poo evaluasi telah memberikan rekomendasi rekomendasi la. alb cid edle lom doo kana perencanaan penerapan manajemen kinerja hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk mengukur alien keberhasilan unit kerja pencapaian sasarankinerja organisasi 20m) mean were rao informasi mengenai kinerja dapat diandalkan pol ref! kinerja output selaras dengan output yang ingin dicapai ref dalam rkp rpm renstra atasan page 30f4 aas ine yang dilaporkan (outcome gea amen amen ( aftargetgapetdicapai peran limtomasi mengenai kinejadapatiandakan rea nam rnamonasa nasa ranongkpa para dalam rkp rpm renstra atasan ( kniga pencatatan keuangan pameran ( elkmeta pelayanan musik ( alma transparansi gofkmetaimegrtas area ( ienonargaantannya selkinera bidang kesehatan galkerabisang pendakian galknetabidang ketenagakerjaan rea salkmega bidang sesal rea selamerabidang ekonomi toh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja divo! | tavatue watu oopage 40f4 lampiran daftar pemerintah daerah dievaluasi kementerian pan dansoo apa sora aka soo per w mp, ny. nasional, teakesehatan kerja, perlu ditetapkan jabatan fungsional pembimbingmbing kesehatanmbing kesehatan kerjpembimbingan kesehatan kerja adalah upaya untuk memberikan bimbingan kesehatan pada pekerja dan tempat kerja meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan kerja.kesehatan kerja adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. unit organisasi lingkup kesehatan kerja adalah tempat untuk memberikan bimbingan upaya kesehatan kerja, meliputi kantor kementerian lembaga, kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah kabupaten kota, rumah sakit, balai loka, kantor kesehatan pelabuhan, puskesmas, politeknik kesehatan dan atau unit kesehatan kerja lainnya. tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap mana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha dan mana terdapat sumber atau sumber sumber bahaya. tim penilai jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerjmbing kesehatanmbing kesehatan kerja dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannybidang upaya kesehatan kerjmbimbing kesehatan kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan bidang kesehatan dan etika profesi bidang kesehatan kerja. bab rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja termasuk dalam rumpun kesehatan. pembimbing kesehatan kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang kesehatan kerja pada unit organisasi lingkup kesehatan kerja pada instansi pemerintah. pembimbing kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan karierbab iii instansi pembina dan tugas instansi pembina instansi pembina jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerjambimbing kesehatan kerja, menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, cc. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, mensosialisasikan jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja serta petunjuk pelaksanaannya, menyelenggarakan . menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional teknis fungsional pembimbing kesehatan kerja, mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, j . memfasilitasi pembentukan organisasi profesi pembimbing kesehatan kerja, memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik pembimbing kesehatan kerja, dan il. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja. bab jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja merupakan jabatan fungsional tingkat ahli. jenjang jabatan pembimbing kesehatan kerja dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: pembimbing kesehatan kerja pertama, pembimbing kesehatan kerja muda, dan pembimbing kesehatan kerja madya. jenjang pangkat, golongan ruang pembimbing kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: pembimbing kesehatan kerja pertama: penata muda, golongan ruang iii a, dan penata muda tingkat golongan ruang iii b. pembimbing kesehatan kerja muda: penata, golongan ruang iii c, dan penata tingkat golongan ruang iii d. pembimbing kesehatan kerjmbimbing kesehatan kerjmbimbing kesehatan kerja sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: pembimbing kesehatan kerja pertama, yaitu: mengumpulkan data sekundsekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah tempat kerja formal, mengumpulkan data sekundsekundyang meliputi kelompok pekerja, jenis usaha bidang kegiatan dan lokasi tempat kerja, menyusun perencanaan (lima) tahunan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai anggota, menyusun perencanaan tahunan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai anggota, membuat kerangka acuan dalam rangka perencanaan triwulanan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, mempersiapkan rencana triwulanan dalam rangka perencanaan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, merumuskan output kegiatan rencana bulanan dalam rangka perencanaan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai anggota, menyusun perencanaan program upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai anggota, mengenalkan cara identifikasi potensi bahaya lingkungan kerja, mengenalkan potensi bahaya lingkungan kerja, melakukan . melakukan pengamatan lingkungan kerja secara sederhana, anggota, memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program lingkungan kerja, menyusun saran rekomendasi kepada pemberi kerja pengusaha pengurus untuk melakukan pengukuran, memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program pengendalian kecelakaan kerja,ngumpulkan literatur cetak dan elektronik mengenai upaya perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja, mengenalkan pentingnya minum air yang cukup selama bekerja untuk menghindari dehidrasibudaya cuci tangan untuk menghindari bahan bahan lingkungan kerja yang menempel tangan ikut termakanggunaan baju kerja yang berbeda dengan baju yang digunakan luar tempatregangan untuk menghindari kelelahan selamatingnya makan sebelumntingnya tidak membawa pulang baju. mengenalkan pentingnya mandi setelahmfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja, menyusun saran rekomendasi kepada pemberi kerja pengusaha pengurus untuk program pubs ditempat kerja, mengumpulkan literatur tentang kecukupan gizi pada kelompok pekerja, mengenalkan status gizi pekerja, mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja berdasarkan jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan usia, mengidentifikasi masalah gizi pekerja, memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan gizi pekerja, menyusun saran rekomendasi kepada pemberi kerja pengusaha pengurus untuk program gizi pekerja, mengumpulkan literatur dalam rangka mengenalkan berbagai alat pelindung diri apd), mengidentifikasi sasaran (population risk) dalam rangka mengenalkan berbagai apd,ngenalkan cara mengangkat dan mengangkut yang benar secara ergonomis, mengumpulkan literatur dalam rangka pengenalan ergonomis, menentukan media yang digunakan dalam rangka pengenalan ergonomis, memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program ergonomis, menyusun rekomendasi kepada pengusaha pemberi kerja pengurus dalam program ergonomis, mengumpulkan literaturidentifikasi . mengidentifikasi sasaran (population risk)rtolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja, mengumpulkan data medis dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, menganalisis data medis deskriptif dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, mengumpulkan data lingkungan kerja dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, menganalisis data deskriptif lingkungan kerja dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, mengumpulkan data monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, menganalisis data deskriptif monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, melakukan toolbox meeting safety talk, melakukan safety patrol safety inspection, mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan bahan beracun berbahaya b3): mengumpulkan bahan kebijakan dan atau pedoman, prosedur, instruksi kerja, penyediaan, pengangkutan, penyimpanan, penanggulangan kontaminasi b3, tanggap darurat b3, mengidentifikasi sasaran (population risk) dalam rangka penanggulangan bahan beracun berbahaya, mengenalkan rambu rambu keselamatan (global harmonis standard, safety data sheet) tentang b3, melakukan identifikasi dan atau barang berbahaya, menginventarisasi daftar yang digunakan, mengevaluasi hasil pelaksanaan simulasi tanggap darurat b3, melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi pemantauan b3, menginventarisasi . menginventarisasi mengelompokkan tempat yang berisiko dan berbahaya serta membuat dengannya, memantau kesiapan sarana dan prasarana tanggap darurat fasilitas kesehatan, mengusulkan rambu rambu keselamatan tanggap darurat fasilitas kesehatan, melakukan pemantauan keselamatan kebakaran fasilitas kebakaran dengan mengidentifikasi sarana proteksi kebakaran, melakukan pemantauan keselamatan kebakaran fasilitas kebakaran dengan pemeliharaan alat pemadam api ringan agar): menyiapkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melakukan persiapan simulasi penanggulangan kebakaran, melaksanakan pemberdayaan kesehatan masyarakat pekerja dan kemitraan melalui pemberdayaan kesehatan pekerja sektor informal dengan cara memfasilitasi persiapan kemitraan lintas sektor untuk pembentukan pos upaya kesehatan kerja pos ukk) tingkat desa, melaksanakan pengisian formulirsanakan pengolahan datukan pembinaan kelompok pekerjmfasilitasi pelaksanaan musyawarah masyarakat desa bersama dengan lintas sektoral pada kelompok pekerja informal wilayah kerja dalam rangka pembentukan pos ukk, memfasilitasi pembentukan pos ukk bersama dengan lintas sektor terkait dan kelompok pekerja, melakukan pelatihan kader pos ukk, melakukan bimbingan dan pembinaan bidang kesehatan pada kader pos ukk, melakukan . melakukan kunjungan tempat kerja untuk mengetahui permasalahan kesehatan pekerja dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal, melakukan monitoring bulanan kesehatan kerja, melakukan monitoring triwulanan kesehatan kerja, melakukan evaluasi bulanan kesehatan kerja, melakukan evaluasi triwulanan kesehatan kerja, melakukan pencatatan hasil pelaksanaan kesehatan kerja, melakukan pelaporan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, melakukan penyusunan laporan upaya kesehatan kerja, dan terdokumentasi data. pembimbing kesehatan kerja muda, yaitu mengumpulkan data primprimer tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah tempat kerja formal, mengumpulkan data primer tentang demografi kesehatan kerja mengenai kebijakan internal fasilitas kesehatan, mengumpulkan data primberdasarkan perkiraan faktor risiko, mengumpulkan data kegiatan tempat kerja penilaian risiko kesehatan kerja berdasarkan alur kerja produksi, mengumpulkan data kegiatan tempat kerja penilaian risiko kesehatan kerja berdasarkan jenis faktor risiko kesehatan kerja (hazard), mengumpulkan data kegiatan tempat kerja penilaian risiko kesehatan kerja berdasarkan upaya pengendalian faktor risiko, mengumpulkan . mengumpulkan data kesehatan data kebugaran pekerja, mengumpulkan data penyakit akibat kerja pak), mengumpulkan data kecelakaan kerja, mengumpulkan data kecacatan, mengumpulkan data data kematian, menyusun perencanaan lima tahunan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai sekretaris, menyusun perencanaan tahunan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai sekretaris, menyusun perencanaan triwulanan upaya kesehatan kerja wilayah kerja dengan menganalisis data, menyusun perencanaan kegiatan bulanan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, menyusun perencanaan jadwal kegiatan bulanan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, menyusun perencanaan bulanan upaya kesehatan kerja wilayah kerja dengan merumuskan output kegiatan, sebagai sekretaris, menyusun perencanaan program upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai sekretaris, menyusun kerangka acuan kegiatan sebagai rencana aksi upaya kesehatan kerja, menyusun rencana anggaran biaya untuk rencana aksi upaya kesehatan kerja, menyusun rencana aksi pembinaan upaya kesehatan kerja, menyusun rencana aksi pemantauan upaya kesehatan kerja, mengenalkan dampak potensi bahaya lingkungan kerja pada pekerja, mengenalkan, melakukan pengamatan lingkungan kerja dengan melakukan survey jalan lintas kelompok pekerja dengan menggunakan kuesioner dan atau lembar tilik sebagai ketua, melakukan . melakukan pengamatan lingkungan kerja dengan mencatat hambatan pelaksanaan program lingkungan kerja, mengenalkan potensi kecelakaan kerja yang disebabkan bahan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, mengenalkan potensi kecelakaan kerja yang disebabkan cara kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, mengenalkan potensi kecelakaan kerja yang disebabkan alat kerja yang digunakan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, melakukan identifikasi potensi kecelakaan kerja, mencatat hambatan pelaksanaan program kecelakaan kerja, mengidentifikasi sasaran (population risk) upaya perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat, mengenalkan bahaya rokok, alkohol, napa, bagi lingkungan kerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja, mengenalkan cukup tidur, istirahat dan rekreacara pengendalian emocatat hambatan pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja, mengidentifikasi sasaran (population risk) kecukupan gizi pada kelompok pekerja, menentukan metode dan media pengenalan kecukupan gizi pada kelompok pekerja, melaksanakan pengenalan kecukupan gizi pada kelompok pekerja berdasarkan kondisi khusus, melakukan pemantauan pelaksanaan program kecukupan gizi tempat kerja, memfasilitasi penetapan kebutuhan gizi bagi pekerja, mencatat hambatan pelaksanaan kecukupan gizi pekerja, menentukan . menentukan media yang digunakan sebagai apd untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya lingkungan kerja, mengenalkan berbagai alat pelindung diri untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya lingkungan kerja,ditempat tersebut, melakukan peragaan penggunaan apd, mengenalkan dan mengajak menerapkan prosedur standar precautions, melakukan pengamatan dan pemantauan pelaksanaan prosedur standar precautions, mengenalkan posisi kerja yang aman dan nyaman, mengenalkan gerakan berulang yang mengganggu kesehatan, mengenalkan posisi statis yang menganggu kesehatan, mengenalkan beban berlebih yang menganggu kesehatan, mengidentifikasi sasaran (population risk) ergonomis, menyusun materi pengenalan ergonomis sesuai sasaran, menentukan metode yang digunakan dalam pengenalan ergonomis, melaksanakan pengenalan pengendalian gangguan ergonomis, mencatat hambatan pelaksanaan program ergonomis, menyusun materi pengenalan cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja pengelola tempat kerja sesuai sasaran, menentukan metode dan media yang digunakanmilahan korban (triage) dalam pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja pengelola tempat kerja, mengenalkan . mengenalkan cara pertolongan pertama pada penyakit pada kelompok pekerja, mengenalkan prosedur rujukan penyakit dan kecelakaan pada kelompok pekerjalakukan pengamatan keluhan kesehatan pada kelompok pekerja, memberikan rekomendasi terhadap upaya pengurangan sumber bahaya dari pekerja, memberikan rekomendasi terhadap perbaikan ventilasi ruang kerja, memberikan rekomendasi terhadap penerapan teknologi tepatguna sesuai dengan potensi bahaya, mengolah data rekam medis dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, menganalisis data rekam medis secara analitik dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, menyusun laporan medis dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, mengolah data lingkungan kerja dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, menganalisis data lingkungan kerja secara analitik dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, menyusun laporan lingkungan kerja dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, mengolah data monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, menganalisis data secara analitik monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja, menyusun laporan monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja,atau peluang kerja yang tersedia, mempersiapkan ., menentukan media yang digunakan dalam rangka mengenalkan b3, mengenalkan tentang pengertian, ruang lingkup, potensi bahaya, cara pengelolaan b3, mengenalkan tentang metode dekontaminasi dan pengendalian tumpahan bahaya b3, mengenalkan tentang penyediaan, penerimaan, pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan b3, melaksanakan simulasi tanggap darurat bahan b3, melaksanakan pemantauan penyediaan pengangkutan penyimpanan kontaminasi b3, memantau pengelolaan limbah medis, memantau pengelolaan limbah non medis, menyusun rencana tanggap darurat fasilitas kesehatan, memfasilitasi organisasi tim tanggap darurat fasilitas kesehatan, melakukan ujicoba terhadap kesiapan petugas tanggap darurat fasilitas kesehatan, membuat prosedur dan atau instruksi kerja tanggap darurat pada tempat tempat yang berisiko, memfasilitasi uji fungsi sarana proteksi kebakaran dalam rangka pemantauan keselamatan kebakaran fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran, melakukan simulasi penanggulangan kebakaran, memfasilitasi persiapan kemitraan lintas sektor pembentukan pos ukk tingkat kecamatan dalam rangka pemberdayaan kesehatan pekerja sektor informal, melakukan penilaian hasil surveikk, melakukan bimbingan dan pembinaan bidang kesehatan pada pekerja sektor informal dalam rangka pemberdayaan kesehatan pekerja sektor informal, memfasilitasi . memfasilitasi pertemuan lintas sektor dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal: melakukan pelatihan pada pekerja dan pengusaha tentang kesehatan kerja dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal, memfasilitasi memotivasi pengusaha dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal, melakukan bimbingan pembinaan tempat kerja dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal, melakukan monitoring semester kesehatan kerja, melakukan monitoring tahunan kesehatan kerja, melakukan evaluasi semester kesehatan kerja, melakukan evaluasi tahunan kesehatan kerja, mempersiapkan internal audit kesehatan kerja fasilitas kesehatan, mempersiapkan eksternal audit kesehatan kerja, menyajikan laporan upaya kesehatan kerja, menyebarluaskan informasi kesehatan kerja, melakukan investigasi kecelakaan kerja pada petugas pengunjung fasilitas kesehatan, melakukan pembinaan upaya kesehatan kerja pada majikan pengusaha pengurus tempat kerja, dan melakukan pembinaan upaya kesehatan kerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. pembimbing kesehatan kerja madya, yaitu mengumpulkan data tersitersier tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah tempat kerja formal, mengumpulkan data tersitersier tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah pekerja menurut umur, jenis kelamin, pendidikan pekerja, mengumpulkan . mengumpulkan data kegiatan tempat kerja penilaian risiko kesehatan kerja dalam rangka menyusun denah tempat kerja, mengumpulkan data kegiatan tempat kerja penilaian risiko kesehatan kerja dalam rangka menyusun hasil ukur hazard, mengumpulkan data absensi kesehatan kerja, menyusun perencanaan (lima) tahunan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai ketua, menyusun perencanaan tahunan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai ketua, menyusun perencanaan evaluasi data triwulanan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, menyusun perencanaan anggaran biaya bulanan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, menyusun perencanaan output kegiatan bulanan upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai ketua: menyusun perencanaan program upaya kesehatan kerja wilayah kerja, sebagai ketua, menyusun rencana evaluasi dalam rangka rencana aksi upaya kesehatan kerja, memfasilitasi penyusunan kebijakan tertulis dari pimpinan tertinggi dalam rangka pengembangan kebijakan k3, melakukan pembentukan revitalisasi organisasi dalam rangka pengembangan kebijakan k3, menyampaikan saran rekomendasi kepada pemberi kerja pengusaha pengurus untuk melakukan pengukuran dalam pengamatan lingkungan kerja,lakukan analisis kemampuan daya serap sasaran dalam rangka upaya perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja, menyusun materi sesuai sasaran dalam rangka upaya perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja, menentukan metode sesuai sasaran dalam rangka upaya perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja, menyampaikan . menyampaikan saran rekomendasi kepada pemberi kerja pengusaha pengurus untuk program pubs tempat kerja, mengidentifikasi kemampuan daya serap sasaran dalam rangka mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja, menyusun materi sesuai sasaran dalam rangka mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja, melakukan penilaian status gizi pekerja dalam rangka mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja, menyampaikan saran rekomendasi kepada pemberi kerja pengusaha pengurus untuk program gizi pekerja dalam rangka mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja, melakukan analisis kesesuaian alat pelindung diri dengan faktor risiko untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya lingkungan kerja, melakukan fit test alat pelindung diri untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya lingkungan kerja, membuat program pemeliharaan dan perawatan alat pelindung diri untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya lingkungan kerja,kelompok pekerja yang menjadi tanggungjawabnya, melakukan pemantauan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja saat bekerja, melakukan analisis kesesuaian alat pelindung diri,lakukan evaluasi pelaksanaan, mengenalkan postur janggal yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan berdasarkan ergonomis, mengenalkan . mengenalkan cara merancang tempat kerja secara ergonomis, mengenalkan cara melakukan analisis dampak kesehatan akibat hazard ergonomis, menyampaikan rekomendasi kepada pengusaha pemberi kerja pengurus dalam program ergonomis, melakukan analisis tempatnganalisis prosesmberikan rekomendasi bahan bahan yang berbahaya dengan bahan yang mempunyai risiko lebih rendah, memberikan rekomendasi upaya menghilangkan bahaya terhadap pekerja, menyajikan laporan medis terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja, menyebarluaskan hasil laporan medis terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja, menyajikan laporan lingkungan kerja terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja, menyebarluaskan hasil laporan lingkungan kerja terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja, menyajikan laporan monitoring biologi terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja, menyebarluaskan hasil laporan monitoring biologi terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja,dalam rangka implementasi program kembali kerja pasca sakit,ampaikan .kontaminasi b3, dan tanggap darurat b3, menyusun rekomendasi hasil pemantauan b3, menyampaikan rekomendasi kepada manajemen hasil pemantauan b3, memantau pengelolaan limbah padat, memantau pengelolaan limbah cair, memantau pengelolaan limbah gas, membuat kebijakan dan atau pedoman kerja tanggap darurat pada tempat tempat yang berisiko, melakukan evaluasi simulasi dan atau pelatihan penanggulangan kebakaran fasilitas kesehatan, melakukan advokasi dan atau sosialisasi dengan dunia usaha dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal, melakukan internal audit keselamatan dan kesehatan kerja fasilitas kesehatan, menjelaskan pelaksanaan audit kesehatan kerja fasilitas kesehatan, melakukan analisis biaya atas kejadian penyakit akibat kerja dan atau kecelakaan akibat kerja pada pekerja fasilitas kesehatan, melakukan evaluasi audit internal dan atau eksternal kesehatan kerja fasilitas kesehatan, menyusun rekomendasi hasil investigasi fasilitas kesehatan, menyampaikan rekomendasi hasil investigasi fasilitas kesehatan. pembimbing kesehatan kerja pertama sampai dengan pembimbing kesehatan kerja madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas pembimbing kesehatan kerjmbimbing kesehatanbimbing kesehatan kerjambimbing kesehatan kerja yang melaksanakan kegiatan pembimbing kesehatan kerjkesehatan kerja yang melaksanakan kegiatan pembimbing kesehatan kerjaupaya kesehatan kerja, dan pengembangan profesi. unsur penunjang terdiri darpembimbing kesehatan kerjambing kesehatan kerja, untuk: pembimbing kesehatan kerja dengan pendidikan sarjana s1) diploma iv sarjana terapan bidang kesehatan kerja hygiene perusahaan dan kesehatan kerja (hyperkembing kesehatan kerja dengan pendidikan magister s2) bidang kesehatan kerja hyperkembing kesehatan kerja dengan pendidikan doktor s3) bidang kesehatan kerja hyperkmbimbing kesehatan kerjmbimbing . pembimbing kesehatan kerjbimbing kesehatan kerja muda, pangkat penata, golongan ruang ii! cpembimbing kesehatan kerjnam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. pembimbing kesehatan kerjbimbing kesehatan kerja madya, pangkat pembina, golongan ruang iv apembimbing kesehatanpembimbing kesehatanpembimbing kesehatan kerjmbimbing kesehatan kerjmbimbing kesehatan kerja. pembimbing kesehatan kerj. pembimbing kesehatan kerja yang secara bersama sama membuat karya tulis ilmiah bidang upaya kesehatan kerjambing kesehatan kerja wajib mencatat,mbimbing kesehatan kerja dilakukan paling kurang (satu) kali dalam setahun. pembimbing kesehatanmbimbing kesehatan kerja, yaitu: direktur jenderal yang membidangi kesehatan kerja kementerian kesehatan bagiyang membidangi kesehatan kerjaeselon yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selainyang membidangi kesehatan kerja provinsi bagi pembimbing kesehatan kerja pertama, pangkat penata muda, golongan ruang illkesehatan kerja kabupaten kotajabatan fungsional pembimbing kesehatan kerjambimbing kesehatan kerja direktorat jenderal yang membidangi kesehatan kerja kementerian kesehatan bagi direktur jenderal yang membidangi kesehatan kerja kementerian kesehatan yang selanjutnya disebut tim penilai pusat. tim penilai ementerian kesehatan bagi pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerjainstansi pusat selain kementerian kesehatan bagi pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerjaprovinsi bagi pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja provinsi yang selanjutnya disebut tim penilai proviabupaten kota bagi pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerjambimbing kesehatan kerja terdiri dari unsur teknis yang membidangi kesehatan kerja, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional pembimbing kesehatan kerja. susunan keanggotaan tim penilai jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerjatim penilai jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf harus berasal dari unsur kepegawaian. anggota tim penilai jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit (dua) orang dari pembimbing kesehatan kerja. syarat untuk menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, harus: menduduki . menduduki jabatan pangkat paling rendah sama dengan jabatan pangkat pembimbing kesehatan kerja yang dinilai, memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja pembimbing kesehatan kerja, dan aktif melakukan penilaian. apabila jumlah anggota tim penilai jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat dipenuhi dari pembimbing kesehatan kerja, maka anggota tim penilai jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerjmbing kesehatan kerja. apabila tim penilai instajabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, ditetapkan oleh: direktur jenderal yang membidangi kesehatan kerja kementerian kesehatan untuk tim penilai pusat: pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja kementerian kesehatan untuk tim penilai unit kerja, pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain kementerian kesehatan untuk tim penilai instansi, pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja provinsi untuk tim penilai provinsi: dan pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja kabupaten kota untuk tim penilai kabupaten kota. . masa jabatan anggota tim penilai jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerjmbimbing kesehatan kerjmbimbing kesehatan kerjmbimbing kesehatan kerja dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerjambimbing kesehatan kerja diajukan oleh: pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja kementerian kesehatan, pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain kementerian kesehatan, pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja provinsi kabupaten kota kepada direktur jenderalementerian kesehatan kepada pejabat eseloninstansi pusat selain kementerian kesehatan kepada pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selainprovinsi kepada pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja provinsiabupaten kota kepada pejabat eselon yang membidangi kesehatan kerja kabupaten kotambimbing kesehatanmbing kesehatan kerjmbimbing kesehatan kerja sesuai dengan ketentumbimbing kesehatan kerja harus memenuhi syarambing kesehatan kerjambimbing kesehatan kerja, harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional pembimbing kesehatan kerja. pegawai negeri sipil yang tidak mengikuti dan lulus diklat dasar pembimbing kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada dapat diberhentikan dari jabatan pembimbing kesehatan kerja. pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain dalam jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerjacc. memiliki pengalaman bidang upaya kesehatan kerja paling kurang (duakompetensi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pembimbing kesehatan kerjambimbing kesehatan kerja. babbimbing kesehatan kerja dilaksanakan sesuai formasi jabatpembimbing kesehatan kerja didasarkan pada indikator, antara lain: jumlah pekerja, luas wilayah kerja, dan jumlah unit organisasi lingkup kesehatan kerja pada instansi pemerintah. formasi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: kementerian . kementerian kesehatan, paling sedikit (lima belas) orang dan paling banyak (tiga puluh lima) orang, kementerian selain kementerian kesehatan, paling sedikit (empat) orang dan paling banyak (delapan) orang, pemerintah daerah provinsi paling sedikit (lima) orang dan paling banyak (dua puluh lima) orang, pemerintah daerah kabupaten kotadua) orang dan paling banyak (sepuluh) orang, rumah sakit umum kelas paling sedikit (satu) orang dan paling banyak (tujuh) orang, rumah sakit umum kelas paling sedikit (satu) orang dan paling banyak (lima) orang, balai paling sedikit (tiga) orang dan paling banyak (sepuluh) orang, loka paling sedikit (satu) orang dan paling banyak (dua) orang, kantor kesehatan pelabuhan, paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (sepuluh) orang, il. puskesmas, paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (lima) orang, dan politeknik kesehatan, paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (lima) orang. formasi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerjmbimbing . pembimbing kesehatan kerjbimbing kesehatan kerjbimbing kesehatan kerjbimbing kesehatan kerja setelah memenuhi angka kredit yang ditentukanpaling tinggi berusia (lima puluh empat) tahuntelah selesai cuti luar tanggungan negarambimbing kesehatan kerja apabila telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari (enam) bulan. pengangkatan . pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerjadari jabatan pembimbing kesehatan kerjbimbing kesehatanmbing kesehatanrincian kegiatan jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja dan angka kreditnya unsur smua butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksana naa taa. tommy. (pen dirikan pendidikan sekolah dan doktor s3) semua jenjang dapat gelar ijazah mendapat gelar ijazah. magister s2) semua jenjang sarjana s1) diploma semua jenjang diklat fungsional bidang lamanya lebih dari jam semua jenjang pen peroleh surat tanda (lamanya antara 060jam serikat semuasenjang memperoleh surat tanda (lamanya antara jam sertifikat semua jenjang pelatihan https) atau (lamanya antara toto jam semua jenjang sertifikat diklat prajabatan diklat prajabatan tingkat iii semua jenjang kesehatan kesehatan kerja peter kenakan cermat vitalitas kesehatan tawaran maa jumlah pekerja berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan same jumlah pekerja berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan polman keompokperedamtomah tempatkerjatormat maya darfkebiakan imeratdifasitas kesehatan kapan jumlah pekerja berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan melakukan pemetaan wilayah kerja yangmelipui: ' ' ' ' ' ' ' )| kelompok pekerja, jenis usaha bidang kegiatan dan lokasi tempat : bae dna ben kerja: permana pifumteratsmma koran gamma oran tai dbareemdatanroraaa pora pemesan apps aaa aan berdasarkan waktu: t ama maa batam pora pare mengamati data tape maa nmengeatuasi ata kapata mata bulanan t t emumuskam output kegiatan sebagai kemasan maa sebagai: bara temurun rencana kerangka evan kegiatan por menyusun rencana anggaran biaya gea iya mada menyusun rencana pemantauan upaya kesehatan kera laporan pop manyusuntencanaevahuasi laporan wajah |b. melakukan pembentukan revitalisasi organisasi ' ' ' ' ) | laporan madya unsur smua butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksana ampat bahaya lingkungan kerja pada pereda laporan muda besarsederhana serat keterangan pertama: apem ama memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program lingkungan kerja laporan pertama naar hambatan pelaksanaan program lingkungan kena menyusun saran rekomendasi kepada pemberi kerja pengusaha pengurus untuk melakukan pengukuran laporan pertama menyampaikan saran rekomendasi kepada pemberi kerja pengusaha pengurus untuk melakukan pengukuran berita acara madya apaan yang dapat menimbulkan kecelakaan kena acara kera yang dapat menimbulkan keodiakaan kerja (mencatat hambatan pelaksanaan program kecelakaan kedualaporan pertama kerjaberita acara madya kerja upaya perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat: mengumpulkan rerata cetak dan elektronik teridentifikasi sasaran (population isi) analisis kemampuan daya serap sasaran laporan tag menyusun materi sesuai sasaran laporan maya (tentukan metode sesuaisasarah laporan unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksana mengenalkan perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat: pentingnya minum air yang cukup selama bekerja untuk budaya cuci tangan untuk menghindari bahan bahan lingkungan menggunakan baju kerja yang berbeda dengan baju yang pentingnya makan sebelum bekerja laporan pertama pentingnya mandi setelan bekerja laporan pertama dorfoukup istrahatdan rekreasi peran maa memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program perilaku hidup mencatat hambatan pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan man ana putaran maa menyusun saran rekomendasi kepada pemberi jesaltengmsta helping pegas miasditenpatkeja taman serum menyampaikan saran rekomendasi kepada pemberi engumpaikantieratar tapa pera identitas sasaran emulator laporan menyusun mate sesuai sasaran peran maa menentukan metode dan media pora dilaksanakan pengenaan peka kecukupan gizi pada kelompok pekerja berdasarkan jenis ena banana zaman |o0n khusus laporan muda unsur mus butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksana menyusun saran rekomendasi kepada pemberi kerja pengusaha pengurus untuk program gizi pekerja laporan pertama menyampaikan saran rekomendasi kepada pemberi kerja pengusaha pengurus untuk program gizi pekerja berita acara madya alat pelindung diri apd) untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya lingkungan kerja: ja. mengumpulkan literatur identifikasi sasaran (population risk) analisis kesesuaian apd dengan faktor risiko ( laporan madya menentukan media yang digunakan mengenalkan berbagai apd melakukan fit test apd membuat program pemeliharaan dan perawatan apd ( laporan madyalaporan madya kelompok pekerja yang menjadi tanggungjawabnyatempat tersebut laporan muda melakukan pemantauan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja saat laporan madya bekerjalaporan pertama pekerjaberita acara madya pekerja melakukan pengamatan dan pemantauan pelaksanaan prosedur standar precautions laporan muda damn ang mean aman kan bae pesatnya menganga kesemutan tawaran mua mmamantemanaa pora asa urat ampanesemaen ata marteamomg apaan ooe menyusun materi sesuaisasaran naskah muda menyusun rekomendasi kepada pengusaha pemberi kerja pengurus ser menyampaikan rekomendasi kepada pengusaha pemberi kerja pengurus tempat kerja aangampamanteaa tara era identifikasi sasaran peralatan gerak pora pertama analisis tempat yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan jpenotnyan terlama peak pedateonsutsetam | teen mata analisis proses yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan iettdang peran pamatntmdntabmporetega tarian a00 atawa neyusmmarsasematsasaan asah menentukan metode dan media yang digunakan laporan muda pengenaan berbagai cara perorangan pertama cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok suan pengaman pingsan keenam pada keempat pereda laporan tua per pengurangan sumber bahayadam pekerja tara perairan ventilasi ruang kera laporan mai bahan bahan yang berbahaya dengan bahan yang mempunyai risiko ken menghilangkan baherhadappekeja peran asa pistaksanakan sugiana kesehatan kejar kemgotamata tamara mak ema daa aafineayusmaparan para maa ftemvebarmaskan hasi tamara maya bem tape maa itemgamatisis daan anita peran maa fatenvesiamtaporan bert acar maka porftemvebaraskan asi laporan mita admin bila tt amanat dapa mak atma peran maa aiteayanikan laporan bert aca maka unsur mus butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksanalaporan madyalaporan muda atau peluang kerja yang tersedia laporan mudalaporan madya pemeriksaan kondisi medis oleh dokterberita acara madya pemeriksaan kondisi medis oleh dokter ongampuikan teratur mengumpulkan bahan kebijakan dan atau pedoman, prosedur, instruksi kerja penyediaan,pengangkutan, penyimpanan, laporan pertama penanggulangan kontaminasi b3, tanggap darurat pengertian, ruang lingkup, potensi bahaya, cara pengelolaan laporan muda rambu rambu keselamatan global harmonis standard, safety data sheet) laporan pertama penyediaan, penerimaan, pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan laporan mudalaporan madya kontaminasi b3, tanggap darurat itn weni dan ata barang berbahaya bae melaksanakan pemantauan nemusuntekomendasihastpemanetang3 apaan one ihenyampakan rekomendasi kepada manajemen hasi pemantauan b3) benda acara maa melakukan uji coba terhadap kesiapan petugas tanggap darurat fasilitas tataan maa menginventarisasi mengelompokkan tempat yang berisiko dan berbahaya mem dea ena saga pemamah yaman rerata kesehatan laporan pertama membuat kebijakan dan atau pedoman kerja tanggap darurat pada amgatmpa yang peka tag o##s membuat prosedur dan atau instruksi kerja tanggap darurat pada tempat data ana ena eng taman ana san poso pama kesehatan laporan pertama (indukan pemantauan keselamatan kebakaran grass kesehatan 'a diakukan identifikasi sarana proeksikebakaran laporan pera melakukan pembicaraan alat pemadam api ngan pas laporan pertama melakukan evaluasi simulasi dan atau pelatihan penanggulangan cetakan sekat ren tarian matra unsur mus butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksana melaksanakan pemberdayaan kesehatan masyarakat pekerja dan kemitraan: memfasilitasi persiapan kemitraan lintas sektor pembentukan pos ukk tingkat kecamatan laporan muda memfasilitasi persiapan kemitraan lintas sektor pembentukan pos ukk tingkat desa laporan pertampaya kesehatan kerja: memfasilitasi pelaksanaan musyawarah masyarakat desa bersama lintas sektoral pada kelompok pekerja informal laporan pertama wilayah kerja dalam rangka pembentukan pos upaya kesehatan memfasilitasi pembentukan pos ukk bersama dengan lintas sektor terkait dan kelompok pekerja laporan pertama melakukan bimbingan dan pembinaan bidang kesehatan pada kader pos ukk laporan pertama melakukan bimbingan dan pembinaan bidang kesehatan pada pekerja sektor informal laporan muda melakukan pelatihan pada pekerja dan pengusaha tentang kesehatan kerja laporan muda kunjungan tempat kerja untuk mengetahui permasalahan laporan pertama kesehatan pekerja dar tatakan bimbingan pembinaan empat kera bae monitoring dan evaluasi melakukan monitoring kesehatan kera: 'o' ' ' | upayakesehatan kerja aam peran era ofirmatanan taran pertama hee e e patahan tae rama peran erna safpamanah oran analisis biaya atas kejadian penyakit akibat kerja dan atau evaluasi audit internal dan atau eksternal kesehatan kerja pencatatan hasipelaksanaan kesehatan koja laporan pera laporan upaya kesehatan ega diwilayah kena laporan pertama hanyaikantaporan peta kesehatan kerja bert rear menyebarluaskan informasi kesehatan kera laporan mada fenyusunekomendasihasitimestigas pera jadikan pembinaan upaya kesehatan kerapatan e moralitas pelayanan kesehatan porn unsur mus butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksana iii (pengembangan pembuatan karya tulis profesi karya ilmiah bidang membuat karya tulis karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei upaya kesehatan kerja bidang upaya kesehatan kerja yang dipublikasikan dalam bentuk:naskpublikasikan dalam bentuk: lb. makalah makaltidak dipublikasikan dalam bentuk: lb. makalah makalah semua jenjang membuat karya tulis karya ilmiah populer bidang upaya kesehatan karya semua jenjang kerja yang disebarluaskan melalui media massasampaikan naskah semua jenjang dalam pertemuan ilmiah penerjemahan penyaluran menerjemahkan menyadur buku dan bahan bahan lain bidang upaya buku dan bahan lainnya kesehatan kerja yang dipublikasikan dalam bentuk bidang upaya kesehatan kerjaupaya kesehatan kerja yang tidak dipublikasikan dalam bentukcc. pembuatan buku membuat buku pedoman bidang upaya kesehatan kerja semua jenjang pedoman petunjuk temp pelak hee tea pelaksanaan petunjuk membuat petunjuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan bidang upaya jumlah semua jenjang teknis bidang upaya kesehatan kerja kesehatan kerja membuat petunjuk teknis pengelolaan kegiatan bidang upaya jenis semua jenjang kesehatan kerja unsur mus butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksana (penunjang pengajar mengajar atau melatih bidang upaya kesehatan kerja semua jenjang tugas pelatih penyuluh pembimbing pembimbing bidang memberi bimbingan pada mahasiswa magang semua jenjang kesehatan kerja upaya kesehatan kerja memberi bimbingan pada peserta study banding semua jenjang pada unit organisasi pemerintah memberikan bimbingan pada level dibawahnya semua jenjang seminar lokakarya konferensi pelatihan pemrasaamm kai semua jenjang bidang upaya kesehatan moderator membahas narasumber semua jenjang kerja bana sea eyang keanggotaan dalam tim menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan kerja penilai jabatan fungsional (secara aktif sebagai: pembimbing kesehatan dal anggota ca.am menjadi anggota organisasi profesi tingkat nasional internasional sebagai: organisasi profesi kerja tanda perolehan gelar memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas nansarjana (s1) diplomapertama madya iii a iii b i1 c iv b jang pembimbing kesehatan menunjang tugas pembimbing kesehatan kerjmagister (s2(pertama| mda oo madya iii b1007odoktor (s3madyano| cedera masajarmavane sekarat mam dana keatgrtan e ruang |.nye a|lomba sfo.wjpera.o0..cc)tahun, lamaran | e ninndferrfah suratan ng, ". yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi bmn lingkungan kantor.akuntabilitas aparatur.17nalis kepegawaian pada instansi pusat jan daerah. maka dipandang. per m.pam tentang jabatan fungsional analis kepegawa: memperhatikan usul dan pertimbangan kepala badan kepegawaian negara dengan suratnya nomor k2580mi tentang jabatan fungsional analis kepegawainalis kepegawaian dan angka kreditnya, diubah sebagai berikut: ketentuan dalam dan diubah, serta dihapus, sehingga seluruhnyasebagai berikut: berijazah paling rendah diploma iii (d.iin) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan: pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang wctelah mengikuti dan lulus diklat fungsional analis kepegawaian keterampilan. pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan analis kepegawaian keahlianngangkatan analis kepegawaian sebagaimana dimaksud pada dan bagi pegawai negeri sipil yang berijazah diploma iii (d.ni) kepegawaian atau diploma (d.iv) kepegawaian, dikecualikan dari kewajiban mengikuti dan lulus diklat analis kepegawaian. ketentuan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikutelah melaksanakan kegiatan manajemen pegawai negeri sipillpengembangan sistem manajemen pegawai negeri sipil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan fungsional analis kepegawaian, dengan ketentuan: untuk analis kepegawaian keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut berijazah paling rendah sma atau yang sederajat: memiliki pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang il c berijazah paling rendah sarjana diploma (div) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan: memiliki pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang il asebut dalam lampiran dan lampiran virtulis badan kepegawaian negarakepegawaian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam tenggang waktu yang ditetapkan kepala badan kepegawaian negara." peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara ini mulai berlaku pada tangga! ditetapkan. ditetapkan jakarta, padatanggal ini menteri negara bug negara, taufik effendi 1g. sssssis mel sisa $|z sat sla| s| siz| mesin|sis isle|sis|zis|s elz| #la zix cos sula isis zw ss) sel else|s ina 2z| (sj tni olo na) (alslalala|alalzlalala|s| kis 5is sis jojo so| sj|se|zis|s,| isi|ze alex sisi2|s i2si2i5 mia spa|isiasja sia|sla|s (el (el jel je| (el (ac 2lor lal isi isi isi t . tan) jesse olelwlc zis laa ira seisi) jas sis lim dim) fasa kas lan ban pan .mp2 z|r ask sisi: sisi lan bar o|s|z z|s sisi gis iia &als sai sisi sisi sis sen 2ojos s2| ' | apa ha) ssisssisss ksisisisis tkw bea jas ena |2zs ben psg naa bea sosial(o|s par) pama eneagene nasgseseesesis alaska ani si2| als| telah e bela mewidyaiswara dan angka kreditnya yangidak sesuai lagi dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi, bahwa sehubungan dengan hal tersebut. dipandang perlu mengatur kembali jabatan fungsional widyaiswarwidyajswara dan angka kreditnkepala lembaga administrasi negara dengan surat nomor kep 1l1 tanggal maret: peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara tentang jabatan fungsional widyaiswara dan angka kreditnya. babi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:mendidik, mengajar dan atau melati:ndidik, mengajar dan atau melatih pns pada lembaga diklat pemerintah, pendidikan dan pelatihan diklat) jabatan pegawai negeri sipil pns) yang selanjutnya disebut diklat pns adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pns: lembaga diklat pemerintah adalah satuan unit organisasi pada kementerian,: pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan: pendidikan dan pelatihan::: pendidikan dan pelatihan tingkat tinggi adalah diklat bagi pns untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural eselon eselon il, dan kompetensi jabatan fungsional jenjang utama, yang terdiri dari diklat kepemimpinan tingkat dan tingkat ii, diklat fungsional jenjang tingkat utama, dan diklat teknis lainnya yang setara: pendidikan dan pelatihan tingkat menengah adalah diklat bagi pns untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural eselon ill, dan kompetensi jabatan fungsional jenjang madya, yang terdiri dari diklat kepemimpinan tingkat iii, diklat fungsional jenjang tingkat madya, dan diklat teknis lainnya yang setara: pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan adalah diklat bagi pns untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural eselon iv, dan kompetensi jabatan fungsional jenjang muda atau yang setara, yang terdiri dari diklat kepemimpinan tingkat iv, diklat fungsional jenjang tingkat muda, dan diklat teknis lainnya yang setara, pendidikan dan pelatihan tingkat dasar adalah diklat bagi calon pegawai negeri sipil cons) untuk mencapai persyaratan kompetensi pns yaitu diklat prajabatan, dan diklat bagi pns untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang terdiri dari diklat pembentukan jabatan fungsional dan diklat teknis lainnya yang setara:widyaiswara. bab rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok pasai jabatan fungsional widyaiswara termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.widyaiswara sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh pns. widyaiswara dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga diklat pemerintah yang bersangkutan. tugas pokok widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan atau melatih pns pada lembaga diklat pemerintah masing masing. dalam melaksanakan tugas pokokwidyaiswara yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pada lembaga diklat pemerintah luar instalasinya, harus mendapat surat penugasan dari pimpinan lembaga diklat pemerintah masing masing. bab iii instansi! pembina dan tugas instansi! pembina instansi pembina jabatan fungsional widyaiswara adalah lembaga administrasi negara lan). lembaga administrasi negara sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan tugas pembinaan antara lain meliputi: menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional widyaiswara, menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional widyaiswara: cc. menyelenggarakan dan memfasilitasi seleksi dan pengembangan jabatan fungsional widyaiswara: menyusun kurikulum diklat jabatan fungsional widyaiswara: menyelenggarakan dan memfasilitasi diklat fungsional widyaiswara dan diklat teknis bagi widyaiswara, melakukan evaluasi dan penempatan jabatan fungsional widyaiswara: melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional widyaiswara, menetapkan pedoman sertifikasi jabatan fungsional widyaiswara, menyelenggarakan dan memfasilitasi proses sertifikasi jabatan fungsional widyaiswara: mensosialisasikan jabatan fungsional widyaiswara serta petunjuk pelaksanaannya: mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional widyaiswara, dan memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik widyaiswara. bab unsur dan sub unsur kegiatan unsur dan sub unsur kegiatan widyaiswara yang dinilai angka kreditnya, terdiri atas: pendidikan, terdiri dari: pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah ge!ar kesarjanaan: diklat dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https) sertifikat, dan diklat prajabatan dan memperoleh https sertifikat. pengembangan dan pelaksanaan diklat, terdiri dari: penganalisis kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum diklat, penyusunan bahan diklat sesuai spesialisasinya, pelaksanaan tatap muka depan kelas diklat sesuai spesialisasinya, pemeriksaan ujian diklat sesuai spesialisasinya, pembimbingan peserta diklat pada diklat struktural sesuai spesialisasinya, pengelolaan program diklat instalasinya, dan pengevaluasian program diklat. cc. pengembangan profesi, terdiri dari: pembuatan karya tulis ilmiah kti) yang terkait lingkup kedaulatan dan atau pengembangan spesialisasinya, penerjemahan penyaluran buku dan bahan ilmiah lainnya selain buku yang terkait lingkup kedaulatan dan atau pengembangan spesialisasinya, pembuatan peraturan panduan dalam lingkup kedaulatan: dan pelaksanaan orasi ilmiah sesuai spesialisasinya. unsur penunjang, meliputi: peran serta dalam seminar lokakarya dalam rangka pengembangan wawasan kompetensi widyaiswara, keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional widyaiswara, pembimbingan kepada widyaiswara jenjang bawahnya: perolehan gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya, perolehan piagam kehormatan tanda jasa: unsur dan sub unsur kegiatan widyaiswara sebagaimana dimaksud pada dan rincian angka kreditnya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran bab jenjang jabatan dan pangkat pasa!pertama, widyaiswara muda, widyaiswara madya: widyaiswara utama. jenjang pangkat widyaiswara sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: widyaiswara pertama: penata muda, golongan ruang il a, penata muda tingkat golongan ruang ill b. widyaiswara muda: penata, golongan ruang nc: penata tingkat golongan ruang il d. cc. widyaiswarawidyaiswarwidyaiswar sebagaimana tersebut dalam lampiran ii. penetapan jenjang jabatan widyaiswarrincian kegiatan widyaiswara sesuai jenjang jabatan, adalah sebagai berikut: widyaiswara pertama, yaitu: menyusun kurikulum diklat prajabatan golongan dan il: menyusun kurikulum diklat prajabatan golongan il:t pembentukan jabatan fungsional: menyusun kurikulum diklat fungsional penentangan tingkat dasar, menyusun kurikulum diklat pembentukan jabatan fungsional widyaiswara tingkat lanjutan, menyusun kurikulum diklat pembentukan jabatan fungsional widyaiswara tingkat menengah: menyusun kurikulum diklat teknis: menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklat prajabatan golongan dan ii: .menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklat prajabatan golongan iii: .menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat dasar, .menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklat teknis: rencana pembelajaran rp) sesuai spesialisasinya pada diklat prajabatan golongan dan ii,prajabatan golongan iii:fungsional penentangan tingkat dasar, .menyusun garis garis besar program pembelajaran gbpv t prajabatan golongan dan il: .menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada diklat prajabatan golongan iii: .menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat dasart prajabatan golongan dan ii: .menyusun modul diklat sesuai spesialisasinya pada diklat prajabatan golongan ili, menyusun modul diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penyerangan tingkat dasar, .menyusun modul diklat sesuai spesialisasinya pada diklat teknis: menyusun soal ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat prajabatan golongan dan ii: .menyusun.soal ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat prajabatan golongan iii: .menyusun soal ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat dasar, .menyusun soal ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat teknis,dan it:iii:dasart prajabatan golongan dan ii: .memeriksa jawaban ujian diklat sesuai spesial!istrinya pada diklat prajabatan golongan ikdasar, .memeriksa jawaban ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat teknis, mengelola program diklat instalasinya, melaksanakan evaluasi program diklat pada diklat prajabatan golongan dan il: melaksanakan evaluasi program diklat pada diklat prajabatan golongan iii, melaksanakan evaluasi program diklat pada diklat fungsional penentangan tingkat dasar, melaksanakan evaluasi program diklat pada diklat teknis. 'b. widyaiswara muda, yaitu: melaksanakan analisis kebutuhan diklat, menyusun kurikulum diklat pada diklat prajabatan golongan dan il: menyusun kurikulum diklat pada diklat prajabatan golongan iii: menyusun kurikulum diklat pada diklaim tingkat iv, menyusun kurikulum diklat pada diklaim tingkat hi: menyusun kurikulum diklat pada diklaim tingkat ii: menyusun kurikulum diklat pada diklat pembentukan jabatan fungsional: menyusun kurikulum diklat pada diklat fungsional penentangan tingkat dasar, menyusun kurikulum diklat pada diklat fungsional penentangan tingkat lanjutan, .menyusun kurikulum dikl penentangan tingkat tinggi, .menyusun kurikulum diklat pada diklat teknis, .menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat iv, .menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklat pembentukan jabatan fungsional: menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada dekat fungsional penentangan tingkat lanjutan, .menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada dekat teknis, .menyusun gbpv rpm dan sap rp sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat iv, .menyusun gbpv rpm dan sap rp sesuai spesialisasinya pada diklat pembentukan jabatan fungsional, .menyusun gbpv rpm dan sap rp sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat lanjutanv: .menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada diklat pembentukan jabatan fungsional: .menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat lanjutanv: .menyusun modul diklat sesuai spesialisasinya pada diklat pembentukan jabatan fungsional: .menyusun modul diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat lanjutan, .menyusun modul diklat sesuai spesialisasinya pada diklat teknis, .menyusun soal ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat iv: .menyusun soal ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat pembentukan jabatan fungsional, .menyusun soal ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat lanjutanv, .melaksanakan tatap muka depan kelas diklat sesuai spesialisasinya pada diklat pembentukan jabatan fungsional,lanjutan:v, .memeriksa jawaban ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat pembentukan jabatan fungsionallanjutan:kertas kerja kk) pada diklaim tingkat sesuai spesialisasinya: .membimbing peserta diklat dalam praktek kerja lapangan pkl observasi lapangan ol)anggota, .melaksanakan evaluasi program diklat pada diklaim tingkat iv, .melaksanakan evaluasi program diklat pada diklat pembentukan jabatan fungsional: melaksanakan evaluasi program diklat pada diklat fungsional penentangan tingkat lanjutan: melaksanakan evaluasi program diklat pada diklat teknis. widyaiswara madya, yaitu: melaksanakan analisis kebutuhan diklat, menyusun kurikulum diklat prajabatan golongan dan ii: menyusun kurikulum diklat prajabatan golongan li,im tingkat ii: menyusun kurikulum diklaim tingkat menyusun kurikulum diklat pembentukan jabatan fungsional, menyusun kurikulum diklat fungsional penentangan tingkat dasar, menyusun kurikulum diklat fungsional penentangan tingkat lanjutan, .menyusun kurikulum diklat fungsional penentangan tingkat menengah: menyusun kurikulum diklat fungsional penentangan tingkat tinggi, .menyusun kurikulum diklat teknis, menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat iii: .menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional tingkat menengah: i: .menyusun gbpv rpm dan sap rp sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional tingkat menengah,i, .menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional tingkat menengahi: .menyusun modul diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional tingkat menengah:i: .menyusun soal ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional tingkat menengah: tpimm tingkat iii: .melaksanakan tatap muka depan kelas diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional tingkat menengahii: .memeriksa jawaban ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional tingkat menengah, .memeriksa jawaban ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat teknis: .membimbing peserta diklat dalam pkl ol.mengelola program diklat instalasinya sebagai penanggung jawab: .melaksanakan evaluasi program diklaim tingkat it: melaksanakan evaluasi program diklat fungsional penentangan tingkat menengah, melaksanakan evaluasi program diklat teknis. widyaiswara utama, yaitu: melaksanakan analisis kebutuhan diklatmenyusun kurikulum diklat pada diklat fungsional penentangan tingkat lanjutan: menyusun kurikulum diik: penentangan tingkat tinggi, menyusun kurikulum diklat pada diklat teknis: menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat il, .menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat .menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat tinggi: .: .menyusun gbpv rpm dan sap rp sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat .menyusun gbpv rpm dan sap rp sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat tinggi: .menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat .menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat tinggi: .menyusun modul diklat sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat .menyusun modul diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat tinggi,: .menyusun soal ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat .menyusun soal ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat tinggit: .melaksanakan tatap muka depan kelas diklat sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkattinggi.memeriksa jawaban ujian: diklat sesuai spesialisasinya pada diklaim tingkat .memeriksa jawaban ujian diklat sesuai spesialisasinya pada diklat fungsional penentangan tingkat tinggi,ilot, .membimbing peserta diklat dalam pkl ol pada diklaim tingkat sesuai spesialisasinya, membimbing peserta diklat dalam pkl ol,penanggung jawab, .melaksanakan evaluasi program diklat pada diklaim tingkat ii, .melaksanakan evaluasi program diklat pada diklaim tingkat melaksanakan evaluasi program diklat pada diklat lo. fungsional penentangan tingkat tinggi: melaksanakan evaluasi program diklat pada diklat teknis, widyaiswara pertama sampai dengan widyaiswara utama yang melaksanakan kegiatan sub unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang tugas widyaiswara diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran widyaiswara yang melaksanakan butir kegiatan tatap muka, menyusun bahan ajar diklat, gbpv sap, dan bahan tayang pada suatu lembaga diklat pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mendidik, mengajar dan atau melatih non pns diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiiswawidyaiswacc. angka kredit pada kegiatan diklat teknis yang dimenangkan oleh instansi pembina teknis diperhitungkan sama dengan angka kredit pada kegiatan diklat fungsional sebagaimana tersebut dalam lampiran apabila pada suatu lembaga diklat terdapat pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan diklat fungsional yang belum ada penetapan jenjang dekatnya oleh instansi pembina teknis dan instansi pembina jabatan fungsional, maka angka kredit kegiatannya akan diperhitungkan sama dengan angka kredit pada kegiatan diklat teknis jenjang tingkat dasar sebagaimana tersebut dalam lampiran widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada suatu lembaga diklat diutamakan widyaiswara yang sesuai dengan jenjang jabatannya. widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan pada beberapa jenjang diklat sepanjang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang dan tingkatnya. ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi kompetensiminimal yang harus dipenuhi oleh widyaiswara untuk kenaikan jabatan pangkat setingkat lebih tinggi termasuk didalamnya paling rendah harus berasal dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan diklat. paling tinggi (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. widyaiswara pertama yang akan naik pangkat menjadi penata muda tingkat golongan ruang i!i b sampai dengan widyaiswara muda pangkat penata golongan ruang i c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah (empat) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi, widyaiswara muda yang akan naik pangkat menjadi penata tingkat golongan ruang il d sampai dengan widyaiswara madya pangkat pembina golongan ruang iv a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah (delapanpembina tingkat golongan ruang iv b sampai dengan widyaiswarasub unsur pengembangan profesi.v e setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan pangkatnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah (dua puluh lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan diklat dan sub unsur pengembangan profesi. widyaiswara utama pangkat pembina utama madya golongan ruang iv d untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi selain memenuhi. angka kredit sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan sebagaimana tersebut dalam lampiran ii. widyaiswwidyaiswara diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada secara hierarki widyaiswara wajib mengajukan usul penetapan angka kredit tim penilai paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. penilaian dan penetapan angka kredit widyaiswara widyaiswara adalah sebagai berikut: kepala lan untuk widyaiswara utama lingkungan instansi pembina dan instansi lainnya, pejabat eselon yang membidangi pembinaan widyaiswara untuk widyaiswara madya pangkat pembina utama muda golongan ruang v c lingkungan instansi pembina dan instansi lainnya: sekretaris utama lanb lingkungan instansi pembina,yang setingkat dengan itu untuk widyaiswara pertama pangkat penata muda golongan ruang iil a sampai dengan widyaiswara madya pangkat pembina golongan ruang iv b lingkungan instansi masing masing,la sampai dengan widyaiswara madya pangkat pembina golongan ruang v b lingkungan instansi masing masing. dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit widyaiswara sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh: tim penilai angka kredit widyaiswara pusat, bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf selanjutnya disebut tim penilai pusat tpp), tim penilai angka kredit widyaiswara instansi, bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf selanjutnya disebut tim penilai instansi tpi): tim penilai angka kredit widyaiswara daerah, bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf selanjutnya disebut tim penilai daerah tpd). tim penilai angka kredit widyaiswara terdiri dari unsur teknis yang membidangi kedaulatan, unsur kepegawaian, dan pejabat widyaiswara. susunan keanggotaan tim penilai angka kredit widyaiswara,angka kredit widyaiswara sebagaimana dimaksud pada paling kurang (dua) orang berasal dari pejabat fungsional widyaiswara. persyaratanwidyaiswara yang dinilai:untuk tppatau yang setingkat dengan itu untuk tpi: cc. sekretaris daerah provinsi untuk tpd provinsi, sekretaris daerah kabupaten kota untuk tpd kabupaten kota. pembentukan dan keanggotaan tpi dan tpd provinsi kabupaten kotap. apabila tpdd provinsi kabupaten kota lain yang terdekat secara geografis atau tpp. penetapan angka kredit hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pada instansi tim penilai. masa jabatan anggota tim penilai angka kredit widyaiswartata kerja tim penilai angka kredit widyaiswara dan tata cara penilaian angka kredit widyaiswara ditetapkan oleh kepala lan selaku pimpinan instansi pembina. usul penetapan angka kredit widyaiswara diajukan olehserta sekretaris daerah provinsi kabupaten kota kepada kepala lan untuk angka kredit widyaiswara utama pangkat pembina utama madya golongan ruang iv d dan pembina utama golongan ruang iv e, pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan lembaga diklat pemerintah atau pejabat bidang kedaulatan serendah rendahnya setingkat eselon kepada deputi bidang pembinaan diklat aparatur lan atau pejabat eselon yang membawahi unit pembinaan widyaiswara untuk angka kredit widyaiswarainstansi pembina dan instansi lainnya, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat bidang kedaulatan serendah rendahnya setingkat eselon kepada sekretaris utama lan untuk angka kredit widyaiswara pertama pangkat penata muda golongan ruang ill a sampai dengan widyaiswara madya pangkat pembina golongan ruang w a lingkungan instansi pembina: pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan lembaga diikat pemerintah serendah rendahnya setingkat eselon kepadaw a lingkungan instansi masing masing, pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan lembaga diklat pemerintah serendah rendahnya setingkat eselon kepadaa lingkungan instansiwidyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kreditfungsional widyaiswara pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan widyaiswara adalah pejabat pembina kepegawaianwidyaiswara harus memenuhi syarat: berijazah paling rendah sarjana diploma sesuai kualifikasi yang ditentukan, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang hrata rata harus bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir. kualifikasi pendidikan untuk jabatan widyaiswara sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh instansi pembina pengangkatan widyaiswara sebagaimana dimaksud pada adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi widyaiswara dari cons. pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan widyaiswara sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) tahun setelah diangkat sebagai widyaiswara harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh instansi pembina. pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam yang tidak lulus diklat fungsional kewidyaiswaraan diberhentikan dari jabatan widyaiswara. pengangkatan pns dari jabatan lain dalam jabatan widyaiswara harus memenuhi syarat: pada saat pengangkatan sebagai widyaiswara usia paling tinggi (lima puluh) tahun, berijazah paling rendah sarjana diploma sesuai kualifikasi yang ditentukan: pangkat paling rendah penata muda golongan ruang ia: telah mengikuti dan lulus diklat fungsional kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh instansi pembina, telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam jabatan widyaiswara dan rekomendasi penetapan angka kredit awal yang ditetapkan oleh kepala lan selaku pimpinan instansi pembina,p rata rata harus. jenjang jabatan widyaiswarsetelah mendapatkan rekomendasi daridan atau jabatan fungsional lainnya yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural dan atau jabatan fungsional lainnya yang terkait dengan bidang tugas pengajaran yang akan dilaksanakan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan adalah bagi pns yang menduduki jabatan struktural eselon dan eselon sehat jasmani dan rohani serta lulus uji kompetensi untuk memenuhi formasi widyaiswara yang melaksanakan tugas pokok pada diklaim tingkat dan tingkat pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh instansi terkait yaitu lembaga administrasi negara, kementerian negara pendayagunaan aparatur negara, badan kepegawaian negara dan instansi pengusul pengguna. pengajuan pengangkatan pejabat struktural eselon dan eselon sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya (sembilan) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dari jabatan strukturalnya, dengan ketentuan sebagai berikut tiga bulan setelah diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian, paling lambat (tiga) bulan rekomendasi dapat atau tidaknya pegawai negeri sipil diangkat sebagai widyaiswara dari lembaga administrasi negara. setelah mendapat rekomendasi paling lambat 3tiga) bulan harus telah diajukan kepada pejabat yang berwenang mengangkat. pedoman pengangkatan dan penetapan angka kredit untuk penetapan jenjang jabatan widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh instansi pembina. pengangkatan widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan widyaiswara, sebagai berikut: pegawai negeri sipil pusat dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan widyaiswara yang ditetapkan oleh menteri negara pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan teknis kepala bkn: pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan widyaiswara yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaianberdasarkan pertimbangan teknis kepala bkn. formasi jabatan fungsional widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam untuk seorang widyaiswara jumlah jam pelajaran minimal pertahun dari kegiatan tatap muka yaitu jam pelajaran jp)kenaikan jabatan pangkat widyaiswara utama untuk diangkat dalam jabatan widyaiswara utama samping memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tersedianya formasi jabatan widyaiswara utama: melakukan orasi ilmiah. widyaiswara madya pangkat pembina utama muda golongan ruang iv c yang telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam penetapan angka kreditnya hanya akan digunakan untuk pemeliharaan dalam jabatan widyaiswara madya pangkat pembina utama muda golongan ruang iv c. widyaiswara madya sebagaimana dimaksud pada diwajibkan mengumpulkan angka kredit setiap tahun paling rendah (dua puluh) dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan diklat serta sub unsur pengembangan profesi. widyaiswara madya sebagaimana dimaksud pada dimungkinkan untuk naik jabatan pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam bab diklat kewidyaiswaraan widyaiswara yang diangkat pertama kali dalam jabatan widyaiswara wajib mengikuti dan lulus diklat kewidyaiswaraan yang ditetapkan oleh instansi pembina. widyaiswara yang akan diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi, selain memenuhi angka kredit kumulatif yang telah ditetapkan wajib mengikuti orientasi kedaulatan yang pedomannya ditetapkan oleh instansi pembina. bab pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian jabatan widyaiswara pertama pangkat penata muda golongan ruang il a, sampai dengan widyaiswardalam jabatan widyaiswaranywidyaiswara utama, dibebaskan sementara dari jabatannyasebagaimana ditetapkan dalam samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada dan widyaiswar:. widyaiswarhuruf huruf dan hurufngkatan kembali dalam jabatan widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan apabila berusia paling tinggi (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai jabatan terakhir yang didudukinya. pengangkatan kembali dalam jabatan widyaiswara sebagaimana dimaksud pada dan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya. widyaiswara yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam butir dan dapat mengajukan usul penetapan angka kredit widyaiswara dari kegiatan kegiatan yang dilakukan selama dibebaskan sementara dari jabatan widyaiswara. widyaiswpembina kepegawaian pada instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab xlan dan kepala bkn. pada saat peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara ini ditetapkan,: per m.pan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara ini dianggap tidak sesuai lagi, maka peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara iniseptember menteri negara zendaya naan aparatur negara ds. lis sendi sa, cic sis ala men tee oo. fx33 $25z inn an: haga aha al. ial umr: sig #palatal2|cla|elvis aim aaa serie isl |s|sis| |s aas te0 husna sahaja 2o| else gie fisik|s (le isi2iz i.|ella sisislsla jalal: |3lis 2eea isl jar: a88 353i blak s5sr sel isi & nx papa iis manan sisi (sisi (sis sis| isis| isis (sisi isis s|o gis sis s|s ajar ala aja ala aja ala 3is ssl sis ziz sis ef: cla sis ofisial isi jal mes lafal isl pali sisi,( siswa sis sisisisis|similis isi a15) jalal lalai late lal sislelala isi3i siatalats zis sisisisislaleisisisislalsl @classis| stelelelsisisisisis sisi8j jengkol2i sibi|si sosial label sisi sisisisjalsislejelelelels fisisislellal sisisisisisisisi sisi| 2lalslslsisisi sinjolsia s six) sisi| sis is)9i s si sis #jas sja| jala sid pele elias ella sisjolsisizisisislclaisisi sis sis jelelsisisisislelajsjclal isislojo dikelola similis #lslalslalalsia (ddlalealssloelala sislelajals cizlols olsisisisis pemain ale lal ladasro ie) ola, sis! jalsisisisi isisisisial level tejelelsisi jalelelaig sis sa: similis3 sis! isisisisis| isisisis merek 2lx) |elelelelel (elaleleisl ala) (afalslalal jelejajala ala jas las pimpin aja sisisisis sisisisis ojo 1ol ojojojo c7) njojojmimj jajojnja cnn celine ( ) o0r0 mol pan sis ssi isis l isle, ial bl. 2l l |. (sel |al etal p i pen sasis2lsi3sisi2| jel isisisigye)alalsisizi isi igjasississajalel sal, si. sisa sel (el. i2l sis belalai had usia (ke seal eleleisisisisisis). sales| slelelelsisisis sisi similis 2ja s|sisistalsisisisje| situs|sjs|sisisisis itisisis si3isis istana sisi sisisisisisi lele sis i3is isisisisisis s ei e|s isis is|s( slajalalalalalelslsisi |s sis| jslalalaisislclslelels sis kang sia15 hana kana bani ind po) #falcloaldelolelalsa lalaslelelolaldalolslala sela o|lois s)o) aje|a oral2jo|o sss pojok3r it) cic cic alga alabama lalalalsisi islas| sis) (sis|s|s (usa olam ulas uas mx pang si2 sis sis| isl sil isl le| isi, sel., 2lzi | isil. |s| isi isisislzlelsiz isi2| 2izi l. lel.tejeleleisisislalele isl. seamsiajelalsie i | isisisis pjelelsisisisi (sisi eri excelsis inisiasi si |s sisisls sis ole slalolsl e| i i tolo|o|o 2lrlelsjsis sisjaisjs |si2| is sisi sisisisisjels|s|s sisissisi jali: (si sisisisisis ele) sisi isjsisisisisisis eis sisi|sislsicis isis list. sisi sisi|s| isis api ajal sjz| sis|eis jajalslsisi ieisisis slalalslslalalcisisisis s|s) |2ls|si sis 23x sis|s|sie|sisilia lelalolela 3alslallelelolelta sis isles sets goo jesslaldssldasis bis ola a33 cicicisis jejsjsis ala c|c cic cici cicit sis| isisisis| isl isjsisisis| (similis isisisisje side idigisial iaj talsiajalal lajarsia ala s s s si3 isi3i313| i3 )si313| (si313 si3is santa mnzetnnnn kane nnnenanan nan bzn | jellelele) (ea (ella ella) (feel) jelas ben slx sl. wig uje cc. sis) sig si#isi2 2isi sie sl2isi sl lel falelalalelal felalalal alalallela) jelata|alle sial alla else sis sal.|s aloi sis sis sisisisisieie (alesi i.i2l2lelalsisialsbeje| (si2lglejalaselalsish sjlelejsisisis| sisiclzi sihir slejelsisjsis sai ka) slelsolololelsis ye|sja| isi i | sisjolelejo| |e|sasis| )s2| s) | | sia ejelelelelsis sislelsisjalajalalojoju|s|sisisisis ali ala (pi pai siejoisisisisisiei sieisiseisis s|s s)s sl|sjs sci sisi| sjisjojo|e| )ejo ojelsjalsjsig xisjsjaja elsloleleis sisisiolalalzia iia sis islelels lalalala|s slajalals saja stele|njs sislojojsjejojajonjolo|sells slejolajojoje sjo| s|s|s alis six tales fla aissaddaddadaela asi dala selalu tao loo lela iu) esa ara cic cic cite alata sial jalsisjs| is) isisisisjs elalarala als| isjsisis| isi is| isis umr bad gu: sis a25 sie sesi. sis| lal ss$ zis| (is is| ist isis gas istal. bls isi. ihosia 2isi i. a!| | isisislalale similis asia isssiasia sisi seal. is) isisisisi.lelsisisisis| issn isi. isis sslslaala silsila si ibisisis iss (s8) kelalaian #islelele sisislsis sisisisisle|sisi isjsisisisis|sis si |sj2 sisislaisisisiselc shojo sisisisis| sis sis sisi s1: sisisisisisia sisisisisisisisis ssi else i31s s|siswa ja| sis sisi pik sis ssosiseslajeisisit sis sisi sala isolasi 'less solo| sos| sja solo igo solo s|sis|z seldaaldsas$alaaldalaisallal olalalalla s0. says8is tao ola olivia ola s35 d5 ecw ilk. sx52 ses33 ( to e. six sal, aja siz| (8i3|s| (isis isis 3isi als| salsa istana flz| sisi| apsis wk. s5ale| sig isi iis isl isl aha sis s23 kri: sisters| ses skg ks: sia gic ala pj2 s13 sia sisi 3s: (2l2| skala #ppell eza.islam kelas seals| iss seleksi.i3 isis sib eis|s| siglos|s 2la kelelalglalalsis slzlels se5ilalalala lalai? iss 2isisislslaiaislsi. jala isla #$s!similis sisi (s3 lala olstalsi2lo disisi s2j2is isisjis xaialols araujo sala seal (sinisme! 2isi2is (szl (sisi(s8 similis|s isis sisi sisi3| yaaa: sloss| ss|3isize |s|s si2|s bebllomeeles ita (ee iso ssli8 i2sla oi2lslelse p5 les| jaslesas (3s (3g se, ica (s3a as 5c8 ica (sar ot)3sgz5| s5. sar jalan ana) si. soga a32 sus iagozoia sc. sistem press|sss55i35 s83u8 mega 2d. men naa jl, iu) ala. lis xi.g at: vas, sis sek nca set sih pisan 5i dlu tatap kenop sisi sri lele kat hadi bad xxx pang ni: ssi5 size2lsi2 isl bse isis |8isle|s bee tag ta) sisisisisi siais sisi sisi2|s| sis siais isisisis disisi si8issue(sasis jesisises isi sie solo|siz ml | |si skeletal2 8lalslola loss! is82 lelah jean nlar a32 punja tr) ke) jala ke) ss? a|s dix gigi sis zx6m lei fans wen pen ega yap 5z10 uan f3: u$f z3| 23x9 i0 peron ke) ke) s959 yaa o2| hai .00z lun dis #c41 #s& kkg oa uz0g $4z din sus hat si! sl blu ssi 3nlo fe) aa. sia hera ole ke) tel sel| car kip sisi. ika ss8u lois hasil bma ngo sas sis daa teu cik ps3p jaa ke) z3| bisa beta dan pak . nun armor f450 sio das 1xis #& lo lis run l23 xi dd ugu $a3 esa| 33x iud ss tot . 281k isi|. ban) do) lap) dl. siz ka) ka) oo. fan) (@) 1gi2 | ( as| si" ilk size nna s8sp| (aga |zz ezu sig kl: agro hae &cn zeta pra zek to0o sa49 ibox (el sama ta2z $ydo saw 2x23 kai lo. il. tai solo za. bahwa jabatan fungsional penilik tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi penilikilik dan: angka kreditn usul menteri pendidikan nasional dengan surat nomor: a2 kp tanggal mei pertimbangan teknis. penilikiga utama melarillenilikilik. bab rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok, dan jenis penilik jabatan fungsional penilik termasuk dalam rumpun pendidikan lainnyafi dinas pendidikan kabupaten kota atau dinas yang bertanggungjawab bidang ffi. penilik. jenis penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas penilik paud, penilik pendidikan kesetaraan dan kekasaran, serta penilik kursus. bab iii instansi pembina dan tugas instansi pembina instansi pembina jabatan fungsional penilik adalah kementerian pendidikan nasionalenilik, menyusun pedoman formasi jabatan fungsional penilik: menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional penilik, menyusun pedoman uji kompetensi jabatan fungsional penilik, mengusulkan tunjangan jabatan fungsional penilik: melakukan sosialisasi jabatan fungsional penilik serta petunjuk pelaksanaannya, 9g. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional penilik: menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional penilik: i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional penilik, memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional penilik, memfasilitasi pembentukan dan pembinaan organisasi profesi penilik: memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik penilik: melakukan bimbingan teknis kompetensi dan profesionalitas jabatan fungsional penilik: dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional penilik. bab unsur dan sub unsur kegiatan unsur dan sub unsur kegiatan peniliklgelar, dan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional penilik serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https) atau sertifikat. kegiatan pengendalian mutu program pfi, meliputi: perencanaan program pengendalian mutu pfi: pelaksanaan pemantauan program pfi: pelaksanaan penilaian program pfi, pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pfi: dan penyusunan laporan hasil pengendalian mutu pfi. kegiatan evaluasi dampak program pfi, meliputi: penyusunan rancanganldesain evaluasi dampak program pfi: penyusunan instrumen evaluasi dampak program pfi: pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program pfi: dan presentasi hasil evaluasi dampak program pfi. kegiatan pengembangan profesi, meliputi: pembuatan karya tulis ilmiah kti) danlatau penelitian bidang pfi: penerjemahan penyaluran buku dan bahan lainnya bidang pfi: dan pembuatan buku pedomanlpetunjuk pelaksanaan! petunjuk teknis bidang pengendalian mutu pfi. kegiatan penunjang pelaksanaan tugas penilik, meliputi: pengajaran pelatihan bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pfi: keikutsertaan dalam seminarllokakarya bidang pfi: partisipasi aktif dalam penerbitan bukulmajalah bidang pfi: studi banding bidang pengendalian mutu program pfi: keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penilik: perolehan penghargaanltandajasaltanda kehormatanlsatya lencana karya satya, keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional penilik, dan perolehanijazahlgelar kesarjanaan lainnya. bab jenjang jabatan dan pangkat jabatan fungsional penilik adalah jabatan tingkat keahlian. jenjang jabatan penilik dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: penilik pertama: penilik muda, penilik madya, dan penilik utama. jenjang pangkat penilik sebagaimanadimaksud pada sesuai dengan jabatannya, yaitu: penilik pertama: penata muda tingkat golongan ruang ill b. penilik muda: penata, golongan ruang c, dan penata tingkat golongan ruang iii d. peniliilik utama: pembina utama maya, golongan ruang iv d. jenjang pangkat dan jabatan penilikilienilik bab rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit rincian kegiatan penilik sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: penilik pertama, yaitu: menyusun rencana kerjelaksanaananggota: menyusun laporan hasil pemantauan: sebagai anggota, penilik muda, yaitu: menyusun rencanrogram pfi: menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program pfi: membuat desain diskusi terfokus hasil pemantauan: melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai, menyusun laporan triwulan: dan menyusun laporan tahunan sebagai anggota, penilik madya, yaitu: menyusun rencana tahunan pengendalian mutu sebagai ketua atau anggota, menyusun rencana triwulan pengendalian mutu program pfi: membuat instrumen pemantauan program pfi: mengumpulkan datalatau pembimbingan dengan sasaran perorangan:perorangan, menyusun laporan triwulan: dan menyusun laporan tahunan sebagai ketua atau anggota, penilik utama, yaitu: menyusun rencana tahunan pengendalian mutu pfi sebagai ketua atau anggota, menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan pfi: melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota: membuat instrumen penilaian program pada satuan pfi berdasarkan standar pendidikan: atau pembimbingan dengan sasaran kelompok,kelompok, menyusun laporan triwulan: menyusun laporan tahunan sebagai ketua atau anggota: menyusun desain evaluasi dampak program pfi: menyusun instrumen evaluasi dampak program pfi: melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak program pfi, menyiapkan bahan presentasi, dan melakukan presentasi hasil evaluasi dampak program pfi. penilik pertama sampai dengan penilik utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas peniliilndalian mutu program pfi, evaluasi dampak programilik, sebagaimana dimaksud dalam huruf rincian kegiatan peniliknjalankan tugas daerah khusus, diberikan angka kredit tambahan, sebagai berikut: penilik pertama diberikan angka kredit sebesar setiap tahun. penilik muda diberikan angka kredit sebesar setiap tahun. penilik madya diberikan angka kredit sebesar setiap tahun. penilik utamt untuk dapat diangkat dalam jabatan penilik, bagi: penilik dengan pendidikan sarjana strata satu si) diploma empatpenilikniliilik pertama, pangkat penata muda tingkat golongan ruang il b yang akan naik jenjang jabatanipangkat menjadi penilik muda, pangkat penata, golongan ruang ill c, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanipangkat paling kurang (empat) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi. penilik muda, pangkat penata, golongan ruang !l c yang akan naik pangkat menjadi penata tingkat golongan ruang illenilik muda, pangkat penata tingkat golongan ruang il d yang akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi penilik madya, pangkat pembina, golongan ruang iv a, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat paling kurang (delapan) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi. penilik madenilienilik madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c yang akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi penilik utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang iv d, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkatpaling kurang (empat belas) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi. penilik utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang iv dilik yang secara bersama sama membuat karya tulis ilmiah bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pfiilikilik dilakukan paling kurang (satu) kali dalam setahun. penilaian dan penetapan angka 'kredit untuk kenaikan pangkat penilikbagiya, golongan ruang iv d, kepala dinas yang membidangi pendidikan kabupaten kota bagi penilik pertama, pangkat penata muda, golongan ruang ill a sampai dengan penilik madya, pangkat pembina, golongan ruang iv ilik bagi menteri pendidikan nasional yang selanjutnya disebut tim penilai pusat. tim penilai jabatan penilik! kota. tim penilai jabatan penilik terdiri dari unsur teknis yang membidangi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pnf, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional peniliilik. syilik yang dinilai, memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja penilikikenilik. anggota tim penilai jabatan fungsional penilikenilik dapat dimintakan kepada tim penilai kabupaten kota lain terdekat atau tim penilai pus. kepala dinas yang membidangi pendidikan kabupaten|tahunilik ditetapkan menteri pendidikan nasional selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional penilik. usul penetapan angka kredit penilik diajukan oleh: kepala dinas yang membidangi pendidikan kabupaten kota kepada menteri pendidikan nasional untuk angka kreditdya, golongan ruang iv d. untuk angka kredit penilik pertama, pangkat penata muda tingkat golongan ruang ill b sampai dengan penilik madya, pangkat pembina, golongan ruang iw a lingkungan kabupaten kotaipangkat peniliilik yang bersangkutan. bab vii pengangkatan dalam jabatan fungsional penilik pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan penilik adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan. persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan penilik sebagai berikut: berstatus sebagai pamong belajarlbamong atau jabatan sejenis lingkungan pendidikan nonformal dan informal sekurang kurangnya (ima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal tingkat golongan ruang iii bdan lulus seleksi sebagai penilik. pengangkatan dalam jabat. pengangkatan dalam jabatan penilik dari jabatan pamong atau jabatan sejenis lingkungan pendidikan nonformal dan informal, berusia paling tinggi tahunilik. penetapan jabatan fungsional penilikamong belajarlbamong atau jabatan sejenis lingkungan pendidikan nonformal dan informal atau pengawas satuan pendidikan formal yang diangkat dalam jabatan fungsional penilik menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki sebagai dasar penetapan jenjang jabatan fungsional penilik. diklat fungsional penilikilik dilaksanakan sesuai formasi jabatan penilfungsional penilik sebagaimana dimaksud ditetapkan satu kecamatan paling banyak (enam) orang. bab pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan penilik pertama, pangkat penata muda tingkat golongan ruang i! b sampai dengan penilik. penilikprofesi. pegawai negeri sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada apabila tidak mengikuti atau tidak lulus diklat fungsional penilik diberhentikan dari jabatan fungsional penilik. samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada dan peniliilik: menilikilik. peniliilik, apabila berusia paling tinggi (lima puluh empat) tahun. pengangkatan kembali dalam jabatan penilikilik yang diperoleh selama pembebasan sementara. penililikenilikenilik dinilai berdasarkan keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor:denganmelaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas penilikenilik, bagi: penilik yang berijazah diploma dua d i!: penilik yang berijazah diploma tiga d llenilik sebagaimana dimaksud pada setiap tahun sejak menduduki pangkat penata tingkat golongan ruang ii!, jabatan pangkatnya ditetapkan sesuai dengan jabatani d iv. penilik sebagaimana dimaksud dalam apabila memperoleh ijazah s1 d iv disesuaikan dalam jenjang jabatan penilik sebagaimana dimaksud dalam penilikenilikenilik golongan adalah kepala dinas yang membidangi pendidikanusul penetapan angka kredit penilik golongan diajukan oleh.enilik yang terdapat padadan angka kreditnya pendidikan ac( pendidikan sekolandanmemperoeh d1, doktor(s) ijazah o o1o semuajenjang jasa gelar magister wajah semuajenjang pendidikan dan pelatihan fungsional lamanyalebihdari960jam ' | osttpp sertifikat semuajenjang dengan memperoleh surat tanda tamat lamanya antara 6t60jam https serikat semua jenjang pendidikan dan pelatihan https) fg lamanyaantara48i jam https serikat semua jenjang harlamanyaantara b0jam stp serikat semu jenjang lamanya antara 160jam osttpp sertifikat semuajenjang fetamanyaanara300jam tipis serikat semua jenjang ttipengedalawwut perencanaan progam pengendapan menyusun rencana kerjatahtnan pengendalian mau program pfi mutu pfi ketua anggara rencanatahunan muda menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan rencanatriwulan utama ! pfi rencanatmmulan muda pelaksanaan. pemantauan program pfi membuat instrumen pemantauan program pfi mengumpulkan data pemantauan program pfi |. da madya data pertama menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program pfi har membustdesam desus'terfokus hasi'pemantauan |ooj desa ot2 muda melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan kredit jabatan anggota laporan muda | menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan penilaian program pfi membuat instrumenpenilaian program padasatuan nfl instrumen utama berdasarkan standar pendidikan melaksanakan, menganalisis, dan melaporkanhasitpenilaian laporan utama program pada satuan pfi pembinaankepada pendidik dan tenaga dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan kependidikanpada satuan pnf dengansasaran. perorangan j j . per doo dan tenaga kependidikan pnf dalan rnelakukanpenelitian atau pengembangan pembelajaran, pelatihan, dan atau pembimbingan dengan sasaran: kelompok laporan utama tebe dan tenaga kependidikan pnf dalam menggunakan dan rnengernbangkan: penyusunan laporan hasil pengendalian menyusun laporan triwulan mutu pfi , ( menyusuntparantahunan anggota laporan muda evaluasi dampak penyusunan rancanganidesainevaluasi menyusun desain evaluasi dampak program pfi sets dapat| (tem pstumencalas dampakpegan par assume utama program pfi hasil evaluasidarnpak program pfi program pfi presentasihasi evaluasi dampak program pfi pengembangan pembuatan karya tulis ilmiah dan atau membuat karya tulis karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, pengendalian mutu dipublikasikan: secara nasional men eta bersangkutan |ameydanerakasiditiderg pnf ayanguoakdpiniasian, survey dan evaluasi bidang pfi yang tidak dipublikasikan: dalambentukbuku semuajenjang |. mana ilmiah hasil gagasan sendiri bidang pnf yang dipublikasikan kacamnasona nan raman secara nasional aman anna mean sereajenang bersangkutan man mana ilmiah hasil gagasan sendiri bidang pfi yang tidak dipublikasikan y dalam bentuk makalah bahan lainnya bidang pfi pfi yang dipublikasikan: acara pan sean secaranasional pengetahuan indonesia lipi) (enriyangtsardpudiasian mandat pop pfi yang tidak dipublikasikan: dalam bentuk makalah cernua jenjang (bueterenues tomo (buetafenwss soo macbook (bueusrenwas rataan sueluofenwas unse, sebuah| squad perrys bunyi uejegef der mrvosewau kenang) #soyuz isesiuetio were ueobtucay| suelusrenwss usebreupusg geos or) dueluerenwas geebreupusa gandeng oe| (eeterenwos meebreyousa oe| mean sueluerenwss serep asean bueterenwas (s2 serum efter fie see yejujawad yep usehsey suodyesef epe) yajosadwew bpueyueebieubuod veyajosagi sntatomos awan mmnamostimuneetendunme motto bon) umeotonodunudipietotkesi suelusf news mang minor (eu01s bunyi uejegel tested robbie tpefuawy| regex rejo week ueejobbueay wes601d 'metotmwos woman ynatonunpsapwopnsunaeox) uempnodewa temen ling buepig uerefewynyng teborg| uensouod tetep sediameal ebenus yet isebopop repos euros uesedegmnyduon| bueterenwes ame aap beelustenwas neogen gegansereuporsopowyseyegutoa| lina belia gee toner r2typo1peutwres mnyduann| e#rover0g news were useyasinyy land lngusbadi (nun prwanaonas yedwrep isenjeaa uep ntnw uejepuabuad nvlvioim gmmtetemes |ose mer motor anaptamspanempovaal o0e anal isulaoid iruoiseu austuafos uep buefusfenwes domewpes mowusedngey hyun pado| wap weni peluang) dueterenwes domeymss among ron bun cabor wereperenfipeluaw) genus area gor tetep ezwnf1below nnw uejepuabuad buepig| guepig p study ynfunyad veeuesyejad svr lisan dana wow isviwans mawoasama sman ons angka jenjang sub unsur butir kegiatan satuan hasil perolehan ijazah gelar kesarjanaan memperoleh ijazah gelar yang tidak sesuai dengan bidang lainnya tugasnya doktor s3) azan semua jenjang b. magister s2) aza semuajenjang sarana diploma (st77dtv semua jenjang menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi e4eniliik persentase unsur pertama muda madya utama ili o vib vid junsurutama pendidikan:! exe. mangindaan c www '' w wjunsurutama pendidikans20 penilik menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ex$4iunsurutama pendidikan pendidikan sekolah diklat pengendalian mutu pfi 80x e3yang belum memiliki ijazah sarjana angka kredit unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil i b ind ill a il b penomoran (resmikan setahun. otomasi leh gel pendidikan dan pelatihan lamanya lebih dari jam https sertifikat fungsional dengan ntara https sertifikat memperoleh surat tanda (lamanya antara gdisadojam ' ' ' | smpp serif tamat pendidikan dan lamanya antara jam https sertifikat pelatihan https) lamanya antara jam https sertifikat lamanya antara jam https sertifikat lamanya antara jam https sertifikat pengendalian perencanaan program menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai rencana tahunan mutu program pfi pengendalian mutu pfi anggota menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan pfi rencanatriwulan pelaksanaan pemantauan membuat instrumen pemantauan program pfi setiapinstrumen doa asi panutan pelari melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota pelaksanaan membuat instrumen penilaian program pada satuan pnf! instrumen penilaian program pfi berdasarkan standar pendidikan melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian laporan program pada satuan pfi pelaksanaan melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga laporan pembimbingan dan kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran pembinaan kepada pendidiklperorangan dan tenaga kependidikan pada satuan pnf! penyusunan laporan hasil menyusun laporan triwulan |o. pengendalian mutu pfi angka kredit unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil! profesi ilmiah dan atau penelitian dan evaluasi bidang pendidikan nonformal yang dipublikasikan: pengendalian bidang pendidikan pfi dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara buku mutu program pnf nasional dalam majalah ilmiah yang diakui oleh lembaga ilmu naskah pengetahuan indonesia lipi) membuat karya tulis karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi bidang pfinf yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara bau nasional dalam bentuk makalah yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipifi yang tidak dipublikasikan penerjemahan penyaluran menerjemahkan menyadur buku atau karya ilmiah bidang pfi buku dan bahan lainnya yang dipublikasikan: bidang pfiilmu naskah pengetahuan indonesia lipi) menerjemahkan menyadur buku atau karya ilmiah bidang pfi yang tidak dipublikasikan: pembuatan buku membuat buku pedomanipetunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang pedoman petunjuk pfi pelaksanaan petunjuk teknis bidang pengendalian mutu pfi kegiatan bidang pengendalian mutu bagai pengendalian dan evaluasi dampak sebagai anggota tahun mutu pfi program pf,(nasional,birokrasirepublikindonesia nomor tahun2014 tentang pedomanevaluasireformasibirokrasi instansipemerintah denganrahmat tuhan yang maha esa menteripendayagunaan aparatur negarawan reformasibirokrasirepublikindonesia, menimbang :a. bahwa pelaksanaanreformasi birokrasi sebagaimana diamanatkandalam peraturan presiden nomor tahun 2010tentang grand design reformasi birokrasi perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi,untukmenselaraskanhasilevaluasisebag, mengingat undang undang republik indonesia nomor28 tahun tentang tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebaspelayanan publik10tentang grand design reformasi birokrasi keputusan presiden republik indonesia nomor tahun 2010p 2011mengenai penunjukan pejabat menteripada kabinet indonesia bersatu ii: instruksi presiden republik indonesia nomor1wan reformasi birokrasi nomor tahun2010 tentang road map2011evaluasi reformasi birokrasiinstansi pemerintah. pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah merupakan instrument: bagibagievaluatoreksternaldalammelakukanvalidasiatas hasilpenilaianmandirikemajuanpelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh sensor. pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah sebagaimana dimaksuddalam terdiri dari: line, pedoman evaluasi eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. pedoman sebagaimana dimaksud pada merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiini. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, dilaksanakan oleh timang dikoordinasikan oleh inspektur jenderal, inspektur utama, inspektur,atau kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain. keanggotaantimsebagaimanadimaksudpada terdiri dari unsur unsur yang mewakili seluruh unit kerja. ketentuan teknisyang diperlukan ditetapkan oleh pimpinan instansi masing masing. hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, line. apabila tidak dapatdisampaikan secara line, hasil penilaiandapat disampaikan dalam bentuk dokumen. hasilpenilaianmandiripelaksanaanreformasibirokrasi akan dievaluasi secara eksternal untuk dilakukan verifikasidan validasi oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. dalammelaksanakanevaluasieksternalsebagaimana dimaksud pada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi penugasanevaluasiditetapkanmelaluisurattugasmenyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan hasil evaluasi eksternal. denganberlakunya peraturan menteri ini,makawan reformasi birokrasi nomor1 tahun2012tentang pedoman penilaian mandiri pelaksanaa31 tahun tentang petunjuk teknis penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara line,setiap diundangkan jakarta pada tanggal agustuser kan pijat ogan main uryatman penegara dan reformasi birokrasirepublikindonesia nomor14 tahun 2014tentangpedomanevaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah pedoman penilaian mandiripelaksanaan reformasi birokrasi bab pendahuluan latar belakang pelaksanaan reformasi birokrasisebagaimanadiamanatkandalam peraturan presiden nomor8 tahun2010tentang grand design reformasi birokrasi 2025sudah memasukitahunke4(empat)dan sudahsejauh mana kemajuan dari hasiltan2012, kementerian ndan btelahmenetapkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi( pmp)yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secaramandiri(self assessment). sejalanlinearselfassessment. penyempurnaan juga dimaksudkanuntuk mengintegrasikan instrumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam satu instrumenyang dapat digunakanbaikoleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional( urban), tim quality assurance( toa)dan tim independen reformasi birokrasi nasional tiran). dengan demikianstrategipenilaiandanmetodologiyangdigunakandalam penilaian mandiri, cc. menetapkan langkah langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses penilaian, menyusunrencanaaksitindaklanjutatashasilpenilaianprosespengolahandatadanpenyusunan laporan hasil penilaian mandiri, memahamireformasibirokrasidi lingkungan internalinstansi pemerintah, menggambarkanpelaksanaandanpencapaianreformasibirokrasidi lingkungan internal instansi pemerintah, memonitor rencanaaksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri lingkungan internal instansi pemerintahperiode sebelumnya. ruang lingkup ruang lingkup penilaianmeliputi penilaianpelaksanaanreformasibirokrasidilingkunganinternalinstansi pemerintah. penilaianterhadappelaksanaanreformasibirokrasidilakukandengan mempertimbangkan upaya yang telahdilakukan sampaidengan saat terakhir pembahasan hasilpenilaianyangberkenaandengan pemerintahan. harmonisasiadalahkeserasianantaraperaturanperundang undangan antarayangsatu denganyanglainnya,baikyangberbentukberhubungandenganpenilaian mandiripelaksanaanmodeladalahindividuyangbisadijadikancontohdalamkerjaadalahunitorganisasieselon 1dan unitkerjamandiripada kementerian lembaga dan satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah. bab model penilaianpedomaninidisusunatasdasar peraturan menteri ndan nomor20 tahun tentang road map reformasi birokrasi tahun2010 dalam peraturaninidigunakan program programreformasibirokrasisebagai) kapasitas dan akuntabilitas organisasi peningkatan pelayanan publik pemerintah yang bersih dan bebas kkn melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program program yang dicanangkandalam road map reformasi birokrasi 2014danakuntabilitasorganisasi,pemerintahanyangbersih dan bebas kkn serta peningkatan kualitas pelayanan publik. penilaianterhadapsetiapprogramdalamkomponenpengunsgkitproses) manajemen perubahan manajemen perubahan bertujuan untukkomitmenpimpinandanpegawaiinstansitilah disusun dan diformalkan road matilah mencakup area perubahan road matilah mencakup "guickwin" penyusunan road map telah melibatkan seluruh unit organisasi telahterdapatsosialisasidaninternalisasi road maptelah dilakukanasesormencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelummenetapkan nilai pmp instansi koordinator sensor pmp melakukan revi terhadap kertas kerja asesorsebelum menyusun kertas kerja instansi rencanaaksitindaklanjut( rata)telahdikomunikasikanperubahan melalui pembentukanagent change ataupun rolemodel penataan peraturan perundang undangan penataan peraturan perundang undanganbertujuanuntuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan olehdilakukanidentifikasiperaturanperundang undangundang tidak harmonis tidak sinkron telah dilakukananalisis peraturan perundang undangan yang tidak harmonis tidak sinkron telahdilakukanpemetaanperaturanperundang undangundang tidak harmonis tidak sinkron telahdilakukanrevisiperaturanperundang undanganyangtidak harmonis tidak sinkron sistem pengendalianperaturan perundangan mensyaratkan adanya naskah akademis kajian policypaper sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya parafsehinggaorganisasiinstansipemerintahmenjaditepatfungsi dantepatukuran(right sizing). targetyangingindicapaimelaluiprogram ini adalah: menurunnya tumpangtindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah, meningkatnyakapasitasinstansipemerintahdalamdilakukanevaluasiyangmenganalisissatuandilakukanevaluasiyangmenganalisiskesesuaianstruktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan telah dilakukanevaluasitelah ditindaklanjutidenganmengajukanperubahan organisasikepada kementerian pendayagunaan aparatur negarawan reformasi birokrasi. penataan tatalaksana penataantatalaksanabertujuanuntukmeningkatkan efisiensidan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,roses bisnismemilikipetaprosesbisnisyangsesuaidengantugasprosesbisnisdanproseduroperasionaltelahdievaluasiuntuk penyediaaninformasikepada masyarakat,kebijakanpimpinantentangketerbukaaninformasipublik (identifikasiinformasiyang dapatdiketahui oleh publikdan mekanisme penyampaian) menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melakukan monitoringmanajemen aparatur bertujuan untuk meningkatkanprofesionalisme sdm aparaturpadamasing masing instansipemerintah,yangdidukung olehsistemrekrutmendanpromosi aparaturberbasiskompetensi,transparan,serta memperolehgajiketaatanterhadappengelolaan maparaturpada masing masingcc. meningkatnyadisiplin maparaturpadamasing masinginstansi pemerintah, meningkatnyaefektivitasmanajemen maparaturpadamasing masing instansi pemerintah, dan meningkatnyaprofesionalisme maparaturpadamasing masingjabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan prosespenerimaanpegawaitransparan,objektif,akuntabeldiinformasikan secara luas kepada masyarakat pendaftarandapatdilakukandenganmudah,cepatdanpasti (online) persyaratan jelas, tidak diskriminatif prosesseleksitransparan,objektif,adil,akuntabeldanasessmentpegawai telah diidentifikasia1 telah dilakukandilakukanmonitoringdanevaluasipengembanganpenilaiankinerjaindividuyangterkaitdengankinerja organisasi ukuran kinerjakinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu capaiankinerjaindividutelahdijadikandasaruntukfreward) pelaksanaan evaluasi jabatan pengukuran indikator ini dilakukan denganbersih dan bebas kkn pada masing masingefektivitaspengelolaankeuangannegarapadakegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi itelahdiinformasikandandikomunikasikankepadawhistle blowing system whistle blowing systemtelah disosialisasikan whistle blowing systemtelah diimplementasikan telah dilakukan evaluasi ataswhistle blowing system hasil evaluasi ataswhistle blowing systemtelah ditindaklanjutiditetapkanunityangakandikembangkanmenjadib)api pdidukungdengan myangmemadaisecarakualitasdan kuantitas. api didukung dengan anggaran yang memadai d)api berfokus padaclientdan audit berbasis risiko penguatan akuntabilitas kinerja program ini bertujuan untukmeningkatkan kapasitas danakuntabilitas kinerjainstansipemerintah. targetyangingindicapaimelaluiprogram ini adalah: meningkatnya kinerjainstansi pemerintah, meningkatnya akuntabilitaskualitaspelayananpublik bertujuanuntukmeningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing masing instansi pemerintah sesuaikebutuhan danharapanmasyarakat. targetyangingindicapai melalui program ini adalah: meningkatnyakualitaspelayananpublik (lebihcepat,lebihmurah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) padainstansi pemerintah,dilakukansosialisasi pelatihandalamupayapenerapan budaya pelayananprima(contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) informasi tentangpelayanan mudahdiaksesmelaluirencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan a47reformasibirokrasi,sebagaimanadituangkanterwujudnyapemerintahanyangbersihdanbebas diukur dengan menggunakan ukuran: nilai persepsi korupsi(survei eksternal) opini badan pemeriksa keuanganataslaporankeuanganpeningkatan kualitaspelayananpublikkepada masyarakat diukurmelaluinilai persepsi kualitas pelayanan(survei eksternal). meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi sasaran meningkatnyatata cara dan mekanisme pelaksanaan penilaian mandirireformasi birokrasi metodologi penilaian mandiri metodologi yang digunakan untuk melakukankomponen dengankriteriapenilaiandarimasing masingkomponen yang telah ditetapkan sebelumnya. sedangkan untuk melakukanpenilaiankomponen hasil,antara lain menggunakannilaiakuntabilitaskinerja,nilaikapasitas organisasi(survei internal),nilaipersepsi korupsi (surveieksternal),opini badan pemeriksa keuangan bpk) atas laporan keuangan. kriteria penilaiantertuang dalam lembar kerja penilaian(untukpengumpulandananalisisdata. berbagai teknikpenilaian dapat dipilih untuk mendukung metodepenilaian yangtelah ditetapkan, sehinggamampu menjawabtujuan dilakukannyapenilaianini. teknik pengumpulan datayangdigunakanantaralain:kuesioner,wawancara, observasi,studidokumentasiataukombinasibeberapa tekniktersebut. sedangkanteknikanalisisdataantaralain:telaahansederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik,pembandingan,analisislogika program dan sebagainya. kertas kerja penilaian kkp) pendokumentasian langkahpenilaianmandiripelaksanaan reformasibirokrasipelaksanaanreformasibirokrasitidakhanyadifokuskanpada data yang tertuangmenyimpulkan hasil penilaianatasfakta objektif instansi pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasisesuaidengankriteriamasing masing komponen canada dalam lkp. langkah penilaian dilakukan sebagai berikut: dalam melakukankomponendansub komponenpenilaiandiberikanalokasi nilai sebagai berikut: komponen manajemen perubahan y0) pengungkit penataanperaturanperundang undangan penataandan penguatan organisasi yo) penataan tatalaksana y6) penataan sistem manajemen sdm penguatan akuntabilitas penguatan pengawasan peningkatankualitaspelayanan publik komponen |a. kapasitasdan akuntabilitas hasil organisasi y6) pemerintah yang bersih dan bebas kkn kualitas pelayanan publik y0) setiapsub komponenpadakomponenpengungkitakandibagi kedalam beberapapernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub komponen tersebut. setiapdapatdijawabyaatautidak. jawaban b c d e danpenilaian mandiri. setiapsub komponenpadakomponen hasilakandibagikedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub komponen tersebut. setiappertanyaan pernyataan akandijawabdengan angka nominal. setelah setiappertanyaan diberikan nilaimaka penyimpanan akan dilakukan sebagai berikut: tahappertamadijumlahkannilaipadasetiap10 (sepuluh)pertanyaantersebutberikutnyaadalahmelakukanpenjumlahanseluruh nilai sub komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentuuntuk total nilai denganrangenilai antara s.d. setelahsetiappertanyaandiberikannilaimakapenyimpulanakan dilakukan sebagai berikut: penyimpanan atas hasilpenilaianmandiri pelaksanaan reformasiang sangat mendasar. setelahdiperolehnilaiakhir( indeks bunevaluated), panelasemerupakanbagiandarisiklusmanajemenyangtidak asesorharussauamir syamsudin berita negara republikindonesia tahun nomor insrepublikindonesia nomor14 tahun 2014tentangpedomanevaluasi pelaksanaanreformasi birokrasi instansi( impr) online merupakansebuahinstrumenbantuberupaaplikasiteknologiinformasi ti) berbasis web. pmp onlineakan mempercepat proses penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasiyangdilakukan olehprosessaling belajar (bench learning) secararealtimeonline. untukmemudahkan dalampengguanaan pmp online,dibuatlahsebuah buku petunjuk teknissebagai acuan bagi seluruh pengguna pmp online. buku petunjuk teknis pmp bonlineini dirancang sedemikian rupa, agar lebih mudah dan cepat untuk dipahami. didalam buku petunjuk akan banyakditemuicuplikan gambar (screenshots) dari aplikasidan diharapkan dengan cuplikan gambaran lineadalahpanduan yang digunakan oleh kementerian lembagadanmemudahkan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi implementasi, sebagaimana termuatmonitoring,dievaluasi serta penjaminan kualitas. ruang lingkup petunjuk teknis pmp secaraonlinemeliputi mekanisme pengoperasian, pengelolaan dan penyajian informasi,kinerja instansi pemerintah. onlineadalah bilasuatu sistem terkoneksi terhubung dengan internet. pmp online merupakansebuahinstrumenbantuberupaaplikasi teknologiinformasi( ti)berbasis web untukkemudahan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. assessor adalahreformasi birokrasi secara on line pendahuluan petunjuk teknis pmp secara onlineadalahpanduanyangdigunakan oleh: kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan penilaian kesiapanbirokrasi,pengelolaandata daninformasidalamrangka penyusunanprofil pelaksanaanreformasibirokrasibaikpadatingkat instansionalkementerian lembaga,pemerintahnasional serta pelaporan kepada komite pengarah reformasi birokrasi nasional korban). toa untuktertentu sesuaimemanfaatkan teknologi aplikasi web based sehingga dalamimplementasinya tidak diperlukan instalasi oleh pihak pengguna. pengguna dan serveraplikasi web based,pengguna dapatmenggunakan pc laptop tablet dengan operating system( os)database open source posture sol. server ini besertadapatdilihat pada gambar berikut ini. infrastrukturpmprbonline server pmp pp kem para nate userid kementerian sem lembaga perut userid pemerintah gan userid kabupaten na? pemerintah kota provinsi proses pada pmp online proses yang terjadi pada aplikasi pmp onlineadalah sebagai berikut serveryangmenyimpandatabaseterletakditersebut akan terkirim database pusat. daridatahasilpenilaianpelaksanaan bolehseluruh ldan pemda, akan diperolehinformasi mengenai daftar k l dan pemda yang telah mengirimkan pmp nya secaraonline. kementerian ndan c.g. deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan,nasional. proses pada pmp online, dapat dilihatpada gambar berikut ini. rn, server sekjen sesama sekda sekretaris kl p kem para submitdatahasil pmp mayarakat age informasi dan pelaksana reformasi center inputdata hasil impr birokrasi peng penyusunan profil diagram alur proses pmp online panduan mengisi pmp teman nan anang kementerian par melalui admin menpan bakanmemberikan dengan kata sandi kepada inspektur jenderal inspektur utama inspektur daerah inspekturdan sekjen segmen sesama sekda disetiap k l pemdauntukdapatmasukkedalamaplikasi pmp. setelahmasukaplikasi,diharuskanuntukmemperbaruidatauntukmengkoordinasikanpenilaiandanmenginput databasis pmp dalam aplikasi pmp online. agar penilaian mencerminkan penilaian instansi secarakeseluruhan instansi,makaperludibentuktimasesordariberbagaiunsurdiinputdan disampaikan kepada sekjen segmen sesama sekdasecaraonlinedengan menekan tombol kirim penilaian" daftar penilaian. sekjen segmen sesama sekda bertugassebelum dikirim kementerian pan dan secara online. apabila dirasa ada kekurangan atauperlu perbaikan dalam penilaian tersebut, sekjen segmen sesama sekdadapat mengirimkankembali penilaian tersebutkepadal inspektur jenderal inspektur utama inspektur daerah inspekturyang telah dikirim oleh setjen segmen sesama sekda kementerian par bakansegeradiperiksadandievaluasi oleh tim evaluation. selesai. memulai aplikasi pmp online persiapan awal untukdapatmenggunakan pmp online,perludipersiapkan( ie), google chrome, safari tayang lain. pc laptop tabletyangdigunakan tidakadaspesifikasikhusus,hanya disarankanresolusilayarminimaladalah: x768 pixel,alamatsitusberikut:http: pmp.menpan.go.idlaluklik senter penilaian mandiri prb pmp.menpan.go.id langkah langkah penggunaan aplikasi pmp masuk aplikasi bunga bameromempangoid aris penilaian mandiri pmp pelaksanaan reformasi birokrasi mpr bee selamat datang untukmemasukiaplikasi pmp,gunakan dpenggunadankata sandi yang didapatkan dari admin menpan. halaman beranda aplikasi pmp setelah melaluiproses login aplikasi, layar yang akan terlihat adalah sebagaimana bawah ini. penilaian mandiri pmp pelaksanaan reformasi birokrasi aman) posisi awal: selamat datang, belmawa nama penilaian pengguna emas nilaimasih b.a. kdi hasil peringatan untuk mwamremsaa jas melengkapi identitas rawa bea sebelum mengisi. jika semmwessamowsaarnca identitas belumdiisi, msmomoan pelalawan tell makateak dapat masuk proses eammesas|or ann setoutya total proses dibagianatas,setelah selamat datang, padaposisiawal belum ada nama pengguna. jika sudahdiawaladalah b.asingkatandaribelumada penilaian(belum dilakukan penilaian). jika penilaian sudah dilakukan, maka b.a akanberubahsesuaidenganprogrespenilaianyang sudah diingatkan. disisi bagian bawah sebelah kanan, terdapat peringatan agar pengguna mengisiidentitas,sebelummelanjutkankepenilaian. penilaian tidak dapat dilanjutkan jika identitas belum dilengkapi. pengisian identitasdapat dilakukan dengan mengklik identitas pada menu atau klik pada menu identitas layaryangakanterlihatuntukmenuidentitasadalah sebagai berikut: penilaian mandiri pmp pelaksanaan reformasi birokrasi taman sana info identitas anda identitas nama pejabat mansion pengguna ppa2 klik padamu mta tuk mengisi identitas, dan mete ntuk mengubah sandi. tampilan untuk menu ubah identitas adalah sebagai berikut: penilaian mandiri pmp pelaksanaan reformasi birokrasi tan isilahprofil,karenaprosesselanjutnyatidakdapatdilakukanjika profil belum lengkap. tampilan untuk menu ubah sandi adalah sebagai berikut: a10 penilaian mandiri pmp pelaksanaan reformasi birokrasi pai menu penilaian menu penilaian hanya bisa diproses jika identitas sudah terisi lengkap. untukmasukkemenupenilaian,klikmenu penilaian yang terletakdisisisebelahkiriatauklik tinput penilaian bagian paling bawah. layar yang akan terlihat adalah sebagai berikut: panda penilaian mandiri pmp pelaksanaan reformasi birokrasi silahkan pilih menu yang tersedia pada halaman penilaian, akan muncul dua tombol yang terdiri diri: inputperbaikan penuaan menata mengisipenilaian pelaksanaan reformasi birokrasi, dan tombol met ntuk melihat hasil penginputan dari penilaian yang telah diinputsebelumnya. a1 pada saat memilih menu akan muncul dua menu untuk pemilihankatagori penilaian, yaitu proses"dan hasil" sebagaimana terlihat pada layar bawah ini: penilaian mandiri pmp pelaksanaan reformasi birokrasi fdi silahkan pilih menu yang tersedia selanjutnya dapatdilakukan penilaian proses dengan mengklik ket maupun hasil dengan mengklik penilaian proses tampilan layarsetelah masuk mrt adalah sebagai berikut: penilaian mandiri pmprpb pelaksanaan reformasi birokrasi luas bara proses hasil peraturan tam kualitas scam smabis: setelahmembukahalamanyangberisi pertanyaanuntuk penilaian proses. anda akan menemui beberapa tombol untuk 8program reformasi birokrasi. jika penilaian bawakan dimulai, maka tab folder berwarna abu abu. jikapenilaiansudadimulaidanbelumselesai,makcontoh,jika akan melakukanpenilaianterhadapprogram manajemen perubahan, ikuti langkahsebagai berikut: klik pada folder pena selanjutnya klik pada indikator nomor yaitu tim reformasi birokratea penilaian mandiri popup te2y| pelaksanaan reformasi birokrasi fan proses hasil iga peraturan sistem kualitas identitas ken organ asas tatalaksana aman mam pelayanan mazunseesa manajemen perubahan tim reformasi birokrasi pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasimete dalah sebagai berikut: a43 penilaian mandiri pmp (gi pelaksanaan reformasi birokrasi taman beranda proses hasil kapasitas pemerintah kualitas identitas dan yang pelayanan masuk sees kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi nilai kapasitas organisasi survei internal) nama nomor bila: 4lla halamaniniberisi3sasaranreformasinilaian mandiri pmp pelaksanaan reformasi birokrasi uns pada daftar penilaian penilaian show |entries . . pemerintah kota tahap lok hingga1(1data) tampilanlayarinimerupakanpreview penilaiandengannilainya yang telahdiinputkan sebelumnya. padakolom opsi penilaian, terdapat menu: a14 penilaian lengkap, untuk melihat detail pengisian evaluasi pmp. penilaian komponen,untukmelihathasilpengisianevaluasi pmp yang dilengkapi dengan grafik input perbaiki,untukmengubahjawabanpengisianuntuk ditindak lanjuti. penilaian lengkap untuk melihatpenilaian lengkap, klik maka akan ditampilkan seluruh hasil pengisian pmp dalam bentuk tabel lengkap besertaindikator dan jawaban yang telah diisi. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bks ba. hasil laporan evaluasi tahap tahap14) penilaian komponen untuk melihat hasil pengisian pmp ditampilkan dalambentuk tabel dangrafik diagram, klik penilaian komponen tampilan layaradalah sebagai berikut: a15 penilaian mandiri pmp (gi pelaksanaan reformasi birokrasi penilai skor pmp waktu pengisian waktu pengevaluasian keluar tahap tahap proses skor pmp tuli input perbaiki untuk memperbaiki data, klik anisdivine sekretaris tampilan layar adalah sebagai berikut: per helaian man diri the page demopmprb.menpan.go.id says: dua laksana: bean pelaksanaan rekor! pertama perang daftar penilaian gne pemerintah kota tahap hingga1(1data)maka dapatdikliktombol ok. tampilanlayarsetelah dikirim sekretaris adalah sebagai berikut: a16 . . penilaian mandiri pmp wal pelaksanaan reformasi birokrasi . sana daftar penilaian pemerintah kota tahap lok hingga (1data) daritampilanlayar ini,pimpinandapatmelihathasilpenilaian dengan mengklik dua tombol yang tersedia. ilsebagaiketua pelaksanaan reformasi birokrasi instalasinya masing masing secaraonline. alini bisa dilakukan jikahasil impr telahdikirimmasuk dalam pmp online dengan prosedur yang sama, yaitu mengisi dan sandi yang telahmp pelaksanaan reformasi birokrasi huni panda daftar penilaian hingga1(1data)kembali spektor minin mengkliktombol kembali inspektur tampilanlayaradalahsebagai berikut: penilaian mandiri the page demopmprb.menpan.go.id says: mori pelaksanaan rekor! memuepnipesilenembrian oleh inspektorat beranda daftar penilaian ganas dalamlayarakanterdapatperingatan,danjikadiklik ok,dikirimkanke kementerian ndan bdenganmengklik (kirim memenangi tampilan layar akan terlihat sebagai berikut: penilaian mandiri the page demopmprb.menpan.go.id says: sana ten pelaksanaan rekor jika ya, penilaian yang telah dibuat dikirim akan penanda daftar penilaian kena penilaian anakan tan hingga (1data) dalamlayarakanterdapatperingatandanjikadikliktombol ok,makahasilpmpr sudah dipandangfinaldantidakdapat dirubah lagi. a18kemajuanpelaksanaan reformasibirokrasisecaraonlinekepada kementerian pendayagunaan aparatur negarawwbirokrasisuatuhal daripetunjukteknis ini,makakepadapihak pihakyang terkait,diharapkanuntuk senantiasamelakukan komunikasi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negarawan reformasi birokrasiwan reformasibirokrasirepublik indonesia, ttd republik indonesia nomor14tahun tentangpedomanevaluasi pelaksanaanreformasi birokrasi instansipemerintah pedoman2010 2025sudahmemasuki tahun4(empat)dan( pmp)yangsajadantidakmengarahlangsungkepada8areaperubahandan 3sasaranreformasibirokrasi sedangkan prb nyangbertanggung jawab atas kemajuan pelaksanaan melakukan evaluasi yang lebih menitikberatkan pada hasil yang dirasakan olehpedomanevaluasi pelaksanaanreformasibirokrasiyangdapatdigunakan olehpihakinternal dan pihakeksternal sebagai sebuahstandar pelaksanaan reformasi birokrasi. pedomanevaluasi ini jugadiharapkan dapatmenssecaraeksternalperludiaturdalamsuatudimaksudkan untukmemberipanduan bagievaluator dalam: memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi, memahamistrategievaluasidanmetodologiyangdigunakandalam evaluasi, menetapkanlangkah langkahkerjayangharusditempuhinformasitentangpelaksanaanreformasibirokrasidi instansi pemerintah, menilaipelaksanaandanpencapaianreformasibirokrasiinstansi pemerintah, cc.terhadappelaksanaanreformasibirokrasidilakukandengan mempertimbangkanupayayangtelah dilakukanevaluatansampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi. pengertian umum agen perubahan(yangdilakukanolehtimyang ditugaskan oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional. harmonisasiadalahkeserasianantaraperaturan( tom),dandigunakansebagaimetodeuntuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. rolemodeladalahindividuyangbisadijadikancontohdalamprestasi kerjanya, polafmodel berikut ini proses internal road map pmp indeks dan rencana aksi tindak lanjut evaluasi eksternal setelahhasil pmp binstansipemerintahditerimaoleh kementerian nyangdigunakan untuk melakukan evaluasireformasibirokrasi padakomponenpengungkit,adalahteknik criteria referrencednilaipersepsikorupsi(survei eksternal) ,opini badan pemeriksa keuangan bpk) atas laporan keuangan. kriteriaevaluasidata. berbagaiteknik evaluasi dapat dipilih untuk mendukung metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehinggamampu menjawabtujuan dilakukannyaevaluasiini. teknik pengumpulan datayangdigunakanantaralain:kuesioner,wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasibeberapatekniktersebut. sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisisdanpengukuran, metodestatistik,pembandingan, analisisuntuk penyusunan lhe. setiap langkahevaluator yang cukup pentungfaktayangada,analisis(pemilahan,pembandingan,evaluasireformasibirokrasiuntuktingkatpemerintah pusat, pemerintahprovinsi kabupaten kota sepenuhnya dikendalikan oleh kementerian pan dan rb. hal hal yangndan bmelakukansosialisasipetunjukpelaksanaan evaluasi dan memonitor pelaksanaan evaluasireformasi birokrasi. laporan hasil evaluasi secara nasional akandilaporkandanmetode,evaluasiakan difokuskankepadaprogram program reformasi birokrasiyang sesuai dengan model pada pmp. penilaian danpenyimpulan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasibirokrasidilakukandenganmenggunakan dataawalhasil pmp instansi pemerintah: langkah evaluasidilakukan sebagai berikut: evaluatormemintadokumenpendukungyangdigunakanoleh instansi pemerintah dalam melakukan pmp. evaluatorkemudianmelakukanvalidasiataspenilaiandengan menjumlahkan angka tertimbang dion rimaevaluasipelaksanaanreformasibirokrasitidakhanyadifokuskanpada datayangtertuangdalamdokumen formalsemata,tetapijugadansaranperbaikannyaharusdiungkapkan secarajelasdandikomunikasikankepadapihakinstansi yangkalimatdalamlaporan,diupayakanmenggunakankalimat yangjelasdanbersifatpersuasifuntukperbaikan. kalimatlaporan tidak bolehmerupakanbagiandarisiklusmanajemenyangtidakparapenyelenggaraevaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasukmengikuti perkembangan terbaru dibidang reformasi birokrasi, agar dapat memberikansumbanganyangberarti untukperbaikanelaksanaan ref persentase (k l prov kab kota) yang untukmengetahui ipp ipd yang formasi birokrasi rb) memilikinilaiindeks baik kategori keatas) telahmenerapkan secara baik. peningkatankelembagaandantata persentase pusat yang laksana pemerintah yang tepatfungsi, menyelesaikanpenataanbisnis proses antar unit tepatukuran, dantepat proses dalamsatuinstansipemerintah persentaselembaga yang efektifsetelahpenataanberdasarkanhasilevaluasi dit terwujudnyatatalaksanapemerintahan jumlah yang mengetahuibanyaknya ipp ipd yang yang berbasiselektronik menerapkantatakelolapemerintahanberbasis menerapkan dalamkegiatan operasionalnya terwujudnya sdm aparatur yang persentase yang kompeten sudahmenerapkanpengisianjabatansesuaistandark ompetensijabatan see aa persentase yang menerapkanpengisian jpt secaraterbuka meningkatnyaakuntabilitaskinerja nilaiakuntabilitaskinerja rata rata nasional persentase yang nilaiakuntabilitaskinerjanya baik meningkatnyakualitaspelayananpublik indeks pelayanan publik nasional jumlah yang inovasinyamendapatpengakuaninternasional menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasigisi keterbatasan sumber daya manusia dan untuk percepatan pengisian jabatan jabatan fungsional yang membutuhkan persyaratan profesi dan uji kompetensi dibutuhkan pengisian jabatan fungsional dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahwa untuk pedoman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu diatur tentang pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjaberiberit. bab ketentuan umum dalam peraturan menteririlaku kerja. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh atasan langsung dan ditetapkan penilaiannya oleh setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai. pada awal perjanjian kerja, setiap ppp yang menduduki wajib menyusun skp yang akan dilaksanakan dalam (satu) tahun berjalan. skp ppp yang mendudukidan ditetapkan sebagai target kerja ppp yang menduduki jfppk dapat menetapkan skp sesuai denganiii ketentuan penutup seleksi kompetensi teknis bagi yang wajib mensyaratkan sertifikasi dilaksanakan paling lambatasi, dari informasi publik tor met unnesgangkatan ppp dalam adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan yang telah ditetapkan melalui pengadaan ppptim penilai kinerjatarget kerja ppp yang menduduki jpp yang menduduki jfbagian kesatu umum jenis asn yang dapat diisi oleh pppis asn yang dapat diisi oleh ppp berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang jenis jabatan asn yang dapat diisi oleh ppp. bagian kedua penetapan kebutuhan setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis yang dapat diisi oleh pppkebutuhan jumlah dan jenis yang dapat diisi oleh ppp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. kriteria jenis yang dapat diisi oleh ppp meliputi: jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas kalangan pegawai negeri sipil, jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi dalam waktu yang singkat, dan jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi atau uji kompetensi. jenis sebagaimana dimaksud pada dapat diisi pada setiap jenjang jabatan sesuai dengan penetapan kebutuhan. bagian ketiga persyaratan dan pengangkatan setiap warga negara indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dalam yang dapat diisi oleh ppp sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. pengangkatan ppp dalam keahlian dan keterampilan dilakukan melalui pengangkatan ppp dalam jf. persyaratan yang ditetapkan dalamselain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pengangkatan ppp dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki integritas dan moralitas yang baik, berijazah paling rendah strata satu atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bagibagi ketterkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling kurang (dua) tahun, dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri. pengangkatan dalam keahlian dansesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar. dalam hal kebutuhan jabatan, ppp yang menduduki dapat diangkat dalam jenjang yang yang lebih tinggi, dengan persyaratan: telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang (sembilan puluh per seratus), b.telah memenuhi target kinerja paling kurang (sembilan puluh per seratussesuai dengan ketentuan perundang undangan, memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik, dan (vide angka lampiran tidak pernah dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat. pengangkatan ppp dalammpat pola pembinaan, kompetensi, dan penilaian kinerja bagi ppp yang menduduki jabatan fungsional paragraf kesatu pembinaan untuk menjamin profesionalitas dan etika profesi serta kinerja pejabat fungsional yang diangkat dari ppp perlu dilakukan pembinaan, terdiri atas: pembinaan profesionalitas, penegakan disiplin, dan pembinaan etika profesi. pembinaan profesionalitas bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh instansi pembina jf. penegakan disiplin bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh instansi pemerintah. pembinaan etika profesi bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh instansi pembina dan organisasi profesi. setiap ppp yang diangkat dalam wajib menjadi anggota organisasi profesi jf. untuk pembinaan, instansi pengguna wajib berkoordinasi dengan instansi pembina jf. paragraf kedua kompetensi ppp yang menduduksesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh instansi pembina. paragraf ketiga penilaian kinerja penilaian kinerja ppp yang menduduki bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi kerja. penilaian kinerja ppp yang mendudukkerja. penilaian kinerja ppp yang mendudukidalam meliputi: skp, dan |
o), kairadiografi pada instansi pusat dan daerah, naka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dal dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara: mengingat a4.undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daeshm negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembamlegam tuaioosjinjaran negara tentang perubahan atas keputusan menteri pendayagunaan ajaran negara nomor kep m.pan tentang jabatan fungsional radiografi dan angka kreditnya. gan beberapa ketentuan dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor kep span tentang jabatan fungsional radiografiradiografi harus memenuhi syarat, sebagai berikut berijazah diploma iii radiologi, pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang tl cradiografi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yng diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yradiografi melalui pengangkatan calon pegawai negeri sipil" pasat peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal maret ve, menteri negara para amnesia eeayararatur negara taufik effendi waw pob aoi |
peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor peri im.panti2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi: bahwa untuk itu perdu ditetapkan suatu pedoman umum reformasi birokras: pedoman umum reformasi birokrasi, digunakan sebagai acuan bagi kementerianlembaga', keempat peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta padatanggal juli menteri negara pendayagunaan aparatur negara selaku tag pata hei birokrasi taufik effendisebagai pelaksana: peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiduppaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauwajib dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah,b3ajian lingkungan adalah suatu studi yang dilaksanakan untuk mengkaji dan mengevaluasi dampak aktivitas usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dan dilengkapi dengan rekomendasi pengelolaan lingkungannya. pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta pengusaha, lembaga pendidikan, dandalam jangka waktu tertentu. inventarisasi emisi gas rumah kacaas rumah kacakabupaten kota yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh gubernur bupati waliruang lingklsatuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidupapple bupati menyusun apple daerah. apple daerah sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan: apple provinsi, inventarisasi ekoregion pulau jawa, dan cc. inventarisasi tingkat ekoregion daerah. penyusunan apple daerah ketentuan lebih lanjut mengenai appleagian kedua kajian lingkungan hidup strategissesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan atau program yang menjadi obyek lhs. penyusunan dan atau evaluasi krp yang menjadi obyek lhs meliputi: rencana tata ruang wilayah daerah, rencana tata ruang kawasan strategis daerah, ipjp daerah dan rpm daerah, kebijakan, rencana,daerah, dan rencana tata ruang kawasan strategisesiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh instansicc.wilayah daerah diatur dengan peraturan bupati. inventarisasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bupatisatuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup. pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan paling sedikit (enam) bulan sekali. ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air diatur dengan peraturan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran air diatur denganair diatur denganair diatur dengan peraturan bupat dan cc. pemantauan kualitas udara ambient. ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara diatur dengan peraturan bupat ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara diatur dengan peraturan bupati. paragraf pemulihan kualitasudara diatur dengan peraturan bupatiketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran tanah diatur dengantanah diatur dengantanah diatur dengan peraturan bupati. bagian keenammegang izin lingkungan wajib mentengantanah diatur dengan peraturan bupat,b viiipengelolaan limbah untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah dan pengelolaan limbah untuk kegiatan pengumpulan limbdeng tentanghak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud padaintegrasikan pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah daerahkantor. satuan kerja perangkat daerah yang membidangcegahanam pohon dalam lokasi usaha dan atau kegiatan dan luar lokasi usaha atau kegiatan yang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas lingkungan, membuat sumur resapan dan bioporiketentuan lebih lanjut pada poin dan diatur dalam peraturan bupatimasukkan limbah, b3, dan limbah daerahizin lingkungan dan izin plhatau,ilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xizin lingkungan dari bupati. bupati mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan izin lingkungan kepada skpd lingkungan hidupsetiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah, limbah wajib memiliki izin plh. izin plh yang diterbitkan oleh bupati meliputi: a.izin pengelolaan limbah untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah b3: b.izin pengelolaan limbah untuk kegiatan pengumpulan limbah skala kabupaten, cc. izin pembuangan air limbah sumber air, dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah. bupati dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada didelegasikan kepada skpd lingkungan hidup. izin plh diberikan untuk jangka waktu selama (lima) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin plh sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur dengan peraturan bupati. bab xiizin plh sertatugas pld sebagaimana dimaksudlaksanaan izin lingkungan dan izin plh, pengawasan pelaksanaan izin pembuangan air limbah, pengawasan pengendalian pencemaran udara, pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah dan ppn. ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pld dan tata caradan atau izin plhingkungan hidup melalui pengadilan paragraf umum pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui peradilan dilaksanakan sesuaii pidana sebagaimana dimaksud pada setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai lingkungan hidup dikenakan ancam kabupaten kudus, dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikattermasuk dalam kegiatan pengendalian tersebut atas adalah kegiatan pemantauan dan pelaporan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerahair dan lahanairmutlak atau strictpemerintenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu mengadakan penyempurnaan terhadap beberapa struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi beberapa biro lingkungan sekretariat daerah provinsi sumatera selatan yaitu biro umum dan humas, biro perlengkapan dan pengelolaan aset dan biro keuaaan lean angga maman a7a1sa.., diubah sebagai berikut ketentuan huruf angka angka dan angka diubah: asisten ekonomi, keuangan dan pembangunan, asisten kesejahteraan rakyat, asisten administrasi dan umum. biro biro pemerintahan, biro otonomi dan kerja sama, biro hukum dan hak asasi manusia, biro perekonomian: biro administrasi pembangunan: biro keuangan dan aset daerah, biro kesejahteraan rakyat: biro penghubung: biro pemberdayaan perempuan,kedua, "easet daerah serta pembangun, keuangan dan aset daerah serta pembangunan, penyelenggaraan administrasi perangkat daerah bidang ekonomi, keuangan dan aset daerah serta pembangunanaset daerah sertaasisten ekonomi, keuangan dan pembangunan, terdiri dari biro perekonomian: biro administrasi pembangunan, biro keuangan dan aset daerah. paragraf biro keuangan dan diubah menjadi biro keuangan dan aset daerah sehingga berbunyi sebagai berikut paragraf.untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padanyiapan bahbiro keuangan dan aset daerah. bagian aset, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian ketatausahaan aset, subbagian perencanaan dan distribusi aset, subbagian pembinaan dan alih status aset. nan ketentuan huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut asisten administrasi dan umum, terdiri dariparagraf biro umum dan hubungan masyarakat dan diubah menjadi biro umum dan perlengkapanekankan bahan benakoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah bidang perlengkapan, tata usahalengkapan, tata usaha, rumah tangga dan telekomunikasi: na. td., yaitu subbagian tata usaha subbagian penyusunan program, subbagian pelayanan dan telekomunikasi, subbagian prasarana sandi. bagian analisa kebutuhan dan pengadaan, membawahi (tiga) subbagian, yaitu sebagian penyaringan program dan analisa kebutuhan, subbagian pelelangan: subbagian pembelian. bagian penyimpanan, distribusi dan pemeliharaan, membawahi (tiga) subbagian yaitu subbagian penyimpanan: subbagian penghapusan dan distribusi: subbagian pemeliharaan. paragraf biro perlengkapan dan pengelolaan aset dan diubah menjadi biro hubungan masyarakat dan protokol sehingga berbunyi sebagai berikutnt daerah bidang hubungan masyarakat dan protokol, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. biro hubungan masyarakat dan protokol terdiri dari bagian pengumpulan dan penyaringan informasi, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian pengumpulan data, subbagian penyaringan informasi, subbagian tata usaha. bagian penerangan dan pemberitaan, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian penerangan: subbagian penyajian dan pemberitaan, subbagian audio visual. bagian dokumentasi dan distribusi, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian penerbitan: subbagian distribusi: subbagian dokumentasi dan kliping. at,, subbagian tata usaha pimpinan. huruf diubah nomenklaturnya, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut, membawahi (tiga) subbagian, yaitu aan subbagian tata usaha, subbagian perlengkapan: subbagian rumah tangga. bagian persidangan dan legislasi, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian persidangan: subbagian legislasi dan hukum: subbagian risalah. bagian keuangan, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian anggaran:bbagian, yaia |
salinan bupati maluku tenggara peraturan daerah kabupaten maluku tenggara nomor tahun tentang paj netnetmineral bukan logam dan batuan, dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan. obyek pajak adalah kegiatan eksploitasi, batu tulis,, oo. kaolin: leuit: gi. magnetit: mika: ss. marmer, nitrat: uu. obsidian: oker, pasir dan kerikil:, hh. zeolit: ii. basal,subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengeksploitasi atau mengambil mineral bukan logam dan batuan. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi mineral bukan logam dan batuan. bab iii dasar pengenaan dan tarif pajyang terennetral bukan logam dan bantu! timur nomor 'tahu!v o\'li!' "' ,k. bupati kuta! timurmengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana :.;.... jumlah belanja setelah perubahan rp. surplus defisit) rp. pembiayaan daerah=p (._5 " ' =.; """ ;.;;. o.;;._o.;;._o=.; . o " o =.i,, jumlah pajak daerah setelah perubahan rp. retribusi daerah semula bertambahrp. lain lain pendapatan daerah yasetelah perubahan rp. rp. rp. dana penyesuaian semula bertambah rp. rp. jumlah dana penyesuaian setelah perubahan rp. bantuan rp. rp.rp. rp. belanja subsidi semula bertambah rp.bertambah rpmodal semula bertambah rprp. modal daerah pembayaran pokok utang semula bertambah rp. rp. jumlah pembayaran rp. pokok utanglampiran lampiran lampiran lampiran vii lampiran viii lampir1anm daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. .menimbang mengingatdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai timur,,,dinas daerah kabupaten kutai timur.organisasi dan tata kerja dinas daerahdaerah, adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah . dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaridinas daerah dibentuk dengan peraturan daerah ini. dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ini meliputi: dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan: dinas tenaga kerja dan transmigrasi: dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika: dinas pekerjaan umum: dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi dan ukm dan ekonomi kreatif: dinas pendapatan daerah: dinas pertanian dan peternakan: dinas perkebunan: dinas kehutanan: dinas kelautan dan perikanan: dinas pemuda, olah raga dan pariwisata: pas tema tai dinas pertambangan dan energi: dinas kesejahteraan sosial: dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dan dinas tata ruang. bab iii. bab iii kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas pendidikan dan kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas pendidikan dan kebudayadidikan dan kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsididikan dan kebudayaan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pendidikan dan kebudayaan, cc. pembinaan dan pelaksanaandidikan dasar membawakan: seksi kurikulum dan evaluasi pendidikan dasar, seksi pengendalian mutu dan ketenagaan pendidikan dasar, seksi sarana, prasarana dan inventarisasi pendidikan dasar bidang pendidikan menengah membawakan: seksi kurikulum dan evaluasi pendidikan menengah: seksi pengendalian mutu dan ketenagaan pendidikan menengah: dan seksi sarana, prasarana dan inventarisasi pendidikan menengah: bidang pendidikan non formal, informal dan kebudayaan: seksi pendidikan anak usia dini: seksi tradisi, per film an dan kesenian: dan seksi sejarah, kepurbakalaan, pengembangan, kebudayaan dan pendidikan masyarakat: bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan membawakan: seksi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan: seksi sertifikasi dan kualifikasi: dan seksi penghargaan, perlindungan, dan kesejahteraan: kelompok jabatan fungsional: upt: dan sanggar kegiatan belajar. susunan . susunan struktur bagan organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dinas kesehatan kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana daerah bidang kesehatan. dinas kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas kesehatbagian ketiga fungsiehatan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam kesehatan: cc. pembinaan dan pelaksanaesehat daya kesehatan membawakan: seksi pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, seksi pengembangan tenaga kesehatan: dan seksi farmakmin dan alves: bidang pelayanan kesehatan membawakan: seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, seksi pelayanan kesehatan khusus: dan seksi jaminan pemeliharaan kesehatan: bidang bina kesehatan masyarakat membawakan: seksi kesehatan keluarga: seksi perbaikan gizi masyarakat: dan seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat: bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan membawakan: seksi pengamatan dan pencegahan penyakit: seksi pemberantasan penyakit: dan seksi penyehatan lingkungan: kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab v. bab kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan. kepala dinas tenaga kerja dan transmigrastenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiganaga kerja dan transmigrasi:latihan dan penempatan tenaga kerja membawakan: seksi perencanaan dan informasi pasar kerja, seksi pelatihan dan produktivitas, dan seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja, bidang hubungan industri dan jaminan sosial tenaga kerja, membawakan: seksi kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan, seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja: dan seksi persyaratan kerja: bidang pengawasan ketenagakerjaan membawakan: seksi pengawasan norma kerja: seksi penyelesaian kasus pengawasan ketenagakerjaan: dan seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, bidang transmigrasi membawakan: seksi penyiapan pemukiman: seksi penempatan: dan seksi pembinaan masyarakat dan kawasan, kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan daerah ini. bab vikabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika merupakan unsur pelaksanaipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas perhubungan, komunikasi, dan informatikarhubungan, komunikasi,, dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsihubungan, komunikasi,cc. pembinaan . pembinaan dan pelaksanaan perhubungan, komunikasi,hubungan darat membawakan: sub bidang lalu lintas angkutan jalan lla): sub bidang angkutan sungai danau perry asap): dan sub bidang angkutan darat: bidang perhubungan laut membawakan: sub bidang lalu lintas angkutan laut: sub bidang teknik sarana dan prasarana laut, dan sub bidang keselamatan penumpang laut. bidang perhubungan udara membawakan: sub bidang sarana dan prasarana perhubungan udara: sub bidang angkutan dan keselamatan penumpang udara: dan sub bidang teknik bandara: bidang komunikasi dan informatika membawakan: sub bidang informasi dan telematika: sub bidang pos dan telekomunikasi: dan sub bidang pendayagunaan media dan kelembagaan informasi. kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan . susunan struktur bagan organisasi dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab vii kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dinas pekerjaan umum kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas pekerjaan umum merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah bidang pekerjaan umumkerjaan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketigapekerjaan umum, bidang sumber daya air membawakan: seksi perencanaan teknis, seksi tata guna sda: dan seksi operasional dan pemeliharaan: bidang bina marga membawakan: seksi perencanaan teknis: seksi jalan: dan seksi jembatan: bidang cipta karya, membawakan: seksi perencanaan teknis: seksi tata bangunan dan lingkungan: dan seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman: bidang tata ruang membawakan: seksi perencanaan tata ruang: seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang: dan seksi bina jasa kontruksi: kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas pekerjaan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab viii . bab viii kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan, dan perdagangan. dinas perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas perindustrian dan perdagangberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketigapelaksanaan perindustrian dan perdagangan, dan atau: sekretariatindustri membawakan: seksi industri logam, mesin, elektronika dan aneka: seksi industri kimia, agro dan hasil hutan: dan seksi pembinaan, pengembangan industri mikro kecil dan menengah: bidang perdagangan membawakan: seksi perijinan, pendaftaran pendataan usaha: seksi pembinaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri: dan seksi promosi, kemitraan, dan iklim usaha: bidang pengendalian dan perlindungan konsumen membawakan: seksi pengawasan dan pengendalian: seksi metrologi: dan seksi kelembagaan, pemberdayaan, dan perlindungan konsumen, bidang sarana dan prasarana: seksi sarana prasarana industri dan standarisasi: seksi sarana prasarana perdagangan dan distribusi: dan seksi monitoring dan informasi pasar, kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur baganb ix. bab kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dinas koperasi, ukm, dan ekonomi kreatif kabupaten kutai timur bagian desa kedudukan dinas koperasi ukm dan ekonomi kreatif merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang koperasi ukm dan ekonomi kreatif. dinas koperasi ukm dan ekonomi kreatif dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas koperasi ukm dan ekonomi kreatifoperasi ukm dan ekonomi kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang koperasi ukm dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsi dinas koperasi ukmkoperasi ukm dan ekonomi kreatif: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi ukm dan ekonomi kreatif: cc. pembinaan dan pelaksanaan koperasi ukmoperasi, ukm dan ekonomi kreatiflembagaan koperasi dan usaha kecil membawakan: seksi kelembagaan koperasi: seksi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan: bidang usaha koperasi, membawakan: seksi permodalan dan pembiayaan: dan seksi koperasi pertanian dan non pertanian: bidang usaha kecil menengah dan ekonomi membawakan: seksi ukm: dan seksi ekonomi kreatif: bidang pengendalian dan evaluasi, membawakan: seksi pengendalian: dan seksi evaluasi dan pelaporan: kelompok jabatan fungsional: dan upt. kreatif, susunan struktur bagan organisasi dinas koperasi, ukm, dan ekonomi kreatif sebagaimana tercantum dalam lampiran vii peraturan daerah ini. bab x. bab kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dinas pendapatan daerah kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas pendapatan daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. dinas pendapatan daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas pendapatan daerahndapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsi. susunan organisasi dinas pendapatan daerah terdiri dari: bagian keempat susunan organisasi: bidang dana perimbangan dan penerimaan membawakan: seksi bagi hasil pajak: dan seksi bagi hasil bukan pajak: dan seksi penerimaan lain lain: bidang pajak retribusi, membawakan: seksi pendaftaran dan pendataan: seksi penetapan dan perhitungan: seksi penagihan dan keberatan: bidang pbb dan bpt membawakan: seksi pendataan dan penilaian: seksi pengolahan data dan informasi: dan seksi penerimaan, pengurangan, dan verifikasi: lain lain, bidang pengendalian, operasional, evaluasi, dan pelaporan membawakan: seksi pengendalian: seksi evaluasi: dan seksi pelaporan: kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran viii daerah ini. peraturan bab xi. bab kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dinas pertanian dan peternakan kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas pertanian dan peternakan merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang pertanian dan peternakan. dinas pertanian dan peternakan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas pertanian dan peternakdan peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsi dinas pertanian dancc. pembinaan dan pelaksanaan pertaniantanian, dan peternakan terdiri dari:, bidang prasarana dan sarana pertanian membawakan: seksi pla pertanian: seksi pla peternakan, dan seksi alsintannak: bidang pertanian membawakan: seksi serealia: seksi hortikultura: dan seksi perintah: bidang peternakan membawakan: seksi produksi ternak: seksi kesehatan hewan: dan seksi penyebaran dan pengembangan ternak: bidang p2h membawakan: seksi p2h pertanian: seksi p2h peternakan: dan seksi pengembangan usaha: kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan. bab . bab xii kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dinas perkebunan kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang perkebunan. dinas perkebunan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas perkebunkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsikebunan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan: pembinaan dan pelaksanaan terdiri dari: kepala.membawakan: seksi penyiapan dan pemanfaatan lahan: seksi pengembangan dan perluasan areal, dan seksi penataan kelembagaan sdm petani: bidang produksi membawakan: seksi bahan tanaman: seksi budidaya tanaman: dan seksi tekhnologi alat dan mesin: bidang usaha tani membawakan: seksi perijinan: seksi pengolahan dan pemasaran: dan seksi pembinaan usaha: bidang perlindungan tanaman membawakan: seksi sarana perlindungan tanaman perkebunan, seksi konservasi tanah dan air, dan seksi peramalan, pengamatan, dan pengendalian opt: kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab xiii kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dinas kehutanan kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang kehutanan. dinas. dinas kehutanan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas kehutanan berkedudukan bawah bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bagian kedua tugas dan dinas kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsihutanan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan: pembinaan dan pelaksanamanfaatan dan pengelolaan hutan membawakan: seksi pemanfaatan hutan: seksi pengelolaan hutan alam: dan seksi pengelolaan hutan tanaman: bidang. bidang produksi dan peredaran hasil hutan membawakan: seksi produksi dan eksploitasi hutan, seksi tertib peredaran hasil hutan, dan seksi tertib lurah dan bina industri kehutanan: bidang rehabilitasi dan perlindungan hutan membawakan: seksi rehabilitasi hutan dan lahan: seksi perhutanan sosial dan pelestarian lingkungan: dan seksi perlindungan hutan dan konservasi alam, bidang inventarisasi dan tata guna hutan membawakan: seksi inventarisasi hutan: seksi informasi sumber daya hutan, dan seksi pendayagunaan dan perbedaan: kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab xiv kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang kelautan dan perikanan. dinas kelautan dan perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas kelautan dan perikanan. kepala dinas kelautan dan perikanan berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bagian . bagian kedua tug berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsiikanan dan kelautan: penyelengperikanan dan kelaulautan dan perikikanan tangkap membawakan: seksi teknologi penangkapan dan sumber daya ikan: seksi sarana dan prasarana tangkap: dan seksi pengelolaan sdi dan pelayanan usaha penangkapan ikan: bidang perikanan budidaya membawakan: seksi budidaya dan teknologi: seksi. seksi kesehatan ikan dan lingkungan, dan seksi sarana dan prasarana budidaya, bidang pengolahan dan pemasaran membawakan: seksi pengolahan hasil dan pembinaan mutu: seksi pemasaran hasil perikanan: dan seksi pengembangan dan kemitraan usaha: bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya membawakan: seksi pengawasan dan rehabilitasi sumber daya, seksi perijinan dan penataan hukum: dan seksi penataan lingkungan dan pulau pulau kecil, kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran xii peraturan daerah ini. bab kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dinas pemuda, olah raga, dan pariwisata kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas pemuda, olah raga, dan pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang pemuda, olah raga, dan pariwisata. dinas pemuda, olah raga, dan pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas pemuda, olah raga, dan pariwisatmuda, olah raga, dan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan . melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pemuda, olah raga, dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsi dinas pemuda, olah raga,muda, olah raga, dan pariwisata, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda, olah raga, dan pariwisata: dan pembinaan dan pelaksanaan pemuda, olah raga,, olah raga dan pariwisatasarana dan prasarana membawakan: seksi pariwisata: seksi olah raga: dan seksi pemuda: bidang pariwisata membawakan: seksi obyek wisata dan daya tarik wisata, seksi usaha pariwisata: dan seksi pemasaran pariwisata: bidang olah raga membawakan: seksi permasalahan dan kebudayaan: seksi. seksi pembibitan olah raga, dan seksi peningkatan prestasi: bidang pemuda membawakan: seksi pemberdayaan pemuda: seksi pengembangan kepemudaan: dan seksi penghargaan pemuda: kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas pemuda, olah raga dan pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran xiii peraturan daerah ini. bab xvi kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dinas pertambangan dan energi kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas pertambangan dan energi merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang pertambangan dan energitambangan dan energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian . bagian ketiga fungsipembinaan dan pelaksanaan pertambangan dan energ, bidang pertambangan membawakan: seksi pengusahaan: seksi teknis dan pembinaan pertambangan: dan seksi konservasi dan produksi: bidang geologi membawakan: seksi air tanah dan lingkungan geologi: seksi sumber daya mineral dan batubara: dan seksi geologi dan mitigasi bencana geologi: bidang listrik dan pemanfaatan membawakan: seksi ketenagalistrikan: seksi pengembangan energi, dan seksi konservasi energi, bidang migas membawakan: seksi hulu migas, seksi. seksi hilir migas: dan seksi tehnik dan lingkungan: kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas pertambangan dan energi sebagaimana tercantum dalam lampiran xiv peraturan daerah ini. bab xvii kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dinas kesejahteraan sosial kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas kesejahteraan sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang sosial. dinas kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas kesejahteraan sosiajahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang kesejahteraan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsi dinas kesejahteraejahteraan sosial: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat: cc. pembinaan . pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan sosialjahteraan sosialberdayaan sosial membawakan: seksi pemberdayaan peran keluarga dan komunitas masyarakat: seksi penyuluhan, peningkatan peran lembaga sosial masyarakat dan kemitraan: dan seksi kepahlawanan, perintisan dan kejuangan: bidang pelayanan sosial membawakan: seksi pelayanan sosial anak: seksi pelayanan sosial lanjut usia: dan seksi peningkatan peran wanita dan panti sosial masyarakat: bidang rehabilitasi sosial membawakan: seksi rehabilitasi sosial penyandang cacat: seksi rehabilitasi tuna sosial: dan seksi rehabilitasi anak nakal, korban narkoba, hiv aids dan bekas hukuman: bidang bantuan sosial dan jaminan sosial membawakan: seksi bantuan sosial, korban bencana dan pem ukiran, seksi jaminan sosial, bantuan fakir miskin dan sumbangan sosial, dan seksi bantuan korban tindak kekerasan, pekerja migran dan ham, kelompok . kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab xviii kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai timurbidang kependudukan dan pencatatan sipil,. bagian ketiga fungsipendudukan dan pencatatan sipil, penyelenggaraan .layanan kependudukan membawakan: seksi pelayanan dan identitas penduduk, seksi pindah datang penduduk: dan seksi penyerangan kebijakan dan perencanaan kependudukan: bidang pencatatan sipil membawakan: seksi perkawinan dan perceraian: seksi pencatatan kelahiran dan kematian, dan seksi pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan, dan pembatalan akta: bidang pengelolaan, penyajian, dan layanan informasi administrasi kependudukan membawakan: seksi informasi dan publikasi: seksi proyeksi kependudukan: dan seksi monitoring, evaluasi, dan dokumentasi penduduk, bidang sistem informasi administrasi kependudukan siak) membawakan: seksi verifikasi dan validitas data: seksi pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi: dan seksi kearsipan dokumen administrasi kependudukan, jabatan . jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran xvi peraturan daerah ini. bab xix kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dinas tata ruang kabupaten kutai timur bagian kesatu kedudukan dinas tata ruang merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang tata ruang. dinas tata ruang dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas tata ruata ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang tata ruang. bagian ketiga fungsi dinas tata ruang daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan . menyelenggarakan fungsi: melaksanakan perencanaan mengenai program perencanaan pemanfaatan ruang, pengaturan program pemanfaatan ruang: perumusan kebijakan dalam bidang pengendalian ruang: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengolahan data dan informasi spatata ruangrogram perencanaan pemanfaatan ruang membawakan: seksi program perencanaan pemanfaatan ruang perkotaan: seksi program perencanaan pemanfaatan ruang darat, dan seksi program perencanaan pemanfaatan ruang pesisir, pulau pulau kecil, sungai dan udara: bidang pemanfaatan ruang membawakan: seksi pemanfaatan ruang perkotaan: seksi pemanfaatan ruang daratan: dan seksi pemanfaatan ruang pesisir, pulau pulau kecil, sungai dan udara, bidang pengendalian ruang membawakan: seksi pengendalian ruang perkotaan: seksi pengendalian ruang daratan: dan seksi . seksi pengendalian ruang pesisir, pulau pulau kecil, sungai dan udara, bidang pengolahan data dan informasi spasial membawakan: seksi pengolahan data dan informasi spasial ruang perkotaan: seksi pengolahan data dan informasi spasial ruang daratan: dan seksi pengolahan data dan informasi spasial ruang pesisir, pulau pulau kecil, sungai dan udara: kelompok jabatan fungsional: dan upt. susunan struktur bagan organisasi dinas tata ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran xvii peraturan daerahi unit pelaksana teknis daerah pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah untukupati dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melaksanakan sebagaian tugas dinas. unit pelaksana teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana teknis yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. pembentukan unit pelaksana teknis dinas diatur dengan peraturan bupati. bab xxii kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian . sebagian tugas dinas daerahjabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan dalam formasi jabatan dengan keputusan bupatixxiii eselon pejabatlib. kepala seksi, kepala sub bagian dan kepala utd dinas merupakan jabatan struktural eselon va. kepala sub bagian pada upt dandinas daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan .tugas, lebih lanjut diaturbnn maa pada tanggal desember tes aeayanrtahs iwan bupati kutai timur biyunandar leher kota: yes. priadi om. drs. syafruddin pss. nora fawulaniu shot cv iran noor bagan struktur organisasi lampiran dinas pendidikan dan kebudayajabatan pendidikan dasar pendidikan menengah pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik fungsional informal dan dan tenaga kependidikan kebudayaan seksi seksi seksi kurikulum dan kurikulum dan seksi evaluasi evaluasi pendidikan anak usia dini pembinaan,pendidikan pendidikan dasar pendidikan menengah dan pelatihan seksi seksi seksi seksi pengendalian mutu pengendalian mutu tradisi, per film an dan sertifikasi dan dan ketenagaan dan ketenagaan kesenian kualifikasi pendidikan dasar pendidikan menengah seksi seksi seksi seksi sarana, prasarana sejarah, kepurbakalaan, penghargaan,perlindungan dan inventarisasi sarana prasarana dan pengembangan dan kesejahteraan inventarisasi pendidikan dasar kebudayaan dan pendidikan menengah pendidikan masyarakat bupati kutai timur, andi abu bs. aisyah upt iki. munandar. serta| drs. syamsuddin map asi| sanggar kegiatan pa: belajar iran noor nora pemedanni sma plan drs peribadi jalu ortu bagan struktur organisasi dinas kesehatan kabupaten kutai timur lampiran peraturan daerah kabupaten kutai timur nomor tahun kepala dinaspemanasan pengembangan sumber pelayanan bina kesehatan penyakit dan daya kesehatan kesehatan masyarakat penyematan lingkungan seksi seksi seksi pengembangan sarana pelayanan kesehatan keluarga seksi dan prasarana kesehatan dasar dan pengamatan dan kesehatan rujukan pencegahan penyakit seksi perbaikan gizi seksi seksi masyarakat seksi pengembangan tenaga pelayanan pemberantasan penyakit kesehatan kesehatan khusus seksi seksi seksi promosi kesehatan dan seksi farmakmin dan alves jaminan pemeliharaan pemberdayaan penyehatan lingkungan kesehatan masyarakat oma ahanoyala wabup. amungudar.tar garda. ihsan afrudekun acs| aset ihs.kutipan upt bupati kutai timur, e iran noor nora lambda. okta bagan struktur organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten kutai timur lampiran iii peraturan daerah kabupaten kutai timur irs asyatruddinag) asr:lae aura lambda, mui kapan him ahmadi' tenonpopelatihan dan hubungan industri pengawasan tenaga bidang jabatan penempatan tenaga dan jaminan sosial kerjaan transmigrasi fungsional kerja tenaga kerja t seksi seksi seksi kelembagaan hub. pengawasan norma seksi perencanaan dan industrial dan kerja penyiapan pemukiman informasi pasar perselisihan kerja seksi seksi seksi penyelesaian kasus seksi pelatihan dan pengupahan dan pengawasan penempatan produktivitas jaminan sosial tenaga ketenagakerjaan kerja seksi seksi seksi seksi penempatan dan persyaratan kerja pengawasan norma pembinaan masyarakat perluasan keselamatan dan dan kawasan ken aan kesempatan kerja kesehatan kerja ttsbidara5 wabup bupati kutai timur, munandar cerdas upt iran noor bagan struktur organisasi lampiran dinas perhubungan, komunikasi dan informatikajabatan bidang bidang bidang bidang fungsional perhubungan darat perhubungan laut perhubungan udara komunikasi dan informatika sub bidang lalu lintas angkutan sub bidang bidang laut sarana dan prasarana sub bidang lla perhubungan udara informasi dan sub bidang telematika sub bidang teknik sarana dan asap prasarana laut sub bidang angkutan dan sub bidang keselamatan penumpang pos dan telekomunikasi sub bidang udara sub bidang keselamatan angkutan darat penumpang laut sub bidang sub bidang teknik bandara pendayagunaan media dan kelembagaan informasi upt dsl attanyah.& wabup bupati kutai timur, t.i.munandar sekda tema drs haprsradlw map| ass. oi nora kanada baba ken iran noor beo kurniadi ikebantrti si bagan struktur organisasi dinas pekerjaan umum kabupaten kutai timur lampiran peraturan daerah kabupaten kutai timur nomor tahun sekretariat penagihan sub bagian umum sub bagian peg program dan kepegawaian keuangan kelompok bidang bidang bidang bidang jabatan sumber daya air bina marga cipta karya tata ruang fungsional seksi seksi seksi seksi perencanaan teknis perencanaan teknis perencanaan teknis perencanaan tata ruang seksi seksi ata seksi tata bangunan dan pemanfaatan dan ata guna sda jalan lingkungan pengendalian tata ruang seksi seksi seksi operasionaldan jembatan penyematan lingkungan seksi pemeliharaan bina jasa kontruksi bupati kutai timur, prettihaluan, oath kai iran noor ik ismundudar juri ganda yapraddn map ass nor shm ing nora ramadan' ikang junodi iot kepala dinas bagan struktur organisasi lampiran dinas perindustrian dan perdagangankan keuangan program laku bidang kelompok bidang bidang bidang jabatan industri perdagangan pengendalian dan sarana dan fungsional perlindungan prasarana konsumen seksi seksi perijinan, industri pet mesin pendaftaran dan seksi pengawasan sarana prasarana elektronika dan pendataan usaha dan pengendalian industri dan angka standarisasi seksi seksi industri seksi metrologi seksi kimia,agro dan pembinaan hut perdagangan sarana prasarana sil hutan dalam negeri dan perdagangan dan perdagangan lua perdagangan luar seksi kelembagaan, distribusi seksi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan industri perlindungan east sesinoran, konsumen sesi motor io! 'jasa iklim usaha dan informasi pasar cal dal atdranoyan ikat nana upt bupati kutai timur, an munandar teran manan mad jha syafruddin. map ta. uamadawiaukeballsa iketayita iran noor bagan struktur organisasi dinas pendapatan daerah kabupaten kutai timur lampiran viii peraturan daerah kabupaten kutai timur nomor tahun kepala dinas sekretariat sub bagian sub bagian perencanaan umum dan sub bagian keuangan program kepegawaian bidang bidang bidang bidang kelompok dana perimbangan pajak dan pbb dan bpt "pengendalian, jabatan dan penerimaan lain retribusi operasional, evaluasi fungsional lain dan itn seksi seksi seksi seksi pendaftaran dan pendataan dan bagi hasil pajak pendataan penilaian pengendalian seksi seksi seksi penetapan dan pengolahan data bagi hasil bukan seksi pajak perhitungan dan informasi evaluasi seksi seksi seksi penagihandan seksi penerimaan,pengurai penerimaan lain keberatan ngan dan verifikasi pelaporan rtoltetl thebancya abu upt bupati kutai timur, mie smutardar ir) sekda, ae prs4furuddim mpp ass kera ramadan, padi iran noor bagan struktur organisasi lampiran dinas pertanian dan peternakrasarana dan bidang bidang sarana pertanian peternakan pertanian kelompok penobatan seksi seksi seksi seksi produksi ternak p2h pertanian pla pertanian serealia seksi seksi seksi kesehatan hewan p2h peternakan seksi hortikultura pla peternakan seksi seksi penyebaran dan pengembangan usaha seksi seksi pengembangan ternak alsintannak perintah wobreufo noa maa terlarut bupati kutai timur, ire ardiansyah. wabup. (ur ie. munandar. eka nikel.syarruddw.vag ass.f nona madani ska ubah pes.burundi ang iran noor bagan struktur organisasi dinas perkebunan kabupaten kutai timur lampiran peraturan daerah kabupaten kutai timur ismurnder. pre h s yaprugdim4 nora memadai six asi| kel drs. kurniadi kan hangngembangan produksi usaha tani perlindungan tanaman fungsional seksi seksi seksi sarana perlindungan penyiapan dan seksi perijinan " i tanaman perkebunan pemanfaatan lahan bahan tanaman seksi seksi seksi pengembangan dan seksi pengolahan dan konservasi tanah dan perluasan areal budidaya tanaman pemasaran air seksi seksi seksi seksi penataan tekhnologi alat dan pembinaan usaha l | peramalan pengamatan kelembagaan sdm mesin dan pengendalian opt petani wolves| nama jaran bupati kutai timur, ds.h arctan yah wabup upt iran noor bagan struktur organisasi dinas kehutananemanfaatan dan produksi dan peredaran bidang bidang pengelolaan hutan hasil hutan rehabilitasi dan inventarisasi dan tata kelompok perlindungan hutan guna hutan jabatan fungsional seksi seksi seksi pemanas tan produksi dan sehabis stasi hutan dan tan eksploitasi hutan masih inventarisasi hutan seksi seksi seksi tertib peredaran perhutanan sosial seksi | pengelolaan hasil hutan dan pelestarian hutan alam lingkungan informasi sumber daya hutan seksi seksi tertib iuran dan seksi seksi pengelolaan bina industri perlindungan hutan hutan tanaman kehutanan dan konservasi alam pena tahunan dan p pen nol jabatan dhe ardiansyah. wabup upt bupati kutai timur, wismuwwdar serta drg alauddin wap ass. yaa loro lambda, telah sedang demi iran noor pe. perisai kang, portal pen kakak ga. bagan struktur organisasi lampiran xii dinas kelautan dan perikanperikanan budi pengolahan dan pengawasan dan perikanan tangkap daya pemasaran pengendalian sumber fungsional daya seksi seksi seksi seksi teknologi budi daya dan pengolahan hasil dan pengawasan dan penangkapan dan teknologi pembinaan mutu rehabilitasi sumberdaya sumberdaya ikan seksi seksi kesehatan ikan seksi seksi sarana dan prasarana dan lingkungan pemasaran hasil perijinan dan penataan tangkap perikanan hukum seksi sarana dan seksi seksi prasarana seksi penataan lingkungan dan pengelolaan sdi dan budidaya pengembangan dan pulau pulau kecil ., pelayanan usaha kemitraan usaha note nama umpatan) prl: penangkapan ikan amhangyah.& wabup bupati kutai timur, (kt ismwuncudar sekop upt a ire a syafruddin map (l te, la. iran noor bagan struktur organisasi lampiran xiii dinas pemuda, olah raga dan pariwisatasarana dan prasarana pariwisata olah raga pemuda fungsional seksi seksi seksi seksi pariwisata obyek wisata dan permasalahan dan pemberdayaan |.) daya tarik wisata kebudayaan pemuda seksi seksi seksi seksi usaha pariwisata pembibitan olah raga pengembangan olahraga kepemudaan seksi seksi seksi seksi pemasaran pariwisata peningkatan prestasi penghargaan pemuda pemuda nama jabatan pre no| tgl bupati kutai timur, prswardgansuahu wabup upt ims mumandarsit! sekda des. dafruddan, map bra ramadan, h.m kakap mean iran noor drs fivriadh oran bagan struktur organisasi dinas pertambangan energi kabupaten kutai timur lampiran xiv peraturan daerah kabupaten kutai timur nomor:rtambangan geologi listrik dan pemanfaatan migas fungsional seksi seksi seksi seksi air tanah dan ketenagalistrikan hulu migas pengusahaan lingkungan geologi seksi seksi seksi pengembangan energi seksi sumber daya mineral teknis dan pembinaan dan batubara hilir migas pertambangan seksi konservasi pergi geologi dan mitigasi seksi seksi bencana geologi tehnik dan lingkungan konservasi dan nol tgl nama batang pre! produksi upah jabatan per pan lln myophai waw bupati kutai timur, wna mandar thn tana psn yotodkn nora ramadan asi lean daa ana cnn peran iran noor bagan struktur organisasi dinas kesejahtr aan sosialjabatan bidang bidang bidang bantuan sosial dan fungsional pemberdayaan sosial pelayanan sosial rehabilitasi sosial jaminan sosial seksi seksi pemeran peran seksi rehabilitasi sosial bantuan sosial, korban penyandang cacat bencana dan pemukiman tai pelayanan sosial anak komunitas masyarakat seksi seksi seksi jaminan sosial,bantuan seksi pelayanan sosial rehabilitasi tuna sosial akir miskindan penyuluhan, sumbangan sosial peningkatan peran seksi lembaga sosial masy. dan kemitraan seksi bantuan korban tindak seksi rehabilitasi anak nakal, kekerasan, pekerja peningkatan peran narkoba hiv a ib: nga migran dan ham seksi wanita dan panti oah enta atan sosial masyarakat. kepahlawanan,kepergian sdn han lisan dan kejuangan padanya jala bupati kutai timur, munandar, mit) seed upt varun as, rara yowodonstn kat aan yan kasus. dari iran noor lanjut bagan struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai timur lampiran xvi peraturan daerah kabupaten kutai timur bupati kutai timur, n iran noor nomor tahun kepala dinas kelompok jabatan sekretariat fungsional sub bagian sub bagian umum dan sub bagian perencanaan program kepegawaian bidang bidang bidang bidang pengelolaan, sistem informasi penyajian dan administrasi pelayanan pencatatan sipil layanan informasi kependudukan (siak) kependudukan adm kependudukan seksi seksi seksi verifikasi dan dean dan seksi informasi dan validitas data perkawinan dan publikasi perceraian seksi seksi seksi pindah datang seksi pra pengembangan dan penduduk pencatatan kelahiran kependudukan pemeliharaan dan kematian teknologi informasi seksi seksi seksi penyerangan kebijakan seksi monitoring,evaluasi kearsipan dokumen dan perencanaan dan dokumentasi administrasi pengangkatan, kependudukan pengakuan, penduduk kependudukan pengesahan anak perubahan dan note li| nama jabatan pena papan dan h. drovonsup,.t wagon upt ice snyamondartfsekdda, desk. suntrudaaamad ay. ut. neroatawgorndemulaea ang bagan struktur organisasi dinas tata ruang kabupaten kutai timur lampiran xvii peraturan daerah kabupaten kutai timur nomor tahun kepala dinas sekretaris sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan umum dan keuangan program kfpfegawatian kelompok bidang bidang bidang bidang jabatan program perencanaan pengolahan data dan fungsional pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang pengendalian ruang informasi spasial seksi seksi pengolahan data dan seks! seksi pengendalian ruang informasi spasial ruang program perencanaan pemanfaatan ruang perkotaan perkotaan pemanfaatan ruang perkotaan perkotaan seksi seksi pengolahan data dan pengendalian ruang informasi spasial ruang seksi seksi daratan daratan program perencanaan pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang daratan darat seksi seksi pengolahan data dan pengendalian ruang informasi spasial ruang seksi seksi pesisir, pulau pulau pesisir, pulau pulau pemanfaatan ruang kecil. sungai dan udara kecil, sungai dan udara program perencanaan pesisir, pulau pulau pemanfaatan ruang kan pesisir, pulau pulau kecil, kecil sungai dan volrcul nama luaearanl pr"! bupati kutai timur sungai dan udara por: aronangopala, walang upt hem. iraagandansti sekda siaran yag r53 pur. il. iran noor ramadan skara, |
peraturan daerah provinsi sumatera selatan nomor tahun tentangaa.: bahwa negara republik indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan:, dan peran yang sama sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan haknya agar mendapat penerimaan penuh segala lapisan masyarakat, bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. bab ketentuan umum bagian kesatudan pemerintah kabupaten kotamengisi formulir, melakukan transaksi jual beli: ce.provinsibagian ketiga, sesuai dengan tingkat disabilitasmeliputi: assessment pelatihan, bimbingan dan penyuluhan pelatihan: latihan keterampilan dan pemasangan, penempatan: dan pembinaan lanjut. bagian keempat yang meliputi: motivasi dan diagnosa psikososial, bimbingan mental: bimbingan fisik: bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, terapi penunjang, bimbingan sosialisasi:provinsi dan atau lembaga lembaga masyarakat. bab bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dapat diberikan bantuan sosial agar dapat berusaha guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. bantuan sosial kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada diutamakan untuk:apat berupa: bantuan materil, bantuan keuangan: bantuan fasilitas pelayanan, dan atau bantuan informasi. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan sesuai dengan kemampuan pemerintah provinsi. bab vlayanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemerintah melalui keluarga dan pada panti sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii informasi dan tanda khusus bagi penyandang disabilitasmasyarakatbagi penyandang disabilitas:lapangan kerja atau usaha, kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: dan: perseorangan, kelompok, badan hukum: yayasan, badan usaha, dan atau lembaga sosial masyarakat bab tim koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas untuk melaksanakan tugas dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dibentuk tim koordinasi pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial tkp2ks) penyandang disabilitas provinsi. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan dan keanggotaan tkp2ks sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur, dan ketenagakerjaan, serta keringanan pajak: bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada diatur dengandan medali: piala atau trophy danbagian kesatu pembinaan pemerintl dan pelayanan,sanksi barang siapa yang tidak menyediakan aksesibilitasghentian kegiatan sementara atau pencabutan izinsetiap penanggung jawab badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama (enam) bulan atau denda maksimal rp. (lima puluh juta rupiah)bab xiv penyidikan penyidik pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah provinsi berwenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang penyelenggaraanusahcc. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, badan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud padmaksud padasarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang akan dan sudah beroperasi harus segera menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas setelah berlakunya peraturan daerah ini paling lama dalam waktu (tiga) tahun. setelah ditetapkannya peraturan daerah ini segera ditetapkan peraturan pelaksanaannya oleh gubernur dalam waktu paling lambat (enam) bunoref peraturan daerah provinsi sumatera selatan: dinas sosial adalah dinas sosiderajat disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang. tim. koordinasi. ian. pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas provinsi yang selanjutnya disingkat tkp2ks penyandang disabilitas provinsi adalah tim koordinasi dan pengendalian upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas provinsi sumatera selatnegara bumn) dan badan usaha milik daerah bumi). badan adalah lembaga pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan bidangbagian kedua asas dan tujuan upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berasaskan: kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, akuntabilitas, profesionalitas, (keterbukaan, keseimbangan, kemanfaatan, keterpaduan, j . kemitraan, dan partisipasi. penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas: meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirianemampuan dan kepedulian masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. bab hak dan kewajiban penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.: pelayanan kesehatan, daniii kesamaan kesempatan bagian kesatu umum kesempatan sebagaimana dimaksud pada meliputi bidang: pendidikan: kesempatan kerja, kehidupan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan publik lainnya, seni budaya dan g.olahraga. kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala segi kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitasonerlakaan yang sama sesuai dengan kemampuanny(l)bagian ketiga kesempatan kerjadisabilitasnya. setiap badan usahasetiap badan usahayang bersangkutan untuk setiap (seratus) orang karyawan. setiap badan wajib menyediakan aksesibilitas bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. bagian keempat kehidupan sosial penyandang disabilitas memilikiadalah hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kegiatanpelayanan kesehatan. setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. bab penyediaan aksesibilitas bagian kesatu umumadakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi(obyek wisatdilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. paragraf persyaratan teknis ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam diadakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah provinsi berwenang mengawasi pelaksanaan penyediaan aksesibilitassatuan kerja perangkat daerah yang berwenang. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis aksesibilitas dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. paragraf tanda tanda khusus bagi penyandang disabilitas tuna netra dan tuna rungu. pemerintah harus melengkapi alat pemberi isyarat bunyi ditempat penyeberangan pejalan kaksebagaimana dimaksud dalam bagian kelimasebagaimana dimaksud dalam, melakukan antrian, |
tas bupati nganjuk provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor tahun tentang pelimpahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nganjuk, menimbangnganjuk, tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman mengalami peningkatan dan pengembangan, bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf dan dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu pelimpahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerahketentuan pelimplimpahan prasarana, sarana dan utilitas, dan utilitas dimaksud. apabila pengembang belum menyerahterimakan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada dan diketahui kedudukan hukumnya tidak ada melarikan diri, maka prasarana, sarana dan utilitas dimaksud menjadi aset pemerintah daerah. apabiladimaksud. dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas belum diserahkan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana,tata cara dan mekanisme pelaksanaan serta pembentukan forum kelompok pengembangan masyarakat dalam rangka berperan serta penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas diatur dengan peraturan bupatiapabila pengembang melanggar ketentuan dan diberikan sanksi administratif terdiri dari: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap izin, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin:perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang pelimpahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah bersama perangkat daerah terkait lainnya. bab xiv ketentuan peralihanmei bupati nganjuk, ttd. taufiourrahman diundangkan nganjuk pada tanggal november plt. sekretaris daerah kepala dinas pertanian daerah kabupaten nganjuk ttd. ir. goes soebagijolimpahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerahnganjuk sampai sekarang juga belum memiliki aturan per ini juga mengatur kemungkinan pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. karena dengan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. peraturan daerah ini juga disusun dalam rangkanganjuksehubungan dengan hal tersebut atas, guna meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, berikut mekanisme dan tata cara penyerahannya dari pengembang kepada pemerintah daerah, perlu menyusun landasan yuridis pengaturan hal tersebut dalam bentuk peraturan daerah kabupaten nganjuk. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud denganakuntabilitaspastian hukumkeberpihakan, peraturan menteri pekerjaan umum nomorketentraman dan ketertiban umumbupati adalah bupati nganjnganjubidang tata ruang dan perumahan yang selanjutnya disebut adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang dan perumahcial dan budaya. utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkunglimp, bab pelimpahan prasarana, sarana, dan utilitas bagian kesatu umum. setiap pengembang yang diminta pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada wajib melimppd. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimmenggunakan nota kesepahaman u). bagian kedua jangka waktu dan tahap pelimpahan pelimpahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimanlimp:rencana tapak site plan yang telah disetujui oleh pd. bab persyaratan pelimplimpahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab viii tata cara pelimpahan prasarana, sarana, dan utilitas tata cara pelimp prasarana, sarana, dan utilitas, dan tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim'. prasarana, sarana, dan utilitas layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada bupati. bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan danangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nunukan, menimbang bahwa untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, serta bertanggung jawab, perlu didukung dengan perangkat desa, bahwa untuk mewujudkan manajemen perangkat desa, dalam upaya meningkatkan peran perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu adanya pengaturan terkait dengan perangkat desa sehingga memberikan kepastian hukum, bahwa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa saat inimengatur tentanglarangan lain yang ditetapkan dengan peraturan desa. bagian ketiga sanksi atas pelanggaran larangan perangkat desa dan unsur stafbagian kesatupala desa wajib melakukan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud padayang tidak melakukan pemberhentian kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam dan maka camat segera menyampaikan usulan pemberhentian kepada bupati. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. setelah dilakukan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam dan kepala desa mengangkat perangkat desa sesuai mekanisme dalam sampai dengandalam huruf huruf dan huruf kemudianpemberhentian yang diakibatkan penetapan desa penataan desa berupa perubahan desa menjadi kelurahan, penghapusan desa, dan penggabungan desa, maka perangkat desa dan unsur staf desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. pemberhentian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. perangkat desapenghasilan perangkat desa dan unsur staf perangkat desa perangkat desa dan unsur staf perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari apb desa. selain penghasilan tetap, perangkat desa dan unsurrta kemampuan keuanganrangkat desa yang diberhentikan sementara hanya berhak mendapatkan penghasilan tetap sebesar (tujuh puluh lima persen) dari jumlah besaran penghasilan tetapdan unsur stafdan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan oleh kepala desa kepada camat selambat lambatnya (satu) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku. perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil,desa tentang pengangkatan dan pemberhentian unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan selambat lambatnya (dua) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku. dalam hal setelah (dua) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku, peraturan desa sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, maka kepala desa dilarang mengangkat unsur staf perangkat desa sampai dengan ditetapkannya peraturan desa tersebut. pada saat peraturan daerah ini berlaku:encanaan pembangunanpembangunan kawasan perdesilihan kepala desangkatlaksana kewilayahan adalah kepala dusun atau sebutan lain dan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilaynjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa dari warga masyarakat setempat yang meliputi pengumuman, pembukaan pendaftaran dan penerimaan berkasrekomendasikanmasing masing urusan dipimpin oleh kepala urusanmasing masing pelaksana kewilayahan dipimpin oleh kepala kewilayahamasing masing seksi dipimpin oleh kepala sekspengetahuan tentang teknis pemerintahan, mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran, cc. memahami sosial budaya masyarakat setempat: bersedia tinggal desa yang bersangkutan, tidak ada hubungan darah langsung atau hubungan keluarga tingkat pertama dengan kepala desa dan dikenakan sanksi adat, kecuali (lima) tahun setelah selesai dikenakan sanksi adat, dan untuk calon kepala kewilayahan adalah warga wilayah setempat dan apabila calon kepala kewilayahan dari wilayah yang bersangkutan tidak ada, maka pencalonan tersebut dapat diikuti dari warga wilayah lain dari desa yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan diangkat maka harus bertempat tinggal diwilayah yang bersangkutan. hubungan darah langsung atau hubungan keluarga tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: orang tua kandung tiri angkat, saudara kandung tiri angkat, cc. suami isteri, atau anak kandung tiri angkat. pegawai negeri sipil setempat yang akan menjadiatas kertas bermaterai, surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik, diatas kertas bermaterai, surat pernyataan bebas narkoba, diatas kertas bermaterai, daftar riw hidup, pas foto ukuran 4x6 sebanyak (empat) lembardan mengumumkan secara tertulis penerimaan calon perangkat desa selama kurun waktu (dua) minggu terhitung sejak tanggal diumumkandalam hal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sampai batas akhir masa penjaringan dan penyaringan belum mendapatkan calon atau jumlah calon kurang dari (dua) calon, maka masa penjaringan diperpanjang selama (tujuh) hari. dalam hal perpanjangan masa penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada belum juga mendapatkan calon atau jumlahumum atau sederajat, makamenengah pertamaan penyaringan diperpanjang selama (tujuh belas) hari. kewenangan pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada dan dapat didelegasikan kepada camat. bagian ketiga penetapan dan pelantikan perangkat desa calon perangkat desa yang disetujui oleh camat sebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa selambat lambatnya (lima belas) hari setelah persetujuan camat. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diambil sumpah janji dan dilantik oleh kepala desa. pelantikan sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh bpd, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat lainnya desa yang bersangkutan. susunan kata katasetelah mengucapkan sumpah janji dan pelantikan sekaligus dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. naskah berita acara serah terima jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturanunsur staf perangkat desa diatur dengan peraturan desa. bab larangan bagian kesatularangan bagi unsur staf perangkat desa unsur staf perangkat desa dilarang: merugikan kepentingan umum |
po, sek ras bupati blora provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten blorablora, menimbangguna, badan usaha atau peroranganjalan rencana (dua puluh meter), rumah susunjaljalan rencana sebagaimana dimaksud pada belum tercapai, maka badan hukum, badan usaha dan perorangan wajib meningkatkan kapasitas jalan sesuai kajian analisis dampak lalu lintas. pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam wajib: dan atau cc. peningkatan akses jalan. perumahan selain peruntukan rumah umum wajib menyediakan akses jalan dengan lebar paling sedikit (enam) meterjalan sebagaimana dimaksud pada dan harus sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan wilayah serta peraturan perundang undangan.umum:wajib diserahkan kepada pemerintah daerah. bagian keempat pemanfaatan perumahan dan rumahpemanfaatan, dan serah terima prasarana, sarana dan utilitas umumenerangan jalan umum dan surat pelepasan hak atas tanah dari badan hukum pemerintah daerahumumfisik pralima puluh keseratus) dan dibuktikan dengan data kependudukan dari kelurahandalam hal penyerahan sarana pemakaman, waktu penyerahan yang terdiri dari penyerahan fisik dan penyerahan dokumen penguasaan atas tanah, dilakukan paling lambat pada saat pengurusan perizinan dokumen izin mendirikan bangunan (induk). penyerahan prasarana, lima puluh keseratus). badan hukum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umumengan peraturan bupati. bab penataan kawasan permukiman penatatataan kawasan permukiman dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan serta kondisi budaya, sosial dan ekonomi daerah. penat, keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian dan pengembangan kawasatetapan bagian lingkungan hunidan peraturan perundang undangan. penat atau badan usaha, mitigasi bencana, cc. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum umum: dan melintasi kawasankeberlangsungamutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang penataan perumahan dan kawasan permukimankelayakan fungsi perumahan dan kawasan permukimandari kemungkinan resiko bencanaviiyarakat berpenghasilan rendaketentuan mengenai kebutuhan rumah mbr sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. bab peran serta masyarakat penatatas penatperangkat daerah yang menangani tata ruang, perumahan dan permukiman.:ketentuan mengenai tata cara tahapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksudlora tentang ketertiban umum, prasarana dan sarana perumahan yang sudah diserah jawab pengembang. bab xiieataan perumahan dan permukiman umum.abupaten bloraatdan wilayah adalah tata ruang nasional, tata ruang provinsi, tata ruang kabupaten blora atau rencana tata ruang dan wilayah. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan rumah tunggal!m2? (enam puluh meter persegi) sampai dengan m2?garis sepadan jalan.an lain lain termasuk desain pagarcukup jelas.... huruf cukup jelas. huruf penempatan septictank komunal diwajibkan direncanakan sesuai ketentuan dan ditempatkan pada sub duce reprasarana meliputi jalan dan saluran, dan utilitas umum meliputi: jaringan penerangan jalan umum, telekomunikasi dan listrikair minum. cukup jelas. cukup jelas. huruf rumah sehat dan layak huni adalah rumah dengan fungsi memadai sebagai tempat tinggal d. huruf cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas.sesuai standar nasional. cukup jelas... cukup jelas. cukup jelas. huruf lokasi rumah susun baik komersial maupun umum harus pada garis sepadan jalan rencana (dua puluh meter) dimaksudkan karena kesiapan infrastruktur pada garis sepadan jalan.garis sepadan jalan rencana jalan utama lebih besar dari garis sepadan jalan rencana jalan yang menjadi lokasi dibangunnya rumah susun. yang dimaksud dengan rencana orientasi pencapaian adalah rencana badan hukum yang diusulkan diarahkan dalam kajian analisis dampak lalu lintas mengenai aksesibilitas utama menuju dan keluar tapak rusun. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam hal untuk . penunjukan badan hukum mengacu kepada peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. cukup jelas.20xcukup jelas.(ruang usaha )y: salon, taylor dan usaha pelayanan lingkungan lainnya. huruf antara lain: paud dan lain sebagainya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.denganengan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tanah siap bangun adalah tanah yang telah dilakukan pematangan lahan. cukup jelas. yang dimaksud denganlima. proses penyerahan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. yang dimaksud dengan. cukup jelas. cukup jelas... cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.intasi kawasan adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.kabupaten bloracukup jelas. cukup jelas. proses dan tahapan penetapan dilakukan olehuntuk tanggap darurat dapat dialokasikan pada perangkat daerah yang menangani tanggap darurat bencana dan atau diambil dari dana tidak tersangka pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah yang membidangi bangunan dan perumahan permukimanenerangan jalan umumenerangan jalan umum dan pajak bumi atas tanah prasarana dan sarana. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten blora nomor bab penyelenggaraan perumahanrumah d, badan usaha dan atau setiap orang untuk menjamin pemenuhan ha dan wilayah. rumah dibedakan menurut jenis dan bentuknya. jenis rumah sebagaimana dimaksudmeliputi: rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. bagian kedua perencanaan perumahan, rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum umum:umum, badan hukenganpenghuni kecuali sarana taman dan ruang terbuka hijau. bagian ketiga pembangunan perumahan, rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum umum paragraf pembangunan perumahan pembangunan perumahan dilakukan oleh badan hukum, badan usaha atau perorangan sni). badan hukum, badan usaha atau peroranganatau badan usaha |
salinanjawab berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah berdasarkan atas prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan kemandirian, bahwa rancangan peraturan daerah tentangtara nomor ev pendapatan dan belanja daerah tahun anggaranyusuntahun beritalain lain pendapatan yang ditetapkan, kabupaten kota pemerintah desa dan parpori penerimaesrekreasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nunukan, menimbang :a. bahwa objek daya tarik wisata yang berada kawasan wisata air terjun desa minuman kecamatan nunukan merupakan kekayaan daerah yang potensial dan dimanfaatkan secara maksimal sebagai penunjang peningkatan pendapatan asli daerah, bahwa retribusi tempat rekretempat rekreastempat rekreasikabupaten nunukan. kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga kabupaten nunukan. dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten nunukan. badan pendapatan daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah kabupaten nunukan kas daerah adalah kas daerah kabupaten nunukan. retribusi tempat rekreasi wisayek daya tarik wisata yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh pemerintah daerah. bendahara khusus penerima, selanjutnya disingkat bkp adalah bendaharawan khusus penerima pada dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga kabupaten nuntempat rekreasi obyek daya tarik wisata adalah tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerahisajuru pungut adalah pegawai petugas yang ditunjuk untuk memungut retribusi tempat rekreasi. bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi tempat rekreasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi. objek retribusi adalah sarana dan prasarana pada tempat rekreasi wisata: air terjun boson batu berdinding desa minuman, dan taman mangrove. dikecualikan obyek retribusi tempat rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh bumn, budiukur berdasarkan frekuensi dan atau jangka waktu penggunaan rekreasisebagai berikut: air terjun boson batu berdinding desa minuman rp3. anak anak usia rp anak dibawah usia gratis tahun taman mangrove oop, anak anak usia rp2. anak dibawah usia gratis tahu mana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan jumlah fasilitas yang tersediipungut dalam wilayah daerahobjek wisata saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya skr ataspariwisata kepemudaan dan olahraga kabupaten nunukan. bab tata cara pembayaranpaling lambat dalam waktu (satu) hari. pembayaran retribusi sebagaimana(l), dan ditetapkanpenyidik pegawai negeri sipil as: kreta abah karl indukan kepala bagian hukum tenay |
lia peraturan daerah kabupaten brebes nomor bupati brebes, menimbang bahwa berdasarkan surat direktur jenderal otonomi daerah sekretaris direktorat jenderal nomor otda tanggal november hal penyampaian keputusan menteri dalam negeri tentang pembatalan peraturan daerah dan keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang pembatalan peraturan daerah kabupaten brebes, perlu membatalkan (tiga) peraturan daerahncabutan peraturan daerah kabupaten brebenomor .. peraturan daerah kabupaten brebes nomor tahun lembaran daerah kabupaten brebes tahun nomor tentang pengelolaan air tanah provinsi jawa tengah |
sendinas dinas daerah kabupaten kepulauan sulaorganisasi dinas dinabeberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten kepulauan sula nomor tahun tentang organisasi dinas dinadinas pendidikan nasional: dinas pemuda dan olah raga, dinas perhubungan, dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas kehutanan dan perkebunan: dinas kelautan dan perikanan: dinas pertambangan dan energi, dinas pekerjaan umum, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas sosial: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas kesehatan: dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm, dinas tata kota, kebersihan dan pemadam kebakaran: dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, dinas kebudayaan dan pariwisata. ii. ketentuan bab bagian keempat diubah, sehingga ketentuan bab bagian keempat berbunyi bagian keempat dinas pertanian dan ketahanan pangan (l). susunan organisasi dinas pertanian dan ketahanan pangtanaman pangan, hortikultura, membawahi seksi tanaman pangan seksi hortikultura: bidang peternakan, membawahi seksi produksi dan pemasaran ternak: seksi kesehatan hewan, bidang ketahanan pangan, membawahi seksi kelembagaan dan distribusi pangan daerah, seksi ketersediaan dam konsumsi pangan bidang pengembangan sumber daya sdp), membawahi seksi pengelolaan lahan dan air pla) dan teknologi pertanian, seksi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, unit pelaksana teknis dinasdaerah ini. iii. ketentuan bab iv, diantara dan ditambah satu yakni sehingga berbunyi bagian keenambelas dinas kebudayaan dan pariwisata (dl) bagian mum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan. bidang kebudayaan, membawahi seksi pengembangan kesenian, seksi sejarah dan kepurbakalaan. bidang pariwisata, membawahi seksi obyek wisata, rekreasi dan hiburan umum, seksi usaha jasa dan usaha sarana. bidang pemasaran, membawahi seksi promosi dan penyuluhan, seksi pengembangan sumber daya. unit pelaksana teknis kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kepulauan sula sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. iv. bagan struktur organisasi dinaspertanian dan ketahanan pangan kabupaten kepulauan sula kelompok jabatan sub bagian fungsional umum dan kepegawaian nana tetua lena sub bagian kepmen bidang bidang bidang bidang tanaman pangan, peternakan ketahanan pangan pengembangan sumber daya hortikultura sdp) seksi seksi seksi seksi tanaman pangan produksi dan kelembagaan dan pengelolaan lahan dan air pemasaran ternak distribusi pangan pa) dan teknologi daerah pertanian seksi seksi seksi seksi hortikultura kesehatan hewan ketersediaan dam pendidikan, pelatihan dan konsumsi pangan penyuluhanninakebudayaan dan pariwisata kabupaten kepulauan sula kepala dinas sekretariat sub bagian kelompok jabatan umum dan kepegawaian ional basa sub bagian ill perencanaan canaan bagian dana bidang bidang bidang kebudayaan pariwisata pemasaran seksi seksi seksi pengembangan kesenian obyek wisata, rekreasi promosi dan penyuluhan dan hiburan umum seksi seksi seksi sejarah dan kepurbakalaan usaha jasa dan usaha pengembangan sumber sarana daya |
peraturan daerah kabupaten padang lawas utara nomor tahun tentang retribusi tempat pelelangan kabupaten padang lawas utara tahun win peraturan daerah kabupaten padang lawas utara nomor tahun tentang retribusi tempat pelelangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati padang lawas utara menimbang bahwa jenis retribusi tempat pelelangan diatur dalam hurufoli.ka:adalah kesatuan lokasi, prasarana dan sarana, tempat dimana penjual dan pembeli dapat melakukan: transaksi jual beli dengan cara lelang yang kewenangan pengelolaannya dimiliki oleh pemerintah daerah, tempat pelelangan yang dibangun oleh pemerintah daerah. pelelangan adalah kegiatan jual beli dengan carajlelang retribusi penyelenggaraempat pelelangan. jasa usaha tempat pelelangan adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah atau instansi teknis yang diberi kewenangan untuk itu. penjual adalah orang atau badan hukum yang menjualmbeli adalah orang atau badan hukum yang membelinyelenggaraan lelang adalah badan hukum, lembaga kemasyarakatan atau perorangan yang diberi izin secara tertulis oleh pemerintah daerah atau instansi teknis yang diberi kewenangan untuk ifasilitas dan atau jasamilik pemerintah daerah kabupaten padang lawas utar, dan pihak swasta. pasa! subjek retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pelelangan, menggunakan, mengelola fasilitaspemakaian tempat pelelanganan atau penggantian biaya antara lain meliputi biaya perawatan pemeliharaan, penyusutan, keamanan dan kebersihan tempat pelelangan. bab struktur dan besarnya tarif retribusi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya dan atau harga penjualan ikan,ternak,hasil! bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya tempat pelelangan dengan mempedomani harga dasar ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya pasar tradisional daerah. pungutan retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam wajib disetorkan kas daerah paling lambat (enam) hari kerja sejak tanggal penerimaan retribusi. penggunaan retribusi tempat pelelangan sebesar (limapersen) sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan sebagai berikut (sepuluh persen: (empat puluh persen), untuk penyelenggaraan pelelangan yang selanjutnya pemanfaatannya diatur sebagai berikut (lima puluh persen), untuk honorarium gaji upah penyelenggara pelelangan: (dua puluh persen), untuk barang bahan cetak alat tulis: (dua puluh persen), untuk dana sosial kecelakaan dani0 (sepuluh persen), untuk dana pengembangan penyelenggara tempat pelelangan. (sepuluh persen), untuk tabungan dan dana paceklik, (tigapuluh empat persen), untuk pendapatan daerah yang pemanfaatannya untuk mendukung program pembangunan: (enam persen), untuk penerimaan pemerintah kabupaten padang lawas utaratentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan skr, atau dokumen lain yang dipersamakan. pembinaan dan pengawasan.gairngpelelangretribusi daerah dan retribusi daerah adalah retribusi tempat pelelangpelelangretribusi tempat pelelangan dipungut dengan menggunakan sistem se syat huruf (po"pasaiuku dan desa permata kecamatan tilongkabilutong dan desa totoutong dan toto utarutong dan desa totonetapkan memutuskan peraturan daerah kabupaten bone bolango tentang pembentukan desa buku dan desa permataku dan desa permata dalam wilayah kecamatan tilongkabila. desa permata berasal dari sebagian wilayah desa toto utara yang terdiri atas dusun dan dusun iv. dengan dibentuknya desa buku sebagaimana dimaksud dalam wilayah desa moutong dikurangi dengan wilayah desa bukutoto utara dikurangi dengan wilayah desa permata sebagaimana dimaksud dalam desa buku mempunyai batas batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa tunggul sebelah timur berbatasan dengan kecamatan suara sebelah selatan berbatasan dengan desa moutong sebelah barat berbatasan dengan desa bongopini desa permatdesa bamboo sebelah selatan berbatasan dengan desa toto utara sebelah barat berbatasan dengan desa hantu selatan penetapan batas wilayah desa bukuku berkedudukan dusun pusat pemerintahan desa permata berkedudukan dusun bab iii kewenangan desa bab status desa pembentukan desa buku dan desa permata dahulu dengan status desa persiapan sejak diresmikan dan dilantiknya penjabat kepala desa persiapan buku dan desa permata. desa persiapan sebagaimana dimaksud pada berada dalam pembinaan desa induk dengan pengawasan pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan. setelah melalui desa persiapan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah mengevaluasi kesiapan desa untuk didefinisikan. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada telah memenuhi persyaratan dan atau pertimbangan teknis lainya, maka desa persiapan dapat ditingkatkan menjadi desa definitif. apabila hasil evaluasi dinyatakan belum memenuhi persyaratan dan atau pertimbangan teknis lainya, status desa persiapan diperpanjang paling lama (satu) tahun. apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada dan atau pertimbangan teknis lainya belum terpenuhi, maka status desa persiapan dengan sendirinya dinyatakan dihapus, dan statusnya akan diatur kemudian. bab pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dengan terbentuknya desa buku dan desa permatabukukukuutong dan desa toto utara yang berada dalam desa buku dan desa permata perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh desa bukuku dan desa permata bab vii pembiayaan pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan desa buku dan desa permatku dan desa permata, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada anggaran pendapatan dan bab villfbuku dan permata kecamatan tilongkabila i. umum kabupaten bone bolango pada umumnya dan desa moutong dan desa totoutong dan desa totoutong dan desa toto utara dan desa buku dan desa permataku dan desa permata sebagai pemekaran desa moutong dan desa totutong dan desa toto utara dan atau membentuk desa bukuku dan desa permata kecamatan tilongkabila. ilutong dan desa toto utara dan desa bukuoutong dan desa toto utara dan kepala desa bukuuku dan desa permatutong dan desa toto utara kepada pemerintah desa buku dan desa permata yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. yang dimaksud dengan sejak diresmikannya desa buku dan desa permata, adalah terhitung sejak dilantiknya penjabat kepala desa buku dan desa permata dan didahului dengan peresmian pembentukan desa buku dan desa permatuku dan desa permata kecamatan tilongkabilmenimbang:nggul, desa bongopini dan desa bamboo, perlu membentuk desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian wilayah kecamatan tilongkabilggul selatan, deskabupaten bone bolangoggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian dalam wilayah kecamatan tilongkabila kabupaten bone bolango. desa tunggul selatan berasal dari tunggul yang terdiri atas dusun dusun ii: dan dusun iii. desa bongohulawa berasal dari bongopini yang terdiri atas dusun dusun ii: dusun iii, dan dusun iv. sebagian wilayah desa sebagian wilayah desa desa berlian berasal dari sebagian wilayah desa bamboo yang terdiri atas dusun dusun ii, dan dusun iii. dengan dibentuknya desa tunggul selatan sebagaimana dimaksud dalam wilayah desa tunggul dikurangi dengan wilayah desa tunggul selatan sebagaimana dimaksud dalam dengan dibentuknya desa bongohulawa sebagaimana dimaksud dalam wilayah desa bongopini dikurangi dengan wilayah desa bongohulawa sebagaimana dimaksud dalam dengan dibentuknya desa berlian sebagaimana dimaksud dalam wilayah desa bamboo dikurangi dengan wilayah desa berlian sebagaimana dimaksud dalam desa tunggul selatan mempunyai batas batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa tunggul, sebelah timur berbatasan dengan desa tunggul lapangan), sebelah selatan berbatasan dengan desa bongopini dan desa iloheluma, sebelah barat berbatasan dengan desa longtime, desa bongohulawatunggul selatan, desa tunggul dan desa bongopini: sebelah selatan berbatasan dengan desa powo:, sebelah barat berbatasan dengan desa longtime, desa berlian mempunyai batas batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa bulotalangi timur, sebelah timur berbatasan dengan desa bamboo dan desa motilango, cc. sebelah selatan berbatasan dengan desa longtime, sebelah barat berbatasan dengan desa permata dan desa hantu utara, penetapan batas wilayah desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berliannggul selatan berkedudukan dusun pusat pemerintahan desa bongohulawa berkedudukan dusun iii: pusat pemerintahan desa berlian berkedudukan dusun bab iii kewenangan desa dengan dibentuknya desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berltunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berliantunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berliannggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berliggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlinggul, desa bongopini dan desa bamboo yang berada dalam desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian, perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian. bab pembiayaan pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berliandesa bongohulawa, dan desa berlianundangkan suara pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten bone bolango, am syukur botutihe lembaran daerah kabupaten bone bolango tahun nomor: j3" penjelasan atas umumunggul, desa bongopini dan desa bamboo serta desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berliggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian sebagai pemekaran desa tunggul, desa bongopini dan desa bambotunggul, desa bongopini dan desa bamboo atau membentuk desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian ditetapkan dengan keputusan bupati bone bolango setelah mempertimbangkan usul kepaltunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berliannggul, desa bongpini dan desa bamboo kepada pemerintah desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. yang dimaksud dengan sejak diresmikannya desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian, adalah terhitung sejak dilantiknya penjabat kepala desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian dan didahului dengan peresmian pembentukan desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. maa desa tunggul selatan, desa bongohulawa, dan desa berlian kecamatan tilongkabila. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
@nrgangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bone bolango, ati menimbang, luas s d rp. luas s d rp.lrt luas ruang tempat usaha besar tarif retribusi didasarkan pada cara penetapan adalah sebagai berikut: perusahaan golongan toko perabot furniture rp. ., toko kelontong tekstil rp. warung rp. kios petak rp. toko makanan minuman rp. toko alat alat kendaraan bermotor, onderdil, spare parts rp. toko bahan bahan bangunan rp. show room kenderaan bermotor rp. toko sepeda mesin jahit rp. toko alat alat listrik rp. toko sepatu dan sejenisnya rp. toko radio, tv, lemari dan sejenisnya rp. toko arloji, kacamata, alat alat optik dan sejenisnya rp. toko buku dan alat alat tulis menulis rp. pengecer bahan bakar depot) rp. toko penjualan kasur dan kapuk rp. toko obat rp. spbu rp. tumpukan kayu rp. penyewaan video cassette game rp. wartel kastel dan sejenisnya rp. perusahaan golongan percetakan penjilidan rp. sablon rp. usaha batu bata kapur rp. usaha tegel, genting, batu, karawang, eternity rp. konfeksi mesin jahit) rp. bengkel sepeda motor dan sejenisnya rp. tempat pencucian kenderaan rp. bengkel radio, dan alat elektronik rp. tukang mas rp. toko mas rp. studio photo photo copy rp. studio cable rp. tukang gigi rp. lembaga pendidikan kursus rp. hotel penginapan rp. kelompok usaha mikro dan sejenisnya rp. rental peralatan pesta rp. cc. perusahaan golongan iii bank swasta rp. perusahaan asuransi koperasi rp. angkutan darat rp. praktek dokter spesialis rp. umum gigi rp. rumah bersalin klinik swasta rp. akuntan, pengacara, konsultan, notaris rp. bioskop: golongan rp. golongan rp. golongan rp. golongan rp. golongan rp. gilingan padi type besar) rp. type sedang menengah) rp. type kecil) rp. kandang ayam type populasi s d ekor) rp. type populasi s d ekor) rp. type populasi s d ekor) rp. type populasi s d ekor) rp. type populasi ekor keatas) rp. meja bola biliar) buah meja rp. tukang gunting rambut dan salon kecantikan serta tata rias rambut yang sudah memiliki usaha tetap rp. fisheri (cuci celup dan bisik rp. dagang hasil bumi rp. kontraktor klasifikasi( m1) rp. klasifikasi( m2) rp. klasifikasi( k1) rp. pan klasifikasi( k2) rp. klasifikasi( k3) rp. pungutan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini, disetor kelas daerah melalui bendaharawan penerimasamakan. bab viii sanksi administrasi dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi retribusi berupa bunga sebesar (dua persen) setiap bulan dalam retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan stteror kas daerah melalui bkp pada kantor dinas pendapatanhitung. tata cara pembayaran, tempat pembayaran,penundaan pembayaran retribusi diatur dengaskrdbadaluarsa penagihan retribusi,kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu tiga) tahunterhitun sejak saat terulangnya retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana pidana wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sering penyidikdalam negeri nomor tahun tentang recent tapak tanah dan tata tertib pengusahaan kawasretribusi daerah tingkat dan daerah tingkat iidaerah kabupaten bone bolango dan bupati bone bolango, memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten bone bolangopemerintah daerah kabupaten bone bolango: cc.gorontalo yang mengatur tentang retribusi izin ganggukemudianretaris kabupaten bone bolango amr akigangguan penjelasan umum bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kabupaten bone bolango dimana pertumbuhan kegiatan usaha masyarakat semakin meningkat,sehingga perlukan pengendalian dan pengawasan khususnya terhadap kegitan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan lingkungan,maka perlu diadakan ketentuan yang mengatur tentang izin gangguan bahwa atas dasar pertimbangan tersebut atas, maka perlu tetapkan peraturan daerah kabupaten bone bolangro. $$ i kas daerah kas daerah kabupaten bone bolangodinas pendapatan kabupaten bone bolango: izin tempat gangguan adalah izin yang diperlukan dalam mendirikan tempat tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan tujuan komersil dan mencari keuntungamenjaga kelestarian lingkungan pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah karena pemberian izin tempat usaha atau izin gangguan oleh kepala daerah, surat keterangan retribusi daerah:ealaba,atauyang mendapatkan dan atau memperolehberdasarkan perundang undangan yang berlaku berdasarkan kegiatan usahanya dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian, gangguan pada masyarakat sekitarnya serta mengancam kelestarian lingkungan. setiap orang atau badan yang mendirikanuntuk meningkatkan ancaman bagi kelestarian lingkungan diwajibkan melengkapi dengan dokumen analisa dampak lingkungan amdal) dan studibagi perorangan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah syarat syarat dan tata cara pengajuan permohonan berdasarkan undang undang bagi yang berlokasi dalam dikawasan industri mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, syarat syarat dan tata cara pengajuan permohonaan yang berlaku,dalam dalam ini,terhadap perusahaan yang telah memiliki izin gangguan dan kegiatan usahanya berpotensi besar terhadap ancaman pencemaran lingkungan akan evaluasi setiap (enam) bulan sekali sebagai upaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah. bab struktur dan besarnya tarif luas kebawah besar tarifnya rp. luas s d rp. |
menimbang mengingatdibidang perhubungan darkm. tahun dan km. tahun tentang pelaksanaangkutan orang dijalan dengan kendaraan umum: keputusan menteri perhubungan nomor km. tahun tentang penyelenggaraan angkutan barang:rizinan bidang perhubungan d: kepala daerah adalah bupati bone bolangretribusi perizinanusaha bengkel umum kendaraan bermotor, dan izin pendirian sekolah mengemudi, yang dilakukan oleh kepala daerah sesuai dengan lingkup kewenangan daera retribusi izin usaha dibengkel umum kendadibidang perhubungan darat jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum"idaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat perizinan bidang perhubungan darat dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin bidang perhubungan darat. obyek retribusi adalah pemberian izin bidang perhubungan darat, yang meliputi: izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas: izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, izin pendirian sekolah mengemudi. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin bidang perhubungan darat. bab iii golongan retribusi retribusi perizinan bidang perhubungan darat dirizinan bidang perhubungan daratizin dan pembentukan kegiatan dan atau usaha. struktur dan besarnya tarif retribusimum rp. , kegiatan kepentingan sosial rp. , kegiatan kepentingan perorangan rp. , kegiatan kepentingan komersial rp. , kegiatan izin bengkel umum kendaraan bermotor bengkel mobil rp. bengkel sepeda motor rp. bengkel pelayanan kendaraan bermotor rp. cc. izin pendirian sekolah mengemudi rp. bab vii wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat izin bidang perhubungan darat diberikan. bab viii masa retribusi dan saat retribusi 'araan bermotor diberikan untuk jangka waktu selama kegiatan usaha berjalan izin pendirian sekolah mengemudi diberikan untuk jangka waktu selama kegiatan usaha berjalan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas diberikan untuk jangka waktu selama pengguna,irid. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi!yang dipersamakan, krike. ntelur l,hat !republik indonesia, sesuai ioleg bupati bone bolango, mem tea isme mile diundangkan suara pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten bone bolango, beusaha bidang perhubungan daratbidang perhubungan darat. demi cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten bone bolango nomor |
" x wee bupati bone bolango peraturan daerah bone bolango nomor tahunengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bone bolango, menimbang bahwa makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu unsur untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal dan upaya penyebarannya maupun pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta sesuai dengan sistem kesehatan nasional, bahwa untuk menjamin kualitas rumah makan, restoran yang baik dan produksi pangan industri rumah tangga yang aman, bermutu, bergizi dan beragam, perlu dilakukan suatu sistem pengawasan yang memberikan perlindungan baik bagi kepentingan kesehatan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bahwa rumah makan dan restoran serta industri rumah tangga pangan perlu dikelola secara baik agar tidak menimbulkan ganggutudapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat dan kepala daerah tidak memberikan suratdisambilan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada jangka waktu paling lama (tigatau satuan kerja perangkat daerah pemungut atas pelaksanaan peraturan daerah, pencabutan sertifikasi pendirian dan pencabutan sertifikasi kesehatan:xi ketentuilaksanakmengenai tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi, tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dan penunjukkan petugas pemungut diatur dan ditetapkan lebihbupati bone bolango, mma, isme mile diundangkan suara pada tanggal desem: peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang persyaratan kesehatan rumah makan dan restoran, keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga:sertifikasi laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran serta industri ruma tangga pangepala daerah adalah bupati bone bolangokabupaten bone bolango yang rah merupakan pelaksana kewenangan otonomi daerah bidang pendapatan daerah. satuan kerja perangkat daerah pengelola yang selanjutnya disebut skpd pengelola adalah satuan kerja yang karena tugas pokok dan fungsinya diberikan kewenangan melaksanakan pungutan retribusi dan pengelolaan pelayanan terhadap serangga dan tikus serta peralatan kebersihan. makanan jadi adalah makanan yang telah diolah dan siap dihidangkan disajikan oleh rumah makan atau restoran. laik penyehatan adalah kondisi rumah makan atau restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan. penetapan tingkat mutu kesehatan (grading) adalah upaya klasifikasi rumah makan dan restoran berdasarkan persyaratan kesehatan. industri rumah tangga pangan iltp)sertifikasi kesehatan adalah pemberian pengesahan, penghargaan atau legitimasi kesehatan dalam bentuk surat atau benda berharga oleh pejabat berwenang, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan persertifikasian. sertifikasi. retribusi sertifikasi laik hygiene sanitasi rumah makan, restoran dan industri rumah tangga pangan adalah pembayaran atau pemungutan atas pemberian pelayanan persertifikasian atas usaha atau kegiatan yang berbentuk, berjenis dan dibidang produksi, perdagangan dan kegiatan yang memiliki hubungan erat dan dapat mempengaruhi jaminan kesehatan masyarakat. persertifikasian tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan,sertifikasia. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan p. obyek retribusi adalah pemberian sertifikasi laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran serta industri rumah tangga pangan. subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh sertifikasi laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran serta industri rumah tangga pangan. bab iii golongan retribusiigolongkan sebagai retribusi jasa umum. bab ketentuan sertifikasi orang atau badan usaha yang menyelenggarakanpenyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di wajib mengurus sertifikasi laik hygiene sanitasi. bab cara mengukur tingkat pengguna jasa dan besaran penghasilan usa untuk laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran serta industri rumah tangga pangan.ha. tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis sertifikasi. bab tata cara dan syarat pengajuan sertifikasi permohonan sertifikasi laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran sert industri rumah tangga pangan, diajukan kepada kepala daerah melalui pejabat yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kesehatan atau persertifikasian, dengan mencantumkan syarat syarat (a). photo copy kartu identitas pemilik yang berlaku, (b). surat keterangan dari kepala desa kelurahan: (c). surat rekomendasi dari camat, (e). gambar peta lokasi tempat usaha, (f) surat fisikal ppd: izin gangguan usaha:sertifikasi:sertifikasi, biaya transportasi dalam rangka pengawasan pengendalian dan biaya pembinaan: bab vii struktur dan besarnya tarif pan struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis sertifikasi sesuai dengan golongan klasifikasi usaha dan besaran penghasilan usaha. struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut rumah makan, restoran: tarif persertifikasian: rumah makan berskala kecil rumah makan berskala menengah restoranindustri rumah tangga pangan: tarif persertifikasian: industri berskala kecil industri berskala menengah industri berskala besarbab viii wilayah pemungutan retribusi yang berhutang dipungut diwilayah daerah tempat sertifikasi diberikan. bab masa berlaku sertifikasi sertifikasi laik hygiene sanitasi berlaku selama (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dan sertifikasi laik hygiene sanitasi sementara, berlaku selama (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak banyaknya (dua) kali. pengawasan dan pembinaan kesehatan terhadap laik hygiene sanitasi dan rumah makan serta industri rumah tangga pangan dilakukan setiap (enam) bulan sekalole kepala daerah. bab penetapan retribusi berdasarkan sportasalitetapkan oleh kepala daerah. bab xiii tata cara pembayaran pembayaran retribusi yang berhutang harus dilunasi sekaligus dimukalokasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bone bolango, menimbang bahwa dengan ditetapkannyaka perlu adanya peraturan daerah kabupaten bone bolango sebagai kelengkapan pelaksanaan pemerintahan daerahlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa dengan terbentuknya kabupaten bone bolango sebagai daerah otonom maka perlu diadakan penertiban pemanfaatan lahan untuk usaha komersial agar terciptanya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan aturan tata ruang dan wilaylokasisurat keterangan usaha dari desa kelurahan dan camat, photo copy akta notaris perusahaan atau badan hukum: photo copy sertifikat tanah dan atau surat pernyataan untuk membayar ganti rugi tanah, photo copy nomor pokok wajib pajak, neraca perusahaanminimum izin lokasi yang diterbitkan dalam bentuk ketetapan yang akan diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala daerah dikecualikan dari berlakunya ketentuan peraturan daerah ini adalah pengajuan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk,izin diterbitnerbitan izin dimaksud pada ini, maka kepada pemegang izin diberikan hak atas pemanfaatan lahan untuk usaha komersial. permohonan izin dapat ditolak kepala daerah apabila dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum disertai dengan alasan alasan penolakan. izin dimaksud peraturan daerah ini dapat dibatalkan oleh kepala daerah apabila (satu) tahun setelah dikeluarkan izin, belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud. izin dimaksud juga dapat dimintakan pembatalannya kepada kepala daerah apabila dalam (enam) bulan sejak berlakunya izin, pemegang izin tidak dapat menyelesaikan peralihan hak atas tanah lokasi untuk menjadi hak milik yang bersangkutan dan atau pemegang izin tidak dapat mencapai dari luas lahan yang termaktub dalam izin. permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ini dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hak berupa hak milik terhadap lahan dari lokasi yang dimaksud pada izin tersebut dan atau permintaan pembatalan tersebut dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk mengevaluasi pelaksanaan dan peruntukan izin tersebut. pembatalan dimaksud pada dan ini, secepatnya diberitahukan kepada pemegang izin dengan alasan pembatalan. apabila terjadi pembatalan yang dikarenakan hal tersebut pada dan ini, maka diwajibkan pada pemegang izin untuk mengurus izin baru. pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan usaha komersial harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku apabila pemegang izin menganggap perlu untuk diadakan pemeriksaan dapat diberitahukan kepada asisten tata praja sekretariat daerah kabupaten bone bolango secara tertulis tentang perkembangan perkembangan pekerjaan atau kegiatan pemanfaatan lahan untuk usaha komersial dan meminta agar diadakan pemeriksaan. bab ketentuan retribusi atas jasa penerbitan izin lokasi dikenakan retribusi dan biaya biaya lainnya. biaya biaya lainnya sebagaimana dimaksud ini ialah biaya peninjauan lokasi sebesar rp. dan biaya penggunaan legs sesuai standar biaya yang berlaku. sistem perhitungan retribusi ditentukan dengan format sebagai berikut luas lahan kurang dari hektar dikenakan biaya sebesar rp. (seratus rupiah) per meter bujur sangkar: luas lahan hektar sampai dengan hektar dikenakan biaya sebesar rp. (tujuh puluh lima rupiah per meter bujur sangkar, luas lahan hektar sampai dengan hektar dikenakan biaya sebesar rp. (ima puluh rupiah) per meter bujur sangkar, luas lahan atas hektar dikenakan biaya sebesar rp. (dua puluh lima rupiah) per meter bujur sangkar. bab vii ketentuan pengawasan apabila pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini tanpa dilengkapi izin lokasi baik secara disengaja maupun tidak disengaja, maka pihak manfaat atau pemilik usaha yang memanfaatkan lahan untuk usaha komersial tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta dapat dilakukan penyegelan, pembongkaran dan penyitaan sementara asset yang berada dilokasi lahan yang dimanfaatkan. apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ini yang dilakukan oleh pihak yang sedang atau akan mengajukan izin lokasi, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi tambahan sebesar dari total biaya retribusi yang dibayarkan. kepala bagian hukum dan organisasi karena jabatannya bertugas meneliti semua permohonan yang dimaksud pada dan peraturan daerah ini: memeriksa dan menugaskan stafnya untuk melakukan peninjauan lokasi, mengawasi ketentuan dari keputusan izin lokasi agar ditaati. pemeriksaan dimaksud pada huruf dilakukan dengan mengingat ketentuan dalam aturan umum tentang tata ruang wilayah: apabila menurut hasil pemeriksaan, pemanfaatan lahan tersebut menimbulkan masalah, maka proses penerbitan dan pemberian izin dihentikan sementara dan proses tersebut dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. kepala bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah dapat memberikan petunjuk kepada pemegang izin untuk melaksanakan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin tersebut, bab ketentuan larangan dilarang melaksanakan pekerjaan atau kegiatan pemanfaatan lahan sebelum memperoleh surat izin lokasi dari kepala daerah dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan lahan sebelum lokasi lahan tersebut ditinjau oleh kepala bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah atau pegawai pada unit kerja dimaksud yang ditunjuk untuk melakukan peninjauan lokan huruf disetor kas daerah, sedangkan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk biaya peninjauan lokasi dengan terlebih dahulu disetor kas daerah. bab wilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah kabupaten bone bolango. bab xtentuan kadaluarsa izin yang dimaksud pada peraturan daerah ini masa berlakunya dapat berakhir apabila lokasi lahan tersebut telah beralih fungsi dan atau hak terhadap lahan tersebut telah beralih kepemilikannya kepada pihak lainnya. izin tersebut juga dapat berakhir apabila telah selesai masa berlakunya sesuai apa yang termaktub dalam penetapan atau keputusan kepala daerah. bab xvvdiundangkan suara pada tanggal. oktober sekitar kabupaten bone bolango, ikanlokasi umum undang undang nomor tahun dengan perubahannya dalam undang undangtujuan dari diberlakukannya retribusi izin lokasi sebagai upaya daerah dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan atau kawasan dalam wilayah kabupaten bone bolango sehingga mencapai keselarasan penataan dan potensi wilayah yang dimiliki. selain itu pula tujuan diberlakukannya retribusi izin lokasi adalah memberikan perizinan sesuai kebutuhan masyarakat agar terjadi tertib administrasi dan ketaatan pembangunan serta mampu memberikan kontribusi nyata padapermintaan pembatalan izin lokasi dapat dilakukan oleh pihak pemilik lahan adalah sebagai upaya untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum atas dan atau dalam proses peralihan hak milik terhadap lahan atau lokasi yang dimohonkan izin lokasi. hak milik yang dimaksud adalah hak milik baik dengan bukti akta otentik maupun buktlokasibupati bone bolango, wakil bupati bone bolanglokasi dipungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan izin. obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas izin lokasi subyek retribusi adalah orang dan atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh izin lokasi. bab iii pra golongan retribusi retribusi izin lokasi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. bab ketentuan perizinan setiap pelaksanaan pemanfaatan lahan untuk kegiatan usaha developer perumahan, pabrik pabrik, restoran, diskotik, pub, taman rekreasi, eksplorasi dan eksploitasi alam, bangunan bangunan untuk usaha komersial oleh pihak swasta harus mendapat izin lokasi lebih dahulu dari kepala daerah untuk memperoleh izin dimaksud pada yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada kepala daerahusaha perusahaan, cc.ada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dilampirkan photo copy kartu tanda penduduk: |
salinan relas5. dan keuangan sub bagian tata usaha dan kepegawaian, sub bagian program dan keuangan, dan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan. bagian perundang undangan persidangan dan hubungan masyarakat protokol dan kerjasama.bb, huruf cc,kesatu sekretariat dprd mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas dan tugasnya sesuai kebutuhan. sekretariat dprd dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan, menyelenggarakan kegiatan perundang undangan persidangan dan hubungan masyarakat, dan menyelenggarakan kegiatmempunyai fungsi penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan kelengkapan pada sekretariat dprd. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bagian umum dan keuanganprogram dan keuangan, menyelenggarakan kegiatan bidang rumah tangga dan perlengkap, melaksanakan dan mengendalikan program kerja sub bagian,negara dan cuti sakit bagi pns sekretariat dprdsekretariat dprmfasilitasi peningkatan kualitas sdm dprd dan sekretariat dprd, memfasilitasi kegiatan asosiasi sekretariat dprd seksi) dan asosiasi dprd lokasi), dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian. sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program,program ddan mengendalikan program kerja sub bagian, menyusun rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaranpengajuan surat permintaan pembayaran spp) dan surat perintah membayar spm) uang persediaan ganti uang tu lumpurpelaksanaan akuntansi dan laporan catatan keuangan kepada ppt, bendahara dan pembantu ppk, menyusun rencana strategis sekretariat dprd, il. menyusun rencana kerja dan kinerja tahunan sekretariat dprd, m.memantauoo.menyusun perjanjipelaksanaan tugas sub bagian dan, menyusun laporan tahunan sekretariat dprd. sub bagian rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan bidang rumah tangga dan perlengkapan. uraian tugas sub bagian rumah tangga dan perlengkacc. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat dprdndistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan rumah tangga dan sekretariat dprd, merencandan memelihara halaman dan taman komplekoo.dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian, bagian ketiga bagian perundang undangan persidangan dan hubungan masyarakat bagian perundang undangan persidangan dan hubungan masyarakat mempunyai fungsi pembuatan risalah rapat dan perundang undangan dprd, menyiapkan persidangan dan risalah rapat serta melaksanakan hubungan masyarakat. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bagian perundang undangan persidangan dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang undangan, menyelenggarakan kegiatan persidangan dan risalah, melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat protokolkajian perundang undangan mempunyai tugas menyelenggarakan kajian perundang undangan. uraian tugas sub bagian kajidan mengendalikan program kerja sub bagian, cc.daerah, membuat konsep bahan penyiapan draf peraturan daerah inisiatif dprd, merancang bahan pembahasan peraturan daerah, memfasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, melaksanakan pembuatan risalah hukum perundang undangan, merancang dan menyusun naskah produk hukum dprd, menyusun bahan daftar inventaris masalah dim): memfasilitasi badan pembentukan peraturan daerah dprd: melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan, m.melaksanakan pencatatan statistik bidang peraturan daerah dan peraturan perundang undangan, menyimpan dan memelihara bahan dokumentasi peraturan perundang undangan, oo.dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian. sub bagian persidangan dan risalah mempunyai tugas menyelenggarakan persidangan dan menyusun risalah rapat dprd. uraian tugas sub bagian persidangan dan risalmenyusun dan mengendalikan program kerja sub bagian, merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang dprd, menyediakan materi bahan rapat dprd, menyelenggarakaniapkan penyelenggaraan rapat paripurna dprd, menyiapkan penyelenggaraan pergantian antar waktu paw) dprd, menyiapkan pelantikan anggota dprd, il. memfasilitasi badan musyawarah dprd, menyiapkan penyediaan tenaga ahli fraksi, dan, menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian. sub bagian hubungan masyarakat protokol dan publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan masyarakat, protokol, dan publikasi. uraian tugas sub bagian hubungan masyarakat protokolbungan masyarakat dan protokol, menyusun dan mengendalikan program kerja sub bagian, menyusun bahan komunikasi dan publikasi dprdil. melaksanakan penerbitan media internal, mengelola website dprd, merencanakan dan menyusun bahan keprotokolan pimpinan dprd, dan oo. menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagifungsi fasilitasi penganggaran dan pengawasan serta kerjasama. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan mempunyai tugas menyelengarakan kegiatan bidang fasilitasi penganggaran, menyelengarakan kegiatan bidang fasilitasi pengawasan dan kerjasamafasilitasi penganggaran mempunyai tugas memfasilitasi penganggaran dprd. uraian tugas sub bagian fasilitasi pengnggaran, menyiapkan pembahasan kua pas kua pas perubahan, menyiapkan pembahasan apbd apbd perubahan, menyiapkan pembahasan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan, menyiapkan pembahasan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, menyiapkan pembahasan kpj bupati, memfasilitasi reses anggota dprd, mengelola sistem aspirasi, menyiapkan data bahan dukungan jaringan aspirasi, j . mendampingi melaksanakan pendampingan penyerapan aspirasi masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan pokok pokok pikiran dprd, memfasilitasi badan anggaran dprd, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian. sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerjasama mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi pengawasan dan kerjasama. uraian tugas sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerjasamwasan dan hubungan antar lembaga, menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan, merancang bahan rapat rapat dprd dalam rangka pengawasan, menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran, menyiapkan bahan rekomendasi dprd kepada pemerintah daerah, memfasilitasi kegiatan komisi komisi dprd, menyiapkan penyediaan kelompok pakar tim ahli dprd, merencanakan kegiatan hearing dengar pendapat dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, memfasilitasi kerjasama dan hubungan antar lembaga dprd, melaksanakan penerimaan tamu dprd, merancang administrasi kunjungan kerja dprd, il. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik dprd: memfasilitasi badan kehormatan dprd,kretaris dprdsekretaris dprdpada sekretariat dewan perwakilan raky m.m. nip. bagan susunan organisasi lampiran peraturan bupati kulon progo sekretarisbagian peran dang, pandangan bagian fasilitasi umum dan penganggaran dan keuangan persidangan dan pengawasan hubungan masyarakat sub bagian sub bagian kajian tata usaha dan perundang. sub bagian fasilitasi kepegawaian undangan penganggaran sub bagian subbab persidangan program dan dan risalah sub bagian keuangan fasilitasi pengawasan dan kerjasama subbab hubungan subbab rumah pon wates, oktober tangga dan protokol dan pj. bupati kulon progo, perlengkapan publikasi kelompok cap ttd jabatan fungsional tertentu salinan telah sesuai dengan aslinya budi antono kepala bagian hukum tan setda kab. kulon progo dan pan dea dea dea ifeq mbfidatl s.h. m.m. nip. |
salinan sd) rena ainspektorinspektorat daerah adalah inspektorat daerahinspektorat daerah terdiri dari unsur pimpinan inspektur, unsur pembantu pimpinan sekretariat yang terdiri dari sub bagian sub bagian, unsur pelaksana inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional tertentu. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi inspektorat daerah terdiri dari inspekturinspektur pembantu bidang pemerintahan, inspektur pembantu bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, inspektur pembantu bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup, daninspekturlompok jabatan fungsional tertentu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. bab iii fungsi, tugas dan uraian tugas bagian kesatu inspektorat daerahdalam inspektorat daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan pemerintahan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup serta administrasikoordinir pelaksanaan kegiatan inspektorat daerahinspektur berkaitan dengan bidang tugasnya. sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasperlengkapan yang meliputiginventarisasi, mengaturinspektorat daerah, menyiapkan bahan kerja sama teknis dengan pihak ketiga, j . menyiapkan konsep sambutan pimpinan sesuai bidang tugasnya, menyiapkan bahan sistem pengendalian internal inspektorat daerah negara dan cuti sakit bagi pns inspektorat daerahinspektorat daerahelenggarakan peningkatan kualitas sdm bidang pengawasanlaporan pelaksanaan tugas sub bagian. sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta koordinasiencanaan dan keuangan, menyusun program kerja sub bagian, cc. menyusun program kerja inspektorat daerah, melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program yang meliputi menyiapkan bahan dan memproses penyusunan rencana strategis inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan memproses penyusunan rencana kerja tahunan inspektorat daerah, menyusun rencana program, pemantauan dan evaluasi, menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan program, menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan, menyusun program kerja pengawasan tahunan ppt): menyelenggarakan gelar pengawasan daerah larwasda), dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki). menyusun rencana kerja dan anggaran rka) dan dokumen pengelolaan anggaran dpa) inspektorat lingkungan inspektorat daerah, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan inspektorat daerah, mengoordinasikan bendahara penerimaan,inspektorat. j . menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas inspektorat daerahmerintahan. uraian tugas inspektur pembantu bidangerintahan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan pemerintahan, cc. menyusun kebijakan pengawasan urusan pemerintahan, menyusun perencanaan program pengawasan urusanpemantauan serta evaluasi urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, menyusun daftar objek pemeriksaan urusan pemerintahan, menyelenggarakan pemeriksaan urusan pemerintahanmerintahan, melaksanakan pengusutan kebenaran surat aduan masyarakat isu dalam urusan pemerintahan, m.menyusun kegiatan pemeriksaan kasus urusan pemerintahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut urusan pemerintahan, oo. mengadministrasikan dokumen pemeriksaan urusan pemerintahan, melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan urusan pemerintahan, g . mengelola data dan informasi pengawasan urusan pemerintahan, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dengan sistem penilaian yang tersedia, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan urusan tugasnya, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas inspektur pembantu bidang pemerintahan. bagian keempat inspektur pembantu bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat inspektur pembantu bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melakurekonomian dan kesejahteraan rakyat. uraian tugas inspektur pembantu bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyatkonomian dan kesejahteraan rakyat, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, cc. menyusun kebijakan pengawasan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, menyusun perencanaan program pengawasan urusan perekonomian dan, penilaian serta pemantauan dan evaluasi urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, menyusun daftar objek pemeriksaan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pemeriksaan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengawasan bidang keuanganrekonomian dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan pengusutan kebenaran surat aduan masyarakat isu dalam urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, menyusun kegiatan pemeriksaan kasus dalam urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, mengadministrasikan dokumen pemeriksaan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, oo. mengelola data dan informasi pengawasan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai urusan tugasnya, dan g . menyusun laporan pelaksanaan tugas inspektur pembantu bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. bagian kelima inspektur pembantu bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup. uraian tugas, menyusun program kerja urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, cc. menyusun kebijakan pengawasan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, menyusun perencanaan program pengawasan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, menyusun pedoman teknis pengawasan pemeriksaan, pengusutan, pengujian penilaian serta pemantauan dan evaluasi urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, fl. menyusun daftar objek pemeriksaan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, menyelenggarakan pemeriksaan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengawasan bidang sarana prasarana aset, menyelenggarakan pemeriksaan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, j . melaksanakan pengujian laporan keuangan, laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah pemangku urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, melaksanakan pengusutan kebenaran surat aduan masyarakat isu dalam urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, menyusun kegiatan pemeriksaan kasus dalam urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, mengadministrasikan dokumen pemeriksaan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, oo. melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, mengelola data dan informasi pengawasan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai urusan tugasnya, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas inspektur pembantu bidang prasarana wilayah dan lingkungan hiduptentu pada inspektorat daerahinspekturinspektur daerah dan setiap kepala unit organisasi bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan amplifikasi sesuai urusan tugas masing masing. dalam melaksanakan tugas, inspektur daerah dan setiap kepala unitinspektorinspektur dan tugas serta tata kerja pada inspektorat daerah sekretariat sub bagian sub bagian umum dan perencanaan dan kepegawaian keuangan inspektur inspektur pembantu inspektur pembantu pembantu bidang perekonomian bidang prasarana bidang dan kesejahteraan wilayah dan pemerintahan rakyat lingkungan hidup kelompok jabatan fungsional wates, oktober tertentu pj. bupati kulon progo, cap ttd salinan telah sesuai dengan aslinya budi antonotetapkan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, perlu penyesuaian pada kegiatan penyediaan rapat rapat, konsultasi dan koordinasi pada dinas kesehatan, kegiatan pengadaan sarana pendidikan sma dan kejuruan, kegiatan pembangunan rehab sarana prasarana pendidikan sma dan kejuruan, pembangunan rehabilitasi prasarana smp, pengadaan sarana pendidikan smp, pengadaan sarana pendidikan pada dinas pendidikan, pemeliharaan ruang terbuka hijau pada dinas pekerjaan umum, pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga pada dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olah raga, program pelayanan bantuan hukum pada bagian hukum sekretariat daerah, serta belanja gaji dan tunjangan beberapa skp(lima) hal hal khusus lainnya angka (sebelas),bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang belum beranggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran apabila menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, sehingga dalam penganggaran dan ketatausahaan keuangan dipandang perlu untuk: penerimaan semula rp. bertambah rp. (berkurang) jumlah penerimaan setelah rp. perubahan pengeluaran semula rp. bertambah rp. (berkurang)kanisme dan prosedur bantuan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang undanganbantuan keuangan kepada partai politikomisi pemilihan umum kabupaten yang selanjutnya disingkat kpu kabupaten adalah kpu kabupaten kulon progdan atas dasar kesamaan dpadmperoleh kursi dprd yang perhitungannya berdasarkan jumlahbantuan keuangan kepada partai politik. tujuan disusunnya peraturan bupati ini yaitu agar pemberian bantuan keuangan kepada partai politik terlalu secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkanengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada bersumber dari apbd dan diberikan setiap tahhasil pemilu tahundan untuk periode hasil pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi dprhasil pemilu tahuncc.huruf tidak berlaku bagi partai politik yang baru memperoleh kursi dprd hasil pemilu tahunformat surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalamalam hal dpc partai politik atau sebutan lainnyakulon progokulon progo, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset kabupaten kulon progo, bagian hukum sekretariat daerah kabupaten kulon progo, inspektorat daerah kabupaten kulon progo, dan kpu kabupaten kulon progokepada partai politik dari dpc partai politik atau sebutan lainnya dibuat dalam berita acara verifikasi dan berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik. format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada dan berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politikermohonan bantuan keuangan dari dpc partai politik atau sebutan lainnydpc partai politik atau sebutan lainnya dengan melampirkan berita acara verifikasi kelengkapan administrasi. ketua atau sebutan lain dari didikan politik. kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kewajiban dan hakgkaderatau workshop. bentuksebagaimana dimaksud padabpk untuk dilakukan pemeriksaan. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada terbuka untuk diketahui masyarakat. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh ketua atau sebutan lain dari dpc partai politikpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai bantuan keuangan kepada partai politik. bab ketentuan peralihan bantuan keuangandalam hal partai politikaka mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik dengan ketentuanbantuan keuangan kepada partai politik contoh formatwates,. dpc partai. ketua sekretaris (ea) (oa) contohlon progokelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik . ketua ( .) . sekretaris ( .) . anggota ( .) . anggota ( .) . anggota ( .) . anggota ( .) . anggota ( .) contoh format berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik nomor :. pada hari ini. tanggal. bulan. tahun. selanjutnya disebut pihak pertama. ketua dan bendahara dpc partac partai. kabupatendpc partai. kabupatedpc partai politik yang bersangkutan. pihak kedua pihak pertama dpc partai bupati ketua (he) bendahara contoh format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. kegiatan kegiatan pendidikan politik seminar lokakarya dialog interaktif sarasehan workshopalam data dan arsip pemeliharaan peralatan kantor saldo rpi ooo mengetahui ketua, bendahara (nan) (on)ulon progo, menimbang:,direksi:j .nyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada kepala desa selaku penasihat dan temuannya kepada camat dan dewan pembina. direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan bum desa.selama:direksiwajib menyusun laporan pengawasan paling sedikit (tiga) bulan sekali kepada kepala desa selaku penasihatdaerah istimewa yogyakarta(l),:cc.yaitu instansi satuan kerja yang ditunjuk oleh bupati sesuai fungsi, tugas, yang susunan dan keanggotaannyeriksaan laporan keuangan bum desa dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan olehdiundangkanumus dibangun yang berubah berdasarkan peraturan bupati ini, berubah menjadi unit usaha jasa keuangan mikro yang merupakan salah satu unit usaha bum desa. perumus dibangun yang berubah berdasarkan peraturan bupati ini,. dewan pembina dan sekretariat dewan pembina badan usaha milik desa yang sudah ada tetap menjadi dewan pembina dan sekretariat dewan pembina bum desa sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan dalam keputusan bupati. pada saat berubahnya bum desa sebagaimana diatur dalam peraturan bupati inibupati ini, dilakukan pemindahbukuan hutang. bab format tata naskah contoh, bentuk dan format tata naskah peraturan desa mengenai perubahan penyesuaian bummbentukcontoh, bentuk dan format peraturan desa mengenai badan usaha milik desa rina kepala desa . nama desa) kabupaten kota. nama kabupaten) peraturan desa. (nama desa) nomor . tahun . tentang badan usaha milik desa dibangun . (rama bum desa) . (nama desa) dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa . (rama desa) menimbang bahwa dalam rangka memajukan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya badan usaha milik desa, bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi desa yang asli dan bertanggung jawab dibutuhkan peningkatan sumber pendapatan asli desa: bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf dan perlu menetapkan peraturan desa tentang badan usaha milik desa dibangun . (rama bum desa) . (nama deskulon progo nomor . tahun tentang pedoman tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa. dengan persetujuan bersama badan permusyawaratan desa . (nama desa) dan kepala desa . (rama desa) memutuskan menetapkan peraturan desa . (rama desa) tentang badan usaha milik desa dibangun . (nama bum desa) . (nama desa) bab ketentuan umum dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan desa adalah desa . (nama desa) kecamatan . (nama kecamatan) kabupaten kulon prog. (nama desa) kecamatan . (nama kecamatan) kabupaten kulon progo,wan pengawas adalah dewan pengawas bum desa dibangun tee. (pama bum desa) . (nama desa). direksi adalah direksi bum desa dibangun . (rama bum desa) . (nama desa). anggaran dasar adalah anggaran dasar bum desa dibangun tere. (pama bum desa) . (nama desa). anggaran rumah tangga adalah anggaran rumah tangga bum desa dibangun . (rama bum desa) . (nama desa) dewan pembina adalah dewan pembina bum desa kabupaten kulon progo. bab pendirian dengan peraturan desa ini didirikan bum desa dibangun . (nama bum desa) . (nama desa) bum desa sebagaimana dimaksud pada adalah perubahan dan kelanjutan dari lembaga keuangan mikro dibangun desa. (nama desa) yang didirikan berdasarkan peraturan desa . (nama desa) nomor . tentang . pemisahan kekayaan desa untuk modal pendirian lembaga keuangan mikro) dan keputusan lurah desa . (nama desa) nomor . tentang . pendirian lembaga keuangan mikro dibangun), dan perusahaan umum desa dibangun . (nama perumus) ee. (nama desa) yang didirikan berdasarkan peraturan desa lee. nomor . tentang . perusahaan umum desa dibangun . dan akta notaris nomor . tanggal . bab iii anggaran dasar bagian kesatu nama dan tempat kedudukan bum desa ini bernama badan usaha milik desa dibangun . (nama bum desa) .(nama desa), selanjutnya dalam peraturan desa ini cukup disebut bum desa. bum desa berkedudukan wilayah desa. bum desa mempunyai wilayah usaha desa. dalam hal dipandang perlu, tempat usaha dan wilayah usaha bum desa dapat berlokasi luar desa. bagian keduatujuan pembentukan bum desa yaituzas. bagian keempat modal dan usahdasar bum desa ditentukan sebesar rp. . jj.coo (eenennannanaannannnaan rupiah). besarnya modal bum desa disetor adalah seluruh nilai kekayaan desa yang telah tertanam dalam perusahaan umum desa perumus) dibangun sebagaimana dimaksud dalam untuk memenuhi modal dasar sebagaimana pemerintah desa menganggarkan penyertaan modal dalam apb des yang bersumber dari penyisihan bagian laba bum desa yang disetor pemerintah desa minimal atau sumber lainnya yang sah. neraca awal bum desa tercantum dalam lampiran peraturan desa ini. perubahan modal dasar bum desa diatur dalam peraturan desa. bum desa menjalankan usaha bidang bisnis jasa keuangan (financial business), bisnis sosial sederhana (social business), bisnis penyewaan (penting), bisnis perantara (bordering), bisnis yang berproduksi dan atau berdagang (trading): bisnis usaha bersama (holding): bisnis lain yang lazim dilakukan oleh bum desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kelima jangka waktu berdiri dan organisasi pengelola bum desa ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. organisasi pengelola bum desa terdiri atas penasihat: direksi: dan dewan pengawas. bagian keenam:b anggaran rumah tangga bagian kesatu penasihat penasihatdireksi paragraf kesatu tugas, kewajiban, dan wewenang direksi mempunyai tugas mengurus dan mengelola bum desa sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakusekurang kurangnya, direksi dapat mengangkat pegawai. pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksudaragraf kedua pengangkatan persyaratan menjadi direksikepolisian republik indonesia, perangkat desa, badan permusyawaratan desa,melihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan bum desa. bagian ketiga dewan pengawas paragraf kesatu tugas, kewajiban, dan wewenang dewan pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan bum desa. dewan pengawas mewakili kepentingan masyarakat. susunan kepengurusan dewan pengawas terdiri atas:,melihat buku buku, surat surat dan dokumemelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala desa secara berkala triwulanan dan sewaktu waktu apabila diperlukan. paragraf dua pengangkatanbagian keempatjasgian kelima rencana kerja dan anggaran rencana kerja dan anggaran merupakan rencana kerja dan anggaran yang disampaikan kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan. paling lambat (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran bum desa tahun yang akan datang kepada dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan. paling lambat (satu) bulan setelah penyampaian rencana kerja dan anggaran, dewan pengawas harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan. dalam hal dewan pengawas memberikan penolakan maka direksi harus melakukan perubahan sesuai dengan saran dewan pengawas. setiap perubahan rencana kerja dan anggarankepala desa. rencana kerja dan anggaran yang telah mendapat persetujuan dewan pengawas disampaikan kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan. apabila direksi telah melakukan perubahan sesuai dengan saran dewan pengawas dan kepala desa sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada dinyatakan berlakuperubahan rencana kerja dan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan disampaikan oleh direksi kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas. perubahan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan oleh direksi dalam tahun buku yang sedang berjalan, berlaku setelah mendapat pengesahan dari kepala desa. bagian keenam laporan keuangan dan sistem akuntansi direksi wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan dan tahunan, kepada kepala desa dengan tembusan kepada camat dan dewan pembina. terhadap laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada sebelum disahkan, kepala desa menetapkan auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian laporan keuangan bum desa atas beban bum desa. paling lambat (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari laporan realisasi kegiatan dan laporan keuangan kepada dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan diteruskan kepada kepala desa untuk mendapat pengesahan. laporan keuangan sebagaimana dimaksud terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. laporan tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala desa wajib disampaikan kepada camat dan dewan pembin. setiap perubahan yang diakibatkan oleh transaksi atau oleh kejadian yang lain dalam bum desa yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya atau pendapatan dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggung jawabkan. sistem akuntansi disusun dan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan prinsip prinsip pengendalian intern yaitu pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. bagian ketujuh pengelolaan barang dan kepegawaian pengelolaan barang untuk keperluan penyelenggaraan bum desa dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. direksi meminta persetujuan kepada kepala desa melalui dewan pengawas mengenai harta kekayaan bum desa yang tidak digunakan dan atau tidak bermanfaat untuk dihapuskan. penghapusan dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan keputusan direksi dan disahkan kepala desa. ketentuan mengenai kepegawaian bum desa diatur dengan peraturan kepala desa. bagian kedelapan tanggung jawab dan tuntutan ganti rugiperaturan perundang undangan. setiap pegawai bum desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada direksi. surat bukti dan surat lain serta pembukuan dan administrasi bum desa disimpan bum desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh direksi. bagian kesembilnyaketentuan peralihan pada saat berubahnya bum desa sebagaimana diatur dalam peraturan desa (nama perumus) . (rama desa)esa ini. perumus dibangun . yang berubah berdasarkan peraturan desa ini, berubah menjadi unit usaha jasa keuangan yang merupakan salah satu unit usaha bum desa. perumus dibangun . yang berubah berdasarkan peraturan desa ini desa, dilakukan pemindahbukuan hutang dalam berita daerah desa kecamatan . kabupaten kulon progo. ditetapkan pada tanggal kepala desa cap ttd (nama lengkap tanpa gelar) diundangkan di. pada tanggal . jj. sekretaris desa . lembaran desa . nama desa) tahun . nomor . penjelasan atas peraturan desa en. nenek nomor tahun . tentang badan usaha milik desa dibangun saat. penjelasan umum dalam rangka memajukan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi desa yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, salah satu upayanya adalah peningkatan terhadap usaha bisnis dan pelayanan dan peningkatan sumber pendapatan asli desa. untuk memenuhi kebutuhan dimaksud serta untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat maka pendirian badan usaha milik desa adalah pilihan dan solusi yang tepat. maksud dan tujuan badan usaha milik desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi dan atau pelayanan umum dan untuk mendapatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan asli desa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dengan tetap berpegang teguh pada syarat syarat efisiensi dan efektifitas, prinsip prinsip ekonomi perusahaan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa tentang badan usaha milik desa dibangun . jc, bentuk dan format berita acara pemerintah kabupaten kulon progo was kecamatan oo. m3) desa na. berita acara persetujuan bersama badan permusyawaratan desa masakan dan kepala desa . terhadap rancangan peraturan desa mo. kecamatan . kabupaten kulon progo nomor: nata. nomor: sennctatakk. tentang badan usaha milik desa dibangun ocean. pada hari ini, . tanggal kulon progo menyetujui bersama: rancangan peraturan desa . kecamatan . kabupaten kulon progo tentang badan usaha milik desa dibangun .ae. kabupaten kulon progo dan kepala desa . kecamatan #eem kabupaten kulon progo. ketua kepala desa . badan permusyawaratan desa . wates, september bupati kulon progo cap ttd hasta wardoyo |
p) salinan undinas terdiri dari unsur pimpinan kepala dinasdan sub bagian keuangan. bidang bina marga, terdiri dari seksi pembanguan dan peningkatan jalan, dan seksi pemeliharaan jalan, dan seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan. bidang cipta karya, terdiri dari seksi gedung dan bangunan umum, seksi jasa konstruksi dan seksi penyehatan lingkungan. bidang sumber daya air, terdiri dari seksi pembangunan seksi operasi dan pemeliharaan, dan seksi konservasi. bidang perumahan dan permukiman, terdiri dari seksi perumahan, dan seksi permukimpertama dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan kawasan permukimanna marga, menyelenggarakan kegiatan cipta karya, menyelenggarakan kegiatan sumber daya air menyelenggarakan kegiatan perumahan dan permukiman, dan melaksandan money ku), menyusun laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan money ku evaluasi rkd), menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) dinas, mengkbina marga bidang bina marga mempunyai fungsi penyelenggaran pembangunan dan peningkatan jalan, pemeliharaan jalan serta pembangunan dan pemeliharaan jembatan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang bina marga mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan jalan, menyelenggarakan pemeliharaan jalan, menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan jembmempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan jalan. uraian tugas seksi pembangunan dan peningkatjalan, menyusun program kerja seksi, cc. menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten, menyelenggarakan pembangunan, peningkatan jalan serta bangunan pelengkapnya, melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, melaksanakan inventarisasi pembangunan dan peningkatan jalan beserta bangunan pelengkapnya, melaksanakan survey, menyiapkan data dan rencana kebutuhan data base untuk keperluan pembangunan dan peningkatan jalan, menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. seksi pemeliharaan jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan jalan uraian tugas seksi pemeliharaliharaan jalan, menyusun program kerja seksi, menyelenggarakan pemeliharaan jalan beserta bangunan pelengkapnya, menyelenggarakan pemeliharaan perundang jalan, memproses perijinan pemanfaatan jalan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan teknis dan pengendalian teknis perizinan pemanfaatan bagian bagian jalan, menyelenggarakan penyusunan leger jalan, melaksanakan survey, menyiapkan data dan rencana kebutuhan data base untuk keperluan pemeliharaan jalseksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan uraian tugas seksi pembangunan dan pemeliharaan jemmeliharaan jembatan, menyusun program kerja seksi, menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan serta bangunan pelengkapnya, melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan pemeliharaan jembatan, melaksanakan inventarisasi pembangunan dan pemeliharaan jembatan beserta bangunan pelengkapnya, melaksanakan survei, menyiapkan data dan rencana teknis untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, melaksanakan survei, menyiapkan data dan rencana kebutuhan data base untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, menyelenggarakan penyusunan leger jembatan, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. bagian keempat bidang cipta karya bidang cipta karya mempunyai fungsi penyelenggaraan gedung dan bangunan umum, pembinaan jasa konstruksi dan jasa lingkungan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang cipta karya mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan kegiatan gedung dan bangunan umum, menyelenggarakan pengelolaan jasa konstruksi, menyelenggarakan pengelolaan penyehatan lingkunggedung dan bangunan umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan gedung dan bangunan umum. uraian tugas seksi gedung dan bangunbangunan gedung dan bangunan umum, menyusun dan melaksanakan program kerja seksi, menyelenggarakan pendataan bangunan gedung, membuat dan menyusun aturan yang terkait dengan gedung dan bangunan umum, menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi dan pemugaran bangunan. melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan rekomendasi pembongkaran bangunan gedung, melaksanakan penilaian aset yang akan dihapuskan terkait dengan bangunan gedung dan bangunan umum. melaksanakan pembinaan dan pengawasan izin mendirikan bangunan imb), memberikan rekomendasi teknis dalam rangka pemberian izin mendirikan bangunan imb): menyusun laporan seksi, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan seksi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. seksi jasa konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pembinaan, pengarahan dan pengembangan bidang jasa konstruksi. uraian tugas seksi jasa konstrjasa konstruksi, menyusun dan melaksanakan program kerja seksi: menyusun dan melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang undangan bidang jasa konstruksi, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, menyelenggarakan fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam bidang jasa konstruksi, melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi sinjai), melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksij . melaksanakan penilaian kinerja pelaksana jasa kontruksi, menyusun laporan pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan jasa konstruksi, il.dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan seksi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang. seksi penyehatan lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan penyehatan lingkungan uraian tugas seksi penyehatan lingkungan adalah sebagai berikut mempelajari peraturan perundang undangan,rogram kerja seksi, cc. menyusun pedoman perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalianlaksanakan evaluasi terhadap kegiatan seksi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. bagian keempat bidang sumber daya air bidang sumber daya air mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta konservasi sumber daya air. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang sumber daya air mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembangunan sumber daya air, menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, menyelenggarakan kegiatan konservasi sumber daya airdan peningkatan sumber daya air. uraian tugas seksisumber daya air, menyusun program kerja seksi, cc. menyusun pedoman teknis, dan pantai, menyusun perencanaan teknis pembangunan dan atau peningkatan, jaringan sumberdaya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai, melaksanakan pembangunan, dan atau peningkatan, jaringan sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai, melaksanakan pembinaan, pengawasan danpengendalian dan pantai, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaanpembangunan dan atau peningkatan prasarana dan sarana sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungaidan pantai, melaksanakan inventarisasi perencanaan penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana bidang sumber daya aiseksi operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaanoperasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi sumber daya air. uraian tugas seksi operasi dan pemeliharperasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi, menyusun program kerja seksi, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi, d.menyusun perencanaan teknis operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi, e.melaksanakan pengawasan teknis operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi, melaksanakan pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya, menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang meliputi: mengumpulkan dan mengolah data hidrologi (debit dan curah hujan), menyusun rencana tata tanam tahunan, melaksanakan penyediaan dan pembagian air, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembagian air, menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan tata tanam tahunan, melaksanakan koordinasi penyediaan dan pembagian air irigasi, melaksanakan pemantauan keadaan dan luas tanam, mengumpulkan data hasil produksi, menginventarisasi jaringan, bangunan dan lahan irigasi, melaksanakan survey kondisi jaringan irigasi dan bangunan lainnya, menghitung angka kebutuhan nyata operasi pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi knpi), dan melaksanakan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat jaringan irigasi yang meliputi gali walet, babat rumput, pemeliharaan pintu air dan bangunan air lainnya. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap lainnya, melaksanakan pembinaan teknis terhadap p3a gp3a dan organisasi manfaat air irigasi lainnya, melaksanakan pemantauan, evaluasi kinerja p3a gp3a dan organisasi manfaat air irigasi lainnya, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi, seksi konservasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan konservasi sumber daya air. uraian tugas seksi konservonservasi sumber daya air, menyusun program kerja seksi, menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air. d.menyusun penetapan dan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber daya air, menyelenggarakan perencanaan program konservasi sumber daya air, merumuskan kebijakan penyelenggaraan program konservasi sumber daya air, melaksanakan konservasi sumber daya air seperti perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengelolaan embung, waduk, situ, mata air dan bangunan penangkap air lainnya, melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat daya rusak air, memproses rekomendasi perizinan penggunaan iar irigasi, air permukaan dan sumber air dan bangunan pada jaringan irigasi dan tanah sumber daya air, menyusupenetapan dan pemberian rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan pada saluran irigasi, melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan pada saluran irigasi, melaksanakan pendataan dan rekomendasi perizinan alih fungsi lahan pada lahan beririgasi teknismbangan sistem informasi sumber daya air, oo. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi sumber daya air, mengelola dan menyusun data sistem informasi sumber daya air, melaksanakan pemantauan kualitas air permukaan, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengamanan sumber daya air, melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber daya air, membantu melaksanakan pengawasan teknis penambangan golongan pada alur sungai, menyusun laporan pelaksanaan tugas seksilima bidang perumahan dan permukiman bidang perumahan dan permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumahan dan permukiman. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang perumahan danperumahan, menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pelaksanaan permukimumahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan perumahan, uraian tugas seksi perumumahan, menyusun program kerja seksi, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan atau penyelenggaraan pembangunan perumahan meliputi: rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah susun sederhana milik, pembangunan untuk pns, tni polri, pembangunan perumahan khusus, pembangunan perumahan swadaya, dan revitalisasi perumahan kumuh dan padat penduduk mengelola perumahan susun sederhana sewa (rusunawa) dan perumahan khusus (perumahan jompo, korban bencana hunian tetap hunian sementara, relokasi), memberikan bantuan teknis terhadap pembangunan perumahan, perencanaan teknis dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehab untuk perumahan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian peran serta masyarakat dan pengembang dalam pembangunan perumahan, memfasilitasi ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat, menyusun rencana pengembangan dan pembangunan perumahan sesuai dengan tata ruang, melaksanakan survey, menyiapkan data dan rencana kebutuhan data base untuk keperluan perumahan, menyusun perencanaan pengembangan dan pembangunankawasan perumahan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kawasan siap bangun perumahan yang telah terbangun, il. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi, seksirmukiman. uraian tugas seksi permukimmukiman, menyusun program kerja seksi, menyusun rencana pengembangan dan pembangunan permukiman sesuai dengan tata ruang, melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehab prasarana permukiman, meliputi: jalan lingkungan permukiman, persamaan lingkungan permukiman, jaringan listrik permukiman, prasarana penunjang lainnya, memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangkameningkatkan tingkat pelayanan dan kualitas prasarana permukiman, terutama kawasan permukiman kumuh, nelayan tepian, dan kawasan bencana, memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tingkat pelayanan dan kualitas jalan lingkungan, persamaan lingkungan, jaringan listrik, memberikan bimbingan, pengendalian, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan atau pihak lainnya terkait dengan kawasan permukiman, melaksanakan survey, menyiapkan data dan rencana kebutuhan data base terkait kawasan permukimpekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. kelompok jabatan fungsional tertentu pada dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukimil s.h., m.m. nip. lampiran peraturan bupati kulon progo nomor tahun kepala tentang bagan struktur organisasisekretariat permukimansumber daya air perumahan dan permitikiman pembangunan dan seksi seksi seksi gedung dan pembangunan perumahan peningkatan jalan bangunan umum seksi seksi seksi seksi pemeliharaan jalan jasa konstruksi operasi dan permukiman pemeliharaan seksi seksi seksi konservasi wates, oktober pembangunan dan penyehatan kelompok jabatan pemeliharaan lingkungan pj. bupati kulon progo, tertentu cc budi antono t, m.m. nipbidang. bidang cc. mengoordinasikan, mengoordinasikanusaha ekonomi masyarakat desa, mengoordinasik'mengoordinasikanmengoordinasikanlembagbudayaan masyarakat dan penguatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa seksi pemberdayaan lembaglembaga ekonomi masyarakat desa, pelaksanaan pendampingan peningkatan kemampuan manajerial dan teknis pengelolafasilitasiusaha ekonomi masyarakat desa. seksiusahusaha ekonomi masyarakat desa, pelaksanaan pendampingan peningkatan daya saing dan nilai dari kegiatan usaha yang ada desa, pelaksanaan pendampingan dan pembinaan pengembangan sumber daya alam, pelaksanaan fasilitasi dpengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemberdayaan usaha ekonomwasan perdesaan dan kerjasamadesaan dan kerjasama perdesaan. seksi pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasamadesaan dan kerjasama desa, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama desapelaksanaan kebijakanksanaan fasilitasi pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, pelaksanaan koordinasi kegiatanlaksanaan fasilitasikegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasamamengoordinasikan pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa: mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi peningkatan administrasi pemerintahan desa, mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi peningkatgembangan kapasitas aparatur. seksi fasilitas pengembangan kapasitas aparatur: cc. penyiapan bahan pelaksanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi. seksi fasilitasi peningkatan: seksi fasilitasi peningkatanpelaksanaan fasilitasi, pemantauan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa,mberdayaan masyarakat dan desa dalam struktur perangkat daerah atau posisi unit organisasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam struktur organisasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desberdayaan masyarakat dan desa. dinas adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten hulu sungai tengah. kepala dinas adalah kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten hulu sungai tengberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa, membawakan: seksi pengembangan kapasitas masyarakat, seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, seksi fasilitasi pelayanan sosial dasar dan budaya masyarakat. bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa, membawakan: seksi pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa, seksi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa, seksi pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama desa. bidang pemberdayaan pemerintahan desa, membawakan: seksi fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa, seksi fasilitasi peningkatan administrasi pemerintahan desa, seksi fasilitasi peningkatan pengelolaan keuangan dan aset desmberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, cc. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desmasyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat d. bidang pemberdayaan masyarakat dmengoordinasikanmengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pelayanan sosial dasar dan budaya masyarakatpasitascc.. seksi pemberdaya, pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatpemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tinglayanan sosial dasar dan budayalayanan sosial dasar dan budaya masyarakat. seksi fasilitasi pelayanan sosial dasar dan budayalayanan sosial dasar dan budaya masyarakat, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan fasilitasi pelayanan sosial dasar dan budaya masyarakat, penyiapan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) dalam pelayanan sosial dasar dan budaya masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pelaksanaan fasilitasi peningkatan ketahanan sosial budayausaha ekonomi masyarakat desaberbunyirta berbunyi: bahwa berdasarlaksanakan oleh kab kota pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada huruf pelaporan dan pertanggungjawaban angka berbunyi kota, maka pemerintah kab kota harus dan angka berbunyi dan pemberitahuan kepada pimpinan dprd untuk selanjutnya ditampung dalam perda tentang perubahan apbd lain lain pendapatan daerah yang sah nomorpendapatan dimaksud,dana perimbangan nomor penganggaran dana alokasi khusus disebutkan bahwa "apabila perpres mengenai rincian apbn atau kemenkeu mengenai alokasi dak diterbitkan setelah perda tentang apbdbahwa sehubungan dengan surat plt. kepala dinas perpustakaan nomor perpus tanggal mei perihal permohonan pergeseran anggaran apbd tahun anggaran surat plt. kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman nomor persim tanggal mei perihal usulan pergeseran anggaran dana dak apbd surat kepala dinas pendidikan nomor seks disdik tanggal mei perihal permohonan penganggaran dana bos. surat kepala dinas penanaman modal, ptsp dan tenaga kerja nomor pm.ptsp.tk v tanggal mei perihal permohonan pergeseran anggaran apbd tahun anggaran surat camat barabai nomor kec. brb tanggal mei perihal permohonan pergeseran anggaran apbd surat kepala bappelitbangda nomor bappelitbangda tanggal mei perihal pergeseran dpa bappelitbangda kab. hst, surat kepala dinas pertanian nomor tph dp v tanggal mei perihal permohonan pergeseran anggaran apbd surat sekretaris daerah nomor a nd kesra tanggal mei perihal permohonan pergeseran anggaran apbd surat plt. direktur rsud damanhuri barabai nomor rsud tanggal mei perihal mohon persetujuan pergeseran anggaran apbd surat plt kepala bukan nomor seks bukan tanggal mei perihal pergeseran anggaran surat kepala dinas kesehatan nomor kes tanggal mei perihal permohonan pergeseran belanja blue asper surakarta barabai dan jkngubah lampituk mewujudkan program dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pandeglang tahun yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu ditetapkan peraturan bupatibupati pandeglang nomor tahun tentang memperhatikanyang membidangiyang selanjutnya disebut dengan rpm kabupaten pandeglangencana kerja pemerintah daerah (rkd)poran pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah skpdvperaturan perundang undangan yang berlakuskpd yang bersangkutan. bab ketentuan lain lain kepala bappeda wajibinidpr bagian hukum setda kabupaten pandeglang, se! na, l ban hermawan, nip. |
remasnomor diubah sebagai berikut lampiran ringkasan penjabaran perubahan apbdkesehatpekerjaan umum bina marga dan pengairubu raya proven kalimat barat peraturan bupati kubu raya nomor tahun tent ang batas desa bunga! rengas keramat sungai!rengas dpmd c tanggal juli telah disepakati penentuan data dasar gan pelacakan garis batas dalam rangka pelacakan garis batas kembali antara desa sungai rengas dengan desa pal sembilan, desa sungai rengas dengan desa sungai kakap, desa sungai rengas dengan desa sungai itik, desa sungai rengas dengan desa jeruji besar dan desa sungai rengas dengan desa sungai kubah kecamatan sungai kakap: bahwa berdasarkan ketentuan dd)rengas, sehingga peraturan bupati kubu raya nomor tahun tentang batas desa sungai rengasrengrengas kecamatan sungai kakaprengas adalah desa sungai rengas kecamatan sungai kakap kabupaten kubu raya. batas desa sungai rengas kecamatan sungai kakap meliputi: timur berbatasan dengan kota pontianak, barat berbatasan dengan desa sungai kakap, desa sungai itik, desa jeruji besar dan desa sungai kubah kecamatan sungai kakap, selatan berbatasan dengan desa pal sembilan kecamatan sungai kakap, dan utara berbatasan dengan kabupaten mempawahrengas sebagai berikut: batas desa sungai rengas dengan desa pal sembilan: l.dimulai dari simpul batas dengan koordinat yang sama pada gariskemudian mengarah arah utara menyusuri batas lahan dengan dengan koordinat yang berada jalan tanggul, dilanjutkan mengarah arah barat menyusuri batas lahan sampai pada dengan koordinat kembali mengarah arah barat sampai pada dengan koordinat yang berada ujung parit langgar, dilanjutkan mengarah arah barat mengikuti parit batas lahan sampai pada jalan cendana dengan dengan koordinat kemudian menuju arah barat dengan koordinat yang berada parit simpang banjar, kemudian menuju arah barat yang berada parit tengah dengan koordinat dan dilanjutkan sampai pada pertemuan desa sungai rengas, desa pal sembilan dan desa sungai kakap dengan dengan koordinat batas desa sungai rengas dan desa sungai kakap: dimulai dari dengan koordinat yang berada parit penjara pertemuan desa sungai rengas, desa pal sembilan dan desa sungai kakap, dan kemudian mengarah arah utara sampai pada. batas desa sungai rengas dan desa sungai itik: dimulai dari, kemudian arah utara menuju dengan koordinat yang berada jalan berkembang hulu, dan dilanjutkan mengarah arah utara menuju o11. batas desa sungai rengas dan desa jeruji besar: l.dimulai dari ol1l, kemudian mengikuti median line sungai udang sampai pada dengan koordinat dan dilanjutkan mengarah arah utara kembali dengan menyusuri median line sungai udang samp. batas desa sungai rengas dan desa sungai kubah: dimul yang dilanjutkan mengarah arah utara dengan mengikuti median line sungai udang, kemudian mengarah sampai pada dengan koordinat kemudian mengarah pada dengan koordinat yang juga merupakan koordinat lokasi yang sama pada, dilanjutkdan kemudi. peta batas desa sungai rengrengas bupati kubu raya, wan diundangkan sungai raya pada al.! agustus sekte daerah kabupaten kubu raya yus nizam berita merah kabupaten kubu raya tahun nomor lb. 240s o"g0" "ag ln) tran kia aga asia bara! dan ati at! tan var dias se. tia inka sta tai tas. sasaran pasa sak bagan san bika aaa pi. dapat saka (ee ang log bag " .x aah ela ya sen name mma p , sina san satu aa gan bima bio hetalia fe pekan te. (ena beng saad bea tapak "nia sakit aset kan nae dau tea tari lesi sin beta sai naa pen pan ear tau nas) ema sea sera ra? lee rah ati tap: bt. naa der eta lah kita bia: dai thank sak. apa kat a35 tata nae ana yung mn talas asia ida hap ui, (ana sea sni yng man aug ela ih, . tmn ter pen (na ang sta an) wal dkk and kelas soe cit, len hat hala kep ian mass menu keane daan uli tel ebeg uang! sapa sta sabu teka taat ena ena enau, bayaran "an tara pee hei bone paha pa nam api. ga: sent kel dnn pakai beta tema ling ba. sn mon sam alan nana ben setor kala ang sen ea, (nita see can mah san tn) ban "at pep ong aka nak dan ate seni mena tanaka san kam nee dag san es, bai kas pmb lai sat oke olla tap ui. papa sat da: gen tg, date scan: seru pet eta lng mansa: data sid op. "anta men aan aka pan la. ne" nan tak apel kai mop te) maa a33 tmt all pada pai rose bani o9o" mei perppu ere segera c ser jng pialang aaa at: heberpawan ege bela daa eifesei jelek sis bsisiais ssb |ale esa 2eo52 belati fee bego ben b353 log te0 s5g8553 s3i3|2isi is| ig) apes pbs etis z:i istat bea fosil kista her kz3o 253p pan level2le|ze je3 bid s53oso28 iis seats adas? hun bhn i8$ ara beres her remas eng tee bee, ps3 garis3 ma aeffetaleleelelela elelalelaf (etal gas hak risk miss variant selesai skala lala no seen level dak pep3 opi reg @. barat muri lebah aja get dia agen age 385i bee betis beri sia |
ragi ndan belanja daerah dalam rangka memberikan pedoman bagi pengelola keuangan daerah perlu disusuyusunan apbdteknis dan standar pembiayaan pengelolaan keuangan daerah. dalam peraturan ini yang dimaksud dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah adalah langkah langkah yang harus dipedomani bagi satuan kerja lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya dalam pengelolaan keuangan daerah. standar pembiayaan adalah acuan besaran alam pelaksanaan apbd lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya. petunjuk teknis dan standar pembiayaan meliputi petunjuk teknis petunjuk tekniserimaan ppid, petunjuk teknis. standar pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. petunjuk teknidiundangkan sungai raya pada tanggal plt, sekretaris daerah kabupaten kia! daya muda |ma gus supriyanto berita daerah kabupaten kubu raya tahun tokoh . |
bupati kubu raya sme bahwa dengan adanya perkembangan harga barang dan atau bahan serta upah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar satuan harga ssh barang dan jasa pemerintstandar satuan harga ssh2009ag raman tag a ).##f 372f rtampsnkapsa3img t2t kapur kok a20 3r3 rampsntapsuomg eitortotap tae 3rf rmeerlekataruanntis mao ter arah repertontabet zmg koro kom arah rsperdontabetimg te7dome aeo rsperdontabit3mg entotebet kakak seri sabomnorebet zmetsebegarsutay ketontoteber kom salep kombinasi asam salisilat selewantmet warsaw bea sasi beda2k oam sesfsandorsismuptomat sng wam | seofsamdorsitapsu2s0mg ton tokepeur kolak asa seni safadoksikapsul b0mg weriotapa kotak self saradoksikapsul bong keoriotapar kam too soo semkorkasu bong tarot tak a31 aoafsetsekantapsus0omg kapur kotak so1 serazommekitg a01 aos samamkarsutong srtokapear kakak gro aoe sama siuptemg10oma7 wgm bao bosfsesaammesitg soojsesmsmsenurmeretgrya rival ao0f satadiamueksitg ao1| semarsomestg rasa prof semasnseburmastarya tivagtom koko pos| sewosmseburmaks masa kezvaatom kok hos| sanokobaamin (amin b12)tabel omo9 |.) oif combat | bow poef soretammatabel omg boo poef smatantaet20omg tortomber kom pos simesamtaberiomg kentut tae ao| smasamtbeomg keortomser toe ati smesantbetimg eanomber tom ses smasantbetim eontomser asas ha| smasatabelsmg eontotebe kode aia| spotosesnesersimg kentut koe spotosasnteesmaao3k bio oor a25 ae| spotoksaammus2# 0tam too spotoksasntersooma(sebaya hc) kik sxtotaser tom iig spotorsasntaber20m9 abort bomber kak apo| smonoksasntaber soma(sebelah ontotabet kotak a22 spiamintabet5 o0mg other kamera a23 seronokelontebetitomg kon tomat kakak kelas rama tag anfammeosastsetona tee aoo| sutaseamdanatiumresmaa kam asoframorsientabit20mg ons sabet bae asof temuantabet25m9 ortotaber asperata kesmas usia kasam kotak asarerasintapsulstomg eitortotaps tomas asefmamentotapsu' img idordotapa asrfmamenwortapsu sion aoriotapal komen semakin anne mast longm tkatameim kok ao| talenta kaum sebukmnaks amp ama @tom amp aaifmamadormersisomaimi kibampa akan aagffamesatapsu song kerta aasfmamasortbetsima srtomoet kom aaaftamepeammebeting eontotebe @jasimoeamesasm konter ask aasfmmuswenaitabet2mg efontoteber kak aarfmimeopanubletseorea omg ooebktsoored bor asa aagfvapoattaber2 omg totebag asofvempamiabett oma rc) ton other kotak ari asil ftmin komperstabet petoooser bae ii. daftar peralatan kesehatan puskesmas tanpa rawat inap dan rawat inap) merk type total remavamaa enmnyorongn ana pesan barusan |peralatan puskesmas tanpa rawat inap |set peralatan umum jirigator set liter manula bonita unit lokal jarum infus untuk anak bayi infus set set viacom kawula hidung nasal oksigen unit viacom adult stabilisator basah elektrik unit mic rrc stabilisator pemanas alkohol bakar unit lokal buli buli panas unit rrc dorongan untuk tabungan oksigen liter unit yovistra indonesia ys kap ice cube unit rrc generator listrik portable kva unit selama japan sh generator listrik portable kva unit selama japan sh kain balut segitiga misella unit lokal humidiffier set yahudi japan pengukur aliran oksigen regulator unit yahudi japan pilot dewasa final female ss) unit lokal pilot pria final male unit lokal pot putus tempat pembuangan ludah dahak unit lokal resusisator alat bantu pernapasan dewasa unit headstar taiwan rubber selang oksigen unit lokal spark psg lokal standar infus stainless steel hook unit yovistra indonesia 17ss tabung oksigen unit yahudi japan tandu lipat unit yovistra indonesia bocah pcs rrc lambu bag, gude ett, laringoskop set galement taiwan rescue |infus set untuk anak bayi set viacom jarum infus untuk dewasa infus set set viacom kursi roda unit eastern rrc bed patient dewasa tanpa kasur fowler position bed unit yovistra indonesia ys bed patient anak tanpa kasur) unit yovistra indonesia baskom bengkok unit lokal |insinerator pemusnah pembakar sampah medis unit yovistra indonesia |set peralatan poliklinik umum bingkai kaca mata trial frame unit taiwan diagnostic set lengkap unit ent taiwan ekg channel sardinia untuk daerah perkotaan unit trimmed korea kaca kepala unit sident pakistan kaca pembesar unit taiwan |kartu tes penglihatan dekat unit lokal lensa pemeriksa virus trial lens set steel unit nasatech rrc mensen anak dengan electro tempel unit lokal meteran unit lokal palu pengukur refleks refleks hammer plastic coating unit viacom pengukur waktu yang dapat stop watch unit lokal ellen, alat untuk pemeriksa virus unit lokal spektrum mata well unit sident pakistan stetoskop unit viacom sudies buta warna ishihara unit kanehara japan timbangan dewasa unit accurate japan itonometer, alat untuk mengukur tekanan bola mata unit japan gelas pengukur unit pre japan alat melebarkan punctum lakrimal unit sident pakistan lalat untuk mengeluarkan benda asing tht secrumen hak unit lokal benang cat gut sch rrc benang sutera sch rrc halaman merk type total pemasaran enmurorongn ane besaran ami tea satuan gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam tajam unit sident pakistan gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam tumpul unit sident pakistan gunting bedah standar, lengkung, ujung tumpul tumpul unit sident pakistan gunting bedah standar, lurus, ujung tajam, tajam unit sident pakistan gunting bedah standar, lurus, ujung tajam, tumpul unit sident pakistan gunting bedah standar, lurus, ujung tumpul tumpul unit sident pakistan gunting mayo untuk mata, lurus lengkung set sident pakistan gunting pembalut lister unit sident pakistan jjarum jahit untuk operasi mata, lingkaran unit future rrc kateter karet selatan unit viacom kateter, karet selatan unit viacom kateter, karet keraton unit viacom kateter, logam untuk wanita, unit sident pakistan klem grav, isi future clips, unit sident pakistan klem arteri, lurus kelly unit sident pakistan klem pemegang jarum jahit, mayo segar unit sident pakistan klem pemegang jarum jahit, dengan kunci baraguer unit sident pakistan klem pemegang jarum jahit naldfoeder mathit standar) unit sident pakistan rentang, penjepit sponge forster unit sident pakistan karet untuk membersihkan hordeolum meyerhooferbedah unit sident pakistan inset bedah unit sident pakistan inset epilepsi, untuk mencabut bulu mata cilia forceps unit sident pakistan awang sesi (ox unit sident pakistan declares eyed reactor, pembuka kelopak mata, unit sident pakistan selang karet untuk arus rectal tube unit lokal sempit gliserine unit sident pakistan sempit disposable, type record box york usa box sempit, disposable, tipe record box york usa box sempit disposable, type record box york usa box sempit disposable, type record box york usa box sempit karet untuk mengeringkan telinga unit lokal sempit untuk telinga dan luka ear sering metal unit sident pakistan sikat tangan unit lokal sampel, mata pisau bedah box viacom sampel, tangkai pisau operasi unit sident pakistan ronde pengukur dalam luka probe groove director unit sident pakistan stabilisator pemanas alkohol bakar unit lokal celemek plastik short panjang inci apron unit yovistra indonesia all size duk bolong sedang unit yovistra indonesia sarung tangan, unit viacom sarung tangan unit viacom sarung tangan unit viacom bak instrumen uk.30x20x5 unit unicorn japan lampu senter flash light with battery unit lion indonesia lemari peralatan instrumen cabinet unit yovistra indonesia mangkok untuk larutan ss, bowl metal unit lokal meja instrumen trolley stainless steel unit yovistra indonesia 13ss silinder rentang steril unit lokal standar baskom, tunggal unit yovistra indonesia ys toples kapas kasa steril unit lokal tornikel karet unit viacom tromol kas kain steril unit lokal baskom bangkok unit lokal baskom cekung solution basin unit lokal baskom cuci unit lokal |set peralatan poliklinik gigi bein lurus besar unit sident pakistan bein lurus kecil unit sident pakistan bur diamond for contra angle handpiece high speed isi set event swiss halaman merk7 1vee7 total poo mata lomecotnge ana paman mena bur diamond for contra angle handpiece low speed isi set event swiss burner besar unit sident pakistan burner kecil unit sident pakistan excavator berujung dua besar unit sident pakistan excavator berujung dua kecil unit sident pakistan gunting operasi gusi wagner cm) unit sident pakistan jarum sempit air unit sident pakistan kaca mulut datar tanpa tangkai unit sident pakistan dental unit without stoo unit suarez brazil antico bag .000j lempeng kaca pengaduk semen, 10x 5x1 spatula unit sident pakistan pelindung jari unit sident pakistan pemegang matriks matrix holder unit sident pakistan penahan lidah tongue holder unit sident pakistan pengaduk amalgam unit sident pakistan penembus angin chip blower unit sident pakistan pengungkit akar gigi kanan mesias cuyer medial unit sident pakistan pengungkit akar gigi kiri medial cuyer distal unit sident pakistan penumpang amalgam berujung dua besar unit sident pakistan penumpang amalgam berujung dua kecil unit sident pakistan penumpang plastis plastic filling instrumen amalgam car) unit sident pakistan penumpang semen berujung dua semen patel unit sident pakistan inset gigi unit massey italy pita matrik matrik band unit sident pakistan speler black kiri dan kanan type hoe unit sident pakistan speler standar, bentuk bulan sabit type sickle unit sident pakistan speler standar, bentuk cangkul kanan type chile medial unit sident pakistan speler standar, bentuk cangkul kiri type chile distal unit sident pakistan speler standar, bentuk tombak type hook unit sident pakistan ronde lengkung unit sident pakistan ronde lurus unit sident pakistan spatula pengaduk semen cement patel unit sident pakistan spatula pengaduk silikat glass monomer unit sident pakistan (tang pemotong tulang untuk anak kabel tang unit sident pakistan tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet unit sident pakistan tang pencabut akar gigi atas bawah untuk anak unit sident pakistan tang pencabut akar gigi depan atas unit sident pakistan tang pencabut gigi graham atas anak unit sident pakistan tang pencabut gigi graham atas kanan unit sident pakistan tang pencabut gigi graham atas kiri unit sident pakistan tang pencabut gigi graham bawah anak unit sident pakistan tang pencabut gigi graham besar bawah unit sident pakistan tang pencabut gigi graham kecil atas unit sident pakistan tang pencabut gigi graham kecil dan taring bawah unit sident pakistan tang pencabut gigi graham terakhir atas unit sident pakistan tang pencabut gigi graham terakhir bawah unit sident pakistan tang pencabut gigi seri dan sisa akar bawah unit sident pakistan tang pencabut gigi seri dan taring atas anak unit sident pakistan tang pencabut gigi seri dan taring atas unit sident pakistan tang pencabut gigi seri dan taring bawah anak unit sident pakistan tangkai untuk kaca mulut unit sident pakistan tas dokter uk. besar tempat peralatan gigi unit yovistra indonesia tempat alkohol happen glass unit lokal jarum jahit, lengkung lsn future rrc jarum jahit, lengkung lsn future rrc klem pemegang jarum jahit machine standar unit sident pakistan rentang penjepit sponge forster unit sident pakistan sempit, disposable, tipe record box york usa sempit air unit sident pakistan sampel, mata pisau bedah besar box box viacom sampel, mata pisau bedah kecil) box viacom sampel tangkai pisau operasi unit sident pakistan stabilisator pemanas alkohol bakar unit lokal isterilisator basah elektrik unit mic rrc baki logam tempat alat steril uk. 21x 11x unit unicorn japan generator listrik portable kva unit elemen japan sh lampu spiritus unit lokal silinder rentang steril unit lokal toples kapas logam dengan pegas dan tutup (50x mm) unit lokal toples pembuangan kapas 50x mm) unit lokal baskom bengkok unit lokal micromotor handpiece lengkap unit olympia japan halaman merk type total tang pencabut akar gigi atas bayonet unit sident pakistan art set set various consist inset dental pcs massey italy ronde halfmoon pcs sident pakistan kaca mulut datar pcs sident pakistan hatched speler pcs sident pakistan spoon excavator small pcs sident pakistan spoon excavator medium pcs sident pakistan spoon excavator large pcs sident pakistan double ended apple and carver pcs sident pakistan spatula plastik pcs sident pakistan batu asah pcs lokal |set peralatan poliklinik kia meteran unit lokal palu pengukur refleks refleks hammer plastic coating unit viacom polimer sterik untuk pengukur panggul unit sident pakistan spektrum vagina color bebek besar unit sident pakistan sekutustetoskop unit viacom stetoskop janin unit lokal kayu studioimbangan decin kain unit yovistra indonesia timbangan bayi unit medcom usa timbangan dewasa unit accurate japan gelas pengukur unit pre japan pipet tetes box rrc box benang cat gut sch rrc benang chronic sch rrc benang sutera sch rrc |gunting bedah standar, lurus unit sident pakistan gunting pembalut lister unit sident pakistan, logam untuk wanita, unit sident pakistan klem arteri, lurus kelly) unit sident pakistan klem tampon uterus, boseman unit sident pakistan klem penjepit porsi, scorer unit sident pakistan rentang, lengkung, penjepit alat steril, seattle) unit sident pakistan rentang, penjepit sponge forster unit sident pakistan inset bedah unit sident pakistan inset bedah unit sident pakistan sempit glyserine unit sident pakistan sikat tangan unit lokal ronde uterus menduga unit sident pakistan stabilisator pemanas alkohol bakar unit lokal tang jaringan placenta abortuscelemek plastik short panjang inci unit yovistra indonesia all size perak tebal lunak unit yovistra indonesia sarung tangan steril psg viacom (sarung tangan steril psg viacom sarung tangan steril psg viacom baki logam tempat alat steril unit unicorn japan lemari peralatan instrumen cabinet unit yovistra indonesia mangkok untuk larutan unit lokal meja instrumen alat stainless steel unit yovistra indonesia 17ss pompa payudara untuk asi unit breast rrc silinder rentang steril unit lokal standar infus stainless steel hook unit yovistra indonesia halaman merk7 tree7 total kap a53 toples kapas kaca steril unit lokal tornikel karet unit viacom baskom bengkok unit lokal baskom cekung unit lokal baskom cuci unit lokal doppler unit farewell rrc cfd air viva dan masker oksigen amuba for adult unit headstar taiwan rubber tabung oksigen unit yahudi japan lampu sorot spot light unit kafe germany termos liter unit overline pin disposable sering box york usa box disposable sering box york usa box disposable sering ks) box york usa box disposable sering box york usa box silinder tabung tempat rentang unit lokal spree 90x cotton karet unit yovistra indonesia selimut lurik unit yovistra indonesia perak tebal lunak unit yovistra indonesia spree kecil seek taken uk. unit yovistra indonesia sarung bantal warna putih unit yovistra indonesia handuk mandi unit yovistra indonesia 120cc gelap warna putih unit yovistra indonesia h15 tromol kasa tromol untuk wafat steril unit lokal meja instrumen rak stainless steel unit yovistra indonesia 13ss lemari peralatan instrumen cabinet unit yovistra indonesia stabilisator basah elektrik unit mic rrc tempat sampah basah kering berturut unit mission lampu senter flash flash light with battery unit lion indonesia alat pemeriksa pengukur panjang bayi, kayu unit lokal manset anak dengan velar tempel unit lokal mikrometer listrik portable handpiece lengkap unit olympia japan resusisator for infant unit headstar taiwan silicon masker for infant silicon unit headstar taiwan tabung cungkup resistor unit headstar taiwan silicon s|set peralatan poliklinikalat pemasang, iud unit sident pakistan alat pemasang, norplant unit sident pakistan alat pengait iud unit sident pakistan gunting bedah standar, lurus, ujung tumpul tumpul unit sident pakistan klem tempo uterus, batemanunit sident pakistan inset anatomis,ampel, mata pisau bedah box viacom sampel, tangkai pisau operasi unit sident pakistan ronde uterus menduga unit sident pakistan celemek plastik short panjang inci unit yovistra indonesia all size halaman merk type total setang ana duk bolong sedang unit yovistra indonesia kain steril duk biasa, sedang unit yovistra indonesia sarung tangan psg viacom sarung tangan psg viacom sarung tangan psg viacom (baki logam tempat alat steril unit unikom japan lemari peralatan unit yovistra indonesia silinder rentang steril unit lokal standar baskom, tunggal unit yovistra indonesia toples kapas kasa steril unit yovistra indonesia tromol kasa kain steril unit lokal tromol massa kain steril unit lokal baskom bengkok unit lokal baskom cekung unit lokallampu kepala adaptor unit rne germany kateter, karet selatan unit viacom kateter, karet selatan unit viacom kateter karet selatan unit viacom kateter karet keraton) unit viacom klem arteri, cm, lengkung dengan gigi unit sident pakistan klem arteri, cm, lengkung tanpa gigi halted mosquito unit sident pakistan klem arteri, cm, lurus dengan gigi 1x2( halted mosquito) unit sident pakistan klem arteri, cm, lurus tanpa gigi 1x2 halted mosquito) unit sident pakistan klem pemegang impian modifikasi klem untuk vasektomi unit sident pakistan jas operasi warna hijau unit yovistra indonesia all size topi operasi warna hijau unit yovistra indonesia all size mangkok unit lokal sendok tahan karet spoon patel unit lokal standar infus stainless steel hook unit yovistra indonesia 17ss usungan rangka unit yovistra indonesia ys disposable sering box york usa box disposable sering box york usa box disposable sering box york usa box |set peralatan penyuluhan white board wall mounted unit lokal fandom gigi anak unit lokal fandom gigi dewasa unit lokal fandom mata ukuran asli unit germany fandom mata ukuran besar fiberglass unit lokal fandom panggul wanita unit lokal phantom melahirkan childbirth simulator include placenta unit lokal boneka bayi flip chart 60x unit lokal 90c boneka bayi unit germany generator listrik portable kva unit elemen japan sh |set peralatan laboratorium alat hitung manual hand tally counter unit menko japan pengukur waktu yang dapat diukur unit lokal sudi lidah, logam panjang unit lokal albuminometer esearch unit assistant germany baker glass unit pre japan tunnel glass corong kaca cm) unit lokal erlenmayer, gelas unit pre japan graduate cylinder gelas pengukur cc) unit pre japan hemoglobinometer set ahli unit superior germany haemocytometer bentuk dompet unit superior germany kaca penutup dek glas cover glass uk. box superior germany box kaca preparat slips for microscope slide object glass box sail brand rrc box kaki tiga unit lokal kawat asbes gauge wire asbestos unit lokal halaman merk type total kertas lakmus roll whitman german kertas lensa isi pack nichiaru japan kertas saring isi filter paper box whitman german mikroskop binokular unit viacom stabilisator pemanas alkohol bakar unit lokal penjepit tabung dari kayu ripper tube from wood unit lokal pensil kaca unit japan pipet berskala vol. 1cc) unit lokal pipet berskala vol. cc) unit lokal pipet tetes box rrc box rak pengering staining rack unit lokal rak pewarna kaca prepared unit lokal rak tabung reaksi besar mm, hole unit lokal sengkelit ose glass pemeriksa dahak unit lokal sikat tabung reaksi unit lokal rak westergreen tabung lengkap unit lokasi tabung reaksi unit wmr germany tabung centrifus tanpa skala centrifugal cup conical plate unit wmr germany urinometer alat pengukur berat jenis urine unit assistant germany gunting bedah standart lurus unit sident pakistan penusuk jari untuk mengambil darah blood lancet twist box viacom bx box inset anatomis untuk specimen unit sident pakistan sempit, disposable, tipe record box york usa sampel, mata pisau bedah box viacom sampel, tangkai pisau operasi unit sident pakistan stabilisator pemanas alkohol bakar) unit lokal tabung pipa kapiler untuk hematokrit microhematorrit unse: surano s germany heparinized sarung tangan psg viacom sarung tangan psg viacom sarung tangan psg viacom baki logam tempat alat steril unit lokal lampu spiritus alcohol lamp unit lokal standar baskom tunggal unit yovistra indonesia ys tornikel karet unit viacom baskom bengkok unit lokal baskom cekung unit lokal centrifugal micro hematokrit tabung unit emmy taiwan ikut 410f centrifugal urine macro, listrik hole unit emmy taiwan plc pipet semi otomatis variable unit havel rrc sentimeter air raksa desk type unit viacom kaca preparat untuk pemeriksaan golongan darah box sail brand rrc box penghisap karet unit superior germany jas laboratorium unit yovistra indonesia peralatan untuk tempat pembuangan limbah, sisa specimen unit mission tempat sampah khusus shaker rotator unit emmy taiwan ivan botol mulut sempit dengan tutup ulir unit lokal |set peralatan home care termometer klinis ketiak unit viacom termometer klinis mulut oral unit viacom termometer klinis dubur rectal unit viacom termometer bayi flexible unit viacom bx wdt pulse oxymetry unit farewell rrc sentimeter air raksa desk type unit viacom manset anak dengan velar tempel unit lokal kayu stetoskop unit viacom stetoskop janin unit lokal pengukur tinggi badan staturemeter meter unit hongkong timbangan berat badan dewasa unit accurate japan timbangan berat badan bayi unit medcom usa palu pengukur refleks refleks hammer plastic coating unit viacom kaca pembesar unit taiwan baskom bengkok unit lokal bengkok kecil nierbiken unit lokal celemek plastik untuk petugas unit yovistra indonesia all size duk biasa kecil uk. unit yovistra indonesia duk biasa besar uk. unit yovistra indonesia duk bolong sedang uk. unit yovistra indonesia halaman merk7 1vee torsi koo esa duk bolong kecil uk. 91x unit yovistra indonesia sudi lidah stainless steel unit lokal selang lambung berbagai ukuran stomach tube unit viacom perak tebal lunak x90 cm) unit yovistra indonesia gelas ukur unit pre japan tabung oksigen unit yahudi japan alligator set liter selang manula bonita unit lokal sempit glyserine unit sident pakistan sarung tangan karet ukuran psg viacom sarung tangan karet ukuran psg viacom sarung tangan karet ukuran psg viacom selang kateter berbagai ukuran suction kateter unit viacom mesin penghisap lendir unit doctors friend taiwan| air viva dan masker oksigen amuba for adult set headstar taiwan rubber gunting cekung ujung tajam unit sident pakistan gunting cekung ujung tumpul unit sident pakistan gunting lurus ujung tajam unit sident pakistan gunting lurus ujung tumpul unit sident pakistan gunting lurus pembuka jahitan unit sident pakistan klem arteri lengkung dengan gigi unit sident pakistan klem arteri lengkung tanpa gigi unit sident pakistan klem arteri lurus dengan gigi unit sident pakistan klem arteri lurus tanpa gigi unit sident pakistan klem pemegang jarum jahit unit sident pakistan klem pemegang jarum jahit dengan kunci unit sident pakistan rentang lengkung untuk alat steril cheadle unit sident pakistan gunting pembalut unit sident pakistan gunting plester unit sident pakistan inset anatomis ,5cmarum jahit lengkung lingkaran penampang bulat lsn future rrc harum jahit lengkung lingkaran penampang segitiga lsn future rrc standar infus stainless steel steel hook unit yovistra indonesia alat pembuka mulut spatula jaw reader unit header taiwan torniguet unit viacom kaca preparat untuk darah tepi unit sail brand rrc book72 penusuk jari untuk mengambil darah blood lancet twist box viacom bx box pensil kaca unit japan tabung reaksi dengan tutup karet gabus unit vwr germany penjepit tabung terbuat dari kayu test tube holder unit lokal lampu spiritus unit lokal baskom gallipot cekung unit lokal baskom ss wash basin unit lokal baki logam tempat alat tertutup unit unicorn japan pipet semi otomatis variable unit havel rrc sikat botol unit lokal botol pencuci washing bottle unit lokal botol pencuci washing bottle unit lokal botol pencuci washing bottle unit lokal jas kerja jas laboratorium unit yovistra indonesia tromol kasa unit lokal tromol kapas toples kapas unit lokal pilot dewasa final female unit lokal pilot pria final male unit lokal terilisator pemanas alkohol bakar) unit lokal stabilisator basah elektrik unit mic rrc resusitator untuk bayi unit header taiwan silicon set peralatan home care bahan habis pakai kasa steril box indonesia isi masker kertas dust box rrc box kapas steril gram roll indonesia leucoplast uk. inchi plaster) box bsn indonesia jox terbang kasa pembalut gauge box hk indonesia lox halam(ssh barang dan jasa pemerinterita daerah tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan mengenai harga macam macam obat khusus obat generik alat alat kesehatan serta harga satuan upah bahan bangunan, raya pid tanggal #4l bupati kuburnya, dada vogel. bela plt, mater atau bawa muda mahendra ags purwanto api tan merk7 tree7 total mom ana esa) sopsmua lidi kapas box lokal box alkohol liter lokal cairan disinfektan sol, cio dil betadine botol lokal tabung plastik tempat preparat tinja unit lokal tabung plastik tempat preparat urine unit lokal wing needle pcs rrc resusitator untuk bayi unit header taiwan silicon disposable dan jarum suntik disposable box york usa disposable dan jarum suntik disposable box york usa set pelayanan pil11set peralatan pelayanan suntikdisposable sering box york usa needle for resemble plastic sering box york usa box toples kapas beralkohol kasa steril unit lokasi tempat sampah khusus unit mission set peralatan pelayanan iudspektrum vagina color bebek besar unit sident pakistan spektrum vagina color bebek sedang unit sident pakistan spektrum vagina color bebek kecil unit sident pakistan spektrum vagina sims fig. fig. fig. set sident pakistan force penjepit uterus klem portion, tenakulum schilder) unit sident pakistan force penjepit sponge rentang forster unit sident pakistan klem tempo uterus boseman unit sident pakistan ronde uterus unit sident pakistan gunting bedah standar unit sident pakistan alat pemasang iud unit sident pakistan alat pengait iud unit sident pakistan kateter karet selatan) unit viacom kateter karet selatan unit viacom kateter karet selatan unit viacom kateter karet unit viacom unit unicorn japan baki logam tempat alat steril set unicorn japan kain steril duk biasa, sedang unit yovistra indonesia standar baskom, tunggal unit yovistra indonesia tromol kasa kain steril unit lokal baskom bengkokhalaman merk type total can ses 13set peralatan pelayanan implanunitimpian modifikasi klem untuk vasektomi unit sident pakistan tanpa pisau rentang forster penjepit sponge unit sident pakistan sempit disposablealat pemasang impian toward dan mandarin norplant unit sident pakistan10x! unit yovistra indonesia ys baskom bepel set peralatan pelayanan vasektomi konvensional meja operasi standar unit nasatech rrc est 04h|boxuntuk vasektomi dari detecting unit sident pakistan rentang forster penjepit sponge unit sident pakistan sempit disposable cc, boxjalan pemasang impian toward dan mandarin unit sident pakistan norplant sarung tangan psg viacom sarung tangan psg viacom sarung tangan psg viacom halaman merk type total mma|k. unit yovistra indonesia baskom ba| ys 19set peralatan ruangan gizi dan laktasi ruang gizi food model sehat sempurna set lokal isi jenis timbangan ukuran tinggi badan unit mic rrc pengukur tinggi badan mikrotoise unit hongkong baby scale timbangan bayi unit medcom usa papan panjang badan length board kayu unit lokal alat pengukur lingkar lengan atas lila unit lokal (peralatan puskesmas dengan rawat inap |set peralatan perawatan stetoskop unit viacom tempat tidur periksa dan perlengkapannya unit yovistra indonesia sentimeter air raksa desk type unit viacom suction pam illness portable unit locator's friend tag kanta hidung nasa oksigen unit viacom adult kateter, selang penghisap lendir bayi mulus refraktor unit remedy malaysiabantal 50x macron putih unit yovistra indonesia handuk tangan unit yovistra indonesia matras tebal biru unit yovistra indonesia lap untuk mandi pasien balap unit yovistra indonesia perak tebal lunak unit yovistra indonesia sarung bantal warna putih unit yovistra indonesia (50x sarung tangan steril psg viacom sarung tangan steril psg viacom sarung tangan steril psg viacom selimut lurik unit yovistra indonesia seprai cotton karet unit yovistra indonesia baki instrumen tertutup unit unicorn japan dorongan untuk tabung oksigen liter unit yovistra indonesia| ys inkubator bayi unit staf rrc yp hummidifier set yahudi japan lemari peralatan kecil unit yovistra indonesia meja instrumen instrumen trolley stainless steel unit yovistra indonesia 13ss pengukur aliran oksigen regulator unit yahudi japan penyekat ruangan bidang kain unit yovistra indonesia ys pilot anak pilot sodok unit asco india pilot dewasa final female unit lokal pilot fraktur mobilisasi unit asco india pilot pria final male ss) unit lokal pompa payudara untuk asi unit breast rrc selang oksigen unit lokal standar infus stainless steel hook unit yovistra indonesia standar baskom tunggal unit yovistra indonesia standar baskom ganda unit yovistra indonesia tabung oksigen unit yahudi japan halaman merk) type7 torsi low tempat tidur periksa dan perlengkapannya unit yovistra indonesia ys tromol kasa kain steril mm) unit lokal tromol kasa kain steril unit lokal usungan brankas) unit yovistra indonesia| ys baskom bengkok unit lokal baskom cekung unit lokal baskom cuci unit lokal ari sound timer pengukur waktu unit lokalkursi roda unit nasatech rrc spree kecil seek taken unit yovistra indonesia tempat sampah tertutup unit mission nebulfizer unit kingsonic taiwan kun termometer for infant unit viacom wdt resusitator for infant unit header taiwan silicon air viva dan masker oksigen amuba for adult unit header taiwan rubber ari sound timer auto respiratory infection timer unit lokal handuk bayi unit yovistra indonesia selimut bayi unit yovistra indonesia set peralatan tindakan bedah keadaan darurat kaca pembesar unit taiwan mensen anak dengan velar tempel unit lokal sekutu mata (weis unit sident pakistan benang cat gut sch rrc gunting iris unit sident pakistan gunting konjungtiva unit sident pakistan gunting kornea unit sident pakistan gunting lengkung, ujung tajam metzenbaum cm) unit sident pakistan gunting lengkung ujung tumpul metzenbaum unit sident pakistan gunting lurus ujung tajam metzenbaum unit sident pakistan gunting lurus ujung tumpul metzenbaum unit sident pakistan gunting mayo lurus lengkung unit sident pakistan gunting pembuka jahitan lurus unit sident pakistan lirisihek dashboard bellhook reactor tyre kait iris, tajam tyre unit sident pakistan kait iris tumpul grande iris hook, blunt unit sident pakistan kait otot mata grande eye muscle hook unit sident pakistan klem grave, isi unit sident pakistan klem mabuk ina cm, lengkung dengan gigi harshad unit sident pakistan masguit klem arteri, cm, lengkung tanpa gigi harshad mosaik) unit sident pakistan klem arteri, cm, lurus dengan gigi harshad mosquito) unit sident pakistan klem arteri, cm, lurus tanpa gigi harshad mosquito unit sident pakistan klem arteri lurus kelly unit sident pakistan klem pemegang jarum jahit dengan kunci baraguer unit sident pakistan klem pemegang jarum jahit machine standar unit sident pakistan kalem pemegang gillan baraguer unit sident pakistan klem penjepit kain kosher bahas duk klem unit sident pakistan rentang lengkung penjepit alat steril seattle unit sident pakistan rentang penjepit sponge forster unit sident pakistan lampu tindakan mobile untuk operasi unit nasatech rrc jest 04m| lumbal fungsi set yamada sata set fried germany terdiri dari dressing force narrow pcs tissue forceps teeth pcs manula pcs menghuni liver blind picture needles with stopping pcs scissors sh bl str pcs lister bondage scissors pcs kidney bowl pcs backhand tower forceps pcs box for instrumen lid with knob pcs halaman merk type total meja operasi sederhana hydraulic unit nasatech rrc est inset alat, bengkok remyanatomis untuk specimen unit sident pakistan inset bedah, unit sident pakistan inset bedah unit sident pakistan inset iris bishop harmon unit sident pakistan inset kapsul arriva capsufar forceps unit sident pakistan inset konjungtiva dagger unit sident pakistan inset kornea thorne unit sident pakistan inset penjahit kolibri unit sident pakistan iseng mueller reactor sharp unit fried germany sempit disposable sering disposable box york usa sempit disposable box york usa sempit disposable box york usa sendok lensa mata eye lensa spoon weber lens loop unit sident pakistan sikat tangan unit lokal mata pisau bedah surgical blade, istri box viacom sampel, tangkai pisau operasi unit sident pakistan ronde dengan mata explorer, straight) unit sident pakistan code pengukur dalam luka unit sident pakistan spatula, alat untuk reposisi, decker unit sident pakistan tang pemanas dan pencabut grave michel grave tang unit sident pakistan duk biasa besar uk. unit yovistra indonesia duk biasa kecil uk. 50x60 unit yovistra indonesia duk biasa sedang uk. unit yovistra indonesia duk bolong besar uk. 90x unit yovistra indonesia duk bolong kecil uk. unit yovistra indonesia duk potong sedang uuk. unit yovistra indonesia handuk tangan unit yovistra indonesia jas operasi warna hijau unit yovistra indonesia all size kain penutup meja mayo unit yovistra indonesia ik. x90 over bed table meja mayo stainless steel unit yovistra indonesia ys masker untuk operasi unit yovistra indonesia pakaian kamar operasi unit yovistra indonesia warna hija sarung tangan psg viacom sarung tangan psg viacom sarung tangan psg viacom topi operasi warna hijau unit yovistra indonesia all size bak instrumen bertutup metal case unit unicorn japan lampu spiritus isi unit lokal halogen lamp wall unit actor's friends tag lampu senter flash light with battery unit lion indonesia lemari peralatan unit yovistra indonesia (mangkok dan busa untuk cuci unit lokal mangkok untuk spiritus unit lokal meja instrumen, mayo berstandar, stainless still unit yovistra indonesia 15ss meja instrumen alat stainless steel unit yovistra indonesia ys ssi spark unit yovistra indonesia standar baskom, ganda baskom unit yovistra indonesia torniket karet unit viacom tromol kasa kain steril mm) unit lokal tromol kasa kain steril unit lokal stabilisator basah elektrik unit mic rrc stabilisator pemanas alkohol bakar unit lokal tempat sampah organik tertutup unit mission tempat sampah kering tertutup unit mission wing needle pcs rrc resusitator for infant unit headstar taiwan silicon (inkubator bayi unit staf rrc yp |peralatan persalinan manset anak dengan velar tempel unit lokal meja ginekologi unit yovistra indonesia| yshalaman merk) tree7 total marang benang cat gut sch rrc benang sutera sch rrc diktator complet segar set unit sident pakistan gunting episiotomi braun steller unit sident pakistan gunting tali pusar umbilical scissors unit sident pakistan gunting uterus simbol unit sident pakistan gunting uterus sims unit sident pakistan jarum ginekologi lingkaran, penampang segitiga lsn future rrc jarum jahit uterus martin unit future rrc kateter, selang penghisap lendir bayi mulus reactor unit remedy malaysia logam untuk wanita unit sident pakistan klem arteri kocar) unit sident pakistan klem tampon uterus, boseman unit sident pakistan klem pemegang jarum jahit, mayo segarklem ovum unit sident pakistan kranioklas tarsier cranioclast unit sident pakistan karet untuk aborsi ll: unit sident pakistan karet untuk uterus current urine bumi, blunt s5) unit sident pakistan karet untuk uterus sims urine creates sharp fig unit sident pakistan pengait untuk dekaptasi braun hooks unit sident pakistan perforata nagel unit sident pakistanronde uterus menduga unit sident pakistan tang jaringan placenta abortus kellymeja instrumen alat stainless steel unit yovistra indonesia 13ss standar baskom, tunggal unit yovistra indonesia baskom cekung unit lokal aligator forceps iud removed foreign body removal unit sident pakistan perimeter sterik unit sident pakistan disposable sering box york usa box disposable sering box york usa box disposable sering ts) box york usa box disposable sering box york usa box silinder tabung tempat rentang unit lokal (spree 90x 200x cotton karet unit yovistra indonesia sarung tangan psg viacom selimut lurik unit yovistra indonesia sarung bantal warna putih unit yovistra indonesia handuk mandi uk. unit yovistra indonesia balap warna putih unit yovistra indonesia vakum ekstraktif elektrik illness size vakum cup silicon unit doctor's friend aid df vakum cup silikon unit fortune taiwan tromol kasa tromol untuk alat steril unit lokal stabilisator basah elektrik unit mic rrc tempat sampah basah kering bertutup unit mission lampu senter flash light with battery unit lion indonesia untuk pemeriksaany termometerfor infant unit viacom bx wdt resusisator for infant unit header taiwan silicon cungkup ukuran untuk bayi cukup bulan unit header taiwan silicon klem tali pusat umbilical cord clamp unit rrc lampu sorot unit kafe germany halaman merk type total ika penghisap lendir mulus reactor unit remedy malaysia standar infus stainless steel steel hook unit yovistra indonesia 17ss celemek unit yovistra indonesia all size pompa payudara unit breast rrc timbangan bayi unit medcom usa timbangan dewasa unit accurate japan pengukur panjang bayi, dari kayu unit lokal baki logam untuk alat steril unit unicorn japan pengukur lila unit lokal |set peralatan laboratorium tambahan pengukur waktu yang dapat atur stop watch unit lokal pengukur waktu timer unit lokal kaca preparat object glass unit sail brand rrc book stabilisator pemanas alkohol bakar unit lokal bagian ujung untuk pipet otomatis yellow tip, pack pack havel rrc pipet otomatis variable unit havel rrc centrifugal urine macro, listrik hole unit emmy taiwan plc spectrofotometer mikroprosesor unit optimal japan sp pengukur cahaya unit ultron korea lx pengukur kelembaban unit tfa germany spektrum vagina kecil) unit sident pakistan spektrum vagina sedang unit sident pakistan ispekulum vagina besar) unit sident pakistan disposable sering box york usa riset peralatan pond setengah kosher unit sident pakistan apron untuk perlindungan infeksi uk. unit yovistra indonesia bak instrumen tertutup unit unikom japan bak instrumen tertutup unit unicorn japan bak instrumen uk. 30x 20x unit unicorn japan benang chronic atau sch rrc split, disposable, tipe record box york usa split, disposable, tipe record box york usa endotracheal tube for adult pcs rush germany endotracheatfetal stetoskop picard alumunium unit lokal gunting episiotomi braun steller unit sident pakistan gunting kuku unit kore gunting tali pusar unit sident pakistan halogen examination lamp unit kafe germany handuk tangan unit yovistra indonesia hemoglobinometer set ahli unit superior germany infus set dewasa set viacom infus set pediatric set viacom bx jiv kateter untuk dewasa unit rrc iiv kateter untuk bayi unit rrc pengukur waktu timer unit rrc jarum jahit, tajam 9atau lsn future rrc kacamata google untuk perlindungan infeksi unit lokal kain bersih dan kering duk biasa uk. sedang unit yovistra indonesia kateter, selang penghisap lendir bayi mulus reactor unit remedy malaysia kateter, umbilical dan numerical cord klem unit viacom box tempat rentang unit lokal klem kelly klem kosher lurus unit sident pakistan klem ovum unit sident pakistan laryngoscope mc niosh set child w case unit dr. heinrich germany manekin pelvic model boneka bayi placenta unit guard usa halaman merk type total mes masker ply earloop box box lokal meja instrumen rak stainless steel unit yovistra indonesia 13ss meja tindakan resusitasi bayi unit yovistra indonesia ys meteran unit lokal nald holder unit sident pakistan naso gastric tube stomata tube dan rp. unit viacom kateter, karet selatan unit viacom parts bed unit yovistra indonesia ys penghisap lendir lee mulus reactor unit remedy malaysia benang pengikat tali pusat umbilical cord clamp pcs rrc inset anatomis, unit sident pakistan phine chirugis unit sident pakistan pita pengukur lingkar lengan unit lokal plastik perak alas tidur, pinggiran dijahit unit yovistra indonesia pocket doppler unit career rrc cfd resusitator dewasa unit header taiwan rubber resusitator neonatus unit header taiwan silicon sarung tangan, dan psg viacom sarung tangan untuk placenta dan7 psg psg viacom sarung tangan heavy duty psg limas indonesia set ekstraksi vakum unit ern finlandia spektrum vagina sims fig. fig. fig. set sident pakistan standar infus stainless street hook unit yovistra indonesia 175s stetoskop duplex dewasa unit viacom cungkup untuk resusitasi neonatal unit header taiwan silicon tabung oksigen unit yahudi japan termometer klinik unit viacom tempat tidur periksa dan perlengkapannya unit yovistra indonesia ys timbangan bayi unit medcom usa timbangan injak dewasa unit accurate japan baskom cuci unit lokal iud kit set sident pakistan terdiri dari spektrum vagina color bebek besar spektrum vagina color bebek kecil spektrum vagina color bebek sedang sekutu vagina sims fig. fig. fig. diktator, komplet segar set klem penjepit porsi schilder rentang penjepit sponge forster ronde uterus martin inset anatomis inset bedah gunting lurus ujung tumpul nierbeken mangkok stainless baskom cuci cm, ari sound timer standard unicef, set umbilical untuk neonatal unit lokal inset chirugi unit sident pakistan gunting bedah standar, lurus unit sident pakistan sampel blade box viacom small needle holder unit sident pakistan kom kecil lodie cup bowl lotion with cover unit lokal curved mosquito hemostat, set vena sectio unit sident pakistan mayo segar needle holder unit sident pakistan iseng mueller reactor sharp unit fried germany inset chairul unit sident pakistan inset anatomi unit sident pakistan knife handle unit sident pakistan pisau istri box viacom kom kecil lodie cup bowl lotion with cover unit lokal halaman pai dead yon yag setau "gg you iiefsss bakau sir 8353m3 osy bebe isbn ukk . soe kol gl. leg) 50m tai 30xa kang te) bana (ya (ha rss s8": tek min oki cai kmk beo ooo so0u soo rri snn kkn. tl85 nia ikta ikta ika rika ola 2illa sinta pika pita nana silia pilu dina dari pp pp dop aaa ado! latte ada kas uka anda isg ssusokus susu sssslllsslsb ssb dbslblslse oo, lan lan ann ols sse specs ses sse esais saus uuyuuuuuujajkajaa das dana oo: solo gos mos bos sss sos llsl mls sea maa bmm kam muri ran sse esseslsllss is aau kun aaaa asas uus suu| (s5 kmk min ktr sss. sce sselsjals ssoslsolslolplsllslspslslssi soo ssb ios oil jas sss ssasasas sass kel wae uerrenlsennrnnunnnessrusgne som jawawa lal dyyyyyyykoyak pai ioooolyyyyyyyyyaukte|i gi? ?2r???o no0o fps ots ipp oon apn apa g9s es, fee lowwyy ed bkw oom ryukyu keep alasan eu$ mei kar sin aan naa gewerto3 usssssasa0 kku sp3 pa. . an seat ma" mo met ben $$s8335333ro sem awa" nyy tea maag tea aman mang tea. ssi $$b age yyyy, $p3 yekekeea uye lakes cos . iki! mai # s pai ss. ccount . mua tag ari kan ss5s3 soo fav) dea ss pr era gaaasaaccccccc.cca1aaxaxss5ss bkk. vii ogilppiiiggiiggigi gggigo00 eni nan wwunnnnnnon laa supolovmunpvovuspun ponders tia yww sasa kaca tsa iii iis www wwww wwww wwn seiyu benny npl nyuysynyownun pns sun owpunvban mom bul kurun isn suu83s3sisa lan s88s83sssssllsssilssesliislslslissesss lola omubsuonnun is okowoao iodin prep puli uco ooo| iss ppn voa vonunpawun uob nnporpon oom nn odwuou o scnonoowudo dowsinakgssatasvusssesilsbivngoplana &ls solsooslosoomusoooooooosuokomooouuuuuul dot duo (es .dcymjoausyodb wokbjkdyanvubroonnonunaopnymo see iii sae sunkpllann agnes sosenakesakahip, wol . tax 1n. fgufuyyuyuyh guys yuk owa0a cross os. te) mua ina 583lek naa nae san ask senrose ser nan misi snn nan ran aah rows i3mes3 55m rek net akn pe" eo3 lu" berasal53 s53 &. ji3rk mum een gerry abu snp .g s2. ora5us tenun non (ra . iwj fe) lani lampiran peraturan bupati kubu raya nomor: tahun tanggal tentang:obat obat generik bete bag smk me act artesunate tablet amodiaguine blister tablet act artesunate tablet amodiaguine wopumatteberi omg ektoxiomber week opumotaber3omg o ke3bomber koko apaoamtber zsm9g apazdemtbelim koxtomber kotak @isrmoasutno o gof amboataber3 omg oortombel kotak gij amtordateberbma rc) |o october kok h2jamnonininjeksi2demi mampu@imi kok ammomnteber2o0mg o bitoooeber ba ( eek toksin anndraikapsul250mg okt orf oke koe taj amoksimkapers0omg kktonokapst kotak (2o| amoksiin serbukinjeksi room | kikfoval ( eek ( aek '2ef alasan sebukmeksiim tonogi aktiva kok ten james aluminium miaroksiaa btl tablet kunyah botol magnesium miaroksiaa zuu lantanida doen tablet kunyah, kombinasi jemala magnesium hidroksida zuu lantanida den suspensi, kombi: aluminium hidroksida mg btl botol taman anti bakteri den salep kombinasi antitungi doen kombinasi antihemorotd den kombinasi heksakloroten antimalaria den kombinasi sultadoksin suu anximigren: antiparkinson doen tablet kombinasi nee levodopa es) f6f#f6 # #f## # # bana onaganonasesungrunaesasasrsnzass ) ordo oow ieo nov kelima omnia ag0o00 aaa in mia mba mba mia" mpu mba nita tia dia min mba mba. bia eee step epik esa age peg tia mou gemar una yaaa nama e$i3ees fle ecc llpplatkadadadalaaduna tai eei ena mia bak rwe aa vnn ngagwuusase tam bet iringan lee mnwunuwuwnsur! d3b sosial tkw dak kakak skaesakaksase terasa bee eeeeee rnen ann spn ss. muka sana tan oo0oxo daaaagansar kocagaasgggngnggaan tak kek own nnu dawuan guas soon adonan von duo bano aja| 83838333383888858383385385418s5ss8 ss3s3| raup ssi kndunydwnn &bonn man susun yysalisis boss. daunnya dowpnyywepnsnsnbbpnono (oi sus pklukelunnseninassselynyennginskls (had 88385854338848593988583883385056ss1as339863| |i s| wna br oou ssb owb6b obb unvyvyunyusnnos a blank nnn omootonww ansangvyongsyndjnaponywowmub vol nsan saja dukung inn gana ong oworagawuy so| jp) skm lbpvbslann senonosooo nan aon sad kgj . v. ouh yuna vou eks siisiis isis iis ili turk4s ops ve, yjyusgo5 n5epik 5g5 yee p3, oo. mat use mat yus3s aee0se s$se8 emas3 ss" ke) sessasiif 2rotasi ets p tenet ssssssylsi eeee s,s9ssessss seo s.s, hah soe ear see us" cc. take titutotstyafatatatitia fee kw) leg ron gbo0o ban: esb00e main base kah bener gen sen ina nan ann aha era cute rama pot? ria e5s5ipb ear air sala mena (el trakea keke kak www www www www www ioi ihe nor ree nnespns #sis dopesesi ann seeks biasa cepgsabonggnadahahan suu ses aea53 s885t uks nnis sen eegsanu san tank eeeenebanng soeseyusnng sea sae sas nears bbrasnnesari enak deggssngadsandanga sey353353 iga pesan been keb nan sop eas nan angin berber oon tana benjolan anang teman tapa pee ag. soon pee ejaan 1g s2 "st fichas titi tut pn: psi dina tt? ov28 setara! ess tp3r tia gen erd asn jeda wae aha jas desa tren wes maa mea (ea push wash sima opsi can pessagarsssagnsnasasasusigassnsssasa:: ) sss site. fk. .il pssi see pes eeee ef) lele eeeeee tum oos sss fao sos0l3 k22else pda gis eddieeerer pen kun rrt tan sea kun ran bean mina una aang kase tips 00k ran ssn3 b m not ina lai xxx sep e8e bea men dec ever ara bana dosesasaaaanansnsasasaro) bsyonduskaui ana lee eko syknsvopn wvvvjkvnjgovmoosyumos sygjagsenggegkennangaguhgkanngaaasanan uno ou| isi2 bob mod she ann a93 nissan nos mku lobi ywmkonnpupny konsep sess$sesingisisisisssiiiiesisissisesss wave watson| non pknuwwun dob www din u b sfinapniclp pen euvuywp onh wwwwonoon osn sal aan ia! trees eps kuu$uyyukusuosi soko kwoowwt love sasis3s min ss? yks yusyuta s5. sak e35335 obb skor l l las ka.buke ip. 5cxr$ genre tteee gt gor kpa ka") 55252525para | ubk uon lja kab olio arun lio esai ibepeeeeekepppppeppelipese sss serta eeeeee pes ela ana were doneupppep note pos segera aan salt lee agar ibi bea ppi leg lokal dog tak errrrranap tere sss3ss uny nny beng pun a55 asa hai i5n3 abi asas sak bzzzop pam tua dad dea ssspooppfi sss serbi bebe bbbbbb5 sbebblilkpokslaenia oke ekyudunn otak mmn nun bebe kuopkouovvu yu n onn non jos puisi skakasehsa suisse bos smu kok lakseslslerebebkblilisiynensas ses| jzi keislseisselskusesssesssssisessioissss fe) lpesllenn down beb sake nken bma skwobuk kbk wal toaowpbwubbw uvuooonwun ona dlo kwb onyuuwu pes ane ssngprenssetbsbas san songs sans tenun apu spg pa vuf vuuyuur eeeeee e3o oyoyayh oyp s8. siber ss3$$ . 3m had knnnnnnnnnn slllllllssesesssessess ame unsloligkuokurss osk ulun.s ska keke kas sia ieoileiese #.85cr3tra swa. ss. akan mali snn nan ann sin meme milia eos, ian wna sl, ss&ys & 6p bbb s$3sisi sc. kam fob pan dp) tel g$r2 kaa wuu yww www lah ing go. iii iii iie5f5 isi s2 nnn ibl yunus wpoljavudwynppnsngvlbsonaoa 28598548388595i98495491809538 eri ( | iyw oty painnpovcinwynppnnigs oooopnv joo oan insan sia ladinainn vdiwahu |z| sslydovmoossoonomommomomuoos isi px) cinnyuyo you pompa wnpngenssengnlonss gun nyi cunpwduwn yuk bdwwnaonon son) ill ses sillkbkssniengpekibiasigs 82g89898288989298228229292222 baru gua vvv yura han dau sir ss5553s$k3ps 3ss jjw tov ovp25 uht $29g86359855e5 . poros sus 3tos aan epa tebak prog3is kesan tke5 n 3s iw: baba anu fo. log: sc? hai ha: lela aa" ana b kdi apooenesettzm koe jok donfpitersasintepsu em9 ikfoapar kak mei jagfpioksasinkapsu' story kk2sxatapsl koe oo) (sofpitazem hoitabet3 oma foxtrot koko hoi dsopramatapsuitomg smoke too) ioofbosiskintepsutoomg kefortokepar koe hoafbomperdon suspensibmg bmi bk ioafomperdontebeitimg kktosmatomset kotak oo) mag ion eksak berdoa'belt omg biroooteero oo ior einer padanan infeksi o1'e(sebaga hot) kkaoamp@im kodak ) 225p ertomsintapsu' z50m9 kifviokapsl kotak najambutotabetstma intel koko maaf eambuoreset oma ag) akaxtomsei otak inf famoidineteberdomg |o rkbniomser kak mi9ffenibviasontabet2 omg emo bao aoi a2iffemonfemummestoma7a muara am i2af fenoksimefi pensintebe omg kktortotber kakao ioj fuosemdmeksiiv tong sama kak irj fuosemdtabet lima kare kak garam orbit serbuk, kombinasi natrium kalium kloridaktk secret trinatnum sitrat dihidrat glukosa anhidrat po) most vena satu tega nn, aka aa, a n sef afesmaemas rating o 0ea | tak offset asemsalsiaitebeli0oma( setosa) kifoxtomber kotak offset asemsalsiaitebelbo oma assist) kkfoxtotsser kotak oo) 0ss8 p|sem asetat lain corbett oma bob ba pos jasa asam wetenamaikapsul2song kkfoxtoreea kotak ja7jam wetenamai tabkelsatiseeputsoong kkf oxtokaset kok agfstoatambe atetgam sipskoweber2omk ieextoese ka apj askoartebet dome conomie kak saj askomteberadomas keontoeser koe mer @isjsoweatomk test ena se| atenoortabkeibomg eoxtotner kak 2seri s7| aenooteber tools rkbsmpmxiotese kotak sef aoemmersimtvsk mam sa) tkadampatm kak sad eof atopmtebetosmg anwar gi|oon sureiieesmes usk | karena |o kko |o 5sa jepeamosnteberdma 0x0 gajeemaimbera penting2 jua u7va noam kak besi sulfat asam folat tablet case gojesiamelsontam (sebaga aea) pesam ime oiemasnaosg atas taf psomototabelama ke3nomer week tes taf bomekintebertm loser tefeeirmetebelioma o ktoxtomser koe sasa unfoseaderabetima oom ee2n taffotazamtebettomg o tortor kakak soo jaff papsontebkiftomg ootoootaber bes janpeksamaasonmpkstv smg ktooamatm kosan jasjpekstomeofansrup1 omo m3) 500m a22 dao|peksrometofantber tamat hb) kkfowtomser kok jar jpeksromelorantebei1 smg( hbf) bifoooreael bowo jaar darepaminekitngm nama2a (eofparepamtebet o btooomael (gof darepamtebelbmg bi2meer ba jefbtrndamnmesimi one( fc) |o kkaoameta koe po| maag ramen yag 33jj ue| cenitroamasit onm oo)jaksa tari cemttroaseeptumtoik kiotsesgam kom men men men iasfeemanvosttauant boo iso gibentamdatabetsmg itortoreser kode asia gmmesndetasetimg esritebe isfomepndetasetzmg sriomber toe asal gmepngetaseramg sobek isafomepindetabettmg kentut kotak hesfemsaatabersma otak isefemaugontaseraong ontoteser ass as7| gisenguakoltabett omg batoooest boo salaman asa ieofewosatavenmtes70x amp kotak toga @fiazessummensuazig sonoma tea eal grseowanaberima wood katortombel toko ie1f faoperdartabetuama kitontoteber jom kes paopendorabetama ketortombe tak ies famperdatabetisng tortor koma irf paopendortantzma tortoteber kok oma ies pgotonetagatabet5mg ooo bae kes pokotsontamt# tresgam offaoomsntmz58 eka west jokes href pasoseontam25k eng tee iraffvosare butbrometabeltong kitontotbe koma irafbardenteseroom footer kotak tsmdoneasntapsa25m9 aorta kom geofiraterazatepsai00mg ortotebe ieifkaumoweenartaberzimg srtotebe kom ras hoa kasum fiona lewat yebetama difabel been hesffasum kabenaitbei s0oma tobat kamar esf kasumtara(kantebetsoomg oifoooeber boot iesffastopttebet25mg obat kotak ar men hoon kesiorttabe bmg kaka ioiffesiopitabertdmg ortotebe kak poef kabamazepntebetb ong etortoebe taat hosaamamaatangia owa o20m kas hosffeokonazoteset20oma konter kotak osfkaspaenmpkattona teeametm kak harfaepdentaserlonm kon tebet kotak sosa osffebasemastom tebameim kom sesi kosffeoosemasaam uetampatm kotak prof kindamsinkepsu omg srt kapal kotak poiffandamantarsasamg keioriotapst kotak aer sim het (an po1f koaamnkepsu womameonae bok bao 2orforamtenitolkapsu'250ma obiookapet boo tes05g 2og koramenkokapsi img kkzxtokesi kok zong atoforamenkasaepmalat berg teo mee 2i2f koemenkotetesmaa0sk o 5a diafkosmenkotetestmga3r | 0amita a00 a2nfkoktsntabei b0mea keoxfoteer koe kotrimoksazol doen dewasa kombinasi trimetoprim kotrimoksazol doen dewasa kombinasi sulfametoksazoi 100mg ktk tablet trimetoprim kotrimoksazol suspensi kombinasi gizi ono 1233f kuinidin tablet200m9 ktk1 oxt tabel kotak |234f kuinon kina)tablet200m9 kik6 tabel kotak |) atojlevamisortabt oma) oo j oj street ba 2anftevamisoabiet oma oo) kedxsmber aasfidoammyasi2 o o koamazm | tae ara |24sfiinkomisin kapsul250m9 ktk5x12kapsul kotak 2a6f unkomsin kapsul 53m kifontomeser kak 0s) aarjinkomsnkapsu'500om9 rkbxiokessa koe asoftopeamitabie zmg kitontorber kak asajtortadntabel ong) o o o kbxomsa kak sian pel. romawi rem 25if mabendazoisup100mg75m 0090m ban 2sef mabendazoitebleti omg kirbxetebeto| komedo| 2eo|eokskamsuppostona kkf sup |o week aro 2oifnsokskamtebelting keontomber keep sog metampwonmeksi25img ke3dam@2m koe 2osf metamprontebets0omg kifoxtomoer koe 2eg| pedoman citadel dmg kedoxiomber koe metilergometrin maleat metilergometrin arah memergonermtabetemg keioxiomber koe ) arah metesonemntabeamg noxtomser koe seong araivetesonermtaberamg norma kek oo| o metokopramdesiupemgia whom wetokopramidetabti omg kkf oxforeber kotak oo ) 27of metokopramdetebetbmg) kef oxtotaee komedo|o 2asf momahasonkam o1te wbesgam teo 2a6 ammekst mom tamu@im koko 2gof namum kondaterutanmtusdg 030m book |o a51 asal namum tmosulatinpksiv25 kri amp@tom koe oo ) asal neomsnkapsuls0omg kefoxf kap kek 2as| newapnteblet200mg dicoret bow 12an 2osf ntedpintabe omg kadoxtomoee koe peri nsiinvagnateber oolong kkf oxt omabelvagna koko asal ntotunantontebet1 omg bitooeser bo bo1| oba'anttuberolsiskelegon dewasa pakeldos o | paket at4150 boofobatanttuperoesstalegon3dewasa paketdos oo ) o part 'aog|oratantinberolsiskategon anak | paketdos oo ) paket ) ta0g00 oafobatanttuterkoosstalegonsispandewasa | )paketdos oo ) oo paket ) sosfobar beta atau( obh)cara |o bom ga so7| otoreenteber20omg sxiombet koe ase osf omoseantebietadomg sxiotmeto koe oo) ogf oksisraskm saepmaat# | jo kk25wbe@ kotak son atoforsstaskm ecrimeksilm50membom kafovaa oo ) komo pe| team roman san tag v w tea arafostesnwetetourmtm eka snsfmepazotapsu img eariotepat toe passeumortabett long october bae s20 paaseamor tabersimg oioooset bae so1f parasetamol tabel5ong ketombe kotak penorsisimasaomgtsm atom 225f penorsisi wasit omg kok aaa perenaantbetamg( ifootaset 225f petenaintabet2m9 keertomoe toe s20f perenaantabkttma store amfperanmassamgim kei hampa kotak sef pikaomwesmaa2t rotan mam bef piaceammeksitgsm irt oap @jaff fasmnasissa 3s2f piaceamiberiomg ontotebe kafe sssr aas prantetab seretbaseyitmg sndtebetsre ssel pranertab see (base7i amg zabetsere oak aaf piamamalabets0omg kitontotber kom aset pedoman amin be)tabel oma bifooober boer a0f piorskamtabettong ketombe koe aaa piorskam kapsul ong eriotepear gak aaf piokskamtabet20mg ii2rtoraet asf piostamtabet20mg eontotbe aaf pomonbatatauan 10x asf poronbadatauani0 gas asf pavasaimtabet2dmg eranoeber tom esa asof parasanteet2tmg steker kotak tas assi pankara pensiun omesaruwa kawat toa tas) aset pomemantet25m9g ketombe kak asal poranaartamet oma rc) ontoteber komo asof propitewasitabert omg tifooebet boo self poniourasttabetsma itotabet bae asifampataserzamy ) notabel kak asf ramanmas2ma7 smp asf ramtantabetiomg ter kak aef resemintaberotomg 0tat bor aoa retina siaran caps anak dis okapsuunak boot tea |
uran bupati balangan ra ( ), .@ .f).: : f : : :. badan kepegawaian daerah adalah badan kepegawaian daerah kabupaten balangan. kepala badan adalah kepala badan kepegawaian daerah kabupaten balangan. sekretariat adalah sekretariat badan kepegawaian daerah kabupaten balangan. bidang adalah bidang bidang lingkungan badan kepegawaian daerah kabupaten balangan. sub bagian adalah sub sub bagian pada sekretariat badan kepegawaian daerah kabupaten balangan. sub bidang adalah sub sub bidang pada bidang bidang lingkungan badan kepegawaitugas badan kepegawaian daerah sebagaimana dimaksud pada : cc.koordinasi: badan: mengelola urusan ketatausahaan, oo.: membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan: bidang pengadaan dankesatuekspedisi danlaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, percetakan dan ekspedisi: melaksanakan kegiatan penyiapan, pemeliharaan dan akuisisidan analisis serta melaksanakan evaluasi efektivitaspegawai berdasarkan betting formasi, menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut kepangkatan dan mengelola dokumentasi berkas kepegawaiantata ruang kantor, kendaraan dinas, rumah jabatan, penyediaan air bersih, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor, oo. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja barang unit ribu) dan rencana kerja pemeliharaan barang unit (ribu) sesuai kebutudancc.dpedomacc. menyiapkan bahan pengesahan dan dokumen anggardua bidang administrasi kepegawaiancc.n pendokumentasian data kepegawaian: dan pemberhentian pegawai.: cc. menyusun jadwal pendataan pegawai lingkup pemerintah kabupaten balangan sesuai rencana kegiatan sub bidang sebagai pedoman kerja:::: menyiapkan bahan dan melaksanak: i. menyiapkan bahan, memantau dan meng:k)i. menyampaikan data pegawai dalam berbagai bentuk,,siplin, kedudukan hukum dan pemberhentia dan pemberhentian pegaw dan pemberhentian pegawai: menyiapkan bahan dan menyusupegawai:pembinaan dalam peningkatan disiplin pegawai negeri sipil daerah, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pembinaan dalam kedudukan hukum pegawai daerah: dan pemberhentian pegawaipegawai, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai, kedudukan hukum kepegawaian dan pemberhentian pegawai: menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi disiplin pegawai, kedudukan hukum kepegawaian dan pemberhentian pegawai: il. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyelesaian disiplin pegawai, kedudukan hukum pegawai dan pemberhentian pegawai: menyiapkan bahan dan memproses permohonan izin perceraian bagi pegawai negeri sipil daerah:gadaan dan pengembangan pegawai:: menyusun program, mengatur dan mengendalikan pengadaan dan pengembangan pegawai daerah:, promosi dan pensiun: dan sub bidang pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai. sub bidang formasi, mutasi, promosi dan pensiundan pensiunmutasi, promosi dan pensiun: menyiapkan bahan d9gpetunjuk teknis pelaksanaan seleksi caloinformasi dan analisisil: menyiapkan bahan dan menyusungumpulkan, mengolah serta, menyusun dan melaksanaki. menyiapkan bahan dan:laksana: il. menyiapkan bahan dan melaksanaknyiapkan bahan usul permintaan kartu pegawai karpet), kartu isteri baris), kartu suami kartu) dan kartu tabungan asuransi pensiun aspen): menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta,, cc: cc. menyiapkan bahan dan menyusu,:9g.i.nyusuteknis dan fungsional, menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan fasilitasi diklat teknis dan fungsional: mengumpul dan mengolah data kegiatan dan pelaksanaan teknis dan fungsional sesuai kebutuhan, standar waktu dan norma yang telah ditetapkan:9g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dalam partisipasi peningkatan pendidikan dan pelatihai., menyiapkan bahan ddan menyusubadan kepegawaian daerahub bidang pada badan kepegawaian daerah kabupaten balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. |
s9) bupati kubu raya ame ketentuan pada lampiran angka mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa add) kabupaten kubu raya, untukasti kyb raya diundangkan sungai raya pada tangga. r01. sekretaris daerah kabupaten kubu raya nchen gea syauwik 3berita daerah kabupaten kubu tahun. ali. nomor lampiran peraturan bupati kubu raya nomor tahun tanggal tentang perubahan kedua atas peraturan bupati kubu raya nomor tahun tentang alokasi dana desa ii. petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa (add) kabupaten kubu raya, surat permohonan pencairan dari desa,, , daftar usulan rencana kerja dark) add, berita acara hasil rapat musyawarah tingkat desa, berita acara penyerahan add, surat keputusan kepala desa tentang tim pelaksana add tingkat desa: dan surat pernyataan kepala desa, ketua bpd dan ketua lpmsebelumnya sudah selesai dalam penyaluran dana kepala desa bersamgpenyalahgunaan bantuan keuangan alokasi dana desa akan dilakukan penelitian pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. bila hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut terbukti benar, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. kepala desa yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud huruf diberhentikan sebagai kepala desa dan dapatoleh desa tersebut. bagi desa desa yang tidak melakukan pencairan baik tahap dabantuan keuangan alokasi dana desa add) kabupaten kubu raya ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan masing masing desa dengan sebaik baiknya. bup raya, tai rawan kabupaten kubu raya syauwik berita kabupaten kubu raya bana bi.demi nomor |
pakwardoyo wijaya diundangkan sukoharjoota depok tahun nomor peraturan walikota depok nomor tahunota depok nomor tahun bahwa pembentukan, penghapusan, nomenklatur serta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unit pelaksana teknis dinas lembaga teknis ditetapkanpenanganan kebakaran wilayah kecamatan bojongsari dan wilayah kecamatan sawangan, perlu dibentuk upt pemadam kebakarpunit pelaksana teknis pemadam kebakaran kecamatan bojongsaripada dinas pemadam kebakaradam kebakaran kota depok. kepala dinas adalah kepala dinas pemadam kebakaran kota depok. unit pelaksana teknis, selanjutnya disebut upt adalahpala upt adalah kepalapt. bab il. bab pembentukan dengan peraturan ini dibentuk unit pelaksana teknis pemadam kebakaran kecamatan bojongsaripada dinas pemadam kebakaran. bab iii kedudukan upt pemadam kebakaran kecamatan bojongsari adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional dinas pemadam kebakaran. upt pemadam kebakaran kecamatan bojongsaridipimpin oleh seorang kepala upt yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bab organisasi bagian pertamapt terdiri atas pimpinan adalah kepala upt: pembantu pimpinan adalah kasual tata usaha:dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan fungsional umum adalah petugas pemadam kebakaran. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi upt terdiri dari kepala upt: kepala sub bagian tata usaha:dan cc. kelompok jabatan fungsional dan jabatan fungsional umum. bagian . bagian ketiga tugas pokok dan fungsi unsur organisasi paragraf kepala upt kepala upt mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan upt dalam melaksanakan sebagian tugas dinas bidang penanggulangan kebakarpt mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan upt dibidang pera pemadaman kebakaran mengacu kepada rencana strategis dinjuru padam dan juru penyelamat (rescue). menyelenggarakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan (rescue) bencana lainnya: menyiapkan bahan penetapan surat tugas juru padam: mengupayakan . mengupayakan peningkatan kualitas pemadaman kebakaran dan penyelamatan (rescue) bencana lainnya: menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan staf sesuai bidang tugasnya:dan melaksanakptpt, pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan:pt, pelaksanaan pelayanan administrasi kepada kepala upt dan seluruh satuan organisasi dilingkungan upt: pelaksanaan penyusunan rencana anggaran upt dibawah koordinasi sekretaris dinas: pelaksanaan penyusun bahan rencana anggaran satuan kerja upt dibawah koordinasi dinas, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana upt pemadam kebakaran, pelaksanaan penghimpunan dan inventaris peraturan peraturan kebijakan yang berhubungan dengan pemadaman kebakarpt: pelaksanaanpt secara berkala, pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala uptptupt merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan . pelaksanaan tugas pokok dan fungsi upt sebagai pelaksana urusan bidang pemadaman kebakarpt berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinasppt diwakili oleh kepala sub bagian tata usaha, apabila kepala upt dan kepala bagian tata usaha berhalangan dapat diwakili sekretaris dinas pemadam kebakaran atau kepala dinas pemadam kebakaran. bab kepegawaian kepala upt berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian lingkup upt. penempatan pelaksana pada upt ditetapkan oleh kepala dinas dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syaratlh. nur mahmudi isma'iil diundangkan depok pada tanggal november sekretaris daerah kota depok ety bara se, nip. berita daerah kota depokmemperhatikaspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, bahwa dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah kabupaten tanah bumbpendudukan, tugas, fungsi,dpelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah lingkungan pemerintah kota depok pada tahun sebagai bahan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota depok tahun anggaran diperlukan adanya pedoman standar biaya umumkerja,laksana kegiatan tidak tetap,. non pegawai negeri sipil daerah, yang selanjutnya disebuedoman satuan harga yang dijadikan acuan dalam penyusunan rka dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah. standar biaya umum adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan rka dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah. bab maksud dan tujuan standar biaya umum dimaksudkan sebagai pedoman perangkat daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. penerapan standar biaya umum bertujuanbab iii fungsi standar biaya umum standar biaya umum digunakan dalam pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai batas tertinggi, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,dan estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan: harga pasar, proses pengadaan sesuai ketentuan perundang undangan, ketersediaan alokasi anggaran, prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. standar biaya umumstandar biayarre daerah kota depok. sft salviadona ari p., sh, m.h. nip. lampiranaftar lampiran lampiran ketentuan standar biaya umum lampiran daftar standar biaya umum wali kota depok, ttd k.h. mohammad idris; |
yang berdasarkan undang undang memiliki kewenangmenterian lembaga yang menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaan pencegahan wajib mencantumkan data yang lengkap, akurat dan atau identik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pencegahan sebagaimana dimaksud dalam berlaku paling lama (enam) bulan. pencegahan sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang (satu) kali dengan masa berlaku paling lama (enam) bulan. pencegahan hanya berlaku untuk (satu) keputusan, perintah, atau permintaan pengajuan pencegahan. dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa pencegahan maka pencegahan berakhir demi hukumpencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh direktur pada direktorat jenderal imigrasi, kepala divisi keimigrasian lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia, kepala perwakilan republik indonesia, kepala kantor imigrasi, atau kepala rumah detensi imigrasi dengan menyampaikan permintaan secara elektronik atau nonelektronik kepadapermintaan sebagaimana dimaksud pada juga harus disertai dengan laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian atau keputusan tindakan administratif keimigrasian. pejabat imigrasi sebagaimana dimaksud dalam menyampaikana (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf diajukan oleh pimpinan kementerian lembaga denganmelalui direktur jenderal. keputusan, perintah, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas, juga harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas. keputusan, perintah, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada juga disampaikan kepada menteri melalui direktur jenderal paling lama (tiga) hari sejak tanggal keputusan, perintah, atau permintaan ditetapkan. pimpinan kementerian lembaga menyampaikan keputusan, perintah, ataubat (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. dalam keadaan yang mendesak, pejabat imigrasi sebagaimana dimaksud dalam dan pimpinan kementerian lembaga dapat meminta secara langsunguntuk melakukan pencegahan. dalam hal pimpinan kementerian lembaga tidak ada, permintaan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. permintaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada diajukan secara elektronik atau nonelektronikbagaimana dimaksud dalam dan pimpinan kementerian lembaga wajibatau direktur jenderalmendesak sebagaimana dimaksud pada dinyatakan berakhir demi hukum dan tidak dapat diajukan kembali. permintaan pencegahan dalam keadaan mendesak sebagaimana diatur dalam paling sedikit memuat: nama, jenis kelamin, cc. tempat dan tanggal lahir atau umur, foto, dan alasan pencegahan dalam keadaan mendesak. bagian kedua tahapan pelaksanaan pencegahan pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: penerimaan permintaan pencegahan, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan permintaan pencegahan, persetujuan pencegahan, dan penginputan data dalam aplikasi cegah dan tangkal sikkim. dalam hal permintadalam dan menteri melalui direktur jenderal atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat menolak permintaan pencegahan. pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada kesempatan pertama sejak tanggal diterimanya permintaan pencegahan secara elektronik atau nonelektronik oleh direktur jenderal atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. pencegahan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam melalui:input dalam aplikasi cegah dan tangkal sikkim.persetujuan pencegahan dalam keadaan mendesak yang berlaku selama (dua puluh) hari sejak diterimanya permintaan pencegahan. berdasarkan daftar pencegahan atau persetujuan pencegahan dalam keadaan mendesak, pejabat imigrasi tempat pemeriksaan imigrasi wajib menolak orang yang dikenai pencegahan keluar wilayah indonesia. |
pesawar, bahwa, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan peninjauan kembalkembali perubahan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi. beberapa ketentuan dalamiubah sebagaimana ketentuan sebagai berikut ketentuan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut insentif pemungutan dilaksanakan terhadap tiap jenis pajak dan retribusi yang mempunyai rencana penerimaan paling sedikit rp. (lima puluh juta rupiah) pada tahun anggaran berkenaan. besarnya insentif ditetapkan (lima keseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud padadengan perincian pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebesar (enam puluh lima keseratus): bupati sebesar (dua belas keseratus), wakil bupati sebesar (delapan keseratus):, sekretaris daerah sebesar (lima keseratus): pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebesar (sepuluh keseratus). besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada khusus bagi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan rincian sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf ditambah dengan rincian sebagai berikut pihak lain yang membantu instansi pelaksanaan pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar (lima keseratus). pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kecamatan dan tingkat desa kelurahan, kepala desa lurah dan tenaga lain yang ditugaskan oleh instansi pemungut pajak sebesar 5y6 (lima keseratus). besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam tidak melebihi (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dan apabila dalam realisasi pemberian insentif tersebut terdapat sisa lebih, disetorkan kas daerah sebagai penerimdto aries sandi darma putra diundangkan gedong tataan pada tanggal agustusmenyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan danpengawasan terhadap peraturan perundang undangan daerah, membantu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga hukum lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerahegakan hukum seksi penegakan hukum, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka penegakan hukum terhadap peraturan perundang undangan daerah, menyiapkan bahan administrasi dalam rangka penegakan hukum, meliputi penyiapan spt, surat teguran dan surat penyegelan, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkaitdalam rangka persiapan pelaksanaan dalam penegakan hukum, membantu pelaksanaan penegakan hukum operasi musisi bersama aparat penegak hukum, membantu pelaksanaan operasi musisi sidang tempat atas penegakan tindak pidana ringsebagian tugas satuan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan,mempunyai fungsi: perencanaan dan perumusan kebijakan teknispelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka menegakan peraturan daerah dan peraturan walikota: pembinaan, pengawasan, pengendalianmengoordinasikan dengan lembaga dan aparat hukum terkait dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian pengamanan objek vital meliputi pasar, rumah dinas, kantor dan prasarana umum lainnya serta pengamanan pimpintiban umum dan ketenteraman masyarakat dibantu oleh seksi operasi dan pengendalian, seksi pengaman,mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, cc. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi pelanggaran bahu jalan, pedagang kaki lima, membantu ketertiban dan pengaturan lalu lintas dan keramaian lainnya, menyiapkan bahan koordinasi dengan aparat hukum lainnya dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteramgamanan seksi pengamanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengamanan objek vital meliputi pengamanan protokoler, rumah dinas, kantor, pimpinan, aset negara dan sarana prasarana milik pemerintah daerah, menyusun program kerja penyelenggaraan pengamanan protokoler dan objek vital dalam rangka ketertiban umum, cc. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengawalan, pengamanan, penertiban acara protokol dan objek vital. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi yang berkaitan dengan pengamanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital.daerahkeramaian daerah danau kegiatan yang berskala massalpengembangan sumber daya aparatur bidang pengembangan sumber dayagembangan sumber daya aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan dibidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan sumber daya aparatur, mempunyai fungsi perencanaan dan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya aparatur meliputi kebutuhan, pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan mental sumber daya aparatur anggota pol pp, ppn dan lintas:, pengumpulan dan pengolahan data informasi bidang pengembangan sumber daya aparatur meliputi anggota pol pp, ppn dan lintas, pelaksanaan koordinasi dalam rangka kegiatan, pemberdayaan dan peningkatan kemampuan pol pp ppn melalui pelatihan pelatihan teknis: mengoordinasikan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dibidang pengembangan sumber daya aparatur, bidang pengembangan sumber daya aparatur dibantu oleh seksi pemberdayaan, seksi pembinaan mental dan kesejahteraerdayaan seksi pemberdayaan,mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan dan pendayagunaan anggota satuan polisi pamong praja, ppn dan lintas, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan kemampuan pol pp, ppn dan lintas, menyusun bahan pembinaan, pengawasan dalam rangka pemberdayaan kemampuan anggota pol pp ppmental dan kesejahteraan seksi pembinaan mental dan kesejahteraan, mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan mental dan kesejahteraan anggota satuan polisi pamong praja, ppn dan lintas, menyiapkan bahan pelaksanaan penegakkan kode etik dan disiplin anggota satuan polisi pamong praja, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan keamanan dan ketertiban dilingkungan satuan polisi pamong praja, menyiapkan pelaksanaan pembinaan fisik, mental dan spiritual dilingkungan anggota satuan polisi pamong praja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan anggota pol pp, ppn dan lintas, menyiapkan bahan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satuan polisi pamong praja yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan prosedur tetap pratap) lingkungan satuan polisi pamong praja, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugasrlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan dibidang perlindungan masyarakat meliputi satuan perlindungan masyarakat,bina potensi masyarakat serta kesiagaan dan penyelamatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perlindungan masyarakat, mempunyai fungsi perencanaan dan kebijakan teknis perlindungan masyarakat meliputi satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat sertakesiagaan dan penyelamatan, pengumpulan dan pengolahan data informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat serta kesiagaan dan penyelamatan, pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas anggota lintas dan potensi masyarakat dalam upaya penanganan siaga bencana dan keamanan lingkungan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat, kesiagaan dan penyelamatan, bantuan penanganan bencana dan keamanan lingkulindungan masyarakat dibantu oleh seksi satuan perlindungan masyarakat, seksi kesiagaan dan penyelamat, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat dan pengamanan lingkungan, menyiapkan bahan perumusan kebijakiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat hukum lainnya dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bantuan pengamanan pemilu serta pengamanan lingkungan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan anggota perlindungatasan. paragraf seksi kesiagaan dan penyelamatan seksi kesiagaan dan penyelamatan, mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka kesiagaan, penyelamatan dan tanggap bencana, menyiapkan bahan sebagai pedoman dan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penanganan, penyelamatan dan evakuasi bilamana terjadi bencana, cc. mengumpulkan dan menghimpun data informasi yang berhubungan dengan kesiagaan dan penyelamatan bencana, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kesiagaan, tanggap bencana, penyelamatan dan evakuasi, menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas personil satuan polisi pamong praja, lintas dan satgas bencana dalam rangka upaya penanganan dan penanggulangan bencana alam dan ketahanan masyarakat, menyiapkan bahan koordinasi, kerja sama,fasilitas dan kemitraan dalam rangka penanganan bencansatuan polisi pamong praja kota bandar lampung aksatuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis satuansatuan diangkat dan diberhentikan oleh walikota bandar lampung dari aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat pejabat lain dilingkungan satuan polisi pamong prajastruktural eselon ii.b, sekretaris eselon il.a, kepala bidang eselon iii.b, kepala subbagian dan kepala seksisatuan berhalangan, maka kepala satuan dapat menunjuk sekretaris pamong prajadiberlakukannya peraturan walikota ini, maka peraturan walikota bandar lampung nomor tahun tentang tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kota bandar lampunggan struktur organisasi satuan polisi pamong praja kota bandar lampung kepala satuan kelompok jabatan sub bagian program sub bagian sub bagian dan informasi umum dan keuangan dan kepegawaian aset bidang penegakan bidang bidang pengembangan bidang perlindungan perundang undangan ketertiban umum dan sumber daya aparatur daerah ketentraman pong mane maentnyanng oem masyarakat seksi seksi seksi seksi operasi dan pemberdayaan pembinaan dan pengendalian satuan pengawasan perlindungan seksi seksi seksi seksi pembinaan mental dan kesiagaan dan penegakan hukum pengamanan kesejahteraan penyelamatan kn: jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan ton gional jabatan fungsional melalui melalui penyetaraan melalui penyetaraan penyetaraan penyetaraan walikota bandar lampung eva dianasatuan polisi pamong praja kota bandar lampung. satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat satpol kota bandar lampungroduk hukum daerah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh daerah yang meliputi peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian pertama kedudukan satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerahyang dipimpin oleh seoranguan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu walikota untuk melaksanak,b iii susunan organisasi susunan organisasi satpol terdiri dari: kepala satuan, sekretariat sub bagian program dan informasi, sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan aset. bidang penegakan perundang undangan daerah: seksi pembinaan dan pengawasan, seksi penegakan hukum, jabatan fungsional melalui penyetaraan, jabatan fungsional melalui penyetaraan. bidang pengembangan sumber daya aparatur: seksi pemberdayaan aparatur, seksi pembinaan mental dan kesejahteraan, jabatan fungsional melalui penyetaraan. bidang perlindungan masyarakat: seksi perlindungan masyarakat, seksi kesiagaan dan penyelamatan, jabatan fungsional melalui penyetaraan. unit pelaksana teknissatuan kepala satpolkepala satuan polisi pamong praja, mempunyaiprogram dan informasi, sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian, mempunyai tugas: menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja badan, menghimpun dan menyusun program dan kegiatan badan, menghimpun, menyimpan, serta menyampaikan data dan informasi badan, menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta informasi badan, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan badelolaan sarana dan prasarana, urusan humaskenaikan pangkat, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai sertabagian ketiga sub bagian keuangan dan aset sub bagian keuangan dan aset, mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan aset satpol pp, melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan aset satpol pp, menyiapkan bahan dalam rangka usulan penetapan bendahara, dan melaksanakan tugas lainundang undangan daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penegakan perundang undangan daerah yang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang penegakan perundang undangan daerah, mempunyai fungsi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan perundang undangan daerah, pelaksanaan kegiatan penegakan perundang undangan daerah, cc. mengoordinasikan, pengendalian dan pelaporan dibidang penegakan perundang undangan daerah, pemberdayaan peningkatan kemampuan personil pol terhadap proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota baik sebagai ppn maupun pembantu ppegakan perundang undangan daerah dibantu oleh seksi pembinaan dan pengawasan, seksi penegakan hukum,inaan dan pengawasan seksi pembinaan dan pengawasan, mempunyai tugasi program studi doktor matematika dan ilmu pengetahuan alam, fmipa unila dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, maka dilakukan ujian prelim prakualifikasi, bahwa untuk ujian prelim prakualifikasi tersebut perlu pengangkatan panitia ujian prelim prakualifikasi prodi doktor piparodi doktor pipa, fmipa unila, un26. dt tanggal september tentang revisi panitia ujian prelim prakualifikasi prodi doktor pipa tahun akademik memutuskan menetapkan pertama membatalkan surat keputusan dekan un26. dt dan mengangkat panitia ujian prelim prakualifikasi program studi doktor pipa, fmipa unilaprodi doktor pipa,aoa fmipa unila, @sita y rahman tp196406041ujian prelim prakualifikasi program studi doktor pipa, fmipa unila tahun akademikpengarah suratan, drs., sc. sutomo hadi, prof., dr., si., sc. dian kurniasari, si., sc. amir supriyanto, drs., si. ketua washington simanjuntak, prof., ph. sekretaris klorin nisa, dr. anggota admin syarif, dr. eng. agung abadi kiswandono, dr., sc. akmal junaidi, dr.rer.nat. asmat, dr., si. bambang irawan, dr., sc. dian heasarc, dr. endang nurcahyani, dr., si. handoko insan kudus, dr., m.s. hendri busan, dr., m.s. kurnia mulai, dr., sc. zakaria, dr., sc. mustofa, prof., ph. kuning nurcahyani, dr., sc. osman manurung, prof., ph. rinawati, ph. rachman agustina, ph. ronique marinus, dr.rer.nat. simon sembiring, prof. ph. suhartono s., ph. sumardi, dr., si. sutomo hadi, prof., dr., sc. sudarso, prof., dr., biome tati suhartati, prof., dr., m.s. wamiliana, prof., ph. kesekretariatan fauzi afra firdaus, md. perlengkapan kasino bandar lampung, oktober plan, ewodbkan fmipa unila, tas yah enya mela artman m1p196406041990031002 fhobelajar mengajardapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, maka dibentuklengkapan perkuliahlengkapan perkuliahan semester ganjil ta. memutuskan menetapkan pertama mengangkatfmipa unila, @sita ani y rahmankoordinator program studi si: didik kurniawan, si., m.t. program studi anie rose dirawat, cs. anggota busana, md. ade nora mala santo ardi nofalian karelia bandar lampung, oktober plan, aoa) fmipa unila, lpa siraman m1p196406041990031002 sam d: alhakki ganjil halaman dari |
tedizin pemakaian tanah, perlu menetapkan peraturan walikota tentang tata carbarat jawa tengahasli ipt yang akan diperpanjspot pbbn asli surat pengantar dari bank, apabila bangunan atas tanah ipt dijadikan bank. proses pelayanan perpanjaputra memeriksa hasil pemeriksaan dinas,agar membayar: dalam hal pemohon telah melengkapi kekurangan berkas dan atau membayar retribusi pada bank yang ditunjukpanjampat pengalihan ipt permohonalihan ipt sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan persyaratan meliputi: asli ipt yang akan dialihkanohonlam hal pengalihan berdasarkan waris maka melampirkan: surat tanda bukti sebagai ahli waris, dapat berupa putusan pengadilan, penetapan hakim ketua pengadilan, bagi warga negara indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, bagi warga negara indonesia keturunan tionghoa akta keterangan hak pewaris dari notaris, atau bagi warga negara indonesia keturunan timur asing lainnya surat keterangan waris dari balai harta peninggalan, surat pernyataan persetujuan diatasnamakan salah satu ahli waris, jika ahli waris lebih dari orang, akta pembagian waris apabila terdapat pembagian waris, akta pelepasan hak bagian waris yang dibuat oleh notaris atau pengadilan apabila terdapat ahli waris yang melepaskan hak bagian waris, atau. k.dalam hal pengalihan berdasarkan wasiat maka melampirkan: surat keterangan ahli waris, akta waris dari notaris atau penetapan waris dari pengadilan, surat pernyataan persetujuan diatasnamakan salah satu penerima wasiat, jika penerima wasiat lebih dari orang, atau akta wasiat yang telah didaftarkan pusat daftar wasiat dengan bukti pendaftaran wasiat dari pejabat yang berwenang. il. dalam hal pengalihan ipt berdasarkan hibah melampirkan surat persetujuan pengalihan ipt dari dinas, sebagaimana dimaksud dalam huruf akta hibah oleh notaris,dalam hal pengalihan ipt berdasarkan jual beli atas bangunan maka melampirkan: surat persetujuan pengalihan ipt dari dinas, sebagaimana dimaksud dalam huruf akta jual beli bangunan oleh notaris,n.dalam hal pengalihan berdasarkan lelang maka melampirkan risalah lelang kutipan risalah lelang dan akuntansi pelunasan pembayaran lelang surat pelunasan bank untuk blokir, surat pernyataan mengenai persetujuan ipt diatasnamakan salah satu calon pemegang ipt, apabila yang berhak atas ipt lebih dari (satu) orang, dan bukti perubahan nama yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila nama yang tercantum dalam ktp berbeda dengan nama yang tercantum dalam data ipt. proses pelayanan pengalsurat ipt kepada pemohon dengan bukti tanda terima. proses pelayanan terhadap permohonan pengalihan ipt tanpa bukti pengalihan yang berurut pengajuan mengikuti proses tata cara pemutihan setelah dilakukan pencabutan. jangka waktu penyelesaian pelayanlima pemecahan ipt permohonan pemecpemecmecoptismecnam penggabungan ipt permohonangabungmenyertakan form pengalihan beserta dokumen terkait pengalihan, apabila permohonan penggabungan ipt disertai pengalihan ipt, cc..ujuh peningkatan jangka waktu ipt permohonan peningkatingkatlayanan pemakaian tansekretaris dinas pengelolaan bangunan dan tanah yang selanjutnya disebut sekretaris adalah sekretaris dinas pengelolaan bangunan dan tanah ingkat dprkpcktr adalah dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruangtanah adalah tanah yang dimiliki dikuasai oleh pemerintah daerah dan dikelola olehasli fotokopi skrk sesuai penggunaan atau surat pengantar skrk. proses pelayanan peningkatingkatelapan pengurangan jangka waktu ipt permohonan pengurangurang, dan asli fotokopi skrk sesuai penggunaan atau surat pengantar skrk. proses pelayanan pengurangurangmbilan perubahan ipt perubahan ipt dilakukan dalam hal terdapat perubahan peruntukan, penggunaan dan atau luasan ipt. permohonan perububasli surat pengantar dari bank, jika ipt dijadikan bank, dan fotokopi skrk dengan menunjukkan aslinya, jika dasar permohonan adalah perubahan peruntukan dan atau perubahan luas, proses pelayanan perububpuluh pencabutan ipt ipt dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan dari pemerintah daerah apabila: pemegang ipt melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ipt, tanah ditelantarkan hingga (tiga) tahun sejak dikeluarkannya ipt, cc. ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan ipt tidak benar, pemegang ipt tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai subyek pemegang ipt, dan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ipt dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian atas bangunan apabila tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum. proses pencabutan ipt karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf adalah sebagai berikut bidang penanganan sengketa dan penyuluhan membuat konsep surat peringatan agar pemegang ipt memanfaatkan tanah yang menjadi objek ipt atau mematuhi memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam ipt', konsep surat peringatan ditandatangani kepala dinas, surat peringatan selanjutnya disampaikan kepada pemegang ipt disertai dengan tanda terima, apabila pemegang ipt tidak mengindahkan surat peringatan, maka akan diterbitkan surat peringatan dan surat peringatan iii dalam tenggang waktu masing masing (tujuh) hari kerja, apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari sejak surat peringatan iii diterima pemegang ipt, yang bersangkutan tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka bidang penanganan sengketa dan penyuluhan akan membuat konsep pencabutan ipt, konsep pencabutan ipt ditandatangani kepala dinas, dan sg.huruf huruf dan huruf adalah sebagai berikut:adalah sebagai berikut bidang penanganan sengketa dan penyuluhan membuat konsep surat pemberitahuan mengenai rencana pembangunan untuk kepentingan umum yang akan dilakukan lokasi persil yang telah diterbitkan ipt dan disampaikan kepada kepala dinas, konsep surat pemberitahuan ditandatangani kepala dinas: surat pemberitahuan: setelah (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan diterima,bekas pemegang ipt disertai dengan tanda terima. bab tata cara pelayanan selain pemberian ipt bagian kesatu persetujuan pengalihan ipt permohonan persetujugalihanh.asli surat pengantar dari bank, jika ipt dijadikan bank, dalam hal pengalihan ipt berdasarkan hibah melampirkan:j . dalam hal pengalihan ipt berdasarkan jual beli maka melampirkan:proses pelayanan persetujuan pengalihan ipt adalah sebagai berikut pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinas melalui optis dan atau berita acara peninjauan lokasi belum ditandatangani pemohon dan atau ditandatangani,telah melengkapi kekurangan berkas, membayar retribusi pada bank yang ditunjuk, dan atau menandatangani berita acara peninjauan lokasikonsep surat persetujuan pengalihan ipt dan menyerahkan kepada sekretariat, untuk selanjutnya ditandatangani kepala dinas, oo. sekretariat melakukan penomoran atas surat persetujuan pengalihan ipt dan menyerahkan kepada putra, putra menyerahkan surat persetujuan pengalihan ipt kepada pemohon dengan bukti tanda terima. jangka waktu penyelesaian pelayanan persetujubapendirian badan hukum dan pengesahan badan hukum oleh pejabat yang berwenang adalah semua dokumen berkaitan dengan pendirian badan hukum dan pengesahan badan hukum oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahan yang terakhir. pemegang izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut pemegang ipt adalah orang atau badan yang telah mendapat izin pemakaian tanah. pemohon adalah warga negara indonesia atau badan yang dibentuk menurut hukum indonesia. peresmian izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut peresmian ipt adalah pemberian izin pemakaian tanah terhadap tanah yang belum ada bangunan dan belum ada izin pemakaian tanah diatasnya. pemutihan izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut pemutihan ipt adalah pemberian izin pemakaian tanah terhadap tanah yang telah ada bangunan dan belum ada izin pemakaian tanah diatasnya. perpanjangan izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut perpanjangan ipt adalah perpanjangan terhadap izin pemakaian tanah yang akan atau sudah habis masa berlakunya. pengalihan izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut pengalihan ipt adalah beralihnya izin pemakaian tanah dari pemegang izin pemakaian tanah lama kepada pemegang izin pemakaian tanah baru. pemecahan izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut pemecahan ipt adalah pembagian (satu) bidang tanah menjadi (dua) atau lebih bidang dimana setiap bidang diterbitkan izin pemakaian tanah. penggabungan izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut penggabungan ipt adalah penyatuan (dua) atau lebih bidang tanah menjadi (satu) bidang dengan diterbitkan (satu) izin pemakaian tanah. peningkatan jangka waktu izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut peningkatan jangka waktu ipt adalah peningkatan izin pemakaian tanah jangka pendek (dua) tahun menjadi izin pemakaian tanah jangka menengah (lima) tahun atau peningkatan izin pemakaian tanah jangka menengah (lima) tahun menjadi izin pemakaian tanah jangka panjang (dua puluh) tahun. bagian kedua persetujuan penjaminan bangunan permohonan persetujuan penjaminjaminan bangunan. h.asli fotokopi skrk sesuai penggunaan atau surat pengantar skrk, fotokopi izin mendirikan bangunan imb), dan foto terbaru bangunan yang akan dijadikan. proses pelayanan persetujuan penjaminan bangunanpemakaian tanah terkait subjek pemegang ipt, keberadaan bangunan yang berdiri diatas ipt dan debitur pihak yang mengajukan pinjamanjaminan bangunan yang ditandatangani kepala dinas, sekretariat melakukan penomoran atas surat persetujuan penjaminan bangunanlakukan pencatatan blokir dalam daftar blokir, untuk selanjutnya menyerahkan surat persetujuan penjaminan bangunan kepada putra melalui sekretariat, dan putra menyerahkan surat persetujuan penjaminan bangunan kepada pemohon dengan bukti tanda terima. jangka waktu penyelesaian pelayanan persetujuan penjaminan bangunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling lama (sembilan) hari kerja sejak permohonan diterima dinas. bagian ketiga persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah dalam rangka peresmian atau pemutihan ipt permohosetujuan penelitian sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan persyaratanohon yang berbentuk badan hukum, fotokopi dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan, bagi pemohon yang berbentuk badan, fotokopi pbb spot tahun terakhir atau surat keterangan nop dari bpk: asli bukti kepemilikan bangunan atau surat pernyataan kepemilikan bangunan dengan diketahui rt, rw, lurah dan camat dan dokumen dokumen lain yang mendukung atas kepemilikan bangunan tersebut, asli gambar lokasi tanah yang dimohonkan (khusus untuk peresmian), dan surat persetujuan pemerintah kota surabaya (khusus untuk peresmian). proseseliti alamat persil yang dimohonkan yang dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan arsip, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kepada bidang pengadaan dan pengamanan dan bidang pendataan dan pemanfaatan tanah, bidang pengadaan dan pengamanan dan bidang pendataan dan pemanfaatan tanah berkoordinasi melakukan pemeriksaan status tanah, peninjauan lokasi, dan pengukuran bidang, dalam hal terdapat ketidaksesuaian letak tanah dengan bukti kepemilikletak tanah dengan bukti kepemilikan telah sesuai, maka bidang pengadaan dan pengamanan beserta bidang pendataan dan pemanfaatan tanah membuat berita acara peninjauan lokasi, untuk selanjutnya menyerahkan bidang penanganan sengketa dan penyuluhan beserta berkas permohonan, bidang penanganan sengketa dan penyuluhan pemeriksaan berkas terkait kesesuaian pemohon dengan kepemilikan bangunan dan atau penguasaan, serta membuat berita acara hasil pemeriksaan dan menandatangani berita acara, dalam hal tidak terdapat kesesuaian pemohon dengan kepemilikan bangunan dan atau penguasaterdapat kesesuaian pemohon dengan kepemilikan bangunan dan atau penguasaan, maka bidang penanganan sengketa dan penyuluhan menyerahkan berkas permohonan kepada bidang pengadaan dan pengamanan, il. bidang pengadaan dan pengamanan membuat konsep surat persetujuan pengukuran dan peruntukan tanah dalam rangka peresmian atau pemutihan ipt yang ditandatangani kepala dinas, sekretariat melakukan penomoran atas surat persetujugukuran dan peruntukan tanah, oo.kepada sekretariat, sekretariat membuat rekapitulasi retribusi dan menyerahkan kepada putra beserta surat pengantar skrk: putra menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran retribusi, dan pemohon melakukan pembayaransebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf ditetapkan paling lama (sebelasempwajib melampirkan persyaratan meliputi: fotokops.fotokopi pbb spot tahun terakhir atau surat keterangan nop dari bpk:, dan h.asli surat pengantar dari bank, jika ipt dijadikan bank. proses pelayananserta mengukur bidang yang akan dipecah atau digabung, dalam hal hasil peninjauan lokasi menyatakan persil tidak dapat dipecah digabung, maka bidang pendataan dan pemanfaatan tanah mengembalikan berkas kepada pemohon melalui sekretariat dan putra, dalam hal hasil peninjauan lokasi menyatakan persil dapat dipecah digabung tetapi berkas permohonan tidak sesuai, makaj . putra menginformasikan kepada pemohon agar melengkapi berkas permohonan, dalam hal pemohon tidak melengkapi berkas, pemohon mengajukan surat permohonan pembatalan dan berkas permohonan dikembalikan, il. dalam hal pemohon telah melengkapi kekurangan berkas, putra menyerahkan berkas permohonan lengkaphasil peninjauan lokasi menyatakan persil dapat dipecah digabung dan berkas permohonan telah sesuai, maka bidang pendataan dan pemanfaatan tanah membuat konsepyang ditandatangani kepala dinas, oo. sekretariat melakukan penomoran atas surat persetujuan penelitielitian pengukuran dan peruntukan tanah,putra melalui sekretariat, dan putra menyerahkan surat pengantar skrk kepada pemohon dengan bukti tanda terima,,lima persetujuan permohonan izin mendirikan bangunan diatas tanah yang telah diterbitkan ipt permohonan untuk memperoleh persetujuan izin mendirikizin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada melampirkan persyaratan sebagai berikut: fotokopi ipt sebanyak (dua) rangkap, dengan menunjukkan aslinyaasli fotokopi skrk sesuai penggunaan atau surat pengantar skrk, h.asli surat pengantar dari bank, jika ipt dijadikan bank, fotokopi legalised bukti hubungan hukum antara pemohon imb dan pemegang ipt, jika pemohon imb bukan pemegang ipt, dan surat kuasa apabila dikatakan. proses penyelesaian permohonan untuk memperoleh persetujuan permohonan izin mendirikan bangunan diatas tanah yang telah diterbitkan ipt,, d.e.: sg. bidang pendataan dan pemanfaatan tanah membuat konsep surat persetujuan permohonan imb yang ditandatangani kepala dinas, sekretariat melakukan penomoran atas surat persetujuan permohonan imb dan menyerahkan kepada putra, dan putra menyerahkan surat persetujuan permohonan imb kepada pemohon dengan bukti tanda terima. jangka waktu penyelesaian pelayanan persetujuan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling lama (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dinas. bagian keenam pemberian pengganti ipt permohonan untuk memperoleh penggantingganti ipt sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan persyaratan meliputi: asli ipt yang rusak, bagi ipt yang rusak, asli surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian, bagi ipt yang hilh.j . asli fotokopi skrk sesuai penggunaan atau surat pengantar skrk, asli surat pengantar dari bank, jika ipt dijadikan bank, dan bukti pengumuman surat kabar nasional, jika ipt hilang. bukti pengumuman surat kabar nasional sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pengumuman yang dikeluarkan dinas berdasarkan permohonan terhadap ipt yang hilang, yang selanjutnya diumumkan oleh pemohon surat kabar nasional. proses pelayanan pemberian pengganti ipt adalah sebagai berikut pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinas melalui petugasdalam hal berkas permohonan tidak sesuai, maka bidang pendataan dan pemanfaatan tanah menyerahkan kembali berkas permohonan kepada putra melalui sekretariat untuk disesuaikan, dalam hal terdapat kekurangan retribusi, maka putra menginformasikan kepada pemohon tentang besaran retribusi:pengurangan jangka waktu izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut pengurangan jangka waktu ipt adalah pengurangan izin pemakaian tanah jangka menengah (lima) tahun menjadi izin pemakaian tanah jangka pendek (dua) tahun atau pengurangan izin pemakaian tanah jangka panjang (lima) tahun menjadi izin pemakaian tanah jangka menengah (lima) tahun. perubahan izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut perubahan ipt adalah perubahan data yang tercantum dalam iin pemakaian tanah, bukan karena pengalihan izin pemakaian tanah. persetujuan pengalihan izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut persetujuan pengalihan ipt adalah persetujuan yang diberikan oleh kepala dinas dalam rangka pengalihan izin pemakaian tanah. persetujuan penjaminan bangunan adalah persetujuan yang diberikan oleh kepala dinas terhadap bangunan diatas tanah yang telah diterbitkan izin pemakaian tanah untuk dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan. pemberian izin pemakaian tanah pengganti yang selanjutnya disebut pemberian ipt pengganti adalah pemberian penggantian dari izin pemakaian tanah yang masih berlaku karena hilang atau rusak. blokir izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut blokir ipt adalah pembekuan izin pemakaian tanah karena terdapat permasalahan atau sengketa terhadap bangunan atau pemakaian tanahnya. penghapusan blokir izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut penghapusan blokir ipt adalah pembukaan dan pencopotan blokir pada surat izin pemakaian tanah berdasarkan surat keterangan pelunasan dari kreditur atau permasalahan penyebab blokir izin pemakaian tanah telah diselesaikan. pencabutan izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut pencabutan ipt adalah pencabutan surat izin pemakaian tanah untuk diterbitkan surat izin pemakaian tanah yang barudalam rangka tertib administrasi. bab pelayanan pemakaian tanah walikota berwenang memberikan pelayanan pemakaian tanah. kewenangan walikota sebagaimana dimaksud pada dilimpahkan sebagian kepada kepala dinas. pelayanan pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada meliputi: dalam hal pemohon bersedia membayar retribusi maka putra mencetak skr, il.dalam hal permohonan untuk memperoleh pengganti ipt dikarenakan ipt hilang, maka bidang pendataan dan pemanfaatan tanah terlebih dahulu membuat konsep pengumuman yang ditandatangani kepala dinas, sekretariat melakukan penomoran pengumuman, selanjutnya diserahkan kepada bidang pendataan dan pemanfaatan tanah, bidang pendataan dan pemanfaatan tanah menyerahkan surat pengumuman kepada pemohon, pemohon memuat surat pengumuman dalam surat kabar, dan apabila lebih dari (tiga puluh) hari setelah pengumuman dimuat dalam surat kabar tidak ada pihak pihak yang keberatan terhadap pengumuman dimaksud, maka kepala dinas menerbitkan ipt pengganti melalui proses sebagaimana dimaksud jangka waktu penyelesaian pelayanan pengganti. bagian ketujuh blokir ipt permohonan untuk pemblokirpemblokiran ipt sebagaimana dimaksud pada melampirkan persyaratan sebagai berikutdan d.surat keterangan berisikan alasan atau dasar dilakukan pemblokiran ipt. bidang penanganan sengketa dan penyuluhan melakukan koordinasi untuk mempertimbangkan alasan dasar permohonan pemblokiran. apabila hasil pertimbangan dimaksud pada memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemblokiran, maka bidang penanganan sengketa dan penyuluhan melakukan pemblokiran. apabila hasil pertimbangan tidak cukup alasan untuk pemblokiran, maka tidak dapat proses. proses penyelesaian permohonan blokirkepala bidang penanganan sengketa dan penyuluhan memeriksa berkas permohonan blokir terkait bentuk permasalahan yang terkait dengan permohonan blokir ipt serta meminta keterangan dan melakukan peninjauan lokasi terkait penyelesaian permohonan blokir ipt, dalam hal hasil pemeriksaan dan penelitian menyatak beserta berkas permohonanterdapat bukti yang cukup mengenai adanya permasalahan, maka bidang penanganan sengketa dan penyuluhan membuat berita acara pemblokiran yang ditandatangani oleh kepala bidang penanganan sengketa dan penyuluhan dan kepala bidang pendataan dan pemanfaatan tanah, berdasarkan berita acara pemblokiran, kepala bidang penanganan sengketa dan penyuluhan membuat konsep surat persetujuan pemblokiran yang ditandatangani kepala dinas, il. sekretariat melakukan penomoran dan menyerahkan surat persetujuan pemblokiran bidang penanganan sengketa dan penyuluhan untuk dicatat dalam daftar blokir, bidang penanganan sengketa dan penyuluhan menyerahkan surat persetujuan pemblokiran kepada putra melalui sekretariat: dan pisa menyerahkan surat persetujuan pemblokiran kepada pemohon dengan bukti tanda terima. jangka waktu penyelesaian permohonan blokir ipt sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling lama (sebelas) hari kerja sejak permohonan diterima dinas. dinas dapat melakukan blokir ipt tanpa adanya permohonan, dengan memperhatikan adanya rencana pembangunan atau adanya permasalahan mengenai objek tanah yang telah diterbitkan ipt setelah terlebih dahulu menyampaikan informasi atau klarifikasi kepada pemegang ipt. bagian kedelapan penghapusan blokir ipt penghapusan blokir ipt dapat dilakukan dalam hal bangunan diatas tanah yang telah ada ipt sudah tidak dijadikan sebagai jaminan, permasalahan penyebab blokir telah diselesaikan. permohonan penghapusan blokir ipt sebagaimana dimaksud padahapusan blokirsurat keterangan dari kreditur yang menyatakan bahwa bangunan tersebut sudah tidak sebagai jaminan (khusus ipt yang bangunannya dijadikan agunan), dan bukti yang menyatakan bahwa permasalahan atas objek ipt telah diselesaikan (khusus ipt yang terdapat sengketa). prosesdalam hurufis.terkait kesesuaian subjek, objek jaminan dan keterangan dari kreditur, g.ghapusan blokir yang ditandatangani kepala dinas, sekretariat melakukan penomoran atas surat persetujuan penghapusan blokirncoret tanda blokir yang tertera dalam ipt dan membubuhkan stempel lunas jaminan, untuk selanjutnya menyerahkan surat persetujuan penghapusan blokir kepada putra melalui sekretariatpada ditetapkan paling lama (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap putra. proses penghapusan blokir ipt karena permasalahan sengketa telah diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf, melakukan peninjauan lokasi dan atau meminta keterangan para pihak dalam rangka penghapusan blokir, peninjauan lokasi dan atau keterangan para pihak telah sesuai dan terdapat bukti yang cukup mengenai penyelesaian masalah permasalahan sengketa ipt, maka bidang penanganan sengketa dan penyuluhan membuat berita acara penghapusan blokir ipt, berdasarkan berita acara penghapusan blokir ipt, bidang penanganan sengketa dan penyuluhan melakukan penghapusan blokir dan membuat konsep surat persetujuan penghapusan blokir yang ditandatangani kepala dinas, il. sekretariat melakukan penomoran atas surat persetujuan penghapusan blokir dan menyerahkan kepada putrambebasan blokir ipt karena permasalahan sengketa telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling lama (lima) hari kerja sejak penandatanganan berita acara penghapusan blojnarpsesua engan aslinya, kepala bagian hukum oa? irsilow. sh.mh pembuka tingkat nin989 pelayanan pemberian ipt, pelayanan selain pemberian ipt. pelayanan pemberian ipt sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi peresmian ipt, pemutihan ipt, cc. perpanjangan ipt, pengalihan ipt, pemecahan ipt, penggabungan ipt, peningkatan jangka waktu ipt, pengurangan jangka waktu ipt, perubahan ipt, pencabutan ipt. pelayanan selain pemberian ipt sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi persetujuan pengalihan ipt, persetujuan penjaminan bangunan, persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah dalam rangka peresmian pemutihan ipt, persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah dalam rangka pemecahan penggabungan ipt, persetujuan permohonan izin mendirikan bangunan diatas tanah aset pemerintah daerah yang telah diterbitkan ipt, pemberian ipt pengganti, blokir ipt, penghapusan blokir ipt. bab iii tata cara pelayanan pemberian ipt bagian kesatu peresmian ipt permohonan peresmiesmian ipt sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan persyaratan meliputipas foto terbaru pemohon ukuran (tiga kali empat centimeter)sebanyak (dua) lembar, asli fotokopi skrk sesuai penggunaan, surat pernyataan penguasaan tanah dengan diketahui rt, serta diketahui secara kewilayahan oleh lurah dan camat setempat, dan surat persetujuan pemerintah kota surabaya. proses pelayanan peresmiua pemutihan ipt permohonan pemutihmutihan ipt sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan persyaratan meliputicalon pemegang ipt ukuran (tiga kali empat centimeter) sebanyak (dua) lembar, asli fotokopi skrk sesuai penggunaan atau surat pengantar skrk,, dan surat pernyataan bukti kepemilikan penguasaan bangunan dengan diketahui rt, serta diketahui secara kewilayahan oleh lurah dan camat setempat. proses pelayanan pemut,iga perpanjangan ipt permohonan perpanjangan ipt diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada kepala dinas sebelum berakhirnya masa berlaku ipt, dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh dinas untuk selanjutnya diserahkan melalui putra. permohonan perpanjangan ipt sebagaimana dimaksud pada wajib dihampiri persyaratan sebagai berikuthis nam jay pemilik perusahaan truck fa." g.d.r bertempat tinggal djalan raya kuningan, terhadap penolakan sebagian dari permohonan tertanggal april untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trayek trayek tertunduk cirebon kadipaten tjileunjinam jay, djalan raya kuninga, t.t.d (a.b. rotasisanitasi and phytosanitary presiden republik indonesia, menimbang bahwa phnom penh, kamboja, pada tanggal oktober pemerintah republik indonesia telah menandatanganisebagai hasil perundingan antara. men nya ny). mengesahkyang telah ditandatangani pemerintah republik indonesia phnom penh, kamboje"aan meets sy) n4z na5 ny) rpr presiden republik indonesia protokol ketentuan ketentuan bidang sanitasi dan fftosanitasi sebagai pelaksanaan perjanjian tentang kemudahan bagi barang barang dalam transit asean pemerintah brunei darussalam, kerajaan kamboja. republik indonesia, epub!ik demokratik laos. myanmar, republik kalinya, republik singapura. kerajaan thailand. dan republik sosialis wietpara, para negara anggota asosiasi negara negara asing tenggara (untuk selanjutnya disebut sebagai negara negara peserta", mengingat pertanian tentang kemudahan bagi barang barang dalam transit asean yang ditandatangani pada tangga? desember nu, set siam untuk seharusnya disebut sebagi perunjtan menimbang bahwa dan dari perjanjian tersebut mengatur tentang perlunya disusun protokol provoke! yang akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian dimaksud mengingat lebih jauh bahwa rencana aksi noi yang disyahkan oleh para kepala menara pemerngunu: asean pada pertemuan tingkat fungsi asean enam not vice nam pada tanggal desember telah mengamanatkan unik memberlakukan pertanyaan tersebut atas sebelum akhir tahun 200k berniat ntuk mendorong dan memberi kemudahan terhadap pelaksanaan iasportasi dar bps aan negara negara peserta berkeyakinan gala penerbitan protokol akan memberikan landasan pengaturan yan giok dan sun bagi pga anita nusra negara peserta: alas dasar tersebut atas, megaraengsara peserta dengan dal menyetujui abal sebagai sae pes pesat definisi dalam protokol ani, yang dimaksud dengan barang" adala: sikap lmobahan, hasil tumbuhan atau benda atau bahan tanya wang dapat membawa akan menyebarkan organisme pengganggu bambu mms, gak nya presiden republik indonesia setiap hewan, termasuk hewan air, produk yang berasal dari hewan atau benda atu bahan lainnya yang dapat membawa alau menyebarkan penyakit hewan jak globosus, dan makanan, minuman, dan pakan hewan yang dapat mengandung gai adit, kontaminan, racun atau organisme penyebab penyakit yang membahayakan kehidupan kesehatan manusia hewan, selain dari barang barang yang dilarang atau dibatasi pengangkatannya wilayah suatu negara peserta sebagaimana diatur dalam protokol protokol jamnya dari pertanian enteng kemudahan say! barang barang dalam transit asean, ketentuan sampai dan fhosaniasi" adalah setiap ketentuan yang diterapkan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan hewan atu tumbuhan dalam wilayah negara peserta dartaisiko yang diakibatkan oleh masuk. menetap. atau menyebarnya hum, penyakit organisme pembawa penyakit atau orgamisnie penyebab menikah antik melindungi kehidupan atas kesehatan manusia atau hewan dalan hibah konate upset lerbike sang din kabarkan cie aon kontaminan patuh aan organ penyebab perak pagu omalgman del gia pas, melindungi kehidupan atu kesehatan manusia dalam wilayah negara pesan dar? risiko yang diakibatkan oleh penyakit yang dibawa oleh hewan. tumbuhan atau produk produk yang berasal dari padanya, ala dari masuk. menulis, hau menyebarnya huma dan penyakit ata ank mencegah membatasi bahaya lain dalam sejarah nears peserta vang hakihatkan oleh masuk menetap menyebarnya hama gan penyakit. kelenitkn sanitasi dan fiosanitasi meliputi semua undang undang, keputusan. peraturan, persyaratan dan prosedur yang relevan termasuk, antara lain, kriteria produk akhir proses dan metoda produksi: pengujian, pemeriksaan, sertifikasi dan prosesi: perijinan: perlakuan karantina termasuk persyaratan tentang pengangkut hewan atu tumbuhan buto bahan bahan yang diperlukan utuk kehidupannya selama pengangkutan ketentuan keenam tentang metoda statistik yang relevan. nroscuni nengarlintan contoh dar menus penularan taiko) serbu pwusyarananh kemasan dan mackie yang terkait segara diusung klub dati yasa ruang lingkup pemberlakuan ketentuan ketentuan dasi protokol ant berlaku bagi wangi barang daun wilayah negara negara peserta. khususnya bagi wasit antara negara negara anggota asean yang menjadi peserta protokol ini, man gives sy) na5 ny) gan nah pasat kewajiban sebagai tindak lanjut dari perjanjian, negara negara peserta dengan ini menyepakati bahwa undang undang, peraturan, dan prosedur untuk transit barang dalam wilayahnya akan dicantumkan dalam lampiran protokol ini. dalam motaksanakon ketentuan ketenmas bidang sanitasi car ptosaritasi, negara negara pengikut sir ato shik ometupik sepang dimungkinkan nada pedoman kiai rekomendasi yang dibuat oleh organisasi organisasi internasional dan regional seperti komisi kode pangan dunia codex alinciarins commission). badan kesehatan hewan internasional leernarlonal office epizooriesi, konvensi perlindungan tanaman blernastonah carternanonat plane prareerion convention), dan asean. nevaneneyara peserta dengan ani sepakat untuk menurun banya undangundang per rar diundi sin asi ingsun as? neraka rukh fila berang wilayah abs ingamasing, selalu tersedia dari pinak yang memerlukannya. juhar undang undang. peraturan dan prosedur bidang sanitasi can fitosanttas: negara negara peserta yang berlaku bagi transit barang barang tertentu dalam wilayah masing masing negara sebagaimana dimaksud dalam dapa! dilihat pada lampiran protokol ini. dan merupakan bagian tak terpisahkan dari protokol ini. gelap negara peserta akan menyampaikan kepada sekretariat asean setelah perubahan terhadap puyang undang, peraturan dan prosedur bidang sanitasi dan mesahilasi yang dimilikinya sebagaimana terdapat dalan! lampiran protokol ini untuk disebarkan oleh sekretariat can kepada semua negara pesan jamia negara merata peserta lebih dangdut menyetujui untuk saling berkonsultasi guna mengembangkan peraturan dan prosedur pemeriksaan sanitasi dan fitosanilasi bilateral. molofaterah usu asean untuk memudahkan transit barang barang tertentu melalui aa: wilayah mereka dalami hal masing masing negara belum memiliki mnlangcundans. peraturan dan prosedur bidang sanitasi dan bilosanitasi bagi transit barang barang reset akan seayah anak. karsa tindakan darurat dengan tetap memperhatikan kewajiban kewajiban negara negara peserta sebagaimana diatur dalam protokol ini, setiap negara peserta diperbolehkan, dalam ual jadi peledakan hana dan penyakit, mengambil dan menerapkan tindakan. undakan darurat yang diperlukan umum menduga kelautan adu kesehatan adopsi ewa abu tutabinah data wilayahnya, utuh tertentu daha negara userid yang menerapkan tindakan barrel tersebut harus segera memberitahu negara pesona daun yang berkepentingan dan sekretariat asean tentang tindakan tersebut serta produk yang diakuinya pln yen sy) na5 ny) kan eni rpr presiden republik indonesia ketentuan ketentuan institusloua! pertemuan para pejabat senior dari menteri menteri pertanyaan dan kebulatan asean 4som amp) merupakan lembaga yang berlanyguny jawab alas pemantauan, penelaahan. koordinasi dan pengawasan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan secara efektif protokol ini. som aman harus menyerahkan, melalui sekretariat asean, laporan berkala tentang kemajuan pelaksanaan protokol ini kepada dewan koordinasi angkutan transit untuk tindakan lebih lanjut. sekretariat asean akan menyediakan dukungan teknis dan bantuan yang diperlukan kepada som amp dalam melaksanakan fungsi dan tanggung tawabtiya sehatatmana diatur adakan protokol ani inn paruh ketentuan penutup il. protokol halaman diserahkan kepada sekretaris jenderal asean yang selanjutnya akan menyampaikan sama kanannya yang trah disyahkan kepada setup negara peserta protokol ani akan melengkapi perjanjian tentang kemudahan bagi barang barang dalam transit asean yang ditanda tangani pada tanggal desember not viet nam dan. bagi negara negara peserta protokol ani, perjanjian tersebu! dian protokol ini harus dibaca dan ditafsirkan secara bersama sama sebagai suatu ias#puing rina! protokol an? dipersyaratkan untuk diratifikasi atu diterima oleh negara negara anggota. instrumen ratifikasi atau penerimaan harus diserahkan kepada sekretaris jenderal asean yang selanjutnya akan memberitahukan hal itu kepada setiap negara peserta. protokol ini akan berlaku setelah diserahkannya instrumen ratifikasi atau penerimaan oleh semua negara peserta kepada sekretaris jenderal asean setiap perubahan atas ketentuan ketentuan dalam protokol ini harus disetujui oleh seluruh negara peserta. bawah kesaksian, yang bertanda tangan bawah ini, atas kuasa dari pemerintah masing masing, telah menanda tangani protokol nomor tentang ketentuan ketentuan bidang sanitasi dan fitosanitasi ini sebagai pelaksanaan perjanjian tentang kemudahan bagi barang barang dalam transit asean. man menelan sy) n17 na5 ny) kun rpr presiden republik indonesia dibui panam penh pada tanggal oktober joo dadakan sat berkas daku atas nama pemerintah brunei darussalam. mal pekin date abdul kanan tail winter industri dan sumber dunya peron abb anna ponorntah kerajaan kamboja ala olsen sone lentera perbuatan, kehutanan jap yasikarun adas tania pemerintah republik indonesia vid mal naeeraddin nasution dut besar luar biasa dan berkuasa penuh rapuh'ik dedonesis untuk kerjaan alis alas pemerintah republik demokratik laos itd dr. scene sapfangthong mentor pertanian dan ketuanan "ui aug nanti pemerintah malaysia ym. datuk dr. mohd. effendi norway menteri pertanian man ata then yon sy) na5 ny) r04 rpr presiden republik indonesia atas nama pemerintah persatuan myanmar tud ym. mayor jenderal count tin menteri pertanian dan irigasi atas nama pemerintah republik filipina tid y.m, mr, francisco stade duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik filipina untuk kerajaan kamboja atas nama pemerintah republik singapura ttd ym. mr. mah bos tan menteri: pembangunan nasional atas ana pemerintah kerajaan thailand ttd vm. mr, rapat pothasuthon menteri pertanian dan koperasi. alas nama pemerintah republik sosialis viet nam ttd ym, dr, cao duc par wakil menteri pertanian dan pembangunan pedesaan. . m7dengar: pertimbangan pertimbangan dari menteri pertahanan, pemangku jabatan perdana menteri, menimbang: perlu pada komandan tentara dan territories sumatera utara diberi kedudukan jang sama seperti pulau djawa, mengingat konstitusi sementara republik indonesia serikat, memutuskan: memberi kepada komandan tentara dan territories sumatera utara kedudukan sebagai gubernur militer. ditetapkan djakarta pada tanggal pebruari presiden republik indonesia serikat, ttd. sukarno pemangku jabatan perdana menteri, ttd hamengku buwono dikeluarkan djakarta pada tanggal pebruari menteri pertahanan, direktur kabinet presiden, ttd ttd a.k. pringgodigdo hamengku buwono |
plan dagtantangan undang undang tentang keadaan bahasa jang telah diajukan oleh dewan perwakilan rakjat dan berhubung dengan pelaksanaan regering staat van oorlog van belge , seperti dimaksud dalam peraturan pemerintah tahun perlu dibentuk sebuah panitia negara jang diberi tugas untuk menyelesaikan soal soal jang bersangkutan denganmbentuk sebuah panitia negara jang diberi tugas mempelajari tantangan undang undang usul inisiatif dewan perwakilan rakjat tentang keadaan bahasa dan mengajukan pertimbangan pertimbangan kepada pemerintah berkenaan dengan tantangan undang undang tersebut, mempelajari semua peraturan peraturan, keputusan keputusan dan instruksi instruksi jang pernah dikeluarkan oleh pemerintah, menteri pertahanan dan pemegang pemegang kekuasaan militer daerah panglima panglima tentara territories) mengenai pelaksanaan regering staat van oorlog van bele2 , seperti dimaksud dalam peraturan pemerintah tahun dan mengajukan pertimbangan pertimbangan kepada pemerintah untuk mempertahankan, menambah, merubah atau menarik kembali peraturan peraturan, keputusan keputusan dan instruksi instruksi tersebut berhubung dengan akibat akibat dan kesukaran kesukaran jang dialami dalam pelaksanaannya. kedua mengangkat didalam panitia negara tersebut letnan kolonel widya, dari kementerian pertahanan sebagai ketua merangkap anggota, letnan kolonel bustomi, dari markas besar angkatan darat, mr. baharuddin nasution, dari markas besar angkatan darat, mr. sudrajat, dari kementerian kehakiman, danu ismail, dari kementerian dalam negeri, mr. suhartono, dari kejaksaan agung, dan pembantu komisaris besar polisi goes basuki, dari jawatan kepolisian negara, sebagai anggota. ketigaempatlima segala perongkosan untuk panitia dibebankan kepada anggaran belanda kabinet perdana menteri atas mata anggaran jang akan diatur dengan peraturan sendiri. man sy) ny) rpertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri kehakiman, ketua dewan perwakilan rakjat r.l., ketua dewan pengawas keuangan, jaksa agung, kepala jawatan kepolisian negara, kepala staf angkatan darat, kepala jawatan perjalanan negeri,yan t dari surat surat mana ternjatalah, bahwa bekas clerk suharto telah menggelapkan uang sejumlah rp. ja'ni pendapatan uang telepon lokal dan interlokal mengenai bulan maret dan april surat menteri perhubungan tertanggal april k2 kepada bekas clerk suharto, jang mempermaklumkan, bahwa terhadapnya akan diselenggarabekas clerk suhartosurat menteri perhubungan tanggal maret k2 surat dewan pengawas keuangan tanggal pebruari menimbang bahwa bekas clerk suharto terang bersalah telah melakukan penggelapan uang telepon lokal dan interlokal bulan maret dan april bahwa dalam surat pembelaan dirinya tidak terdapat alasan alasan jang dapat membebaskan atau meringankan pertanggungan jawabnya atas jumlah uang jang digelapkannja: bahwa oleh karenanya harus diwajibkan mengganti kerugian negara termaksud: mengingat dari i.c.w.suharto bekas clerk pada kantor telepon pasuruan dengan penggantian uang sejumlah rp. enamribu tudjuhratus limapuluh rupiah dan sembilanpuluh empat sen) atas dasar alasan alasan tersebut atas. salinan pa) "aa nya wap(3x), kementerian perhubungan sub bagian pembukuan dan pemeriksaan, jang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya. ditetapkan djakarta pada tanggal maret menteri muda perhubungan presiden republik indonesia, ttd ttd. asrarudinoa ging hoo pemilik perusahaan truck nori bertempat tinggal djalan bulu temangguengan sedisampaikan kepada inspeksi lalu lintas djalan djawa tengah tidak dapat memenuh, untuk berjalan pada trayek semarang kudus sangat terlambat ialah pada bulan juli bahwa . pa) tatar! nya wat kp. presiden republik indonesia bahwa setelah adakan perhitungan kembalioa ging hoo, djalan bulu temang rotasiulafilip istilah "investments" berarti segala bentuk aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu pihak wilayah pihak lain dan diizinkan sesuai dengan peraturan hukum dan perundang undangan pihak terakhirjaminan, gadai, hak pakai hasil, hak hak istimewa, dan garansi dan hak hak serupa yang berhubungan dengan hal tersebut:ekonomi, hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah, dan keahlian, konvensi. open wat presiden republik indonesiasetiap perubahan bentuk asset yang ditanamkan tidak akan mempengaruhi karakternya sebagai sebuah penanaman modal yang disetujui sepanjang perubahan tersebut telah pula disetujui atau diakui sesuai bawah ini. istilah "penanam modal" berarti subjek subjek berikut yang telah melakukan penanaman modal wilayah pihak lain sesuai dengan persetujuan ini: seseorang yang berdasarkan hukum satu pihak dinyatakan sebagai warga negaranya, badan hukum yang dibentuk, didirikan atau dalam berbagai hal layak dibentuk dan melakukan kegiatan sesuai dengan undang undang salah satu pihak dan memiliki kegiatan ekonomi yang efektif wilayah salah satu pihak dimana manajemen efektif dilaksanakan. istilah "tanpa penundaan" berarti jangka waktu tertentu yang lazim diperlukan untuk penyelesaian syarat syarat yang dibutuhkan untuk transfer pembayaranperti yang ditetapkan dalam perundang undangannya, dan daerah yang berdekatan dimana republik indonesia memiliki kedaulatan, hak hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional. dalam hubungan dengan republik filipina, istilah filipina harus merujuk kepada wilayah republik filipina seperti yang ditetapkan dalam konstitusinya dan undang undang termasuk wilayah perbatasan dan wilayah lainnya dimana republik memiliki hak berdaulat dan hak hak lain sesuai dengan hukum internasional peningkatan, penerimaan dan perlindungan atas penanaman modal salah satu pihak harus mempromosikan, mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari pihak lainopen snn presiden republik indonesia penanamankanoleh penanam modal dari pihak lain dan tidak akan mengganggu, baik dengan tindakan yang tidak rasional maupun tindakan yang bersifat diskriminatif, pengoperasian, manajemen, perawatan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan penanaman modal tersebut. lebih khusus, masing masing pihak harus memperlakukan penanaman modal yang disetujui dan pendapatan dari penanaman modal tersebut dalam hal apapun harus tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan terhadap penanaman modal yang disetujui dan pendapatan penanaman modal dari penanam modal pihak ketiga. jika salah satu pihak memberikan perlakuan khusus kepada para penanam modal dari negara ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan penyatuan pabean, penyatuan ekonomi, penyatuan moneter atau kelembagaan serupa lainnya, atau berdasarkan persetujuan peralihan yang mengarah pada penyatuan kelembagaan sejenis, pihak tersebut tidak berkewajiban untuk memberikan perlakuan khusus tersebut kepada para penanam modal dari pihak laintindakan dilakukan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan proses hukum, tindakan tidak berdasarkan diskriminasi, tindakan. men nat presiden republik indonesiabagi kepemilikan tersebuttersebutmata uang yang dapat dipertukar, perang sipil, atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan wilayah pihak yang disebut terakhir, harus diberikan perlakuan oleh pihak yang disendiri atau penanam modal dari negara ketiga, yangdalam lingkup hukum dan perundang undangannya, yang berhubungan dengan penanaman modal oleh penanam modal, transfer secara bebas untuk: laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya, dana dana yang dibutuhkan bagi penanaman modal dan atau dalam pembayaran kembali pinjaman yang berhubungan dengan penanaman modal atau pengambil alihan. transfer tersebut harus dilaksanakan tanpa penundaan dan pada tingkat nilai tukar yang berlaku pada tanggal dilakukan transfer dengan mengacu pada transaksi berjalan dalam mata uang yang ditransaksikan. vii. yaa ka) nya ny) wat presiden republik indonesia vii subrogasi jika salah satu pihak atau perwakilan yang ditugaskan oleh pihak tersebut telah memberikan suatu kontrak asuransi atau bentuk lain jaminan keuangan terhadap resiko non komersial dalam kaitan dengan suatu penanaman modal oleh salah satu penanam modalnya wilayah pihak lain, pihak yang disebut terakhir harus mengakui hak pihak pertama karena ketentuan subrogasi terhadap hak hak penanam modal ketika pembayaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak atau jaminan keuangan oleh pihak pertama. akan tetapi, penjamin atau penjamin lain tidak berhak untuk melaksanakan hak hak lain selain hak hak yang mana penanam modal berhak untuk melaksanakanbagi penyelesaian, perselisihan tersebut, atas permintaan penanam modal yang bersangkutan, harus disampaikan kepada: peradilan yang berwenang dari pihak dimana wilayah penanaman modal dilaksanakan: atau arbitrase internasional pusat penyelesaian perselisihan penanaman modal csid), yang didirikan berdasarkan konvensi penyelesaian perselisihan penanaman modal antara negara dan penanam modal negara lain, yang dibuat washington, d.c.ara pihak harus berupaya untuk menyelesaikan setiap perbedaan antara mereka mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan persetujuan ini melalui negosiasi damai atau melalui saluran diplomatik lainnya. jika perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan dari tanggal pemberitahuan mengenai perbedaan tersebut, salah satu pihak dapat mengajukan kepada peradilan arbitrase sesuai dengan ketentuan dalam ini. peradilan. tan nya x1y sat presiden republik indonesia peradilan arbitrase tersebut harus dibentuk oleh tiga anggota dan harus didirikan sebagai berikut: dalam masa tiga bulan setelah pemberitahuan salah satu pihak mengenai keinginan untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, masing masing pihak harus menunjuk satu anggota. kedua anggota tersebut kemudian harus, dalam waktu tiga puluh hari dari penunjukan anggota terakhir, menyetujui anggota ketiga yang merupakan warga negara dari negara ketiga dan yang bertindak sebagai ketua. penunjukan ketua tersebut harus disetujui oleh para pihak dalam waktu tiga puluh hari dari penunjukan anggota tersebut. jika dalam waktu yang ditentukan pada dan ini, penunjukan yang diperlukan belum dilakukan atau persetujuan yang diperlukan belum diberikan, salah satu pihak dapat meminta presiden mahkamah internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. jika presiden mahkamah internasional berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut atau jika yang bersangkutan merupakan warga negara salah satu pihak, penunjukan harus dilakukan oleh wakil presiden, dan jika yang disebut terakhir berhalangan atau jika yang bersangkutan adalah warga negara salah satu pihak, penunjukan dilaksanakan oleh anggota mahkamah internasional senior yang bukan warga negara salah satu pihak. ketua peradilan harus merupakan warga negara ketiga yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak. peradilan arbitrase harus mengambil keputusan berdasarkan ketentuan ketentuan dalam persetujuan ini, prinsip prinsip hukum internasional dan prinsip prinsip umum peraturan yang diakui oleh para pihak. peradilan tersebut harus mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dan harus menentukan prosedurnya sendiri. masing masing pihak harus menanggung biaya bagi anggota arbitrasinya sendiri dan perwakilannya dalam proses arbitrasi. biaya ketua dan biaya biaya lainnya harus ditanggung bersama oleh para pihak kecuali hal hal yang disetujui sebaliknya. keputusan peradilan arbitrasi harus final dan mengikat terhadap kedua belah pihak. pemberlakuan persetujuan persetujuan ini akan berlaku terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari republik filipina wilayah republik indonesia yang diizinkan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentangrepublik indonesia wilayah republik filipina yang diizinkan sebelumnya sesuai dengan undang undang dan peraturan dan undang undang yang mengubah atau menggantikannya. ketentuan ketentuan dalam persetujuan ini tidak akan berlaku terhadap setiap perselisihan, tuntutan atau perbedaan yang muncul sebelum masa berlakunya persetujuan ini. men na parasalah satuberikan pertimbangan simpatik atas usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai untuk melakukan konsultasi tersebut. persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu dengan kesepakatan bersama dari masing masing pihak. xiii mulai berlaku, jangka waktu dan pengakhiran persetujuan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan terakhir secara tertulis dari salah satu pihak melalui saluran diplomatik mengenai terpenuhinya persyaratan konstitusional dan hukum internal dan prosedur ratifikasi. persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun. persetujuan tersebut akan berlaku seterusnya hingga salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya akan keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini. pemberitahuan pengakhiran harus berlaku efektif satu tahun setelah tanggal pemberitahuan. berkaitan dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pemberitahuan pengakhiran persetujuan ini, ketentuan ketentuan hingga xii akan tetap berlaku untuk jangka waktu selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal. palagan ya rat presiden republik indonesia dibuat dalam rangkap dua jakarta pada tanggal november dalam bahasa indonesiyang berlaku. |
keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang komisi perlindungan anak indonesia presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara melembagperlindungan anak, dipandang perlu menetapkan keputusan presiden tentang komisi perlindungan anak indonesia: mengingat undang undang dasaperlindungan anak indonesia. bab ketentuan umum dalam keputusan presiden ini yang dimaksud dengan komisi perlindungan anak indonesiakomisi perlindungan anak indonesia berkedudukan ibukota negara kesatuan republik indonesia. bab tugas komisi perlindungan anak indonesia mempunyai :. bab iii organisasi bagian pertama keanggotaan susunan: cc. (satu) orang sekretaris: (lima) orang anggota. keanggotaan komisi perlindungan anak indonesia sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari unsur pemerintah: tokoh agama: cc. tokoh masyarakat: organisasi sosial: organisasi kemasyarakatan: organisasi profesi: lembaga swadaya masyarakat: dunia usaha: dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. pengisian jabatan dalam susunan keanggotaan komisi perlindungan anak indonesia sebagaimana dimaksud dalam dipilih dan dilaksanakan sendiri oleh para anggota komisi perlindungan anak indonesia. ketentuan mengenai tata cara pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan tata tertib komisi perlindungan anak indonesia. bagian kedua kesekretariatan dalam melaksanakan tugasnya, komisi perlindungan anak indone, yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada komisi perlindungan anak indonesia. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada lingkungan kantor menteri negara pemberdayaan perempuan, yang ditetapkan oleh menteri negara pemberdayaan perempuan setelah mendapat persetujuan dari menteri negara pendayagunaan aparatur negara. bagian ketiga kelompok kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas, komisi perlindungan anak indonesiaitetapkan oleh komisi perlindungan anak indonesia. bagian keempat perwakilan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh komisi perlindungan anak indonesia. bab pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan komisi perlindungan anak indonesiakeanggotaan komisi perlindungan anak indonesiuntuk pertama kali, keanggotaan komisi perlindungan anak indonesia diusulkan kepada presiden oleh menteri negara pemberdayaan perempuan dan menteri sosial. menteri negara pemberdayaan perempuan dan menteri sosial dalam memilih keanggotaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh tim seleksi. pengusulan keanggotaan komisi perlindungan anak indonesia kepada presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh komisi perlindungan anak indonesia. ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan komisi perlindungan anak indonesia yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan tata tertib komisi perlindungan anak indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. jumlah calon keanggotaan komisi perlindungan anak indonesia yang diusulkan sebanyak (delapan belas) orang. presiden dapat menolak keanggotaan yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal pegawai negeri sipil duduk dalam keanggotaan komisi perlindungan anak indonesia sebagai unsur pemerintah, pegawai negeri sipil yang bersangkutankeanggotaan komisi perlindungan anak indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur dalam peraturan tata tertib komisi perlindungan anak indonesia. bab mekanisme kerja pelaksanaan tugas komisi perlindungan anak indonesiapresiden disampaikan atas dasar kesepakatan anggota komisi perlindungan anak indonesia. apabila dipandang perlu, komisi perlindungan anak indonesia dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak pihak lain yang dipandang perlu. mekanisme kerja komisi perlindungan anak indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja komisi perlindungan anak indonesia diatur dalam peraturan tata tertib komisi perlindungan anak indonesia. bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas komisi perlindungan anak indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. presiden republik indonesia, menimbang bahwa pyongyang, korea utar. . lyang telah ditandatangani pemerintah republik indonesia pyongyangtpada komisariat agung republik indonesia serikat gravenhage diperlukan seorang pembantu jang tahap: mengingat bahwa mr. mohammad razia memenuhi syarat syarat untuk diperbantukan kepada komisaris agung republik indonesia serikat, mengingat pula konstitusi sementara republik indonesia serikat, memutus an: mengangkat sebagai pembantu komisaris agung gravenhage dengan pangkat counselor mr. mohammad razia, terhitung mulai daripada maret dengan jabatan bahwa:. tembusan surat putusan ini pikirkan kepada: sekretariat dewan menteri, kementerian keuangan, dewan pengawas keuangan, jawatan urusan perjalanan negeri, kantor pusat perbendaharaan, kantor man tan na7 uin aan presiden republik indonesia kantor penetapan pajak: jawatan urusan umum pegawai, bagian urusan pegawai pada kementerian luar negeri,menteri luar negeri, dikeluarkan djakarta ttd. pada tanggal pebruari soepomo direktur kabinet presiden, ttd a.k. pringgodigd, dari surat surat mana ternjatalah, bahwa e.g. vlaeminck turut bertanggung jawab atas penggelapan sebesar rp. jang dilakukan oleh bekas clerk suharto: surat menteri perhubungan tertanggal april k2 kepada e.g. vlaeminck, jang mempermaklumkan, bahwa terhadapnya akan dilakue.g. vlaeminckjang mempermaklumkan, keahlian terbesar jang dimiliki adalah dalam lapangan tehnik, dan belum berpengalaman dalam tata usaha keuangan, surat menteri perhubungan tertanggal oktober k2 surat dewan pengawas keuangan tertanggal pebruari menimbang bahwa e.g. vlaeminck terang turut bertanggung jawab atas penggelapan uang termaksud dalam bab bahwa dalam surat pembelaan dirinya ada alasan alasan untuk meringankan pertanggungan jawabnya atas jumlah uang jang telah digelapkan oleh clerk suharto tersebut, cc. bahwa berhubung dengan jang tersebut atas, dipandang adil kalau dia diwajibkan mengganti hanja seperempat dari kerugian negara seluruhnya, ialah sejumlah rp.pa) n17 wat lp. presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan berdasarkan dari lembaran negara staatsblad tahun membebankan kepada e.g. vlaeminck, bekas kepala kantor telepon pasuruan, jang sekarang menjabat pengawas tehnik kepala pada biro inspeksi telekomunikasi daerah iii surabaya, penggantian uang sejumlah rp. seribu enam ratus delapan puluh tudjuh rupiah tudjuh puluh empat sen), ialah seperempat dari rp. dengan jabatan, bahwa jumlah uang penggantian ini pada waktunya dapat diajarkan kembali kepadanya, apabila semua jumlah kerugian negara, jang telah dibebankan kepada sdr. suharto bekas clerk pada kantor telepon pasuruan dengan keputusan presiden republik indonesia tahun telah dipenuhi semua oleh jang bersangkutanmenterian perhubungan sub bagian pembukuan dan pemeriksa,this jin tat pemilik perusahaan truck t.t.t bertempat tinggal djalan pekaranganpurwokerto tegal cirebon bandung, pekalongan cirebon kadipaten pemasukan dan losari cirebon cikampek djakartjin tat, djalan pekaranganmemutuskan menetapkan keputusan preside. . wat presiden republik indonesia mengesahkpan sy) nya ny) wat presiden republik indonesia protokol perubahan persetujuan kerangka kerja kawasan investasiasean"): mengingat persetujuan kerangka kerja mengenai kawasan investasi asean persetujuan a!a) ditandatangani pada tanggal oktober mati, phi!ilina, yang bertujuan untuk menciptakan kawasan investasi asean yang kompetitif dan dinamis melalui lingkungan investasi yang lebih liberal dan transparan yang dapat memberikan kontribusi pada kelancaran arus investasi, memperhatikan dengan seksama bahwa saat ini kawasan investasi asean seluas sepuluh negara asia tenggara dengan masuknya kerajaan kamboja dalam persetujuan aia pada tanggal april menginginkan untuk mempercepat implementasi dari persetujuan aia sesuai dengan kesepakatan para pemimpin asean dalam paragraf dari statement bold measures" yang diadopsi pada konferensi tingkat tinggi ke asean pada tanggal desember hanoi, vietnam, dan untuk memperluas dan merinci cakupannya seperti yang telah disetujui pada pertemuan pertama dewan aia pada tanggal maret phuket, thailand, memperhatikan bahwa dari persetujuan aia mengatur perubahan perubahan untuk itu, telah menyetujui sebagai berikut: dari persetujuan aia akan diganti sebagai berikut persetujuan ini akan mencakup semua investasi langsung kecuali (a) investasi portfolio, dan (b) hal hal terkait dengan investasi yang dicakup oleh persetujuan persetujuan asean lainnya. tanpa mengabaikan ketentuan pada paragraf persetujuan ini juga akan mencakup investasi langsung dalam sektor sektor sebagai berikut dan jasa jasa yang terkait erat (services insidental) pada sektor sektor tersebut (a) manufaktur. man wat presiden republik indonesia (a) manufaktur, (b) pertanian, (c) perikanan, (d) kehutanan, (e) pertambangan dan ekstraksi persetujuan ini lebih jauh akan mencakup investasi langsung pada sektor sektor lainnya dan jasa jasa yang terkait erat (services insidental pada sektor sektor tersebut yang disepakati oleh negara negara anggota." dari dengan tidak mengabaikan ketentuan ketentuan pada paragraf daftar sementara pengecualian untuk sektor manufaktur secara bertahap akan dikeluarkan oleh semua negara negara anggota pada tahun kecuali kerajaan kamboja, republik demokrasi rakyat laos dan republik sosialis vietnam yang akan menghapus daftar dimaksud tidak lebih dari tahun dengan memberikan penomoran ulang paragraf yang ada, menjadi paragraf pada,: negara negara anggota akan memberitahukan dewan aia tentang investasi yang akan datang yang terkait dengan persetujuan persetujuan atau pengaturan pengaturan, yang memberikan perlakuan istimewa dimana mereka terikat, dalam hal dan kapan setiap persetujuan persetujuan dimaksud dibuat dan berlaku." dengan memberikan penomoran ulang paragraf yang ada, menjadi paragraf paragraf dari pada persetujuan aia akan diganti sebagai berikut dengan. open n1 wat presiden republik indonesia dengan memperhatikan masuknya kemudian republik sosialis vietnam, republik demokrasi rakyat laos, uni myanmar, kerajaan kamboja, ketentuan ketentuan pada paragraf dari ini diberlakukan hanya untuk (a) republik sosialis vietnam setelah jangka waktu tahun, (b) kerajaan kamboja, republik demokrasi rakyat laos, uni myanmar setelah jangka waktu tahun: dari tanggal berlakunya persetujuan ini." protokol ini akan mulai berlaku pada saat pendepositan dari instrumen ratifikasi atau instrumen penerimaan dari semua pemerintah penandatangan kepada sekretaris jenderal asean yang harus dilaksanakan dalam waktu enam bulan setelah penandatanganan protokol ini. protokol ini akan didepositkan pada sekretaris jenderal asean, yang akan segera menyampaikan certified copy kepada setiap negara anggota. sebagai bukti yang bertanda tangan bawah ini diberi kuasa penuh oleh pemerintah masingmasing, telah menandatangani protokol perubahan persetujuan kerangka kerja kawasan investasi asean ini. dibuat hanoi, viet nam, pada tanggalperindustrian dan sumber daya utama untuk pemerintah kerajaan kamboja kong vol sekretaris negara urusan ekonomi dan keuangan wakil ketua dewan pembangunan kamboja untuk pemerintah republik indonesia rini m.s. soewandi menteri perindustrian dan perdagangan untuk. man n1 snn presiden republik indonesia untuk pemerintah demokrasi rakyat laos soulivong daravong menteri perindustrian dan kerajinan tbrigadier general david abel menteri pada kantor ketua dewan pembangunan dan perdamaian negara untuk pemerintah republik filipina thomas aquino menteri perdagangan dan industri untuk pemerintah republik singapura george yongan xuan gia menteri perencanaan dan investasi'mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal. . men naz17 wat lp. kami, presiden republik indonesia menimbang perlu menambah jumlah hakim perwira dari angkatan udara pada pengadilan tentara tinggikomodor muda udara dr. sardjanto stb asisten merangkap asisten direktur kesehatan. komodor muda udara mohamad arah stb direktur keuangan. komodor muda udara sumardi stb perwira angkatan udara diperbantukan pada dewan penerbangan kementerian pertahanan. komodor muda udara siswa stb kepala biro dinas khusus. il. keputusan man pa) "aattd. sukar menteri pertahanlaut jeong seng pemilik perusahaan truck l.j.s. bertempat tinggal tanjungpura karawaarawang bandung, karawang djakarta bogorjeong seng, tanjungpura, karawjag. presiden republik indonesia kendaraan bermotor. fayratus duasta lip ban nara) an, an,kebijakan tersebuthuruf dan undang undang nomor tahun tentang desa, telah ditimplementasinya belum menjamin pengalokasian dana desa secara lebih merata dan berkeadilan sesuai dengpagu anggaran dana desketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pagu anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam merupakan bagian dari anggaran transfer daerah dan dana desa. ketentuan . presiden republik indonesdana desa setiap kabupaten kotna desa setiapdana desa setiap kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam bupati walikotawalikotabupati. presiden republik indonesiadan kepalaa (tujuh) hari kerja setelah diterima kas daerahdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasiprioritas walikota. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk tahun anggaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf danntara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: pengalokasian anggaran dana desa dalam apbn dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut: tahun anggaran paling sedikit sebesar (tiga per seratus): tahun anggaran paling sedikit sebesar (enam per seratus): dan tahun anggaran dan seterusnya sebesar (sepuluh per seratus), dari anggaran transfer daerah. dalam hal apbn belum dapat memenuhi alokasi anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada alokasi anggaran dana desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan negara. untuk . presiden republik indonesia untuk memenuhi anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri, menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional, serta menteri teknis pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait menyusun peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran dana desa. ketentuan mengenai peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan preside, semua ketentuan peraturan pelaksanaan darrus disesuaikoya san ya. hip mei pad sp: #mad sapta murti lik moketentuan huruf dan undang undang nomor tahun tentang desa, pemerintah telahperkembangannya perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah tersebutntara lain dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran dana desa mengingat anggaran dana desa yang dialokasikan dalam apbn tahun anggaran masih belum mencapai (sepuluh per seratus) dari dana transfer daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang desa. selain itu, perubahan formula pengalokasian dana desa juga dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terdapat kesenjangan yang tinggi antariksa atas besaran dana desa yang akan diterima oleh setiap desa sehingga menjadi lebih merata dan berkeadilan. materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain meliputi: penentuan prioritas penggunaan dana desa beserta pedoman umum penggunaannya oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan . presiden republik indonesia .d2pengalokasian dana desa secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dhal ini untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih merata dan berkeadilan. perhitungan formula pengalokasian dana desa. tahapan pemenuhan dana desa sampai dengan dari dana transfer daerah. peta jalan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan anggaran dana desagedepankan aspek pembangunan desa yang lebih merata dan berkeadilan serta merupakan tekad kuat pemerintah dalam rangka memenuhi amanat undang undang nomor tahun tentang desahuruf yang dimaksud dengan alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten kotadalam rangka membantu daerah dalam penyediaan data indeks kesulitan geografis, untuk tahun anggaran pemerintah dapat menyusun indeks kesulitan geografis secara nasional untuk digunakan bupati walikota dalam menghitung alokasi dana desa setiap desacukup jelas. angkaangka contoh pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini sebagai berikut: pada tahun anggaran desa mendapat dana desa sebesar rp100. pada akhir tahun anggaran terdapat lpa dana desa lebih dari y6, yakni rp35. pada tahun anggaran desa mendapat dana desa sebesar rp150. penyaluran dana desa tahap tahun anggaran yang seharusnya sebesar rp60. yo0 rp150. pembayarannya ditunda sebesar lpa tahun anggaran sebesar rp35. sehingga dana desa yang disalurkan pada tahap hanya sebesar rp25. atau rp60. rp35.95. atau rp60. rp35. penyaluran tahap iii tetap sebesar rp30. atau rp150. apabila . presiden republik indonesia tahun maka untuk tahun anggaran bupati walikota akan memotong penyaluran dana desa untuksebagai dasar menteri untuk melakukan pemotongan penyaluran dana desa kabupaten kota yang bersangkutan pada tahun anggaran angka cukup jelas angka cukup jelas. yang dimaksud dengan "alokasi anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya adalah nilai nominal alokasi dana desa yang tercantum dalam apbn tahun anggaran sebelumnya. cukup jelas. cukup jelas. angka dihapus. angka dihapus. angka dihapumemacu tingkat produktivitas serta peningkatan pelayanan publik, perlu memberikan tunjangan hari raya bagi pimpinan. nanbulan juniharapan, deputi bidang hukum tara dang undangan, kna kk) tlg (an nas pnsns pns pada lnsjabatan struktural searaestoni rp5 searaesetoni rp3. bsetaraesetontt rp41563. esetaraesetoniy rp4: perawat pelaksana ron pns pendidikan sd smp sederajat masa kea sa. tahun rpg bea tahun masa kena diatas tahun rp3283000100 ih pendidikan sma di sederajat mahakuasa.t tahun rp3 os1. bea sasa tahun masa kena diatas tahun rp3: piitenataikan di dit sederajat mengeras tatahan rp3 b6100000 tss presiden republik indonesia masa kerja diatas tahun s.d. rp2. tahun masa kerja diatas tahun rp3. iv. pendidikan s1 divendidikan s2, deputi bidang hukum dare 'dang undangan, tni ita pai nisn. car hoon rotibabi.biro internasional adalah organisasi kekayaan intelektual sedunia world intellectual property organization). permohonan internasional adalah permintaan untuk mendapatkan pendaftaran merek yang berasal darindaftaran internasional adalah pendaftaran merek internasional yang ditujukanrmohonan dasar adalah permintaan pendaftaran merek yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan internasional. pendaftaran dasar adalah merek terdaftar yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan internasional. tanggal pendaftaran internasional adalah tanggal terdaftar suatu merek pada daftar merek internasional. pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan internasional. pemegang. hai presiden republik indonesia pemegang adalah pihak yang namanya tercatat dalam pendaftaran internasional yang tercantum dalam daftar merek internasional menurut undang undang. undang undang adalah undang undang nomor tahun tentang merek dan indikasi geografis. hari adalah hari kerja. permohonanapat berupa: permohonan yang berasal dari indonesia ditujukan biro internasional melalui menteri, atau permohonan yang ditujukan indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh menteri dari biro internasional. bab permohonan internasional bagian kesatu syarat dan tata cara permohonan permohonan internasional diajukan kepada biro internasional melalui menteri. permohonan internasional sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan secara elektronik atau non elektronik. permohonan . psi fan presiden republik indonesia permohonan internasional sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa inggris. permohonan internasional sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan oleh: pemohon yang memiliki kewarganegaraan indonesia, pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum wilayah negara kesatuan republik indonesia, atau pemohon yanginternasional sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan melalui kuasa. permohonan internasional sebagaimana dimaksud dalam dikenai biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada biro internasional. selain biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada biro internasional sebagaimana dimaksud pada permohonan internasional juga dikenai biaya administrasi. pengajuan permohonan internasional sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan jika pemohon telah memiliki permohonan dasar atau pendaftaran dasar. bagian kedua pemeriksaan permohonan internasional menteri wajib melakukan pemeriksaan terhadap setiap permohonan internasional. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: kelengkapan . presiden republik indonesia kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir, kesesuaian antara permohonan internasional dengan permohonan dasar atau pendaftaran dasar, dan bukti pembayaran biaya administrasi. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan berdasarkan peraturan umuminternasional diterima. menteri menyampaikan permohonan internasional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kepada biro internasional. permohonan internasional sebagaimana dimaksud pada harus diterima oleh biro internasional dalam jangka waktu paling lambat (dua) bulan terhitung sejak tanggal permohonan internasional diterima. dalam hal permohonan internasional tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam menteri memberitahukan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan internasional diterima. pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lambat (lima belas) harikekurangan kelengkapan persyaratan, permohonan internasional dianggap ditarik kembali. bagian. masi presiden republik indonesia bagian ketiga pemberitahuan kepada biro internasional menteri memberitahukan kepada biro internasional dalam hal: permohonan dasar ditolak atau ditarik kembali, atau pendaftaran dasar dibatalkan, dihapuskan, atau tidak diperpanjang. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dilakukan terhadap pendaftaran dasar yang dibatalkan, dihapuskan, atau tidak diperpanjang sebelum berakhirnya jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran internasional. bab iii pendaftaran internasional bagian kesatu penerimaan dan pengumuman pendaftaran internasional menteri menerima pendaftaran internasional dari biro internasional. setelah menerima pendaftaran internasional sebagaimana dimaksud pada menteri melakukan pengumuman. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang. terhadap pendaftaran internasional sebagaimana dimaksud pada (l), menteri menerima biaya pendaftaran internasional dari biro internasional. selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan terhadap pendaftaran internasional. keberatan. pai fan presiden republik indonesia keberatan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada menteri dan dibuat dalam (dua) rangkap. keberatan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan jiktidak dapat didaftar atau ditolak. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada dikenai biaya. bagian kedua pemeriksaan substantif pemeriksaan substantif dilakukan terhadap pendaftaran internasional baik yang tidak terdapat keberatan maupun yang terdapat keberatan. pemeriksaan substantif dilakukan sesuai dengan ketentuan undang undang. menteri menyampaikan hasil pemeriksaan substantif kepada biro internasional dalam jangka waktu paling lambat (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pendaftaran internasional. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa didaftar atau ditolak. dalam hal hasil pemeriksaan substantif pendaftaran internasional sebagaimana dimaksud dalam didaftar, menteri: menyampaikan pernyataan pemberian pelindungan kepada biro internasional: menerbitkan sertifikat merek: dan melakukan pengumuman dalam berita resmi merek. . pasi presiden republik indonesia dalam hal hasil pemeriksaan substantif pendaftaran internasional sebagaimana dimaksud dalam ditolak, menteri menyampaikan pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan kepada biro internasional. terhadap pendaftaran internasional yang ditolak, pemegang dapat menyampaikan tanggapan sesuai dengan ketentuan undang undang. tanggapan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan dari biro internasional kepada pemegang. tanggapan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan oleh pemegang melalui kuasa. s5) menteri menyampaikan keputusan akhir hasil tanggapan sebagaimana dimaksud pada kepada biro internasional. dalam hal pendaftaran internasional berupa merek kolektif, pemegang harus menyampaikan salinan ketentuan penggunaan merek kolektif tersebut dan terjemahannya dalam bahasa indonesia. salinan ketentuan penggunaan merek kolektif dan terjemahannya dalam bahasa indonesia. dalam hal pemegang tidak menyampaikan salinan sebagaimana dimaksud pada, maka pendaftaran internasional ditolakmerek kolektif. bagian. pasi presiden republik indonesia bagian ketigadiberikan selama (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran internasional. bagian keempat perpanjangan jangka waktusebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan umum. perpanjanganrpanjangan sebagaimana dimaksud pada menteri mencatat dan mengumumkan dalam berita resmi merek. terhadap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada menteri menerima biaya perpanjangan pendaftaran internasional dari biro internasional. bagian kelima pencatatan pengalihan hak, perubahan nama, dan atau perubahan alamat terhadap merek berdasarkan pendaftaran internasional dapat dilakukan pengalihan hak, perubahan nama, dan atau perubahan alamat berdasarkan ketentuan peraturan umum. . psi ag presiden republik indonesia pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam dapat diajukan berdasarkan permohonan pencatatan oleh pemegang atau penerima hak, atau cc.ngalihan hakpencatatan pengalihan hak oleh penerima hak sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan melalui menteri. permohonan pencatatan pengalihan hak melalui menteri sebagaimana dimaksud pada danngalihan hak. s5) permohonan pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh menteri kepada biro internasional. perubahan nama dan atau perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam dapat diajukan berdasarkan permohonan pencatatan oleh pemegang: ataurubahan nama dan atau perubahan alamat. d9, presiden republik indonesia permohonan pencatatan perubahan nama dan atau perubahan alamat melalui menteri sebagaimana dimaksud padarubahan nama dan atau perubahan alamat. permohonan pencatatan perubahan nama dan atau perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh menteri kepada biro internasional. pengalihan hak, perubahan nama, dan atau perubahan alamatngalihan hak, perubahan nama, dan atau perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada menteri mencatat dan mengumumkan dalam berita resmi merek. bagian keenam lisensi terhadap merek berdasarkan pendaftaran internasional dapat dilakukan pencatatan lisensi. permohonan pencatatan lisensi sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada menteri dengan dikenai biaya. ketentuan mengenai pencatatatalan atau penghapusan terhadap merek berdasarkan pendaftaran internasional dapat dilakukan pembatalan atau penghapusan. ketentuan. psi presiden republik indonesia ketentuan mengenai pembatalan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang. pembatalan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh menteri kepada biro internasional. bab transformasi pendaftaran internasional yang dibatalkan karena berakhirnya pelindungan pendaftaran dasar atau permohonan dasar negara asal berdasarkan ketentuan protokol terkait dengan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara international dapat dilakukan transformasi. permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pihak yang namanya pernah tercatat sebagai pemegang dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran internasional. permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada diajukan secara elektronik atau non elektronik kepada menteri dengan mengisi formulir. permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada dikenai biaya. permohonan transformasi terhadap pendaftaran internasional yang telah diberikan pelindungan indonesia dan telah memenuhi ketentuan dan dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek oleh menteri. pelindungan hukum terhadap pendaftaran merek melalui permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada diberikan sejak tanggal pendaftaran internasional. terhadap pendaftaran merek yang diajukan dengan permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada tanggal pendaftaran internasional menjadi tanggal penerimaan berdasarkan undang undang. permohonan . naa presiden republik indonesia permohonan transformasi terhadap pendaftaran internasional yang belum diberikan pelindungan indonesia dan telah memenuhi ketentuan dan menteri tetap melanjutkan proses permohonan tersebut dari tahap terakhir sebelum pendaftaran internasional dibatalkan. s5) proses permohonan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ketentuan undang undang. dalam hal pendaftaran internasional yang dibatalkan tidak dilakukan transformasi, menteri mencatat dan mengumumkan pembatalan dalam berita resmi merek. bab penggantian merek yang telah terdaftar berdasarkan ketentuan undang undang dapat dilakukan penggantian menjadi merek terdaftar berdasarkan pendaftaran internasional yang ditujukan indonesia. penggantian sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan dengan syarat: merek telah terdaftar sebelum pendaftaran internasional ditujukan indonesia, pemilik merek terdaftar sama dengan pemegang pendaftaran internasional: merek terdaftar mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan pendaftaran internasional, dan jenis barang dan atau jasa pada merek terdaftar terdapat dalam pendaftaran internasional. permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis oleh pemegang kepada menteri dengan dikenai biaya. menteri memberitahukan adanya penggantian kepada biro interhukum dan perundang undangan, lin g undang wig savanna jaman din pasiumum globalisasi telah memberikan pengaruh bagi kegiatan ekonomi dan perdagangan barang dan jasa yang melintasi batas wilayah negara. merek sebagai kekayaan intelektual memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan tersebut. dalam upaya mendukung program pemerintah khususnya membangun merek global atas produk lokal indonesia, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing pasar global diperlukan sistem pendaftaran merek internasional yang efektif dan efisien. untuk mendukung program pemerintah tersebut, mekanisme pendaftaran merek internasional merupakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan pelindungan hukum yang mendukung perdagangan global. pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dengan persetujuan madrid mengenai. pendaftaran merek secara internasional protocol relating the madrid agreement concerning the international registration marks) merupakan sistem pendaftaran merek yang memberikan kemudahan dan jangkauan lebih luas bagi pemilik merek untuk mendapatkan pelindungan merek luar negeri. diadopsinya ketentuan pendaftaran merek internasional oleh pemerintah indonesia disahkan melaluis, protokol terkait dengan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional, dalam undang undang nomor tahun tentang merek dan indikasi geografis, ketentuan mengenaiiatur dalam undang undang nomor tahun tentang merek dan indikasi geografis. ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. protokol. masi ng. presiden republik indonesia protokol terkait dengan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan merek nasional untuk dapat menggunakan mekanisme kekayaan intelektual global yang dapat mendukung penguatan ekonomi nasional. keanggotaan dalam protokol tersebut juga menyelaraskan proses pendaftaran merek indonesia dengan proses pendaftaran merek negara yang merupakan mitra dagang utama indonesia. dalam sistem pendaftaran merek internasional, menteri memiliki (dua) peran yang sangat penting. pertama, menteri sebagai otoritas yang berwenang untuk menyampaikan permohonan pendaftaran merek internasional yang berasal dari indonesia kepada biro internasional untuk diteruskan negara tujuan. kedua, menteri sebagai otoritas yang berwenang untuk menerima pendaftaran internasional dari biro internasional. secara umum, sistem ini menyederhanakan proses pendaftaran merek. penyederhanaan proses tersebut meliputi tahap permohonan dan pascapendaftaran. pada tahap permohonan, pemilik merek cukup mengajukan satu aplikasi dalam satu pilihan bahasa melalui menteri yang ditujukan biro internasional untuk diteruskan negara tujuan. pada tahap pascapendaftaran, pemilik merek dapat melakukan manajemen pelindungan merek secara terpusat dengan satu nomor pendaftaran internasional. oleh karena itu, sistem ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pendaftaran merek yang efektif dan efisien serta memberi peluang yang lebih besar bagi merek nasional untuk bersaing dunia internasional. berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan peraturan pemerintah yang memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan bidang merek terkait dengan tata cara dan mekanisme pendaftaran merek melalui protokol terkait dengan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional. peraturan pemerintah ini memuat substansi sebagai berikut: permohonan internasional yang mengatur mengenai syarat dan tata cara permohonan internasional, pemeriksaan permohonan internasional, dan pemberitahuan kepada biro internasional: pendaftaran internasional yang mengatur penerimaan dan pengumuman pendaftaran internasional, pemeriksaan substantif, pelindungan hukum terhadap merek berdasarkan pendaftaran internasional, perpanjangan jangka waktu pelindungan hukum terhadap merek berdasarkan pendaftaran internasional, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama, dan atau perubahan alamat, lisensi, dan pembatalan atau penghapusan, transformasi, dan penggantian. hh. . psi asun presiden republik indonesia pemberitahuan dalam ketentuan ini termasuk pembatalan atau penghapusan pendaftaran dasar yang proses gugatan pembatalan atau penghapusannya telah dimulai sebelum berakhirnya jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran internasional meskipun putusan pembatalan atau penghapusan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah berakhirnya jangka waktu tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. besaran biaya yang dikenakan setara dengan biaya permohonan pendaftaran merek nasional. biaya yang setara dengan biaya permohoncukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . ppa d9, presiden republik indonesiabesaran biaya yang dikenakan setara dengan biaya perpanjangan jangka waktu pelindungan merek nasional. biaya yang setara dengan biaya perpanjangyang dimaksud dengan transformasi adalah suatu tindakan untuk mengganti status pendaftaran internasional menjadi pendaftaran merek indonesia yang disebabkan karena berakhirnya pelindungan permohonan dasar atau pendaftaran dasar negara asal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penggantian adalah suatu keadaan dimana pendaftaran internasional dianggap menggantikan pendaftaran merek indonesia. penggantian tidak secara fisik mengganti pendaftaran merek indonesia menjadi pendaftaran internasional dan tidak membatalkan pendaftaran merek indonesia. kedua pendaftaran tersebut dapat terdaftar berdampingan. dengan melakukan penggantian, pemegang pendaftaran internasional dapat terus memperoleh pelindungan yang didapatkan dari hak awal atas pendaftaran merek indonesia jika pendaftaran mereknya indonesia tidak diperpanjojuta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) setiap bulsatu juta delapan ratus satupron menyan jaa ana giovanni jaman |
pasngaturansesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang jasa konstruk. babi ketentuan umum dalam peraturan pemerintah :n:i yang dimaksud dengan: konstruksi. presiden republik indonesiabangunan konstruksi adalah wujud fisik hasil dan berkelanjut. d.i presiden republik indonesiaisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi jasa konstruksi. usaha. presiden republik indonesia usaha rantai pasok sumber daya konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi. layanan usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha jasa konstruksi. tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi. seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansiejasa konstruksi. . presiden republik indonesia ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi: tanggung jawab dan kewenangan, struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi,tanggung jawab dan kewenangan bagian kesatu tanggung jawab pemerintah pusat bertanggung jawab atas: meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional,cc.meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional,, meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi, dan tersedianya sistem informasi jasa konstruksi. pengguna. presiden republik indonesia pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemerintah: badan usaha, dan orang perseorangan dengan tujuan untuk usaha. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis atau kepala lembaga terkait. bagian kedua kewenangan paragraf pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi. paragraf kewenangan pemerintah pusat pelibatan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi untuk menjalankan sebagian kewenangannydalam terdiri atas: registrasi badan usaha jasa konstruksi, akreditasi bagi asosiasi badan usaha jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi: registrasi. presiden republik indonesiafl. akreditasi bagi asosiasi profesi dan prosesdan pelatihan kerja bidang konstruksi:, dan lisensi lembaga sertifikasi badan usahpada dilakukan melalui (satu) lembaga yang dibentuk oleh menteri. dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah pusat berupa: pemberian dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha jasa konstruksi nasional dalam mengakses pasar jasa konstruksi internasional: pengembangan sistem kemitraan antara jasa konstruksi nasional dan internasional, dan pemberian pelindungan hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi nasional dalam mengakses pasar jasa konstruksi internasional, menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf kewenangan pemerintah daerah provinsi . psm presiden republik indonesia kewenangan pemerintah daerah provinsipada pemerintah daerah provinsi dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi. paragraf kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota kewenangan pemerintah daerah kabupaten kotakabupaten kotaragraf kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat . pasi presiden republik indonesia kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengikuti ketentuan perundang undangan bidang pemerintah daerah. bab iiilebih lanjut mengenai bentuk dan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan menteri.. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia(l):. (sd: presiden republik indonesia, konstruksi khusus,klasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya. (l) ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam peraturan menteri. ketentuan . presiden republik indonesia ketentuan mengenai: klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam dan huruf yang terkait ketenagalistrikan, kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan, sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan, dan kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang ketenagalistrikan. presiden republik indonesiacc. analisis.atur oleh menteri. paragraf . presiden republik indonesia:. presiden republik indonesiaoleh menteri dalam sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. ketentuan lebih lanjutatur dengan peraturan menteri. (l)menteri melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi konstruksi sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam bidang jasa konstruksi. kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh: warga negara indonesia, lembaga penelitian dan pengembangan, badan hukum indonesia, dan atau perguruan tinggi. kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ber. presiden republik indonesia, dan cc.ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteridiawasi oleh menteri. pengawasan sebagaimana dimaksud pada berupa pengawasan sistem sertifikasi kompetensi kerja. pelaksanaan. presiden republik indonesia pelaksanaanwajib mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan. (l) proses uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasaiprosesdikenakan biaya. biaya sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan: biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja, biaya operasional, dan biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi profesi. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menterilembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada yang telah mendapatkan lisensi harus melakukan registrasi kepada menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan menteri. dalam hal lembaga sertifikasi profesi untuk profesi tertentu belum terbentuk, menteri dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja. menteri. presiden republik indonesia menteri sebagaimana dimaksud pada membentuk panitia teknis uji kompetensi bersama dengan lembaga independen yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. asosiasi profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalamcc.onstruksi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam peraturan menteri. pes presiden republik indonesia: cc.(l)(l)berisiko besar, berteknologi tinggi, dan atau berbiaya besar. dalam. presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai pedomanatur dalam peraturan menteriproses. pes presiden republik indonesia proses sertifikasi badan usaha oleh menteri sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. proses registrasi badan usaha oleh menteri sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh menteri. proses registrasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada dikenakan biaya melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak.roses sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam dikenakan biaya. biaya sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan: biaya pelaksana sertifikasi badan usaha, biaya operasional, biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi badan usaha, dan lokasi lembaga sertifikasi badan usaha provinsi. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam dan besaran biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan menteri. bab iv. presiden republik indonesiasebagaimana. presiden republik indonesia: memenuhi tanggung jawab profesional dari tenaga kerja konstruksi untuk jenjang jabatan ahli: mengutamakan: dan mempertimbangkan aspek risiko dalam penyelenggaraan jasa konstruksin. presiden republik indonesia: pelaksanaan perancangan: dan:, rencana keselamatan konstruksi,. presiden republik indonesia: dan terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak. pengawasan sebagaimana dimaksud pada (l)d. presiden republik indonesiamenter, serta pengakhiran,. presiden republik indonesia(l) penyelenggaraan usaha pekerjaan konstruksi meliputi kegiatan: pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, n. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiapelaksanaan. (l)menterbangunbagian . presiden republik indonesia bagian ketiga pemilihan dan penetapan penyedia jasa paragraf umum (l):cc. penggunaan. ant presiden republik indonesia yang terdapat pada sistem informasi jasa konstruksimenteri dapat mengumumkan pemeringkatan penyedia jasaketentuan lebih lanjut mengenai kinerja penyedia jasa diatur dalam peraturan menteri. paragraf metode pemilihan penyedia jasa . presiden republik indonesia pemilihan penyedia jasa oleh pengguna jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan menggunakan metode: tender atau seleksi: penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan pengadaan melalui katalog elektronik. proses pemilihan penyedcc.. presiden republik indonesia: penyedia jasa yang telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia: dan penetapan pemenang berdasarkan harga terendah. harus memperhatikan standar remunerasi minimal. dalam hal seleksi penyedia jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam dan menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli maka pengguna jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran remunerasi tenaga ahli harus lebih tinggi dari: kualifikasi: pengalaman profesional, dan cc.. pes presiden republik indonesia. presiden republik indonesia:fl. jasa konsultansida sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan dengan ketentuan: sepanjang layanan jasa konstruksi dimaksud merupakan produk atau layanan usaha daridan sepanjang. presiden republik indonesia sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan:negarajas. presiden republik indonesiamenter. presiden republik indonesin(l) administrasi: cc. evaluasi teknis:persyarat. pem presiden republik indonesiahal. presiden republik indonesia hal pokok seperti harga kontrak, jangka waktu pelaksanaan kontrak: dan daftar dokumen yang mengikat beserta urutan hie:y(l) kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam yang dibiayai dengan: dana anggaran pendapatan belanja negara anggaran pendapatan belanja daerah menggunakan dokumen berstandar, non anggaran pendapatan belanja negara anggaran pendapatan belanja daerah menggunakan dokumen sesuai kesepakatan para pihak. ketentuan. msi presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dokumen berstandar sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan menter(l). presiden republik indonesia(:: manajemen konstruksi sebagai agen pengguna jasa: dan kemitraan kerja cc. jaminan, dan dokumen bukti kemampuan membayar. paragraf . presiden republik indonesia: harga satuan: cc. gabungan sumsum dan harga satuan:. presiden republik indonesia pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: pembelian bahan:tetapmenteri. bagian kelima penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada termasuk sub(l). presiden republik indonesia bagian keenam. presiden republik indonesi(l). presiden republik indonesiacc.. presiden republik indonesias5). presiden republik indonesia. presiden republik indonesia proses dan putusan dewan sengketa didasari pada prinsip keadilan.(l)menteri teknis terkait. (4ypemerintah badan publik, dialokasikan dalam dokumen anggaran dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.instansi swasta, dialokasikan dalam anggaran keuangan instansi swasta tersebut. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk teknis dewan sengketa dalam kontrak kerja konstruksi yang dananya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. bab v. psi presiden republik indonesia bab pembinaan bagian kesatu umum pembinaan jasa konstruksi dilakukan oleh: pemerintah pusat kepada penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan masyarakat jasa konstruksi, pemerintah daerah provinsi kepada masyarakat jasa konstruksi, dan pemerintah daerah kabupaten kotabagian kedua pembinaan oleh pemerintah pusat paragraf umum pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah pusat diselenggarakan melalui: penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi, penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi, cc. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan . presiden republik indonesia pengembangan kerja sama dalam pemerintah daerah provinsi pada sub urusan jasa konstruksi: dan dukungan kepada gubernur sebagai wakil! pemerintah pusat. pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh menteri. pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada bersifat strategis nasional, lintas negara, lintas provinsi dan atau berdampak pada kepentingan nasional. dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada menteri berkoordinasi dengan menteri teknis atau kepala lembaga terkait. paragraf penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk menentukan arah perkembangan jasa konstruksi secara nasional, terstruktur, dan terpadu. penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengembangan kapasitas usaha jasa konstruksi, pengembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi: cc. pengembangan sistem standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, pengembangan kapasitas tenaga kerja konstruksi, pengembangan kapasitas rantai pasok material bahan bangunan, peralatan, dan teknologi, pengembangan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat jasa konstruksi: dan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi nasional. penetapan. tie presiden republik indonesia penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria. dalam menetapkan kebijakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada menteri harus memperhatikan rencana pembangunan nasional serta usulan dan masukan substansi dari masyarakat jasa konstruksi. penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempertimbangkan rumusan kebijakan pembinaan yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan. perlindungan atas hasil bidang hak kekayaan intelektual. paragraf penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi diberikan dalam bentuk: fasilitasi, konsultasi, dan cc. pendidikan dan pelatihan. pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk: memperkuat kemampuan instansi pemerintah daerah provinsi terkait jasa konstruksi, meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat jasa konstruksi, dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pemanfaatan produk jasa konstruksi. pemberian . presiden republik indonesia pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: bantuan sarana dan prasarana kepada instansi pemerintah daerah provinsi terkait jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi tingkat nasional dan provinsi: sosialisasi, diseminasi, forum komunikasi, bimbingan teknis dan workshop kebijakan jasa konstruksi yang bersifat strategis kepada instansi pemerintah terkait jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi tingkat nasional dan provinsi, pendampingan kepada instansi pemerintah daerah provinsi dan masyarakat jasa konstruksi tingkat nasional dan provinsi, pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi nasional: dan pengembangan sistem permodalan dan penjaminan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengembangan sistem permodalan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku jasa konstruksi nasional untuk mengakses pasar jasa konstruksi internasional. pengembangan sistem permodalan sebagaimana dimaksud pada berupa pemberian kemudahan akses kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan kepada pelaku usaha jasa konstruksi. pengembangan sistem penjaminan sebagaimana dimaksud pada berupa pemberian kemudahan akses produk penjaminan konstruksi dari lembaga keuangan kepada pelaku usaha jasa konstruksi. dalam rangka pengembangan sistem permodalan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada menteri berkoordinasi dengan menteri otoritas terkait sesuai dengan kewenangannya. pengembangan . presiden republik indonesia pengembangan sistem permodalan dan penjaminberian konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk: mendapatkan informasi, menyamakan pendapat terkait dengan penerapan peraturan perundang undangan dan kebijakan, dan atau cc. permasalahan yang sifatnya mendesak. pemberian konsultasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung. pemberian konsultasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara hasil konsultasi. pemberian konsultasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban. pemberian konsultasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan dalam rangka peningkatan kompetensi: tenaga kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi, dan pelaku usaha rantai pasok jasa konstruksi. pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu kepada standar kompetensisebagaimana dimaksud pada yang dilaksanakan oleh menteri bersifat strategis dan percontohan. paragraf pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi oleh menteri dilakukan melalui penilaian terhadap: pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi perumusan dan sosialisasi kebijakan, fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, dan kinerja badan usaha jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi, pelaku usaha rantai pasok sumber daya konstruksi, tenaga kerja konstruksi, dan kelembagaan masyarakat jasa konstruksi. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap efektifitas, efisiensi, dan analisis dampak penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan berkelanjutan kebijakan pengembangan jasa konstruksi. paragraf pengembangan kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi menteri mendorong kerjasama saling menguntungkan antar daerah provinsi untuk meningkatkan kapasitas penyedia jasa dan kompetensi tenaga kerja konstruksi tingkat ahli. bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: forum komunikasi antar daerah, workshop, dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas penyedia jasa konstruksi, penggunaan. presiden republik indonesia penggunaan bersama sarana dan prasarana sumber daya jasa konstruksi dalam rangka pelatihan tenaga kerja konstruksi tingkat ahli, dan penyelenggaraan pelatihan bersama antar daerah provinsi dalam rangka pelatihan tenaga kerja konstruksi tingkat ahli. paragraf dukungan menteri kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menteri memberikan dukungan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk: penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota, dan atau pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kepada penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota dalam hal kegiatan yang bersifat strategis. (l) menteri berkoordinasi dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untukbelum mampu melakukan pembinaan jasa konstruksi. menteritidak melakukan pembinaan jasa konstruksi. bagian ketiga pembinaan oleh pemerintah daerah provinsi paragraf umum . presiden republik indonesia pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi sub urusan jasa konstruksi. paragraf penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi gubernur menyelenggarakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya yanggubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus pembinaan jasa konstruksi dalam lingkup daerah provinsi. kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi: kerjasama operasi dan atau kemitraan badan usaha jasa konstruksi luar daerah dengan badan usaha jasa konstruksi provinsi, dan atau penggunaan subpenyedia jasa daerah. penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah, dan pekerjaan konstruksigubernur menetapkan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada berupa peraturan daerah provinsi atau peraturan kepala daerah. penetapan . tik presiden republik indonesia penetapan peraturan daerah provinsi atau peraturan kepallakukan fasilitasi pelatihan tenaga ahli konstruksi sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi yang membidangi sub urusan jasa konstruksi. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan sarana dan prasarana, sosialisasi: cc. destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pendampingan. pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait. gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsiprovinsi meliputi tahapan: identifikasi data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi, pengumpulan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi, analisis dan pengolahan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi, dan pengelolaan sub sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola menteri. paragraf . presiden republik indonesia paragraf pemantauan dan evaluasi gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan jasa konstruksi dalam lingkup daerah provinsi: sub urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan gubernur, dan kebijakan khusus. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan rekomendasi menteri yang disampaikan melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam perbaikan berkelanjutan kebijakan pengembangan jasa konstruksi. bagian keempat pembinaan oleh pemerintah daerah kabupaten kota paragraf umum pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh bupati walikota melalui perangkat daerah kabupaten kotawalikota menyelenggarakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi dalam lingkup daerah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: penyelenggaraan. presiden republik indonesianasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, penerbitan izin usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan:walikota menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota kabupaten kota. presiden republik indonesiawalikota melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten kotakabupaten kota meliputi tahapan: identifikasi data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten kota, pengumpulan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten kota, cc. analisis dan pengolahan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten kota, dan pengelolaan sub sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten kotawalikotakabupaten kota walikota. hasil. d.i presiden republik indonesialima pengawasan paragraf: dan atau tertib kinerja penyedia jasa konstruksi. paragraf pengawasan oleh menteri menteri melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka pembinaan jasa konstruksi terhadap: pembiayaan kegiatan jasa konstruksi yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, badan usaha asing dan tenaga kerja konstruksi asing, dan penyelenggaraan jasa konstruksi lintas provinsi. menter berisiko besar, berteknologi tinggi, dan atau berbiaya besar. . presiden republik indonesia pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan pengawasan terhadap: pemilihan penyedia jasa konstruksi, dan penyelenggaraan kontrak kerja konstruksi. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf menteri membentuk komite yang menangani keselamatan konstruksi. menteri melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi pada: bangunan perwakilan republik indonesia luar negeri, dan bangunan perwakilan asing wilayah indonesia. pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang undangan. menteri melakukan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:cc. pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi, dan pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan. . presiden republik indonesia menteritertib kinerja penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban registrasi pengalaman dan kinerja penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam selain pengawasan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan menteri memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli, pelatihan tenaga kerja ahli konstruksi yang bersifat strategis dan percontohan, dan cc. standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja ahli konstruksi. paragraf pengawasan oleh gubernur gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam terhadap: pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, dan lintas kabupaten kota. . presiden republik indonesia gubernur melakukan: pengawasan terhadap kontrak kerja konstruksi,dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi. gubernurprovinsiprovinsi. gubernur. presiden republik indonesia rencana umur konstruksi: cc.dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pengawasan oleh bupati walikota bupati walikota kabupaten kota. bupati walikotawalikota. presiden republik indonesiawalikotakabupaten kotakabupaten kota. bupati walikota. presiden republik indonesia fungsi peruntukannya: rencana umur konstruksi: kapasitas dan beban:nam pendanaan dan pelaporan pendanaan pembinaan jasa konstruksi menjadi tanggung jawab menteri, gubernur dan bupati walikota(l) gubernur melaporkan penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negprovinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati. presiden republik indonesia bupati dan walikotacc.pasa! . presiden republik indonesianil. presiden republik indonesiamenteri, gubernur, bupati walikotamenter(l) pemberian masukan kepada pemerintah pusat dan:pusat,. presiden republik indonesiapusatjasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam peraturan menteri. bab vii tata cara pengenaan sanksi administratif 151i pengenaan sanksi administratif terdiri atas: peringatan tertulis, denda. presiden republik indonesia: pembekuan akreditasi: fl. pembekuan izin, pemberhentian dari tugas tempat kerja pekerjaan: dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang terintegrasi: pencabutan akreditasi, pencabutan izin: pembekuan lisensi, dan atau: pemerintah pusat, atau pemerintah daerah provinsi kabupaten kotadan bupati walikotabupati walikotadenda administratif kepadaizin usahaasing berbadan hukum indonesia yang tidak memiliki izin usahawalikota mengenakan penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi dan sanksi denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki sertifikat badan usaha wilayah masing masing sebagaimana dimaksud dalam besaran. presiden republik indonesiadan denda administratif sebagaimana dimaksud pada badan usahanghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi dan denda administratif kesebagaimana dimaksud dalam besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dikenai sebesar (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak, dan badan usaha asing berbadan hukum indonesia yang dibentuk dalam rangka kerja sama modalkegiatan layanan jasa konstruksi dan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud ringatan tertulis kepada asosiasi badan usaha terakreditasi yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. apabila. pas d.ringatan tertulis bagi asosiasi badan usaha terakreditasi sebagaimana dimaksud pada asosiasi badan usaha tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,badan usaha telah memenuhi kewajibannya maka sanksi dicabut dan asosiasi badan usahabagi asosiasi badan usaha terakreditabadan usaharingatan tertulis dan denda administratif ke. besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada dikenai sebesar (dua puluh persen) dari semua nilai kontrakkantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing yang tidak memenuhi kewajiban: berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar, memiliki izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing, cc. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki izin usaha dalam setiap kegiatan usaha jasa konstruksi indonesia: mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan, menempatkan warga negara indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan, mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri,, dan melaksanakan proses alih teknologi. besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada yang tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut: huruf dikenai denda sebesardan huruf dikenai denda sebesar (sepuluh persen) dari nilai kontrak. apabila. presiden republik indonesiayang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf huruf sampai dengan huruf dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf huruf sampai denganenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud padabayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dikenai sanksi pencabutan izin perwakilan. menteri, gubernur, bupati wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan atau denda administratif bagiremunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pengguna jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal. . presiden republik indonesia menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam danmenteri, gubernur, atau bupati wali kota. pad presiden republik indonesia(l)izin usaha. menteri melakukan pengenagaimana dimaksud pada maka dikenanyak (tiga) kali penugasan dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang teregistrasi. . presiden republik indonesia menteri, gubernur, atau bupati wali kota kotatenaga kerja analis dan operatormenteri, gubernur, atau bupati wali kota mengenakan sanksi pemberhentian dari tempat kerja kepada tenaga kerja ahlidalam dikenai sanksi pemberhentian dari tempat kerja. menteri, gubernur, atau bupati wali kota mengenakan sanksi denda administratif kepada. presiden republik indonesiaalat dan maka dikenaimenteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada sebesar rp100. (seratus juta rupiah)mbeku dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensincabut. presiden republik indonesia (s5) apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan lisensi lembaga sertifikasi profesi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan maka sanksi dicabut dan dapat melanjutkan kegiatan layanan sertifikasi kompetensi. menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kesebagaimana dimaksud makaprofesi telah memenuhi kewajibannya maka sanksi dicabut dan asosiasi profesikepada asosiasi profeprofesinghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi ke sebagaimana dimaksud pada maka dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam selama (tiga) tahun. menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki surat tanda registrasi dari menteri. besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud padamberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki surat tanda registrasi atauerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pemberi kerja. besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada dikenakan atau tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada maka dikenai sanksi pemberhentian dari pekerjaan. apabila dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi pemberhentian dari pekerjaan, tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahlisanksi berupa denda administratif menjadi penerimaan negara bukan pajak pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viiiberlakunya. . presiden republik indonesia pada saat peraturan pemerintperundang undangan, ng pen wna api jaman sik nii.undang undang nomor tahun tentang jasa konstruksi mengamanatkan dibentuknya peraturan pemerintah pelaksanaan undang undang guna menindaklanjuti ketentuan mengenai: tanggung jawab dan kewenangan jenis, sifatgmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya kondisi tertentu untuk penunjukan langsung dan nilai tertentu saat pengadaan langsungkewajiban dan pertanggungjawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan pemberian ganti kerugian pembinaan dan pengawasan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi penyelesaian sengketa dan tata cara pengenaan sanksi administratif selain itu dalam rangka memperjelas ketentuan mengenai forum jasa konstruksi yang belum diatur dalam undang undang, peraturan pemerintah juga memuat pengaturan mengenai mekanismeperaturan pemerint. selain . presiden republik indonesia selain itu, peraturan pemerintah ini menjadi pedoman baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. masyarakatpusat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi melalui satu lembaga. sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dan memberikpemerintah ini penyelenggaraan usaha jasa konstruksi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,. ii. demi cukup jelas. lingkup berlaku bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakatkerjaan konstruksi terintegrasitidak dapat saling merangkapb. presiden republik indonesia: tipe model,keprofesian berkelanjutan. pes presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. (7yang dimaksud dengan perwakilan usaha jasa konstruksi asing merupakan kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksiasas nyata adalah penyedia jasa dan pendukungnya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi benar benar sesuai dengan yang tertera dalam dokumen izin dan sertifikat yang berlaku sesuai ketentuan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf remunerasi minimal untuk tenaga ahli jasa konsultansi konstruksi yaitu perencanaan, perancangan dan pengawasan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf inovasi teknologi meliputi: metodologi konstruksi, material konstruksi, dan cc. peralatan konstruksi. huruf. presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan identifikasi kebutuhan merupakan kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dari kebutuhan konstruksi yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan konstruksi yang diinginkan, dengan memperhatikan perencanaan sistem ruang, sistem infrastruktur dan masterplan. huruf yang dimaksud dengan tujuan kegiatan konstruksi merupakan nilai yang ingin dicapai dari pembangunan konstruksi dan harus terdefinisi dengan pasti dan terukur. huruf yang dimaksud dengan sistem penyelenggaraan konstruksi merupakan penentuan cara penyelenggaraan jasa konstruksi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna jasa. huruf yang dimaksud dengan strategi dan program adalah penyusunan rencana untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan dan mempermudah dalam mencapai tujuan yang akan dilaksanakan. huruf yang dimaksud dengan studi kelayakan bangunan konstruksi merupakan kajian yang dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai perlunya bangunan konstruksi serta manfaatnya dan sosial. yang. presiden republik indonesia yang dimaksud dengan analisis terkait dampak lingkunganyang dimaksud dengan analisis dampak lalu lintas merupakan serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan bangunan konstruksiyang dimaksud dengan pelaksanaan perancangan merupakan kegiatan perhitungan dan penyusunan desain berdasarkan standar dan metode perancangan yang telah dipilih dan menggunakan data perancangan serta dilakukan secara berkeahlian. huruf cukup jelas. s5) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan persyaratan keteknikan yaitu semua pengaturan teknis mengenai perancangan dan pelaksanaan konstruksi. huruf b. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud persyaratan administrasi kontrak yaitu pengaturan dalam kontrak kerja konstruksi baik berupa kelengkapan dokumen maupun prosedur sejak saat sebelum kontrak sampai dengan saat berakhirnya kontrak yang menjadi bagian dari proses pengelolaan kontrak kerja konstruksi. cukup jelas. penyedia jasa konsultansi konstruksi yang melakukan pengawasan dapat berupa jasa konsultansi kontruksi layanan usaha pengawasan atau layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pembangunan yaitu kegiatan mewujudkan suatu bangunan konstruksi. huruf yang dimaksud dengan pengoperasian yaitu kegiatan memanfaatkan bangunan konstruksi sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan perawatan, pemeliharaan dan pemeriksaan secara berkala. huruf yang dimaksud dengan pemeliharaan yaitu kegiatan menjaga keandalan bangunan konstruksi beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. huruf d. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan pembongkaran meliputi kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan konstruksi, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarananya. huruf yang dimaksud dengan pembangunan kembali merupakan kegiatan mewujudkan suatu bangunan konstruksi yang sebagian dan atau seluruh bagian strukturnya merupakan struktur baru pada suatu lokasi dimana sebelumnya telah berdiri suatu bangunan konstrukfungsi khusus. presiden republik indonesia bangunan fungsi khusus antara lain gedung instalasi nuklir, gedung laboratorium, gedung terminal udara laut darat, stasiun kereta api, stadion olah raga, gudang benda berbahaya. cukup jelas. cukup kelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan perekayasaan adalahpengadaan adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa. yang dimaksud dengan pelaksanaan adalahcukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pemenuhan asas nyatad. painerja penyedia jasa dapat berupa kinerja badan usaha dan atau kinerja pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dukungan subpenyedia jasa dan rantai pasok terdiri dari subpenyedia jasa spesialis, supplier sumber daya konstruksi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufcontoh kinerja sesaat: penyedia jasa pekerjaan konstruksi mengikuti pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan rm, dalam waktu yang bersamaan penyedia jasa tersebut sedang melakukan pekerjaan dan fh. kinerja sesaat penyedia jasa adalah penilaian kinerja pada pekerjaan dan fyang sangat terbatas yaitu apabila hanya ada satu penyedia jasa yang dapat menangani pekerjaan tersebut. yang dimaksud dengan pemegang hak yaitungunan kepentingan umum. (d$ presiden republik indonesiaisi minimal dari syarat khusus kontrak paling sedikit memuat: korespondensi, wakil sah para pihak, jenis kontrak, tanggal berlaku kontrak, masa pelaksanaan: masa pemeliharaan, perbaikan cacat mutu, umur konstruksi: pedoman pengoperasian dan perawatan pemeliharaan, pembayaran tagihan, pencairan jaminan, il. tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan ppk pengawas pekerjaan, kepemilikan dokumen, fasilitas: peristiwa kompensasi, sumber pembiayaan, pembayaran uang muka, keselamatan dan kesehatan kerja, pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran peralatan dan atau bahan, serah terima sebagian pekerjaan, penyesuaian harga (eskalasi de eskalasi), denda, usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil, dan penyelesaian perselisihan sengketa. huruf isi minimal dari syarat umum kontrak paling sedikit memuat: ketentuan umum, pelaksanaan, penyelesaian, adenium, dan pemutusan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, personil inti dan atau peralatan penyedia, kewajiban ppk, 'pembayaran kepada penyedia, pengawasan mutu, dan penyelesaian perselisihinsentif . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan rancang penawaran bangun atau yang disebut pekerjaan tunggal merupakan metode penyelenggaraan konstruksi yang melibatkan orang perorangan atau badan usaha yang berkontak dengan pengguna jasa untuk menyediakan satu jenis layanan jasa konstruksi. huruf b. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan rancang bangun atau layanan terintegrasi merupakan metode penyelenggaraan konstruksi yang melibatkan satu entitas perorangan atau badan usaha yang berkontak dengan penyelenggara pembangun infrastruktur untuk menyediakan beberapa layanan jasa konstruksi. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan manajemen konstruksi dengan resiko construction management risk cmr) merupakan metode penyelenggaraan konstruksi yang dilaksanakan oleh seorang manajer konstruksi yang bertindak sebagai konsultan bagi penguna jasa dalam fase perencanaan dan perancangan dengan biaya sumsum, dan sampai tahap perancangan tertentu mana biaya maksimum terjamin guaranteed maximum price gmp) telah dapat ditetapkan, menjadi kontraktor umum yang akan menanggung risiko kinerja seluruh pekerjaan konstruksi termasuk kinerja semua subkontraktornya dengan biaya gmp. huruf yang dimaksud dengan manajemen konstruksi sebagai agen pengguna jasa merupakan metode penyelenggaraan konstruksi yang memisahkan antara layanan desain arsitektur rekayasa dan manajer konstruksi yang bertindak sebagai kepanjangan tangan dari pengguna jasa yang kemudian menggunakan banyak kontraktor spesialis sebagai kontraktor utama yang melaksanakan keseluruhan pekerjaan konstruksi. huruf yang dimaksud dengan kemitraan kerja sama merupakan suatu metode penyelenggaraan konstruksi yang menyatukan pengguna jasa perencana perancang dan pelaksana konstruksi dalam suatu perjanjian kerja sama multi pihak yang mengikat semua pihak untuk dalam hal pembiayaan, perencanaan, perancangan, pengembangan rancangan, dan pelaksanaan konstruksi untuk menghasilkan suatu bangunan secara efisien melalui proses pengambilan keputusan secara konsensus. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesiapengalihan tanggung jawab berupa: asuransi tanggung jawab profesional (professional indemnity): dan asuransi bangunan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perkara tidak dapat dibuka pada publik merupakan wujud prinsip parti autonomy, agar kerahasiaan tentang para pihak yang bersengketa tetap terjamin, kredibilitas juga terjaga. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pasai . psrfaat produk jasa konstruksi antara lain pemilik dan atau bukan pemilik, yang menggunakan dan atau mengelola sebagian atau seluruhnya produk jasa konstruksi sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bersifat strategis nasional adalah kebijakan yang ditetapkan presiden yang ber. presiden republik indonesia cukup jelas. penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi antara lain dapat dituangkan dalam rencana strategis yang disusun secara jangka pendek, jangka menengah, dan panjlolaan sistem informasi jasa konstruksi nasional antara lain: sertifikasi dan registrasi badan usaha, akreditasi asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok, lisensi lembaga sertifikasi badan usaha, pengembangan . presiden republik indonesia pengembangan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha jasa konstruksi: perizinan badan usaha jasa konstruksi nasional: perizinan perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dan badan usaha jasa konstruksi penanaman modal asing, pengawasan tertib usaha jasa konstruksi nasional: pengawasan tertib usaha jasa konstruksi asing dan penanaman modal asing: pengelolaan informasi pasar jasa konstruksi: registrasi pengalaman badan usaha jasa konstruksi: pengembangan sistem pemilihan penyedia jasa, pengelolaan kontrak kerja konstruksi, pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, pengembangan sistem kinerja penyedia jasa, pengembangan sistem manajemen mutu konstruksi, pengembangan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan jasa konstruksi, pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, registrasi penilai ahli, penetapan penilai ahli dalam hal kegagalan bangunan, pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi, pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi, pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan, pengelolaan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi, registrasi tenaga kerja konstruksi, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi, penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing, penetapan standar remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi: pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi, akreditasi. presiden republik indonesia akreditasi asosiasi profesi: lisensi lembaga sertifikasi profesi: pengembangan standar material dan peralatan konstruksi dan inovasi teknologi konstruksi: pengembangan skema kerja sama antara institusi litbang: pengembangan teknologi prioritas: penerapan standar mutu material dan peralatan konstruksi sesuai dengan standar nasional indonesia: pengelolaan kekayaan intelektual material dan peralatan konstruksi dan teknologi konstruksi: pengembangan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi dan teknologi konstruksi: peningkatan penggunaan produk dalam negeri. peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, penyelenggaraan forum jasa konstruksi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan usaha penyediaan bangunan, dan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah sub urusan jasa konstruksi. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan konsultasi secara langsung yaitu konsultasi yang dilakukan secara tatap muka seperti pertemuan, forum. yang dimaksud dengan konsultasi secara tidak langsung diantaranya melalui surat, surat elektronik, media komunikasi elektronik. . psi presiden republik indonesia yang dimaksud dengan secara berjenjang yaitu konsultasi yang dilakukan: pemerintah pusat menerima konsultasi dari pemangku kepentingan jasa konstruksi bersifat nasional atau yang berkedudukan ibukota negara, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan pemerintah derah provinsi. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau sebagai pelaksana otonom menerima konsultasi dari pemangku kepentingan jasa konstruksi wilayahnya. cukup jelas. cukup jelas. alat pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis antara lain pemberian pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi dalam rangka percepatan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi pada proyekasai huruf cukup jelas. huruf bupati wali kota menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten kota kota, pasar jasa konstruksi lingkup daerah kabupaten kota, material, peralatan dan pemanfaatan teknologi konstruksi lingkup daerah kabupaten kota standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan termasuk pemenuhan terhadap standar mutu bahan,:, dan standar pengelolaan lingkungan hidup. alat cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan fungsi peruntukan adalah kesesuaian antara rencana tujuan dengan pemanfaatannya. huruf yang dimaksud dengan rencana umur adalah kesesuaian antara umur rencana dengan umur pemanfaatan bangunan. huruf yang dimaksud dengan kapasitas dan beban adalah kesesuaian antara rencana kapasitas dengan kapasitas pemanfaatan produk jasa konstruksi. huruf d. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan pemeliharaan produk jasa konstruksi adalah kesesuaian prosedur dan jangka waktu pemeliharaan produk konstruksi sepanjang umur rencana pemanfaatyang dimaksud dengan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersamapengaduan dianggap selesai sampai dengan keluarnya laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah ditetapkan oleh mentakreditasi jasa konstruksidua ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan, golongan sebesar rp1. (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan, golongan sebesar rp1. (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulan, golongan sebesar rp1. (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) setiap bulan, dan golongan sebesar rp1. (satu juta sembilanmbilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulan. kepada.sebelas ribu rupiah) setiap bulan, golongan sebesar rp1. (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan, golongan sebesar rp1. (satu juta sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, golongan sebesar rp965. (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulan: dan golongan sebesar rp922. (sembilan ratus dua puluh dua22. (sembilan ratus dua puluh dua:. pkiapnias cek gan kesejahteraan rakyat, s5) setiawan sem onessbnsurus soowousuv or| orz de. pure sae ata ana bee $w$ lean sen renang ena b2 sa uh sil uga kembar 'aneh asa (bn hibah rrscnuetk ren asa mena pen sia jar mass sara are abs sasaganaataaaga yaa tennis tss: desa sim serergapii ena sitistisisatasia o o j #ee5enugesutpaessesunt scesssouo.e cent j7) pp? sin bhphhhhhapahhkaia pd menu ni, lan apan (b3 ana tenun men enn nek brunnea aka kasar un g83h tan pn, agama a53 mengerti nne: sangat" kala sakmbsun hmonono den ban tea ana basa abg eau ze| see into!: ea3aan yana, ann aa) r33 5533ahuanasu gaga mana mean adh wmo mea nan men kena bee3asa nga tan mio kane gas etereteranuu 53x gaga 2gp jin ber aan aan seed nisa nen sah ipb isa ejaan gla2 a22. & lv uu sel an: sis erp bee area ari nie pika sada seat sama hat tuban naa ion aan ana asas e: eiga mena ame dek ipad bah |
rag, bahwa dalam rangkameningkatkan pengada9. presiden republik indonesia d. beberapa ketentuan dalamtambah (tiga) baru, yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada meliputi rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah. rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan mengikutsertakan pemerintah daerah. menteri menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. ketentuan diubah dan ditambah (dua) baru yakni dan serta menambah penjelasan pada sehingga berbunyi sebagai berikut: . presiden republik indonesiaa.penambahan . pan presiden republik indonesihuruf dapat dilakukan olehpada lokasi yang sama. penambahan kapasitas pembangkitan pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi lokasi yang berbeda pada sistem setempat, dalam rangka pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui pemilihan langsung antarayang berminat. dalam hal pembelian tenaga listrik yang dilakukan melalui sebagaimana dimaksud pada memerlukan adanya penjaminan dari pemerintah, ketentuan penjaminan tersebutpadang perekonomian, ay? feng pati sea savanna jaman untilumum pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan pembangunan memerlukan infrastruktur ketenagalistrikan yang semakin bertumbuh dan berkembang. dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut perlu dilakukan perencanaan baik melalui penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah. untuk. selain itu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bersifat padat modal dan padat teknologi, sedangkan ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan belum dapat memenuhi seluruh pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sehingga perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada badan usaha untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik. untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih efisien, perlu memberi kesempatan kepada badan usaha dan pengembang yang telah beroperasi untuk melakukan ekspansi penyediaan tenaga listrik pada sistem tenaga listrik setempat melalui mekanisme penunjukan langsung atau pemilihan langsung. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas, perlu mengubah peraturan pemerintah nomor tahun tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. ii. . dao, presiden republik indonesia d ii. demi angka cukup jelas. angkayang dimaksud dengan lokasi yang sama adalah apabila penambahan kapasitas pembangkitan tenaga listrik berada pada lokasi yangcukup jelas. yang dimaksud dengan pengembang adalah badan usaha yang secara bersama sama atau sendiri telah melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. yang dimaksud dengan lokasi yang berbeda adalah apabila penambahan kapasitas pembangkitan tenaga listrik berada pada lokasi yang tidakyang dimaksud dengan sistem setempat adalah sistem jaringan tenaga listrik dalam suatu sistem interkoneksi. yang dimaksud dengan pengembang yang berminat adalah pengembang yang pernah membangun pembangkit sistem setempatsi ng, fan engelolaan. fan presiden republik indonesia pengelolaan bersama adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah aceh secara bersama sama terhadap pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada darat dan laut wilayah kewenangan acehdata adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi, baik dalam bentuk tulisan atau karakter, angka atau digital, gambar atau analog, media magnetik, dokumen, percontohan batuan, fluida, maupun bentuk lain yang didapat dari hasil survei umum, eksplorasi, dan eksploitasi. fan presiden republik indonesitor adalah satu atau lebih badan usaha atau bentuk usaha tetap sebagai pemegang interest yang menandatangani kontrak kerja sama dengan bima dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu. fan presiden republik indonesiaelemparan reservoir adalah formasi batuan bawah permukaan bumi yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi serta memiliki hubungan terkait dalam satu sistem kesetimbangan alamiah. unifikasi adalah pengelolaan reservoir secara bersama sesuai dengan kaidah teknis yang tepat, dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menjalankan prinsip manajemen reservoir yang baik. tim penawaran wilayah kerja adalah tim lelang yang dibentuk oleh gubernur dan disetujui oleh menteri.. fan presiden republik indonesia untuk melakukan pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada pemerintah dan pemerintah aceh membentuk badan pengelola minyak dan gas bumi aceh. kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada pada wilayah laut sampai dengan mil dari wilayah kewenangan aceh, dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan pemerintah aceh. keikutsertaan pemerintah aceh dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi minyak dan gas bumi. dalam rangka pengawasan dan pemantauan produksi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada kontraktor yang wilayah kerjanya berada pada. bab survei umum dan data minyak dan gas bumi bagian kesatu survei umum untuk menunjang penyiapan wilayah kerja yang berada darat dan laut wilayah kewenangan aceh, menteri melakukan kegiatan survei umum. kegiatan survei umum sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada wilayah terbuka, paling sedikit meliputi survei geologi, survei geofisika, dan survei geokimia. . fan presiden republik indonesia survei umum sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang minyak dan gas bumi. pelaksanaan survei umum sebagaimana dimaksud dalam menteri membentuk tim survei umum yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur pemerintah aceh. bagian kedua pengelolaan dan pemanfaatan datasemua data hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi wilayah kerja dapat dikelola oleh kontraktor selama jangka waktu kontrak kerja sama. pemerintah aceh dapat menyimpan salinan data sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan dan pemanfaatan data yang diperoleh dari survei umum, eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang minyak dan gas bumi. bab iii. fan presiden republik indonesia bab iii pembentukan badan pengelola migas aceh bagian kesatu pembentukan badan pengelola migas aceh dengan peraturan pemerintah ini, dibentuk bima. bima sebagaimana dimaksud pada berstatus sebagai badan pemerintah. bima berkedudukan dan berkantor pusat banda aceh. bima berada bawah menteri dan bertanggung jawab kepada menteri dan gubernur. bima sebagaimana dimaksud dalam bersifat tidak mencari keuntungan. bagian kedua tugas dan fungsi badan pengelola migas aceh bima mempunyai tugasyang berada darat dan laut wilayah kewenangan aceh. fan presiden republik indonesia bima dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalammelaksanakdalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bima harus memperhatikancc. rencana pemanfaatan minyak dan gas bumi, proses eksploitasi minyak dan gas bumi, perkiraan. fan presiden republik indonesiadan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup,ima harus mempertimbangkan: rencana jangka panjang,kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan yang akan dilakukan, upaya efisiensi, rencana pengembdan j . pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat. hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf bima wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada menteri dan gubernur yang memuat sebagai berikut: rencana kerja dan anggaran setiap kontraktor serta realisasinya, perkiraan. pesan fan presiden republik indonesia perkiraan dan realisasi produksi minyak dan gas bumi, cc. perkiraan dan realisasi penerimaan negara dan bagi hasil untuk daerahdan pengelolaan atas penggunaan aset dan barang operasi oleh kontraktor. laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (tiga) bulan sekali. dalam memberikan rekomendasi penjual minyak bumi dan atau gas bumi dari pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf bima berkonsultasi dengan kontraktor dan wajib memperhatikan: kelancaran dan keberlanjutan serta efisiensi penjualan minyak bumi dan atau gas bumi, kemampuan penjual, harga jual minyak bumi dan atau gas bumi, hak dan kewajiban penjual, danbima dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai kewenangan wilayah kerja, merumuskan pedoman penyusunan anggaran dan program kerja kontraktor kontrak kerja sama wilayah kerja, mengawasi. fan presiden republik indonesia cc. mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor kontrak kerja sama wilayah kerja, dan membina seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama wilayah kerja yang menjadi milik negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga organisasi bima terdiri atas kepala bima, komisi pengawas, dan unsur pelaksana. komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, pemerintah aceh, dan unsur masyarakat yang mempunyai pengetahuan bidang minyak dan gas. jumlah keanggotaan komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (tiga) orang. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada terdiri atas paling banyak (lima) unit kerja dan masing masing unit kerja membawahi paling banyak (tiga) sub unit kerja. tugas dan wewenang kepala bima sebagaimana dimaksud dalam adalah: memimpin dan mengelola bima, menandatangani kontrak kerja sama, menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, melaksanakan kebijakan pemerintah bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak kerja sama, membuat. fan presiden republik indonesia membuat laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan bima secara berkala kepada menteri dan gubernur, mewakili bima dalam dan luar pengadilan, dan mengangkat dan memberhentikan personalia bima. komisi pengawas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala bima, melakukan penilaian atas kinerja kepala bima, memberikan masukan dan pendapat kepada menteri melalui gubernur atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala bpm aj, dan memberikan laporan kepada menteri dan gubernur mengenai pelaksanaan tugasnya secara berkala dan atau apabila diperlukan. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam komisi pengawas mempunyai wewenang: mengusulkan kepada menteri dan gubernur langkah langkah yang perlu diambil dalam rangka penyempurnaan pengelolaan, meminta segala keterangan yang diperlukan kepada kepala bima dan unsur pelaksana. unit kerja sebagai unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari unit kerja yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan unit kerja yang bertugas memberikan dukungan teknis. unit. fan eng presiden republik indonesia unit kerja yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada kepala bima sebagaimana dimaksud pada meliputi urusan internal yang terkait dengan rencana kerja dan anggaran, keuangan, organisasi, personalia, hukum, pelaporan, dokumentasi, perkantoran dan ketatausahaan. unit kerja yang bertugas memberikan dukungan teknis pada unit kerja tertentu kepada kepala bima sebagaimana dimaksud pada meliputi urusan teknis perencanaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian atas kegiatan usaha hulu migas. bagian keempat personalia kepala bima sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh menteri berdasarkan usulan gubernur. gubernur sebagaimana dimaksud pada mengusulkan (tiga) calon kepala bima kepada menteri untuk ditetapkan sebagai kepala bima. usulan gubernur sebagaimana dimaksud dalam wajib didasarkan pada uji kemampuan dan uji kelayakan bagi calon kepala bima. menteri melantik kepala bima secara definitif. masa jabatan kepala bima sebagaimana dimaksud pada adalah (lima) tahun. dalam hal tertentu, menteri dengan persetujuan gubernur dapat memperpanjang masa jabatan kepala bima paling lama (satu) tahun. syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bima: warga negara indonesia, mempunyai. pesan fan presiden republik indonesia mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap negara kesatuan republik indonesia, memahami status kekhususan dan keistimewaan aceh berdasarkan undang undang yang berlaku, memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan manajerial dalam bidang minyak dan gas bumitidak sedang dinyatakan pailit. kepala bimaatau perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. kepala bima dilarang merangkap jabatan sebagai: direksi atau pimpinan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, atau badan usaha dan bentuk usaha tetap yang ada hubungannya dengan fungsi dan tugas bima, komisaris pada badan usaha dan bentuk usaha tetap yang ada hubungannya dengan fungsi dan tugas bima, jabatan struktural dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau jabatan jabatan lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. batas usia pensiun kepala bima adalah (enam puluh) tahun. batas usia pensiun personalia unsur pelaksana adalah (lima puluh enam) tahun. . fan presiden republik indonesia menteri dapat memberhentikan kepala bima atas usul gubernur, dalam hal: meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, memasuki batas usia pensiun, tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan bima dan atau pemerintah dan pemerintah acehatauketentuan sebagaimana dimaksud pada gubernur mengusulkan kepala bima sementara kepada menteri sampai ditetapkannya kepala bima definitif. dalam hal sebagaimana dimaksud pada kepala bima sementara diangkat dari kepala unit kerja sebagai pelaksana harian kepala bima. komisi pengawas sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh menteri setelah mendapat persetujuan gubernur. komisi pengawas memegang jabatan selama (tiga) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. komisi. pan eng presiden republik indonesia komisi pengawas bertanggung jawab kepada menteri dan gubernur. ketua komisi pengawas dijabat oleh salah satu anggota yang dipilih dari dan oleh para anggota komisi pengawas. rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan aturan personalia termasuk sistem penggajian bima ditetapkan oleh kepala bima setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dan gubernur. bagian kelima pembiayaan dan pengelolaan sumber pembiayaan bima berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. bimsetiap tahun anggaran setelah mendapatkan persetujuan menteri dan gubernur. anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri keuangan. ketentuan mengenai pedomanima ditetapkan oleh menteri keuangan. . fan presiden republik indonesia bima mengelola keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. pengelolaan keuangan bima dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. bagian keenam anggaran dan rencana kerja tahunan kepala bimuntuk memperoleh penetapan dan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri dan gubernur. pengesahan oleh menteri keuangan sebagaimana dimaksud padaima sebelum memasuki tahun buku baru, maka bima menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun sebelumnya cara dan waktu yang ditetapkan oleh menteri keuangan, untuk memperoleh penetapan dan pengesahannya. apabila dalam jangka waktu (tiga) bulan sesudah diajukan untuk memperoleh penetapan dan pengesahan, menteri keuangan tidak memberikan keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada maka perubahan rencana kerja dan anggaran dianggap telah ditetapkan dan disahkan. bab iv. fan presiden republik indonesia bab wilayah kerja minyak dan gas bumi aceh bagian kesatu penetapan dan penawaran wilayah kerja kegiatan usaha hulu dilaksanakan pada suatu wilayah kerja yang berada darat dan laut wilayah kewenangan aceh. wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada direncanakan dan disiapkan oleh menteriyang akan ditawarkan kepada kontraktor setelah mendapatkan rekomendasi gubernur. kontraktor yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada wilayah kerja yang berada darat dan laut wilayah aceh wajib melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan bima.pm modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor. bagian kedua pengembalian wilayah kerja, sesuai dengan ketentuan kontrak kerja sama. selain . fan presiden republik indonesia selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada kontraktor dapat mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah kerjanya kepada menterisetelah jangka waktu kontrak kerja sama berakhir. wilayah kerja yang dikembalikan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud dalam dapat ditawarkan terlebih dahulu kepada bumi sebelum dinyatakan menjadi wilayah terbuka,. apabila bumipelaksanaan pengembalian wilayah kerjminyak dan gas bumi. bab kontrak kerja sama menteri bersama gubernur menawarkan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam melalui lelang. untuk . fan eng presiden republik indonesia untuk melaksanakan lelang sebagaimana dimaksud pada menteri bersama gubernur melakukan: pengumuman wilayah kerja melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya, dan promosi wilayah kerja. dalam pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada dan menteri bersama gubernur membentuk tim penawaran wilayah kerja. keanggotaan tim penawaran wilayah kerja terdiri atas unsur pemerintah, pemerintah aceh, bima, dan perguruan tinggi. untuk pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam pemerintah menerbitkan dokumen lelang untuk setiap wilayah kerja. dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: tata cara lelang, tata waktu lelang, tata cara akses data, informasi teknis wilayah kerja, konsep kontrak kerja sama, dan persyaratan untuk mengikuti lelang. tim penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam menyusunkontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada harus memuat ketentuan pokok paling sedikit: penerimaan negara, wilayah. pesan fan presiden republik indonesiakonsep kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan. gubernur dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan dpra. konsep kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh gubernur kepada menteri untuk mendapatkan penetapan. dalam melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf bima bertindak sebagai pihak yang berkontak dengan kontraktor. penandatanganan . pesan fan presiden republik indonesia penandatanganan kontrak kerja sama dengan kontraktor sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah disepakati oleh gubernur dan mendapat persetujuan menteri atas nama pemerintah. kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada salinannya disampaikan oleh bima kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan dewan perwakilan rakyat aceh. kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai jangka waktu paling lama (tiga puluh) tahun. jangka waktu kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada meliputipada adalah (enam) tahun dan atas permintaan kontraktor dapat diperpanjang hanya untuk (satu) kali paling lama (empat) tahun. perpanjangan jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bima setelah kontraktor memenuhi kewajiban minimum sesuai kontrak kerja sama. apabila dalam jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada kontraktor tidak menemukan cadangan minyak bumikontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan. ketentuan . pesan fan presiden republik indonesiapada harus tetap menguntungkan bagi negara. kontraktor melalui bima mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada kepada menteri. menteri dalam memberikan persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kesepakatan dari gubernur. bimpadapadapada dalam memberikan persetujuan perpanjangan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada menteri mempertimbangkan faktor faktor antara lain potensi cadangan minyak bumi dan atau gas bumi dari wilayah kerja yang bersangkutan, potensi atau kepastian pasar kebutuhan dan kelayakan teknis ekonomis. berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud padapada untuk jangka waktu, bentuk dan ketentuan kontrak kerja sama tertentu. bumi dapat mengajukan permohonan kepada menteri untuk memperoleh wilayah kerja yang habis jangka waktu kontrak setelah mendapatkan rekomendasi gubernur. menteri. fan presiden republik indonesia menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada, dan hal lain yang berkaitan dengan kontrak kerja sama yang bersangkutan. kontraktor dan bima dapat mengusulkan kepada menteri mengenai perubahan ketentuan dan persyaratengan mempertimbangkan manfaat yang optimal bagi negara. dalam jangka waktu paling lama (seratus delapan puluh) hari sejak tanggalpada bim. fan eng presiden republik indonesia apabila dalam pelaksanaan program kerja pasti sebagaimana dimaksud pada secara teknis dan ekonomis tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, kontraktor melalui bimpada berdasarkan pertimbangan bima dan setelah berkoordinasi dengan gubernurpada kontraktor wajib membayar kepada pemerintah melalui bimnya sesuai dengan kontrak kerja sama dan peraturan perundang undangan, bima dapat mengusulkan kepada menteri untuk mengakhiriengan mempertimbangkan manfaat yang optimal bagi negarahak dan kewajiban atau participating interest paling sedikit (sepuluh persen) kepada badan usaha milik aceh. . pesan fan presiden republik indonesiasembilan(sembilankontraktor dan bima dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasikontrak kerja sama dibuat dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris. dalam . pesan fan eng presiden republik indonesia dalam hal terjadi perbedaan penafsiran kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada maka yang dipergunakan adalah penafsiran dalam bahasa indonesia. kontrak kerja sama tunduk dan berlaku hukum indonesia. kontraktor wajib melaporkan penemuan dan hasil sertifikasi cadangan minyak bumi dan atau gas bumi kepada bima. dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan minyak dan gas bumi,padapada meliputi:iryang tepat, meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoir untuk mengalirkan cairan dengan teknik yang tepat, dan memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan. kontraktor melalui bima wajib melaporkan kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur apabila ditemukan dan diperoleh bukti adanya pelemparan reservoir minyak bumifanir yang memasuki wilayah kerja kontraktor lainnya. untuk pelemparan reservoiima dapat meminta perluasan wilayah kerjanya secara proporsional. unifikasi sebagaimana dimaksud pada dan wajib mendapatkan persetujuan menterialam hal menteri menyetujui unifikasi sebagaimana dimaksud dalam menteri dengan persetujuan gubernur menentukan operator pelaksana unifikasi berdasarkan kesepakatan antara para kontraktor yang melakukan unifikasi. penentuan operator sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat pertimbangan bima. untuk pelemparan reservoir yang memasuki wilayah landas kontinen negara lain,. fan presiden republik indonesiapada dengan persetujuan bimpadarencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproyeksikan dalam suatu wilayah kerja termasuk perubahannya, wajib mendapatkan persetujuan menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur berdasarkan pertimbangan dari bima, kecuali pengembangan lapangan gas bumi. apabila . fan presiden republik indonesia apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam belum terdapat perjanjian jual beli gas bumi, menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dapat menetapkan kebijakan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bagi kontraktor yang bersangkutan. menteri menunjuk penjual minyak bumi dan atau gas bumi dari pengelolaan bersama setelah mendapat rekomendasi kepala bima dan memperoleh persetujuan gubernur. dalamdalam menteri dapat menunjuk kontraktor yang berasal dari wilayah kerjanya berdasarkan kontrak kerja sama. kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual minyak bumi dan atau gas bumi dari hasil pengelolaan bersama diberi wewenang untuk memindahkan hak kepemilikan atas minyak bumi dan atau gas bumi dari pengelolaan bersama kepada pembeli pada titik penyerahan berdasarkan perjanjian jual dan beli minyak bumi dan atau gas bumi yang terkait.bumisecara bersama sama dari penerimaan hasil penjualan minyak bumi dan atau gas bumi. penunjukan . fan eng presiden republik indonesia penunjukan kontraktor sebagai penjual minyak bumi dan atau gas bumi dari pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan perjanjian antara bima dengan penjual minyak bumi dan atau gas bumi. bima wajib menyampaikan laporan kepada menteri dan gubernur mengenai realisasipada dan perjanjian perjanjian sebagaimana dimaksud pada danbumi dan atau gas bumi. penjual sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah mendapat persetujuan bima. penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud padaima melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan penjual minyak bumi dan atau gas bumi dari pengelolaan bersama diatur dengan peraturan kepala bima atas persetujuan menteri dan gubernur. bab vi. fan presiden republik indonesia bab kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri kontraktor bertanggung dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang perundangan. bab vii penerimaan negara kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danbukan pajak berupa bagi hasil dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada adalah untuk pemerintah sebesar (tujuh puluh persen) dan untuk pemerintah aceh sebesar (tiga puluh persen). bonus tanda tangan yang diterima oleh pemerintah akibat penandatanganan kontrak bagi hasil production sharing contract) wajib dibagihasilkan kepada pemerintah aceh dengan persentase (lima puluh persen) dan pemerintah sebesar (lima puluh persen). bonus produksi yang diterima oleh pemerintah sebagai hasil tercapainya target produksi sebagaimana tercantum dalam kontrak bagi hasil production sharing contract) wajib dibagihasilkan terhadap pemerintah aceh dengan komposisi (lima puluh persen) dan pemerintah sebesar (lima puluh persen). . fan presiden republik indonesia pengeluaran biaya investasi dan operasi dari kontrak bagi hasil wajib mendapatkan persetujuan dari bimpadaimbumi dan atau gas bumi berdasarkan kontrak jasa diberikan imbalan jasa. besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan jumlah produksi minyak bumi dan atau gas bumi yang dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan penawaran dari kontraktor. kontraktor yang melakukan eksploitasi minyak bumi dan atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada menanggung seluruh biaya dan risiko dalam memproduksi minyak bumi dan atau gas bumi. imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah produksi komersial. . fan presiden republik indonesia dalam hal kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil, kontraktor dapatsuai dengan rencana kerja dan anggaran serta rencana pengembangan lapangan yang telah disetujui oleh menteri atau bima setelah produksi komersial. pengembalian biaya biaya sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah diaudit oleh auditor independen. auditor independen sebagaimana dimaksud pada ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah aceh. dalam hal suatu wilayah kerja yang berada darat dan laut wilayah aceh akan berakhir jangka waktu kontrak kerja samanya, maka kontraktor dapat mengajukan perpanjangan kontrak kerja sama kepada menteri. menteri atas pertimbangan gubernur dapat menyetujui atau menolak usulan perpanjangan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada bab viii kebijakan dalam pelaksanaan kontrak kerja sama menteri atas pertimbangan gubernur menentukan kebijakan yang terkait dengan: penentuan target jumlah produksi minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang berada darat dan laut wilayah kewenangan aceh, produksi minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang berada darat dan laut wilayah aceh yang dijual (lifting), tata cara penunjukan penjual produksi minyak dan gas bumi atas pengelolaan bersama dari wilayah kerja yang berada darat dan laut wilayah aceh, pengembalian . fan presiden republik indonesia pengembalian biaya operasi (cost recovery) dalam hal bentuk kontrak kerja samanya kontrak bagi hasil, penetapan bagi hasil (split) minyak dan gas bumi dari masing masing wilayah kerja yang akan ditawarkan berdasarkan aspek teknis dan ekonomis, alokasi dan pemanfaatan produksi minyak dan gas bumi, g.rencana pengembangan lingkungan dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja sama dari masing masing wilayah kerja. ketentuan mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan menteri. kebijakan sebagaimana dimaksud pada dapat dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun. bab kewajiban pasca eksplorasi dan eksploitasi dalam hal kontraktor mengembalikan secara bertahap dan atau seluruh wilayah kerjanya, kontraktor wajib melaksanakan kegiatan pasca operasi meliputi penutupan sumur, reklamasi, dan pemindahan anjungan lepas pantai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi darat dan laut wilayah aceh. dalam pelaksanaan kegiatan pasca operasi sebagaimana dimaksud dalam kontraktor wajib mengalokasikan dana. kewajiban pengalokasian danaisepakati kontraktor dan bima dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu wilayah bersangkutan. tata. fan presiden republik indonesiababukan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan keselam. kontraktor dalam melaksanakan kegiatannya ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. bab pemanfaatan barang, jasa, kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, serta penggunaan tenaga kerja penggunaan barang dan peralatan dalam kegiatan usaha hulu wajib memenuhi standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.bima. dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada berasal dan luar negeri, tata cara impor barang dan peralatkontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, peralatanpengelolaan barang dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu darat dan laut wilayah aceh dilakukan oleh bima. kelebihan persediaan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada dapat dialihkan penggunaannya kepada kontraktor lain darat dan laut wilayah aceh atas persetujuan bima dan dilaporkan secara berkala kepada gubernur,pada tidak digunakan oleh kontraktor lain, bima wajib melaporkan kepada gubernur dan menteri keuangan melalui menteri untuk ditetapkan kebijakan pemanfaatan. dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada sama pemanfaatan, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri keuangan atas usul bima melalui gubernur dan menteri. dalam. fan presiden republik indonesia.kontraktorngembangan . pesan fan eng presiden republik indonesia pengembangan tenaga kerja warga negara indonesiakegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang berada darat dan laut wilayah aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kegiatan usaha hulu, dan b.pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi:dan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan bersama antara menteri dan gubernur. . fan eng presiden republik indonesia menteri atas pertimbangan gubernurkementerian sebagaimana dimaksud dalam kepala bimima sebagaimana dimaksud dalam dalam hal diperlukan, menteri bersama gubernur dan kepala bima dapat mengatur secara bersama mengenai ruang lingkup pengawasan kegiatan usaha hulu. kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada menteri dan gubernur mengenai hal hal yang terkait dengan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bab xiii ketentuan peralihan pada saat peraturan pemerintah ini berlaku: satuan kerja khusus usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas) tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kontraktor kontrak kerja sama darat dan laut wilayah aceh sampai dengan dibentuknya bima, pada saat terbentuknya bimausaha hulu minyak dan gas bumi skk migas) dan kontraktor kontrak kerja sama yang berlokasi aceh dialihkan kepada bima, cc. pada. pan presiden republik indonesia cc. pada saat terbentuknya bima, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak kerja sama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf antara satuan kerja khusus usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas) dan pihak lain dialihkan kepada bima, kontrak kerja sama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf yang telah ada sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak kerja sama, kontrak kerja sama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf dapat ditinjau kembali dan atau diperpendek masa berlakunya jika ada kesepakatan antara kedua pihak yang mengadakan kontrak kerja sama, dalam hal kontrak kerja sama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf akan diperpanjang dan belum ditetapkan peraturan pemerintah ini, proses kepanjangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketentuan dalam kontrak kerja sama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disesuaikan dan tunduk pada peraturan pemerintah ini, dalam hal kontrak kerja sama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf akan diperpanjang dan telah ditetapkan peraturan pemerintah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini, kontrak kerja sama antara pemerintah dan pihak lain yang ada pada saat peraturan pemerintah ini ditetapkan dapat diperpanjang setelah mendapat kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah aceh. tata cara pelaksanaan lelang wilayah kerja darat dan laut wilayah aceh dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah ini. . fan presiden republik indonesia pada saat peraturan pemerintah ini berlaku: satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas) dalam jangka waktu paling lambat (enam) bulan sejak diselesaikannya pembentukan bima menyerahkan kepada bima semua dokumen yang berkaitan dengan kontrak kerja sama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf dan kontrak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala bima dan kepala satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas) menyelesaikan masalah administratif yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana dimaksud huruf paling lambat dalam jangka waktu (enam) bulan sejak dibentuknya bima, dan seluruh aset negara yang berlokasi aceh yang dikelola oleh satuan kerja khusus usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas) dan sebelum peraturan pemerintah ini ditetapkan digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama beralih pengelolaannya kepada bima setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan. sejak diundangkannya peraturan pemerintah ini, pemerintah dan pemerintah aceh harus sudah menyelesaikan penataan organisasi bima dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun. bab xivansidang perundang undangan, san kasi sia a.a ammad sapta murti sik hoo pasi umum sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun danseluruh rakyat indonesia. khusus mengenai pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi aceh, telah diundangkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. dalam undang undang tersebut disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada darat dan laut wilayah aceh akan dikelola secara bersama antara pemerintah dengan pemerintah aceh dengan membentuk suatu bima yang ditetapkan bersama. selanjutnya, kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi darat dan laut wilayah aceh dan sebelum melakukan pembicaraan dengan pemerintah mengenai kontrak kerja sama tersebut pemerintah aceh harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat aceh dpra). kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi sesuai dengan undang undang tersebut merupakan wujud kepercayaan yang ikhlas dari dewan perwakilan rakyat dan pemerintah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan aceh. bertitik . fan eng presiden republik indonesia bertitik tolak dari landasan perlunya dasar hukum pengusahaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada darat dan laut wilayah aceh sebagai peraturan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh yang berada darat dan laut wilayah aceh sesuai amanat dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai survei umum, data dan wilayah kerja minyak dan gas bumi, pembentukan, kontrak kerja sama, kebijakan dalam kontrak kerja sama yang meliputi penentuan target jumlah produksi minyak dan gas bumi, produksi yang dijual (lifting), pengembalian biaya produksi (cost recovery), penerimaan negara, pengembangan masyarakat, dan penunjukan auditor independen, kewajiban pasca operasi termasuk reklamasi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. wilayah kewenangan aceh adalah meliputi daratan dan wilayah laut sampai dengan mil lautbimyang bersangkutan dipandang memiliki kemampuan, kecakapan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk kelancaran merasionalisasi bimaima yang mempengaruhi perubahan aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan. cukup jelas. tahun buku bima adalah tahun fiskalpengaturan mengenai penetapan dan pengumuman wilayah kerja oleh menteri dikarenakan menteri sebagai representasi dari pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. dalam pelaksanaannya menteri membentuk suatu tim penawaran wilayah kerja aceh yang anggotanya terdiri atas wakil wakil pemerintah, pemerintah aceh, dan perwakilan. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penyerahan dalam ketentuan ini adalah titik lokasi imterhadap rencana tersebut. huruf cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas. psiidah pengelolaan reservoir (reservoir management) yang baik antara lain didasarkan pada kelayakan teknis yaitu kemampuan produksi (deliverability), tekanan reservoar, spesifikasi gas bumi, dan kelayakan ekonomis yaituhuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut enhanced recovery) adalah tahap penguraian sumur minyak setelah tahap sembur buatan (pemompaan dan gas lift) yang melibatkan kegiatan kegiatan lapangan lainnya yang bertujuan untuk merekayasa kemampuan produksi (deliverability) dan tekanan reservoar. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. fan presiden republik indonesia cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dikecualikan untuk lapangan gas bumi karena gas bumi tidak dapat dijual langsung pasar disebabkan oleh teknologi pemanfaatannya yang khusus untuk industri dan terkait dengan biaya investasi peralatan industri yang memanfaatkan gas bumi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. memindahkan hak kepemilikan adalah pemindahan kepemilikan atas minyak bumi dan atau gas bumi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. fan eng presiden republik indonesia . cukup jelas.tentang minyak dan gas bumi. cukup jelas. pengaturan persentase bagi hasil dicantumkan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengembalian biaya kepada kontraktor disetujui oleh bima dengan mengacu pada hal hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama yang bersangkutan. cukup jelas. cukup jelas. fan presiden republik indonesia . pengembalian biaya tersebut disetujui oleh menteri atau bima dengan mengacu kepada ketentuan yang terkait dalam kontrak kerja samoleh pemerintah, sebagai konsekuensi dari status barang sebagai barang milik negara,peraturan pemerintah iniset yang digunakan kontraktor kontrak kerja samakerja samar9.slam interislam internasional indonesia lembaran negara republik indonesia tahun nomor memutuskan . psi nislam internasional indonesia. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: universitas islam internasional indonesia, yang selanjutnya disingkat iii adalah perguruan tinggi negeri badan hukum berstandar internasional yang berada bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama. statuta iii adalah peraturan dasar pengelolaan iii yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional iiidikelompokkan menurut program stud. majelis wali amanat, yang selanjutnya disingkat mwa adalah organ iiirektor adalah organ iii yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan uji. senat. msi presiden republik indonesia senat akademik, yang selanjutnya disingkat adalah organ iiiadalah perangkat mwa yang melakukan pengawasan bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan iipada jenjang pendidikan magister dan doktor pada iii. sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa iipenunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi uii. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama iii mempunyai visi terwujudnya dunia yang lebih baik melalui pendidikan pascasarjana dan riset unggulan. iii mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana yang unggul, mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan. nan presiden republik indonesia memajukan kebudayaan islam indonesia sebagai salah satu bagian dari peradaban dunia. iii mempunyai tujuan: menghasilkan magister dan doktor yang memiliki kompetensi dan integritas dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan riset yang berkualitas mengenai islam dan masyarakat muslim dunia, dan cc. mempromosikan islam indonesia yang moderat kepada masyarakat dunia. bab identitas bagian kesatu nama, status, kedudukan, dan pendirian perguruan tinggi negeri badan hukum dalam statuta iii ini bernama universitas islam internasional indonesia dan bernama singkat iii yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. iii berkedudukan kota depok, jawa barat, indonesia. iii merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang didirikantanggal. psi nan presiden republik indonesia tanggal juni merupakan hari jadi atau dies natalis iii. bagian kedua lambang, himne, bendera, dan busana uii mempunyai lambang, himne, bendera, dan busana iii. lambang, himne, dansana iii sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: busana akademik, dan busana almamater. busana akademik sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan oleh pimpinan iiihuruf berupa jaket berwarna dan bagian dada kiri terdapat lambang. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, himne, bendera, dan busana iii diatur dengan peraturan rektor. babi. psi nan presiden republik indonesiaii menyelenggarakan pendidikan akademik. pendidikan akademik sebagaimana dimaksud padaregional, tantangan global, dan paling sedikiti. msi fanipersyaratan penerimaan mahasiswa harus mengakomodir calon mahasiswa dengan kekhususan bagi peserta didik penyandang disabilitas. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaana. . psi nay presiden republik indonesia iii menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa baru secara obyektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif. penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara mandiri. penerimaan mahasiswa baru setelah mendapat pertimbangan skarya, praktikum, tutorial, atau perkuliahan umum dengan multimedia. penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh iii dan fakultas. msi fan presiden republik indonesia(l) bahasambelajaran. paragraf kompetensi lulusan kompetensi lulusan dirumuskan oleh program studi pada iii sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada dan kompetensi tambahan khusus diatur dengan peratur. pasi pan presiden republik indonesia penilaian proses sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum,rektor. paragraf sidang terbuka viii dapat menyelenggarakan sidang terbuka dalam pelaksanaan wisuda, pengukuhan.engan peraturan rektor. paragraf gelar, ijazah, dan penghargaan ui. psi nan presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dengan peraturan menteri. iiiii. iii dapat mencabut gelar ijazah dan atau penghargaan yang telah diberikan kepada lulusan iiiserta pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, dan atau penghargaan diatur dengan peraturan rektor. bagian kedua penelitian iii menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk memajukan dan menciptakan ilmu pengetahuan. penelitian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara mandiriantardisiplin. penelitian sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan berdasarkan orientasi dan ciri iii. ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pengabdian kepada masyarakat iii wajib menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. penyelenggaraan . msi presiden republik indonesia penyelenggara iii terdiri atas: mwa, rektor, dan cc. sa. organ uii sebagaimana dimaksud dalam menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan masing masing. rapat koordinasi antarorgan iiiiiiiii sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan mwa. bagian kedua majelis wali amanah mwa mempunyai wewenang: menyetujui. psi nan presiden republik indonesia menyetujui usulan perubahan statuta iii, menetapkan kebijakan umum, mengesahkan rencana jangka panjang dan menengah serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan rektor, mengawasi pengelolaan iii, mengangkat dan memberhentikan rektor, melakukan evaluasi tahunan atas kinerja rektor dan sa, membentuk dewan penasehat, membangun dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal: membentuk komite audit: dan melakukan pengembangan aset dan kekayaan iii serta menjaga kesehatan keuangan. dalam hal mwa tidak dapat menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada menteri. ketentuan mengenai dewan penasehat dan komite audit diatur dengan peraturan mwa. mwa terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. ketua dan sekretaris mwa dipilih dari dan oleh anggota mwa. masa jabatan mwa sediatur dengan peraturan mwa. . psi fan d.i ag presiden republik indonesia mwa memiliki anggota berjumlah (sembilan) orang yang berasal dari: unsur pemerintah pusat, rektor, ketua sa: dan unsur masyarakat. unsur pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: menteri: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, cc.luar negeri. anggota mwa dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi kriteria sebagai berikut:ii: cc.ii: dan tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali kepala daerah dan atau menteri. keanggotaan mwa berakhir apabila: meninggal dunia, berakhir. psi fan presiden republik indonesia berakhir masa jabatannya, cc. berhalangan tetap, diangkat dalam jabatan lainnya yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sebagai anggota mwa, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melanggar kode etik iii, atau mengundurkan diri. dalam melaksanakan wewenangnya mwa membentuk komite audit. komite audit sebagaimana dimaksud pada terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. komite audit sebagaimana dimaksud pada diangkat mengikuti masa jabatan mwa. komite audit sebagaimana dimaksud pada menjalankan fungsi pengawasan nonakademik. komite audit bertugas: mengusulkan kebijakan audit internal uiiiii bidang nonakademik, cc.: memantau proses tindak lanjut laporan audit eksternal: mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan kekayaan iii, melakukan. msi nan ag presiden republik indonesiaiiikomite audit dapat meminta informasi yang dibutuhkan. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja komite audit diatur dengan peraturan mwa. bagian ketiga rektor rektor menjalankan fungsi pengelolaan iii. dalam menjalankan fungsi pengelolaan iii, rektor dapat dibantu oleh unsur sebagai berikut: wakil rektor, pelaksana akademik,sebagaimana dimaksud pada rektor dapat dibantu oleh sekretaris iii. ketentuan. ap presiden republik indonesiaberwenang: menetapkan peraturan rektor, menetapkan kebijakan pengelolaan operasional iii, cc. mengangkat dan atau memberhentikan wakil rektor, dekan, direktur, dan pimpinan unit kerja bawah rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memberitatuta iii, peraturan mwa, peraturan rektor, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mengusulkan pengangkatan profesor setelah mendapat pertimbangan sa) memberikan gelar doctor honoris causa atau gelar kehormatan lain setelah mendapat pertimbangan sa: mendirikan, membubarkan, dan atau menggabungkan fakultas, program studi, dan lembaga setelah mendapat pertimbangan sa, melakukan penataan organisasi dan birokrasi, mewakili iii dalam dan luar pengadilan, dan menyampaikan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban iii kepada mwa paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. . fan presiden republik indonesia (l)rektor harus memenuhi persyaratanengan peraturan mwaberhalangan tidak tetap, kewenangan rektor dijalankan oleh wakil rektor yang ditetapkan oleh mwa. dalam. fan presiden republik indonesiadiangkat menjadi rektor baru oleh mwa sampai dengan masa jabatan rektor yang berhalangan tetap berakhir. dalam hal rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari (satu) tahun, dilakukan pemilihan rektor baru. bagian keempat wakil rektor wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh rektor untuk masa jabatan (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan. wakil rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikutwakil rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh rektor. panitia. msi fan to, presiden republik indonesia panitia sebagaimana dimaksud pada melakukan proses pendaftaran, penelusuran, dan penyaringan calon wakilwakil rektor diatur dengan peraturan rektor. rektor dan wakil rektorrektor dan wakil rektor berhenti apabila yang bersangkutan: meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap secara terus menerus selama lebih dari (enam) bulan, diangkat dalam jabatan lainnya yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sebagai rektor dan wakil rektor: memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melanggar. msi fan presiden republik indonesia melanggar kode etik iii, atau mengundurkan diri. bagian kelima senat akademik berwenang: melakukan pengawasan bidang akademik, memberikan pertimbangan kualitatif terhadap calon rektor, memberikan persetujuan atas kebijakan akademik, memberikan pertimbangan atas pembukaan dan penutupan program studi, memberikan pertimbangan atas pedoman akademik iii, memberikan pertimbangan atas pengusulan pemberian gelar kehormatan akademik dan profesor, dan memberikan pertimbangan pemberian sanksi atas pelanggaran bidang akademik. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf setiap tahun dan menyampaikan kepada rektor untuk ditindaklanjuti. anggota terdiri atas: rektor, wakil rektor, dekan, dan direktur sebagai anggota ex officio, profesor, dan perwakilan dosen. dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris. ketua. psi fan d.i ag presiden republik indonesia ketua sebagaimana dimaksud pada bukan dijabat oleh anggota ex officiomelaksanakan wewenang, dapat membentuk komisi. sidang terdiri atas sidang terbuka dan sidang tertutup. sidang terbuka sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk pelaksanaan wisuda, hari lahir, penganugerahan gelar doktor kehormatan, dan pengukuhan profesor. sidangbagaimana dimaksud pada dipimpin oleh ketua sa. dalam hal ketua berhalangan, pimpinan sidang dipilih dari salah satu anggota sa. keanggotaan berakhir apabila: meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap, diangkat dalam jabatan lainnya yang tidak memungkinkan melaksanakan wewenang sebagai anggota sa), dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melanggar. ia presiden republik indonesia melanggar kode etik iii, atau mengundurkan diri. ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja diatur dengan peraturan sa. bagian keenam ketenagaan pegawai uiniii berstatus nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai iii berstatus pegawai negeri sipil. viii dapat memberhentikan dan memindahkan pegawai iii berstatus nongawai iii berstatus nonpegawai negeri sipilrekrutmen pegawai iii berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan iii. pengangkatan . psi nag presiden republik indonesia pengangkatan dan pembinaan karier pegawai iirekrutmen pegawai iii berstatus nonpegawai negeri sipil dilaksanakan oleh iii dengan usulan fakultketentuan mengenai pengangkatan dan pembinaan karier pegawai iiiiiimengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan rektor. uiidimaksud pada bersifat terbuka, berbasis kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. ketentuan. fan presiden republik indonesia(l) pegawai negeri sipil yang berasal dari kementerian lembaga lain dapat diterima sebagai dosen iiiii sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (l) pegawai iii berstatus pegawai negeri sipil mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai iii berstatus nonpegawai negeri sipil mempunyai hak untuk memperoleh gaji dan jaminan perlindungan. selain hak pegawai iii sebagaimana dimaksud pada dan pegawai iii dapat memperoleh penghasilan lain. ketentuan mengenai gaji dan jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud pada dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan rektor. (l) batas usia pensiun bagi pegawai iii berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. batas. mei fan presiden republik indonesia batas usia pensiun bagi dosen iii berstatus nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan batas usia pensiun dosen iiiiii berstatuyaituyaitu (lima puluh delapan) tahun. iiiiii. tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai pegawai iii. msi apiii diatur dengan peraturan rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab sistem penjaminan mutu internal bagian kesatu umum iiiii bertujuaniii. msi fan presiden republik indonesiaiienganiiiii. nas presiden republik indonesiaiii lainnya. bagian ketiga akuntabilitas dan pengawasan akuntabilitas publik iii terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik. akuntabilitas publik harus:cc. menyusun laporan keuangan iii tepat waktu, sesuai denganiiii. (s5) laporan. nayiiiiii, kode etik dosen iii, kode etik tenaga kependidikan iii, dan kode etik mahasiswa iii. kode etik iii memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung bawah nama iii atau bertindak atas nama iii. kode etik dosen iiiii memuat norma yang mengikat tenaga kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan iii. kode etik mahasiswa iiiii. kode etik iii disusun oleh dan ditetapkan oleh ketua mwa. kode etik dosen iii disusun dan ditetapkan oleh sa. kode etik tenaga kependidikan iii dan mahasiswa iii disusun dan ditetapkan oleh rektor. bab vii. psi ag presiden republik indonesia bab vii bentuk dan tata cara penetapan peraturan ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembentukan peraturan lingkungan iii diatur dengan peraturan mwa. bab viiii yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara melalui bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agamn pendidikan tinggi oleh iii paling sedikit berasal dari: masyarakat, biaya pendidikan, cc. pengelolaan dana abadi, usaha iii, kerja sama tridharma perguruan tinggi baik nasional atau internasional, pengelolaan. psi aan ag presiden republik indonesia pengelolaan kekayaan negara yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi, pengelolaan kekayaan iii, dan atau pinjaman. penerimaan iii dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada merupakan penghasilan iii yang dikelola secara otonom dan bus5) ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana iiindanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah kepada iii melalui penugasan dan atau kompetisi. hubungan kerja antara pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dan iiiselain pendanaan sebagaimana dimaksud pada kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh iii dapat bekerja sama dengan badan usaha, lembaga internasional, dan lembaga lain yang sejenis. . psi nan ap presiden republik indonesia iii memberikan dan mengelola: bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa untuk program magister, dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa untuk program doktor. ketentuan mengenai sumber dana untukengan peraturan rektor. bagian kedua kekayaan kekayaan iii dapat bersumber dari: kekayaan awal, hasil pendapatan iii: pemerintah pusat atau pemerintah daerahkekayaan iiii. kekayaan . psi presiden republik indonesia kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak atas kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh iii berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. kekayaan awal iii berasal dari hibah dari menteri sebagai bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama menteri. ketatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal iiiiii. fan presiden republik indonesia kota, sesuai dengan kewenangan masing masing. tanah sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijadikan kepada pihak lain. iiipada barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dalam penguasaan iii dapat dimanfaatkan oleh iiiii untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi iii. barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dalam penguasaan uji dapat dimanfaatkan oleh iii setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau wali ii! untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi iii. pemanfaatan. psi fan pat presiden republik indonesiaiiii. bagian ketiga sarana dan prasarana sarana dan prasarana yang dimiliki iiii. ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan iii diatur dengan peraturan rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangannay, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan rektor. bagian kelima investasi iiii. selain investasi sebagaimana dimaksud pada uii dapat melakukan investasi dalam badan usaha atau komersial. ketentuan mengenai tata cara investasi dan pengawasan investasi diatur dengan peraturan mwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. psi faniii diatur dengan peraturan rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. laporan uii meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik. laporan bidang akademik, meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. laporan bidang nonakademik, meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan. laporan tahunan iii disampaikan kepada menteri oleh pimpinan iii bersama sama dengan mwa. nay presiden republik indonesialain lain iii menerapkan pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum sejak tanggal pengundangan peraturan pemerintah ini. bab ketentuan peralihan untuk pertama kali, mwa diusulkan oleh rektor dan melalui menteri dan ditetapkan oleh presiden. untuk pertama kali, rektor diusulkan oleh menteri dan diangkat olehfranam kebudayaan deputi pie nag dan perundang undangan, tg ida 27x cahyono psiumum pendidikan nasional merupakan, dan atau profesional yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berkarakter, berdaya saing,. psi fan presiden republik indonesiaiii merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang didirikan tanggal juniiii meyakini sepenuhnya bahwa fungsi dan komitmen sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yaitu mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. oleh karena itu iiiiii, dan efektivitasnya. dengan adanya penetapan iiiiiipresiden nomor tahun tentang pendirian universitas islam internasional indonesia. sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, iii akan lebih memperoleh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. dalam hal ini iiiiii memiliki otonomi dalam menemukan, mengembangkan . nan presiden republik indonesiapada suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi. hal lain yang diinginkan dengan perubahan menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum yaitu kebebasan nonakademik dalam melaksanakan dan mengembangkan tata kelola iii yang baik. selain itu, kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang efisien, transparan,hakikat perguruan tinggi negeri badan hukum yaituiii dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi. statuta iii secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi identitas iiilambang, himne, dan bendera iii didaftarkan dan dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "samir" adalah selempang kain dengan lambang iii. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . psi fan ta, presiden republik indonesiindonesia adalahpenggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar untuk pendukung dalam pembelajaran mahasiswa asing. . fanlambang, himne, dan bendera universitas islam internasional indonesia lambang universitas islam internasional indonesia lambang iii terdiri atas unsur yang memiliki pengertian: lambang iii yang berbentuk segi tiga siku siku dengan salah satu sudutnya mengarah dan menjulang tinggi atas menegaskan visi pengembangan iii yang berwawasan depan, gradasi warna pada lambang iii mencerminkan sikap dan pandangan yang dinamis, cc. warna biru yang mendominasi lambang iii menggambarkan: alam indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya dengan keragaman dan budaya, alam, dan laut, dan kedamaian dan kesejukan sebagaimana ajaran islam yang menebarkan rahmat dan damai bagi semesta, warna hijau melukiskan suasana kampus yang asri, sebagai komitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup, (tiga) pilar. psi toy, presiden republik indonesia (tiga) pilar dalam lambang iii menegaskan (tiga) fungsi utama iii sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan peradaban islam: dan (tiga) pilar dalam lambang iii yang menghantam bawah menegaskan komitmen pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakar pada khasanah peradaban islam. ii. himne universitas islam internasional indonesia lagu dan syair: dwiki dharmawan m bian "s0 a a "gh pengabdi sya kat ap zam rud kha lis wa. da sia tuk nia lam tuk rahmat mes ta. ber eri jan tia ber dharma bhakti per sem bahkan kar lamii voice yp. catat man di ri cer min kan madan perti men jun voice kn. "ppp pa. hear jung ting muda dab saa uni voce p e | a l em) inn sd w a ver tas lam ter sio nal sia a. il. bendera. fan ho. presiden republik indonesia iii. bendera universitas islam internasional indonesia bendera iii: berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya (dua pertiga) dari ukuran panjang, bendera iii berwarna dasar putih, melambangkan kesungguhan, profesionalitas, dan kepercayaan diri, dan tengah tengah bendera iii terdapat lambang iiputy aal dan perundang undangan, yw yaa sta opa yng cahyono sikmengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun peraturan .pemerintah., dan dikelola secara korporasi. penempatan . presiden republik indonesiakoperasi . presiden republik indonesiaurat berharga negara yang selanjutnya disingkat sbn adalah surat utang negara (sun) dan surat berharga syariah negara (sbstujuan dan prinsipusahanya. program pen dilaksanakan dengan prinsipdanbab iii ruang lingkup dan sumber dana untuk melaksanakan program pen, pemerintah dapat melakukan: pmn. presiden republik indonesia pmn, penempatan dana, cc. investasi pemerintah: dan atau penjaminan. untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dana untuk melaksanakan program pen dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengambilan kebijakan (l) menteri koordinator bidang perekonomian, menteri koordinator: bidang kemaritiman dan investasi, menteri, gubernur bank indonesia, ketua. dewan komisioner ojk, dan ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan, merumuskan dan menetapkpenetapanilakukan dengan melibatkan menteri pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pembina usaha atau sektor terkait. sebelum. presiden republik indonesia sebelum menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan program pen, menteri melaporkan kepada presiden kebijakan dan strategi pelaksanaan program pen, termasukalam rapat kabinet guna mendapatkan arahan presiden. rapat kabinet sebagaimana dimaksud pada dapat menyertakanuntuk memberikan pandangan dan pertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan. rapat kabinet sebagaimana dimaksud pada dapat menyertakan lembaga penegak hukum dan atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan untuk membantu terjadinya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program pen. bab pelaksanaan program pen bagian kesatu pmn untuk melaksanakan program pen, pemerintah dapat melakukan pmn kepada bumn dan atau melalui bumn yang ditunjuk. pmn sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk: memperbaiki struktur permodalan bumn dan atau anak perusahaan bumn yang terdampak pandemi corona virus disease covid dan atau meningkatkan . presiden republik indonesia meningkatkan kapasitas usaha bumn dan atau anak perusahaan bumn termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh pemerintah dalam pelaksanaan program pen. pmn kepada bumn dan atau melalui bumempatan dana (l) dalam rangka pelaksanaan program pen, pemerintah dapat melakukan penempatan dana yangpaling sedikit memilikpaling sedikitdan cc. termasuk dalam kategori (lima belas) bank berasal terbesar. bank peserta sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri berdasarkan informasi ketua dewan komisioner ojk mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada . presiden republik indonesia bank peserta sebagaimana dimaksud dalam berfungsiyang bertindak sebagai bank pelaksana menerima dana penyangga likuiditas dari penempatan dana pemerintah sebagaimana dimaksud dalambank peserta dapat memberikan dana penyangga likuiditas kepada bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada apabila bank pelaksana tersebut: merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh ojk, dan memiliki. transaksi antara bank pelaksana dengan bank peserta sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak. ojk dan atau otoritas yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh bank peserta dalam menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada dan (&. . presiden republik indonesia dalam hal bank peserta sebagaimana dimaksud dalamketentuan mengenai tata cara pemberian informasi oleh ojk sebagaimana dimaksud dalam dan diatur bersama antara menteri dan ketua dewan komisioner ojk. ketentuan mengenai tata cara penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan menteri. bagian ketiga investasi pemerintah untuk melaksanakan program pen, pemerintah dapat melakukan investasi pemerintah. investajaminan dalam rangka pelaksanaan program pen, pemerintah dapat memberikan penjaminan. penjaminan . presiden republik indonesia penjaminan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan: secara langsung oleh pemerintah, dan atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk. penjaminan langsung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat diberikan kepada bumn. dalam rangka penjaminan langsung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada pemerintah dapat menugaskan badan usaha penjaminan. pelaksanaan penjaminan langsung oleh pemerintah melalui badan usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan keputusan menteri. (l) dalam melaksanakan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah dapat menugaskan jaminan kredit indonesia dan atau asuransi kredit indonesia untuk melakukan penjaminan. penjaminan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. dalam hal jaminan kredit indonesia dan atau asuransi kredit indonesia membutuhkan peningkatan kapasitas penjaminan untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada pemerintah dapat memberikan pmn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. atas penjaminan sebagaimana dimaksud pada pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan, penjaminan balik, loss limit, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan. atas. presiden republik indonesia atas dukungan penjaminan sebagaimana dimaksud pada pemerintah dapat mengenakan imbal jasa penjaminan sesuai dengan porsi dukungan yang diberikan. atas pelaksanaan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri. bagian kelima belanja negara (l) program pen melalui belanja negara sebagaimana dimaksud dalam termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian subsidi bunga paling sedikit: merupakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan atau koperasi dengan plafon kredit paling tinggi rp10. (sepuluh miliar rupiah), tidak . presiden republik indonesia tidak termasuk daftar hitam nasional, cc. memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas atau dan memiliki nomor pokok wajib pajak atau mendaftar untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. ojk dan atau otoritas yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi bunga. ketentuan mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi, dan persyaratan debitur sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri. ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi oleh ojk sebagaimana dimaksud pada diatur bersama antara menteri dan ketua dewan komisioner ojk. bab pembiayaan program pen untuk pembiayaan program pen, pemerintah dapat menerbitkan sbn yang dibeli oleh bank indonesia pasar perdana. pembelian sbn oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan riil program pen. hasil penerbitan sbn sebagaimana dimaksud pada disimpan dalam suatu rekening khusus bank indonesia. ketentuan mengenai skema dan mekanisme pembelian sbn oleh bank indonesia pasar perdana sebagaimana dimaksud pada diatur bersama antara menteri dan gubernur bank indonesia. s5) ketentuan. bot presiden republik indonesia (s5) ketentuan mengenai tata cara pengelolaan rekening khusus sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. bab vii pelaporan menteri melaporkan pelaksanaan program pen kepada presiden. akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program pen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii pengawasan dan evaluasi menteri melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program pen. pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. hasil evaluasi atas pelaksanaan program pen sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh menteri kepada presiden. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program pen diatur dengan peraturan menteri. . presiden republik indonesia badan pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program pen. aparat pengawasan internal pemerintah pada kementerian lembaga pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai kewenangannya dan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program pen dalam kerangka pertanggungjawaban menteri selaku bendahara umum negara. dalam melakukan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan mengoordinasikan dan dapat bersinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan korporasi badan usaha. badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada (l) menetapkan pedoman pengawasan intern program pen. badan pengawasan keuangan dan pembangunan melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada kepada presiden dan atau menteri. menteri dapat meminta badan pengawasan keuangan dan pembangunan melaksanakan verifikasi data dan informasi yang diberikan pihak ketiga dalam pelaksanaan program pen. untuk pelaksanaan pengawasan intern oleh aparat pengawasan internal pemerintah pada kementerian lembagaselaku bendahara umum negara menyusun pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan intern. dalam penyusunan pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada inspektorat jenderal kementerian keuangan berkonsultasi kepada badan pengawasan keuangan dan pembangunan. aparat . presiden republik indonesia aparat pengawasan internal pemerintah pada kementerian lembaga pemerintah daerah melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada kepada menteri pimpinan lembaga kepala daerah. bab ketentuan lain lain dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dapat dilaksanakan.merupakannegara masing masing. dalam pelaksanakementerian lembaga dapat memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, percepatan pelayanan ekspor impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenaidiatur dengan peraturan bank indonesiir bidang hukum dan lan yang undangan, weber silbanna jaman paumum pandemi corona virus disease covid secara nyata telah mengganggu aktivitas perekonomian sebagian besar negara seluruh dunia termasuk indonesia. selama terjadinya pandemi corona virus disease covid kegiatan dunia usaha mengalami gangguan yang signifikan baiklah mengamanatkan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui program pen. program pen merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pembusukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. program. presiden republik indonesiatermasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan usahanya. pelaksanaan program pen diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha karena dampak pandemi corona virus disease covid secara umum peraturan pemerintah ini memuat materi pokok, yaitu antara lain: prinsip yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam pelaksanaan program pen, mekanisme perumusan dan penetapcc. pelaksanaan program pen melalui pmn, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan, pemulihan ekonomi melalui belanja negara yang antara lain dilakukan melalui pemberian subsidi bunga, pembiayaan program pen untuk memberikan kejelasan mengenai sumber dana program pen dimaksud, dan pelaporan, pengawasan dan evaluasi untuk tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan program pen. ilyang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat berasal dari penerbitan sbn. cukup jelas. yang dimaksud dengan menteri pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pembina usaha atau sektor antara lain, menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasibank indonesia, undang undang mengenai ojk, dan undang undang mengenai lembaga penjamin simpanan. s5) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia cukup jelas. bank peserta akan melakukan penilaian risiko dalam. cukup jelas. cukup jelas. huruf kategori sehat dinilai berdasarkan tingkat kesehatan bank posisi terakhir setelah dilakukan revi. huruf cukup jelas. transaksi antara bank pelaksana dan bank peserta sebagaimana dimaksud pada ini merupakan hubungan kontraktual secara business business. cukup jelas. yang dimaksud dengan dana pemerintah adalah dana pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk simpanan pada bank peserta. bentuk simpanan dana pemerintah kepada bank peserta adalahembaga penyalur program kredit pemerintah antara lain badan layanan umum dan bumn. badan layanan umum dapat bekerja sama dengan koperasi dalam rangka penyaluran subsidi bunga kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan atau koperasi. huruf termasuk debitur usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan atau koperasi adalah debitur kredit pemilikan rumah kpr) sampai dengan tipe dan debitur kredit kendaraan bermotor untuk usaha produktif, termasuk ojek online dan atau usaha informal. huruf berlaku untuk debitur dengan pinjaman lebih dari rp50. (lima puluh juta rupiah). huruf kategori performing loan lancar (kolektibilitas atau dihitung per februari huruf d. pas presiden republik indonesia huruf cukup jelas. cukup jelas. materi muatan yang diatur dalam peraturan menteri antara lain mengenai pemberian subsidi bunga diajukan melalui kementerian keuangan dan mekanisme pelaksanaan pengajuan, verifikasi, dan pemberian persetujuan subsidi bunga, dan persyaratan debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit sebagaimana dimaksud pada cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam pengaturan bersama antara menteri dan gubernur bank indonesia antara lain memuat tingkat imbal hasil yang memperhatikan ketentuanbadan usaha milik negara sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung perekonomian nasional serta menyesuaikan dengan dinamika pengelolaan badan usaha milik negara melalui penguatan kelembagaan dan sumber daya badan usaha milik negara berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik terkait dengan pengurusan badan usaha milik negara, perlu mengubahsbeberapa ketentuantiga) yakni (la), (lb), dan (lc) sehingga berbunyi sebagai berikut:(la) dalam. presiden republik indonesia (la) dalam pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan daftar dan rekam jejak. (lb) dalam menetapkan daftar dan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada (la), menteri dapat meminta masukan dari lembaga instansi pemerintah terkait. (lc) dalam pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada rups menteri memperhatikan dan mempertimbangkan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada (la)njelasandireksidiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l). presiden republik indonesia(2a) selain alasan pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada direksi dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh rups menteri demi kepentingan dan tujuan bumn diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian calon anggota direksi, dan penyusunan daftar dan rekam jejak diatur dengan peraturan menteri(l). presiden republik indonesia setiap anggota direksibumanggota komisaris dan dewan pengawas. presiden republik indonesia ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. presiden republik indonesia(2a) disamping alasan pemberhentian anggota komisaris dan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada anggota komisaris dan dewan pengawas dapat diberhentikan berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh rups menteri demi kepentingan dan tujuan bumn. pas presiden republik indonesiaanggota komisaris danperum dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan perumetentuan. presiden republik indonesia ketentuan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikutberperilaku sehari hari, karyawan bumnrangka memenuhi kebutuhan dan atau meningkatkan kinerja bumn, direksi dapat merekrut profesional (professional hire) untuk menjadi karyawan dan atau mengisi posisi jabatan bawah direksi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal karyawan bumn diangkat menjadi anggota direksi pada bumn yang bersangkutan, karyawan tersebut pensiun sebagai karyawan bumn dengan pangkat tertinggi dan hak pensiun. pas presiden republik indonesia 1t ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi karyawan yang telah mencapai usia (ima puluh) tahun, baik pada saat pengangkatan maupun setelah diangkat menjadi anggota direksi. dalam hal karyawan tersebut diangkat menjadi anggota direksi pada bumn lain, yang bersangkutan dapat meminta pensiun setelah mencapai usia (lima puluh) tahun, baik saat pengangkatan maupun setelah menjabat, dengan pangkat dan hak pensiun sesuai ketentuan yang berlaku bumn yang bersangkutan. selama karyawan bumn diangkat sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud pada dan dan belum pensiun, kepangkatan karyawan berjalan sesuai ketentuan pada bumn yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan bumn yang diangkat sebagai anggota direksi pada bumn yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada dan karyawan bumn yang diangkat menjadi anggota direksi pada bumn lain sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menterkya rihanna jamanbesarnya peran bumn sebagai agen pembangunan nasional khususnya dalam menyukseskan program pemerintah dan dalam rangka mengakomodir perkembangan pengelolaan bumn, perlu memperkuat sistem pemilihan direksi dan manajemen talenta bumn. penguatan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain yang berkaitan pengurusan bumn dan pengawasan bumn. bumn sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai dituntut untuk memiliki strategi yang kreatif dan inovatif dalam menyikapi perkembangan iklim bisnis, politik, maupun budaya yang terjadi. untuk itu, diperlukan talenta talenta terbaik untuk menduduki posisi sebagai pengurus bumn sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlangsungan perusahaan. selain itu, adanya kebutuhan restrukturisasi bumn dan pengisian formasi jabatan yang berasal dari bumn jain, diperlukan sarana peningkatan kepemimpinan, kompetensi dan tantangan bagi talenta bumn, serta membuka peluang bagi talenta muda untuk berkarya dan menjaga keberlangsungan karirnya lingkungan bumn. peraturan pemerintah ini merupakan penyempurpenambahan beberapa aturan baru yang akan dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan bumn khususnya ketentuan mengenai sistem pemilihan direksi dan komisaris dewan pengawas bumn dan karyawan bumn. dengan. presiden republik indonesia dengan pengaturan yang komprehensif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, diharapkan menjadikan bumn sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai untuk mencapai kemandirian, kesejahteraan, keberlanjutan, pemerataan, dan kesetaraan bumn. ii. demi angk(la) daftar dan rekam jejak antara lain daftar dan rekam jejak direksi eksisting dan calon direksi dengan kriteria dan tata cara yang diatur oleh menteri. (1b) yang dimaksud dengan lembaga instansi pemerintah terkait antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan aparat penegak hukum. (lc) cukup jelaangka daftar dan rekam jejak yang ditetapkan menteri merupakan salah satu penilaian untuk mengukur integritas, perilaku yang baik, dan perilaku jujur calon anggota direksi. . presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jel, atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota. yang dimaksud dengan kepala wakil kepala daerah adalah gubernur wakil gubernur, wali kota wakil wali kota, atau bupati wakil bupati. . presiden republik indonesiaangkahuruf cukup jelas. (2a) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . psi presiden republik indonesia dihapus. sa) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka peraturan menteri tersebut antara lain memuat tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penyusunan daftar dan rekam jejak anggota direksi bumn termasuk manajemen talenta bumn. angka cukup jelas. cukup jelas. (2a). presiden republik indonesiacukup jelas. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. (2a) cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. dihapus. sa) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas.. presiden republik indonesiacukup jelas. angka yang dimaksud dengan "pangkat tertinggi" adalah pangkat pada bumn tempat yang bersangkutan menjadi karyawan. yang dimaksud dengan hak pensiun tertinggi adalah hak pensiun dengan kategori tertinggi berdasarkan ketentuan perusah, bahwa dalam rangka memberi kesempatan lebih besar kepada peserta indonesia untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang bermaksud untuk melakukan perpanjangan dalam bentuk izin usaha pertambangan, perlu diatur mengenai tata cara permohonan izin usaha pertambdua) yakni (3a) dan (3b), sehingga berbunyi sebagai berikut) badan. presiden republik indonesia ba)badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing. (3b)(3a)diantara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: pemegang iup dan ipk tidak boleh memindahkan iup dan ipk nyaiup atau ipk yang dimiliki oleh bumn sebagian tiup atau tiup operasi produksinya dapat dialihkandimiliki oleh bumn pemegang iup atau ipk. pengalihan sebagian tiup atau tiup operasi produksi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan persetujuk), atau untuk tiup mineral bukan logam dan atau tiup batuan ketentuan ditambah (dua) yakni dan serta ditambah penjelasan dan. presiden republik indonesiadan ipk yang telah berakhir termasuk tiup dan tiup yang diciutkan, wilayahnya dikembalikan kepada menteri. wilayah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan menjadi wilayah pencanangan negara oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penjelasan huruf diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan ketentuan dan diubah serta diantara dan disisipkan (satu) yakni (la) dan penjelasan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: pemegang iup dan ipknyapeserta indonesia. (la) kepemilikan peserta indonesia sebagaimana dimaksud pada dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut: tahun keenam (dua puluh persen), tahun ketujuh (tiga puluh persen), tahun kedelapan (tiga puluh tujuh persen), tahun. presiden republik indonesia tahun kesembilan (empat puluh empat persen), tahun kesepuluh (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham. divestasi saham sebagaimana dimaksud pada dilakukanpresiden republik indonesia(ladalam (la). diantara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku sisa wilayah kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang tidak diakomodir dalam iup perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam angka diusulkan untuk ditetapkan menjadi wilayah pencanangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.. untuk . presiden republik indonesia untuk memperoleh iup sebagaimana dimaksud padup sebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada meliputi: surat permohonan,meliputi:. presiden republik indonesia. menteri dalam memberikan iup wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari wilayah kerja tersebut dan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan negara. menteri dapat menolak permohonan iup,up,pembangunan nasional khususnya pembangunan industri dalam negeri, perlu ditunjang ketersediaan mineral bukan logam dan batuan melalui penataan kembali dalam pemberian izin usaha pertambangan. selain itu dalam rangka keberpihakan kepada peserta indonesia untuk lebih berpartisipasi bidang pengusahaan pertambangan dan mengatur lebih jelas ketentuan mengenai pengalihan saham. selanjutnya dalam rangka memberikan kepastian hukum da untuk memperoleh perpanjangan pertama dan atau kedua, perlu diatur secara khusus pemberian perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dalam bentuk izin usaha pertambangan perpanjangan, dengan mengatur tata cara permohonan izin usaha pertambangan perpanjangan dimaksud yang meliputi pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan perpanjangan, batas jangka waktu pengajuan permohonan izin usaha pertambangan perpanjangan, dan persyaratan permohonan izin usaha pertambangan perpanjang. presiden republik indonesia cukup jelas. angka cukup jelas. ketentuan ini dimaksudkan bahwa iup atau ipk hanya dapat dipindahkan kepada badan usaha yang (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh pemegang iup atau ipk. cukup jelas. cukup jelas. pengalihan sebagian wilayah dilakukan secara langsungquran produksi, dan pajak. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. termasuk dalam ketentuan ini adalah kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. cukup jelas. angkaatau batubara yang sedang berjalan. huruf c. presiden republik indonesiaefek uan bupati sumedang provinsi jawa baratlayanan pengadaan secara elektronik merupakan, bahwaprosedur dan operasi pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik kabupaten sumed. nomor standar operasional prosedur tanggal pembuatan tanggal efektif disahkan oleh kegiatan rekanan melakukan pendaftaran dan layanan utd lpse verifikasi dokumen perusahaanalam sop pelatihan, layanan pengguna rekanan. peringatan mail perusahaan yang didaftarkan pada lpse harus e mail yang diketahui password dan verifikasi. peralatan perlengkapan alat tulis, komputer, jaringan internet. pencatatan dan verifikator akan memberikan tanda lengkap pada sampul pendataankelengkapan calon rekanan rekanan rekanan tidak pada e mail (penyedia jasa) dapat akses daten perusahaan melakukan internet dan tukan terkirim email pendaftaran secara memata balasan dari online pada website cara lpse. lpse, dengan menggunaka alamat internet ngka.go.id dengan mengklik mendaftar sebagai penyedia barang jasa. rekanan rekanan alamat email tidak pada email memasukan alamat berusaha daten perusahaan e mail perusahaan tukan terkirim email dan setelah itu balasan dari mengklik icon lpse. mendaftar rekanan mendapat rekanan rekanan tidak rekanan balasan email dari dapat dibentuk member lpse pada alamat mengoperasi kan oleh formulir email yang asalkan pendaftaran didaftarkannya. pemainnya. dan formulir pada halaman itu keikutsertaan. juga rekanan mendownload formulir pendaftaran yang harus diisi secara online. rekanan membuka rekanan email dari tidak formulir email perusahaan lpse dapat dibentuk pendaftaran dan membuka dibuka oleh kan secara online jawaban email dan rekanan dapat diisi lpse, selanjutnya dengan mengklik alamatonline. apabila formulir rekanan rekanan tidak formulir pendaftaran sudah dapat dibentuk pendaftaran terisi dengan memasukan kan terisi dengan lengkap user dan lengkap, dan selanjutnya klik identitas rekanan icon mendaftar. berusaha mengklik icon pada mendaftar. formulir pendaftar an. loe loo selanjutnya pada rekanan rekanan tidak diketahui user email rekanan akan dapat dibentuk rekanan terkirim email membuka kan kedua dari lpse alamat yang isinya user pemainnya. rekanan dari lpse. untuk rekanan akses rekanan mendapatkan internet, (tujuh) mendapat password komputer, hari informasi selanjutnya syarat, kerja mengenai rekanan harus verifikasi. syarat memverifikasi verifikasi. dokumen perusahaannya kepada verifikator lpse dengan memperhatikan syarat verifikasi yang dapat dilihat pada ngka.go.id rekanan membawa verifikator rekanan dokumen setiap dokumen dokumen berusaha hari perusahaan perusahaannya kerja yang dibawa untuk mulai rekanan diperlihatkan jam lengkap sesuai kepada verifikator syarat lpse. verifikasi. wib verikator verifikator rekanan dokumen verifikator memeriksa berusaha menit memberi dokumen dan kan tanda perusahaan yang syarat lengkap pada dibawa rekanan. verifikasi muka map dokumen perusahaan. il. layanan pengguna ssetanggal pembuatan tanggal efektif kisah leh utd lpse standar operasional prosedur layanan helpdeskkomputer. pencatatan dan helpdesk mencatat setiap permintaan informasi yang pendataan disampaikan oleh pencari informasi. alur proses layanan helpdesk. kelengkapan lai helpdesk lpse helpdesk alattulis pada rekanan, memberikan kompi jam admin jawaban atas ter kerja agency, konfirmasi maupun beserta dan ppk, pertanyaan dari jaringan luaran panitia rekanan, admin internet. kerja. mendapat agency, ppk, jawaban maupun panitia. yang memuaskan dari helpdesk. helpdesk pada helpdesk alat tulis pada konfirmasi waktu mendapat komputer jam atau telepon atau beserta kerja bertanya berhadapan internet dan dari langsung dengan diluar rekanan, rekanan, admin jam admin agency, ppk, kerja agency, maupun panitia ppk harus berusaha maupun mendapatkan panitia informasi sejelas diterima mungkin dari dengan konfirmasi maupun jelas oleh pertanyaan yang helpdesk diajukan oleh rekanan, admin agency, ppk, maupun panitia. helpdesk pada helpdesk alat tulis pada waktu merespon komputer jam konfirmasi maupun beserta kerja pertanyaan internet dan rekanan, admin diluar agency, ppk, jam maupun panitia kerja yang bersumber internet, harus dalam keadaan line pada website lpse dengan alamat ngka.go.idcatat tanggal pembuatan tanggal revisi tanggal efektif disahkan oleh utd lpse standar operasional prosedur layanan permintaan dinas perhubungan, komunikasi pan pelatihan dari peringatan helpdesk harus menjadwal setiap permintaan dkomputer. pencatatan dan pendataan helpdesk mencatat menjadwal setiap rencana pelatihan. alur proses layanan helpdesk. uraian kegiatan pelaksana pelaksana pelaksana persyaratan waktu output kelengkapan helpdesk lpse helpdesk alat tulis pada rekanan, memberikan komputer jam admin jawaban atas beserta kerja agency, ppk, konfirmasi maupun jaringan dan panitia pertanyaan dari internet. luar mendapat rekanan, admin jam jawaban agency, ppk, kerja. yang maupun panitia. memuaskan dari helpdesk. prosedur pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi sse prosedur tanggal revisi tanggal efektif arak disahkanoleh utd lpse pelatihan dari skpdsse kualifikasi pelaksana pelatih harus menguasai aplikasi lpse secara sistematis pelatihan. alur proses pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi sskpd yang kabar bpt ka. utd alat tulis pada dokumen akan lpse komputer jam surat mengikuti beserta kerja pemohon pelatihan jaringan dan aplikasi lpse internet. diluar pelatihan pada lpse, jam diterima menyampaikan kerja ka. dishub surat kominfo permohonan kepada kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten sumedang helpdesk ka. utd helpdesk telepon diperoleh utd lpse lpse menit kesepakatan melakukan konfirmasi waktu kepada skpd pelaksana yang mengajukan pelatihan permohonan aplikasi untuk lpse mengikuti pelatihan aplikasi sse penjadwalan ka. utd kepala helpdesk alat tulis segera rencana pelatihan lpse seksi setelah pelatihan aplikasi lpse layanan diskusi terjadwal sesuai surat informasi si permohonan. penuh san pembuatan ka. bpt kepala ka. sub alat tulis dan dokumen surat jawaban lpse bagian komputer menit surat atas tata usaha jawaban permohonan atas dari skpd pemohon dari skpd pengiriman kasus. pelaksana famille, menit dokumen surat jawaban bag. subbab. computer, surat atas pemohon bpt bpt dan jawaban dari skpd jaringan atas internet pemohon dari skpd terkirim kepada pemohon penunjukan ka. utd subbab. trainer surat tugas menit trainer trainer lpse bpt mendapat pelatihan surat tugas aplikasi lpse untuk pelaksana kan pelatihan aplikasi sse trainer trainer computer, pelatih pelaksana jaringan han kan pelatihan internet, silver untuk aplikasi lpse local. rekan setiap hari rabu dan kamis jam pelatih han untuk admin agency, ppk dan panitia dipaksa akan pada hari senin, selasa dan jum'at atau hari lain jam iii. penangananggal perbuatan tanggal revisi tanggal beku disahkan oleh utd lpse layanan pengajuan penanganan file dokumen penawaran dari dinas perhubungan, rekanan yang tidak bisa dibuka oleh panitia.engan sop pelatihan,layanan pengguna rekananlayanan file dokumen penawaran dari rekanan yang tidak bisa oleh panitkepala utd koordinator admin ppe komputer, waktu dokumen pengadaan lpse admin ppe admin jaringan tidak surat emas mengajukan sistem internet item pemohon surat small an. untuk permohonan penangan untuk false penanganan dokumen false dokumen penawaran penawaran yang tidak yang tidak bias bisa dibuka dibuka kepada utd lpse yang dihampiri dengan compact disc cd) attachment pada small yang berisi file dokumen penawaran yang tidak bias dibuka. penanganan file kepala utd koordinator admin ppe komputer, seluruh file dokumen lpse admin ppe admin jaringan menit dokumen penawaran sistem internet penawar yang tidak yang dibuka. tidak bisa dibuka oleh admin lpse file dokumen koordinator admin ppe komputer, mill yang penawaran admin ppe admin jaringan menit berisi yang tidak bias sistem internet, attachment dibuka kirim attachment penawaran via small yang tidak kantor bisa dibuka lembaga dikirim via kebijakan mill lopp. pengadaan barang jasa pemerintah lopp) jakarrosedur layanan perubahan mill perusahaan pada server utd lpse nomor standar operasional prosedur tanggal pembuatan tanggal revi tanggal tek mak disahkan oleh utd lpse kegiatan perubahan email perusahaan pada server lpsesmall perusahaan yang diubah akan tercatat pada admin agency lpse lur proses layanan perubahan email perusahaan pada server lprekanan kepala lpse verifikator administrator komputer hari dokumen mengajukan system, jaringan kerja surat perubahan administrator internet ternyata email, yang aplikasi dilengkapi perubahan dengan surat email pernyataan diterima. perubahan email, menunjukan ktp asli direktur perusahaan dan akte perusahaan melalui verivikator, selanjutnya administrator system admin stator aplikasi lpse lo administrator administrator hari alamat menerima system, kerja email surat administrator baru pernyataan aplikasi perubahan email perusahaan administrator administrator komputer email merubah system, jaringan menit perusahaan alamat email administrator internet berubah perusahaan aplikasi dari mill yang yang baru bersangkutan pada dengan alamat server email yang lpse baru prosedurtanggal revisi. ang tanggal efektif disahkan oleh utd lpse kegiatan perubahan jadwal pengadaan barang jasa oleh dinas perhubungan, komunikasi panitia setiap perubahan jadwal harus mencantumkan alascomputer, jaringan internet. alur proses layanan perubahan jadwal pengadaan barang jaspanitia alat tulis waktu dokumen membuat barang dan komputer tidak surat mail surat jasa ulp beserta tentukan. ternyata pengajuan jaringan email internet. perubahan mengenai jadwal perubahan diterima. jadwal pelelangan yang dilengkapi dengan jadwal sebelum dan menjadi disertai alasan perubahannya. administrator kepala lpse administrator hari kerja menerima sistim surat administrator pernyataan e aplikasi mail perubahan jadwal pelelangan. administrator administrator komputer jadwal merubah sistim jaringan menit pelelangan jadwal administrator internet. barang jas pelelangan aplikasi berubah pengadaan dari jadwal barang jasa yang lama dimaksud menjadi sesuai dengan jadwal yang jadwal baru baru pada yang server diusulkanah) tanggal revisi tanggal efektif oh) disahkan oleh utd lpse kegiatan rekanan tidak bisa upload data penyelia kualifikasi pelaksana pelaksana menguasaistrasi sy kegiatan rekanan tidak bisa upload data penyedtao rekanan rekanan helpdesk komputer waktu pernyataan mengajukan jaringan tidak permasalah permasalahan internet. tentukan dari tidak dapat rekanan melakukan user dan upload data password penyedia kepada helpdesk dengan menyertakan user dan password rekanan yang bersahutan. administrator administrator user dan uji forensic melakukan uji sistim password menit data forensik administrator penyedia dengan masuk aplikasi dalam system menggunakan user dan password rekanan setelah administrator rekanan komputer menit pemberita dilakukan uji sistim jaringan uan kepada forensik, administrator internet. rekanan ternyata tidak aplikasi untuk ada mencoba permasalahan kembali dengan upload upload data data penyedia penyedia. tersebut, maka penyedia dapat mencoba kembali melakukan opold data penyedia. jika hasil uji administrator helpdesk user dan menunggu forensik tidak sistim lopp password jam hasil uji berhasi, maka administrator forensic user dan aplikasi dari lopp. password rekanan ybs. dikirimkan lopp jakarta untuk dilakukan uji forensik. pemeliharaan dan pengaman infrastruktur lpse: infrastruktur minimal spesifikasi infrastruktur sistem pusat data lpse harus memiliki system pengaman keamanan fisik yang handal secara fisik dengan ketentuan minimal sebagai berikut:telekomunikasi infrastruktur telekomunikasi yang disediakan oleh penyedia layanan telekomunikasi service provider) diantaranya: jaringan suara telepon jalur analog (analog lines) jalur digital digital lines) isbn wireless broadband internet gateway) redundant network nodes backup system telekomunikasi) struktur sistem seluruh fasilitas pusat data membutuhkan dukungan kelistrikan 7x24 jam dengan pemantauan dengan tertib dan pemeliharaan lingkungan syenswitch board sistem sensor pengatur seluruh fasilitas dilengkapi dengan multiple suhu ruangan precision air conditioning syt jika n41) untuk mempertahankan dan mengontrol lingkungan sistim dengan suhu kamar .ct .c, kelembaban relative 50y6, 5y6erjadi tiba tiba terjadi perubahan suhu ruangan secara mendadak sistem pemadam pusat data membutuhkan system proteksi kebakaran kebakaran yang lengkap termasuk dengan sensitivitas double interlocked reaction system dari system seleksi asap revlo selling btt. ketinggian dibawah revised floor mml(1l) dari dasar lantai paneldan sistem kembali beberapa area operasi yang dianggap kritikal dengan memfasilitasi sistem direksi dini early gaming) berupa trouble aladateseluruh peralatan pusat data dilengkapi dengan infrastruktur yang diperlukan pengamanan akses jaringan eksternal ess firewall jaringan jaringan network access layer broadband security monitoring jaringan internet) analyzer jaringan internal lan dengan kabel wireless) pengamanan sistem silver aplikasi intulizer prevention system silver dan perangkat silver web antivirus pendukung storage silver database ssl secure soccer layer lain lain) stroke server komputer cell antivirus pki public kay infrastructure) konfigurasi sistem keamanan oon semperi (bangsa serve sg. og firewall server dirawat user ba. gambar sistem keamanan jaringan komputer keterangan: firewall sebagai pengamanan sistem sse dan data data yang ditempatkan data center storage sop pemilihan kinerja dan kapasitas sse prosedur dan operasi dinas perhubungan komunikasi dan informatika pemerintah kabupaten sumed(software) ja. aplikasi sse melakukan pengawasan apakah website sse administrator sse masih tetap berjalan. melakukan pengawasan apakah webselver administrator sistem apache toma) aplikasi sse masih aktif melakukan pengawasan terhadap administrator sistem user pengguna akses dalam system sse. melakukan pengawasan apakah ada virus administrator sistem yang melakukan penyerangan dalam sistem sse melakukan pengawasan untuk memastikan administrator sistem tidak adanya hacker yang mencoba masuk dalam sistem sse. melakukan update data katalog, menambah, admin penyedia mengubah dan menghapus data data katalog. barang jasa melakukan update berita berita baru administrator sistem mengenai pengadaan barang jasa. melakukan update index harga yang dijadikan administrator sistem acuan dalam evaluasi kemampuan dasar. melakukan update kategori barang. melakukan update bidang kegiatan dan sub administrator sistem bidang kegiatan melakukan pemeliharaan terhadap administrator sistem user identitas pengguna instansi pemerintah dan penyedia barang jasa. erloperating system linux enterprise, linux merupakan sebuah sistem operasi yang memiliki kemampuan menangani hak akses yang berkaitan dengan user pada sistem komputer tersebut melakukan pengawasan terhadap hak akses ahli software user yang dapat masuk kedalam sistem linux. melakukan pengontrolan dan monitor proses ahli software yang sedang berjalan. melakukan pengawasan terhadap sistem log ahli software atau log dari masing masing proses yang berjalan. melakukan pengawasan terhadap ahli software pengamanan file file password user.. melakukan pengaturan direktori home. ahli software direktoriahli software data,seperti harddisk, cd room. melakukan pengecekan terhadap mall ahli software silver, mall server adalah program daemon yang bekerja menampung dan mendistribusikan email dalam jaringan protocol yang umum digunakan antara lain adalh protocol smp( simple mall transfer protokol), pop3 post office protokol v3) dan ima pi internet mall application protokol) melakukan pengecekan virus virus terhadap ahli software email yang masuk dan keluar jaringan. melakukan pengecekan terhadap proxy ahli software server untuk menjaga stabilitas koneksi jaringan internal dan internet menambah atau menghapus zona domain ahli software sesuai dengan kebutuhan. microsoft windows silver melakukan pengawasan terhadap user accountahli software spammelakukan pengawasan terhadap email server ahli software danahli software servedang. unit pelaksana teknis dinas lembaga pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disingkat utd lpse adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan tugas dalam bidang pengadaan secara elektronikpemerintah kabupaten sumedang yang selanjutnya disebut lpse kabupaten sumedang adalahsumemelakukan backup dan recovery data. backup ahli database dan. melakukan pengawasan terhadap proses ahli database system melakukan pengawasan terhadap kondisi monitor, hardware engineer server dan klien, keyboard, mouse. melakukan pengawasan terhadap media pendukung nani melakukan pengawasan terhadap hub. melakukan pengawasan terhadap port pc, seperti ubs, hardware engine serial, pararel p22, lan. pengawasan terhadap jaringan komunikasi dan keamanan pen data melakukan pengawasan terhadap koneksi kiln ke| ahli sistem jaringan server. komunikasi melakukan monitoring terhadap perihal perihal ahli sistem keamanan jaringan dan farm server yang ada data center sehinggasecurity komunikasi melakukan monitoring port port yang ada peripheral ahli sistem keamanan jaringan sehingga tidak ada lubang lubang yang dapat dimasuki oleh para hacker waktu efektif kegiatan hari kerja, termasuk waktu pemeriksaan,perbaikan dan pemulihan kendala kendala teknis yang terjadi. disahkan oleh kepala utd lpse dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten sumedang, nip.up terhadap file sistem database sse minimal 7x24 jamberdasarkan peraturan perundang undangan. bupati sumedang, wakil eka setiawan pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut kpa adala pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran, atau hash key dari dokumen dokumen tersebut. user adalah nama atua pengenal unitki oleh jaringan atau sistem tersebut. kode elektronik atau hash key adalah angkaumedang. aplikasi pengaman dokumen yang selanjutnya disingkat agenda adalah aplikasitronik yang didekatkan, terasosiasi atau terkait dengankedudukan fungsi standar operasional prosedur lpse merupakan pedoman bagi penyelenggara dan penyedia barang jasa dalam melakukan kegiatan operasional melalui lpse. bab iii ruang lingkup ruang lingkup standar operasional prosedur lpse meliputiregistrasi dan verifikasi pengguna sse penyedia barang jasa wajib melakukan registrasi dengan cara mendaftar secara online melalui aplikasi sse. persyaratan yang harus dipenuhi penyedia barang jasa pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada antara lainseorangan, dan surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing masing. bagi penyedia baranglayanan pengguna sse dalam rangka pelayanan kepada pengguna lpse, lpse wajib menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan. peralatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ruang layanan, pelatihan dan verifikasi, akses internet dan intranet, telephone, dan peralatan pengumuman. operasi dan prosedur layanan pengguna ssevii pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur sse dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur ssesdibutuhkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi dan penyimpanan data. bab vii pemeliharaan kinerja dan kapasitas ssecc.(hardware), pengawasan terhadap jaringan komunikasi dan keamanan data. bab pengarsipan dokumen elektronik (file backup) dalam rangka pengarsipan dokumen elektronik (file backup) lpse harus: melakukan backup terhadap file sistem dan database sse minimal jam. backupdengan peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain prosedur dan operasi pelaksanaan lpse, ttd zaenal alilin berita daerah kabupaten sumedang tahun nomor |
peraturan bupati situbondo nomor tahun 2ol6 tentang pembentuk(andengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati situbondo, bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten situbondo bidang pemotongan hewan dan sebagai pelaksanaan ketentuanternakan dan kesehatan hewan kabupaten situbondo serta maka dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis rumah potong hewan, dipandang perlu menetapkan',xol2 tentang pl3 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani3gata republik indonesia tahun tggomba"ran negari6a); peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pemasukan ternak danlatau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zora dalam suatu negara asal pemasukanl8l2016menetapkan keputusan menteri pertanian nomor pts tn.31o17ermintaan ot.| li2olo tentang rumah pemotongan hewan ruminansia dan unit penanganan daging meat cutting plantkesehatan hewan kabupaten situbondo. memutus(an peraturan bupati tentang pembentuk{an unit pelaksana teknis pasar hewan pada dinas peternak(an dan kesehatan hew' sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten situbondo. dinas peternakan dan kesehatan hewan adalah dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten situbondo' kepala dinas adalah kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten situbondo. unit pelaksana teknis pasar hewan selanjutnya disingkat upt pasar hewan, adalah unsur pelaksana lingkungantertentu' kepala upt adalah kepala upt pasar hewan pada dinas peternakan dan kesehatanloada.lah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada darat, lr, dan ata:a udara, baik yang dipelihara maupun yang habitatnya. hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babproduk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar danlcan kemaslahatan manusia. kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisikbentuk(an dengan peraturan bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis pasar hewan pada dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten situbondo. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan upt pasar hewan berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan pasar hewan. upt pasar hewan dipimpin oleh seorang kepala upt pasar hewan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan. bagian kedua tugas dan fungsi upt pasar hewan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan kewenangan bidang pengelolaan pasar hewan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt pasar hewan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan umum, keuangan dan kepegawaian;hasil retribusi serta perhitungan potensi retribusi; pemeliharaan dan pengendalian ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar hewan; pemeriksaan bukti kepemilikan ternak dan kesehatan ternak; pembinaan terhadap pelaku usaha pasar hewan pelaksanaan mengeluarkan rekomendasi pengiriman ternak dalam dan atau luar kabupatenlprovinsi; pengawasan dan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan perawan); pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular; pengelolaan urusan ketatausahahasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan. bab susunan organisasi susunan organisasi upt pasar hewan jawab kepada kepala upt. struktur organisasi upt pasar hewpasar hewan sebagaimana dimaksud dalam pasa1pasar hewan. untuk merr.selenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala uptuptdan kesehatan hewan asli daerah pad); melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala upt sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala uptb kelompok jabatan fungsionalpenganti(atan dan pemberhentian dalam jabatan kepala upt pasar hewan diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas peternakan dan kesehatan hewpasar hewan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (s) (i)viii tata kerja kepalaternakan dan kesehatan hewan. pembinaan teknis fungsional dilaksanakan oleh kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan. kepala uptadapasar hewan mengawasi bawahannya dan mengambil langkah langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tr luasnya bertentangan3 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pasar hewan pada dinas peternakandec daerah ndo, allah ditetapkan situbondo dec berita daerah i{kabupaten situbondo tahun 2ol6 nomor lampiran perahu.r, bupati situbondo tanggal de9rif9r,. nomor struktur organisasikepala upt kelompok jabatan fungsionalaturbahwa dalam upaymempunyai potensi, perlu dilakukan peninjauan dan penyesuai, memutuskanketentuan lampiran hurufyang telah beberapakali diubah dengan peraturan bupati kulon progo:nomor tahun tentang perubahan kedud) dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan fpantai glagah rupiah) orang sekali pantai congo masuk pantai titik waduk rp6. (enam ribu waduk sermon rupiah) orang sekali masuk goa rp6. (enam ribu goa kiskendo rupiah) orang sekali masuk puncak rp6. (enam ribu puncak suroboyo rupiah) orang sekali masuk kolam renang rp5. lima ribu rupiah) orang sekali masuk dihapus dihapus air terjun rp2. (dua ribu rupiah) orang sekali masuk dihapus dihapus wisata panorama alam lainnya kawasan menoreh bagian rp2. (dua ribu barat rupiah) orang sekali masuk kawasan jatimulyo rp2. (dua ribu rupiah) orang sekali masuk nglinggo rp5. (lima ribu rupiah) orang sekali masuk kritis rp5. (lima ribu rupiah) orang sekali masuk penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan atau saranaolahraga, meliputi: gedung tempat rekreasi pantai rp200. glagah, goa kiskendo, puncak (dua ratus ribu suroboyo rupiah) hari gedung dermaga wisata tempat rp200. rekreasi pantai glagah (dua ratus ribu rupiah) hari panggung kesenian tempat rekreasi| rp150. pantai glagah, puncak suroboyo, goa (seratus lima kiskendo puluh ribu rupiah) hari tanah lapang tempat rekreasi pantai glagah, goa kiskendo kegiatan berkemah rp150. (seratus lima puluh ribu rupiah) hari arena balap otomotif rp500. (lima ratus ribu rupiah) even olah raga rp150. (seratus lima puluh ribu rupiah) hari per event rp150. (seratus lima puluh ribu rupiah) hari pameran bazar rp100. (seratus ribu rupiah) hari per even rp100. (seratus ribu rupiah) hari arena out bound dan rp100. kegiatan sejenis (seratus ribu rupiah) hari tempat tambatan perahu wisata rp2. (dua laguna pantai glagah ribu rupiah) sekali jalan tempat tambatan sepeda air laguna rp2. (dua pantai glagah ribu rupiah) sekali jalan sarana perdagangan kios tempat rp400. wisata: (empat ratus ribu plaza kuliner glagah, rupiah) unit puncak suroboyo, dan tahun plo wates, desember bupati kulon progo, cap ttd sutedjo |
rea peraturan bupati karawangkarawang, menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf peraturan daerah kabupaten karawang nomor tahun tentang pajak daerah perlu menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaankarawangemakaian energi listrik dan masa pajak bagian kesatu pemakaian dan ketentuan jam nyala listrik bukan dari pln pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan atau penggunaan pembangkit tenaga listrik (captive power, genset, diesel dan turbin) dihitung berdasarkan alat pembaca meter. didalam pemakaian energi listrik dalam satuan yang tidak dan atau belum terpasang alat pembaca meter ditentukan oleh jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan yang berdasarkan kapasitas kemampuan mesin generator captive power sebenarnya. berdasarkan jam nyala yang diberlakukan sebagaimana dimaksud pada maka jam nyala tenaga listrik yang dihasilkan sendiripenggunaan darurat ditetapkan jam bulan. bagian kedua masa pajak dan saat terutang pajakegalisasi batas deslegalisasi batas delegalisasi bataslegalisasi bategalisasi batas desa adalah kegiattim penetapan dan penegasan batas desa yang selanjutnya disebut dengan tim ppid adalah tim yang melaksanakan kegiatan legalisasi batas desa yang terdiri dari instansi teknis terkailegalisasi batas desa bagian tata pemerintahan menerima surat permohonan untuk tata batas dihampiri dengan berita acara kesepakatan antara desa dalam satu kecamatan kemudian meneruskannya kepada tim ppid. tim ppid menerima surat permohonan tata batas untuk ditindaklanjuti. tim ppid memeriksa berita acara kesepakatan desa, apabila sudah sepakat maka akan ditindaklanjuti dengan pelacakan batas. tim ppid melakukan penelitian dokumen yang terkait dengan sejarah desa. tim ppid menentukan peta dasar yang dipakai sebagai acuan lapangan. tim ppid melakukan deskripsi (melintasi) garis batas secara kartometrik atas peta dasar. tim ppid melakukan penentuan dokumen penetapan batas. tim ppid melakukan pelacakan garis batas dengan menggunakan gps. tim ppid memasang pilar sepanjang garis batas. tim ppid melakukan pengukuran dan penentuan posisi pilar batas. tim ppid membuat peta garis batas. tim ppidpid. tim ppid menyampaikan berita acara kesepakatan dan dokumen lainnya kepada bupati melalui camat. tim ppid membuat rancangan keputusan bupati tentang batas desa dan menyampaikannya bagian hukum untuk dikoreksi. bagian hukum mengoreksi rancangan keputusan bupati tentang batas desa dan mencetaknya setelah diperbaiki oleh tim ppid. bupati menandatangani keputusan tentang batas desa. bagian tata pemerintahan menyerahkan keputusan bupati tentang batas desa kepada pihak terkait. format standar operasional prosedur legalisasi batas deslegalisasi batas desa, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam legalisasi batas desa. setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan standar operasional legalisasi batas deslaboratorium veteriner yang selanjutnya disingkat upt laboratorium veteriner adalah unit pelaksana teknis laboratorium veteriner pada dinas pertanian. kepala upt adalah kepala unit pelaksana teknis laboratorium veterinerveteriner pada dinas pertanian. bab iii kedudukan upt laboratorium veteriner merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas dalam pelayanan dan pengelolaan laboratorium veteriner. upt laboratorium veterinerlaboratorium veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan. bagian kedua fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt laboratorium veteriner mempunyai fungsi: pelaksanaan sebagian tugas dinas bidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium veteriner, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewveterineveterineveterinelaboratorium veteriner dalam pengelolaan, pemeriksaan, pengujian dan pelayanan kesehatan hewan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala upt laboratorium veteriner mempunyai fungsi: mengoordinasikan dan pengawasan kegiatan upt laboratorium veteriner, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan, pelaksanaan pengujian specimen sediaan, pelaksanaan diagnosa laboratories penyakit hewan, pelaksanaan penyidikan penyakit hewan, pengelolaan limbah instalasi upt laboratorium veteriner, pemberian rekomendasi status hewan dalam rangka pemeriksaan fisik pengendalian hama penyakit hewan, penyelenggaraan kesekretariatan pada upt laboratorium veteriner, pengelolaan keuangan dan aset upt laboratorium veteriner, penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana upt laboratorium veteriner, penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja upt laboratorium veteriner, il. penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana upt laboratorium veterineveteriner, oo veteriner. rincian tugas sub bagian tata usaha, terdiri dari: menyusun rencana kerja upt laboratorium veteriner, melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan lingkungan upt laboratorium veteriner, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan upt laboratorium veteriner, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan upt laboratorium veteriner, melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan penatalaksanaan upt laboratorium veteriner, melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian lingkungan upt laboratorium veterinelaboratorium veteriner veteriner, melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan upt laboratorium veterine veterinelaboratorium veterine,veterineveterineveterinegan struktur organisasi upt laboratorium veterinereng kan,kepala utd kelompok jabatan knnnann nyu berita daerah kabupaten bekasi tahun nomor peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang pedoman tata bangunan dan lingkungan,: kepala utd pengelola tata bangunan adalah kepala utd pengelola tata bangunan, penataan ruang adalah suatu sistem yang terdiri dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur dan lainnya yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia,negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi akan kekayaan milik negara seperti,kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan pengelola tata bangunan merupakan unit pelaksana teknis daerah utd) adalah unsur pelaksana operasional dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bidang penataan bangunanngelola tata bangunan wilayah meliputi wilayah kerja: kecamatan tambun selatan: kecamatan cibitung: kecamatan cikarang selatan: kecamatan cikarang barat: kecamatan cikarang timur: kecamatan cikarang utara. utd pengelola tata bangunan wilayah meliputi wilayah kerja kecamatan setu: kecamatan serang baru, kecamatan cibarusah: kecamatan cikarang pusat, kecamatan bojong mangu. cc. utd pengelola tata bangunan wilayah iii meliputi wilayah kerja kecamatan cabang mungkin: kecamatan surakarta, kecamatan peraturan, kecamatan sukatani, kecamatan karang bahagia: kecamatan kedung waringin. utd tata bangunan wilayah meliputi wilayah kerja kecamatan muara gembong. kecamatan tarumajaya, kecamatan babel: kecamatan tambun utara: kecamatan sukawati, kecamatan tambang. utd pengelola tata bangusekretaris dinas. bagian kedua tugas pokok kepala utd pengelolaan tata bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan ruang dan bangunan serta kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang tata bangunan pada wilayah kerngelola tata bangunan mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis penunjang tata bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang pada wilayah kerjanya, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan penunjang tata bangunan umum dan negara pada wilayah kerjanya, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang tata bangunanngelola tata bangunan terdiri dari unsur unsur pimpinan adalah kepala utd:, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi upt tata bangunngelola tata bangunan mempunyai tugas pokok memimpin, penyelenggaraan tugas dan fungsi utd sebagaimana ketentuan dalam dan uraian tugas dari kepala upt tata bangunan: menyusun program kerja dan rencana kegiatan utd, menyusun dan mengkoordinasikan rencana program tata bangunan wilayah kerjanya, melakukan penyiapan petunjuk teknis tentang peta lokasi dan intensitas bangunan, membantu menginventarisasi kesesuaian pola ruang dan bangunan umum, membantu monitoring pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata bangunan untuk bangunan umum dan bangunan negara, membantu sosialisasi rencana tata bangunan dan lingkungan, menyelenggarakan kegiatan informasi dan kordinat lokasi perencanaan pembangunan untuk bangunan gedung, menyelenggarakan pelayanan gambar rencana tapak bangunan rumah tinggal tunggal dan rumah toko kepada masyarakat, menyelenggarakan pelayanan gambar teknis rencana tapak bangunan existing maupun gambar teknis rencana tapak untuk pembangunan jangka panjang terhadap bangunan: menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk penataan ruang dan bangunan, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis terhadap penerapan peraturan tentang bangunan dan penataan ruang dan bangunan wilayah kerjanya: membantu melaksanakan kegiatan bangunan dan penataan ruang berlaku diwilayah kerjanya, menyiapkan kegiatan penataan ruang dan pemeliharaan bangunan skala kecil ringan wilayah kerjanya, membantu dan mengkoordinasi informasi perencanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara oo. mengintegrasikan dan mensinkronasikan kegiatan bangunan dan penataan ruang wilayah kerjanya, menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk bangunan rumah tinggal tunggal dalam hal penataan ruang wilayah kerjanya, ga., mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan,, membagi tugas kepada bawahan, xx. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan, merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya: zz. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, aa.zzbangunneta tops pakan bupati karawang provinsi jawa baratstruktur dan besaran tarif layanan kesehatan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat pelayanan rawat jalan komponen dalam luar pelayanan kabupaten kabupaten rawat jalan kunjungan ugd kunjungan kunjungan pelayanan rawat inap pkm dtp) komponen karawang bpjs dan pelayanan sehat umum biaya kamar kelas iii kelas paket hari kelas vip pelayanan tindakan kesehatan umum komponen pelayanan gui bis satuan pemasangan naso pelepasan naso gastric pemasangan badai per tindakan bilas lambung per tindakan penanganan kasus per tindakan dengan injeksi penanganan kasus per tindakan dengan nebulizer tindakan eksis, cross per tindakan incisa, incisa tindakan jahit luka s.d. jahitan per tindakan tindakan jahit luka setiap jahitan per tindakan berikutnya tindakan angkat per tindakan jahitan ganti balutan per tindakan tindakan ekstraksi per tindakan kuku angkat kutil tahi lalat per tindakan tindakan sirkumsisi per tindakan tindakan perawatan per tindakan luka tindakan perawatan luka bakar s d per tindakan tindik daun telinga per tindakan ekstraksi cerpen per tindakan prop telinga ekstraksi corpus lineup tht) per tindakan laboratorium laboratorium sederhana todongan darah terpemeritaaan cholesterol ldl direct |. per pemeriksaan per pemeriksaan urin rutin wilayah kimia darah non dan kapital umum gula darah sewaktu per pemeriksaan sesuai indikasi medis gula darah puasa per pemeriksaan sesuai indikasi medis per pemeriksaan gula darah sesuai indikasi medis cholesterol total cholesterol hdl high density per pemeriksaan lipoprotein) cholesterol ldl low density per pemeriksaan lipoprotein) trigliserida memasok darah lengkap hb, leo, tarombo, ery, mcv, mch, mhc, per pemeriksaan hematokrit, diff count, led) darah rutin hb, leo, tarombo, per pemeriksaan hematokrit) jumlah leukosit, jumlah trombosit, tanpa rhesus per pemeriksaan dengan rhesus hematokrit, per pemeriksaan mikrohematokrit j)) jumlah eritrosit, mikroskopis per pemeriksaan jumlah eosinofil, jumlah retikulosit, per pemeriksaan mikroskopis hitung jenis leukosit morfologi darah per pemeriksaan tepi, morfologi wara petasan pemetaan waka tembakan tog0| per pemerasan tekadnya terpmeriaan swtunfbarak tertememaan faces rutin roskopis, pemeriksaan makroskopik per mikroskopis) darah saber tepamariaaan sisa pencernaan protein, karbohidrat, per pemeriksaan lemak) mikrobiologi umum bpjs asap dere tigo teremertesan town porter matan nana? |solo #ertementaran tee area mikroskopis amoeba per pemeriksaan gem dasa demam mean a03 |solo pertamentanan area manan dosa tamat kealamian terpemeitsaan aaaaaa jas aman teremerisaan ambantaa soo teemerisaan ama kemasan mayor rata terpemerisaan maros anti hiv skrining rapid test skrining lengkap per pemeriksaan wresatamasi aur jam awanjagumas terminus yawaatoatat tepemerisaan sasis rata soo teremertasan nditmmi o| pertemertaran aglutinatif mama eno ermaraan per pemeriksaan dis elektromedik umum bpjs pemeriksaan usg ultrasonografi) per pemeriksaan tanpa expertise pemeriksaan ekg electrocardiographi) per pemeriksaan tanpa expertise doppler konsultasi hasil usg, ekg, rontgen per konsul dokter spesialis keterangan: pemeriksaan yang termasuk program dinas (gratis): paru dan kusta bta ibu hamil (hb, protein urine, hiv) pms (hiv, syphilis, hasan) iva pelayanan kesehatan ibu dan anak bpjs pelayanan keluarga berencana pemasangan iud per tindakan intra urine device) pelepasan tud intra per tindakan urine device) pemasangan implant per tindakan pelepasan implant per tindakan injeksi per tindakan pelayanan kesehatan ibu dan anak pemeriksaan ibu hamil anc antennata care) pemeriksaan rutin parts normal asuhan kebidanan per tindakan persalinan pervaginal normal oleh dokter per paket parts dengan penyulut pond) per tindakan placenta manual per tindakan per tindakan pengambilan spesimen pap smear pemeriksaan iva inspekulo visual per tindakan asam asetat) pelayanan kesehatan gigi dan mulut komponen pelayanan umum bpjs satuan pembersihan karang per rahang gigi perawatan topikal aplikasi fluor per kunjungan perawatan issue per kunjungan sealang perawatan pulp bank nasa pencabutan gigi susu per gigi tetap pencabutan gigi . penanggulangan dry per tindakan socket kontrol post per pencabutan gigi pemeriksaan pelayanan kesehatan lainnya komponen umum bpjs pelayanan pelayanan perawatan per kunjungan rumah home care) jung konsultasi gizi per kunjungan pemeriksaan buta per kunjungan warna jung surat keterangan sehat nan per kunjungan untuk pelajar surat keterangan sehat per kunjungan untuk umum surat keterangan sehat per jamaah calon jamaah haji logging pemberantasan penyakit demam per lokasi berdarah aps atas rumah) permintaan sendiri) konsultasi kesehatan per kunjungan lingkungan pelayanan ambulans puskesmas per pemakaian keliling": moma oee dalam kabupaten luar kabupaten km biaya tol keterangan harus ada sopir dan perawat bidan ambulance khusus untuk pasien gawat darurat penggunaan ambulance keluar kabupaten yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi supir dan tenaga lainnya, serta biaya tol ditanggung oleh penyewalingkunganrekening kas blue puskesmas yang selanjutnya disebut rekening kas adalah rekening tempat penyimpanan uang blueuskesmas. laboratorium puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan pada puskesmas yangrawat jalan dan atau rawat inap, dan bimbingan sosial medipelayanan unitbab tarif pelayanan kesehatan bagian kesatu umum blue puskesmas memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa pelayanan kesehatan yang diberikan. imbalan atas barang dan atau jasa pepepelayanan kesehatan pada blue puskesmas sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pelayanan medis, pelayanan non medis, dan pelayanan lain. setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan memanfaatkan memperoleh pelayanan kesehatan dari blue puskesmas dikenakan tarif layanan. bagian kedua: unit cost masing masing pelayanan, dan jasa pelayanan. penetapan tarif layangian ketiga:dalam hal besaran tarif yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini bawah perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada kekurangannya dibiayai dari apbd. struktur dan besarnya tariff digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan. struktur dan besarnya tariff layanan kesehatanpasien dirawat. struktur dan besarnya tarif alokasian jasa layanan jasa layanan dialokasikan untuk biaya jasa pelayanan dandari dana kapital ditetapkan sebesar (enam puluh) persen untuk biaya jasa pelayanan, dan (empat puluh) persen untukselain dari dana kapital ditetapkan sebesar (tiga puluh lima) persen untuk biaya jasa pelayanan, dan (enam puluh lima) persen untuk biaya operasional. pengalokasian atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii pelayanan dan tarif jasa layanmenjadi tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang undangan. bagi penduduk kabupaten karawang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau menjadisebagaimana dimaksud pada dan menjadi tanggungan penerima layanan. mh)yang diketahui oleh kepala dinas. dalam hal besaran atas klaim dari jaminan kesehatan, pihak ketiga lainnya atau jaminan kesehatan daerah bawah perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam kekurangannya dibiayai dari apbd. bab keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan pemimpin blue utd: kejadian luar biasa klb): bencana alam, dan atau masyarakat tidak mampu. dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, pemimpin blue utd puskesmas dapat memberikan pembebasan tarif layanan kesehatan. dalam hal adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah terkait adanya pembebasan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pembiayaan dari kebijakan tersebut semuanya berasal dari apbn dan ataumedii desember karawang, jrrachadiana diundangkan karawang pada tanggal desember sekbetartdaerah kabupaten pan setda terbaru 7endi sutisna berita daerah kabupaten karawang tahun nomor |
peraturan bupati sumedang nomor tahununtuk menanggulangi kemiskinan kabupaten sumedang telah ditetapksehubungan dengan adanyhingga pembentukan tim harus menyesuaikan, bahwa sesuai dengan ketentuanmbentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten sumedang harusperaturan bupati sumedang tentang nomor tahun tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskhuruftentang petunjuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungajak daerah. memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan pajak reklame.papan merk, ensign neon box, thin plat, balige bab dasar pengenaan, tarif pajak dan,padapadakelas dan kelasbesarnya pokok ketentuan pajak pkp) reklame tetap dihitung beutama diberi bobot (empattiga) dan ditentukan, sebagai berikut interchange karawang barat interchange karawang timur interchange kalihurip yani karawang tuareg kertabumi ranggagede niaga ir. juanda dewi sartika dr. taruna pangkal perjuangan tanjungpura rengasdengklok tuareg surotokunto surotokunto lari lari cikampek jatisari cilamaya pengulas join ir. juanda kosambi telagasari johar telagasari johar telukjambe kosambi curug kawasan industri kii kawasan industri surya cipta kawasan industri mitra kawasan industri kujang kawasan karawang barat bukit golf kawasan sedang golf galuh mas raya perumnas kostrad lingkar tanjungpura lardua) dan ditentukan sebagai berikut telukjambe pangkalan rengasdengklok pakisjaya batubara pakisjaya pisangan kemiri ibunya rengasdengklok pedas kuta gondok rawamerta ciranggon rawamerta telagasari tempuran telagasari krasakpapan merk dan thin plate, ensign neon box, balige) megaton videotron dan led, reklame spanduk, banner kain, poster, etalase dan branding. rumus ukuran nor kelas ns) untuk reklame melekat stiker) dan pamflet. rumus ukuran nor untuk reklame berjalan rumus ukuran nor yo) bin untuk reklame balon gas rumus satuan minggu nor) perhitungan nilai sewa reklame ukarawang kep. huk tentang nilai jual obyek pajak dan nilai strategis lokasi pemasangan reklame sebagai dasar perhitunganilai jual obyek pajak reklame (nor) kal bada mee2e7e besa minimal satuan diperlukan papan konstruksi ijin perjanjian (billboard) dengan pemilik milik pemda tahun milik swasta tahun tempat tertutup tahun papan merk milik pemda tahun milik swasta tahun lokasi tertutup tahun neon sign box tahun plat logam template tahun balige tahun megaton tahun spanduk, banner kain bulan poster, etalase bulan berjalan dengan kendaraan bulan balon udara gas unit minggu peragaan diluar ruangan permanen) kali minggu tidak permanen kali minggu suara (promosi) kali hari film kali hari melekat (sample) cm2 lbr selebaran cm2 lbr bupati karawang, ade swara lampiran peraturan bupati karawang nomor tahun tanggal nilai strategis lokasi pemasangan reklame kelas jenis reklame satuan kelas kelas utama papan konstruksi (billboard) milik pemda milik swasta lokasi tertutup papan merk milik pemda milik swasta lokasi tertutup neo sign box plat logam (template) balige megaton unit spanduk banner kain poster, etalase bupati karawang, ade swara |
salinanub. bagian dokumentasi hukususunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten maros sub. bagian dokumentasi hukumtahun nomor diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan huruf diubah, huruf dihapus, dan ditambah (satu) huruf yakni huruf sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: lembaga teknis daerah terdiri darilaksana penyuluhan dan ketahanan pangan. badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. badan kepegawaian dan diklat. badan lingkungan hidup. rumah sakit umum daerah salewangang. satuan polisi pamong praja. kantor pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal. kantor perpustakaan dan arsip. dihapus kantor pendapatan daerah. ketentuan dan diubah sehingga keseluruhanny, sekretariat: bidang data dan informasi: bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan: bidang perlindungan anak, unit pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sub bidang operasional keluarga berencana keluarga sejahtera. sub bidang menggerakan masyarakat. bidang pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sub bidang pengarusutamaan gender: sub bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan. bidang perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: konseling dan komunikasi, informasi dan edukasi kie: kesejahteraan dan perlindungan anak advokasi. sub. bagian dokumentasi hukum ketentuan bab xiv diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut bab xiv kantor pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal struktur organisasi susunan organisasi kantor pelayanan terpadu satu pintu terdiri dari kepala kantor::antara bab dan bab xvi ditambahkan (satu) bab, dan antara dan ditambahkan (satu) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut bab kantor pendapatan daerah struktur organisasi susunan organisasi kantor pendapatan daerah terdiri dari kepala kantor, sub bagian tata usaha: seksi pajak dan retribusi: seksi perimbangan keuangan dan pendapatan lainnya, seksi pendaftaran dan penetapan, kelompok jabatan fungsional. penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi kantor kantor pendapatan daerah akan diatur dalam peraturan bupati. bagan struktur organisasi kantor kantor pendapat sub. bagian dokumentasi hukum lampiran: peraturan daerah kabupaten maros bagan struktur organisasi lampiran peraturan dai badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan "tanggal: november tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten kabupaten maros maros nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten maros kepala badan kelompok jabatan fungsional sekretariat iii uii tn. nn. sub. bagian lee umum sub. bagian program keuangan bidang bidang bidang bidang data dan informasi keluarga berencana pemberdayaan perlindungan keluarga sejahtera perempuan anak sub bagian sub bagian pelaporan dan pengelolaan pena nan pengarusutamaan aan data gender sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian data dan evaluasi menggerakan masyarakat kualitas hidup dan kesejahteraan dan perlindungan perempuan perlindungan anak advokasi utd bupati maros, hatta rahman lampiran peraturan daerah kabupaten maros nomor tahun tanggal novemberbagan struktur organisasi kantor pendapatan daerah kabupaten maros kepala kantor kelompok jabatan fungsional sub.bagian iii tata usaha iii seksi seksi seksi pajak dan retribusi perimbangan keuangan dan pendaftaran dan penetapan pendapatan lainnya bupati maros, hatta rahman lampiran peraturan daerah kabupaten maros nomor tahun tanggal november bagan struktur organisasi tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten kantor pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal maros nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten maros kabupaten maros kepala kantor sub.bagian tata usaha seksi seksi seksi seksi sumber daya alam jasa usaha penataan wilayah penanaman modal bupati maros, hatta rahman |
peraturan daerah kabupaten maros nomor tahun tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi kabupaten maros dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maros menimbang bahwa berdasarkandinyatabahwa untuk memenuhi maksudrian insentif dan kemudahan begin investasiraturan daerah, selanjutnya disebut perda, adalah peraturan daerah kabupaten maros,bab maksud, tujuan dan prinsip jl) maksud diadakannya pemberian kemudahan berinvestasi adalah untuk menarik investasi dan mendorong tumbuhnya gairah berusaha didaerah. tujuan pemberian kemudahan berinvestasi adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerahefektif dan efisien. bab iii ruang lingkup pemberian kemudahan berinvestasi diberikan kepada setiap investor yang menanamkan modalnya pada berbagai bidang usaha daerah termasuk perluasan usaha, penyertaan modal daerah dalam kegiatan investasi daerah. bab bentuk dan kriteria pemberian kemudahan berinvestasi dapat berbentuk jl) pemberian insentif dan pemberian kemudahmberian bantuan teknis, cc. percepatan pemberian perizinan, penyediaan sarana dan prasarana umum. pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal dengan mempertimbangkan beberapa minimal dari jumlah tenaga kerja yang digunakandibutuhkan daerah dan termasuk skala prioritas tinggi, menyediakan infrastruktur dan memberi akses kepada masyarakatmiliki rekening perusahaan pada perbankan yang ada daerah, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi: p . memiliki npp daerah. (l) daerah dapat menawarkan modalnya kepada investor yang akan menanamkan modalnya didaerah dalam bentuk penyertaan modal daerah, penyertaan penanaman modal daerah dan tatacaranya akan diatur dengan peraturan bupati. bab jenis usaha kegiatan pemberian kemudahan penanaman modal kabupaten maros meliputi jenis usaha kegiatan pertanian, perkebunan: perikanan dan kelautan: peternakan, pertambangan, industri pergudangan, pariwisata, penanaman modal usaha dan jasa lainnya. bab dasar penilaian pemberian kemudahan berinvestasi didasarkan pada hasil penilaian tim koordinasi dengan mempertimbangkan kelayakan perusahaan kelayakan kegiatan usaha dengan potensi objek kondisi sosial budaya lokasi kegiatan kriteria sebagaimana dimaksud bab vii tata cara (l) bupati membentuk tim koordinasi untuk menyiapkan bahan pemberian kemudahan berinvestasi. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan verifikasi kelayakan perusahan pemohon, melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang potensi daerah yang akan diusahakan: menyusun prioritas kriteria yang harus dipenuhi, memberikan penilaian terhadap proposal dan presentasi pemohon, melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal, memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati terhadap proses pemberian kemudahan: menyiapkan kerangka acuan konsep keputusan bupati tentang pemberian kemudahan. jl) pemberian kemudahan berinvestasi bagi penanam modal daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada bupati minimal dengan melampirkan photo copy ktp pemilik, akta pendirian perusahaan, proposal kegiatan tor yang memuat secara jelas jenis, bentuk usaha dan prosesnya, site plan, lokasi, nilai investasi, jangka waktu pelaksanaan), pemohon mengadakan presentasi tentang maksud dan tujuan berinvestasi dihadapan bupati dan atau tim. (l) berdasarkan permohonan tersebut tim koordinasi mengkaji kelayakan pemberian kemudahan serta jenis kemudahan yang dapat diberikan dan hasilnya disampaikan kepada bupati, (l) atas hasil kajian tim dimaksud bupati menetapkan keputusan bupati tentang pemberian kemudahan berinvestasi kepada pemohon, dan atas keputusan tersebut pemohon dapat melanjutkan pengurusan perizinan kepada instansi teknis dengan melampirkan keputusan dimaksud dengan segala kemudahan dan insentif yang diberikan(dl) pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal disesuaikannya daerah. bab viii jangka waktu keputusan pemberian kemudahan berinvestasi diberikan dalam jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian tim. bab pelaporan dan evaluasi (l) penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan perkembangan kegiatannya kepada bupati paling sedikit (satu) tahun sekali dan selanjutnya bupati menyampaikan kepada gubernur dan dihembuskan kepada dprd,: dan penerima insentif dan penerima kemudahan modal menyebarluaskan laporan tahunan kepada publik secara transparansi paling lambat (lima belas) hari setelah disahkan oleh bupati. jl)beberapahatta rahman diundangkan maros pada tanggal pebruari sekretaris daerah kabupaten maroslayanan kesehatan dalam bidang kesehatan kepala daerah: keputusan menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor menkes skbuaro jambi,, dan rumah sakit umum daerah. (d0) puskesmas pembantu bidan didesa, puskesmas keliling dankartu pasie pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas pembantu bidan desa kenakan retribusi macam kegiatan besarnya ket biaya karcis harian rp. satu kali kunjungan pemeriksaan kesehatan oleh dokter surat keterangan kesehatan kir dokter) umum pns rp. pelajar rp. biaya persalinan puskesmas persalinan biasa normal rp. persalinan sulit patologis rp. bersalin operasi sedang (curetage) rp. biaya bersalin yang ditolong oleh bidan desa rp. biaya rawat inap puskesmas per hari rp. jasa visit konsultasi rp. biaya makan pasien rawat inap per hari makan siang, makan malam dan snack operasi operasi kecil rp. exterpasi rp. pemeriksaan urin normal rp. pemeriksaan faces rp. pengobatan gigi (tindakan) extract gigi normal rp. extract gigi sulit rp. filling (tambalan gigi) rp. pengobatan syaraf gigi rp. perawatan abses intra oral rp. extra oral rp. pelayanan jenazah perawatan rp. visum luar rp. visum dalamatas pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit umum muaro jambi dan paviliun dikenakan retribusi rawat jalan biaya pendaftaran karcis harian rp. poliklinik tanpa surat rujukan biaya pendaftaran karcis harian rp. poliklinik dengan surat rujukan pengujian kesehatan umum rp. ditambah dengan pelajar rp. biaya pns rp. pemeriksaan general check rp. penunjang. il. pertolongan pertama pada kecelakaan biaya pendaftaran karcis harian rp. dengan rujukan biaya pendaftaran karcis harian rp. tanpa rujukan pemakaian fasilitas ugd rp. tindakan kecil rp. tindakan ringan rp. tindakan sedang rp. tindakan khusus rp. tindakan besar rp. biaya konsultasi dr. spesialis rp. per pasien ui. tindakan gigi dan mulut penambahan gigi sementara rp. per gigi. penambahan gigi tetap rp. per gigi. pencabutan gigi rp. per gigi. pengobatan urat syaraf untuk satu rp. per gigi. kali kunjungan tindakan tindakan lainnya: pembersihan karang gigi rp. penyinaran pollux rp. pemasangan mahkota dan rp. jembatan tambalan gigi sementara pembedahan gigi terpendam rp. apeoktomi, ekstrasi gigi rp. foto gigi rp. pemasangan gigi palsu rp. per gigi. rawat inap kelas iii rp. kelas rp. kelas rp. kelas utama rp. rawat inap iccu rp. jas visit konsul kelas iii rp. kelas rp. kelas rp. kelas utama rp. konsultasi spesialis antar rp. ruangan vi. pertolongan persalinan persalinan normal kelas iii rp. kelas rp. kelas rp. kelas utama rp. persalinan patologi kelas iii rp. kelas rp. kelas rp. kelas utama rp. vil. tindakan operasi operasi besarr operasi sedang operasi kecil rp. tindakan operatif cito ditambah dari tarif poin dan viii. pemeriksaan penunjang radio diagnostik radiologi ringen) sederhana rp. sedang rp. canggih rp. usg electrocardiografi ecg) rp. ix. pemeriksaan penunjang medik laboratorium klinik sederhana darah rutin rp. urine rutin rp. faces rutin rp. trombosit, malaria, malaria rp. bilirubin rutin rp. pengambilan darah transfusi per rp. kantong sedang kimia darah glukosa rp. asam urat rp. reum rp. kreatinin rp. serologi golongan darah rp. tes kehamilan rp. sei rp. per tindakan pelayanan sedang rp. per tindakan pelayanan sederhana rp. per tindakan pelayanan tindak asuhan keperawatan bangsal kelas utama rp. per tindakan bangsal kelas rp. per tindakan bangsal kelas rp. per tindakan bangsal kelas iii rp. per tindakan pelayanan jenazah perawatan jenazah hari rp. per tindakan sewa kamar jenazah hari rp. per tindakan visum luar rp. per tindakan visum dalam rp. per tindakan penggunaan mobil ambulance pemakaian dalam kota rp. pemakaian keluar kota lebih dari rp. per kilometer s d untuk jarak pergi pulang per tindakan pemakaian keluar kota lebih dari rp. untuk jarak pergi pulang pp) pemakaian keluar kota lebih dari rp. untuk jarak pergi pulang xiv penggunaan mobil jenazah pemakaian dalam kota rp. pemakaian sampai pemakaman rp.pergi pulang pp) pelayanan konsultasi gizi rawat jalan berkonsultasi rp. rawat genap kelas utama rp. kelas rp. kelas rp. kelas iii rp. xvi pemakaian obat obatan dan bahan habis dipakai dikenakan penggantian (tujuh puluh lima persen) dari seluruh pemakaian obat dari dasar (harga beli)an paviliun dikenakan retribusi. (l) apabila dipandang perlu bupati dapat menaikan retribusi setinggi tingginya (dua puluh lima persen) acapkali kenaikan sesuai kebutuhan. kenaikan dimaksud ini tidak diperkenalkan apabila berakibat penetapan retribusi melampaui tarif pelayanan rsud jambiberikan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma cuma, janda atau duda dari pensiunan pegawai negeri sipil serta keluarga termasuk anak yatim piatu dari pensiunan pegawai negeri sipil mendapatkan pemeriksaan,perawatan dengan cuma cuma sesuai dengan ketentuan ketentuan pembiayaan akses, pegawai negeri pensiunan serta keluarganya mendapatkan pemeriksaan, perawatan pengobatan dengan cuma cuma sesuai dengan ketentuan akses, (l) baik berupa administrasi kantor maupun obat obatan, resensi, bahan habis pakai dan lain lainnya tata cara rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawaban ditetapkan oleh bupati. (l) pelayanan dan perawatan rumah sakit umum daerah tetapkan berdasarkan kelas utama. kelas kelas kelas iii pelayanan puskesmas ditentukan pada kelas iii (d0) yang dideritanya. dengan menunjukan tanda bukti pembayaran retribusi yang berupa karcis. karcis dimaksud pada huruf ini merupakan tanda bukti pembayaran dan pengganti bangko yang dipergunakan se,tempatkan dirumah sakit oleh direktur. pelayanan dan perawatan peserta akses penderita sebagai peserta dari akses atau keluarga yang masih menjadi tunggangannya masuk atauriw pelayanan dan perawatan orang tahanan napiutama. kelas kelas ii,yang rumah sakit umum. pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan atau penelitian bagidengan membawa kartu sehat ks) yang diberikan oleh puskesmas, paling lambat 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam). penderita wabah, bencana alam dibebaskan dari pembayaran jika bersedia ditempatkan bangsal kelas iii. penderita wabah, bencana alam yang meminta dikelas yang dipilihnya akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif berlaku dikelas yang dimaksud. pengenaan retribusi bagi penderita rawat inap (ibu bersalin rumah sakit umum daerah), selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu, juga dikenakan retribusi untuk perawatan bayinya sebesar (lima puluh persen) dari jumlah perawatan ibu.luh persen) kepada rumah sakit umum rsu) mengerti untuk keperluan operasional rumah sakit dan pengelolaan medis:, selambat lambat jam terhitung sejak ada pemberitahuan dari direktur rumah sakit umum daerah kepala puskesmas, guna kepentingan pemeriksaan, direktur rumah sakit umum daerah kepala kepala puskesmas dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf ini apabila keluarga penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada huruf inimakaman: (l) fasilitas untuk perawatan, kelas terdiri dari (dua) tempat tidur dan kamar mandi dalam, kelas terdiri dari (empat) tempat tidur dan kamarmandi dalam, kelas iii terdiri dari (empat) tempat tidur atau lebih dan kamar mandi luar, biaya perawatan dan lain lain paviliun ditetapkansetiap penderita yang dirawat rsud yang meminta paviliun atas dasar: adanya surat keterangan pengantar dari dokter yang memeriksa merawat, keinginan penderita keluarganya, tiap penderita yang rawat rumah sakit umum daerah yang meminta paviliun diharuskan membayar uang muka untuk (lima) hari perawatan. bab wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut dalam kabupaten retribusi atau kuasanya. bentuk isi, serta tatadan skrdkbt sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatidasawarsa penagihan hak untuk melakukan penagihan retribusi, darnaraturan daerah ini disebut peraturan daerah tentang retribusi pelayanlayanan kesehatrjasamkerjasama antar desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan: bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas, maka perlu membentuk peraturan daerah kabupaten muaro jambi tentang kerjasamdaerah adalah dewan perwakilan rakyat kabupaten muaro jambi, camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tingkat kecamatan dalam kabupaten muaro jambibadan usaha atau orang perseorangankeputusan bersama, perjanjian kerjasama,kewenangannyacc. desabupati muaro jambkerjasama antar desbab maksud dan tujuan jl)delapan milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).oooooooo wook tahun anggaran .cbooo.ooo tahun anggaran sebesar rp. jumlah rpjsatu milyar lima ratus juta rupiah). penganggaran dana penyertaan modal daerah kepada bankbank dan disetor kas daerah danpembinaan dan pengawasan (l)disebutporan pendahuluan desa kecamatan bulan laporan rp) rp)) apabila merupakan kegiatan fisik lanjutan. kolom isi dengan keterangan lain yang berkaitan dengan kegiatan terkait. form laporan tahap desa kecamatan bulan laporan regia tan add swara bar recap lang fisik kesan rp) utan gan see (ntntnnnnkw) apabila merupakan kegiatan fisik lanjutan. kolom isi dengan persentase realisasi fisik kegiatan bersangkutan. kolom diisi dengan realisasi penggunaan dana tahap kegiatan bersangkutan. kolom diisi dengan keterangan lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan bersangkutan. |
pata, walikota makassar peraturan daerah kota makasskassar, menimbang bahwa seiring dengan pertambahan jumlah penduduk kota makassar yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta kemajuan masyarakat dibidang teknologi telekomunikasi yang terus meningkat sehingga kebutuhan pembangunan menara telekomunikasi juga semakin meningkat, maka dipandang perlu melakukan pengendalian dan menetapkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi: bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang pada prinsipnya pemerintah daerah kota makassar dapat memungut retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi kotakassarmakassar nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah riro)menara telekomunikasi kota makassarmakas, dipungut sejumlah pembayaranmiliki menara telekomunikasi dengan memanfaatkan ruang dalam wilayah kotakotadasarkan pada nilai jual obyek pajak nop) pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi. besarnya tarif ditetapkan sebesar (dua persen) dari nilai jual obyek pajak nop) pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasingendalian menara telekomunikasi dipungut dalam wilayah kota. babi masa retribusi masabab insentif pemungutanxmekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, diatur dengan peraturan walikota. bagian kedua(dua puluh empterhadap menara yang sudah berdiri dan belum dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan daerah ini, kepada pemilik menara diwajibkan membayar retribusi paling lambat (tiga) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini. jika batas waktu (tiga) bulan terlewati pemilik menara belum membayar retribusinya sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi sebagaimana dimaksudpeta tr. us: undang undang nomor tahun tentang armor sad mena wilayah na bag nalar ahh dir sri sebgai ina tahi taat di. lamar indonesia tahun nomor s5, tambahan lembaga sudi wan mamata masa postkan negara indonesia nomor ana gurat ay.i sort satin undi adan nomor ai inti ban benang," comment a33 karang pke aan tpa ran penegak toe ben senayan stan membayar milik peraturan mengapa. tea sae, "em akan aidonaikatakuag iu, hah jarepetas don doi par dag ron ara peran neh pen dentahataan inna nat bui. perda mba banontiio menantu ntah tina aaa maka tnubtatb 1dang undang nor raha kanan senin tenun sep aan pemernksanaan pengelola: nae danang len naya nam tya pan pria man pada yani dentata secara lembaran negar publik inc sma pihak bore tao akan cagar saran pas neng rar arn area) jampoahnhan lem sean tambahan mantan one! atau aan amor hirotatt yes nur pun say mpa al undang undang pata nan ega pan "titik pcinuanbuima nasa perasaan maan pas gara ana bilik indonesia" ser ora raja, lana agunan into tun kan. bemiaiiigsia aman orasi, "lau tibetan 9ngaran negar folk igo nana pee seth ar. range undang naa prp yernerntanan lembar negara aan bana aan perupa ann bentumaat bodnenartanalan yan bang aga sin ann nina venue dik index nomor kia merak set beda mega lan pola han pakan taman aan aan sak mea otak . hbs asas arema basa wara aga sang, mayor apa apn ita ber tas ani militer indon loss semen pir pan aia tambahan arun negara chul tan adi undang pata petition, lan "al ses shin aaaretgean ayu der ipa, duh 1g: peraturan cita selatan teh nan aan ati sini nan gan kal ug. republik indo tart arena feat mah kelamaan iya peraturan pem abis tea entoronetm atasi klo ha: dang para pati per menu indah tertua ann jantan |
kah. walikota makassar provinsi sulawesi selatan peraturan daerah kota makassar nomor tahun tentang pengelolaan air lim bah domestik dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota makassalaksanaan pemerintahan daerah. pemerintah daerah adalah walikota makassar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.rumput tinja atas permintaan pelanggtau septic tan danunit pelaksana teknis atauzas dan tujuanbagian kesatu sistem pengelolaan pengelolaan air limbah domestik harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan, kota, kepadatan penduduk, ketersediaan air bersih: kemiringan tanah, ketinggian muka air tanhurufsistem pengolahan lumpur tinja melalui instalasi pengolahan lumpur tinjahuruf meliputi: jamban:duadunia usaha swasta, cc. rencana pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, pengelolaan prasarana dan sarana air limbah domestic,jaringan,: indikasi pembiayaan dan pola investasi, rencana kelembagaan dan peraturan perundang undangan,iketentuan lebih lanjut ,mengenai rencana induk pengelolaan air limbah domestik diatur dalam peraturan walikota, cc. meningkatnya partisipasi badan usaha swasttigswasta menyediakan truk tinja dan membangun instalasi pengolahan lumpur tinjatandar operasional prosedur. paragraf pemeliharaan dan rehabilitasi spal srutin spal s dilakukan secara rutin yang merupakan pembiayaan habis pakai untuk menjaga usia pakai unit spal s tanpa penggantian peralatan suku cadang. pemeliharaan berkala spal s unit spal s. pemeliharaan berkalapemeliharaannya secara individual, pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam untuk skala komunal dilakukan pemeliharaannya secara kelompok masyarakat dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah daerah,,setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada wajib mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.cc.apat dilakukan oleh operator atas penunjukan pengeloladrainase. ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan air limbah diatur dalam peraturan walikota jaringan perpipaan pembuangan akhir pengolahanunit pelaksana teknis daerah. unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkannya pada pemerintah daerah secara berkala. bab tugas dan wewenang pemerintah daerahystem terpusat. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan unit pelaksana teknis daerah, dan menetapkan standar pelayanan pengelolaan air limbah.ystem terpusatunit pelaksana teknis daerah, melaksanadapat membentuk unit pelaksana teknis atau perusahaan daerah sebagai operator air limbah domestik. pemerintah daerah dapat menunjuk utd atau perusahan daerah yang telah ada sebagai operator air limbah domestik. utd atau perusahaan daerah melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestic kepada instansi yang berwenangtig, ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana yang dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotaair limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dalam peraturan daerah inicc. mengawasi kinerja pemerintah dan atau pengelola air limbah domestik. bab vii kerja sama pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam pengelolaan air limbah domestik. pemerintah daerah secara sendiri atau bersama sama dapat bekerja ketentuan perizinan setiap orang atau badan usaha yang memiliki usaha pengelolaan air limbah wajib memiliki izinwalikota.ajuntuk mendapatmbuang air limbah domestik media lingkungan lima puluh juta rupiah). pelanggaranapabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam danmoh. ramadhan komando diundangkan makassar pada tanggalemerintah kabupaten musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor: tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bupati musi rawas, menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten musi rawastelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten musi rawas dengan nota kesepakatan tangga! maret nomor tahun dan nomor tahun dan pengesahan gubernur sumatera selatan tanggal april nomor bappeda,ler peraturan pemerintah nomor tarun tentang kedudukan keneselon: lampiran daftar piutang daerah: lampiran daftar pinjaman daerah, lampiran vii daftar investasi daerah penyertaan modal), lampiran vii daftar ringkasan aktiva tetap daerah yang diperoleh pada tahun berkenan lampiran rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, lampiran daftar rekapitulasi belanja daerah menurut bidang kewenangan, unihn. pasaapril bupati musi rawas dto ridwan mukti diundangkan lubuk linggau pada tanggal april an. bupati musi rawas sekretaris daerah dto mukti sulaiman, s.h.,m. hum. pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten musi rawas tahun nomor seri |
halamdaerah kabupaten musi rawas tahun nomor tambahan lembaran negara nomor halamanthalaman kabupaten kota lembaran negara ri! tahun neo:da daerah tahun anggaran halamdro. dipisahkan sejumlah:terdiri dari dau murni rp. dau tambahan tunjangan profesi guru pns rp. cc. dana alokasi khusus sejumlah rp. halaman vipasai terdiri dari: penerimaan sejumlah rp. pengeluaran sejumlah rp. halaman bijirp. daerah sejumlah'! daftar penyertaan modal investasi) daerah: lampiran daftar perkiraan penambahan dan pengurangan halaman laman ekani:i januari bapak musi rawas sn. rakyat tega lol ridwan mukti diundangkan di: lubuk linggau pada tangga! januari sekretaris daerah kabupatenymusi rawas ny maa anna senen singadilaga mama lembaran.daerah kabupaten musi! rawas tahun nomor halaman lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal ': januari hati dan dalem kanan pemerintah kabupaten musi rawas ringkasan apbd tahun anggaran nomor urut uraian jumlah pendapatan daerah jumlah pendapatan belanja daerah jumlah belanja surplus ( defisit) pembiayaan daerah jumlah penerimaan pembiayaan dunia pengeluaran pembiayaan pembiayaan neto bisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan lpa) mo mmmm uu. cab du, jajaran: byu rawas tks p5, nag saran sd, inka lal haa rupiah mukti protes sindo achieved dinas pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah pemerintah kab. musi rawas . . i aaa wmm www am. lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal: invasi hai dan mui kaleng pemerintah kabupaten musi rawas ringkasan apbd nsp tahun anggaran nomor urut uraian pe: ben jumlah kama pendapatan daerah kena ba. pendapatan asli daerah .c06. dana perimbangan lain lain pendapatan daerah yang sah jumlah pendapatan belanja daerah .t. belanja tidak langsung belanja langsung jumlah belanja surplus ( defisit)mbiayaan anggaran tasiun berkenaan siapa) aim uou, januari pan rawas se) rx. bukti ll, printed sipil approved dinas pendapatan, pengelolaan kenangan aset d3merah pemerintah kas. musi rawas lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal. januari hal dari pls sai pemerintah kabupaten musi rawas ringkasan apbd tahun anggaran nomor urut uraian jumlah pen diana daerah ,00x a1. pendapatan asli daerah pendapatan pajak daerah hasil retribusi daerah masih pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kain lain pendapatan asti daerah yang sah perimbangan bag: hasil pajak bagi hasi! bukan pajak dana alokasi umum dana alokasi khusus ina pendapatan daerah yang sah pendapatan kisah bana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya jumlah pendapatan belanja daerah belanja tidak langsung si. belanja pegawai belanja subsidi belanja hibah |tanya bantuan sosial belanja bagi hasil kepada provinsi provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa d0. |setarpil approved dinas pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah pemerintah! kah. musi rawas pre" tas a am. www . . . ee. hal dari nomer urut uraian jumlah u www w uou cwm mmm mms. eee belanja modal bumn belanja pembiayaan daerah b2, reneaumaan pembiayaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebeiurninya lpa) rumah penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan daerah pembayaran pokok utang ikutan pengeluaran pembiayaan pembiayaan neto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan siapa) sengau, januari fara boratinnusi rawas usa kaki mukti aida sipil approved dinas pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah pemerintah kab. nusa rawas an. pet aman |
bupati ogan ilir peraturan daerah kabupaten ogan ilir nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan ilir pad), maka perlu penyertaan modal daerah: bahwa penyertaan modal sebagaimana tersebut pada huruf kepada pt. bank pembangunan daerah sumsel babel dan pd. petronas ogan ller:bupati adalah, bab tujuan tujuan penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank pembangunan daerah sumsel babel dan pd. petronas ogan ilir adalah menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan pt. bank sumsel babel dan pd. petronas ogan lir, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, cc. memberikan konstribusi bagi pendapatan asli daerah pad): bab iii besaran penyertaan modal pemerintah kabupaten ogan ilir yang telah disetor sampai dengan desember kepada pt. bank pembangunan daerah sumsel babel adalah sebesar rp. dengan jumlah saham lembar. penyertaan modal pemerintah kabupaten ogan ilir pt. bank pembangunan daerah sumsel babel tahun anggaran sebesar rp. (satu milyarpenyertaan modal pemerintah kabupaten ogan ilir yang telah disetor sampai dengan desember kepada pd. petronas ogan ilir adalah sebesar rp. (lima ratus juta rupiah). penyertaan modal pemerintah kabupaten ogan ilir pd. petronas tahun anggaran sebesar rp. (dua ratus lima puluh jutabab sumber dana penyertaan modal pemerintah kabupaten ogan ilir kepada pt. bank pembangunan daerah sumsel babel dan pd. petronas dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ogan ilir tahun anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dicantumkan kedalam sertifikat saham. penyertaan modal sebagaimana dimaksud dicantumkan modal pd. petronas ogan ilir. bab dividen atas penyertaan modal dividen dan hasil laba perusahaan yang diperoleh atas penyertaan modal kepada pt. bank pembangunan sumsel babel dan pd.dto. mawardi yahya diundangkan indralaya pada tanggal, juni sekretaris daerah kabupaten ogan ilir, drs. narrow, pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten ogan ilirluanuari bupati sumbawa ttd jamaluddin malik diundangkan sumbawa besar pada tanggal januarianggal maret.g inn agen pembiayaan netto rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan: rp. ojsrp. cc. bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lai kab kota pemdes dansejumlah rp.emaret musi banyuasin, nh: pari azhari diundangkan sedayu pada tanggal maret saefsekretaris daerah kabupaten musi banyuasin, son ant pan spark yoyansyah, seehbina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten musi banyuasin tahun nomor dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten musi banyuasin dan rena) bupati musi banyuasin berita acara nomor: ba dprd nomor ba dppkad persetujuan bersama kepala daerah dan dprd kabupaten musi banyuasin tentang rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran pada hari selasa tanggal enam bulan maret tahun dua ribu dua belas kami yang bertandatangan dibawah ini pari azhari bupati musi banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin, yang beralamat jl. kol. wahid udin sedayu, selanjutnya disebut sebagai pihak na pertama. ir. user effendy. ketua dprd kabupaten musi banyuasin hj. fatmawati, wakil ketua dprd kabupaten musi banyuasin ansari burhan, wakil ketua dprd kabupaten musi banyuasin adil fitri, wakil ketua dprd kabupaten musi banyuasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten musi banyuasin,:anggaran pendapatan belanja daerahedayu, maret pkpi mbs, banyuasin, ketua dprd pengin (p3 banyuasin, tea nen nan tni ses eny) nota po. ngepahriazhari user effendy, wakil ketua dprd kabupaten musi banyuasin, hj. fahmi. wakil ketua dprd kabupaten musi banyuasin, ansari burhan, wakil ketua dprd kabupaten musi banyuasin, adil fitri, pena rekapitulasi hasil pembahasan rancangan apbd kab. musi banyuasin tahun anggaran rekap belanja ana a dinas pendidikan nasional dinas kesehatan s36623s80ool @s00000. rsud sedayu o09 senegal goo dinas pubinamarga ss263020001 sogtigis0000l ooo| dinas ciptakarya pengairan dinas pendudukan dapil oo) coo000001 helosrom semasa smosmoon| anemon| 2agsangioa) anonnuoto| assaults0n aras msh enak genom| geodeoino kantor satuan pol wanesaaana) ago 2se2ooo eso00o sea anna mesin kdh wkd ata o00| |oppkad go| 221ppx en: are g99 bpi mouth spanyol 01assn ono a9s1ss0nomor 22sisaonboo|l g0ol s000000001 bee perwakilan kab. muba rosa oo0| peron ppn perizinan o.ool haa dns pagu indikatif paguanggaran bangga bertambah berkurang bea bel langsung nah hee belanja langsung media mpaaannnsa kec.se kayu kec.lais i. bek dea man memeras kae dnnonngnn kec. babat toman |keep.peluang yatneooo0ol toe05015001 t069501500| tool oo kec.sangadesa iaa12410001 i141241. tool a00 kec. plakat tinggi ese. ses.i100001 atan ei e| detecta tema matah basis sem alan tae one meal ema hisarsoopoo wasaetarooa 2225error0n ttosrsooo aasaarena) apel girsoonooo gosernseal ajowskormesoan 22samulo| ersoonsoo amonsemood| 232sso0an ers0onion| asoosesonah ash pan ksootioaan| gammeseo| oo) pol so) bp2tanikhut kehutanan tool ooo: a9 dinas pertambangan energi o0ol o0. dinas perikanan ooo| (eso.o00.oo0)| extensa rumusan insotoramn 2enonaason ere2etamsooo| tioerinancoo| namco sena ooo les seram anna oa? jelas jean sis kg) fan fa) it) jan ira ne) pel sah (na) arah 7x3 pan, # s ada, isi pend fe: diolesi teka: aan sii eli al. asa ban per el. metal bar laka enam: wengi pan sisi ind bagi red lang ren pel san sun, pte png bar, aren: naa fan san batu bo. ef. ad, ke) jis etis 2io sial cile khas tea katana teng te) sini has |
wa, kr p bag, siap walikota pagar alamkota pagar alam dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pagar alam menimbang :a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada dinas pendapatan pengelolaan dan aset semakin meningkat dengan tugas bidang pelayanan pbb dan bpt maka dipandang perlu penambahan bidang pada dinas, bahwa dengan penambahan bidang tersebut maka peraturan daerah nomor.or tahun perlu dilaksanakan perubahan: v.tahun nomor tambahan lembaran negara nomor naa undang undang nomor tahun tentang perimbangan antara pem'pyang telah dibentuk dengan peraturan daerahengan persetujuan: kota pagar alam beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota pagar alam nomor tahu tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas dinpada bagian demo at struktur organisasi diubah sebagai berikut inn struktur organisasi dinas. pendapatan, pengolahan keuangan dan aset terdiri dari kepala dinas b.: sekretaris membawakan sub bagian umum sub bagian keuangan sub bagian perencanaan dan pelaporan. cc. bidang pendapatan membawakan seksi pendapatan dan pendataan seksi seksi pelaporan seksi penagihan. d. bidang pelayanan pelaporan pbb dan bpt seksi intensifikasi dan esterifikasi pbb dan bpt seksi penagihan pbb dan bpt seksi pengadaan data informasi. bidang anggaran membawahi seksi anggaran seksi penagihan seksi penatausahan keuangan. bidang akuntansi dan pelaporan membawakan seksi pembukuan dan pendapatan daerah seksi pembukuan, penerimaan pengeluaran belanja daerah seksi pelaporan. bidang, investasi dan aset daerah membawakan a1. seksi pengeluaran investasi daerah seksi pengolahan barang milik daerah unit fungsional ii. kelompok jabatan fungsional seksi instansi fiksi dan ekstensi fiksi pbb dan bpt seksi penagihan pbb dan bpt cc. seksi pengelolaan data dan informasi. struktur organisasi dinas pendapatan pengolahan keuangan dan aset kota pagar alam adalah sebagaimana tercantum dalam'di: pagar alam pada tanggal juni walikota pagar alam ida fitria basuki diundangkan pagar alam pada tanggal guk sekretaris daerah kota pagar alam samsudin lembaran daerah kota pagar alam tahun nomor oo) seri ela rs. ter bad kas to) k25 in) (z3 ika mimsnad) monroe gg) kaa bana iki kena gmn chanerso kae (pa ng: iso) nas) (z3 is) (jas isi iha (la i22| (i8$ fang tee az: i ohm bom san ama mae men are nuwusilacruns siamang nn, issn tia nu) (ii pata del ih3| his team tag tan kemiri pas isl bal oli ana tel debat bnn lha die ie| ega megan ata et! tano saad kdi men peasant 5j aa, pama pad pen kai bai a05 b , |zz d3) (otr hel pearl kas (ag |
mad www aan nana peraturan daerah kota pagar alam nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pemuda dan olahraga kota pagar alam dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pagar alam menimbang "aa. bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan dan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kepemudaan maka kota pagar alam dapat dibentuk lembaga organisasi pemerintah berupa kantor pemuda dan olahraga b.an ata kerja kantor pemuda dan olahragaundang undang nomor tahun tentang kepemudaaparatur sisi! negerkeolahragaan. lembaran tahun nomor peraturan daerah nomor tahun tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangantentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pemuda dan olahraga pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota pagar alam walikota adalah walikota pagar alamagar alam lembaga teknis adalah lembaga teknis dalam kota pagar alam kantor pemuda dan olahraga bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan kepemudaan dan keolahragaan bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk lembaga teknis daerah kota pagar alam lembaga teknis daerah kota pagar alam sebagaimana dimaksud pada merupakan kantor pemuda dan olahraga pagar alam. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi organisasi bagian pertama kedudukan kantor pemuda dan olahraga merupakan unsur pendukung pelaksana pemerintah daerah dibidang pelayanan kepemudaan dan keolahragaan kantor pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala kantormelaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan. mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyebar.garapan keolahragaan daerah. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai denga bidang tugasnya. bagian ketiga fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kantor pemuda dan olahraga memiliki fungsi penyelenggaraan, perumusan, penetapan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan mengkoordinasikan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang pemuda dan olahraga pengelolaan urusan ketatausahaan kantor pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan perencanaan. pemeliharaan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan pembinaan dan pelaksanaan tugas kepemudaan dan keolahragaan pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah selaku stake holder penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan penyelenggaraan dan fasilitasi kejuaraan keolahragaan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga dan pelaksanaan anggaran bab susunan organisasi, tugas dan fungsi kepala sub bagian dan seksi organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi kantor pemuda dan olahraga terdiri dari kepa'a kantor: sub bagian tata usaha seksi kepemudaan seksi keolahragaan seksi sarana dan prasarana. bagan susunan organisasi kantor pemuda dan olahragadua kepala kantor kepala kantor sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, mensinkronisasikan, mengendalikan tugas dan fungsi kantor menyelenggarakan penetapan program kerja dan mencari kegiatan kantor, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah:dibidang pemuda dan olahraga: menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, pelaporan dan evaluasi, kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan sarana. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai pemuda dan olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerahkantor.laporan dan evaluasi, kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan sarana. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang pemuda dan olahraga. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain sebagai stake holder. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian ketiga kepala sub bagian tata usaha pemuda dan olahraga. kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu kepala kantor dibidang urusan umum, keuangan dan program. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian tata usaha kantor pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi penyelenggara:an standar yang ditetapkan, mengkoordinasikan, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan kantor sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala kantor, sesuai bidang tugas dan fungsinya: pemberian masukan yang perlu kepada kepala kantorkepala kantor sesuai standar yang ditetapkan. untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan koordinasi rencana program kerja sekretariat dan seksi seksi melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kantor, melaksanakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan, melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan, melaksanakan pengkajian anggaran belanja: melaksanakan pengendalian administrasi anggaran belanja: melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan: melaksanakan penyusunan rencana stategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) melaksanakan ketatausahaan, kelembagaan dan penatalaksanaan: melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomonikasian dan persandian: melaksanlaksanlaksanakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor: melaksanakan telaahan stardan mengatur rapat rapat internal kantor melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas daan fungsinya. bagian keempat kepala seksi kepemudaan seksi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh seorang kepala seksi kepemudaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor pemuda dan olahraga. kepala seksi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu kepala kantor dibidang urusan kepemudaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kepemudaan kantor pemuda dan olahraga memiliki tugas pokok membantu kepala kantor dibidang penyadaran, pemberdayaan, pengembangan dan peningkatan peran aktif pemudapemudaan memiliki fungsi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, dalam pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan dan peran aktif pemuda.sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan:sesuai ketentuan dan standart, yang ditetapkan. uraian tugas seksi kepemudaan terdiri dari melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam membina kreativitas pemuda. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, pembinaan paskibraka dan kepanduan. melaksanakan pembinaan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, control social, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. menyelenggarakan penyusunan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.ra.can dan peningkatan usah pemberdayaan pemuda sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan melaksanakan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan program dan kegiatan.:: melaksanakan pengembangan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan: bagian kelima kepala seksi keolahragaan seksi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada huruf pimpin oleh seorang kepala seksi keolahragaan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor pemuda dan olahraga. kepala seksi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu kepala kantor bidang urusan keolahragaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi keolahragaan kantor pemuda dan olahraga memiliki tugas pokok membantu kepala kantordalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan keolahragaan daeraholahragaan memiliki fungsi penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan kewenangan daerah kota dan standart pelaksanaan tugas tugas kantor dalam pemberdayaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi: pelaksanaan mengkoordinasikan dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang keolahragaan, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan: pelaksanaan koordinasi kerjasama dan fasilitasi pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, sesuai ketentuan dan standarseksi keolahragaan terdiri dari menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian jangka menengah bidang keolahragaan: menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi: menyelenggarakan pemberian pengaturan sistem penganugerahan prestasi, menyelenggarakan koordinasi dalam pengembangan keserasian dan kebijakan olahraga, melaksanakan pemanduan bakat dan seleksi melalui kompetisi olahraga menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga, menyiapkan pendanaan keolahragaan, menyelenggarakan pelatihan, pengembangan dan manajemen olahraga, menyelenggarakan pelatihan profesionalisme atlet, pelatih, manajer dan pembina olahraga, menyelenggarakan pengaturan system penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga: menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. bagian keenam kepala seksi sarana dan prasarana asal seksi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf pimpin oleh seorang kepala seksi sarana dan prasarana yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor pemuda dan olahraga. kepala seksi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu kepala kantor bidang urusankepala seksi sarana dan prasarana memiliki tugas pokok membantu kepala kantor dalam melaksanakan pengelolaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala kantor. untuk menyelenggarakan tugas tugas pokok, kepala seksi prasarana dan sarana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan mengkoordinasikan dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan, pengelolaan dan fasilitas sarana kepemudaan, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pihak dalam pengembangan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan.bidang sarana dan prasarana terdiri dari menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pembangunan jangka tahunan dan menengah bidang prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan:,:,. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data untuk pernyempumaan dan penyusunan standartrencana jangka menengah dari tahunan dalam pengembangan dan peningkatan usaha prasarana dan sarana olahraga, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan:: melaksanakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, bidang keolahragaan, melaksanakan peningkatan pengembangan prasarana dan sarana olahraga, melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya. bab eselonisasi eselonisasi dilingkungan kantor pemuda dan olahraga kota pagar alam ditetapkan sebagai berikut kepala kantor pemuda dan olahraga kota pagar alam merupakan jabatan struktural eselon iia dengan pangkat minimum penata tk. golongan ruang iii.d. kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi kepemudaan, kepala seksi keolahragaan, dan kepala seksi sarana dan prasarana kantor pemuda dan olahraga kota pagar alam merupakan jabatan structural eselon iv.a dengan pangkat minimal penata muda tingkat golongan ruang il.b. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala kantor pemuda dan olahraga, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi terkait yang menjadi stake holder sesuai dengan tugas dan kewenangannya. setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kantor pemuda dan olahraga kota pagar alam untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugasnya. bab pengangkatan dan pemberhentian kepala kantor pemuda dan olahraga kota pagar alam diangkat dan diberhentikan oleh walikota pagar alam dari jabatan kepala kantor yang memenuhi syarat sesuai denganwalikota atas usul sekretaris daerah berdasarkan masukan kepala kantor pemuda dan olahragatentang pengelolaan kepemudaan dan keolahragaankota pagar alam. huruf bab il!kota pagar alam pada tanggal maret walikota pagar alam ttd ida fitria basuki diundangkan kotakepala bagian hukum sudirman, s.h., m.a., pembina tk.i i nip. lampiran peraturan daerah kota pagar alam tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pemuda dan olahraga kota pagar alam nomor tahun tanggal maret bagan susunan organisasi kantor pemuda dan olahraga kota pagar alam kepala ditetapkan kota pagar alam pada tanggai maret walikota pagar alam ttd. ida fitria basuki salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sudirman, s.h., m.a., pembina tk.i i nip. |
salinan peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun tentang pajak parkir dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang bahwa pesatnya perkembangan kota kota kabupaten bangkadiluar badan jalan, baik yang dilakukan oleh orang perseperlu dilakukan secara terencana dan terpadu, bahwa penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh orang atau badan sebagaimana maksud pada huruf perlu dikenakan pajak parkir, guna peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, bahwa pemungutan pajak parkir sebagaimana padaangkadiingkat skpdlbtbab nama, objek dan subjek pajak, wajib pajak dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir untuk umum diluar badan jalan diluar badan jalanyataudan cc. penyelenggaraan tempat parkir dalam kegiatan sosialdua puluh persen tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam dihitung dari tarif parkirutskpd sebagaimana dimaksud dalamdengan keputus skpd skpdkbt skpddalam diterimaadaluarsa setelah melampaui waktu (yidik umum melalui penyidik pejabat polisi negara ri,mberian dan pengawasan tanda daftar gudang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, bahwa dalam semakin meningkat dan berkembangnya usaha usaha yang bergerak bidang pergudangan, khususnya penyimpanan barang dagangan yang bersifat sementara guna memperoleh keuntungan atau laba maka dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penggunaan atau peruntukan gudang, perlu diberikan tanda daftar gudang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan perlu ditetapkan tanda daftar gudrian dan pengawasan tanda daftar gud koperasi pkm dan penanaman modaltanda daftar gudang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk perorangan atau badan hukum perusahaan) yang memanfaatkan gudang milik sendiri atau disewakan untuk kepentingan penyimpanan barang barang perniagaan tertentustd,(l) setiap perusahaan, perorangan dan badan hukum yang memiliki dan atau menguasai menggunakan gudang harus memiliki tanda daftar gudang. tanda daftar gudang dimaksud pada diberikan oleh bupati melalui dinas. tata cara pengajuan permohonan tanda daftar gudang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. jangka waktu berlaku tanda daftar gudang ditetapkan selama gudang masih diusahakan digunakan sesuai peruntukannya dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap (tiga) tahun. bab iii kewajiban (l) pemegang tanda daftar gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang barang secara berkala setiap triwulan kepada bupati. pemegang izin wajib melaporkan kepada bupati, apabila menyewakan gudang, ruangan miliknya kepada pihak lain. bab pembinaan dan pengawasan usaha pergudangan (l)memanipulasi laporan kepada pemerintah daerah. bab obyek dan subyek retribusi obyek retribusi adalah jasa pelayanan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian gudangmiliki tanda daftar gudang tdg) atau pihak lain yang memanfaatkan jasa pergudangan. bab golongan retribusi retribusi tanda daftar gudangviii struktur dan besarnya tarif (l) besarnya biaya tanda daftar gudang untuk setiap penerbitan ditetapkan sebagai berikut luas gudang tarif retribusi sampai dengan rp. lebih dari sampai dengan rp. lebih dari sampai dengan rp. lebih dari rp. besarnya biaya daftar ulang ditetapkan sebesar (lima puluh persen) dari biaya tanda daftar gudang sebagaimana dimaksud diatas. bab wilayah pemungutan pemungutan retribusi tanda daftar gudang dilakukanpada saat tdg diberikan dan daftar ulang. hasil pemungutan dimaksud disetor kas daerah. bab tata cara pemungutan retribusi terutangktanda daftar usaha perdagangan dan surat izin usaha perdagangan sup) dan dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang undangandengan berlakunya peraturan daerah ini, tanda daftar gudantanda daftar perusahaan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota, bahwa dalam rangka melakukanmaka tanda daftar perusahaan sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kegiatan dunia usaha wilayah kabupaten bangka, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan perlu diatur tanda daftar perusahnda daftarperindustrian perdagangan koperasi pkm dan penanaman modal kabupaten bangk(l)(l)(l)bidang usaha(l) daftar perusahaan hapus apabila terjadi hal hal perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya, perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa,ii nama, obykoperasi rp. persekutuan komanditer rp. firma rp. perusahaan perorangan rp. bentuk perusahaan lain rp. pma rp. mdn rp. bab vii masa retribusi dan retribusi terutang masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya tdp(l)s5) biaya pelaksanaan penegakan hukum sebagai akibat pelaksanaan maksud dapat dibebankan seluruhnya kepada pelanggar. bab xii keberatan (l), alasan singkat dan jelasb xiv cara penghapusan piutang retribusi (l) piutang retribusi yang tidakedaluwarsa sebagaimana dimaksud ini. bab instansi pemungut instansi pemungut akan ditetapkan oleh bupati.fungsi dan kewenangannya. bab xvii kedaluwarsa penagihanindustri dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang :a. dipandang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan perlu ditetapkan izin usaha industriindustri bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang anindustri kecil menengah besar, persetujuan prinsip dan perluasan. persetujuan prinsip adalah surat yang dengan rp. tidak ter d rp. tidak terwajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundanganan undangan retribusiwajiban, waktu dan pengecualian (l) setiap pendirian perusahaan industri, wajib memperoleh izin usaha industri. terhadap semua jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil kebalikan dari kewajiban untuk memperolehdengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah rp. tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha tidak wajib memperoleh izin usaha industri kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan. jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. (l) perusahaan industri yang melakukan perluasan industri diwajibkan(l) izin usaha industri berlaku selama usaha masih beroperasi dan wajib mendaftarbagidiatas,(l) bagi dan izin perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbacayang diperoleh perusahaan industri atau ukl, dan upl melaksanakan kemitraan dian undangan yang berlaku. (d) izin usaha industri diberikan sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha indonesia klub) dari masing masing jenis industri. klasifikasi lapangan usaha indonesia klub) dari masing masing jenis industri sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab iii tata cara penyelenggaraan izin usaha industri (l) melalui tahap persetujuan prinsip. tanpa melalui persetujuan prinsip. tata cara permohonan dan persyaratan izin usaha industri diatur dengan keputusan bupati. (l) permohonan izin usaha industri ditolak apabila persyaratan administrasi belum lengkap. penolakan sebagaimana dimaksud pada ini dilakukan dengan secara tertulis oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya (empat belas hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir disertai alasan alasannya. selamanya lambatnya dua belasmbetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan. apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ini, wajib mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal hal tertentu pada perusahatiga puluh hari terhitung sejak terjadinya perubahan. bab tata cara izin perluasan (l)jenis lingkupdibagi penanaman modalkemudian dengan keputusan bupati. babmberian izin usaha industri. obyek retribusi izin usaha industri terdiri dari tanda daftar industri tdi), izin usaha industri jui), persetujuan prinsip pp), izin perluasan ip), (l) subyek retribusi izin usaha industri adalah perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan atau badan hukum. subyek retribusi izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada adalah perseroan terbatas pt): perseroan komanditer cv): firma fa), perusahaan milik daerah bumi), perusahaan milik negara bumn), koperasi, perusahaan perorangan, perusahaan penanaman modal dalam negeri mdn), badan usahaizin usaha industri dan untuk biaya pembinaan dan pengembangan industri. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut investasi s.d investasi lebih dari s.d investasi lebih dari investasi lebih dari investasi lebih dari s.d investasilebih dari s.d investasi lebih dari s.d investasi lebih dari s.d investasi lebih dari s.d investasi lebih dari s.d keatas besarnya retribusi untuk daftar ulang ditetapkan sebesar dari tarif izin usaha industrsah lainnya yang dipersamakankr atau dokumen sah lainnyasen) sebulanatas ditetapkan olehbabtempat usaha. penghentian usaha dan penutupan tempat, izin perluasan dan persetujuan prinsip apabila telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah dan atau peraturan perundang undangan lainnya dapat dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha industri. bab xii ketentuan pidana (l)tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas, terhadap pelaku tindak pidana bidang industrian undangan yang berlaku. bab xiv ketentuan peralihan bagi perusahaan industri yang telah memperoleh tanda daftar industri, izin usaha industri, dan izin perluasan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, apabila masa berlakunya telah mencapai (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya, wajib untuk diperbaharui kembali paling lambat (dua) bulan sebelumnerbitan surat izin usaha perdagangan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota,: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan perlu ditetapkan surat izin usaha perdagang, koperasi, pkm, dan penanaman modal kabupaten bangk(l)nya setiap (tiga) tahun. surat izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud diatas wajib didaftar ulang setiap (tiga) tahun sekali. (l) perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh surat izin usaha perdaganganusaha perdagangan perusahaanrusahaan dibebaskan sebagaimana maksud oleh bupati. bab iii berakhirnya surat izin usaha perdagangan surat izin usaha perdagangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila surat izin usaha perdaganganrat izin usaha perdagangan terdiri dari sup kecil, sup menengah, sup besar. bab struktur dan besarnya tarifdua ratusbesarnya tarif retribusi (l) besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut sup kecil rp. sup menengah rp. sup besar rp. besarnya retribusi untuk daftar ulang ditetapkan sebesar (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud diatas. bab wilayah pemungutan retribusi wilayah pemungutan retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian surat izin usaha perdagakan std. bab xii tata cara pembayaran jl)tdinas perindustrian perdagangan koperasi pkm dan penanaman modaldengan pelaksanaan otonomi daerah, maka kewenangan pelaksanaan penertiban izin usaha jasa konstruksi ijuk) merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta guna menumbuhkembangkan peran serta masyarakat melalui usaha jasa konstruksi, perlu adanya pembinaan dan pengaturan perizinan bidang usaha jasa konstruksi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan72:.(jasa konstruksi (ijuk)impraswil adalah dinas pemukiman dan prasarana wilayah kabupaten bangka. jasa konstruksi adalah jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa konstrukkeluarkan oleh bupati. badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yamadalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi yang berdomisili daerah. domisili adalah tempat kedudukan tetap suatu badan usaha.atu setoran retribusi daerah yang disingkatpemberitahuan retribusi daerah disingkatdisingkatdisingkatisingkatketentuan perizinan (l) setiap orang pribadi atau yang dikeluarkan oleh bupati. untuk memperoleh tjk sebagaimana dimaksud dalam dalam yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan fotokopi bukti sertifikat badan usaha jasa konstruksi. syarat syarat dan tata cara permohonan ijuk diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. berdasarkan berita acara hasil penelitian berkas persyaratan penerbitan ijuk, pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan kepada bupati untuk penerbitan ijuk bagi pemohon yang bersangkutan. (l) izin usaha jasa konstruksi berlaku untuk jangka waktu selama usaha berjalan dan wajib daftar ulang setiap (lima) tahun. bagi orang pribadi atau badan usaha yang akan mendaftar wajib ijin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan permohonan kepada bupati paling lambat (dua) bulan sebelum masa daftar ulang berakhir. bab iii nama, obyek dan subyek retribusi serta golongan retribusi dengan nama retribusi izin usaha jasa konstruksi tjk) dipungut retribusi atas setiap pemberian izin usaha jasa konstruksi (juj). obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha jasa konstruksi. subyek dangolongan retribusi adalah golongan retribusi perizinan tertentu. bab prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi (l) prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya dengan biaya pemberian ijuk. biaya pemberian tjk sebagaimana dimaksud dalam meliputi biaya administrasi, biaya penelitian, biaya peninjauan lapangan, biaya pembinaan. (l) besarnya tarif retribusi ijuk ditetapkan, sebagai berikut klasifikasi kecil sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), klasifikasi menengah sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah), klasifikasi besar sebesar rp. (satu juta rupiah). besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang sama dengan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud diatas. bab wilayah pemungutan retribusi izin usaha jasa kontruksi dipungut diwilayah daerah. bab masa retribusi dan saat retribusi terutang jl). bab vii tata caradan pendataan terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili didaerah maupun yang berdomisili diluar daerah, tetapi mempunyai oby, formulir pendaftaran dan pendataan dikirim disampaikan kepada wajib retribusi,selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dprd. bab viii tata cara penetapan retribusi penetapan retribusi berdasarkan sport dengan menerbitkan skr. bentuk dan isi skr sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupatibab tata cara pembayaran jl) pembayaran retribusi dilakukan dinkeseratus) sebulantanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh bupati. bab tata cara pembukuan dan pelaporan jl) skr sebagaimana dimaksud dalam dicatat dalam buku jenis retribusi masing masing. skralamalam yat dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi. bab xii tata cara penagihan jl) pengeluaran surattegodasarditetapkan oleh bupati, atau pengurangan sanksi administrainstansi pemungut instansi pemungut retribusi izin usaha jasa konstruksi tjk) adalah dinas kimpraswil. bab xviiesesuai pedoman yang ditetapkan menteri dalam negeri. bab xix sanksi administrasi ijuk dapat dicabut apabila tidak didaftar ulang pemegang tjk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib retribusi. tenaga teknis pemegang ijuk yang satu merangkap tenaga teknis pemegang ijuk lainnya. terhadap ijuk yang telah dicabut wajib mengajukan permohonan izin yang baru. babreatas tindak pidana dibidangretribusi deamdokumen lelang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang aa. bahwa dalam rangka merealisasikan program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, diperlukan suatu proses dan pengelolaan proyek proyek yang baik dan benar bahwa penyelenggaraan lelang merupakan salah satu upaya dalam rangka merealisasikan pengelolaan proyek yang baik dan benar sehingga diperoleh pelaksana, pemborong atau rekanan yang mampu dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan diatas, dipandang perlu menetapkan retribusi dokumen lel54,dokumen lelpanitia lelang adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati atas nama pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan proyek. dokumen lelang adalah suatu dokumen sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan yang berisi syarat syarat peserta lelang, rencana kerja, syarat umum dan teknis kontrak, daftar kuantitas, gambar gambar rencana untuk pekerjaan proyek. pemimpin proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan oleh bupati dan atau pimpinan perangkat daerah yang bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan proyek. proyek daerah adalah proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dari semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.pengumuman resmi media cetak dan media elektronik. pemilihan langsung adalah pengadaan barang atau jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti olehdengan cara menunjuk langsung kepada (satu) penyedia barang jasa.tenaga. pemborong atau rekanan adalah perusahaan yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melakukan pembohongan. bab nama, objek dan subjek retribusi jl) dengan nama retribusi dokumen lelang dipungut retribusi atas pembayaran pembuatan dokumen lelang. objek retribusi adalah pelayanan pembuatan dokumen lelang yang diperlukan setiap pemborong rekanan yang mendapatkan pelayanan. subjek retribusi adalah setiap pemborong rekanan yang mendapatkan pelayanan pembuatan dokumen lelang. bab iii ketentuan pelelangan ketentuan umum penyelenggaraan pelelangan pekerjaan proyek daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk panitia lelang. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam keputusan bupati. (l) setiap pemborong rekanan yang mengikuti pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung wajib memiliki dokumen lelang dan syarat syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dokumen lelang disiapkan oleh panitia lelang. bab golongan retribusi retribusi pembuatan dokumen lela yang diberikan kepada rekanan yang telah lulus dalam daftar rekanan prakualifikasi. bab prinsip dasar penetapan tarif prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyusunan dan pelayanan pembuatan dokumen lelang. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi (l) besarnya tarif pelayanan pembuatan dokumen lelang ditetapkan sebagai berikut untuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi serta pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan dengan nilai lebih dari rp. sebesar oon (lima per mil), lebih dari rp. sebesar oon (empat per mil), lebih dari rp. sebesar oon (tiga per mil), lebih dari rp. sebesar yoo (dua koma lima per mil), lebih dari rp. sebesar yoo (dua per mil): lebih dari rp. sebesar yo0 (satu koma lima per mil), diatas sebesar oon jima per mil), untuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi serta pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan langsung dengan nilai lebih dari rp. sebesar (lima koma lima per mil), lebih dari rp. sebesar (limalebih dari rp. sebesar o o0 (dua per mil), diatas rp. sebesar (satu koma lima per mil), untuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi serta pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung dengan nilai lebih dari rp. sebesar o o0 (enam per mil), lebih dari rp. sebesar o o0 (lima per mil), lebih dari rp. sebesar (empatdiatas rp. sebesar o0 (dua per mil), untuk pekerjaan yang swakelola oleh perangkat daerah tidak dipungut biaya dokumen lelang. bab viii wilayah pemungutan dan cara penghitungan retribusi (l) retribusi dokumen lelang dipungut wilayah daerah. besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan nilai proyek dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud bab tata cara pemungutan (l). pungutan retribusi tidak dapat digolongkan. retribusi dipungut pada saat pengambilan dokumen lelang dengan memberikan bukti penerimaan lain atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan dari kas daerah. apabila pembayaran retribusibab ketentuan pidana (idikan jlayanan bidang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang bahwa dalam rangkakabupaten, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu diatur retribusi pelayanan bidang ketenagakerjlakunya undang undang nomor tahun tentang pengawasan perburuhapada sektor sub sektortribusi pelayanan bidketenagakerjaan kabupaten bangka,pembinaan dan perlindungan tenaga kerja indonesia keatau fasilitas tertentu dibidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini,adalah tenaga kerja warga negara asing pemegang visa yang akan dipekerjakan wilayah republik indonesia. perusahaan jasa tenaga kerja indonesia putri) adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berusaha bidang jasa penempatan tenaga kerja indonesia luar negeri. turun wajib latih tenaga kerja adalah iuran dalam bentuk uang yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada kas daerah yang selanjutnya disebut iuranembaga latihan swasta adalah lembaga latihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kerja luar negeri. perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk kebutuhan sendiri yang melaksanakan program khusus: perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan gabungan baik perusahaan sejenis atau pada kawasan berikbidang ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan bidang ketenagakerjaan. jenis pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam meliputi biaya izin perpanjangan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, dikenakan kepada badan pengguna tenaga kerja warga negara asing pendatang, biaya izin pendirian dan jasa penempatan tenaga kerja indonesia luar negeri, dikenakan kepada perusahaan jasa tenaga kerja indonesia biaya pengawasan, pengaturan dan pengendalian penggunaan barang prasarana sarana atau fasilitas dibidang ketenagakerjaan dikenakan kepada badan. biaya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran kesepakatan kerja bersama dikenakan kepada badan. biaya izin penyelenggaraan latihan, sertifikasi keterampilan, iuran wajib latih tenaga kerja dan rekomendasi pemasangan luar negeri dikenakan kepada badan. biaya pembinaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja dikenakan kepada badan. biaya pengawasan keselamatan kerja yang tertuang tidak termasuk biaya pengujian. (l) obyek retribusi adalah pemberian izin pelayanan dikecualikan dari objek retribusi adalah pengajuan izin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. subyek retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh pelayanan bidang ketenagakerjaan. bab iii ketentuan izin setiap orang atau badan yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing atau mendirikan perusahaan pengarah jasa tenaga kerja atau penempatan tenaga kerja daerah harus memiliki izin dari bupati. bab golongan retribusi retribusi izin pelayanan bidang ketenagakerjaanvolume jumlah penggunaanpenetapan tingkat penggunaanem padat karya, padat modal dan padat manajemen dengan tidak membebankan kepada tenaga kerjtujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan. biaya sebagaimana dimaksud pada ini meliputi biaya. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi retribusi yang terutang dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam tabel, sebagai berikut uraian penerimaan satuan besarnya tarif biaya izin perpanjangan penggunaan per orang rp. tenaga kerja asing tka) per tahun ii. biaya izin pendirian perwakilan daerah per perusahaan rp. persada pti perusahaan jasa per tahun tenaga kerja indonesia) iii. jasa penempatan tenaga kerja indonesia per orang rp. luar negeri tki per orang iv. biaya pengawasan keselamatan kerja bejana tekan tenaga kuda rp. , bulan pesawat angkat angkut tenaga kuda rp. , bulan eskalator tenaga kuda rp. , bulan mesin perkakas produksi tenaga kuda rp. , bulan lift tenaga kuda rp. , bulan kabel uap luas pemanasan tonase uap per jam s d rp. , bulan s d rp. , bulan s d rp. , bulan lebih dari rp. , bulan s d ton jam rp. , bulan s d ton jam rp. , bulan s d ton jam rp. , bulan lebih dari ton jam rp. , bulan biaya pengesahan gambar instalasi instalasi listrik s d kva per unit rp. instalasi listrik s d kva per unit rp. instalasi listrik lebih dari kva per unit rp. instalasi penyalur petir per unit rp. instalasi kebakaran per unit rp. vi. biaya izin penyimpangan waktu kerja per perusahaan rp. dan istirahat per tahun vii. biaya izin kerja malam wanita per perusahaan rp. per tahun viii. biaya pengesahan peraturan perusahaan:ix. biaya pendaftaran kesepakatan kerja bersama kkb)biaya izin pelatihan keterampilan tenaga per kejuruan rp. kerja oleh lembaga latihan swasta per tahun xi. biaya izin penyelenggaraan latihan balai latihan kerja luar negeri bukan per perusahaan rp. per tahun xii. biaya sertifikasi keterampilan kerja uji keterampilan lls selembar sertifikat rp. uji keterampilan balai kerja selembar sertifikat rp. luar negeri bkl) xiii. biaya rekomendasi pemasangan seorang pengiriman rp. luar negeri xiv. iuran wajib latih tenaga kerja (dibayar oleh perusahaan) perusahaan padat kerja per perusahaan rp. jumlah upah bulan perusahaan padat modal per perusahaan rp. jumlah upah bulan perusahaan padat manajemen per perusahaan rp. jumlah upah bulan xv. biaya pembinaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja pada perusahaan besar lebih dari per perusahaan rp. orang. per tahun perusahaan sedang s d per perusahaan rp. orang per tahun perusahaan kecil s d orang per perusahaan rp. per tahun xvi. biaya pendaftaran penyajian kerja bersamaxvii. biaya pengesahan persatuan perusahaanbab vimasa berlaku izin jl). terhadap izin sebagaimana dimaksud dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan masa berlaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah ini. pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud harus dilakukan selambat lambatnya dalam jangka waktu hari sebelum jatuh tempo izin berakhir. pendaftaran ulang semua jenis pelayanan bidang ketenagakerjaan dikenakan biaya sama dengan retribusi pelayanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud peraturan daerah inijl) bilamana terjadi pemindah tanganan kepemilikan, maka kepada pemenang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan izin dimaksud kepada bupati dengan disertai bukti bukti pemindahan hak tersebut berkoma lima persen) dari retribusi izin pelayanan ketenagakerjaan. bab berakhirnya izin (l) izin pelayanan bidang ketenagakerjaan berakhir, apabila habis masa berlakunya dan atau tidak didaftar ulang tidak diperpanjang, dikembalikan oleh pemegang izin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. izin pelayanan dibidang ketenagakerjaan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila: pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban retribusi, cc. pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, tata cara pembayaran jlterutang lebih lanjut ditetapkan oleh bupati. bab xiii keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi (d0(dl)idana jvantara lain menyangkut pembiayaananfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang bahwa guna menjamin kelestarian hutan sebagai kekayaan nasional dan menjaga fungsi hutan sebagai sumber air serta keseimbangan lingkungan perlu diatur pemanfaatan hasil hutan khususnya pada tanah milik dan kebun rakyat, bahwa hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat merupakan salah satu potensi bagi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan dan perkebunan, guna membiayai pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, bahwa ketentuan dan tata cara pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyatlindungan dan pengamanan hutanhasil hutan pada tanah milik dan kebuehutanan dan perkebunan adalah dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bangka. kepala dinas adalah kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bangka. cabang dinas adalah cabang dinas kehutanan dan perkebunan setempat. kepala cabang dinas adalah kepala cabang dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bangkabangktanah milik adalah sebidang tanah yang telah dibebani hak atas tanah dan atau hak milik secara sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. kebun rakyat adalah kebun yang berada atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya luar kawasan hutan. hasil hutan adalah benda benda dan non yang dihasilkan dari hutan. hasil hutan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan.an sebagainya) yang seluruh modalnya dimiliki warga negara indonesia serta bergerak bidang usaha kehutanan. koperasi unit desa yang selanjutnya disebut kud adalah koperasi unit desa setempat. izin pemanfaatan hasil hutan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat. surat keterangan sahnya hasil hutan yang selanjutnya disingkat susah adalah dokumen angkutan yang menerangkan legalitas hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk. surat keterangan asal usul yang selanjutnya disebut kau adalah dokumen angkutan yang menerangkan legalitas asal usul hasil hutan yang diterbitkan oleh kepala desa. bab tata cara perizinan setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat wilayah daerah, harus mendapatkan izin dari bupati. permohonan izin sebagaimana dimaksud atas disampaikan melalui kepala dinas. izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut tanah milik dilengkapi dengan sertifikat hak milik, atau surat keterangan tanah lainnya yang sah dari pejabat yang berwenang. (l) izin dikeluarkan setelah diadakan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan potensi yang masing masing dilengkapi dengan berita acara. pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud ini dilakukan oleh unsur pemerintah daerah yang terdiri dari kepala cabang dinas setempat. camat setempat. kepala desa lurah setempat. (l) izin sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan kepada pemilik tanah, perorangan, badan hukum dan atau kud. kepada setiap orang, badan hukum dan atau kud hanya dapat diberikan (satu) izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik atau kebun rakyat sesuai dengan jenis hasil hutannya. kud sebagaimana dimaksud ini adalah kud yang didirikan secara resmi dan diberikan secara selektif berdasarkan tinjauan dari segi tujuan pemanfaatan dan domisilinya. bab iii jangka waktu berlakunya izin (l) izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik atau kebun rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama (enam) bulan sesuai dengan luas lahan dan jumlah volume potensinya. apabila jangka waktu berlakunya izin telah berakhir, maka izin tersebut tidak berlaku lagi dan dapat mengajukan permohonan izin yang baru. bab struktur dan besarnya pungutan izin jl) dasar pengenaan pungutan adalah nilai jual hasil hutan. nilai jual hasil hutan adalah jumlah volume potensi hasil hutan yang akan diproduksi dikalikan harga jual hasil hutan. harga jual hasil hutan ditetapkan oleh bupati sesuai dengan harga pasar yang berlaku lokasi setempat. besarnya pungutan atas pemberian izin adalah (enam persen dikalikan dengan nilai jual hasil hutan. s5) pungutan izin sebagaimana dimaksud diatas dipungut langsung pada saat izin dikeluarkan dan disetor kas daerah. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan punguterian izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat. biaya sebagaimana dimaksud pada diatas meliputi biaya survey dan pemeriksaan potensi hasil hutan, biaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah. bab hak dan kewajiban pemegang izin pemegang izin berhak memanfaatkan salah satu hasil hutan pada tanah milik atau kebun rakyat yang meliputi hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu berupa hasil hutan kayu, terdiri dari kayu sengon, kayu mahoni, kayu akasia, kayu jati, kayu karet, batang kelapa, dan lain lain kayu yang dapat diperdagangkan. |
Subsets and Splits